Download Dokumen - Kabupaten Pasuruan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUANNOMOR 7 TAHUN 2012TENTANGRETRIBUSI PELAYANAN PASARDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI PASURUAN,Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah, maka Daerah diberikan kewenangan untukmenggali dan menggunakan potensi sumber-sumberpenerimaan di Daerah dalam bentuk Pajak danRetribusi Daerah guna mewujudkan kemandirianDaerah yang otonom;b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat khususnya di bidang penyediaan fasilitasbagi pedagang pasar serta peningkatan kualitaspelayanan pasar oleh Pemerintah Daerah, makaPeraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten PasuruanNomor 1 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi sehinggaperlu diganti;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan b, maka perlu menetapkanPeraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalamLingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 19653. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran NegaraTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor5049);6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Nomor 5234);7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor3258);8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor4578);9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (LembaranNegara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan LembaranNegara Nomor 4609);11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentangTata Cara Pemberian dan Pemanfaatan InsentifPemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Nomor 119);13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentangPenataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, PusatPerbelanjaan dan Toko Modern;14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang MilikDaerah;16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan danPembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan danToko Modern;2

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (LembaranDaerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 04);18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDaerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 209);Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN PASURUANdanBUPATI PASURUANMEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANANPASARBAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan;2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Kepala SKPDadalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas pokok danfungsinya dalam pengelolaan pasar;5. Instansi Pemungut adalah Dinas Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Pasuruan;6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang RetribusiPelayanan Pasar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai daripenghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnyaRetribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepadaWajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakankesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukanusaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau BadanUsaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun,Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan,Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi3

lainnya, Lembaga Dan Bentuk Badan lainnya termasuk kontrakinvestasi kolektif dan bentuk usaha tetap;10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayananyang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yangdapat dinikmati oleh orang Pribadi atau Badan;11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan olehPemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umumserta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;12. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan ataudiberikan oleh Pemerintah Kabupaten berupa fasilitas halaman untukkendaraan masuk pasar, bangunan berbentuk ruko, kios, los, bedakdan ponten yang disediakan di dalam pasar untuk tujuan kepentingandan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi ataubadan;13. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalahpembayaran atas pelayanan penyediaan tempat/ fasilitas Pasar untukkegiatan usaha perdagangan/ fasilitas lainnya dalam lingkungan Pasaryang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah;14. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untukmelaksanakan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk melaluitawar menawar, Pasar tersebut dibangun dan dikelola oleh PemerintahDaerah, dengan tempat usaha berupa ruko, toko, kios, los, bedak dan tendaserta halamannya yang dimiliki/dikelola dengan Hak Menempati Pasar;15. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola olehPemerintah daerah, termasuk kerjasama dengan Swasta dengan tempatusaha berupa Ruko,Toko, Kios, los dan Tenda yang ditempati Pedagangkecil, menengah atau Koperasi;16. Pasar Hewan adalah pasar yang khusus disediakan bagi pedagangternak seperti lembu, kerbau, kambing dan domba;17. Pelataran adalah suatu tempat yang disediakan atau dikuasai olehPemerintah Daerah yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gangdan lain-lain dilingkungan pasar yang dipergunakan untukmemasarkan barang dagangan;18. Halaman Pasar adalah tanah yang berada di area pasar yang di atasnyatidak didirikan bangunan dan diperuntukkan untuk fasilitas kendaraanmasuk pasar;19. Los adalah Bangunan tetap dalam lingkungan pasar yang berbentukbangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;20. Bedak adalah Bangunan di dalam Pasar yang beratap dan dipisahkansatu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantaisampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;21. Kios adalah bangunan tetap di dalam pasar dengan ukuran tertentu,berdinding tembok, berpintu, berlantai dan dilengkapi dengan instalasilistrik;22. Toko adalah Bangunan di Pasar yang beratap dan dipisahkan satudengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampaidengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;23. Ruko adalah bangunan lengkap satu tingkat atau lebih, yangdifungsikan untuk menggelar barang dagangan atau sebagai tempatberjual beli dan sebagian dapat dijadikan tempat tinggal yang4

kepemilikannya tidak terikat, boleh perorangan secara pribadi, swasta,dan pemerintah daerah;24. Kelas Pasar adalah klasifikasi pasar mempunyai kriteria tertentuyangmeliputi jumlah pedagang, luas areal pasar, potensi dan sistem dansistem arus barang dan orang baik didalam maupun diluar;25. Pasar Kelas I adalah pasar dengan luas area > 12.000 m 2 sampaidengan < 50.000 m 2 dengan tingkat keramaian pasar dalam melakukantransaksi jual beli barang setiap hari mulai jam 04.00 s/d 20.00 WIB;26. Pasar Kelas II adalah pasar dengan luas area > 5.000 m 2 sampaidengan < 12.000 m 2 dengan tingkat keramaian pasar dalam melakukantransaksi jual beli barang setiap hari mulai jam 04.00 s/d 16.00 WIB;27. Pasar Kelas III adalah pasar dengan luas area dibawah Pasar Kelas IIdengan tingkat keramaian pasar dalam melakukan transaksi jual belibarang setiap hari mulai jam 04.00 s/d 12.00 WIB;28. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukankegiatan perniagaan/ perdagangan secara terus menerus dengantujuan memperoleh laba;29. Pedagang tidak tetap adalah seseorang yang melakukan kegiatanperdagangan tetapi tidak memiliki tempat yang tetap yang memasarkanbarang/jasa pada tempat-tempat seperti pelataran, dalam lingkunganpasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;30. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagangyang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakanlahan terbuka dan/ atau tertutup, sebagaimana fasilitas umum yangditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanyabaik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergeraksesuai waktu yang telah ditentukan;31. Pedagang musiman adalah pedagang yang berjualan di tempat-tempatyang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebagaitempat berjualan;32. Penjual adalah orang atau badan yang mempunyai usaha dalam bidangpenjualan di dalam Pasar baik berupa barang maupun jasa;33. Penjual Keliling adalah penjual yang tidak menetap di suatu tempatdan/ atau mengedarkan barang dagangannya di dalam Pasar;34. Penjual Tidak Menetap adalah penjual yang menjual barangdagangannya di dalam Pasar tetapi tidak menetap di suatu tempat;35. Kelas Pasar adalah klasifikasi Pasar mempunyai kriteria tertentu yangmeliputi, Letak Geografis, Jumlah Pedagang, luas areal pasar, potensidan sistem arus barang dan orang, baik didalam maupun diluar pasar;36. Lingkungan pasar adalah areal yang disediakan pemerintah daerahuntuk kegiatan jual beli barang dan jasa yang ditetapkan sesuaidengan site plan peruntukan pasar;37. Pemegang Izin adalah orang atau badan yang memperoleh izinmenempati tempat usaha untuk berjualan di lingkungan pasar;38. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurutperaturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untukmelakukan pembayaran Retribusi Daerah;5

39. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakanbatas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa PelayananPasar dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;40. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telahdilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengancara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk olehKepala Daerah;41. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkatSPRD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untukmelaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Retribusi sesuaidengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan tentang RetribusiDaerah;42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlahpokok Retribusi yang terutang;43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnyadisingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukanjumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusilebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidakterutang;44. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau sanksiadministratif berupa bunga dan/ atau denda;45. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalahtambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan ataskinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi;46. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai daripenghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnyaretribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepadaWajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolahdata, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektifdan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untukmenguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ atau untuktujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan PeraturanPerundang-Undangan Retribusi Daerah;48. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaiantindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari sertamengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakpidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukantersangkanya;49. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalahPejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah KabupatenPasuruan yang diberi tugas khusus untuk mengadakan penyidikanpelanggaran Peraturan Daerah.6

BAB IIRUANG LINGKUPPasal 2Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan PenyelenggaraanPelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Pasar.BAB IIIPENYELENGGARAAN PASARBagian KesatuPenyelenggaraan PasarPasal 3(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Pasar yang dibangundan dikelola Pemerintah Daerah;(2) Lokasi dan tata guna tempat atau ruangan pasar ditetapkan denganPeraturan Kepala Daerah.Bagian KeduaPenataan Fasilitas PasarPasal 4(1) Pemerintah Daerah menyediakan tempat atau ruangan fasilitasberdagang dalam Pasar dan/ atau areal sekitarnya dengan ditetapkankriteria kelas Pasar sebagai berikut :a. Pasar Kelas I;b. Pasar Kelas II;c. Pasar Kelas III.(2) Tempat atau ruangan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang diperuntukkan pedagang dalam pasar dan/ atau areal sekitarnyaberupa :a. Ruko, Toko, Kios, Los, Bedak di dalam pasar disediakan untukberjualan menetap;b. Tempat kendaraan masuk pasar; danc. Ponten.(3) Pembagian kriteria kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;(4) Pada pasar-pasar tertentu dalam wilayah Daerah ditetapkan sebagaiPasar Hewan yang menyediakan fasilitas bagi pedagang ternak sepertilembu, kerbau, kambing dan domba yang ditetapkan dengan PeraturanKepala Daerah.Pasal 5Pasar dibuka dengan ketentuan sebagai berikut :a. Pasar kelas I dibuka setiap hari mulai Jam 04.00 WIB sampai dengan20.00 WIB;7

. Pasar kelas II dibuka setiap hari mulai Jam 04.00 WIB sampai denganJam 16.00 WIB;c. Pasar kelas III dibuka setiap hari mulai Jam 05.00 WIB sampai denganJam 12.00 WIB.Bagian KetigaKetentuan PelayananPasal 6(1) Pasar yang dibuka pada pagi hari,siang, sore atau malam tetapdikenakan retribusi harian sebagaimana yang diatur dalam PeraturanDaerah ini;(2) Bagi orang pribadi atau badan yang tidak berjualan tetapi masihmenempatkan/ meninggalkan barang dagangannya didalam PasarDaerah, dikenakan Retribusi sebesar 100 % (seratus persen) dari tarifyang pengenaan retribusinya secara harian atau bulanan;(3) Bagi orang atau badan yang mempunyai kegiatan di lingkungan PasarDaerah sebagai tempat berjualan dan/atau usaha lainnya dikenakanRetribusi.Pasal 7Bagi penjual tidak menetap dapat berjualan di dalam pasar pada tempatyang diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.Bagian KeempatKetentuan PerizinanPasal 8(1) Setiap orang atau badan yang akan menggunakan tempat dan/atauruangan di dalam Pasar harus mengajukan permohonan izin kepadaKepala Daerah.(2) Jenis izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. Izin Baru;b. Daftar ulang atau Her-registrasi; danc. Perubahan data;(3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukandalam hal :a. Perubahan hak Menempati kekayaan Pemerintah Daerah;b. Perubahan jenis dagangan; dan atauc. Perubahan tempat usaha.Pasal 9(1) Masa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku selama 5 (lima)tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonanperpanjangan izin kepada Kepala Daerah;(2) Tata cara pengajuan, persyaratan, dan formulir permohonan izinsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut denganPeraturan Kepala Daerah.8

Pasal 10(1) Izin Menempati Ruko, Toko, Kios, Los dan Bedak dinyatakan tidakberlaku apabila :a. telah habis masa berlakunya;b. atas kehendak pemegang izin;c. pemegang izin melanggar ketentuan yang ditetapkan; dand. selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak ditempati.(2) Apabila pemegang izin meninggal dunia, maka hak untuk menempatiRuko, Toko, Kios, Los, dan Bedak dapat diteruskan kepada ahliwarisnya sampai masa berlakunya pemegang izin dimaksud habis;(3) Setelah masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)berakhir, kepada ahli warisnya diwajibkan mengajukan permohonantertulis untuk menempati Ruko, Toko, Kios, Los, dan Bedak kepadaKepala Daerah atas namanya sendiri;(4) Tata cara pengajuan, persyaratan, dan formulir permohonan izinsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut denganPeraturan Kepala Daerah.Pasal 11(1) Pemegang izin dapat memindahtangankan dan mengubah bentuk ataurehabilitasi Ruko, Toko, Kios, Los, dan Bedak kepada pihak lain setelahmengajukan dan memperoleh izin tertulis dari Kepala Daerah;(2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biayabalik nama dan biaya rehabilitasi;(3) Besarnya biaya balik nama dan rehabilitasi dikenakan retribusi pasarsebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Daerah ini;(4) Tata cara pengajuan, persyaratan, dan formulir permohonan izinsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut denganPeraturan Kepala Daerah.Bagian KelimaKewajiban dan LaranganPasal 12(1) Kewajiban pemegang izin, pedagang dan pengguna fasilitas Pasar :a. Memelihara kebersihan, keamanan tempat dasaran dan dagangandilingkungan pasar serta memelihara inventaris pasar sesuai denganketentuan yang berlaku;b. Menempati dan mengatur barang dagangannya secara teratur rapidan tidak mengganggu lalu lintas orang di dalam pasar;c. Memenuhi kewajiban membayar Retribusi sesuai dengan ketentuanyang berlaku;d. Menempati Ruko, Toko, Kios, Bedak, Los atas namanya sendiri sesuaiizin yang diberikan;e. Memfungsikan tempat berjualan sesuai dengan izin peruntukannya.9

(2) Setiap pedagang yang Menempati tempat berjualan di Pasar dilaranguntuk:a. mengubah bentuk dan memperluas bangunan yang telah ada,kecuali telah mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah dan ataupejabat yang ditunjuk;b. mengalihkan hak pemakaian kekayaan Pemerintah Kabupatenkepada pihak ketiga tanpa izin Kepala Daerah padahal secara nyatadiketahui bahwa bangunan itu merupakan barang milik PemerintahKabupaten;c. memasukkan dan atau mengeluarkan barang-barang dagangan didalam pasar tanpa melalui pintu-pintu yang telah disediakan;d. menyimpan dan atau memperdagangkan barang/jasa yang dilarangoleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;e. menempatkan kendaraan, hewan penghela di luar tempat yang telahditentukan;f. menggunakan tempat berjualan di dalam pasar tidak sesuai denganizin yang diberikan;g. berjualan atau menggunakan tempat parkir selain dari tempat yangtelah disediakan;h. memasukkan sepeda, becak, sepeda motor ke dalam pasar;i. menggunakan tempat di dalam pasar untuk tidur atau menginap;j. minum-minuman keras atau main judi di dalam pasar;k. melakukan suatu perbuatan di dalam pasar yang dapat mengganggukepentingan umum;l. menimbun atau menyimpan sesuatu barang di dalam pasar yangdapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;m. menggunakan sebagai gudang atau tempat penimbunan barang padatempat yang semestinya bukan untuk itu;n. memperdagangkan barang-barang di dalam pasar yang mudahmenimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakankeselamatan umum bagi orang dan barang;o. memakai tempat di dalam pasar melebihi dari batas areal yang telahditetapkan;;p. memasukkan barang dagangan di luar ketentuan jam (buka dantutup) yang telah ditetapkan, tanpa seizin pejabat / petugas yangberwenang;q. Menelantarkan tempat dan tidak difungsikan untuk berjualan dalamwaktu yang cukup lama; dan atau;r. Mengomersilkan tempat atau menyewakan tempat pada pihak lain.BAB IVRETRIBUSI PELAYANAN PASARBagian KesatuNama, Obyek, dan Subyek RetribusiPasal 13Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagaipembayaran atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupapelataran halaman, ruko, toko, los, kios dan bedak yang dikelolaPemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.10

Pasal 14(1) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasartradisional/sederhana, berupa pelataran halaman, ruko, toko, los, kiosdan bedak yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakanuntuk pedagang;(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, danpihak swasta.Pasal 15(1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperolehpelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola olehPemerintah Daerah;(2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuanperaturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukanpembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.Bagian KeduaGolongan RetribusiPasal 16Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.Bagian KetigaCara Mengukur Tingkat Penggunaan JasaPasal 17Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan Kelas Pasar,jenis fasilitas, luas pemakaian tempat, jenis dagangan, jangka waktu danfrekuensi pemakaian fasilitasBagian KeempatPrinsip dan Sasaran Besarnya Tarif RetribusiPasal 18(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi ditentukan denganmemperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspekkeadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi danpemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.Bagian KelimaStruktur dan Besarnya Tarif RetribusiPasal 19(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan penyediaanfasilitas;11

(2) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar terhadap pemakaian Ruko,Toko, Kios, Los dan Bedak dapat dibayar secara harian atau bulanan;(3) Pembayaran Retribusi langganan bulanan dibayar 30 (tiga puluh) kalitarif harian dengan mendapat keringanan 10% (sepuluh persen) daritarif retribusi pelayanan pasar dan dibayar lunas paling lambat tanggal15 (limabelas) dari bulan berjalan;(4) Struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud pada ayat (1)sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.Pasal 20(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditinjau kembalipaling lama 3 (tiga) tahun sekali.(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan memperhatikan indeks kenaikan harga danperkembangan perekonomian.Bagian KeenamWilayah PemungutanPasal 21Retribusi terutang di pungut di wilayah Daerah.Bagian KetujuhMasa Retribusi dan Saat Retribusi TerutangPasal 22Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangkawaktu pelayanan diberikan.Pasal 23Retribusi terutang terjadi pada saat pelayanan diberikan atau sejakditerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.Bagian KedelapanTata Cara PemungutanPasal 24(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yangdipersamakan;(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa karcis, kartu langganan dan kwitansi;(3) SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dicetak oleh SKPD yang membidangi pencetakan suratberharga;12

(4) Bentuk, bahan, warna dan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;.(5) Tata Cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan PeraturanKepala Daerah.Bagian KesembilanPenentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran,Dan Penundaan PembayaranPasal 25(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secaratunai/lunas;(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) harisejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;(3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)didahului dengan Surat Teguran;(4) Hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke Kas Umum Daerahpaling lambat 1 hari kerja;(5) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diaturoleh Kepala Daerah.Pasal 26(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan;(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;(3) Blangko isian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebihlanjut oleh Kepala Daerah.Pasal 27(1) Retribusi dibayarkan pada Kas Umum Daerah atau Bank yang ditunjukoleh Kepala Daerah;(2) Selain pada Kas Umum Daerah atau Bank yang ditunjuk sebagaimanadimaksud pada ayat (1), pembayaran retribusi dapat dilakukan padaBendaharawan Penerimaan atau petugas yang ditunjuk pada SKPD yangmenangani retribusi pelayanan pasar.Pasal 28(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunyaatau kurang membayar, dapat mengajukan permohonan angsuran ataupenundaan pembayaran kepada Kepala Daerah;(2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan alasan yang jelas;(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angsuran dan penundaan pembayarandiatur oleh Kepala Daerah;13

Bagian KesepuluhTata Cara PenagihanPasal 29(1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahuluidengan surat teguran;(2) Surat teguran atau surat peringatan atu surat lain yang sejenis sebagaiawal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh)hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atausurat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajibretribusi harus melunasi retribusi yang terutang;(4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenissebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerahatau Pejabat yang ditunjuk.Bagian KesebelasTata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan RetribusiPasal 30(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan danpembebasan retribusi;(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikandengan melihat fungsi objek retribusi;(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diaturlebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.Bagian KeduabelasKedaluwarsa Penagihan RetribusiPasal 31(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelahmelampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnyaretribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidangRetribusi;(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tertangguh jika:a. diterbitkan Surat Teguran; ataub. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsungmaupun tidak langsung.(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanyasurat teguran tersebut;14

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannyamenyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinyakepada Pemerintah Daerah;(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuanpermohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonankeberatan oleh Wajib Retribusi.Bagian KetigabelasTata Cara Penghapusan PiutangRetribusi Yang KedaluwarsaPasal 32(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untukmelakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusiyang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsadiatur dengan Peraturan Kepala Daerah.Bagian KeempatbelasInsentif PemungutPasal 33(1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentifatas dasar pencapaian kinerja tertentu;(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanmelalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;(3) Tata cara penetapan, pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah denganberpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.BAB VKETENTUAN PENYIDIKANPasal 34(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerahdiberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikantindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Hukum Acara Pidana;(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat PegawaiNegeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkatoleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;15

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan ataulaporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerahagar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap danjelas;b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orangpribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukansehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badansehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengantindak pidana di bidang retribusi daerah;e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktipembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukanpenyitaan terhadap bahan bukti tersebut;f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugaspenyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkanruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung danmemeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusidaerah;i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksasebagai tersangka atau saksi;j. menghentikan penyidikan; dan/atauk. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikantindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuanPeraturan Perundang-undangan.(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukandimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepadaPenuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara RepublikIndonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-UndangHukum Acara Pidana.BAB VIKETENTUAN SANKSIBagian KesatuSanksi AdministrasiPasal 35(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 danPasal 12 dikenakan sanksi administratif .(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :a. Peringatan tertulis;b. Pencabutan Izin Hak Menempati Fasilitas Pasar16

Padal 36(1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurangmembayar, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dariRetribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagihdengan menggunakan STRD;(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaandaerah.Bagian KeduaSanksi PidanaPasal 37(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehinggamerugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlahretribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaanNegara.BAB VIIKETENTUAN LAIN-LAINPasal 38(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketigadalam hal pengelolaan pasar.(2) Tata cara dan mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;BAB VIIIKETENTUAN PERALIHANPasal 39Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan DaerahKabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar(Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2001 Nomor 14, TambahanLembaran Daerah Kabuapaten Pasuruan Nomor 32) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2004 Nomor 02)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.17

BAB IXKETENTUAN PENUTUPPasal 40Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahKabupaten Pasuruan.Ditetapkan di Pasuruanpada tanggal 19 Maret 2012BUPATI PASURUAN,ttd,Diundangkan di Pasuruanpada tangga 19 Maret 2012SEKRETARIS DAERAH,DADE ANGGAttd,AGUS SUTIADJILEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUANTAHUN 2012 NOMOR 0718

PENJELASANATASPERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUANNOMOR 7 TAHUN 2012TENTANGRETRIBUSI PELAYANAN PASARI. PENJELASAN UMUMPasar merupakan perwujudan kegiatan ekonomi yang telah melembagasejak lama, dan juga merupakan tempat bertemunya berbagaikepentingan, konsumen dan produsen. Dari segi kepentingankonsumen, Pasar menjadi penyedia barang keperluan sehari-hari yangmurah dan mudah untuk memperolehnya, sedangkan bagi produsendigunakan sebagai sarana untuk menawarkan barang-barang yangdihasilkannya. Dengan adanya Pasar maka dapat menumbuhkanperekonomian masyarakat setempat, dimana dengan hadirnya Pasarakan memperlancar arus penyalur barang dagangan yang padaumumnya dihasilkan oleh masyarakat setempat.Timbulnya keinginan masyarakat untuk berbelanja berdasarkan tradisimasyarakat sehingga timbulah beberapa Pasar Tradisional yang padaumumnya dikelola pedagang kecil dan menengah. Pertumbuhanekonomi yang merupakan ujung tombak perekonomian nasional perluditingkatkan antara lain melalui terbentuknya Pasar Tradisional yangdapat memenuhi permintaan masyarakat yang usahanya dikelola secaramaju/modern. Melalui Pasar dapat bertemu pihak penjual dan pihakpembeli untuk melaksanakan transaksi, dimana proses jual beliterbentuk.Menyadari pertumbuhan ekonomi yang merupakan ujung tombakperekonomian nasional melalui terbentuknya Pasar Tradisional yangdapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dan Pasar merupakan tempatbertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakantransaksi, dimana proses jual beli terbentuk, Pemerintah KabupatenPasuruan menyelenggarakan Pasar yang dibangun dan dikelola olehPemerintah Kabupaten Pasuruan, yang didalamnya terdapat tempatusaha berupa Ruko, Toko, Kios, Bedak, Los, Tenda, dan halamanikutannya yang dimiliki atau dikelola dengan hak menempati olehpedagang kecil dan menengah dengan usaha skala kecil dan modal kecildengan proses jual beli.Pasar Tradisional mengingat peranannya yang sangat strategis, selainakan menciptakan lapangan kerja yang luas juga akan dapatmenumbuhkan dunia usaha dan kewiraswastaan baru dalam jumlahbanyak sehingga kelompok ini mempunyai keterkaitan yang luas dengansektor produksi dan jasa lainnya, maka Pasar Tradisional dapatmenumbuhkan tata perdagangan yang lebih mantap, lancar, efisien,efektif dan berkelanjutan dalam satu mata rantai perdagangan nasionalyang kokoh.Kewenangan penyelenggaraan Pasar Tradisional tersebut merupakankewenangan pangkal yang ditetapkan pada Undang-undang nomor 1219

Tahun 1950 tentang pembentukan-pembentukan Daerah-daerahkabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, dan merupakankewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.Penyelenggaraan dan pengelolaan Pasar tersebutuntuk melayanikepentingan dan kemanfaatan umum.Atas jasa penyelenggaraan penataan dan pengelolaan Pasar tersebutlayak dikenakan Retribusi yang tidak bertentangan dengan kebijakanNasional mengenai penyelenggaraanya.II. PENJELASAN PASAL DEMI PASALPasal 1Pasal 2Pasal 3Pasal 4Pasal 5Pasal 6Pasal 7Pasal 8Pasal 9Pasal 10Pasal 11Pasal 12Pasal 13Pasal 14Pasal 15Pasal 16Pasal 17: Pasal ini memuat tentang istilah yangdipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.Dengan adanya pengertian tentang istilahtersebut dimaksudkan untuk mencegahsalah tafsir dan salah pengertian dalammemahami dan melaksanakan pasal-pasalyang bersangkutan, sehingga bagi wajibRetribusi dan aparatur dan menjalankanhak dan kewajibannya dapat berjalandengan lancar dan akhirnya dapat dicapaitertib administrasi. Pengertian inidiperlukan karena istilah-istilah tersebutmengandung pengertian yang baku danteknis dalam bidang Retribusi Daerah: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas20

Pasal 18Pasal 19Pasal 20Pasal 21Pasal 22Pasal 23Pasal 24Pasal 25Pasal 26Pasal 27Pasal 28Pasal 29Pasal 30 ayat (1)Pasal 10 ayat (2)Pasal 10 ayat (3)Pasal 10 ayat (4): Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Pengurangan, keringanan dan pembebasanretribusi kepada wajib retribusi diberikansetelah mendapat evaluasi danrekomendasi dari Dinas Perindustrian danPerdagangan dengan Dinas PengelolaanKeuangan Daerah.Pengurangan, keringanan dan pembebasanretribusi dapat diberikan dalam rangkamemperingati hari-hari tertentu antara lainHari Jadi Kabupaten Pasuruan dan HariUlang Tahun Kemerdekaan RepublikIndonesia: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelasPasal 31 ayat (1): Saat kedaluwarsa penagihan retribusi iniperlu ditetapkan untuk memberi kepastianhukum kapan utang retribusi tersebuttidak dapat ditagih lagiPasal 36 ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Tegurankadaluwarsa penagihan dihitung sejaktanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.Pasal 36 ayat (2) huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan utangRetribusi secara langsung adalah WajibRetribusi dengan kesadarannya menyatakanmasih mempunyai utang Retribusi danbelum melunasinya kepada pemerintahDaerah.21

Pasal 10 ayat (3)Pasal 10 ayat (4)Pasal 10 ayat (5)Pasal 31Pasal 32Yang dimaksud dengan pengakuan utangsecara tidak langsung adalah WajibRetribusi tidak secara nyata-nyatalangsung menyatakan bahwa ia mengakuimempunyai utang Retribusi kepadaPemerintah Daerah.Contoh :- Wajib Retribusi mengajukan permohonanangsuran / penundaan pembayaran;- Wajib Retribusi mengajukan permohonankeberatan.: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelasPasal 33 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “SKPD yangmelaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/ lembaga yang tugas pokok danfungsinya melaksanakan pemungutanPajak dan RetribusiPasal 10 ayat (2)Pasal 10 ayat (3): Pemberian insentif dimaksudkan untukmeningkatkan :a. Kinerja SKPD;b. Semangat kerja bagi pejabat ataupegawai SKPD;c. Pelayanan kepada masyarakat;d. Pendapatan daerah.: Cukup jelasPasal 34 ayat (1) : - Penyidik dibidang Retribusi daerahadalah pejabat Pegawai Negeri Sipiltertentu di lingkungan PemerintahDaerah sesuai dengan PeraturanPerundang-undangan yang berlaku.Pasal 36 ayat (2)Pasal 36 ayat (3)Pasal 36 ayat (4)- Penyidikan tindak Pidana dibidangRetribusi Daerah dilaksanakan menurutketentuan yang diatur dalam UndangundangHukum Acara Pidana danPeraturan Pelaksanaannya.: Cukup jelas.: Cukup jelas.: Cukup jelas.Pasal 35Pasal 36Pasal 37: Cukup jelas: Cukup jelas.: Cukup jelas.22

Pasal 38Pasal 39Pasal 40: Cukup jelas.: Cukup jelas.: Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUANNOMOR 23923

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATENPASURUANNOMOR : 7 TAHUN 2012TANGGAL : 19 MARET 2012RETRIBUSI PELAYANAN PASARNOJENIS PELAYANANTARIF RETRIBUSI (Rp)KELAS PASARI II III1 2 3 4 5APemakaian Bangunan RUKO yang Terletak dihalaman Pasaratau Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah setiapm2 per hari untuk :1. Pedagang emas atau perak 350 350 3502. Pedagang Obat-obatan (Apotik) 350 300 3003. Pedagang barang Elektronika/Alat tulis/Alat musik dll. 300 300 3004. Pedagang Kain/Konveksi/Asesoris 300 300 3005. Pedagang mebel, Show room 300 300 3006. Restoran/Depot 300 300 3007. Sarana pendidikan/Olah raga 300 300 3008. Pedagang Sepeda, Sper part dan peralatan lain 300 300 3009. Pedagang barang pecah belah/Souvenir 300 300 30010. Salon Kecantikan/Bridel 300 300 30011. Tempat usaha/Pemberi jasa perbankan, Biro, Kesehatan,dll.400 350 350B Pemakaian Bangunan Toko/kios atau Bedak yangTerletak dihalaman Pasar atau Tanah yang dikuasai olehPemerintah Daerah setiap m2 per hari untuk :1. Pedagang emas atau perak 350 350 3002. Pedagang Obat-obatan (Apotik) 250 250 2003. Pedagang barang Elektronika/Alat tulis/Alat musik dll. 300 250 2004. Pedagang kain, konveksi, tukang jahit 250 250 2005. Pedagang mebel 250 250 2006. Pedagang warung nasi/snack/jajan pasar 200 200 1507. Pedagang pracangan/sembako 250 200 1508. Sayuran/buah-buahan 200 200 1509. Pedagang daging sapi, ayam potong, ikan laut, dll 250 250 20010. Pedagang palen 200 150 15011. Pedagang barang gerabahan/pecah belah 250 200 15012. Potong rambut/Salon. 250 200 15013. Pedagang barang-barang bekas 250 200 15014. Pedagang Saprodi pertanian 250 200 20015. Pedagang sepeda pancal 200 200 20016. Tempat usaha/Pemberi jasa perbankan, Biro dll 350 300 250CPemakaian bangunan los dan/atau yang terletak dihalamanPasar atau tanah yang dikuasai oleh Pemerintah per hariuntuk :1. Pedagang/jasa timbang, emas atau perak, akik, dll. 1.000 1.000 1.0002. Pedagang daging sapi, ayam potong, ikan laut, dll. 1.500 1.500 1.0003. Pedagang barang elektronika dan barang-barang bekas. 1.000 1.000 1.00024

1 2 3 4 54. Pedagang kain/konveksi,tukang jahit 1.000 1.000 1.0005. Penjual nasi, jajan pasar 1.000 1.000 1.0006. Pedagang pracangan/sembako 1.500 1.500 1.0007. Sayuran/buah-buahan 1.000 1.000 1.0008. Pedagang palen 1.000 1.000 1.0009. Pedagang barang gerabahan/pecah belah 1.000 1.000 1.00010. Potong rambut/Salon 2.000 2.000 2.000D Pemakaian tempat dipelataran Pasar per hari untuk :1. Pedagang Sapi, Kerbau 2.500 2.500 2.5002. Pedagang Kambing, Domba 1.500 1.500 1.5003. Pedagang Ayam, Burung, Itik, Angsa dan sejenisnya 1.000 1.000 1.0004. Pedagang surungan/keliling 1.000 1.000 1.0005. Pedagang pecokan 1.000 1.000 1.0006. Tempat pemberhentian Dokar di dalam pasar 1.000 1.000 1.000EFGPemakaian tempat di pelataran Pasar setiap m2 per hariuntuk:1. Promosi dan keramaian 25.000 20.000 15.0002. Gudang 500 400 300Balik nama atau pengajuan baru dikenakan biaya per-m2X luas bangunan untuk :1. Los 30.000 25.000 20.0002. Toko/Kios, Bedak semi permanen 35.000 30.000 25.0003. Toko/Kios, Bedak permanen 50.000 45.000 40.0004. RUKO 100.000 75.000 50.000Membangun/memperluas dihalaman tanah pasar per m2 Xluas bangunan untuk :1. Toko/Kios, Bedak semi permanen 40.000 35.000 30.0002. Toko/Kios, Bedak permanen 75.000 65.000 50.0003. RUKO 100.000 85.000 75.000H Rehabilitasi atau merubah bentuk per m2 untuk :1. Toko/Kios, Bedak semi permanen 20.000 17.500 15.0002. Toko/Kios, Bedak permanen 35.000 30.000 25.0003. RUKO 50.000 45.000 40.000I Her-registrasi dikenakan biaya per tahun untuk :1. Toko/Kios, Bedak, Los 5.000 5.000 5.0002. RUKO 10.000 10.000 10.000J Menempati bangunan berupa :1. Los 150.000 130.000 125.0002. Toko/Kios, Bedak semi permanen 175.000 150.000 125.0003. Toko/Kios, Bedak permanen 200.000 175.000 150.0004. RUKO 300.000 275.000 250.000K Membongkar/memuat barang dagangan denganmenggunakan kendaraan untuk satu kali masuk pasar :1. Truck 2.500 2.500 2.5002. Mini Truck/Pick up 2.000 2.000 2.0003. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) 1.000 1.000 1.0004. Sepeda Motor 500 500 50025