PDF, Unknown - Media Center Kendedes - Pemerintah Kota Malang

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)KOTA MALANG TAHUN 2011Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Informasi Laporan Penyelenggaraan PemerintahDaerah (ILPPD) Kota Malang Tahun 2011. ILPPD ini disusun untuk memenuhi amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Masyarakat Kota Malang, sebagaimanadiatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahkepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, danInformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.I. GAMBARAN UMUM DAERAHKota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya yang secara geografis terletakpada posisi 112,06° - 112,07° BT dan 7,06° - 8,02° LS dengan luas wilayah 11.006 Ha atau 110,06 Km 2 , mencakup 5 (lima)Kecamatan terdiri dari 57 (lima puluh tujuh) Kelurahan dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.c. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.Kondisi demografis Kota Malang berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010 (Kota Malang dalam Angka Tahun2011), jumlah penduduk Kota Malang sebanyak 820.243 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 404.553 jiwa danperempuan sebanyak 415.690 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk Kota Malang sebesar 97,05 yang berarti bahwa setiap100 penduduk perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki. Dilihat dari banyaknya jumlah penduduk, di antara 5 (lima)kecamatan yang ada, Kecamatan Lowokwaru memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 186.013 jiwa, kemudian diikutiKecamatan Sukun sebanyak 181.513 jiwa, Kecamatan Kedungkandang sebanyak 174.477 jiwa, Kecamatan Blimbingsebanyak 172.333 jiwa, dan terakhir Kecamatan Klojen sebanyak 105.907 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk paling tinggiada di Kecamatan Kedungkandang yaitu 2,72, sementara terendah di Kecamatan Klojen minus 1,96. Hal inimengindikasikan bahwa perkembangan penduduk mengarah ke Kecamatan Kedungkandang sedangkan perkembanganpenduduk di Kecamatan Klojen semakin berkurang. Nampaknya fenomena ini sesuai dengan perkembangan Kota Malangyang mengarah ke wilayah Timur.II. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHDalam rangka penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah diperlukan pendanaan yang dijabarkan dalambentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangandaerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasankeuangan daerah.Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalamAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tahun 2011, proses dan mekanismenya diawali dari penyusunanRKPD yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 38 tahun 2010 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah KotaMalang tahun 2011. RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan BelanjaDaerah dan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD yang selanjutnya disepakati olehWalikota dan DPRD dalam bentuk nota kesepakatan. Nota kesepakatan KUA dan PPAS dimaksud menjadi dasar dalampenyusunan APBD, yang merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluarandaerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.Pengelolaan keuangan daerah Kota Malang pada tahun 2011 didasarkan pada Kebijakan dan Peraturan Daerahsebagai berikut:1. Peraturan Walikota Nomor 38 tahun 2010 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2011 ;2. Nota kesepakatan antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang NomorKebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2011;3. Nota kesepakatan antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang Nomor1⁄⁄⁄⁄⁄⁄TentangTentangPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2011;4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KotaMalang Tahun Anggaran 2011 ;5. Peraturan Walikota Malang Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2011 ;6. Nota kesepakatan antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang NomorKebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;7. Nota kesepakatan antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang Nomor⁄⁄⁄⁄⁄⁄TentangTentangPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKota Malang Tahun Anggaran 2011 ;9. Peraturan Walikota Malang Nomor 36 tahun 2011 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2011Adapun dalam rangka pelaksanaan APBD, yang di dalamnya terdapat program, kegiatan dan pagu anggaran,dilaksanakan oleh masing-masing SKPD, baik penatausahaan, pelaporan maupun pertanggungjawabannya. Secara garisbesar, hal-hal yang tertuang dalam APBD adalah mengenai pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

B. Strategi dan Arah Kebijakan DaerahDalam rangka merealisasikan visi dan misi, maka strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan adalahsebagai berikut :Misi 1 :TujuanMewujudkan dan Mengembangkan Pendidikan yang Berkualitas1. Meningkatkan Mutu Pendidikan2. Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan,3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat,Misi 2 : Mewujudkan Peningkatan Kesehatan MasyarakatTujuan 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan,2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan lingkunganMisi 3 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pembangunan yang Ramah LingkunganTujuan 1. Penataan dan pengendalian ruang kota,2. Menyediakan rencana pembangunan yang memadai3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidupMisi 4 :SekitarnyaTujuan 1. Peningkatan perekonomian daerah,2. Peningkatan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi,Mewujudkan Pemerataan Perekonomian dan Pusat Pertumbuhan WilayahMisi 5 : Mewujudkan dan Mengembangkan Pariwisata yang BerbudayaTujuan 1. Mewujudkan dan mengembangkan potensi pariwisata2. Mengembangkan seni budayaMisi 6 : Mewujudkan Pelayanan Publik yang PrimaTujuan 1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan,2. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan3. Meningkatkan pengelolaan aset-aset milik daerah4. Meningkatnya ketersediaan fasilitas umum5. Peningkatan pelayanan dasar masyarakat,6. Pengembangan sarana transportasi,7. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat8. Meningkatkan Kerukunan dan kemantapan kehidupan umat beragama9. Kesejahteraan masyarakat,C. Prioritas Pembangunan DaerahTema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2011 adalah:“PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKATDENGAN MENINGKATKAN PERAN DUNIA USAHA/SWASTA DAN MEMBERDAYAKAN UMKM SERTAKOPERASI YANG DIDUKUNG PELAYANAN PUBLIK YANG SEMAKIN BAIK”Berdasarkan tema tersebut, maka Pemerintah Kota Malang pada tahun 2011 menetapkan prioritaspembangunan sebagai berikut:1. Perluasan, pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan;2. Perluasan, pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;3. Pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang;4. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha;5. Pengembangan ekonomi berbasis masyarakat dan ekonomi lokal;6. Pengembangan potensi pariwisata;7. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan;8. Peningkatan pelayanan infrastruktur perkotaan;9. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat;10. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.Berdasarkan prioritas pembangunan tersebut, maka disusunlah program dan kegiatan sebagaimanatertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2011.IV. URUSAN DESENTRALISASIA. Prioritas Urusan Wajib Yang DilaksanakanDalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, terdapat urusan wajib dan urusan pilihan yangdilaksanakan pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 14 undang undang Nomor 32 tahun 2004.penyelenggaraan urusan tersebut oleh pemerintah Kota Malang, dilaksanakan oleh SKPD dan dijabarkan dalamprogram dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam APBD kota malang tahun 2011. Pada tahun 2011 terdapat522 program yang terdiri atas 2.295 kegiatan yang dilaksanakan dengan menyerap anggaran sebesarRp.429.252.646.486,52.Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang UrusanPemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenanganPemerintah Kota Malang meliputi :1. PendidikanProgram kerja dan kegiatan bidang pendidikan tahun 2011 menghasilkan:a. Angka partisipasi sekolah usia 4 sampai dengan 6 tahun mencapai89,62 %b. Jumlah penduduk tidak buta huruf pada usia >15 tahun mencapai 98%c. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A sebesar 100%, SMP/MTs/Paket B sebesar 74,38%,SMA/SMA/MI/Paket C sebesar 73,87%d. Angka Putus Sekolah (APS) Tingkat SD/MI sebesar 0,09%, SMP/MTs sebesar 0,23%, SMA/SMK/MAsebesar 0,67%e. Angka Kelulusan (AL) Tingkat SD/MI sebesar 93%, SMP/MTs sebesar 98,87%, SMA/SMK/MA sebesar95,55%f. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 100%, dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebesar100%g. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan tingkat S1/D-IV sebesar 83,37%2. Kesehatan;Program kerja dan kegiatan bidang kesehatan tahun 2011 menghasilkan:3

a. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 92,7%b. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar96,47%c. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) sebesar 66,67%d. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan sebesar 100%e. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA sebesar 70%f. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sebesar 100%g. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 53,87%h. Cakupan kunjungan bayi untuk mendapat pelayanan kesehatan sebesar 73,51%3. Lingkungan Hidup;Program kerja dan kegiatan bidang lingkungan hidup tahun 2011 menghasilkan:a. Penanganan volume sampah dalam satu hari sebesar 91%b. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal sebesar 100%c. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (penghitungan daya tampung sampah/haridibagi jumlah penduduk dikalikan 1.000) sebesar 860,84d. Pembentukan kader lingkungan tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahane. Telah terbentuk bank sampah yang telah diresmikan oleh menteri negara lingkungan hidup dandidukung lebih kurang 17.000 anggota dengan nilai tabungan mencapai lebih dari 120 juta rupiahf. Penambahan dan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU)4. Pekerjaan Umum;Program kerja dan kegiatan bidang pekerjaan umum tahun 2011 menghasilkan:a. Pemeliharaan dan perbaikan jalan kota sebesar 94% (sepanjang 133,4 km dari panjang seluruh jalankota sepanjang 140,78 km)b. Rumah tangga ber Sanitasi sebesar 93%c. Penurunan jumlah kawasan kumuh di Kota Malang, dengan jumlah kawasan kumuh tersisa 5,36%d. Pemeliharaan dan perbaikan saluran irigasi dan drainasee. Pengawasan dan Pembinaan air bersih dalam wadah Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum5. Penataan Ruang;Pelaksanaan bidang penataan ruang di Kota Malang ditingkatkan dengan ditetapkannya Perda No. 4 tahun2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010 – 20306. Perencanaan Pembangunan;Pelaksanaan program kerja dan hasil yang dicapai dalam urusan perencanaan pembangunan antara lainadalah:a. Pelaksanaan Musrenbang, tersusunnya rencana kerja pemerintahan daerah tahun 2011, notakesepakatan Tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara(PPAS) Tahun 2011 serta Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon AnggaranSementara Perubahan APBD Tahun 2011.b. Tersusunnya Informasi Statistik Malang Dalam Angka Tahun 2011.c. Pelaksanaan pemberian dana hibah pembangunan kepada masyarakat melalui LPMK sebesarRp.500.000.000,- untuk tiap kelurahan.7. Perumahan dan Pertanahan;Pelaksanaan program kerja dan hasil yang dicapai dalam urusan perumahan dan pertanahan antara lainadalah:a. Jumlah rumah tangga pengguna air bersih di Kota Malang sebanyak 192.190 rumah tangga.b. Rumah layak huni mencapai 144.136 dari jumlah seluruh rumah yang ada yaitu 189.205c. Pada bidang pertanahan Pemerintah Kota Malang melaksanakan kegiatan mediasi dan fasilitasiperselisihan dan sengketa tanah/rumah, Penyuluhan Pemanfaatan Tanah Penguasaan Pemda,Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang, Pemberian / Pemasangan Plat Tanda Inventaris Tanahdan / atau Bangunan Aset Pemerintah Daerah, Pemberian / Pemasangan Papan Himbauan untukPengamanan Aset Pemerintah Daerah, Identifikasi Potensi Aset Daerah, Penegasan Hak Aset BekasMilik Asing / Cina menjadi Aset Pemerintah Kota Malang.8. Kepemudaan dan Olahraga;a. Program peningkatan peran serta kepemudaan melalui kegiatan anatara lain seleksi paskibraka provinsi,pemuda pelopor, pembinaan teknis terhadap organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) dan baktipemuda antar Propinsi.b. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga melalui kegiatan pengiriman atlet POR SD/MI, lombabola volly antar pelajar serta pembinaan dan pemasarakatan olahraga.c. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga melalui Pemeliharaan/pemantauan dan evaluasisarana dan prasarana olah raga, serta perbaikan lampu stadion Gajayana,9. Penanaman Modal;Pada tahun 2011 terdapat peningkatan Nilai Realisasi PMDN sejumlah 35,93% dari tahun 201010. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;a. Pada tahun 2011 terjadi peningkatan jumlah koperasi aktif sebesar 63,08% (sejumlah 487 koperasi aktifdari 772 koperasi di Kota Malang)b. Jumlah usaha kecil dan mikro sebesar 96,99% (387 usaha kecil dan mikro dari jumlah seluruh usahakecil menengah sebanyak 399)11. Kependudukan dan Catatan Sipil;Pada tahun 2011 Kota Malang telah melaksanakan penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasisNomor Induk Kependudukan (NIK)12. Ketenagakerjaan dan Sosial;Pada tahun 2011 jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibandingkan jumlah pencari kerja yang mendaftarmencapai 73,41%13. Ketahanan Pangan;Pada tahun 2011 rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama mencapai 231.074,04 kg/tahun dibandingkanjumlah penduduk Kota Malang yang mencapai 820.243 orang.14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;Pada tahun 2011 partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah mencapai 12,96%, Jumlah angkaperempuan usia 15 tahun keatas yang tidak buta huruf mencapai 99,84%, serta partisipasi angkatan kerjaperempuan mencapai 94,52%.4

15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;Pada tahun 2011 prevalensi KB aktif mencapai 75,19%, jumlah keluarga para sejahtera dan sejahtera Imengalami penurunan dengan jumlah 29 %16. Perhubungan;Pada tahun 2011 jumlah angkutan darat dibandingkan jumlah penumpang angkutan darat mencapai 14,9%17. Komunikasi dan Informatika;Pada tahun 2011 dilaksanakan pameran/expo sebanyak 16 kali, Maintenance infrastruktur telematika,Operasional Mobile Government, Penyebarluasan Informasi Publik, Pekan KIM Jawa Timur, Lomba CerdikKomunikatif Antar KIM, pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi, PelayananPengaduan Publik, Penyediaan Akses Virtual Private Network Internet Protokol (VPN-IP), Peningkatankapasitas koneksi internet, Implementasi Open Source, Penyediaan Publikasi dan Dokumentasi, PelatihanTeknisi Jaringan dan Operator sub domain SKPD, Monitoring dan evaluasi infrastruktur telematika,Pengembangan Sistem aplikasi kantor maya (Kantaya), Maintenance Sistem BTS Pemerintah Kota Malang,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis LPSE.18. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;Pada tahun 2011 dilaksanakan pembinaan politik daerah sebanyak 3 kali kegiatan, Pembinaan terhadapLSM, Ormas dan OKP sebanyak 2 kali kegiatan.19. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan;Pada tahun 2011 jumlah PKK aktif mencapai 11.497 anggota yang terdiri dari Dasawisma, PKK RT, PKKRW, PKK Kelurahan, PKK Kecamatan, dan PKK Kota, dan jumlah posyandu aktif 646 posyandu.20. Kearsipan dan Perpustakana. Bidang Kearsipan pada tahun 2011 jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku mencapai100%, dan jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan dilaksanakan sebanyak 20 kali.b. Pada bidang perpustakaan jumlah pengunjung perpustakaan mencapai 38%.B. Prioritas Urusan Pilihan Yang DilaksanakanSesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang UrusanPemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah, urusan pilihan yang menjadi kewenanganPemerintah Kota Malang meliputi :1. Perikanan;Pada bidang perikanan jumlah produksi ikan dibandingkan target daerah mencapai 64,7%, sedangkanjumlah konsumsi ikan dibandingkan dengan target daerah mencapai 131,49%.2. Pertanian;Pada bidang pertanian jumlah produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya mencapai 13.674ton, dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2011 mencapai 0,37%.3. Pariwisata;Pada tahun 2011 jumlah pengunjung wisata ke Kota Malang mencapai 107.657 orang dan jumlah kontribusidari sektor pariwisata terhadap PDRB mencapai 10,6%.4. Industri dan Perdagangan;a. Pada tahun 2011 kontribusi sektor Industri terhadap PDRB mencapai 30,29% dan Pertumbuhan Industrimencapai 11,35%b. Pada bidang perdagangan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2011 mencapai30,16% dan nilai ekspor bersih perdagangan mencapai $ 75.468.456,42.V. TUGAS PEMBANTUANDisamping urusan pemerintah daerah, pemerintah Kota Malang juga menerima tugas pembantuan yang berasaldari pemerintah pusat. tugas pembantuan yang diterima pada tahun 2011 sebanyak 2 kegiatan dengan menyerapanggaran sebesar Rp.4.779.142.973,00.VI. TUGAS UMUM PEMERINTAHANPenyelenggaraan pemerintahan daerah, disamping berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan,juga terdapat tugas umum pemerintahan. tugas umum pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerahsebagaimana diamanatkan dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 salah satunya bisaberbentuk kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik,sinergi dan saling menguntungkan.A. Kerjasama Antar DaerahPada tahun 2011 Pemerintah Kota Malang tidak melakukan kerjasama antar daerah yang baru danhanya meneruskan kerjasama antar daerah yang masih berlaku.B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak KetigaPada tahun 2011 Pemerintah Kota Malang juga melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga, yaknidengan KFW (Bank Pembangunan) Jerman. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi program pengelolaan sampah,bantuan teknis proyek dan merubah sistem pengelolaan sampah dari tipikal open dumping menjadi sanitary landfilsesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Kerjasama inisebagai upaya meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dan limbah sampah dapat dimanfaatkanuntuk bio gas, composting, dan daur ulang.Selain itu Pemerintah Kota Malang juga melakukan kerjasama dengan pihak swasta sebagai berikut:a. Dengan PT. OXCY PUTRA terkait dengan pemasangan reklame pada sebagian taman di Jalan LetjenSutoyo depan Kantor Pos Polisi Jalan Kaliurang.b. Dengan PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA tbk terkait dengan pemasangan reklame pada pulau jalankelima taman jalan veteran dan taman pada jalan jaksa agung suprapto depan kantor Kepolisian Resort KotaMalang.C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di DaerahKoordinasi Pemerintah Kota Malang dengan beberapa instansi vertikal di daerah, antara lain:1. Bidang Kepegawaiana. Dengan PT. Taspen (Persero) Cabang Malang dalam pelaksanaan penyelesaian tabungan hari tua danpensiun pertama bagi PNS Pemerintah Kota Malang.b. Dengan PT. ASKES Cabang Malang dalam pelaksanaan pengurusan identitas kartu AsuransiKesehatan (ASKES).5

c. Dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam pelaksanaan penerimaan Dana Tabungan Perumahan(TAPERUM).d. Dengan Rumah Sakit Umum dr. Syaiful Anwar Malang dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatanbagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).2. Bidang ekonomia. Dengan Bulog dan BPS dalam rangka merumuskan stok bahan pokok dan pendataan bidangketahanan pangan.b. Dengan Bank Indonesia, BPS dan Badan Penanaman Modal dalam melakukan pendataanpengendalian inflasi, data inflasi dan data investasi di Kota Malang.3. Bidang keluarga berencana, dengan rumah sakit dr. Saiful Anwar Malang terkait dengan pelayanan keluargaberencana bagi warga masyarakat kurang mampu.4. Bidang keagamaan, dengan kantor Kementerian Agama Kota Malang terkait dengan :a. Fasilitasi pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji Kota Malang.b. Kaderisasi tenaga pembina/pelatih MTQ. termasuk dalam penyelenggaraan MTQ di Kota Malang.c. Pendidikan keagamaan di Kota Malang.d. Rekomendasi pemberian ijin pendirian, pemindahan, renovasi, dan perluasan tempat ibadah, yangdalam hal ini juga melibatkan Badan Pertanahan Kota Malang.D. Pembinaan Batas WilayahDalam rangka sinkronisasi penetapan dan penegasan batas daerah Kota Malang Dan KabupatenMalang, Pemerintah Kota Malang telah melaksanakan proses penetapan batas wilayah secara administratifdengan pemasangan pilar batas daerah dan sekarang masih dalam proses memperoleh penetapan dari MenteriDalam Negeri.E. Pencegahan dan Penanggulangan BencanaDalam bidang penanggulangan bencana, sebagai dampak dari cuaca ekstrim beberapa tahun terakhir ini, makasangat perlu kita antisipasi dan kita waspadai hal tersebut, karena Kota Malang walaupun berada di dataran tinggicukup rawan dengan terjadinya bencana. oleh karenanya telah ditetapkan 4 klasifikasi daerah rawan di KotaMalang, yakni rawan banjir, rawan bencana longsor, rawan bencana kebakaran, dan rawan bencana pohontumbang. oleh karenanya pemerintah Kota Malang bersama instansi terkait terus mengupayakan peningkatanpemberdayaan dan kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana, sertapemberian bantuan korban bencana yang dialokasikan melalui APBD.F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban UmumDalam bidang keamanan dan ketertiban, Pemerintah Kota Malang melaksanaan koordinasi denganinstansi vertikal bidang keamanan dan ketertiban, antara lain melalui Forum Komunitas Intelijen Daerah(KOMINDA) dan Dewan Penasehat Kominda sebagai upaya mengantisipasi terjadinya unjuk rasa, pemantauanpada bulan ramadhan untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan selama bulan ramadhan, koordinasiRencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan pengawasan terhadap orang asing.Bersamaan dengan hal tersebut dilaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal lainnya termasukmelakukan koordinasi dengan Muspida Kota Malang, Muspida Malang Raya dalam bentuk Forum PimpinanDaerah dan Muspida Koordinator guna mewujudkan terpeliharanya situasi dan kondisi yang kondusif sehinggamemberikan kenyamanan dan jaminan bagi calon investor untuk tidak ragu dalam menanamkan investasinya diKota Malang.6