Hutan kita, keputusan kita: sebuah survei mengenai prinsip-prinsip ...

forestclimatecenter.org
  • No tags were found...

Hutan kita, keputusan kita: sebuah survei mengenai prinsip-prinsip ...

Hutan Kita,Keputusan KitaSebuah survei mengenai prinsip-prinsipuntuk pengambilan keputusan di MalinauEva Wollenberg • Godwin Limberg • Ramses IwanRita Rahmawati • Moira Moeliono


Hutan kita, keputusan kita: sebuah survei mengenai prinsip-prinsip untuk pengambilan keputusan di Malinauoleh Eva Wollenberg, Godwin Limberg, Ramses Iwan, Rita Rahmawati and Moira Moeliono. Bogor, Indonesia: Center for InternationalForestry Research (CIFOR), 2006.ISBN: 979-24-4640-078p.CABI thesaurus: 1. forests 2. land use 3. governance 4. decision making 5. community forestry 6. rural communities 7. local planning8. local government 8. non-governmental organizations 9. methodology 10. Kalimantan 11. Indonesia© 2006 oleh Center for International Forestry ResearchHak cipta dilindungi oleh Undang-undangDicetak oleh SMK Grafika Desa Putera, IndonesiaFoto yang dipakai dalam buku ini adalah milik staf dan partner CIFOR yang melakukan penelitian di lapangan.Penulis mengucapkan terimakasih atas kontribusinya dalam penerbitan publikasi ini.Adi Seno, p. 33, 38Budhy Kristanty, p. 33, 36Eko Prianto, cover and p. 8, 10, 14, 16, 28, 29, 45, 47, 57, 58, 66, 67Sven Wunder, p. 7Yani Saloh, p. 25, 65, 68Map on page 24 by M. Agus SalimDesain sampul oleh Catur WahyuTata letak oleh Vidya FitrianDiterbitkan olehCenter for International Forestry ResearchJl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang,Bogor Barat 16680, IndonesiaTel.: +62 (251) 622622; Fax.: +62 (251) 622100E-mail: cifor@cgiar.orgSitus: http://www.cifor.cgiar.org


iiiDaftar IsiUcapan terima kasihviPengantar 1Siapa saja yang terlibat? 2Prinsip-prinsip tentang apa? 3Pemerintahan daerah di Indonesia dan di Malinau 3Beberapa pertanyaan yang timbul 6Apa pendapat mereka? 7Siapa yang seharusnya terlibat dan dapat mewakili masyarakat dalam pengambilan keputusan? 9Bagaimana seharusnya pengakuan klaim dan hak atas lahan ditetapkan? 15Bagaimana seharusnya tata ruang direncanakan? 25Bagaimana seharusnya pemanfaatan hutan diatur? 29Bagaimana seharusnya kesepakatan dengan perusahaan dibuat? 37Bagaimana seharusnya pembagian keuntungan finansial dari pemanfaatan hutan? 43Bagaimana konflik dan perundingan seharusnya ditangani? 47Bagaimana informasi tentang keputusan pemerintah seharusnya disebarluaskan?(Keterbukaan informasi) 53Kesimpulan 59Kecenderungan 59Sifat jawaban yang diberikan 61Apa langkah selanjutnya? 64Mengembangkan tata kelola pemerintahan setempat 64Lampiran 67Lampiran 1. Kuesioner 69Lampiran 2. Metode lapangan 71Lampiran 3. Daftar Kata dan Istilah 73Lampiran 4. Pustaka lain yang terkait 76


26. Cara apa yang memadai untuk menunjukkan ketidakpuasan atas penyelesaian yang dicapai? 4827. Cara mana yang paling berdampak? 4828. Siapa seharusnya yang bertanggung jawab untuk menangani konflik antara masyarakatdengan perusahaan? 4929. Cara apa yang wajar untuk menunjukkan ketidakpuasan atas penyelesaian tata batas? 5030. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam penanganan konflik batas desa? 5031. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab untuk menangani konflik pemanfaatan hutan? 5132. Apakah saat ini informasi tentang pemanfaatan hutan atau perencanaan perkebunankelapa sawit cukup tersebar? 5433. Siapa yang seharusnya menyebarkan informasi kepada masyarakat? 5534. Apakah selama ini Anda merasa bebas untuk menyampaikan pendapat? 5635. Apakah Anda memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat? 56KotakRingkasan prinsip keterwakilan 13Ringkasan prinsip pengakuan klaim dan hak atas lahan 23Ringkasan prinsip perencanaan tata guna lahan (tata ruang) 27Ringkasan prinsip pengaturan pemanfaatan hutan 35Ringkasan prinsip tentang pembuatan kesepakatan dengan perusahaan 42Ringkasan prinsip pembagian keuntungan finansial yang dihasilkan dari pemanfaatan hutan 46Ringkasan prinsip penanganan konflik 52Ringkasan prinsip penyebaran informasi tentang keputusan pemerintah seharusnya disebarluaskan? 57


viUcapan terima kasihPenulis mengucapkan terima kasih kepada PemerintahKabupaten Malinau dan warga seluruh desa di KecamatanMalinau Selatan atas partisipasinya dalam survei ini danatas dukungannya terhadap kegiatan kami selama ini.Kami juga berterima kasih kepada Charlotte Soeria, DinaHubudin, Guy Manners, Carol Colfer dan Doris Capistranoatas bantuan dan dukungannya.Informasi untuk studi ini dikumpulkan oleh Godwin Limbergdan Ramses Iwan. Rita Rahmawati, Eva Wollenberg, danGodwin Limberg melakukan analisa data. Desain studiadalah hasil kerjasama dari semua penulis.Studi ini dibiayai oleh CIFOR dan Program KehutananMultipihak (Multi-stakeholder Forestry Program) di Indonesiadengan dukungan dari Department of InternationalDevelopment (DFID). Survei dan laporan ini merupakanbagian dari program penelitian: “Menjadikan DesentralisasiBerdampak bagi Masyarakat”.


PengantarMenurut masyarakat Malinau, bagaimana seharusnyakeputusan tentang pengelolaan hutan diambil?Buku kecil ini dirancang untuk menunjukkan bagaimanapemerintahan daerah dapat dikembangkan supaya lebihmencerminkan kebutuhan dan kepentingan setempat.Masyarakat di Malinau berbagi gagasan tentang prinsipprinsipyang seharusnya menjadi dasar pengelolaanhutan. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan pandanganmasyarakat, pejabat pemerintah kabupaten, dan lembagaswadaya masyarakat yang berada di Malinau.Prinsip-prinsip yang disajikan dalam buku ini bukanlahperaturan atau undang-undang, namun merupakan halyang dijunjung orang dan menggambarkan apa yangdiyakini oleh warga Malinau tentang hal yang seharusnyadilakukan.Yang menarik adalah bahwa tidak semua sependapat tentangapa yang harus dilakukan. Buku ini menunjukkan bahwasetiap orang memiliki pandangan yang berbeda tentangbagaimana suatu keputusan harus diambil. Ada beberapaprinsip yang diterima oleh banyak orang, ada pula yangtidak.Tidak satu pun prinsip dapat dikatakan benar walaupundidukung oleh banyak orang.Kami harap buku ini dapat memberi inspirasi bagiwarga Malinau dan masyarakat di tempat lain untukmengembangkan prinsip-prinsip tentang pengambilankeputusan yang menyangkut hutan dan lahan. Bagi pihakyang memiliki pandangan yang berbeda kami harap dapatmendiskusikan perbedaan ini secara positif. Masing-masingpihak dapat menjelaskan mengapa suatu prinsip tertentupenting bagi mereka, bertukar pandangan dengan yanglain, memahami pengaruh dari prinsip yang berbeda, sertamencari pilihan yang dapat merangkul nilai-nilai yangberbeda tersebut. Beberapa orang mungkin akan berubahpikiran setelah mendengar pandangan orang lain.Upaya ini diharapkan dapat membantu masyarakat untukmengambil keputusan yang masuk akal dan didukungbanyak pihak. Upaya ini seharusnya juga dapat membantumasyarakat untuk mengetahui apa yang diharapkandari wakil dan pimpinan mereka, dan para pengambilkeputusan, serta tolok ukur mana yang dapat dipegangsebagai pertanggungjawabannya.Buku kecil ini ditulis untuk masyarakat di Malinau. Kamiberharap, di daerah lain buku ini dapat dimanfaatkansebagai bahan acuan tentang metode yang dapat dicobaatau tentang aspek-aspek tata kelola setempat yangbisa digunakan untuk memicu diskusi dan perubahanpengelolaan di tempat lain.Kami juga berharap bahwa buku ini dapat menunjukkanbahwa konsep “pengelolaan yang baik” tidak hanya satusaja. Seperti akan terlihat oleh para pembaca, ada banyakgagasan mengenai apa yang dikatakan ”baik”.


PengantarSiapa saja yang terlibat?Dalam survei ini, kami mewawancarai 108 responden yangtinggal di Malinau Kota dan Kecamatan Malinau Selatan.Survei ini dilakukan di kecamatan Malinau Selatan, karenakecamatan ini merupakan daerah pedesaan yang palingpadat penduduknya. Selain itu, daerah ini merupakandaerah yang dipilih CIFOR sebagai pusat kegiatannya. Agarketerwakilan daerah-daerah lain di Kabupaten Malinau lebihlengkap, survei serupa harus dilaksanakan di kecamatankecamatanlain.Survei ini meliputi tiga kelompok responden:• Wakil masyarakat dari desa yang ada di KecamatanMalinau Selatan (95 orang) 1• Pejabat (10 orang)• Anggota LSM di Malinau (3 orang)Kami mewawancarai lebih banyak warga masyarakat karenamemperkirakan akan ada banyak perbedaan, dan biasanyasuara mereka kurang terdengar dalam diskusi seperti ini.Kami mengunjungi 19 desa untuk mengumpulkan informasidari masyarakat. Di desa kami mengadakan wawancaraperorangan maupun kelompok. Orang yang diwawancaraibiasanya kepala desa, kepala adat, sekretaris desa, atautokoh masyarakat lain. Kami mewawancarai 68 orang dalamdiskusi kelompok dan 29 secara perorangan. Seandainya1Diskusi kelompok dilaksanakan dengan 2 sampai 10 orang di 13 desa.Walaupun beberapa ibu ikut dalam diskusi kelompok, mereka tidak aktifmemberi masukan. Satu atau dua orang diwawancarai di setiap desa.Tujuh wawancara pertama dihapus dari kajian ini karena bentuk surveiyang kami ubah dan wawancara awal ternyata tidak konsisten dengananalisis wawancara yang lain.kami dapat mengulang survei ini kami akan mewawancarailebih banyak ibu-ibu.Untuk mengumpulkan informasi dari pemerintah kabupaten,kami memilih sepuluh pejabat dari empat instansi yangpaling aktif dalam mengambil keputusan tentang hutandan desa, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BAPPEDA, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah. Kami juga mewawancaraisatu orang staf dari Bagian Ekonomi Sekretariat DaerahKabupaten Malinau.Selain itu, kami mewawancarai wakil dari tiga lembagaswadaya masyarakat karena perannya sebagai pembela hakmasyarakat serta sebagai jembatan antara masyarakat danpemerintah. Tiga lembaga swadaya masyarakat tersebutadalah Yayasan Adat Punan (YAP), World Wide Fund forNature, Kayan Mentarang (WWF-KM) dan Phemdal.Wawancara dilakukan antara Oktober 2004 hingga Agustus2005.Sepanjang memungkinkan, dalam analisis, kamimembandingkan jawaban dari pejabat pemerintah denganjawaban masyarakat tentang berbagai prinsip yang berbeda.Sumber informasi untuk data di setiap gambar dicantumkansebagai kelompok diskusi masyarakat (focus group discussion),wawancara perorangan dari masyarakat, dan wawancaraperorangan dari wakil pemerintah. Agar jawaban dapatdibandingkan, jawaban disajikan sebagai persentasejawaban dari seluruh jumlah responden (bagi respondendari pemerintah) dan persentase dari jumlah respondenatau dari jumlah kelompok diskusi (bagi masyarakat).


PengantarKarena jumlah sampel masyarakat lebih banyak, jawabanmereka disajikan secara lebih terinci.Untuk beberapa prinsip, tidak semua informasi dari seluruhkelompok dapat dikumpulkan. Hal ini karena prinsiptersebut tidak relevan bagi kelompok tertentu dan bentukkuesionernya dimodifikasi. Dalam kasus tersebut, data yangditampilkan hanya data bagi satu kelompok tertentu saja.Informasi dari kalangan LSM tidak dianalisis secara statistik,karena jumlah sampel yang terlalu kecil, namun pernyataandan pandangan penting dimasukkan dalam rangkuman.Prinsip-prinsip tentang apa?Kami meminta responden untuk berbagi pandangannyatentang:• Siapa yang seharusnya terlibat dan dapat mewakilimasyarakat dalam pengambilan keputusan• Bagaimana seharusnya pengakuan klaim dan hak ataslahan ditetapkan• Bagaimana seharusnya perencanaan tata guna lahandilakukan• Bagaimana seharusnya pemanfaatan hutan diatur• Bagaimana seharusnya membuat kesepakatan denganperusahaan• Bagaimana seharusnya pembagian keuntungan finansialdari pemanfaatan hutan• Bagaimana konflik dan perundingan seharusnyaditangani• Bagaimana informasi tentang keputusan pemerintahseharusnya disebarluaskanKami juga bertanya kepada beberapa orang tentangpandangan mereka yang berkaitan dengan penerapanprinsip-prinsip ini dalam tiga situasi saat keputusan pentingtentang hutan harus dibuat. Tiga situasi tersebut yaitu:1. Kerjasama antara desa dengan perusahaan penebangankayu2. Penetapan batas desa3. Pengaturan pemanfaatan hutanPemerintahan daerah di Indonesia dandi MalinauBagi pembaca yang belum mengenal pemerintahan daerahterkini di Indonesia dan di Malinau, kami sajikan sekilasgambaran mengenai hal tersebut. Sejak bulan Januari 2001,seluruh kabupaten di Indonesia memiliki kewenangan untukmengatur keuangan dan mengambil keputusannya sendiri(otonomi). Kabupaten memperoleh bagian lebih besar daripajak yang berasal dari daerah tersebut dan memiliki kendaliyang lebih besar untuk mengatur kepentingan setempat,mulai dari penetapan dan bentuk desa, mengatur susunandan tugas pokok instansi pemerintah kabupaten, hinggapenerbitan izin pada perusahaan kayu serta penetapan bataswilayah setempat yang bersangkutan.Menurut undang-undang baru ini, bupati dipilih langsungoleh masyarakat. Bupati memiliki kewenangan eksekutif/penyelenggaraan dan didukung oleh Sekretaris Daerah dantiga asisten yang memiliki wewenang dan pengaruh yangcukup besar.Di bawah pemerintah kabupaten, ada sejumlah instansi yangmenangani masalah sektoral dan teknis, serta koordinasiperencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Di Malinau ada 27instansi termasuk Dinas Kehutanan dan Perkebunan, DinasPemberdayaan Masyarakat Desa, dan Badan Perencanaan


PengantarPembangunan Daerah (BAPPEDA) yang diwawancarai dalamrangka survei ini.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyaikewenangan legislatif untuk membuat peraturan daerahdan mengimbangi kewenangan eksekutif kabupaten. DPRDmengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD). Seringkali DPRD dipandang sebagai kekuatan danlembaga terpisah dari pemerintah kabupaten. Saat ini, DPRDdipilih langsung oleh rakyat dan tidak lagi dipilih dan/ataudiangkat oleh partai.Pemerintah kabupaten terdiri dari kecamatan yang dipimpinoleh camat dan stafnya. Sejak bulan Januari 2006, diKabupaten Malinau ada 12 kecamatan. Para camat diangkatoleh Bupati dan merupakan penghubung antara desa dankabupaten. Para camat tersebut juga berperan sebagai wakilpemerintah kabupaten untuk mengatasi konflik skala kecil.Desa, yang dipimpin oleh seorang kepala desa, berada di luarstruktur resmi pemerintah kabupaten. Namun, kepala desamenerima tunjangan bulanan dari pemerintah kabupatendan menggunakan pakaian seragam pemerintah padakegiatan pemerintahan. Kepala desa dipilih secara lokal,walaupun banyak kepala desa yang ditunjuk oleh tokohmasyarakat dan pemilihan kepala desa hanya menguatkanpenunjukan tersebut. Kepala desa dibantu oleh sekretarisdesa dan staf lain. Di beberapa kabupaten lain, strukturdesa dan kepala desanya memiliki bentuk lain seperti margaatau kampung.Era reformasi juga memicu dibentuknya Badan PerwakilanDesa (BPD) yang dipilih sebagai wakil masyarakat untukmengimbangi wewenang kepala desa. Badan PerwakilanDesa memiliki mandat untuk membuat peraturan desa danmengawasi penggunaan anggaran. Di Kabupaten Malinau,Badan Perwakilan Desa baru diresmikan dengan SuratKeputusan pada tahun 2005 dan hanya sedikit desa memilikiBPD yang berfungsi atau memiliki peraturan desa.Di tingkat desa juga ada kepala adat, yang biasanya jugamenerima tunjangan (dalam jumlah yang lebih kecil) daripemerintah kabupaten. Sebagian besar desa sekarangmempunyai kepala adat yang telah diangkat pemerintah.Banyak dari kepala adat tersebut berasal dari keluargayang secara turun-temurun memegang jabatan ini sebelumditetapkan sistem pemerintahan oleh pemerintah Indonesiapada tahun 1950-an, dan sering masih menjabat setelahperubahan sistem tersebut. Kepala adat biasanya menanganiurusan kehidupan sosial seperti masalah keluarga atauupacara adat. Sebagian kepala adat memiliki staf.Di Malinau beberapa suku Dayak membentuk persekutuanatau memiliki seorang kepala adat besar yang memilikiwewenang di tingkat daerah aliran sungai dan mencakupdesa-desa dalam DAS atau sebagian DAS tersebut. Kedudukanini sering diperoleh secara turun-temurun.Di setiap desa ada kelompok yang terdiri dari wargamasyarakat yang terpandang, memiliki pengaruh, dan aktifdalam urusan desa yang disebut sebagai tokoh masyarakat.Kelompok tokoh masyarakat dapat meliputi kepala desa,kepala adat, dan para stafnya. Pemuda, kaum ibu, ataukelompok masyarakat lain juga dapat memiliki wewenangyang berkaitan dengan urusan desa atau mempengaruhikeputusan di desa.Kabupaten MalinauTerletak di Kalimantan Timur, Kabupaten Malinau terbentuk


PengantarSeperti tergambar secara jelas dalam uraian berikutini, harapan beragam kelompok yang berbeda tidakselalu konsisten. Studi ini dilaksanakan dengan harapanbahwa hasilnya dapat mendukung upaya pengembanganpemerintahan setempat yang betul-betul bisa menjadi suatukontrak sosial dan tidak hanya menerapkan hal-hal yangmenurut pihak lain baik untuk Malinau.Beberapa pertanyaan yang timbulSaat anda membaca buku ini, mungkin akan munculpertanyaan:• Apa yang saya harapkan dari aparat desa dan pemerintahdaerah?• Prinsip-prinsip mana yang saya setujui atau tidak sayasetujui?• Adakah prinsip lain yang menurut saya penting?• Apa yang dapat saya lakukan di lingkungan kerja ataudesa untuk berbagi gagasan tentang prinsip-prinsip inidengan pihak lain?• Bagaimana warga desa saya dan warga Malinau bisamemutuskan prinsip-prinsip yang terbaik bagi kami?• Apa yang selanjutnya harus dilakukan oleh desa sayadan pemerintah daerah?


Apa pendapat mereka?


Siapa yang seharusnya terlibat dan dapat mewakilimasyarakat dalam pengambilan keputusan?Utusan kalau jarak jauh, biasanya kepala desa, kepala adat dantokoh masyarakatWarga Long LakeKalau desa besar, utusan harus besar. Kalau kecil, jumlahsedikit.Warga MetutKalau pertemuan diadakan di desa, ibu bisa ikut. Kalau diMalinau, tidak bisa.Warga Long JalanMasyarakat yang punya lahan di daerah yang akan digarapkelapa sawit seharusnya hadir dalam pertemuan desa denganperusahaan.Warga SetulangSebaiknya ada perundingan perusahaan dengan masyarakatuntuk menentukan di mana hutan bisa digarap. Lalu 2-30 wakilmasyarakat ikut survei langsung di lapangan.Warga Laban NyaritKalau bertemu dengan perusahaan di luar desa, siapa yangmewakili masyarakat? Perusahaan harus datang ke desa.Warga Long LakeUtusan harus menyampaikan apa yang sudah disepakati didesa.Warga Batu KajangTidak bisa hanya satu orang saja. Perlu 10 orang.Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat DesaDua puluh orang seharusnya mewakili masyarakat dalamperundingan dengan perusahaan, terdiri dari kepala desa danstaf, BPD dan staf, ketua adat dan staf dan ketua RT. Ini mewakiliunsur masyarakat desa.Kalau terlalu banyak orang, bisa terlalu banyak suara.Anggota DPRDAnggota DPRDJumlah tidak menjadi masalah, yang penting adalah kemampuanorang yang ditunjuk untuk menyampaikan dan memperjuangkanaspirasi dan kepentingan masyarakat. Kecuali, masyarakatmerasa dengan jumlah tertentu dapat mengimbangi kekuatanpihak perusahaan.Staf World Wide Fund for Nature, Kayan MentarangKutipan di atas menggambarkan bahwa keterpencilandesa dan jarak dari tempat pertemuan mempengaruhiketerwakilan warga dalam pertemuan dengan desa lain,perusahaan, atau pemerintah. Masyarakat mengungkapkankekecewaannya karena mereka seringkali tidak dapat ikutserta dalam pengambilan keputusan atau tidak mendapatkaninformasi yang mereka perlukan atau inginkan. Umumnyawarga desa menginginkan pertemuan diselenggarakandi desa yang bersangkutan karena banyak orang dapatmenghadiri pertemuan tersebut, termasuk kaum ibu. Kalauhal ini tidak memungkinkan, maka dipilihlah utusan.


10 Siapa yang seharusnya terlibat dan dapat mewakili masyarakat dalam pengambilan keputusan?orang berpendapat bahwa masyarakat setidaknya diwakilioleh sejumlah orang, misalnya 10 hingga 20 orang. Halini untuk memastikan agar perwakilan bersikap terbuka,menjamin keterwakilan kelompok yang berbeda, sertauntuk meningkatkan kekuatan kelompok saat melakukanperundingan dengan pihak lain yang kuat.Responden mengungkapkan bahwa pada kenyataannyakepala desa hampir selalu mewakili desa, meskipun oranglain sering mendampingi atau menggantikan kepala desa(Gambar 1). Menurut hampir dua pertiga jumlah responden,kepala adat biasanya mewakili masyarakat. Sepertiga jumlahresponden mengatakan bahwa tokoh masyarakat jugasering mewakili masyarakat, sedangkan sepertiga lainnyamengungkapkan bahwa ketua badan perwakilan desa (BPD)atau orang lain sebagai wakilnya.Selain kepala desa, sering ada tokoh masyarakat lainyang mewakili masyarakat. Bagaimana mereka semuabertanggung jawab kepada masyarakat yang diwakilinya?Masyarakat desa menyatakan bahwa secara umummereka berharap kepala desa atau kepala adat dapatmewakili mereka, namun para pemimpin ini seharusnyabermusyawarah dengan masyarakat luas terlebih dahulu.Setelah musyawarah, masyarakat yakin bahwa pemimpinakan mempertimbangkan atau memadukan semuapandangan yang berbeda untuk mewakili masyarakat secaramemuaskan.% Responden100%80%60%40%20%95%68%32%14% 14%Kalau hanya satu atau dua orang saja yang mewakilimereka, beberapa responden khawatir tidak ada cara untukmemastikan bahwa orang yang menjadi utusan tersebuttransparan dan bertanggung jawab kepada desa. Beberapa0%KepaladesaKepalaadatTokohmasyarakatKepalaBPDLainnyaGambar 1. Siapa yang biasanya mewakili masyarakat?(Wawancara masyarakat perorangan)


Siapa yang seharusnya terlibat dan dapat mewakili masyarakat dalam pengambilan keputusan?11% Responden60%40%20%55%45%32% 32%18%9%Sejumlah responden juga berpendapat pentingnya melibatkanseluruh masyarakat dalam keputusan mengenai:• Fee atau kompensasi yang dibayarkan ke desa• Penetapan batas desa• Lokasi dan pengelolaan hutan lindung• Kegiatan lain seperti kunjungan pemerintah ke desa,kegiatan penyuluhan perusahaan, dan diskusi tentangurusan desa.0%Kerjasama denganperusahaan kayuUsulan proyekpembangunan desaFee/kompensasiLainnyaBatas-batasLokasi danpengelolaanhutan lindungBeberapa orang merasa bahwa keputusan seperti ini akanlebih terbuka kalau seluruh warga memiliki kesempatanuntuk ikut terlibat secara langsung.Gambar 2. Dalam hal apa masyarakat luas seharusnyadilibatkan? (Wawancara masyarakat perorangan)Lainnya: Kunjungan pemerintah, penyuluhan perusahaan, urusan desa,urusan adat, urusan dinas, tana’ olen.Kapan seluruh anggota masyarakatharus dilibatkan?Beberapa warga merasa bahwa walaupun sepuluh oranghadir dalam pertemuan, belum tentu mereka mewakilipandangan-pandangan yang ada di masyarakat. Seluruhmasyarakat seharusnya mendengar langsung apa yangdibicarakan dalam pertemuan untuk memperoleh informasiyang layak dan dapat mengambil keputusan.Bagi warga, hal ini penting, terutama bila keputusan tersebutberkaitan dengan uang. Ketika ditanya tentang keputusanmengenai apa yang mengharuskan keterlibatan seluruhmasyarakat, kebanyakan orang menjawab (Gambar 2):• Perundingan dengan perusahaan kayu (55 %)• Penyusunan rencana pembangunan desa (45 %)Satu orang mengatakan: “Tapi ada pertemuan lembaga dulu”.Apabila tokoh-tokoh masyarakat bertemu terlebih dahulu,mereka dapat memilah pilihan yang ada dan menggunakanpengalaman dan pemahamannya untuk mengusulkan arahkeputusan.Di sisi lain, kadang-kadang informasi penting hanya munculdalam musyawarah desa. Seorang lain mengatakan: “Kadangkadangdalam rapat ini ada pendapat yang tidak ditanggapi,padahal, pendapat itu penting atau bisa dipakai.”Tidak disebutkan apakah tokoh pemuda atau tokoh wanitaseharusnya dilibatkan dalam perundingan.Apakah Dewan Perwakilan RakyatDaerah mewakili masyarakat?Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki mandat untukmewakili masyarakat Malinau di pemerintah daerah. Namun77 % responden merasa bahwa DPRD tidak berperansebagaimana mestinya (Gambar 3).


12 Siapa yang seharusnya terlibat dan dapat mewakili masyarakat dalam pengambilan keputusan?Lebih separuh responden mengatakan bahwa merekamerasa anggota DPRD bisa bekerja lebih baik jika:• Bertemu dengan masyarakat secara langsung• Mengadakan lebih banyak diskusi dengan masyarakat• Mengadakan kunjungan ke desa dan pengamatanlangsung di desa.Tidak77%Ya18%Responden yang lain mengungkapkan bahwa DPRD dapatmeningkatkan perannya, jika:• Mendukung usulan masyarakat di pemerintahan• Mengundang masyarakat menyampaikan usulan keDPRD di Malinau• Membantu penyebaran program dan aturan pemerintahkepada masyarakat• Menyalurkan informasi dari dan kepada masyarakat.% RespondenTidak adajawaban5%Gambar 3. Apakah DPRD berperan mewakili masyarakat?(Wawancara masyarakat perorangan)Ada satu orang responden mengatakan: “Seharusnya DPRDdatang ke desa untuk tahu keadaan, karena selama ini kamihanya bisa membuat usulan desa melalui kecamatan.”


Siapa yang seharusnya terlibat dan dapat mewakili masyarakat dalam pengambilan keputusan?13Kotak 1. Ringkasan prinsip keterwakilanMenurut masyarakat:• Untuk keputusan yang sifatnya peka, khususnya perundingan atau keputusan mengenaiuang:- seluruh masyarakat seharusnya bisa ikut memberikan masukan.- perlu jumlah wakil minimal (lima atau lebih, tergantung besarnya desa) sebagai wakildalam pertemuan lain, walaupun ada pertimbangan untung-rugi dalam kemampuannyamembuat keputusan bersama.• Pertemuan di desa lebih mudah dijangkau, khususnya bagi kelompok masyarakattertentu, seperti kelompok wanita.• Semua pendapat yang diungkapkan dalam pertemuan harus dihargai, terlepas dari siapayang menyampaikannya.• Utusan desa harus membahas masalah desa dengan masyarakat.• Untuk lebih baik mewakili masyarakat, DPRD harus:- Bertemu masyarakat secara langsung- Lebih sering berdiskusi dengan masyarakat- Mengunjungi dan mengamati langsung di desa.Menurut LSM:• Kemampuan wakil masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakatdan berunding secara efektif dengan pihak lain lebih penting daripada jumlah wakilmasyarakat.• Masyarakat kadang-kadang akan ingin mengirim utusan dalam jumlah besar agar merasalebih kuat menghadapi pihak lain yang kuat.


Bagaimana seharusnya pengakuan klaim dan hak ataslahan ditetapkan?Berunding di desa, berunding antar desa, kalau sudah sepakat,diketahui oleh pemerintah.Warga MetutKalau antar desa sudah terjadi kesepakatan tentang batas, batasyang sudah jelas segera dipetakan di lapangan.Staf Dinas Kehutanan dan PerkebunanHarus ada pendataan di lapangan dari pihak kecamatan.Warga Gong SolokCukup kalau kepala desa dan kepala adat masing-masing desasudah sepakat dan lapor kepada pemerintah. Idealnya [ada]SK Bupati. Kalau tidak mampu minta SK Bupati dari segi biaya,kesepakatan antar desa cukup.Warga Long JalanDimulai dengan perumusan tujuan bersama yang dilakukan dalampertemuan yang dihadiri oleh desa yang berbatasan. Kemudian,dilanjutkan dengan pengumpulan informasi mengenai batasdesa (sejarah, luas, lokasi, tanda batas dan sebagainya). Prosesselanjutnya adalah musyawarah mengenai batas tersebut untukmendapatkan kesepakatan dengan desa yang bertetangga untukkemudian ditetapkan dengan peta dan tanda batas.Staf World Wide Fund for Nature, Kayan MentarangPemerintah daerah mengundang semua pihak atau desa yangterkait dengan areal tersebut. Masing-masing menceritakanversinya dan bisa menunjukkan di peta. Kemudian, berundingsampai ada kesepakatan. Kemudian dibuat berita acarakesepakatan batas sementara dan kalau sudah ada patok, dibuatSK Bupati. BPN [lalu] buat peta batas sementara berdasarkaninformasi dari masyarakat, diukur koordinat kembali denganGPS. Berdasarkan koordinat dibuat peta tata batas. Panitia tatabatas [kemudian] menetapkan tata batas definitif.Staf Dinas Kehutanan dan PerkebunanCara untuk membuat kesepakatan batas yang baik adalah tertulisdan ada peta, ditandatangani oleh kepala desa, dikukuhkan olehcamat, dan dilanjutkan ke tingkat kabupaten. Terus pengakuanhak perlu diatur dalam peraturan daerah dulu, karena berkaitandengan tata ruang, atau sedikitnya dengan SK Bupati. Kalauada, peraturan daerah menjadi payung hukum dan Bupatimembuat SK.Anggota DPRDPerlu ada data dasar dan data adat (misalnya letak ladang,kuburan dan sebagainya). Perlu ketegasan dengan pemasanganpatok dan ketegasan dari pemerintah daerah dalam pembuatanbatas. Kesepakatan harus memiliki kekuatan hukum tetap.Staf PhemdalSeharusnya, dari kecamatan maupun instansi teknis mempunyaisuatu data-base mengenai desa-desa definitif yang juga memilikibatas definitif. Batas tersebut tidak hanya di atas peta, tetapi jugabatas di lapangan jelas berupa pemasangan patok.Staf Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau


16 Bagaimana seharusnya pengakuan klaim dan hak atas lahan ditetapkan?Masyarakat seharusnya mengetahui secara pasti batas-batas desamereka.Staf BAPPEDASeperti umumnya di wilayah hutan di Indonesia, berdasarkanhukum, hak masyarakat terhadap lahan dan sumberdayaalam di Malinau tidak jelas. Dengan tersedianya peluangmemperoleh uang tunai dalam jumlah besar dari sumberdayaalam, kejelasan hak menjadi hal yang sangat penting untukmenghindari terjadinya konflik. Masyarakat di Malinaumenginginkan kejelasan dan pengakuan hak mereka ataslahan dan hutan, khususnya yang berkaitan dengan batasdesa. Sejak tahun 1999, kebutuhan untuk mematok wilayahdesa semakin meningkat ketika masyarakat mulai melakukannegosiasi langsung dengan perusahaan untuk memperolehkeuntungan finansial dari kayu serta kesempatan untuk dapatmemperoleh kompensasi bagi kegiatan pertambangan danpenebangan kayu dalam lahan di wilayah mereka.Di sejumlah desa, kesepakatan mengenai tata batas biasanyabersifat labil dan konflik tentang batas terus meningkat.Pemerintah kabupaten telah memprakarsai upaya pemasanganbatas kabupaten dan kecamatan, tetapi batas dan hak desamasih belum jelas. Di bawah ini masyarakat dan respondendari pemerintah mengungkapkan pendapat mereka tentangproses untuk menyelesaikan masalah batas tersebut.Hampir semua responden dari masyarakat dan pemerintahmenyatakan perlunya pengakuan hak atas ladang, hutandesa, dan wilayah desa.LadangUntuk lahan ladang, sebagian besar responden (82%)berpendapat bahwa pengakuan seharusnya berupa hakmilik (Gambar 4). Sebagian lain beranggapan pengakuanakan hak pakai juga diperlukan.Sebagian besar responden mengatakan bahwa pengakuanatas hak diperlukan dari:• Kepala adat• Kepala desaSekitar sepertiga responden menyatakan bahwa seharusnyacamat yang memberi pengakuan hak. Hanya beberapaorang menyebutkan bahwa diperlukan pengakuan darimasyarakat, pemilik lahan yang bersebelahan, kepala desa


Bagaimana seharusnya pengakuan klaim dan hak atas lahan ditetapkan?17tetangga, kepala adat besar, bupati, pemilik lahan, atauketua RT.Sebagian besar responden pemerintah (80%) berpendapatbahwa diperlukan pengakuan hak milik atas lahan ladang.Mereka juga berpendapat bahwa pengukuhan hanyadiperlukan dari kepala desa. Seperti halnya masyarakat,sebagian (40%) mengatakan bahwa camat perlu mengetahuiadanya pengakuan tersebut.Hampir separuh responden mengatakan bahwa hak atasladang seharusnya dibuat secara tertulis oleh camat ataukepala desa. Sekitar sepertiga dari responden mengatakanperlunya sertifikat tanah. Sebagian besar pejabat (80 %) jugamenyatakan perlunya dokumen yang dibuat pemerintah,serta sepertiga dari responden berpendapat bahwa sertifikattanah merupakan bentuk pengakuan yang seharusnyadigunakan.100%80%82%80%MasyarakatPemerintahSeluruh warga desa dan sebagian besar respondenpemerintah berpendapat bahwa kepala keluarga atauperorangan seharusnya memegang hak untuk menentukanpemanfaatan lahan ladang. Beberapa responden darimasyarakat dan pemerintah menginginkan keterlibatankeluarga besar, lembaga adat, atau pengurus desa dalamkeputusan ini.Hutan desaHampir seluruh responden dari masyarakat (91%)mengatakan pentingnya mendapatkan hak bersama atashutan desa (Gambar 5). Hanya beberapa responden sajayang menginginkan hak perorangan atau hak milik. Adaseorang yang menyatakan bahwa hutan desa seharusnyauntuk seluruh masyarakat desa. Ada juga yang menyebutkanperlunya peraturan agar warga yang memanfaatkan hutandesa membayar kepada kas desa sehingga uang tersebutdapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa.100%91%% Responden60%40%20%0%Hak milik23%50%Hak pakai% Responden80%60%40%20%0%14%9%Hak bersama Hak pakai Hak milikGambar 4. Hak apa yang diperlukan untuk pengakuan atasladang? (Wawancara masyarakat perorangan dan staf pemerintahperorangan)Gambar 5. Hak apa yang diperlukan untuk pengakuan atashutan desa? (Wawancara masyarakat perorangan)


18 Bagaimana seharusnya pengakuan klaim dan hak atas lahan ditetapkan?Istilah ‘hak bersama’ perlu penjelasan lebih lanjut karenahal ini tidak dapat dikaitkan ke dalam konsep hak milikatau hak guna secara konvensional yang cenderung berasaldari konsep-konsep Barat. Hak bersama berasal dari konseptradisional tentang hak semua warga desa atas pemanfaatansumberdayanya dan desa memiliki kewenangan penuh ataswilayahnya. Saat desa berpindah, seperti yang terjadi dimasa lalu, biasanya desa lain dapat mengklaim wilayahyang telah ditinggalkan tersebut.Sejumlah besar responden masyarakat merasa perlunyapengakuan dari beberapa pihak (Gambar 6), termasuk:• Kepala desa• Kepala adat• Camat• Kepala desa tetanggaBeberapa orang juga merasa perlunya pengakuan daribupati, Dinas Kehutanan Kabupaten, pemerintah, kepalaadat besar, badan pengelola hutan desa, tokoh masyarakat,atau masyarakat desa itu sendiri.Dibandingkan dengan jawaban dari masyarakat, respondendari kalangan pemerintah memiliki jawaban yang lebihberagam tentang hak atas hutan. Sekitar separuh (60%)mengatakan bahwa hanya hak pakai seharusnya mendapatkanpengakuan dan separuh lainnya (50%) mengatakan bahwahak miliklah yang seharusnya mendapat pengakuan.Sepertiga responden menginginkan hak milik dan hakpakai. Salah satu pejabat pemerintah mengatakan bahwajenis hak tergantung dari luas kawasan hutannya. Kalaukawasan hutan tersebut kecil luasannya, hak milik masihlayak diberikan. Bila kawasan hutan tersebut luas, maka hakpakailah yang layak. Tidak satu pun staf dari pemerintahanyang menyinggung tentang hak bersama.% Responden100%80%60%40%20%0%91%77% 77%64%50%50%40% 41%30%32%KadesCamatKepala adat10%KadestetanggaBupatiDinas14% 14% 10% 10%9%0% 0% 0%kehutananBPNLainMasyarakatPemerintahKepalaadat besarGambar 6. Dari siapa hak atas hutan desa perlu mendapatpengakuan? (Wawancara masyarakat perorangan dan stafpemerintah perorangan)Jawaban responden dari pemerintah tentang siapa yangharus memberi pengakuan atas hak, hampir serupa denganjawaban responden dari masyarakat (Gambar 6). Namunmenurut mereka, peran pemerintah kabupaten lebih pentingdan hanya satu orang yang menyebut perlunya pengakuandari kepala desa tetangga.Masyarakat mengatakan bahwa hak atas hutan desamemerlukan pengakuan dalam bentuk dokumen yangditandatangani oleh bupati (Surat Keputusan Bupati), kepaladesa (Surat Kades), camat (Surat Camat) atau sertifikat tanah.Beberapa responden juga menginginkan adanya peta. Satuorang mengusulkan dibuatnya berita acara antara keduadesa dan camat, dengan tembusan kepada bupati. Wakildari pemerintah memberikan jawaban yang serupa.Sebagian besar responden dari masyarakat (77%)menyatakan bahwa hak pengambilan keputusan tentangpemanfaatan hutan desa harus dipegang oleh seluruhmasyarakat (Gambar 7). Hampir separuh responden jugamenyebut bahwa pengurus desa bisa memegang hakLSM


Bagaimana seharusnya pengakuan klaim dan hak atas lahan ditetapkan?19% Responden100%80%60%40%20%0%77%Gambar 7. Siapa yang memegang hak dan mengambil keputusantentang pemanfaatan hak hutan desa? (wawancara masyarakatperorangan dan staf pemerintah perorangan)pengambilan keputusan asal mereka merundingkannyaterlebih dahulu dengan masyarakat. Responden daripemerintah pada umumnya sependapat bahwa tanggungjawab harus ada di tingkat desa, walaupun mereka lebihmengutamakan kepala desa sebagai penanggung jawab.Dari kedua kelompok tersebut (masyarakat dan pemerintah)tidak ada yang menjawab bahwa hak untuk mengambilkeputusan harus diberikan kepada perorangan atau kepadakepala keluarga.Wilayah desa45%40%30% 30%23%SeluruhmasyarakatPengurusdesaLembagaadatMasyarakatPemerintahResponden dari masyarakat mengatakan bahwa warga desaseharusnya memiliki hak bersama atas wilayah desa. Sedikitsekali orang yang berpendapat bahwa hak milik peroranganatau hak sewa atas wilayah desa diperlukan.Masyarakat dalam kelompok diskusi menyebutkan bahwaseharusnya ada empat langkah utama untuk membuat5%Keluargabesarkesepakatan batas yang baik. Empat langkah tersebutadalah:• Berunding di desa terlebih dahulu (42%)• Utusan desa berunding dengan desa tetangga (83%)• Membuat surat kesepakatan antara desa (42%)• Melaporkan hasil proses dan surat kesepakatan kepemerintah kabupaten (25%)Responden dari pemerintah (50% - 70%) juga menyatakanpentingnya keempat langkah tersebut dan menambahkannyadengan:• Survei batas di lapangan bersama wakil dari kedua desadan/atau staf kecamatanSalah satu responden dari masyarakat menyatakan: “untukberunding di desa, seharusnya diedarkan surat dulu kepadawarga.” Seorang lain mengatakan bahwa seharusnya semuawarga desa mengetahui kesepakatan tata batas. Sangatjelas terlihat adanya keinginan akan keterbukaan informasitentang perundingan batas di dalam desa, demikian jugaantar desa dan dengan pemerintah kabupaten.Responden dari pemerintah (89%) dan masyarakat (42%)sama-sama setuju bahwa mereka tidak cukup mendapatkaninformasi tentang bagaimana batas desa seharusnyaditetapkan (Gambar 8). Hal ini merupakan masalah yangcukup peka. Di desa, 42% dari kelompok diskusi tidakmenjawab pertanyaan ini.Masyarakat mengatakan bahwa menurut mereka pertemuantentang tata batas desa seharusnya tidak hanya dihadirioleh kepala desa dan kepala adat, tetapi juga oleh seluruhmasyarakat (Gambar 9). Ini menunjukkan perlunyaketerbukaan dan bahwa hal ini penting bagi seluruhwarga.


20 Bagaimana seharusnya pengakuan klaim dan hak atas lahan ditetapkan?MasyarakatPemerintah100%89%Namun demikian, ada satu orang responden mengatakan:“Kalau terlalu banyak orang bisa terlalu banyak suara.” Seoranglain menyebutkan bahwa kalau seluruh masyarakat hadir:“masyarakat luas suka menuntut agar batas berat ke pihakmereka.”% Responden80%60%40%20%0%42%Tidak17%11%Gambar 8. Apakah sekarang cukup mendapatkan informasitentang penetapan batas? (diskusi kelompok desa dan wawancarastaf pemerintah perorangan)% Responden100%80%60%40%20%0%90%55%KadesKepala adat60%45% 45%50%36%10%9%70%SeluruhmasyarakatTokohmasyarakatKepala BPDGambar 9. Siapa yang seharusnya hadir dalam pertemuandesa untuk menentukan batas desa (kelompok diskusi desa danwawancara staf pemerintah perorangan)9%Ya40% 40% 40%CamatKepala adat besar9%0% 0% 0% 0%Tokoh pemudaMasyarakatPemerintahLainnya30%Tokoh wanitaWakil pemerintah sependapat dengan hal ini. Hanya saturesponden pemerintah menyatakan bahwa seluruh wargaharus hadir dalam pertemuan ini. Menurut lebih darisepertiga responden pemerintah, pertemuan harus dihadirioleh wakil dari beberapa unsur di desa (kepala desa, kepalaadat, tokoh masyarakat, Badan Perwakilan Desa, tokohpemuda, dan tokoh wanita) dan camat.Apabila perundingan berlangsung di desa lain, masyarakatmenyatakan bahwa kepala desa (73%), kepala adat (55%),atau tokoh masyarakat (45%) harus mewakili desa dalampertemuan tentang batas dengan desa tetangga. Hanya 18%dari responden masyarakat berpendapat bahwa masyarakatluas harus hadir. Sebagian besar responden dari pemerintahsependapat dengan hal ini, namun 70% responden daripemerintah berpendapat bahwa ketua Badan PerwakilanDesa harus juga hadir dalam perundingan.Menurut responden dalam kelompok diskusi masyarakat(67%) dan responden dari pemerintah (90%) utusan desaharus dipilih melalui musyawarah desa. Baik kelompokdiskusi masyarakat (44%) maupun responden pemerintah(60%) berpendapat bahwa wakil yang baik adalah orangyang mengenal daerah yang sedang dirundingkan. Hal inimerupakan dua syarat utama bagi wakil masyarakat berkaitandengan aspek ini. Beberapa orang (dari masyarakat danpemerintah) menambahkan bahwa pihak yang memilikilahan di daerah perbatasan juga harus dihadirkan dalamperundingan.


Bagaimana seharusnya pengakuan klaim dan hak atas lahan ditetapkan?21Masyarakat (kelompok diskusi dan perorangan) danresponden dari pemerintah berpendapat pentingnyamemperoleh kesepakatan tentang batas desa denganpengakuan resmi dan tanda tangan dari:• Kepala desa• Kepala desa tetangga• Kepala adat• Camat• BupatiSebagian besar masyarakat dalam kelompok diskusi menilaipenting adanya tanda tangan dari kepala desa dan kepalaadat desa tetangga. Sedangkan responden pemerintahmenyatakan pentingnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan,Badan Pertanahan Nasional, dan Dinas Pertanahan untukmenandatangani kesepakatan tersebut.Masyarakat dalam kelompok diskusi dan survei peroranganmenyebutkan bahwa kesepakatan harus tertuang dalambentuk berita acara tentang tata batas desa. Responden daripemerintah berpendapat bahwa seharusnya juga ada SKBupati.Menurut responden masyarakat dan pemerintah, kegiatansurvei batas desa dan pemetaannya seharusnya melibatkankepala desa, kepala adat, dan desa tetangga (Gambar 10).Responden pemerintah juga berpendapat bahwa camat(100%), BPN (60%), Badan Perwakilan Desa (80%), danDinas Kehutanan dan Perkebunan (40%) harus terlibatdalam kegiatan survei dan pemetaan batas desa. Hal inihampir tidak disinggung oleh masyarakat.Menurut masyarakat sanksi adat dan perundingan baru antardesa harus digunakan untuk menegakkan kesepakatan yangdibuat (Gambar 11). Responden pemerintah setuju dengan% Responden100%80%60%40%20%0%100%92%Kepala desa70%60%58%50%Kepala adatDesa tetangga33%100%Camat20% 20%17% 17%10% 8% 8%LainnyaTokohmasyarakatMasyarakatluas60%BPN/Dinaspertanahan80%Gambar 10. Siapa yang seharusnya dilibatkan dalam pemetaanbatas desa? (Kelompok diskusi masyarakat dan wawancara stafpemerintah perorangan)Lainnya (pemerintah): Bagian Tata PemerintahanLainnya (masyarakat): Instansi terkait, tokoh pemuda, BPN, CIFOR% Responden100%80%60%40%20%0%67%42%30%60%DendaadatPerundingan ulangdengan desa tetangga20%17%8%50%Serahkan ke polisiPemkab dampingi perundingandengan desa tetangga100%MasyarakatPemerintahGambar 11. Bagaimana kesepakatan batas desa bisaditegakkan? (Kelompok diskusi masyarakat dan wawancara stafpemerintah perorangan)Lainnya: Sanksi hukum yang tegas harus dicantumkan dalam naskahkesepakatan; Tetangga adalah saudara, dan harus saling hormatmenghormati.0%Camat dampingi perundingandengan desa tetangga0%0%30%BPD0%40%DinaskehutananMasyarakatPemerintah0%20%Pembayaranke kas desaLainnya


22 Bagaimana seharusnya pengakuan klaim dan hak atas lahan ditetapkan?pendekatan ini, tetapi menambahkan bahwa camat (100%)dan bupati (50%) harus mendampingi perundingan ini.Salah satu responden dari pemerintah mengatakan bahwakesepakatan harus ditegakkan dengan “prinsip tetanggaadalah saudara, [harus] saling hormat-menghormati.”Dalam penetapan batas desa, siapa yang berhak danbertanggung jawab dalam mengambil keputusan tentanglahan dan hutan di dalam wilayah desa? Selaras denganpentingnya hak bersama, masyarakat berpendapat bahwaseluruh masyarakat seharusnya memiliki hak untukmengambil keputusan (Gambar 12). Hal yang kedua,bahwa kepala desa dan lembaga adat adalah pihak yangseharusnya memegang hak ini.% Responden100%80%60%40%20%0%82%50% 50%40%36%40%SeluruhmasyarakatPengurusdesaGambar 12. Siapa yang memegang hak dan mengambil keputusantentang pemanfaatan hak atas wilayah desa? (Wawancaramasyarakat perorangan dan staf pemerintah perorangan)9%LembagaadatLainnyaLainnya: Tokoh pemuda, tokoh masyarakat20%PemerintahPeroranganMasyarakatPemerintah10% 10%CamatResponden dari pemerintah juga berpendapat bahwakepala desa seharusnya memegang hak pengambilankeputusan. Tetapi menurut mereka, peran masyarakat kurangpenting dalam hal ini. Hanya dua responden mengatakanbahwa pemerintah juga punya hak dalam pengambilankeputusan.


Bagaimana seharusnya pengakuan klaim dan hak atas lahan ditetapkan?23Kotak 2. Ringkasan prinsip pengakuan klaim dan hak atas lahanMenurut responden masyarakat dan pemerintah:• Perlu hak yang jelas atas:- ladang- hutan desa- wilayah desa• Hak atas ladang seharusnya diberikan kepada peroranganatau kepala keluarga.• Hak atas lahan dan dokumen pengakuan hak tersebutharus diperoleh dari beberapa pihak, termasuk kepaladesa dan kepala adat. Camat dan bupati seharusnyajuga memberi pengakuan batas wilayah desa dan hutandesa secara resmi dan mengesahkannya dengan suratkeputusan.• Berita acara (tertulis), peta, dan patok diperlukan sebagaibukti batas desa.• Tidak ada cukup informasi tentang pemetaan di wilayahkabupaten.• Batas-batas seharusnya diterapkan dan ditegakkan dengansanksi adat dan perundingan antar desa.Selain itu masyarakat lebih sering menyatakanperlunya:• Hak atas hutan dan wilayah desa yang diberikan kepadaseluruh masyarakat (hak bersama).• Melibatkan desa tetangga dalam perundingan danpengakuan kesepakatan tentang batas.• Mengambil keputusan secara internal dan kemudianmelaporkannya pada pemerintah.• Melibatkan masyarakat luas dalam pengambilankeputusan tentang hutan dan wilayah desa.Responden pemerintah lebih sering menyatakanperlunya:• Pengakuan pemerintah kabupaten atas hutan dan wilayahdesa dan perannya dalam pengambilan keputusantentang ini.• Keterlibatan lembaga adat dalam pengakuan hak danpengambilan keputusan, terutama berkaitan denganwilayah desa.• Pendampingan oleh camat dan bupati dalam perundingantentang batas dan penegakan kesepakatan yang dicapai.Dari kalangan LSM menyatakan perlunya:• Memulai kegiatan dengan pertemuan pihak-pihak yangberkepentingan untuk menentukan tujuan bersama.Perbedaan pendapat mengenai bentuk pengakuanbatas dan hak merupakan hal yang biasa terjadi di antarakelompok yang berbeda, terutama perbedaan pendapattentang bentuk dokumen dan siapa yang seharusnyamemberikannya.


Bagaimana seharusnya tata ruang direncanakan?Tidak tahu, bingung instansi mana, belum terpikir.Warga SetulangMasyarakat harus sudah siap dengan informasi mengenaipenggunaan lahan di desa dan rencana tata ruang wilayah desaatau adatnya, dan secara aktif, mengikuti proses pembahasantata ruang.Staf World Wide Fund for Nature, Kayan MentarangSeharusnya, tata ruang desa dibuat di bawah koordinasi badanperwakilan desa, dengan prinsip pemetaan partisipatif danmenjadi bahan untuk tata ruang kabupaten. Camat koordinasiantar desa karena desa tidak bisa masing-masing atau berdirisendiri.Anggota DPRDuntuk perluasan lahan perladangan di masa mendatang,hutan lindung, serta lahan untuk kebun. Beberapa desajuga menetapkan kawasan hutan produksi atau konversiuntuk pembangunan perkebunan.Menurut lebih dari separuh responden, kepala desa, kepalaadat, dan seluruh masyarakat harus dilibatkan dalamperencanaan tata ruang desa (Gambar 13). Satu orangresponden mengatakan: “tidak perlu melibatkan pemerintah,kecuali kalau mau buat sertifikat.” Beberapa orang berpendapatbahwa peran camat juga penting.Kalau wilayah sudah ditetapkan dengan Perdes, [kemudian]ditetapkan wilayah kebun, lahan usaha, jalan dan sebagainya.Staf Dinas Kehutanan dan PerkebunanMerelakan lahannya apabila diperlukan pemerintah.Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat DesaSeharusnya kami diundang.Warga Punan Gong SolokLima puluh sembilan persen responden dari masyarakatmengatakan bahwa mereka sudah atau sedang membuatperencanaan tata ruang di desanya. Penataan ini termasuklahan perladangan, hutan simpanan atau hutan cadangan


26 Bagaimana seharusnya tata ruang direncanakan?% Responden100%80%60%40%20%0%80%59% 59% 55%40% 41%Kepala desaSeluruh masyarakat20%Kepala adatGambar 13. Siapakah seharusnya terlibat dalam penataanwilayah desa? (Wawancara masyarakat perorangan dan stafpemerintah perorangan)Lainnya: Perusahaan, LSM% Responden100%80%67%59%60% 50%40%20%0%Kepala desaKepala adat56% 56%90%CamatDinas kehutanan30%10%18% 14% 14%9%0%Tokoh masyarakatLainnya33%33%27% 27% 27%23% 23%18%11%0%CamatDinas kehutananLainnyaBPDWakil masyarakat89%BAPPEDA14%MasyarakatPemerintah60%Gambar 14. Siapakah seharusnya terlibat dalam penataanwilayah kabupaten? (Wawancara masyarakat perorangan dan stafpemerintah perorangan)Lainnya (masyarakat): Orang yang tahu daerah (2), tidak tahu (2), pemerintah,bupati dan utusan masyarakatLainnya (pemerintah): Instansi terkaitBPD44%Dinas PMD5%70%BAPPEDAMasyarakatPemerintah5%22%Seluruh masyarakatResponden pemerintah lebih mengutamakan instansipemerintah untuk terlibat dalam penataan wilayah desa.Hampir semua responden berpendapat bahwa camat dankepala desa harus dilibatkan dalam kegiatan perencanaanruang. Sebagian besar juga menyatakan bahwa BAPPEDA danBadan Perwakilan Desa harus ikut serta dalam perencanaantata ruang desa.Untuk tingkat kabupaten (Gambar 14), kebanyakanresponden masyarakat berpendapat perencanaan tata ruangharus melibatkan:• Kepala desa• Kepala adatMereka menyebut bahwa pihak lain yang juga harus terlibat,menurut urutan kepentingannya adalah:• Camat• Dinas Kehutanan• Wakil masyarakat• BPD• BAPPEDA• Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa• Masyarakat luasDua orang responden mengatakan bahwa kegiatanpenataan ruang kabupaten ini harus melibatkan pihak yangmengetahui kondisi lahan atau wilayah.Menurut sebagian besar responden dari pemerintah,perencanaan tata ruang kabupaten harus melibatkanBAPPEDA, kepala desa, camat, dan Dinas Kehutanan.Sebagian responden pemerintah (44%) berpendapatbahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa juga harusdilibatkan.


Bagaimana seharusnya tata ruang direncanakan?27Menurut 73% responden dari masyarakat, agar rencanatata ruang desa dan kabupaten lebih serasi, seharusnyamasyarakat memberi masukan pada rancangan tata ruangkabupaten. Beberapa orang juga berpendapat bahwapemerintah kabupaten harus mengumpulkan informasitentang tata guna lahan desa pada awal kegiatan (17%) ataumemberikan salinan tata ruang yang akan/telah disahkankepada masyarakat (10%). Yang lain berpendapat bahwamasyarakat seharusnya mendukung kegiatan di lapangan,menyetujui rencana akhir, atau mengirim utusan untuk ikutdalam pengambilan keputusan di kabupaten.Seorang responden mengatakan: “Kalau tata ruang desa sudahdisahkan oleh camat, diharapkan camat yang memberi masukanuntuk kabupaten.” Empat responden dari masyarakat bingungsiapa dari pihak pemerintah yang seharusnya terlibat.Sebagian besar responden dari pemerintah (80%)berpendapat bahwa seharusnya masyarakat memberimasukan pada rancangan terakhir atau memberi informasipada awal proses (60%) sebagai masukan untuk perencanaantata ruang kabupaten. Sepertiga jumlah respondenberpendapat bahwa masyarakat harus memperoleh salinanrencana tata ruang.Kotak 3. Ringkasan prinsip perencanaan tataguna lahan (tata ruang)Menurut masyarakat dan pemerintah:• Kepala desa seharusnya dilibatkan dalamperencanaan tata ruang desa dan kabupaten.• Masyarakat seharusnya memberi masukan padaperencanaan tata ruang kabupaten.Masyarakat lebih sering menyatakan bahwa:• Seluruh masyarakat harus dilibatkan dalamperencanaan tata ruang desa.• Lembaga adat seharusnya dilibatkan dalampengambilan keputusan tentang tata ruang desamaupun tata ruang kabupaten.Wakil pemerintah lebih sering menyatakan bahwa:• Camat dan BAPPEDA seharusnya dilibatkan dalamperencanaan tata ruang desa dan kabupaten.Menurut sebuah LSM:• Masyarakat seharusnya menentukan prioritasnyatentang pemanfaatan wilayahnya dan aktif terlibatdalam membahas tata ruang kabupaten.


Bagaimana seharusnya pemanfaatan hutan diatur?Kepala desa dan kepala adat dan masyarakat berunding danmembuat kesepakatan pemanfaatan hutan. Prosesnya bisaberulang-ulang atau bertahap.Mengadakan perundingan dengan masyarakat banyak.Harus melalui perundingan masyarakat luas.Warga Laban NyaritWarga Tanjung NangaWarga Batu KajangPerundingan tentang pemanfaatan hutan sebaiknya dibuatdengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat danmemperhatikan lingkungan yang timbulkan.Staf BAPPEDAHutan desa diatur oleh kepala desa dengan peraturan desa danhutan adat diatur oleh kepala adat dengan peraturan adat, asalbelum diatur oleh Pemda. Semua diresmikan oleh Bupati supayamengacu pada aturan yang lebih tinggi. Landasan utama adalahperaturan daerah. Di desa sebenarnya lebih kuat hukum adat,tapi ada keraguan dari lembaga adat. Peraturan daerah jugaharus mempertimbangkan atau menghimpun aturan adat yangsudah ada, melibatkan kepala adat.Anggota DPRDPerlu ada pengawasan ketat terhadap pelaksanaan perdes olehaparat desa untuk tegakkan kesepakatan pemanfaatan hutan.Staf LSM PhemdalKalau tidak minta izin, kena denda, kalau minta izin, bayar kasdesa. Kalau warga dan hasil hutan untuk dijual, bayar ke kasdesa.Warga Punan RianKesepakatan bisa ditegakkan dengan denda adat, kenakan sanksisesuai dengan hasil kesepakatan yang dibuat. Apabila tidakdipenuhi, serahkan ke pihak yang berwajib (polisi, pengadilan).Staf Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau


30 Bagaimana seharusnya pemanfaatan hutan diatur?Pembahasan tentang pemanfaatan hutan di desa harus dilakukanoleh masyarakat sendiri. Dinas atau instansi dan pemerintahkecamatan dapat memfasilitasi dan menjadi nara sumber sertamengikuti prosesnya, sehingga bisa memahami bagaimanapemanfaatan hutan oleh masyarakat.Staf World Wide Fund for Nature, Kayan MentarangMasyarakat dan pejabat pemerintah dengan tegasmengatakan perlunya pengaturan hutan.Responden dari masyarakat menyebutkan ada 11 unsurpengelolaan hutan yang perlu diatur (Gambar 15). Jawabanmereka menunjukkan adanya perhatian pada sumberdayaalam yang paling berharga bagi mereka, yaitu air, kayu,gaharu, buah-buahan dan lahan pertanian, perlunyamelindunginya dari ancaman pencurian dan kebakaran,serta mengelolanya untuk masa mendatang (yang berkaitandengan tata batas wilayah, pengambilan kayu, hutanlindung, hutan).Lima unsur yang paling sering disebut adalah:• Batas hutan• Air• Pencurian kayu dan hasil hutan lain• Pengambilan kayu• KebakaranMenurut masyarakat, hingga saat ini pihak yang palingberperan dalam mengatur pengelolaan hutan adalah kepaladesa, kepala adat dan masyarakat (Gambar 16).Hanya tiga responden menyatakan ketua Badan PerwakilanDesa sebagai pihak yang penting dalam pengaturan aspek-% RespondenGambar 15. Aspek apa yang harus diatur? (Wawancaramasyarakat perorangan)% Responden100%80%60%40%20%0%100%80%60%40%20%0%95% 95% 91% 86% 82% 77% 77%68%64% 64%59%73% 68%50%Kepala adatKepala desaSeluruh masyarakat36%Dinas kehutananBatasAirPencurian kayu/hasil hutanPengambilan kayuKebakaranHutanHutan lindungLadangPengambilan gaharuPengambilan buahPerburuan23% 18% 14%9% 9%BupatiCamatKepala BPDKepala adat besarGambar 16. Siapa yang selama ini terlibat dalam pengaturanpemanfaatan hutan? (Wawancara masyarakat perorangan)UPTD5%DPRD


Bagaimana seharusnya pemanfaatan hutan diatur?31aspek ini. Walaupun Badan Perwakilan Desa seharusnyaberperan dalam pembuatan peraturan desa, saat surveidilaksanakan hanya sedikit BPD di Malinau yang aktif.Hanya sepertiga atau bahkan kurang dari sepertiga jumlahresponden masyarakat yang menyinggung instansi di tingkatkabupaten, seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan,bupati, atau DPRD. Hal ini mungkin karena baru padatahun 2001 pemerintah kabupaten memperoleh wewenanguntuk mengatur aspek pengelolaan/pemanfaatan hutan dankebijakan yang ada masih dalam kondisi transisi.Secara keseluruhan, sebagian besar masyarakat menyatakanbahwa kepala desa adalah penanggung jawab utama dalammengatur berbagai aspek pemanfaatan hutan dan membuatperaturan desa untuk mengatur aspek pemanfaatan hutantersebut. Kepala adat juga berperan dalam mengatursebagian aspek yang berkaitan dengan peraturan adat,khususnya masalah batas, hutan secara keseluruhan, hutanlindung, dan pencurian.Beberapa orang menyebutkan bahwa di masa lalu, lembagaadat berperan untuk mengatur masalah pemanfaatan/pengelolaan hutan ini. Namun pada saat ini aturan adat sudahtidak cukup kuat untuk mengatasi tekanan pemanfaatan,terutama dari pihak luar. Banyak aturan adat masih berupaaturan yang sifatnya lisan (belum tertulis). Kesepakatandan aturan harus dibuat secara tertulis. Beberapa orangmengusulkan dibentuknya suatu panitia untuk mengawasipemanfaatan sumberdaya tertentu, seperti air atau hutan.Responden masyarakat memberikan beragam alasanmengapa aspek-aspek yang berkaitan dengan hutan perludiatur.Masyarakat ingin mengatur batas supaya:• Jelas, tidak ada kekeliruan, dan tidak ada tumpangtindih. Supaya perusahaan tidak melanggar ke hutansimpanan. Supaya jelas di mana lokasi hutan simpanan• Dapat menghindari tindakan yang sifatnya berebutan,menghindari konflik, keributan, sengketa, keluhan, danmasalah• Mengatur hutan cadangan atau simpanan• Jelas pembagiannya, batas antar wilayah garapan olehperusahaan kayu dan wilayah perladangan dan hutansimpanan.Masyarakat ingin mengatur air supaya:• Ada persediaan air [secara] terus-menerus. Supayapemanfaatan tidak berlebihan• Air jernih, bersih, terawat, karena sungai semakinkeruh• Karena nanti ada pertambangan keliling desa.Masyarakat ingin mengatur pengambilan dan pencuriankayu serta hasil hutan lain supaya:• Ada pengisian kas desa. Untuk menentukan pungutan permeter kubik, orang luar harus bayar iuran. Kalau jual keluardesa Rp. 50.000/m 3 . Supaya orang ambil [hasil hutan]sesuai aturan, termasuk pembayaran ke kas desa, khususkayu yang dijual• Ada cadangan untuk kebutuhan pembangunan desa• Tidak ada orang luar desa bebas mengambil hasilhutan• Dapat mencegah terjadinya konflik• Tindakan pencurian tidak terulang• Dapat mengatur sanksi dan denda (Barang buktidiamankan dan yang bersangkutan disidang, ada dendalebih besar dari pada kalau ada ijin).


32 Bagaimana seharusnya pemanfaatan hutan diatur?Masyarakat ingin mengatur hutan untuk:• Mengatur pengelolaan dan kelestarian, terutama disepanjang sungai. (Tidak sembarang tebang kayu, supayahutan tidak habis, karena belum ada hutan lindung, nantihutan habis. Jangan sampai lahan yang dekat sungaidigundul karena banyak keperluan masyarakat 1 km daripinggir sungai. Supaya masyarakat tidak membuka rimbasemaunya sendiri)• Pembagian pemanfaatan hutan. (Hutan yang [lokasinya]jauh bisa untuk produksi, hutan dekat [lokasinya digunakan]untuk kepentingan masyarakat)• Mengatur ijin masuk bagi orang di luar wilayah ini. (Kitabisa larang orang lain masuk mencegah orang lain [luar]bebas masuk)• Bisa membuat ketentuan untuk pihak luar yang akanmemanfaatkan sumberdaya alam di hutan desa• Menentukan pembayaran• Tidak menimbulkan keributan, gugatan• Dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, pemanfaatanyang merata bagi seluruh masyarakat.Masyarakat desa ingin mengatur hutan lindung denganalasan yang sama seperti halnya keinginan mereka untukmengatur hutan (kecuali untuk membuat ketentuan untukperusahaan dan penetapan imbalan/kompensasi). Disamping itu, alasan yang lainnya adalah:• Untuk kepentingan masa depan• Untuk melindungi sumber air bersih• Karena tidak ada hutan utuh lagi.Mereka ingin mengatur lahan perladangan supaya:• Orang lain tidak [me]rebut lahan, tidak ada sengketa,tidak menimbulkan keributan, mencegah terjaditumpang tindih lahan ladang• Orang tidak berladang di hutan simpanan, untukmengarahkan daerah yang akan dibuka ladang• Batas ladang masing-masing jelas• Dapat mencegah terjadinya permasalahan lahan padagenerasi mendatang.Masyarakat ingin mengatur gaharu (Aquilaria spp.) supaya:• Hasil [yang] tetap ada untuk masyarakat, kalau tidakdiatur nanti tidak ada hasil/berebutan. Supaya adagaharu yang dapat dikembangkan (suntik)• Tidak ada orang luar desa yang bebas mengambil.Orang dari luar desa tidak boleh ngusah [bekerja/mengambilgaharu] di wilayah desa kita). Ada pengaturan untuk orangluar, boleh mengambil asal mematuhi aturan• Karena gaharu semakin habis• Dapat menentukan bayaran ke kas desa, orang luar yangngusah harus bayar iuran.Masyarakat ingin mengatur kebakaran supaya:• Dapat mencegah terjadinya kebakaran, karenamenimbulkan kerugian. Supaya lahan masyarakat tetapbaik, karena kebakaran bisa memusnahkan kebun-kebundan hasil lain• [Api] tidak menyebar [dari ladang ke hutan]• Ladang dan kebun tidak terbakar• Ada sanksi bagi yang melanggar.Masyarakat ingin mengatur pengambilan buah supaya:• Pepohonan buah tidak ditebang• Tidak ada yang mengambil buah di kebun milikorang lain. Tidak boleh ambil buah di lepo‘un [bekaspemukiman].


Bagaimana seharusnya pemanfaatan hutan diatur?33Masyarakat ingin mengatur perburuan:• Supaya masyarakat tidak kesulitan mencari binatang[buruan]• Supaya perusahaan menghindari tindakan yang merusakmata air asin. Karena sudah ada pengalaman perusahaangusur air asin [salt lick], sungai tidak boleh diganggu• Untuk mencegah penggunaan listrik dalam menangkapikan. Karena tidak boleh nyetrum• Supaya orang luar yang berburu/cari batu guliga/ikanharus bayar ke kas desa/ iuran• Untuk memastikan bahwa orang meminta ijin (berburu)pada desa. Selama tidak merusak, tidak perlu membayar.Tidak perlu bayar, asal cara tidak merusak• Untuk mengatur perburuan dengan tujuan komersialdan perdagangan. Untuk konsumsi sendiri bisa, kalauuntuk bisnis perlu diatur• Untuk memastikan bahwa kegiatan perburuan hanyadilakukan di daerah masing-masing. Supaya hanya bolehberburu di masing-masing daerah• Untuk mengatur volume perburuan dan diatur dengansanksi. Supaya mengatur volume perburuan. Harus adasanksi, tidak sembarang bunuh binatang• Supaya selalu ada persediaan daging• Untuk perlindungan Burung Enggang. Perlindunganuntuk temengang.Meskipun survei terhadap responden dari pemerintahkabupaten kurang lengkap, namun hampir semua respondenyang memberi jawaban menyatakan bahwa ke-sebelas aspekpemanfaatan hutan ini perlu diatur. Hanya satu respondenyang mengatakan bahwa ladang tidak perlu diatur, dan


34 Bagaimana seharusnya pemanfaatan hutan diatur?satu responden lainnya menyebutkan bahwa perburuan danpengambilan buah tidak perlu diatur (tidak perlu mengaturperburuan dan pengambilan buah).Separuh responden dari pemerintah berpendapat bahwa yangmengatur aspek pemanfaatan hutan ini harus merupakanperpaduan dari aparat desa, desa tetangga, kecamatan, dankabupaten. Sebagian besar responden berpendapat bahwaladang, perburuan, dan pengambilan buah membutuhkanpengaturan sedikit di atas tingkat desa.Tiga responden dari pemerintah menginginkan pengaturanpenuh oleh pihak kecamatan dan kabupaten.Responden pemerintah menjelaskan bahwa merekamenginginkan adanya peraturan untuk memberi kejelasandan dasar hukum dalam proses pengambilan keputusan.Hal ini untuk menghindari konflik dan untuk membatasipemanfaatan hasil hutan tertentu. Jawaban dari respondenpemerintah tidak serinci jawaban responden darimasyarakat.


Bagaimana seharusnya pemanfaatan hutan diatur?35Kotak 4. Ringkasan prinsip pengaturan pemanfaatan hutanMenurut masyarakat dan pemerintah:• Perlu peraturan tentang tata batas hutan, air, pencurian, pengambilan kayu, pengelolaanhutan, hutan lindung, ladang, pengambilan buah, dan kegiatan perburuan.• Perlu peraturan yang jelas tentang hak dan tanggung jawab, untuk mencegah konflik danancaman terhadap sumberdaya, serta menjamin pemanfaatan secara bijaksana.Masyarakat lebih sering menyebutkan bahwa:• Pengurus desa mengatur sebagian besar aspek pengelolaan hutan tersebut.• Beberapa aspek pengelolaan lebih penting dari yang lainnya. Masyarakat mengutamakanbatas, air, pencurian, pengambilan kayu dan kebakaran hutan. Sedangkan ladang,pencarian gaharu, kegiatan perburuan, dan pengambilan buah dianggap kurangpenting.Pemerintah lebih sering menyatakan bahwa:• Mereka menginginkan agar semua aspek hutan diatur.• Mereka yakin bahwa beberapa tingkat pemerintahan, termasuk kabupaten dankecamatan, perlu dilibatkan (kecuali untuk ladang, kegiatan perburuan, dan pengambilanbuah.Menurut pihak LSM:• Pengawasan ketat mengenai pelaksanaan peraturan seharusnya dilakukan oleh aparatdesa di desa.• Pemerintah kabupaten dan kecamatan harus mendampingi pengaturan di desa untukmemahami permasalahan pemanfaatan hutan setempat.


Bagaimana seharusnya kesepakatan denganperusahaan dibuat?Berunding di desa dulu.Semua pihak harus ada di dalam pertemuan.Warga Paya SeturanWarga Batu KajangAda rapat di desa dulu. Kalau ada keputusan, disampaikankepada perusahaan. Kalau perusahaan tidak menyetujui, kembalike desa.Warga Punan RianInvestor harus langsung bertemu dengan masyarakat danmenjelaskan cara kerja dan keuntungan bagi masyarakat. Hasilpertemuan dilaporkan ke pemerintah.Warga Long JalanPerusahaan harus datang untuk berunding dengan masyarakatdan berikan informasi bagaimana aturan dan harga.Warga Long AdiuMOU dibuat antar dua belah pihak dengan perincian hakmasing-masing pihak.Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat DesaMasyarakat harus dilibatkan dalam kepengurusan perusahaanuntuk menjaga prasangka buruk atau [menghindari] terjadipenipuan oleh perusahaan (misalnya disebut produksi 1000meter kubik, padahal jauh lebih banyak).Staf Yayasan Adat PunanDi setiap perjanjian atau kesepakatan harus ada sanksi, misalnya,pencabutan izin.Warga Tanjung NangaMembuat kesepakatan yang telah disepakati dan menjelaskanpasal demi pasal dan ditandatangani semua pihak yang terkait.Anggota DPRDKesepakatan harus memuat prinsip tentang hak dan kewajibanmasyarakat dan hak dan kewajiban perusahaan, sesuai undangundangdan hukum adat.Anggota DPRDPerusahaan harus memperhatikan secara jeli[h], apa kebutuhanmasyarakat, bukan hanya infrastruktur.Staf Dinas Kehutanan dan PerkebunanSejak adanya perubahan kebijakan pada tahun 1999,masyarakat di Malinau memiliki kesempatan yang lebihbesar untuk berunding langsung dengan perusahaanyang ingin mengambil kayu di wilayah mereka. Peluangini kadang-kadang menghasilkan keuntungan yang cukupbesar bagi masyarakat dan pemerintah.Namun demikian, bentuk perundingan, kesepakatan, sertapenegakan kesepakatan tersebut sangat beragam. Beberapadesa memperoleh pendapatan yang besar, sedangkan adayang menjual hak pengambilan kayunya dengan hargayang sangat murah atau hanya menyaksikan perusahaan


38 Bagaimana seharusnya kesepakatan dengan perusahaan dibuat?Salah satu hal yang penting adalah bagaimana masyarakatdan perusahaan seharusnya berunding (Gambar 17).Responden dari masyarakat menekankan perlunyapersiapan di tingkat desa. Masyarakat menyatakan bahwamereka seharusnya membuat kesepakatan misalnya tentangluas areal yang dapat digarap, letaknya, dan keuntunganbagi masyarakat (62%). Responden dari masyarakat (54%)juga menginginkan agar masyarakat dapat berundingsecara internal di desa dengan utusan desa yang akanberunding dengan perusahaan sebelum perundingandengan perusahaan tersebut dilakukan. Hal ini diperlukanuntuk memastikan bahwa utusan mewakili pandanganmasyarakat.melakukan pelanggaran kesepakatan tentang wilayah atautempat pengambilan kayunya.Belum lama ini secara kontroversial perusahaan kelapasawit melakukan pendekatan kepada masyarakat di Malinaudengan maksud mengkonversi hutan mereka menjadiperkebunan.Pengalaman ini membentuk pandangan masyarakat desadan pejabat pemerintah di tahun 2005 tentang bagaimananegosiasi dan perundingan antara masyarakat danperusahaan seharusnya dilakukan.Responden pemerintah secara umum sependapat tentangpentingnya pertemuan internal desa sebagai persiapanperundingan. Selain itu, sebagian besar respondenpemerintah mengatakan bahwa masyarakat seharusnyabertemu dengan perusahaan (70%), membuat suratkerjasama (50%), dan melaporkan hasil perundingan antaramasyarakat dan perusahaan tersebut kepada pemerintah(60%). Hanya 8% dari kelompok diskusi masyarakatyang berpendapat tentang perlunya melaporkan hasilperundingan kepada pemerintah.Dalam pertemuan dengan perusahaan sekitar dua pertigamasyarakat menginginkan bahwa mereka diwakili oleh(Gambar 18):• Kepala desa• Kepala adatHanya sedikit orang yang berpendapat bahwa tokohpemuda, wanita, atau agama harus ikut mewakili mereka.


Bagaimana seharusnya kesepakatan dengan perusahaan dibuat?39% Responden75%55%35%15%-5%62% 60%70% 70%Buat kesepakatandi desa dulu54% 54%Harus berundingdulu di desaPertemuan wakil masyarakatdengan seluruh masyarakat40% 38%31%50%15%40%MasyarakatPemerintahGambar 17. Bagaimana sebaiknya perundingan denganperusahaan kayu dilakukan? (kelompok diskusi masyarakat danwawancara staf pemerintah perorangan)Lainnya (pemerintah): melibatkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan;pertemuan antar desa, perusahaan dan pemerintah; membuat MOU terinci;kembali ke pengambilan keputusan dari pusat.Lainnya (masyarakat): Kerjasama dengan pemerintah; mengumpulkaninformasi di lapangan% Responden100%80%60%40%20%0%67%Kepala desa100%67%Kepala adat80%Pertemuan wakil masyarakatdengan perusahaan33%Tokoh masyarakat80%Seluruh masyarakat25%17%10%Buat surat kerjasama60%Kepala BPD40%LainnyaGambar 18. Siapa yang bisa mewakili masyarakat dalampertemuan antara wakil masyarakat dengan perusahaan?(kelompok diskusi masyarakat dan wawancara staf pemerintahperorangan)8%60%Lapor perundingan &surat perjanjiankepada pemerintahMasyarakatPemerintah20%8% 8% 8% 10% 8%0%Tokoh pemudaTokoh agamaTokoh wanitaLKMDSeluruh responden dari pemerintah sependapat bahwakepala desa seharusnya mewakili desa, tetapi sebagian besarmerasa perlu ada perwakilan lain juga, termasuk:• Kepala adat• Tokoh masyarakat• Ketua BPDEmpatpuluh persen responden dari pemerintah jugamenyatakan bahwa seharusnya tokoh pemuda ikut sertadalam perundingan, karena di masa lalu kelompok ini yangpaling sering protes.Menurut masyarakat, syarat utama untuk menjadi wakilmasyarakat adalah bahwa dia dipilih melalui pertemuan.Bagi mereka, wakil yang baik adalah orang yang jujur danberani bicara tegas. Kedudukan mereka atau pengalamandianggap kurang penting. Menurut responden pemerintah(80%) wakil masyarakat harus dipilih dalam pertemuandesa. Tetapi sepertiga dari kelompok responden tersebutmengatakan bahwa pengalaman lebih penting daripadasyarat lain.Masyarakat memiliki gagasan jelas tentang siapa yangseharusnya menandatangani dan bertanggung jawab ataskesepakatan dengan perusahaan (Gambar 19). Semuakelompok diskusi masyarakat mengatakan bahwa kepala desadan kepala adat seharusnya menanda-tangani kesepakatantersebut. Kebanyakan juga menginginkan camat danpimpinan perusahaan menandatanganinya. Kurang dariseparuh responden berpendapat bahwa bupati seharusnyamenandatangani hasil kesepakatan dan sebagian besarberpendapat bahwa instansi pemerintah kabupaten lain,termasuk Dinas Kehutanan, tidak memiliki peran dalampembuatan kesepakatan. Masyarakat mungkin beranggapanbahwa pihak perusahaan akan menangani hal yang berkaitan


40 Bagaimana seharusnya kesepakatan dengan perusahaan dibuat?dengan administrasi dokumen dan surat menyurat. Selainitu, mungkin masyarakat memiliki kekhawatiran bahwasetiap instansi yang terlibat akan meminta pembagiankeuntungan atau memperlambat proses serta menambahurusan birokrasi.Hampir semua responden dari pemerintah (90%)berpendapat bahwa kepala desa dan pimpinan perusahaanharus menandatangani kesepakatan yang dibuat. Sebagianbesar juga berpendapat bahwa camat dan kepala adat harusikut serta dalam pembuatan kesepakatan tersebut. Hanyasepertiga jumlah responden yang berpendapat bahwainstansi pemerintah kabupaten harus ikut terlibat dalampenandatanganan kesepakatan yang dibuat. Satu orangberpendapat bahwa kesepakatan (harus): “diketahui dandisaksikan oleh pihak pemerintah.”Hanya beberapa responden pemerintah atau masyarakatyang menganggap perlunya pengukuhan dengan aktanotaris.Pendapat masyarakat tentang bentuk kesepakatan yangsebaiknya dibuat kurang jelas (Gambar 20). Hanyasekitar sepertiga dari responden mengatakan seharusnyakesepakatan dibuat dalam bentuk SK Bupati atau suratperjanjian. Salah satu kelompok diskusi menyebutkan bahwakesepakatan harus ditandatangani oleh Camat. Menurutnya,bila kesepakatan tersebut hanya melibatkan masyarakat danperusahaan, pemerintah akan menegur masyarakat (”Suratditandatangani camat, kalau langsung masyarakat – perusahaan,mungkin masyarakat ditegur oleh pemerintah”).Sebagian besar responden dari pemerintah (80%)mendukung pembuatan surat perjanjian. Sepertigaberpendapat bahwa harus juga dibuat akta notaris. Hanya% Responden100%80%60%40%20%0%100% 100%90%Kepala desaKepala adat80%90%60%77% 69%46%CamatPimpinan perusahanBupati30% 30%23% 20% 20%15% 10%8% 8%0% 0%Dinas kehutananTokoh masyarakatNotarisGambar 19. Siapa yang harus menandatangani kesepakatan?(kelompok diskusi masyarakat dan wawancara staf pemerintahperorangan)Lainnya: lembaga (swadaya) masyarakat; pengurus desa dan perusahaan;pemerintah kabupaten harus meresmikan kesepakatan antara desa denganperusahaan.% Responden90%70%50%30%10%-10%38%SK Bupati20%30%80%Surat perjanjianmasyarakat denganperusahaan30%MasyarakatPemerintahGambar 20. Bentuk kesepakatan seperti apa yang sebaiknyadibuat dengan perusahaan? (kelompok diskusi masyarakat danwawancara staf pemerintah perorangan)Lainnya (pemerintah): Nota Kesepahaman (MOU)Lainnya (masyarakat): Ragu, tidak tahu perbedaan antara tiga pilihan; suratditandatangani camat.DPRDLainnyaMasyarakatPemerintah15% 15% 15%10% 10%Akta notarisBerita acaraLainnya


Bagaimana seharusnya kesepakatan dengan perusahaan dibuat?4120% berpikir perlunya dibuat SK Bupati. Seorang stafdari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa berpendapatbahwa sebuah Nota Kesepahaman (Memorandum ofUnderstanding—MOU) sudah memadai.Dalam lima tahun terakhir, kesepakatan warga denganperusahaan kayu di Malinau sering sekali dilanggar sehinggatimbul konflik yang luas. Penegakan perjanjian adalah salahsatu unsur yang paling lemah dalam pengelolaan hutandi Malinau, seperti juga terjadi secara umum di Indonesiakarena kelembagaan yang lemah. Hal ini diperkuat denganpendapat sebagian besar masyarakat dan pemerintah untukmenggunakan pendekatan informal dalam penegakanperjanjian (Gambar 21).Prioritas masyarakat untuk menegakkan kesepakatan adalahdengan melakukan negosiasi ulang atau perundingandengan perusahaan, atau dengan menerapkan sanksi adat.Responden dari pemerintah mengutamakan perundinganantara masyarakat dengan perusahaan yang didampingicamat. Hanya 15% responden dari masyarakat dan 20%dari pemerintah yang mengatakan bahwa sanksi harusditerapkan. Beberapa kelompok diskusi berpendapat bahwakegiatan demonstrasi dapat digunakan, sedangkan tidaksatu pun responden pemerintah menyinggung cara ini.Baik kelompok diskusi masyarakat maupun respondenpemerintah menyebutkan perlunya tahap-tahap penegakan,termasuk sanksi dan keterlibatan pemerintah yang semakinbesar pada tahap lanjutan.% Responden80%60%40%20%0%70%46%40% 38% 38%0%Negosiasi ulangmasyarakat denganperusahaanPemkab dampingiperundingan ulangmasyarakat dengan perusahaanDenda adat23%60%Camat sebagai penengahperundingan ulangmasyarakat dengan perusahaanHarus ada sanksi20%15% 15%Demo0%MasyarakatPemerintah0%10%Pembayaran ke kas desaSeorang warga desa menyatakan pentingnya mencantumkansanksi dalam kesepakatan (“dalam kesepakatan harusdicantumkan sanksi”).Seorang warga desa lain mengatakan bahwa saat adapertemuan lebih lanjut, perusahaan harus menanggungbiaya transportasi yang dikeluarkan masyarakat bilamereka harus pergi berunding di luar desanya (“perusahaantanggung biaya transport masyarakat berunding ke tempatlain”). Masalah biaya ini sering menghambat masyarakatuntuk mengirim utusan dalam jumlah yang mereka inginkanuntuk berunding secara efektif (lihat pembahasan di bagian“Siapa yang seharusnya mewakili masyarakat”).Gambar 21. Bagaimana kesepakatan dengan perusahaan bisaditegakkan? (kelompok diskusi masyarakat dan wawancara stafpemerintah perorangan)


42 Bagaimana seharusnya kesepakatan dengan perusahaan dibuat?Kotak 5. Ringkasan prinsip tentang pembuatan kesepakatan denganperusahaanMenurut masyarakat dan pemerintah:• Masyarakat harus berunding di desa dulu sebagai persiapan sebelum negosiasi denganperusahaan.• Masyarakat harus memilih wakil untuk merundingkan kesepakatan dan perjanjian atasnama mereka melalui musyawarah desa. Umumnya, kepala desa dan kepala adat yangharus mewakili masyarakat.• Perjanjian harus ditandatangani oleh kepala desa, kepala adat, camat, dan pimpinanperusahaan.• Kesepakatan harus dibuat dalam bentuk perjanjian.• Penegakan kesepakatan harus bertahap dan dimulai dengan perundingan ulang antaramasyarakat dengan perusahaan.Masyarakat lebih sering mengatakan bahwa:• Syarat paling penting untuk menjadi wakil masyarakat adalah memiliki sifat jujur dankemampuan berbicara dengan tegas.• Perjanjian harus ditegakkan dengan sanksi adat.Wakil pemerintah lebih sering mengatakan bahwa:• Masyarakat harus melaporkan kesepakatan yang dibuat kepada pemerintahkabupaten.• Wakil masyarakat harus mencakup tokoh masyarakat, ketua Badan Perwakilan Desa,dan tokoh pemuda.• Syarat paling penting untuk menjadi wakil masyarakat adalah pengalamannya.• Kesepakatan harus ditegakkan oleh camat.Sebuah LSM mengatakan bahwa masyarakat harus memantau kegiatan perusahaan untukmengawasi pelanggaran terhadap perjanjian.


Bagaimana seharusnya pembagian keuntunganfinansial dari pemanfaatan hutan?Kalau diserahkan ke kas desa, harus ada programnya. Pengalamanselama ini, keuntungan dari perusahaan kayu untuk mengelolauang umum.Warga MirauMusyawarah desa bagi hasil hutan yang tidak kena retribusi danSK Bupati bagi hasil hutan yang kena retribusi.Staf Dinas Kehutanan dan PerkebunanMusyawarah desa bagus, tapi sulit karena perlu waktu. Bisa jugadiatur dalam peraturan desa supaya tidak setiap kali membagi[keuntungan dari perusahaan]. Masyarakat desa seharusnyamendapatkan keuntungan dari pemanfaatan hutan untukmembiayai pembangunan sosial.Anggota DPRDSebagian besar responden menaruh perhatian padakesepakatan dengan perusahaan karena ketertarikannyaatas pembagian keuntungan finansial yang akan dihasilkan(Gambar 22).Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa keuntunganyang dihasilkan seharusnya dibagi langsung kepada merekaatau dimasukkan ke dalam kas desa. Namun, pendapatmasyarakat tentang kas desa beragam. Seorang wargamenyatakan bahwa: ”Masyarakat tidak mau ada pembagianuntuk kas desa. Pengurus desa usul ada penyisihan untuk kasdesa.” Warga tersebut menyinggung adanya kekhawatiranbahwa anggaran di kas desa akan menghilang dan tidakpernah sampai pada masyarakat luas.Seorang lain berkomentar bahwa: “....kalau disisihkan untukkas desa dan adat harus ada programnya, pengalaman selamaini berat tanggungjawab untuk mengelola uang umum.”Di desa lain, satu orang berkeras bahwa “...masyarakat luas[harus dapat bagian besar], lembaga adat dan kas desa dapatsedikit.”Satu orang responden berpendapat bahwa pemilik lahanseharusnya mendapat bagian keuntungan sesuai denganluas lahan atau hutan yang digunakan. Hanya sebagiankecil yang menyinggung pemerintah kabupaten (8%),hal ini mungkin karena mereka beranggapan pemerintahkabupaten menerima pajak.Seluruh responden pemerintah sepakat bahwa sebagiankeuntungan seharusnya dibagikan kepada masyarakat.Tujuhpuluh persen berpendapat bahwa pemerintahkabupaten juga harus mendapatkan pembagian keuntungan.Lebih dari separuh responden pemerintah juga berpendapatbahwa keuntungan yang dihasilkan seharusnya dibagi untukkas desa dan lembaga adat.Sebagian besar responden masyarakat (67%) berpendapatbahwa keputusan tentang pembagian keuntunganyang dihasilkan harus dibuat melalui musyawarah desa(Gambar 23).Responden pemerintah (80%) mengatakan bahwapembagian keuntungan seharusnya ditetapkan dalam


44 Bagaimana seharusnya pembagian keuntungan finansial dari pemanfaatan hutan?% RespondenGambar 22. Siapa yang harus mendapatkan bagian keuntungandari perusahaan kayu? (kelompok diskusi masyarakat danwawancara staf pemerintah perorangan)% Responden100%80%60%40%20%0%100%80%60%40%20%0%69%100%Masyarakatdesa67%Musyawarah desa60%54%30%Kas desa20%Surat perjanjiandesa dengan perusahaan31%50%Lembagaadat15%8% 8%0%Pertemuan pengurus desadan pengurus adat40%80%Surat perjanjian desa-perusahaandiketahui pemkab & camat20%60%0% 0% 0%Peraturan desa70%8%0%MasyarakatPemerintahSK Bupati40%Gambar 23. Bagaimana pembagian keuntungan ditetapkan?(kelompok diskusi masyarakat dan wawancara staf pemerintahperorangan)Gereja8%Desatetangga8%PemdaMasyarakatPemerintahPemilik lahanperjanjian antara masyarakat dengan perusahaan dandiketahui oleh camat dan bupati. Sebagian besar (60%)juga berpendapat bahwa peraturan desa akan bermanfaatdan 40% menyatakan bahwa SK Bupati perlu dibuat. Hanyasepertiga jumlah responden mengatakan bahwa keputusanseharusnya diambil melalui musyawarah desa.Responden memiliki pandangan yang sangat beragammengenai pembagian keuntungan dalam bentuk uangyang dihasilkan dari pemanfaatan hutan lain, khususnyahasil hutan yang bernilai tinggi seperti gaharu (Gambar24). Hasil hutan ini biasanya dikumpulkan oleh masyarakatdi wilayah desanya sendiri atau oleh kelompok yang diaturoleh seorang pedagang. Biasanya keuntungan yang didapatjauh lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yangdiperoleh dari perusahaan kayu.Sebagian masyarakat (58%) mengatakan bahwa sebagiankeuntungan harus diberikan pada kas desa, dan hanyasebagian kecil (17%) yang berpendapat bahwa keuntunganharus dibagi langsung kepada masyarakat luas. Terlihatkecenderungan pendapat masyarakat bahwa dana iniseharusnya digunakan untuk kepentingan umum desa.Warga sering enggan untuk mengatur dana dengan jumlahyang kecil atau untuk mengumpulkan keuntungan langsungdari hasil kerja sesama masyarakat desa.Seluruh responden dari pemerintah mengatakan bahwamasyarakat seharusnya mendapat pembagian langsung darikeuntungan dari pemanfaatan hutan. Selain itu, sebagianbesar responden berpendapat bahwa harus ada pembagiankeuntungan bagi kas desa, pemerintah kabupaten, danlembaga adat. Separuh dari responden berpendapat jugabahwa perlu ada pembagian keuntungan bagi gereja.


Bagaimana seharusnya pembagian keuntungan finansial dari pemanfaatan hutan?45Masyarakat (50%) berpendapat bahwa keputusan tentangpembagian keuntungan dari pemanfaatan hutan harusditetapkan dalam musyawarah desa (Gambar 25). Hanya17% yang menyebutkan bahwa pembagian keuntungantersebut perlu diatur dengan peraturan desa.Sebagian besar responden pemerintah (60%) berpendapatbahwa musyawarah desa dan peraturan desa harus diterapkan.Sekitar 40% jumlah responden ini juga berpendapat bahwaSK Bupati juga memadai.% Responden100%80%60%40%20%0%60%58%Kas desa17%100%Masyarakatluas8%0%Lainnya0%60%Lembagaadat0%Gereja50%MasyarakatPemerintah0%70%PemerintahkabupatenGambar 24. Siapa yang harus mendapatkan bagian keuntungandari pemanfaatan hutan? (kelompok diskusi masyarakat danwawancara staf pemerintah perorangan)Lainnya: Seharusnya digunakan untuk kepentingan umum dulu, baru dibagiuntuk masyarakat; kepentingan umum% Responden80%60%40%20%0%60% 60%50%17%Musyawarah desaPeraturan desa0%SK Bupati40%17%0%Pertemuan kades &pengurus desaMasyarakatPemerintah8%0%DitentukanbendaharaGambar 25. Bagaimana pembagian keuntungan daripemanfaatan hutan ditetapkan? (kelompok diskusi masyarakatdan wawancara staf pemerintah perorangan)


46 Bagaimana seharusnya pembagian keuntungan finansial dari pemanfaatan hutan?Kotak 6. Ringkasan prinsip pembagian keuntungan finansial yang dihasilkandari pemanfaatan hutanMasyarakat dan pemerintah sependapat bahwa:• Keuntungan dari perusahaan kayu harus dibagi dengan masyarakat atau digunakanuntuk proyek umum di desa.• Keputusan bagaimana pembagian keuntungan dari perusahaan kayu atau dari hasilpemanfaatan hutan lain harus diambil melalui musyawarah desa.Masyarakat cenderung berpendapat bahwa:• Keuntungan dari pemanfaatan hutan harus masuk ke kas desa dan tidak dibagi langsungdengan masyarakat.• Ada kemungkinan bahwa kas desa disalahgunakan.Responden pemerintah lebih sering menyebutkan bahwa:• Sebagian keuntungan dari pemanfaatan hutan mana pun harus dibagi antar beberapapihak, termasuk masyarakat luas, kas desa, pemerintah kabupaten, gereja, dan lembagaadat.• Keputusan tentang alokasi keuntungan yang dihasilkan harus berdasarkan peraturandesa, perjanjian perusahaan kayu, atau SK Bupati yang mengatur perusahaan kayu dankegiatan pemanfaatan hutan secara umum.


Bagaimana konflik dan perundingan seharusnyaditangani?Masyarakat melihat keadaan dulu dan lapor kepada kepala desadan kepala adat. Setelah laporan, pelanggar dipanggil.Warga PunanKalau ada ketidakpuasan dengan penyelesaian kesepakatan,sebaiknya orang kirim surat kepada pemerintah dan pemerintahsebagai fasilitator antar masyarakat dengan perusahaan.Staf Dinas Kehutanan dan PerkebunanLangkah pertama, kirim surat ke perusahaan. Langkah kedua, datangi kantor perusahaan. Langkah ke berikut, surat kepemerintah dan demo ke kantor perusahaan.Staf Yayasan Adat PunanSurat tidak efektif untuk menunjukkan ketidakpuasan denganpenyelesaian.Staf LSM PhemdalSumber pendapatan baru dari sumberdaya hutan sertaperundingan dengan perusahaan dan desa lain yangberkaitan dengan hal ini telah menyebabkan timbulnyajenis konflik yang baru di Malinau. Kebanyakan konflik yangtimbul ini menyangkut:• Pelanggaran perusahaan kayu terhadap kesepakatanyang dibuat bersama masyarakat• Letak batas desa• Pemanfaatan hutanOleh karena itu, masyarakat di Malinau ingin mencari carayang dapat diterima dan efektif untuk menangani konflikkonflikantar kelompok yang berbeda. Karena perbedaanruang lingkup konflik memerlukan pendekatan yangberbeda dan keterlibatan kelompok yang berbeda, ketigajenis konflik di atas dilaporkan secara terpisah.Konflik antara masyarakat danperusahaan kayuKonflik antara masyarakat dan perusahaan kayu biasanyamelibatkan satu desa dan satu perusahaan. Kepala desalahyang biasanya membuat kesepakatan terakhir. Di sejumlahdesa ada ketidakpuasan dan keluhan mengenai kesepakatanyang telah dibuat karena kesepakatan tersebut dianggaptidak cukup menguntungkan, hanya menguntungkankelompok tertentu atau segelintir orang saja, atau memberiakses pada kawasan hutan yang seharusnya tidak ditebang.Ketidaksepakatan ini ditangani secara internal dalam desa,


48 Bagaimana konflik dan perundingan seharusnya ditangani?dan mirip dengan konflik yang akan dijelaskan di bagian”Konflik tentang pemanfaatan hutan”.Warga desa mengatakan bahwa apabila mereka tidaksetuju dengan kegiatan perusahaan atau pihak perusahaanmelanggar perjanjian dengan desa, cara yang palingwajar untuk menunjukkan ketidakpuasan adalah dengan(Gambar 26):• Menulis surat kepada perusahaan• Menulis surat kepada pemerintah kabupaten• Datang ke kantor perusahaanHanya sedikit responden yang menyebutkan bahwa tindakanyang dilakukan seharusnya berupa upaya menahan alatberat (23%) atau melakukan demonstrasi di depan kantorperusahaan (8%).Sebagian besar responden pemerintah (70%) berpendapatbahwa masyarakat seharusnya menunjukkan ketidakpuasanmereka melalui surat dan bertindak secara fisik denganmendatangi kantor perusahaan (20%) hanya sebagai pilihankedua.Jawaban di atas tersebut menarik bila dibandingkan denganpendapat masyarakat tentang cara yang paling efektifuntuk menunjukkan ketidakpuasan (Gambar 27). Hanya 9%berpendapat bahwa mengirim surat merupakan tindakanyang efektif. Sebaliknya, masyarakat cenderung berpendapatbahwa menahan alat berat, mendatangi kantor perusahaan,atau melakukan demonstrasi merupakan cara yang efektif.Tidak seorangpun berpendapat bahwa tindakan kekerasanatau perusakan terhadap benda-benda harus dilakukan.% Responden80%60%40%20%0%38%70%Surat kepadaperusahaan31%70%Surat kepadapemerintah31%20%Datangi kantorperusahaan8% 10%Demo ke kantorperusahaan23%Penahanan alatMasyarakatPemerintah10% 10%0%PertemuanmasyarakatperusahaanGambar 26. Cara apa yang memadai untuk menunjukkanketidakpuasan atas penyelesaian yang dicapai? (kelompokdiskusi masyarakat dan wawancara staf pemerintah perorangan)% Responden60%40%20%0%45%Penahananalat27% 27%Datangi kantorperusahaanDemo di kantorperusahaanSurat kepadaperusahaan9% 9%Surat kepadapemerintahGambar 27. Cara mana yang paling berdampak? (kelompokdiskusi masyarakat)0%Merusak/membakaralat


Bagaimana konflik dan perundingan seharusnya ditangani?49Terlepas dari cara untuk menunjukkan ketidakpuasan,sebagian besar masyarakat dan responden pemerintahsetuju (Gambar 28) bahwa konflik seharusnya diselesaikanoleh• Camat• Kepala desa• Kepala adatBeberapa wakil pemerintah dan masyarakat mengatakanbahwa konflik seharusnya ditangani oleh• Bupati• DPRD• Polisi/pihak keamananResponden pemerintah lebih sering mengusulkan bahwaketua Badan Perwakilan Desalah yang seharusnya membantumenyelesaikan konflik.% Responden100%80%60%40%20%0%Masyarakat77%Pemerintah70% 70%69%69%54%50%40% 40%31% 31% 31% 30%20% 20% 20%8% 8% 10%0%CamatKepala desaKepala adatBupatiDinas kehutananDPRDPolisi/keamananKepala BPDKepala adat besarLainnyaGambar 28. Siapa seharusnya yang bertanggung jawab untukmenangani konflik antara masyarakat dengan perusahaan?(kelompok diskusi masyarakat dan wawancara staf pemerintahperorangan)Lainnya: Semua pihak yang telah terlibat dalam pembuatan kesepakatanSeorang masyarakat mengeluhkan penanganan oleh camatyang tidak efektif. Warga ini mengatakan bahwa di desanya,masyarakat menahan alat pengeboran milik perusahaanpertambangan sebagai protes terhadap pelanggaranperjanjian yang disepakati sebelumnya. Camat kemudiandiundang untuk menengahi masalah ini. Camat lalumengatur agar kompensasi sebesar 30 juta rupiah dapatdibayarkan kepada masyarakat. Sampai saat survei iniberlangsung, uang yang diterima masyarakat desa baru 5juta rupiah saja.Hal senada diceritakan dalam kelompok diskusi lain.Idealnya, pemerintah kabupaten bersikap netral dalammenangani konflik. Kenyataannya menurut pengalamanmasyarakat, hingga saat ini pemerintah lebih memihak padaperusahaan, sehingga sulit untuk menyelesaikan konfliksecara adil.Seorang staf dari Dinas Kehutanan dan Perkebunanberpendapat bahwa semua pihak yang terlibat dalampembuatan kesepakatan tentang kegiatan perusahaanharus bertanggung jawab pula dalam penyelesaian konflikyang timbul. Dalam dua kelompok diskusi masyarakatjuga disinggung bahwa seharusnya setiap pihak yangmenanda-tangani kesepakatan bertanggung jawab untukmenyelesaikan konflik. Satu kelompok diskusi mengatakanbahwa bupati seharusnya menangani konflik karena dialahyang membawa perusahaan ke Malinau.Konflik tentang batasKonflik yang berkaitan dengan batas biasanya terjadi antardesa. Walaupun desa-desa tersebut mempunyai pemahaman


50 Bagaimana konflik dan perundingan seharusnya ditangani?yang sama tentang tata batas tersebut, seringkali ada daerahyang menjadi sumber sengketa atau adanya perubahandalam tuntutan salah satu desa.Sebagian besar masyarakat (64%) mengatakan bahwacara wajar untuk menunjukkan ketidakpuasan terhadapkesepakatan tata batas adalah dengan mendatangi desayang melanggar dan berunding langsung (Gambar29). Sebagian besar (63%) juga berpendapat bahwa,berdasarkan pengalaman, cara ini merupakan cara yangpaling efektif untuk menunjukkan ketidakpuasan. Sekitarsepertiga responden berpendapat bahwa surat kepada desaadalah cara yang layak dan hanya 18% menyebutkan bahwasebaiknya mereka mengirimkan laporan kepada pemerintahkabupaten.Di lain pihak, sebagian besar responden pemerintahberpendapat bahwa mengirim surat kepada desa tetanggaadalah cara yang tepat. Sekitar sepertiga berpendapat bahwaperundingan antara kedua desa juga bermanfaat (namuntidak selalu harus datang ke desa tetangga tersebut).Responden dari kedua kelompok menyebutkan bahwakonflik seharusnya diselesaikan secara bertahap. Mulaidengan pertemuan antara pihak yang bersengketa,kemudian melibatkan camat bila diperlukan, dan terakhirmelibatkan pemerintah kabupaten.Masyarakat dan wakil pemerintah sependapat bahwa konflikbatas harus ditangani (Gambar 30) oleh:• Kepala adat• Kepala desa• Camat% Responden80%60%40%20%0%64%Datangi desatetangga20%36%50%Surat ke desatetangga18%6%0% 0%30%Gambar 29. Cara apa yang wajar untuk menunjukkanketidakpuasan atas penyelesaian tata batas? (kelompok diskusimasyarakat dan wawancara staf pemerintah perorangan)% Responden100%80%60%40%20%0%Gambar 30. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalampenanganan konflik batas desa? (kelompok diskusi masyarakatdan wawancara staf pemerintah perorangan)2%Datangipemerintah80%60% 70%58%50%50%42%33%30%Kepala adatKepala desaCamatBupati8%8%30%Kepala adatbesarBPNSurat kepemerintah8%40%DPRD8%MasyarakatPemerintahPertemuanMasyarakatPemerintah30%Lainnya0%50%Ketua BPD


Bagaimana konflik dan perundingan seharusnya ditangani?51Walaupun jawaban yang diberikan mirip dengan jawabanbagi penanganan konflik dengan perusahaan kayu,masyarakat berpendapat bahwa kepala adat lebih tepatdalam penanganan konflik batas. Sedangkan respondendari pemerintah berpendapat bahwa camatlah yang lebihtepat untuk menangani konflik batas tersebut. Jawabanini merupakan kebalikan dari jawaban untuk penanganankonflik dengan perusahaan kayu.Konflik tentang pemanfaatan hutanKonflik yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan terjadisaat masyarakat di desa tidak setuju bagaimana hutanharus dimanfaatkan, khususnya penjualan hak penebangankayu kepada pihak perusahaan, atau konversi hutan bagipemanfaatan lain. Konflik tentang pencarian gaharu terutamadalam pemberian izin bagi pihak luar, hak atas lahanpertanian dan hasilnya, serta penangkapan ikan dengancara yang tidak wajar juga muncul dalam persengketaan.Kelompok diskusi dan responden dari pemerintah keduanyamengatakan bahwa ketidakpuasan terhadap masalahpemanfaatan hutan harus diungkapkan dengan mendatangikepala desa atau kepala adat. Beberapa orang berpendapatbahwa cara yang tepat adalah dengan mengadakanmusyawarah desa. Sementara beberapa responden daripemerintah berpendapat bahwa konflik yang timbulseharusnya dilaporkan kepada Badan Perwakilan Desa.Sebagian besar kelompok diskusi masyarakat tidakmenjawab pertanyaan tentang cara yang paling efektifuntuk menunjukkan ketidakpuasan. Hal ini menggambarkanadanya keengganan untuk membahas masalah ini didepan pengurus desa. Kepercayaan masyarakat terhadappimpinannya bervariasi di setiap desa. Di beberapa desa,warga memiliki kepercayaan terhadap kepala desa tapi tidakpercaya terhadap kepala adat. Di desa lain sebaliknya. Didesa yang lainnya, masyarakat lebih mempercayai sekretarisdesa atau tokoh masyarakat yang lain. Di banyak desajuga terdapat kubu-kubu yang berbeda yang setia kepadaindividu yang berbeda pula.Walaupun demikian, menurut masyarakat, sengketa tentangpemanfaatan hutan seharusnya ditangani oleh kepala adatdan kepala desa, (Gambar 31). Masyarakat mengatakanbahwa peraturan desa seharusnya digunakan sebagai acuandalam pembuatan keputusan. Responden dari pemerintahjuga sependapat, tapi berpendapat bahwa Badan PerwakilanDesa, camat, kepala adat besar, dan Dinas Kehutananseharusnya juga dilibatkan.Responden dari pemerintah cenderung mengartikanpemanfaatan hutan sebagai hal yang berkaitan dengan% Responden80%60%40%20%0%60%58%Kepala adat42%Kepala desa60%8%Ketua BPD50%8%0% 0%50%40%Gambar 31. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab untukmenangani konflik pemanfaatan hutan? (kelompok diskusimasyarakat dan wawancara staf pemerintah perorangan)8%Kepala adat besar40%Tokoh masyarakatCamatMasyarakatPemerintah0%Dinas kehutanan


52 Bagaimana konflik dan perundingan seharusnya ditangani?penggunaan lahan dalam skala luas oleh perusahaan.Sedangkan masyarakat mengartikannya sebagai isu yangberkaitan dengan hasil hutan yang mereka kumpulkandan manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Perbedaanpemahaman ini dapat menjelaskan mengapa lebih banyakresponden dari pemerintah yang berpendapat bahwakonflik harus diselesaikan di tingkat kabupaten, dan banyakmasyarakat merasa cukup puas untuk menyelesaikannyasecara internal. Hal yang menarik adalah bahwa dari ke40% responden yang mengusulkan agar Dinas Kehutananberperan dalam penyelesaian konflik tersebut tidak adayang berasal dari Dinas Kehutanan.Kotak 7. Ringkasan prinsip penanganan konflikMasyarakat dan pemerintah sependapat bahwa:• Kepala desa dan kepala adat harus berperan dalam menangani sebagian besar konflik.• Untuk hal yang berkaitan dengan orang atau kelompok dari luar daerah, camat harusdilibatkan.• Orang yang ikut menandatangani perjanjian/kesepakatan harus bertanggung jawabuntuk terlibat dalam penyelesaian konflik.• Konflik harus ditangani secara bertahap, sedikit demi sedikit naik ke tingkat kewenanganlebih tinggi, sesuai kebutuhan.• Ketidakpuasan terhadap kegiatan perusahaan kayu harus ditunjukkan melalui suratkepada perusahaan dan apabila perlu kepada pejabat pemerintah.Masyarakat lebih sering menyatakan perlunya:• Datang ke desa atau perusahaan yang terlibat dalam konflik.• Mengadakan musyawarah desa sebagai cara yang tepat untuk mengutarakanketidakpuasan.Responden pemerintah lebih sering menyebutkan perlunya:• Mengirim surat kepada pihak lain, daripada mendatangi pihak lain yang bersengketatersebut.• Badan Perwakilan Desa dan instansi kabupaten terkait seharusnya terlibat dalampenanganan konflik.


Bagaimana informasi tentang keputusan pemerintahseharusnya disebarluaskan? (Keterbukaan informasi)Sekretaris daerah, asisten-asisten, dan instansi terkait seharusnyamembagi informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatanhutan atau rencana kelapa sawit.Staf Dinas Kehutanan dan PerkebunanStaf dinas seharusnya menjelaskan untung dan rugi, pemerintahdaerah ibarat orang tua bagi masyarakat, seharusnya orang tuatidak menjebak anaknya.Staf Yayasan Adat PunanInformasi tentang pemanfaatan hutan atau rencana kelapa sawitbelum cukup. Seharusnya ada sosialisasi kelayakan dan kesiapanlahan, penjelasan tentang rencana dan dampak positif dannegatifnya kepada masyarakat.Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat DesaInformasi dibagi lewat penyuluh atau staf dinas di bawahkoordinasi camat. Sebaiknya, camat ke badan perwakilan desa,tapi ada kekurangan staf dan anggaran.Anggota DPRDPemerintah seharusnya segera mensosialisasikan rencanaperkebunan kelapa sawit, kalau rencana sudah final.Staf BAPPEDASeharusnya, ada informasi tentang semua penambangan diwilayah desa.Warga Paya SeturanInformasi bisa diberikan kepada satu orang, lalu orang tersebutmenginformasikan masyarakat luas. Informasi bisa dua arah:kalau ada kontak masyarakat dengan perusahaan, harus jugadiinformasikan kepada kecamatanWarga Long LakeJarak yang jauh dan keterbatasan prasarana transportasiserta komunikasi membuat penyebaran informasi di Malinaumahal dan waktu yang diperlukan panjang. Lebih dari satukepala desa menyatakan bahwa mereka mendengar kabartentang suatu undangan pertemuan, namun tidak menerimaundangan secara resmi atau tidak mampu membiayaiperjalanan ke tempat pertemuan.Ada pandangan bahwa pemerintah hanya menyampaikaninformasi tentang program pemerintah kepada beberapaorang saja. Menurut staf LSM Phemdal: ” Sampai sekarang,hanya orang tertentu [mendapat informasi]. Karena programpemerintah di sektor kehutanan bisa menghasilkankeuntungan bagi satu pihak dan menimbulkan biayabagi pihak lain, mengetahui program-program untukmempertimbangkan manfaat secara keseluruhan menjadipenting bagi masyarakat luas.Penyebaran informasi tidak hanya penting karena isiinformasinya saja, tetapi juga penting untuk memastikanpertanggung jawaban pemerintah pada masyarakat luas.


54 Bagaimana informasi tentang keputusan pemerintah seharusnya disebarluaskan? (Keterbukaan informasi)Hampir semua responden masyarakat, baik dari surveiperorangan maupun kelompok diskusi (91%), berpendapatbahwa mereka belum menerima cukup informasi yangberkaitan dengan rencana pemerintah kabupaten dalampemanfaatan hutan seperti kegiatan penebangan kayu dalamskala kecil (HPH mini—IUPHHK) atau kegiatan perkebunankelapa sawit. Kedua program yang didukung pemerintahini berpotensi memberikan dampak yang besar terhadaphutan dan desa di sekitarnya (Gambar 32). Sebagian besarresponden pemerintah (70%) juga sependapat bahwainformasi yang ada tidak cukup.Kurangnya informasi membuat masyarakat sulit untuk dapatmempertimbangkan apakah kebijakan pemerintah tertentuperlu didukung atau tidak. Seorang kepala desa mengatakanbahwa pihaknya mendapatkan sedikit sekali informasi yangberkaitan dengan pengaturan pemanfaatan hutan sehingga:% Responden100%80%60%40%20%0%91%Tidak70%Gambar 32. Apakah saat ini informasi tentang pemanfaatanhutan atau perencanaan perkebunan kelapa sawit cukuptersebar? (Kelompok diskusi masyarakat dan wawancara stafpemerintah perorangan)9%Ya30%MasyarakatPemerintah“...masih ragu untuk menyampaikan pendapat karena kurangmengetahui informasi tentang peraturan pengelolaan hutan.”Masyarakat desa mengusulkan bagaimana seharusnyapenyebaran informasi terhadap masyarakat dilakukansehingga lebih terbuka dalam penentuan kebijakan:• Pemerintah kabupaten seharusnya memberikanpenjelasan secara langsung kepada masyarakat tentangprogram-program pembangunan dalam pertemuanumum, khususnya mengenai perubahan kebijakan.• Perlu ada informasi mengenai pemanfaatan hutan yangmenguntungkan masyarakat.• Perusahaan dan pemerintah harus datang ke desa dansecara terbuka menjelaskan rencana serta tanggungjawab dan kewajibannya. Hal ini harus dilakukan dalammusyawarah desa sehingga jelas bagi masyarakat luasdan masyarakat tidak lagi tertipu.• Pihak yang berwenang atau perusahaan harus datangke desa untuk mengetahui pikiran dan prioritas yangada dalam masyarakat.• Perusahaan harus selalu terbuka dalam berkomunikasidengan masyarakat.• Mantan kepala desa harus memberikan informasitentang pemanfaatan hutan kabupaten atau rencanaperusahaan kepada penggantinya.Masyarakat desa juga menjelaskan informasi berkaitandengan pengelolaan hutan yang diperlukannya. Informasitersebut antara lain:• Peraturan nasional dan kabupaten, termasukperubahannya, sehingga masyarakat desa membantumengelola wilayah sesuai aturan yang berlaku.• Peraturan daerah seperti Gerbang Dema, kegiatanpenebangan berskala kecil (HPH mini), serta peranmasyarakat dalam kedua program tersebut.


Bagaimana informasi tentang keputusan pemerintah seharusnya disebarluaskan? (Keterbukaan informasi)55• Peraturan yang berlaku untuk perusahaan dan sanksiatas pelanggaran.• Rencana pemerintah dan perusahaan di bidangkehutanan dan perkebunan (kelapa sawit). Hal inimencakup tujuan, lokasi kerja, dan keuntungan bagimasyarakat.• Susunan dan tata cara kerja HPH mini.• Pengelolaan hutan di tempat lain.• Gaharu, terutama informasi mengenai perangkat untukmencarinya dan cara menyuntik pohon (inokulasi).• Penguasaan lahan dan batas desa. Berapa luasan lahanyang dapat dimiliki oleh satu keluarga.• Bagaimana mengatasi masalah dengan pihak luar yangmasuk ke wilayah desa.• Pemanfaatan hasil hutan selain kayu.• Pertambangan.• Bagaimana mengembangkan ekonomi dan membangunkemandirian (ekonomi).• Bagaimana membagi keuntungan dan membuat sertamenegakkan kesepakatan.• Jalur yang dapat digunakan untuk memberi masukankepada pemerintah tentang kepentingan masyarakat.Ketika ditanya siapa yang seharusnya menyebarkaninformasi kepada masyarakat, masyarakat dan respondendari pemerintah memberi jawaban yang sangat mirip, yaitu(Gambar 33):• Camat• Center for International Forestry Research (CIFOR)• Staf Pemda• Pengurus desa• LSM% Responden80%60%40%20%0%70%MasyarakatPemerintah50% 50% 50%50%41% 40%36%30%23%18% 20% 20%14%9% 9% 9% 9%0%0% 0% 0%CamatCIFORStaf dinasLSMAparat desaPerusahaanLembaga adatBPDPemerintahLainnyaPenyuluhGambar 33. Siapa yang seharusnya menyebarkan informasikepada masyarakat? (Kelompok diskusi masyarakat danwawancara staf pemerintah perorangan)Lain: Siapa yang memiliki keperluan harus datang ke desa, LembagaKetahanan Masyarakat DesaKedua kelompok ini memandang camat sebagai penghubungutama untuk menyalurkan informasi antar kabupaten dandesa.Hanya responden pemerintah yang berpendapat bahwasebenarnya staf penyuluh lapangan seharusnya berperanutama dalam penyebaran informasi.Beberapa reponden masyarakat menekankan keinginanadanya komunikasi dua arah sehingga mereka juga dapatmemberikan masukan dan informasi tentang keadaan hutandan prioritasnya kepada pejabat kabupaten. Namun merekatidak menjelaskan bagaimana hal ini dapat tercapai.Walaupun demikian, kebanyakan responden darimasyarakat (77%), terutama kepala desa, merasa bebas


56 Bagaimana informasi tentang keputusan pemerintah seharusnya disebarluaskan? (Keterbukaan informasi)untuk menyampaikan pendapat (Gambar 34). Hanya satuorang responden saja (dari 22 responden) yang mengatakanbahwa dia tidak memiliki kebebasan dalam menyampaikanpendapatnya.Merasa bebasmenyampaikan pendapat77%Kadangmerasabebas18%Yang lain merasa hanya dapat menyampaikan pendapatdalam kondisi tertentu saja dan tidak pada kondisi lain.Misalnya, beberapa orang mengatakan bahwa merekatidak dapat menyampaikan pendapatnya saat berhubungandengan perusahaan, dalam musyawarah desa yang besar,atau pertemuan di luar desa. Satu orang respondenmengatakan bahwa perusahaan lebih banyak mengetahuiperaturan (atau mengaku demikian) sehingga sulit bagimasyarakat untuk menentang mereka. Seorang lainmengatakan bahwa mereka hanya berbicara ketika diberikankesempatan. Sejumlah lain merasa malu untuk berbicaradengan bebas dalam kelompok dan bisa berbicara lebihbebas dengan orang tertentu. Disebutkan pula bahwa adaorang yang selalu berbicara dalam pertemuan dan tidakmemberi kesempatan pada orang lain untuk menyampaikanpendapatnya.Tak kalah pentingnya adalah kenyataan bahwa sebagianbesar masyarakat (59%) merasa memiliki kesempatan untukmenyampaikan pendapatnya (Gambar 35). Kepala desa dananggota suku Kenyah dan Merap lebih sering mengatakanhal ini. Hanya 36% dari semua responden dari masyarakatyang merasa tidak punya kesempatan ini. Responden darisuku Punan dan dari desa terpencil umumnya masuk dalamkelompok ini.% RespondenGambar 34. Apakah selama ini Anda merasa bebas untukmenyampaikan pendapat? (Wawancara masyarakat perorangan)Tidak menjawab5%Tidak punyakesempatan36%Tidakmerasabebas5%Punya kesempatan59%% RespondenGambar 35. Apakah Anda memiliki kesempatan untukmenyampaikan pendapat? (Wawancara masyarakat perorangan)


Bagaimana informasi tentang keputusan pemerintah seharusnya disebarluaskan? (Keterbukaan informasi)57Sebagian besar responden masyarakat yang diwawancarai(70%) yang merupakan pemimpin dan/atau tokoh desa(lihat daftar jabatan responden di lampiran), menyatakanbahwa saat mereka menyampaikan pendapat biasanyaberpengaruh: “Usulan kadang-kadang dipakai dalam pertemuandesa”, “ada penerapan di masyarakat, pola pertanian” ataudipenuhi oleh pemerintah: “usulan air bersih akhirnya bisadiberikan.” Perasaan berpengaruh terjadi di semua kelompoketnis dan terlepas dari letak desa.Kotak 8. Ringkasan prinsip penyebaran informasi tentang keputusan pemerintah seharusnyadisebarluaskan?Masyarakat dan pemerintah sependapat bahwa:• Masyarakat memerlukan lebih banyak informasi tentangkebijakan dan keputusan pemerintah kabupaten tentangkehutanan.• Informasi harus disebarluaskan melalui camat, CIFOR,instansi pemerintah kabupaten, pengurus desa, danLSM (hal ini kurang lebih sesuai urutan preferensimereka).Masyarakat mengatakan bahwa:• Pejabat pemerintah kabupaten harus menjelaskanperaturan kepada masyarakat. Kalau memungkinkan,penyampaian ini dilakukan dalam pertemuan desa yangbisa dihadiri seluruh masyarakat.• Pejabat pemerintah kabupaten dan perusahaanharus menjelaskan secara terbuka tentang rencanapemanfaatan hutan atau pembukaan lahan kepadamasyarakat. Kalau memungkinkan, penjelasan inidilakukan dalam pertemuan desa yang bisa dihadiriseluruh masyarakat.• Pejabat pemerintah kabupaten, perusahaan, dan pihaklain yang memiliki rencana pemanfaatan hutan yang baruharus menjelaskan untung dan rugi bagi masyarakat.• Kewajiban perusahaan dan pemerintah daerah sertasanksi atas pelanggaran yang dilakukan harus dijelaskankepada masyarakat.• Masyarakat menginginkan lebih banyak informasiterutama yang berkaitan dengan kegiatan perkebunankelapa sawit, penebangan kayu berskala kecil (HPHmini), penguasaan lahan, dan peluang ekonomi baru,selain juga tentang peraturan di tingkat nasional dandaerah.• Masyarakat harus memiliki kesempatan untuk bicaradengan bebas kepada pejabat pemerintah untukmenjelaskan pendapat dan prioritas masyarakat.• Kebanyakan orang merasa bebas dan merasa memilikikesempatan untuk menyampaikan pendapatnyakhususnya dalam ruang lingkup desanya.Responden pemerintah lebih sering menyebut bahwa:• Penyuluh adalah pihak tepat untuk menyebarkaninformasi kepada masyarakat.


KesimpulanPenduduk Malinau memiliki banyak gagasan tentangbagaimana keputusan yang berkaitan dengan hutan harusdibuat. Kekayaan gagasan yang dilaporkan disini memberikanberbagai peluang untuk kajian lebih lanjut. Banyak prinsipyang terungkap di sini menyangkut pengaturan tata kelola(governance) hutan, untuk mana belum ada peraturan yangjelas maupun pengalaman.Ringkasan di setiap bagian menyoroti pandangan pejabat danmasyarakat yang berkaitan dengan ruang lingkup tertentu.Kami mencoba menunjukkan kesamaan dan perbedaansehingga kita bisa lebih memahami sudut pandang masingmasingkelompok.Kecenderungan yang ada secara umum dikaji kembali.Kesamaan dan perbedaan pendapat serta pola yangditemukan dalam jawaban yang diberikan diulas secaraseksama.KecenderunganMasyarakat dan responden dari pemerintah secara konsistensependapat mengenai prinsip-prinsip tertentu. Kesamaan inimenunjukkan adanya prinsip-prinsip dasar yang didukungoleh penduduk Malinau secara umum. Prinsip-prinsip inimencakup hal-hal sebagai berikut:• Kepala desa dan camat harus berperan sebagaipenghubung dalam pengambilan keputusan di desadan di kabupaten. Misalnya, keputusan mengenai tataguna lahan desa, tata ruang kabupaten, tata batas,perundingan dengan perusahaan, dan penyelesaiansengketa.• Camat seharusnya menjadi penghubung utama dalamkomunikasi antara desa dengan kabupaten.• Desa seharusnya menerima pendapatan daripemanfaatan hutan, baik oleh perusahaan maupunpihak lain, di wilayahnya. Sebagian pendapatan tersebutharus digunakan untuk kepentingan umum.• Hak atas lahan, batas, peraturan tentang pengelolaanhutan dan program pemerintah yang berkaitan dengankegiatan kehutanan seharusnya jelas dan informasitentang hal ini harus tersedia bagi semua warga.• Kepala desa, kepala adat, dan camat seharusnyamenjadi pihak dengan kewenangan tertinggi di tingkatdesa. Masing-masing seharusnya berperan utamadalam pengambilan keputusan, khususnya mengenaipengakuan hak dan penanganan konflik yang mencakupdesa.Namun demikian, tidak ada satu pun prinsip yang disetujuisecara penuh oleh semua pihak di kalangan masyarakatmaupun pemerintah, walau dalam kelompok yang samasekali pun. Kesamaan yang dilaporkan disini sekedarmenggambarkan apa yang diyakini oleh sebagian besarpenduduk tentang apa yang harus dilakukan.


60 KesimpulanPerbedaan antara pendapat masyarakat dan pendapatpemerintah memperlihatkan pola yang jelas. Misalnya,sebagian besar masyarakat dan pemerintah berbedapendapat berkaitan dengan hal sebagai berikut:• Masyarakat desa menginginkan keterlibatan masyarakatluas yang lebih banyak dalam pengambilan keputusanatau pertukaran informasi. Pejabat pemerintah lebihmendukung pengambilan keputusan dan pertukaraninformasi melalui perwakilan.• Pejabat sering memberi peran yang lebih besar bagicamat dan Badan Perwakilan Desa. Masyarakat desalebih banyak memberi peran kepada kepala adat.• Pejabat pemerintah pada umumnya menginginkanketerlibatan pihak yang mewakili beragam kedudukandalam pembuatan kesepakatan atau pengakuanhak. Jawaban yang diberikan sepertinya tidak terlaludipertimbangkan (secara otomatis). Mereka lebihcenderung menunjuk orang tertentu dari instansikabupaten. Masyarakat desa menunjuk orang tertentudalam jumlah yang lebih sedikit dan orang yangditunjuk tersebut lebih banyak berasal dari lingkungandesa.• Masyarakat memandang pengelolaan hutan danwilayah desa sebagai persoalan internal desa. Pejabatpemerintah meyakini bahwa pemerintah kabupatenharus mempunyai peran kuat, terutama dalampengelolaan hutan.• Pejabat menginginkan alokasi hak milik atau hak pakaihutan desa secara perorangan. Masyarakat berpendapatbahwa hak atas hutan harus dimiliki secara bersamaoleh desa.• Masyarakat cenderung menginginkan penyelesaiankonflik melalui tindakan informal, seperti diskusilangsung dengan desa tetangga atau sesama warga desa,pertemuan, atau melakukan aksi demonstrasi. Pejabatlebih sering menyatakan bahwa pihak yang bersengketaharus mengirim surat dan lebih cenderung untukmengusulkan upaya dan prosedur yang lebih formaluntuk naik banding kepada pemerintah kabupaten.Harapan masyarakat menunjukkan perbaikan tata kelola didaerah Malinau yang bagaimana yang mereka inginkan.Wakil dari masyarakat dan pemerintah sama-sama membuatusulan tentang bagaimana pendekatan tata kelola dankepemerintahan dapat diperkuat:• DPRD dapat mewakili masyarakat secara lebih baik kalauanggotanya lebih sering bertemu dengan masyarakatdesa.• Lebih banyak orang di desa akan memahami peraturandan program pemerintah bila staf pemerintah kabupatenmenjelaskannya dalam pertemuan desa.• Peraturan pengelolaan hutan akan membantumenjelaskan hak dan tanggung jawab, mengurangikonflik yang akan timbul, dan mendukung pemanfaatanyang bijaksana.Ketidakselarasan sebagian jawaban menunjukkan dimana pengembangan prinsip yang lebih lanjut mengenaipengelolaan hutan masih diperlukan. Hal tersebutmencakup:• Dokumen apa yang secara hukum diperlukan bagikegiatan kehutanan (penebangan kayu), penetapan tatabatas, dan perencanaan tata guna lahan/tata ruang?• Apa peran kesepakatan yang sifatnya pribadi, beritaacara, keputusan di tingkat kabupaten, atau peraturandaerah dalam kesepakatan tersebut?• Bagaimana hak dan wewenang terhadap ladang, hutan,wilayah desa, dan tata ruang bisa terkait satu sama lainsecara terpadu?


Kesimpulan61• Bagaimana penanganan konflik harus dilakukan bilapenanganan secara informal dan perundingan yangdilakukan gagal? Bagaimana proses yang adil bagi semuawarga bisa dipastikan terjadi bagi semua pihak, terlepasdari kedudukan atau kemampuan finansialnya?• Berapa banyak orang yang diperlukan untuk mengakuihak atau menandatangani suatu kesepakatan sehinggadapat menjaga keseimbangan antara efektivitasdan efisiensi biaya di satu sisi dan keterbukaan dankeseimbangan kekuatan di sisi lain?• Bagaimana pengetahuan masyarakat yang rinci tentanghutan dan pemahaman praktis tentang kebutuhanpemanfaatan mereka serta pengetahuan para pejabatpemerintahan yang mendalam tentang peraturan,program pemerintah, dan kondisi dalam skala lebihyang besar bisa dikaitkan sehingga dapat salingmelengkapi?• Tindakan dan pengendalian/pengawasan apa yangdapat dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan,keterbukaan informasi, serta tanggung gugat kepaladesa, camat, dan anggota DPRD kepada masyarakatdesa?Sifat jawaban yang diberikanJawaban yang diberikan responden menunjukkan polapolayang dapat memberikan pemahaman yang lebihmendalam tentang bagaimana mereka memandang tatakelola pemerintahan setempat di Kabupaten Malinau.Keragaman jawabanJawaban responden dari pemerintahan cenderung lebihseragam dibandingkan dengan jawaban yang diberikanmasyarakat desa. Persentase jawaban yang sama yangdiberikan responden dari pemerintah adalah 77%dibandingkan dengan 67% jawaban yang sama yangdiberikan oleh masyarakat desa 2 . Tidak kurang dari delapankali dalam survei ini pejabat pemerintah menjawab satupertanyaan dengan satu jawaban yang seratus persenseragam, sedangkan dalam responden dari masyarakathanya ada dua jawaban yang seratus persen seragam.Tingkat keseragaman tertinggi (100%) dari respondenmasyarakat desa untuk satu pertanyaan adalah jawabanbahwa kepala desa dan kepala adat harus menandatanganikesepakatan dengan perusahaan. Tingkat persetujuanyang terendah (38% bagi jawaban yang paling populer)untuk satu pertanyaan adalah tentang hal yang berkaitandengan kesepakatan dengan perusahaan kayu – bagaimanamembuat kesepakatan, bagaimana menegakkannya, dansiapa yang seharusnya menangani konflik yang timbulkarenanya.Tingkat keseragaman tertinggi (100%) dari respondenpemerintah untuk satu pertanyaan tertentu adalah jawabanbahwa kepala desa dan camat seharusnya terlibat dalampemetaan, camat seharusnya mendampingi penegakankesepakatan tata batas, kepala desa seharusnya mewakili desakepada perusahaan, dan bahwa desa seharusnya menerimapembagian keuntungan finansial dari perusahaan kayu ataupemanfaatan hutan lain. Dengan demikian, terlihat bahwakeseragaman jawaban responden pemerintah tidak hanyaulangan dari peraturan yang sudah ada, namun karena hal2Nilai rata-rata ini dihitung dengan jawaban yang paling populer, yaitupersentase tertinggi jawaban yang diberikan oleh pejabat pemerintah (ataumasyarakat desa) terhadap suatu jawaban dalam masing-masing tabel.Contohnya, bila 90% jumlah responden dari pemerintah menjawab ‘ya’,dan 10 menjawab ‘tidak’ dalam tabel tertentu, nilainya 90%.


62 Kesimpulanini merupakan isu yang sedang berkembang yang belumdiatur secara jelas dan tegas.Responden pemerintah memiliki tingkat persetujuanterendah (40 -50%) terutama tentang hak atas hutan danwilayah, yaitu tentang siapa yang seharusnya memberikanpengakuan/pengesahan terhadap hak atas hutan atauwilayah desa dan cara yang layak serta memadai untukmenunjukkan rasa ketidakpuasan tentang kesepakatan tatabatas.Perbedaan keragaman jawaban antara pejabat pemerintahdan masyarakat sebagian dapat dijelaskan dengan kesamaanpandangan yang dimiliki oleh pejabat pemerintah kabupatententang tata pemerintahan. Para pejabat pemerintah bekerjasebagai anggota dari satu kesatuan lembaga pemerintahanyang hirarkis, yang memiliki pemahaman resmi tentangpemerintahan serta ketentuan hukum tentang peranlembaga masing-masing. Misalnya, berdasarkan hukumyang berlaku di Indonesia, kepala desa dapat mewakilidesa di dalam dan luar pengadilan atau menunjuk kuasahukum. Saat responden dari pemerintah menyatakan bahwa”pengalaman” adalah syarat terpenting yang harus dimilikiutusan masyarakat, hal ini merupakan cara tidak langsunguntuk mengatakan bahwa utusan masyarakat tersebutseharusnya kepala desa.Berbeda dengan hal di atas, masyarakat desa di Malinaumemiliki sejarah, kondisi, peraturan, dan cara pengambilankeputusan yang beragam. Mereka bisa lebih leluasa dalammengembangkan strategi pengelolaan sesuai dengankebutuhan khusus kelompoknya. Walaupun masyarakatdesa memiliki banyak kesamaan, seperti musyawarah desasebagai wadah untuk membuat keputusan bersama, adaperbedaan cukup besar antara lembaga adat masing-masingdesa. Keragaman ini merupakan bagian dari warisan budayaMalinau dan dapat mengimbangi keseragaman dalampandangan dan sistem pemerintahan kabupaten. Namundemikian, hal ini membuat koordinasi sehari-hari antar desamenjadi sulit.Perbedaan jawaban yang diberikan responden mungkin jugalebih mencerminkan luasnya pengalaman masyarakat desaatau pejabat pemerintah daripada perbedaan pendapat.Misalnya responden dari pemerintah cenderung untukmenyatakan perlunya pelibatan tenaga penyuluh untukpenyebaran informasi, sedangkan responden masyarakatsama sekali tidak menyebutnya. Responden dari masyarakatdesa lebih banyak merinci hal yang berkaitan denganperundingan dan konflik dengan perusahaan yang mungkintidak terlalu jelas bagi pejabat pemerintah. Perbedaanseperti ini menggambarkan perlunya pertukaran informasiyang lebih baik antara pejabat dan masyarakat desa tentangpengalamannya yang berkaitan dengan isu tertentu.Ada juga prinsip yang mencerminkan perbedaan nilai secaranyata. Misalnya, ada pejabat pemerintah yang menganggapmasyarakat seharusnya memperoleh hak pakai peroranganatas hutan, bukan hak bersama.Celah yang ada antara teori dan praktekPola lain yang kami amati adalah bahwa pejabat pemerintahlebih sering mengatakan apa yang seharusnya dilakukanatau terjadi menurut kerangka aturan dan teori. Masyarakatlebih sering menjabarkan praktek nyata yang terjadi dankesulitan dalam pelaksanaannya.


Kesimpulan63Dengan demikian, responden dari pemerintah kabupatenkonsisten dalam pandangan yang berkaitan dengan perankepala desa dan kepala adat sebagai wakil masyarakat danpengambil keputusan. Hanya sebagian responden masyarakatsecara konsisten mendukung peran ini. Kemungkinan besarhal ini karena kemampuan dan kinerja kepala desa berbedabedadi setiap lokasi.Demikian juga halnya dengan pejabat pemerintah yangmengatakan bahwa kas desa seharusnya menangani danayang diterima dari perusahaan, sedangkan masyarakat dibeberapa desa mengamati bahwa dana tersebut tidak akanditangani sungguh-sungguh oleh bendahara desa.Pejabat lebih sering menyinggung peran Badan PerwakilanDesa atau peraturan desa yang belum ada atau belum berfungsi(misalnya dalam penanganan konflik dengan perusahaan).Sedangkan masyarakat biasanya menggambarkan prinsipprinsipberdasarkan apa yang sudah berjalan.Perbedaan seperti ini mungkin mencerminkan pandangannegatif yang berkembang di Malinau selama masa reformasi.Masyarakat dan pejabat pemerintah sering menyatakanbahwa prinsip-prinsip yang ada merupakan kata-kata tanpamakna. Masyarakat desa, khususnya tidak ingin sekedarmendengar slogan seperti ”akuntabilitas dan transparansi”,”bottom-up”, ”desa mandiri”, ”kabupaten konservasi”, atau”pembangunan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan”.Mereka menginginkan pemerintah kabupaten dapatmengambil tindakan nyata untuk memenuhi kebutuhanmereka.Perlunya lebih banyak pendapat danpandanganKami perlu menekankan bahwa gagasan yang diungkapkandalam laporan ini bukanlah hal yang seharusnya diterapkandi Malinau. Survei ini merupakan perangkat yang sifatnyakasar yang hanya menangkap sebagian kecil gagasangagasanyang ada. Walaupun kebanyakan respondenberupaya untuk memberikan jawaban yang dipikirkansecara matang, namun karena sifat survei ini, mereka harusmemberikan jawaban secara spontan dan dalam waktu yangsingkat. Informasi statistik yang dilaporkan disini sebaiknyatidak terlalu dipentingkan. Dalam mengembangkan prinsipprinsipyang dapat disetujui oleh kelompok-kelompok yangsangat berbeda, sedikitnya akan dibutuhkan waktu dankajian yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip tersebutserta keterkaitannya.Yang disajikan disini hanyalah pandangan sejumlah kecilresponden masyarakat desa dan pejabat pemerintah.Mengembangkan tata kelola yang bersifat lokal di Malinauatau di tempat lain, bila waktu dan anggaran memungkinkan,seharusnya dapat memanfaatkan pengalaman, kemampuanteknis, atau perbedaan pandangan, yang diperoleh darikelompok yang beragam.Wanita, pemuda, sesepuh, pendatang, serta staf kecamatan,pejabat dari instansi atau tingkat pemerintah lain dan darisektor swasta bisa memberikan pandangan yang penting.Pengalaman dari kabupaten lain, lembaga swadayamasyarakat, atau pakar dari perguruan tinggi juga dapatmemperkaya wacana yang ada.


64 KesimpulanUntuk mencapai konsistensi aspek hukum dan kelembagaan,kerangka hukum dan program-program di tingkat nasionalatau provinsi harus dikaji secara seksama.Apa langkah selanjutnya?Kami harap buku ini dapat memicu masyarakat Malinauuntuk melanjutkan diskusi dan mengembangkan prinsipprinsiptentang keputusan mengenai hutannya.Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja untukmendampingi diskusi tentang tata kelola pemerintahanyang belum jelas. Misalnya, sebuah kelompok kerja bisamemusatkan perhatian pada bagaimana seharusnyapengakuan hak atas hutan atau bagaimana seharusnyapenanganan kesepakatan dan perundingan denganperusahaan kayu.Kelompok kerja juga bisa mengundang masyarakat desa dariberbagai daerah di Malinau, pejabat dari berbagai instansi,dan pakar-pakar dari tempat lain untuk menyampaikanpandangannya. Perbedaan pendapat atau pandanganseharusnya dirangsang, dihargai, dan dibahas. Informasipendukung tentang pengalaman lain atau peraturan yangberlaku seharusnya tersedia.Kelompok kerja kemudian bisa membuat rekomendasiyang dapat disahkan melalui peraturan daerah atauSurat Keputusan Bupati. Sebagian rekomendasi mungkinmemerlukan konsultasi dengan kabupaten lain atau dengantingkat pemerintah yang lain.Hal yang paling sulit dilaksanakan adalah penerapanprinsip-prinsip yang telah dibuat. Prinsip-prinsip dalamtata kelola pemerintahan ini tidak akan berguna kalau tidakdimanfaatkan oleh individu dalam jumlah yang cukupbanyak dalam kehidupan sehari-harinya.Mengembangkan tata kelolapemerintahan setempatDengan semakin bertambahnya kewenangan pemerintahkabupaten di Malinau dan di daerah lain, peluang untukmengembangkan pemerintahan yang benar-benar lokaldan lebih relevan dengan keadaan setempat, semakinmeningkat.Warga Malinau dan di daerah berhutan lainnya selamaini sering tidak dilibatkan dalam kerangka pemerintahannasional. Dalam era desentralisasi, seharusnya adakesempatan bagi warga Malinau untuk mempengaruhikebijakan dan membuat keputusan tersebut lebih memenuhikebutuhan mereka.Pemerintahan lokal bukanlah hal yang secara teknis dapatditetapkan oleh peraturan nasional atau diterapkan darisatu tempat ke tempat lain. Semua pihak memerlukanwaktu, pertukaran informasi, serta peluang berulang kaliuntuk menjajaki pilihan dan mengembangkan keputusanyang matang dan bermakna dalam konteks wilayah dankebutuhannya sendiri.Semua pihak juga memerlukan waktu untuk mengembangkanpemerintahan yang didasarkan atas tindakan bersama.


Kesimpulan65Tindakan bersama di mana masyarakat dan pengambilkeputusan bisa saling menguji, mengubah, menyetujui,dan menerapkan prinsip-prinsip yang saling mengarahkan.Hal ini khususnya berlaku di Malinau dengan tata kelolayang berdasarkan adat yang beragam. Pada saat pendapatmasyarakat berkembang, ketidakkonsistenan yangkemudian terjadi, tersedianya informasi yang baru atauterjadinya pergeseran ruang lingkup, jelas kesepakatan danpersetujuan dapat berubah pula. Adanya ketidaksepakatanatau kompromi tidak dapat dihindari.Dengan demikian, mengembangkan tata kelola pemerintahanlokal yang bermakna merupakan sebuah tantangan. Kamiberharap buku ini dapat membantu memudahkan parapengambil keputusan dalam menjawab tantangan tersebutdengan menunjukkan adanya hal yang membutuhkanperubahan dan adanya ketidaksepakatan pendapat,keragaman, atau ketidakjelasan yang nyata. Kami berharapdengan mempelajari pandangan masyarakat di Malinautentang tata kelola hutannya, kami juga dapat menunjukkanadanya gagasan yang berlimpah yang bisa membukawawasan tentang apa dapat dilakukan. Keputusan tentangprinsip-prinsip mana yang akan digunakan akan menjadihal yang menarik dan pada akhirnya akan ditentukan olehwarga Malinau sendiri.


Lampiran


Lampiran 1. KuesionerDi bawah ini adalah kuesioner gabungan berdasarkanpertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam survei ini.PengantarTujuan survei ini adalah untuk menjelaskan pandanganpandangandari kelompok yang berbeda di Malinau mengenaiprinsip-prinsip pengambilan keputusan yang relevan denganpengelolaan hutan. Beberapa prinsip ini diharapkan samadan ada beberapa yang berbeda.Kami harap informasi ini akan menjadi masukan untukdiskusi di antara masyarakat, pemerintah kabupaten danpihak swasta untuk menentukan pola-pola pengelolaan hutanyang berguna bagi semua pihak dan mempertimbangkanpemanfaatan hutan secara bijaksana di Malinau.Hasilnya diterbitkan dalam buku kecil dan dibagikan kepadamasyarakat di Malinau. Selain itu, kami harap masyarakatdi wilayah lain tertarik untuk mempelajari pengalaman diMalinau. Semua jawaban diterima secara anonim.A. UmumKeterwakilan1. Siapa biasanya mewakili masyarakat?2. Dalam hal apa masyarakat luas seharusnya dilibatkan?3. Apakah DPRD berperan mewakili masyarakat?4. Bagaimana sebaiknya DPRD mewakili masyarakat?Pengakuan klaim dan hak5. Apakah perlu pengakuan hak atas ladang?6. Dari siapa?7. Dalam bentuk apa?8. Perlu pengakuan hak apa?9. Siapa memegang hak dan mengambil keputusan tentangpemanfaatan?10. Apakah perlu pengakuan hak atas hutan desa?11. Dari siapa?12. Dalam bentuk apa?13. Perlu pengakuan hak apa?14. Siapa memegang hak dan mengambil keputusan tentangpemanfaatan?15. Apakah perlu pengakuan hak atas wilayah desa?16. Dari siapa?17. Dalam bentuk apa?18. Perlu pengakuan hak apa?19. Siapa memegang hak dan mengambil keputusan tentangpemanfaatan?Informasi20. Apakah anda selama ini merasa bebas untukmenyampaikan pendapat?21. Apakah anda memiliki kesempatan untuk menyampaikanpendapat?22. Apakah penyampaian pendapat berpengaruh?23. Dampaknya bagaimana?B. Untuk Konteks yang Melibatkan Kerjasama denganPerusahaan Kayu1. Bagaimana sebaiknya dilakukan perundingan denganperusahaan kayu?2. Siapa bisa mewakili masyarakat dalam pertemuan antarwakil masyarakat dengan perusahaan?


70 Lampiran3. Berapa orang harus mewakili masyarakat?4. Apakah ini mewakili semua pihak?5. Mengapa?6. Apa sebaiknya syarat-syarat untuk mewakili masyarakat?7. Bagaimana cara untuk membuat suatu kesepakatan yangbaik?8. Siapa harus menandatangani kesepakatan?9. Bentuk apa yang baik untuk buat kesepakatan?10. Bagaimana kesepakatan bisa ditegakkan?11. Cara apa yang wajar untuk menunjukkan ketidakpuasandengan penyelesaian?12. Siapa seharusnya bertanggung jawab untuk menanganikonflik?13. Siapa harus mendapatkan bagian keuntungan dariperusahaan kayu?14. Bagaimana pembagian keuntungan ditetapkan?15. Apakah sekarang cukup tersedia informasi tentang HPHmini? Kalau ya, beri contoh. Kalau tidak, seharusnyabagaimana?16. Siapa seharusnya memberi informasi kepada masyarakat?C. Untuk Konteks yang Melibatkan Batas DesaSama seperti B1-16, tetapi dalam konteks batas desa dandesa-desa lain yang terlibat dalam perundingan. Misalnya,bagaimana sebaiknya dilakukan perundingan dengan desalain mengenai batas desa?Tambahan:17. Bagaimana cara pemetaan batas desa sebaiknya dilakukan?18. Siapakah seharusnya dilibatkan dalam pemetaan batasdesa?D. Untuk Konteks yang Melibatkan PengaturanPemanfaatan HutanSama seperti B1-16, tetapi dalam konteks bagaimanamengatur pemanfaatan hutan dan desa-desa yang terlibatdalam perundingan. Misalnya, bagaimana sebaiknyadilakukan perundingan tentang pemanfaatan hutan?Tambahan:17. Aspek apa harus diatur? Misalnya, batas desa atau hutan,ladang, hutan (umum), hutan lindung, air, kebakaran,pencurian kayu/hasil hutan, pengambilan kayu, pencuriankayu, pengambilan buah dan perburuan.18. Oleh siapa? Mengapa?19. Bagaimana harus diatur?E. Pengakuan Klaim dan HakLadang1. Apakah perlu pengakuan hak atas ladang?2. Perlu pengakuan hak mana?3. Dari siapa?4. Bentuk apa?5. Siapa harus setuju?6. Perlu diresmikan?7. Siapa memegang hak dan mengambil keputusanpemanfaatan?Hutan DesaSama seperti E1-7Wilayah DesaSama seperti E1-7F. Untuk Konteks yang Melibatkan Tata Ruang1. Siapakah seharusnya terlibat dalam penataan wilayahdesa?2. Siapakah seharusnya dilibatkan dalam pembuatan tataruang kabupaten?3. Bagaimana masyarakat seharusnya dilibatkan dalamtata ruang (misalnya memberi informasi awal, memberimasukan pada rancangan tata ruang, mendapat salinantata ruang yang sudah ditetapkan)


Lampiran 2. Metode lapanganJumlah orang yang diwawancarai:27 orang di 19 desa secara perorangan dalam survei desa(1 -2 orang per desa)Jabatan dan kelompok etnis dariresponden perorangan dalam surveidesa68 orang dalam diskusi kelompok di dalam 13 desa (2 -10orang di setiap desa)10 responden di 5 instansi pemerintah (sekitar 2 orang perinstansi)3 orang dari lembaga swadaya masyarakat yang berada diMalinau (WWF Kayan Mentarang, Phemdal, dan YayasanAdat Punan)Warga desa diwawancarai dalam surveidesa:Batu KajangBila BekayukGong SolokHalangaLaban NyaritLong AdiuLong JalanLong LakeLong LorehMetutMirauPaya SeturanPelancauPunan AdiuPunan Gong SolokPunan RianSengayanSetulangTanjung NangaJabatanKepala AdatTokoh MasyarakatKepala DesaStaf DesaKepala DesaMasyarakatSekretaris AdatTokoh MasyarakatKepala DesaMasyarakatKepala DesaKepala DesaKepala DesaMasyarakatKepala DesaKepala DesaTokoh MasyarakatKepala DesaSekretaris DesaKetua Badan PengelolaTokoh MasyarakatTokoh PemudaKelompok etnisPunanMerapMerapMerapMerapKenyahKenyahKenyahKenyahPunanPunanMerapPunanKenyahKenyahPunanPua/KenyahPua/KenyahKenyahKenyahPunanPunan


72 LampiranRingkasanJumlah orang yang diwawancarai menurutjabatanJabatanKepala desa 9Sekretaris desa 2Kepala adat atau sekretaris adat 2Lain 7Jumlah orangJumlah orang yang diwawancarai menurutkelompok etnisKelompok etnisPunan 7Merap 5Kenyah 10Jumlah orangDiskusi kelompok dilakukan di desa:Batu KajangGong SolokLaban NyaritLong AdiuLong JalanLong LakeLong MetutLong MirauPaya SeturanPunan Gong SolokPunan RianSetulangTanjung NangaInstansi pemerintah Kabupaten yangdisurveiBadan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)Dinas Pemberdayaan Masyarakat DesaDewan Perwakilan Rakyat DaerahDinas Kehutanan dan PerkebunanBagian Ekonomi dan Penanaman Modal, SekretariatDaerah.


Lampiran 3. Daftar Kata dan IstilahCIFORKepala adat, ketua adatLembaga adatDenda adatSK, Surat KeputusanDPRDBAPPEDABupatiPerdaSekdaCenter for International Forestry ResearchJabatan tradisional pemegang kekuasaan dan kepemimpinan suatu sukuatau kelompok keluarga di tingkat desa. Dahulu merupakan jabatan yangdiwarisi karena keturunan, sekarang dipilih oleh warga desa dan diakuidengan keputusan bupati dan mendapat gaji dari pemerintah. Tidakmempunyai wewenang yang sama dengan yang dimiliki ketika kepalaadat merupakan satu-satunya pemegang kekuasaan, sebelum berintegrasidengan Pemerintah IndonesiaNorma-norma, peraturan dan kepemimpinan adat. Pejabat dan beberapakepala adat cenderung melihat institusi ini sebagai kepala adat saja,sementara warga desa lebih sering melihatnya sebagai keseluruhan caracaratradisional yang menentukan kebudayaan suku merekaPeraturan, biasanya lisan tapi kadang-kadang juga tertulis, yang menjabarkandenda dan hukuman lainnya yang dijatuhkan atas pelanggaran peraturanadat desaKeputusan yang dibuat secara sepihak oleh bupati, walaupun secara teoridapat juga dibuat oleh kepala desa atau pejabat eksekutif lainnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah, badan legislatif yang terdiri dari 20 orangyang terpilih mewakili warga. Warga memilih dalam dua pemilihan kepaladaerah dan secara proporsional mewakili populasi kecamatan yang berbeda.Kepalanya disebut Ketua DPRDBadan Perencanaan Pengembangan DaerahKepala administratif kabupaten yang terpilihPeraturan DaerahSekretaris daerah, jabatan eksekutif kedua tertinggi di pemerintahankabupaten


74 LampiranLadangBagian Ekonomi, Setkab(Sekretariat Kabupaten)DishutbunTapemMusyawarahBPNLSMKepala adat besarBerita acaraCamatWilayah desaLahan hutan yang dibersihkan dan ditanami, biasanya mulai denganpadi. Berbeda dengan sawah yang beririgasi, ladang ditanami sayurandan kemudian tanaman tahunan seperti pohon buah-buahan. Karena ituladang masih bernilai lebih lama daripada sekedar 1-2 tahun pertamapenanaman padi. Sesuai dengan kebiasaan adat di Malinau, masyarakattetap mempunyai hak atas ladang, walaupun telah ditumbuhi kembalioleh pohon-pohon hutanSuatu bagian dalam organisasi pemerintah kabupatenDinas Kehutanan dan PerkebunanBagian Tata PemerintahanPertemuan formal yang dipimpin oleh kepala desa atau kepala adat untukmencari keputusan bersama di tingkat desa atau lainnyaBadan Pertanahan Nasional, badan yang mengurus pendaftaran tanah danmengeluarkan sertifikat kepemilikan tanahLembaga Swadaya MasyarakatJabatan tradisional untuk pemegang kekuasaan dan kepemimpinan yangmencakup beberapa desa yang mempunyai persekutuan sukuDokumen yang digunakan untuk mengumumkan keputusan sementara atauakhir yang mempengaruhi beberapa pihak, seperti persetujuan batas ataupenggunaan lahan. Berita acara biasanya dibagikan kepada wakil-wakilseperti kepala desa. Kadang-kadang, tetapi tidak rutin, dipasang untukdilihat umumKepala administrasi yang dipilih oleh bupati untuk mengatur beberapa desa,yang berlokasi di kecamatan. Malinau mempunyai sembilan kecamatanpada saat survei dilakukan, yang bertambah menjadi 12 pada bulan Januari2006Lahan yang diklaim oleh suatu desa


Lampiran75BPDPMDHutan desaKadesTokoh masyarakatPerdesSekdesWWF-KMYAPTokoh pemuda, wanitaBadan Perwakilan Desa, badan legislatif di tingkat desa yang terdiri dariwakil-wakil yang dipilih. Lembaga baru ini belum dilaksanakan secara luasdi Malinau, seiring dengan pembentukan unit-unit desa. Keputusan bupatiyang pertama kali menetapkan BPD dikeluarkan pada tahun 2005. BPDdisebut juga DPR desaDinas Pemberdayaan Masyarakat desaDapat berupa hutan lindung, hutan untuk pemanfaatan tertentu ataukeseluruhan hutan di suatu desaKepala desa, kepala administrasi yang dipilih dan yang mempunyai kekuasaandi tingkat desa. Walaupun kades adalah jabatan pemerintah dan pemerintahmemberikan gaji, dalam prakteknya, banyak kepala adat menjadi kepaladesa, dengan demikian mempertahankan legitimasi secara internal di desadan kelompok suku, maupun secara eksternal dengan pemerintahWarga desa yang dituakan atau dihormati. Dalam prakteknya, merekaadalah beberapa orang yang dekat dengan kepala desa, dan ikut membuatkeputusanPeraturan desaSekretaris desa, orang kedua dalam administrasi desa dan orang yangmenggantikan kepala desa jika dia berhalangan. Sekdes diangkat olehkepala desaWorld Wide Fund for Nature – Kayan Mentarang (LSM)Yayasan Adat Punan (LSM)Individu-individu ini boleh memimpin kelompok pemuda ataukelompok wanita pada tingkat desa dan diterima dalam desa sebagaiwakil atau juru bicara untuk kelompoknya. Mereka biasanya mempunyaipertalian keluarga atau hubungan dekat dengan kepala desa atau tokohmasyarakat


Lampiran 4. Pustaka lain yang terkaitAnau, N., Iwan, R., van Heist, M., Limberg, G., Sudana, M.,dan Wollenberg, E. 2001. Pemetaan Desa Partisipatifdan Penyelesaian Konflik Batas: Studi Kasus Desa-DesaDaerah Aliran Sungai Malinau, Januari s/d Juli 2000.CIFOR, Bogor, Indonesia.Anau, N., Iwan, R., van Heist, M., Limberg, G., Sudana,M. and Wollenberg, E. 2004. Negotiating More thanBoundaries in Indonesia. In: Colfer, C (Ed.) EquitableForest. Resources for the Future (RFF) and Center forInternational Forestry Research (CIFOR). Washington,D.C., USA. Pp. 19-41.Andrianto, A., E. Wollenberg, C. Goenner, A. Cahyat, G.Limberg, R. Iwan. 2006. District Governments andPoverty Alleviation in Forest Areas in Indonesia. CIFORGovernance Brief.Barr, C., Wollenberg, E., Limberg, G., Anau, N., Iwan, R.,Sudana, I.M., Moeliono, M., and Djogo, T. 2001.The Impacts of Decentralization on Forests and Forest-Dependent Communities in Malinau District, EastKalimantan. Case Studies on Decentralisation andForests in Indonesia. Case Study 3. CIFOR, Bogor,Indonesia.Iwan, R., Limberg, G., Moeliono, M., Sudana, M., andWollenberg, E. 2004. Mobilizing CommunityConservation: A Community Initiative to Protect itsForest against Logging in Indonesia. Paper presentedat the Xth Meeting of the International Association forthe Study of Common Property, 9-13 August 2004,Oaxaca, Mexico.Limberg, G., Iwan, R., Sudana, M., Hartono, A., Henry, M.,Hernawan, D., Sole, Mamung, D., Wollenberg, E. andMoeliono, M. 2004. Profil Desa-Desa di KabupatenMalinau: Kondisi Sosial Ekonomi Desa-Desa. CIFOR,Bogor.Limberg, G., Iwan, R., Moeliono, M., Sudana, M. andWollenberg, E. 2004. It’s not fair, where is ourshare? The implications of small-scale logging oncommunities’ access to forests in Indonesia. Paperpresented at the Xth Meeting of the InternationalAssociation for the Study of Common Property, 9-13August 2004, Oaxaca, Mexico.Moeliono, M., Limberg, G., Iwan, R., Sudana, M.and Wollenberg, E. 2004. Fission and fusion:Decentralization, Land tenure and Identity inIndonesia. Paper presented at the Xth Meeting of theInternational Association for the Study of CommonProperty, 9-13 August 2004, Oaxaca, Mexico.Sudana, M., Iwan, R., Limberg, G., Moeliono, M. andWollenberg, E. 2004. Winners take all. Understandingforest conflict in the era of decentralization inIndonesia. Paper presented at the Xth Meeting of theInternational Association for the Study of CommonProperty, 9-13 August 2004, Oaxaca, Mexico.


Lampiran77Wollenberg, E. J. Anderson and C. Lopez. 2005. Though allthings differ: Pluralism as a basis for cooperation inforests. CIFOR, Bogor.Wollenberg, E., Moeliono, M., Limberg, G., Iwan, R., Rhee,S., Sudana, M. 2006. Between state and society: localgovernance of forests in Malinau, Indonesia. ForestPolicy and Economics 8(4): 421- 433.Wulan, Y.C., Yasmi, Y., Purba, C., and Wollenberg, E. 2004.An Analysis of Forestry Sector Conflict in Indonesia1997-2003. Governance Brief Number 1, September2004. CIFOR. see also Wulan, Y.C., Yasmi, Y., Purba,C. and Wollenberg, E. 2004. Analisa Konflik SektorKehutanan di Indonesia 1997 - 2003. CIFOR, BogorIndonesia.


Center for International Forestry Research (CIFOR) adalah lembaga penelitian kehutanan internasional terdepan, yangdidirikan pada tahun 1993 sebagai tanggapan atas keprihatinan dunia akan konsekuensi sosial, lingkungan danekonomi yang disebabkan oleh kerusakan dan kehilangan hutan. Penelitian CIFOR ditujukan untuk menghasilkankebijakan dan teknologi untuk pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang yang bergantung kepada hutan tropis untuk kehidupannya.CIFOR adalah salah satu di antara 15 pusat yang didukung oleh Consultative Group on International AgriculturalResearch (CGIAR). Berpusat di Bogor, Indonesia, CIFOR mempunyai kantor regional di Brazil, Burkina Faso, Kamerundan Zimbabwe, dan bekerja di lebih dari 30 negara di seluruh dunia.DonaturCIFOR menerima pendanaan dari pemerintah, organisasi pembangunan internasional, yayasan swasta dan organisasiregional. Pada tahun 2005, CIFOR menerima bantuan keuangan dari Australia, Asian Development Bank (ADB),Belgia, Brazil, Canada, China, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement(CIRAD), Cordaid, Conservation International Foundation (CIF), European Commission, Finland, Food and AgricultureOrganization of the United Nations (FAO), Ford Foundation, France, German Agency for Technical Cooperation(GTZ), German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), Indonesia, InternationalDevelopment Research Centre (IDRC), International Fund for Agricultural Development (IFAD), International TropicalTimber Organization (ITTO), Israel, Italy, The World Conservation Union (IUCN), Japan, Korea, Netherlands, Norway,Netherlands Development Organization, Overseas Development Institute (ODI), Peruvian Secretariat for InternationalCooperation (RSCI), Philippines, Spain, Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Switzerland, SwissAgency for the Environment, Forests and Landscape, The Overbrook Foundation, The Nature Conservancy (TNC),Tropical Forest Foundation, Tropenbos International, United States, United Kingdom, United Nations EnvironmentProgramme (UNEP), World Bank, World Resources Institute (WRI) dan World Wide Fund for Nature (WWF).


Banyak orang ingin meningkatkan tata kelola atas lahan hutan, tapiyang dianggap tata kelola yang baik tidak selalu nyata atau disetujuioleh semua orang.Penelitian ini menunjukkan keberagaman pandangan masyarakat danpejabat pemerintah di Malinau, Kalimantan Timur, mengenai apayang mereka anggap sebagai tata kelola yang baik. Setiap kelompokmenggambarkan bagaimana menurut mereka keputusan tentanghutan seharusnya dibuat, termasuk bagaimana mewakili kepentingan,mengalokasikan hak atas lahan, membagi manfaat dari hutan berupauang, memberi informasi dan mengelola hutan. Perbedaan pendapatantara masyarakat desa dan pejabat pemerintah menunjukkanperlunya lebih banyak dialog dan diskusi mengenai bagaimanamengkoordinasikan pengambilan keputusan di Malinau. Kesimpulanumum penelitian ini adalah bahwa “tata kelola yang baik” memerlukanpemahaman konteks lokal dan partisipasi dari berbagai kelompok yangberbeda dalam menentukan prinsip-prinsip yang dijunjung bersama.

More magazines by this user
Similar magazines