Yth. 1. 2. 3. 4.

endaharawan BOS bukan merupakan Pemungut PPh Pasal 22 dan PPN;c. kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS tersebut, yaitu:1) pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa honorarium atau gaji;2) pemungutan PPh Pasal 22 atas penghasilan penjualan barang, dalam halpenanggung jawab atau bendaharawan BOS merupakan Pemungut PPh Pasal22;3)pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan pemberi jasa;4) pemungutan PPN atas pembelian Barang Kena Pajak dan Perolehan Jasa KenaPajak, dalam hal penanggung jawab atau bendaharawan BOS merupakanpemungut PPN.d. penanggung jawab atau bendaharawan BOS pada sekolah swasta penerima dana BOSharus terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP.7. Selanjutnya untuk pemenuhan kewajiban pemungutan dan atau pemotongan pajak danpengenaan Bea Meterai, agar diperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkait sebagai berikut:a. PPh Umum:• Pasal 4 Ayat (3) huruf a angka 1 UU PPh;b. PPh Pasal 21:• Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994;• Pasal 11 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomer KEP-545/PJ/2000;• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005, Peraturan MenteriKeuangan Nomor 138/PMK.03/2005, Peraturan Menteri Keuangan Nomer10/PMK.03/2005, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 dan Pasal13 KEP-545/PJ/2000.c. PPh Pasal 22:• Keputusan Menteri Keuangan Nemor 254/KMK.03/2001 sebagaimana telah diubahterakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 236/KMK.03/2003.d. PPh Pasal 23:• Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002.e. Pajak Pertambahan Nilai:• Peraturan Pemerintah Nomer 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau PenyerahanBarang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu YangDibebebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003.f. Bea Meterai:• Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000.8. Berkaitan dengan jenis-jenis penggunaan dana BOS dan berdasarkan ketentuan-ketentuanperpajakan yang terkait, dengan ini diberikan pedoman untuk pelaksanaan tugas dan sebagaibahan sosialisasi kepada semua pihak yang berkepentingan sehingga pelaksanaan kewajiban

perpajakan yang terkait dapat dilaksanakan dengan efektif.a. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pembelianATK/bahan/penggandaan dan lain-lain (baik untuk keperluan pengadaan formulirpendaftaran maupun untuk keperluan ujian sekolah, ulangan umum bersama danulangan umum harian); pembelian bahan-bahan habis pakai, seperti buku tulis, kapurtulis, pensil dan bahan praktikum; pembelian bahan-bahan untuk perawatan/perbaikanringan gedung sekolah dan pembelian peralatan ibadah oleh pesantren salafiyah:a.1. Bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah Negeri atas penggunaandana BOS untuk belanja barang sebagaimana tersebut di atas adalah:1) Memungut PPh Pasal 22 sebesar. 1,5% dari nilai pembelian tidak termasukPPN dan menyetorkannya ke Kas Negara. Dalam hal nilai pembelian tersebuttidak melebihi jumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bukanmerupakan jumlah yang dipecah-pecah, maka atas pengadaan ataupembelian barang tersebut tidak dilakukan pemungutan PPh rasa! 22.2) Membayar jumlah PPN atas pembelian barang sebesar 10% dari nilaipembelian dengan cara memungut dan menyetorkannya ke Kas Negara.3) Mengawasi agar pemenuhan kewajiban pemenuhan Bea Meterai berkaitandengan dokumen-dokumen, seperti kontrak, invoice atau bukti pengeluaranuang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.a.2 Bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah Bukan Negeri atau PesantrenSalafiyah adalah tidak termasuk bendaharawan pemerintah sehingga tidaktermasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 dan atauPPN. Dengan demikian kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/pengelola danaBOS pada Sekolah Bukan Negeri atau Pesantren Salafiyah yang terkait ataspenggunaan dana BOS untuk belanja barang sebagaimana tersebut di atasadalah:1) Tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22, karena tidaktermasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22.2) Membayar PPN yang dipungut oleh pihak penjual.3) Mengawasi agar pemenuhan kewajiban pemenuhan Bea Meterai berkaitandengan dokumen-dokumen, seperti kontrak, invoice atau bukti pengeluaranuang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.b. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pengadaanbuku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk perpustakaan:b.1 Bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah Negeri atas penggunaandana BOS untuk pengadaan buku pelajaran pokok dan buku penunjang untukperpustakaan adalah:1) Memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari nilai pembelian tidak termasuk

PPN dan menyetorkannya ke Kas Negara. Dalam hal nilai pembeliantersebut tidak melebihi jumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bukanmerupakan jumlah yang dipecah-pecah, maka atas pengadaan ataupembelian barang tersebut tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22.2) Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-bukupelajaran agama, PPN yang terutang dibebaskan.3) Mengawasi agar pemenuhan kewajiban pemenuhan Bea Meterai berkaitandengan dokumen-dokumen, seperti kontrak, invoice atau bukti pengeluaranuang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.b.2 Bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah Bukan Negeri atau PesantrenSalafiyah adalah tidak termasuk bendaharawan pemerintah sehingga tidaktermasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 dan atauPPN. Dengan demikian kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/pengeloladana BOS pada Sekolah Bukan Negeri atau Pesantren Salafiyah yang terkaitatas penggunaan dana BOS untuk pengadaan buku pelajaran pokok dan bukupenunjang untuk perpustakaan adalah:1) Tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22, karena tidaktermasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22.2) Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-bukupelajaran agama, PPN yang terutang dibebaskan.3) Mengawasi agar pemenuhan kewajiban pemenuhan Bea Meterai berkaitandengan dokumen- dokumen, seperti kontrak, invoice atau bukti pengeluaranuang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.c. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS, baik pada SekolahNegeri, Sekolah swasta maupun Pesantren Salafiyah, untuk membayar honor tukangbangunan atau tukang kebun yang melaksanakan kegiatan pemeliharaan atauperawatan sekolah:Semua bendaharawan/penanggung jawab dana BOS di masing-masing unit penerimadana BOS yang membayar honor kepada tenaga kerja Iepas orang pribadi yangmelaksanakan kegiatan perawatan atau pemeliharaan sekolah harus memotong PPhPasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut:1) jika upah harian atau rata-rata upah harian yang diterima tidak melebihi Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan jumlah seluruh upah yang diterimadalam bulan takwim yang bersangkutan belum melebihi Rp 1.100.000,00 (satu jutaseratus ribu rupiah), maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong;2) jika upah harian atau rata-rata upah harian yang diterima tidak melebihi Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), namun jumlah seluruh upah yangditerima dalam bulan takwim yang bersangkutan telah melebihi Rp 1.100.000,00

(satu juta seratus ribu rupiah), maka pada saat jumlah seluruh upah telah melebihRp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) harus dipotong PPh Pasal 21sebesar 5% atas jumlah bruto upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya;3) jika upah harian atau rata-rata upah harian yang diterima lebih dari Rp 110.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah) dan jumlah seluruh upah yang diterima dalam bulantakwim yang bersangkutan be/urn melebihi Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus riburupiah), maka harus dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5% dari jumlah upah harian,atau rata-rata upah harian di atas Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);4) jika upah harian atau rata-rata upah harian yang diterima lebih dari Rp 110.000,00(seratus sepu/uh ribu rupiah) dan jumlah seluruh upah yang diterima dalam bulantakwim yang bersangkutan telah melebihi Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus riburupiah), maka pada saat jumlah seluruh upah telah melebihi Rp 1.100.000,00 (satujuta seratus ribu rupiah), harus dihitung kembali jumlah PPh pasal 21 yang harusdipotong dengan menerapkan tarif 5% atas jumlah bruto upah setelah dikurangiPTKP yang sebenarnya.Untuk tahun pajak 2005, jumlah yang tersebut pada angka 1) s.d. 4) sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus riburupiah) sesuai dengan ketentuan yang berlaku masing-masing sebesar Rp 100.000,00(seratus ribu rupiah) dan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);d. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS, baik pada SekolahNegeri, Sekolah swasta maupun Pesantren Salafiyah, untuk membayar imbalan jasaperawatan atau pemeliharaan sekolah yang dibayarkan kepada Badan Usaha bukanorang pribadi yang melaksanakan kegiatan pemeliharaan atau perawatan sekolah:Semua bendaharawan/penanggung jawab dana BOS di masing-masing unit penerimadana BOS yang membayar imbalan jasa perawatan atau pemeliharaan sekolah yangdibayarkan kepada Badan Usaha bukan orang pribadi yang melaksanakan kegiatanpemeliharaan atau perawatan sekolah harus memotong PPh Pasal 23 sebesar 15% x40% atau 6% dari jumlah imbalan bruto tidak termasuk PPN.Bendaharawan/penanggung jawab BOS di Sekolah Negeri mempunyai kewajiban untukmembayar PPN sebesar 10% dari jumlah imbalan bruto dengan cara memungut danmenyetorkannya ke Kas Negara. Sedangkan bendaharawanjpenanggung jawab BOS diSekolah Swasta atau Pesantren Salafiyah membayar PPN yang dipungut oleh pihakpemberi jasa.e. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS, baik pada SekolahNegeri, Sekolah swasta maupun Pesantren Salafiyah, untuk membayar honorariumguru:Semua bendaharawan/penanggung jawab dana BOS di masing-masing unit penerimadana BOS yang membayar honor kepada guru harus memotong PPh Pasal 21 denganketentuan sebagai berikut:1) Atas pembayaran honor kepada guru non PNS, atau pembayaran honor kepada

komite sekolah jika ada, harus dipotong PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarifPasal 17 UU PPh sebesar 5% dari jumlah bruto honor.2) Atas pembayaran honor kepada guru PNS Golongan IIIA ke atas harus dipotongPPh Pasal 21 yang bersifat final sebesar 15% dari jumlah honor.3) Atas pembayaran honor kepada guru PNS Golongan IID kebawah tidak dilakukanpemotongan PPh Pasal 21.f. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS untuk memberikanbantuan transport bagi siswa miskin:Pada dasarnya pemberian bantuan transport bagi siswa miskin yang bersumber daridana BOS adalah merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada siswamiskin sebagai bentuk kompensasi pengurangan subsidi BBM. Oleh karenanyapemberian bantuan tersebut memenuhi kriteria pemberian bantuan yang tidak termasuksebagai Objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 4 Ayat (3)huruf a angka 1 UU PPh. Oleh karenanya.atas pemberian bantuan tersebut diatas tidakdilakukan pemotongan pajak.9. Saudara diminta untuk memberikan sosialisasi mengenai hal-hal yang berkaitan denganpemenuhan kewajiban perpajakan atas penggunaan dana BOS kepada pihak-pihak yangterkait. Untuk itu Saudara dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Nasional setempat.Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.Ditetapkan di JakartaPada tanggal 1 Februari 2006Direktur Jenderal,Hadi PoernomoNIP. 060027375Tembusan :1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;3. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan4. Kepala Bire Humas Departemen Keuangan;5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;6. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji diLingkungan Direktorat Jenderal Pajak.