Bendahara Mahir Pajak-Revisi 2013 Full versi Mobile

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKAssalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karenaberkat rahmat-Nya Direktorat Jenderal Pajak, diberiamanat negara sebagai institusi yang sangat besar olehPemerintah dan DPR untuk menghimpun penerimaannegara dari sektor pajak. Target penerimaan pajak akanmenembus angka lebih dari Rp1.000 triliun pada tahun2014 yang akan datang, dan akan terus meningkat setiaptahunnya. Porsi penerimaan tersebut bersumber daripenerimaan PPh orang pribadi dan badan, penerimaandari pemotongan dan/atau pemungutan PPh, sertapenerimaan dari pemungutan PPN yang dilakukan olehBendahara Pemerintah atas pembayaran yang bersumberdari APBN/APBD. Seperti diketahui bahwa saat ini DitjenAnggaran mengelola dana APBN/APBD lebih kurangRp1.600 triliun.Sebagai pihak yang diberikan amanat oleh Undang-Undang Perpajakan untuk memotong/memungutdan menyetorkan PPh dan/atau PPN yang terutang,Bendahara Pemerintah harus memahami dengan benarketentuan perpajakan yang berlaku. Untuk itu, BendaharaPemerintah perlu dibekali buku panduan yang singkattetapi komprehensif mengenai tata cara pemenuhan hakdan kewajiban perpajakan.iii

Kami menyambut baik diterbitkannya bukuBendahara Mahir Pajak edisi revisi ini, yang merupakanpenyempurnaan buku edisi sebelumnya sesuai denganketentuan perpajakan yang terbaru. Diharapkan buku inidapat memberikan manfaat yang besar bagi semua pihakdan tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih danpenghargaan yang tinggi kepada Bendahara Pemerintahyang telah ikut membantu tugas Direktorat Jenderal Pajakdalam mengamankan penerimaan negara.Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi kekuatandan petunjuk kepada kita untuk dapat melaksanakantugas menghimpun penerimaan negara dari sektor pajakdengan penuh tanggung jawab.Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Jakarta, November 2013Direktur Jenderal PajakAhmad Fuad Rahmanyiv

tidak melebihi Rp4,8 miliar yang diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 46 Tahun 2013.Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagiBendahara Pemerintah dalam melaksanakan seluruhkewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuaidengan ketentuan yang berlaku sehingga kepatuhanWajib Pajak diharapkan juga akan semakin meningkat.Penghargaan saya sampaikan kepada segenappegawai Direktorat Peraturan Perpajakan II dan pegawaidi unit lainnya serta pihak-pihak lain yang telah ikutberkontribusi dalam penyusunan buku ini, semoga usahayang telah dilakukan akan memberikan manfaat bagiDirektorat Jenderal Pajak.Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Jakarta, November 2013Direktur Peraturan Perpajakan II,P.M. John L. Hutagaolvi

DAFTAR ISIHALAMAN JUDUL ............................................................................... iSAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK.......................................... iiiKATA PENGANTAR............................................................................. vDAFTAR ISI...........................................................................................viiCARA MUDAH MEMAHAMI BUKU INI............................................... ixI. PENJELASAN UMUM ...................................................................... 1A. Mendaftarkan Diri Menjadi Wajib Pajak................................ 1B. Melakukan Pemotongan dan/atau pemungutan PPh, PPNdan Bea Materai ....................................................................... 21. Pemotongan PPh Pasal 21.................................................... 22. Pemungutan PPh Pasal 22.................................................... 43. Pemotongan PPh Pasal 23.................................................... 54. Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2)............... 75. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai ........................... 116. Bea Materai ......................................................................... 13C. Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan ............................... 17II. SIMULASI PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTANPAJAK OLEH BENDAHARA.......................................................... 21A. Belanja Gaji, Tunjangan, dan Honorarium ..................... 211. Belanja Gaji dan Tunjangan ........................................ 212. Belanja Honorarium ....................................................... 26B. Belanja Barang, Modal, Jasa dan Hibah......................... 281. Belanja Barang.................................................................282. Belanja Modal..................................................................343. BelanjaJasa......................................................................454. belanja Hibah...................................................................53vii

III. PENGISIAN FORMULIR BUKTI PEMOTONGAN, SURAT SETORANPAJAK, FAKTUR PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA42A. Belanja Gaji, Tunjangan, dan Honorarium...........................571. Pengisian formulir untuk T1, T2, T3 dan T4.........................57B. Belanja Barang Modal, Jasa dan Hibah...............................901. Pengisian formulir untuk T5-2..............................................902. Pengisian formulir untuk T5-4..............................................933. Pengisian formulir untuk T6..................................................954. Pengisian formulir untuk T7..................................................985. Pengisian formulir untuk T8 ............................................... 1056. Pengisian formulir untuk T9 .............................................. 1167. Pengisian formulir untuk T11..............................................1198. Pengisian formulir untuk T12..............................................1239. Pengisian formulir untuk T13..............................................13210. Pengisian formulir untuk T14............................................142DAFTAR PERATURAN TERKAIT..........................................................147TIM PENYUSUN .................................................................................154viii

CARA MUDAH MEMAHAMI BUKU INIBelanjaGaji/Honorariummengidentifikasipengeluaran anggaransesuai dengan Kode MataAnggaran Kegiatan/ProyekBelanjaJasaBelanjaBarang/ModalHibahPenjelasan umum pajak yang terkait denganpengeluaran tersebut: (BAB I)a. PPh Pasal 21b. PPh Pasal 22c. PPh Pasal 23d. PPh Pasal 4 (2)e. PPNf. Bea MeteraiBab IBagaimana cara menghitung pemotongan danpemungutan pajaknya? (BAB II)T1* : Bendahara Kantor Imigrasi Medan ...J1 ** : Atas pembayaran gaji ....Bab IIBagaimana cara pengisian formulirnya?Bab III*T1: Pertanyaan nomor 1**J1: Jawaban atas pertanyaan nomor 1ix

Sesuai dengan ketentuan yangberlaku di bidang perpajakan, pihakPokok Pembahasan:yang melakukan pemotongan danpemungutan pajak atas pengeluaran yangberasal dari APBN/APBD adalah bendaharapemerintah. Termasuk dalam pengertianbendahara pemerintah antara lain bendaharapengeluaran, pemegang kas dan pejabat lainyang menjalankan fungsi yang sama.Sebagai pihak yang melakukanpemotongan dan pemungutan pajak,bendahara pemerintah harus mengerti aspek-aspekperpajakan, terutama yang berkaitan dengan kewajibanuntuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutanPajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sertaBea Meterai. Secara umum, kewajiban perpajakan bagibendahara pemerintah adalah:A. Mendaftarkan Diri Menjadi WajibPajakB. Melakukan Pemotongan dan/atauPemungutan PPh, PPN dan BeaMateraiC. Kewajiban Penyetoran danpelaporanI. PENJELASAN UMUMA. Mendaftarkan Diri Menjadi Wajib PajakBendahara pemerintah yang mengelola dana yangbersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahwajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NomorPokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas bendaharadalam menjalankan kewajiban perpajakannya yaitumemotong/memungut, menyetor, dan melaporkanPPh dan/atau PPN.1. Tempat pendaftaranBendahara pemerintah wajib mendaftarkan diri keKantor Pelayanan Pajak (KPP) yang sesuai dengantempat kedudukan unit kerja.1

2. Tata cara pendaftarana. mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajakuntuk Wajib Pajak bendahara yang tersediadi KPP dengan melampirkan fotokopi suratpenunjukan sebagai bendahara dan KartuTanda Penduduk bendahara tersebut;b. KPP menerbitkan NPWP yang terdiri dari 15 digitdan Surat Keterangan Terdaftar paling lama 1(satu) hari kerja sejak permohonan diterima secaralengkap;NPWP akan diterbitkan oleh KPP dengan namabendahara unit/satuan kerja, misal Bendahara SDNegeri 1 Kalitinggar dengan NPWP 00.031.557.0-529.000.B. Melakukan Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh,PPN dan Bea MateraiKewajiban bendahara pemerintah sehubungandengan Pajak Penghasilan, Pajak PertambahanNilai dan Bea Meterai adalah pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, PajakPenghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, PajakPenghasilan Pasal 4 ayat (2), Pajak Pertambahan Nilaidan Bea Meterai.1. Pemotongan PPh Pasal 21Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalanmelalui pemotongan pajak atas penghasilan yangditerima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadidalam negeri sehubungan dengan pekerjaan,jasa, dan kegiatan. Bendahara pemerintah yangmembayar gaji, upah, honorarium, tunjangan,dan pembayaran lainnya sehubungan denganpekerjaan/jasa/kegiatan wajib melakukanpemotongan PPh Pasal 21.2

Pembayaran Penghasilan yang wajib dipotongPPh Pasal 21 oleh bendahara pemerintah antaralain adalah pembayaran atas gaji, tunjangan,honorarium, upah, uang makan dan pembayaranlainnya (tidak termasuk pembayaran biayaperjalanan dinas), baik kepada pegawai maupunbukan pegawai.Berikut skema pemotongan PPh Pasal 21 olehbendahara adalah sebagai berikut:Sumber Dana: APBN/APBDPenghasilan tetap dan teratursetiap bulanPenghasilan lainnyaDiterima olehPejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan PensiunannyaTerutang PPh Pasal 21Ditanggung Pemerintah,KECUALI atas PPh Pasal 21atas tambahan tarif 20%karena belum punya NPWPTidak DitanggungPemerintahTidak Bersifat FinalBersifat FinalGambar 1. Skema Pemotongan PPh Pasal 21 oleh BendaharaCatatan: apabila penerima penghasilan adalahselain Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/POLRI danpensiunannya, pemotongan PPh Pasal 21 mengacu padaketentuan umum pemotongan PPh Pasal 21.3

Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 adalah:1. Pasal 21 Undang-undang PPh;2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008;4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010;5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012;6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012;7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013.2. Pemungutan PPh Pasal 22Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22dilakukan sehubungan dengan pembayaran ataspembelian barang seperti: komputer, meubeler, mobildinas, ATK dan barang lainnya oleh Pemerintahkepada Wajib Pajak penyedia barang. PemungutanPPh Pasal 22 dilakukan oleh:a. bendahara pemerintah dan Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) sebagai pemungut pajakpada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,Instansi atau lembaga Pemerintah danlembaga-lembaga negara lainnya berkenaandengan pembayaran atas pembelian barang;b. bendahara pengeluaran untuk pembayaran yangdilakukan dengan mekanisme uang persediaan(UP);c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabatpenerbit Surat Perintah Membayar yang diberidelegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepadapihak ketiga yang dilakukan dengan mekanismepembayaran langsung (LS).Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut adalah: 1,5% x harga beli (tidak termasuk PPN)4

Tidak dipungut PPh Pasal22:Pembelian barang s/dRp2.000.000,00Pembelian BBM,listrik, gas, pelumas,air minum/PDAM danbenda posPembelian barangdengan dana BOSPemungutan PPh Pasal 22 atas belanjabarang tidak dilakukan apabila:a. pembelian barang dengan nilai maksimalpembelian Rp2.000.000,00 dengan tidakdipecah-pecah dalam beberapa faktur;b. pembelian bahan bakar minyak,listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos; danc. pembayaran untuk pembelian barangsehubungan dengan penggunaan danaBantuan Operasional Sekolah (BOS).Peraturan terkait pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 adalah:1. Pasal 22 Undang-Undang PPh;2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 224/PMK.11/2012;3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2013.3. Pemotongan PPh Pasal 23Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atauPPh Pasal 23 adalah cara pelunasan pajak dalamtahun berjalan melalui pemotongan pajak ataspenghasilan yang dibayarkan oleh bendaharakepada pihak lain. Penghasilan yang dibayarkantersebut antara lain:a. sewa dan penghasilan (PPh) lain sehubungandengan penggunaan harta, royalti, hadiah/penghargaan.b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasamanajemen, jasa konsultan dan jasa lain.5

Jasa lain yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23antara lain:1. Jasa penilai (appraisal);2. Jasa aktuaris;3. Jasa akuntansi, pembukuan,dan atestasi laporankeuangan;4. Jasa perancang (design);5. Jasa penunjang di bidangpenerbangan dan bandarudara;6. Jasa penebangan hutan;7. Jasa pengolahan limbah;8. Jasa penyedia tenaga kerja(outsourcing services)9. Jasa perantara dan/ataukeagenan;10. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yangdilakukan oleh KSEI;11. Jasa sehubungan dengansoftware computer, termasukperawatan, pemeliharaandan perbaikan;12. Jasa instalasi/pemasanganmesin, peralatan, listrik,telepon, air, gas, AC, dan/atauTV kabel, selain yang dilakukanoleh Wajib Pajak yang ruanglingkupnya di bidang konstruksidan mempunyai izin dan/atausertifikasi sebagai pengusahakonstruksi;13. Jasa Perawatan/perbaikan/pemeliharaanmesin,peralatan, listrik, telepon,air, gas, AC, TV kabel, alattransportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yangdilakukan oleh Wajib Pajak yangruang lingkupnya di bidangkonstruksi dan mempunyai izindan/atau sertifikasi sebagaipengusaha konstruksi;14. Jasa maklon;15. Jasa penyelenggara kegiatanatau event organizer;16. Jasa pengepakan;17. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam mediamasa, media luar ruang ataumedia lain untuk penyampaianinformasi;18. Jasa pembasmian hama;19. Jasa kebersihan atau cleaningservice;20. Jasa catering atau tata boga.Peraturan-peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal23 adalah:1. Pasal 23 Undang-Undang PPh2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/20086

4. Pemotongan / Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2)Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan(PPh) Pasal 4 ayat (2) adalah cara pelunasanpajak dalam tahun berjalan antara lain melaluipemotongan atau pemungutan pajak yang bersifatfinal atas penghasilan tertentu yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah.Penghasilan tertentu yang dikenai PajakPenghasilan bersifat final adalah:a. Persewaan tanah dan/atau bangunan1) objek PPh Final adalah sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumahsusun, apartemen, kondominium, gedungperkantoran, pertokoan, gedung pertemuantermasuk bagiannya, rumah kantor, toko,rumah toko, gudang, bangunan industri.2) besarnya PPh Final yang dipotong adalah10% dari jumlah bruto nilai persewaan, baikyang menyewakan Wajib Pajak Orang Pribadimaupun Badan.3) jumlah bruto nilai persewaan adalah jumlahyang dibayarkan/terutang oleh penyewatermasuk biaya perawatan, pemeliharaan,keamanan, fasilitas lainnya, dan service charge(baik perjanjiannya dibuat secara terpisahmaupun disatukan).b. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan1) objek PPh final adalah penghasilan daripengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan meliputi penjualan, tukar-menukar,perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak,penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lainyang disepakati.2) besarnya PPh Final yang dipungut adalah 5%dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas7

tanah dan/atau bangunan.3) pembebasan PPh Final dapat diberikanatas pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan kepada:a) orang pribadi yang mempunyaipenghasilan di bawah PTKP yang jumlahbruto pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunannya kurang dari Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) dan bukanmerupakan jumlah yang dipecah-pecah.Pembebasan diberikan melalui penerbitanSurat Keterangan Bebas (SKB) oleh KepalaKPP tempat Wajib Pajak terdaftarb) pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan kepada pemerintah gunapelaksanaan pembangunan untukkepentingan umum yang memerlukanpersyaratan khusus yaitu pembebasantanah oleh pemerintah untuk proyekproyekjalan umum, saluran pembuanganair, waduk, bendungan dan bangunanpengairan lainnya, saluran irigasi,pelabuhan laut, bandar udara, fasilitaskeselamatan umum seperti tanggulpenanggulangan bahaya banjir, lahar danbencana lainnya, dan fasilitas AngkatanBersenjata Republik Indonesia.c) pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan yang dilakukan oleh orangpribadi atau badan yang tidak termasuksubjek pajak (seperti: pemerintah danperwakilan negara asing).8

Pembebasan sebagaimana dimaksuddalam huruf b) dan c) diberikan tanpamelalui penerbitan SKBc. Jasa konstruksi1) pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atausebagian rangkaian kegiatan perencanaandan/atau pelaksanaan beserta pengawasanyang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil,mekanikal, elektrikal, dan tata lingkunganmasing-masing beserta kelengkapannya untukmewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisiklain.2) perencanaan konstruksi adalah pemberianjasa oleh orang pribadi atau badan yangdinyatakan ahli yang profesional di bidangperencanaan jasa konstruksi yang mampumewujudkan pekerjaan dalam bentukdokumen perencanaan bangunan fisik lain.3) pelaksanaan konstruksi adalah pemberianjasa oleh orang pribadi atau badan yangdinyatakan ahli yang profesional di bidangpelaksanaan jasa konstruksi yang mampumenyelenggarakan kegiatannya untukmewujudkan suatu hasil perencanaanmenjadi bentuk bangunan atau bentukfisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaankonstruksi terintegrasi yaitu penggabunganfungsi layanan dalam model penggabunganperencanaan, pengadaan, danpembangunan (engineering, procurementand construction) serta model penggabunganperencanaan dan pembangunan (design andbuild).4) pengawasan konstruksi adalah pemberianjasa oleh orang pribadi atau badan yang9

dinyatakan ahli yang profesional di bidangpengawasan jasa konstruksi, yang mampumelaksanakan pekerjaan pengawasan sejakawal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampaiselesai dan diserahterimakan.5) Tarif dan Dasar Pengenaan PPh Final JasaKonstruksi:JASA KONSTRUKSIPPh bersifat finalPelaksanaKonstruksiPerencana/PengawasKonstruksimempunyaikualifikasiusahaTidakmempunyaikualifikasiusahaDengankualifikasiusahatanpakualifikasiusahakecilSelain kecilTARIF2%3%4%4%6%Gambar 2. Tarif dan Dasar Pengenaan PPh Final atas JasaKonstruksiPeraturan-peraturan terkait pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah:1. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh;2. PP Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PPNomor 71 Tahun 2008;3. PP Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor5 Tahun 2002;4. PP Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor40 Tahun 2009;5. Keputusan Menteri Keuangan 635/KMK.04/1994 sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor 243/PMK.03/2008;6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 sebagaimanatelah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002;7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009;8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002.10

Tidak dipungut PPN: pembayaran ≤Rp1.000.000,00 pembayaran untukpembebasan tanah pembayaran BKP/JKP yangPPN tidak dipungutdan/atau dibebaskan pembayaran BBM danbukan BBM oleh Pertamina pembayaran rekeningtelepon pembayaran jasa angkutanudara pembayaran barang yangtidak dikenakan PPN5. Pemungutan Pajak Pertambahan NilaiPemungutan Pajak Pertambahan Nilaiatau PPN merupakan pelunasan pajak yangdikenakan atas setiap transaksi pembelianbarang atau perolehan jasa dari pihakketiga, misal pembelian alat tulis kantor,pembelian seragam untuk keperluan dinas,pembelian komputer, pembelian mesinabsensi pegawai, perolehan jasa konstruksi,perolehan jasa pemasangan mesin absensi,perolehan jasa perawatan AC kantor, danperolehan jasa atas tenaga keamanan.Secara umum, atas setiap transaksipembelian barang dan perolehan jasa daripihak ketiga/rekanan yang dibayar olehbendahara harus dipungut PPN. Namundemikian, terdapat beberapa transaksipembelian barang dan perolehan jasa dari pihakketiga yang tidak perlu dipungut PPN oleh bendaharayaitu:a. pembayaran yang jumlahnya paling banyakRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidakmerupakan pembayaran yang terpecah-pecah;b. pembayaran untuk pembebasan tanah, kecualipembayaran atas penyerahan tanah oleh realestate atau industrial estate;c. pembayaran atas penyerahan Barang KenaPajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurutketentuan perundang-undangan yang berlaku,mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidakdipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai;d. pembayaran atas penyerahan Bahan BakarMinyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PTPertamina (Persero);11

e. pembayaran atas rekening telepon;f. pembayaran atas jasa angkutan udara yangdiserahkan oleh perusahaan penerbangan;g. pembayaran lainnya untuk penyerahan barangatau jasa yang menurut ketentuan perundangundanganyang berlaku tidak dikenakan PajakPertambahan Nilai.Apabila terjadi kesalahan pemungutan PajakPertambahan Nilai berupa pemungutan PajakPertambahan Nilai yang lebih besar daripadayang seharusnya atau kesalahan pemungutanyang bukan merupakan objek Pajak PertambahanNilai, maka atas kelebihan pembayaran PPN yangseharusnya tidak terutang tersebut dapat dimintakanpengembalian.Pada prinsipnya, permohonan pengembaliankelebihan pembayaran PPN yang seharusnya tidakterutang hanya dapat diajukan oleh pihak yangbenar-benar menanggung pajak yaitu pihak yangharus menanggung pemungutan pajak tersebut.Dalam hal PPN dan/atau PPnBM yang telahdipungut oleh bendahara Pemerintah lebih besardaripada pajak yang seharusnya dipungut, makaatas kelebihan pemungutan PPN dan/atau PPnBMtersebut hanya dapat diajukan permohonanpengembalian kelebihan pembayaran pajakyang seharusnya tidak terutang oleh bendaharaPemerintah selaku pihak yang dipungut ke KPPtempat bendahara terdaftar.Sebagai contoh, bendahara telah memungut PPNsebesar Rp500.000.000 atas transaksi pembebasantanah senilai Rp5.000.000.000,00 dari Wajib Pajakorang pribadi yang bukan pengusaha real estate.Berdasarkan ketentuan, atas pembebasan tanahtersebut seharusnya tidak dipungut PPN oleh12

endahara. Maka atas PPN yang telah dipunguttersebut, dapat dimintakan pengembalian pajakyang seharusnya tidak terutang oleh bendahara keKPP tempat bendahara terdaftar sesuai PMK Nomor10/PMK.03/2013.Peraturan-peraturan terkait pemungutan PPN adalah antara lain:1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor42 Tahun 2009;2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012;3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007;4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1995sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001;5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010;6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003;7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur JenderalPajak Nomor PER-08/PJ/2013;8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur JenderalPajak Nomor PER-11/PJ/2013;9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-147/PJ./2006;10. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-382/PJ./2002.6. Bea MeteraiBea meterai adalah pajak yang dikenakan atasdokumen berupa kertas yang menurut Undang-Undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai.Dokumen yang dikenai bea meterai antara lainadalah dokumen yang berbentuk surat yangmemuat jumlah uang, seperti kuitansi, dan dokumenyang bersifat perdata, seperti dokumen perjanjianpembangunan gedung kantor dengan pengusahajasa konstruksi dan dokumen kontrak pengadaanjasa tenaga kebersihan.13

Objek dan Tarif Bea MeteraiNo. Objek Tarif1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuatdengan tujuan untuk digunakan sebagai alatpembuktian mengenai perbuatan, kenyataan ataukeadaan yang bersifat perdata.Rp6.000,002. akta-akta notaris termasuk salinannya. Rp6.000,003. akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat AktaTanah termasuk rangkap-rangkapnya.Rp6.000,004. Surat yang memuat jumlah uang, seperti kuitansi, billingstatement, dll:a. 0 s.d. Rp250.000,00; -b. Di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00; Rp3.000,00c. Di atas Rp1.000.000,00. Rp6.000,005. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep. Rp6.000,006. Cek dan bilyet giro. Rp3.000,007. Efek atau sekumpulan efek dengan nama dan dalambentuk apapun:a. Harga nominal sampai dengan Rp1.000.000,00; Rp3.000,00b. Harga nominal di atas Rp1.000.000,00. Rp6.000,008. Dokumen yang akan digunakan sebagai alatpembuktian di muka Pengadilan.Rp6.000,00Bea Meterai tidak dikenakan atas:a. dokumen yang berupa :1) surat penyimpanan barang;2) konosemen;3) surat angkutan penumpang dan barang;4) keterangan pemindahan yang dituliskan diatas dokumen sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, huruf b, dan huruf c;5) bukti untuk pengiriman dan penerimaanbarang;6) surat pengiriman barang untuk dijual atastanggungan pengirim;14

7) surat-surat lainnya yang dapat disamakandengan surat-surat sebagaimana dimaksuddalam huruf a sampai huruf f.b. segala bentuk Ijazah;c. tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uangtunjangan, dan pembayaran lainnya yang adakaitannya dengan hubungan kerja serta suratsuratyang diserahkan untuk mendapatkanpembayaran itu;d. tanda bukti penerimaan uang Negara dari kasNegara, Kas Pemerintah Daerah, dan bank;e. kuitansi untuk semua jenis pajak dan untukpenerimaan lainnya yang dapat disamakandengan itu dari Kas Negara, Kas PemerintahanDaerah dan bank;f. tanda penerimaan uang yang dibuat untukkeperluan intern organisasi;g. dokumen yang menyebutkan tabungan,pembayaran uang tabungan kepada penabungoleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnyayang bergerak di bidang tersebut;h. surat gadai yang diberikan oleh PerusahaanJawatan Pegadaian;i. tanda pembagian keuntungan atau bunga dariefek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.15

Gambar 3. Tata cara pelunasan Bea MateraiDokumen yang merupakan objek Bea Meteraiyang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasisebagaimana mestinya dikenakan dendaadministrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari BeaMeterai yang tidak atau kurang dibayar. Pelunasanatas Bea Meterai dan denda administrasi tersebutdilakukan dengan cara Pemeteraian Kemudian diKantor Pos.Peraturan-peraturan terkait Bea Meterai adalah:1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.02/2009;4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000;5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002;6) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-66/PJ/2010;7) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-122c/PJ./2000;8) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-122d/PJ./2000;9) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02/PJ/2003.16

Kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PajakPenghasilan yang bersifat tidak final tidak dilakukan dalamhal bendahara pemerintah melakukan transaksi denganWajib Pajak yang memenuhi ketentuan Peraturan PemerintahNomor 46 Tahun 2013 dan menyerahkan Surat KeteranganBebas PPh yang telah dilegalisasi.C. Kewajiban Penyetoran dan PelaporanKewajiban bendahara pemerintah selanjutnyaadalah menyetorkan PPh dan/atau PPN ke BankPersepsi/Kantor Pos penerima pembayaran danmelaporkan SPT Masa PPh dan/atau PPN ke KantorPelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak bendaharaterdaftar sesuai batas waktu yang telah diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010tentang Perubahan atas Peraturan Menteri KeuanganNomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan TanggalJatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak,Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata CaraPembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, sertaTata Cara Pengangsuran dan Penundaan PembayaranPajak.Batas waktu pembayaran/penyetoran pajakyang sudah dipotong dan/atau dipungut olehbendahara pemerintah serta tanggal pelaporan SuratPemberitahuan Masa adalah sebagai berikut:Pasal Tanggal Penyetoran Tanggal PelaporanPPh Pasal 21 Paling lama tanggal 10bulan berikutnya setelahMasa Pajak berakhirPaling lama 20 harisetelah Masa PajakberakhirPPh Pasal 22Disetor pada hariyang sama denganpelaksanaanpembayaranPaling lama 14 harisetelah Masa Pajakberakhir17

PPh Pasal 23 Paling lama tanggal 10bulan berikutnya setelahMasa Pajak berakhirPaling lama 20 harisetelah Masa Pajak berakhirPPh Pasal 4 ayat(2)Paling lama tanggal 10bulan berikutnya setelahMasa Pajak berakhirPaling lama 20 harisetelah Masa Pajak berakhirPPN a. Bendahara pengeluaransebagai PemungutPPN paling lamatanggal 7 (tujuh) bulanberikutnya setelahMasa Pajak berakhir;b. Pejabat PenandatanganSurat PerintahMembayar sebagaiPemungut PPN harusdisetor pada hari yangsama dengan pelaksanaanpembayaran kepadaPengusaha KenaPajak Rekanan Pemerintahmelalui KantorPelayanan PerbendaharaanNegara.a. Paling lama akhir bulanberikutnya setelahMasa Pajak berakhir;b. Paling lama akhir bulanberikutnya setelahMasa Pajak berakhir.Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengankewajiban pemotongan/pemungutan, penyetorandan pelaporan pajak-pajak yang telah dipotong/dipungut antara lain:1. apabila batas akhir pembayaran atau penyetoranpajak bertepatan dengan hari libur termasuk hariSabtu atau hari libur nasional, pembayaran ataupenyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerjaberikutnya;2. apabila batas akhir pelaporan bertepatan denganhari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional,18

pelaporan dapat dilakukan pada hari kerjaberikutnya;3. pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan diKantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh MenteriKeuangan dengan menggunakan Surat SetoranPajak atau sarana administrasi lain yang disamakandengan Surat Setoran Pajak;4. dalam hal pencairan anggaran dengan mekanismepembayaran langsung (LS), maka pemindahbukuanpajak yang dilakukan oleh KPPN merupakanpembayaran dan penyetoran pajak yang terutang,namun Surat Setoran Pajak tetap dipersiapkan olehbendahara yang bersangkutan;5. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi laindianggap sah apabila telah divalidasi denganNomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN);6. bendahara sebagai Pemotong atau Pemungut PPhmemberikan tanda bukti pemotongan atau tandabukti pemungutan kepada orang pribadi ataubadan yang dipotong atau dipungut PPh setiapmelakukan pemotongan atau pemungutan;7. bendahara sebagai Pemotong PPh Pasal 21 ataspenghasilan PNS di satuan kerjanya, memberikantanda bukti pemotongan paling lama 1 (satu) bulansetelah tahun kalender berakhir;8. bendahara sebagai Pemungut PPN melakukanvalidasi Faktur Pajak yang diterbitkan oleh rekanan;9. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 wajib menggunakane-SPT apabila jumlah bukti pemotongan dan/atauSSP dan/atau bukti Pbk lebih dari 20 dokumen dalamsatu masa pajak;10. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah(Kuasa BUD) wajib membuat Daftar Transaksi HarianBelanja Daerah (DTH) atas Belanja Daerah yangmemuat rincian transaksi harian belanja daerah per19

Surat Perintah Membayar/Surat Penyediaan Dana(SPM/SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).DTH yang dibuat oleh Bendahara PengeluaranSKPD disampaikan kepada Kuasa BUD paling lamatanggal 10 setelah bulan yang bersangkutan berakhirdengan dilampiri fotokopi SSP lembar ke-3;11. Kuasa BUD membuat Rekapitulasi Transaksi HarianBelanja Daerah (RTH) yang memuat rekapitulasi dariDTH dalam satu wilayah Provinsi/Kabupaten/Kotaberdasarkan DTH yang disampaikan oleh BendaharaPengeluaran SKPD. RTH disampaikan kepadaKepala KPP tempat Kuasa BUD terdaftar secarabulanan paling lama tanggal 20 setelah bulan yangbersangkutan berakhir dengan dilampiri DTH danSSP lembar ke-3. Dalam pembuatan laporan DTH/RTH, bendahara SKPD maupun Kuasa BUD dapatmemanfaatkan sistem informasi yang digunakanoleh Pemda (SIMDA,SIPKD, SIMAKDA dan lain-lain).Untuk lebih memudahkan bendahara dalammelakukan kewajiban pemotongan/pemungutanPajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, PajakPenjualan atas Barang Mewah dan Bea Meterai,pada Bab II akan diberikan simulasi contoh-contohpenghitungan pemotongan/pemungutan pajak sesuaijenis transaksi pengeluaran bendahara.20

II. SIMULASI PENGHITUNGANPEMOTONGAN DANPEMUNGUTAN PAJAK OLEHBENDAHARAA. Belanja Gaji, Tunjangan dan HonorariumT11. Belanja Gaji dan TunjanganBendahara Kantor Imigrasi Medan Rahmat Widodo(NPWP 00.030.485.6-122.000) melakukan pembayarangaji kepada para pegawai dengan daftar penghasilansebagai berikut:NoNAMA NPWPGAJI (*)RPTUNJANGANJABATANRPSTATUS12345Rifki Zain(07.777.440.5-122.000)Rahmat Widodo(07.777.444.5-122.000)Dody(07.777.454.5-122.000)Heri(07.777.441.5-122.000)Nasrun(belum ber-NPWP)*)angka ilustrasi2.870.0002.240.0002.570.7002.750.5002.235.500540.000440.000-520.000Kawin, 3AnakKawin, 2AnakTidak KawinKawinKawinTabel 1. Daftar Penghasilan Pegawai Kantor Imigrasi MedanJ1Pengajuan daftar pembayaran gaji bulan Maretke KPPN dilakukan pada tanggal 10 Februari 2014.Bagaimana perlakuan perpajakan berkenaan denganpembayaran gaji bulan Maret 2014?Atas pembayaran gaji bulan Maret 2014 tersebutterutang PPh Pasal 21 dengan penghitungan sebagaiberikut:21

Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk Masa Pajak Maret 2014Rifki Zain Rahmat W. Dody Heri Nasrun1 Gaji pokok 2.870.000 2.240.000 2.570.700 2.750.500 2.235.500Tunjangan istri 287.000 224.000 - 275.050 223.550Tunjangan anak 114.800 89.600 - - -Tunjangan jabatan 540.000 440.000 - 520.000 -Tunjangan beras 198.000 198.000 49.500 99.000 99.000PembulatanPenghasilan bruto 4.009.800 3.191.600 2.620.200 3.644.550 2.558.0502 PengurangBiaya jabatan 5% 200.490 159.580 131.010 182.228 127.903Iuran pensiun 4,75% 155.411 121.296 122.108 143.714 116.805355.901 280.876 253.118 325.941 244.7073 Penghasilan neto 3.653.900 2.910.724 2.367.082 3.318.609 2.313.343Penghasilan neto disetahunkan 43.846.794 34.928.688 28.404.981 39.823.307 27.760.1124 PTKPUntuk Wajib Pajak 24.300.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000Status WP Kawin 2.025.000 2.025.000 2.025.000 2.025.000Tanggungan 6.075.000 4.050.00032.400.000 30.375.000 24.300.000 26.325.000 26.325.0005 PKP 11.446.794 4.553.688 4.104.981 13.498.307 1.435.112Pembulatan 11.446.000 4.553.000 4.104.000 13.498.000 1.435.0006 PPh Pasal 21 setahun 5% 572.300 227.650 205.200 674.900 71.750PPh Pasal 21 sebulan 47.692 18.971 17.100 56.242 5.979Tambahan 20% lebih tinggi - - - - 1.196Bagi yang belum ber-NPWPTotal PPh Pasal 21 47.692 18.971 17.100 56.242 7.175Tabel 2. Daftar Penghitungan PPh Pasal 21 Kantor Imigrasi Medan Masa Pajak Maret 2014Kewajiban bendahara Kantor Imigrasi Medan ataspembayaran gaji bulan Maret 2014 adalah:a. memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji;b. menyetorkan PPh Pasal 21 paling lama tanggal 10April 2014;c. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 ke KantorPelayanan Pajak Pratama Medan Kota paling lamatanggal 20 April 2014. Dalam hal tanggal 20 April 2014merupakan hari libur, pelaporan dapat dilakukanpada hari kerja berikutnya (21 April 2014).T2Pada bulan April 2014 Rifki Zain ditugaskan di KantorWilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utarasehingga Rifki mendapatkan tunjangan jabatandari Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiSumatera Utara dan menerima tunjangan jabatansebesar Rp3.000.000,00 per bulan. Sedangkan dari22

J2Kantor Imigrasi Medan Rifki hanya mendapat gaji dantunjangan selain tunjangan jabatan.Bagaimana penghitungan PPh Pasal 21 mulai MasaPajak April 2014 di Kantor Imigrasi Medan dan di KantorWilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara?Penghitungan PPh Pasal 21 di Kantor Imigrasi Medandan Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiSumatera Utara adalah:a. Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak April sampaidengan November 2014 di Kantor Imigrasi MedanPenghitungan PPh Pasal 21 Rifki Zain Untuk Masa PajakApril s.d. November 20141 gaji pokok 2.870.000Tunjangan istri 287.000Tunjangan anak 114.800Tunjangan jabatan* -Tunjangan beras 198.000PembulatanPenghasilan bruto 3.469.8002 Penguranga. biaya jabatan 173.4905% x 3.469.800b. Iuran pensiun 155.4114,75% x 3.271.800 328.9013 Penghasilan neto 3.140.900Penghasilan neto disetahunkan 37.690.7944 PTKP (K/3)Untuk Wajib Pajak 24.300.000Status WP Kawin 2.025.000Tanggungan 6.075.00032.400.0005 Penghasilan Kena Pajak (PKP) 5.290.794Pembulatan 5.290.0006 PPh Pasal 21 setahun 264.5005% x 5.290.0007 PPh Pasal 21 sebulan 22.042264.500 : 12*sejak bulan April tidak menerima tunjangan jabatanTabel 3. Penghitungan PPh Pasal 21 Rifki Zain Masa Pajak April s.d. November 201423

. Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2014 diKantor Imigrasi MedanPenghitungan PPh Pasal 21 Rifki Zain Untuk Masa Pajak Desember 20141 Penghasilan Bruto Januari sampai Maret 12.029.400Penghasilan Bruto April sampai Desember 31.228.200Pembulatan -Total Penghasilan Bruto setahun 43.257.6002 Penguranga. biaya jabatan5% x 43.257.600 2.162.880b. iuran pensiun 1.864.9264,75% x 39.261.600 4.027.8063 Penghasilan neto setahun 39.229.7944 PTKPuntuk Wajib Pajak 24.300.000status WP Kawin 2.025.000tanggungan 6.075.00032.400.0005 Penghasilan Kena Pajak (PKP) 6.829.794pembulatan 6.829.0006 PPh Pasal 21 setahun 341.4505% x 6.829.000PPh Pasal 21 terutang (Jan s.d Nov)a. PPh Pasal 21 Januari sampai Maret 143.0753 x 47.692b. PPh Pasal 21 April sampai November 176.3368 x 22.042319.4117 PPh Pasal 21 Bulan Desember 22.039Tabel 4. Penghitungan PPh Pasal 21 Rifki Zain Masa Pajak Desember 2014Perhitungan PPh Pasal 21 Masa April sampai Novemberdi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi SumateraUtara dilakukan dengan cara:1) menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yangditerima dari Kantor Imigrasi Medan;2) menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yangditerima dari Kantor Imigrasi Medan dan Kantor24

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;3) PPh Pasal 21 yang terutang atas tunjangan jabatanyang dibayarkan oleh Kantor Wilayah KementerianAgama Provinsi Sumatera Utara adalah PPh Pasal 21pada angka 2) dikurangi dengan PPh Pasal 21 padaangka 1).Dengan memperhatikan cara penghitungan tersebutmaka penghitungan PPh Pasal 21 untuk angka 1), angka2), dan angka 3) adalah sebagai berikut:1) penghitungan PPh Pasal 21 untuk angka 1) adalahsebagaimana dimaksud pada J2 huruf a;2) penghitungan PPh Pasal 21 untuk angka 2) adalah:1 Penghasilan dari Kantor Imigrasi MedanGaji pokok 2.870.000Tunjangan istri 287.000Tunjangan anak 114.800Tunjangan jabatan -Tunjangan beras 198.000PembulatanJumlah 3.469.8002 Penghasilan dari Kantor Wilayah Agama MedanTunjangan Jabatan 3.000.000Jumlah Penghasilan Bruto 6.469.8003 Penguranga. Biaya jabatan 323.4905% x 6.469.800b. Iuran pensiun 155.4114,75% x 3.271.800 478.9014 Penghasilan neto 5.990.900Penghasilan neto disetahunkan 71.890.7945 PTKPUntuk Wajib Pajak 24.300.000Status WP Kawin 2.025.000Tanggungan 6.075.00032.400.0006 Penghasilan Kena Pajak (PKP) 39.490.794Pembulatan 39.490.0007 PPh Pasal 21 setahun 1.974.5005% x 39.490.000 1.974.5008 PPh Pasal 21 sebulan 164.5421.974.500 : 12PPh Pasal 21 sebulan di Kantor Imigrasi Medan 22.0429 PPh Pasal 21 sebulan di Kanwil Agama Medan 142.499Tabel 5. PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dari Kantor Imigrasi Medandan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara25

3) PPh Pasal 21 sebulan yang harus dipotongoleh bendahara Kantor Wilayah KementerianAgama Provinsi Sumatera Utara adalah sebesarRp164.542,00 – Rp22.042,00 = Rp142.499,00Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2014 diKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi SumateraUtara:Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk Masa Pajak Desember 20141 Penghasilan Bruto April sampai Desember 27.000.000Penghasilan di Kantor Imigrasi Medan (Jan-Des) 43.257.600Pembulatan -Total Penghasilan Bruto setahun 70.257.6002 Penguranga. biaya jabatan5% x 70.257.600 3.512.880b. iuran pensiun 1.864.9264,75% x 39.261.600 5.377.806T33 Penghasilan neto setahun 64.879.7944 PTKPuntuk Wajib Pajak 24.300.000status WP Kawin 2.025.000tanggungan 6.075.00032.400.0005 Penghasilan Kena Pajak (PKP) 32.479.794pembulatan 32.479.0006 PPh Pasal 21 setahun 1.623.9505% x 32.479.000PPh Pasal 21 terutang di kantor imigrasi Medana. PPh Pasal 21 Januari sampai Maret 143.0753 x 47.692b. PPh Pasal 21 April sampai November 176.3368 x 22.042c. PPh Pasal 21 Desember 22.039PPh Pasal 21 April sampai November8 x 142.499 1.140.0001.481.4507 PPh Pasal 21 Masa Desember 142.500Tabel 6. Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2014 di Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Sumatera Utara2. Belanja HonorariumKantor Imigrasi Medan membentuk tim PeningkatanMutu Pelayanan yang anggotanya terdiri dari26

eberapa orang PNS. Bendahara Kantor ImigrasiMedan membayar honorarium tim pada tanggal 25Maret 2014, dengan perincian sebagai berikut:Nama Golongan Jabatan Honorarium *)Rifki Zain IV/a Ketua Rp1.200,000,00Dody III/c Wakil Ketua Rp1.000,000,00Heri III/d Sekretaris Rp 900,000,00Nasrun II/d Anggota Rp 900,000,00*)angka ilustrasiJ3Tabel 7. Daftar Honorarium Tim pada Kantor Imigrasi MedanBagaimanakah pemotongan pajak atas honorariumyang diterima oleh anggota tim tersebut?Penghitungan PPh Pasal 21 atas honor anggota timPeningkatan Mutu Pelayanan didasarkan padagolongan dari penerima honor sebagai berikut :Nama Golongan Honorarium *) Tarif PPh terutangRifki Zain IV/a Rp1.200,000,00 15% Rp 180.000,00Dody III/c Rp1.000,000,00 5% Rp 50.000,00Heri III/d Rp 900,000,00 5% Rp 45.000,00Nasrun II/d Rp 900,000,00 0% Rp 0,00JumlahRp4.000.000,00*) angka ilustrasiRp 275.000,00Tabel 8. Daftar Penghitungan PPh Pasal 21 atas Honorarium Tim pada Kantor ImigrasiMedanKewajiban bendahara Kantor Imigrasi Medan ataspembayaran honor tersebut :a. memotong PPh Pasal 21 Final atas pembayaranhonor;b. membuat bukti potong PPh Pasal 21 Final atas pembayaranhonor;27

c. menyetorkan PPh Pasal 21 Final paling lama tanggal10 April 2014;d. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 ke Kantor PelayananPajak Pratama Medan Kota paling lamatanggal 20 April 2014. Mengingat tanggal 20 April2014 merupakan hari libur, pelaporan dapat dilakukanpada hari kerja berikutnya (21 April 2014).T4J4Untuk melaksanakan kegiatan tim tersebut, KantorImigrasi Medan mengadakan workshop tentangPelayanan Publik untuk anggota Tim pada tanggal28 Maret 2014 dengan mengundang Jason Pasaribu(Non PNS, NPWP: 06.575.248.8-122.000), seorang ahlidi bidang pelayanan publik dengan honor sebesarRp5.000.000,00.Bagaimanakah pemotongan pajak atas honorariumyang diterima oleh Jason Pasaribu tersebut?Penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium yangditerima oleh Jason Pasaribu sebagai berikut:Penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium tersebutyaitu :5% x 50 % x Rp5.000.000,00 = Rp125.000,00B. Belanja Barang, Modal, Jasa dan Hibah1. Belanja BarangTaufik Hidayat merupakan bendahara satker MadrasahAliyah Negeri (MAN) Purbalingga yang beralamat diJl. Letnan Jenderal S. Parman Kabupaten Purbalinggadengan NPWP 00.321.675.3-529.000 melakukanT5 transaksi-transaksi sebagai berikut:Pada tanggal 1 Oktober 2013, membeli secara tunaimakanan siap saji dari sebuah restoran untuk keperluanrapat dari sebuah restoran seharga Rp800.000,00.T5-128

T5-2T5-3T5-4J5-1Pada tanggal 4 Oktober 2013, membeli secara tunaialat-alat tulis kantor Rp1.100.000,00 dan buku pelajaranumum Rp1.500.000,00 dari toko buku PERWIRA yangberalamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 90Purbalingga milik Tuan Joko dengan Nomor PokokWajib Pajak / Nomor Pengukuhan Pengusaha KenaPajak 06.325.456.3-529.000. Tuan Joko menerbitkanFaktur Pajak dengan kode nomor seri 020.000-13.00000101 pada tanggal 4 Oktober 2013 dengannilai PPN Rp110.000,00.Pada tanggal 16 Oktober 2013, membeli bensin dariSPBU Pertamina untuk keperluan kendaraan dinasseharga Rp500.000,00, membayar tagihan rekeninglistrik sebesar Rp1.000.000,00 kepada PLN, sertamembeli benda-benda pos sebesar Rp500.000,00 disebuah kantor pos.Pada tanggal 18 Oktober 2013, membeli secaratunai buku pelajaran umum seharga Rp2.500.000,00,pakaian seragam jadi seharga Rp3.000.000,00 sertapengadaan formulir dan kertas untuk ujian sekolahsebesar Rp2.000.000,00 dari sebuah toko pedagangeceran atas nama tuan Bagus yang beralamat di JalanJenderal Katamso Nomor 1 Purbalingga dengan NomorPokok Wajib Pajak / Nomor Pengukuhan PengusahaKena Pajak 06.456.321-2-529.000. Pembelian tersebutdananya bersumber dari Bantuan OperasionalSekolah. Tuan Bagus menerbitkan Faktur Pajak dengankode nomor seri 020.000-13.00000501 pada tanggal 18Oktober 2013 dengan nilai PPN sebesar Rp500.000,00.Atas pembelian-pembelian tersebut, bagaimanakewajiban perpajakannya?Pemungutan PPhPembelian makanan siap saji di restoran pada dasarnyaharus dipungut PPh Pasal 22, akan tetapi karena nilai29

pembeliannya di bawah Rp2.000.000,00 maka ataspembelian tersebut tidak dipungut PPh Pasal 22.J5-2Pemungutan PPNMakanan dan minuman yang disajikan di hotel,restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnyamerupakan jenis barang yang tidak dikenai PajakPertambahan Nilai sehingga atas pembelian tersebuttidak dipungut PPN.Pemungutan PPhPembelian alat-alat tulis kantor Rp1.100.000,00 danbuku pelajaran umum Rp1.500.000,00 dari toko PERWIRAdipungut PPh Pasal 22 karena total pembelian tersebuttelah melebihi nilai Rp2.000.000,00.PPh Pasal 22 ( 1,5% x Rp2.600.000,00 )………. Rp39.000,00Dalam hal Tuan Joko merupakan Wajib Pajak denganperedaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1tahun pajak yang dikenai PPh final dengan tarif sebesar1% sebagaimana diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 46 tahun 2013, dibebaskan dari pemungutanPPh Pasal 22 sepanjang Tuan Joko dapat menyerahkanfotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 22 atas nama Tuan Jokoyang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor PelayananPajak tempat Wajib Pajak terdaftar.Pemungutan PPNBuku pelajaran umum merupakan salah satu jenisbarang kena pajak yang dibebaskan dari pengenaanPPN sehingga bendahara hanya memungut PPN ataspembelian alat-alat tulis kantor sebesar:PPN (10% x Rp1.100.000,00)..……......…....…Rp110.000,00Kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh Taufik30

Hidayat sebagai bendahara MAN Purbalingga adalah:a. melakukan validasi faktur pajak yang telah diisidengan data Wajib Pajak Tuan Joko dengancara membubuhi cap ”disetor tanggal ……” sertamembubuhi tanda tangan;b. menyetorkan PPh Pasal 22 atas pembelian alatalattulis kantor dan buku pelajaran umum sebesarRp39.000,00 ke kas negara melalui Bank Persepsi atauKantor Pos dan Giro pada tanggal 4 Oktober 2013dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)atas nama Tuan Joko yang telah ditandatanganioleh bendahara;c. menyetorkan PPN atas pembelian alat-alat tuliskantor sebesar Rp110.000,00 ke kas negara melaluiBank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lamatanggal 7 November 2013 dengan menggunakanSurat Setoran Pajak (SSP) atas nama Tuan Joko yangtelah ditandatangani oleh bendahara;d. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 ke KantorPelayanan Pajak Pratama Purbalingga paling lamatanggal 14 November 2013;e. melaporkan SPT Masa PPN ke Kantor PelayananPajak Pratama Purbalingga paling lama tanggal 30November 2013. Mengingat tanggal 30 November2013 merupakan hari libur, pelaporan dapatdilakukan pada hari kerja berikutnya (2 Desember2013);f. memberikan SSP PPh Pasal 22, SSP PPN lembar ke-1dan faktur pajak lembar ke-2 kepada Tuan Joko(Toko PERWIRA);g. membuat Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah(DTH) atas Belanja Daerah bulan Oktober 2013 yangmemuat rincian transaksi harian belanja daerah per31

J5-3J5-4Surat Perintah Membayar/Surat Penyediaan Dana(SPM/SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) dan menyampaikannya kepada Kuasa BUDpaling lama tanggal 10 November 2013 dengandilampiri fotokopi SSP lembar ke-3.Pemungutan PPhAtas pembelian bahan bakar minyak, listrik, danbenda-benda pos tidak dipungut PPh Pasal 22.Pemungutan PPNTerkait dengan PPN, dalam hal bahan bakarminyak dibeli dari Pertamina maka tidak dilakukanpemungutan PPN. Selain itu, listrik ditetapkan sebagaibarang kena pajak tertentu yang dibebaskan daripemungutan PPN sehingga atas pembayaran tagihanlistrik tidak perlu dipungut PPN. Sedangkan ataspembelian benda-benda pos karena nilai pembeliandi bawah Rp1.000.000,00 maka tidak dipungut PPNoleh Bendaharawan, tetapi dipungut dan disetor olehPKP yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlakuumum.Pemungutan PPhAtas pembelian barang sehubungan denganpenggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah tidakdilakukan pemungutan PPh Pasal 22.Pemungutan PPNBuku pelajaran umum merupakan salah satu barangkena pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPNsehingga atas pembelian barang tersebut tidak perludipungut PPN. Sedangkan atas pembelian pakaianseragam dan pengadaan kertas dipungut PPN sebagaiberikut:- Pakaian seragam ( 10% x Rp3.000.000,00 ) ............. Rp300.000,0032

- Formulir dan kertas ujian ( 10% x Rp2.000.000,00 )... Rp200.000,00- Jumlah ........................................................................... Rp500.000,00a. melakukan validasi faktur pajak yang telah diisidengan data Wajib Pajak Tuan Bagus dengancara membubuhi cap ”disetor tanggal .....” sertamembubuhi tanda tangan.b. menyetorkan PPN atas pembelian pakaian seragamdan formulir kertas ujian sebesar Rp500.000,00 kekas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Posdan Giro paling lama tanggal 7 November 2013dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)atas nama Tuan Bagus yang telah ditandatanganioleh bendahara;c. melaporkan SPT Masa PPN ke Kantor PelayananPajak Pratama Purbalingga paling lama tanggal 30November 2013. Mengingat tanggal 30 November2013 merupakan hari libur, pelaporan dapatdilakukan pada hari kerja berikutnya (2 Desember2013);d. memberikan faktur pajak lembar ke-2 dan SSP PPNlembar ke-1 kepada Tuan Bagus.Bea MeteraiDalam setiap pembuatan bukti pembayaran,bendahara sebagai pihak penerima kuitansiterutang bea meterai sebesar:a. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilaitransaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;b. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilaitransaksinya di atas Rp1.000.000,00.33

T6J62. Belanja ModalPada tanggal 21 Oktober 2013 bendahara satkerMadrasah Aliyah Negeri (MAN) Purbalinggamelakukan pembelian 4 (empat) buah printerseharga Rp20.000.000,00 dari CV Susanto (NPWP/NPPKP 01.222.355.5-529.000) yang beralamat di Jl.Raya Bobotsari No. 1 Purbalingga. SP2D diterbitkanKPPN pada tanggal 23 Oktober 2013. CV Susantomenerbitkan Faktur Pajak dengan kode nomorseri 020.000-13.00000700 tanggal 21 Oktober 2013dengan nilai PPN sebesar Rp2.000.000,00. Bagaimanapengenaan pajaknya?Pemungutan PPhAtas pembayaran printer kepada CV Susanto sebesarRp20.000.000,00 dipungut PPh Pasal 22 sebagai berikut:Pembelian printer :- Harga pembelian ….……………...….. Rp 20.000.000,00- PPh Pasal 22 (1.5% x Rp 20.000.000,00). Rp 300.000,00Dalam hal CV Susanto merupakan Wajib Pajakdengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliardalam 1 tahun pajak yang dikenai PPh final dengantarif sebesar 1% sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 46 tahun 2013, dibebaskan daripemungutan PPh Pasal 22 sepanjang CV Susantodapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan BebasPemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 22 atasnama CV Susanto yang telah dilegalisasi oleh KepalaKantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.Pemungutan PPNAtas pembayaran printer kepada CV Susanto sebesarRp20.000.000,00 dipungut PPN sebagai berikut:PPN ( 10% x Rp20.000.000,00) ……….……Rp 2.000.000,0034

Kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh TaufikHidayat sebagai bendahara MAN Purbalingga adalahsebagai berikut:a. melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajakyang telah diisi dengan data Wajib Pajak CVSusanto, dan membubuhi cap “disetor tanggal……” serta membubuhi tanda tangan;b. menyetorkan PPh Pasal 22 dan PPN dengan cara:1) membuat SSP PPh Pasal 22 dan SSP PPN atasnama CV Susanto dan ditandatangani olehbendahara;2) menyerahkan dokumen SPM dilengkapi denganSSP dan Faktur Pajak ke KPPN;3) setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan:Bea Meteraia) SSP PPh Pasal 22 dan SSP PPN lembar ke-1yang telah divalidasi (dibubuhi cap “telahdibukukan”) oleh KPPN; danb) Faktur pajak lembar ke-2, kepada CVSusanto.c) melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 ke KantorPelayanan Pajak Pratama Purbalingga palinglama tanggal 14 November 2013;d) melaporkan SPT Masa PPN ke Kantor PelayananPajak Pratama Purbalingga palinglama tanggal 30 November 2013. mengingattanggal 30 November 2013 merupakan harilibur, pelaporan dapat dilakukan pada harikerja berikutnya (2 Desember 2013).Dalam setiap pembuatan dokumen kontrak dan buktipembayaran, bendahara sebagai pihak penerimakuitansi terutang bea meterai sebesar:35

a. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilaitransaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;b. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilaitransaksinya di atas Rp1.000.000,00.T7J7Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2013, TaufikHidayat yang merupakan bendahara satker MadrasahAliyah Negeri (MAN) Purbalingga melakukanpembelian komputer kepada CV Wijaya denganharga pembelian Rp11.000.000,00, (sudah termasukPPN). CV Wijaya (NPWP/NPPKP 01.562.358.3-529.000)yang beralamatkan di Jl. Jenderal Sudirman No. 99Purbalingga menerbitkan Faktur Pajak dengan kodenomor seri 020.000-13.00000800 pada tanggal yangsama, yaitu tanggal 21 Oktober 2013. Berdasarkantagihan tersebut diterbitkan SPM oleh satker MANyang diajukan kepada KPPN untuk membayar tagihantersebut. SP2D diterbitkan oleh KPPN pada tanggal28 Oktober 2013. Bagaimana kewajiban perpajakanyang harus dilakukan oleh Bendahara mulai darimemungut pajak sampai dengan melaporkan pajakyang dipungut tersebut?Pemungutan PPhAtas pembayaran komputer tersebut dipungut PPhPasal 22 dengan perincian sebagai berikut:- Nilai pembelian sudah termasuk PPN..................Rp11.000.000,00- PPh Pasal 22 [1,5% x (100/110 x Rp11.000.000,00)]......Rp150.000,00Dalam hal CV Wijaya merupakan Wajib Pajak denganperedaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1tahun pajak yang dikenai PPh final dengan tarif sebesar1% sebagaimana diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 46 tahun 2013, dibebaskan dari pemungutan36

PPh Pasal 22 sepanjang CV Wijaya dapat menyerahkanfotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 22 atas nama CV Wijayayang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor PelayananPajak tempat Wajib Pajak terdaftar.Pemungutan PPN- Nilai pembelian sudah termasuk PPN .... Rp11.000.000,00- PPN ( 10/110 x Rp 11.000.000,00 ).............. Rp 1.000.000,00Bea MeteraiDalam setiap pembuatan bukti pembayaran,bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutangbea meterai sebesar:a. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yangnilai transaksinya di atas Rp250.000,00 s.d.Rp1.000.000,00;b. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilaitransaksinya di atas Rp1.000.000,00Kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan olehTaufik Hidayat sebagai bendahara MAN Purbalinggaadalah sebagai berikut:a. melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajakyang telah diisi dengan data Wajib Pajak CVWijaya, dan membubuhi cap “disetor tanggal ”serta membubuhi tanda tangan;b. membuat SSP PPN atas nama CV Wijaya danditandatangani oleh Taufik Hidayat;c. menyerahkan dokumen SPM dilengkapi denganSSP dan Faktur Pajak ke KPPN;d. setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan:1) SSP PPh Pasal 22 dan PPN lembar ke-1 yang telahdivalidasi (dibubuhi cap “telah dibukukan”)37

T8oleh KPPN; dan2) Faktur pajak lembar ke-2 kepada CV Wijaya;e. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lamatanggal 14 November 2013 ke KPP PratamaPurbalingga;f. melaporkan SPT Masa PPN ke KPP PratamaPurbalingga paling lama tanggal 30 November2013. Mengingat tanggal 30 November 2013merupakan hari libur, pelaporan dapat dilakukanpada hari kerja berikutnya (2 Desember 2013).membuat SSP atas nama CV Wijaya danditandatangani oleh Taufik Hidayat;Inspektorat Provinsi Jambi akan melakukanpembangunan gedung kantor Inspektorat Provinsi.Adapun yg menjadi pemenang tender adalah PTJaya Karya sebagai pelaksana konstruksi dan TuanZaky, seorang PKP, sebagai perencana konstruksi.PT Jaya Karya adalah perusahaan konstruksi yangmemiliki kualifikasi usaha menengah (dibuktikandengan sertifikasi pelaksana konstruksi dari LembagaPengembangan Jasa Konstruksi), sedangkan TuanZaky adalah konsultan sipil yang memiliki sertifikasiuntuk perencanaan konstruksi dengan kualifikasiusaha kecil.Nilai proyek berdasarkan Kontrak adalah sebesarRp5.000.000.000,00 (tidak termasuk PPN).Pembayaran dilakukan sesuai dengan progresspembangunan yang dilaporkan. Di tahun 2013,dilakukan pembayaran atas pelaksanaan konstruksikepada PT Jaya Karya pada tanggal 22 Juli 2013sebesar Rp1.500.000.000,00 atas tagihan tanggal 15Juli 2013 dengan kode nomor Faktur Pajak 020.000-13.00000650. Sedangkan pembayaran atas kontrak38

J8perencanaan konstruksi kepada Tuan Zaky dilakukanpada tanggal 5 Juli 2013 sebesar Rp50.000.000,00atas tagihan tanggal 4 Juli 2013 dengan kode nomorseri Faktur Pajak 020.000-13.00000950. Bagaimanakahkewajiban perpajakan yang harus dilakukan?Pemotongan/Pemungutan PPhPenghitungan pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)atas jasa konstruksi tersebut, yaitu:Bendahara Inspektorat Provinsi memotong PPh Finalatas jasa konstruksi sebagai berikut:a. Pelaksanaan Konstruksi oleh PT Jaya Karyadibayar pada tanggal 22 Juli 2013Rp1.500.000.000,00 x 3% = Rp45.000.000,00b. Perencanaan Konstruksi oleh Tuan Zaky dibayarpada tanggal 5 Juli 2013Rp50.000.000,00 x 4%= Rp2.000.000,00PPh Final tersebut dipotong dari pembayaran kepadaPT Jaya Karya dan Tuan Zaky.Pemungutan PPNBendahara Inspektorat Provinsi memungut PajakPertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari transaksijasa konstruksi tersebut.a. Pelaksanaan Konstruksi oleh PT Jaya Karyadibayar pada tanggal 22 Juli 2013Rp1.500.000.000,00 x 10% = Rp150.000.000,00b. Perencanaan Konstruksi oleh Tuan Zaky dibayarpada tanggal 5 Juli 2013Rp50.000.000,00 x 10%= Rp5.000.000,0039

Bea MeteraiDalam setiap pembuatan bukti pembayaran,bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutangbea meterai sebesar:a. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yangnilai transaksinya di atas Rp250.000,00 s.d.Rp1.000.000,00;b. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilaitransaksinya di atas Rp1.000.000,00.Kewajiban bendahara Inspektorat Provinsi Jambi ataspembayaran jasa konstruksi tersebut adalah:a. melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajakyang telah diisi dengan data Wajib Pajak PTJaya Karya dan Tuan Zaky, dan membubuhi cap“disetor tanggal ……” serta membubuhi tandatangan;b. membuat bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2)atas jasa konstruksi paling lama 31 Juli 2013:1) untuk PT Jaya Karya sebesar Rp45.000.000,00;dan2) untuk Tuan Zaky sebesar Rp2.000.000,00.c. menyerahkan dokumen SPM dilengkapi denganSSP dan Faktur Pajak ke KPPN;d. setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan:1) SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan SSP PPNlembar ke-1 yang telah divalidasi (dibubuhicap “telah dibukukan”) oleh KPPN;2) Faktur pajak lembar ke-2; dan3) bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2), kepadaPT Jaya Karya dan Tuan Zaky.40

T9e. melakukan pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4ayat (2) paling lama tanggal 20 Agustus 2013 keKPP Pratama Jambi;f. melakukan pelaporan SPT Masa PPN ke KantorPelayanan Pajak Pratama Jambi paling lamatanggal 31 Agustus 2013. Mengingat tanggal 31Agustus 2013 merupakan hari libur, pelaporandapat dilakukan pada hari kerja berikutnya (2September 2013);g. Membuat Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah(DTH) atas Belanja Daerah bulan Juli 2013 yangmemuat rincian transaksi harian belanja daerahper Surat Perintah Membayar/Surat PenyediaanDana (SPM/SPD) dan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) yang disampaikan kepada KuasaBUD paling lama tanggal 10 Agustus 2013 dengandilampiri fotokopi SSP lembar ke-3.Bendahara Dinas Perhubungan KabupatenHulu Sungai Tengah (00.695.754.0-721.000 )akan membangun gedung kantor yang baru.Untuk keperluan gedung tersebut, kantor DinasPerhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah akanmelakukan pembebasan tanah seluas 2.000 m2 yangdimiliki oleh Bapak Nasrun (14.495.723.0-721.000)seluas 800 m2 (NOP 63.07.040.005.451.0010.0) danIbu Mega (08.614.284.0-721.000) seluas 1200 m2 (NOP63.07.040.005.451.0054.0).NJOP Tahun 2013 atas tanah tersebut adalahRp400.000,00/m2 untuk tanah Bapak Nasrun danIbu Mega. Atas pembebasan lahan tersebut DinasPerhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengahmenetapkan ganti rugi sebesar Rp400.000,00/m2.Bendahara Pemda Kabupaten Hulu Sungai Tengah,Wahyono, mengajukan SPM kepada KPPN untuk41

membayar ganti rugi pembebasan lahan kepadaBapak Nasrun dan Ibu Mega. SP2D diterbitkanKPPN pada tanggal 25 Maret 2013. Bagaimanakahkewajiban perpajakan yang harus dilakukan?J9Pemotongan/Pemungutan PPhAtas pembayaran pembebasan tanah untukpembangunan Kantor Dinas PerhubunganKabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut BendaharaDinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah,Wahyono, memungut PPh Final Pasal 4 ayat (2) ataspenghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari jumlah bruto nilai pengalihan hakatas tanah dan/atau bangunan sebelum melakukanpembayaran ganti rugi.Bendahara tidak memungut PPh Pasal 22 ataspembelian tanah dan/atau bangunan.Penghitungan pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)atas penghasilan dari ganti rugi pembebasan tanahyang dilakukan Wahyono tersebut, sebagai berikut:Nilai sebagai dasar penghitungan pajak yang terutangadalah sebesar nilai yang ditetapkan oleh DinasPerhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitusebesar Rp400.000,00/m2 sehingga atas pembayaranganti rugi atas pembebasan tanah tersebut Wahyonosebagai Bendahara Dinas Perhubungan KabupatenHulu Sungai Tengah harus melakukan pemungutanPPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan daripengalihan hak atas tanah dan/atau bangunansebagai berikut:a. untuk Penghasilan yang diberikan kepada BapakNasrun:(800m x Rp400.000,00) x 5% = Rp16.000.000,0042

. untuk Penghasilan yang diberikan kepada IbuMega:(1.200m x Rp400.000,00) x 5% = Rp24.000.000,00Kewajiban Wahyono, sebagai Bendahara PemdaKabupaten Hulu Sungai Tengah, atas pembayaranganti rugi pembebasan tanah tersebut adalah:a. membuat SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas namaBapak Nasrun dan Ibu Mega dan ditandatanganioleh Wahyono;b. menyerahkan dokumen SPM dilengkapi denganSSP ke KPPN;c. setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan SSPPPh Final Pasal 4 ayat (2) yang telah divalidasi(dibubuhi cap “telah dibukukan”) oleh KPPN;d. melaporkan pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat(2) tersebut ke KPP Pratama Barabai paling lamatanggal 20 April 2013. Mengingat tanggal 20 April2013 hari libur, pelaporan dapat dilakukan padahari kerja berikutnya (22 April 2013);e. memberikan SSP lembar 1 kepada Bapak Nasrundan Ibu Mega;f. membuat Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah(DTH) atas Belanja Daerah bulan April 2013 yangmemuat rincian transaksi harian belanja daerahper Surat Perintah Membayar/Surat PenyediaanDana (SPM/SPD) dan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) yang disampaikan kepada KuasaBUD paling lama tanggal 10 April 2013 dengandilampiri fotokopi SSP lembar ke-3.43

Pemungutan PPNPPN tidak dipungut oleh bendahara pemerintahdalam hal pembayaran untuk pembebasan tanah,kecuali atas pengadaan tanah dari real estate atauindustrial estate.T10J10Dinas Pekerjaan Umum akan melakukanpembayaran ganti rugi pembebasan tanah untukpembuatan saluran irigasi kepada Tuan Moelyanasebesar Rp75.000.000,00. Bagaimanakah perlakuanpajaknya?Pemotongan/Pemungutan PPhPembayaran pembebasan tanah kepada orangpribadi atau badan untuk kepentingan umum yangmemerlukan persyaratan khusus yaitu pembebasantanah oleh pemerintah untuk proyek-proyek jalanumum, saluran pembuangan air, waduk, bendungandan bangunan pengairan lainnya, saluran irigasi,pelabuhan laut, bandar udara, fasilitas keselamatanumum seperti tanggul penanggulangan bahayabanjir, lahar dan bencana lainnya, dan fasilitasAngkatan Bersenjata Republik Indonesia, dikecualikandari kewajiban pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2)atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.Atas pembayaran ganti rugi pembebasan tanahkepada Tuan Moelyana sebesar Rp75.000.000,00 tidakdipungut PPh Final Pasal 4 ayat (2).Pemungutan PPNPPN tidak dipungut oleh bendahara pemerintah dalamhal pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali44

atas pengadaan tanah dari real estate atau industrialestate.Bea MeteraiDalam setiap pembuatan bukti pembayaran,bendahara sebagai pihak penerima kuitansiterutang Bea Meterai sebesar:a. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yangnilai transaksinya di atas Rp250.000,00 s.d.Rp1.000.000,00;b. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilaitransaksinya di atas Rp1.000.000,00.T11J113. Belanja JasaUntuk acara rapat koordinasi daerah, BendaharaPemda Kota Gorontalo (00.875.469.0-822.000)menunjuk CV Sedap (02.425.743.2-822.000)beralamat di Jalan Inspeksi Kalimalang Nomor 40-42 Gorontolo yang bergerak di bidang jasa kateringuntuk menyediakan konsumsi rapat tersebut. Kontrakyang disepakati untuk jasa katering tersebut adalahRp3.500.000,00. Bendahara Pemda Kota Gorontalo,Bagus, membayar tagihan katering tersebut padatanggal 25 Februari 2013.Bagaimanakah kewajiban perpajakan yang harusdilakukan?Pemotongan/Pemungutan PPhTerhadap jumlah bruto tagihan sebesar Rp3.500.000,00atas jasa katering dikenakan pemotongan PPh Pasal23 sebagai berikut:2% x Rp3.500.000,00 = Rp70.000,00Dalam hal CV Sedap merupakan Wajib Pajak dengan45

peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahunpajak yang dikenai PPh final dengan tarif sebesar1% sebagaimana diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 46 tahun 2013, dibebaskan dari pemungutanPPh Pasal 22 sepanjang CV Sedap dapat menyerahkanfotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongandan/atau Pemungutan PPh Pasal 22 atas nama CVSedap yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor PelayananPajak tempat Wajib Pajak terdaftar.Pemungutan PPNBendahara tidak memungut PPN atas jasa kateringkarena penyerahan jasa boga atau katering tersebuttidak dikenai PPN.Kewajiban Bagus sebagai Bendahara PemdaKabupaten Gorontalo atas pembayaran jasa kateringtersebut adalah:a. memotong PPh Pasal 23 atas jasa katering sebesarRp70.000,00;b. membuat bukti potong PPh Pasal 23;c. menyetorkan pemotongan PPh Pasal 23 palinglama tanggal 10 Maret 2013 dengan menggunakanSurat Setoran Pajak (SSP) ke kas negara melaluiBank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro. Mengingattanggal 10 Maret 2013 hari libur, penyetoran dapatdilakukan pada hari kerja berikutnya (11 Maret2013);d. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 paling lamatanggal 20 Maret 2013 ke Kantor Pelayanan PajakPratama Gorontalo;e. memberikan bukti pemotongan PPh pasal 23;f. membuat Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah(DTH) atas Belanja Daerah bulan Februari 2013 yangmemuat rincian transaksi harian belanja daerahper Surat Perintah Membayar/Surat Penyediaan46

Dana (SPM/SPD) dan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) yang disampaikan kepada Kuasa BUDpaling lama tanggal 10 Maret 2013 dengan dilampirifotokopi SSP lembar ke-3.Bea MeteraiDalam setiap pembuatan bukti pembayaran,bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutangbea meterai sebesar:a. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilaitransaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;b. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilaitransaksinya di atas Rp1.000.000,00.T12Dalam rangka ikut melestarikan warisan budayanegara, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolalimembuat baju seragam dengan corak batik untukseluruh pegawainya dan untuk seluruh guru yangberada di bawah wilayah kerjanya sejumlah 2.000potong. Pada tanggal 4 September 2013 telahdisepakati kontrak pengerjaan tersebut dengan PTGarmindo (02.425.347.2-527.000), sebuah perusahaangarmen yang beralamat di Jalan Sakti Raya Nomor101 Boyolali. Kontrak ditandatangani oleh direktur PTGarmindo, Sdr. Budiman.Spesifikasi, model ditentukan oleh Dinas PendidikanKabupaten Boyolali serta bahan baku utama berupakain batik yang dibeli pada tahun sebelumnya dari PTBatikindo.PT Garmindo sebagai pihak yang mengerjakanpembuatan baju seragam tersebut menyediakanbahan tambahan yang diperlukan. Atas pekerjaan inidisepakati biaya pengerjaan sebesar Rp60.000.000,00(tidak termasuk PPN) selain biaya untuk bahantambahan sebesar Rp10.000.000,00 (tidak termasuk47

J12PPN) yang dikeluarkan PT Garmindo.Rincian tagihan PT Garmindo kepada Dinas PendidikanKabupaten Boyolali:Biaya untuk bahan tambahan ..........Rp10.000.000,00Biaya pembuatan baju seragam.......Rp60.000.000,00Handayani, Bendahara Dinas Pendidikan KabupatenBoyolali (NPWP 00.875.964.0-527.000), menerima tagihandari PT Garmindo atas pengerjaan baju seragamtersebut pada tanggal 18 Oktober 2013 dengan FakturPajak bernomor seri 020.000-13.00000875. Bendaharamelunasi pembayarannya pada tanggal 22 Oktober2013.Pemotongan/pemungutan PPhAtas pembayaran ongkos pembuatan baju seragamkepada PT Garmindo dipotong PPh Pasal 23 atasjasa maklon sebesar:2% x Rp60.000.000,00 = Rp1.200.000,00Atas pembayaran bahan tambahan kepada PTGarmindo dipungut PPh Pasal 22 atas belanja barangsebesar:1,5% x Rp.10.000.000,00 = Rp150.000,00Apabila tidak ada bukti pendukung atas rincian tagihandi atas, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotonganPPh Pasal 23 adalah sebesar Rp70.000.000,00. SehinggaPPh Pasal 23 yang harus dipotong atas pembayarankepada PT Garmindo adalah sebesar :2% x Rp70.000.000,00 = Rp1.400.000,00Dalam hal PT Garmindo merupakan Wajib Pajakdengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliardalam 1 tahun pajak yang dikenai PPh final dengantarif sebesar 1% sebagaimana diatur dalam Peraturan48

Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, dibebaskan daripemungutan PPh Pasal 22 sepanjang PT Garmindodapat menunjukkan menyerahkan Surat KeteranganBebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal22 atas nama PT Garmindo yang diterbitkan olehKepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajakterdaftar.Bea MeteraiDalam setiap pembuatan bukti pembayaran,bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutangbea meterai sebesar:a. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilaitransaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;b. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilaitransaksinya di atas Rp1.000.000,00.Pemungutan PPNAtas penyerahan jasa maklon dan bahan tambahantersebut, Handayani sebagai Bendahara DinasPendidikan Kabupaten Boyolali, memungut PPNsebesar:10% x Rp70.000.000,00 = Rp7.000.000,00Kewajiban Handayani sebagai Bendahara DinasPendidikan Kabupaten Boyolali atas pembayaran jasamaklon tersebut adalah:a. melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajakyang telah diisi dengan data Wajib Pajak PTGarmindo, dan membubuhi cap “disetor tanggal……” serta membubuhi tanda tangan;b. membuat SSP PPh Pasal 22 dan SSP PPN atas namaPT. Garmndo dan ditandatangani oleh Handayani;c. membuat bukti potong PPh Pasal 23 atas PT.49

Garmindo;d. menyerahkan dokumen SPM dilengkapi dengan SSPdan Faktur Pajak ke KPPN;e. setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan:1) SSP PPh Pasal 22 dan PPN lembar ke-1 yang telahdivalidasi (dibubuhi cap “telah dibukukan”) olehKPPN;2) Faktur pajak lembar ke-2; dan3) Bukti pemotongan PPh Pasal 23, kepada PTGarmindo.f. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 yang telahdilengkapi dengan SSP PPh Pasal 23 atas namabendahara ke KPP Pratama Boyolali paling lamatanggal 20 November 2013;g. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 ke KPP PratamaBoyolali paling lama tanggal 14 November 2013;h. melaporkan SPT Masa PPN ke KPP Pratama Boyolalipaling lama tanggal 30 November 2013. Dalamhal tanggal 30 November 2013 merupakan harilibur, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerjaberikutnya (2 Desember 2013);i. membuat Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah(DTH) atas Belanja Daerah bulan Oktober 2013 yangmemuat rincian transaksi harian belanja daerah perSurat Perintah Membayar/Surat Penyediaan Dana(SPM/SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) yang disampaikan kepada Kuasa BUD palinglama tanggal 10 November 2013 dengan dilampirifotokopi SSP lembar ke-3.50

T13J13Pada tanggal 5 Juli 2013, Prabu Wijaya, BendaharaDinas Tata Ruang Pemerintah Kota Manado (NPWP00.799.100.0-821.000) membayar sewa rukan semesterkedua tahun 2013 di Jalan Jaksa Nomor 1 kota Manado(NOP 49.73.100.821.676.9002.0) sebesar Rp50.000.000,00dan biaya service charge serta fasilitas lainnya sebesarRp12.000.000,00 tidak termasuk PPN kepada PT MajuHidayat (NPWP/NPPKP 02.003.457.0-821.000) yangberalamat di Jalan Gunung Kerinci Nomor 46 Manado.PT Maju Hidayat menerbitkan Faktur Pajak dengan kodenomor seri 020.000-13.00001001 pada tanggal 5 Juli2013 dengan nilai PPN Rp 6.200.000,00. Bagaimanakahperlakuan pajaknya?Pemotongan/pemungutan PPhAtas penghasilan yang diterima atau diperoleh daripersewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah,rumah, rumah susun, apartemen, kondominium,gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko,gudang dan industri, wajib dibayar PPh yang bersifatfinal dengan tarif 10% dari jumlah bruto nilai persewaan.Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlahyang dibayarkan oleh penyewa yang berkaitandengan tanah dan/atau bangunan yang disewatermasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan,biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan “servicecharge” baik yang perjanjiannya dibuat secaraterpisah maupun yang disatukan.Atas pembayaran tersebut bendahara membuatperhitungan sebagai berikut:Besarnya PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang harus dipotongatas pembayaran sewa dan service charge rukan10% x Rp62.000.000,00 = Rp6.200.000,00.51

Pemungutan PPNAtas pembayaran sewa dan service charge rukanwajib dipungut PPN oleh bendahara dengan tarif 10% xRp62.000.000,00 = Rp6.200.000,00. PPN tersebut disetorke kas negara pada tanggal 5 Juli 2013.Kewajiban bendahara Dinas Tata Ruang adalah:a. melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajakyang telah diisi dengan data Wajib Pajak PT MajuHidayat, dan membubuhi cap “disetor tanggal……” serta membubuhi tanda tangan;b. membuat bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2)atas nama PT Maju Hidayat;c. membuat SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan SSP PPNatas nama PT Maju Hidayat dan ditandatanganioleh Prabu Wijaya;d. menyerahkan dokumen SPM dilengkapi denganSSP dan Faktur Pajak ke KPPN;e. setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan:1) SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN lembarke-1 yang telah divalidasi (dibubuhi cap “telahdibukukan”) oleh KPPN;2) Faktur pajak lembar ke-2; dan3) bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2), kepadaPT Maju Hidayat;f. melaporkan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2)ke KPP Pratama Manado paling lama tanggal 20Agustus 2013;g. melaporkan SPT Masa PPN ke KPP Pratama Manadopaling lama tanggal 31 Agustus 2013. Mengingattanggal 31 Agustus 2013 merupakan hari libur,pelaporan dapat dilakukan pada hari kerjaberikutnya (2 September 2013);52

h. membuat Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah(DTH) atas Belanja Daerah bulan Juli 2013 yangmemuat rincian transaksi harian belanja daerahper Surat Perintah Membayar/Surat PenyediaanDana (SPM/SPD) dan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) yang disampaikan kepada KuasaBUD paling lama tanggal 10 Agustus 2013 dengandilampiri fotokopi SSP lembar ke-3.Bea MeteraiDalam setiap pembuatan bukti pembayaran,bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutangbea meterai sebesar:a. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilaitransaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;b. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilaitransaksinya di atas Rp1.000.000,00T144. Belanja HibahKementerian Pekerjaan Umum (NPWP:00.849.100.0-012.000) beralamat di Jalan Pattimura 20, KebayoranBaru Jakarta Selatan, melaksanakan proyek Pemerintahpembangunan jalan lintas Kalimantan denganmenggunakan dana yang berasal dari Hibah LuarNegeri dari Asia Foundation sebesar US$ 100.000.000,00(Rp950.000.000.000,00 dengan kurs Menteri Keuanganpada saat ditandatanganinya kontrak sebesarRp9.500,00/US$) yang telah tercantum dalam DIPAKementerian Pekerjaan Umum. Proyek Pemerintahtersebut dilaksanakan selama jangka waktu 3 tahunyaitu dari tahun 2011 sampai dengan 2013. Untuk tahun2013 sisa anggaran yang belum dicairkan adalahRp350.000.000.000,00. Proyek Pemerintah tersebutdilaksanakan oleh kontraktor utama PT AndangKonstruksi (NPWP/NPPKP: 02.668.854.2-012.000) yang53

eralamat di Jalan Melawai No. 399 Jakarta Selatan,dan memiliki kualifikasi usaha besar yang dibuktikandengan sertifikasi pelaksana konstruksi dari LembagaPengembangan Jasa Konstruksi.J14Bagaimanakah kewajiban perpajakan yang harusdilakukan oleh Syarif selaku bendahara KementerianPekerjaan Umum, apabila pada bulan Juli 2013 Syarifmencairkan sisa anggaran untuk membayar jasapelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh PT. AndangKonstruksi? PT. Andang Konstruksi menerbitkan FakturPajak dengan kode nomor seri 020.000-13.00001100pada tanggal 5 Juli 2013.Proyek Pemerintah adalah proyek yang tercantumdalam Daftar Isian Proyek (DIP) atau dokumen yangdipersamakan dengan DIP, termasuk proyek yangdibiayai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman (PPP)/Subsidiary Loan Agreement (SLA).Pemotongan/pemungutan PPhPajak Penghasilan yang terhutang atas penghasilanyang diterima atau diperoleh kontraktor, konsultandan pemasok (supplier) utama dari pekerjaan yangdilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek-proyekPemerintah yang dibiayai dengan dana hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri, ditanggung olehPemerintah.PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang ditanggung olehPemerintah adalah sebesar:3% x Rp350.000.000.000,00 = Rp10.500.000.000,00Pemungutan PPNPajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjualanAtas Barang Mewah yang terutang atas imporserta penyerahan Barang dan Jasa dalam rangka54

pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai denganhibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut.Bea MeteraiDalam setiap pembuatan bukti pembayaran,bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutangbea meterai sebesar:a. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilaitransaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;b. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilaitransaksinya di atas Rp1.000.000,00.Kewajiban Syarif sebagai bendahara KementerianPekerjaan Umum:a. melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajakyang telah dibubuhi cap “PAJAK PERTAMBAHANNILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH TIDAK DIPUNGUT” yang telah dibuat oleh PTAndang Konstruksi;b. membuat SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas namaPT Andang Konstruksi, yang dibubuhi cap ”PAJAKPENGHASILAN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH”serta menandatanganinya;c. membuat bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2)atas Penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi atasnama PT Andang Konstruksi;d. menyerahkan dokumen SPM yang dilengkapidengan SSP dan Faktur Pajak ke KPPN;e. setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan:1) SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) lembar ke-1yang telah divalidasi (dibubuhi cap “telahdibukukan”) oleh KPPN;2) Faktur pajak lembar ke-2; dan55

3) bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) atasPenghasilan dari usaha Jasa Konstruksi, kepadaPT Andang Konstruksi;f. melaporkan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) keKPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu palinglama tanggal 20 Agustus 2013.56

III. PENGISIAN FORMULIR BUKTI PEMOTONGAN,SURAT SETORAN PAJAK, FAKTUR PAJAK DAN SURATPEMBERITAHUAN MASASetelah dalam Bab II dijelaskan mengenai simulasipenghitungan pemotongan dan pemungutan pajak olehIII. PEbendahara, dalam Bab III ini akan dijelaskan mengenaiPEMOpengisian formulir Bukti Pemotongan, Surat Setoran Pajak,PAJFaktur Pajak, dan Surat Pemberitahuan Masa.SURAA. Belanja Gaji, Tunjangan dan Honorarium1. Pengisian formulir untuk T1, T2, T3 dan T4Pembuatan bukti pemotongan PPhPasal 21 bersifat finala r e a s t a p l e s::BUKTI PEMOTONGAN PAJAKPENGHASILAN PASAL 21(FINAL)KEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR : 1 . 4H.01-A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG1. NPWP2. NAMAA.01A.033. ALAMAT : A.04RIFKI ZAIN07.777.440.5 - 122 . 0PONDOK JAYA NO. 12 MEDAN03 . 14 -00000012. NIK / NO. PASPOR :Lembar ke-1 : untuk Penerima PenghasilanLembar ke-2 : untuk PemotongA.02FORMULIR 1721 - VIIPengisian formulirT3 Atas Pembayarangaji bulan Maret 2014 (T1 Atas pembayaranhonorarium tim (T3) Rifki Z Rp1.200.000 Doddy Rp1.000.000 Heri Rp900.000 Nasrun Rp900.000 Atas pembayaranhonorarium kepada JasonPasaribu Rp5.000.000(T4)Pemotongan PPh Pasal 21Membuat buktipeiniSurA. B1B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG21-KODE OBJEK PAJAK402(1)C. IDENTITAS PEMOTONG-JUMLAHPENGHASILAN BRUTO(Rp)1. NPWP : C.0100.030.485.6. - 122 . 000012. NAMA : C.02Bendahara Kantor Imigrasi MedanC.0325 - 03 - 2014(2)TARIF(%)(3)PPh DIPOTONG(RP)1.200.000 15%180.0003. TANGGAL & TANDA TANGAN[dd - mm - yyyy](4)pemotongan PPh Pasal 21final / non finalMenyetorkan PPh Pasal 21yang dipotong dengan SSPMelaporkan dalam SPTMasa PPh Pasal 21/26Melengkapi lampiran SPTMasa PPh Pasal 21/261. 21-401-012. 21-401-023. 21-402-014. 21-499-99KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ( FINAL)Uang Pesangon yang Dibayarkan SekaligusUang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan SekaligusHonor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota TNI/POLRI, PejabatNegara dan PensiunannyaObjek PPh Pasal 21 Final Lainnyadengan lampiran:- Bukti Pemotongan- Daftar BuktiPemotongan- SSP5742Bendahara Ma

Pengisian formulirT3 Atas Pembayaran gajibulan Maret 2014 (T1 Atas pembayaranhonorarium tim (T3) Rifki Z Rp1.200.000 Doddy Rp1.000.000 Heri Rp900.000 Nasrun Rp900.000 Atas pembayaranhonorarium kepadaJason PasaaribuRp5.000.000(T4)Pemotongan PPh Pasal 21Membuat buktipemotongan PPh Pasal 21final / non finalMenyetorkan PPh Pasal 21a r e a s t a p l e sKEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR : 1 . 4H.01-A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG1.2.3.NPWPNAMAALAMAT:::B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG21-A.01A.03A.04DODYKODE OBJEK PAJAK402(1)C. IDENTITAS PEMOTONG1.2.3.4.07.777.454.5 - 122 . 0SARMILI PERMAI BLOK G3 MEDAN-JUMLAHPENGHASILAN BRUTO(Rp)1. NPWP : C.0100.030.485.6. - 122 . 00001BUKTI PEMOTONGAN PAJAKPENGHASILAN PASAL 21(FINAL)03 . 14 -00000022. NAMA : C.02Bendahara Kantor Imigrasi MedanC.0325 - 03 - 2014[dd - mm - yyyy]21-401-0121-401-0221-402-0121-499-99(2)1.000.0002. NIK / NO. PASPOR :TARIF(%)(3)5%3. TANGGAL & TANDA TANGANKODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ( FINAL)FORMULIR 1721 - VIILembar ke-1 : untuk Penerima PenghasilanLembar ke-2 : untuk PemotongA.02PPh DIPOTONG(RP)Uang Pesangon yang Dibayarkan SekaligusUang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan SekaligusHonor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota TNI/POLRI, PejabatNegara dan PensiunannyaObjek PPh Pasal 21 Final Lainnya(4)50.000yang dipotong dengan SSPMelaporkan dalam SPTMasa PPh Pasal 21/26Melengkapi SPT Masa PPhPasal 21/26 denganlampiran:- Bukti Pemotongan- Daftar BuktiPemotongan- SSPhir Pajak 201443B58

a r e a s t a p l e sKEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR : 1 . 4H.01-A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG1.2.3.NPWPNAMAALAMAT:::B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG-A.01A.03A.04KODE OBJEK PAJAK(1)HERIC. IDENTITAS PEMOTONG1.2.3.4.2107.777.441.5 - 122 . 0PONDOK SAFARI NO13 MEDANJUMLAHPENGHASILAN BRUTO(Rp)1. NPWP : C.0100.030.485.6. - 122 . 00003 . 14 -00000032. NAMA : C.02Bendahara Kantor Imigrasi MedanC.0325 - 03 - 2014[dd - mm - yyyy]21-401-0121-401-0221-402-0121-499-99402-01BUKTI PEMOTONGAN PAJAKPENGHASILAN PASAL 21(FINAL)(2)900.0002. NIK / NO. PASPOR :TARIF(%)(3)5%3. TANGGAL & TANDA TANGANKODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ( FINAL)FORMULIR 1721 - VIILembar ke-1 : untuk Penerima PenghasilanLembar ke-2 : untuk PemotongA.02PPh DIPOTONG(RP)Uang Pesangon yang Dibayarkan SekaligusUang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan SekaligusHonor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota TNI/POLRI, PejabatNegara dan PensiunannyaObjek PPh Pasal 21 Final Lainnya(4)45.000Pengisian formulirT3 Atas Pembayaran gajibulan Maret 2014 (T1 Atas pembayaranhonorarium tim (T3) Rifki Z Rp1.200.000 Doddy Rp1.000.000 Heri Rp900.000 Nasrun Rp900.000 Atas pembayaranhonorarium kepadaJason PasaaribuRp5.000.000(T4)Pemotongan PPh Pasal 21Membuat buktipemotongan PPh Pasal 21final / non finalMenyetorkan PPh Pasal 21yang dipotong dengan SSPMelaporkan dalam SPTMasa PPh Pasal 21/26Melengkapi SPT Masa PPhPasal 21/26 denganlampiran:- Bukti Pemotongan- Daftar BuktiPemotongan- SSP44Bendahara M59

Pengisian formulirT3 Atas Pembayaran gajibulan Maret 2014 (T1 Atas pembayaranhonorarium tim (T3) Rifki Z Rp1.200.000 Doddy Rp1.000.000 Heri Rp900.000a r e a s t a p l e sA. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG2.3.NAMA:::BUKTI PEMOTONGAN PAJAKPENGHASILAN PASAL 21(FINAL)KEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR : 1 . 4H.01-1.NPWPALAMATA.01A.03A.04NASRUN00.000.000.0 - 000 . 000ALAM SUTRA BLOK-G8 MEDAN03 . 14 -00000052. NIK / NO. PASPOR :FORMULIR 1721 - VIILembar ke-1 : untuk Penerima PenghasilanLembar ke-2 : untuk PemotongA.02 Nasrun Rp900.000 Atas pembayaranhonorarium kepadaJason PasaaribuRp5.000.000(T4)Pemotongan PPh Pasal 21Membuat buktipemotongan PPh Pasal 21final / non finalMenyetorkan PPh Pasal21 yang dipotong denganSSPMelaporkan dalam SPTMasa PPh Pasal 21/26Melengkapi SPT MasaPPh Pasal 21/26 denganlampiran:- Bukti Pemotongan- Daftar Bukti- SSPPemotonganB. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONGJUMLAHKODE OBJEK PAJAKPENGHASILAN BRUTO(Rp)(1)(2)21 - 402 - 01900.000C. IDENTITAS PEMOTONGTARIFPPh DIPOTONG(%)(RP)(3)(4)0%1. NPWP : C.0100.030.485.6. - 122 . 000 3. TANGGAL & TANDA TANGAN2. NAMA : C.02Bendahara Kantor Imigrasi MedanC.0325 - 03 - 2014[dd - mm - yyyy]KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ( FINAL)1. 21-401-01 Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus2. 21-401-02 Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus3. 21-402-01 Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota TNI/POLRI, PejabatNegara dan Pensiunannya4. 21-499-99 Objek PPh Pasal 21 Final Lainnya-ir Pajak 201445B60

a r e a s t a p l e sA. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG2.3.NAMA:::BUKTI PEMOTONGAN PAJAKPENGHASILAN PASAL 21(FINAL)KEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR : 1 . 4H.01-1.NPWPALAMATA.01A.03A.0406-575-248-8 - 122 . 000JASON PASARIBUJL. DIPONEGORO NO.2 MEDAN03 . 14 -00000042. NIK / NO. PASPOR :FORMULIR 1721 - VIILembar ke-1 : untuk Penerima PenghasilanLembar ke-2 : untuk PemotongA.02Pengisian formulirT4 Atas Pembayaran gajibulan Maret 2041 (T1 Atas pembayaranhonorarium tim (T3) Rifki Z Rp1.200.000 Doddy Rp1.000.000 Heri Rp900.000B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONGJUMLAHKODE OBJEK PAJAKPENGHASILAN BRUTO(Rp)(1)(2)21 - 402 - 01900.000C. IDENTITAS PEMOTONGTARIFPPh DIPOTONG(%)(RP)(3)(4)0%1. NPWP : C.0100.030.485.6. - 122 . 000 3. TANGGAL & TANDA TANGAN2. NAMA : C.02Bendahara Kantor Imigrasi MedanC.0325 - 03 - 2014[dd - mm - yyyy]KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ( FINAL)1. 21-401-01 Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus2. 21-401-02 Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus3. 21-402-01 Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota TNI/POLRI, PejabatNegara dan Pensiunannya4. 21-499-99 Objek PPh Pasal 21 Final Lainnya- Nasrun Rp900.000 Atas pembayaranhonorarium kepadaJason PasaaribuRp5.000.000(T4)Pemotongan PPh Pasal 21Membuat buktipemotongan PPh Pasal 21final / non finalMenyetorkan PPh Pasal 21yang dipotong dengan SSPMelaporkan dalam SPTMasa PPh Pasal 21/26Melengkapi SPT Masa PPhPasal 21/26 denganlampiran:- Bukti Pemotongan- Daftar Bukti- SSPPemotongan46Bendahara M61

Pengisian SPT 1721 Masa Pajak Maret 2014a r e a s t a p l e sPengisian formulirT1, T3, dan T4 Atas Pembayaran gajibulan Maret 2014 (T1 Atas pembayaranhonorarium tim (T3) Rifki Z Rp1.200.000KEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAKMASA PAJAK :[mm - yyyy]1. NPWPSPTSPTH.01 03 - 2014 H.02 H.03 H.04NORMALPEMBETULAN KE-A. IDENTITAS PEMOTONG: A.01SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASAPAJAK PENGHASILANPASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26Formulir ini digunakan untuk melaporkanPemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atauPasal 26Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir iniX00.030.485.6-122.000FORMULIR 1721a r e a b a r c o d eJUMLAH LEMBAR SPTTERMASUK LAMPIRAN:(DIISI OLEH PETUGAS)H.05 H.06 Doddy Rp1.000.000 Heri Rp900.0002. NAMA3. ALAMAT: A.02 Bendahara Kantor Imigrasi Medan: A.03 Jalan Gatot Subroto No. 268 Medan Nasrun Rp900.000 Atas pembayaran4. NO. TELEPON: A.04 061-4521005. EMAIL :A.05honorarium kepadaJason Pasaaribu (T4)Pemotongan PPh Pasal 21B. OBJEK PAJAKNoPENERIMA PENGHASILAN(1) (2)1. PEGAWAI TETAP2. PENERIMA PENSIUN BERKALA3. PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPASKODE OBJEKPAJAK(3)21-100-0121-100-0221-100-03JUMLAHJUMLAH PENGHASILANPENERIMAPENGHASILAN BRUTO (Rp)(4) (5)516.024.200JUMLAH PAJAKDIPOTONG (Rp)(6)145.983Membuat bukti4.BUKAN PEGAWAIpemotongan PPh Pasal 21final dan non finalMenyetorkan PPh Pasal 21yang dipotong dengan SSPMelaporkan dalam SPTMasa PPh Pasal 21/26Melengkapi SPT Masa PPhPasal 21/26 denganlampiran:4a.DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)21-100-044b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI21-100-054c. PENJAJA BARANG DAGANGAN21-100-064d. TENAGA AHLI21-100-07BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG4e.BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN21-100-08BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG4f.TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN21-100-09 1 5.000.000ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG5.21-100-10TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAPMANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM,6.21-100-11BONUS ATAU IMBALAN LAIN7. PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN 21-100-128. PESERTA KEGIATAN21-100-13PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK9.21-100-99FINAL LAINNYAPEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA10.27-100-99PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI11. JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D.10)21.024.200PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR12. STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)B.01KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI :13. MASA PAJAK:B.02B.0301 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12TAHUN KALENDER (yyyy)125.000270.983JUMLAH (Rp)- Bukti Pemotongan14.JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13) B.04- Daftar Bukti15.PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14) B.05270.983Pemotongan- SSP16.17.LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETORPPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN(PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN(ANGKA 15 - ANGKA 16)B.06B.0718.KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy) B.08 -HALAMAN 1hir Pajak 201447B62

a r e a s t a p l e sa r e a s t a p l e sNPWP PEMOTONG : B.09 00.030.485.6 - 122 . 000FORMULIR 1721C. OBJEK PAJAK FINALSURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASAPAJAK PENGHASILANFORMULIR 1721NOPENERIMA PENGHASILANJUMLAHKODE PASAL OBJEK 21 DAN/ATAU PENERIMA PASAL JUMLAH 26 PENGHASILAN JUMLAH PAJAK DIPOTONGPAJAKBRUTO (Rp)(Rp)KEMENTERIAN KEUANGAN RIPENGHASILANFormulir ini digunakan untuk melaporkana r e a b a r c o d e(1)(2)DIREKTORAT JENDERAL PAJAKPENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKANPemotongan (3) Pajak Penghasilan (4) Pasal 21 dan/atau (5)Pasal 26(6)1.21-401-01SEKALIGUSBacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir iniMASA PAJAK :JUMLAH LEMBAR SPTPENERIMA UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU2. JAMINAN HARI [mm TUA - DAN yyyy] PEMBAYARANH.01 - SPT03SEJENIS YANG 2014 H.02X21-401-02NORMALTERMASUK LAMPIRAN:SPTH.03 H.04 (DIISI OLEH PETUGAS)PEMBETULAN KE-DIBAYARKAN SEKALIGUSH.05 H.06PEJABAT NEGARA, A. IDENTITAS PEGAWAI NEGERI PEMOTONGSIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI3. DAN PENSIUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN 21-402-01LAIN YANG DIBEBANKAN KEPADA1. NPWPKEUANGAN:NEGARA/DAERAH00.030.485.6 - 122 . 000A.01PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 214.FINAL LAINNYA 2. NAMA:21-499-99Bendahara Kantor Imigrasi MedanA.025. JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 5)3. ALAMAT : Jalan Gatot Subroto No. 268 MedanA.03D. LAMPIRANXXXPengisian SPT Masa Maret 20141. FORMULIR 1721 - I15. Formulir 1721 - IV4. NO. TELEPON : A.04 061-452100 LEMBAR X5. EMAIL : A.051 LEMBARD.01 (Untuk Satu Masa Pajak) D.02D.09D.102.6.FORMULIR 1721 - IFormulir 1721 - VB. OBJEK PAJAKLEMBARD.03 (Untuk Satu Tahun Pajak) D.04D.113. FORMULIR No 1721 - II PENERIMA PENGHASILAN 7.1 LEMBAR XD.05 D.06D.12(1) (2)4. FORMULIR 1721 - III8.1. PEGAWAI TETAP 1 LEMBARD.07 D.08D.142. PENERIMA PENSIUN BERKALAE. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG3. PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPASJUMLAHKODE OBJEKJUMLAH PENGHASILAN JUMLAH PAJAKSURAT SETORAN PENERIMAPAJAK PAJAK (SSP) DAN/ATAU4PENGHASILAN BRUTO (Rp)DIPOTONG (Rp) LEMBARBUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk)D.13(3)(4) (5)(6)SURAT KUASA KHUSUS21-100-01 516.024.200145.98321-100-0221-100-03Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan4. BUKAN PEGAWAIbahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM) 21-100-041. X E.01 PEMOTONG E.02 KUASA 6. TANDA TANGAN :4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI21-100-052. NPWP : E.0300.030.485.6 - 122 . 0004c. PENJAJA BARANG DAGANGAN21-100-063. NAMA : E.04Bendahara Kantor Imigrasi Medan4d. TENAGA AHLI21-100-074. TANGGAL : E.0511BUKAN - PEGAWAI 4 YANG - MENERIMA 2014 IMBALAN YANG (dd - mm - yyyy)4e.21-100-08BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN5. TEMPAT : E.06BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA MEDANIMBALAN YANG4f.21-100-09 1 5.000.000125.000TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGANANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG5.21-100-10TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAPMANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM,6.21-100-11BONUS ATAU IMBALAN LAIN7. PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN 21-100-128. PESERTA KEGIATAN21-100-13PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK9.21-100-99FINAL LAINNYAPEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN10.27-100-99BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI11. JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D.10)21.024.200270.983PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETORJUMLAH (Rp)12. STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)B.01KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI :13.B.02MASA PAJAK: B.0301 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12TAHUN KALENDER (yyyy)Pengisian formulirT1, T3, dan T4 Atas Pembayaran gajibulan Maret 2014 (T1 Atas pembayaranhonorarium tim (T3) Rifki Z Rp1.200.000 Doddy Rp1.000.000 Heri Rp900.000 Nasrun Rp900.000 Atas pembayaranhonorarium kepadaJason Pasaaribu (T4)Pemotongan PPh Pasal 21Membuat buktipemotongan PPh Pasal 21final dan non finalMenyetorkan PPh Pasal 21yang dipotong dengan SSPMelaporkan dalam SPTMasa PPh Pasal 21/26Melengkapi SPT Masa PPhPasal 21/26 dengan14.15.16.17.18.JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13) B.04PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14) B.05LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETORPPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKANB.06(PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULANB.07(ANGKA 15 - ANGKA 16)KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy) B.08 -lampiran:- Bukti Pemotongan- Daftar BuktiPemotongan- SSPHALAMAN 1Bendahara Mahir Pajak 2014 4763

::Pengisian formulirT1, T3, dan T4 Atas Pembayaran gajibulan Maret 2014 (T1 Atas pembayaranhonorarium tim (T3) Rifki Z Rp1.200.000 Doddy Rp1.000.000 Heri Rp900.000 Nasrun Rp900.000 Atas pembayaranhonorarium kepadaJason Pasaaribu (T4)Pemotongan PPh Pasal 21Membuat buktipemotongan PPh Pasal 21final dan non finalMenyetorkan PPh Pasal 21yang dipotong dengan SSPMelaporkan dalam SPTMasa PPh Pasal 21/26Melengkapi SPT Masa PPhPasal 21/26 denganlampiran:- Bukti Pemotongan- Daftar Bukti- SSPPemotonganC. TOTAL (JUMLAH A + B)16.024.200147.180ORANGB.PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARADAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKPB.01 0JUMLAH A (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D ANGKA 20)16.024.200 147.18020.19.18.17.16.15.14.13.12.11.10.9.8.7.6.5.00.000.000.0-000.000Nasrun21-100-014.07.777.441.5-122.000Heri21-100-013.644.5502.558.0507.17556.2423.07.777.454.5-122.000Dody21-100-012.620.20017.1002.07.777.444.5-122.000Rahmat Widodo21-100-013.191.60018.9711.07.777.440.5-122.000Rifki Zain21-100-014.009.80047.692(1)(2) (3)(4) (5)(6)(7)(8)(9) (10)NOMORTANGGAL (dd - mm - yyyy)NO NPWP NAMAKODE OBJEKPAJAKJUMLAH PENGHASILANBRUTO (Rp)PPh DIPOTONG (Rp)BUKTI PEMOTONGANMASAPEROLEHANPENGHASILANKODENEGARADOMISILIA.PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)KEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAKMASA PAJAK[mm - yyyy] H.0103 - 2014SATU TAHUN PAJAK NPWP PEMOTONG : H.02 00.030.485.6 - 122 . 000XSATU MASA PAJAKLembar ke-1:untuk KPPLembar ke-2:untuk PemotongDAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAUTUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONALINDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYAFORMULIR 1721-Iareastapleshir Pajak 201447B64

a r e a s t a p l e sPengisian SPT Masa Maret 2014DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK (SSP)a r e a s t a p l e sDAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk)FORMULIR 1721 - IVUNTUK PEMOTONGAN PAJAKLembar ke-1 : untuk KPPSURAT PENGHASILAN PEMBERITAHUAN PASAL 21 (SPT) MASA Lembar ke-2 : untuk PemotongDAN/ATAU PAJAK PENGHASILANPASAL 26FORMULIR 1721KEMENTERIAN KEUANGAN RIPASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26DIREKTORAT JENDERAL PAJAKKEMENTERIAN KEUANGAN RIFormulir ini digunakan untuk melaporkana r e a b a r c o d eMASA PAJAK :Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atauDIREKTORAT JENDERAL PAJAKPasal 26[mm - yyyy] H.01 03 - 2014 NPWP PEMOTONG : - .H.0200.030.485.6 122 000Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir iniMASA PAJAK :JUMLAH LEMBAR SPT[mm - yyyy]H.01 - SPTTERMASUK LAMPIRAN:KODE JENISSPTKODE AKUN 03 2014 TGL SSP/BUKTI H.02X PbkH.03 H.04NORMAL(DIISI OLEH PETUGAS)NoSETORANNTPN/NOMOR PEMBETULAN BUKTI KE- Pbk JUMLAH PPh DISETOR KET.PAJAK (KAP) (KJS) [dd - mm - yyyy)H.05 H.06(1) (2) (3) (4)(5) (6) (7)A. IDENTITAS PEMOTONG1.411121 100 08-04-2014126.19601. NPWP: A.01 00.030.485.6 - 122 . 0002.411121 402 08-04-2014275.00003. 2. NAMA: A.02 Bendahara Kantor Imigrasi Medan411121 100 08-04-2014144.78714.3. 411121 ALAMAT 100 : A.03 Jalan Gatot 08-04-2014 Subroto No. 268 Medan1.19605.6.7. 4. NO. TELEPON : A.04 061-4521005. EMAIL : A.058.B. OBJEK PAJAK9.JUMLAHKODE OBJEKJUMLAH PENGHASILAN JUMLAH PAJAK10. NoPENERIMA PENGHASILANPENERIMAPAJAKPENGHASILAN BRUTO (Rp)DIPOTONG (Rp)11.(1) (2)(3)(4) (5)(6)12.1. PEGAWAI TETAP21-100-01 516.024.200145.98313.2. PENERIMA PENSIUN BERKALA21-100-0214.3. PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS 21-100-0315.4. BUKAN PEGAWAI16.4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM) 21-100-0417.4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI21-100-0518.4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN21-100-0619.4d. TENAGA AHLI21-100-0720.BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG4e.21-100-08BERSIFAT JUMLAH BERKESINAMBUNGAN(PENJUMLAHAN BAGIAN ANGKA 1 S.D ANGKA 13)547.179BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG4f.21-100-09 1 5.000.000125.000TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGANKETERANGAN : ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG5.21-100-10KOLOM (7) DIISI DENGAN TIDAK MERANGKAP : SEBAGAI PEGAWAI TETAP0 : MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM,6. UNTUK SSP21-100-11BONUS ATAU IMBALAN LAIN1 : UNTUK SSP PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH2 : 7. UNTUK PEGAWAI BUKTI YANG Pbk MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN 21-100-128. PESERTA KEGIATAN9.10.11.12.13.PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAKFINAL LAINNYAPEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUNBERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERIJUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D.10)STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI :B.02MASA PAJAK: B.030121-100-1321-100-9927-100-9902 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1221.024.200PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETORTAHUN KALENDER (yyyy)B.01270.983JUMLAH (Rp)Pengisian formulirT1, T3, dan T4 Atas Pembayaran gajibulan Maret 2014 (T1 Atas pembayaranhonorarium tim (T3) Rifki Z Rp1.200.000 Doddy Rp1.000.000 Heri Rp900.000 Nasrun Rp900.000 Atas pembayaranhonorarium kepadaJason Pasaaribu (T4)Pemotongan PPh Pasal 21Membuat buktipemotongan PPh Pasal 21final dan non finalMenyetorkan PPh Pasal 21yang dipotong dengan SSPMelaporkan dalam SPTMasa PPh Pasal 21/26Melengkapi SPT Masa PPhPasal 21/26 dengan14.15.16.17.18.JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13) B.04PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14) B.05LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETORPPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKANB.06(PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULANB.07(ANGKA 15 - ANGKA 16)KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy) B.08 -lampiran:- Bukti Pemotongan- Daftar BuktiPemotongan- SSPHALAMAN 1Bendahara Mahir Pajak 2014 4765

Pembuatan SSP PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Maret 2014T1, T3, dan T4 Atas Pembayaran gajibulan Maret 2014 (T1 Atas pembayaranhonorarium tim (T3) Rifki Z Rp1.200.000 Doddy Rp1.000.000 Heri Rp900.000 Nasrun Rp900.000 Atas pembayaranhonorarium kepadaJason Pasaaribu (T4)Pemotongan PPh Pasal 21Membuat buktipemotongan PPh Pasal 21final dan non finalMenyetorkan PPh Pasal 21yang dipotong dengan SSPMelaporkan dalam SPTNomor KetetapanDiisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT::Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul AgsXBeri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan: // //LEMBARNPWP : 0 0 0 3 0 4 8 5 6 1 2 2 0 0 0Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikiNAMA WP :ALAMAT WPNOPALAMAT OPKEMENTERIAN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDiisi sesuai dengan Nomor Objek PajakKode Akun Pajak4 1 1 1:Bendahara Kantor Imigrasi MedanJalan Gatot Subroto No 268 MedanUntuk Arsip Wajib Pajak………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….Kode Jenis Setoran2 1 1 0 0Masa PajakSURAT SETORAN PAJAK(SSP)Uraian Pembayaran : ……………………………………………...……………………………….PPh Pasal 21……………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………..……………………………………………………Sep Okt Nov DesTahun Pajak2 0 1 4Diisi Tahun terutangnya PajakJumlah Pembayaran : Rp1.196Diisi dengan rupiah penuhTerbilang :seribu seratus sembilan puluh enam rupiah………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..Diterima oleh Kantor Penerima PembayaranWajib Pajak/PenyetorTanggal …………………………………………… Medan , Tanggal 8 April 2014Cap dan tanda tanganCap dan tanda tangan1Masa PPh Pasal 21/26Melengkapi SPT Masa PPhPasal 21/26 denganNama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : Rahmat Widodo" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaranlampiran:- Bukti Pemotongan- Daftar BuktiPemotonganF.2.0.32.01- SSPir Pajak 201449B66

Pembuatan SSP PPh Pasal 21 yang tidak bersifat final untukMasa Pajak Maret 2014Pembuatan SSP PPh Pasal 21 yang tidak bersifat Final untukMasa Pajak Maret 2014 SURAT SETORAN PAJAKLEMBARNPWP : 0 0 0 3 0 4 8 5 6 1 2 2 0 0 0Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikiNAMA WP :ALAMAT WPNOPALAMAT OPNomor KetetapanKEMENTERIAN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDiisi sesuai dengan Nomor Objek PajakKode Akun Pajak4 1 1 1Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT:::Bendahara Kantor Imigrasi MedanJalan Gatot Subroto No 268 MedanUntuk Arsip Wajib PajakT1, T3, dan T4 Atas Pembayaran gajibulan Maret 2014 (T1 Atas pembayaranhonorarium tim (T3) Rifki Z Rp1.200.000………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. Doddy Rp1.000.000………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….Kode Jenis Setoran2 1 1 0 0Masa PajakJan Feb Mar Apr Mei Jun Jul AgsXBeri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan: /(SSP)Jumlah Pembayaran :Rp126.196Terbilang : seratus dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiahSep Okt Nov Des/ //Tahun Pajak12 0 1 4Diisi Tahun terutangnya PajakDiisi dengan rupiah penuh Heri Rp900.000 Nasrun Rp900.000 Atas pembayaranhonorarium kepadaUraian Pembayaran : ……………………………………………...……………………………….Jason Pasaaribu (T4)PPh Pasal 21……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… Pemotongan PPh Pasal 21………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..Diterima oleh Kantor Penerima PembayaranWajib Pajak/PenyetorTanggal …………………………………………… Medan , Tanggal 8 April 2014Cap dan tanda tanganCap dan tanda tanganMembuat buktipemotongan PPh Pasal 21final dan non finalMenyetorkan PPh Pasal 21yang dipotong dengan SSPMelaporkan dalam SPTMasa PPh Pasal 21/26Nama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : Rahmat Widodo" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "Ruang Validasi Kantor Penerima PembayaranMelengkapi SPT Masa PPhPasal 21/26 denganlampiran:- Bukti Pemotongan- Daftar BuktiF.2.0.32.01- SSPPemotonganBendahara Mahir Pajak 2014 4967

Pembuatan SSP PPh Pasal 21 yang bersifat final untuk MasaPajak Maret 2014Pengisian formulirT1, T3, dan T4 Atas Pembayaran gajibulan Maret 2014 (T1 Atas pembayaranhonorarium tim (T3) Rifki Z Rp1.200.000 Doddy Rp1.000.000 Heri Rp900.000 Nasrun Rp900.000 Atas pembayaranhonorarium kepadaJason Pasaaribu (T4)Pemotongan PPh Pasal 21Membuat buktipemotongan PPh Pasal 21final dan non finalMenyetorkan PPh Pasal 21yang dipotong dengan SSPPembuatan SSP PPh Pasal 21 yang bersifat Final untuk Masa PajakMaret 2014SURAT SETORAN PAJAKKEMENTERIAN KEUANGAN R.I.LEMBAR 1DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(SSP)Untuk Arsip Wajib PajakNPWP : 0 0 0 3 0 4 8 5 6 1 2 2 0 0 0Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikiNAMA WP : Bendahara Kantor Imigrasi MedanALAMAT WP : Jalan Gatot Subroto No 268 Medan………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….NOPDiisi sesuai dengan Nomor Objek PajakALAMAT OPDiisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT::Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran4 1 1 1 2 1 4 0 2………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….Masa PajakJan Feb Mar Apr Mei Jun Jul AgsUraian Pembayaran : Atas honorarium imbalan lain yangditerima Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/POLri & ParaPensiunannya……………………………………………...…………………..……………………………………………………Sep Okt Nov DesXBeri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaanNomor Ketetapan: // //Tahun Pajak2 0 1 4Diisi Tahun terutangnya PajakJumlah Pembayaran : Rp275.000Diisi dengan rupiah penuhTerbilang :dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..Diterima oleh Kantor Penerima PembayaranWajib Pajak/PenyetorTanggal …………………………………………… Medan , Tanggal 8 April 2014Cap dan tanda tanganCap dan tanda tanganMelaporkan dalam SPTMasa PPh Pasal 21/26Melengkapi SPT Masa PPhF.2.0.32.01Nama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : Rahmat Widodo" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "Ruang Validasi Kantor Penerima PembayaranPasal 21/26 denganlampiran:- Bukti Pemotongan- Daftar BuktiPemotongan- SSP50Bendahara Mahir Pajak 201468

Pembuatan SSP PPh Pasal 21 DTP untuk Masa Pajak Maret 2014Pembuatan SSP PPh Pasal 21 DTP untuk Masa Pajak Maret 2014SURAT SETORAN PAJAKKEMENTERIAN KEUANGAN R.I.LEMBAR 1DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(SSP)Untuk Arsip Wajib PajakNPWP : 0 0 0 3 0 4 8 5 6 1 2 2 0 0 0Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikiNAMA WP : Bendahara Kantor Imigrasi MedanALAMAT WP : Jalan Gatot Subroto No 268 Medan………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….NOP:Diisi sesuai dengan Nomor Objek PajakALAMAT OP : ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran4 1 1 1 2 1 1 0 0Masa PajakJan Feb Mar Apr Mei Jun Jul AgsDiisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….Uraian Pembayaran : ……………………………………………...……………………………….PPh Pasal 21……………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………..……………………………………………………Sep Okt Nov DesXBeri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaanNomor Ketetapan: // //Tahun Pajak2 0 1 4Diisi Tahun terutangnya PajakJumlah Pembayaran : Rp144.787Diisi dengan rupiah penuhTerbilang :seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..Diterima oleh Kantor Penerima PembayaranWajib Pajak/PenyetorTanggal …………………………………………… Medan , Tanggal 8 April 2014Cap dan tanda tanganCap dan tanda tanganPengisian formulirT1, T3, dan T4 Atas Pembayaran gajibulan Maret 2014 (T1 Atas pembayaranhonorarium tim (T3) Rifki Z Rp1.200.000 Doddy Rp1.000.000 Heri Rp900.000 Nasrun Rp900.000 Atas pembayaranhonorarium kepadaJason Pasaaribu (T4)Pemotongan PPh Pasal 21Membuat buktipemotongan PPh Pasal 21final dan non finalMenyetorkan PPh Pasal 21yang dipotong dengan SSPF.2.0.32.01Nama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : Rahmat Widodo" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "Ruang Validasi Kantor Penerima PembayaranMelaporkan dalam SPTMasa PPh Pasal 21/26Melengkapi SPT Masa PPhPasal 21/26 denganlampiran:- Bukti Pemotongan- Daftar BuktiPemotongan- SSPBendahara Mahir Pajak 2014 5169

:rtl:Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (tidak final) dan/atauPasal 26Pengisian formulirT1, T3, dan T4 Atas Pembayaran gajibulan Maret 2014 (T1 Atas pembayaranhonorarium tim (T3) Rifki Z Rp1.200.000 Doddy Rp1.000.000 Heri Rp900.000 Nasrun Rp900.000 Atas pembayaranhonorarium kepadaJason Pasaaribu (T4)Pemotongan PPh Pasal 21Membuat buktipemotongan PPh Pasal 21final dan non finalMenyetorkan PPh Pasal 21yang dipotong dengan SSPMelaporkan dalam SPTMasa PPh Pasal 21/26Melengkapi SPT Masa PPhPasal 21/26 denganlampiran:- Bukti Pemotongan- Daftar Bukti- SSPPemotonganDaftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26aJUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)FORMULIR 1721-IIDAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL)DAN/ATAU PASAL 26Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh dengan bukti pemotongan menggunakan formulir 1721-VI5.000.000 125.00020.19.Lembar ke-1:untuk KPPLembar ke-2:untuk PemotongMASA PAJAKH.01 03 - 2 0 1 4 NPWP PEMOTONG : H.02 00.030.485.6 - 122 . 0 0 0[mm - yyyy]KEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAK18.eas17.KODENEGARADOMISILIPPh DIPOTONG (Rp)JUMLAH PENGHASILANBRUTO (Rp)KODE OBJEKPAJAKBUKTI PEMOTONGANNPWP NAMANO16.NOMOR TANGGAL (dd - mm - yyyy)ap(9)(8)(7)(4) (5) (6)(2) (3)(1)15.5.000.000 125.00025/03/201405/TIM PMP/III/2014Jason Pasaribu06.575.248.8-122.0001.es14.2.13.3.12.4.11.5.10.6.9.7.8.8.9.7.10.6.11.5.12.4.13.3.14.2.15.1.06.575.248.8-122.000 Jason Pasaribu 05/TIM PMP/III/2014 25/03/20145.000.000 125.00016.(1)(2)(3)(4) (5) (6)(7)(8)17.(9)NOMOR TANGGAL (dd - mm - yyyy)18.NONPWPNAMAJUMLAH PENGHASILANBRUTO (Rp)19.BUKTI PEMOTONGANKODE OBJEKPAJAKPPh DIPOTONG (Rp)KODENEGARADOMISILI20.KEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAK125.000[mm - yyyy]5.000.000JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)H.0103- 2 0 1 4 NPWP PEMOTONG : H.02 00.030.485.6 - 122 . 0 0 0MASA PAJAKLembar ke-1:untuk KPPLembar ke-2:untuk PemotongDAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL)DAN/ATAU PASAL 26Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh dengan bukti pemotongan menggunakan formulir 1721-VIFORMULIR 1721-IIareastaples52Bendahara Mahir Pajak 201470

FORMULIR 1721-IIIDAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21(FINAL)Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh dengan bukti pemotongan menggunakan formulir 1721-VIILembar ke-1:untuk KPPLembar ke-2:untuk Pemotongarea03 - 2 0 1 4 NPWP PEMOTONG : H.02 00.030.485.6 - 122 . 0 0 0H.01MASA PAJAK[mm - yyyy]sKEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAKDAFTAR BUKTI PEMOTONGAN BUKTI PEMOTONGAN PAJAK KODE PENGHASILAN OBJEK PASAL JUMLAH 21 PENGHASILAN(FINAL)PPh DIPOTONG (Rp)PAJAKBRUTO (Rp)NOMORTANGGAL (dd - mm - yyyy)FORMULIR 1721-IIIFormulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh dengan bukti pemotongan menggunakan formulir 1721-VII(4)(5)(6)(7) (8)Lembar ke-1:untuk KPPLembar ke-2:untuk Pemotong eH.01 03 - 2 0 1 4 NPWP PEMOTONG : H.02 00.030.485.6 - 122 . 0 0 001/TIM PMP/III/2014 25/03/20141.200.000180.000 sNAMANPWPNOap(2)(3)KEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAK02.777.440.5-122.000 Rifki Zain(1)MASA PAJAK[mm - yyyy]1.50.000PPh DIPOTONG (Rp)45.0001.000.000JUMLAH PENGHASILANBRUTO (Rp)900.00025/03/2014BUKTI PEMOTONGANKODE OBJEKPAJAKNOMOR 25/03/2014 TANGGAL (dd - mm - yyyy)07.777.454.5-122.000 Dody02/TIM PMP/III/20142. NONPWPNAMA07.777.441.5-122.000 Heri03/TIM PMP/III/20143. (7) (8)::-tl-Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (final)900.0001.200.0001.000.000900.000900.000(5)(6)25/03/201425/03/201425/03/201425/03/2014(4)25/03/201401/TIM PMP/III/201402/TIM PMP/III/201403/TIM PMP/III/201404/TIM PMP/III/2014(3)04/TIM PMP/III/2014-(1)(2)Nasrun1. 02.777.440.5-122.000 Rifki Zain180.00050.00045.00007.777.454.5-122.000 Dody07.777.441.5-122.000 Heri- Nasrun2.3.4.4.5.6.7.5.8.6.9.7.10.8.11.9.12.10.13.11.12.14.13.15.14.16.15.17.16.18.17.18.19.19.20.JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)275.00020.JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)Pengisian formulirT1, T3, dan T4 Atas Pembayaran gajibulan Maret 2014 (T1 Atas pembayaranhonorarium tim (T3) Rifki Z Rp1.200.000 Doddy Rp1.000.000 Heri Rp900.000 Nasrun Rp900.000 Atas pembayaranhonorarium kepadaJason Pasaaribu (T4)Pemotongan PPh Pasal 21Membuat buktipemotongan PPh Pasal 21final dan non finalMenyetorkan PPh Pasal 21yang dipotong dengan SSPMelaporkan dalam SPTMasa PPh Pasal 21/26Melengkapi SPT Masa PPhPasal 21/26 denganlampiran:- Bukti Pemotongan- Daftar BuktiPemotongan- SSPBendahara Mahir Pajak 2014 5371

Pengisian SPT 1721 Masa Pajak April 2014Pengisian formulirT2Rifki Zain ditugaskandi Kanwil KemenagSumut danmendapatkantunjangan Rp3.000.000sedangkan di KantorImigrasi Medan tidaklagi mendapatkantunjangan jabatanPemotongan PPh Pasal21Menyetorkan PPhPasal 21 yang dipotongdengan SSPMelaporkan dalam SPTMasa PPh Pasal 21/26a r e a s t a p l e sPengisian SPT Masa Pajak April 2014a r e a s t a p l e sSURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASAPAJAK PENGHASILANFORMULIR 1721SURAT PASAL PEMBERITAHUAN 21 DAN/ATAU (SPT) PASAL MASA 26PAJAK PENGHASILANFORMULIR 1721KEMENTERIAN KEUANGAN RIFormulir ini digunakan untuk melaporkana r e a b a r c o d ePemotongan PASAL 21 Pajak DAN/ATAU Penghasilan PASAL Pasal 21 26dan/atauDIREKTORAT JENDERAL PAJAKKEMENTERIAN KEUANGAN RIFormulir ini digunakan Pasal untuk 26 melaporkana r e a b a r c o d ePemotongan Bacalah petunjuk Pajak pengisian Penghasilan sebelum Pasal mengisi 21 dan/atau formulir iniDIREKTORAT MASA PAJAK : JENDERAL PAJAKJUMLAH LEMBAR SPTPasal 26SPTSPTTERMASUK LAMPIRAN:[mm - yyyy]H.01 4 - 2014 H.02 H.03 H.04Bacalah X NORMAL petunjuk pengisian sebelum mengisi PEMBETULAN formulir KE-(DIISI OLEH PETUGAS)iniMASA PAJAK :JUMLAH LEMBAR SPTH.05 H.06TERMASUK LAMPIRAN:[mm - yyyy]H.01 - SPTSPT4 2014 H.02XH.03 H.04NORMALPEMBETULAN KE-(DIISI OLEH PETUGAS)A. IDENTITAS PEMOTONGH.05 H.06A. 1. IDENTITAS NPWP PEMOTONG : A.01 00.030.485.6 - 122 . 0001. 2. NPWP NAMA2.3.NAMAALAMAT: A.01: A.02Bendahara 00.030.485.6Kantor Imigrasi Medan - 122 . 000: A.02 Bendahara Kantor Imigrasi Medan: A.03 Jalan Gatot Subroto No. 268 Medan3. ALAMAT : A.03 Jalan Gatot Subroto No. 268 Medan4. NO. TELEPON : A.04 061-4521005. EMAIL : A.054. NO. TELEPON : A.04 061-4521005. EMAIL : A.05B. OBJEK PAJAKB. OBJEK PAJAKJUMLAHKODE OBJEKJUMLAH PENGHASILAN JUMLAH PAJAKNoPENERIMA PENGHASILANPENERIMAPAJAK JUMLAHKODE OBJEK PENGHASILAN JUMLAH PENGHASILANBRUTO (Rp)JUMLAHDIPOTONGPAJAK(Rp)NoPENERIMA PENGHASILANPENERIMAPAJAKBRUTO (Rp)DIPOTONG (Rp)(1) (2)(3) PENGHASILAN (4) (5)(6)(1) (2)(3)(4) (5)(6)1. PEGAWAI TETAP21-100-01 515.484.200120.3331. PEGAWAI TETAP21-100-01 515.484.200120.3332. PENERIMA PENSIUN BERKALA21-100-022. PENERIMA PENSIUN BERKALA21-100-023. PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS 21-100-033. PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS 21-100-034.BUKAN PEGAWAI4. BUKAN PEGAWAI4a.DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)21-100-044a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM) 21-100-044b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI21-100-054b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI21-100-054c. PENJAJA BARANG DAGANGAN21-100-064c. PENJAJA BARANG DAGANGAN21-100-064d. 4d. TENAGA TENAGA AHLI AHLI21-100-0721-100-07BUKANBUKANPEGAWAIPEGAWAIYANGYANGMENERIMAMENERIMAIMBALANIMBALANYANGYANG4e.21-100-08 21-100-08BERSIFAT BERSIFAT BERKESINAMBUNGANBUKAN PEGAWAI YANG YANG MENERIMA IMBALAN IMBALAN YANG YANG4f.21-100-09 21-100-09TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGANANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG YANG5.21-100-10TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAPMANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA JASA PRODUKSI, TANTIEM,6.LAIN21-100-11BONUS ATAU IMBALAN LAINYANG PENARIKAN DANA PENSIUN7. PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN21-100-12 21-100-128. 21-100-138.PESERTAPESERTAKEGIATANKEGIATAN21-100-13PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK9. PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK 21-100-999. FINAL LAINNYA21-100-99FINAL LAINNYAPEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN10.BERKALA PEGAWAI/PEMBERI SEBAGAI WAJIB JASA/PESERTA PAJAK LUAR KEGIATAN/PENERIMA 27-100-9910.NEGERI27-100-99PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI11. JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D.10)15.484.200120.33311. JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D.10)15.484.200120.333PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETORJUMLAH (Rp)PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETORJUMLAH (Rp)12. STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)B.0112. STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)B.01KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI :13. KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI :B.02MASA PAJAK: B.0313. MASA PAJAK: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12TAHUN B.02 KALENDER (yyyy) B.0301 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12TAHUN KALENDER (yyyy)14. JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13) B.0414. JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13) B.0415. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14) B.0515. LANJUTKAN PPh PASAL PENGISIAN 21 DAN/ATAU PADA ANGKA 16 PASAL & 17 APABILA 26 SPT YANG PEMBETULAN KURANG DAN/ATAU (LEBIH) PADA ANGKA DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14) B.05120.33318 APABILA PPh LEBIH DISETOR16.16.17.17.18.18.PPh LANJUTKAN PASAL PENGISIAN 21 DAN/ATAU PADA ANGKA PASAL 16 & 2617 YANG APABILA KURANG SPT PEMBETULAN (LEBIH) DAN/ATAU DISETOR PADA ANGKA SPT 18 YANG APABILA DIBETULKANPPh LEBIH DISETORB.06(PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKANPPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULANB.06(PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)B.07(ANGKA 15 - ANGKA 16)PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULANB.07KELEBIHAN (ANGKA 15 - ANGKA SETOR 16) PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy) B.08 -KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy) HALAMAN - 1B.08HALAMAN 154Bendahara Mahir Pajak 201472

a r e a s t a p l e sNPWP PEMOTONG : B.09 - .FORMULIR 1721Pengisian formulirT2PenaC. OBJEK PAJAK FINALNOPENERIMA PENGHASILAN(1)(2)KODE OBJEKPAJAK(3)JUMLAHJUMLAH PENGHASILAN JUMLAH PAJAK DIPOTONGPENERIMABRUTO (Rp)(Rp)PENGHASILAN(4) (5) (6)Rifki Zain ditugaskandi Kanwil KemenagSumut dan1.PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKANSEKALIGUS21-401-01mendapatkan2.3.PENERIMA UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAUJAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANGDIBAYARKAN SEKALIGUSPEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRIDAN PENSIUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALANLAIN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH21-401-0221-402-01tunjangan Rp3.000.000sedangkan di KantorImigrasi Medan tidakA4.PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21FINAL LAINNYA21-499-99lagi mendapatkan5.JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 5)tunjangan jabatanD. LAMPIRANX 1. FORMULIR 1721 - I5.1X Formulir 1721 - IVLEMBARD.01 (Untuk Satu Masa Pajak) D.02D.09D.101 LEMBAR2.FORMULIR 1721 - ID.03 (Untuk Satu Tahun Pajak) D.043. FORMULIR 1721 - IID.05 D.06LEMBARLEMBARX6. Formulir 1721 - VD.117. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAUD.12 BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk)D.132LEMBARPemotongan PPh Pasal21B4. FORMULIR 1721 - III8. SURAT KUASA KHUSUSLEMBARD.07 D.08D.14E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONGDengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakanbahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.X1. E.01PEMOTONG E.02 KUASA 6. TANDA TANGAN :2. NPWP : E.030.030.485.6 - 122 . 0003. NAMA : E.044. TANGGAL : E.05Bendahara Kantor Imigrasi Medan11 - 5 - 2014 (dd - mm - yyyy)5. TEMPAT : E.06MEDANMenyetorkan PPhPasal 21 yang dipotongdengan SSPMelaporkan dalam SPTMasa PPh Pasal 21/2654Bendahara M73

::Pengisian formulirT2Rifki Zain ditugaskandi Kanwil KemenagSumut danmendapatkantunjangan Rp3.000.000sedangkan di KantorImigrasi Medan tidaklagi mendapatkantunjangan jabatanPemotongan PPh Pasal21Menyetorkan PPhPasal 21 yang dipotongdengan SSPMelaporkan dalam SPTMasa PPh Pasal 21/26Pengisian SPT Masa Pajak April 2014C. TOTAL (JUMLAH A + B)15.484.200121.530PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARADAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKPB.01 0ORANGB.a r e a s t a p l e sJUMLAH A (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D ANGKA 20)15.484.200 121.53020.19.18.17.16.15.14.KEMENTERIAN KEUANGAN RIFormulir ini digunakan untuk melaporkanPemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atauDIREKTORAT JENDERAL PAJAKPasal 26Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir iniMASA PAJAK :[mm - yyyy]H.01 - SPTSPT4 2014 H.02 H.03 H.04NORMALPEMBETULAN KE-A. IDENTITAS PEMOTONG1. NPWP: A.01 00.030.485.6 -2. NAMA: A.02 Bendahara Kantor Imigrasi Medan3. ALAMAT : A.03 Jalan Gatot Subroto No. 268 Medan4. NO. TELEPON : A.04 061-45210013.12.11.10.9.SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASAPAJAK PENGHASILANPASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26X8.7.6.5.00.000.000.0-000.000Nasrun21-100-013.644.5502.558.0507.1754.07.777.441.5-122.000Heri21-100-0156.2423.07.777.454.5-122.000Dody21-100-012.620.20017.1002.07.777.444.5-122.000Rahmat Widodo21-100-013.191.60018.9711.07.777.440.5-122.000Rifki Zain21-100-013.469.80022.042(1)(2) (3)(4) (5)(6)(7)(8)(9) (10)NOMORTANGGAL (dd - mm - yyyy)NO NPWP NAMAKODE OBJEKPAJAKJUMLAH PENGHASILANBRUTO (Rp)PPh DIPOTONG (Rp)BUKTI PEMOTONGANMASAPEROLEHANPENGHASILANKODENEGARADOMISILIA.PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)a r e a b a r c o d eX SATU MASA PAJAKKEMENTERIAN KEUANGAN RI MASA PAJAKDIREKTORAT JENDERAL PAJAK [mm - yyyy] H.01 04 - 2014SATU TAHUN PAJAK NPWP PEMOTONG : H.02 00.030.485.6 - 122 . 000B. OBJEK PAJAKJUMLAHKODE OBJEKJUMLAH PENGHASILAN JUMLAH PAJAKNoPENERIMA PENGHASILANPENERIMAPAJAKPENGHASILAN BRUTO (Rp)DIPOTONG (Rp)(1) (2)(3)(4) (5)(6)1. PEGAWAI TETAP21-100-01 515.484.200120.3332. PENERIMA PENSIUN BERKALA21-100-023. PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS 21-100-034. BUKAN PEGAWAI4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM) 21-100-044b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI21-100-054c. PENJAJA BARANG DAGANGAN21-100-064d. TENAGA AHLI21-100-07BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG4e.21-100-08BERSIFAT BERKESINAMBUNGANBUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG4f.21-100-09TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGANANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG5.21-100-10TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAPMANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM,6.21-100-11BONUS ATAU IMBALAN LAIN7. PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN21-100-128. PESERTA KEGIATAN21-100-13PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK9.21-100-99FINAL LAINNYAPEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN10.27-100-99BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI11. JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D.10)15.484.200120.333PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETORJUMLAH (Rp)12. STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)B.01KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI :13.B.02MASA PAJAK: B.0301 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12TAHUN KALENDER (yyyy)14. JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13) B.0415. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14) B.05LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETORPPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN16.B.06(PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN17.B.07(ANGKA 15 - ANGKA 16)18. KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy) B.08 -HALAMAN 1122.0005. EMAIL :JUMLAH LEMBAR SPTTERMASUK LAMPIRAN:(DIISI OLEH PETUGAS)A.05FORMULIR 1721H.05 H.06Lembar ke-1:untuk KPPLembar ke-2:untuk PemotongDAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAUTUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONALINDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYAFORMULIR 1721-Iareastaples54Bendahara Mahir Pajak 201474

a r e a s t a p l e sKEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAKDAFTAR SURAT SETORAN PAJAK (SSP)DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk)UNTUK PEMOTONGAN PAJAKPENGHASILAN PASAL 21DAN/ATAU PASAL 26FORMULIR 1721 - IVLembar ke-1 : untuk KPPLembar ke-2 : untuk PemotongPengisian formulirT2Rifki Zain ditugaskandi Kanwil KemenagPenaMASA PAJAK :03-2014 NPWP PEMOTONG : H.0200.030.485.6 122 000H.01 - .[mm - yyyy]Sumut danmendapatkanNoKODE AKUNPAJAK (KAP)KODE JENISSETORAN(KJS)TGL SSP/BUKTI Pbk[dd - mm - yyyy)NTPN/NOMOR BUKTI Pbk JUMLAH PPh DISETOR KET.tunjangan Rp3.000.000(1) (2) (3) (4)1. 411121 100 09-05-20142. 411121 100 09-05-2014(5) (6) (7)119.13711.1960sedangkan di KantorImigrasi Medan tidakA3.lagi mendapatkan4.5.tunjangan jabatan6.7.8.9.10.Pemotongan PPh Pasal21B11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.JUMLAH (PENJUMLAHAN BAGIAN ANGKA 1 S.D ANGKA 13)KETERANGAN :KOLOM (7) DIISI DENGAN ANGKA :0 : UNTUK SSP1 : UNTUK SSP PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH2 : UNTUK BUKTI Pbk120.333Menyetorkan PPhPasal 21 yang dipotongdengan SSPMelaporkan dalam SPTMasa PPh Pasal 21/2654Bendahara M75

Pengisian SSP PPh Pasal 21 DTP Masa Pajak April 2014Pengisian formulirT2Rifki Zain ditugaskan diKanwil Kemenag Sumutdan mendapatkantunjangan Rp3.000.000sedangkan di KantorImigrasi Medan tidaklagi mendapatkantunjangan jabatanPemotongan PPh Pasal21Menyetorkan PPh Pasal21 yang dipotong denganSSPMelaporkan dalam SPTMasa PPh Pasal 21/26Pembuatan SSP Masa Pajak April 2014Nomor KetetapanDiisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT::Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul AgsXBeri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan: // //LEMBARNPWP : 0 0 0 3 0 4 8 5 6 1 2 2 0 0 0Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikiNAMA WP :ALAMAT WPNOPALAMAT OPKEMENTERIAN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDiisi sesuai dengan Nomor Objek PajakKode Akun Pajak4 1 1 1:Bendahara Kantor Imigrasi MedanJalan Gatot Subroto No 268 MedanUntuk Arsip Wajib Pajak………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….Kode Jenis Setoran2 1 1 0 0Masa PajakSURAT SETORAN PAJAK(SSP)Uraian Pembayaran : ……………………………………………...……………………………….PPh Pasal 21……………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………..……………………………………………………Sep Okt Nov DesTahun Pajak2 0 1 4Diisi Tahun terutangnya PajakJumlah Pembayaran : Rp119.137Diisi dengan rupiah penuhTerbilang :seratus sembilan belas ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..Diterima oleh Kantor Penerima PembayaranWajib Pajak/PenyetorTanggal …………………………………………… Medan , Tanggal 9 Mei 2014Cap dan tanda tanganCap dan tanda tangan1Nama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : Rahmat Widodo" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "Ruang Validasi Kantor Penerima PembayaranF.2.0.32.0156Bendahara Mahir Pajak 201476

Nomor KetetapanDiisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT::Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul AgsXBeri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan: // //LEMBARNPWP : 0 0 0 3 0 4 8 5 6 1 2 2 0 0 0Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikiNAMA WP :ALAMAT WPNOPALAMAT OPKEMENTERIAN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDiisi sesuai dengan Nomor Objek PajakKode Akun Pajak4 1 1 1:Bendahara Kantor Imigrasi MedanJalan Gatot Subroto No 268 MedanUntuk Arsip Wajib Pajak………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….Kode Jenis Setoran2 1 1 0 0Masa PajakSURAT SETORAN PAJAK(SSP)Uraian Pembayaran : ……………………………………………...……………………………….PPh Pasal 21……………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………..……………………………………………………Sep Okt Nov DesTahun Pajak2 0 1 4Diisi Tahun terutangnya PajakJumlah Pembayaran : Rp1.196Diisi dengan rupiah penuhTerbilang :seribu seratus sembilan puluh enam rupiah………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..Diterima oleh Kantor Penerima PembayaranWajib Pajak/PenyetorTanggal …………………………………………… Medan , Tanggal 9 Mei 2014Cap dan tanda tanganCap dan tanda tangan1Pengisian formulirT2Rifki Zain ditugaskan diKanwil Kemenag Sumutdan mendapatkantunjangan Rp3.000.000sedangkan di KantorImigrasi Medan tidak lagimendapatkan tunjanganjabatanPemotongan PPh Pasal 21Menyetorkan PPh Pasal 21yang dipotong dengan SSPMelaporkan dalam SPTMasa PPh Pasal 21/26Nama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : Rahmat Widodo" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "Ruang Validasi Kantor Penerima PembayaranF.2.0.32.01Bendahara Mahir Pajak 2014 5777

Pengisian SPT 1721 Masa Pajak Desember 2014Pengisian formulirT1, T2, T3,dan T4 Atas Pembayaran gajibulan Maret s.d.Desember 2014 (T1, T2) Atas pembayaranhonorarium kepadaJason Pasaaribu (T4)Pemotongan PPh Pasal 21Membuat buktipemotongan PPh Pasal 21final dan non finalMenyetorkan PPh Pasal 21yang dipotong dengan SSPMelaporkan dalam SPTMasa PPh Pasal 21/26Melengkapi SPT Masa PPhPasal 21/26 denganlampiran:- Bukti Pemotongan- Daftar Bukti- SSPPemotonganPengisiana r e a s t a p lSPTe sMasa Pajak Desember 2014a r e a s t a p l e sSURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASAPAJAK PENGHASILANFORMULIR 1721SURAT PASAL PEMBERITAHUAN 21 DAN/ATAU PASAL (SPT) 26 MASAPAJAK PENGHASILANFORMULIR 1721KEMENTERIAN KEUANGAN RIFormulir ini digunakan untuk melaporkana r e a b a r c o d ePemotongan PASAL Pajak 21 Penghasilan DAN/ATAU Pasal PASAL 21 dan/atau 26DIREKTORAT JENDERAL PAJAKFormulir ini digunakanPasal 26KEMENTERIAN KEUANGAN RIuntuk melaporkana r e a b a r c o d eBacalah Pemotongan petunjuk Pajak pengisian Penghasilan sebelum mengisi Pasal formulir 21 ini dan/atauDIREKTORAT MASA PAJAK : JENDERAL PAJAKJUMLAH LEMBAR SPTSPTPasal SPT 26TERMASUK LAMPIRAN:[mm - yyyy]H.01 12 - 2014 H.02 H.03 H.04XBacalah NORMALpetunjuk pengisian sebelum PEMBETULAN mengisi KE-(DIISI OLEH PETUGAS)formulir iniMASA PAJAK :JUMLAH LEMBAR SPT H.05 H.06[mm - yyyy]H.01 - SPTSPTTERMASUK LAMPIRAN:4 2014 H.02XH.03 H.04NORMALPEMBETULAN KE-(DIISI OLEH PETUGAS)A. IDENTITAS PEMOTONGH.05 H.06A. 1. IDENTITAS NPWP PEMOTONG : A.01 00.030.485.6 - 122 . 0001. 2. NPWP NAMA: : A.02 A.01Bendahara Kantor 00.030.485.6 Imigrasi Medan - 122 . 0002. 3. NAMA ALAMAT : A.02 : A.03 Jalan Bendahara Gatot Subroto Kantor No. Imigrasi 268 Medan3. ALAMAT : A.03 Jalan Gatot Subroto No. 268 Medan4. NO. TELEPON : A.04 061-4521005. EMAIL : A.054. NO. TELEPONB. OBJEK PAJAK: A.04 061-4521005. EMAIL : A.05B. OBJEK PAJAKJUMLAHKODE OBJEKJUMLAH PENGHASILAN JUMLAH PAJAKNoPENERIMA PENGHASILANPENERIMAPAJAKPENGHASILAN BRUTO (Rp)DIPOTONG (Rp)JUMLAHKODE OBJEKJUMLAH PENGHASILAN JUMLAH PAJAKNoPENERIMA PENGHASILANPENERIMA(1) (2)(3) PAJAKPENGHASILAN(4) (5) BRUTO (Rp)(6) DIPOTONG (Rp)(1) 1. PEGAWAI TETAP (2)21-100-01 (3) 5 (4) 15.484.200 (5)121.526 (6)1. PEGAWAI TETAP21-100-01 5187.430.0001.535.3002. PENERIMA PENSIUN BERKALA21-100-022. PENERIMA PENSIUN BERKALA21-100-023. PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS 21-100-033. PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS 21-100-034.BUKAN PEGAWAI4. BUKAN PEGAWAI4a.DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)21-100-044a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM) 21-100-044b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI21-100-054b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI21-100-054c. PENJAJA BARANG DAGANGAN21-100-064c. PENJAJA BARANG DAGANGAN21-100-064d. TENAGA AHLI21-100-074d. TENAGA AHLI21-100-07BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG4e.21-100-08BERSIFAT BUKAN PEGAWAI BERKESINAMBUNGANYANG MENERIMA IMBALAN YANG4e.21-100-08BUKAN BERSIFAT PEGAWAI BERKESINAMBUNGANYANG MENERIMA IMBALAN YANG4f.21-100-09TIDAK BUKAN BERSIFAT PEGAWAI BERKESINAMBUNGANYANG MENERIMA IMBALAN YANG4f.21-100-09 1 5.000.000125.000ANGGOTA TIDAK DEWAN BERSIFAT KOMISARIS BERKESINAMBUNGANATAU DEWAN PENGAWAS YANG5.21-100-10TIDAK ANGGOTA MERANGKAP DEWAN SEBAGAI KOMISARIS PEGAWAI ATAU DEWAN TETAP PENGAWAS YANG5.21-100-10TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAPMANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM,6. MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, 21-100-116. BONUS ATAU IMBALAN LAIN21-100-11BONUS ATAU IMBALAN LAIN7. PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN21-100-127. PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN21-100-128. PESERTA KEGIATAN21-100-138. PESERTA KEGIATAN21-100-13PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAKPENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK9.9.21-100-99FINAL LAINNYA21-100-99FINAL LAINNYAPEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMAPEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN10. 10.27-100-99PENSIUN 27-100-99BERKALABERKALASEBAGAISEBAGAIWAJIB PAJAKWAJIBLUARPAJAKNEGERILUAR NEGERI11. JUMLAH (PENJUMLAHAN (PENJUMLAHAN ANGKA ANGKA 1 S.D.10) 1 S.D.10)15.484.200 192.430.000121.5261.660.300PENGHITUNGAN PPh PPh PASAL PASAL 21 21 DAN/ATAU PASAL PASAL 26 YANG 26 YANG KURANG KURANG (LEBIH) (LEBIH) DISETOR DISETORJUMLAH JUMLAH (Rp) (Rp)12. STP PPh PASAL 21 21 DAN/ATAU PASAL 26 26 (HANYA (HANYA POKOK POKOK PAJAK) PAJAK)B.01 B.01KELEBIHAN PENYETORAN PPh PPh PASAL 21 21 DAN/ATAU PASAL PASAL 26 DARI 26 DARI : :13.B.02B.03MASA PAJAK:B.02B.0301 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09101011 111212 TAHUN KALENDER TAHUN KALENDER (yyyy) (yyyy)14.15.15.(ANGKA 12 + ANGKA 13) B.04JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13) B.04PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14) B.05PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14) B.05LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETORLANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR121.526121.52616.16.17.17.18.18.PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKANPPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKANB.06(PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)B.06(PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULANPPh (ANGKA PASAL 15 - ANGKA 21 DAN/ATAU 16) PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULANB.07B.07(ANGKA 15 - ANGKA 16)KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy) B.08 -KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy) B.08 -HALAMAN 1HALAMAN 158Bendahara Mahir Pajak 201478

a r e a s t a p l e sNPWP PEMOTONG : B.09 - .C. OBJEK PAJAK FINALNO(1)1.2.3.4.5.D. LAMPIRANXXPENERIMA PENGHASILANPENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKANSEKALIGUSFORMULIR 1721 - I(Untuk Satu Tahun Pajak)(2)PENERIMA UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAUJAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANGDIBAYARKAN SEKALIGUSPENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21FINAL LAINNYAD.043. FORMULIR 1721 - IID.05 D.06LEMBARJUMLAHPENERIMAPENGHASILAN1. FORMULIR 1721 - I5.1Formulir 1721 - IVLEMBAR XD.01 (Untuk Satu Masa Pajak) D.02D.092.D.034. FORMULIR 1721 - IIID.07 D.081LEMBARLEMBARE. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG1. E.012.XPEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRIDAN PENSIUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALANLAIN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAHJUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 5)KODE OBJEKPAJAK21-401-0221-402-0121-499-99X(3)21-401-016. Formulir 1721 - VD.11JUMLAH PENGHASILANBRUTO (Rp)(4) (5) (6)7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAUD.12 BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk)8.D.14SURAT KUASA KHUSUSDengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakanbahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.NPWP : E.033. NAMA : E.044. TANGGAL : E.055. TEMPAT : E.06PEMOTONG E.02 KUASA 6. TANDA TANGAN :110.030.485.6 - 122 . 000Bendahara Kantor Imigrasi Medan- 1 - 2015 (dd - mm - yyyy)MEDAND.10D.13FORMULIR 1721JUMLAH PAJAK DIPOTONG(Rp)1 LEMBAR2LEMBARPengisian formulirT1, T2, T3,dan T4 Atas Pembayaran gajibulan Maret s.d.Desember 2014 (T1, T2) Atas pembayaranhonorarium kepadaJason Pasaaribu (T4)Pemotongan PPh Pasal 21Membuat buktipemotongan PPh Pasal 21final dan non finalMenyetorkan PPh Pasal 21yang dipotong dengan SSPMelaporkan dalam SPTMasa PPh Pasal 21/26Melengkapi SPT Masa PPhPasal 21/26 denganlampiran:- Bukti Pemotongan- Daftar Bukti- SSPPemotonganPenaAB58Bendahara M79

::Lampiran SPT Masa Pajak Desember 2014Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 untuk Pegawai TetapPengisian formulirT1, T2, T3,dan T4 Atas Pembayaran gajibulan Maret s.d.Desember 2014 (T1, T2) Atas pembayaranhonorarium kepadaJason Pasaaribu (T4)Pemotongan PPh Pasal 21Membuat buktipemotongan PPh Pasal 21final dan non finalMenyetorkan PPh Pasal 21yang dipotong dengan SSPMelaporkan dalam SPTMasa PPh Pasal 21/26Melengkapi SPT Masa PPhPasal 21/26 denganlampiran:- Bukti Pemotongan- Daftar Bukti- SSPPemotonganPengisian SPT Masa Pajak Desember 2014C. TOTAL (JUMLAH A + B)ORANGB.PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARADAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKPB.01 0JUMLAH A (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D ANGKA 20)20.a r e a s t a p l e s15.484.200121.527MASA PAJAK :[mm - yyyy]15.484.200 121.52719.18.17.16.15.14.13.12.H.01 - SPTSPT4 2014 H.02 H.03 H.04NORMALPEMBETULAN KE-A. IDENTITAS PEMOTONG1. NPWP2. NAMA3. ALAMAT4. NO. TELEPONB. OBJEK PAJAKNo: A.01KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI :11.10.: A.03 Jalan Gatot Subroto No. 268 MedanPENERIMA PENGHASILAN(1) (2)1.2.PEGAWAI TETAP9.8.7.6.5.00.000.000.0-000.000Nasrun21-100-014.07.777.441.5-122.000Heri21-100-013.644.5502.558.050B.02MASA PAJAK: B.03JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13) B.04PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14) B.057.17556.2423.07.777.454.5-122.000Formulir ini digunakan untuk melaporkanPemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atauPasal 2600.030.485.6: A.02 Bendahara Kantor Imigrasi MedanPENERIMA PENSIUN BERKALA3. PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS4.5.6.9.16.4c.PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI7. PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN10.12.13.14.15.17.18.BUKAN PEGAWAI4a.4b.4f.ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANGTIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAPBacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir iniXDISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANGTIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGANMANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM,BONUS ATAU IMBALAN LAIN8. PESERTA KEGIATAN11.KEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAKPENJAJA BARANG DAGANGAN4d. TENAGA AHLI4e.01: A.04 061-452100BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANGBERSIFAT BERKESINAMBUNGANPENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAKFINAL LAINNYAPEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUNBERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERIJUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D.10)Dody21-100-012.620.20017.1002.07.777.444.5-122.000Rahmat Widodo21-100-013.191.60018.9711.07.777.440.5-122.000Rifki Zain21-100-011 5.000.0003.469.80022.039(1)(2) (3)(4) (5)(6)(7)(8)(9) (10)NOMORTANGGAL (dd - mm - yyyy)NO NPWP NAMAKODE OBJEKPAJAKJUMLAH PENGHASILANBRUTO (Rp)PPh DIPOTONG (Rp)BUKTI PEMOTONGANMASAPEROLEHANPENGHASILANKODENEGARADOMISILIA.PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)MASA PAJAK[mm - yyyy] H.0112 - 2014SATU TAHUN PAJAK NPWP PEMOTONG : H.02 00.030.485.6 - 122 . 000staplesKEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAKa r e a b a r c o d eKELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy) B.08 --KODE OBJEKPAJAK21-100-0121-100-0221-100-0321-100-0421-100-0521-100-0621-100-0721-100-0821-100-0921-100-12STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASAPAJAK PENGHASILANPASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26.JUMLAHPENERIMAPENGHASILAN02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12(4) (5)LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETORPPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN(PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN(ANGKA 15 - ANGKA 16)(3)21-100-1021-100-1121-100-1321-100-9927-100-991220005. EMAIL :192.430.000PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR5JUMLAH LEMBAR SPTTERMASUK LAMPIRAN:A.05JUMLAH PENGHASILANBRUTO (Rp)187.430.000TAHUN KALENDER (yyyy)(DIISI OLEH PETUGAS)B.01B.06B.07FORMULIR 1721H.05 H.06JUMLAH PAJAKDIPOTONG (Rp)(6)1.660.300HALAMAN 1XSATU MASA PAJAK1.535.300JUMLAH (Rp)125.000Lembar ke-1:untuk KPPLembar ke-2:untuk Pemotong121.526DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAUTUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONALINDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYAFORMULIR 1721-Iarea58Bendahara Mahir Pajak 201480

-:tareasapeslPengisian formulirFORMULIR 1721-IDAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAUTUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONALINDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYALembar ke-1:untuk KPPLembar ke-2:untuk PemotongSATU MASA PAJAKMASA PAJAK12 - 2014 X SATU TAHUN PAJAK NPWP PEMOTONG : H.02 00.030.485.6 - 122 . 000H.01[mm - yyyy]KEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAKPEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)A.:Lampiran SPT Masa Pajak Desember 2014Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetapselama 1 Tahun PajakBUKTI PEMOTONGANMASA KODEKODE OBJEK JUMLAH PENGHASILANNO NPWP NAMAPPh DIPOTONG (Rp) PEROLEHAN NEGARANOMORPAJAKBRUTO (Rp)TANGGAL (dd - mm - yyyy)PENGHASILAN DOMISILI(1)(2) (3)(4) (5)(6)(7)(8)(9) (10)1. 02.777.440.5-122.000 Rifki Zain1-2-12-13-000000109-01-2015 21-100-0143.257.600341.450 01122. 07.777.444.5-122.000 Rahmat Widodo1-2-12-13-000000209-01-2015 21-100-0138.299.200227.650 01123. 07.777.454.5-122.000 Dody1-2-12-13-000000309-01-2015 21-100-0131.442.400205.200 01124. 07.777.441.5-122.000 Heri1-2-12-13-000000409-01-2015 21-100-0143.734.600674.900 0112Nasrun1-2-12-13-000000509-01-2015 21-100-0130.696.60086.100 01125.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.187.430.400 1.535.300JUMLAH A (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D ANGKA 20)B.01 5ORANGPEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARAB.DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKPC. TOTAL (JUMLAH A + B)T1, T2, T3,dan T4 Atas Pembayaran gajibulan Maret s.d.Desember 2014 (T1, T2) Atas pembayaranhonorarium kepadaJason Pasaaribu (T4)Pemotongan PPh Pasal 21Membuat buktipemotongan PPh Pasal 21final dan non finalMenyetorkan PPh Pasal 21yang dipotong dengan SSPMelaporkan dalam SPTMasa PPh Pasal 21/26Melengkapi SPT Masa PPhPasal 21/26 denganlampiran:- Bukti Pemotongan- Daftar Bukti- SSPPemotongan60Bendahara M81

Pengisian formulirT1, T2, T3,dan T4 Atas Pembayaran gajibulan Maret s.d.Desember 2014 (T1, T2) Atas pembayaranhonorarium kepadaJason Pasaaribu (T4)Pemotongan PPh Pasal 21Membuat buktipemotongan PPh Pasal 21final dan non finalMenyetorkan PPh Pasal 21yang dipotong dengan SSPMelaporkan dalam SPTMasa PPh Pasal 21/26Melengkapi SPT Masa PPhPasal 21/26 denganlampiran:- Bukti Pemotongana r e a s t a p l e sPengisian SPT Masa Pajak Desember 2014a r e a s t a p l e sKEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAKMASA KEMENTERIAN PAJAK : KEUANGAN RIFormulir ini digunakan untuk melaporkana r e a b a r c o d eDIREKTORAT [mm - yyyy]H.01JENDERAL 12 - PAJAK 2014Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atauNPWP PEMOTONG : H.02Pasal 2600.030.485.6 122 000- .Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir iniMASA PAJAK :KODE JENISJUMLAH LEMBAR SPTKODE AKUNTGL SSP/BUKTI PbkNoSETORAN[mm - yyyy]H.01 - SPTNTPN/NOMOR SPT BUKTI Pbk TERMASUK JUMLAH LAMPIRAN: PPh DISETOR KET.PAJAK (KAP)(KJS)4 2014 H.02[dd X- mm - yyyy)H.03 H.04NORMALPEMBETULAN KE-(DIISI OLEH PETUGAS)(1)(2) (3) (4)(5) (6) H.05 H.06(7)1.A. IDENTITAS 411121 PEMOTONG1002.4111211. NPWP3.2. 4. NAMA5.3. ALAMAT6.7.8.4. NO. TELEPON9.: A.02 Bendahara Kantor Imigrasi Medan: A.03 Jalan Gatot Subroto No. 268 Medan10.B. OBJEK PAJAK11.No 12.PENERIMA PENGHASILAN13.(1) (2)14.1.4.18.19.20.5.6.9.PEGAWAI TETAPBUKAN PEGAWAI4c.PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI09-01-201500.030.485.615.2. PENERIMA PENSIUN BERKALA16.3. PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS17.4a.DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANGTIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP7. PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN-KODE OBJEKPAJAK21-100-03KOLOM (7) DIISIBUKANDENGANPEGAWAIANGKAYANG:MENERIMA IMBALAN YANG4e. 0 :21-100-08BERSIFAT UNTUK SSP BERKESINAMBUNGAN1 : BUKAN UNTUK PEGAWAI SSP PPh YANG PASAL MENERIMA 21 DITANGGUNG IMBALAN YANG PEMERINTAH4f.21-100-092 : TIDAK UNTUK BERSIFAT BUKTI Pbk BERKESINAMBUNGAN10.4b.PENJAJA BARANG JUMLAH (PENJUMLAHAN BAGIAN ANGKA DAGANGAN21-100-06 1 S.D ANGKA 13)KETERANGAN 4d. TENAGA : AHLIMANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM,BONUS ATAU IMBALAN LAIN8. PESERTA KEGIATAN100: A.01: A.04 061-452100PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAKFINAL LAINNYAPEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUNBERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERIDAFTAR SURAT SETORAN PAJAK (SSP)DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk)UNTUK PEMOTONGAN PAJAKSURAT PEMBERITAHUAN PENGHASILAN PASAL (SPT) 21 MASAPAJAK DAN/ATAU PENGHASILANPASAL 26PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 2609-01-2015(3)21-100-0121-100-0221-100-0421-100-0521-100-0721-100-1021-100-1121-100-1221-100-1321-100-9927-100-99122.JUMLAHPENERIMAPENGHASILAN0005. EMAIL :(4) (5)5A.05JUMLAH PENGHASILANBRUTO (Rp)187.430.0001 5.000.000FORMULIR 1721 - IVLembar ke-1 : untuk KPPLembar ke-2 : untuk PemotongFORMULIR 1721120.3301.196121.526JUMLAH PAJAKDIPOTONG (Rp)(6)1.535.300125.00000- Daftar Bukti11.JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D.10)192.430.0001.660.300- SSPPemotongan12.PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETORSTP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI :B.01JUMLAH (Rp)13.B.02MASA PAJAK: B.030102 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12TAHUN KALENDER (yyyy)14.JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13) B.0415.PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14) B.05121.526LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR16.17.PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN(PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN(ANGKA 15 - ANGKA 16)B.06B.0718.KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy) B.08 -HALAMAN 158Bendahara Mahir Pajak 201482

Pembuatan SSP PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2014Pembuatan SSP PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2014SURAT SETORAN PAJAKyang KEMENTERIAN disetor KEUANGAN sendiri R.I. oleh BendaharaLEMBAR 1DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(SSP)Untuk Arsip Wajib PajakPengisian formulirT1, T2, T3,dan T4NPWP : 0 0 0 3 0 4 8 5 6 1 2 2 0 0 0Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikiNAMA WP : Bendahara Kantor Imigrasi MedanALAMAT WP : Jalan Gatot Subroto No 268 Medan………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….NOP:Diisi sesuai dengan Nomor Objek PajakALAMAT OP : ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran4 1 1 1 2 1 1 0 0Masa PajakJan Feb Mar Apr Mei Jun Jul AgsBeri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaanNomor Ketetapan: /Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….Uraian Pembayaran : ……………………………………………...……………………………….PPh Pasal 21……………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………..……………………………………………………Sep Okt Nov Des/ //2 0 1 4Diisi Tahun terutangnya PajakJumlah Pembayaran : Rp1.196Diisi dengan rupiah penuhTerbilang :seribu seratus sembilan puluh enam rupiah………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..XTahun PajakDiterima oleh Kantor Penerima PembayaranWajib Pajak/PenyetorTanggal …………………………………………… Medan , Tanggal 9 Januari 2015Cap dan tanda tanganCap dan tanda tangan Atas Pembayaran gajibulan Maret s.d.Desember 2014 (T1,T2) Atas pembayaranhonorarium kepadaJason Pasaaribu (T4)Pemotongan PPh Pasal 21Membuat buktipemotongan PPh Pasal 21final dan non finalMenyetorkan PPh Pasal 21yang dipotong dengan SSPMelaporkan dalam SPTNama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : Rahmat Widodo" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "Ruang Validasi Kantor Penerima PembayaranMasa PPh Pasal 21/26Melengkapi SPT MasaPPh Pasal 21/26 denganlampiran:F.2.0.32.01- Bukti Pemotongan- Daftar Bukti- SSPPemotonganBendahara Mahir Pajak 2014 6183

Pembuatan SSP PPh Pasal 21 DTP Masa Pajak Desember 2014Pengisian formulirT1, T2, T3,dan T4 Atas Pembayaran gajibulan Maret s.d.Desember 2014 (T1,T2) Atas pembayaranhonorarium kepadaJason Pasaaribu (T4)Pemotongan PPh Pasal 21Membuat buktipemotongan PPh Pasal 21final dan non finalMenyetorkan PPh Pasal 21yang dipotong dengan SSPMelaporkan dalam SPTMasa PPh Pasal 21/26Melengkapi SPT MasaPembuatan SSP PPh Pasal 21 DTP Masa Pajak Desember 2014SURAT SETORAN PAJAKLEMBAR 1NPWP : 0 0 0 3 0 4 8 5 6 1 2 2 0 0 0Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikiNAMA WP :ALAMAT WPNOPDiisi sesuai dengan Nomor Objek PajakALAMAT OPKode Akun Pajak4 1 1 1KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDiisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT:::Bendahara Kantor Imigrasi MedanMasa PajakJan Feb Mar Apr Mei Jun Jul AgsNomor Ketetapan(SSP)Untuk Arsip Wajib PajakJalan Gatot Subroto No 268 Medan………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….Kode Jenis Setoran2 1 1 0 0Uraian Pembayaran : ……………………………………………...……………………………….PPh Pasal 21……………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………..……………………………………………………Sep Okt Nov DesBeri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan: // //Jumlah Pembayaran : Rp120.330Diisi dengan rupiah penuhTerbilang :seratus duapuluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..XTahun Pajak2 0 1 4Diisi Tahun terutangnya PajakDiterima oleh Kantor Penerima PembayaranWajib Pajak/PenyetorTanggal …………………………………………… Medan , Tanggal 9 Januari 2015Cap dan tanda tanganCap dan tanda tanganNama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : Rahmat Widodo" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "Ruang Validasi Kantor Penerima PembayaranPPh Pasal 21/26 denganlampiran:- Bukti PemotonganF.2.0.32.01- Daftar Bukti- SSPPemotongan62Bendahara Mahir Pajak 201484

Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahun Pajak2014 Oleh Kanwil Kemenag Sumut Untuk Rifki ZainPembuatan Bukti Pemotongana r e a s t a p l e sBUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILANBukti Potong PPh Pasal 21Rifki PASAL 21 Zain BAGI Oleh PEGAWAI Kantor NEGERI Imigrasi SIPIL ATAU MedanANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIAATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIAATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYAKEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR : H.01 1 . 2 - 12 . 13 - 0000010NAMA INSTANSI/NPWPBENDAHARA KANWIL KEMENAG SUMUTBADAN LAIN : H.03 BENDAHARA : H.05FORMULIR 1721 - A2Lembar ke-1 : untuk Penerima PenghasilanLembar ke-2 : untuk PemotongMASA PEROLEHANPENGHASILAN [mm - mm]H.02 04 - 12NAMASURYA WIJOYO 00.035.596.7122 000: - .BENDAHARA H.04A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONGPengisian formulirT1, T2, T3,dan T4 Atas Pembayaran gajibulan Maret s.d.Desember 2014 (T1, T2)1. NPWP:A.01 07.777.440.5-122.000 6. JENIS KELAMIN : A.07 X LAKI-LAKI A.09 PEREMPUAN Atas pembayaran2. NIP/NRP :7. NIK : A.09A.021970050919950110013. NAMA RIFKI ZAIN 8.A.03 : STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP4. PANGKAT/K / 3 TK / HB /GOLONGAN : A.04 PEMBINA A.05 IV.AA.10A.11 A.12: :5. ALAMAT A.06 PONDOK JAYA NO. 12 MEDAN 9. NAMA JABATAN A.13MEDANB. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21URAIANJUMLAH (Rp):KODE OBJEK PAJAK X 21-100-01 21-100-02PENGHASILAN BRUTO :1. GAJI POKOK/PENSIUN 34.440.0002. TUNJANGAN ISTERI 3.444.0003. TUNJANGAN ANAK 1.377.6004. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 S.D. 3) 39.261.6005. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN6. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL 1.620.0007. TUNJANGAN BERAS 2.376.0008. TUNJANGAN KHUSUS9. TUNJANGAN LAIN-LAIN10. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI 27.000.00011. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 10) 70.257.600PENGURANGAN :12. BIAYA JABATAN/ BIAYA PENSIUN 3.512.88013. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT 1.864.92614. JUMLAH PENGURANGAN (12 S.D 14) 5.377.806PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :15. JUMLAH PENGHASILAN NETO (11 - 14) 64.879.79416. JUMLAH PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA17. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)18. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 32.400.00019. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (17 - 18) 32.479.79420. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN 1.623.95021. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA 1.459.41122. PPh PASAL 21 TERUTANG 164.53923. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI 164.539honorarium kepadaJason Pasaaribu (T4)Pemotongan PPh Pasal 21Membuat buktipemotongan PPh Pasal 21final dan non finalMenyetorkan PPh Pasal 21yang dipotong dengan SSPMelaporkan dalam SPTMasa PPh Pasal 21/26Melengkapi SPT Masa PPhPasal 21/26 denganlampiran:- Bukti Pemotongan- Daftar Bukti- SSPPemotongan23A. ATAS GAJI DAN TUNJANGAN 22.03923B ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI 142.500C. PEGAWAI TERSEBUT : C.01 DIPINDAHKAN C.02 PINDAHAN C.03 BARU C.04PENSIUND. TANDA TANGAN BENDAHARA1. NPWP:D.0100.030.485.6 - 122 .0004. TANGGAL & TANDA TANGANRAHMAT WIDODO 09 01 2015: D.04 - -2. NAMA D.02[dd - mm - yyyy]Bukti NIP/NRP : Potong D.03 PPh Pasal 197308061998011001 21Rifki Zain Oleh Kanwil Kemenag Sumatera Utara3.Untuk dilaporkan oleh Rifki Zain pada SPT Tahunan PPh Orang PribadiBendahara Mahir Pajak 2014 6385

Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahun Pajak2014 Oleh Kantor Imigrasi MedanPengisian formulirT1, T2, T3,dan T4 Atas Pembayaran gajibulan Maret s.d.Desember 2014 (T1, T2) Atas pembayaranhonorarium kepadaJason Pasaaribu (T4)Pemotongan PPh Pasal 21Membuat buktipemotongan PPh Pasal 21final dan non finalMenyetorkan PPh Pasal 21yang dipotong dengan SSPMelaporkan dalam SPTMasa PPh Pasal 21/26Melengkapi SPT Masa PPhPasal 21/26 denganlampiran:- Bukti Pemotongan- Daftar Bukti- SSPPemotongana r e a s t a p l e sNAMA INSTANSI/NPWPBADAN LAIN : H.03 BENDAHARA KANTOR IMIGRASI MEDANBENDAHARA : H.05H.02 01 - 12NAMARAHMAT WIDODO 00.030.485.6122 000: - .BENDAHARA H.04:3. NAMA RAHMAT WIDODO 8.A.03 : STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKPK / 2 TK / HB /A.10A.11 A.12: :A.06 JL. PEMUDA NO.45 9. NAMA JABATAN A.13 BENDAHARAKODE OBJEK PAJAK : X 21-100-01 21-100-02BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILANPASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAUANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIAATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIAATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYAKEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR : H.01 1 . 2 - 12 . 13 - 0000002A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG1. NPWP2. NIP/NRP :1973080619980110017. NIK : A.09FORMULIR 1721 - A2Lembar ke-1 : untuk Penerima PenghasilanLembar ke-2 : untuk PemotongMASA PEROLEHANPENGHASILAN [mm - mm]A.01 07.777.444.5-122.000 6. JENIS KELAMIN : A.07 X LAKI-LAKI A.09 PEREMPUANA.024. PANGKAT/GOLONGAN : A.04 PENATA MUDA A.05 III.A5. ALAMATMEDANB. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21PENGHASILAN BRUTO :URAIANJUMLAH (Rp)1. GAJI POKOK/PENSIUN 26.880.0002. TUNJANGAN ISTERI 2.688.0003. TUNJANGAN ANAK 1.075.2004. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 S.D. 3) 30.643.2005. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN6. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL 5.280.0007. TUNJANGAN BERAS 2.376.0008. TUNJANGAN KHUSUS9. TUNJANGAN LAIN-LAIN10. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI11. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 10) 38.299.200PENGURANGAN :12. BIAYA JABATAN/ BIAYA PENSIUN 1.914.96013. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT 1.455.55214. JUMLAH PENGURANGAN (12 S.D 14) 3.370.512PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :15. JUMLAH PENGHASILAN NETO (11 - 14) 34.928.68816. JUMLAH PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA17. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)18. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 30.375.00019. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (17 - 18) 4.553.68820. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN 227.65021. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA 208.67922. PPh PASAL 21 TERUTANG 18.97123. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI 18.97123A. ATAS GAJI DAN TUNJANGAN23B ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJIC. PEGAWAI TERSEBUT : C.01 DIPINDAHKAN C.02 PINDAHAN C.03 BARU C.04 PENSIUND. TANDA TANGAN BENDAHARA1. NPWP:D.0100.030.485.6 - 122 .0004. TANGGAL & TANDA TANGANRAHMAT WIDODO 09 01 2015: D.04 - -2. NAMA D.02[dd - mm - yyyy]3. NIP/NRP : D.03 197308061998011001ir Pajak 201465B86

a r e a s t a p l e sNAMA INSTANSI/NPWPBADAN LAIN : H.03 BENDAHARA KANTOR IMIGRASI MEDANBENDAHARA : H.05H.02 01 - 12NAMARAHMAT WIDODO 00.030.485.6122 000: - .BENDAHARA H.04:3. NAMA DODY 8.A.03 : STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP: :A.06 SARMILI PERMAI BLOK G3 9. NAMA JABATAN A.13KODE OBJEK PAJAK : X 21-100-01 21-100-02BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILANPASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAUANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIAATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIAATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYAKEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR : H.01 1 . 2 - 12 . 13 - 0000003A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG1. NPWP2. NIP/NRP :1973011619931210017. NIK : A.09FORMULIR 1721 - A2Lembar ke-1 : untuk Penerima PenghasilanLembar ke-2 : untuk PemotongMASA PEROLEHANPENGHASILAN [mm - mm]A.01 07.777.454.5-122.000 6. JENIS KELAMIN : A.07 X LAKI-LAKI A.09 PEREMPUANA.024. PANGKAT/GOLONGAN : A.04 PENATA A.05 III.C5. ALAMATMEDANB. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21PENGHASILAN BRUTO :URAIANK / 0 TK / HB /A.10A.11 A.12JUMLAH (Rp)1. GAJI POKOK/PENSIUN 30.848.4002. TUNJANGAN ISTERI -3. TUNJANGAN ANAK -4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 S.D. 3) 30.848.4005. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN6. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL -7. TUNJANGAN BERAS 594.0008. TUNJANGAN KHUSUS9. TUNJANGAN LAIN-LAIN10. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI11. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 10) 31.442.400PENGURANGAN :12. BIAYA JABATAN/ BIAYA PENSIUN 1.572.12013. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT 1.465.29914. JUMLAH PENGURANGAN (12 S.D 14) 3.037.419PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :15. JUMLAH PENGHASILAN NETO (11 - 14) 28.404.98116. JUMLAH PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA17. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)18. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 24.300.00019. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (17 - 18) 4.104.98120. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN 205.20021. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA 188.10022. PPh PASAL 21 TERUTANG 17.10023. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI 17.10023A. ATAS GAJI DAN TUNJANGAN23BATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJIPengisian formulirT1, T2, T3,dan T4 Atas Pembayarangaji bulan Maret s.d.Desember 2014 (T1,T2) Atas pembayaranhonorarium kepadaJason Pasaaribu (T4)Pemotongan PPh Pasal21Membuat buktipemotongan PPh Pasal21 final dan non finalMenyetorkan PPh Pasal21 yang dipotong denganSSPMelaporkan dalam SPTMasa PPh Pasal 21/26Melengkapi SPT MasaPPh Pasal 21/26 denganlampiran:- Bukti Pemotongan- Daftar Bukti- SSPPemotonganC. PEGAWAI TERSEBUT : C.01 DIPINDAHKAN C.02 PINDAHAN C.03 BARU C.04 PENSIUND. TANDA TANGAN BENDAHARA1. NPWP:D.0100.030.485.6 - 122 .0004. TANGGAL & TANDA TANGANRAHMAT WIDODO 09 01 2015: D.04 - -2. NAMA D.02[dd - mm - yyyy]3. NIP/NRP : D.03 19730806199801100166Bendahara Ma87

Pengisian formulirT1, T2, T3,dan T4 Atas Pembayaran gajibulan Maret s.d.Desember 2014 (T1, T2) Atas pembayaranhonorarium kepadaJason Pasaaribu (T4)Pemotongan PPh Pasal 21Membuat buktipemotongan PPh Pasal 21final dan non finalMenyetorkan PPh Pasal 21yang dipotong dengan SSPMelaporkan dalam SPTMasa PPh Pasal 21/26Melengkapi SPT Masa PPhPasal 21/26 denganlampiran:- Bukti Pemotongan- Daftar Bukti- SSPPemotongana r e a s t a p l e sNAMA INSTANSI/NPWPBADAN LAIN : H.03 BENDAHARA KANTOR IMIGRASI MEDANBENDAHARA : H.05H.02 01 - 12NAMARAHMAT WIDODO 00.030.485.6122 000: - .BENDAHARA H.04A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG1. NPWP:2. NIP/NRP : A.02 1970011619901210013. NAMA HERI 8.A.03 : STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP4. PANGKAT/GOLONGAN : A.04 PENATA TK. I A.05 III.D5. ALAMATK / 0 TK / HB /A.10A.11 A.12: :A.06 PONDOK SAFARI NO. 13 9. NAMA JABATAN A.13 KASI PENGAWASANB. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21KODE OBJEK PAJAK : X 21-100-01 21-100-02PENGHASILAN BRUTO :A.01 07.777.441.5-122.000 6. JENIS KELAMIN : A.07 X LAKI-LAKI A.09 PEREMPUAN1. GAJI POKOK/PENSIUN 33.006.0002. TUNJANGAN ISTERI 3.300.6003. TUNJANGAN ANAK -4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 S.D. 3) 36.306.6005. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILANBUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILANPASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAUANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIAATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIAATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYAKEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR : H.01 1 . 2 - 12 . 13 - 0000004MEDAN16. JUMLAH PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYAURAIAN7. NIK : A.0910. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI17. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)FORMULIR 1721 - A2Lembar ke-1 : untuk Penerima PenghasilanLembar ke-2 : untuk PemotongMASA PEROLEHANPENGHASILAN [mm - mm]JUMLAH (Rp)6. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL 6.240.0007. TUNJANGAN BERAS 1.188.0008. TUNJANGAN KHUSUS9. TUNJANGAN LAIN-LAIN11. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 10) 43.734.600PENGURANGAN :12. BIAYA JABATAN/ BIAYA PENSIUN 2.186.73013. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT 1.724.56414. JUMLAH PENGURANGAN (12 S.D 14) 3.911.294PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :15. JUMLAH PENGHASILAN NETO (11 - 14) 39.823.30618. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 26.325.00019. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (17 - 18) 13.498.30620. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN 674.90021. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA 618.65822. PPh PASAL 21 TERUTANG 56.24223. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI 56.24223A. ATAS GAJI DAN TUNJANGAN23B ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJIC. PEGAWAI TERSEBUT : C.01 DIPINDAHKAN C.02 PINDAHAN C.03 BARU C.04 PENSIUND. TANDA TANGAN BENDAHARA1. NPWP00.030.485.6 - 122 . 000: 4. TANGGAL & TANDA TANGAND.01RAHMAT WIDODO 09 01 2015: D.04 - -2. NAMA D.02[dd - mm - yyyy]3. NIP/NRP : D.03 197308061998011001Pajak 201467B88

a r e a s t a p l e sNAMA INSTANSI/NPWPBADAN LAIN : H.03 BENDAHARA KANTOR IMIGRASI MEDANBENDAHARA : H.05H.02 01 - 12NAMARAHMAT WIDODO 00.030.485.6122 000: - .BENDAHARA H.04A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG1. NPWP:2. NIP/NRP : A.02 1980011620031210013. NAMA NASRUN 8.A.03 : STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP4. PANGKAT/GOLONGAN : A.04 PENGATUR TK.I A.05 II.D5. ALAMAT: :A.06 ALAM SUTRA BLOK G-8 9. NAMA JABATAN A.13B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21KODE OBJEK PAJAK : X 21-100-01 21-100-02PENGHASILAN BRUTO :A.01 - 6. JENIS KELAMIN : A.07 X LAKI-LAKI A.09 PEREMPUANK / 0 TK / HB /A.10A.11 A.121. GAJI POKOK/PENSIUN 26.826.0002. TUNJANGAN ISTERI 2.682.6003. TUNJANGAN ANAK -4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 S.D. 3) 29.508.6005. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILANBUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILANPASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAUANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIAATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIAATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYAKEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR : H.01 1 . 2 - 12 . 13 - 0000005MEDANURAIAN7. NIK : A.09FORMULIR 1721 - A2Lembar ke-1 : untuk Penerima PenghasilanLembar ke-2 : untuk PemotongMASA PEROLEHANPENGHASILAN [mm - mm]JUMLAH (Rp)6. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL -7. TUNJANGAN BERAS 1.188.0008. TUNJANGAN KHUSUS9. TUNJANGAN LAIN-LAIN10. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI11. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 10) 30.696.600PENGURANGAN :12. BIAYA JABATAN/ BIAYA PENSIUN 1.534.83013. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT 1.401.65914. JUMLAH PENGURANGAN (12 S.D 14) 2.936.489PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :15. JUMLAH PENGHASILAN NETO (11 - 14) 27.760.11116. JUMLAH PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA17. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)18. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 26.325.00019. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (17 - 18) 1.435.11120. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN 86.10021. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA 78.925Pengisian formulirT1, T2, T3,dan T4 Atas Pembayaran gajibulan Maret s.d.Desember 2014 (T1, T2) Atas pembayaranhonorarium kepadaJason Pasaaribu (T4)Pemotongan PPh Pasal 21Membuat buktipemotongan PPh Pasal 21final dan non finalMenyetorkan PPh Pasal 21yang dipotong dengan SSPMelaporkan dalam SPTMasa PPh Pasal 21/26Melengkapi SPT Masa PPhPasal 21/26 denganlampiran:- Bukti Pemotongan- Daftar Bukti- SSPPemotongan22. PPh PASAL 21 TERUTANG 7.17523. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI 7.17523A. ATAS GAJI DAN TUNJANGAN23B ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJIC. PEGAWAI TERSEBUT : C.01 DIPINDAHKAN C.02 PINDAHAN C.03 BARU C.04 PENSIUND. TANDA TANGAN BENDAHARA1. NPWP00.030.485.6 - 122 . 000: 4. TANGGAL & TANDA TANGAND.01RAHMAT WIDODO 09 01 2015: D.04 - -2. NAMA D.02[dd - mm - yyyy]3. NIP/NRP : D.03 197308061998011001Bendahara Mahir Pajak 2014 6789

B. Belanja Barang Modal dan Jasa1. Pengisian formulir untuk T5 - 2Pembuatan SSP PPh Pasal 22Pengisian formulirT5-2 Pembelian ATK danbuku pelajaranRp2.600.000 kepadatuan JokoPemungutan PPh Pasal22 (1.5% x Rp2.600.000)Pemungutan PPNMembuat buktipemungutan PPh Pasal22 berupa SSPValidasi faktur pajakdan pengisian SSPMenyetorkan PPh Pasal22 / PPN yang dipotongdengan SSPMelaporkan PPh Pasal22 yang dipungut dalamSPT Masa PPh Pasal 22Melaporkan PPN yangdipungut dalam SPTMasa PPNDiisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT::Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul AgsXBeri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaanNomor Ketetapan : // //LEMBARNPWP : 0 6 3 2 5 4 5 6 3 5 2 9 0 0 0Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikiNAMA WP :ALAMAT WPNOPALAMAT OPKEMENTERIAN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDiisi sesuai dengan Nomor Objek PajakKode Akun Pajak4 1 1 1:JokoJl. Jenderal Sudirman No.90 PurbalinggaUntuk Arsip Wajib Pajak………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….Kode Jenis Setoran2 2 9 0 0Jumlah Pembayaran : Rp39.000Terbilang : tiga puluh sembilan ribu rupiahMasa PajakSURAT SETORAN PAJAK(SSP)Uraian Pembayaran : Pemungut PPh Pasal 22……………………………………………...…………………..…………………………………………………….……………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………..……………………………………………………Sep Okt Nov DesTahun Pajak12 0 1 3Diisi Tahun terutangnya Pajak………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..Diterima oleh Kantor Penerima PembayaranWajib Pajak/PenyetorTanggal …………………………………………… Purbalingga , Tanggal 04 Oktober 2013Cap dan tanda tanganCap dan tanda tanganBendahara MAN PurbalinggaNama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : Taufik Hidayat" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "Ruang Validasi Kantor Penerima PembayaranDiisi dengan rupiah penuhF.2.0.32.01Pajak 201469B90

Pembuatan SSP PPNDiisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT::Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul AgsXBeri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaanNomor Ketetapan : // //LEMBARNPWP : 0 6 3 2 5 4 5 6 3 5 2 9 0 0 0Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikiNAMA WP :ALAMAT WPNOPALAMAT OPKEMENTERIAN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDiisi sesuai dengan Nomor Objek PajakKode Akun Pajak4 1 1 2:JokoJl. Jenderal Sudirman No.90 PurbalinggaUntuk Arsip Wajib Pajak………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….Kode Jenis Setoran1 1 9 0 0Jumlah Pembayaran : Rp110.000Terbilang : seratus sepuluh ribu rupiahMasa PajakSURAT SETORAN PAJAK(SSP)Uraian Pembayaran : Pemungut PPN Dalam Negeri……………………………………………...…………………..…………………………………………………….……………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………..……………………………………………………Sep Okt Nov DesTahun Pajak12 0 1 3Diisi Tahun terutangnya PajakDiisi dengan rupiah penuh………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..Diterima oleh Kantor Penerima PembayaranWajib Pajak/PenyetorTanggal …………………………………………… Purbalingga , Tanggal 07 November 2013Cap dan tanda tanganCap dan tanda tanganPengisian formulirT5-2 Pembelian ATKRp1.100.000 dan bukupelajaran Rp1.500.000kepada tuan JokoPemungutan PPh Pasal 22Pemungutan PPN(10%xRp1.100.000)Membuat buktipemungutan PPh Pasal 22berupa SSPValidasi faktur pajak danpengisian SSPMenyetorkan PPh Pasal 22/ PPN yang dipotongdengan SSPMelaporkan PPh Pasal 22Pemyang dipungut dalam SPTF.2.0.32.01Bendahara MAN PurbalinggaNama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : Taufik Hidayat" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "Ruang Validasi Kantor Penerima PembayaranMasa PPh Pasal 22Melaporkan PPN yangdipungut dalam SPT MasaPPNMelengkapi SPT Masa PPhPasal 22 dengan lampiran:- Daftar BuktiPemungutan- SSP70Bendahara M91

Faktur PajakLembar ke-1 :Untuk Pembeli BKP/Penerima JKPsebagai bukti Pajak MasukanPengisian formulirT5-2 Pembelian ATKRp1.100.000 dan bukupelajaran Rp1.500.000kepada tuan JokoPemungutan PPh Pasal 22Pemungutan PPN(10%xRp1.100.000)Membuat buktipemungutan PPh Pasal 22berupa SSPValidasi faktur pajak danpengisian SSPMenyetorkan PPh Pasal 22/ PPN yang dipotongdengan SSPMelaporkan PPh Pasal 22yang dipungut dalam SPTMasa PPh Pasal 22Melaporkan PPN yangdipungut dalam SPT MasaFAKTUR PAJAKKode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-13.00000101Pengusaha Kena PajakNama : JokoAlamat : Jl. Jenderal Sudirman No.90 PurbalinggaNPWP : 06.325.456.3-529.000Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena PajakNama : Bendahara MAN PurbalinggaAlamat : Jl. Let. Jen S. Parman PurbalinggaNPWP : 00.321.675.3-529.000No.UrutAlat tulis kantorHarga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)Dikurangi Potongan HargaDikurangi Uang Muka yang telah diterimaDasar Pengenaan PajakPPN = 10% x Dasar Pengenaan PajakPajak Penjualan Atas Barang MewahNama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena PajakHarga Jual/Penggantian/UangMuka/Termin(Rp)1.100.0001.100.000--1.100.000110.000PPNMelengkapi SPT Masa PPhPasal 22 dengan lampiran:- Daftar BuktiTarifDPPPPn BM…….. % Rp. ……………… Rp. …………………….. % Rp. ……………… Rp. …………………….. % Rp. ……………… Rp. …………………….. % Rp. ……………… Rp. ………………JumlahRp. ………………Purbalingga ,Nama Joko04 Oktober 2013Pemungutan- SSP*) Coret yang tidak perluPajak 201471B92

2. Pengisian formulir untuk T5 - 4Pembuatan SSP PPNDiisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT:(SSP)LEMBARNPWP : 0 6 4 5 6 3 2 1 2 5 2 9 0 0 0Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikiNAMA WP :ALAMAT WPNOPKEMENTERIAN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL PAJAK:Untuk Arsip Wajib PajakBagusJl. Jenderal Katamso No.1 Purbalingga………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….Diisi sesuai dengan Nomor Objek PajakALAMAT OP : ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran4 1 1 2 1 1 9 0 0Masa PajakJan Feb Mar Apr Mei Jun Jul AgsSURAT SETORAN PAJAK………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….Sep Okt Nov DesXBeri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaanNomor Ketetapan: /Uraian Pembayaran : Pemungut PPN Dalam Negeri……………………………………………...…………………..…………………………………………………….……………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………..……………………………………………………/ //Tahun PajakJumlah Pembayaran : Rp500.000Diisi dengan rupiah penuhTerbilang :lima ratus ribu rupiah………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..12 0 1 3Diisi Tahun terutangnya PajakDiterima oleh Kantor Penerima PembayaranWajib Pajak/PenyetorTanggal …………………………………………… Purbalingga , Tanggal 07 November 2013Cap dan tanda tanganCap dan tanda tanganBendahara MAN PurbalinggaNama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : Taufik Hidayat" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "Ruang Validasi Kantor Penerima PembayaranPengisian formulirT5-4 Pembelian bukupelajaran umumRp2.500.000,00,pakaian seragamRp3.000.000,00,formulir dan kertasRp2.000.000,00kepada tuan Bagus,sumber dana dari BOSPemungutan PPN(10%x(Rp3.000.000 +Rp2.000.000)Validasi faktur pajak danpengisian SSPMelaporkan PPN yangdipungut dalam SPT MasaPPN2. PPeF.2.0.32.0172Bendahara M93

Faktur PajakLembar ke-1 :Untuk Pembeli BKP/Penerima JKPsebagai bukti Pajak MasukanPengisian formulirT5-4 Pembelian bukupelajaran umumRp2.500.000,00,pakaian seragamRp3.000.000,00,formulir dan kertasRp2.000.000,00kepada tuan Bagus,sumber dana dari BOSPemungutan PPN(10%x(Rp3.000.000 +Rp2.000.000)Validasi faktur pajak danpengisian SSPMelaporkan PPN yangdipungut dalam SPT MasaPPNKode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-13.00000501Pengusaha Kena PajakNama : BagusAlamat : Jl. Jenderal Katamso No.1 PurbalinggaNPWP : 06.456.321.2-529.000Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena PajakNama : Bendahara MAN PurbalinggaAlamat : Jl. Letjen S. Parman PurbalinggaNPWP : 00.321.675.3-529.000No.UrutPakaian seragamFormulir dan kertas ujianHarga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)Dikurangi Potongan HargaDikurangi Uang Muka yang telah diterimaDasar Pengenaan PajakPPN = 10% x Dasar Pengenaan PajakFAKTUR PAJAKNama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena PajakHarga Jual/Penggantian/UangMuka/Termin(Rp)3.000.0002.000.0005.000.000--5.000.000500.000Pajak Penjualan Atas Barang MewahTarifDPPPPn BM…….. % Rp. ……………… Rp. …………………….. % Rp. ……………… Rp. …………………….. % Rp. ……………… Rp. …………………….. % Rp. ……………… Rp. ………………JumlahRp. ………………Purbalingga , 18 Oktober 2013Nama Bagus*) Coret yang tidak perluir Pajak 201473B94

3. Pengisian formulir untuk T6Pembuatan SSP PPh Pasal 22Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT:(SSP)LEMBARNPWP : 0 1 2 2 2 3 5 5 6 5 2 9 0 0 0NAMA WP :ALAMAT WPNOPKEMENTERIAN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDiisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki:Untuk Arsip Wajib PajakCV SusantoJl. Raya Bobotsari No. 1 Purbalingga………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….Diisi sesuai dengan Nomor Objek PajakALAMAT OP : ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran4 1 1 1 2 2 9 0 0Masa PajakJan Feb Mar Apr Mei Jun Jul AgsSURAT SETORAN PAJAKXBeri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaanNomor Ketetapan………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….: /Uraian Pembayaran : Pemungut PPh Pasal 22……………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………..……………………………………………………Sep Okt Nov Des/ //Tahun PajakJumlah Pembayaran : Rp300.000Diisi dengan rupiah penuhTerbilang :tiga ratus ribu rupiah………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..12 0 1 3Diisi Tahun terutangnya PajakDiterima oleh Kantor Penerima PembayaranWajib Pajak/PenyetorTanggal …………………………………………… Purbalingga , Tanggal 23 Oktober 2013Cap dan tanda tanganCap dan tanda tanganPengisian formulirT6 Pembelian 4 printerkepada CV SusantoRp20.000.000Pemungutan PPh Pasal 22Pemungutan PPN(10%xRp20.000.000)Membuat buktipemungutan PPh Pasal 22berupa SSPPengecekan keabsahanfaktur pajak dan pengisianSSPMenyetorkan PPh Pasal 22/ PPN yang dipotong3. PPF.2.0.32.01Bendahara MAN PurbalinggaNama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : Taufik Hidayat" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayarandengan SSPMelaporkan PPh Pasal 22yang dipungut dalam SPTMasa PPh Pasal 22Melaporkan PPN yangdipungut dalam SPT MasaPPNMelengkapi SPT Masa PPhPasal 22 dengan lampiran:- Daftar Bukti- SSPPemungutan74Bendahara Mahir95

Pembuatan SSP PPNPengisian formulirT6 Pembelian 4 printerkepada CV SusantoRp20.000.000Pemungutan PPh Pasal 22Pemungutan PPN(10%xRp20.000.000)Membuat buktipemungutan PPh Pasal 22berupa SSPPengecekan keabsahanfaktur pajak dan pengisianSSPMenyetorkan PPh Pasal 22Masa PajakJan Feb Mar Apr Mei Jun Jul AgsXBeri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaanNomor KetetapanKEMENTERIAN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL PAJAKKode Akun Pajak Kode Jenis Setoran4 1 1 2 1 1 9 0 0: /Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBTSURAT SETORAN PAJAK(SSP)Sep Okt Nov Des/ //LEMBARUntuk Arsip Wajib PajakNPWP : 0 1 2 2 2 3 5 5 5 5 2 9 0 0 0Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikiNAMA WP : CV SusantoALAMAT WP : Jl. Raya Bobotsari No. 1 Purbalingga………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….NOP:Diisi sesuai dengan Nomor Objek PajakALAMAT OP : ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….Uraian Pembayaran : Pemungut PPN Dalam Negeri……………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………..……………………………………………………Tahun Pajak2 0 1 3Diisi Tahun terutangnya PajakJumlah Pembayaran : Rp2.000.000Diisi dengan rupiah penuhTerbilang :dua juta rupiah………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..Diterima oleh Kantor Penerima PembayaranWajib Pajak/PenyetorTanggal …………………………………………… Purbalingga , Tanggal 07 November 2013Cap dan tanda tanganCap dan tanda tangan1/ PPN yang dipotongdengan SSPMelaporkan PPh Pasal 22yang dipungut dalam SPTMasa PPh Pasal 22Melaporkan PPN yangF.2.0.32.01Bendahara MAN PurbalinggaNama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : Taufik Hidayat" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayarandipungut dalam SPT MasaPPNMelengkapi SPT Masa PPhPasal 22 dengan lampiran:- Daftar BuktiPemungutan- SSPPajak 201475B96

Faktur PajakLembar ke-1 :Untuk Pembeli BKP/Penerima JKPsebagai bukti Pajak MasukanFAKTUR PAJAKPengisian formulirFakKode dan Nomor Seri Faktur Pajak :Pengusaha Kena Pajak020.000-13.00000700T6Nama :Alamat :NPWP :CV SusantoJl. Raya Bobotsari No. 1 Purbalingga01.222.355.5-529.000 Pembelian 4 printerkepada CV SusantoPembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena PajakNama : Bendahara MAN PurbalinggaAlamat : Jl. Letjen S. Parman PurbalinggaNPWP : 02.321.675.3-529.000No.UrutNama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena PajakHarga Jual/Penggantian/UangMuka/Termin(Rp)Rp20.000.000Pemungutan PPh Pasal 22Pemungutan PPN1Printer20.000.000(10%xRp20.000.000)Membuat buktipemungutan PPh Pasal 22berupa SSPPengecekan keabsahanfaktur pajak dan pengisianSSPMenyetorkan PPh Pasal 22Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)Dikurangi Potongan HargaDikurangi Uang Muka yang telah diterimaDasar Pengenaan PajakPPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak20.000.000--20.000.0002.000.000/ PPN yang dipotongdengan SSPMelaporkan PPh Pasal 22Pajak Penjualan Atas Barang MewahTarifDPPPPn BM…….. % Rp. ……………… Rp. …………………….. % Rp. ……………… Rp. …………………….. % Rp. ……………… Rp. …………………….. % Rp. ……………… Rp. ………………JumlahRp. ………………PurbalinggaSusanto,21 Oktober 2013yang dipungut dalam SPTMasa PPh Pasal 22Melaporkan PPN yangdipungut dalam SPT MasaPPNMelengkapi SPT Masa PPh*) Coret yang tidak perluPasal 22 dengan lampiran:- Daftar BuktiPemungutan- SSP76Bendahara Mah97

4. Pengisian formulir untuk T7Pembuatan SSP PPh Pasal 22Pengisian formulirT7 Pembelian komputerkepada CV WijayaRp11.000.000,00(sudah termasukPPN)Pemungutan PPh Pasal 22(1.5%x100/110x Rp11.000.000)Pemungutan PPN(10/110xRp11.000.000)Membuat buktipemungutan PPh Pasal 22::(SSP)LEMBARNPWP : 0 1 5 6 2 3 5 8 3 5 2 9 0 0 0NAMA WP :ALAMAT WPNOPDiisi sesuai dengan Nomor Objek PajakALAMAT OPKode Akun Pajak4 1 1 1KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDiisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki:CV WijayaJl. Jenderal Sudirman No. 99 PurbalinggaMasa PajakUntuk Arsip Wajib Pajak………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul AgsSURAT SETORAN PAJAK………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….Kode Jenis Setoran2 2 9 0 0Sep Okt Nov DesXBeri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaanUraian Pembayaran : Pemungut PPh Pasal 22……………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………..……………………………………………………Tahun Pajak2 0 1 31Diisi Tahun terutangnya Pajakberupa SSPNomor Ketetapan: /Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT/ //Pengecekan keabsahanfaktur pajak dan pengisianSSPMenyetorkan PPh Pasal22 / PPN yang dipotongdengan SSPMelaporkan PPh Pasal 22yang dipungut dalam SPTMasa PPh Pasal 22Melaporkan PPN yangJumlah Pembayaran : Rp150.000Diisi dengan rupiah penuhTerbilang :seratus lima puluh ribu rupiah………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..Diterima oleh Kantor Penerima PembayaranWajib Pajak/PenyetorTanggal …………………………………………… Purbalingga , Tanggal 28 Oktober 2013Cap dan tanda tanganCap dan tanda tanganBendahara MAN PurbalinggaNama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : Taufik Hidayat" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayarandipungut dalam SPT MasaPPNF.2.0.32.01Melengkapi SPT MasaPPh Pasal 22 denganlampiran:- Daftar BuktiPemungutan- SSPPajak 201477B98

Pembuatan SSP PPNLEMBARNPWP : 0 1 5 6 2 3 5 8 3 5 2 9 0 0 0NAMA WP :ALAMAT WPNOPDiisi sesuai dengan Nomor Objek PajakALAMAT OPKode Akun Pajak4 1 1 2KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDiisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikiDiisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT:::CV WijayaJl. Jenderal Sudirman No. 99 PurbalinggaMasa Pajak(SSP)Untuk Arsip Wajib Pajak………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul AgsSURAT SETORAN PAJAKXBeri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaanNomor Ketetapan………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….Kode Jenis Setoran1 1 9 0 0: /Uraian Pembayaran : Pemungut PPN Dalam Negeri……………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………..……………………………………………………Sep Okt Nov Des/ //Tahun Pajak2 0 1 31Diisi Tahun terutangnya PajakPengisian formulirT7 Pembelian komputerkepada CV WijayaRp11.000.000,00(sudah termasuk PPN)Pemungutan PPh Pasal 22(1.5%x100/110x Rp11.000.000)Pemungutan PPN (10/110 xRp11.000.000)Membuat buktipemungutan PPh Pasal 22berupa SSPPengecekan keabsahanPJumlah Pembayaran : Rp1.000.000Diisi dengan rupiah penuhTerbilang :satu juta rupiah………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..Diterima oleh Kantor Penerima PembayaranWajib Pajak/PenyetorTanggal …………………………………………… Purbalingga , Tanggal 28 Oktober 2013Cap dan tanda tanganCap dan tanda tanganBendahara MAN PurbalinggaNama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : Taufik Hidayat" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaranfaktur pajak dan pengisianSSPMenyetorkan PPh Pasal 22/ PPN yang dipotongdengan SSPMelaporkan PPh Pasal 22yang dipungut dalam SPTMasa PPh Pasal 22Melaporkan PPN yangdipungut dalam SPT MasaF.2.0.32.01PPNMelengkapi SPT Masa PPhPasal 22 dengan lampiran:- Daftar BuktiPemungutan- SSP78Bendahara M99

Faktur PajakPengisian formulirT7Pembuatan SSP PPNFAKTUR PAJAKLembar ke-1 :Untuk Pembeli BKP/Penerima JKPsebagai bukti Pajak Masukan Pembelian komputerkepada CV WijayaRp11.000.000,00(sudah termasuk PPN)Pemungutan PPh Pasal 22(1.5%x100/110x Rp11.000.000)Pemungutan PPN (10/110 xKode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-13.00000800Pengusaha Kena PajakNama : CV WijayaAlamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 99 PurbalinggaNPWP : 01.562.358.3-529.000Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena PajakNama : Bendahara MAN PurbalinggaAlamat : Jl. Letjen S. Parman PurbalinggaNPWP : 02.321.675.3-529.000No.UrutNama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena PajakHarga Jual/Penggantian/UangMuka/Termin(Rp)Rp11.000.000)1Komputer (100/110 x Rp 11.000.000)10.000.000Membuat buktipemungutan PPh Pasal 22berupa SSPPengecekan keabsahanfaktur pajak dan pengisianSSPMenyetorkan PPh Pasal 22/ PPN yang dipotongdengan SSPMelaporkan PPh Pasal 22yang dipungut dalam SPTMasa PPh Pasal 22Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)Dikurangi Potongan HargaDikurangi Uang Muka yang telah diterimaDasar Pengenaan PajakPPN = 10% x Dasar Pengenaan PajakPajak Penjualan Atas Barang Mewah10.000.000--10.000.0001.000.000Melaporkan PPN yangdipungut dalam SPT MasaPPNMelengkapi SPT Masa PPhPasal 22 dengan lampiran:TarifDPPPPn BM…….. % Rp. ……………… Rp. …………………….. % Rp. ……………… Rp. …………………….. % Rp. ……………… Rp. …………………….. % Rp. ……………… Rp. ………………JumlahRp. ………………PurbalinggaBudi Dermawan,21 Oktober 2013- Daftar Bukti- SSPPemungutan*) Coret yang tidak perlu78Bendahara Mahir Pajak 2014100

Pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 untuk T5, T6, dan T7KEMENTERIANKEUANGAN R.I.DIREKTORATJENDERAL PAJAKSURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASAPAJAK PENGHASILAN PASAL 22Formulir ini digunakan untuk melaporkan PemungutanPajak Penghasilan Pasal 22X SPT NormalSPT Pembetulan Ke-Masa Pajak1 0 / 2 0 1 3gisian formulirT5, T6 dan T7PeBAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK/WAJIB PAJAK1. NPWP : 0 0 8 7 5 9 6 4 0 - 5 2 7 0 0 02. Nama : B E N D A H A R A M A N P U R B A L I N G G A3. Alamat : J L L E T J E N S P A R M A N P U R B A L I N G GBAGIAN B. OBJEK PAJAK1. Badan Usaha Industri/Eksportir2. Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/BadanTertentu Yang Ditunjuk4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*)a. APIb. Non APIUraian(1)5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)KAP/KJS411122/100411122/4036. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan UsahaSelain Pertaminaa. SPBU/Agen/Penyalur (Final)411122/401b. Pihak lain (Tidak Final)411122/1007. ………………………………………………………………………………Terbilang*) Coret yang tidak perluBAGIAN C. LAMPIRANJUMLAHempat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiahNilai Objek Pajak(Rp)(2) (3)411122/100 32.600.000411122/100411122/100411122/100PPh yang Dipungut(Rp)(4)489.0001. X Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk danPertamina/Badan Usaha selain Pertamina).2. X Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh importir atau Pembeli Barang sebanyak: 2 lembar(Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina).3. SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak: lembar(Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai).4. Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).5. Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).6. Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur).7. Risalah lelang (dalam hal pelaksanaan lelang).8. Surat Kuasa Khusus.BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGANDiisi Oleh PetugasSPT Masa Diterima:Langsung dari WPX PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK Melalui PosNama B E N D M A N P U R B A L I N G G A 2 0NPWP 0 0 3 2 1 6 7 5 3 - 5 2 9 0 0 032.600.000Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai denganketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah sayaberitahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.tanggal bulanTanda Tangan & Cap Tanggal 1 4 1 1 2 0 1 3 Tanda TangantanggalbulantahunTanggal489.000tahun Pembelian ATK, bukupelajaran, printer,komputerPemungutan PPh Pasal 22Pemungutan PPNMembuat buktipemungutan PPh Pasal 22berupa SSPValidasi faktur pajak danpengisian SSPMenyetorkan PPh Pasal 22/ PPN yang dipotongdengan SSPMelaporkan PPh Pasal 22yang dipungut dalam SPTMasa PPh Pasal 22Melaporkan PPN yangdipungut dalam SPT MasaPPNMelengkapi SPT Masa PPhPasal 22 dengan lampiran:- Daftar BuktiPemungutan- SSPF.1.1.32.02Lampiran III.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/200980Bendahara M101

Lampiran SPT Masa PPh Pasal 22 Masa Pajak Oktober 2013KEMENTERIANKEUANGAN R.I.DIREKTORATJENDERAL PAJAKDAFTAR SURAT SETORAN PAJAKPPh PASAL 22Masa Pajak1 0 / 2 0 1 3Pengisian formulirT5, T6 dan T7 Pembelian ATK, bukupelajaran, printer,komputerPemungutan PPh Pasal 22Pemungutan PPNMembuat buktipemungutan PPh Pasal 22berupa SSPValidasi faktur pajak danpengisian SSPMenyetorkan PPh Pasal 22/ PPN yang dipotongdengan SSPMelaporkan PPh Pasal 22yang dipungut dalam SPTMasa PPh Pasal 22Melaporkan PPN yangdipungut dalam SPT MasaPPNMelengkapi SPT Masa PPhSurat Setoran PajakNilai Obyek Pajak PPh yangNo. NPWP Nama(Rp)Dipungut (Rp)Tanggal1 06.325.456.3-529.000 Joko 04 Oktober 20132.600.000 39.0002345678910111213141516171801.222.355.5-529.00001.562.358.3-529.000CV. SusantoCV. Wijaya23 Oktober 201328 Oktober 201320.000.00010.000.000300.000150.00019202122232425262728293031323334353637383940dst.JUMLAH32.600.000489.000X PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK Tanggal 1 4 1 1 2 0 1 3Pasal 22 dengan lampiran:Nama B E N D M A N P U R B A L I N G G Atanggal bulan tahun- Daftar BuktiNPWP 0 0 3 2 1 6 7 5 3 - 5 2 9 0 0 0 Tanda Tangan & Cap- SSPPemungutanD.1.1.32.04Lampiran III.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009Pajak 201481B102

Pengisian SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPNDEPARTEMEN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAKBacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPNBeri tanda X dalam yang sesuaiNama Pemungut : Bendahara MAN Purbalingga NPWP : 0 0 - 3 2 1 - 6 7 5 - 3 - 5 2 9 - 0 0 0Alamat : Jl. Letjen S. Parman Purbalingga Masa : 1 0 s.d. 1 0 - 2 0 1 3No. Telp : 0281-658900 Pembetulan Ke : …….. (……………………)Usaha : Sekolah Instansi PemerintahPerhatianSesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UUNomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiriketerangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.PernyataanSURAT PEMBERITAHUAN MASAPAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)BAGI PEMUNGUT PPNA. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH1 PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPNPPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPNJumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPMmelalui KPPN2 PPN yang dipungut oleh Bendahara PengeluaranPPn BM yang dipungut oleh Bendahara PengeluaranJumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh BendaharaPengeluaranRp3.000.000B. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAHX1 PPN sebanyakRp0Rp3.000.000Rp610.000RpRp610.0002 PPn BM sebanyak …………. Lembar Rp …………………………Tanda tangan :Nama Jelas : Taufik HidayatX Pemungut Jabatan : BendaharaF.1.2.32.02KuasaLampiran :PPN yang dipungutPPn BM yang dipungutJumlah PPN dan PPn BM yang dipungutSurat Kuasa KhususSSP…………………………..Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwaapa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalahbenar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat4 LembarPurbalingga, 2 Desember 2013Cap Perusahaan :RpRpRpRp3.610.000KuasaFORMULIR1107 PUTBendaharawan/Pengurus123Pengisian formulirT5, T6 dan T7 Pembelian ATK, bukupelajaran, printer,komputerPemungutan PPh Pasal 22Pemungutan PPNMembuat buktipemungutan PPh Pasal 22berupa SSPValidasi faktur pajak danpengisian SSPMenyetorkan PPh Pasal 22/ PPN yang dipotongdengan SSPMelaporkan PPh Pasal 22yang dipungut dalam SPTMasa PPh Pasal 22Melaporkan PPN yangdipungut dalam SPT MasaPPNMelengkapi SPT Masa PPhPasal 22 dengan lampiran:- Daftar Bukti- SSPPemungutanPe82Bendahara Ma103

::-12DEPARTEMEN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAKLAMPIRAN 1DAFTAR PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAHMasa Pajak : 1 0 s.d. 1 0 2 0 1 3Pembetulan Ke- : …… (………….)F O R M U L I R1107PUT 1NAMA PEMUNGUTBendahara MAN PurbalinggaNPWP00.321.675.3-529.000No. Nama Rekanan NPWP RekananF A K T U R P A J A KKode dan Nomor Seri TanggalA. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH PENERBIT SPM MELALUI KPPNKode dan NomorSeri FP YangDigantiDPP (Rupiah) PPN (Rupiah)PPn BM (Rupiah)Tanggal BayarTagihanPPNTanggal SetorPPn BM1CV. Susanto 01.222.355.5-529.000 020.000-13.00000700 21/10/2013 20.000.000 2.000.000 28/10/2013 28/10/20132CV. Wijaya 01.562.358.3-529.000020.000-13.00000800 21/10/201310.000.000 1.000.000 28/10/2013 28/10/2013345dstJUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT3.000.000B. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARAN1Joko 06.325.456.3-529.000 020.000-13.00000101 04/10/20131.100.000 110.000 04/10/201304/10/20132Bagus 06.456.321.2-529.000 020.000-13.00000501 18/10/2013 5.000.000 500.00018/10/2013 18/10/2013345dstJUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT610.000C. JUMLAH (A+B)D.1.2.32.03104

5. Pengisian formulir untuk T8Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAKKANTOR PELAYANAN PAJAKPRATAMA JAMBI (1)BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSINomor : 123/potput-final/2013Lembar ke-1 untuk : Wajib PajakLembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan PajakLembar ke-3 untuk : Pemotong/Pemungut Pajak(2)Pengisian formulirT8 Pembangunan gedungpelaksana PT JayaKarya, perencanakonstruksi Tuan Zaky,nilai kontrakRp5.000.000.000 Pembayaran 22/7 2013Pelaksana konstruksiRp1.500.000.000NPWP : 0 1 - 2 3 4 - 5 6 7 - 8 - 3 3 1 - 0 0 0 (3)Nama : P T J A Y A K A R Y AAlamat : J L . P E M U D A N O . 3 5 J A M B INo.(1)1.3.Uraian(2)Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasadengan kualifikasi usaha kecil2. Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasaJumlah Nilai Bruto(Rp)yang tidak memiliki kualifikasi usaha 4%Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa(3)Tarif(%)(4)2%PPh yang Dipotong/Dipungut (Rp)selain angka 1 dan angka 2 di atas 15.000.000.000 3% 45.000.0004.Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksiPemotong/Pemungut Pajak (5)NPWP : 0 0 - 9 8 7 - 6 5 4 - 3 - 3 3 1 - 0 0 0Nama : B E N D . I N S P E K T O R A TW I L A Y A H P R O P . J A M B IPerhatian :1. Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa Tanda Tangan, Nama dan CapKonstruksi yang dipotong/dipungut diatas bukan merupakan kredit pajakdalam Surat Pemberitahuan (SPT)Tahunan PPh.2. Bukti Pemotongan/Pemungutan inidianggap sah apabila diisi denganSyam Nugroho (6)lengkap dan benar.F.1.1.33.16oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha 4%5. Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksioleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasiusahaJUMLAHTerbilang : empat puluh lima juta rupiah6%Jambi, 22 Juli 20 13 (4)Lampiran I.8 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009(5)45.000.000 Pembayaran 5/7 2011perencana konstruksiRp50.000.000Pemotongan PPh Pasal 4ayat (2) pelaksanakonstruksi(3%xRp1.500.000.000)Pemungutan PPNMembuat buktipemotongan PPh Pasal 4 (2)Pengecekan keabsahanfaktur pajak dan pengisianSSPMenyetorkan PPh Pasal 4(2)2 / PPN yang dipotongdengan SSPMelaporkan PPh Pasal 4(2)yang dipotong dalam SPTMasa PPh Pasal 4(2)Melaporkan PPN yangdipungut dalam SPT MasaPPN105

Pengisian formulirT8 Pembangunan gedungpelaksana PT JayaKarya, perencanakonstruksi Tuan Zaky,nilai kontrakRp5.000.000.000 Pembayaran 22/7 2013Pelaksana konstruksiRp1.500.000.000 Pembayaran 5/7 2013perencana konstruksiRp50.000.000Pemotongan PPh Pasal 4ayat (2) pelaksanakonstruksi(4%xRp.50.000.000)Pemungutan PPNMembuat buktipemotongan PPh Pasal 4 (2)Pengecekan keabsahanfaktur pajak dan pengisianSSPMenyetorkan PPh Pasal 4(2)2 / PPN yang dipotongdengan SSPMelaporkan PPh Pasal 4(2)yang dipotong dalam SPTMasa PPh Pasal 4(2)Melaporkan PPN yangdipungut dalam SPT MasaPPNKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAKKANTOR PELAYANAN PAJAKPRATAMA JAMBI (1)Lembar ke-1 untuk : Wajib PajakLembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan PajakLembar ke-3 untuk : Pemotong/Pemungut PajakNPWP : 0 9 - 5 7 3 - 8 8 2 - 9 - 3 3 1 - 0 0 0 (3)Nama : Z A K YBUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSINomor : 122/potput-final/2013Alamat : G R T E L A N A I P U R A B L K M / 7 J A M B INo.UraianJumlah Nilai Bruto(Rp)(1)1.(2)Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasadengan kualifikasi usaha kecil(3)(4)2%(5)2. Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasayang tidak memiliki kualifikasi usaha 4%3. Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasaselain angka 1 dan angka 2 di atas 3%4.Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksioleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha 50.000.000 4% 2.000.0005. Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksioleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasiusaha6%JUMLAH2.000.000Terbilang : dua juta rupiahTarif(%)Jambi, 5 Juli 20 13 (4)Pemotong/Pemungut Pajak (5)(2)PPh yang Dipotong/Dipungut (Rp)NPWP : 0 0 - 9 8 7 - 6 5 4 - 3 - 3 3 1 - 0 0 0Nama : B E N D . I N S P E K T O R A TW I L A Y A H P R O P . J A M B IPerhatian :1. Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa Tanda Tangan, Nama dan CapKonstruksi yang dipotong/dipungut diatas bukan merupakan kredit pajakdalam Surat Pemberitahuan (SPT)Tahunan PPh.2. Bukti Pemotongan/Pemungutan inidianggap sah apabila diisi denganSyam Nugroho (6)lengkap dan benar.F.1.1.33.16Lampiran I.8 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009106

Pembuatan SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juli 2013LEMBARNPWP : 0 0 9 8 7 6 5 4 3 3 3 1 0 0 0NAMA WP :ALAMAT WPNOPDiisi sesuai dengan Nomor Objek PajakALAMAT OPKode Akun Pajak4 1 1 1KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDiisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikiDiisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT:::Bendahara Inspektorat Wilayah Propinsi JambiJl. Veteran No. 2-4 JambiMasa Pajak(SSP)Untuk Arsip Wajib Pajak………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul AgsSURAT SETORAN PAJAK………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….Kode Jenis SetoranUraian Pembayaran : PPh Final Jasa Konstruksi……………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………..……………………………………………………Sep Okt Nov DesTahun PajakX 2 0 1 3Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaanDiisi Tahun terutangnya PajakNomor Ketetapan2 8 4 0 9: // //Jumlah Pembayaran : Rp47.000.000Diisi dengan rupiah penuhTerbilang :empat puluh tujuh juta rupiah………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..Diterima oleh Kantor Penerima PembayaranWajib Pajak/PenyetorTanggal …………………………………………… Purbalingga , Tanggal 31 Juli 2013Cap dan tanda tanganCap dan tanda tangan1Pengisian formulirT8 Pembangunan gedungpelaksana PT JayaKarya, perencanakonstruksi Tuan Zaky,nilai kontrakRp5.000.000.000Pemotongan PPh Pasal 4ayat (2)Pemungutan PPNMembuat buktipemotongan PPh Pasal 4 (2)Pengecekan keabsahanfaktur pajak dan pengisianSSPMenyetorkan PPh Pasal 4Pe(2)2 / PPN yang dipotongdengan SSP (Rp45.000.000Nama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : Syam Nugroho" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran+ Rp2.000.000)Melaporkan PPh Pasal 4(2)yang dipungut dalam SPTF.2.0.32.01Masa PPh Pasal 4(2)Melaporkan PPN yangdipungut dalam SPT MasaPPN86Bendahara Ma107

Pengisian SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juli 2013011Pengisian formulirT8 Pembangunangedung pelaksana PTJaya Karya,perencana konstruksiTuan Zaky, nilaikontrakRp5.000.000.000Pemotongan PPh Pasal 4ayat (2)Pemungutan PPNMembuat buktipemotongan PPh Pasal 4(2)Pengecekan keabsahanfaktur pajak danpengisian SSPMenyetorkan PPh Pasal 4(2)2 / PPN yang dipotongdengan SSPMelaporkan PPh Pasal4(2)yang dipotong dalamSPT Masa PPh Pasal 4(2)Melaporkan PPN yangdipungut dalam SPTMasa PPNKEMENTERIANKEUANGAN R.I.DIREKTORATJENDERAL PAJAKBAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAKSURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASAPAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/PemungutanPajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)X SPT NormalSPT Pembetulan Ke-Masa Pajak0 7 / 2 0 1 31. NPWP : 0 0 9 8 7 6 5 4 3 - 3 3 1 0 0 02. Nama : B E N D A H A R A I N S P E K T O R A T W I L J A M B I3. Alamat : J L . V E T E R A N N O . 2 - 4 J A M B IBAGIAN B. OBJEK PAJAKUraianKAP/KJS(1)(2)1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giroa. Bunga Deposito/Tabungan1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri2) Yang ditempatkan di Luar Negeri411128/404411128/404b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia411128/404c. Jasa Giro411128/4042. Transaksi Penjualan Sahama. Saham Pendiri411128/407b. Bukan Saham Pendiri411128/4073. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara4. Hadiah Undian411128/401411128/4055. Persewaan Tanah dan/atau Bangunana. Penyewa sebagai Pemotong Pajak411128/403b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh 411128/4036. Jasa Konstruksia. Perencana Konstruksi1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh411128/4092) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh411128/409b. Pelaksana Konstruksi1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh411128/4092) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh411128/409c. Pengawas Konstruksi1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh411128/4092) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh411128/4097. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atasTanah/Bangunan411128/4028. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepadaAnggota Wajib Pajak Orang Pribadi411128/4179. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yangDiperdagangkan di Bursa411128/41810. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang PribadiDalam Negeri411128/41911. Penghasilan Tertentu Lainnyaa.b.c.……………...…………..…………………………………………………...……………...………………………………………………...……………………...…………………………JUMLAHTerbilang : empat puluh tujuh juta rupiahBAGIAN C. LAMPIRANNilai Obyek PajaK(Rp)(3)50.000.0001.500.000.0001.550.000.000Tarif(%)(4)PPh yang Dipotong/Dipungut/Disetor Sendiri (Rp)(5)4% 2.000.0003% 45.000.00047.000.0001. X Surat Setoran Pajak : 1 lembar.2. X Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2).3. X Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) : 2 lembar.4. Surat Kuasa Khusus.BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGANDengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuanDiisi Oleh Petugasperundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta SPT Masa Diterima:lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.Langsung dari WPX PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK Melalui PosNama B E N D A H A R A I T W I L P R J A M B I 2 0NPWP 0 0 9 8 7 6 5 4 3 - 3 3 1 0 0 0tanggal bulan tahunTanggalTanda Tangan & Cap Tanggal 2 0 0 8 2 0 1 3 Tanda Tangantanggal bulan tahunF.1.1.32.04Lampiran I.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009Pajak 201487B108

Daftar Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)KEMENTERIANKEUANGAN R.I.DIREKTORATJENDERAL PAJAKDAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANPPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)Masa Pajak0 7 / 2 0 1 3DafBukti Pemotongan/PemungutanNilai ObyekNo. NPWP NamaNomorTanggalPajak (Rp)(1)12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940dst.(2)(3) (4)(5) (6)PPh yang Dipotong/Dipungut (Rp)(7)09.573.882.9-331.000 Zaky 122/potput-final/2013 5 Juli 2013 50.000.000 2.000.00001.234.567.8-331.000 PT. Jaya Karya 123/potput-final/2013 22 Juli 2013 1.500.000.000 45.000.000JUMLAH1.550.000.000 47.000.000X PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK Tanggal 2 0 0 8 2 0 1 3Nama B E N D I T W I L P R O P J A M B Itanggal bulan tahunNPWP 0 0 9 8 7 6 5 4 3 - 3 3 1 0 0 0 Tanda Tangan & CapPengisian formulirT8 Pembangunangedung pelaksana PTJaya Karya,perencana konstruksiTuan Zaky, nilaikontrakRp5.000.000.000Pemotongan PPh Pasal 4ayat (2)Pemungutan PPNMembuat buktipemotongan PPh Pasal 4(2)Pengecekan keabsahanfaktur pajak danpengisian SSPMenyetorkan PPh Pasal 4(2)2 / PPN yang dipotongdengan SSPMelaporkan PPh Pasal4(2)yang dipotong dalamSPT Masa PPh Pasal 4(2)Melaporkan PPN yangdipungut dalam SPTMasa PPND.1.1.32.06Lampiran I.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/200988Bendahara M109

Faktur PajakLembar ke-1 :Untuk Pembeli BKP/Penerima JKPsebagai bukti Pajak MasukanFAKTUR PAJAKPengisian formulirT8 Pembangunan gedungpelaksana PT JayaKarya, perencanakonstruksi TuanZaky, nilai kontrakRp5.000.000.000Pemotongan PPh Pasal 4Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-13.00000650Pengusaha Kena PajakNama : PT. Jaya KaryaAlamat : Jl. Pemuda No. 35 JambiNPWP : 01.234.567.8-331.000Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena PajakNama : Bendahara Itwilprop JambiAlamat : Jl. Veteran No. 2-4 JambiNPWP : 00.987.654.3-331.000No.UrutNama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena PajakHarga Jual/Penggantian/UangMuka/Termin(Rp)1 Jasa Pelaksanaan Kontruksi Termin I1.500.000.000ayat (2)Pemungutan PPNMembuat buktipemotongan PPh Pasal 4(2)Pengecekan keabsahanfaktur pajak dan pengisianSSPMenyetorkan PPh Pasal 4(2)2 / PPN yang dipotongdengan SSPHarga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)Dikurangi Potongan HargaDikurangi Uang Muka yang telah diterimaDasar Pengenaan PajakPPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak1.500.000.000--1.500.000.000150.000.000Melaporkan PPh Pasal 4(2)yang dipotong dalam SPTMasa PPh Pasal 4(2)Melaporkan PPN yangdipungut dalam SPT MasaPPNPajak Penjualan Atas Barang MewahTarifDPPPPn BM…….. % Rp. ……………… Rp. …………………….. % Rp. ……………… Rp. …………………….. % Rp. ……………… Rp. …………………….. % Rp. ……………… Rp. ………………JumlahRp. ………………Jambi , 15 Juli 2013Nama Ray Mulyana*) Coret yang tidak perluak 201489B110

Lembar ke-1 :Untuk Pembeli BKP/Penerima JKPsebagai bukti Pajak MasukanKode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-13.00000950Pengusaha Kena PajakNama : ZakyAlamat : Graha Telanai Pura Blok M No. 7 JambiNPWP : 09.573.882.9-331.000Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena PajakNama : Bendahara Itwilprop JambiAlamat : Jl. Veteran No. 2-4 JambiNPWP : 00.987.654.3-331.000No.UrutFAKTUR PAJAKNama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena PajakHarga Jual/Penggantian/UangMuka/Termin(Rp)1 Jasa Perencanaan Kontruksi50.000.000Pengisian formulirT8 Pembangunan gedungpelaksana PT JayaKarya, perencanakonstruksi Tuan Zaky,nilai kontrakRp5.000.000.000Pemotongan PPh Pasal 4ayat (2)Pemungutan PPNMembuat buktipemotongan PPh Pasal 4 (2)Pengecekan keabsahanfaktur pajak dan pengisianSSPMenyetorkan PPh Pasal 4KodPenNamAlaNPPemNamAlaNPNoUr1Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)Dikurangi Potongan HargaDikurangi Uang Muka yang telah diterimaDasar Pengenaan PajakPPN = 10% x Dasar Pengenaan PajakPajak Penjualan Atas Barang MewahTarifDPPPPn BM…….. % Rp. ……………… Rp. …………………….. % Rp. ……………… Rp. …………………….. % Rp. ……………… Rp. …………………….. % Rp. ……………… Rp. ………………JumlahRp. ………………Jambi,04 Juli 201350.000.000--50.000.0005.000.000(2)2 / PPN yang dipotongdengan SSPMelaporkan PPh Pasal 4(2)yang dipotong dalam SPTMasa PPh Pasal 4(2)Melaporkan PPN yangdipungut dalam SPT MasaPPNHarDikDikDasPPNPajJuNamaZaky*) C*) Coret yang tidak perlu90Bendahara Mahi111

Pembuatan SSP PPNPengisian formulirT8 Pembangunan gedungpelaksana PT JayaKarya, perencanakonstruksi Tuan Zaky,nilai kontrakRp5.000.000.000Pemotongan PPh Pasal 4ayat (2)Pemungutan PPNMembuat buktipemotongan PPh Pasal 4 (2)Pengecekan keabsahanfaktur pajak dan pengisianSSPMenyetorkan PPh Pasal 4(2)2 / PPN yang dipotongdengan SSPMelaporkan PPh Pasal 4(2)yang dipotong dalam SPTMasa PPh Pasal 4(2)Melaporkan PPN yangDiisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT::(SSP)LEMBARNPWP : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3 1 0 0 0Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikiNAMA WP :ALAMAT WPNOPDiisi sesuai dengan Nomor Objek PajakALAMAT OPKode Akun Pajak4 1 1 2KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL PAJAK:PT. Jaya KaryaJl. Pemuda No. 35 JambiMasa PajakUntuk Arsip Wajib Pajak………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul AgsSURAT SETORAN PAJAK………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….Kode Jenis Setoran1 1 9 0 0Uraian Pembayaran :PPN Jasa Konstruksi oleh Pemungut PPN Dalam Negeri……………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………..……………………………………………………Sep Okt Nov DesTahun PajakX 2 0 1 3Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaanDiisi Tahun terutangnya PajakNomor Ketetapan: // //Jumlah Pembayaran : Rp150.000.000Diisi dengan rupiah penuhTerbilang :seratus lima puluh juta rupiah………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..Diterima oleh Kantor Penerima PembayaranWajib Pajak/PenyetorTanggal …………………………………………… Jambi , Tanggal 22 Juli 2013Cap dan tanda tanganCap dan tanda tanganNama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : Syam Nugroho" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran1dipungut dalam SPT MasaPPNF.2.0.32.0192Bendahara Mahir Pajak 2014112

LEMBARNPWP : 0 9 5 7 3 8 8 2 9 3 3 1 0 0 0Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikiNAMA WP :ALAMAT WPNOPNomor KetetapanKEMENTERIAN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL PAJAKKode Akun PajakDiisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT:::ZakyDiisi sesuai dengan Nomor Objek PajakALAMAT OP4 1 1 2Graha Telanai Pura Blok M No.7 Jambi1 1 9 0 0Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags/ //Untuk Arsip Wajib Pajak………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….Kode Jenis SetoranX 2 0 1 3Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaanDiisi Tahun terutangnya Pajak: /SURAT SETORAN PAJAK………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….Masa Pajak(SSP)Uraian Pembayaran :PPN Jasa Konstruksi oleh Pemungut PPN Dalam Negeri……………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………..……………………………………………………Sep Okt Nov DesTahun PajakJumlah Pembayaran : Rp5.000.000Diisi dengan rupiah penuhTerbilang :lima juta rupiah………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..Diterima oleh Kantor Penerima PembayaranWajib Pajak/PenyetorTanggal …………………………………………… Jambi , Tanggal 5 Juli 2013Cap dan tanda tanganCap dan tanda tanganNama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : Syam Nugroho" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran1Pengisian formulirT8 Pembangunan gedungpelaksana PT JayaKarya, perencanakonstruksi Tuan Zaky,nilai kontrakRp5.000.000.000Pemotongan PPh Pasal 4ayat (2)Pemungutan PPNMembuat buktipemotongan PPh Pasal 4 (2)Pengecekan keabsahanfaktur pajak dan pengisianSSPMenyetorkan PPh Pasal 4(2)2 / PPN yang dipotongdengan SSPMelaporkan PPh Pasal 4(2)yang dipotong dalam SPTMasa PPh Pasal 4(2)Melaporkan PPN yangdipungut dalam SPT MasaF.2.0.32.01PPN92Bendahara Mahi113

Pengisian SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN Masa Pajak Juli 20133Pengisian formulirT8DEPARTEMEN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAKSURAT PEMBERITAHUAN MASAPAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)BAGI PEMUNGUT PPNBacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPNBeri tanda X dalam yang sesuaiFORMULIR1107 PUT Pembangunan gedungpelaksana PT JayaKarya, perencanakonstruksi Tuan Zaky,nilai kontrakNama Pemungut : Bendahara Itwilprop Jambi NPWP : 0 0 - 9 8 7 - 6 5 4 - 3 - 3 3 1 - 0 0 0Alamat : Jl. Veteran No. 2-4 Jambi Masa : 0 7 s.d. 0 7 - 2 0 1 3No. Telp : Pembetulan Ke : …….. (……………………)Usaha :Rp5.000.000.000Pemotongan PPh Pasal 4ayat (2)Pemungutan PPNMembuat buktipemotongan PPh Pasal 4 (2)Pengecekan keabsahanfaktur pajak dan pengisianSSPMenyetorkan PPh Pasal 4(2)2 / PPN yang dipotongdengan SSPMelaporkan PPh Pasal 4(2)yang dipotong dalam SPTMasa PPh Pasal 4(2)Melaporkan PPN yangPerhatianSesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UUNomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiriketerangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.A. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH1 PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPNPPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPNJumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPMmelalui KPPN2 PPN yang dipungut oleh Bendahara PengeluaranPPn BM yang dipungut oleh Bendahara PengeluaranJumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh BendaharaPengeluaranRp155.000.000B. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAHLampiran :PPN yang dipungutPPn BM yang dipungutJumlah PPN dan PPn BM yang dipungutXSurat Kuasa KhususSSP1 PPN sebanyakRp0Rp155.000.0002 PPn BM sebanyak …………. Lembar Rp ……………………………………………………..2 LembarRpRpRpRpRpRpRp155.000.000123dipungut dalam SPT MasaPPNPernyataanJambi, 20 Agustus 2013Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwaapa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalahKuasabenar, lengkap, jelas dan tidak bersyaratTanda tangan :Nama Jelas : Syam NugrohoX Pemungut Jabatan : Bendahara Itwilprop JambiKuasaCap Perusahaan :F.1.2.32.02Bendaharawan/PengurusPajak 201493B114

DEPARTEMEN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAKLAMPIRAN 1DAFTAR PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAHMasa Pajak : 0 7 s.d. 0 7 2 0 1 3Pembetulan Ke- : …… (………….)F O R M U L I R1107PUT 1NAMA PEMUNGUTBendahara Itwilprop JambiNPWP00.987.654.3-331.000No. Nama Rekanan NPWP RekananF A K T U R P A J A KKode dan Nomor Seri TanggalA. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH PENERBIT SPM MELALUI KPPNKode dan NomorSeri FP YangDigantiDPP (Rupiah) PPN (Rupiah)PPn BM (Rupiah)Tanggal BayarTagihanPPNTanggal SetorPPn BM1Zaky 09.573.882.9-331.000020.000-13.0000095005/07/2013 50.000.000 5.000.00005/07/201305/07/20132PT. Jaya Karya 01.234.567.8-331.000020.000-13.00000650 15/07/20131.500.000.000150.000.000 22/07/2013 22/07/2013345dstJUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT155.000.000B. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARAN12345dstJUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUTC. JUMLAH (A+B)D.1.2.32.03::-12115

6. Pengisian formulir untuk T9Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)Pengisian formulirT9 Pembebasan tanahatas nama Nasrun800m x Rp400.000 danibu Mega 1.200m xRp400.000Pemotongan PPh Pasal 4ayat (2)Nasrun (800m x Rp400.000x 5%)Menyetorkan PPh Pasal 4(2)2 dengan SSPMelaporkan PPh Pasal 4(2)yang dipotong dalam SPTMasa PPh Pasal 4(2)Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikiNAMA WP :ALAMAT WPNOPDiisi sesuai dengan Nomor Objek PajakALAMAT OPKode Akun Pajak4 1 1 1Jan Feb MarKEMENTERIAN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDiisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT::NasrunHulu Sungai Tengah, BarabaiMasa PajakSURAT SETORAN PAJAK(SSP)LEMBARNPWP : 1 4 4 9 5 7 2 3 0 7 2 1 0 0 0Untuk Arsip Wajib Pajak………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….: 6 3 0 7 0 4 0 0 0 5 4 5 1 0 0 1 0Hulu Sungai Tengah, Barabai………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….Kode Jenis Setoran2 8 4 0 2AprMei Jun JulUraian Pembayaran : PPh Final Pasal 4 ayat (2)Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan……………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………..……………………………………………………Sep Okt Nov DesXBeri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaanNomor Ketetapan: /Ags/ //Tahun Pajak2 0 1 3Jumlah Pembayaran : Rp16.000.000Diisi dengan rupiah penuhTerbilang :enam belas juta rupiah………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..10Diisi Tahun terutangnya PajakDiterima oleh Kantor Penerima PembayaranWajib Pajak/PenyetorTanggal …………………………………………… Purbalingga , Tanggal Maret 2013Cap dan tanda tanganCap dan tanda tanganBendahara Dinas Perhubungan Kab. Hulu Sungai TengahNama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : Wahyono" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "Ruang Validasi Kantor Penerima PembayaranF.2.0.32.01ajak 201495B116

SURAT SETORAN PAJAKKEMENTERIAN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(SSP)6. Pengisian formulir untuk T9Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikiNAMA WP :ALAMAT WPNOPDiisi sesuai dengan Nomor Objek PajakALAMAT OPKode Akun Pajak4 1 1 1Jan Feb MarPembuatan SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2)Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT::MegaHulu Sungai Tengah, BarabaiMasa PajakLEMBARNPWP : 0 2 6 1 4 2 8 4 0 7 2 1 0 0 0Untuk Arsip Wajib Pajak………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….: 6 3 0 7 0 4 0 0 0 5 4 5 1 0 0 5 4Hulu Sungai Tengah, Barabai………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….Kode Jenis Setoran2 8 4 0 2AprMei Jun JulUraian Pembayaran : PPh Final Pasal 4 ayat (2)Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan……………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………..……………………………………………………Sep Okt Nov DesXBeri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaanNomor Ketetapan: /Ags/ //Tahun Pajak2 0 1 3Jumlah Pembayaran : Rp24.000.000Diisi dengan rupiah penuhTerbilang :dua puluh empat juta rupiah………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..10Diisi Tahun terutangnya PajakDiterima oleh Kantor Penerima PembayaranWajib Pajak/PenyetorTanggal …………………………………………… Purbalingga , Tanggal Maret 2013Cap dan tanda tanganCap dan tanda tanganPengisian formulirT9 Pembebasan tanahatas nama Nasrun800m x Rp400.000 danibu Mega 1.200m xRp400.000Pemotongan PPh Pasal 4ayat (2)Nasrun (800m x Rp400.000x 5%)Menyetorkan PPh Pasal 4(2)2 dengan SSPMelaporkan PPh Pasal 4(2)yang dipotong dalam SPTMasa PPh Pasal 4(2)Bendahara Dinas Perhubungan Kab. Hulu Sungai TengahNama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : Wahyono" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "Ruang Validasi Kantor Penerima PembayaranF.2.0.32.01Bendahara Mahir Pajak 2014 95117

Pengisian SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2)Pengisian formulirT9 Pembebasan tanahatas nama NasrunKEMENTERIANKEUANGAN R.I.DIREKTORATJENDERAL PAJAKBAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAKSURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASAPAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/PemungutanPajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)1. NPWP : 0 0 6 9 5 7 5 4 0 - 7 2 1 0 0 0X SPT NormalSPT Pembetulan Ke-Masa Pajak0 3 / 2 0 1 32. Nama : B E N D D I N A S P E R H U B U N G A N K A B H U L U3. Alamat : H U L U S U N G A I T E N G A H B A R A B A IBAGIAN B. OBJEK PAJAK800m x Rp400.000dan ibu Mega 1.200mx Rp400.000Pemotongan PPh Pasal 4ayat (2)Menyetorkan PPh Pasal 4(2)2 dengan SSPMelaporkan PPh Pasal4(2)yang dipotong dalam SPTMasa PPh Pasal 4(2)UraianKAP/KJS(1)(2)1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giroa. Bunga Deposito/Tabungan1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri2) Yang ditempatkan di Luar Negeri411128/404411128/404b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia411128/404c. Jasa Giro411128/4042. Transaksi Penjualan Sahama. Saham Pendiri411128/407b. Bukan Saham Pendiri411128/4073. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara4. Hadiah Undian411128/401411128/4055. Persewaan Tanah dan/atau Bangunana. Penyewa sebagai Pemotong Pajak411128/403b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh 411128/4036. Jasa Konstruksia. Perencana Konstruksi1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh411128/4092) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh411128/409b. Pelaksana Konstruksi1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh411128/4092) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh411128/409c. Pengawas Konstruksi1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh411128/4092) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh411128/4097. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atasTanah/Bangunan411128/4028. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepadaAnggota Wajib Pajak Orang Pribadi411128/4179. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yangDiperdagangkan di Bursa411128/41810. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang PribadiDalam Negeri411128/41911. Penghasilan Tertentu Lainnyaa. ……………...…………..……………………………………b. ……………...……………...…………………………………c. ……………...……………………...…………………………JUMLAHTerbilang : empat puluh juta rupiahBAGIAN C. LAMPIRANNilai Obyek PajaK(Rp)(3)Tarif(%)(4)PPh yang Dipotong/Dipungut/Disetor Sendiri (Rp)(5)800.000.000 5% 40.000.000800.000.00040.000.0001. X Surat Setoran Pajak : 2 lembar.2. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2).3. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) : lembar.4. Surat Kuasa Khusus.BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGANDengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuanperundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas besertalampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.Diisi Oleh PetugasSPT Masa Diterima:Langsung dari WPX PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK Melalui PosNama B E N D D I N A S P E R H U B K A B H U 2 0NPWP 0 0 6 9 5 7 5 4 0 - 7 2 1 0 0 0Tanda Tangan & Cap Tanggal 1 9 0 4 2 0 1 3 Tanda Tangantanggal bulan tahunTanggaltanggal bulantahunF.1.1.32.04Lampiran I.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009jak 201497B118

7. Pengisian formulir untuk T11Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23Lembar ke-1 untuk : Wajib PajakLembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan PajakLembar ke-3 untuk : Pemotong PajakKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAKKANTOR PELAYANAN PAJAKPRATAMA GORONTALOPengisian formulirT11T7.BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23Nomor :0002/23XYZ02/2013(2) Pembayaran jasakatering Rp3.500.000NPWP : 0 2 - 4 2 5 - 7 4 3 - 2 - 8 2 2 - 0 0 0 (3)Nama : C V S E D A PAlamat : J L I N S P E K S I K A L I M A L A N G 4 0 - 4 2No.Jenis PenghasilanJumlah PenghasilanBruto (Rp)Tarif Lebih Tinggi100% (Tdk ber-NPWP)Tarif(%)PPh yang Dipotong(Rp)(1) (2) (3) (4) (5) (6)1. Dividen *) 15%2. Bunga **) 15%3. Royalti 15%4. Hadiah dan penghargaan 15%5. Sewa dan Penghasilan lainsehubungan denganpenggunaan harta ***) 2%6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen,Jasa Konsultansi dan Jasa Lainsesuai PMK-244/PMK.03/2008:a. Jasa Teknik2%kepada CV SedapPemotongan PPh Pasal 23(2% x Rp3.500.000)Membuat buktipemotongan PPh Pasal 23Menyetorkan PPh Pasal 23dengan SSPb. Jasa Manajemenc. Jasa Konsultand. Jasa lain :1) Jasa Katering2) …………………………3) …………………………4) …………………………5) …………………………6) …………………………2%2%3.500.000 2% 70.0002%2%2%2%2%Melaporkan PPh Pasal 23yang dipotong dalam SPTMasa PPh Pasal 23/26****)JUMLAH 3.500.00070.000Terbilang : tujuh puluh ribu rupiahPerhatian :1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23yang dipotong di atas merupakanGorontalo, 25 Februari 2013 (4)angsuran atas Pajak Penghasilan yang Pemotong Pajak (5)terutang untuk tahun pajak yangbersangkutan. Simpanlah bukti NPWP : 0 0 - 8 7 5 - 4 6 9 - 0 - 8 2 2 - 0 0 0pemotongan ini baik-baik untukdiperhitungkan sebagai kredit pajak Nama : B E N D P E M D A G O R O N T A L OBukti Pemotongan ini dianggap sah2.apabila diisi dengan lengkap danbenar.Tanda Tangan, Nama dan Cap*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasikepada anggota WP Orang Pribadi.***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.Bagus (6)****) Apabila kurang harap diisi sendiri.F.1.1.33.06Lampiran IV.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/200998Bendahara119

Pembuatan SSP PPh Pasal 23KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL PAJAKSURAT SETORAN PAJAK(SSP)LEMBAR1Untuk Arsip Wajib PajakPengisian formulirT11 Pembayaran jasakateringRp3.500.000 kepadaCV SedapPemotongan PPh Pasal23 (2% x Rp3.500.000)Membuat buktipemotongan PPh Pasal23Menyetorkan PPh Pasal23 dengan SSPMelaporkan PPh Pasal23yang dipotong dalamSPT Masa PPh Pasal23/26NPWP : 0 0 8 7 5 4 6 9 0 8 2 2 0 0 0Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikiNAMA WP :ALAMAT WPNOPDiisi sesuai dengan Nomor Objek PajakALAMAT OPKode Akun Pajak4 1 1 1Jan Feb MarNomor KetetapanDiisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT:::2 4 1 0 0AprBendahara Pemda GorontaloBanyudono Gorontalo………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….Kode Jenis SetoranMasa PajakMei Jun JulXBeri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan: /Uraian Pembayaran : Setoran Masa PPh Pasal 23……………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………..……………………………………………………AgsSep Okt Nov Des/ //Tahun Pajak2 0 1 3Diisi Tahun terutangnya PajakJumlah Pembayaran : Rp70.000Diisi dengan rupiah penuhTerbilang :tujuh puluh ribu rupiah………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..Diterima oleh Kantor Penerima PembayaranWajib Pajak/PenyetorTanggal …………………………………………… Gorontalo , Tanggal 7 Maret 2013Cap dan tanda tanganCap dan tanda tanganBendahara Pemda GorontaloNama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : Bagus" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "Ruang Validasi Kantor Penerima PembayaranF.2.0.32.01Pajak 201499B120

Pengisian SPT Masa PPh Pasal 23KEMENTERIANKEUANGAN R.I.DIREKTORATJENDERAL PAJAKSURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASAPAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26Formulir ini digunakan untuk melaporkan PemotonganPajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26X SPT NormalSPT Pembetulan Ke-Masa Pajak0 2 / 2 0 1 3PeBAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK1. NPWP : 0 0 8 7 5 4 6 9 0 - 8 2 2 0 0 02. Nama : B E D A H R A E M D A O R O N A P G N T A L O3. Alamat : B A N Y U D O N O G O R O N A L OTBAGIAN B. OBJEK PAJAK1. PPh Pasal 23 yang telah DipotongUraianKAP/KJS(1)(2)1. Dividen *)411124/1012. Bunga **)411124/1023. Royalti411124/1034. Hadiah dan penghargaan411124/1005. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***) 411124/1006. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuaidengan PMK-244/PMK.03/2008 :a. Jasa Teknik411124/104b. Jasa Manajemen411124/104c. Jasa Konsultan411124/104d. Jasa lain :****)1) Jasa Catering2) …………………………...………………………………………………………………………3) …………………………...………………………………………………………………………7. ….…………………………….……………….……….….………….………….……JUMLAHJumlah Penghasilan Bruto (Rp) PPh yang Dipotong (Rp)(3) (4)3.500.0003.500.000Terbilangtujuh puluh ribu rupiah2. PPh Pasal 26 yang telah DipotongJumlah PenghasilanPerkiraanUraianKAP/KJSBrutoPenghasilan(Rp)Neto (%)(1)(2)(3)(4)1. Dividen411127/1012. Bunga411127/1023. Royalti411127/1034. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta 411127/1005. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan 411127/1046. Hadiah dan penghargaan411127/1007. Pensiun dan pembayaran berkala411127/1008. Premi swap dan transaksi lindung nilai411127/1029. Keuntungan karena pembebasan utang411127/10010. Penjualan harta di Indonesia411127/10011. Premi asuransi/reasuransi411127/10012. Penghasilan dari pengalihan saham 411127/10013. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak 411127/105JUMLAHo70.00070.000PPh yang Dipotong (Rp)(5)Terbilang ……………..…………………………………………………………………………………………………………….………………………..…………………………*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri. ***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP. ****) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.Pengisian formulirT11 Pembayaran jasakatering Rp3.500.000kepada CV SedapPemotongan PPh Pasal 23(2% x Rp3.500.000)Membuat buktipemotongan PPh Pasal 23Menyetorkan PPh Pasal 23dengan SSPMelaporkan PPh Pasal 23yang dipotong dalam SPTMasa PPh Pasal 23/26BAGIAN C. LAMPIRAN11. X Surat Setoran Pajak : lembar. 4. Surat Kuasa Khusus.2. X Daftar Bukti Pemotongan dan/atau Pasal 5. Legalisasi fotocopy Surat PPh Pasal 23 26. Keterangan Domisili yang masih3. X Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarifdan/atau Pasal 26 : 1 lembar. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGANDengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuanDiisi Oleh Petugasperundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas besertaSPT Masa Diterima:Langsung lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. dari WPX PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN Melalui PosKUASA WAJIB PAJAKNama B E N D A H A R A P E M D A G O R O N T A L 2 0NPWP 0 0 8 7 5 4 6 9 0 - 8 2 2 0 0 0Tanggaltanggal bulan tahunTanda Tangan & CapTanggal 1 5 0 3 2 0 1 3 Tanda Tangantanggal bulan tahunF.1.1.32.03Lampiran IV.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009100Bendahara Ma121

Pengisian formulirT11KEMENTERIANKEUANGAN R.I.DIREKTORATJENDERAL PAJAKDAFTAR BUKTI PEMOTONGANPPh PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26Masa Pajak0 2 / 2 0 1 3 Pembayaran jasakatering Rp3.500.000kepada CV SedapBukti PemotonganNilai Obyek PajakNo. NPWP Nama(Rp)NomorTanggal(1) (2)(3)(4) (5)(6)A. PPH PASAL 23PPh yangDipotong (Rp)(7)Pemotongan PPh Pasal 23(2% x Rp3.500.000)Membuat buktipemotongan PPh Pasal 23Menyetorkan PPh Pasal 23dengan SSPMelaporkan PPh Pasal 23yang dipotong dalam SPTMasa PPh Pasal 23/261234567891011121314151602.425.743.2.-822.000 CV Sedap 0001/23XYZ02/2013 25/02/2013 3.500.000 70.00017181920dst.JUMLAH 3.500.00070.000B. PPH PASAL 26123456789101112131415dst.JUMLAHX PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK Tanggal 1 5 0 3 2 0 1 3Nama B E N D P E M D A G O R O N T A L Otanggal bulan tahunNPWP 0 0 8 7 5 4 6 9 0 - 8 2 2 0 0 0 Tanda Tangan & CapD.1.1.32.05Lampiran IV.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009r Pajak 2014101B122

8. Pengisian formulir untuk T12Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23LEMBARNPWP : 0 2 4 2 5 3 4 7 2 5 2 7 0 0 0NAMA WP :ALAMAT WPNOPDiisi sesuai dengan Nomor Objek PajakALAMAT OPKode Akun Pajak4 1 1 1KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDiisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikiDiisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT:::PT. GarmindoJl. Sakti Raya No. 101 BoyolaliMasa Pajak(SSP)Untuk Arsip Wajib Pajak………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul AgsSURAT SETORAN PAJAKXBeri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaanNomor Ketetapan………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….Kode Jenis Setoran2 2 1 0 0: /Uraian Pembayaran : Pemungut PPh Pasal 22……………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………..……………………………………………………Sep Okt Nov Des/ //Tahun Pajak2 0 1 31Diisi Tahun terutangnya PajakPengisian formulirT12 Dinas PendidikanBoyolali membuatkontrak pembuatanbaju seragam denganPT Garmindo,spesifikasi ditentukandinas pendidikan. Biaya pengerjaanRp60.000.000, biayabahan tambahanRp10.000.000Pemotongan PPh Pasal 23atas jasa maklon (2% xRp60.000.000)Pemungutan PPh Pasal 228. PPeJumlah Pembayaran : Rp150.000Diisi dengan rupiah penuhTerbilang :seratus lima puluh ribu rupiah………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..F.2.0.32.01Diterima oleh Kantor Penerima PembayaranWajib Pajak/PenyetorTanggal …………………………………………… Boyolali , Tanggal 22 Oktober 2013Cap dan tanda tanganCap dan tanda tanganBendahara Dinas Pendidikan Kab BoyolaliNama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : Handayani" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaranatas biaya bahan tambahan(1.5% x Rp10.000.000)Membuat buktipemotongan PPh Pasal 23Pengecekan keabsahanfaktur pajakMenyetorkan PPh Pasal22/23/PPN dengan SSPMelaporkan PPh Pasal22/23/PPNyang dipotong/dipungutdalam SPT Masa PPh Pasal22/23/PPN102Bendahara M123

Pengisian SPT Masa PPh Pasal 22Pengisian formulirT12KEMENTERIANKEUANGAN R.I.DIREKTORATJENDERAL PAJAKSURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASAPAJAK PENGHASILAN PASAL 22Formulir ini digunakan untuk melaporkan PemungutanPajak Penghasilan Pasal 22X SPT NormalSPT Pembetulan Ke-Masa Pajak1 0 / 2 0 1 3 Dinas PendidikanBoyolali membuatkontrak pembuatanbaju seragam denganPT Garmindo,spesifikasiditentukan dinaspendidikan. Biaya pengerjaanRp60.000.000, biayabahan tambahanRp10.000.000Pemotongan PPh Pasal23 atas jasa maklon (2% xRp60.000.000)Pemungutan PPh Pasal22 atas biaya bahantambahan (1.5% xRp10.000.000)Membuat buktipemotongan PPh Pasal23Pengecekan keabsahanfaktur pajakMenyetorkan PPh Pasal22/23/PPN dengan SSPMelaporkan PPh Pasal22/23/PPNBAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK/WAJIB PAJAK1. NPWP : 0 0 8 7 5 9 6 4 0 - 5 2 7 0 0 02. Nama : B E N D D I N A S P E N D B O Y O L A L I3. Alamat : M O J O S O N G O B O Y O L A L IBAGIAN B. OBJEK PAJAK1. Badan Usaha Industri/Eksportir2. Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/BadanTertentu Yang Ditunjuk4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*)a. APIb. Non APIUraian(1)5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)KAP/KJS411122/100411122/4036. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan UsahaSelain Pertaminaa. SPBU/Agen/Penyalur (Final)411122/401b. Pihak lain (Tidak Final)411122/1007. ………………………………………………………………………………Terbilang*) Coret yang tidak perluBAGIAN C. LAMPIRANJUMLAHseratus lima puluh ribu rupiahNilai Objek Pajak(Rp)(2) (3)411122/100 10.000.000411122/100411122/100411122/100PPh yang Dipungut(Rp)(4)150.0001. X Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk danPertamina/Badan Usaha selain Pertamina).2. X Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh importir atau Pembeli Barang sebanyak: 1 lembar(Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina).3. SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak: lembar(Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai).4. Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).5. Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).6. Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur).7. Risalah lelang (dalam hal pelaksanaan lelang).8. Surat Kuasa Khusus.BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGANDiisi Oleh PetugasSPT Masa Diterima:Langsung dari WPX PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK Melalui PosNama B E N D D I N A S P E N D B Y L 2 0NPWP 0 0 8 7 5 9 6 4 0 - 5 2 7 0 0 010.000.000Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai denganketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah sayaberitahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.tanggal bulanTanda Tangan & Cap Tanggal 1 4 1 1 2 0 1 3 Tanda TangantanggalbulantahunTanggal150.000tahunyang dipotong/dipungutdalam SPT Masa PPhPasal 22/23/PPNF.1.1.32.02Lampiran III.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009k 2014103B124

KEMENTERIANKEUANGAN R.I.DIREKTORATJENDERAL PAJAKDAFTAR SURAT SETORAN PAJAKPPh PASAL 22Masa Pajak1 0 / 2 0 1 3Pengisian formulirT12No. NPWP NamaSurat Setoran PajakTanggalNilai Obyek Pajak(Rp)PPh yangDipungut (Rp) Dinas Pendidikan123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343502.425.347.2-527.000 PT. Garmindo 22 Oktober 201310.000.000 150.000Boyolali membuatkontrak pembuatanbaju seragam denganPT Garmindo,spesifikasiditentukan dinaspendidikan. Biaya pengerjaanRp60.000.000, biayabahan tambahanRp10.000.000Pemotongan PPh Pasal23 atas jasa maklon (2% xRp60.000.000)Pemungutan PPh Pasal22 atas biaya bahantambahan (1.5% xRp10.000.000)Membuat buktipemotongan PPh Pasal23Pengecekan keabsahan363738faktur pajak39Menyetorkan PPh Pasal40dst.JUMLAH10.000.000 150.00022/23/PPN dengan SSPX PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK Tanggal 1 4 1 1 2 0 1 3Nama B E N D D I N A S P E N D B Y Ltanggal bulan tahunNPWP 0 0 8 7 5 9 6 4 0 - 5 2 7 0 0 0 Tanda Tangan & CapMelaporkan PPh Pasal22/23/PPNyang dipotong/dipungutdalam SPT Masa PPhPasal 22/23/PPND.1.1.32.04Lampiran III.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009104Bendahara125

Pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 23Pengisian formulirLembar ke-1 untuk : Wajib PajakLembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan PajakLembar ke-3 untuk : Pemotong PajakT12 Dinas PendidikanBoyolali membuatkontrak pembuatanbaju seragam denganPT Garmindo,spesifikasi ditentukanKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAKKANTOR PELAYANAN PAJAKPRATAMA BOYOLALIBUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23Nomor :0001/23XYZ10/2013NPWP : 0 2 - 4 2 5 - 3 4 7 - 2 - 5 2 7 - 0 0 0 (3)Nama : P T G A R M I N D OAlamat : J L S A K T I R A Y A N O 1 0 1 B O Y O L A L I(2)dinas pendidikan. Biaya pengerjaanNo.Jenis PenghasilanJumlah PenghasilanBruto (Rp)Tarif Lebih Tinggi100% (Tdk ber-NPWP)Tarif(%)PPh yang Dipotong(Rp)Rp60.000.000, biayabahan tambahanRp10.000.000Pemotongan PPh Pasal 23atas jasa maklon (2% xRp60.000.000)Pemungutan PPh Pasal 22atas biaya bahan(1) (2) (3) (4) (5) (6)1. Dividen *) 15%2. Bunga **) 15%3. Royalti 15%4. Hadiah dan penghargaan 15%5. Sewa dan Penghasilan lainsehubungan denganpenggunaan harta ***) 2%6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen,Jasa Konsultansi dan Jasa Lainsesuai PMK-244/PMK.03/2008:a. Jasa Teknikb. Jasa Manajemenc. Jasa Konsultan2%2%2%tambahanMembuat buktid. Jasa lain :1) Jasa Maklon2) …………………………3) …………………………60.000.000 2% 1.200.0002%2%pemotongan PPh Pasal 23Pengecekan keabsahanfaktur pajakMenyetorkan PPh Pasal22/23/PPN dengan SSPMelaporkan PPh Pasal22/23/PPNyang dipotong/dipungut4) …………………………2%5) …………………………2%6) …………………………2%****)JUMLAH 60.000.0001.200.000Terbilang : satu juta dua ratus ribu rupiahPerhatian :1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23yang dipotong di atas merupakanBoyolali, 22 Oktober 2013 (4)Pemotong Pajak angsuran atas Pajak Penghasilan yang (5)terutang untuk tahun pajak yangbersangkutan. Simpanlah bukti NPWP : 0 0 - 8 7 5 - 9 6 4 - 0 - 5 2 7 - 0 0 0pemotongan ini baik-baik untukdiperhitungkan sebagai kredit pajak Nama : B E N D D I N A S P E N D B Y LBukti Pemotongan ini dianggap sah2.dalam SPT Masa PPhPasal 22/23/PPNapabila diisi dengan lengkap danbenar.Tanda Tangan, Nama dan Cap*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasikepada anggota WP Orang Pribadi.***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.****) Apabila kurang harap diisi sendiri.Handayani (6)F.1.1.33.06Lampiran IV.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009r Pajak 2014105B126

Pembuatan SSP PPh Pasal 23NAMA WP :ALAMAT WPNOPDiisi sesuai dengan Nomor Objek PajakALAMAT OPKode Akun Pajak4 1 1 1Jan Feb MarKEMENTERIAN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDiisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikiDiisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT:::Bendahara Dinas Pendidikan Kab. BoyolaliMojosongo, BoyolaliMasa PajakSURAT SETORAN PAJAK(SSP)LEMBARNPWP : 0 0 8 7 5 9 6 4 0 5 2 7 0 0 0Untuk Arsip Wajib Pajak………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….XBeri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaanNomor Ketetapan………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….Kode Jenis Setoran2 4 1 0 0AprMei Jun Jul: /Uraian Pembayaran : Setoran Masa PPh Pasal 23……………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………..……………………………………………………AgsSep Okt Nov Des/ //Tahun Pajak2 0 1 31Diisi Tahun terutangnya PajakPengisian formulirT12 Dinas PendidikanBoyolali membuatkontrak pembuatanbaju seragam denganPT Garmindo,spesifikasi ditentukandinas pendidikan. Biaya pengerjaanRp60.000.000, biayabahan tambahanRp10.000.000Pemotongan PPh Pasal 23atas jasa maklon (2% xRp60.000.000)Pemungutan PPh Pasal 22PemJumlah Pembayaran : Rp1.200.000Diisi dengan rupiah penuhTerbilang :satu juta dua ratus ribu rupiah………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..Diterima oleh Kantor Penerima PembayaranWajib Pajak/PenyetorTanggal …………………………………………… Boyolali , Tanggal 22 Oktober 2013Cap dan tanda tanganCap dan tanda tanganBendahara Dinas Pendidikan Kab. BoyolaliNama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : Handayani" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaranatas biaya bahan tambahanMembuat buktipemotongan PPh Pasal 23Pengecekan keabsahanfaktur pajakMenyetorkan PPh Pasal22/23/PPN dengan SSPMelaporkan PPh Pasal22/23/PPNyang dipotong/dipungutF.2.0.32.01dalam SPT Masa PPh Pasal22/23/PPN106Bendahara M127

Pengisian SPT Masa PPh Pasal 23Pengisian formulirT12 Dinas PendidikanBoyolali membuatkontrak pembuatanbaju seragamdengan PTGarmindo,spesifikasiditentukan dinaspendidikan. Biaya pengerjaanRp60.000.000, biayabahan tambahanRp10.000.000Pemotongan PPh Pasal23 atas jasa maklon (2%x Rp60.000.000)Pemungutan PPh Pasal22 atas biaya bahantambahanMembuat buktipemotongan PPh Pasal23Pengecekan keabsahanfaktur pajakMenyetorkan PPh Pasal22/23/PPN dengan SSPMelaporkan PPh Pasal22/23/PPNyang dipotong/dipungutdalam SPT Masa PPhPasal 22/23/PPNSURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASAX SPT NormalKEMENTERIANKEUANGAN R.I.PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26SPT Pembetulan Ke-Formulir ini digunakan untuk melaporkan PemotonganMasa PajakDIREKTORATJENDERAL PAJAKPajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 261 0 / 2 0 1 3BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK1. NPWP : 0 0 8 7 5 9 6 4 0 - 5 2 7 0 0 02. Nama : B E D D N A S P E N D A B N I K B O Y O L A L I3. Alamat : M O J O O N G O O Y O L L IS B ABAGIAN B. OBJEK PAJAK1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong1.2.3.4.5.6.7.UraianKAP/KJS Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) PPh yang Dipotong (Rp)(1)(2)(3) (4)Dividen *)411124/101Bunga **)411124/102Royalti411124/103Hadiah dan penghargaan411124/100Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***) 411124/100Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuaidengan PMK-244/PMK.03/2008 :a. Jasa Teknik411124/104b. Jasa Manajemen411124/104c. Jasa Konsultan411124/104d. Jasa lain :****)1) Jasa Catering60.000.0002) …………………………...………………………………………………………………………3) …………………………...………………………………………………………………………….…………………………….……………….……….….………….………….……JUMLAH60.000.000Terbilangsatu juta dua ratus ribu rupiah2. PPh Pasal 26 yang telah DipotongJumlah PenghasilanPerkiraanUraianKAP/KJSBrutoPenghasilan(Rp)Neto (%)(1)(2)(3)(4)1. Dividen411127/1012. Bunga411127/1023. Royalti411127/1034. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta 411127/1005. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan 411127/1046. Hadiah dan penghargaan411127/1007. Pensiun dan pembayaran berkala411127/1008. Premi swap dan transaksi lindung nilai411127/1029. Keuntungan karena pembebasan utang411127/10010. Penjualan harta di Indonesia411127/10011. Premi asuransi/reasuransi411127/10012. Penghasilan dari pengalihan saham 411127/10013. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak 411127/105JUMLAH1.200.0001.200.000PPh yang Dipotong (Rp)(5)Terbilang ……………..…………………………………………………………………………………………………………….………………………..…………………………termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri. ***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.*) Tidak**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP. ****) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.BAGIAN C. LAMPIRAN11. X Surat Setoran Pajak : lembar. 4. Surat Kuasa Khusus.2. X Daftar Bukti Pemotongan dan/atau Pasal 5. Legalisasi fotocopy Surat PPh Pasal 23 26. Keterangan Domisili yang masih3. X Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarifdan/atau Pasal 26 : 1 lembar. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGANDengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuanDiisi Oleh Petugasperundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas besertaSPT Masa Diterima:Langsung lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. dari WPX PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN Melalui PosKUASA WAJIB PAJAKNama B E N D D I N A S P E N D K A B B Y L 2 0NPWP 0 0 8 7 5 9 6 4 0 - 5 2 7 0 0 0Tanggaltanggal bulan tahunTanda Tangan & CapTanggal 1 5 1 1 2 0 1 3 Tanda Tangantanggal bulan tahunF.1.1.32.03Lampiran IV.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009ajak 2014107B128

KEMENTERIANPengisian formulirKEUANGAN R.I.DIREKTORATJENDERAL PAJAKDAFTAR BUKTI PEMOTONGANPPh PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26Masa Pajak1 0 / 2 0 1 3T12Bukti PemotonganNilai Obyek Pajak PPh yangNo. NPWP Nama(Rp)Dipotong (Rp)NomorTanggal(1) (2)(3)(4) (5)(6)(7)A. PPH PASAL 231234567891011121314151602.425.347.2.-527.000 PT Garmindo 0001/23XYZ10/2013 22/10/2013 60.000.000 1.200.00017 Dinas PendidikanBoyolali membuatkontrak pembuatanbaju seragamdengan PTGarmindo,spesifikasiditentukan dinaspendidikan. Biaya pengerjaanRp60.000.000, biayabahan tambahanRp10.000.000Pemotongan PPh Pasal23 atas jasa maklon (2%181920x Rp60.000.000)dst.B. PPH PASAL 26JUMLAH 60.000.0001.200.000Pemungutan PPh Pasal22 atas biaya bahan12tambahan34Membuat bukti5pemotongan PPh Pasal678239Pengecekan keabsahan101112faktur pajak13Menyetorkan PPh Pasal1415dst.22/23/PPN dengan SSPJUMLAHMelaporkan PPh PasalX PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK Tanggal 1 5 1 1 2 0 1 3Nama B E N D D I N A S P E N D K A B B Y Ltanggal bulan tahunNPWP 0 0 8 7 5 9 6 4 0 - 5 2 7 0 0 0 Tanda Tangan & Cap22/23/PPNyang dipotong/dipungutdalam SPT Masa PPhPasal 22/23/PPND.1.1.32.05Lampiran IV.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009108Bendahara129

Faktur PajakPengisian formulirT12 Dinas PendidikanBoyolali membuatkontrak pembuatanbaju seragamdengan PTFAKTUR PAJAKKode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-13.00000875Pengusaha Kena PajakNama : PT. GarmindoAlamat : Jl. Sakti Raya No. 101 BoyolaliNPWP : 02.425.347.2-527.000Lembar ke-1 :Untuk Pembeli BKP/Penerima JKPsebagai bukti Pajak MasukanGarmindo,spesifikasiditentukan dinaspendidikan. Biaya pengerjaanRp60.000.000, biayabahan tambahanPembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena PajakNama : Bendahara Dinas Pendidikan BoyolaliAlamat : Mojosongo BoyolaliNPWP : 00.875.964.0-527.000No.UrutNama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena PajakHarga Jual/Penggantian/UangMuka/Termin(Rp)1 Jasa Maklon70.000.000Rp10.000.000Pemotongan PPh Pasal23 atas jasa maklon (2%x Rp60.000.000)Pemungutan PPh Pasal22 atas biaya bahantambahanMembuat buktipemotongan PPh Pasal23Pengecekan keabsahanfaktur pajakHarga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)Dikurangi Potongan HargaDikurangi Uang Muka yang telah diterimaDasar Pengenaan PajakPPN = 10% x Dasar Pengenaan PajakPajak Penjualan Atas Barang Mewah70.000.000--70.000.0007.000.000Menyetorkan PPh Pasal22/23/PPN dengan SSPMelaporkan PPh Pasal22/23/PPNyang dipotong/dipungutdalam SPT Masa PPhTarifDPPPPn BM…….. % Rp. ……………… Rp. …………………….. % Rp. ……………… Rp. …………………….. % Rp. ……………… Rp. …………………….. % Rp. ……………… Rp. ………………JumlahRp. ………………Boyolali , 18 Oktober 2013Nama BudimanPasal 22/23/PPN*) Coret yang tidak perluPajak 2014109B130

Pengisian SSP PPNKEMENTERIAN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL PAJAKSURAT SETORAN PAJAK(SSP)LEMBAR1Untuk Arsip Wajib PajakPengisian formulirT12PNPWP : 0 2 4 2 5 3 4 7 2 5 2 7 0 0 0Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikiNAMA WP : PT. GarmindoALAMAT WP : Jl. Sakti Raya No. 101 Boyolali………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….NOP:Diisi sesuai dengan Nomor Objek PajakALAMAT OP : ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran4 1 1 2 1 1 9 0 0Masa PajakJan Feb Mar Apr Mei Jun Jul AgsXBeri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaanNomor Ketetapan: /Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….Uraian Pembayaran :PPN yang Dipungut oleh Pemungut PPN Dalam Negeri……………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………..……………………………………………………Sep Okt Nov Des/ //Tahun Pajak2 0 1 3Diisi Tahun terutangnya PajakJumlah Pembayaran : Rp7.000.000Diisi dengan rupiah penuhTerbilang :tujuh juta rupiah………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..F.2.0.32.01Diterima oleh Kantor Penerima PembayaranWajib Pajak/PenyetorTanggal …………………………………………… Boyolali , Tanggal 22 Oktober 2013Cap dan tanda tanganCap dan tanda tanganBendahara Dinas Pendidikan Kab. BoyolaliNama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : Handayani" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran Dinas PendidikanBoyolali membuatkontrak pembuatanbaju seragamdengan PTGarmindo,spesifikasiditentukan dinaspendidikan. Biaya pengerjaanRp60.000.000, biayabahan tambahanRp10.000.000Pemotongan PPh Pasal23 atas jasa maklon (2%x Rp60.000.000)Pemungutan PPh Pasal22 atas biaya bahantambahanMembuat buktipemotongan PPh Pasal23Pengecekan keabsahanfaktur pajakMenyetorkan PPh Pasal22/23/PPN dengan SSPMelaporkan PPh Pasal22/23/PPNyang dipotong/dipungutdalam SPT Masa PPhPasal 22/23/PPN110Bendahara Ma131

Pengisian SPT Masa PPNPengisian formulirT12 Dinas PendidikanBoyolali membuatkontrak pembuatanbaju seragamdengan PTGarmindo,spesifikasiditentukan dinaspendidikan. Biaya pengerjaanRp60.000.000, biayabahan tambahanRp10.000.000Pemotongan PPh Pasal23 atas jasa maklon (2%x Rp60.000.000)Pemungutan PPh Pasal22 atas biaya bahantambahanMembuat buktipemotongan PPh Pasal23Pengecekan keabsahanfaktur pajakMenyetorkan PPh Pasal22/23/PPN dengan SSPMelaporkan PPh Pasal22/23/PPNyang dipotong/dipungutdalam SPT Masa PPhBacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPNBeri tanda X dalam yang sesuaiNama Pemungut : Bendahara Dinas Pendidikan Boyolali NPWP : 0 0 - 8 7 3 - 9 6 4 - 3 - 5 2 7 - 0 0 0Alamat : Mojosongo, Boyolali Masa : 1 0 s.d. 1 0 - 2 0 1 3No. Telp : 0276-3294809 Pembetulan Ke : …….. (……………………)Usaha :PerhatianDEPARTEMEN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAKSesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UUNomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiriketerangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.PernyataanSURAT PEMBERITAHUAN MASAPAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)BAGI PEMUNGUT PPNA. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH1 PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPNPPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPNJumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPMmelalui KPPN2 PPN yang dipungut oleh Bendahara PengeluaranPPn BM yang dipungut oleh Bendahara PengeluaranJumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh BendaharaPengeluaranRp7.000.000B. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAHX1 PPN sebanyakRp0Rp7.000.0002 PPn BM sebanyak …………. Lembar Rp …………………………Tanda tangan :RpRpRpNama Jelas : HandayaniKuasaX Pemungut Jabatan : Bendahara Dinas Pendidikan Kab BoyolaliF.1.2.32.02KuasaLampiran :PPN yang dipungutPPn BM yang dipungutJumlah PPN dan PPn BM yang dipungutSurat Kuasa KhususSSP…………………………..Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwaapa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalahbenar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat1 LembarBoyolali, 2 Desember 2013Cap Perusahaan :RpRpRpRp7.000.000FORMULIR1107 PUTBendaharawan/Pengurus123Pasal 22/23/PPNr Pajak 2014111B132

DEPARTEMEN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAKLAMPIRAN 1DAFTAR PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAHMasa Pajak : 1 0 s.d. 1 0 2 0 1 3Pembetulan Ke- : …… (………….)NAMA PEMUNGUTBendahara Dinas Pendidikan BoyolaliNPWP00.875.964.0-527.000No. Nama Rekanan NPWP RekananF A K T U R P A J A KKode dan Nomor Seri TanggalA. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH PENERBIT SPM MELALUI KPPNKode dan NomorSeri FP YangDigantiDPP (Rupiah) PPN (Rupiah)PPn BM (Rupiah)Tanggal BayarTagihan1PT. Garmindo 02.425.347.2-527.00018/10/2013 70.000.000 22/10/2013020.000-13.00000875 7.000.0002345dstJUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT7.000.000B. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARAN12345dstJUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUTC. JUMLAH (A+B)D.1.2.32.03F O R M U L I R1107PUT 1Tanggal SetorPPNPPn BM22/10/2013::-12133

9. Pengisian formulir untuk T13Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)Pengisian formulirT13 Bendaharan dinastata ruang Manadomenyewa rukanRp50.000.000 danservice chargeRp12.000.000kepada PT MajuKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAKKANTOR PELAYANAN PAJAKPRATAMA MANADOBUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAHDAN/ATAU BANGUNANNomor : 023/07/2013Lembar ke-1 untuk : yang menyewakanLembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan PajakLembar ke-3 untuk : penyewa(2)Hidayat.Pemotongan PPh Pasal4 ayat (2) (10% xRp62.000.000)Membuat buktipemotongan PPh Pasal 4(2)Pengecekan keabsahanfaktur pajakMenyetorkan PPh Pasal4 (2) / PPN dengan SSPMelaporkan PPh Pasal 4NPWP : 0 2 - 0 0 3 - 4 5 7 - 0 - 8 2 1 - 0 0 0 '(3)Nama : P T M A J U H I D A Y A TAlamat : J L G N K E R I N C I N O . 4 6 M A N A D OLokasi Tanah dan : J L J A K S A N O . 1 M A N A D O (4)atau BangunanJumlah Bruto Nilai Sewa(Rp)Terbilang : Enam Juta Dua Ratus Ribu RupiahTarif(%)PPh yang Dipotong(Rp)(1) (2) (3)62.000.000 10%6.200.000Manado, 5 Juli 2013 (5)NPWP : 0 0 - 7 9 9 - 1 0 0 - 0 - 8 2 1 - 0 0 0Nama : B E N D A H A R A D I N A S T A T AR U A N GPemotong Pajak(6)(2)yang dipotong/dipungutdalam SPT Masa PPhPasal 4 (2) / PPNPerhatian :1. Jumlah Pajak Penghasilan atasPersewaan Tanah dan/atau Bangunanyang dipotong di atas bukan merupakankredit pajak dalam Surat Pemberitahuan(SPT) Tahunan PPh.2. Bukti Pemotongan ini dianggap sahapabila diisi dengan lengkap dan benar.Tanda Tangan, Nama dan CapPRABU WIJAYA (7)F.1.1.33.12Lampiran I.7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009ir Pajak 2014113B134

Pengisian SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2):LEMBARNPWP : 0 0 7 9 9 1 0 0 0 8 2 1 0 0 0Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikiNAMA WP :ALAMAT WPKEMENTERIAN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL PAJAKBendahara Dinas Tata RuangJL. Jaksa No. 1 ManadoSURAT SETORAN PAJAK(SSP)1Untuk Arsip Wajib PajakPengisian formulirT13 Bendaharan dinastata ruang Manadomenyewa rukanRp50.000.000 danservice chargeNOP : 4 9 7 3 1 0 0 8 2 1 6 7 6 9 0 0 2 0Diisi sesuai dengan Nomor Objek PajakALAMAT OPKode Akun Pajak4 1 1 1Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT:Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul AgsX 2 0 1 3Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaanDiisi Tahun terutangnya PajakNomor KetetapanJL. Jaksa No. 1ManadoKode Jenis Setoran2 8 4 0 3Masa Pajak: /Uraian Pembayaran : PPh Final Pasal 4 ayat (2)Persewaan tanah dan/atau bangunan……………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………..……………………………………………………Sep Okt Nov Des/ //Tahun PajakJumlah Pembayaran : Rp6.200.000Diisi dengan rupiah penuhTerbilang :Enam juta dua ratus ribu rupiah………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..Diterima oleh Kantor Penerima PembayaranWajib Pajak/PenyetorTanggal …………………………………………… Manado , Tanggal 5 Juli 2013Cap dan tanda tanganCap dan tanda tanganRp12.000.000kepada PT MajuHidayat.Pemotongan PPh Pasal4 ayat (2) (10% xRp62.000.000)Membuat buktipemotongan PPh Pasal 4(2)Pengecekan keabsahanfaktur pajakMenyetorkan PPh Pasal4 (2) / PPN dengan SSPMelaporkan PPh Pasal 4Bendahara Dinas Tata Ruang ManadoNama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : Prabu Wijaya" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran(2)yang dipotong/dipungutdalam SPT Masa PPhPasal 4 (2) / PPNF.2.0.32.01114Bendahara135

Pengisian SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2)Pengisian formulirT13 Bendaharan dinastata ruang Manadomenyewa rukanRp50.000.000 danservice chargeRp12.000.000kepada PT MajuHidayat.Pemotongan PPh Pasal4 ayat (2) (10% xRp62.000.000)Membuat buktipemotongan PPh Pasal 4(2)Pengecekan keabsahanfaktur pajakMenyetorkan PPh Pasal4 (2) / PPN dengan SSPMelaporkan PPh Pasal 4(2)yang dipotong/dipungutdalam SPT Masa PPhPasal 4 (2) / PPNKEMENTERIANKEUANGAN R.I.DIREKTORATJENDERAL PAJAKBAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAKSURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASAPAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/PemungutanPajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)1. NPWP : 0 0 7 9 9 1 0 0 0 - 8 2 1 0 0 02. Nama : B E N D A H A R A D I N A S T A T A R U A N G3. Alamat : J L J A K S A N O 1 M A N A D OX SPT NormalSPT Pembetulan Ke-Masa Pajak0 7 / 2 0 1 3BAGIAN B. OBJEK PAJAKPPh yang Dipotong/Nilai Obyek PajaK TarifUraianKAP/KJS(Rp)(%) Dipungut/Disetor Sendiri (Rp)(1)1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro(2)(3)(4)(5)a. Bunga Deposito/Tabungan1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri2) Yang ditempatkan di Luar Negeri411128/404411128/404b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia411128/404c. Jasa Giro411128/4042. Transaksi Penjualan Sahama. Saham Pendiri411128/407b. Bukan Saham Pendiri411128/4073. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara4. Hadiah Undian411128/401411128/4055. Persewaan Tanah dan/atau Bangunana. Penyewa sebagai Pemotong Pajak411128/403 62.000.000 106.200.000b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh 411128/4036. Jasa Konstruksia. Perencana Konstruksi1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh411128/4092) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh411128/409b. Pelaksana Konstruksi1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh411128/4092) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh411128/409c. Pengawas Konstruksi1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh411128/4092) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh411128/4097. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atasTanah/Bangunan411128/4028. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepadaAnggota Wajib Pajak Orang Pribadi411128/4179. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yangDiperdagangkan di Bursa411128/41810. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang PribadiDalam Negeri411128/41911. Penghasilan Tertentu Lainnyaa.b.c.……………...…………..…………………………………………………...……………...………………………………………………...……………………...…………………………JUMLAHTerbilang : Enam juta dua ratus ribu rupiahBAGIAN C. LAMPIRAN62.000.0006.200.0001. X Surat Setoran Pajak : 1 lembar.2. X Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2).3. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) : 1 lembar.4. Surat Kuasa Khusus.BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGANDengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuanDiisi Oleh Petugasperundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta SPT Masa Diterima:lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.Langsung dari WPX PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK Melalui PosNama B E N D A H A R A D I N A S T A T A R N G 2 0NPWP 0 0 7 9 9 1 0 0 0 - 8 2 1 0 0 0tanggal bulan tahunTanda Tangan & Cap Tanggal 0 5 0 2 2 0 1 3 Tanda Tangantanggal bulan tahunTanggalF.1.1.32.04Lampiran I.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009r Pajak 2014115B136

KEMENTERIANPengisian formulirKEUANGAN R.I.DIREKTORATJENDERAL PAJAKDAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANPPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)Masa Pajak0 7 / 2 0 1 3T13Bukti Pemotongan/PemungutanNilai ObyekNo. NPWP NamaNomorTanggalPajak (Rp)(1)12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940(2)(3) (4)(5) (6)PPh yang Dipotong/Dipungut (Rp)(7)02.003.457.0-821.000 PT Maju Hidayat 023/07/2013 5 Januari 2013 62.000.000 6.200.000 Bendaharan dinastata ruang Manadomenyewa rukanRp50.000.000 danservice chargeRp12.000.000kepada PT MajuHidayat.Pemotongan PPh Pasal4 ayat (2) (10% xRp62.000.000)Membuat buktipemotongan PPh Pasal 4(2)Pengecekan keabsahanfaktur pajakMenyetorkan PPh Pasal4 (2) / PPN dengan SSPMelaporkan PPh Pasal 4(2)yang dipotong/dipungutdalam SPT Masa PPhPasal 4 (2) / PPNdst.JUMLAH62.000.000 6.200.000X PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK Tanggal 0 5 0 2 2 0 1 3Nama B E N D D I N A S T A T A R U A N Gtanggal bulan tahunNPWP 0 0 7 9 9 1 0 0 0 - 8 2 1 0 0 0 Tanda Tangan & CapD.1.1.32.06Lampiran I.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009116Bendahara137

Pengisian formulirT13Faktur PajakFAKTUR PAJAKLembar ke-1 :Untuk Pembeli BKP/Penerima JKPsebagai bukti Pajak Masukan Bendaharan dinastata ruang Manadomenyewa rukanRp50.000.000 danservice chargeRp12.000.000kepada PT MajuHidayat.Pemotongan PPh PasalKode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-13.00001001Pengusaha Kena PajakNama : PT. Maju HidayatAlamat : Jl. Gunung Kerinci Nomor 46 ManadoNPWP : 02.003.457.0-821.000Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena PajakNama : Bendahara Dinas Tata Ruang ManadoAlamat : Jl. Jaksa Nomor 1 ManadoNPWP : 00.799.100.0-821.000No.UrutNama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena PajakHarga Jual/Penggantian/UangMuka/Termin(Rp)1 Sewa Rukan di Jl. Jaksa No. 1 Manado50.000.0002 Service charge Juli - Desember 201312.000.0004 ayat (2) (10% xRp62.000.000)Membuat buktipemotongan PPh Pasal 4(2)Pengecekan keabsahanfaktur pajakMenyetorkan PPh Pasal4 (2) / PPN dengan SSPHarga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)Dikurangi Potongan HargaDikurangi Uang Muka yang telah diterimaDasar Pengenaan PajakPPN = 10% x Dasar Pengenaan PajakPajak Penjualan Atas Barang Mewah62.000.000--62.000.0006.200.000Melaporkan PPh Pasal 4(2)yang dipotong/dipungutdalam SPT Masa PPhPasal 4 (2) / PPNTarifDPPPPn BM…….. % Rp. ……………… Rp. …………………….. % Rp. ……………… Rp. …………………….. % Rp. ……………… Rp. …………………….. % Rp. ……………… Rp. ………………JumlahRp. ………………Manado , 5 Juli 2013Nama Budi Sudarsono*) Coret yang tidak perlu138r Pajak 2014117B

118 Bendahara M139Pembuatan SSP PPNDiisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT:Masa PajakJan Feb Mar Apr Mei Jun Jul AgsXBeri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan: // //LEMBARNPWP : 0 2 0 0 3 4 5 7 0 8 2 1 0 0 0Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikiNAMA WP : PT Maju HidayatALAMAT WP : Jalan Gunung Kerinci Nomor 46ManadoNOP: 4 9 7 3 1 0 0 8 2 1 6 7 6 9 0Diisi sesuai dengan Nomor Objek PajakALAMAT OPJl. Jaksa No. 1 ManadoManadoKode Akun Pajak Kode Jenis Setoran4 1 1 2 1 1 9 0 0Nomor KetetapanKEMENTERIAN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL PAJAKSURAT SETORAN PAJAK(SSP)Sep Okt Nov DesUntuk Arsip Wajib PajakUraian Pembayaran :PPN Sewa Rukan dan Service Charge Oleh Pemungut PPN Dalam Negeri……………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………..……………………………………………………Tahun PajakJumlah Pembayaran : Rp6.200.000Diisi dengan rupiah penuhTerbilang :Enam juta dua ratus ribu rupiah………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..Diterima oleh Kantor Penerima PembayaranWajib Pajak/PenyetorTanggal …………………………………………… Manado , Tanggal 05 Juli 2013Cap dan tanda tanganCap dan tanda tangan10 2 02 0 1 3Diisi Tahun terutangnya PajakBendahara Dinas Tata Ruang Pemkot ManadoNama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : Prabu Wijaya" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "Ruang Validasi Kantor Penerima PembayaranPengisian formulirT13 Bendaharan dinastata ruang Manadomenyewa rukanRp50.000.000 danservice chargeRp12.000.000kepada PT MajuHidayat.Pemotongan PPh Pasal4 ayat (2) (10% xRp62.000.000)Membuat buktipemotongan PPh Pasal 4(2)Pengecekan keabsahanfaktur pajakMenyetorkan PPh Pasal4 (2) / PPN dengan SSPMelaporkan PPh Pasal 4(2)yang dipotong/dipungutF.2.0.32.01dalam SPT Masa PPhPasal 4 (2) / PPN

Pengisian SPT Masa PPNPengisian formulirT13 Bendaharan dinastata ruang Manadomenyewa rukanRp50.000.000 danservice chargeRp12.000.000kepada PT MajuDEPARTEMEN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAKBacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPNBeri tanda X dalam yang sesuaiNama Pemungut : Bendahara Dinas Tata Ruang NPWP : 0 0 - 7 9 9 - 1 0 0 - 0 - 8 2 1 - 0 0 0Alamat : Jalan Jaksa Nomor 1 Manado Masa : 0 7 s.d. 0 7 - 2 0 1 3No. Telp : Pembetulan Ke : …….. (……………………)Usaha :SURAT PEMBERITAHUAN MASAPAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)BAGI PEMUNGUT PPNFORMULIR1107 PUTHidayat.Pemotongan PPh Pasal4 ayat (2) (10% xRp62.000.000)Membuat buktipemotongan PPh Pasal 4(2)Pengecekan keabsahanfaktur pajakMenyetorkan PPh Pasal4 (2) / PPN dengan SSPMelaporkan PPh Pasal 4(2)yang dipotong/dipungutdalam SPT Masa PPhPasal 4 (2) / PPNPerhatianSesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UUNomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiriketerangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.A. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH1 PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPNPPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPNJumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPMmelalui KPPN2 PPN yang dipungut oleh Bendahara PengeluaranPPn BM yang dipungut oleh Bendahara PengeluaranJumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh BendaharaPengeluaranRp6.200.000Rp6.200.000B. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAHLampiran :PPN yang dipungutPPn BM yang dipungutJumlah PPN dan PPn BM yang dipungutXSurat Kuasa KhususSSP1 PPN sebanyak2 PPn BM sebanyak …………. Lembar Rp ……………………………………………………..1 LembarRpRpRpRpRpRpRpRp6.200.000123PernyataanManado, 30 Agustus 2013Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwaapa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalahKuasabenar, lengkap, jelas dan tidak bersyaratTanda tangan :Nama Jelas : PRABU WIJAYAX Pemungut Jabatan : Bendahara PengeluaranKuasaCap Perusahaan :F.1.2.32.02Bendaharawan/PengurusPajak 2014119B140

DEPARTEMEN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAKLAMPIRAN 1DAFTAR PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAHMasa Pajak : 0 7 s.d. 0 7 2 0 1 3Pembetulan Ke- : …… (………….)F O R M U L I R1107PUT 1NAMA PEMUNGUTBendahara Dinas Tata Ruang Pemkot ManadoNPWP00.799.100.0-821.000No. Nama Rekanan NPWP RekananF A K T U R P A J A KKode dan Nomor Seri TanggalA. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH PENERBIT SPM MELALUI KPPNKode dan NomorSeri FP YangDigantiDPP (Rupiah) PPN (Rupiah)PPn BM (Rupiah)Tanggal BayarTagihanPPNTanggal SetorPPn BM1PT Maju Hidayat 02.003.457.0-821.000 020.000-13.00001001 05/07/2013 62.000.000 6.200.000 05/07/2013 05/07/20132345dstJUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT6.200.000B. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARAN12345dstJUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUTC. JUMLAH (A+B)D.1.2.32.03::-12141

C. Hibah1. Pengisian formulir untuk T14Pembuatan bukti pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)Pengisian formulirT14 KementerianPekerjaanUmummelaksanakan proyekpembangunanjalanlintasKalimantandengan dana hibahRp950.000.000.000. Sisa anggaran tahun2013Rp350.000.000.000. Kontraktor utama PtAndang KonstruksiPemotongan PPh Pasal4 ayat (2) (3% xRp350.000.000.000)Membuat buktipemotongan PPh Pasal 4(2)Nomor : 003/HB/VII/2013Lembar ke-1 untuk : Wajib PajakLembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan PajakLembar ke-3 untuk : Pemotong/Pemungut PajakNPWP : 0 2 - 6 6 8 - 8 5 4 - 2 - 0 1 2 - 0 0 0 (3)Nama : P T A N D A N G K O N S T R U K S IAlamat : J L M E L A W A I N O 3 9 9 J A K A R T ANo.(1)1.2.3.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAJasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasadengan kualifikasi usaha kecilDIREKTORAT JENDERAL PAJAKKANTOR PELAYANAN PAJAKPRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU SATUJasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasayang tidak memiliki kualifikasi usaha 4%Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasaselain angka 1 dan angka 2 di atas 350.000.000.000 3% 10.500.000.0004.Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksiBUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSIUraian(2)5. Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksioleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasiusahaJUMLAHTerbilang : sepuluh milyar lima ratus juta rupiahJumlah Nilai Bruto(Rp)oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha 4%(3)350.000.000.000Tarif(%)(4)2%6%Jakarta, 5 Juli 20 13 (4)(2)PPh yang Dipotong/Dipungut (Rp)(5)10.500.000.000Pemotong/Pemungut Pajak (5)Menyetorkan PPh Pasal4 (2) / PPN dengan SSPMelaporkan PPh Pasal 4(2) yang dipotong dalamSPT Masa PPh Pasal 4(2)NPWP : 0 0 - 8 4 9 - 1 0 0 - 0 - 0 1 2 - 0 0 0Nama : B E N D K E M E N P E K E R J A A NU M U MPerhatian :1. Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa Tanda Tangan, Nama dan CapKonstruksi yang dipotong/dipungut diatas bukan merupakan kredit pajakdalam Surat Pemberitahuan (SPT)Tahunan PPh.2. Bukti Pemotongan/Pemungutan inidianggap sah apabila diisi denganSyariflengkap dan benar.F.1.1.33.16Lampiran I.8 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009r Pajak 2014121B142

Pengisian SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2)Masa PajakJan Feb Mar Apr Mei Jun Jul AgsDiisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBTLEMBARNPWP : 0 0 8 4 9 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0Untuk Arsip Wajib PajakDiisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikiNAMA WP : Bendahara Kementerian Pekerjaan UmumALAMAT WP : Jl. Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….NOP: Sisa anggaran tahunDiisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak2013ALAMAT OP : ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….Rp350.000.000.000.………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. Kontraktor utamaKode Akun Pajak Kode Jenis SetoranUraian Pembayaran : PPh Final 4 (2) Jasa KonstruksiPt Andang……………………………………………...…………………..……………………………………………………Konstruksi4 1 1 1 2 8 4 0 9……………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………..……………………………………………………X 2 0 1 3Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaanDiisi Tahun terutangnya PajakNomor KetetapanKEMENTERIAN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL PAJAK: /SURAT SETORAN PAJAK(SSP)Sep Okt Nov Des/ //Tahun PajakJumlah Pembayaran : Rp10.500.000.000Diisi dengan rupiah penuhTerbilang :sepuluh miliar lima ratus juta rupiah………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..Diterima oleh Kantor Penerima PembayaranWajib Pajak/PenyetorTanggal …………………………………………… Jakarta , Tanggal Juli 2013Cap dan tanda tanganCap dan tanda tanganBendahara Kementerian Pekerjaan UmumNama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : Syarif1Pengisian formulirT14 KementerianPekerjaan Umummelaksanakanproyekpembangunan jalanlintas Kalimantandengan dana hibahRp950.000.000.000.Pemotongan PPh Pasal4 ayat (2) (3% xRp350.000.000.000)Membuat buktipemotongan PPh Pasal 4(2)F.2.0.32.01" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "Ruang Validasi Kantor Penerima PembayaranPAJAK PENGHASILANOLEH PEMERINTAHDITANGGUNGMenyetorkan PPh Pasal4 (2) dengan SSPMelaporkan PPh Pasal 4(2)yang dipotong dalamSPT Masa PPh Pasal 4(2)122Bendahara M143

Pengisian SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2)Pengisian formulirT14 KementerianPekerjaan Umummelaksanakanproyekpembangunan jalanlintas Kalimantandengan dana hibahRp950.000.000.000. Sisa anggaran tahun2013Rp350.000.000.000. Kontraktor utamaPt AndangKonstruksiPemotongan PPh Pasal4 ayat (2) (3% xRp350.000.000.000)Membuat buktipemotongan PPh Pasal 4(2)Menyetorkan PPh Pasal4 (2) dengan SSPMelaporkan PPh Pasal 4(2)yang dipotong dalamSPT Masa PPh Pasal 4(2)KEMENTERIANKEUANGAN R.I.DIREKTORATJENDERAL PAJAKBAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAKSURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASAPAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/PemungutanPajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)X SPT NormalSPT Pembetulan Ke-Masa Pajak0 7 / 2 0 1 31. NPWP : 0 0 8 4 9 1 0 0 0 - 0 1 2 0 0 02. Nama : B E N D K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M3. Alamat : J L . P A T T I M U R A J A K A R T A S E L A T A NBAGIAN B. OBJEK PAJAKUraianKAP/KJS(1)(2)1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giroa. Bunga Deposito/Tabungan1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri2) Yang ditempatkan di Luar Negeri411128/404411128/404b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia411128/404c. Jasa Giro411128/4042. Transaksi Penjualan Sahama. Saham Pendiri411128/407b. Bukan Saham Pendiri411128/4073. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara4. Hadiah Undian411128/401411128/4055. Persewaan Tanah dan/atau Bangunana. Penyewa sebagai Pemotong Pajak411128/403b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh 411128/4036. Jasa Konstruksia. Perencana Konstruksi1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh411128/4092) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh411128/409b. Pelaksana Konstruksi1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh411128/4092) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh411128/409c. Pengawas Konstruksi1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh411128/4092) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh411128/4097. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atasTanah/Bangunan411128/4028. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepadaAnggota Wajib Pajak Orang Pribadi411128/4179. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yangDiperdagangkan di Bursa411128/41810. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang PribadiDalam Negeri411128/41911. Penghasilan Tertentu Lainnyaa.b.c.……………...…………..…………………………………………………...……………...………………………………………………...……………………...…………………………JUMLAHTerbilang : sepuluh miliar lima ratus juta rupiahBAGIAN C. LAMPIRANNilai Obyek PajaK(Rp)(3)350.000.000.000350.000.000.000Tarif(%)(4)PPh yang Dipotong/Dipungut/Disetor Sendiri (Rp)(5)3% 10.500.000.00010.500.000.0001. X Surat Setoran Pajak : 1 lembar.2. X Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2).3. X Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) : 1 lembar.4. Surat Kuasa Khusus.BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGANDengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuanDiisi Oleh Petugasperundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta SPT Masa Diterima:lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.Langsung dari WPX PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK Melalui PosNama B E N D K E M E N P E K E R J A A N U M 2 0NPWP 0 0 8 4 9 1 0 0 0 - 0 1 2 0 0 0Tanda Tangan & Cap Tanggal 2 0 0 8 2 0 1 3 Tanda Tangantanggal bulan tahunTanggaltanggal bulan tahunF.1.1.32.04Lampiran I.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009Pajak 2014123B144

KEMENTERIANPengisian formulirKEUANGAN R.I.DIREKTORATJENDERAL PAJAKDAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANPPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)Masa Pajak0 7 / 2 0 1 3T14Bukti Pemotongan/PemungutanNilai ObyekNo. NPWP NamaNomorTanggalPajak (Rp)(1)12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940dst.(2)(3) (4)(5) (6)PPh yang Dipotong/Dipungut (Rp)(7)02.668.854.2-012.000 PT. Andang Konstruksi 003/HB/VII/2013 5 Juli 2013 350.000.000.000 10.500.000.000JUMLAH350.000.000.000 10.500.000.000X PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK Tanggal 2 0 0 8 2 0 1 3 KementerianPekerjaan Umummelaksanakanproyekpembangunan jalanlintas Kalimantandengan dana hibahRp950.000.000.000. Sisa anggaran tahun2013Rp350.000.000.000. Kontraktor utamaPt AndangKonstruksiPemotongan PPh Pasal4 ayat (2) (3% xRp350.000.000.000)Membuat buktipemotongan PPh Pasal 4(2)Menyetorkan PPh Pasal4 (2) dengan SSPMelaporkan PPh Pasal 4(2)yang dipotong dalamSPT Masa PPh Pasal 4(2)Nama B E N D K E M E N P E K E R J A A N U Mtanggal bulantahunNPWP 0 0 8 4 9 1 0 0 0 - 0 1 2 0 0 0 Tanda Tangan & CapD.1.1.32.06Lampiran I.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009124Bendahara Mah145

Faktur PajakPengisian formulirLembar ke-1 :Untuk Pembeli BKP/Penerima JKPsebagai bukti Pajak MasukanT14 KementerianPekerjaan Umummelaksanakanproyekpembangunan jalanlintas Kalimantandengan dana hibahRp950.000.000.000. Sisa anggaran tahun2013Rp350.000.000.000. Kontraktor utamaPt AndangKonstruksiPemotongan PPh Pasal4 ayat (2) (3% xRp350.000.000.000)FAKTUR PAJAKKode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.000-13.00001100Pengusaha Kena PajakNama : PT. Andang KonstruksiAlamat : Jl. Melawai No. 399 JakartaNPWP : 02.668.854.2-012.000Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena PajakNama : Bendahara Kementerian Pekerjaan UmumAlamat : Jl. Pattimura Jakarta SelatanNPWP : 00.849.100.0-012.000No.UrutNama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena PajakHarga Jual/Penggantian/UangMuka/Termin(Rp)1 Pekerjaan Jalan Lintas Kalimantan Tahap III350.000.000.000PAJAK PERTAMBAHAN NILAIDAN PAJAK PENJUALANATAS BARANG MEWAH TIDAKDIPUNGUTMembuat buktipemotongan PPh Pasal 4(2)Validasi faktur pajak(PPN tidak Dipungut)Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)Dikurangi Potongan HargaDikurangi Uang Muka yang telah diterimaDasar Pengenaan PajakPPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak350.000.000.000--350.000.000.00035.000.000.000Pajak Penjualan Atas Barang MewahMenyetorkan PPh Pasal4 (2) dengan SSPTarif…….. %…….. %DPPRp. ………………Rp. ………………PPn BMRp. ………………Rp. ………………Jakarta,05 Juli 2013…….. % Rp. ……………… Rp. …………………….. %JumlahRp. ………………Rp. ………………Rp. ………………NamaDjonoMelaporkan PPh Pasal 4(2)yang dipotong dalamSPT Masa PPh Pasal 4(2)*) Coret yang tidak perluPajak 2014125B146

DAFTAR PERATURAN TERKAIT1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang BeaMeterai.4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentangPembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilandari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun2008.5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangMewah dan Pajak Penghasilan dalam rangkaPelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayaidengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negerisebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun2001.6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentangPembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilandari Persewaan Tanah dan/atau Bangunansebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 5 Tahun 2002.7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas147

Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan BeaMeterai.8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentangImpor dan atau Penyerahan Barang Kena PajakTertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dariPengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007.9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang PajakPenghasilan atas Penghasilan dari Usaha JasaKonstruksi.10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PajakPenghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang MenjadiBeban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaraatau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang DanJasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang MewahSebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah TerakhirDengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-UndangNomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak PertambahanNilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan AtasBarang Mewah.12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentangPajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yangDiterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang MemilikiPeredaran Bruto Tertentu.13. Keputusan Menteri Keuangan 635/KMK.04/1994tentang Pelaksanaan Pembayaran dan148

Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilandari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008.14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran danPemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilandari Persewaan Tanah dan/atau Bangunansebagaimana telah diubah dengan KeputusanMenteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002.15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tentang Pelunasan Bea Meteraidengan Menggunakan Cara Lain.16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002 tentang Pelunasan Bea MeteraiDengan Cara Lain Pemeteraian Kemudian.17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan BendaharawanPemerintah dan Kantor Perbendaharaan danKas Negara untuk Memungut, Menyetor, danMelaporkan PPN Pajak Pertambahan Nilai danPPnBM Pajak Penjualan atas Barang Mewahbeserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran danPelaporannya.18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan,Penyetoran, Pelaporan dan PenatausahaanPajak Penghasilan atas Penghasilan dari UsahaJasa Konstruksi sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009.19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana149

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36Tahun 2008.20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatanatau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dariPenghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan.21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungandengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan OrangPribadi.22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.02/2009tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai.23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha KecilPajak Pertambahan Nilai.24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan PajakPenghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS,Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannyaatas Penghasilan yang Menjadi Beban AnggaranPendapatan dan Belanja Negara atau AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah.25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak PenghasilanPasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atasPenyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Imporatau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor 224/PMK.011/2012.150

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian BesarnyaPenghasilan Tidak Kena Pajak.27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan,Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilanatas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atauDiperoleh Wajib Pajak yang Memiliki PeredaranBruto Tertentu.28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013tentang Tata Cara Pengembalian atas KelebihanPembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.29. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-122c/PJ./2000 tentang Tata Cara Pelunasan Bea MeteraiDengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai LunasDengan Teknologi Percetakan.30. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-122d/PJ./2000 tentang Tata Cara Pelunasan Bea MeteraiDengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai LunasDengan Sistem Komputerisasi.31. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002 tentang Tata Cara Pemotongan danPembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilandari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.32. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-382/PJ./2002 tentang Pedoman PelaksanaanPemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangMewah bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilaidan Pengusaha Kena Pajak Rekanan.33. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02/PJ/2003 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian.34. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-151

147/PJ./2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata CaraPenyampaian Surat Pemberitahuan Masa PajakPertambahan Nilai (SPT Masa PPN) bagi PemungutPPN.35. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat PemberitahuanMasa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal26 dan Bukti Pemotongan/Pemungutan PajakPenghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26.36. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat SetoranPajak sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 24/PJ/2013.37. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat PemberitahuanMasa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), SuratPemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15,Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta BuktiPemotongan/Pemungutannya.38. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan ProsedurPemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungandengan Pembayaran atas Penyerahan Barang danKegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha diBidang Lain sebagaimana telah diubah denganPeraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2011.39. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-66/PJ/2010 tentang Tata Cara Pelunasan Bea MeteraiDengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai LunasDengan Mesin Teraan Meterai Digital.40. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2010tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian Serta152

Penyampaian SPT Masa Pajak Penghasilan PPN.41. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata CaraPengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuandalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulanatau Penggantian, dan Tata Cara PembatalanFaktur Pajak sebagaimana telah diubah denganPeraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2013.42. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata CaraPemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PajakPenghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak PenghasilanPasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, danKegiatan Orang Pribadi.43. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013 tentang Tata Cara Pembebasandari Pemotongan dan/atau Pemungutan PajakPenghasilan bagi Wajib Pajak yang Dikenai PajakPenghasilan Berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilanatas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atauDiperoleh Wajib Pajak yang Memiliki PeredaranBruto Tertentu.44. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian danPenyampaian SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21dan/atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti PemotonganPPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.153

TIM PENYUSUNPengarahPenanggungjawabRedakturEditorKoordinator: Poltak Maruli John Liberty Hutagaol: Goro Ekanto: Sudiro: Haris Faisal: 1. Nurbaeti Munawaroh2. Putut Suyoso Tricahyono3. Bambang Eko Nugroho4. Arief Prasetyo5. Mashar ResmawanAulia RaisYayuk NurazizahAnggota:MasykurDani RamdaniStefanus Hajar Banu SujitaArif MulyonoIkha Yuni HapsariSamuel Nugroho Tri UIrine Diani TyasnitaDewi MaslikahRizki NugrohoMarhentin Ika KurniawatiBudiyantoRaisita Agus WahyonoIrine Diani TyasnitaEdward Parulian Donald TuaImmanuel SRizki NugrohoRaisita Agus WahyonoMuhammad ShodiqAri Eko HartoyoEko Haryono AritonangMasrul154

155