Distribusi Dokter Makasar.AndreMelialaB1.pdf - Kebijakan ...

kebijakankesehatanindonesia.net
  • No tags were found...

Distribusi Dokter Makasar.AndreMelialaB1.pdf - Kebijakan ...

Isu Utama tentang Dokterdi Indonesia• Jumlah dokter spesialis sangat terbatas:– Di Indonesia, rasio dokter spesilasi per 100.000 penduduk sebesar(World Bank, 2009):• 1996: 3,21• 2007: 5,18– Penyebaran dokter spesialis (Ilyas, 2007):• 27% bekerja di Jakarta• 73% bekerja di luar Jakarta– Rasio dokter spesialis di daerah rural vs urban (Trisnantoro, 2005)• Rural: 0,8 per 100.000 penduduk• Urban: 8,4 per 100.000 penduduk


Metode Penelitian• Penelitian ini adalah penelitian analitik denganrancangan cross-sectional.• Data yang berupa data sekunder jumlah dokterspesialis diambil dari Biro KepegawaianKementerian Kesehatan tahun 2010• Data sekunder jumlah rumah sakit diambil dariDirJen BUK Kementrian Kesehatan tahun 2008• Data sekunder untuk kapasitas fiskal dan datademografik lainnya diambil dari Susenas


Production IssueAdakahhubungannya?• Jumlah dokter di Indonesia?– Memadai (jika dilihat jumlahnya)– Tidak memadai (jika dilihatpenyebarannya)• Jumlah dokter spesialis?– Neuro-surgeon: 150? 250?– Rasio dokter spesialis denganjumlah penduduk?– Rasio dokter spesialis denganjumlah kasus?– Rasio dokter spesialis denganjumlah institusi pelayanankesehatan?• Jumlah FK yangmemproduksidokter spesialis?• Kapasitas produksimasing-masing FK?Adakahhubungannya?


Motivation• Kebijakan pendistribusian dokter banyakdilandasi konsep motivasi– Pemberian kompensasi– Pemberian sangsi– Short term contract• Motivasi material bersifat sementara dan akanterjadi peningkatan standar seiringberjalannya waktu


Physician Price: Market-Based• Material incentive– Bergantung pada kriteria daerah– Bergantung pada kompetensi• Imaterial Incentive– Tidak ada ikatan kontraktual yang kuat antarapemberi insentif dengan dokter• Kompetisi antar-Pemda untuk menarik dokterdengan pemberian insentif


Kebijakan Insentif• Permenkes No.132/Menkes/Per/IV/2006tanggal 21 April 2006– insentif bagi dokter spesialis, dokter/dokter gigi,bidan PTT yang bekerja di daerah sangat terpencildi seluruh Indonesia.


Regulation• Regulasi masih lemah, terbukti dengan banyaknya“pemberian surat penugasan” dari DinasKesehatan untuk dokter, agar bisa berpraktek dilebih dari 3 tempat• Aturan makro tidak mengikat dan relatif mudahditerobos– Banyak rumah sakit didirikan tanpa kelayakan jumlahdokter• Regulasi internal rumah sakit tidak mendukungkeberadaan dokter


Dual Practice in Practice & Complianceto Medical ActSpecialistHospitalState Non-StatePrivate Practice TotalSpecialist 01 1 2 2 5Specialist 02 1 1 1 3Specialist 03 1 2 1 4Specialist 04 1 1 1 3Specialist 05 1 3 1 5Specialist 06 1 5 1 7Specialist 07 1 3 1 5Specialist 08 1 2 - 3Specialist 09 1 2 2 5Specialist 10 1 3 1 5Specialist 11 1 4 1 6Specialist 12 1 1 2 4Specialist 13 1 4 - 5Specialist 14 1 3 - 4Specialist 15 1 1 1 3


Working HoursSpPractice HoursState hospital Non-state hospital Private PracticeDayTimeNormal Working HoursOutside of Normal WorkingHoursDay Time Day TimeNormal WorkingHoursOutside of NormalWorking HoursSp 01Tuesday11 00 -12 30 Saturday 10 00 -13 00 Monday,Wednesday13 00 -17 00 09 00 -10 30 16 30 -19 3018 00 -19 00Sp 02Thursday noonFriday- -11 00 -12 00 - - - 17 00 -21 0010 00 -11 00Sp 03Thursdaymorning10 00 - Monday to11 30 Friday07 30 -08 00 Tuesday 17 00 -18 00 12 00 -14 00 18 30 -21 00Monday11 00 -12 00 Monday toSp 04Wednesday11 00 -12 00Friday08 00 -09 00 - - - 17 00 -21 00Sp 05Saturday11 00 -12 30 - -Monday toSaturday16 00 -18 00 - 18 30 -20 00Sp 06Room ICU11 00 -12 30 - -Thursday, Friday 17 00 -18 00 - 18 00 -22 00Monday toSaturday14 00 -16 00


Professional Facilities• Pemda banyak mengundang dokter untukbekerja di suatu daerah, tetapi tidakmenyediakan fasilitas yang layak• Rumah sakit, bahkan yang sudah terakreditasi,tidak menyediakan peralatan yang memadaidan tim yang kompeten untuk mendukungpekerjaan dokter


Social Facilities• Banyak dokter tidak betah tinggal di daerahremote oleh karena dukungan fasilitas sosialyang lemah• Sarana pendidikan, transportasi, sampaidengan keamanan menjadi isu penting untukmendukung keberadaan dokter• Contoh: Dokter di Kepri dan beberapakabupaten di Kaltim


Barrier to Entry• Data permintaan dokter dari kabupaten tidaksesuai dengan data keberadaan dokter– Ada daerah yang tidak memiliki dokter yangmemadai, tetapi tidak mengajukan permintaan– Mengapa?• Dokter yang memiliki pendapatan tinggi, tidakserta merta memberikanpersetujuan/rekomendasi terhadap kebijakanpenambahan dokter baru


Income in 8 Provinces (Mean)Province GP Internist Surgeon Ob-Gyn PediatricianN Sumatera 3,965 10,505 19,657 18,033 6,810Bengkulu 6,205 22,600 20,650 74,924 18,600Jakarta 3,351 33,790 14,477 24,809 21,878C. Java 8,162 23,875 27,550 25,833 17,250Jogjakarta 2,154 9,810 19,769 18,241 6,584NTB 6,830 14,466 21,667 54,050 16,974N. Sulawesi 9,041 20,361 20,978 22,760 7,845Papua 4,578 22,062 24,150 37,883 24,235TOTAL 6,174 18,886 19,317 29,388 14,490


Kesimpulan• Kebijakan pendistribusian dokter di Indonesiabelum mencakup seluruh variabel-variabelutama yang mempengaruhi distribusi dokter


Saran• Diperlukan konsistensi dalam penerapan kebijakantingkat nasional• Membuat kebijakan yang dapat mengintervensifaktor suplai (dan demand) yang memberikankontribusi besar terhadap terjadinya malsdistribusidokter


Model Distribusi Dokter:KomprehensifPhysician’spriceRegulationProfessionalfacilitiesMotivationSocialfacilitiesProductionIssueDistribusiDokterBarrier toEntry


TERIMA KASIH

More magazines by this user
Similar magazines