Pedoman Untuk Memahami, Menangani, dan Menyelesaikan ... - IFES

Pedoman Untuk Memahami,Menangani, dan MenyelesaikanSengketa PemiluInternational Foundation for Electoral Systems

Pedoman untuk Memahami, Menangani dan Memutus Sengketa PemiluDisunting oleh Chad VickeryDiterjemahkan oleh Ay San HarjonoPenyunting naskah terjemahan Aria Suyudi, SH, LLM© 2011 IFES. Hak cipta dilindungi Undang-undang.International Foundation for Electoral Systems 1850 K Street, NWFifth FloorWashington, D.C. 20006USAPemberitahuan hak ciptaHak cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkanbagian-bagian dari laporan ini dalam bentuk apapun atau cara apa pun tanpa izindari penerbitDicetak di Amerika Serikat ISBN: 1-931459-62-2Penghormatan untuk fotografi:Sampul depan— REUTERS/Cheryl RaveloPendahuluan — Aileen TangonanBab 1 — ANTARA/Ampelsa PasaBab 2 — Foto AP /David LongstreathBab 3 — Foto AP /Visar KryeziuBab 4 — Foto AP /Gregory BullBab 5 — Foto dari Badan Bersama Penyelenggara Pemilu (Joint ElectoralManagement Body) AfghanistanBab 6 — IFES/Bradley Austin

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu2004, sementara pelaksanaan kewenangan menyelesaikan PerselisihanHasil Pemilu Kepala Daerah dilimpahkan dari Mahkamah Agung kepadaMahkamah Konstitusi pada tahun 2008.Berbagai fakta hukum yang terungkap dalam proses ajudikasi, danberbagai terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusidalam memutus perselisihan hasil pemilu menjadi pertanda bahwaproses demokratisasi di Indonesia terus berkembang, dan denganadanya lembaga yang bertugas menyelesaikan perselisihan hasil pemilumasyarakat semakin dituntut untuk lebih cerdas dalam berdemokrasi, danmenyikapi perselisihan pemilu.Meningkatnya kesadaran berdemokrasi akan meningkatkan pula jumlahsengketa/perselisihan hasil pemilu yang diajukan kepada lembaga adjudikasipemilu. Integritas hasil pemilu bukan hanya dilihat dari tahapan-tahapan yangdilakukan penyelenggara pemilu, tetapi juga dari penyelesaian sengketanyapada lembaga ajudikasi pemilu, baik mekanisme maupun prosesnya. Faktorkeberhasilan atau pencapaian kualitas yang terdapat dalam sebuah pemiluditentukan dengan adanya mekanisme peradilan yang baik dan benarterhadap hasil pemilu. Mekanisme tersebut juga harus menjadi pemutusdalam setiap perbedaan pendapat tentang hasil pemilu agar tidak terjadiberbagai konflik politik-sosial secara horizontal di tengah warga yang dapatmeletup misalnya dalam bentuk aksi unjuk rasa yang anarkis.*IFES adalah lembaga yang berkomitmen terhadap perkembangandemokratisasi khususnya Pemilu di berbagai Negara. Kiprahnya sejaktahun 1987 telah memberikan kontribusi besar kepada perkembangankehidupan berdemokrasi di berbagai Negara. Indonesia sebagai salahsatu Negara yang terus membangun kehidupan bernegara yang lebihdemokratis merupakan bagian dari aktifitas IFES dalam mengembangkankehidupan berdemokrasi.Saya menyambut baik buku “Pedoman Untuk Memahami, MengajudikasiDan Menyelesaikan Sengketa Pemilu” yang dikeluarkan oleh IFES ini.Buku ini akan memberi manfaat besar, bukan hanya untuk masyarakat,ii

namun bagi peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu, pengawas Pemilu,dan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang wewenang ajudikasi dalamperselisihan hasil Pemilu di Indonesia.Pada Bab I buku ini dijabarkan mengenai standar Internasional dalampenyelesaian pemilu. Pembaca disadarkan bahwa terdapat standarinternasional dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Perserta pemiluberhak mengajukan pengaduan ke hadapan sebuah badan penyelesaianPemilu yang tidak memihak, yang memutus secara cepat, dengan standarpembuktian yang jelas, sehingga memungkinkan dilakukannya tindakanperbaikan yang efektif.Pada Bab II buku ini diuraikan mengenai mekanisme hukum dalam sistemajudikasi pengaduan pemilu yang efektif. Bab ini menggambarkan masalahmasalahdalam membangun system pemeriksaan perselisihan hasilpemilu. Juga menganalisa berbagai system ajudikasi yang ada di beberapaNegara dengan memperlihatkan efektifitasnya dalam penyelesaianperselisihan hasil pemilu.Pada Bab III buku ini disuguhkan mengenai pelatihan ajudikasi dalampengaduan perselisihan hasil pemilu. Dalam bab ini tampak pentingnyapelatihan yang efektif untuk menjamin system ajudikasi pengaduan pemiluyang efisien, komprehensif, dan bekerja dengan baik. Pelatihan yang tidakhanya ditujukan kepada penyelenggara pemilu, tapi juga peserta pemilu.Pada Bab IV buku ini menyajikan studi kasus yang dapat dijadikan rujukanbagi para ajudikator pemilu dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu.Disajikan pengalaman di beberapa Negara yang pernah mengadakanpelatihan ajudikator pemilu.Pada Bab V buku ini diuraikan berbagai pendekatan dalam mendidikpemilih untuk meningkatkan peranan dan partisipasi masyarakat sipil. Babini menggambarkan betapa pentingnya informasi publik dan pendidikanpemilih untuk proses ajudikasi pengaduan pemilu.Pada Bab akhir buku ini dijabarkan mengenai peranan alternatifpenyelesaian sengketa pemilu. Digambarkan beberapa variasi systemiii

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilupenyelesaian sengketa pemilu pada berbagai situasi Negara, di manamekanisme Alternatif penyelesaian sengketa menjadi bagian di dalamnya.Buku ini begitu kaya dan sarat akan panduan baik secara teknis maupungambaran pelaksanaan ajudikasi pemilu di beberapa belahan dunia.Buku ini sangat direkomendasikan kepada pihak yang berkepentingandalam pemilu, baik peserta pemilu, penyelenggara, pengawas, maupunlembaga ajudikasi.Akhir kata, besar harapan saya agar buku ini bukan hanya menjadirujukan tetapi juga dapat menjadi evaluasi bagi pelaksanaan ajudikasidan penyelesaian perselisihan Pemilu di Indonesia, dengan melakukanperbandingan dengan standar internasional yang ada, dan praktik ajudikasipemilu di Negara lain. Semuanya untuk mencapai tujuan kehidupanberdemokrasi yang lebih baik, sebagaimana diamanatkan konstitusiUUD 1945.Wakil KetuaMahkamah Konstitusi,Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.iv

Sambutan dari Presiden/CEOSejak tahun 1987, International Foundation for Electoral System telahmendukung pertumbuhan stabilitas demokrasi di seluruh dunia, utamanyadengan memfokuskan pada peningkatan kredibilitas dan efektivitasadministrasi pada hari Pemilu. Seiring dengan makin terhubungnyakomunitas global (inter-connected), dan berbagai peristiwa Pemilu yangterjadi mulai dari Florida sampai Afganistan serta dari Minnesota sampaiPantai Gading telah merebut perhatian masyarakat umum, kebutuhan untukmemastikan bahwa Pemilu dilangsungkan secara bebas, adil dan dikeloladengan kredibel terus bertambah. Untuk mencapai ini, proses penanganankeberatan (complaint adjudication) Pemilu haruslah transparan dan dapatdiandalkan, serta hasil akhirnya harus dapat diterima oleh seluruh pihakyang kalah, media, dan tentu saja para pemilih.Pedoman untuk Memahami, Menangani, dan Menyelesaikan SengketaPemilu (Guidelines for Understanding, Adjudicating, and ResolvingDisputes in Elections /GUARDE) diilhami dan ditulis dengan tujuan tersebut.Kami berharap bahwa pedoman ini akan membekali para petugas Pemiludan pemangku kepentingan kunci lainnya dengan informasi mengenaistandar internasional dan praktik terbaik tentang penanganan keberatanuntuk memastikan bahwa proses tersebut kredibel dan dapat diterimaoleh publik.GUARDE merupakan titik puncak dari upaya IFES selama dua-tahun, yangdibiayai oleh United States Agency for International Development (USAID)sebagai bagian dari program kepemimpinan teknis oleh Konsorsium untukPenguatan Pemilu dan Proses Politik (Consortium for Election and PoliticalProcess Strengthening (CEPPS)). Sebagai anggota CEPPS, IFES bekerjadengan menggunakan teknik-teknik yang inovatif untuk mendukung paramitra yang berupaya untuk mewujudkan agenda pembaruan mereka.Penting bagi tercapainya tujuan-tujuan ini diantaranya adalah kebutuhanuntuk memiliki perangkat yang praktis untuk memastikan bahwa prosesperadilan Pemilu dijalankan dengan cara yang adil, efektif dan kredibel.v

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluTerima kasih yang sepenuh hati saya tujukan kepada tim penulis, parapenyunting dan peninjau ahli yang antusias yang telah memproduksi bukupanduan ini. Dedikasi mereka untuk membahas masalah yang pentingdan rumit ini telah memastikan bahwa publikasi ini akan memiliki manfaatyang dapat bertahan lama bagi para pemangku kepentingan pemilihan diseluruh belahan dunia.Bill SweeneyPresiden IFES / CEOvi

PengantarPublikasi dari panduan ini merupakan hasil dari pekerjaan bertahun-tahundan dedikasi yang luar biasa dari suatu tim besar yang terdiri dari paraahli, penyunting, peneliti dan peninjau. Saya percaya bahwa kami telahmencapai tujuan kami untuk memberikan para praktisi dengan justifikasinormatif maupun perangkat praktis yang yang diperlukan oleh para praktisidalam merancang, menjustifikasi dan melaksanakan program penegakanUndang-undang Pemilu (electoral justice) secara efektif.Dalam Bab 1, kami menyajikan tujuh standar berdasarkan kewajibanhukum publik internasional yang akan memberikan pondasi normatifatau rambu-rambu kepada para praktisi dan pemangku kepentinganlainnya yang diperlukan untuk merancang berbagai Sistem PenangananKeberatan Pemilu yang transparan, konsisten dan efektif. Beberapa orangtelah berkontribusi untuk merancang bab ini dengan menyumbangkansejumlah besar penelitian, pedoman dan perdebatan yang sangat baiktentang definisi dari standar-standar tersebut serta berbagai argumen yangmendukung setiap standar tersebut. Tim ini termasuk Typhaine Roblot,Jeremy Hunt, Jennifer Mishory, Erica Shein, dan Bob Dahl.Bab 2 menawarkan komponen hukum dasar yang perlu dipertimbangkanoleh mereka yang terlibat dalam merancang maupun menganalisis kerangkahukum penanganan keberatan Pemilu. Saya ingin mengucapkan terimakasih kepada Bob Dahl yang menuangkan dalam tulisan, kemampuan unikbeliau untuk menganalisis baik isu-isu makro yang harus dipertimbangkanketika melakukan tinjauan hukum, maupun sikap penghargaan beliauterhadap implikasi praktis dari pembaruan yang dapat diajukan dalamkeadaan tertentu. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepadaMike Clegg atas nasihatnya yang bijaksana, beberapa tambahan yangpenting dan tinjauan menyeluruh atas bab ini yang telah membantu kamimengkontekstualisasikan serta memperkaya pembahasan.Bab 3 berupaya untuk memberikan beberapa perangkat untuk merancangdan melaksanakan program pelatihan penanganan keberatan Pemiluyang efektif. Saya harus mengucapkan terima kasih kepada Steven Grayvii

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluyang telah menyediakan kerangka kerja yang didukung dengan suatumetodologi pelatihan yang solid. Saya juga berterima kasih kepada LindaEdgeworth yang telah meninjau dan menambahkan beberapa elemendalam bab ini yang akan membantu untuk memusatkan perhatian padaprogram-program pelatihan tentang berbagai kekhususan yang terkaitdengan berbagai sistem penanganan keberatan Pemilu.Mengingat penting dan uniknya sifat pelatihan arbiter dalam proseskeberatan Pemilu, bab keempat menggunakan studi-studi kasus dan analisiskomparatif untuk memberikan informasi yang perlu dipertimbangkan olehpara praktisi dalam merancang dan melaksanakan program-programpelatihan arbiter. Secara khusus, saya ingin mengucapkan terima kasihkepada para penulis kami dari Mexican Tribunal Electoral del Poder Judicialde la Federación (TEPJF) yang telah membahas pengalaman internasionalmereka yang unik dan luas. Saya juga ingin berterima kasih kepada LuieGuia dan Vincent Yambao yang telah mendokumentasikan proses tersebutdi Filipina. Kedua contoh tersebut memberikan contoh studi-studi kasuskepada mereka yang bekerja di arena ini untuk menginformasikan,membandingkan dan memperlihatkan perbedaan dengan pengalamanmereka sendiri.Bab 5 memusatkan perhatian pada pendidikan kewarganegaraan danpemilih, sebuah topik yang seringkali diabaikan oleh para donor, praktisi,tribunal dan badan penyelenggara Pemilu, walaupun merupakan topikyang sama pentingnya dengan elemen yang lain, yang biasanya dibahassehubungan dengan berbagai sistem penanganan keberatan yang efektif.Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penulis bab ini, CatherineBarnes dan Grant Kippen, yang telah berhasil menggabungkan bertahuntahunpengalaman pengembangan internasional dengan pemahamanmendalam terhadap pemrograman pendidikan kewarganegaraan yangefektif dan pengetahuan dari pengalaman langsung tentang berbagaitantangan yang dihadapi oleh mereka yang duduk badan-badan penanganankeberatan Pemilu. Saya juga ingin berterima kasih kepada Catherine yangtelah mengembangkan suatu daftar periksa bagi para praktisi di akhirbagian ini yang berfungsi sebagai sebuah model yang kami terapkan disemua bab lainnya.viii

Bab terakhir, memfokuskan pada berbagai pendekatan alternatif untukpenanganan keberatan Pemilu, yang dalam banyak hal masih merupakansebuah perjalanan awal dan kita tidak tahu kemana hasil akhirnya. Denganpemikiran tersebut, saya berhutang budi kepada John Hardin Youngyang memandu diskusi ini dengan pengetahuannya yang mendalamtentang penyelesaian sengketa alternatif, hukum administrasi dan hukumPemilu; David Kovick atas kontribusi pengalaman internasional-nya yangluas tentang penyelesaian sengketa alternatif; dan Vincent Tohbi yangmengaitkan berbagai pendekatan teoritis kami ke dalam contoh duniayang nyata.Dalam tahap akhir dari upaya ini, kami mengumpulkan sebuah panel ahliuntuk melakukan tinjauan akhir yang menyeluruh terhadap GUARDE:Barry Weinberg, Linda Edgeworth, dan Ms. María del Carmen AlanisFigueroa, Magistrate-President dari TEPJF. Tiga orang peninjau ini telahmemberikan pandangan dan nasihat yang sangat penting, berdasarkanpengalaman mereka yang luas di bidang ini, yang telah membantu kamimenjernihkan isu-isu yang mengundang perdebatan. Berbagai tinjauanmereka juga telah melakukan pemeriksaan yang tidak ternilai terhadapkualitas pekerjaan kami.Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mary Kelly, MichaelSvetlik dan Bill Sweeney atas dukungan mereka yang gigih terhadap proyekini melalui proses yang amat panjang dan Laura Osio yang membantumembentuk naskah menjadi sebuah dokumen yang siap dipublikasikansebagai sebuah teks.Akhirnya, walaupun telah disebutkan di atas, Saya ingin sekali lagimengucapkan terima kasih saya kepada Erica Shein, Jeremy Hunt, danTyphaine Roblot. Mereka telah berkontribusi pada proses ini denganberbagai cara, dengan membantu saya membentuk ide-ide abstrak menjadisebuah kerangka kerja yang nyata, merancang tiap bagian, menelitititik-titik hukum yang kabur, mendukung pekerjaan para penulis kami,menyunting sejumlah rancangan dokumen dan menyelesaikan naskahuntuk publikasi. Dapat saya katakan dengan keyakinan penuh bahwaGUARDE tidak akan dipublikasikan tanpa masukan dari otak cemerlangdan kreatif mereka, keuletan mereka dalam mendorong proses ini danix

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilukesabaran mereka dalam bekerja dengan penyunting yang sangat sibukdan kadang teralih perhatiannya.Saya berharap pekerjaan kami – sebagaimana disajikan dalam pedomanini- akan memberikan kontribusi positif pada perdebatan seputar berbagaistandar yang berlaku di sistem-sistem keberatan terkait Pemilu dan akanmembantu para praktisi mengembangkan dan melaksanakan berbagaiprogram pengadilan Pemilu yang efektif dan berkelanjutan.Chad VickeryDirektur IFES, Eropa & Asiax

Tentang Para PenulisPenyuntingChad Vickery adalah ahli hukum dan administrasi Pemilu internasionaldengan 17 tahun pengalaman dalam berbagai proyek di bidang penguatandemokrasi dan tata kelola dalam masyarakat yang sedang mengalamitransisi. Ia memiliki pengalaman yang luas dalam merancang dan mengelolaberbagai program penanganan keberatan Pemilu, memberikan analisisperbandingan hukum, dan bekerja pada program Pemilu dan pembaruanhukum di Asia Selatan, Asia Tenggara, Eurasia dan Timur Tengah. Iamemiliki gelar Magister dalam Hubungan Internasional dari GeorgetownUniversity, Juris Doctorate dari Catholic University of America dengankonsentrasi dalam hukum perbandingan dan internasional, dan gelarSarjana dalam Ilmu Politik dari University of Washington. Ia adalah anggotadari Washington State Bar.Bab 2Robert Dahl adalah konsultan Pemilu swasta yang tinggal di Washington,D.C. Ia telah menjadi praktisi dan penasihat dalam bidang hukumPemilu sejak tahun 1985. Setelah menduduki jabatan di Komisi PemiluFederal Amerika Serikat (U.S. Federal Elections Commission), dengancepat ia menjadi pakar yang diakui dalam pembaharuan hukum Pemilu,demokratisasi, dan administrasi Pemilu, baik di Amerika Serikat maupundi luar negeri. Selama karirnya, Tuan Dhal telah bekerja di proyek-proyekreformasi di bekas Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur demikian jugaChina, Indonesia dan Thailand. Dia telah menjadi konsultan reguler IFESsemenjak tahun 1993.Michael Clegg adalah ahli dalam tinjauan hukum dan perancanganperUndang-undangan. Ia telah terlibat dalam proses tersebut dalam waktulebih dari tiga dekade, setelah menghabiskan sebagian karirnya bekerjapada Canadian House of Commons and Senate sebagai ParliamentaryCounsel dan sebagai pengacara swasta. Dia telah bekerja sebagaiadministrator dan pemantau Pemilu sejak akhir tahun 1980-an, dan telahmenjadi konsultan untuk IFES di Irak dan Afganistan sejak tahun 2005.xi

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluBab 3Steven Gray berpengalaman lebih dari 20 tahun dalam pelatihan dan30 tahun pengalaman dalam pemantauan dan evaluasi Pemilu. Ia telahmengembangkan dan melaksanakan berbagai program pemantauanPemilu dan pelatihan di empat benua, telah menjadi konsultan IFESsejak tahun 1995. Sekarang ia menjabat sebagai Chief of Party untukIFES Moldova dan telah merancang dan melaksanakan berbagai programpelatihan untuk komisi Pemilu di Bangladesh, Albania, Yaman, Macedonia,Indonesia, Afganistan, Pakistan dan Moldova.Linda Edgeworth berpengalaman hampir 30 tahun dalam seluruh aspekproses Pemilu, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaanberbagai persyaratan teknis; menyiapkan dan melaksanakan berbagaiperubahan prosedural; dan mengkoordinasikan sosialisasi dan pelatihandengan badan-badan pemerintah dan masyarakat umum. Ia telah terlibatdalam Pemilu dalam negeri di Amerika Serikat, serta tiga lusin negaradi seluruh dunia dalam lebih dari satu dekade sebagai seorang spesialisadministrasi Pemilu IFES.Bab 4Gerardo de Icaza Hernández telah menjadi Kepala Hubungan InternasionalPengadilan Pemilu Federal Meksiko (Federal Electoral Court of Mexico)sejak tahun 2007. Sebelum itu, ia adalah Asisten Hakim (Law Clerk) untukHakim Salvador Nava Gomar, dan Wakil Direktur Hukum untuk MexicanVote Abroad di Institut Pemillihan Umum Federal (Federal ElectoralInstitute (IFE)). Ia adalah penulis bersama (co-author) dari sebuah buku tekstentang Hukum Internasional Publik (Derecho Internacional Público) yangditerbitkan oleh IURE, dan penulis sejumlah artikel dan makalah penelitiantentang isu-isu Pemilu, pencabutan hak pilih (disenfranchisement), hukumperbandingan, hubungan internasional dan hak-hak asasi manusia.Ernesto Ramos Mega berpengalaman lebih dari 12 tahun sebagai pejabatPemilu, dimana dia telah mengkoordinasikan persiapan dan penerbitanberbagai buku, pusat data, manual pelatihan, presentasi, buku teks dansitus web mengenai beragam topik hukum Pemilu. Ia adalah Kepala UnitPelatihan Electoral Judicial Training Center di Electoral Court of the FederalJudiciary (TEPJF). Ia bertanggung jawab mengkoordinasikan berbagaixii

kegiatan pelatihan, baik untuk staf pengadilan maupun untuk petugasPemilu dan partai dari seluruh penjuru negeri Sejak tahun 2001 ia telahmenjadi anggota Mexican Society of Electoral Studies.Luie Tito F. Guia dan Vincent Pepito F. Yambao, Jr. merupakan anggotaLibertás, sebuah organisasi masyarakat madani di Filipina yang terdiridari para pengacara dan profesional bidang hukum yang terlibat dalampekerjaan advokasi, termasuk pembaruan politik dan Pemilu, tata kelolayang transparan dan akuntabel, akses terhadap keadilan, promosi hak asasimanusia. Dengan dukungan IFES, Libertás merintis Proyek PembaruanPenanganan Sengketa Pemilu (Election Adjudication Reform) pada tahun2007 untuk merekomendasikan pembaruan kebijakan dan hukum dalampenyelesaian sengketa Pemilu kepada berbagai badan penanganankeberatan Pemilu. Tn. Yambao adalah manager proyek Libertás untukberbagai proyek reformasi pengadilan Pemilu, sementar Tn. Guia membukapraktik pengacara Pemilu dan konsultan hukum Pemilu di Libertás untukproyek-proyek pembaruan Pemilu.Bab 5Catherine Barnes telah mengerjakan proyek demokrasi dan tata keloladi 24 negara sejak tahun 1990. Semenjak ia memulai bidang tersebut, iamenjadi anggota staf baik IFES dan International Republican Institute (IRI).Sebagian besar pekerjaan Ny. Barnes di negara-negara bekas Uni Sovietdan Yugoslavia, tetapi ia juga telah bekerja secara meluas di Asia Timurdan Tenggara. Ny. Barnes merupakan konsultan independen dari Frederick,Maryland dan menyediakan konsultasi untuk sejumlah luas klien swastadan publik, termasuk IFES.Grant Kippen telah bekerja di bidang pengembangan Pemilu dandemokrasi selama 30 tahun terakhir. Tn. Kippen ditunjuk pertama kalinyaoleh Badan PBB untuk Komisi Keberatan Pemilu Afganistan (UnitedNations to the Electoral Complaints Commission of Afghanistan) padatahun 2005 dan selanjutnya ditunjuk kembali pada tahun 2009; keduanyadipilih sebagai ketua melalui konsensus para anggotanya. Ia telah bekerjadengan beberapa pemerintah, korporasi dan LSM di Amerika Utara, Eropa,Asia dan Timur Tengah. Sejak tahun 2003, ia telah sangat terlibat dalamreformasi Pemilu dan pembentukan masyarakat madani di Afganistan.xiii

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluIa juga telah bekerja dengan IFES di Pakistan, Mesir, Moldova, Georgia,Kosovo dan Timor-Leste. Tn. Kippen tinggal di Ottawa, Ontario.Bab 6David Kovick adalah Senior Associate pada Consensus Building Institute.Pekerjaannya termasuk mengajarkan keterampilan negosiasi danpenyelesaian sengketa, perencanaan strategis untuk berbagai organisasiinternasional yang besar, dan mediasi serta fasilitasi sengketa publikyang kompleks. Sebelum bergabung CBI, David menghabiskan limatahun bekerja di pengembangan politik internasional dengan NationalDemocratic Institute for International Affairs (NDI), sebagai perwakilandi Zimbabwe dan Asia Tenggara. Ia juga adalah dosen paruh waktu padaProgram Penyelesaian Sengketa di University of Massachusetts (Boston).John Hardin Young telah bekerja dalam hukum Pemilu sejak tahun1970-an, ketika dia bekerja sebagai Penasihat untuk Badan PemilihanNegara Bagian Virginia (Virginia State Board of Elections). Ia telah terlibatsecara aktif dalam beberapa penghitungan ulang (recount) yang penting,termasuk perebutan kursi Gubernur Virginia 1989 antara Douglas Wilderdan Marshall Coleman dan penghitungan ulang Pemilu presiden di Floridatahun 2000. Tn. Young duduk sebagai Komite Penasihat untuk ProgramHukum Pemilu (Election Law Program) di William & Mary School of Law,dimana dia juga menjabat sebagai asisten dosen. Saat ini ia merupakanadvokat pada firma hukum Sandler, Rieff & Young, P.C. di Washington, D.C.Irie Vincent Tohbi adalah seorang ahli dalam bidang administrasiPemilu di wilayah Sub-Sahara Afrika. Ia menjabat sebagai konsultandan direktur regional Electoral Institute of Southern Africa (EISA) sejaktahun 2003. Sebagai Direktur Nasional di Republik Demokratik Kongo,ia telah mengawasi berbagai program pelaksanaan pendidikan Pemilu,pemantauan Pemilu dan mediasi dalam sengketa Pemilu.xiv

Panel PeninjauLinda Edgeworth berpengalaman hampir 30 tahun dalam seluruh aspekproses pemilihan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaanberbagai kebutuhan teknis; menyiapkan dan melaksanakan berbagai perubahanprosedural; dan mengkoordinasikan proses sosialisasi dan pelatihan denganbadan-badan pemerintah dan masyarakat umum. Ia telah terlibat dalam Pemiludalam negeri di Amerika Serikat, serta tiga lusin negara di seluruh dunia dalamlebih dari satu dekade sebagai seorang spesialis administrasi Pemilu IFES.María del Carmen Alanis Figueroa telah mejabat sebagai Magistrate-President pada Pengadilan Pemilu Pengadilan Federal Meksiko (Mexico’sElectoral Court of the Federal Judiciary/TEPJF) sejak Agustus 2007. Iaberpengalaman lebih dari dua dekade di sektor publik, bekerja dengan TEPJF,Institut Pemilu Federal (Federal Electoral Institute (IFE)), dan sebelumnya,Pengadilan Pemilu Federal (Federal Electoral Court). Sejak tahun 2010, Ny.Alanis ditunjuk sebagai perwakilan Meksiko pada Komisi Venesia (VeniceCommission–suatu Komisi dibawah Komisi Eropa untuk Demokrasi melaluiHukum), serta merupakan seorang ahli internasional yang sangat terpandangdalam hukum Pemilu, sistem manajemen dan administrasi, pengadilan Pemilu,pendidikan kewarganegaraan, dan politik Pemilu Meksiko. Ia mengajar padaFakultas Hukum di National Autonomous University Meksiko dan telah bekerjasebagai konsultan bagi organisasi Negara America (Organization of AmericanStates) pada topik manajemen, analisis dan desain database informasi Pemilu.Barry H. Weinberg merupakan mantan Pejabat Ketua Bagian PemungutanSuara (Voting Section) Departemen Kehakiman Amerika Serikat (U.S.Department of Justice). Ia telah menjadi konsultan IFES pada berbagaiproyek sejak pertengahan 1990-an. Tn. Weinberg telah memilikipengalaman yang luas dalam perkara hukum pencabutan hak untukmemilih dalam Pemilu (voting disenfranchisement) dan kasus-kasusdiskriminasi, dan ia telah mengkoordinasikan penegakan hukum “MotorVoter”. Ia adalah pengarang The Resolution of Election Disputes: LegalPrinciples that Control Election Challenges, sebuah publikasi IFES yangmerinci isu-isu penyelesaian sengketa Pemilu dalam Undang-undangAmerika Serikat, saat ini dalam cetakan kedua.xv

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluTentang IFESInternational Foundation for Electoral Systems (IFES) adalahorganisasi non-pemerintah terdepan dalam asistensi Pemilu danmempromosikan demokrasi.IFES mempromosikan stabilitas demokrasi dengan memberikan bantuanteknis dan menerapkan penelitian berbasis lapangan terhadap siklusPemilu di seluruh dunia untuk meningkatkan partisipasi masyarakat danmemperkuat masyarakat sipil, tata kelola dan transparansi.Seluruh proyek IFES didukung oleh staf nasional dan internasional denganbermitra dengan berbagai badan penyelenggara Pemilu lokal dan organisasimasyarakat madani. Pendekatan yang didasarkan kepada pengembanganberbasis negara asal menjamin bahwa keahlian yang ditawarkan oleh IFESakan sesuai dengan kebutuhan negara atau klien dan manfaat asistensitersebut melampaui dari jangka waktu proyek. Pekerjaan kami bersifatnon-partisan dan termasuk berbagai proyek yang:• Membantu warganegara berpartisipasi dalam demokrasi• Meningkatkan akuntabilitas para politisi bagi para pemilih• Memperkuat lembaga-lembaga pemerintahSemenjak didirikan pada tahun 1987, IFES telah bekerja lebih dari 100 negara– dari demokrasi yang masih berkembang hingga yang sudah matang.IFES terdaftar di Amerika Serikat sebagai organisasi berdasarkan pasal501(c)(3).xvi

Daftar IsiTentang IFESKata PengantarxvixixPendahuluan 1Bab 1Standar-Standar Internasional 11Bab 2Berbagai Kerangka Hukum Untuk Sistem PenangananKeberatan Pemilu Yang Efektif 113Bab 3Pelatihan Penanganan Keberatan Pemilu BagiBadan Penyelenggara Pemilu dan Partai Politik 151Bab 4Studi Kasus Terkait Dengan Pelatihan ArbiterDalam Keberatan Pemilu 183Bab 5Berbagai Pendekatan Untuk Pendidikan Pemilihdan Peran Masyarakat Sipil 231Bab 6Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa 259Lampiran AKutipan Berbagai Traktat dan Konvensi Internasional dan Regional 295Lampiran BKutipan Berbagai Konstitusi, Peraturan danPerundang-undangan Nasional Terpilih 335xvii

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluxviii

Kata PengantarDalam sebuah demokrasi, bukan pemungutan suara yangpenting, melainkan penghitungannya.”Tom Stoppard, Jumpers (1972) (Act I)Di seluruh dunia, seruan untuk melakukan pembaruan dan membentukpemerintahan yang demokratis terus berlanjut tanpa surut sepanjangmelewati dekade pertama dari Abad ke-21. Ketika kita memasuki dekadekedua, berbagai permintaan ini menjadi semakin melengking jika tidakdapat dapat disebut bergemuruh, menderu. Beberapa gerakan reformasitelah berhasil menyingkirkan beberapa rezim yang telah bertahan dalamjangka panjang dan sangat mapan yang tanpa diragukan lagi bersifattidak demokratis. Namun dilema yang tak dapat dihindari oleh orangorangyang memimpin gerakan pembaruan ini — apa yang terjadiselanjutnya? Kenyataannya adalah yang terjadi selanjutnya seringkalisulit — pembentukan pemerintah yang demokratis. Sebuah analogidari kehidupan keluarga mungkin berguna untuk menjelaskan poin ini.Seringkali jauh lebih mudah bagi para anggota keluarga untuk menyetujuimeruntuhkan rumah lama mereka daripada menyetujui desain untukrumah baru mereka. Tantangan yang dihadapi oleh gerakan reformasi yangsukses adalah bagaimana merancang sebuah pemerintahan demokratisyang berhasil. Seringkali debat yang terjadi melibatkan hal-hal dasarseperti definisi sebuah demokrasi. Debat seperti ini, jika tidak diselesaikandengan segera, dapat mengakibatkan kegagalan.Pemerintahan demokratis adalah: “Pemerintahan oleh rakyat, baik secaralangsung ataupun melalui perwakilan yang dipilih oleh rakyat,” Black’s LawDictionary, 497 (Edisi ke-9. 2009).Intinya adalah sebuah pemerintahandari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Beberapa prinsip umum bersifatmutlak untuk demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut termasuk bahwa semuamanusia diciptakan sama/setara dan bahwa semua manusia dikaruniaihak-hak atau kebebasan tertentu yang tidak dapat disingkirkan (unalienablerights). Salah satu dari kebebasan yang paling mendasar adalah hak untukmemilih mereka yang dimana masyarakat menyerahkan kekuasaanxix

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilukedaulatan (sovereign power). Manusia ingin hidup di dalam masyarakatyang sipil, tertib dan demokratis dengan hukum-hukum yang adil yangditegakkan secara seragam. Untuk mencapai tujuan ini di dalam sebuahdemokrasi, orang bersedia untuk menyerahkan beberapa kebebasanpribadinya. Mereka bersedia untuk memberikan beberapa hak pribadimereka kepada orang-orang yang mereka pilih untuk menduduki posisiyang memiliki kekuasaan kedaulatan (contohnya, para pejabat publik).Kesediaan untuk menyerahkan kekuasaan kedaulatan kepada merekayang memiliki jabatan publik merupakan sebuah aspek kunci dari seluruhdemokrasi perwakilan. Namun, sebagaimana dikatakan oleh Lord Actonlebih dari satu abad yang lalu,” Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaanabsolut akan pasti korup. (Power tends to corrupt and absolute powercorrupts absolutely)” 1 Dengan demikian, keberhasilan sebuah demokrasitidak hanya harus memiliki sistem yang melembaga untuk menyerahkankekuasaan kedaulatan kepada petugas publik, tetapi sama pentingnyaadalah, harus memiliki cara untuk dapat secara damai menarik kembalikekuasaan terbatas yang telah diberikan tersebut. Sistem semacam itudiharapkan akan mencegah korupsi sebagaimana dikhawatirkan olehLord Acton.Pertanyaannya kemudian menjadi, bagaimana sebuah masyarakat yangdemokratis membentuk suatu sistem yang memungkinkan pelaksanaanperubahaan yang damai, atau pada intinya, bagaimana sebuah masyarakatdapat melembagakan kemampuan untuk membuat revolusi yang teraturdan damai secara periodik. Jawabannya adalah pembentukan sebuahsistem Pemilu yang teratur, bebas, dan adil dimana masyarakat dapatmemberikan suara kepada mereka yang dikehendaki oleh masyarakatuntuk memberikan kekuasaan kedaulatannya. Hak pilih menjamin hak untukberpartisipasi bagi masyarakat di dalam pemerintahan mereka. Pemilu yangjujur tidak hanya menjamin warga negara hak untuk berbicara, tetapi lebihpenting lagi, menjamin hak warga negara untuk didengar. Sebuah sistemPemilu yang bebas dan adil mengantisipasi kebutuhan untuk perubahan.Pemilu memungkinkan penyesuaian dalam pembagian kekuasaan danmemberikan sebuah metode bagi masyarakat untuk memperbaiki berbagai1 Surat untuk Uskup Mandell Creighton, 3 April 1887, dalam Louise Creighton, Life andLetters of Mandell Creighton (1904) vol. 1, bab 13; cf Pitt 576; 22.xx

kesalahan. Dengan demikian, agar sebuah demokrasi dapat berkembang,harus terdapat cara yang sah untuk membenarkan hak pribadi setiap warganegara yang paling penting — yaitu hak untuk memilih.Telah lama diakui di Amerika Serikat bahwa “hak untuk memilih secarabebas kandidat pilihan seseorang, merupakan inti dari sebuah masyarakatdemokratis dan setiap hambatan terhadap hak tersebut bertentangandengan landasan pemerintahan representatif.” Reynolds v. Sims, 377U.S. 555, 84 S.Ct. 1362, 12 L.Edisi Ke-2 500 (1964). Hak pilih ini sangatberharga. Hakim Pengadilan Palm Beach Circuit Jorge Labarga, salah satuhakim yang terlibat dalam sengketa Pemilu presiden Bush v. Gore padatahun 2000, mengatakannya dengan baik dalam salah satu opini yangdiberikannya selama tahap-tahap awal kontes Pemilu tersebut. HakimLabagra menulis:“ . . . hak pilih adalah sama berharganya dengan hidup itu sendiribagi mereka yang telah menjadi korban dari kekejaman perang,bagi mereka yang kerabat dekatnya dilarang menggunakanhak pilihnya hanya karena alasan ras atau gender mereka, danmereka yang telah mempertaruhkan.”Charles L. Zeldon, Bush v. Gore: Exposing the Hidden Crisis inAmerican Democracy, 76 (2010)Setiap masyarakat yang ingin memiliki sebuah sistem Pemilu yang teratur,bebas dan adil harus mengakui bahwa Pemilu seperti itu tidak dapat terjaditanpa adanya komitmen terhadap konsep negara hukum (rule of law).Pemerintahan yang demokratis dapat hidup dan tumbuh dengan suburdalam berbagai bentuk yang berbeda, bentuk yang kerap kali disesuaikandengan norma-norma sosial, kebutuhan kultural dan tradisi dari individuyang membentuk masyarakat tersebut. Namun, bagaimanapun bentuknya,suatu demokrasi tidak dapat bertahan kecuali terdapat sebuah komitmenterhadap negara hukum (rule of law). Suatu pemerintahan dari, oleh danuntuk rakyat tidak dapat berkembang apabila segelintir orang diposisikandiatas hukum.xxi

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluDi bawah sebuah sistem yang tunduk kepada konsep negara hukum (ruleof law), berbagai sistem dan prosedur dapat disiapkan sebelum Pemiluyang dapat menjamin bahwa aspirasi para pemilih akan tercermin secaraakurat dalam hasil pemilihan. Peraturan perUndang-undangan disiapkansebelum Pemilu merupakan suatu pedoman untuk berbagai sistem danprosedur ini. Para pemilih dapat dididik tentang bagaimana memberikansuara mereka secara semestinya. Para pekerja Pemilu dapat dilatihtentang penggunaan praktik-praktik terbaik untuk memastikan hak suaramasyarakat dapat dilakukan dan dihitung sebagaimana mestinya. Langkahkeamanan yang diperlukan dapat disiapkan untuk mengamankan suratsuara segera setelah mereka diberikan. Akuntabilitas dari para petugaspemilihan dapat ditingkatkan dengan memiliki berbagai sistem yang dapatmendorong keterbukaan. Pengalaman telah mengajarkan saya bahwakomponen yang mutlak bagi akuntabilitas dalam sebuah Pemilu adalahsebuah surat suara tertulis. Dengan surat suara tertulis, maksud pemilihdapat diuji kebenarannya. Jika pilihan pemilih dapat diuji kebenarannyasecara mandiri, ketika dan jika terjadi penghitungan ulang atau tinjauanterhadap prosedur Pemilu, akuntabilitas dari para petugas Pemilu dapatditingkatkan dan kemungkinan kecurangan berkurang.Walaupun seluruh Undang-undang, aturan dan peraturan perUndangundangantelah disiapkan untuk mempromosikan Pemilu yang teratur,bebas dan adil, tidak pernah ada suatu Pemilu yang sempurna. Akanselalu ada hal yang tidak berjalan semestinya. Hal-hal yang tidakdiharapkan malah terjadi. Mesin pemungutan suara tidak berfungsi, terjadipemadaman listrik, orang membuat kesalahan, dan ketika Pemilu ditutup,gugatan terhadap Pemilu akan terjadi. Akan tetapi, fakta bahwa Pemilutidak berjalan sempurna bukan berarti Pemilu tidak dapat menjadi adil.Jika terdapat persiapan, pendidikan yang memadai dan ketika berbagaistandar yang jelas telah siap sebelum Pemilu, akan terdapat keterbukaandan akuntabilitas. Jika suatu kebudayaan telah mapan dimana orang-orangbaik diberdayakan untuk melakukan hal-hal yang benar, sebagian besarmasalah pemililhan umum dapat diselesaikan dengan cara dimana setiappemilih percaya bahwa mereka memiliki kesempatan untuk menyuarakansuara mereka dengan memberikan suara dan bahwa suara tersebutdihitung sebagaimana mestinya.xxii

Hal ini mengantar saya menuju poin akhir tentang Pemilu dalam demokrasiyang partisipatif. Tidak hanya seorang warga negara harus dapat berbicara(melalui pemungutan suara), tetapi bahwa warga negara tersebut jugamusti didengar (agar suaranya dihitung sebagai mana mestinya). Dalamsuatu demokrasi, hak seseorang agar suara yang diberikannya secara sahdihitung sebagaimana mestinya adalah sama pentingnya dengan tindakanmemberikan suara itu sendiri. Hak suara dapat saja dengan mudah ditolak,diabaikan, dihilangkan karena kegagalan dalam melakukan penghitungansuara secara benar. Sebagaimana penulis drama Tom Stoppard menulis,”Dalam sebuah demokrasi, bukan pemungutan suara yang penting;namun penghitungannya.”Pada intinya, memastikan bahwa seorang pemilih dapat berbicara dandidengar adalah isi dari buku berjudul Pedoman Untuk Memahami,Menangani, dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu (Guidelines forUnderstanding, Adjudicating, and Resolving Disputes in Elections) ini. Bukuini akan membantu memberikan pendidikan, prosedur dan keterampilanyang diperlukan untuk memungkinkan orang-orang baik untuk melakukanhal-hal yang benar — untuk menjamin bahwa tidak hanya pemilih dapatmenyuarakan dengan memberikan suara yang sah tetapi mereka akandidengar dengan cara pilihan mereka dicatat sebagaimana mestinya ketikasuara mereka dihitung. Dengan jaminan ini, sebuah masyarakat yangdemokratis tidak hanya dapat bertahan, tetapi akan berkembang.Paul H. AndersonHakim Anggota, Pengadilan Tinggi Minnesota (Associate Justice-Minnesota Supreme Court)xxiii

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluKetika keadilan suatu Pemilu dipertanyakan, kita memerlukan sebuahproses penyelesaian keberatan yang efektif untuk menyaring fakta-faktadan menentukan apakah prosedur Pemilu yang semestinya telah dipatuhisebagaimana diatur dalam peraturan perUndang-undangan. Jika sudah,maka hasil Pemilu mencerminkan keinginan masyarakat. Jika tidak, makatindakan perbaikan yang semestinya akan digunakan untuk memastikanbahwa kehendak masyarakat akan diikuti.IFES telah memberikan dukungan teknis dan logistik dalam melaksanakanPemilu yang demokratis untuk negara-negara di seluruh dunia. Bagianyang penting dari pekerjaan ini adalah pelatihan anggota-anggota komisi,advokat, hakim, kelompok masyarakat madani dan media dalam aspekhukum dan praktis tentang penyelesaian sengketa Pemilu di bawah negarahukum (rule of law).IFES bekerja secara berdampingan dengan para perwakilan dari berbagaibadan administratif, legislatif dan yudikatif negara-negara tersebut danmenyajikan informasi melalui sebuah panel yang terdiri dari para ahli dalamhukum Pemilu internasional, serta para pemimpin kelompok kepentingandan profesional yang ada pada negara tersebut, agar para pemangkukepentingan dapat mempertimbangkan berbagai evaluasi interaksi antarastandar internasional dan mekanisme hukum dan administrasi padapenyelesaian keberatan pemilihan dari negara-negara tersebut. Presentasitersebut dan diskusi lanjutannya, memberikan kepada pemangkukepentingan sebuah pemahaman yang jelas bagaimana mengantisipasipermasalahan yang mungkin muncul dalam Pemilu mendatang, danbagaimana mengatasinya ketika hal tersebut terjadi.Dimulai pada tahun 1965, pekerjaan saya dengan Pemilu melibatkanpenegakan Undang-undang Hak Pilih Amerika Serikat (U.S. Voting RightsAct) dan Undang-undang hak pilih Amerika Serikat lainnya. Sejak tahun1995, Saya telah bekerja sebagai pemantau Pemilu internasional, sertatelah terlibat dalam berbagai presentasi dan pelatihan tentang hak pilih,prosedur hukum dan penyelesaian keberatan Pemilu di banyak negara diempat benua. Berbagai upaya tersebut telah dipublikasi oleh IFES, TheResolution of Election Disputes pada tahun 2006, yang sudah memasukiedisi kedua pada tahun 2008.xxiv

Dengan latar belakang ini saya dengan senang hati menyambut Guidelinesfor Understanding, Adjudicating, and Resolving Disputes in Elections(GUARDE) IFES yang baru. Buku panduan GUARDE memberikan pembacasemacam pemahaman penyelesaian sengketa Pemilu yang hanya andadapatkan dari pengalaman pelaku langsung.Berbagai tujuan, isu, masalah dan teknik penyelesaian keberatan Pemiluditata dan dijelaskan secara mahir. Dari gambaran umum setiap topikuntuk menyakinkan berbagai ilustrasi praktik dan prosedur yang spesifik,GUARDE menerapkan berbagai standar internasional terhadap persoalanpersoalanpraktis. Dengan melakukan hal tersebut, GUARDE menyorotitopik-topik yang paling sesuai dengan penyelesaian keberatan Pemilu, danmemberikan jawaban terhadap pertanyaan yang seharusnya ditanyakanoleh para administrator, arbiter dan hakim Pemilu.Singkatnya, saya berpendapat bahwa GUARDE menyediakan suatuhimpunan yang sempurna dari perangkat-perangkat penting untukmenciptakan sistem yang dapat dapat menerapkan prinsip-prinsippenyelesaian keberatan Pemilu yang merupakan inti dari buku saya.Barry H. WeinbergMantan Pejabat Ketua, Divisi Hak-Hak Sipil Bagian Pemungutan Suara(Voting Section of the Civil Rights Division), Departemen KehakimanAmerika Serikat (United States Department of Justice)xxv

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluxxvi

PENDAHULUANKotak-kotak suara yang berisi surat suara yang diberikan pada Pemilu di Filipina bulan Mei tahun 2009, saat inimerupakan obyek sengketa kasus keberatan Pemilu, disegel dan diambil untuk dibawa ke Manila guna ditinjauoleh Tribunal Pemilu Dewan Perwakilan

PengantarPendahuluanBerangkat dari pengalaman 22 tahun dalam Pemilu, International Foundationfor Electoral Systems (IFES) telah mengumpulkan berbagai sumber daya, ahlidan data untuk mengumpulkan suatu pedoman bagi penanganan keberatanPemilu. Pedoman ini berupaya untuk meningkatkan kepemimpinan teknisUnited States Agency for International Development (USAID) dan Consortiumfor Elections and Political Processes Support (CEPPS) dalam bidang ini.Panduan ini dapat dimanfaatkan untuk mendidik para administrator Pemilu,peradilan dan komunitas hukum, donor, dan para pemangku kepentinganPemilu mengenai berbagai mekanisme yang efektif untuk menyelesaikanberbagai sengketa dan keberatan Pemilu baik melalui mekanisme penyelesaianformal maupun alternatif.Karena sangat beragamnya proses penanganan keberatan Pemilu yang adadi seluruh dunia, setiap pemeriksaan dari sebuah mekanisme yang spesifikharus dimulai dengan kajian tentang bagaimana sistem negara tersebutdiselenggarakan, dan bagaimana hal tersebut terkait dengan seluruh prosesPemilu. Setiap lembaga pemeriksa sengketa dapat berbentuk yudikatif,legislatif atau administratif, atau beberapa campuran di antara ketiganya.Badan tersebut dapat berupa entitas yang permanen, atau dibentuk sebagaiantisipasi dari atau sebagai respon dari setiap Pemilu bilamana diadakan.Badan itu dapat merupakan badan independen terhadap organ pemerintahlainnya, atau dapat berupa pengadilan khusus atau badan administratif di dalampemerintahan. Setiap pertimbangan ini dapat mewarnai bagaimana lembagapenanganan akan berinteraksi dengan hukum Pemilu dan sistem secarakeseluruhan. Terkadang dibutuhkan fleksibilitas dan kreativitas dalam prosespenanganan keberatan Pemilu untuk menghadapi jenis keberatan Pemilu yangberbeda-beda. Aplikasi standar internasional dalam penanganan keberatanPemilu adalah sangat krusial; namun, seringkali beberapa keadaan luar biasamemerlukan fleksibilitas yang besar dalam pelaksanaannya sepanjang merekatetap berada dalam batas minimum standar-standar internasional.Terdapat beberapa penyimpangan dalam semua Pemilu yang besar, tetapitidak terlalu serius sehingga mengancam hasil Pemilu tersebut. Tetapi jika cacattersebut berkembang hingga ke tingkat yang dapat membahayakan kredibilitas3

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiludan legitimasi Pemilu tersebut, maka langkah-langkah perbaikan harus diambilsesegera mungkin dengan cara yang paling efektif. Oleh karena itu, pedomanini juga membantu menarik perhatian terhadap kebutuhan untuk menanganimasalah penanganan sengketa Pemilu guna meningkatkan kredibilitas Pemiluitu sendiri.Pembaca panduan ini seharusnya mengingat dua perbedaan yangmempengaruhi penanganan keberatan Pemilu: sifat dan bobot keberatan.Apakah sebuah keberatan terkait dengan masalah berskala besar, sepertihasil Pemilu, tuduhan terjadinya tindak pidana, kecurangan yang tersebar luasatau penyimpangan kecil, atau pelanggaran yang lebih kecil seperti aturanaturankampanye, sertifikasi kandidat, pendaftaran pemilih, atau penempatanposter, maka proses penanganan keberatan Pemilu akan berbeda. Secarakhusus, berbagai pertimbangan tentang sifat dan bobot sebuah gugatanakan berdampak pada derajat keseimbangan yang akan dipertahankan antarakebutuhan untuk melaksanakan suatu proses hukum yang berlaku atau suatupenyelesaian yang cepat. Berbagai perbedaan ini dapat juga membutuhkansebuah badan penanganan untuk mempercepat atau memprioritaskanpenyelesaian gugatan tertentu, dan hal tersebut dapat mempengaruhi sifatbadan yang memiliki kewenangan untuk menanganinya.Sistem peradilan yang efektif tidak hanya memberikan legitimasi dankredibilitas pada sebuah Pemilu, tetapi juga berfungsi sebagai alternatifdamai bagi berbagai respon pasca-Pemilu yang pada negara demokrasi yangbaru berkembang biasanya penuh dengan kekerasan. Sebuah mekanismeyang kuat telah membuktikan kemutlakannya dalam menangkal malapetakadalam Pemilu tahun 2007 di Nigeria, demikian juga Pemilu di Afganistan padatahun 2007 1 .Timor-Leste juga merupakan contoh yang penting tentang bagaimana sebuahsistem keberatan Pemilu yang transparan dan efektif digunakan sebagai cara1 Grant Kippen, Electoral Complaints Adjudication: An Object Lesson from Afghanistan,Monday Developments, Mar. 2010, hal.17. Pentingnya menghindari kekerasan dalamdemokrasi yang baru berkembang juga digarisbawahi oleh situasi di Irak: “‘Di Barat, ketikahak anda dirampas, anda pergi ke pengadilan. Tetap di Irak berbeda — ketika hak andadirampas, (anda) mencari jalan kekerasan.’” Lara Jakes, Iraq’s Sunnis Bracing for ChaosAfter Election, Associated Press, 2 Mar, 2010 (mengutip Wakil Gubernur Satu PropinsiAnbar Hikmat Jasim ZaIdan yang berkomentar tentang Pemilu parlementer yang akanterjadi, dijadwalkan pada tanggal4

Pengantaruntuk menghindari kekerasan terkait dengan Pemilu. Satu tahun sebelumPemilu nasional, ketidakpuasan yang tidak ditangani dengan baik di antarakalangan militer negara tersebut telah memicu krisis yang sangat mengguncangkepercayaan publik di demokrasi yang masih muda di Timor-Leste. Karenategangnya situasi politik sebelum pemilihan presiden and parlemen tahun2007, sangat mendesak kebutuhan untuk penanganan ketidakpuasan terkaitPemilu yang absah dan mengkomunikasikan berbagai keputusannya kepadapara pengadu 2 . Menanggapi ketiadaan proses keberatan formal, IFESmembantu Komisi Pemilu Nasional (National Elections Commission (CNE))untuk merancang dan melaksanakan sebuah sistem penanganan keberatanyang efektif. Upaya untuk memperkuat kinerja proses keberatan ini merupakanlangkah yang penting untuk mencegah berbagai ketidakpuasan terhadap hasilPemilu menjadi penggerak kekerasan dan kerusuhan.Sebaliknya, kekerasan di Kenya menyusul pemilihan presiden tahun 2007menunjukkan tidak memadainya mekanisme keberatan Pemilu 3 . Konstitusidan hukum Pemilu Kenya tentang pemilihan presiden dan parlemen mengaturmekanisme untuk menggugat hasil pemilihan, namun secara prosedural,gugatan tersebut baru dapat dilaksanakan ketika hasil Pemilu telah diumumkan.Lebih jauh lagi, seperti halnya negara-negara Persemakmuran (Commonwealthcountries), pengadilan Kenya memiliki yurisdiksi untuk mengadili keberatanPemilu, tetapi lambatnya putusan, korupsi dan kurangnya kompetensi teknissecara keseluruhan menggerogoti kepercayaan publik terhadap peradilan.Banyak kekerasan mungkin dapat dihindari jika berbagai prinsip dan proseduruntuk menerima dan mendengar tuduhan penyimpangan dan kecurangantelah tersedia 4 .2 Mary Lou Schramm et al., IFES, Timor-Leste: Conflict Resolution and Electoral Assistance11-13 (2008).3 Independent Review Commission on the General Elections, Kenya National Dialogue andReconciliation (“Kriegler Commission”), Laporan Komisi Peninjau Independen tentangPemilu yang diadakan di Kenya pada 27 Desember 2007 141 (2008) [setelah ini disebutKriegler Commission Report] (“[Sebuah] kontributor material ditujukan untuk ketegangandi KICC, disiarkan secara langsung di seluruh negeri, atas ketiadaan mekanismepenyelesaian sengketa Pemilu yang efektif untuk menyelesaikan tantangan yangmenumpuk terhadap integritas hasil dari kubu Kibaki.”), dapat dilihat di di http://www.dialoguekenya.org/docs/FinalReport_consolIdated.pdf; lihat juga Christopher Fomunyoh,Center for Humanitarian Dialogue, Mediation des Conflits Electoraux [Mediation ofElectoral Conflicts] 13-14 (2009) (didiskusikan pada Pemilu presiden Republik DemokratikKongo tahun 2006), dapat dilihat di https://www.ndi.org/files/Mediation_des_Conflits_Electoraux_FRE.pdf.4 Kriegler Commission Report, supra note 3, at 139.5

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluMeskipun pentingnya struktur hukum untuk menangani keberatan Pemilubersifat universal, namun asal mula sistem-sistem ini bervariasi antara satudengan negara lainnya. Beberapa negara, seperti Ethiopia, menanggapidengan cepat melalui upaya-upaya sementara (ad hoc) untuk mempertahankanintegritas Pemilu setelah konflik tiba-tiba mulai bermunculan. Pemilu diEthiopia tahun 2005 terjebak dalam tuduhan berbagai penyimpangan, danotoritas Pemilu menanggapinya melalui pembentukan komite-komite untukmemeriksa keberatan dan menyelidiki berbagai tuduhan yang berpotensimemiliki alasan yang sah. Pemilu Republik Dominika tahun 1994 nyarisberujung pada bencana yang kemudian menghasilkan implementasi segeradari suatu sistem keberatan Pemilu yang kemudian menciptakan Pemilu yanglebih stabil pada tahun 1996 5 . Negara demokrasi yang lain seperti, Uruguay danBrazil, telah mengambil pendekatan jangka panjang, mengakui keprihatinanterhadap korupsi dalam Pemilu dalam sejarah awal mereka, kemudian negaranegaratersebut menggunakan menggunakan momentum konstitusional ataulegislasi utama mereka untuk mengkodifikasi mekanisme keberatan Pemiluyang lebih bersifat jangka panjang 6 .Pedoman ini membahas tujuh standar penanganan keberatan Pemilu yangdapat memperkuat penanganan yang adil terhadap ketidakpuasan, pada padaakhirnya melindungi hak publik terhadap partisipasi politik dan perwakilandemokrasi. Setelah mengembangkan tujuh standar ini, pedoman ini akanbergerak dari tataran kerangka teoritis ke tataran kerja lapangan praktis, beralihpada para ahli dalam bidang penanganan keberatan Pemilu internasionaluntuk membahas isu-isu programatik untuk melaksanakan standar-standarini. Diharapkan bahwa pembahasan prinsip dan praktik ini akan dapatberfungsi sebagai sumber penting bagi para perancang Undang-undang dan5 National Democratic Institute for International Affairs (NDI) & The Carter Center, The1996 Presidential Election in the Dominican Republic 45-46 (1998), tersedia di http://aceproject.org/regions-en/countries-and-territories/DO/reports/Final_Report_Dominican_Republic_1996.pdf/view .6 Di Uruguay, contohnya, hukum Pemilu yang menyediakan lembaga Pemilu yang bebas,dirancang pada tahun 1924 dan dimasukkan dalam Konstitusi 1932, menjadikannyasebagai sistem yang paling tua di Amerika Latin. Sara Staino, Uruguay: The Electoral Court— A Fourth Branch of Government? 1-2 (2006), tersedia di http://aceproject.org/ero-en/regions/americas/UY/Uruguay_The%20Electoral%20Court%20-%20A%20Fourth%20Branch%20of%20Government.pdf. Di Brazil, Superior Electoral Court, lembaga tertinggiperadilan Pemilu, dibentuk pada 24 Februari 1932, namun Konstitusi (Constitution of theNew State), dibuat oleh Getúlio Vargas pada tahun 1937, menghapuskan Peradilan Pemilutersebut. Dan pada 28 Mei, 1945, Surat Keputusan N0.7586/1945 (Decree Law 7586/1945)membentuk kembali Pengadilan Pemilu Superior. Sejarah Pengadilan Pemilu Superior,http://www.tse.gov.br/internet/ingles/institucional/o_tse.html (terakhir dikunjungi 6 Jan,2011) [setelah ini disebut Brazil Superior Electoral Court].6

Pengantaradministrator Pemilu ketika mereka mempertimbangkan proses penanganankeberatan Pemilu mereka sendiri dan merancang berbagai inisiatif yangbaru untuk memperkuat proses keberatan Pemilu sebagai pilar penting darisistem Pemilu.Catatan tentang IstilahDi sepanjang buku ini, para penulis menggunakan beberapa kata untukmenggambarkan berbagai lembaga dan prosedur yang digunakan dalamdemokrasi untuk melakukan penanganan atas sengketa, keberatan, sanggahanyang terkait dengan Pemilu serta tuduhan pelanggaran hukum Pemilu.Penyebutan penyelesaian sengketa Pemilu (Election Dispute Resolution atauEDR namun dalam publikasi ini akan disebut sebagai ‘penyelesaian sengketapemilu’) untuk menggambarkan topik ini telah mendapat pendukung secarainternasional. Namun kata sengketa (dispute) menyiratkan ketidaksepakatandan terhadap gugatan itu mungkin hanya membutuhkan seorang arbiter ataumediator untuk menyelesaikannya. Sengketa semacam itu hanya sebagiankecil dari ketidakpuasan terkait dengan Pemilu, walaupun merupakan bagianyang penting.Sengketa dalam penyelesaian sengketa Pemilu dapat juga diartikan sebagaibantahan terhadap hasil Pemilu, ketika hasil pemilihan resmi disanggah. Halmenjadi tantangan yang signifikan bagi setiap sistem penyelesaian sengketaPemilu. Seringkali, pengadilan-pengadilan tingkat superior (Mahkamah Agung,Mahkamah Konstitusi ataupun pengadilan Pemilu khusus lainnya) merupakanforum untuk menyelesaikan berbagai gugatan tersebut, walaupun di beberapanegara, suatu badan administratif yang terpisah dari pengadilan ditunjukmelakukan tugas tersebut. Di beberapa negara lainnya, secara langsungmengajukan gugatan terhadap hasil Pemilu tidak diizinkan, dimana seluruhgugatan dan keberatan terhadap Pemilu ditangani oleh sistem pengadilanpidana biasa. Sengketa Pemilu lainnya cenderung sering kurang penting,seperti penentuan partai politik mana yang diizinkan untuk berkampanye di haritertentu atau lokasi tertentu menurut peraturan Pemilu. Sengketa yang kurangserius ini dapat diputuskan oleh komisi Pemilu di tingkat lokal.7

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluFrase penanganan keberatan (dalam publikasi ini akan ditulis sebagaipenanganan keberatan) merupakan istilah lain yang digunakan untukmenggambarkan proses penanganan ketidakpuasan yang diajukan oleh partaipolitik, kandidat, pemilih ataupun peserta Pemilu lainnya. Keberatan yangmuncul pada fase awal dalam sebuah Pemilu, dalam periode pra kampanye,ataupun pada hari pemilihan pada umumnya merupakan keberatan terhadaptuduhan penolakan hak (bisa meliputi pendaftaran pemilih atau pengesahankandidat) atau berbagai tuduhan tindakan pelanggaran (pelanggaran hukumPemilu, peraturan ataupun prosedur) ketimbang hanya sekedar perselisihanbiasa atau gugatan bersaingan. Pengaduan-keberatan jenis ini seringkalimenimbulkan masalah yang lebih besar bagi otoritas Pemilu, pengadilanataupun badan lainnya yang membentuk sistem penyelesaian sengketa pemilukarena jumlahnya yang banyak dan mendesaknya keberatan karena singkatnyajangka waktu pemilihan. Untuk sebagian besar, “penanganan keberatanPemilu” dapat dilihat memiliki arti yang sama dengan penyelesaian sengketapemilu, tetapi mencakup serangkaian situasi yang lebih luas dan lebih fokuspada proses peradilan formal atau proses administratif dalam penyelesaiannya.Keberatan atas penyimpangan berat yang masuk kepada pelanggaran pidanahukum Pemilu (atau Undang-undang terkait) mungkin layak dipertimbangkanuntuk diteruskan ke tahap penuntutan pidana, Tuduhan penyimpangan berathampir selalu ditujukan kepada polisi, jaksa dan pengadilan untuk penyelidikandan kemungkinan penuntutan— diluar sistem administratif bagi penyelesaiansengketa pemilu — walaupun badan khusus keberatan pemilihan (specialelectoral complaint bodies) atau tribunal yudisial yang dibentuk dapat jugamemiliki kewenangan untuk memeriksa tindak pidana atas pelanggaranUndang-undang di dalam yurisdiksinya.Bab-bab berikut ini akan kerap merujuk pada Badan Penyelenggara Pemilu(Electoral Management Bodies atau biasa disingkat EMB, namun untukpublikasi ini akan dipakai istilah ‘Badan Penyelenggara Pemilu’) sebuah istilahyang mewakili semua untuk badan atau lembaga pemerintah bertanggungjawab untuk mengorganisasikan, mengkoordinasikan dan mengawasi prosespemilihan. Sifat detail suatu Badan Penyelenggara Pemilu akan berbedaantara satu negara dengan negara lainnya — Badan Penyelenggara Pemiludi satu negara dapat berbentuk badan independen, atau merupakan bagiandari kementerian ataupun departemen yang lebih besar. Mungkin terdapat8

Pengantarsatu Badan Penyelenggara Pemilu yang mengawasi seluruh pemilihan disatu negara, atau semua propinsi, negara bagian atau preferektur memilikibadan penyelenggaranya sendiri. Badan Penyelenggara Pemilu bisa jugahanya bertangggung jawab semata-mata atas adminsitrasi Pemilu, atau jugaditugaskan dengan hasil penghitungan dan melakukan penanganan keberatan.Secara umum, ketika para penulis merujuk pada Badan Penyelenggara Pemilu,mereka berbicara mengenai badan yang mengurusi Pemilu, yang secaraumum diasumsikan berbeda dari badan penanganan keberatan Pemilu (karenaberbagai perbedaan fungsi yang akan dibahas dalam buku ini).9

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu10

Bab 1: Berbagai Standar Internasional1STANDAR-STANDARINTERNASIONALPetugas Pemungutan suara di Banda Aceh menghitung suara di hadapan pemantau pemilihan dalam Pemilu 11Legislatif Indonesia tahun 2009

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu12

Bab 1: Berbagai Standar InternasionalBerbagai Standar Internasional dalamPenyelesaian Sengketa PemiluSuatu perangkat penting pengamanan integritas Pemilu terletakpada penyelesaian keberatan yang efektif… Proses Pemilu tidakhanya terbatas pada memberikan suara pada saat pemilihan dankemudian pengumuman hasilnya setelah itu. Terdapat serangkaianproses lainnya, seperti pembagian negara menjadi daerahpemilihan, pendaftaran pemilih yang memenuhi syarat, pendaftaranpartai politik, penyelenggaraan sistem pemungutan suarasecara keseluruhan untuk mengelola dan melaksanakan pemiluyang diakhiri dengan pengumuman hasilnya, dan seterusnya 7 .Lady Justice Georgina T. Wood, Ketua Mahkamah Agung GhanaSelama dua dekade terakhir, IFES telah mendedikasikan diri untukmemberikan bantuan teknis Pemilu untuk negara-negara di seluruhdunia. Selama itu juga, semakin jelas bahwa pernyataan Lady JusticeWood adalah benar adanya: sebuah penyelesaian keberatan yang efektifmerupakan kesatuan yang utuh dalam menjamin integritas dan legitimasisuatu sistem Pemilu.Dalam usaha untuk membimbing para penyelenggara, pelaksana, donorserta para pemangku kepentingan Pemilu untuk menyelesaikan keberatanPemilu secara efektif, IFES berdasarkan praktik-praktik global internasionaltelah mengidentifikasi tujuh prinsip standar dalam penanganan keberatanPemilu. Standar-standar ini berangkat dari hak fundamental yang telahdiakui secara luas, yaitu hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, danpada gilirannya berbagai standar ini berfungsi sebagai sebuah metode untukmelindungi dan menegakkan hak partisipasi yang bersifat menyeluruhini. Komunitas hak asasi manusia telah mengidentifikasi beberapa aspekhak asasi manusia sebagai hak tidak dapat dipisahkan (inalienable),termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan serta, yang paling7 Lady Justice Georgina T. Wood Ketua Mahkamah Agung Republik Ghana, Kata Pengantaruntuk Mahkamah Agung Ghana, Manual and Statutes on Elections Adjudicating in Ghana(2008) [setelah ini disebut Ghana Manual], dapat dilihat di http://www.judicial.gov.gh/c.i/content/forward.htm.13

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilusesuai dengan kebutuhan kita, yaitu hak untuk mengambil bagian dalampemerintahan melalui perwakilan yang dipilih secara adil. Sebagaimanatelah dinyatakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Amerika (AmericanCommission on Human Rights), “hak-hak politik adalah hak asasi manusiayang penting sehingga penghentiannya merupakan hal yang terlarang.” 8Hak-hak politik yang mendasar ini memberikan landasan bagi tata kelolayang memiliki legitimasi, yang dapat dicapai dengan pelaksanaan Pemilu.Bahkan Pemilu memang merupakan peristiwa hak asasi manusia; 9 karenaPemilu merupakan alat bagi orang untuk menyatakan kemauan politikmereka. Pemilu merupakan mekanisme yang paling penting dan palingumum bagi pelaksanaan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan juga diabadikan dalamsetiap konvensi internasional utama hak asasi manusia. Berbagai konvensiini, yang mengakui berbagai standar internasional dalam bidang hakasasi manusia, secara khusus menyoroti dan membahas pentingnyapartisipasi politik dan Pemilu. Pasal 21 ayat 1 Deklarasi Umum Hak AsasiManusia (DUHAM) menyatakan bahwa,“ setiap orang memiliki hak untukmengambil bagian dalam pemerintahan di negaranya baik secara langsungataupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas.” 10 Selain itu kovenanInternasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civiland Political Rights-ICCPR) menyatakan bahwa:Setiap warganegara memiliki hak dan kesempatan, tanpa adapembedaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 dan tanpapembatasan yang tidak masuk akal (a) mengambil bagian dalampelaksanaan berbagai urusan publik, secara langsung ataupun melaluiperwakilan yang dipilih secara bebas, (b) untuk memilih dan dipilihpada periode pemililhan umum yang sebenarnya yang wajib berupa8 Castanéda Gutman v. Mexico, Case 12.525, Inter-Am. Comm’n H.R. Report No. 113/06. 92, 140 (2008).9 Pusat Hak Asasi Manusia PBB, Professional Training Series No. 2, Human Rights andElections: A Handbook on the Legal, Technical and Human Rights Aspects of Elections,at v (1994) [setelah ini disebut Human Rights and Elections Handbook], tersedia di http://www.ohchr. org/Documents/Publications/training2en.pdf.10 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), G.A.Res. 217 (III) A, art. 21, U.N. Doc. A/ RES/217(III) (10 Des, 1948) [setelah ini disebutUDHR], tersedia di http://www.un.org/en/documents/udhr/.14

Bab 1: Berbagai Standar Internasionalhak pilih yang bersifat universal dan setara dan wajib diadakandengan surat suara yang bersifat rahasia, yang menjamin kebebasanmenyatakan kehendak dari si pemilih. 11Prinsip ini menegakkan gagasan Pemilu yang demokratis dan memastikankebebasan menyatakan pendapat, berkumpul, berserikat dan berekspresi.Selain itu, secara implisit dan terkait dengan hak-hak ini adalah laranganterhadap diskriminasi yang telah diakui secara luas. 12Pengakuan hak-hak politik ditemukan di dalam berbagai traktat internasional– baik untuk tata kelola yang bersifat partisipatif dan menentang diskriminasiyang tidak masuk akal. – yang lebih lanjut ditopang oleh dukungan yangserupa di dalam hampir setiap traktat utama hak asasi manusia regional. 13Baik sistem hak Asasi Inter-Amerika dan Afrika memberikan warga11 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil andPolitical Rights), G.A. Res. 2200 (XXI) A, art. 25, U.N. GAOR, 21st Sess., Supp. No. 16,U.N. Doc. A/6316, at 52 (16 Des, 1966), 999 U.N.T.S. 171 (berlaku mulai 23 Maret 1976)[setelah ini disebut ICCPR], dapat dilihat di http://www2.ohchr.org/ english/law/ccpr.htm;ICCPR, supra, art. 2, 1; International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,G.A. Res. 2200 (XXI) A, art. 2, 1, U.N. GAOR, 21st Sess., Supp. No. 16, U.N. Doc.A/6316, at 49 (16 Desember 1966), 993 U.N.T.S. 3 (berlaku mulai 3 Jan, 1976) [setelah inidisebut ICESCR], dapat dilihat di http://www2.ohchr.org/English/law/cescr.htm.12 Kovenan Internasional tentang Pemberantasan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, G.A.Res. 2106 (XX), art. 5(c), U.N. GAOR, 20th Sess., Supp. No. 14, U.N. Doc. A/6014, at47 (Dec. 21, 1965), 660 U.N.T.S. 195 (berlaku mulai 4 Jan, 1969) [setelah ini disebutCERD] (melarang diskriminasi dalam menikmati hak politik), dapat dilihat di http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm; U.N. Convention on the Elimination of All Forms ofDiscrimination Against Women, G.A. Res. 34/180, art 7, U.N. GAOR, 34th Sess., Supp. No.46, U.N. Doc. A/34/46, at 193 (18 Des, 1979) [setelah ini disebut CEDAW], dapat dilihatdi http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm; ICCPR, supra note11, art. 22; UDHR, supra note 10, art 20.13 Penting untuk dicatat bahwa Komisi Hak Asasi Manusia ASEAN (Association of SoutheastAsian Nations Human Rights Commission) yang baru mengecewakan dalam hal ini.Deklarasi ASEAN tidak membuat sedikitpun referensi mengenai hak asasi manusia atauhak berpartisipasi dalam pemerintahan. ASEAN, Bangkok Declaration (8 Agus, 1967),dapat dilihat di http://www.aseansec.org/1212.htm. Namun, dalam Rancangan Perjanjiantentang Pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia ASEAN (Draft of Agreement on theEstablishment of the ASEAN Human Rights Commission), pasal 2 menyatakan bahwa“inspirasi dapat diambil dari hukum internasional mengenai hak asasi manusia . . . .Instrumen hukum internasional yang relevan termasuk Deklarasi Universal Hak AsasiManusia 1948, Deklarasi PBB tentang Hak untuk Pembangunan 1986 (United NationsDeclaration on the Right to Development), Deklarasi Vienna dan Program Aksi KonferensiDunia tentang Hak asasi Manusia 1993 (1993 Vienna Declaration and Programme ofAction of the World Conference on Human Rights), serta traktat yang telah diaksesi olehNegara-negara Penandatangan (Contracting States).” ASEAN, Draft of Agreement on theEstablishment of the ASEAN Human Rights Commission, art. 2, dapat dilihat di http://www.aseanhrmech.org/downloads/draft-agreement.pdf15

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilunegara hak untuk berpartisipasi di dalam pemerintahan. 14 Konvensi Eropauntuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kekebasan Dasar (EuropeanConvention for the Protection of Human Rights and FundamentalFreedoms) menyatakan bahwa “Pihak yang menandatangani (HighContracting Parties) melaksanakan Pemilu yang bebas dengan intervalwaktu yang masuk akal, dengan surat suara yang rahasia, di bawah kondisiyang menjamin kebebasan menyatakan pendapat dalam memilih orangorangyang akan duduk pada lembaga pada lembaga legislatif.” 15Meskipun demikian, tidak ada persyaratan bahwa oleh negara-negara yangberdaulat harus melaksanakan bentuk proses Pemilu tertentu. 16 Malahan,penegakan perjanjian tersebut biasanya dilakukan melalui pengadilandomestik dan internasional, dengan menggunakan berbagai standarinternasional untuk menafsirkan berbagai kewajiban yang timbul daritraktat tersebut dan memastikan bahwa sebuah proses Pemilu berjalansesuai dengan hak asasi manusia yaitu partisipasi politik. 17Sebagai contoh, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (European Court ofHuman Rights) selama ini telah sangat proaktif dalam menafsirkan luasnyaistilah hak-hak politik, yang menafsirkan ketentuan yang dinyatakandiatas dari Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia danKebebasan Dasar (European Convention for the Protection of HumanRights and Fundamental Freedoms) untuk mengabadikan sebuah prinsip14 Pasal 23 Konvensi Amerika (American Convention) menyatakan “semua warga negaramempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.” Inter-American Convention onHuman Rights, art. 23, 22 Nov, 1969, O.A.S.T.S. No. 36 [setelah ini disebut AmericanConvention], dapat dilihat di http://www.oas.org/jurIdico/English/treaties/b-32.html.Piagam Afrika (African Charter) menjamin bahwa setiap warga negara memiliki “hak untukberpartisipasi secara bebas dalam pemerintahan negaranya.” African Charter on Humanand Peoples’ Rights, art.13, 27 Juni, 1981, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58(diberlakukan 21 Okt, 1986) [setelah ini disebut African Charter], dapat dilihat di http://www1.umn.edu/humanrts/instree/z1afchar.htm.15 Protokol Nomor 1 dari Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia danKebebasan Dasar (Protocol No. 1 to the European Convention for the Protection ofHuman Rights and Fundamental Freedoms), art. 3, Mar. 20, 1952, C.E.T.S. No. 9 (berlaku18 Mei, 1954), dapat dilihat di http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/009.htm.16 Lihat juga Yumak v. Turkey, Eur. Ct. H.R., App. No. 10226/03, Keputusan 8 Juli 2008, 110- 11.17 The Georgian Labour Party v. Georgia, Eur. Ct. H.R., App. No. 9103/04, Keputusan 8Okt 2008, 104 (“[Sementara mengakui kebebasan Negara dalam mengorganisasikanadministrasi Pemilu-nya, Pengadilan harus menetapkan apakah terdapat Undang-undangkhusus komisi Pemilu16

Bab 1: Berbagai Standar Internasionalyang mendasar untuk demokrasi politis yang efektif. 18 Karena itu KonvensiEropa tersebut merupakan hal yang amat penting dalam sistem konvensi.Secara umum, sistem-sistem internasional dan regional ini membantumempertahankan aplikasi prinsip-prinsip ini dalam berbagai sistemPemilu. Prinsip-prinsip universal digunakan untuk menafasirkan kewajibanyang harus dipenuhi oleh suatu sistem, tanpa mendikte desain darisistem tersebut.Dengan demikian sementara berbagai negara menikmati serangkaianpilihan yang luas dalam implementasi hak Pemilu, Konvensi Eropa untukPerlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar mengakui, sebagaiKonvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia danKebebasan Dasar(European Convention for the Protection of Human Rightsand Fundamental Freedoms)Pasal 1, Ayat 3“Pihak yang menandatangani (High Contracting Parties) melaksanakanpemilu yang bebas dengan interval waktu yang masuk akal, dengansurat suara yang rahasia, di bawah kondisi yang menjamin kebebasanmenyatakan pendapat dalam memilih orang-orang yang akan dudukpada lembaga pada lembaga legislatifcontoh, bahwa pada saat penegakan ketentuan yang relevan yang menjaminPemilu yang bebas dan adil, yaitu “pada tingkat akhir adalah kewenanganpengadilan apakah [negara tersebut telah tunduk pada] persyaratan18 Mathieu-Mohin v. Belgium, Eur. Ct. H.R., Series A no. 113, Keputusan 2 Maret 1987, 47. Pengadilan bertindak jauh melampaui kasus dan mengakui bahwa pasal “Pemilu yangbebas”melindungi hak warga negara untuk memilih dan dipilih demikian juga seseorangmemiliki hak untuk menggugat. Jurij Toplak, European Parliament Elections and theUniform Election Procedure 6 (International Association of Constitutional Law, Makalahuntuk VIIth World Congress, 11-15 Juni, 2007), dapat dilihat di http://www.enelsyn.gr/papers/w3/Paper by Jurij Toplak.pdf. Dalam Krasnov v. Russia, Pengadilan kembalimenegaskan bahwa pasal 3 dari Protokol No. 1 secara tersirat mengakui hak untukdipilih dalam Pemilu. Krasnov v. Russia, Eur. Ct. H.R., App. Nos. 17864/04 dan 21396/04,Keputusan 19 Juli 2007, 4017

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluPasal 3 Protokol No. 1.” 19 Sehingga, negara dapat membangun sistempenanganan keberatan Pemilu mereka sendiri sepanjang dalam analisisakhirnya mereka tetap berada dalam batas-batas standar minimum ini. 20Apakah keberatan Pemilu diselesaikan oleh sebuah mahkamah konstitusi,tribunal independen, suatu badan legislatif atau komisi keberatan Pemilu,prinsip-prinsip standar internasional akan sama berlaku terhadap lembagalembagayang berbeda ini. 21 Badan-badan penanganan keberatan Pemiluseharusnya memperhitungkan standar-standar ini untuk memastikanbahwa ketentuan-ketentuan tersebut tidak terjebak pada tataran teoritisatau ilusif namun harus bersifat praktis dan efektif. 22Hak-hak politik didefinisikan melalui konvensi, statuta dan putusanpengadilan dan lebih lanjut ditafsirkan melalui panduan, pedoman perilaku(code of conduct) dan laporan-laporan yang ditulis oleh lembaga antarpemerintahdan non-pemerintah. Walaupun berbagai dokumen ini tidakbersifat mengikat, mereka memperjelas tujuh standar internasional yangakan didiskusikan sepanjang publikasi ini.Setiap pedoman yang berupaya mencakup serangkaian permutasi yangberasal dari pelaksanaan standar yang beragam harus juga menganalisis19 Yumak v. Turkey, Eur. Ct. H.R., App. No. 10226/03, Keputusan 8 Juli 2008, 74, 110-115, 147-148 (“Ambang batas sebesar 4 persen dibutuhkan untuk memilih 25 persenanggota Majelis Rendah (Chamber of Deputies) lainnya dan bahkan “sebuah sistemyang menetapkan ambang batas yang relatif tinggi dapat diterima oleh banyak pihakambang batas tersebut tidak dapat dianggap bertentangan dengan ketentuan dalamPasal 3 of Protocol No. 1 yang cukup mendorong pemikiran yang berkembang saat inidan memungkinkannya untuk menghindari fragmentasi parlementer yang berlebihan.”(mengutip Magnago v. Italy, App. No. 25035/94, Eur. Comm’n H.R., Dec. of 15 Apr. 1996,DR 85-A, p. 116) (mengutip Partija “Jaunie Demokrāti” v. Latvia, Eur. Ct. H.R., App. Nos.10547/07 dan 34049/07, Keputusan 29 Nov. 2007)); lihat juga Zdanoka v. Latvia, Eur. Ct.H.R., App. No. 58278/00, Keputusan16 Maret 2006, 115; Mathieu-Mohin v. Belgium,Eur. Ct. H.R., Series A no. 113, Keputusan 2 Maret 1987, 54.20 Zdanoka v. Latvia, Eur. Ct. H.R., App. No. 58278/00, Keputusan16 Maret 2006, 115(“[Hal ini] bagi Pengadilan untuk menentukan sebagai the last resort apakah persyaratanPasal 3 dari Protokol No. 1 telah terpenuhi.”).21 Constitución Política de la República Oriental del Uruguay [Political Constitution ofthe Eastern Republic of Uruguay] 15 Feb, 1967, pasal 322(c) (membentuk PengadilanPemilu yang otonom dan mandiri “ untuk menentukan keputusan akhir terhadap semuapermohonan dan gugatan yang muncul, dan memutuskan jabatan-jabatan yang dipilihberdasarkan plebisit dan referendum”); lihat juga Constitution of the Hashemite Kingdomof Jordan Jan, 1 1952, pt. II, art. 71 (“Setiap pemilih berhak mengajukan gugatan kepadaSekretariat Majelis Rendah dalam lima belas hari setelah pengumuman hasil Pemilu dalamdaerah pemilihannya yang menetapkan dasar hukum untuk membatalkan pemilihanMajelis Rendah. Tidak ada Pemilu yang dapat dinyatakan tidak sah kecuali telah disetujuioleh mayoritas dua-pertiga dari Anggota Majelis.”).22 Lihat Krasnov v. Russia, Eur. Ct. H.R., App. Nos. 17864/04 dan 21396/04, 42; lihat jugaUnited Communist Party of Turkey v. Turkey, Eur. Ct. H.R, App. No. 133/1996/752/951,Keputusan 30 Jan. 1998, 33.18

Bab 1: Berbagai Standar Internasionalsejumlah proses Pemilu dan praktik-praktik negara. Walaupun terdapatberbagai keterbatasan praktis dari upaya ini, seperti kegagalan negaranegaratersebut untuk mempublikasikan atau menerjemahkan berbagaikeputusan domestik untuk konsumsi yang lebih luas, 23 pedoman iniberusaha untuk memaparkan semua sumber daya yang tersedia untuksebaik mungkin memberikan dukungan bagi pelaksanaan prinsip-prinsipyang akan disebutkan di bawah.Terdapat banyak kesepakatan mengenai partisipasi dalam tata kelolasebagai hak dasar, yang termasuk didalamnya hak memilih dan dipilih.Terdapat juga bagian dari standar yang berhubungan dengan hak individudalam proses peradilan, serta berbagai hak individu dan entitas di bawahproses keberatan Pemilu, dan badan yang menangani sengketa-sengketatersebut. Pada bagian berikutnya kami akan menggambarkan titik temuantara standar-standar ini dan bagaimana mereka menerapkannya untukpenanganan keberatan Pemilu, dan pedoman apa yang mereka sajikanbagi rancangan dan administrasi sistem penanganan keberatan.Tujuh standar internasional yang akan seringkali dirujuk oleh buku iniadalah:1. Hak untuk memperoleh Pemulihan pada keberatan dansengketa Pemilu2. Sebuah rezim standar dan prosedur Pemilu yang didefinisikansecara jelas3. Arbiter yang tidak memihak dan memiliki pengetahuan4. Sebuah sistem peradilan yang mampu menyelesaikan putusandengan cepat5. Penentuan beban pembuktian dan standar bukti yang jelas6. Ketersediaan tindakan perbaikan yang berarti dan efektif7. Pendidikan yang efektif bagi para pemangku kepentingan23 Secara khusus, “hasil dari kasus umumnya tidak dipublikasikan atau tersedia di internet,dan jarang diterjemahkan dari bahasa aslinya.” Robert A. Dahl, Legal Policy Advisor,IFES, Dinyatakan sebelum Sidang Umum Association of Asian Election Authorities:Electoral Complaint Adjudication and Dispute Resolution (22 Juli, 2008), dapat dilihat dihttp://210.69.23.129/d_6.html (ikuti tautan atau teks lengkap dari keynote speech).19

Bab 1: Berbagai Standar Internasionalakan bertanggung jawab terhadap gugatan mereka; 2) proses kronologisuntuk mengajukan gugatan tersebut; dan 3) aturan prosedural dan aturansubstantif mana yang akan mengatur keberatan mereka. 28B. ProsesHak untuk memperoleh pemulihan memerlukan proses yang memadaiuntuk mengupayakan gugatan tersebut. Kebutuhan ini semestinyamenyadarkan negara untuk memberikan pedoman yang jelas mengenaiproses yang tersedia untuk mengajukan suatu gugatan dalam sebuahsistem keberatan Pemilu, karena kurangnya transparansi yang mendasardapat, dan seringkali, menyebabkan ditolaknya gugatan penyimpanganyang sebenarnya memiliki dasar. Menyediakan proses ini seringkalimenjadi tantangan bagi demokrasi pemula.Pemililihan umum parlemen dan dewan provinsi tahun 2005 di Afganistanmemberikan kita suatu contoh tentang proses keberatan Pemiludalam sebuah negara pasca-konflik. Komisi Keberatan Pemilu (ElectionComplaints Commission/ECC) membatalkan banyak gugatan atas dasargugatan tersebut tidak termasuk dalam kategori pelanggaran Pemilu atautidak terdokumentasi secara baik. Banyaknya pembatalan ini menunjukkankurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat umum mengenaiproses keberatan. Menyikapi hal tersebut, International Crisis Groupmerekomendasikan bahwa ECC seharusnya “menciptakan sebuah proseskeberatan yang lebih terbuka dengan melaksanakan sebuah kampanyekesadaran publik yang bersifat high-profile dan melaksanakan pelatihanbagi organisasi masyarakat sipil untuk membantu pemahaman mengenaidasar memasukkan gugatan dan standar bukti yang diperlukan.” 29 ECCmemberikan tanggapan sebelum Pemilu presiden tahun 2009 dengan:menerbitkan sebuah dokumen yang menggambarkan sistem manajemenkeberatan; menyediakan aturan-aturan prosedurnya, pedoman perilakuyang dianut oleh anggota komisi, dan formulir keberatan di situs internetnya;dan menjelaskan kepada warga negara Afganistan kemana mereka28 Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Handbook on Election Result DisputeSettlement 1, 9 (2004), dapat dilihat di http://aceproject.org/ero-en/topics/electoraldisputeresolution/Handbook_Election_Result_Dispute_Settlement.pdf/view;UU No.24/2003, pasal. 74(1) (Indon.), Regulasi No. 04/PMK/2004 (Indon.).29 International Crisis Group, Asia Report No. 171, Afghanistan’s Election Challenges, at ii(2009) [setelah ini disebut Afghanistan Challenges], dapat dilihat di http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-asia/afghanistan/171-afghanistans-election-challenges.aspx.21

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluseharusnya memasukkan gugatan mereka dan proses yang dilalui olehgugatan tersebut setelah dimasukkan. 30 Namun, kasus-kasus di Afganistan,parahnya masalah dan tingginya jumlah gugatan-gugatan tersebutmembuat sulit untuk memberikan informasi yang tepat waktu mengenaistatus dari penanganan keberatan tersebut. Terlebih lagi, memastikanbahwa publik bisa memperoleh akses terhadap informasi yang diperlukanuntuk mengerti proses penanganan keberatan memerlukan sumber dayayang tidak selalu tersedia bagi otoritas Pemilu. 31C. TransparansiTransparansi dalam sistem dan proses penanganan keberatan Pemiluakan membangun kepercayaan publik yang pada akhirnya akanmelegitimasi hasil dari keberatan. Untuk menjamin efektivitas atashak untuk memperoleh perbaikan, para pemilih, partai politik, kandidatdan media harus mengetahui lembaga mana yang memiliki yurisdiksiuntuk menangani gugatan dan keberatan terhadap Pemilu, bagaimanahal itu dibentuk, otoritas mana yang menunjuk atau mencalonkan paraanggotanya, dan bagaimana untuk mengajukan gugatan. Karena terdapatberagam mekanisme untuk melakukan penanganan keberatan Pemiluyang ada di seluruh dunia, setiap negara harus menyediakan informasiyang diperlukan untuk mengerti dan mengakses sistem penanganan yangunik kepada masing-masing warga negara-nya.Terlebih lagi, transparansi mempersyaratkan badan keberatan Pemilu untukmemberikan informasi terkini (update) kepada penggugat tentang statusgugatan mereka, termasuk memberitahukan tentang sidang berikutnya30 Electoral Complaints Commission, Narrative Description of the Complaints ManagementSystem 1 (2009) (“Mengembangkan dan melaksanakan sebuah sistem manajemenkeberatan yang efektif dan transparan mungkin merupakan satu [langkah] terpentingdalam menentukan apakah Pemilu sebuah negara dapat dilihat sebagai Pemilu yangbebas, adil dan sah oleh para pemilih sebuah negara.”).31 Id. at 3-5. Memang setelah Pemilu Afganistan, NDI menekankan “minimnya informasi yangtepat waktu tentang status keberatan menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaantentang proses dan efektivitas-nya.” NDI, Preliminary Statement of the NDI ElectionObserver Delegation to Afghanistan’s 2009 Presidential and Provincial Council Elections 9(22 Agust, 2009), dapat dilihat di http://www.ndi.org/files/Afghanistan_EOM_Preliminary_Statement.pdf.22

Bab 1: Berbagai Standar Internasionalatau putusan. 32 Hak untuk memperoleh pemulihan mencakup hak untukmenempuh proses hukum yang berlaku (due process), dan informasidasar seperti pemberitahuan yang sifatnya mutlak bagi proses tersebut.Sayangnya hal ini tidak selalu mudah untuk dilaksanakan, namun ketikaada berbagai penyimpangan yang bersifat serius, lembaga penangananseharusnya menjadwalkan suatu sidang dan memungkinkan parapenggugat untuk mengetahui sepenuhnya tentang status gugatan mereka.Suatu hak untuk memperoleh pemulihan yang transparan memerlukanpartisipasi aktif dari sisi negara untuk memastikan bahwa penggugatakan berhasil ketika gugatan mereka memiliki nilai. Hal ini mengharuskannegara untuk menyediakan berbagai dokumen atau materi yang relevanyang diperlukan untuk mendukung gugatan ke tribunal Pemilu. 33 Dalamistilah praktis, dokumen-dokumen tersebut dapat berupa Undang-undangPemilu, daftar pemilih, jadwal kampanye, tata tertib pengajuan gugatan,status gugatan, atau pedoman tata tertib yang digunakan oleh para petugasPemilu. Sebagai contoh di Pakistan, Komisi Pemilu (Election Commission/ECP) mendistribusikan Buku Panduan Penyelesaian Sengketa Pemilu(Election Dispute Resolution Handbook) kepada pusat-pusat informasiMajelis Provinsi (Provincial Assembly resource centers) dan langsungkepada para anggota Majelis Nasional dan Senat. 34 Selain itu, ECPmenerbitkan formulir yang dapat diunduh dalam situs internetnya dan jugainformasi terkini tentang laporan harian mengenai penanganan keberatan,termasuk daftar jumlah angka keberatan yang diterima Sekretariat Federal,dibagi menurut provinsi dan sifat keberatan, serta formulir dan instruksigugatan. 35 Berbagai upaya semacam itu telah menyumbangkan transparasi32 International Crisis Group, Asia Report No. 101, Afghanistan Elections: Endgame or NewBeginning?, at iii (2005) (merekomendasikan “mempublikasikan pelanggaran Pemiludan kriteria kelayakan kandidat bersama standar bukti yang dibutuhkan agar keberatandikabulkan, dan menerbitkan update berkala terhadap status keberatan tersebut”), dapatdilihat di http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-asia/afghanistan/101_afghanistan_elections_endgame_or_new_beginning.ashx. National Electoral Commission(Liberia) mengatur tentang keberatan dan banding yang akan menginformasikan keberatantersebut dan partai yang terdampak jika sidang pembuktian diperlukan. National ElectoralCommission, Regulation on Complaints and Appeals 9 (2005), dapat dilihat dihttp://www.aceproject.org/ero-en/topics/ vote-counting/Liberia_Regulations on Complaints andAppeals 2005.pdf.33 Afghanistan Challenges, supra note 29, at 25.34 Chad Vickery, IFES, Pakistan: Post-Election Community-Based Mediation and AdjudicationProgram 9, 13, 16 (2009), dapat dilihat di http://www.ifes.org/publication/bf80e511e7130f75f¬4cfcc90d6eb87e3/IFES_PakistanFinalReportNarrative.pdf.35 Id.23

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluyang lebih baik mengenai proses keberatan dan membangun kepercayaanpara pemangku kepentingan. 36Transparansi mempersyaratkan bahwa badan-badan penanganan keberatanuntuk mempublikasikan putusan-putusan mereka. Publikasi meningkatkankepercayaan publik, meringankan beban calon penggugat, dan mengklarifikasisetiap tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan penggugat. 37 EuropeanCommission, dalam laporannya tentang Pemilu di Nikaragua tahun 2006,menyatakan bahwa rendahnya publikasi putusan-putusan sebagai “tidaksesuai dengan standar-standar internasional manapun, dan menggambarkankurangnya transparansi, rendahnya formalitas yudisial, serta juga tidakmemadainya tingkat argumentasi hukum yang menyeluruh dalam peradilanPemilu” 38 Beberapa negara melangkah lebih jauh. Sebagai contoh, Armenia,Moldova dan Uzbekistan mengakui Konvensi Standar Pemilu Demokratis,Hak dan Kebebasan Pemilu (Convention on the Standards of DemocraticElections, Electoral Rights and Freedoms) yang menyatakan bahwa“peraturan perUndang-undangan dan putusan terkait dengan hak pilih,kebebasan dan kewajiban warga negara tidak dapat diterapkan jika tidakdikomunikasikan secara resmi kepada publik.” 39 Selama Pemilu Afganistan2009, ECC memenuhi kewajibannya untuk mempublikasikan putusan-36 Lihat juga Schramm et al., supra note 2, at 11-12 (“Transparansi proses keberatanmeningkat melalui penerbitan informasi yang lebih rinci tentang gugatan pada tahap dini.Ringkasan setiap keberatan kampanye diumumkan di situs web CNE. Selain itu, salinankeberatan dengan identifikasi pemohon keberatan disamarkan dapat dapat dilihat dandiperiksa oleh masyarakat di kantor yang mengurus keberatan CNE”)37 National Election Committee (Kamboja) merancang seperangkat hukum acara untukpenanganan keberatan terkait persoalan Pemilu. Panduan ini jelas menyatakan kewajibanuntuk mempublikasikan keputusan National Election Committee di setiap tahap proseskeberatan. Apakah itu merupakan Commune/Sangkat Election Commission, RegionalElection Commission, atau National Election Commission, tanggal keberatan tersebutakan diselesaikan atau telah diselesaikan, tanggal dan waktu sidang pembacaan gugatanatau pembelaan (hearing) serta keputusan akhir atau banding seharusnya dipublikasikan.National Election Committee, Manual: Procedures for Handling Complaints Relating tothe Violations on the Law, Regulations and Procedures During the Electoral Campaign,Voting, Ballot Counting and Result Announcement Period, pts. I. B., II.B, II.D.2.5, II.D.2.6,dapat dilihat di http://www.necelect.org.kh/English/voterReg/Complaint_Manual.pdf.38 European Union (E.U.) Election Observation Mission, Final Report: Presidential andParliamentary Elections Nicaragua 23, 63-64 (2006) [setelah ini disebut, E.U. NicaraguaReport], dapat dilihat di http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/election_observation/nicaragua/ final__report_en.pdf.39 European Commission for Democracy Through Law (“Venice Commission”), Conventionon the Standards of Democratic Elections, Electoral Rights and Freedoms in the MemberStates of the Commonwealth of Independent States, art. 7, § 3, Opinion No. 399/2006 (22Jan, 2007) [setelah ini disebut Commonwealth Convention], dapat dilihat di http://www.venice.coe.int/ docs/2006/CDL-EL(2006)031rev-e.pdf.24

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluumumnya, Undang-undang Pemilu menyatakan bahwa gugatan seharusnyadibatasi hanya kepada perorangan yang secara langsung terdampak olehsebuah pelanggaran. 43 Bahkan, fakta bahwa para pemilih, kandidat, partaipolitik dan organisasi non pemerintah semuanya adalah peserta dalamproses Pemilu tidak cukup untuk mengajukan sebuah keberatan.Dalam kasus dimana terdapat kebutuhan yang jelas untuk mewakili masyarakatluas, hak untuk mengajukan gugatan yang lebih luas mungkin menjadidiperlukan. Di dalam Kode Praktik Terbaik dalam Urusan Pemilu (Code of GoodPractice in Electoral Matters), Venice Commission menyatakan dalam istilahumum bahwa, “hak menggugat dalam persoalan sengketa Pemilu harusdiberikan seluas mungkin. 44 Tetapi pedoman ini juga merinci bahwa walaupunjika setiap pemilih dalam daerah pemilihan seharusnya memiliki hak untukmengajukan gugatan, “sebuah kuorum yang masuk akal, dapat dikenakanuntuk permohonan banding oleh para pemilih terhadap hasil pemilihan. 45Komisi VeniceKode Praktik Terbaik (Code of Good Practice) dalam UrusanKepemiluanPasal 3.3, Paragraf 92Jika ketentuan Undang-undang pemilu lebih dari sekedar katakatabisu, maka ketidakpatuhan terhadap Undang-undang pemiluharus terbuka untuk digugat di badan banding. Hal ini berlaku padakhususnya terhadap hasil-hasil pemilu: warga negara perorangan dapatmenggugat hasil pemilu dengan dasar penyimpangan dalam tata tertibpemungutan suara. Hal ini juga berlaku untuk berbagai keputusanyang diambil sebelum pemilu, khususnya sehubungan dengan hakpilih, daftar pemilih dan hak maju dalam pemilu, keabsahan kandidat,kepatuhan terhadap aturan yang mengatur kampanye pemilu dan aksespada media atau pendanaan partai.43 Avery Davis-Roberts, International Obligations for Electoral Dispute Resolution 10-11(Carter Center, Makalah Diskusi untuk Rapat Tim Ahli, 24-25 Feb, 2009), dapat dilihatdi http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/democracy/des/edr-approach-paper.pdf.44 Venice Commission, Code of Good Practice in Electoral Matters: Guidelines andExplanatory Report 31 (2002) [setelah ini disebut Venice Commission Code] (“Hak untukgugatan seperti ini harus diberikan seluas mungkin. Hak tersebut harus bersifat terbukauntuk semua pemilih di daerah pemilihan dan berlaku untuk setiap kandidat yang ikutdalam pemilihan untuk mengajukan gugatan. Kuorum yang masuk akal, namun, mungkinakan diberlakukan untuk gugatan oleh para pemilih terhadap hasil Pemilu.”), dapat dilihatdi http://www.venice.coe.int/docs/2002/CDL-AD(2002)023rev-e.asp.45 Id.26

Bab 1: Berbagai Standar InternasionalWalaupun jika akses yang hampir universal atas hak untuk memperolehpemulihan hukum tampaknya tidak mungkin dilaksanakan dalam praktik,pertanyaan tentang hak menggugat secara luas diakui dalam pada kasusMahkamah Agung Israel baru-baru ini. Selama masa kampanye untukPemilu Knesset ke enambelas (cat: Knesset adalah nama dari badanLegislatif di Israel) Januari 2003, Komite Pemilu Pusat (Central ElectionsCommittee) mendiskualifikasi porsi siaran kampanye Pemilu dari Ra’amdan Balad, dua partai politik yang bersaing dalam Pemilu, dengan alasanbahwa bendera Palestina muncul dalam siaran tersebut. Walaupun keduapartai politik tersebut tidak memulai sebuah gugatan untuk pemulihan,Asosiasi Hak-hak Sipil (Association for Civil Rights) di Israel melakukannya.Kedua partai tersebut dimasukkan sebagai tergugat ke dalam gugatanoleh Pengadilan. Jaksa Agung pertama-tama berargumen bahwa parapemohon gugatan tidak punya hak menggugat (legal standing). Namun,Mahkamah Agung Israel berpendapat bahwa dalam masalah Pemilu, parapemohon publik mempunyai hak menggugat walaupun perorangan yangmengajukan gugatan tersebut tidak secara khusus dirugikan (specificallyinjured). 46 Dengan pandangan tersebut, integritas proses Pemilu menjadiperhatian semua warga negara; pengadilan seharusnya mengakui definisiyang luas tentang kerugian yang dapat memberikan hak bagi sederetpihak yang berkepentingan. Dengan melakukan hal tersebut, perorangan,partai politik dan kandidat akan memiliki peluang untuk mengupayakanpenanganan atas penyimpangan Pemilu, meningkatkan peluang bahwapenyimpangan akan digugat sebagaimana mestinya.46 Mahkamah Agung Israel “berpendapat bahwa pemohon gugatan memiliki hak sebagaipenggugat publik. Secara umum, hak penggugat publik belum diakui dimana terdapatperorangan tertentu yang telah dirugikan dan memiliki hak gugat yang umum. Pengadilanberpendapat bahwa dalam konteks hukum Pemilu, hak menggugat publik harusdiakui,[sic] walaupun eksistensi perorangan tertentu yang memiliki hak. Pengadilanmenegaskan bahwa perluasan hak menggugat seharusnya diakui [sic] mengingatpentingnya Pemilu yang teratur dan layak bagi proses demokrasi. Menurut Pengadilan,keteraturan proses Pemilu menjadi kepentingan publik secara keseluruhan dan melampauikepentingan perorangan yang langsung dirugikan oleh tindakan pemerintah. . . . Hak-hakpemilih, karena itu, terhubung dengan para kandidat yang maju dalam Pemilu.” VeniceCommission, Supreme Court of Israel: Working Document for the Circle of Presidents ofthe Conference of European Constitutional Courts 19-20 (2006) (discussing HCJ 651/03Association for Civil Rights in Israel v. Chairman of the Central Election Committee57(2) PD 62 [2003] (Isr.)), dapat dilihat di http://www.venice.coe.int/docs/2006/CDL-JU(2006)036-e. pdf. Komisi Pemilu Irak, yang bernama Independent High ElectoralCommission, juga memberikan hak menggugat yang luas. Lembaga ini mengaku bahwasetiap pemilih atau organisasi, selain peninjau referendum dan Pemilu, yang mengajukankeberatan atau sengketa terkait proses Pemilu dan referendum, memiliki hak untukmengajukan keberatan. Electoral Complaints and Disputes (Regulation No. 2 of 2008), §3(1) (Irak); lihat juga Independent High Electoral Commission (UU No. 11 of 2007), art. 4,§ 8 (Irak).27

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluMemang banyak sistem keberatan Pemilu yang tidak mengakui hak gugatseluas yang diakui oleh Mahkamah Agung Israel, dan beberapa negaramungkin melangkah begitu jauh hingga hanya mengizinkan kandidat ataupartai politik yang mengajukan gugatan atas hasil Pemilu. Di AmerikaSerikat, prinsip umum gugatan mempersyaratkan bahwa pihak yangmengajukan gugatan mengalami kerugian nyata yang dapat dilacak kepadakerugian yang dituduhkan dan dapat dipulihkan oleh pengadilan melaluipersidangan. Namun, karena Pemilu Amerika diatur oleh Undang-undangnegara bagian, negara bagian seringkali membatasi secara khusus hakgugat untuk para pemilih dan kandidat di dalam kasus yang berupayamembatalkan Pemilu karena penyimpangan penghitungan suara. 47 Lebihlanjut warga dari satu negara tidak dapat mengajukan gugatan terhadaphukum Pemilu di yurisdiksi yang lain. 48 Sama halnya, ketiadaan Undangundanggugatan kepentingan publik warga negara (public interest citizensuit), warga negara dapat berkurang haknya untuk menggugat ketentuanUndang-undang Pemilu seperti pembatasan suara narapidana, denganteori bahwa ketentuan ini mempengaruhi warga negara secara merata dandengan demikian tidak menyebabkan kerugian yang khusus bagi pemilihmanapun. 49 Di sisi lain, hak gugat tidak terlalu ketat dalam hal Undangundangpembiayaan kampanye yang memungkinkan akses informasiterhadap pidato politik. 502. Sebuah Rezim Standar dan Prosedur Pemiluyang Didefinisikan secara JelasTindakan legislatif yang diperlukan harus diambil dalam rangkamendefinisikan hak hukum untuk memperoleh pemulihan dan secara cukupmelaksanakan Pemilu berkala, yang bebas dan adil. 51 Langkah-langkah iniharus ditulis secara jelas dan dapat diakses dalam rangka memberikan47 Lihat, e.g., Potts v. Fitzgerald, 784 N.E.2d 420, 423 (Ill. App. Ct. 2003); Morse v. Dade Cnty.Canvassing Bd., 456 So. 2d 1314, 1315 (Fla. Dist. Ct. App. 1984); Rogers v. Shanahan, 565P.2d 1384, 1387 (Kan. 1976).48 Antosh v. Fed. Election Comm’n, 664 F. Supp. 5, 8-9 (D.D.C. 1987).49 Wesley v. Collins, 791 F.2d 1255, 1257—58 (6th Cir. 1986)50 Lihat, e.g., Fed. Election Comm’n v. Akins, 524 U.S. 11, 18-26 (1998).51 Violaine Autheman, The Resolution of Disputes Related to Election Results: A Snapshotof Court Practice in Selected Countries Around the World 6 (IFES Rule of Law ConferenceSeries, Indonesian Constitutional Court Workshop Paper, February 2004) (“agar sengketaPemilu diselesaikan secara memadai dan efektif, berbagai aturan, peraturan dan tata tertibyang formal sebagaimana mestinya harus tersedia.”), dapat dilihat di http://www.ifes.org/publication/3555a974dd aed52619f7772358e930af/ConfPaper_Indonesia_FINAL.pdf.28

Bab 1: Berbagai Standar Internasionalpemberitahuan dan proses yang memadai kepada perorangan, partai politikdan masyarakat sipil. Badan hukum yang substantif ini harus diperluasdengan mekanisme prosedural yang terkodifikasi untuk menanganiberbagai konflik yang muncul. Namun, kodifikasi yang terlalu rumit terhadapberbagai standar dan prosedur akan menciptakan berbagai rintangan untukmenangani perbaikan Pemilu yang pada gilirannya berbenturan secaralangsung dengan prinsip dasar partisipasi politik universal. Sebaliknya,sebuah sistem yang sama sekali tidak mengkodifikasi berbagai standardan prosedur memungkinkan terjainya pelaksanaan mekanisme keberatanyang sewenang-wenang. Penyusunan berbagai standar dan prosedur yangmengatur Pemilu dapat meminimalkan kemungkinan litigasi (gugatanhukum) pasca Pemilu. 52Sebuah rezim yang terdefinisi jelas juga merupakan kunci untukmenghindari upaya pengajuan gugatan ke lembaga yang lebih mungkinmengabulkan gugatan (forum shopping) yang bisa berbahaya. Seorangpemohon yang ingin mengadukan penyimpangan, tergantung darisifatnya, akan harus mengajukan gugatannya hanya kepada sebuahbadan khusus. Hal ini dapat menghindari skenario dimana pemohonmengajukan keberatan yang sama di beberapa forum berbeda untukmendapatkan keputusan yang paling menguntungkan baginya. Terlebihlagi, jika beberapa lembaga memiliki kewenangan terhadap keberatanPemilu, berbagai aturan yang jelas tentang subyek yurisdiksi tertentudari setiap lembaga dapat memberikan konsistensi dalam penafsiranhukum. Sebagai contoh, proses penanganan keberatan warga NegaraLibanon melibatkan beberapa lembaga yang mempunyai kewenanganyang sama terhadap beberapa isu-isu yang spesifik. Memang tiga jenisbadan dalam administrasi Pemilu memiliki kewenangan untuk menerimadan memproses keberatan: Kementerian Dalam Negeri dan Kota(Ministries of Interior and Municipalities), Komisi Pengawas KampanyePemilu (Supervisory Commission on the Electoral Campaign), dan KomitePendaftaran dan Komite Pendaftaran Tinggi (Registration Committeesand Higher Registration Committees). Terlebih lagi, Pengadilan PemililhanUmum (Electoral Courts) juga menangani persoalan Pemilu dan mengikutiproses mereka yang biasa untuk menentukan kewenangan yang menjadi52 Huefner, supra note 25, at 288.29

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilubidang mereka (Dewan Negara/State Council, Court of Publication, DewanKonstitusi/Constitutional Council) dan Pengadilan Militer/Military Court). 53Hal ini menciptakan kebingungan yang sangat bagi para penggugat.Terdapat kebutuhan yang jelas bagi keseragaman dan kejelasan dalamUndang-undang ketika menangani penanganan keberatan Pemilu.A. KodifikasiSebuah mekanisme gugatan Pemilu yang efektif akan mengkodifikasibaik kerangka struktural untuk penanganan sengketa, maupun pedomanprosedural yang spesifik bagi para pemangku kepentingan dalammenjalankan kerangka ini. Kodifikasi Undang-undang Pemilu secarasubstantif merupakan hal yang mutlak bagi para aktor untuk mengajukangugatan mereka dalam dalam hal terjadi penyimpangan. Dengan demikian,sebuah sistem penanganan keberatan hanya dapat berfungsi denganbaik jika sejalan dengan Undang-undang Pemilu, peraturan dan aturanhukum acara yang didefinisikan secara jelas. Badan-badan internasionaltelah mengakui pentingnya memulai proses keberatan dari batang tubuhUndang-undang yang jelas dan dapat diakses. Dalam Deklarasi TentangKriteria untuk Pemilu yang Bebas dan Adil (Declaration on Criteria for Freeand Fair Elections) tahun 1994, Dewan untuk Organisasi InternasionalAntar Parlement Parlemen (Inter-Parliamentary Council of the InternationalOrganization of Parliaments) menetapkan sebuah daftar komprehensifpedoman legislatif dan administratif dalam rangka menjamin penyelesaiansengketa yang adil.” 54 Dewan menyatakan negara seharusnya “menyusunsebuah prosedur yang efektif, tidak memihak dan non-diskriminatif untukpendaftaran pemilih….kriteria yang jelas bagi pendaftaran pemilih, sepertiusia, kewarganegaraan dan tempat tinggal,” dan “memberikan bentuk danfungsi yang bebas dari partai politik...” Negara dan badan penyelenggara53 Gaelle Deriaz, The 2009 Mechanisms for Handling Electoral Complaints and Appeals inLebanon 16 (2009) (“Sampai dengan Juli 2009, 142 gugatan telah dimasukkan ke SCEC;dua putusan pengadilan telah diberikan oleh State Council dalam masalah pemilihanpresiden tahun 2009, termasuk satu gugatan terhadap keputusan SCED; enam kasustelah diputuskan di bawah PEL dan yang lainnya berada di bawah tata tertib yang olehCourt of Publications; dan dua kasus diselidiki berturut-turut oleh penuntut pidana danmiliter. Sembilan belas gugatan telah diajukan ke Dewan Konstitusi (ConstitutionalCouncil).”).54 Inter-Parliamentary Council (sekarang disebut Governing Council), Declaration on Criteriafor Free and Fair Elections, 54th Sess., art. 4, § 1, C.P. 330 (26 Maret, 1994) [setelah inidisebut Declaration on Elections], dapat dilihat di http://www.ipu.org/cnl-e/154-free.htm;lihat juga International Organization of Parliaments, http://www.ipu.org/english/whatipu.htm (terakhir dikunjungi 6 Jan, 2011).30

Bab 1: Berbagai Standar InternasionalPemilu seharusnya mempertimbangkan seluruh elemen proses Pemiludan kemudian menentukan aturan yang jelas untuk setiap elemen. Samahalnya Pengadilan Antar Amerika tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Inter-American Court on Human Rights) pada kasus Castañeda Gutman v. Mexicomengkaitkan terpenuhinya kewajiban positif negara di bawah hukuminternasional dengan “pembentukan berbagai aspek penyelenggaraan dankelembagaan dari proses Pemilu” dan “pengesahan norma-norma danadopsi beberapa jenis tindakan yang berbeda.” 55 Pengadilan melangkahlebih jauh, mengakui bahwa “jika tidak terdapat kode atau UndangundangPemilu, daftar pemilih, partai politik, propaganda media danmobilisasi, tempat pemungutan suara, badan Pemilu, tanggal dan waktuuntuk memberikan suara, hak tersebut tidak dapat dilaksanakan. Sekalilagi negara negara tidak dipersyaratkan untuk mengadopsi aturan Pemiluyang spesifik; sebagai gantinya, Pengadilan “mempersyaratkan Meksikountuk mengambil tindakan sebagaimana mestinya dalam waktu yangmasuk akal untuk menyesuaikan Undang-undang domestiknya denganKonvensi tersebut.” 56 Tidak ada model yang sempurna dari penanganankeberatan Pemilu yang wajib dibentuk oleh negara-negara; mereka bebasuntuk membentuk sebuah sistem yang sesuai dengan tradisi hukum dankebiasaan mereka. Memang, “sebuah Pemilu didefinisikan tidak hanyaoleh aturan Pemilu tetapi juga oleh nilai-nilai sosial, politik, agama, sejarahdan budaya masyarakatnya.” 57 Namun, ketika negara meratifikasi konvensihak asasi manusia internasional, mereka wajib untuk menghormati standarstandarPemilu yang diperhitungkan di dalamnya, termasuk tangggungjawab untuk menyediakan sebuah perbaikan yang efektif. 58Jelas baik perjanjian/traktat dan pengadilan yang menjalankannya telahmengakui bahwa berbagai pedoman substantif dan prosedural yangdapat diakses merupakan hal yang mutlak bagi penegakan hak politikdasar. Namun, tindakan membuat seperangkat pedoman yang jelas danmemberikan mereka dengan kekuatan hukum hanya merupakan langkahpertama. Negara harus juga mengkodifikasi berbagai langkah prosedural55 Castañeda Gutman v. Mexico, Case 12.535, Inter-Am. Comm’n H.R., Report No. 113/06,159 (2008).56 Id. 231.57 Electoral Institute of Southern Africa, Preventing and Managing Violent Election RelatedConflicts in Africa 31 (2009), dapat dilihat di http://eisa.org.za/PDF/symp09cp.pdf.58 Id.31

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluyang diperlukan untuk menjalankan berbagai pedoman substantif tersebutsecara konsisten. Berbagai prosedur ini harus menjawab dengan baikmelalui mekanisme dimana keberatan akan ditangani maupun jangkawaktu untuk mengesahkan Undang-undang substantif yang baru atauperubahan struktural. Sebagai tambahan, badan penanganan keberatanPemilu seharusnya diberdayakan, secara tersurat ataupun tersirat, untukmenganut peraturan perUndang-undangan apapun yang diperlukan danlayak untuk melaksanakan sistem tersebut. Contoh utama dari hal iniadalah sebuah situasi dimana Undang-undang Pemilu memberikan sistemperadilan umum wewenang/yurisdiksi keberatan Pemilu, tetapi tidakmengatur prosedurnya. Dalam kasus ini, para hakim seharusnya terlibatdalam merancang berbagai aturan prosedural untuk pengauan Pemilu.Hakim secara umum merupakan pakar dalam prosedur beracara, danmerupakan pemangku kepentingan yang paling memenuhi syarat yangdapat menentukan sistem mana yang akan bekerja dengan baik untukPemilu, tanpa menyimpang jauh dari proses yang normal. Sebagai contoh,prosedur banding perkara umum dapat menghasilkan penundaan yangmungkin dapat diterima dalam perkara kontrak atau perkara perbuatanmelawan hukum, namun tidak dapat diterima untuk keberatan Pemilu yangbersifat sensitif terhadap waktu. Secara umum, badan-badan penanganankeberatan Pemilu seharusnya diizinkan untuk memutuskan berbagai aturantata tertib mereka sendiri, kecuali peraturan yang ada mengatur bahwa haltersebut harus ditetapkan dalam Undang-undang. Penggunaan kekuatanoleh hakim juga membuat mereka nampak lebih mandiri di mata publik.Setelah Pemilu Afganistan tahun 2009, Komisi Keberatan Pemilu(Electoral Complaints Commission), yang diberdayakan untuk menganutaturan tata tertibnya sendiri, 59 menjalankan standar bukti yang jelas danmeyakinkan (clear and convincing), tapi tidak mengklarifikasi arti yangtepat dari persyaratan untuk memenuhi standar tersebut. Terlebih lagi,terkait proses audit dan penghitungan kembali, RCC memerintahkanKomisi Pemilu Independen (Independent Electoral Commission/IEC) untukmembatalkan sejumlah persentasi tertentu dari suara setiap kandidat dienam kategori terpisah. Metodologi audit statistik untuk melaksanakan59 Electoral Law, art. 56 (2005) (Afg.) (“Komisi dapat menerbitkan Peraturan, Prosedur danPedoman yang terpisah untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang ini dengan lebihbaik.”).32

Bab 1: Berbagai Standar Internasionalaudit dan penghitungan kembali di seluruh tempat pemungutan suaramemenuhi dua kriteria: dalam hal jumlah suara yang diberikan di dalamtempat pemungutan suara berjumlah 600 atau lebih besar atau dimanasatu kandidat menerima lebih dari 95 persen dari suara di tempatpemungutan suara dimana 100 suara atau lebih diberikan. ECC dan IECmenentukan ukuran sampel dan margin error yang dipandang cukup untukmencerminkan perilaku kotak suara yang lebih besar secara akurat.Namun, metode statistical sampling ini tidak menyatakan bagaimanahasil dari sampling tersebut dapat menjadi sebuah jawaban yang bersifatajudikatif serta hal ini mungkin memerlukan lebih banyak waktu danevaluasi untuk dapat menjadi sebuah metodologi audit yang efisien. Dicontoh tertentu pada kecurangan massal di Afganistan, ECC melaksanakanmetode sampling sebagai solusi praktis untuk merespon sebuah situasiyang tidak pernah terjadi sebelumnya dan rumit. Dalam situasi yangbersifat lebih sederhana, adalah mutlak untuk melakukan penghitungansuara ulang, Pemilu putaran kedua, atau sebuah pembatalan sebuah suratsuara tertentu bersifat jelas, transparan, dan mudah dimengerti sebelumPemilu berlangsung. 60Indonesia memberikan sebuah ilustrasi dari konsekuensi berbahayanyaketidakjelasan dalam Undang-undang Pemilu dan kegagalan untukmemperbaikinya sebelum Pemilu. 61 Penyimpangan di dalam UndangundangPemilu untuk Pemilu Legislatif 2009 menyebabkan proses alokasikursi terbuka terhadap penafsiran dan gugatan hukum. Walaupun masalahtelah diketahui sebelum Pemilu, Komisi Pemilu (KPU) dan aktor-aktorlainnya gagal untuk menghapus ambiguitas secara memadai melaluiperaturan atau klarifikasi sedini mungkin. Setelah pengumuman KPU60 E.U. Election Observation Mission, Mexico Presidential and Parliamentary ElectionsFinal Report 50 (2006) [setelah ini disebut E.U. Mexico Report], dapat dilihat di http://aceproject.org/regionsen/countries-and-territories/MX/reports/mexico-Presidential-andparliamentary-elections/;lihat juga John Hardin Young, Recounts, dalam InternationalElection Principles: Democracy and the Rule of Law 301 (John Hardin Young ed., 2009).61 IFES, A Free, Fair and Credible 2009 Election in Indonesia Through Targeted ElectionManagement Assistance 5, 19 (2009); Law on Legislative Elections (2008) (Indon.).33

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilutangal 24 Mei 2009 tentang alokasi kursi, gugatan hukum yang berbedadibawa baik oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. 62Kedua Mahkamah ini menerbitkan keputusan-keputusan yang bertentanganmengenai alokasi kursi dan pada 1 September 2009, Mahkamah Konstitusiyang memiliki otoritas akhir untuk menyelesaikan gugatan Pemilu (terkaitdengan sengketa hasil Pemilu), menyelesaikan sengketa tersebut.Kandidat yang kecewa memasukkan berkasnya meminta permohonanpengujian Undang-undang atas Undang-undang yang mengatur kekuasaanyudisial Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, mengklaim bahwaUndang-undang Indonesia memberikan kedua Mahkamah tersebutkewenangan yang sama dan oleh karenanya menciptakan ketidakpastianhukum. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut pada awal2010, menyatakan bahwa hal ini adalah masalah yang harus diputuskanoleh para legislator. 63 Ambiguitas dalam Undang-undang Pemilu dankeputusan mahkamah yang bertentangan menyebabkan penundaandalam menentukan komposisi anggota DPR, dan merusak kepercayaanpublik dalam sistem Pemilu. 64 Kegagalan para pemangku kepentinganPemilu untuk menangani isu-isu ini sebelum Pemilu menempatkan KPUdan badan-badan penanganan keberatan Pemilu berada dalam posisi sulitsetelah Pemilu. Ketidakpuasan banyak pihak ini diperkuat oleh pernyataanahli Pemilu Indonesia Hadar Gumay yang mengamati “peraturan tidakdapat diubah begitu saja setelah Pemilu berakhir dan hasilnya dihitung.62 Id. di 20-21. Sengketa yang muncul dari penghilangan kata “suara sisa (remainder)”dalam hukum Pemilu yang membuka ketidakpastian hukum. KPU tidak menangani isuini secara langsung sebelum Pemilu, sehingga gugatan tersebut ditujukan pada manfaatdari menafsirkan secara harfiah bahasa yang cacat yang menggugat Peraturan KPU No.15 yang menyatakan bahwa mereka tidak menafsirkan Undang-undang tersebut denganbenar. Dari sudut pandang administrasi Pemilu, pendekatan KPU dalam Peraturan No.15 penafsiran yang baik terhadap Undang-undang. Pihak pemohon keberatan memintaMahkamah Agung untuk menafsirkan Undang-undang dengan cara yang bertentangandengan aturan satu orang-satu suara. Mahkamah Agung terus melanjutkan penafsiranmentah-mentah tentang Undang-undang ini walaupun salah dari sudut pandang teknis.Mahkamah Konstitusi kemudian mengubah putusan Mahkamah Agung tersebut. Id.63 Arghea D. Hapsari, Court Rejects Judicial Review Request Of Election Law, The JakartaPost, 9 Februari, 2010, dapat dilihat di http://www.thejakartapost.com/news/2010/02/09/courtrejects-judicial-review-request-election-law.html; Arghea D. Hapsari, Court AnnualsJudicial Review Filed Against Own Power, The Jakarta Post, 2 Feb , 2010 (“’jika pengadilanmeninjau pasal-pasal yang diminta, maka lembaga tersebut lembaga tersebut harusjuga meninjau [beberapa pasal] di dalam [Konstitusi] . . . pasal-pasal tersebut di dalamKonstitusi dibuat atas pilihan pembuat peraturan perundangan-undangan dan pengadilantidak memiliki kewenangan untuk menghakimi pilihan mereka,’ Ketua MK Mahfud MDmengatakan hal tersebut dalam sebuah sidang [Mahkamah Konstitusi].”).64 Candidates Anxious, Frustrated Over Legal, Political Uncertainty, The Jakarta Post, 26Agustus, 2009.34

Bab 1: Berbagai Standar InternasionalPada akhirnya hal ini menjadi semacam ambisi politik, bukan sebuah arenadimana untuk mengupayakan keadilan.” 65 Contoh ini menyoroti kebutuhandilakukannya kodifikasi Undang-undang Pemilu terkait proses Pemilu danuntuk penanganan gugatan secara memadai sebelum Pemilu berlangsung.Kodifikasi proses Pemilu dan mekanisme gugatan Pemilu tidak perludijelaskan secara detail. Di Nigeria, Tribunal Pemilu (Election Tribunals)diberikan mandat di bawah Konstitusi 66 dan Undang-undang Pemilu No.2 yang menjelaskan mekanisme penanganan keberatan Pemilu. Undangundangtersebut menyatakan bahwa gugatan Pemilu yang muncul daripelaksanaan Pemilu presiden ditangani oleh Pengadilan Banding (Courtof Appeal) dan gugatan Pemilu lainnya ditangani oleh Tribunal GugatanPemilu (Election Petition Tribunal). 67 Pengadilan Banding dan MahkamahAgung (Supreme Court) juga dapat memiliki yurisdiksi banding (appellatejurisdiction). 68 Perujukan kepada sistem peradilan menjamin bahwa KomisiPemilu Nasional Independen (Independent National Electoral Commission/INEC) tidak hanya berdiam diri saja dan baik pemilih maupun partaipolitik mendapat kompensasi yang cukup dalam hal Komisi gagal dalammenjalankan tugas-tugasnya.” 69Di Brasil, Konstitusi juga menyatakan mekanisme penanganan keberatanPemilu. 70 Terdapat Pengadilan Tinggi Pemilu (Superior Electoral Court),Pengadilan Daerah Pemilu (Regional Electoral Court) di ibu kota masingmasingnegara bagian dan satu di tingkat Distrik Federal (Federal District),hakim Pemilu tingkat kota di kota-kota besar dan dewan Pemilu lokal dikota-kota kecil. Konstitusi Brasil merinci komposisi Pengadilan Pemilu dan65 Yandi M.R. & Iqbal Muhtarom, Fighting for Seats, Majalah Tempo, 4-10 Agustus, 2009.66 Constitution of the Federal Republic of Nigeria (1999), § 285(1) (“Seharusnya untuk Federasi,dibentuk satu atau dua pengadilan Pemilu yang dikenal sebagai Pengadilan Pemilu Nasional/National Assembly Election Tribunals yang akan, memiliki yurisdiksi yang sebenarnya untukmendengar sidang pembacaan gugatan atau pembelaan dan memutuskan gugatan . . . .”),dapat dilihat di http://www.nigeria-law.org/ConstitutionOfTheFederalRepublicOfNigeria.htm#ElectionTribunals/; Political Constitution of the Republic of Costa Rica Nov. 8, 1949,arts. 99-104 (“Organisasi, arahan dan pengawasan dari Undang-undang terkait dengan hakpilih merupakan fungsi eksklusif Pengadilan Tinggi Pemilu (Supreme Electoral Tribunal),yang memiliki kebebasan dalam kinerja tugas-tugasnya. Seluruh organ Pemilu merupakanbawahan (subordinate) dari Pengadilan (Tinggi).”).67 Electoral Act 2010, § 133 (Nigeria), dapat dilihat di di http://placng.org/Electoral Act 2010-as Gazetted.pdf.68 Id. § 75(1).69 Id. Supplemental Transitional Provisions 3, 4.70 Constituição Federal [C.F.] [Constitution] arts. 118-121 (Braz.).35

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilumenyatakan bahwa sebuah peraturan perUndang-undangan tambahanharus disusun untuk mendefinisikan “organisasi dan kompetensi pengadilanPemilu, hakim dan dewan.” 71 Ketentuan konstitusional dan Undang-undangparlemen yang menetapkan berbagai lembaga gugatan Pemilu membantumelindungi hak untuk memperoleh penyelesaian yudisial dalam persoalanterkait dengan Pemilu. 72 Memang konstitusi dan Undang-undang legislatifbiasanya tidak mudah diamandemen dan mereka merupakan pengawalyang lebih kuat untuk hak pemulihan daripada sekedar sebuah peraturanadministratif serta memberikan stabilitas dalam hukum Pemilu, dan secarakhusus dalam sistem penanganan keberatan Pemilu.Jelas tidak semua negara menggunakan model yang sama untuk sistemperadilan formal. Beberapa negara memasukkan tradisi kesukuan dankeagamaan ke dalam proses pemerintahan. 73 Kodifikasi dari hukumkeberatan Pemilu yang bersifat substantif dan prosedural harusmempertimbangkan tradisi hukum dan kebiasaan, termasuk praktik-praktiktradisional terkait penyelesaian gugatan, seperti penggunaan mediasi atauarbitrase (dibandingkan dengan penanganan melalui sengketa (adversarial).Contohnya di Afganistan, komunitas lanjut usia memiliki otoritas yangsangat besar dalam komunitas mereka dan sangat dihormati. Jika parausia lanjut mengerti proses keberatan Pemilu dan mampu berpartisipasidi dalamnya, maka berbagai keputusan akan lebih mudah diterima olehmasyarakat umum. Penggunaan tradisi semacam ini dapat “memberikanmanfaat dalam jangka pendek dan panjang, dan dapat meningkatkanberbagai upaya menegakkan kembali negara hukum (rule of law).” 74Kerjasama antara sistem peradilan formal dan para aktor penyelesaiansengketa tradisional dapat memberikan kredibilitas dan keabsahan padabadan penanganan keberatan Pemilu; jika aturan dirasakan tidak asing dan71 Id. art. 12172 Lihat, e.g., Constitution of the Republic of Liberia 6 Jan, 1986, art. 83(c) (“Setiap partaiatau kandidat yang mengajukan keberatan terhadap cara pelaksanaan atau hasil Pemilutersebut berhak untuk menggugat ke Komisi Pemilu/Elections Commission.”) , dapatdilihat di http://www.necliberia.org/content/legaldocs/laws/theconstitution.pdf . KonstitusiLiberia juga menyatakan sebuah mekanisme banding: “Komisi Pemilu dalam tujuh harisetelah diterimanya bukti gugatan, harus meneruskan semua berkas perkara kepadaMahkamah Agung.” Id.73 Thomas Barfield et al., United States Institute of Peace, The Clash of Two Goods, Stateand Non-State Dispute Resolution in Afghanistan 2 (2006), tersedia di http://www.usip.org/files/ file/clash_two_goods.pdf.74 Id. at 23.36

Bab 1: Berbagai Standar Internasionaldapat diterima secara kultural, publik dan partai-partai politik akan lebihmungkin untuk memahaminya. 75Satu elemen terakhir untuk mempertimbangan tujuan kodifikasi adalahpembedaan antara tuntutan pidana dan administratif (non-pidana). Sangatpenting untuk membuat perbedaan antara dua jenis tuntutan ini. Memangperbedaan apakah gugatan Pemilu masuk ke ranah administratif ataupidana memiliki konsekuensi yang penting dalam menentukan otoritasmana yang akan memiliki yurisdiksi, beban dan standar pembuktian, sertasanksi dan hukuman. Sebagai contoh, ketika gugatan administratif terkaithari pra-pemungutan suara dan hari pemungutan suara jelas didefinisikanoleh Undang-undang, menjadi mungkin halnya untuk mengkategorikangugatan ini agar ditangani oleh badan administrasi dengan otoritasperadilan semu (quasi-judicial authority). Dengan asumsi bahwa stafyang ada dapat dipercaya, tidak memihak dan tidak korup, lembaga inidapat bertindak sebagai penyaring (filter) untuk membatalkan berbagaigugatan yang tidak lengkap, tidak perlu dan tidak didukung oleh bukti yangcukup. Hal ini akan memungkinkan badan penanganan keberatan untukhanya menangani keberatan yang serius dan dengan dalam waktu yangtepat. Pakistan merupakan contoh yang bagus untuk pembahasan ini:sistem Pakistan mengelompokkan seluruh keberatan Pemilu (termasukpelanggaran pra-Pemilu) sebagai pelanggaran bersifat pidana, sehinggamenyebabkan melambungnya jumlah tuntutan pidana bahkan hanya untukpeyimpangan kecil Pemilu selama periode kampanye atau pada saatpemungutan suara. 76 Menjadi hal yang amat penting agar otoritas legislatifmengerti apa yang dimaksud “keberatan,” (“complaints”), “penanganan”(“adjudication,”) dan “penyelesaian” (“resolution”) di luar arena hukumpidana, sehingga hukuman yang terlalu keras melalui proses pidana tidakmembuat sistem tidak bekerja dan tidak adil.75 Id. Di Afganistan, ketiadaan-pengakuan dan ketiadaan-kerjasama antara lembaga peradilanformal dan praktik-praktik non-negara menyebabkan cacatnya penegakan berbagaiputusan. “Karena sistem formal tidak mengakui praktik-praktik tradisional, maka praktiktersebut tidak dalam posisi mengawasinya. Sebagai akibatnya hukum adat berupayauntuk menutupi sengketa dan hasilnya dari otoritas negara sebagai sebuah cara untukmengisolasi komunitas mereka dari kontrol atau eksploitasi negara.” Id.76 Farrah Naz, Improving Pakistan’s Election Complaints System, IFES (13, Mei 2009),http://www.ifes.org/Content/Publications/Opinions/2009/May/Improving-Pakistans-ElectionComplaints-System.aspx (mendiskusikan konferensi yang didiskusikan IFES,Evolving Principles and Practices for Resolving Election Complaints: Pre-poll and PollingDay (5-6 Apr, 2009)).37

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluB. PembaruanSatu elemen yang penting untuk memastikan kepastian hukum di dalamdemokrasi yang masih muda adalah bagi negara untuk mendefinisikancara-cara dimana standar internasional dapat menginformasikan danmenuntun upaya-upaya pembaruan. Pembaruan hukum amat disarankanjika tujuannya adalah untuk memperbaiki sistem Pemilu; namun perubahanyang terlalu sering atau tidak berpola akan membingungkan para pemilihdan petugas yang bertanggung jawab melaksanakan Pemilu yang bebasdan adil.Penjadwalan merupakan hal mutlak dalam kodifikasi atau pembaruankerangka kerja Pemilu. Masyarakat, kandidat dan staf badan penyelenggaraPemilu seharusnya memiliki waktu yang cukup untuk membiasakandengan Undang-undang sebelum Pemilu berlangsung. Setelah setiapPemilu, negara seharusnya melaksanakan analisis asesmen untukmengidentifikasi berbagai celah dan tantangan yang ada di UndangundangPemilu dan kinerja lembaga penanganan keberatan Pemilu. Auditpasca-Pemilu dan evaluasi akan memberikan para pemangku kepentingansebuah peluang untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat selama Pemilu 77dan memberikan waktu untuk memperbaiki kekurangan serta membuatpembaruan hukum sebelum Pemilu mendatang. Pada tahun 2002, VeniceCommission mengadopsi suatu Kode Praktik Terbaik dalam Urusan Pemilu(Code of Good Practice in Electoral Matters), yang menegaskan bahwa“stabilitas hukum merupakan hal yang mutlak bagi kredibilitas prosesPemilu,” dan menyatakan bahwa dalam tahap pembaruan Undang-undangPemilu, “sistem yang lama akan berlaku di Pemilu selanjutnya — palingsedikit jika pemilihan berlangsung di tahun mendatang — dan Undangundangyang baru akan berlaku setelahnya.” 78 Mungkin yang lebih penting,negara seharusnya mengkodifikasi bahasa yang mampu menjaga prinsipprinsipfundamental dalam kerangka hukumnya. 79Pemilu presiden di Ukraina tahun 2010 menjadi contoh pentingnya aspekwaktu dalam mengadopsi sebuah Undang-undang Pemilu yang baru.77 Kriegler Commission Report, supra note 3, at 139 (“Audit merupakan alat yang efektifuntuk membangun kepercayaan publik dalam hasil Pemilu karena mereka dapatmendeteksi kesalahan manusia dan dapat memperbaikinya.”).78 Venice Commission Code, supra note 44, at 26.79 id38

Bab 1: Berbagai Standar InternasionalPada Juli 2009, enam bulan sebelum Pemilu, sebuah Undang-undangPemilu baru disahkan oleh Parlemen Ukraina. Banyak ketentuan yangbertentangan dengan standar-standar internasional; contohnya tindakanuntuk mengajukan pengauan dan gugatan hanya bersifat terbatas dandibatasi. Mahkamah Konstitusi membatalkan beberapa ketentuanUndang-undang yang sangat parah, tetapi tetap mempertahankanbeberapa ketentuan lainnya. Para ahli internasional menyerukan berbagaiperubahan baru sebelum putaran pertama Pemilu presiden pada 17Januari. Namun, Parlemen — dan pihak lain yang mendukung kandidatpenantang— mengadopsi berbagai perubahan baru terhadap UndangundangPemilu pada 4 Februari, di antara Pemilu putaran pertama danPemilu putaran kedua. 80Petahana (Incumbent) menyerukan “dukungan internasional untukmenghalangi perubahan Undang-undang terkait Pemilu yang mendadakyang akan memuluskan jalan bagi permainan suara.” 81 Para ahli terkaitPemilu menekankan bahwa ketentuan baru hanya memodifikasi elemenelemenprosedural yang minor dari Undang-undang tersebut dan tidakakan mempengaruhi hasil Pemilu. Kandidat penantang memenangkanPemilu, dan para pemimpin baru mengakui kemenangannya dan prosesterkait Pemilu yang bebas dan adil, walaupun kenyataannya pembaruantersebut dilaksanakan di tengah-tengah Pemilu. Walaupun banyak yangmempertimbangkan Pemilu ini berhasil, potensi kekacauan politis yangmungkin terjadi menyusul berbagai perubahan ini menekankan pentingnyapenjadwalan proses pembaruan.Penjadwalan yang baik adalah mutlak ketika mengesahkan ataumemperbaharui Undang-undang terkait Pemilu, dan juga amat pentingketika berbagai tantangan muncul untuk mengubah sistem terkait Pemilusecara signifikan. Seringkali pengadilan, bukan badan perwakilan rakyatadalah penggerak utama dari pembaruan. Indonesia merupakan contohdampak negatif yang ditimbulkan oleh sebuah pembaruan ketika terlaluterlambat dijalankan di dalam proses terkait Pemilu. Pada akhir Desember80 Roman Olearchyk, Ukraine Premier Attacks Poll Law Changes, Financial Times, 4 Feb,2010, dapat dilihat di http://www.ft.com/cms/s/0/7fea275e-1146-11df-a6d6-00144feab49a.html.81 Id.39

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu2008 (empat bulan sebelum Pemilu legislatif), Mahkamah KonstitusiIndonesia membatalkan sistem pemungutan suara dengan daftar semitertutupdan cenderung ke pemungutan suara dengan daftar terbuka. 82Banyak pengamat berpendapat bahwa hal ini adalah peraturan yangprogresif, namun juga telah menciptakan tantangan yang sangat berat bagibadan penyelenggara Pemilu yang sudah berjuang dan untuk partai-partaipolitik dan kelompok-kelompok perempuan yang telah membangun strategiterkait Pemilu mereka dan pendidikan kewarganegaraan di sekitar sistemyang tidak berfungsi. Dengan demikian, kebutuhan untuk memperbaikiUndang-undang atau aturan prosedur yang mengatur Pemilu yang meliputiproses penanganan keberatan terkait Pemilu harus diseimbangkan dengankebutuhan untuk memiliki aturan yang mapan dan pasti dengan sisa waktuyang ada sebelum Pemilu selanjutnya.Seperti yang telah ditulis sebelumnya, negara tidak diwajibkan untukmengikuti secara spesifik dan rinci aturan prosedur tertentu; standarinternasional memungkinkan pilihan diambil dari beragam proses Pemiluyang luas. Namun, dalam beberapa kasus, pengadilan internasionaldan domestik, serta badan pengawas menyediakan pedoman tentangpenafsiran terbaik atas suatu standar yang akan berguna dalam menjaminbahwa penafsiran tersebut dapat diterima diterapkan seooptimal mungkin.Sebagai contoh, Komite HAM PBB dalam Komentar Umum no. 25menegaskan bahwa “hak orang untuk maju dalam Pemilu seharusnyatidak dibatasi secara tidak masuk akal dengan mewajibkan para kandidatmenjadi anggota partai atau anggota partai tertentu.” 83Pengadilan-pengadilan regional telah membuat berbagai uji untuk menjaminbahwa negara-negara memenuhi standar minimum dalam melindungihak partisipasi politik. Sebagai contoh, Pengadilan Hak Asasi Manusia82 USAid, IFES, A Free, Fair And Credible 2009 Elections In Indonesia Through TargetedElection Management Assistance: Final Report 6, 19 (2009).83 UN Human Rights Comm., Covenant on Civil and Political Rights (CCPR) GeneralComment No. 25, Art. 25: The Right to Participate in Public Affairs, Voting Rights andthe Right of Equal Access to Public Service, 17, CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 (12 Juli, 1996)[setelah ini disebut CCPR General Comment No. 25] (“Jika seorang kandidat diwajibkanmendapatkan dukungan sejumlah minimum seharusnya bersifat masuk akan dan tidakbersifat menghalangi pencalonan.”), dapat dilihat di http://www.unhcr.org/refworld/docId/453883fc22.html; Declaration on Elections, supra note 54, art. 4, § 9 (“Negaraseharusnya menjamin bahwa pelanggaran hak asasi manusia dan keberatan yangterkait proses Pemilu ditentukan secara efektif oleh otoritas yang independen dan tidakmemihak, seperti komisi Pemilu atau pengadilan.”).40

Bab 1: Berbagai Standar InternasionalEropa (European Court of Human Rights/ECtHR) telah menafsirkan hakuntuk maju dalam Pemilu sebagai sebuah prinsip yang secara tersirattermasuk dalam hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. ECtHRtelah memfokuskan terutama pada dua kriteria utama untuk menentukanapakah sebuah negara telah menjunjung tinggi hak ini: kesewenangwenanganatau kurangnya proporsionalitas; dan apakah terdapat campurtangan dalam kebebasan berpendapat terhadap masyarakat. Dalamkeputusannya dalam kasus Zdanoka v. Latvia, sebuah kasus yang diajukanoleh seorang pemohon yang tidak diperkenankan maju dalam Pemiluparlemen Latvia, Pengadilan merinci uji yang digunakan untuk memeriksakepatuhannya dengan hak untuk maju dalam sebuah Pemilu. Perempuanpemohon tersebut telah didiskualifikasi, menurut Undang-undang PemiluParlementer Latvia (Latvian Parliamentary Elections Act 1995), atas dasaralasan bahwa ia telah “berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan PartaiKomunis Latvia/CPL) setelah 13 Januari 1991. 84 Dalam keputusannya,Pengadilan tersebut pertama-tama merinci bahwa standar yang diturunkandari Pasal 3 dari Protokol No. 1 Konvensi Eropa (European Convention)tidak seketat standar yang diterapkan di bawah Pasal 8 hingga 11 dariKonvensi. 85 Pengadilan tersebut berpendapat bahwa negara-negara tidakdikekang oleh sebuah daftar tertentu dari “tujuan-tujuan yang sah” untukmenjustifikasi pembatasan terhadap prinsip Pemilu yang bebas dan adil. 86Terlebih lagi, uji-uji tradisional atas “kebutuhan” atau “kebutuhan sosialyang mendesak” tidak berlaku disini. 87 Pengadilan juga menegaskanbahwa legislasi terkait Pemilu seharusnya ditafsirkan dalam kerangkauntuk menjelaskan evolusi politik dari negara yang bersangkutan.Dalam kasus ini, Pengadilan menyatakan bahwa berbagai persyaratanuntuk maju dalam Pemilu mungkin lebih ketat daripada persyaratan84 Zdanoka v. Latvia, Eur. Ct. H.R., App. No. 58278/00, Keputusan 16 Maret 2006, 155(b).85 European Convention, supra note 26, arts. 8-11 (menetapkan hak untuk dihargaikehidupan pribadi dan keluarganya; hak berpendapat, beragama; kebebasan berekspresi;kebebasan berkumpul secara damai; dan kebebasan berserikat dengan yang lainnya,dan menjamin bahwa kebebasan berkumpul dan berserikat,“tidak ada pembatasan yangdiberlakukan terhadap hak-hak ini selain daripada yang diatur oleh Undang-undang danyang perlu dalam masyarakat yang demokratis untuk kepentingan keamanan nasional ataukeselamatan publik, untuk mencegah kekacauan atau kriminalitas, untuk perlindungankesehatan atau moral atau untuk perlindungan hak dan kebebasan dari yan lain,” walaupunmenolak untuk “mencegah dikenakannya pembatasan-pembatasan berdasarkan hukumdalam pelaksanaan hak-hak ini oleh anggota angkatan bersenjata, polisi atau administrasiNegara”).86 Toplak, supra note 18, at 7.87 Zdanoka v. Latvia, Eur. Ct. H.R., App. No. 58278/00, Keputusan 16 Maret 2006, 112(c).41

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluuntuk memilih. 88 Pengadilan memeriksa kesesuaian pembatasantersebut dengan prinsip negara hukum (rule of law) dan berbagai tujuanumum Konvensi (Kemerdekaan Negara, Orde yang Demokratis dankeamanan nasional). 89 Kemudian, Pengadilan melihat apakah tindakannyaproporsional, sewenang-wenang, dan apakah kategori orang-orangyang dipengaruhi oleh keputusan ini dapat didefinisikan secara jelas. 90Pengadilan juga menyatakan bahwa pembatasan seharusnya dinilai dengankonteks historis dan politik yang sangat khusus dan seharusnya di bawahtinjauan terus menerus dengan tujuan untuk menghapus pembatasansesegera mungkin. 91 Dalam kasus ini, posisi pemohon terdahulu di dalamCPL dan berbagai pandangan anti demokrasi lainnya selama periodeperjuangan Latvia untuk “demokrasi melalui kemerdekaan” pada tahun1991 memberikannya pengecualian untuk maju dalam pemilihan. 92 Karenaancaman bahwa berbagai pandangannya dapat mempengaruhi ordedemokratis Latvia, Pengadilan mempertimbangkan otoritas yudikatif danlegislatif untuk menyeimbangkan pengecualian dengan kebutuhan untukmembangun kepercayaan dalam lembaga-lembaga demokratis yangbaru dengan cara yang memadai. Berdasarkan semua elemen yang telahdisebutkan sebelumnya, Pengadilan berpendapat bahwa Latvia tidakmelanggar wide margin of appreciation 93 serta tidak ada pelanggaran darihak untuk dipilih dalam Pemilu. Namun, Pengadilan menyoroti kebutuhanbagi Parlemen untuk meninjau secara berkala pembatasan dari Undangundanguntuk maju dalam Pemilu,” dengan maksud untuk mempercepatberakhirnya (pembatasan).” 9488 Id. 115(e).89 Id. 118.90 Id. 120, 128.91 Id. 121, 135.92 Id. 132.93 “Margin of Appreciation” merupakan sebuah konsep yang dikembangkan oleh PengadilanHak Asasi Manusia Eropa ketika mempertimbangkan apakah negara penandatangandari European Convention on Human Rights telah melanggar konvensi tersebut atautidak. “Margin of appreciation merujuk pada kekuasaan sebuah Negara Penandatangandalam menilai situasi faktual, dan dalam menerapkan ketentuan yang tercermin dalaminstrumen hak asasi manusia. Margin of appreciation berdasarkan pada gagasan bahwasetiap masyarakat berhak atas keleluasaan tertentu dalam menyeimbangkan antara hakperorangan dan kepentingan nasional, serta menyelesaikan konflik yang timbul sebagaiakibat prinsip moral yang berbeda.” Onder Bakircioglu, The Application of the Margin ofAppreciation Doctrine in Freedom of Expression and Public Morality Cases, 8 German L.J.711, 711 (2007), dapat dilihat di http://www. germanlawjournal.com/pdfs/Vol08No07/PDFVol 08 No 07 711-734 Articles Bakircioglu. pdf.94 Zdanoka v. Latvia, Eur. Ct. H.R., App. No. 58278/00, Keputusan 16 Maret 2006, 135.42

Bab 1: Berbagai Standar InternasionalSama halnya dengan sebuah kasus baru-baru ini tentang penyimpanganPemilu ulang parlementer, ECtHR memutuskan bahwa Georgia telahmelanggar Pasal 3 Protokol 1 Konvensi Eropa. Pengadilan membuatkeputusannya dengan dasar hukum hak Partai Buruh Georgia (GeorgianLabour Party’s) untuk maju dalam Pemilu. 95 Pengadilan memutuskan bahwakeputusan Komisi Pemilu Pusat (Central Electoral Commission) tanggal2 April 2004 untuk membatalkan hasil Pemilu di distrik pemilihan Khulodan Kobuleti tidak dibuat dengan cara yang transparan dan konsisten.Komisi tersebut tidak menunjukkan alasan yang relevan dan memadaiuntuk mendukung keputusannya, serta tidak menyediakan pengamananprosedural yang cukup terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Melaluikeputusan ini dan lainnya, ECtHR telah merangkum berbagai standarumum yang berlaku bagi proses penanganan terkait Pemilu.Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik(International Covenant on Civil and Political Rights)Pasal 14.1Setiap orang akan berkedudukan yang sama di hadapan pengadilan dantribunal. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalammenentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiaporang berhak atas pemeriksaan yang adil dan bersifat terbuka untukumum, yang dilaksanakan oleh tribunal yang kompeten, independendan tidak memihak yang dibentuk oleh Undang-undang.Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia(Universal Declaration of Human Rights)Pasal 10Setiap orang berhak atas persidangan yang adil dan terbuka untukumum dengan yang dilaksanakan oleh pengadilan yang independendan tidak memihak, dalam penentuan hak dan kewajibannya dan setiaptuntutan pidana yang dituduhkan kepadanya.95 Pihak pemohon di dalam kasus ini mengajukan keberatan tentang pelaksanaan Pemilulegislatif ulang pada 28 Maret, 2004 dimana para pemilih Khulo dan Kobuleti voters telahdiambil haknya untuk memilih. Georgian Labour Party v. Georgia, Eur. Ct. H.R., App. No.9103/04, Keputusan 8 Okt. 2008, 104.43

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluBerdasarkan hal-hal ini dan contoh-contoh lainnya, masuk akal jika dapatdisimpulkan bahwa negara seharusnya membuat berbagai Undang-undangdan peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan baik kerangkakerja proses keberatan terkait Pemilu dan aturan-aturan prosedural yangdapat diterapkan untuk menangani sengketa semacam itu, dan bahwamereka akan mematuhi berbagai kewajiban internasional mereka.Walaupun negara-negara mempertahankan kebebasan yang cukupbesar dalam struktur organisasi tertentu dari proses keberatan terkaitPemilu mereka, negara harus menjamin bahwa rezim yang didefinisikansecara jelas memberikan jaminan minimum tersebut. Terlebih lagi, ketikamerancang Undang-undang baru atau meninjau Undang-undang yangtelah ada, negara seharusnya mempertimbangkan kemungkinan beberapaUndang-undang yang saling bertentangan, konteks historis negaramereka, tradisi hukum mereka, dan mencoba untuk memenuhi berbagaikewajiban internasional yang memfasilitasi sistem penanganan keberatanPemilu yang adil, transparan dan efektif.3. Arbiter yang Tidak Memihak dan MemilikiPengetahuan 96Pengakuan terhadap kepenting universal atas keberadaan arbiter yang tidakmemihak dan memiliki kemampuan sangat relevan ketika diterapkan padakeberatan Pemilu, yang pada umumnya bersifat sensitif dan kontroversialsecara politik. 97 Jika negara mencampuri pelaksanaan kerja pengadilanatau komisi yang independen, hal ini akan mengurangi kemandiriandan ketidakberpihakan (impartiality) dari badan tersebut dan cenderungmenjadikan penanganan keberatan Pemilu menjadi bias. Selain memilikiindependensi yang efektif, seorang hakim atau arbiter yang menangani96 Walaupun bahasa dalam bagian ini seringkali merujuk pada “hakim” dan “pengadilan”atau “badan peradilan”, berbagai standar yang sama berlaku untuk setiap pejabat resmiyang menjalankan kekuasaan negara melalui sebuah sidang formal atau prosedur lainnyauntuk menentukan keabsahan (validity) dan hasil dari sebuah keberatan Pemilu. Ini dapatberupa anggota komite, petugas administratif atau seorang hakim. Sebaliknya, sebagianbesar standar yang sama dari ketidakberpihakan juga akan diterapkan pada hakim danpejabat resmi lainnya yang bertindak dalam konteks selain dari Pemilu.97 ICCPR, supra note 11, art. 14, § 1. Bahasa yang digunakan dalam ICCPR ditelusuri kembalidi pasal 10 dari UDHR. Lihat supra note 10, art. 10. American Convention memberikanjaminan yang sama yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan sidangyang adil oleh “sebuah pengadilan yang kompeten, independen dan tidak memihak.“American Convention, supra note 14, art. 8, § 1; lihat juga European Convention, supranote 26, art. 6, § 1; Venice Commission Code, supra note 44, art. 26.44

Bab 1: Berbagai Standar Internasionalberbagai keberatan Pemilu seharusnya mengetahui peraturan perUndangundanganterkait Pemilu yang telah ada, dan memiliki kapasitas yangmemadai untuk menilai, menyelidiki dan menyelesaikan berbagai keberatanyang terkait dengan bidang khusus dari Undang-undang tersebut.A. Arbiter yang Tidak MemihakPeran penting yang dipegang para arbiter yang tidak memihak dalammenjaga kepatuhan terhadap hak asasi dasar manusia sekali lagi disebutsecara tersurat dalam traktat. ICCPR menyatakan kebutuhan untuksebuah “pengadilan yang adil (fair) dan bersifat umum (public) oleh sebuahpengadilan yang kompeten, independen dan tidak memihak yang dibentukberdasarkan Undang-undang,” 98 dan Komite HAM PBB menjelaskan lebihlanjut bahwa “mekanisme-mekanisme administratif khususnya dibutuhkanuntuk memberikan dampak terhadap kewajiban umum . . . melaluibadan-badan yang independen dan tidak memihak.” 99 Komisi tersebutmenegaskan bahwa “sebuah otoritas Pemilu yang independen seharusnyadibentuk untuk mengawasi proses Pemilu dan menjamin bahwa Pemiludilaksanakan secara adil, tidak memihak, dan sesuai hukum yang telahdibuat yang selaras dengan Kovenan tersebut,” 100 Sebagai komponen kuncidari keseluruhan proses Pemilu, setiap orang yang menangani penanganankeberatan Pemilu seharusnya berupaya untuk menjalankan standar ini.Banyak instrumen regional juga menekankan pentingnya hakim yang98 ICCPR, supra note 11, art. 14. § 1.99 UN Human Rights Comm., CCPR General Comment No. 31 [80], Nature of the GeneralLegal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, 15-16, CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13 (26 Mei, 2004) [setelah ini disebut CCPR General Comment No. 31].100 CCPR General Comment No. 25, supra note 84, 17,20,25. Sebuah kasus Ugandamenggambarkan pentingnya kepatuhan terhadap hak untuk pengadilan jujur (fair),ketika sebuah pengadilan menyatakan bahwa “untuk mengoperasionalkan ketentuankonstitusional ini [Pasal 28 Undang-undang: Hak untuk Pengadilan yang Adil] terkaitpenyelesaian pihak yang bersengketa dalam Pemilu di antara para kontestan, aturan 4dari Aturan Pemilu Parlementer (Gugatan Pemilu) dibuat dibawah $93 Hukum PemiluParlementer.” Pengadilan kemudian mengingat bahwa hak terhadap pengadilan yang adiltidak dapat dihilangkan dan “amat sangat penting dalam penanganan sengketa masalahdi antara para pihak.” Ketentuan Undang-undang mencerminkan berbagai standarinternasional dan menjadi basis hukum untuk melaksanakan jaminan di dalam prosespenyelesaian sengketa Pemilu. Electoral Commission v. Bakireke, (2009) U.G.C.A. 12 (Ct.App.) (Uganda), dapat dilihat di http://lawviatheinternet.org/ug/cases/UGCA/2009/12.html.45

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluotonom dan tidak memihak dalam sebuah sistem peradilan. 101 Berbagaikewajiban tersebut juga dapat diperluas penerapannya untuk menegaskankebutuhan bagi ketidakberpihakan sebuah lembaga penanganankeberatan Pemilu.Seseorang tidak dapat membahas ketidakberpihakan sebuah arbiter Pemilutanpa mengetahui sebuah hambatan utama bagi proses penanganankeberatan yang adil yaitu korupsi. Korupsi merongrong independensiarbiter dan hakim, legitimasi Undang-undang Pemilu, dan hak untuk sebuahtindakan koreksi yang efektif (effective remedy). Korupsi merupakanancaman utama terhadap demokrasi dan hak-hak asasi manusia, negarahukum (rule of law), dan membahayakan stabilitas lembaga-lembagademokrasi. 102 Pertarungan untuk meminimalkan dan memberantas korupsidalam proses gugatan Pemilu perlu bersifat multidisipliner, termasukurusan administratif, penunjukan hakim, tingkat gaji merupakan sebagiandiantaranya. 103 Berbagai tindakan koruptif seperti menerima suap dapatmembahayakan akses yang setara terhadap keadilan, penunjukan paraarbiter yang adil dan independen, atau bahkan ketidakberpihakan putusandalam suatu kasus. Diperlukan upaya untuk menjamin bahwa para hakimdan arbiter yang melakukan penanganan gugatan Pemilu memiliki etika,”khususnya di negara-negara yang pengadilannya dirongrong oleh dominasieksekutif yang tidak kompeten dan korupsi yang sistemik.” 104101 European Association of Judges, Judges’ Charter in Europe, art. 1 (20 Maret, 1993);6th Conference of Chief Justices of Asia and the Pacific Region, Beijing Statement ofPrinciples of the Independence of the Judiciary in the LAWASIA Region (Agustus 1995),dapat dilihat di http://lawasia.asn.au/objectlibrary/147?filename=Beijing Statement.pdf;Ibero-American Summit of Presidents of Supreme Justice Tribunals and Courts, CaracasDeclaration (4-6 Maret, 1998); Conference on the Judiciary in the Arab Region and theChallenges of the 21st Century, Recommendations of the First Arab Conference onJustice (“Beirut Declaration”) (14-16 Juni, 1999).102 Council of Eur., Conf. of European Ministers of Justice, Res. No. 1, 21st Conf. (10-11Juni,1997).103 Council of Eur., European Comm. of Ministers, Res. No, (97) 24, 101st Sess., pmbl (6Nov,1997).104 Keith Henderson & Violaine Autheman, IFES, Global Best Practices, Rule of Law WhitePaper Series, A Model State of the Judiciary Report: A Strategic Tool For Promoting,Monitoring and Reporting on Judicial Integrity Reforms at the Country, Regional andGlobal Levels 16 (2004); Dr. Marcin Walecki, IFES, Political Money and Political Corruption:Consideration for Nigeria 6, tbl. 1 (2003), dapat dilihat di http://www.ifes.org/publication/98dac604e5ef5ec603e632890259160d/Money_Corruption_Nigeria.pdf46

Bab 1: Berbagai Standar Internasionali. Uji untuk KetidakberpihakanMenentukan apa yang termasuk “tidak memihak” tidak selalu merupakansebuah proses yang mudah. Namun, beberapa pengadilan telah membuatberbagai standar yg berguna yang dapat dianut oleh berbagai negara diseluruh dunia. Sebagai contoh, Kovensi Eropa menyerukan sebuah sidangyang adil dalam waktu yang masuk akal oleh sebuah pengadilan yangindependen dan tidak memihak yang dibentuk oleh Undang-undang, 105 danPengadilan Eropa telah menghasilkan banyak putusan penting dalam halhak atas pengadilan yang adil (fair trial) — termasuk beberapa keputusanyang berhubungan dengan proses penyelesaian sebuah keberatanPemilu. Dalam perkara Salov v. Ukraine, Pengadilan tersebut menemukanhakim yang akan memutuskan tersebut tidak memenuhi persyaratanketidakberpihakan, karena tidak terdapat perlindungan legislatif danfinansial yang memadai terhadap tekanan dari luar terhadap hakim yangmenangani kasus. 106 Pengadilan menyatakan bahwa “dalam rangkamembentuk apakah sebuah pengadilan dapat dikatakan ‘independen’ . .. harus diberikan perhatian tambahan kepada cara penunjukkan anggotaanggota(majelis) dan masa jabatan mereka, keberadaan pengamananterhadap tekanan-tekanan dari luar dan pertanyaan apakah ini mewakilipenampilan kemandirian.” 107 Keputusan menunjukkan bahwa melindungiketidakberpihakan para hakim dan arbiter membutuhkan sejumlah upaya.Memang, negara seharusnya menguji seluruh elemen yang dibahasdalam alinea di bawah ini untuk merangkai sebuah sistem yang akanmenghalau korupsi atau bias dalam badan peradilan. Hal ini membutuhkanbadan legislatif yang relevan untuk merancang sistem penanganankeberatan sehubungan dengan seluruh faktor yang dapat secara potensialmelemahkan ketidakberpihakan.Keputusan Pengadilan Eropa ini juga mengembangkan sebuah tes yangterdiri dari dua bagian untuk pertanyaan ketidakberpihakan. Pengadilanpertama-tama melihat pada aspek subyektif “pengakuan pribadi danperilaku dari hakim tertentu dalam kasus yg ada”. 108 Pengadilan kemudianmeninjau fakta-fakta obyektif yang dapat diketahui yang dapat menimbulkan105 European Convention, supra note 26, art. 6§1.106 Salov v. Ukraine, Eur. Ct. H.R., App. No. 65518/01, Keputusan 6 Des. 2005, 78-98.107 Id. 80.108 Id. 8147

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilukeraguan terhadap ketidakberpihakan ajudikator. Uji ini dilakukan melaluisebuah analisis serangkaian elemen; apakah rangkaian persidangantelah tidak memihak dan independen; proses penunjukan hakim; danpengaruh terhadap pengadilan yang lebih rendah dari pengadilan yangdipermasalahkan. Uji tersebut juga mengevaluasi keberadaan “berbagaikriteria dan prosedur yang jelas untuk promosi, kewajiban kedisiplinan,penilaian dan pengembangan karir para hakim; batas kewenangan yangdimiliki oleh ketua pengadilan yang lebih tinggi; jaminan finansial danlegislatif atas berfungsinya badan-badan peradilan.” 109 Elemen-elemenini menyediakan sebuah struktur yang berguna untuk menganalisisketidakberpihakan sebuah badan yang melakukan penanganan.ii. Penunjukan dan pemberhentianProses penunjukan dan pemberhentian seorang hakim yang bertanggungjawab dalam memeriksa keberatan Pemilu juga harus ditetapkan denganmemperhatikan ketidakberpihakan. Sebuah sistem checks and balancesseharusnya tersedia untuk menjamin ketidakberpihakan dari putusannya. 110Jika hakim dan arbiter ditunjuk oleh lembaga nasional seperti eksekutif,suatu proses peninjauan seharusnya dibentuk untuk memantau prosespenunjukan tersebut. Pencalonan hakim atau arbiter oleh kepala negaraseharusnya membutuhkan konfirmasi atau konsultasi dengan pihaklegislatif. Namun, jika partai politik yang sama menguasai kedua cabang(kekuasaan) ini, maka memberlakukan persyaratan mayoritas dua-pertigadapat melindungi kepentingan kaum minoritas dalam rekrutmen ataupencopotan anggota komisi (commissioners) dan hakim Pemilu. 111 Sebuahsistem checks and balances menjadi amat penting untuk mencegah109 Id. 82-86.110 Constitución Política de la República Oriental del Uruguay [Political Constitution of theEastern Republic of Uruguay] Feb. 15, 1967, art. 324 (“Lima petahana (incumbents)dan penggantinya ditunjuk oleh Majelis Umum yang memenuhi kedua majelis dengandua-pertiga jumlah suara, haruslah para warga negara yang jabatannya di dalam politik,dijamin tidak berpihak. Empat anggota sisanya, perwakilan Matches, dipilih oleh MajelisUmum dengan sistem pemungutan suara ganda, suara ini bernilai dua suara pada daftarmayoritas keputusan hakim yang memperoleh suara terbanyak dan dua dari mayoritasdaftar keputusan hakim berikutnya yang memperoleh suara lebih kecil.”)111 Election Law No. 13, art. 19(a), (b) (2001) (Yaman) (mengkodifikasikan Komisi Tertinggiuntuk Pemilu dan Referendum (Supreme Commission for Elections and Referendum/SCER), yang terdiri dari 7 anggota yang ditunjuk oleh Keputusan Presiden dari daftar 15nama yang dicalonkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives), yangharus memenuhi daftar dengan mayoritas dua-pertiga anggota Dewan); lihat juga IFES,Election Law Reform In Yemen: Supplementary Report 9 (2005), dapat dilihat di http://www.ifes.org/publication/3545312a460b9359a9b16a35f027be3f/FINALSupplRoLReportEnglish.pdf48

Bab 1: Berbagai Standar Internasionalpotensi korupsi dan pengaruh yang ada di antara lembaga-lembaga yangbertanggungjawab terhadap penunjukan tersebut.Dalam kultur politik tertentu, menyediakan seorang arbiter yang tidakmemihak mungkin memerlukan berbagai tindakan yang lebih ketat untukmenjamin independensinya. Di Nikaragua, tujuh anggota komisi ditunjukoleh Majelis Nasional dengan mayoritas 60 persen yang memenuhi syarat,memimpin Consejo Supremo Electoral (CSE), suatu badan penangananuntuk keberatan non-pidana Pemilu. Presiden dan Majelis Nasionalbersama-sama mengajukan pencalonan untuk posisi anggota komisi“dengan berkonsultasi dengan masyarakat sipil” 112 Meskipun denganmekanisme checks and balances ini, partai politik justru membahayakanposisi independensi CSE dan memilih komisaris yang memiliki profil politikyang sangat kuat.Di Brasil, Pengadilan Tinggi Pemilu (Superior Electoral Court/TribunalSuperior Eleitoral/TSE) menggunakan tata tertib penunjukan lain yangmenarik. 113 TSE memiliki yurisdiksi atas seluruh aspek Pemilu dan mengaturberfungsinya partai politik. Konstitusi mengatur sangat spesifik tentangkomposisi Pengadilan Tinggi Pemilu. 114 Ada tujuh orang hakim: tiga hakimdipilih dari anggota-anggota Mahkamah Agung Federal (Federal SupremeCourt); dua hakim dipilih dari anggota-anggota Pengadilan Tinggi (SuperiorCourt of Justice); dan dua hakim dicalonkan oleh Presiden, yang dipilih diantara enam praktisi hukum yang terkenal pengetahuan hukumnya danmemiliki reputasi moral yang baik yang ditunjuk oleh Mahkamah AgungFederal. Untuk mempertahankan karakter non-politis pengadilan Pemilu,para hakim menjabat selama jangka waktu dua tahun dan tidak dapatmenjabat lebih dari dua periode berturut-turut. 115112 Constitución Política de Nicaragua [Political Constitution of Nicaragua] Jan. 1, 1987, art.138, § 7; art. 150, § 14; E.U. Nicaragua Report, supra note 38, at 23.113 Brazil Superior Electoral Court, supra note 6.114 Constituição Federal [C.F.] [Constitution] art. 119 (Braz.).115 Id. art. 121, § 1; lihat juga, contohnya, Ruben Hernandez Valle, Costa Rica: A PowerfulConstitutional Body, Case Study 1 (“TSE terdiri dari tiga hakim reguler dan enam hakimpengganti. . . . Penunjukan mereka dilakukan lewat dua-pertiga anggota Hakim MahkamahAgung.”), dapat dilihat di http://www.Idea.int/publications/emd/upload/EMD_CS_Costa_Rica. pdf.49

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluSistem Brasil yang jelas dan transparan, yang membantu menjaminketidakberpihakan, dapat dibandingkan dengan proses yang terjadi diYordania dan Libanon. Konstitusi Yordania menyatakan bahwa Parlemenyang baru terpilih merupakan sebuah lembaga yang diberdayakan untukmenangani gugatan terhadap hasil Pemilu Parlemen. 116 Di Libanon, prosespenanganan keberatan secara khusus, dan peradilan secara umum,kurangnya independensi baik dari sisi eksekutif maupun legislatif. Hal inipaling jelas terbukti selama Pemilu parlement tahun 1996,” KementerianDalam Negeri menolak untuk memberikan catatan rapat dan berbagaidokumen asli yang memungkinkan lembaga ini menjalankan tugasnya,kepada Dewan Konstitusi, badan yang yang bertanggung jawab terhadappengawasan Pemilu karena beberapa dokumen ini terbakar.” 117 Terlebihlagi pada bulan Agustus tahun 2003, mandat lima dari sepuluh anggotaDewan Konstitusi telah habis waktunya tanpa penunjukan yang baru,sehingga menyebabkan lumpuhnya secara de facto lembaga tersebuthingga tahun 2009. 118 Konflik kepentingan dan campur tangan para politisidalam pekerjaan badan-badan penanganan di negara-negara ini jelasmenjauhkannnya dari persyaratan adanya arbiter yang tidak memihakdan independen.Proses pencopotan para hakim dan arbiter juga merupakan sebuahkomponen kunci dalam menciptakan sebuah sistem penanganan yangtidak memihak, dan harus menyeimbangkan antara kebutuhan untukmengisolasi para ajudikator dari pengaruh politik jangka pendek, di lainpihak juga tetap memberikan jalan untuk mencopot hakim yang benarbenarkorup. Sebagai contoh, di Brasil, Konstitusi menyatakan bahwahakim dari Mahkamah Agung Pemilu (Electoral Supreme Court) danPengadilan Negeri (Regional Court) tidak dapat dicopot selama menjabat. 119Ketentuan ini menjamin bahwa seorang hakim tidak akan dicopot secarasewenang-wenang berdasarkan manipulasi politis atau pengaruh yangtidak semestinya. Namun, Undang-undang Pemilu atau aturan prosedural116 Constitution of the Hashemite Kingdom of Jordan Jan. 1, 1952, art. 71; lihat jugaDemocracy Reporting International, Al-Urdun Al-Jadid Research Center, Assessment ofthe Electoral Framework: The Hashemite Kingdom of Jordan 2, 26 (2007) [setelah inidisebut Jordan Electoral Assessment], dapat dilihat di http://www.democracy-reporting.org/files/dri_report_jordan.pdf.117 Jordan Electoral Assessment, supra note 117, at 2, 26.118 Id. at 30.119 Constituição Federal [C.F.] [Constitution] art. 121, § 1 (Bras.).50

Bab 1: Berbagai Standar Internasionalseharusnya menata aturan yang jelas dan transparan untuk mendisiplinkanatau memecat anggotanya jika mereka bertindak tidak semestinya ataujika mereka gagal dalam menjalankan tugas-tugas mereka. 120 Aturansemacam itu seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengansetiap agenda pembaruan dan dapat mengurangi jumlah putusan yangdibuat dengan cara yang sewenang-wenang atau di bawah tekanan politik.Berbagai prinsip ketidakberpihakan ini lebih lanjut menjadi lebih rumitkarena tingkat stabilitas politik sebuah negara. Komisi Keberatan Pemilu(Electoral Complaints Commission/ECC) di Afganistan merupakan contohkuat sebuah negara pasca-konflik dalam mempertahankan persyaratanketidakberpihakan, sementara juga menunjukkan keterbatasan mekanismetersebut. Pada Pemilu tahun 2009, Komisi termasuk tiga komisionerinternasional yang ditunjuk oleh Perwakilan Khusus PBB dari SekretarisJenderal untuk Afganistan, satu komisaris yang ditunjuk oleh KomisiIndependen Hak Asasi Manusia Afganistan (Afghan Independent HumanRights Commission) dan satu komisaris yang ditunjuk oleh MahkamahAgung Afganistan.Pada mulanya, alasan pembentukan ECC adalah untuk menjamindukungan dari komunitas internasional melalui kehadiran para ahli Pemiluinternasional dan untuk menjamin ketidakberpihakan melalui kehadiranwarga negara Afganistan. Terdapat berbagai kritik yang substansialmengenai keseimbangan antara jumlah warga negara Afganistan danwarga negara asing. Namun, jika staf ECC hanya warga negara Afganistansaja, mungkin sulit untuk menjamin independensi dan ketidakberpihakankarena tingginya tingkat korupsi yang masih ada di antara lembagalembagaAfganistan. Terlebih lagi, keterlibatan para ahli internasional di120 USAID Office of Democracy and Governance, Technical Publication Series, Guidancefor Promoting Judicial Independence and Impartiality 20 (2002) [setelah ini disebutUSAid Guidance] (“Ketika proses-proses disiplin bekerja dengan benar, merekamelindungi integritas peradilan dan independensinya. Namun, proses rangkaian prosesdisiplin mungkin dibuat untuk alasan politis atau untuk menghukum para hakim yangmenyerahkan keputusannya yang bertentangan dengan pandangan atasan mereka.Perbedaan substantive yang seharusnya diselesaikan oleh kasus banding ke pengadilanyang lebih tinggi dapat membentuk basis untuk tindakan kedisiplinan. Bukan tidak umum,proses disiplin dipotong secara keseluruhan dalam mencopot hakim dari jabatannya.Sebuah prosedur disiplin yang terstruktur dengan baik mengurangi kerentanan terhadappenyalahgunaan yang mempengaruhi independensi peradilan,” dapat dilihat di http://www.usaId.gov/our_work/democracy_and_governance/publications/pdfs/pnacm007.pdf.51

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluECC menjadi penting untuk mencoba mengatasi ketegangan antar etnisyang masih ada di Afganistan.Dalam persiapan untuk Pemilu Parlemen 2010, pemerintah Afganistanmengesahkan suatu Undang-undang Pemilu yang baru 121 yang tidaksecara eksplisit mengharuskan komisaris ECC adalah warga negaraAfganistan, namun menyatakan bahwa mereka seharusnya ditunjuk olehPresiden setelah berkonsultasi dengan kedua kamar perwakilan dan KetuaMahkamah Agung. Presiden juga menunjuk para anggota Komisi KeberatanPemilu tingkat Provinsi (Provincial Electoral Complaints Commissions/PECC). Undang-undang ini tidak mengatur tentang kualifikasi ataujumlah komisaris baik PECC maupun ECC. Berbagai perubahan ini tidakmembawa banyak perubahan dalam menangani risiko keberpihakan dalampencalonan para hakim atau arbiter, atau kurangnya kepercayaan dalamkomposisi ECC.Sementara ketidakberpihakan arbiter dalam penanganan keberatan Pemilumerupakan hal yang amat penting, dalam situasi luar biasa dibutuhkanfleksibilitas dan berbagai pendekatan pragmatis dalam pelaksanaanstandar-standar internasional di dalam sistem tertentu.iii. Remunerasi, purna-waktu dan permanenFaktor-faktor lain dapat mempengaruhi pembentukan mekanisme keberatanPemilu yang tidak memihak, adalah termasuk tingkat remunerasi, dimanaposisi penuh-waktu atau paruh-waktu, apakah badan tersebut permanenatau sementara. Dalam sebuah badan penyelenggara Pemilu yangmemiliki sumber daya yang memadai, para hakim atau arbiter idealnyadilarang menjalankan pekerjaan lain dan diharuskan memegang posisipenuh-waktu untuk mempertahankan sebaik-baiknya sistem penangananyang independen dan tidak memihak. Namun, pada praktiknya, para hakimbertindak sebagai arbiter Pemilu seringkali juga menjadi hakim biasa yangmenangani perkara umum— mungkin di bawah prosedur administratifkhusus, ataupun ditugaskan sementara untuk menjalankan tugas Pemilu,ataupun pensiunan hakim yang ditugaskan sementara. Hanya sedikit121 Electoral Law, art. 61 (2004) (Afg.); President of Islamic Republic of Afghanistan, Decreeon the Appointment of Election Complaints Commission Members, 18 April, 2010, dapatdilihat di http://www.ecc.org.af/en/images/stories/pdf/16Apr10 Pres Decree est ECC.pdf.52

Bab 1: Berbagai Standar Internasionalnegara yang memiliki pengadilan Pemilu yang penuh-waktu dan permanen.Dengan demikian, sementara model yang memiliki sumber daya yangmemadai yang disebutkan di atas mungkin tidak ada dalam praktik, namunpentingnya mendirikan sebuah badan arbiter yang paling tidak mengetahuibanyak tentang Undang-undang Pemilu dan penanganan keberatan Pemilumerupakan hal yang jelas.Remunerasi, tidak umum dibahas atau tidak cukup ditangani oleh programprogrambantuan pembangunan internasional, juga merupakah elemenyang penting dalam badan peradilan yang tidak berpihak dan independen.Remunerasi yang memadai bagi para hakim Pemilu juga membantumencegah tekanan finansial dari luar yang secara potensial bersifat koruptifterhadap para hakim atau arbiter. 122 Tentu saja, ketika budaya suap telahtertanam di dalam sebuah negara, kenaikan dalam remunerasi mungkintidak akan menghapus korupsi sepenuhnya. Namun, gaji dan berbagaitunjangan mungkin akan mempengaruhi sikap para pegawai dan jugamenarik para pelamar yang paling memenuhi syarat.Merancang sebuah sistem penanganan yang adil juga membutuhkanketetapan untuk menentukan apakah pengadilan atau komisi keberatanPemilu akan bersifat permanen atau sementara. Sifat permanen sebuahbadan penanganan dapat menjamin keberlangsungan pekerjaan paraarbiter dan staf dan memungkinkannya untuk menilai berbagai kesalahan,tantangan dan keberhasilan setelah pelaksanaan Pemilu. Hal ini jugadapat mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan para arbiterdalam Undang-undang Pemilu. Namun, struktur permanen seperti itumemerlukan dukungan finansial yang ekstensif dan pada selang waktuantara Pemilu tidak terlalu dibutuhkan hakim atau arbiter yang bertugas.Sebagai contoh, di Meksiko, keberatan Pemilu ditangani oleh TribunalPemilu permanen (satu federal dan beberapa regional) yang memperolehmanfaat dari pendanaan pemerintah yang konsisten untuk menjalankantugas penanganannya. Pengadilan ini juga terlibat dalam beberapa122 USAid Guidance, supra note 121, at 52, 62 (mencatat bahwa “rendahnya tingkatremunerasi biasanya menarik perhatian sebagai sumber utama perilaku korupsi” dan“sejumlah upaya telah dilakukan untuk meminimumkan korupsi di antara para hakim,”termasuk “saran yang paling sering disuarakan . . . meningkatkan gaji hakim”); CentralCouncil of the International Association of Judges , Universal Charter of the Judge, art. 13(17 Nov , 1999) (“Hakim harus menerima remunerasi yang memadai untuk mengamankanindependensi ekonomi yang sejati.”).53

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluaktivitas extra kurikuler seperti mempromosikan model Pemilu Meksikodi luar negeri atau memberikan bantuan teknis kepada demokrasi yangsedang berkembang. 123 Pengadilan Pemilu Uruguay (Corte Electoral) jugamerupakan badan penanganan keberatan permanen. Walaupun modelMeksiko telah terbukti sangat efektif, di beberapa negara dengan sumberdaya yang lebih sedikit dan tradisi hukum yang berbeda, suatu badanpenanganan keberatan sementara dapat sama efisiennya dengan yangpermanen selama para staf-nya dicalonkan atau ditunjuk dengan waktuyang memadai untuk persiapan sebelum Pemilu.Penerapan fungsi ganda seorang arbiter akan menimbulkan argumenyang sama yang terletak pada pembahasan mengenai sifat permanen danremunerasi. Karena melarang seorang hakim atau arbiter untuk memegangposisi yang lain dapat menyebabkan tingkat ketidakberpihakan yang lebihtinggi, di negara demokrasi yang baru berkembang, negara kerapkalitidak memiliki sumber daya untuk menawarkan remunerasi yang cukupuntuk memungkinkan para arbiter hanya menjabat satu posisi. Untukmemastikan ketidakberpihakan para arbiter, beberapa negara sebagaigantinya melarang dukungan mereka (para arbiter) terhadap sebuah partaipolitik. Sebagai contoh, konstitusi Uruguay tidak mengizinkan para anggotaPengadilan Pemilu (Electoral Court) “untuk bertidak sebagai pejabat partaipolitik atau terlibat dalam propaganda Pemilu politis.” 124Secara umum, para arbiter yang menangani keberatan Pemilu baik yangmerupakan hakim reguler dari peradilan, ataupun mereka yang bekerja padakomisi Pemilu dan penanganan keberatan Pemilu merupakan salah satubagian dari pekerjaan mereka. Meskipun demikian, larangan menjalankantugas lainnya sangat direkomendasikan, minimal selama periode Pemilu.123 Constitución Política de la República Oriental del Uruguay [Political Constitution of theEastern Republic of Uruguay] Feb. 15, 1967, art. 322 (menetapkan Pengadilan Pemilu/Electoral Corte yang otonom dan independen “untuk memutuskan keputusan akhirseluruh banding dan gugatan yang muncul dan memutuskan seluruh jabatan yangmemerlukan pemilihan dari plebisit atau referendum”).124 Id. art. 77, § 5.54

Bab 1: Berbagai Standar Internasionaliv. Berbagai tantangan dan rintangan dalam demokrasi yangsedang berkembangBatasan sistem domestik dan pembatasan yang tercipta oleh praktikalitassehari-hari dalam demokrasi yang sedang berkembang seharusnya jugadiakui. Untuk menyiapkan seorang arbiter yang tidak memihak di dalamsistem keberatan Pemilu, negara harusn mematuhi standar-standarmengenai penunjukan, pencopotan atau remunerasi para hakim danarbiter, sebagaimana diuraikan di atas. Namun, negara-negara berkembangseringkali berhadapan dengan isu-isu internal tambahan seperti terbatasnyatenaga terampil atau sumber daya finansial yang terbatas.Sebagai contoh, kesulitan yang muncul di Armenia tahun 2006, ketikaMahkamah Konstitusi memutus perkara benturan kepentingan yangberkaitan dengan badan penyelenggara Pemilu dan administrasiperadilan. 125 Kitab Undang-undang Pemilu Armenia menyertakan pedomanKomisi Venisia (Venice Commission) tahun 2002, yang menyatakan bahwakomisi Pemilu seharusnya terdiri dari paling sedikit satu anggota dariperadilan. 126 Namun, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sebagainegara yang sedang dalam masa transisi, Armenia mengalami kekuranganhakim yang dapat menangani bahkan untuk kasus-kasus sepele. Dengandemikian, jika beberapa hakim ditunjuk melakukan peran administratifsebagai anggota komisi Pemilu, mereka juga tetap harus melaksanakanfungsi kehakiman lainnya. Mahkamah Konstitusi mengakui bahwamelaksanakan kedua fungsi tersebut akan mengurangi ketidakberpihakansebuah komisi, karena peran administratif dan yudisial akan dengan mudahmenjadi konflik. Kasus ini menekankan tantangan yang dapat munculbagi negara-negara berkembang yang sedang berupaya untuk mematuhistandar-standar internasional, serta kenyataan yang tidak menguntungkan125 Advisory Opinion on the Compliance of Article 35.1.3, Second Sentence, Article 35.1.4,dan Article 36.1 of the Armenian Electoral Code with the Armenian Constitution, (2006)D.C.C. 664 (Const. Ct. Arm.) (“[Peran komisi Pemilu yang tidak berpihak dan independenmerupakan hal yang mutlak, tetapi di dalam ‘negara transisi’ kekuasaan peradilan yangsangat penting. Karena inilah Pasal 98 Konstitusi tersebut melarang hakim memegangjabatan yang tidak relevan dengan tugas-tugas resminya, sebagaimana yang ditetapkanoleh Kitab Hukum Pemilu (Electoral Code), yang bertentangan dengan administrasiperadilan, independensi peradilan, meningkatkan konflik kepentingan, dan melemahkanketidakberpihakan para hakim dan pengadilan ketika menyelesaikan sengketa Pemilu.”),catatan dapat dilihat di http://www.concourt.am/english/decisions/common/doc/english_codices/664.htm.126 Kitab Undang-undang Pemilu Armenia (Armenian Electoral Code) rmempersyaratkanpenunjukan satu hakim di dalam komisi Pemilu. Electoral Code, pasal. 35, 36 (2005)(Arm.), dapat dilihat di http://www.venice.coe. int/docs/2007/CDL-EL(2007)010-e.pdf.55

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilubahwa semakin ketat pedoman yang memaksa prinsip ketidakberpihakanmungkin tidak selalu dapat diterapkan. Walaupun ketegangan ini pentinguntuk diperhatikan, keterbatasan sistem peradilan seharusnya tidakdigunakan sebagai alasan atau memperbolehkan penanganan keberatanPemilu yang menghasilkan berbagai keputusan yang sewenang-wenangataupun tidak adil. 127Selama perancangan sistem penanganan keberatan, para perancangseharusnya menyinggung berbagai rintangan praktis ini dan mengupayakansolusi-solusi alternatif. Namun, terlepas dari kelangkaan sumber daya, baikmanusia maupun finansial, pembuatan keputusan yang tidak memihakharus diterapkan untuk menghindari berbagai keputusan yang sewenangwenang,kurang seimbang, dan berbagai pembatasan yang mencampurikebebasan berekspresi. 128B. Arbiter yang Memiliki Pengetahuan yang MemadaiKarena keterbatasan waktu dan pengetahuan khusus yang diperlukanuntuk memutus gugatan dan keberatan Pemilu, para arbiter seharusnyakompeten dan memiliki pengetahuan dalam bidang khusus penanganankeberatan Pemilu. Standar-standar ini mempersyaratkan bahwa orang yangditunjuk memiliki kualifikasi yang dibutuhkan pada saat penunjukkannya,serta persyaratan pendidikan berkelanjutan untuk mempertahankanpemahamannya dengan perubahan terhadap rezim hukum.i. Seorang hakim atau arbiter yang memenuhi persyaratanArbiter dari setiap lembaga ajudikator sengketa Pemilu seharusnyamemiliki berbagai keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untukmengerti sepenuhnya proses Pemilu. Ketika meninjau kualifikasi hakimatau komisioner yang potensial, latar belakang kewarganegaraan dankelembagaan kandidat tersebut menjadi pertimbangan, bukan koneksipolitik mereka. Venice Commission mengakui tingkat keahlian teknis yangdibutuhkan, menyatakan bahwa para anggota komisi Pemilu “seharusnyamerupakan para ahli hukum, ilmu politik, matematika atau orang lain yang127 Id.128 Zdanoka v. Latvia, Eur. Ct. H.R., App. No. 58278/00, Putusan 16 Maret 2006, 115 (b),( c),(e).56

Bab 1: Berbagai Standar Internasionalmemiliki pemahaman yang baik tentang isu Pemilu.” 129 Namun pendidkanyang baik dan pengalaman yang memadai dalam urusan Pemilu merupakanhal yang perlu namun bukan merupakan karakteristik yang cukup untukdipandang sebagai hakim atau arbiter yang memenuhi syarat. Dalamlaporan penilaian pra-Pemilu IFES di Thailand, para ahli menyerukan KomisiPemilu (Electoral Commission/ECT) untuk memperhatikan bahwa “padawaktu meningkatnya ketegangan politik, akan menjadi penting khususnyauntuk menjamin bahwa proses rekrutmen bersifat kompetitif dan bahwapara kandidat disaring secara semestinya.” 130 Penilaian tersebut menyatakanbahwa dalam rangka ditunjuk sebagai anggota dari panitia tempatpemungutan suara atau Pemilu, para kandidat seharusnya memenuhisyarat dan dikenal netral secara politik. 131 Para pengamat mencatat,sebagai contoh, beberapa petugas Pemilu di Thailand merupakan petugaskepolisian mengacaukan prinsip ketidakberpihakan. Namun, seharusnyadiakui bahwa sistem penanganan keberatan di Thailand berbeda dengannegara-negara kebanyakan, karena justru ECT-lah yang memiliki fungsisebagai lembaga penanganan keberatan.ii. Pelatihan dasar dan pelatihan yang berkelanjutanUndang-undang Pemilu seringkali kompleks dan kerap berubah, dandengan demikian mempertahankan badan penyelenggara yang memilikipengetahuan dan memenuhi syarat bisa menjadi lebih sulit daripada halsama di bidang lainnya. Akibatnya, prasyarat keterampilan yang diperlukanhanyalah sekedar ambang batas kualifikasi; dan seharusnya juga tersediapendidikan yang berkelanjutan bagi semua anggota. 132 Penunjukan yangtidak serentak dari tribunal atau komisi Pemilu dapat memungkinkanmantan hakim atau arbiter Pemilu untuk membantu pelatihan paraanggota yang baru ditunjuk. Pendidikan berkelanjutan penting bagi para129 Venice Commission Code, supra note 44, at 28. Dalam putusan yang lain, MahkamahAgung di Ghana juga mengakui pentingnya hakim yang kompeten dalam urusan Pemilu.Pada November 2008, Pengadilan merancang sebuah Petunjuk dan Statuta tentangpenanganan keberatan Perkara Pemilu di Ghana. Pada kesempatan ini, Lady JusticeGeorgina T. Wood menggarisbawahi bahwa salah satu tujuan dari prakarsa ini adalah“untuk membantu para hakim di dalam pekerjaannya . . . melaksanakan penanganansengketa Pemilu.” Kata Pengantar Ghana Manual, supra note 7.130 Robert A. Dahl et al., IFES, Thailand: 2007 Pre-Election Technical Assessment, Report ofFindings and Recommendations 37 (2007), dapat dilihat di http://aceproject.org/ero-en/regions/asia/TH/IFESPreelectionAssesment.pdf/view.131 Id.132 USAid Office of Democracy and Governance, Technical Publication Series, Guidance forPromoting Judicial Independence and Impartiality 27 (2002), dapat dilihat di http://www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/publications/pdfs/pnacm007.pdf.57

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluhakim dan arbiter. Di Brasil, mekanisme penanganan keberatan telahmempertimbangkan dibutuhkannya pendidikan berkelanjutan bagi paraarbiter. Sebuah Ajaran Hukum Pemilu (Electoral Legal School) dikaitkandengan Pengadilan dan bertujuan untuk memberikan pendidikanberkelanjutan ataupun yang pendidikan tidak rutin bagi para hakim yangmemutus atau akan memutus berbagai keberatan Pemilu. 133Lebih lanjut, untuk menjamin penerapan Undang-undang sebagaimanamestinya dan kepatuhan terhadap pelatihan yang diberikan, para hakimdan arbiter dalam urusan Pemilu harus dapat mempertanggungjawabkanKomisi Keberatan Pemilu Republik Islam AfganistanPedoman perilaku bagi Komisioner dan Staf ECCKomisioner dan staf ECC wajib:• Mematuhi Konstitusi, Undang-undang Pemilu, dan Keputusan,Peraturan dan Prosedur yang berlaku, dan melaksanakannya dengancara yang tidak berpihak, non-partisan dan netral secara politis;• Mempertahankan standar-standar tertinggi dalam efisiensi,kompetensi dan integritas;• Dengan kemampuan terbaik mereka, menjamin agar hak-hakdasar semua orang yaitu kebebasan berpendapat dan berekspresi,berorganisasi, berkumpul, berserikat dan melakukan pergerakanterlindungi di seluruh tahap proses Pemilu;• Memperlakukan para pemilih, kandidat dan agen, anggota pers ataumedia, serta semua entitas atau perorangan yang berpartisipasidalam proses Pemilu dengan cara yang menghormati, tidak memihakdan netral secara politis;• Tidak mengkomunikasikan kepada setiap orang atau sumberlainnya setiap informasi atau dokumen yang diketahui mereka yangkarena tugasnya mereka mengetahui atau seharusnya mengetahuiyang belum dipublikasikan, kecuali sebagaimana mestinya dalampelaksanaan tugas mereka yang normal atau lewat otorisasidari Komisi;• Tidak menyimpan dokumen-dokumen lebih lama daripada yangdibutuhkan untuk melaksanakan tugas mereka. Kewajiban ini tidakberhenti setelah berakhirnya tugas mereka dengan ECC;• Tidak menunjukan melalui busana, kepemilikan barang, atautidakan, sikap, atau pidato yang mendukung salah satu partai politikatau kandidat;133 Brazil Superior Electoral Court, supra note 6.58

Bab 1: Berbagai Standar Internasional• Melaksanakan tugas dan membuat keputusan dengan jujur dantransparan dengan bekerjasama sejauh yang diperbolehkan dalamUndang-undang dengan para Pengamat, Perwakilan, Pemilih,Kandidat dan anggota pers atau media;• Tidak memanfaatkan atau berupaya memanfaatkan posisi merekauntuk keuntungan pribadi, dan tidak mengupayakan atau menerimaberbagai instruksi dari para pejabat atau otoritas pemerintah dannon-pemerintah, kecuali diizinkan oleh Undang-undang;• Mengumumkan setiap kepentingan pribadi yang terkait danberbenturan dengan dengan tugas mereka di ECC dan mengambillangkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan semua konfliktersebut agar selaras dengan tugas-tugas mereka;• Menghormati kerahasiaan surat suara;• Melindungi privasi setiap orang atau informasi yang bersifat rahasia;• Membiasakan mereka dengan seluruh Undang-undang Pemilu,peraturan, aturan dan tata tertib ECC yang relevan, dan Komisariswajib, kapan pun memungkinkan menghadiri rapat-rapat ECC.kesalahan prilaku dan malpraktik. Efisiensi para hakim dan arbiter tergantungkepada berbagai keterampilan dan pelatihan yang mereka jalani, tetapi timarbitrase juga memperoleh manfaat dari staf pendukung yang memenuhisyarat. Sebuah proyek IFES di Timor-Leste memusatkan perhatian padamerekrut dan mempertahankan staf pendukung dengan serangkaianketerampilan yang dibutuhkan. IFES merekomendasikan Komisi PemiluNasional (National Elections Commission) untuk mempekerjakan stafyang memenuhi syarat dan, lebih khusus lagi, bahwa tim yang menanganikeberatan mempekerjakan seorang ahli teknologi informasi, pengacaradan satu pegawai administrasi. 134Badan penanganan seharusnya mengatur perilaku stafnya, dan seharusnyamengadopsi pedoman perilaku (code of conduct) bagi para hakimdan komisioner-nya (lihat kotak di halaman sebelumnya untuk sebuahpedoman perilaku yang disusun oleh Komisi Keberatan Pemilu Afganistan[Afghanistan Electoral Complaints Commission]). Anggota staf harusdiberikan sanksi seperti halnya hakim jika mereka melakukan kesalahanyang sebanding. Hal ini akan menciptakan tanggung jawab yang sepadandengan tugas sipilnya. Para arbiter seharusnya bertanggung jawab134 IFES, Timor-Leste: Development of a National Electoral Framework 26-27 (2008) (setelahini disebut IFES Timor-Leste Report).59

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluterhadap pelanggaran mereka dalam memproses suatu gugatan. Merekaseharusnya bertanggung jawab terhadap para pihak dan pemerintahyang mengharuskan mereka menjadi lebih waspada ketika mengujisebuah keberatan.Sebuah studi tentang Pengadilan Pemilu (Electoral Court) di Uruguay,telah mengungkapkan bahwa para anggotanya dicalonkan berdasarkanketerampilan profesional mereka dan bahwa staf yang ada pada umumnyaterlatih dengan baik, namun kekurangan sumber daya yang layak untukmenjalankan suatu sistem yang efisien. 135 Dengan adanya beberapakebutuhan yang saling bersaing atas sumber daya domestik, ini adalahpintu masuk utama bagi bantuan komunitas donor internasional; namunseluruh bantuan seharusnya dirancang dengan tujuan akhir menciptakansistem yang berkelanjutan dengan sendirinya.4. Sebuah Sistem Mampu Mempercepat Putusansecara YudisialKarena legitimasi keseluruhan pemerintah terletak pada keabsahan hasilPemilu, proses penanganan keberatan harus dilakukan secara cepat.Pentingnya jadwal telah diakui secara luas oleh berbagai konvensi dantraktat internasional, walaupun bahasanya mungkin berbeda. Sebagaicontoh, sifat penyelesaian keberatan yang sensitif terhadap waktumembutuhkan rangkaian proses yang berlangsung “dalam waktu yangmasuk akal” atau “tanpa penundaan yang tidak semestinya”. 136A. Proses Persidangan Yang CepatPentingnya tindakan perbaikan yang tepat waktu telah diakui olehpengadilan sebagai hal yang tidak dapat lepas keterkaitannya denganpartisipasi publik yang adil dalam pemerintahan dan Pemilu. Harus terdapatbatas waktu untuk menyelesaikan keberatan Pemilu. 137135 Staino, supra note 6, at 1-2.136 ICCPR, supra note 11, art. 14, § 1 (c) ; American Convention, supra note 14, art. 8;European Convention, supra note 26, art 6, § 1; lihat juga Autheman, supra note 51, at 6.137 SADC Parliamentary Forum, Norms and Standards for Elections in the SADC Region 15(2001) [setelah ini disebut SADC Norms], dapat dilihat di http://aceproject.org/ero-en/regions/africa/regional-resources-africa/sadcpf_electionnormsstandards.pdf/view.60

Bab 1: Berbagai Standar InternasionalDalam perkara Kwiecien v Poland, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa(European Court of Human Rights) mengakui legalitas proses sumir yangdilakukan dibawah Undang-undang Pemilu daerah, menyatakan bahwa“rangkaian proses perkara seperti ini dilaksanakan dalam batas waktuyang sangat pendek… tindakan perbaikan sederhana semacam itu selamaperiode kampanye Pemilu (lokal dan nasional) berlaku sebagai tujuan yangabsah dalam memastikan keadilan dalam proses Pemilu dan karenanyatidak dapat dipertanyakan dari sudut pandang Konvensi.” 138 Ketepatanwaktu mempersyaratkan negara untuk mengupayakan dua langkah: (1)memastikan bahwa Undang-undang secara substantif dan proseduralmengatur masalah waktu tersebut; dan (2) memberikan pengadilanatau komisi yang bertanggung jawab terhadap penanganan keberatanPemilu dengan kemampuan dan sumber daya untuk memenuhi bataswaktu sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-undang. Sementaraahli internasional setuju bahwa tenggat waktu untuk mengajukan ataumemutuskan sebuah keberatan atau gugatan seharusnya ditetapkandalam Undang-undang Pemilu atau peraturan yang semestinya. Kerangkawaktu dapat dibuat singkat asalkan sidang pembacaan keberatan Pemiludapat memastikan tersedianya jadwal selama jangka waktu Pemilu ataumemprioritaskan secara efektif kasus-kasus terkait Pemilu.Penundaan dalam proses penanganan keberatan dapat merusakkepercayaan publik dan mendelegitimasi sebuah pemerintahan. Sebagaicontoh, di Nigeria sebuah sengketa Pemilu muncul terkait pemilihangubernur tanggal 14 April 2007 di Negara Bagian Ekiti, setelah INECmengumumkan Tn. Olusegun Oni dari People’s Democratic Party sebagaipemenang. Kandidat partai oposisi, Dr. Kayode Fayemi dari ActionCongress mengugat Pemilu tersebut di Tribunal Gugatan Pemilu (ElectionPetition Tribunal) dan menuduhnya melakukan malpraktik, dalam bentuksurat suara ganda dan manipulasi daftar pemilih. 139 Walaupun persyaratanBagian 148 dari Undang-undang Pemilu (Electoral Act) 2006, yangmenyebutkan bahwa “sebuah gugatan Pemilu dan banding yang munculdari gugatan tersebut … wajib diberikan sidang pembacaan gugatan/138 Kwiecien v. Poland, Eur. Ct. J. R., App. No. 51744/99, Putusan 9 Januari 2007, 55.139 Oni v. Fayemi, [2009] (C.A.) (Nigeria); lihat juga Demola Akinyemi et al., Court Secks Oni,Orders Fresh Polis in Ekiti, Vanguard, 18 Feb 2009, dapat dilihat di http://allafrica.com/stories/200902180002.html.61

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilupembelaan (hearings) yang dipercepat dan wajib diprioritaskan diatasseluruh kasus atau urusan lainnya di hadapan Sidang atau Pengadilan,” 140sistem pengadilan Nigeria membutuhkan waktu hampir dua tahun untukmenyelesaikan sengketa ini. 141 Baru pada tanggal 17 Februari 2009,Pengadilan Banding memerintahkan Pemilu ulang di beberapa daerahdari negara tersebut. Selama waktu itu, Gubernur Oni telah dua tahunmenjabat. Menyusul keputusan Pengadilan Banding, negara bagian Ekitimenyelenggarakan Pemilu ulang pada bulan April 2009; namun, tingkatkehadiran pemilih rendah dan gugatan Pemilu lainnya diajukan kepadabadan penanganan keberatan Pemilu terkait Pemilu ulang. Menurutpara pengamat, penundaan terkait keberatan Pemilu tahun 2007 telahmenciptakan krisis legitimasi dan kredibilitas yang mendalam di negaraBagian Ekiti. Walaupun konsekuensi penundaan dua tahun, namunkeputusan hakim dipandang oleh beberapa pihak sebagai batu loncatanyang lain dari peradilan Nigeria, yang menyatakan optimisme dimanademokrasi negara tersebut akan terus membaik cepat ataupun lambat.” 142Harus juga dicatat bahwa sistem penanganan keberatan Pemilu di Nigeriatelah mengalami kemajuan yang berarti dari waktu ke waktu. Pada Pemilu1999 dan 2003, dibutuhkan waktu kira-kira lima tahun bagi sebuah gugatanuntuk ditangani. Dalam kasus lainnya, beberapa keberatan hanya diabaikanbegitu saja oleh hakim. Setelah Pemilu 2003, para pemangku kepentingandomestik dan ahli internasional melakukan upaya yang sangat besar untukmemperkuat proses penanganan keberatan Pemilu di Nigeria. Para ahliPemilu internasional berpartisipasi dalam pelatihan para hakim untukTribunal Banding Pemilu (Electoral Petition Tribunals) pada tahun 2006 dan2007 dan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perkara, termasukprosedur pra-peradilan. 143 Awalnya, para ahli Pemilu menghadapi penolakandari para hakim Nigeria. Untuk mengatasi penolakan ini, para ahli harus140 Electoral Act 2010 § 142 (Nigeria), dapat dilihat di http://placng.org/Electoral Act2010-asGazetted.pdf.141 Ketentuan dari Undang-undang Pemilu ini menyerukan bagian 294 (1) dari KonstitusiNigeria yang menyatakan bahwa “setiap pengadilan yang didirikan di bawah Konstitusiini wajib menyampaikan keputusannya secara tertulis tidak lebih dari sembilan puluh harisetelah bukti terkumpul dan keputusan diambil.” Constition of the Federal Republic ofNigeria (1999) § 294 (1).142 Akinyemi et al,. supra note 140.143 IFES, Support to the Electoral Process in Nigeria: Final Report 35-39 (2009). BarryWeinberg dan Judge Nikki Ann Clark berpartisipasi dalam pelatihan para hakim untukPengadilan Banding Pemilu pada tahun 2006 dan 2007, Id.62

Bab 1: Berbagai Standar Internasionalmengatasi tingkat akseptabilitas dari penundaan yang berkepanjanganyang menyengsarakan proses gugatan Pemilu. Karena upaya kerjasamaKetua Pengadilan Banding (President of the Court of Appeals) YM UmaruAbdullahi, CON, pembaruan diundangkan yang memperbaiki prosespenanganan keberatan. Menyusul Pemilu tahun 2007, dibutuhkanwaktu dua tahun bagi tribunal Pemilu untuk memutuskan kasus yangdisebutkan di atas, tetapi lebih dari 85 persen dari keberatan yang masukdapat diselesaikan sampai bulan Mei 2008. Bahkan jika masih terdapatpenundaan dalam penanganan keberatan di Nigeria, keberhasilan tersebutseharusnya digarisbawahi. Perbaikan proses penanganan keberatan diNigeria telah membawa dampak positif yang jelas bagi kepercayaan publikdalam sistem Pemilu secara keseluruhan.Gugatan Pemilu presiden 2001 di Republik Zambia juga menggambarkankebutuhan penanganan keberatan yang tepat waktu. Setelah Pemilu,sebelas partai politik yang maju dalam Pemilu presiden menghadap kePengadilan Zambia menggugat adanya penyimpangan. Baru pada tanggal16 Februari 2005 Mahkamah Agung menerbitkan keputusan akhirnya danmempertahankan bahwa Pemilu presiden tahun 2001 adalah sah walaupunjika beberapa surat suara cacat. 144 Meskipun begitu, langkah-langkah positiftelah diambil oleh negara untuk menghindari berulangnya penundaan yanglama seperti itu dalam proses penanganan keberatan Pemilu. Pada tahun2006, Undang-undang Pemilu diubah untuk memasukkan ketentuan bahwa“sebuah gugatan Pemilu wajib diperiksa dan diputuskan oleh PengadilanTinggi dalam seratus delapan puluh hari setelah keberatan ini diterima.” 145144 U.N. Human Rights Comm, Zambia’s Responses to the List of Issues From the HumanRights Committee Relating to the Periodic Report on the International Covenant onCivil and Political Rights 18 [setelah ini disebut Respons Zambia] (“Pihak negara inginmengakui fakta bahwa suatu penundaan memang terjadi dalam penyelesaian kasustersebut dan alasannya adalah, pertama-tama Undang-undang pada saat itu tidakmemberikan kerangka waktu berapa lama gugatan Pemilu harus ditangani dan kedua,terdapat banyak penundaan yang timbul dari kedua belah pihak yang berperkara.” Dapatdilihat di http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/AdvanceDocs/zambia_replies90.pdf; U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, Zambia:2005 Report (2006), dapat dilihat di http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61599.htm.145 Hukum Pemilu No. 12 (2006), § 102(1) (Zam.) (“Suatu gugatan Pemilu wajib disidangkandan diputuskan oleh Pengadilan Tinggi dalam sebuah sidang terbuka, dalam waktu seratusdelapan puluh hari sejak pendaftaran gugatan Pemilu sebagaimana dinyatakan dalambagian sembilan puluh tujuh: Jika gugatan Pemilu tidak disidangkan dan diputuskan dalamjangka waktu yang disebutkan dalam sub-bagian karena kegagalan pemohon gugatanuntuk secara aktif memperkarakan gugatan, Pengadilan Tinggi akan membatalkangugatan untuk penuntutan.”). dapat dilihat di http://aceproject.org/ero-en/region/africa/ZM/ElectoralAct2006.pdf.63

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluRepublik Zambia menjelaskan reformasi ini dalam sebuah laporan kepadaKomite Hak Asasi Manusia PBB (U.N. Human Rights Committee) untukmenunjukkan kepatuhannya pada ICCPR. 146Contoh lain dari penundaan dalam memutuskan masalah keberatanPemilu terlihat dalam sistem penanganan keberatan Pemilu di Pakistan.IFES melaksanakan sebuah proyek untuk memantau proses penanganankeberatan Pemilu di Pakistan dari Februari hingga November 2008, danmenemukan bahwa secara kasar 39 dari 220 gugatan Pemilu diajukanpada Pemilu 2002 tetap tidak terselesaikan pada tahun 2008. 147 SementaraUndang-undang Pemilu menetapkan batas waktu empat bulan untukmenyelesaikan penanganan suatu keberatan Pemilu, dalam praktiknyabeberapa keberatan tetap tidak terselesaikan lima tahun sesudahnya,menjadikannya berlarut-larut. Jelas bahwa Pakistan belum memenuhikewajibannya di bawah berbagai traktat dan konvensi internasional yangmengikatnya namun, ECP nampaknya telah mengupayakan dengan iktikadbaik untuk menanggapi isu ini dan telah memperhitungkan pentingnyamenghindari penundaan yang berkepanjangan dalam penanganankeberatan Pemilu. Secara khusus, ECP mengadakan lokakarya pembaruanPemilu di bulan Juni 2008 untuk membahas, beberapa masalah diantaranya,isu penyelesaian gugatan oleh pengadilan Pemilu yang melebihi jangkawaktu yang ditetapkan. 148Ahli hukum IFES membuat pengamatan yang serupa terkait penundaandalam sidang keberatan dari Pemilu 2004 di Filipina. Laporan penilaianIFES menyatakan bahwa keberatan dan proses penanganan berisi“pengamanan proses hukum yang substansial”, namun “rumit, sangatlambat, dan terbebani oleh berbagai keberatan yang tidak perlu.” 149Laporan tersebut merangkum berbagai faktor berbeda yang menjelaskanpenundaan dalam gugatan Pemilu (electoral contest), seperti tumpukan146 Zambia Response, supra note 145, at 18.147 Peter Lepsch, IFES, Pakistan, Post-Election Community-Based Mediation and AdjudicationProgram: Election Tribunal Monitoring Project, Laporan Akhir 6 fase satu dan dua (2008).148 IFES dan Pakistan Election Commission melaksanakan lokakarya National ElectoralReform, Aceproject.org, http://aceproject.org/today/feature-articles/ifes-and-pakistanelection-commission-host(terakhirdikunjungi 8 Jan, 2011).149 Peter Erben et al., IFES, CEPPS Philippines Election Observation Program: Strengtheningthe Electoral Process, Final Report 1, 26-29 (2004), dapat dilihat di http://www.ifes.org/publication/899bba68af1bc80415544d96cce580a9/Philippines_2004_ElectionReport.pdf.64

Bab 1: Berbagai Standar Internasionalkasus yang ditangani atau pengabaian tenggat waktu yang ditetapkanlegislatif. Karena ketidakpercayaan yang menjadi endemik di antara parapemangku kepentingan Pemilu, banyak keberatan yang tidak tulus dandimaksudkan hanya untuk mengganggu kandidat lainnya. 150 Terlebih lagi,tidak ada mekanisme untuk menghindari gugatan yang sembaranganatau memprioritaskan gugatan yang paling penting. 151 Elemen-elemen inimerupakan faktor-faktor yang dapat mendorong rangkaian kasus Pemiluyang panjang. Berlimpahnya kasus gugatan dan kurangnya sumber dayauntuk menangani atau membatalkan kasus tersebut juga merupakanpenyebab yang jelas dari tertundanya penyelesaian keberatan Pemilu.Mahkamah Agung Di Ghana juga telah menekankan dibutuhkannyapenetapan pedoman waktu yang jelas bagi para hakim dan publik. HakimGeorgina T. Wood, Ketua Mahkamah Agung Ghana, menyatakan pada Juli2008 bahwa dia “menghargai fakta serius bahwa faktor pengaman yangpenting dari integritas Pemilu terletak pada penyelesaian yang efektif darikeberatan dan banding dengan waktu penundaan sesedikit mungkin,” 152dan menjelaskan bahwa “peradilan memiliki berada pada posisi yangbaik dan telah dilengkapi untuk menangani semua sengketa Pemiludalam waktu yang masuk akal dengan cara yang kompeten, cepat danefisien”. 153 Terlebih lagi, Mahkamah Agung Ghana mengakui “pertanyaanterpenting tentang jadwal untuk membuat rujukan ke Pengadilan Tinggi”. 154Dalam perkara Republic v High Court, Pengadilan berpendapat bahwa“ketika tidak terdapat perselisihan fakta yang dipersengketakan, baikuntuk sebuah keputusan tentang apakah ada sebuah pertanyaan yangsesungguhnya untuk ditafsirkan telah muncul, atau untuk suatu formulasiisu-isu untuk pertimbangan, maka pertimbangan tersebut harus dibuattanpa penundaan.” 155 Pengadilan harus dilaksanakan dengan jadwal yangmengakomodasi pentingnya waktu dalam penyelesaian keberatan Pemilu.150 Id, di 27.151 Id, at 27-29.152 Kata Pengantar Ghana Manual, supra note 7.153 Id.154 Republic v. High Court (Fast Track Division) Accra, (2006), S.C.G.L.R. 514, 539(Ghana), dapat dilihat di http://www.judicial.gov.gh/c.i/content/EXPARTEELECpercent-20CIMMI(METTLE-NUOO,htm.155 Id.65

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluPengadilan bukan satu-satunya lembaga yang mengakui pentingnyapenjadwalan dalam urusan Pemilu. Apakah keberatan Pemilu diselesaikanoleh sistem peradilan ataupun oleh lembaga independen, Undang-undangPemilu seharusnya memberikan proses yang cepat. Memang KomisiPemilu Tinggi Independen (Independent High Electoral Commission)di Irak, dalam Pasal 7 § 2 dari Undang-undang Pemilunya, menyatakanbahwa “Dewan wajib mengundangkan prosedur yang diperlukan untukmenyelesaikan sengketa tersebut, termasuk prosedur untuk mengajukansuatu gugatan dan melaksanakan penyelidikan faktual yang dipercepat,dan dapat mendelegasikan kewenangan penyelesaian sengketa untukmenyelesaikan sengketa di pengadilan tingkat pertama pada AdministrasiPemilu (Electoral Administration). 156 Hakim atau arbiter seharusnyakemudian melakukan berbagai upaya yang diperlukan untuk menyelesaikanisu tersebut secepat mungkin.Para sarjana dan organisasi non-pemerintah terus menerus menekankanpentingnya proses penanganan perkara yang cepat dalam penanganankeberatan Pemilu. 157 Pada tahun 1994, National Democratic Institutemerancang beberapa rekomendasi terkait sengketa hasil Pemilu diNamibia, yang menyatakan bahwa “prosedur untuk menggugat hasilPemilu … dapat membuat kontestan politik dan pemilih dalam situasiketegangan yang tidak mudah, terkait keabsahan hasil Pemilu bagikabinet yang akan digugat. Oleh karena itu, mungkin akan lebih layak156 Independent High Electoral Commission of Iraq, Coalition Provisional Authority, Order No.92. Art 7 § 2, 31 Mei, 2004, dapat dilihat di http://www.ihec.iq/download/cpa_92_ieci_en.pdf.157 Robert Dahl, IFES legal policy advisor, menegaskan bahwa “hampir seluruh demokrasimenyediakan beberapa bentuk upaya hukum terkait masalah Pemilu, baik melalui hirarkiperadilan yang normal atau tinjauan yang dipercepat oleh pengadilan-pengadilan tingkatyang lebih tinggi.” Robert A. Dahl, IFES, Electoral Complaints Adjudication and DisputeResolution: Key Issues and Guiding Principles 3 (2008) dapat dilihat di http://210.69.23.129/download/d_6/IFES.doc. Carter Center menangani isu yang sama setelah Pemilu PresidenGhana tahun 2008, yang menemukan bahwa “rintangan utama terkait penyelesaiansengketa Pemilu di Ghana adalah rendahnya kepercayaan rakyat pada kemampuanpengadilan untuk memberikan respon yang tepat terhadap keberatan terkait Pemilu.”Preliminary Report, Carter Center Finds Ghana’s Presidential Run-Off Elections Credibleand Peaceful, The Carter Center (30 Des, 2008), http://www.cartercenter.org/news/pr/ghana_prelim_123008.html [setelah ini disebut Carter Center Ghana Report]. Tetapi Ghananampaknya telah memahami pentingnya penjadwalan. Memang misi peninjau Pemilu EUdi Ghana mengakui bahwa “walaupun salah satu kekurangan dari sistem permohonanbanding (appeal) adalah tidak adanya tenggat waktu yang diharuskan oleh Undangundang.”Chief of Justice memprioritaskan “kasus terkait Pemilu di dalam pengadilan.”E.U. Election Observation Mission, Final Report: Presidential and Parliamentary Election2008 Ghana, at 27 (2009). Carter Center menambahkan bahwa sebagai contoh pengadilanmendirikan cabang-cabang khusus untuk menyidangkan kasus, dan menyetujui “jam kerjadi akhir minggu bagi pengadilan.” Carter Center Ghana Report, supra.66

Bab 1: Berbagai Standar Internasionaluntuk mempertimbangkan berbagai mekanisme untuk menerima danmemproses keberatan-keberatan tersebut dengan cara yang lebihcepat.” 158 Situasi ketegangan ini dapat langsung menyebabkan runtuhnyasistem-sistem demokrasi; tenggat waktu yang spesifik dan sumber dayayang memadai harus tersedia untuk mendukung prosedur penangananperkara yang dipercepat sebagai bagian dari sistem keberatan Pemilu yangberfungsi dengan baik. 159Selain prosedur yang menyulitkan, keberatan yang sembarangan, atauketidakmampuan untuk memprioritaskan dan mendahulukan keberatanyang paling parah, suatu putusan yang diproses melalui percepatan dapatdibatasi faktor struktural lain dalam badan penanganan, termasuk tidakcukupnya jumlah staf dan sumber-sumber daya yang ketinggalan zamanatau terbatas. 160 Dalam rangka memutus tanpa penundaan yang berlebihan,seorang arbiter akan memerlukan teknologi dan logistik yang memadai sertadukungan staf penuh, yang memenuhi syarat. 161 Ketika merancang proseskeberatan Pemilu, penting juga untuk menghindari pemecahan tahappenanganan keberatan Pemilu secara berlebihan. Makin banyak lembagaterlibat dalam proses keberatan Pemilu, makin besar peluang penundaan.Memang jika entitas lain, seperti polisi, diberi mandat untuk menyelidikikeberatan tersebut, maka badan penyelenggara Pemilu secara umumnyaakan berkurang kontrolnya terhadap proses penjadwalan. Dalam demokrasiyang sedang berkembang, badan penanganan keberatan biasanya tidakmemiliki sumber-sumber daya yang diperlukan untuk mengambil langkah-158 NDI, Comments on the Namibian Presidential and National Assembly Elections 8 (1994),dapat dilihat di http://www.accessdemocracy.org/files/150_na_comments.pdf.159 Lihat National Democratic Institute & Carter Center, Statement of the NDI/CarterCenter Pre-Election Delegation to Liberia’s 2005 Election 2 (9 September 2005) (“Untukmembangun kepercayaan publik dalam ketidakberpihakan proses keberatan Pemilu, NECseharus nya merangkum dan mempublikasikan metodologinya untuk menyelesaikanberbagai keberatan terkait Pemilu. Jadwal NES seharusnya tidak digunakan untukmengganggu proses Pemilu. Sumber daya yang mencukupi seharusnya didedikasikanuntuk menjamin bahwa jumlah keberatan potensial dapat diproses dengan tidakmemihak dan dengan basis dipercepat dengan transparansi yang memadai sesuai denganpersyaratan due process dan kesetaraan di hadapan hukum.”) dapat dilihat di http://www.ndi.org/files/1907_lr_statememt_090905.pdf.160 Vickery, supra note 34, at 15, 25.161 Organization of African Unity, Declaration on the Principles Governing DemocraticElections in Africa, 38th Ordinary Sess., arts II(4), III (c ), AHG/decl. 1 (xxxviii) (8 Juli 2002)[setelah ini disebut African Elections Declaration], dapat dilihat di:///www.au2002.gov.za/docs/summit_council/oaudec2.htm.67

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilulangkah dalam proses penanganan keberatan. 162 Dalam beberapa kasusdimana beberapa pihak terlibat, dibutuhkan penyusunan mekanismepengamanan dan akuntabilitas yang akan menghindari penundaan yangberlebihan atau kesalahan pengelolaan keberatan.Pengadilan Pemilu atau komisi keberatan harus menyediakan proseduryang cepat dalam urusan Pemilu, karena terdapat hubungan yang jelasantara prosedur tersebut dan legitimasi pemerintah yang akan datang. 163Namun, mempertahankan prosedur yang tepat memerlukan kesimbanganyang hati-hati antara kebutuhan untuk bertindak secara cepat dankebutuhan untuk menilai secara hati-hati apakah keadilan telah ditegakkan,sebagaimana akan dibicarakan di bawah.B. Keseimbangan Kepentingan: Pelaksanaan Peradilanyang BaikSeperti setiap standar hukum, pentingnya tenggat waktu yang sensitifmemiliki keterbatasan. Keputusan yang cepat tidak dapat dibuat untukmencederai hak atas suatu pengadilan yang adil dan kemampuan untukmempersiapkan pembelaan. Administrasi peradilan yang baik memerlukanprinsip-prinsip seperti kesetaraan di muka pengadilan, hak seseorang untukdidengarkan dalam pembelaannya dan hak untuk menjalani pengadilanterbuka yang kompeten, independen dan tidak memihak. 164 Konsep proseshukum yang berlaku (due process) menjunjung seluruh hak dan prinsipini dijamin dalam konvensi hak asasi manusia internasional dan regionalutama. 165 Konsep ini juga dikenal dalam rezim hukum domestik; sebagaicontoh Mahkamah Agung Ghana menyatakan bahwa Pengadilan perluuntuk bertindak “dalam kepentingan utama untuk keadilan untuk mencegahilegalitas dan kegagalan pengadilan dan juga juga memastikan keadilan162 IFES, The Kingdom of Thailand, Analysis and Issues for Consideration: The Organic Act onElection of Members of the House of Representatives and Installation of Senators andthe Organic Act on the Election Commission 10-11 (2008) [setelah ini disebut Kingdom ofThailand Report].163 Editorial, Nigeria: Ekiti Re-Run Tribunal – Against Endless Proceedings, Daily Indep.(Lagos, Nigeria), 28 Juli 2009, dapat dilihat di http://allafrica.com/stories/200907280196.html164 U.N. Human Rights Comm., CCPR General Comment No. 13, Art. 14: Equality Before TheCourt and The Right To A Fair and Public Hearing By An Independent Court Established ByLaw, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 14 (1994) [setelah ini disebut CCPR General CommentNo. 13], dapat dilihat di http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/bb722416a295f264c12563ed0049dfbd?Opendocument.165 ICCPR, supra note 11, art. 10, 11, 14, 15, 16; African Charter, supra note 14, arts, 6,7,25.68

Bab 1: Berbagai Standar Internasionaldan memfasilitasi penyelesaian kasus secara cepat. 166 Dengan demikian,secara umum diakui bahwa penanganan perkara yang dipercepat sangatpenting dalam penanganan keberatan Pemilu, tetapi seharusnya tidaksecara drastis mengurangi jaminan untuk pelaksanaan proses hukum.Para ahli hukum juga mengaku pentingnya pelaksanaan proses hukum danketerbatasan yang terjadi dalam pembuatan keputusan yang dipercepat,sebagaimana diakui dalam pendapat yang berbeda (dissenting opinion)dalam Electoral Commission v Bakireke (Pengadilan Banding Uganda). 167Hakim S.B.K Kavuma menekankan bahwa “yang dimaksud waktu yang‘memadai’ [hak terhadap waktu dan fasilitas yang memadai bagi persiapanpembelaan] akan tergantung sifat persidangan dan situasi faktualdalam sebuah kasus. Faktor-faktor yang perlu diperhitungkan termasukkompleksitas kasus tersebut, akses tergugat terhadap bukti, batas waktuyang diberikan Undang-undang domestik untuk beberapa tindakan dalamrangkaian persidangan (proceedings), dll.” 168 Hakim Kavuma merujuk padaPedoman Pengadilan yang Adil dari Amnesti Internasional (AmnestyInternational Fair Trial Manual) yang menyatakan,” hak untuk pengadilandalam waktu yang masuk akal dapat diimbangi dengan hak untuk waktuyang memadai untuk mempersiapkan sebuah pembelaan.” 169Di kasus Uganda, pemohon banding, diberikan waktu hanya 20 hari untukmenanggapi tuduhan dari kesaksian tertulis sementara tergugat memilikilima bulan untuk mengumpulkan bukti yang kemudian dibawa ke pengadilan.Sementara penanganan keberatan Pemilu yang cepat merupakan kuncikeefektifan proses tersebut, elemen yang menjamin sebuah administrasi166 British Airways v. Att’y Gen. [1996-97] S.C.G.L.R. 547, 552-53, 554 (Ghana); lihat jugaConstitution of the Republic of Ghana, 28 April 1992, pasal 135.167 Electoral Commission v. Bakireke, (2009) U.G.C.A. 12 (Ct. App.) (Uganda), dapat dilihat dihttp://lawviatheinternet.org/ug/cases/UGCA/2009/12.html.168 Id. (Kavuma, J,. dissenting) (mengutip Lawyers Committee for Human Rights, Basic Guideto Legal Standards and Practice 16 (2000), dapat dilihat di http://www.humanrightsfirst.org/pubs/descriptions/fair_trial.pdf).169 Id (mengutip Amnesty International, Fair Trials, Manual § A, ch. 8 (1998), dapat dilihat dihttp://www/amnesty.org/en/library/asset/POL30/002/1998/en/94799f9-d9b1-11dd-af2bb1f6023af0c5/pol300021998en.html).69

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluperadilan yang layak, seperti hak untuk menyiapkan sebuah pembelaan,seharusnya dipertimbangkan dan seharusnya tidak dirongrong. 170Menjadi penting untuk diperhatikan bahwa berbagai persyaratan ini harusdipenuhi secara cukup ketika melaksanakan upaya-upaya penangananyang cepat. Sebagai contoh, setelah Pemilu 2009 di Afganistan, ECC –karena luasnya cakupan kecurangan yang dituduhkan dan terbatasnyawaktu untuk mengadakan putaran kedua sebelum musim dingin – memilihuntuk menggunakan metode sampling untuk penghitungan ulang dalamrangka memperoleh hasil cepat. Pendekatan ini dilakukan untuk mengatasisituasi khusus yang dihadapi badan penanganan keberatan dalam sebuahnegara pasca-konflik dan mungkin telah mencegah krisis konstitusionaldan kericuhan politik; namun semenjak dibuatnya keputusan ini, ECC telahmenghadapi pertanyaan tentang kredibilitas dan legitimasinya.Singkatnya, karena Pemilu adalah peristiwa politik yang sensitif terhadapwaktu yang membagi kekuasaan negara dan memberikan legitimasinyakepada pemerintah, sebuah penyelesaian keberatan yang tepat waktumerupakan hal yang amat penting. Persyaratan ini telah dicatat secarateratur oleh berbagai konvensi internasional, putusan pengadilan, laporanLSM dan para sarjana. Namun, dengan mempertimbangkan pertaruhanyang dilibatkan dan sebagaimana telah ditunjukkan oleh kasus-kasus yangtelah dibahas, badan penanganan seharusnya melakukan setiap upayauntuk menemukan keseimbangan yang layak antara penyelesaian perkarasecara cepat dan keadilan proses penanganan keberatan itu sendiri.5. Penentuan Beban Pembuktian dan StandarPembuktianPrinsip pedoman lainnya dalam melakukan penanganan keberatan Pemiluadalah penentuan beban pembuktian dan standar pembuktian yang adil.170 Lihat juga Boddaert v. Belgium, 16 Eur.Ct. H.R. 242 39 (1992) (“Article 6 of the EuropeanConvention) memerintahkan bahwa rangkaian proses peradilan haruslah singkat,tetapi juga meletakkan prinsip yang lebih umum dari administrasi peradilan yang baik.”Pengadilan menegaskan bahwa gagasan pada tahun 2007, yang menyatakan bahwa“meskipun pemeriksaan sengketa terkait Pemilu yang cepat adalah sangat diinginkan,hal tersebut seharusnya tidak menghasilkan pengurangan yang berlebihan dari jaminanprosedural yang layak bagi para pihak seperti rangkaian proses persidangan khususnyabagi si tergugat.” Kwiecie v. Poland, Eur.Ct.H.R.,App. No 51744/99, Keputusan 9 Jan. 2007, 55. See also Boddaert v. Belgium, 16 Eur. Ct. H.R. 242 39 (1992)70

Bab 1: Berbagai Standar InternasionalPedoman-pedoman ini harus dibentuk jauh sebelum terjadinya keberatan,sehingga para pihak yang terlibat akan telah memperhatikan dan memilikipemahaman yang masuk akal tentang apa yang dibutuhkan kedua belahpihak untuk menyelesaikan masalah tersebut. 171Adalah negara yang memilih untuk mendefinisikan standarnya, definisi iniharus dapat diketahui oleh kedua belah pihak dan tribunal sebelum sidangdimulai, dan lebih baik lagi jika dapat diketahui sebelum Pemilu diadakan.Sekali ditetapkan, standar ini harus ditaati pada selama proses persidangan(proceedings). Melakukan hal yang sebaliknya – sebagai contoh, denganmenerapkan standar sementara (ad hoc) ketika pengadilan digelar ataumemberlakukan standar yang berbeda terhadap pengadu yang berbedadalam masalah yang sama– akan menimbulkan pertanyaan tentangkeadilan dan ketidakberpihakan tribunal, dan akan menimbulkan keraguantentang legitimasi keseluruhan proses (dan bisa jadi Pemilu secarakeseluruhan), terlepas dari hasil dari seluruh rangkaian persidangan.A. Beban PembuktianDalam hampir semua sistem hukum, beban pembuktian merupakantanggung jawab dari pihak yang mengajukan tuduhan. 172 Sebagai contoh, diInggris merupakan hal yang “adil untuk menempatkan beban pembuktiankepada orang yang secara positif menyatakan sebuah keadaan tertentu,daripada orang yang menolak keadaan tersebut terjadi, mengingatkesulitan yang timbul karena bukti yang berlawanan diperlukan.” 173Pengadilan mengakui bahwa prinsip ini bersifat umum dalam setiaptindakan hukum perdata. 174Pada gugatan Pemilu, beban pembuktian pada umumnya akan jatuh padaorang yang menggugat hasil Pemilu atau menuduh pelanggaran dari pihaklainnya. Struktur ini menyiratkan adanya praduga keteraturan di pejabat171 Hal ini merupakan ungkapan yang benar dalam hampir semua sistem hukum, danhal tersebut jarang disinggung oleh para komentator dan pengadilan, bahkan dalampernyataan resmi. Untuk contoh pengadilan yang membahas isu ini dalam sebuah kontekshukum non-Pemilu, lihat Panovits v. Cyprus, Eur.Ct.H.R., App. No. 4268/04, Putusan 11Des 2008 60.172 Black’s Law Dictionary 196 (6th ed 1991)173 McVicar v. United Kingdom, Eur. Ct. H.R., App. No. 46311/99, Keputusan 7 Mei 2002, 40.174 Id. 41.71

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluberwenang dan tindakan resminya. 175 Ketika satu pihak menegaskanbahwa beberapa aspek Pemilu harus dibatalkan, para penggugat dapatuntuk secara masuk akal diharapkan untuk membawa bukti untukmembuktikan tuduhan mereka. Mengharuskan pihak yang digugatuntuk membuktikan secara tegas bahwa tidak terjadi pelanggaran ataupenyimpangan merupakan undangan bagi kandidat atau partai yang kalahuntuk melakukan gugatan sebagai sebuah bentuk pelecehan. Partai yangmenang akan dipaksa untuk berusaha keras membuktikan keabsahansebuah Pemilu dalam sidang yang berulang-ulang atau menghadapikemungkinan bahwa hasil Pemilu yang sah terpaksa dibatalkan karenasulitnya membuktikan sebaliknya.Tetapi paling sedikit terdapat satu argumen yang mendukung bebanpembuktian sebagai tanggung jawab pihak yang digugat: dalam kasusdimana kubu partai yang berkuasa atau pemerintah digugat oleh kaumminoritas, atau gugatan melawan badan penyelenggara Pemilu itusendiri, pihak penggugat mungkin akan kekurangan sumber daya untukmempertahankan gugatannya yang sah sebagaimana mestinya sementarapihak tergugat memiliki sumber daya untuk membuktikan Pemilu yangsah. Dalam kasus seperti itu, mungkin sudah sepantasnya untuk membagibeban pembuktian sengketa tersebut kepada pihak yang lebih kuat.Meskipun begitu, hal ini adalah tugas tidak biasa dari beban pembuktianuntuk alasan yang disebutkan diatas, dan tidak terlalu didukung oleh prinsipnegara hukum (rule of law) yang paling umum manapun.Singkatnya, dalam sebagian besar gugatan terkait keberatan Pemilu,beban pembuktian seharusnya berada pada pihak yang menuduh bahwatelah terjadi suatu kecurangan atau penyelewengan. Ini adalah cara umumbagaimana memahami implementasi beban pembuktian, dan bebantersebut hanya dibebankan kepada pihak tergugat, hanya dalam keadaanyang ekstrim atau untuk membuktikan suatu pembelaan diri afirmatif.B. Standar PembuktianSelain untuk menentukan pihak di dalam sengketa yang menanggungbeban untuk membuktikan kasusnya, Undang-undang Pemilu seharusnya175 Barry H. Weinberg, The Resolution of Election Disputes: Legal Principles That ControlElection Challenges 16 (Edisi ke-2, 2008).72

Bab 1: Berbagai Standar Internasionaljuga mendefinisikan sampai dimana pihak tersebut harus membuktikankasusnya untuk meyakinkan arbiter atau pencari fakta bahwa pihak tersebutyang benar. Hal ini biasanya disebut sebagai “standar pembuktian”. Terdapatbanyak standar yang berbeda yang diterapkan dalam sistem hukum diseluruh dunia, dan yang digunakan tergantung banyak faktor, termasuktradisi hukum yang unik dari negara tersebut, tingkat keseriusan tuduhanyang diajukan, tingkat keseriusan tindakan perbaikan yang diupayakan,dan sifat pembuktian yang diajukan dalam persidangan. Saat ini tidakterdapat konsensus internasional tentang standar pembuktian yang harusdipenuhi penggugat dalam menuduh kecurangan atau pelanggaran Pemilulainnya. Namun, terdapat tiga standar yang seringkali diterapkan dalamkasus-kasus Pemilu: preponderance of the evidence (bukti yang sangatkuat); evidence beyond a reasonable doubt (bukti yang sangat kuat dantidak dapat dibantah); dan clear and convincing evidence (bukti yang jelasdan meyakinkan). 176“Preponderance of the evidence” juga disebut bukti yang lebih berbobot(greater weight of the evidence) atau keseimbangan atas kemungkinan(balance of probabilities), dan merupakan sebuah gagasan bahwa satu pihaktelah memberikan bukti yang tampaknya lebih mungkin benar daripadatidak sama sekali. Ini merupakan standar umum yang diterapkan padagugatan perdata, jika tidak pada sebagian besar sistem hukum. 177 Karenakeberatan Pemilu biasanya diperlakukan sebagai kasus perdata (ketimbangpidana), hal ini memungkinkan sebuah standar baku yang masuk akal untukditerapkan dalam kasus Pemilu. Namun, terdapat beberapa kelemahanyang mungkin terjadi dalam penggunaan standar preponderance, karenamungkin membuktikan terlalu mudahnya sebuah standar yang harusdipenuhi penggugat dalam berbagai keberatan Pemilu. Sebagai sebuahpersoalan praktis dan filosofis, untuk menegakkan negara hukum (ruleof law), hasil Pemilu resmi telah memiliki praduga keabsahan dan harustidak dibatalkan hanya karena terlihat ada suatu faktual yang cenderungmendukung si penggugat. Hasil Pemilu berdasarkan proses hukum dan176 Lihat secara umum Huefner, supra note 25, at 313-14.177 Id. Lihat juga Prodan v. Moldova, Eur. Ct. H.R., App. No. 49806/99, Keputusan 25 April 2006(membahas seluruh tiga standar yang digunakan dalam hukum internasional): Dalam reGen. Election 605 A 2d 1164 (N.J Super Ct Law Div. 1992) (membandingkan penggunaansebagian besar pembuktian dan standar pembuktian yang jelas dan meyakinkan yangdiusulkan di dalam kasus Pemilu A.S.).73

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluadministratif komplekslah yang seharusnya akan bertahan; jika tidak, hal iniakan menyebabkan ketidakpastian yang amat sangat tentang hasil Pemiludan kewenangan pemerintah untuk terus menjalankan fungsinya. 178Di ujung spektrum yang lain, standar pembuktian beyond a reasonabledoubt pada umumnya adalah standar yang wajib dipenuhi pada penuntutanpidana, dan jarang dipakai dalam kasus perdata. Di bawah standar ini, parapemohon diwajibkan untuk melampirkan bukti yang meyakinkan sehinggadapat diandalkan dan mengambil tindakan atasnya tanpa keraguan. Tetapitidak berarti hal tersebut merupakan kepastian mutlak. 179 Dalam setidaknyasatu kasus Pemilu AS, pengadilan menerapkan standar “a reasonabledoubt” ketika sebuah standar yang lebih ketat daripada “preponderanceof the evidence” diperlukan. 180 Penggunaan standar “a reasonable doubt”dalam kasus Pemilu merupakan hal yang layak ketika tindakan perbaikansedang diupayakan bersama-sama dengan penuntutan pidana, khususnyadi negara-negara seperti Nigeria yang mempersyaratkan standar“areasonable doubt” bahkan dalam perkara perdata, jika gugatan perdatatersebut akan menimbulkan pertanyaan pelanggaran pidana. 181Tetapi sementara ahli hukum dan hakim di Nigeria telah mengingatkanbahwa, ”persentasi kasus-kasus Pemilu yang layak diajukan yang telahditolak oleh pengadilan dan sidang (negara) kami dengan dasar…..bahwapenggugat gagal untuk membukti gugatannya dengan standar “beyond areasonable doubt” adalah sangat mengkhawatirkan“. 182 Dengan kata lain,standar “reasonable doubt” mungkin terlalu ketat untuk diterapkan dalamkasus-kasus Pemilu.178 Lihat Huefner, supra note 25,at 314.179 Lord Denning menunjukkan dalam Miller v. Minister of Pensions bahwa beyond areasonable doubt tidak “perlu mencapai kepastian, tetapi harus mengandung probabilitasyang tinggi”. Pembuktian beyond a reasonable doubt tidak berarti pembuktian beyond theshadow of a doubt. Miller v. Minister of Pensions, [147] 2 All E.R.. 372, 372-74.180 Roger v. Holder, 636 So, 2d 645 (Miss. 1994).181 Lihat, contohnya, Evidence Act (1990), Cap. (112), § 138(1) (Nigeria) (“Jika kejahatan olehsatu pihak terhadap sebuah prosedur yang langsung dipertanyakan di sidang perdata ataupidana, hal tersebut harus dibuktikan dengan beyond a reasonable doubt.”), dapat dilihatdi http://www.nigeria-law.org/EvidenceAct.htm#ProductionAndEffectOfEvidence.182 Mimiko’s Case and The Issues of Burden and Standard of Proof in Election Petitions,Compass Nigeria, 17 Februari 2010, dapat dilihat di http://www.compasnewspaper.com/~compas/NG/index.php?option=com_content&view=article&Id=41516:mimikoscase-and-the-issues-of-burden-and-standard-of-proof-in-election-petition&catId=44:law&ItemId=6990.74

Bab 1: Berbagai Standar InternasionalDi beberapa negara, satu-satunya tindakan perbaikan yang tersedia ataspelanggaran Undang-undang Pemilu adalah sanksi pidana bagi pelanggar,yang menegaskan isu teknis dihadapkan dengan keadilan. 183 Secarakhusus, penanganan keberatan Pemilu yang adil seharusnya tidak bolehdikacaukan hanya karena mematuhi formalitas: “hukum acara seharusnyadigunakan sebagai alat bantu dari keadilan bukan untuk mengalahkankeadilan tersebut. 184 Sebagai contoh, di Pakistan Undang-undang tidakmembedakan secara jelas antara gugatan administratif dan pidana dalampelanggaran Pemilu. Pengadilan mengikuti Undang-undang hukum pidanadan menerapkan standar “beyond reasonable doubt” sebagai bebanpembuktian untuk sebagian besar kasus Pemilu yang mereka tangani.Dalam sebuah sistem dimana fokus tuntutan pidana untuk pelanggaranUndang-undang Pemilu adalah hukuman terhadap pihak yang bersalahdaripada tindakan perbaikan terhadap Pemilu yang cacat, setiap tindakanuntuk menggugat hasil sebuah Pemilu akan memerlukan pembentukansuatu proses terpisah untuk menangani keberatan Pemilu. 185Standar ketiga, “clear and convincing evidence” merupakan titik tengahantara standar lainnya. Hal ini berarti pengajuan bukti harus menunjukkansecara substansial gugatan yang diajukan lebih mungkin benar daripadatidak. 186 Apa yang dimaksud dengan kata substansial tidak dijelaskansecara rinci, tetapi secara universal diterima menjadi lebih ketat daripada“preponderance of the evidence” dan lebih longgar daripada bukti “beyonda reasonable doubt.” Pada yurisprudensi Amerika Serikat, standar “clearand convincing” berasal dari standar pembuktian dalam kasus perdatayang menuduh tindakan kecurangan atau kuasi pidana oleh tergugat, dantelah diperluas hingga kasus-kasus yang menyangkut hak asasi manusiadan banyak keadaan dimana kehilangan hak tersebut akan menyebabkan183 Lihat, contohnya, Law No. 73 of 1956 (Law on the Exercise of Political Rights) Al-JarldaAl Rasmiyya, 1956 pasal 39-51 (Mesir); lihat juga President of the Arab Republic of EgyptLegislative Decree No. 220 of 1994 (To Amend Certain Provisions of Act No. 73 of 1956 toRegulate the Exercise of Political Rights), Al-Jarlda Al-Rasmiya, 27 Oktober 1994, volume37, No. 43 (Supp.), hal 3-5 (Mesir).184 YM. Lady Justice Constance K. Byamugisha, Justice of the Court of Appeal of Uganda.Greenwatch, Administering Justice Without Undue Regard to the Technicalities (2003),dapat dilihat di http://greenwatch.or.ug/pdf/news/Administering_Justice_Without_Un_Due_Regard_to_Technic.pdf.185 Craig C. Dosanto et al., Federal Prosecution of Election Offenses (Edisi ke-7 2007)186 Lihat, contohnya, Grogan v. Garner, 498 U.S. 279 (1991) Definisi modern clear andconvincing evidence berevolusi di sistem hukum A.S., tetapi telah diadopsi dalam konteksinternasional juga.75

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilutergugat menderita kerugian non-moneter yang tidak dapat diperbaiki. 187Sebagai contoh, standar “clear and convincing evidence” telah diterapkandi kasus-kasus Pemilu AS yang melibatkan pembatasan tentang iklankampanye dan dana kampanye karena tindakan badan pengatur berdampakpada pembatasan awal terhadap hak kebebasan untuk mengeluarkanpendapat. 188 Di Thailand, Undang-undang Organik untuk pemilihan anggotaanggotaParlemen dan Senat menyatakan bahwa Komisi Pemilu akanmencari bukti yang meyakinkan untuk memutuskan jika, sebagai contoh,terjadi pelanggaran aturan pengeluaran belanja Pemilu dan alat kampanyePemilu, atau jika ada kandidat yang telah melaksanakan Pemilu yang tidakjujur dan tidak adil. 189 Standar dengan kalimat yang sama telah diadopsi dibanyak kasus internasional terkait hak asasi manusia. 190 Standar Clear andconvincing tampaknya telah menjadi sebuah standar dalam pembuktiandalam hukum perdata internasional. 191Dalam artikelnya tahun 2007 mengenai penanganan keberatan Pemilu,Steven Huefner merekomendasikan Amerika Serikat untuk mengadopsistandar clear and convincing untuk kasus Pemilu, yang telah diterapkansecara berbeda-beda oleh negara-negara bagian yang menggunakanseluruh tiga standar. 192 Ia mengemukakan bahwa standar ini akan layakdigunakan pada sengketa Pemilu karena proses Pemilu AS, walaupuntidak sempurna, telah “mendapat praduga kuat atas kebenarannya”.187 Brandt Distrib. Co. v. Fed. Ins. Co., 247 F3d 822 (8th Cir. 2001); Rodriguez v. Suzuki MotorCorp., 936 S.W.2d 104 (Mo. 1996).188 Fulani v. Fed. Elections Comm’n, 147 F3d 924 (D.C. Cir. 1998); Briggs v. Ohio ElectionsComm’n, 61 F3d 487 (6th Cir. 1995); Pestrak v. Ohio Elections Comm’n, 926 F.2d 573 (6thCir. 1991)189 Organic Act on the Election of Members of the House of Representatives and theInstallation of Senators, pasal 57, 103, 107 (2007) (Thailand) (“Dalam kasus dimanaselama periode waktu di bawah Bagian 49 terdapat bukti yang meyakinkan seseorangmemberikan, menawarkan untuk memberi atau menjanjikan untuk memberi uang ataubenda lainnya yang bermanfaat bagi seorang pemilih untuk memilih kandidat atau partaipolitik tertentu…”).190 Terminologi yang sinonim dengan clear and convincing evidence yang digunakan olehberbagai pengadilan internasional termasuk referensi untuk kebutuhan pembuktianadalah “clear and cogent” atau “cogent and compelling” juga aturan bahwa pengadilanjuga perlu “meyakinkan”. Lihat contohnya HCJ6659/06 Anonymous v. The State of Israel(2008) (lsr.) (mempersyaratkan “clear, convincing and unambiguous evidence”): Militaryand Paramilitary Activities in and Against Nicarague (Nicar. V. US), 1986 I.C.J 14 (27 Juni)(menerapkan sebuah standar tanpa nama antara reasonable doubt dan preponderance ofthe evidence), dapat dilihat di http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6503.pdf.191 Louis Henkin, How Nations Behave: Law and Foreign Policy 142 (2d ed. 1979); DinahShelton, Judicial Review of State Action by International Courts, 12 Fordharm Int’l LJ. 361(1989); Christopher Greenwood, International Law and the United States’ Air OperationAgainst Libya, 89 W. Va. L. Rev. 933 (1987).192 Huefner, supra note 25, at 314.76

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluclear and convincing evidence sebagai standar keberatan dalam PemiluAfganistan 2009. 195Namun, dalam berbagai situasi, standar clear and convincing jugadapat merusak proses penanganan keberatan Pemilu. Memang, dalampraktiknya, penggugat dapat menghadapi kesulitan yang amat besardalam memperoleh bukti, dan harus berjuang untuk mengumpulkan faktafaktauntuk membuktikan tuduhan mereka, khususnya di demokrasi yangsedang berkembang, yang membutuhkan sebuah sistem penanganankeberatan yang efektif. Para petugas Pemilu, komisi Pemilu atau partaipolitik oposisi akan memiliki akses untuk pembuktian tersebut, tetapi parapengadu akan mungkin tidak memilikinya. Dengan demikian, sebagaimanayang telah dibahas di atas, standar preponderance of evidence barangkalisudah menjadi beban yang amat sulit dipikul para penggugat, dan standarclear and convincing dapat mengaburkan gugatan yang layak. Sepertiyang Hakim Pengadilan Tinggi Nigeria, Kayode Eso, tegaskan dalamkasus Chinwendu v. Mbamali. “ hendaknya berhati-hatilah untuk tidakmengorbankan keadilan di altar hal-hal teknis. Tidak ada waktu lagi tersediaketika sengketa ditangani dengan hal-hal teknis dan tidak berdasarkanmasalahnya.” 196 Dengan menggunakan standar yang dinaikkan, gugatanyang sah dapat dibatalkan dan penyimpangan tidak dapat dikoreksi bahkanjika hasil Pemilu dipertaruhkan. Pembatalan gugatan yang sah sepertiitu dapat menyebabkan suatu ketidakpercayaan yang tinggi terhadapproses Pemilu.Pada akhirnya, pilihan standar pembuktian seringkali tergantung aturanhukum acara dari sistem hukum pada sebuah negara. Di beberapa negara,Undang-undangnya tidak membedakan antara gugatan administratif dankeberatan pidana sehingga, standar pembuktiannya tetap sama terlepasdari sifat khusus dari sengketa tersebut. Dengan demikian, standarpembuktian yang berbeda dapat digunakan dalam penanganan keberatanPemilu di seluruh dunia. Sebuah standar yang seragam mungkin tidak akanmemadai untuk menangani tiap jenis keberatan Pemilu, dan bisa berbahaya195 Rules of Procedure of the Electoral Complaints Commission, §§ 72, 172 (2009) (Afg)196 Chukeudi Nwokoye, Burden of Proof in Election Petitions, Nigeria Village Square (29 Des2008), http://www.nigeriavillagesquare.com/articles/chukwudi-nwokoye/burden-of-proofin-election-petitions.html.78

Bab 1: Berbagai Standar Internasionaluntuk hanya menerapkan satu standar belaka. Dengan pertimbangan ini,sebuah lembaga penanganan keberatan seharusnya telah siap untukmemberlakukan ambang batas yang berbeda untuk pembuktian yangharus disiapkan oleh penggugat tergantung sifat dari gugatan yangdiajukan. 197 Sebagai contoh, terdapat perbedaan yang amat besar antarasuatu kasus dimana seorang penggugat menuntut untuk membatalkanhasil Pemilu di seluruh negeri, dan sebuah gugatan mengenai surat suaradalam sebuah Tempat Pemungutan Suara di tempat terpencil, dan standarpembuktian yang diperlukan agar gugatan tersebut dapat mencerminkanberbagai perbedaan praktis tersebut. Pilihan standar apa yang diterapkanuntuk setiap jenis gugatan Pemilu dapat dibuat oleh badan penyelenggaraPemilu, ditetapkan oleh peraturan perUndang-undangan atau bahkandiamanatkan di dalam konstitusi nasional. Terlepas dari standar yang pastiyang akan diterapkan, dalam setiap kasus tertentu seharusnya diajukandalam sebuah sidang dengar pendapat daripada dipilih oleh seorang arbiteratas dasar kasus per kasus. 198Tingkat fleksibilitas yang diizinkan dalam standar yang didefinisikan secarajelas akan tergantung dari jenis gugatan yang diajukan. Sebagaimanaditulis oleh Lord Denning dalam Bater v. Bater, sebuah pengadilan perdatayang memutuskan tuduhan kecurangan dengan sendirinya membutuhkantingkat probabilitas yang lebih tinggi daripada yang seharusnya jikamemutuskan tuduhan kelalaian. Sebagai contoh, di dalam keputusannyapada gugatan Pemilu presiden Zambia tahun 2001 melawan Presiden LevyMwanawasa, Mahkamah Agung Zambia merujuk pada kasus sebelumnyaLewanika v. Chiluba, yang menegaskan bahwa “bukan menjadi masalahapakah gugatan Pemilu parlemen secara umum memerlukan pembuktiandengan standar yang lebih tinggi daripada sekedar hanya keseimbangankemungkinan belaka.” 199 Sama halnya, gugatan Pemilu presiden dimana197 Bater v. Bater, [1951] P. 35,37 (C.A.) (U.K) (“Tingkat probabilitas dalam kasus perdatatergantung dari subyek persoalan yang digugat.” Alasan yang sama juga digunakan untukmendukung standar pidana berikutnya dalam Preston-Jones v. Preston-Jones, [1951]A.C. 391, [1951] 1 All E.R. 124 (H.L.) (U.K) (menentukan legitimasi gugatan untuk hakpengasuhan anak dalam perceraian berdasarkan gugatan perzinahan); lihat juga, In reDoherty, House of Lords, [2008] UKHL 33 (banding diambil dari N. Ir.).198 Lihat supra Bagian 2 (menggambarkan standar internasional dari rezim standar dan tatatertib Pemilu yang dirinci secara jelas)199 Lewanika v. Chiluba (1998) ZLR 86 [SC] (Zam), dapat dilihat di http://www.saflii.org/zm/cases/ZMSC/1998/11.pdf; lihat juga Mazoka v. Mwanawasa, (2002) S.C.Z./EP/01/02/03/2002 (Zam.).79

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilukeputusan pengadilan dapat mempengaruhi tata kelola negara danpenggunaan kekuasaan dan kewenangan konstitusional,” sebuah tingkatkejelasan yang lebih meyakinkan jelas diperlukan.” 200 Keseriusan dankepentingan publik atas beberapa isu tertentu terkait keberatan dapatmewajibkan agar standar pembuktian dinaikkan. 201Tidak ada standar pembuktian yang dapat diterima atau diharuskan secarauniversal; dalam sebuah kerangka rezim hukum pembuktian, legislatif,hakim dan arbiter mempunyai kebebasan untuk menurunkan ataumenaikkan standarnya tergantung sifat gugatan yang diajukan. Masingmasingdari tiga standar yang paling umum dibahas di atas dapat menjadiberguna atau dapat diterapkan di sistem penanganan keberatan Pemilusuatu negara, dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangandalam pelaksanaannya. Ketika menyusun atau memperbaiki sistempenanganan keberatan Pemilu, sangatlah penting untuk memastikanbahwa seluruh faktor diatas dimasukkan ke dalam pertimbangan sebelummenetapkan standar yang akan digunakan.6. Tersedianya Mekanisme Perbaikan yangBerarti dan EfektifSuatu mekanisme keberatan yang berfungsi harus mampu memberikansolusi perbaikan yang efektif, tepat waktu dan dapat dilaksanakan.Berbagai konvensi hukum internasional menyepakati bahwa, ketika satunegara telah memberikan hak yang memadai dan menyusun proseduryang memadai, maka proses untuk menghasilkan keluaran yang layakmerupakan komponen yang wajib dalam perlindungan hak-hak dasarsecara umum. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia mencatatpentingnya “hak untuk memperoleh tindakan perbaikan yang efektif olehpengadilan nasional yang kompeten atas tindakan pelanggaran hak dasar200 Mazoka v. Mwanawasa, (2002) S.C.Z./EP/01/02/03/2002 (Zam.)201 Bater v. Bater [1951] P.35, 37 (C.A) (U.K).80

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluPengadilan hak asasi manusia regional dan internasional dapatmenyidangkan keberatan Pemilu dan memberikan tindakan perbaikan yangefektif kepada penggugat setelah habisnya seluruh tindakan perbaikanyang ada dan efektif di tingkat domestik. Dalam Petkov v. Bulgaria, ECtHRmenafsirkan hak tindakan perbaikan yang efektif dan menegaskan bahwa“ruang lingkup kewajiban Negara-Negara Penandatangan bervariasitergantung sifat keberatan pemohon.” 206 Pengadilan menambahkanbahwa tindakan perbaikan harus “efektif dalam praktik sebagaimanajuga dalam Undang-undang dalam artian dapat mencegah pelanggaranyang dituduhkan atau memberikan perbaikan terhadap situasinya ataumemberikan tindakan penyelesaian yang memadai bagi setiap pelanggaranyang telah terjadi. 207 Dalam kasus ini, para pemohon membawa gugatan keECtHR dan berargumen bahwa otoritas Pemilu Bulgaria tidak mematuhiputusan akhir yang dikeluarkan oleh pengadilan domestik dan olehkarenanya telah menghalangi hak pemohon untuk dipilih dalam Parlemen.Pemerintah Bulgaria berargumen bahwa tindakan perbaikan domestikbelum habis, dengan demikian gugatan pemohon seharusnya dibatalkan.Pengadilan memutuskan mengabulkan permohonan keberatan danberkesimpulan bahwa mereka “tidak memiliki tindakan perbaikan yangefektif yang tersedia sehubungan dengan keberatan mereka di bawahPasal 3 Protokol 1… dan berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaranPasal 13 Konvensi.” 208Satu cara untuk memberikan tindakan perbaikan yang efektif terhadappenyimpangan Pemilu adalah dengan mengubah Undang-undang Pemiludan lebih khususnya ketentuan yang berkaitan dengan penanganankeberatan. Sebagai contoh, dalam Pemilu presiden di Ukraina, sistempengadilan dibanjiri oleh keberatan dan Mahkamah Agung berdasarkanbesarnya jumlah tuduhan penyimpangan Pemilu, memerintahkan agardilakukan Pemilu ulang. Sebelum Pemilu presiden 2010, dibuat perubahanterhadap Undang-undang Pemilu untuk mencegah terulangnya masalahpada Pemilu tahun 2004.206 Petkov v. Bulgaria, Eur. Ct. H.R., App nos. 77568/01, 178/02 dan 505/02, Keputusan 11Juni 2009, 74.207 Id.208 Id. 83.82

Bab 1: Berbagai Standar InternasionalContoh Ukraina juga menunjukkan kesulitan dalam memutuskan apakahtindakan perbaikan yang efektif memang tersedia, khususnya di negarademokrasi yang sedang berkembang, dan diantara negara yang secarapolitik penuh dengan konflik Pemilu. Pada malam Pemilu presiden 2010,“para ahli mengingatkan bahwa Undang-undang Pemilu presiden Ukrainabegitu cacatnya sehingga memungkinkan berbagai kecurangan skalabesar yang berulang.” yang dapat memicu Revolusi Oranye.” 209 Tetapi padaputaran kedua 7 Februari peninjau Pemilu internasional melaporkan bahwaPemilu berlangsung bebas dan adil dan para pemimpin dunia menerimapemenang. 210 Meskipun ada pengesahan ini, petahana (incumbent) yangdikalahkan Yulia Tymoshenko, menuduh lawannya mengenai kecurangandan menggugat hasil Pemilu di Pengadilan Administratif TingkatTinggi Ukraina. 211 Oleksandr Turchynow, yang menjalankan kampanyeTymoshenko, “meminta penghitungan kembali di lebih dari 900 tempatpemungutan suara, menggugat bahwa ‘pemalsuan’ mempengaruhihasil Pemilu.” 212 Menjawab klaim tersebut, ketua Komite Pemilih (VotersCommittee) independen Ukraina, Oleksandr Chernenko, menyatakanbahwa setiap gugatan terhadap Pemilu harus menyangkut pelanggaransistemik yang dapat secara teoritis mempengaruhi hasil pemilihan danmenambahkan bahwa tidak ada bukti terjadinya pelanggaran sistemikyang benar-benar dapat membatalkan Pemilu seluruhnya. 213 Persyaratan“pelanggaran sistemik” yang disoroti oleh Chernenko dapat membatasijumlah keberatan dan mengurangi gugatan yang sembarangan. Namun,perubahan atau pembatasan tersebut dalam Undang-undang seharusnyatidak digunakan untuk menurunkan semangat para penggugat untukmengajukan gugatannya yang sah. Dua minggu setelah Pemilu ulang 7Februari, Perdana Menteri Tymoshenko mengakui Pemilu presiden dengan209 Mark Rachkevych, Can Ukraine’s Presidential Election Be Stolen Again? Kyiv Post, 26 Nov,2009, dapat dilihat di http://www.kyivpost.com/news/politics/detail/53728/.210 Luke Bake, NATO, EU Follow U.S. Welcome Ukraine’s Yanukovich, Washington Post,12 Feb, 2010, dapat dilihat di http://postchronicle.com/cgi-bin/artman/exec/view.cgi?archive=184&num=284224.211 Peter Fedynsky, Tymoshenko Refuses to Concede Ukraine Election Defeat, VOAnews,11 Februari 2010, dapat dilihat di http://www1.voanews.com/english/news/europe/Tymoshenko-Refuses-to-Concede-Ukraine-Election-Defeat-84113287.html; lihat jugaJames Marson, Ukraine Opposition to Form Coalition, Wall St. J., 12 Feb 2010, dapatdilihat di http://online.wsj.com/article/SB1000142052748703525750609234718766374.html?mod=googlenews_wsj.212 Daryna Krasnolutska, Timoshenko Weighs Conceding Ukraine Presidency to Stay Premier,Business Week, 10 Feb 2010, dapat dilihat di http://wwwbusinessweek.com/news/2010-02-10/timoshenko-weighs-conceding-ukraine-presidency-to-stay-premier.html.213 Fedynsky, supra note 212.83

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilumenarik gugatan hukumnya, dan menyatakan dia tidak percaya bahwa diaakan mendapatkan sidang yang adil dan bahwa Pengadilan sama biasnyadengan Komisi Pemilu Pusat (Central Electoral Commission).Contoh baru-baru ini di Ukraina menggambarkan kesulitan membuatperbedaan yang jelas antara tuduhan yang politis murni dan keberatanPemilu yang benar serta adil. Beberapa kandidat mungkin menolak untukmenerima kekalahan mereka dan membuat gugatan sembarangan dantidak berdasar, sementara yang lainnya memiliki dasar dan bukti yangsah untuk menjustifikasi keberatan. Walaupun terdapat kesulitan yangjelas dalam menentukan apakah sebuah sistem memberikan tindakanperbaikan yang memadai untuk merespon penyimpangan Pemilu, sebuahlembaga penanganan keberatan Pemilu yang memberikan jaminanpenyelesaian putusan secara tepat waktu, justifikasi hukum, putusan yangtidak lagi dapat dibanding, serta kewenangan untuk menjatuhkan sanksidan hukuman, akan menjadi jalan panjang untuk menyediakan tindakanperbaikan yang efektif.A. Hak untuk BandingHak untuk mengajukan banding adalah merupakan sebuah komponenkunci dalam menjamin akses terhadap tindakan perbaikan yang memadai.Seluruh konvensi hak asasi manusia internasional, mengakui, baik secaraimplisit maupun eksplisit, nilai fundamental dari mekanisme banding. 214Pasal 14, § 5 ICCPR memberikan hak tersebut dibawah persoalan pidanadan Komite PBB untuk Hak Asasi Manusia telah menggarisbawahi bahwajaminan sebuah banding tidak dibatasi hanya untuk pelanggaran yang palingserius. 215 Hasil keberatan Pemilu juga menjadi sangat penting dan prosesbandingnya dapat memperkuat hak untuk sebuah tindakan perbaikan yangefektif, khususnya dalam gugatan yang lebih serius dimana hasil Pemilu214 ICCPR, supra note 11, art. 14 § 5, American Convention, supra note 14, art. 8(2)(h);Protocol No. 7 European Convention for the Protection of Human Righst and FundamentalFreedoms, art. 2, 22 Nov, 1984, C.E.T.S No. 117 (diberlakukan tanggal 1 No. 1988), dapatdilihat di http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/117.htm; African Charter, supranote, 14, art. 7(a); Constitutional Rights Project v. Nigeria, African Comm’n on Humanand Peoples’ Rights, Comm. No. 60/91 (1995); UN Human Rights Comm, CCPR GeneralComment No. 32, Art. 14: Right to Equality Before Courts and Tribunals And To A Fair Trial, 47-50, U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 (23 Agus, 2007) [setelah ini disebut CCPR GeneralComment No. 32].215 ICCPR, supra note 11, art. 14 § 5,CCPR General Comment No. 32, supra note 215, 47-50; CCPR General Comment No. 13, supra note 165, 17.84

Bab 1: Berbagai Standar Internasionaldipertaruhkan. Komisi Eropa untuk Demokrasi melalui Hukum (EuropeanCommission for Democracy through Law) juga mengakui melalui kodepraktik yang baiknya bahwa sebuah sistem banding diperlukan untukmemberikan sebuah tindakan perbaikan yang efektif. Warga negaraperorangan dan kandidat seharusnya dapat sepenuhnya menggugatsetiap penyimpangan Pemilu di pengadilan Pemilu, komisi Pemilu, ataumahkamah konstitusi. 216 ECtHR juga menekankan bahwa “sebuah sistembanding Pemilu yang efektif merupakan mekanisme pengaman yangpenting terhadap kesewenang-wenangan dalam proses Pemilu.” 217Undang-undang Pemilu harus menyediakan secara jelas mekanismepeninjauan. Di Nikaragua, Undang-undang Pemilu hanya menyatakan hakbanding terhadap putusan CSE pada saat masalahnya adalah pembatalanpendaftaran partai politik. 218 CSE adalah badan penyelenggara Pemiluyang bertanggung jawab terhadap berbagai keberatan awal, dan jugamerupakan tingkat peradilan tingkat akhir tentang penyimpangan Pemilu.Selain kejahatan Pemilu yang berada di dalam yurisdiksi pengadilan pidanabiasa, tidak ada saluran banding yang independen; proses hukum yangdikerdilkan ini memiliki potensi konflik yang nyata jika para penggugatmerasa bahwa gugatan mereka tidak ditangani secara memadai ditingkat CSE. 219 Membentuk mekanisme yang independen untuk meninjaukeberatan Pemilu, atau memberikan pengadilan umum yurisdiksi yanglebih luas untuk menerima banding terkait keberatan Pemilu, dapatmemperbaiki celah tersebut.Di Brasil, konstitusi memberikan hak untuk mengajukan banding terhadapputusan Pengadilan Pemilu Regional (Regional Electoral Courts) kepadaPengadilan Pemilu Banding (Superior Electoral Court). Hak banding inidibatasi hanya untuk: putusan yang diberikan bertentangan denganketentuan cepat pada Konstitusi atau suatu Undang-undang; situasi dimanaterdapat perbedaan penafsiran sebuah Undang-undang antara dua ataulebih pengadilan Pemilu; dan ketika keputusan terkait ketidaklayakan atau216 Venice Commission Code, supra note 44,at 29-30.217 Petkov v. Bulgarian, Eur. Ct. H.R., App nos. 77568/01, 178/02 dan 505/02, Keputusan 11Juni 2009, 63.218 CSE adalah keputusan tingkat akhir untuk semua keberatan terkait Pemilu. E.U. NicaraguaReport, supra note 38, at 23.219 Id. At 20.85

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilupenerbitan pengesahan kemenangan Pemilu di tingkat federal atau negarabagian. 220 Namun, “keputusan Pengadilan Pemilu Banding tidak dapatdibanding, kecuali untuk putusan yang bertentangan dengan Konstitusiini dan yang menolak habeas corpus atau writs of mandamus.” 221 Brasilmerupakan sebuah contoh hak banding yang terkodifikasi yang menjagapenafsiran yang jelas dan koheren mengenai Undang-undang yang relevan.Banding (appeals) jangan disamakan dengan rujukan (referrals). Ketikasuatu pengadilan memiliki yurisdiksi, badan tindakan perbaikan pasca-Pemilu regional atau provinsi tidak dapat merujuk sebuah kasus kelembaga nasional tanpa pertama-tama memutuskan kasus tersebut.Undang-undang Pemilu seharusnya juga mendefinisikan keputusan yangbersifat final dan berkekuatan hukum tetap. Sebagai contoh, di Filipina,berbagai keberatan terkait Pemilu bagi Dewan Perwakilan Rakyat (Houseof Representatives) dan Senat disidang oleh pengadilan khusus. Badanini akan menerbitkan keputusan yang dapat dibanding ke PengadilanTinggi (Supreme Court) tetapi hanya dalam konteks meminta petunjuk(on certiorari). 222Sistem Nikaragua mengatur proses peninjauan oleh badan penyelenggaraPemilu (CSE) terkait berbagai gugatan dan penyimpangan Pemilu ditempat pemungutan suara. CSE tidak menyediakan jalur banding.Namun, pelanggaran Pemilu pidana akan ditangani oleh pengadilanpidana biasa yang menyediakan mekanisme dibanding. Dengan demikian,karena proses banding tidak selalu ada di dalam seluruh kasus, bandingmenjadi komponen yang penting dalam memberikan pihak perorangan220 Constituicao Federal [C.F] [Constitution] art. 121 § 4 (Bras).221 Id. Art 121 § 3.222 “Certiorari” adalah kata dalam bahasa Latin yang berarti “diberitahukan, atau diberikankepastian mengenai sesuatu.” Hal tersebut juga merupakan nama yang diberikan rangkaianpersidangan tertentu untuk pemeriksaan kembali tindakan-tindakan pengadilan, ataupengadilan banding yang lebih rendah. Sebuah “write of certiorari” dapat didefinisikansebagai perintah dari pengadilan tingkat yang lebih tinggi kepada pengadilan atau otoritaspublik tingkat yang lebih rendah untuk mengirimkan catatan perkara yang diberikan untukpeninjauan. Erben et al., supra note 150, at 27.86

Bab 1: Berbagai Standar Internasionaldan partai politik dengan cara yang lebih efektif untuk mengaksestindakan perbaikan. 223B. Kerangka Waktu yang Terbatas untuk PeninjauanSebagaimana telah dibahas di atas, menetapkan batas waktu yang jelasuntuk peninjauan terhadap pendaftaran awal dan penentuan seluruhbanding yang diperlukan sangatlah diperlukan untuk memperlancarproses pemeriksaan perkara. 224 Lebih lanjut, peninjauan gugatan olehtribunal Pemilu atau komisi keberatan Pemilu seharusnya cepat danefektif. Kerangka waktu yang spesifik seharusnya memperhitungkandibutuhkannya penanganan gugatan dalam kerangka waktu proses Pemiluyang terbatas, 225 untuk tindakan perbaikan yang dilaksanakan dalamkerangka waktu yang serupa dan keputusan yang diterbitkan secara tepatwaktu. Memang, banding seharusnya tidak digunakan untuk menundapengesahan hasil atau untuk melecehkan partai atau kandidat lawan.Batas waktu untuk memasukkan dan memutuskan banding haruslahsangat pendek. Komisi Eropa untuk Demokrasi melalui Hukum (EuropeanCommission for Democracy through Law), contohnya, telah menetapkanstandar tiga hingga lima hari dari setiap perkara pada tingkat pertama. 226 Halini mengingatkan and mendukung prinsip umum rangkaian persidanganyang dipercepat dalam penanganan keberatan Pemilu.C. Pertimbangan Hukum dari PutusanSebagaimana dinyatakan sebelumnya, sebuah hak untuk memperolehpemulihan yang transparan mempersyaratkan bahwa penggugat harusdiberitahukan mengenai alasan mengapa gugatannya dibatalkan atauditolak. Dengan demikian, badan penanganan keberatan Pemilu seharusnyamenyatakan secara jelas dasar hukum yang digunakan atau keputusanfaktual yang dibuat ketika ia memutuskan kasus tertentu, berdasarkan223 Human Rights and Election Handbook, supra note 9, at 16 (Hak menggugat hasil Pemiludan bagi partai yang tidak puas untuk mengupayakan tindakan perbaikan seharusnya diaturoleh Undang-undang. Proses gugatan seharusnya menetapkan ruang lingkup peninjauan,tata tertib untuk memulainya dan kekuasaan badan peradilan yang independen yangbertanggung jawab terhadap tinjauan tersebut. Tingkat peninjauan yang bertingkat,dimana semestinya, seharusnya digambarkan juga.”).224 Organization for Security and Co-operation in Europe, Office for Democratic Institutionsand Human Rights, Republik Kazakhstan: Review of the Election Legislation for ElectionDisputes, Appeals and Penalties 2 (2001) [selanjutnya disebut Kazakhstan Report] dapatdilihat di http://www.osce.org/odihr/elections/kazakhstan/item/14597.225 Commonwealth Convention, supra note 39, pasal 10, § 2 (f).226 Venice Commission Code, supra note 44, at 30.87

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilupenjelasan yang jelas tentang pelanggaran Pemilu yang mungkin di dalamUndang-undang. Bahkan lebih penting untuk memberikan penjelasanuntuk setiap putusan apabila tidak tersedia mekanisme untuk banding,atau pilihan dalam tindakan perbaikan. 227Dengan demikan, hakim atau jaksa haruslah sangat rinci dalam menulispertimbangan hukum putusannya, sebagai contoh, di tingkat prosesPemilu mana pelanggaran dilakukan, siapa yang melakukan pelanggaran,dan apakah pelanggaran mempengaruhi atau tidak mempengaruhi hasilPemilu. 228 Para hakim dan jaksa seharusnya memberikan cara-cara agarpara pihak yang relevan supaya mereka bisa mengerti alasan di balikkeputusan mereka. Tribunal atau komisi seharusnya juga menampilkanpendapat hukum yang mendukung, maupun yang bertentangan (dissentingopinions) dari hakim atau arbiter. Hal ini akan memungkinkan transparansimengenai alasan dimana arbiter dapat memutuskan seperti itu dan setiappandangan hukum pribadi yang menjadi bagian dari putusan. Justifikasihukum untuk sebuah keputusan akan memfasilitasi penegakan keputusandan membantu membentuk legitimasi hasil akhir Pemilu.D. Pemulihan Hak-Hak yang DilanggarHak untuk tindakan perbaikan juga termasuk hak untuk pemulihan untukkerugian yang dialami oleh penggugat. Sebagai contoh, dalam Petkov v.Bulgaria, tiga pemohon menuduh bahwa hak mereka untuk maju dalamPemilu parlementer 2001 telah dibatalkan secara tidak adil. 229 Koalisi parapemohon menarik namanya dari daftar kandidat karena keterkaitannyadengan mantan badan keamanan Negara. 230 Mahkamah Agung Administrasi(Supreme Administrative Court) memutuskan memenangkan merekadan menyatakan bahwa tindakan pencoretan penggugat dari daftarkandidat, adalah tidak sah dan dibatalkan. Namun otoritas Pemilu gagalmelaksanakan putusan yang final dan mengikat ini dan dengan demikian,para pemohon membawa kasus tersebut ke Pengadilan Hak AsasiManusia Eropa (European Court of Human Rights). Mereka menyatakan227 Lihat E.U. Nicarague Report, supra note 38, at 63 (“Hal ini khususnya serius mengingatpenyelesaian ini adalah tingkat terakhir dan tidak ada banding lebih lanjut yang mungkin).228 Kazakhstan Report, supra note 225, at 5.229 Petkov v. Bulgaria, Eur. Ct. H.R., App. Nos. 77568/01, 178/02 dan 505/02, Keputusan 11Juni 2009, 55-82.230 Id, 60.88

Bab 1: Berbagai Standar Internasionalbahwa hak untuk sebuah tindakan perbaikan telah ditolak karenapenolakan otoritas Pemilu untuk mencantumkan kembali mereka di dalamdaftar kandidat.” 231 Pengadilan Eropa mengakui kegagalan di pihak otoritasPemilu dan menyatakan bahwa hal tersebut mengakibatkan pelanggaranPasal 3 dan 13 dari Protokol Tambahan No. 1 dari Konvensi Eropa.Pengadilan menambahkan bahwa bahkan jika otoritas tidak menyetujuitemuan pengadilan (karena keputusan atau tindakan yang salah di luaryurisdiksinya), mereka tidak dapat menolak untuk mematuhi keputusantersebut di dalam sebuah masyarakat demokratis yang mematuhi negarahukum (rule of law). Hak untuk sebuah tindakan perbaikan memerlukanotoritas yang relevan untuk mematuhi keputusan dan berupaya untukmenghapus seluruh dampak keputusan yang menyatakan tidak sah dandibatalkan. Pengadilan juga mendiskusikan jenis tindakan perbaikan yangseharusnya diberikan kepada pemohon di dalam kasus ini. Berbagaitindakan dan kealpaan yang disengaja oleh otoritas Pemilu yangmenghalangi kandidat parlementer untuk maju dalam Pemilu tidak dapatdiperbaiki secara eksklusif dengan sebuah kompensasi. 232 Jika pelanggarantidak dapat diperbaiki sebelum Pemilu, sebuah saluran tindakan perbaikanpasca-Pemilu harus dicari sebagai konsekuensi pelanggaran ini terhadaphasil Pemilu dan dalam kasus yang paling serius, badan ini bahkan dapatmembatalkan hasil Pemilu, seluruhnya atau sebagian. 233E. Berbagai sanksi dan HukumanSebuah tindakan perbaikan yang efektif secara tersirat termasuk adanyasanksi dan hukuman, seperti surat peringatan kepada pelanggarnya(termasuk partai-partai politik), pengenaan denda atau hukuman pidana,pembatalan calon, diskualifikasi sebuah partai politik, pemberhentianhak untuk berkampanye, pembatalan surat suara, atau perintah sebuahpenghitungan ulang atau Pemilu ulang. 234 Berbagai pelanggaran dan sanksi231 Id. 67, 83.232 Id. 79233 Id. 80, 81 (menemukan bahwa, dalam kondisi kasus tertentu, rangkaian persidangandi Mahkamah Konstitusi, yang telah menyimpulkan pelanggaran yang serius dari hakpenggugat tidak mengharuskan pembatalan Pemilu, tidak memberikan tindakan perbaikanyang memadai untuk para pemohon)234 Electoral Law, art. 54, § 1 (2004) (Afg.); Electoral Reform Law, §§ 22-25 (2004)(Liber.) (menghukum kecurangan pendaftaran dan penyuapan), dapat dilihat di http:///necliberia.org/content/legaldocs/laws/elereformlaw.pdf; The New Elections Law, §10.25 & 10.26 91986) (Liber.), dapat dilihat di http://necliberia.org/content/legaldocs/laws/1986electionlaws.pdf.89

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluyang didefinisikan secara jelas di dalam kerangka peraturan dan undangundangpemilu akan mencegah pemberian hukuman yang sewenangwenang(atau kegagalan untuk mengenakan hukuman tersebut).Begitupun, sanksi dan hukuman seharusnya dibuat dengan cara yang akanmencegah para kandidat dan pihak yang lain melanggar undang-undangkepemiluan. Hak pemulihan tidak dapat efektif sepenuhnya jika merekayang berhubungan dengan pemilihan dan kandidat tidak mengetahuisanksi -sanksi bagi pelanggaran yang ada.Walaupun kewenangan diberikan untuk menerapkan sanksi, hakim atauarbiter seharusnya memastikan bahwa hukumannya sepadan dengankeseriusan pelanggara 235 Hukumannya akan tergantung dari laporanyang dituduhkan, karakter, sikap, kepentingan publik dan keseriusanpelanggaran. Sebagai contoh, sebuah Pemilu ulang seharusnya tidakdiperintahkan kecuali terjadi pelanggaran standar Pemilu yang serius.Memang, sekali kehendak rakyat telah diekspresikan secara bebas dandemokratis, pilihan tersebut seharusnya tidak diragukan, kecuali adanyadasar pemaksaan terhadap tatanan demokratis. 236 Undang-undangseharunys memberikan sebuah jenjang (gradation) dalam sanksi yangmungkin yang dapat diterapkan pada perorangan atau partai politik.Contohnya, bulan April 2007 dan Mei 2008, ahli hukum IFES menerbitkananalisis yang menyeluruh tentang kerangka undang-undang PemiluThailand, dan menyarankan negara untuk mengubah hukum organiknyatentang partai politik dan pembiayaan politik. 237 Analisis ini menekankandibutuhkannya sanksi yang proporsional terhadap derajat pelanggarandan derajat kesalahan (disengaja, kelalaian atau kesalahan). Para ahli jugamerekomendasikan sanksi perdata atas pelanggaran administratif, sepertisecara sewenang-wenang menolak atau menarik pengesahan kandidat,juga sanksi pidana.Sistem penanganan keberatan Filipina juga memberikan sebuah contohatas luasnya ragam saksi bagi pelanggaran Pemilu. Pada tahun 2004,IFES melaporkan bahwa hukuman yang dilaksanakan oleh otoritas Pemilu235 Kazakhstan Report, supra note 225, at 3.236 Petkov v. Bulgaria, Eur. Ct. H.R., App. Nos. 77568/01, 178/02 dan 505/02, Keputusan 11Juni 2009, 81.237 Dhal et al., supra note 131, at 22; Kingdom of Thailand Report, supra note 163.90

Bab 1: Berbagai Standar InternasionalFilipina sangatlah keras dan tidak proporsional terhadap pelanggaranyang dilakukan. Sanksi yang keras bisa membuat masyarakat engganmelakukan keberatan; calon penggugat mungkin tidak membuat seorangpetugas tempat pemungutan suara dipenjara (sanksi yang diatur olehUndang-undang) hanya karena melakukan sebuah pelanggaran sepertitidak mengirimkan daftar pemilih di lokasi yang benar, 238 untuk waktuyang dihabiskan di penjara (sanksi yang diatur dalam Undang-undang).IFES merekomendasikan agar otoritas legislatif dapat memutuskanketerkaitan antara Undang-undang Pemilu dan pidana serta menerapkansanksi yang lebih layak untuk pelanggaran yang dimaksud, seperti denda,kehilangan akses media, pembatasan kampanye dan permonohan maaf didepan publik. 239Apakah itu ditetapkan di Undang-undang Pemilu atau di dalam peraturaninternal, sanksi dan hukuman harus menjadi bagian dari rezim penanganankeberatan Pemilu dan harus jelas serta proporsional terhadap pelanggaranitu sendiri.F. Mekanisme PenegakanHak untuk memperoleh perbaikan tidak akan efektif apabila sanksinyatidak pernah benar-benar dilaksanakan. Penegakan dimulai pada saatselesainya sebuah gugatan hukum; yaitu ketika suatu kasus telah selesaiditangani, dan tidak ada pihak dapat mengajukan banding lebih lanjutterhadap putusan tersebut. Pada laporan tahun 2001, yang meninjauproses penanganan keberatan Pemilu di Republik Kazakhstan, OSECmenggarisbawahi bahwa penegakan tidak dapat dilaksanakan hinggaseluruh upaya hukum domestik telah habis dan keputusan akhir telahdicapai. 240 Contohnya, sebuah Pemilu ulang tidak dapat diperintahkan olehpengadilan jika keputusannya masih bisa dibanding.Terlebih lagi, penegakan putusan memerlukan kerjasama dari berbagaiotoritas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan putusanadministratif atau peradilan. Otoritas Pemilu, penuntut dan polisiseharusnya memahami keputusan yang diambil oleh badan penanganan238 Erben et al., supra note 150, at 28-29.239 Id.240 Kazakhstan Report, supra note 225, at 6.91

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilukeberatan dan seharusnya melaksanakan sanksi dan hukuman. 241Pengadilan Eropa Hak Asasi Manusia dalam Petkov v. Bulgaria menekankanbahwa “prinsip negara hukum –salah satu prinsip dasar dari masyarakatyang demokratis – melibatkan sebuah tugas di sisi Negara dan otoritaspublik agar mematuhi perintah pengadilan mematuhi putusan yang dibuatterhadapnya.” 242 Namun, apakah ini karena kurangnya sumber daya finansialatau kurangnya kemauan, penegakan sanksi dan hukuman tidak selaluefektif dalam demokrasi yang sedang berkembang. Situasi yang burukini dapat menyebabkan penolakan terhadap hak untuk tindakan perbaikanyang efektif yang harus ditangani jika proses Pemilu ingin dihargai olehpara pemilih dan peserta di dalam proses demokratis.7. Pendidikan Para Pemangku Kepentinganyang EfektifSebagaimana disebutkan di atas, kepercayaan publik merupakansebuah elemen kunci di dalam suatu proses Pemilu yang efektif. Negaraberkewajiban untuk “menjamin bahwa mereka yang bertanggung jawabterhadap berbagai aspek yang beragam dari Pemilu dilatih.” 243 Negaraseharusnya melaksanakan program-program pelatihan bagi petugasPemilu, dan juga berbagai program pendidikan kewarganegaraan nasionalyang akan memungkinkan masyarakat menjadi terbiasa dengan prosedurdan isu Pemilu. 244Berbagai program ini melibatkan sosialisasi skala besar untuk menjelaskankewenangan dan keterbatasan sistem keberatan, juga pelatihan untukasosiasi ahli hukum, organisasi hak-hak asasi manusia dan organisasimasyarakat sipil, Badan Penyelenggara Pemilu, partai politik, kandidat,setiap orang lainnya yang mempunyai hak untuk mengajukan gugatandan keberatan. 245 Adalah penting bahwa masyarakat menerima informasi241 Petkov v. Bulgaria, Eur. Ct. H.R. App. Nos. 77568/01, 178/02 dan 505/02, Keputusan 11Juni 2009, 55 (“ Pemohon mengajukan keberatan terhadap penolakan otoritas Pemiluuntuk mematuhi keputusan akhir Mahkamah Agung Administratif yang menyatakanpenghapusan mereka dari daftar Pemilu tidak sah dan dibatalkan, dan yang mengakibatkanketidaklayakan mereka untuk maju di Pemilu legislatif pada 17 Juni 2001.”)242 Id, at 62; lihat juga Hornsbu v. Greece, Eur. Ct. H.R., App. No. 18357/91, Keputusan 19Mar. 1997, 40-41.243 Declaration on Elections, supra note 54, art. 4, § 2.244 Id. § 4 (1).245 Afghanistan Challenges, supra note 29, at 25.92

Bab 1: Berbagai Standar Internasionalmengenai Pemilu secara menyeluruh dan dapat secara mudah diaksessecara umum, tetapi khususnya tentang hak mereka untuk tindakanperbaikan bagi pelanggaran Pemilu.Para pemangku kepentingan yang terlibat di dalam proses penanganankeberatan Pemilu mempunyai kebutuhan pendidikan yang berbeda.Memang, para pengacara dan arbiter perlu untuk memahami keseluruhanproses gugatan; pihak yang memiliki hak menggugat; beban pembuktianyang diperlukan; kemungkinan upaya hukum banding; serta sanksi danhukuman. Di lain pihak, partai politik, kandidat dan badan penyelenggaraPemilu perlu mengetahui bagaimana mereka memasukkan gugatan,lembaga mana yang memiliki yurisdiksi untuk menangani gugatantersebut, serta elemen pembuktian yang seharusnya mereka kumpulkanuntuk mendukung gugatan mereka. Pemahaman mengenai gugatan dankeberatan juga dapat meringankan beban kerja badan-badan penanganankeberatan, yang akan harus berhadapan dengan para pemangkukepentingan Pemilu yang berupaya untuk menghindari akuntabilitas.Mengingat beragamnya para pemangku kebutuhan dan kebutuhannya,berbagai program dan pelatihan seharusnya menargetkan masing-masingkelompok, dengan tujuan keseluruhan untuk meningkatkan pemahamanumum mengenai proses penanganan keberatan Pemilu.A. Pendidikan Masyarakat UmumPendidikan kewarganegaraan dan pemilih dapat mendorong warga negarauntuk berpartisipasi di dalam proses-proses demokrasi. 246 Komite Hak AsasiManusia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menekankan bahwa pendidikanpemilih dan kampanye pendaftaran untuk menjamin pelaksanaan hakuntuk berpartisipasi di dalam pemerintahan yang efektif.” 247 Sebagaimanadibahas di sepanjang buku pedoman ini, kepercayaan masyarakat adalahmerupakan faktor yang penting untuk stabilitas, dan akan lebih memberikanlegitimasi kepada pemerintah, legislatif dan pejabat lokal yang terpilih.Program-program pendidikan seharusnya menjelaskan proses Pemilusecara keseluruhan, dari pendaftaran pemilih hingga proses penanganan246 U.N. Development Program, Democratic Governance Group, Bureau for DevelopmentPolicy, Civic and Voter Education: Electoral Assistance Implementation Guide 42 (2007),dapat dilihat di http://www.undp.org/governance/docs/UNDP-Electoral-Assitance-Implementation-Guide.pdf247 CCPR, General Comment No. 25, supra note 84, 11.93

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilukeberatan Pemilu, dan memastikan warga negara memiliki komisi Pemilunasional dan daerah yang mempunyai integritas dan tidak memihak. 248 DiTimor Leste, contohnya IFES menyediakan masyarakat dengan bahantentang keberatan Pemilu via media (pertunjukan TV dan radio). 249 IFESjuga merekomendasikan Komisi Pemilu Nasional melaksanakan kampanyependidikan Pemilu yang memadai, termasuk proses keberatan Pemilu. 250Proyek ini, bertujuan untuk mendidik pemilih tentang proses penanganankeberatan sehingga berbagai alternatif yang dapat dipercaya oleh pertikaianpolitik dapat mereka pahami, sehingga mengakibatkan hasil-hasil yangpositif. Jelas, kepercayaan publik dan pemahaman penanganan keberatanPemilu merupakan faktor yang penting untuk stabilitas negara.Lebih lanjut, “materi pendidikan pemilih seharusnya sederhana, lugas,dan dapat dikelola dalam artian kemampuan pemilih untuk menyerap,memahami dan mengingat informasi.” 251 Jika Organisasi Non Pemerintahdan partai politik mengadakan pelatihan pendidikan Pemilu, negaraseharusnya memfasilitasi pelaksanaan program tersebut, sepertimenyediakan lokasi pelatihan pada bangunan publik tersedia secaragratis. Jika dilaksanakan sebagaimana mestinya, pendidikan pemilih dapatmenyebabkan peningkatan transparansi di dalam sistem dan peningkatanaksesibilitas terhadap penanganan pelanggaran Pemilu.Perhatian khusus seharusnya diberikan kepada kaum perempuan,minoritas dan penduduk asli, penyandang cacat dan penduduk di pedesaanyang mungkin kurang dilayani dalam kampanye pendidikan. KomitePenghapusan Diskriminasi Rasial PBB (UN Committee on Elimination ofRacial Discrimination/CERD) melarang setiap bentuk diskriminasi dalampelaksanaan hak-hak politik dan “khususnya hak untuk berpartisipasidalam Pemilu.” 252 Komiten Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita248 Dahl et al., supra note 131, at 6.249 IFES Timor-Leste Report, supra note 135, at 10-11. Sebagai bagian dari kegiatan pendidikankewarganegaraan, CNE, Radio Televisi Timor-Leste dan IFES memproduksi sebuah enamserial program interaktif radio dan televisi, yang dinamakan Klabis, yang disiarkan di dalamdua minggu sebelum Pemilu legislative. Id.250 Id, at 27.251 Dahl et al., supra note 131, at 7.252 CERD, supra note 12, art 5(c); U.N. Human Rights Comm., Committee on the Eliminationof Racial Discrimination (CERD), Gen. Rec. No. 23, Indigenous Peoples, 51st Sess., § 4(d)(18 Ag, 1997), dapat dilihat di http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/73984290dfea022b902565160056fe1c.94

Bab 1: Berbagai Standar Internasional(Committee on the Elimination of Discrimination Against Women/CEDAW)menggarisbawahi mutlaknya peran wanita di dalam masyarakat. 253 danoutreach Pemilu seharusnya mencerminkan konvensi tersebut danmemastikan bahwa perempuan memiliki hak-hak yang sama seperti kaumpria dalam kehidupan politik. 254 CEDAW mendorong partisipasi perempuandi publik, badan-badan terpilih juga LSM dan asosiasi yang terkait isuisupolitik.Undang-undang Pemilu dapat mengalokasikan kursinya berdasarkangender atau memberikan kuota dalam daftar kandidat partai politik,contohnya. Pada tahun 2002, Congreso de la Union (Kongres Meksiko)mereformasi Undang-undang Pemilu untuk mempersyaratkan bahwa tidaklebih dari 70 persen kandidat untuk jabatan Deputi dan Senator merupakangender yang sama. 255 Tujuannya adalah untuk membuat kedudukanperempuan di dalam struktur pemerintahan yang ada mencerminkan rasiogender yang lebih baik dalam penduduk. 256 Saat ini, tidak lebih dari 60persen kandidat untuk jabatan Deputi dan Senator seharusnya memilikigender yang sama, tapi tidak ada satupun dari Camara de Senadoresataupun Camara de Diputados yang telah memenuhi persyaratantersebut. Terlepas dari apakah pendekatan seperti ini digunakan atau tidak,berbagai tindakan khusus seharusnya juga dilakukan terkait partisipasikaum perempuan di kehidupan politik, dan kaum perempuan seharusnyadiberitahukan hak-hak mereka untuk tindakan perbaikan ketika hak-hakPemilu mereka dilanggar. Petugas Pemilu perempuan seharusnya dilatihuntuk menerima, menyelidiki dan menangani gugatan. Mereka seharusnyadiajukan bagaimana untuk mengakses proses keberatan dan bagaimanauntuk memasukkan sebuah gugatan.Beberapa konvensi hak asasi manusia mendesak hak minoritas untuk bisaberpartisipasi secara efektif di dalam kehidupan kultural, beragama, sosial,253 CEDAW, supra note 12, art 7; ICCPR, supra note 11, art. 12;UHDR, supra note 10, art. 20.254 CEDAW, supra note 12, art. 7,9.255 30 Essential Questions, Instituto Federal Electoral, Question 15 (Mexico), http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/30_essential_questions/ (terakhir dikunjungi 12 Jan, 2011)[setelah ini disebut 30 Essential Questions].256 CEDAW, supra note 12, art 8: E.U. NEEDS Project, Benchmark For Electoral Standards: AGuide for European Union Election Observation Missions 12 (2005), dapat dilihat di http://www.pedz.uni-mannheim.de/datem/edz-h/az/05/guide_for_eu_elections_observation_missions.pdf.95

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluekonomi dan publik. 257 Ketika menyusun program pendidikan pemilih,Ornop, partai politik atau badan-badan negara seharusnya menyertakansebuah fokus khusus tentang kelompok yang kurang beruntung dan kurangterwakilkan ini. Sebagai contoh di Guatemala, bahkan dimana beberapakemajuan telah dicapai, tingkat kehadiran (turn out rate) penduduk asliyang termarginalisasi masih jauh dibandingkan dengan bobot demografimereka. 258 Terlebih lagi, bahan-bahan Pemilu seharusnya diterjemahkan kebahasa inggris untuk memastikan pemahaman yang sepenuhnya tentangproses keberatan Pemilu. Tingkat buta aksara diantara kaum minoritas danpenduduk asli menunjukkan tantangan tambahan untuk diperhitungkanketika menyusun bahan pendidikan. Lebih lanjut, beberapa kelompokmungkin menghadapi intimidasi ketika berusaha mengajukan gugatanatau mengakses proses keberatan Pemilu.Sebuah perwakilan yang setara dan adil dari seluruh kelompok di dalamsebuah Pemilu dapat menjaga atau membawa stabilitas suatu negara;memfokuskan pada berbagai kelompok ini dan akses mereka untuktindakan perbaikan bagi pelanggaran Pemilu akan lebih mendorongtujuan ini.B. Partai-Partai PolitikPartai-partai politik merupakan berbagai instrumen yang sangat mutlakbagi partisipasi demokratis dan mengambil bagian “dalam manajemenurusan publik oleh perwakilan kandidat.” 259 Sebagaimana dinyatakansecara jelas oleh National Democratic Institute, “dengan bersaing didalam Pemilu dan memobilisasi warga negara di belakang visi tertentu darimasyarakat juga melalui kinerja mereka di dalam badan legislatif, partaipartaimenawarkan warga negara pilihan yang berarti dalam tata kelola,257 CERD, supra note 12, art 5(c); U.N.Declaration on the Rights of Persons Belonging toNational or Ethnic Religious and Linguistic Minorities, G.A. Res. 47/135, art 2(2), U.N.Doc.A/RES/47/135 (18 Des, 1992), dapat dilihat di http:www.un.org/documents/ga/res/47/a47r135.htm:Venice Commission Code, supra note 44, at 19.258 E.U. Election Observation Mission, Guatemala General Elections Final Report XV (2007)[setelah ini disebut E.U. Guatemala Report]; E.U. Mexico Report, supra note 60, di XXIII.259 Venice Commission, Report on the Participation of Political Parties in Elections 4 (2006), dapatdilihat di http://www.venice.coe.int/docs/2006/CDLADpercent282006percent29025-e.asp; lihat juga Venice Commission, Guidelines and Explanatory Report on Legislation onPolitical Parties: Some Specific Issue (2004), dapat dilihat di http://www.venice.coe.int/docs/2004/CDLAD2004percent29007-e.asp.96

Bab 1: Berbagai Standar Internasionalsaluran untuk partisipasi politik, dan kesempatan untuk membentuk masadepan negara mereka.” 260i. PelatihanPartai-partai politik seharusnya menerima pelatihan tentang bagaimanaberpartisipasi di dalam Pemilu secara efektif, juga bagaimana meresponketika mereka merasa bahwa prosesnya tidak dilaksanakan dengan carayang bebas dan adil. Partai-partai politik seharusnya tahu, contohnya,bagaimana mengajukan keberatan ke badan penanganan keberatanPemilu. Karena seringkali mereka terlibat di dalam keberatan, merekaseharusnya mengerti sepenuhnya proses sehingga mereka akan terimadan menghargai putusan final. Partai-partai politik seharusnya diberikanpelatihan tentang pentingnya memperhitungkan pertimbangan partisipasikaum perempuan, 261 pemilih muda, kaum religius dan etnik minoritas. 262Sebagai contoh, dalam persiapan untuk pemilihan kota di Georgia 2010,pengacara dari 18 partai politik menerima pelatihan tentang tata Pemilu,berbagai amandemen yang baru, mengajukan dan menguji keberatan, dansumber-sumber daya administratif. Pelatihan ini memberikan pemahamanyang lebih besar kepada partai-partai politik tentang proses Pemilu jugakemampuan untuk memasukkan keberatan secara efektif.ii. Pedoman perilakuPartai-partai politik seharusnya didorong untuk mengadopsi pedomanperilaku untuk mengatur kegiatan dan perilaku mereka selamaberkampanye, dan selama masa Pemilu secara keseluruhan, termasukpemungutan suara. 263 Di sedikit negara, badan penyelenggara Pemilutelah mengadopsi pedoman perilaku untuk ditandatangani oleh partaipolitik 264 dan, di beberapa diantaranya, pedoman perilaku tersebut memilikitanggung jawab yang dapat ditegakkan. Pedoman perilaku ini seharusnya260 Political Parties, National Democratic Institute, http://www.ndi.org/political _parties(terakhirdikunjungi 8 Jan, 2011).261 African Elections Declaration, supra note 162, art III (j).262 CEPPS/International Republican Institute, Quarterly Report-Liberia: Political PartyEmpowerment Program 5 (2005) [setelah ini disebut CEPPS/IRI Liberia Report], dapatdilihat di http://pdf.dec.org/pdf_docs/PDACF452.pdf.263 SADC Norms, supra note 138, at 13-14.264 Election Commission of Pakistan, Code of Conduct for Candidates: General Elections,2007-08, No.F2(1)/2007-Cord. (20 Nov, 2007), dapat dilihat di http://www.ecp.gov.pk/Misc/COCFinal.pdf.97

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilumenetapkan sebuah standar minimum perilaku yang dapat diterima bagipartai politik dan para pendukungnya. 265 Pedoman semacam itu tidak akanditegakkan oleh badan penanganan keberatan kecuali mereka dimasukkandi dalam peraturan berbasis Undang-undang dan ketidakpatuhan terhadapPedoman perilaku didefinisikan sebagai pelanggaran. Partai politikjuga dapat menyusun otoritas dispiliner mereka sendiri dan menanganisengketa internal mereka sendiri. Ketika menangani gugatan sepertipemilihan utama, rangkaian kegiatan pencalonan, komposisi yang layakdan membagikan daftar, panitia partai politik atau badan kedisiplinanlainnya dapat menangani kasus-kasus semacam itu dan dengan demikian,mengurangi beban kerja badan-badan penanganan keberatan.Di Sierra Leone, di akhir 2006, Komisi Pendaftaran Partai Politik (PoliticalParties Registration Commission/PPRC) yang baru dibentuk dan partaipartaipolitik mengadopsi sebuah Pedoman perilaku yang antara lainmengatur tentang pendirian komite pengawasan. 266 Komite-Komite inimenawarkan para pemangku kepentingan Pemilu utama (para pihak,PPRC, masyarakat sipil dan polisi) sebuah forum untuk mendiskusikan danmenyelesaikan sengketa yang dapat menyebabkan kekerasan di tingkatlokal. Semenjak Pemilu presiden dan legislatif tahun 2007, IFES telahmemberikan bantuan kepada Komite Pengawasan Pedoman perilaku pada14 distrik untuk membantu kerja mereka untuk mengurangi ketegangandan konflik. 267Partai-partai politik seharusnya melakukan berbagai tindakan yangtransparan yang dapat mengurangi korupsi atau pengaruh yang tidakbenar. Kelompok pemantau E.U merekomendasikan ke Nikaragua setelahPemilu 2007 (presiden, legislatif dan kota) untuk membangun “mekanismeyang transparan dan akuntabel untuk merekam, mengungkapkan danmelakukan audit terhadap sumbangan yang masuk ke partai-partai politikdan pengeluaran mereka selama kampanye Pemilu.” 268 Reformasi Pemilu265 CEPPS/IRI, supra note 263, at 4, 8, 11-17.266 Lihat pada umumnya About Us, Political Parties Registration Commission of Sierra Leone,http://www.pprcsl.info/index.php?option=com_content&task=view&Id=13&ItemId=30(terakhir dikunjungi 8 Jan, 2011).267 Lihat Sierra Leone: Strengthening Sierra’s Capacity to Regulate Political Parties, IFES,http://www.ifes.org/Content/Projects/Africa/Sierra-Leone/Strengthening-Sierra-Leone-Capacity-to-Regulate-Political-Parties.aspx (terakhir dikunjungi 8 Januari, 2011).268 E.U. Nicaragua Report, supra note 38, at 67.98

Bab 1: Berbagai Standar Internasionalpada 2007 di Meksiko juga memperhitungkan elemen transparansipendanaan dan membangun di antara Lembaga Pemilu Federal (InstitutoFederal Electoral) sebuah entitas otonom dan khusus yang bertanggungjawab terhadap pengawasan keuangan partai politik. Dengan demikianpartai-partai politik harus mengungkapkan seluruh informasi tentang asal,jumlah, tujuan dan penggunaan dana yang diterima oleh sumber manapun. 269 Masalah keuangan politik patut dibahas secara terpisah dan dalamdiskusi yang lebih fokus yang tidak dapat dikembangkan secara luas didalam pedoman ini. 270 Tindakan seperti ini akan mendorong transparansidalam jangka panjang terhadap sistem Pemilu dan untuk menghindarkanberbagai sengketa yang berhubungan dengan aktivitas partai politik juga.iii. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat umumPartai-partai politik seharusnya juga menyebarluaskan informasi yangsama kepada masyarakat umum. Seharusnya para petahana (incumbent)terhadap partai-partai untuk meningkatkan pendidikan pemilih danpemahaman terhadap proses penanganan keberatan. 271 Partai-partai politikseharusnya berupaya untuk memobilisasi dan memberikan pelatihankepada para pemilih yang akan memberitahukan kepada masyarakat yanglebih luas tentang sistem keberatan. Pelatihan tentang proses keberatanPemilu yang diselenggarakan oleh partai dapat menjadi bagian dariprogram umum tentang pendidikan pemilih, dan alat-alat pencegahan danpenyelesaian konflik, sebagai contoh, di Timor-Leste, tujuan program IFESadalah untuk menyelesaikan dan mencegah konflik dengan memperbaikipenanganan keberatan Pemilu bersama dengan pengawasan kekerasanPemilu. IFES mendidik partai politik dan kandidatnya tentang isi danproblem potensial di dalam Undang-undang Pemilu yang diterbitkan padabulan Desember 2006. Lebih lanjut, IFES memberikan pelatihan danmemberikan materi pengarahan kepada partai-partai politik dan kandidattentang proses keberatan Pemilu. 272 Hasilnya, partai-partai politik dankandidat dilengkapi dengan lebih baik untuk menyebarluaskan informasiyang relevan kepada masyarakat umum.269 30 Essential Questions, supra note 256, Question18.270 Lihat Magnus Ohman & Hani Zainulbahi, IFES, Political Finance Regulation: The GlobalExperience (2009).271 CEPPS/IRI Liberia Report, supra note 263, at 1.272 IFES Timor-Leste Report, supra note 135 at 27.99

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluC. Aktor-Aktor dengan Peran Teknis:Pejabat Pemilu, Pengacara dan ArbiterUntuk memberikan tindakan yang efektif dalam kasus penyimpanganPemilu, seluruh aktor yang terlibat di dalam proses penanganan keberatanseharusnya memahami proses penanganan keberatan Pemilu dan peranmereka di dalamnya. Proses penanganan keberatan beragam di berbagainegara demikian juga peran atau sejauh mana keterlibatan peradilan,komisi Pemilu atau entitas penanganan keberatan yang terpisah lainnya.Seluruh pegawai yang bekerja di organisasi dan melaksanakan Pemilu,termasuk staf daerah atau provinsi, tim penyelidikan dan panitia tempatpemungutan suara, seharusnya diberikan pendidikan mengenai proseskeberatan. Lebih lanjut, para pengacara juga merupakan aktor yang pentingdalam penanganan suatu keberatan. Mereka seharusnya memahamisepenuhnya hukum dan aturan prosedur serta mereka seharusnya dapatmenerangkan secara jelas proses tersebut kepada klien mereka. Apakahlembaga penanganan berupa pengadilan atau tidak, para arbiter dan hakimseharusnya memiliki pengetahuan tentang bagaimana menerapkan danmenafsirkan hukum yang relevan dengan masalah yang disengketakan.Para petugas Pemilu seharusnya menerima pelatihan yang terstandarisasitentang penanganan keberatan di seluruh tingkat administrasi Pemilu. 273Beberapa staf tidak akan terlibat secara langsung dalam menyelesaikankeberatan Pemilu, tetapi staf yang lainnya memiliki peran yang khusussehingga mereka akan memerlukan pelatihan yang khusus tentang prosesgugatan, investigasi dan penanganan. Ekspektasi akan lebih tinggi terhadappara arbiter pada badan ajudikatif, tetapi staf administrasi seharusnya jugamenyadari tentang berbagai aturan dan prosedur yang harus diikuti dalampenyelesaian keberatan Pemilu.Negara seharusnya mengalokasikan sumber-sumber daya yang memadaiuntuk badan penyelenggara Pemilu untuk memberikan pelatihanyang berkelanjutan bagi staf mereka untuk meningkatkan kualifikasi273 Venice Commission Code, supra note 44, at 28; Declaration on Elections, supra note 54,art 4 § 6 (“Penghitungan suara dilakukan oleh pegawai yang terlatih dengan pemantauandan/atau pemeriksaan yang tidak memihak”).100

Bab 1: Berbagai Standar Internasionalprofesional mereka. 274 Badan penyelenggara Pemilu seharusnya jugamemfokuskan pada mendidik para kandidat dan masyarakat umumtentang proses keberatan Pemilu. Pada bulan April 2009, Komisi PemiluPakistan, berkolaborasi dengan IFES mengadakan sebuah lokakaryauntuk menginformasikan dan melatih para hakim dan staf Pemilu tentangberbagai prinsip dan praktik penyelesaian keberatan Pemilu. 275 Maksud daripertemuan tersebut adalah meningkatkan kesadaran dari sistem tersebut,serta menyediakan titik awal untuk menstandarisasi dan menyederhanakanproses penanganan keberatan. 276Badan penyelenggara Pemilu seharusnya juga merencanakan danmenyusun pelatihan tersebut sehingga dapat memberikan petugas danmasyarakat umum dengan informasi yang diperlukan tentang hak untuktindakan pemulihan. 277 Sebuah contoh akhir-akhir ini adalah bantuanyang diberikan IFES kepada Komisi Pemilu Pusat Ukraina pada tahun2009 dalam sebuah program pelatihan untuk Pemilu presiden 2010 danPemilu mendatang. 278 IFES mengembangkan berbagai strategi pelatihan,metodologi pelatihan dan menawarkan serangkaian rekomendasi bagipelatihan untuk staf dari Komisi Pemilu Pusat (Central Election Commision/CECs), Komisi Pemilu Distrik (District Election Commissions/DECs) danKomisi Pemilu Daerah (Precinct Election Commissions/PECs). Berbagairekomendasi ini mendorong Komisi Pemilu Pusat untuk menyusunsebuah buku petunjuk yang menyertakan tugas-tugas komisi Pemilu dalam274 Commonwealth Convention, supra note 39, art.19 § 2 (i).275 Vickery, supra note 34, at 14, lihat juga Farrah Naz, Improving Pakistan’s ElectionComplaints System, IFES (13 Mei, 2009), http://www.ifes.org/Content/Publications/Opinions/2009/Mei/Improving-Pakistans-Election-Complaints-System.aspx.276 Vickery, supra note 34, at 15.277 Grant Kippen, Election in 2009 and 2010: Technical and Contextual Challenges to BuildingDemocracy in Afghanistan 10 (2008) (“Tantangan ECC yang paling berarti selama Pemilu2005 adalah kurangnya waktu dan sumber daya untuk perencanaan dan pengelolaanyang efektif dari banyak kegiatan programnya. Kuncinya adalah untuk memulai siklusperencanaan secara dini, serta memberikannya independensi sepenuhnya dan sumbersumberdaya yang diperlukan untuk memenuhi mandatnya.” (kutipan internasionaldihilangkan), dapat dilihat di http://www.unhcr.org/refworld/docId/492c0e5b2.html.278 IFES, Ukraine Election Management Body Training Assessment Report (2009) (“IFESmelaksanakan sebuah studi pada bulan Mei dan Juni mengenai program pelatihan dimasa lalu dan yang saat ini direncanakan untuk mempersiapkan para anggota komisisebelum Pemilu di Ukraina. Laporan tersebut merangkum strategi, metodologi danmateri pelatihan dan menawarkan serangkaian rekomendasi untuk program pelatihan.”,dapat dilihat di http://www.ifes.org/publication/7b42caa0658b67bc7b4dd1cd963bfb70f/TNA_Ukrane_Eng.pdf.101

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluaturan umum untuk menangani keberatan, penanganan keberatan di HariPemungutan Suara di PEC, serta penanganan keberatan pada DEC. 279Pelatihan aktor-aktor kunci dalam proses penanganan keberatan Pemiluseharusnya jelas menyertakan para arbiter, hakim dan pengacara. Di TimorTimur tahun 2007, kredibilitas proses Pemilu dibantu oleh enam pengacaraTimor yang disewa, digaji dan dilatih oleh IFES sebagai petugas keberatandan yang bekerja untuk menilai keberatan dan menyiapkan rekomendasiuntuk Komisi. 280 IFES juga telah melaksanakan proyek-proyek yang pentingdi Nigeria dan Filipina untuk melatih para hakim secara efektif. Selain itu, diGeorgia, IFES telah melatih para pengacara dari 18 partai politik dan paraketua dan pengacara dari 73 Komisi Pemilu Distrik. Pelatihan ini mencakuppengajuan keberatan, penggunaan sumber-sumber daya administratif,protokol tentang pelanggaran administratif. Perlu juga disebut bahwaPengadilan Pemilu Meksiko (Mexican Electoral Tribunal) memberikanbantuan teknis kepada pengadilan lain atau kepada entitas penanganankeberatan di luar negeri terkait pelatihan para arbiter mereka. 281D. MediaMedia juga merupakan komponen yang penting dari organisasi danpelaksanaan sebuah Pemilu. Media memiliki sebuah tanggung jawab untukmencakup topik keberatan Pemilu secara akurat, dan sebuah kewajibankewarganegaraan untuk melaporkan berbagai pelanggaran dan masalahyang muncul dari sebuah Pemilu. Media dapat “mengaktualisasikan diritentang proses Pemilu dan mengekspos korupsi atau aktivitas tidak sahlainnya.” 282 Media juga bertanggung jawab untuk memahami dan mematuhiberbagai peraturan yang mengatur peran media di dalam sebuah prosesPemilu (contohnya, alokasi waktu siaran, menghindari berita yang tidak279 Id, at 1,7 (menjelaskan isi dari materi pelatihan, termasuk peraturan perundang-undanganUkraina, buku saku, deskripsi tugas komisi Pemilu, berbagai aturan umum untukmelakukan penanganan keberatan Pemilu dan banding, memelihara daftar pemilih,mempersiapkan pemungutan suara, penghitungan suara, dan lainnya280 IFES Timor-Leste Report, supra note 135, at 25; lihat juga Schramm et. Al, supra note 2, at11-13.281 International Activities 2008-2009, Instituto Federal Electoral, http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/International_Activity_2008_2009/#2 (terakhir dikunjungi 10 Januari,2011).282 IMPACS, Media+Election: An Election Handbook Report 12 (2004) [setelah ini disebutIMPACS Report].102

Bab 1: Berbagai Standar Internasionalakurat atau bias), dalam rangka menghindari tersulutnya konflik ataumenjadi obyek sebuah keberatan Pemilu.Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa menggarisbawahibahwa “komunikasi bebas tentang informasi dan ide mengenai isu-isupublik dan politik di antara para warga negara, kandidat dan perwakilanyang dipilih merupakan hal yang mutlak.” 283 Negara seharusnya mendorongpengembangan atau pemeliharaan tayangan media yang akan memberikanliputan politik yang tidak memihak dan terpercaya. 284 Jika media dikendalikanpemerintah, negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukanuntuk menjamin liputan yang tidak partisan. 285 Badan penyelenggaraPemilu seharusnya menyusun berbagai aturan atau pedoman perilakuuntuk menyesuaikan dengan kebebasan pers dan untuk menghukumsensor atau pembatasan yang sewenang-wenang oleh pemerintah. BadanPenyelenggara Pemilu seharusnya membatasi liputan media dari perilakuyang dapat mengintimidasi atau memaksa para pemilih, atau secara salahcampur tangan dengan proses pemungutan suara yang sah. 286i. PelatihanMedia seharusnya dilatih bagaimana untuk meliput berbagai keberatanPemilu dan isu Pemilu dasar dengan cara yang adil dan akurat. 287 Liputanmedia yang seimbang terhadap proses persidangan pengadilan Pemiluamat sangat penting dan para reporter hukum seharusnya dilatih secarasemestinya di dalam beberapa hukum dasar untuk menjamin diterbitkannyainformasi yang jujur, adil dan akurat. Di Pakistan, ECP dengan bantuanIFES, merancang sebuah Pamflet Penyelesaian Keberatan Pemilu yangmemberikan media sebuah panduan untuk “memahami beragam dantumpang tindihnya proses penyelesaian sengketa di bawah Undang-283 CCPR General Comment No. 25, supra note 84, 17, 20, 25.284 Declaration on Election, supra note 54, art. 3, § 4; Human Rights and Elections Handbook,supra note 9, at 16.285 Council of Eur., European Comm. Of Ministers, Measures Concerning Media Coverage ofElection Campaigns, Recommendation No. R (99) 15, 678th Mtg. of Ministers’ Deputies,§§ I(2), II(1), (9 Sept, 1999) (“Menggarisbawahi bahwa liputan Pemilu oleh mediapenyiaran seharusnya adil, seimbang dan tidak memihak.” dapat dilihat di https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Id=419411: lihat juga SADC Norms, supra note 138, at 9.286 Declaration on Elections, supra note 54, art. 4 § 2 (mendesak negara-negara untuk“mendorong para pihak, kandidat dan media untuk menerima dan mengadopsi pedomanperilaku untuk mengatur kampanye Pemilu dan periode pemungutan suara.”)287 Communique, IFES, Nigeria: Two Day Seminar Organised for Election Tribunal PetitionTribunal Judges by the Court of Appeal in Collaboration With the International Foundationfor Electoral Systems pada 6 & 7 Mei 2008 4-5 (4 Juni, 2008) (ada di arsip IFES)103

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluundang Pemilu.” 288 Buku pedoman ini khususnya memfokuskan pada tatatertib pasca-Pemilu. Buku ini diberikan kepada sejumlah aktor denganbantuan terjemahan dalam Bahasa Urdu dan Sindhi yang didistribusikansecara luas oleh badan media dan club pers regional.Lebih lanjut, di Nigeria, IFES berkolaborasi dengan Pusat PertahananHukum (Legal Defense Centre), menyelenggarakan sebuah konsultasitentang penyelesaian keberatan Pemilu untuk memfasilitasi diskusi diantara para pemangku kepentingan untuk mengawasi dan melaporkanaktivitas Pengadilan Pemilu (Election Tribunals) 289 Empat puluh duaperwakilan dari organisasi masyarakat sipil, media, peradilan danAsosiasi Pengacara Nigeria menghadiri konsultasi tersebut, dimana paramoderatornya menyajikan sebuah latar belakang yang menyeluruh tentangpenanganan keberatan dan proses pembaruannya. 290 Timor-Leste jugamemberikan mereka sebuah contoh yang kuat tentang peran media dalamproses penanganan keberatan. Setelah kritik yang kuat dari dalam negerimaupun masyarakat internasional tentang masalah sosialisasi publik dankurang netralnya Komisi Pemilu Nasional (National Election Commission/CNE) di Timor Leste. IFES menempatkan seorang penasihat media untukjuru bicara NCE sebelum dan selama siklus Pemilu legislatif. 291 IFESmembantu memproduksi sebuah serial interaktif program radio dan TVyang memasukkan topik-topik tentang keberatan Pemilu dan menyusunringkasan seluruh keberatan dan sebuah Laporan Analisis Keberatanmingguan yang dapat diakses masyarakat dan media. 292Peran media adalah untuk memberikan informasi yang akurat danimparsial bagi masyarakat. 293 Setiap kandidat dan partai politik “wajibmemiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh akses pada media,khusunya media komunikasi massa, dalam rangka memajukan pandanganpolitik mereka.” 294 Pemilu presiden 2004 di Ukraina memberikan sebuahcontoh yang berguna tentang bias dalam media yang dibiayai negara.288 Vickery, supra note 34, at 16-17.289 Almami Cyllah, IFES, Support to the Electoral Proses in Nigeria 37 (2009).290 Id.291 IFES Timor-Leste Report, supra note 135, at 9-10.292 Id, at 11.293 IMPACS report, supra note 283, at 12.294 Declarations on Elections, supra note 54, art. 3 § 4.104

Bab 1: Berbagai Standar InternasionalSeperti yang ditunjukkan oleh John Hardin Young dalam InternationalElection Principles, lebih banyak waktu tayang dan liputan positif diberikankepada Viktor Yanukovyvh, Perdana Menteri petahana 295 . Pemimpin oposisiViktor Yuschenko berada dalam posisi yang tidak menguntungkan secaratidak adil. Praktik-praktik media seperti itu melemahkan integritas danketidakberpihakan proses Pemilu. Tuduhan liputan yang tidak berpihakbersama dengan tuduhan kecurangan dapat menyebabkan kurangnyakepercayaan dalam proses Pemilu dan protes pasca-Pemilu besar-besaran.Setelah Pemilu Guatemala terakhir, Misi Observasi E.U merekomendasikanGuatemala untuk “merevisi pembatasan yang berlaku terhadap jumlahwaktu dan ruang yang dapat digunakan di media untuk tujuan propagandaPemilu (agar sesuai dengan standar-standar internasional untuk Pemiludemokratis yang sudah mapan). 296 Undang-undang Pemilu Afganistanjuga memberikan pedoman tentang peran media selama periodekampanye Pemilu. Ketentuan tersebut berhubungan dengan aksesterhadap informasi yang tidak bias dan adil bagi masyarakat. 297 Saluranmedia didorong untuk menetapkan berbagai aturan dan pedoman perilakumereka untuk menjamin penghormatan terhadap prinsip-prinsip tersebutdalam meliput Pemilu. 298ii. Pedoman PerilakuBadan penanganan keberatan Pemilu seharusnya memiliki kewenanganuntuk melakukan penanganan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukanoleh atau terhadap media selama Pemilu, memberikan sebuah tindakanperbaikan yang dapat ditegakkan yang efektif, dapat diprediksi dan tepatwaktu dalam kasus pelanggaran media sebagaimana diatur dalam UndangundangPemilu. 299 Beberapa negara memberikan beberapa komisi media295 Young, supra note 60, at 296.296 E.U. Guatemala Report, supra note 259, at 65.297 Electoral Law, art. 50, §§ 1, 2 (2005) (Afg.) (“Media yang dijalankan pemerintah wajibmempublikasikan dan menyebarluaskan sebagaimana yang disetujui dengan Komisimengenai platform, pandangan dan tujuan para kandidat dengan cara yang adil dan tidakbias.”).298 Id, art 50 § 3 (Media yang dimiliki negara wajib menetapkan, sebagaimana diperlukan,berbagai tujuan, kebijakan dan tata tertib untuk memastikan liputan Pemilu yang adil danmelaksanakan ketentuan sub pasal (1) dan (2)”).299 E.U. Mexico Report, supra note 60, at 53.105

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluyang independen untuk mengambil peran tersebut. 300 Sebagai contoh,terdapat sebuah Komisi Independen Pemantauan Media yang diatur dibawah dukungan Komisi Pemilu Guyana sejak tahun 2006. 301 Organisasimedia menyetujui pembantukan Komisi Pengawasan Media Pemilu (MC)yang menangani “keberatan tentang kinerja dalam melaporkan dan liputanperistiwa selama kampanye Pemilu.” 302 Komisi memiliki kewenangan untukmemberikan sanksi pada pelanggaran Pedoman Perilaku dan penetapanmekanisme tersebut telah sangat efektif dalam mengubah nuansaliputan media. Perangkat akuntabilitas seharusnya dibangun sehingga“media tidak digunakan untuk mendistorsi opini publik.” 303 Eksistensi haktindakan perbaikan yang efektif akan menghalangi para jurnalis melakukanpelanggaran. Mereka harus paham terhadap aturan yang mengikat mereka.E. Pemantau PemiluDalam rangka mendorong Pemilu yang bebas dan adil, para pemantaulokal dan internasional berupaya untuk menentukan apakah proses Pemiludilaksanakan sesuai dengan standar-standar internasional. 304 Kehadiranpara pemantau Pemilu berkontribusi pada kesadaran dan keterbukaanPemilu, karena berbagai temuan yang dilaporkan oleh para pemantauseharusnya memberikan informasi yang akurat, tidak memihak dandapat diandalkan. 305 Berbagai temuan ini bahkan menjadi lebih pentingjika sengketa muncul terkait dengan hasil Pemilu. 306 Misi pemantaudidorong untuk berkomunikasi dengan seluruh pihak yang berhubungandengan proses Pemilu untuk mencoba memperoleh informasi tentangintegritas Pemilu. 307300 Electoral Law, art. 50, §§ 1, 2 (2005) (Afg.) (“MC wajib memantau pelaporan dan liputanyang adil masa kampanye Pemilu dan wajib menangani keberatan terkait pelanggaranpelaporan atau peliputan kampanye politik yang adil, atau pelanggaran terhadap TataPerilaku Media Massa, Banding yang dapat diajukan ke Komisi.”).301 Lihat umumnya Guyana Elections Commission, http://www.gecom.org.gy/elections_commission.html (terakhir dikunjungi 10 Jan, 2011).302 Media Code of Conduct Roundtable, A Media Code of Conduct for Reporting and Coveringof Elections in Guyana in 2001, art. III(8) (9 Okt, 2000), dapat dilihat di http://www.anfrel.org/resources/others/mediacodeofconduct.pdf.303 Dahl et al, supra note 131, at 24.304 Venice Commission Code, supra note 44, at 29.305 Commonwealth Convention, supra note 39, art. 15 § 1.306 U.N. Declaration of Principles for International Election Observation and Code of Conductfor International Election Observers, § 5 (27 Okt, 2005) [setelah ini disebut, ElectionObservation Declaration], dapat dilihat di http://www/accessdemocracy.org/files/1923_declaration_102705.pdf.307 Id. § 15 (a), (b).106

Bab 1: Berbagai Standar InternasionalBanyak negara dan badan penyelenggara Pemilu telah menekankanpentingnya kehadiran para pemantau dalam pelaksanaan Pemilu dan jugatelah menyiapkan peraturan perUndang-undangan untuk mendefinisikanlebih baik, kegiatan-kegiatan mereka. Uni Afrika misalnya, mewajibkanNegara-negara anggotanya untuk “mengumpulkan dan mengelola sebuahdaftar (roster) dari Ahli Afrika dalam bidang pemantauan Pemilu”. 308 Daftartersebut dapat digunakan untuk menempatkan para pemantau yangkompeten dan profesional 309 yang dilengkapi dengan berbagai keterampilanyang diperlukan untuk mengawasi seluruh aspek proses pemungutansuara. Sama halnya, Organisasi Negara-Negara Amerika (Organizationof American States/OAS) telah menyusun pedoman untuk memastikanbahwa tim pemantau dikelola oleh para profesional yang pengalaman. 310Salah satu tujuan khusus upaya pemantauan Pemilu internasional OASadalah “untuk membantu, dengan kehadiran mereka, dalam membujukorang untuk tidak melakukan pelanggaran yang potensial “Pada HariPemungutan Suara.” 311 Para pemantau internasional, oleh karena itu, perluuntuk memahami secara jelas proses Pemilu, termasuk penanganankeberatan, dalam rangka melaporkan kecurangan atau pelanggaran Pemilulainnya apapun, yang mereka saksikan.Deklarasi Prinsip-Prinsip Pemantauan Pemilu InternasionalPemantauan Pemilu internasional telah menjadi semakin diterimasecara luas di dunia dan memainkan peranan yang penting dalammemberikan penilaian yang akurat dan tidak memihak tentang keadaanproses Pemilu. Pemantauan Pemilu internasional yang akurat dantidak memihak memerlukan metodologi yang kredibel dan kerjasamadengan otoritas nasional, para kompetitor politik nasional (partaipolitik, kandidat dan pendukung posisi Pemilu), organisasi pemantauanPemilu domestik dan organisasi pemantau Pemilu internasional yangdapat dipercaya lainnya, di antaranya …308 African Elections Declaration, supra note 162, art. VI(e).309 Id.310 General Secretariat Organization of American States, Best Practices in OAS ElectoralObservation, 2004-2007, at 28-29 (2008) [setelah ini disebut GS/OAS Best Practices].311 Id, at 7,22.107

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluKomisi Independen Pemilu Afganistan menerbitkan sebuah PedomanPerilaku bagi para pemantau yang menyatakan bahwa “seluruh tindakanyang diperlukan harus diambil untuk memastikan bahwa perwakilanterbiasa dan mengikuti Undang-undang Pemilu, Pedoman Perilaku,instruksi terkait pelanggaran Pemilu, dan berbagai petunjuk, informasi,pedoman, atau instruksi lainnya dan pemberitahuan IEC, Komisi KeberatanPemilu atau Sekretariat IEC.” 312 OAS dalam pedomannya untuk pemantaumendesak dipertahankannya kebijakan netralitas absolut di dalam misipemantauan, mencegah para pemantau mengintervensi atau memberikandukungan pada bagian apapun terhadap proses Pemilu. 313 Bagaimanapun,di negara seperti Etiopia, para pemantau internasional dapat bertanyasepanjang mereka tidak mengganggu pemilih dan dapat mengadukanpelanggaran yang mereka lihat menjadi perhatian petugas Pemilu ditempat pemungutan atau tempat penghitungan suara. 314 Jika UndangundangPemilu banyak negara hanya mengizinkan para pemantau untukmengadukan pelanggaran kepada petugas Pemilu, sedikit negara, sepertiBosnia dan Herzegovina, Kosovo dan Georgia, telah melangkah lebihjauh, dengan mengizinkan para pemantau untuk mengajukan keberatanformal. 315 Tetapi seharusnya disoroti bahwa pada umumnya pemantau tidakdiizinkan untuk berkomentar secara publik tentang pemantauan merekaselama pelaksanaan Pemilu, memberikan instruksi kepada petugas312 Independent Electoral Commission of Afghanistan, Code of Conduct of Observers(2008), dapat dilihat di http://www.iec.org.af/pdf/code_of_conduct/english/observers_coe_of_conduct.pdf; lihat juga Islamic Republic of Afghanistan, Independent ElectionCommission Secretariat, Fact Sheet: Agents and Observers, dapat dilihat di http://www.iec.org.af/assets/pdf/factsheet/eng/fs8E.pdf.313 GS/OAS Best Practices, supra note 311, at 7.314 National Electoral Board of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Code of Conductof International Election Observers, § 3 (c) (g) [setelah ini disebut Ethiopia Code ofConduct] (“Para pemantau Pemilu dapat mengadukan setiap kecurangan yang mungkinmereka lihat kepada para petugas Pemilu di tempat pemungutan suara atau penghitungansuara.”).315 Official Gazette of Bosnia and Herzegovina (23/01) art. 16.9 (Bosn& Herz). Versi terkiniUndang-undang ini lebih sedikit lebih berhati-hati tentang posisi ini dengan menyatakanbahwa para pemantau dapat mengirim pemberitahuan kepada otoritas yang berwenangyang dapat diperlakukan seperti halnya sebuah keberatan yang dapat diajukan oleh partaipolitik. Id. Art. 179; lihat juga Law on General Elections (No.03-L073), art. 56.2 (5 Juni,2008) (Kos) (“Selama proses Pemilu, termasuk proses pendaftaran pemilih, seorangpemantau yang terakreditasi dapat memasukkan sebuah keberatan pelanggaran apapunterkait Peraturan, Petunjuk Administrasi, Aturan Pemilu, atau Tata Tertib Administrasi yangberlaku kepada CED sesuai dengan tata tertibnya.”) Election Code, pasal 70.77 (Geor.)(mengizinkan para pengamat untuk memasukkan keberatan untuk sebuah keputusanbanding Komisi Pemilu Daerah Pemilihan dan Distrik).108

Bab 1: Berbagai Standar InternasionalPemilu, membatalkan keputusannya atau mengajukan sebuah keberatan. 316Apakah mereka domestik atau internasional, para pemantau seharusnyamenunjukkan tingkat kompetensi, ketidakberpihakan dan obyektivitasyang tinggi selama proses Pemilu. 317i. Panduan dan Pedoman PerilakuPada umumnya, negara menetapkan aturan untuk memilih pemantauPemilu. Meksiko mewajibkan sebuah periode waktu untuk mendaftarmenjadi seorang pemantau, dan pemantau tidak boleh memiliki afiliasipartai. Para pengamat juga diminta untuk menghadiri berbagai kursuspelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemilu Federal (InstitutoFederal Electoral) atau berbagai organisasi pemantau. 318 Dalam rangkauntuk menjamin netralitas sepenuhnya dan kinerja optimal, OAS memilikibeberapa aturan yang dapat menuntun penyeleksian para pemantau,pemantau mungkin saja bukan merupakan penduduk negara yangmelaksanakan Pemilu dan mereka harus bukan warga negara yangmemiliki potensi konflik. 319 Terkait berbagai keterampilan dan kompetensi,pedoman tersebut mempersyaratkan para pengamat untuk memiliki“pendidikan dan pengalaman profesional dalam bidang ilmu sosial” 320 danpengetahuan serta pengalaman lapang di bidang politik dan Pemilu jugaakan direkomendasikan. Dengan demikian, merupakan hal yang mutlakbagi para pengamat untuk memiliki pengetahuan dan/atau diberikanpelatihan tentang proses Pemilu keseluruhan di negara tersebut dimanamisi berlangsung, yang seharusnya mencantumkan informasi tentangpenyimpangan pra-Pemilu, Hari Pemungutan Suara dan pasca-Pemilu.316 OSCE/ODHIR, Election Observation Handbook 21 (5th ed. 2007) (“Para pemantau akanmenjalankan tugas mereka dengan cara yang tidak mencolok dan tidak akan melakukanintervensi dalam proses Pemilu. Para pemantau dapat mengajukan beberapa pertanyaankepada petugas Pemilu dan mengadukan berbagai pelanggaran, tetapi mereka tidak bolehmemberikan instruksi atau membatalkan keputusan mereka.”), dapat dilihat di http://www.osce.org/publications/odihr/2005/04/14004_240_en.pdf; Venice Commission Code,supra note 44, at 29 (“Pada umumnya, para pemantau internasional dan nasional harusmewawancara orang yang hadir, mencatat dan melaporkan kepada organisasi mereka,tetapi mereka seharusnya menahan diri dari membuat komentar.”)317 Ethiopia, Code of Conduct, supra note 315 § 4 (d).318 30 Essential Questions, supra note 256, Question 24.319 GS/OAS Best Practice, supra note 311, at 29. Secara khusus, ”Merupakan hal yangpenting untuk memastikan bahwa kewarganegaraan pemantau tidak menciptakanketegangan atau ketidakpercayaan di antara warga negara di negara penyelenggaraPemilu. Merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa pemantau tidak berasaldari negara-negara yang telah mengalami ketegangan politik atau diplomatik dengannegara tuan rumah Pemilu.” Id320 Id.109

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluNegara-negara didorong untuk mengadopsi pedoman perilaku untuk parapemantau Pemilu mereka, dalam rangka mempertahankan panduan yangkonsisten tentang persyaratan sikap dan untuk akuntabilitas dalam kasusadanya pelanggaran. 321 E.U. telah mengadopsi suatu Pedoman PerilakuPemantau Pemilu yang diberikan pada pelatihan pra-Pemilu untuk parapengamat. 322 Aturan tersebut juga mempersyaratkan ketidakberpihakan dankepatuhan terhadap Undang-undang nasional dan peraturan di negara tuanrumah. Pemantau Pemilu memiliki tugas untuk melaporkan pelanggaranapapun terhadap Undang-undang Pemilu atau aturan prosedur danmereka seharusnya melandaskan kesimpulan mereka dengan bukti yangterdokumentasi dengan baik, faktual dan dapat diverifikasi. 323 Mereka jugadidorong untuk meningkatkan penghapusan hambatan yang tidak sah atauintervensi yang berlebihan yang dapat membahayakan integritas prosesPemilu. 324 Dengan demikian, para pemantau dapat memainkan peranankunci baik dalam memfasilitasi maupun mendorong tindakan pemulihanuntuk pelanggaran Undang-undang Pemilu.Ketika sebuah negara menerbitkan panduan atau pedoman perilaku bagipara pemantau Pemilu, haruslah dibuat pembedaan antara pemantauinternasional dan nasional. Sebagai contoh, aturan tentang hak menggugatterkait pengajuan sebuah keberatan dapat berbeda. Sebagai contoh, diUkraina, Undang-undang membuat sebuah pembedaan antara pemantaunasional dan internasional, yang memberikan yang pertama hak untukmemasukkan keberatan, namun tidak untuk yang terakhir. 325 Idealnya, parapemantau seharusnya tidak diizinkan untuk mengajukan keberatan, haltersebut akan membuat mereka menjadi peserta pada Pemilu, dan misimereka seharusnya dibatasi pemantauan dan pelaporannya. Jika merekaberpatisipasi dalam proses Pemilu, maka akan terjadi konflik kepentingandan mengurangi independensi mereka.321 Ethiopia Code of Conduct, supra note 315, § 4(d) (“Para pemantau Pemilu dapatmengadukan kepada petugas Pemilu di tempat pemungutan suara atau penghitungansuara penyimpangan apa pun yang mereka pantau.”).322 European Union Election Observers Code of Conduct, pursuant to Council of Europe Dec.No. 9262/98, PESC 157, COHOM 6, dapat dilihat di http://www.eueom-afghanistan.org/EN/PDF.EU_documents/Code_of_Conduct.pdf.323 Id.324 Election Observation Declaration, supra note 307, § 15 (d).325 Law of Ukraine on Elections of People’s Deputies of Ukraine (Act. No. 2777-IV), arts. 59-61(2005).110

Bab 1: Berbagai Standar InternasionalDi Pemilu Afganistan tahun 2009, ECC setuju untuk menerima keberatandari kelompok pemantau nasional utama, Yayasan Pemilu Bebas dan AdilAfganistan (Free and Fair Election Foundation of Afghanistan). Namun,ECC tidak menerima keberatan dari para pemantau Pemilu internasional.Ketidakpercayaan yang hakiki di banyak negara mengenai adanya pihak luar(outsiders) yang berpartisipasi di dalam Pemilu domestik mengharuskanpara pemantau internasional seharusnya bersifat non-partisipan di dalamproses penanganan keberatan Pemilu. Mereka seharusnya tidak bertemudengan hakim atau arbiter yang terlibat di dalam penanganan keberatan ataupengajuan keberatan. Namun, selama investigasi dan penanganan, badanpenanganan keberatan Pemilu seharusnya diizinkan untuk mendengarkanpembuktian dari saksi manapun yang tersedia, termasuk para pemantauPemilu dan organisasi yang mensponsori misi pemantauan seharusnyamenghadirkan para pemantaunya di hadapan pengadilan jika diminta.Pendidikan kewarganegaraan dan pemilih bagi para pemilih, partai politik,petugas Badan Penyelenggara Pemilu, dan para pemantau merupakanhal yang amat penting untuk menjamin pemahaman yang jelas tentangproses penanganan keberatan Pemilu. Tanpa upaya semacam itu,sistem penanganan keberatan akan sulit dipahami, tidak digunakansepenuhnya, dapat menyebabkan salah sasaran pemberian informasi danketidakefektifan dalam mencapai tujuan yang dinyatakannya.Standar-Standar Internasional:Kesimpulan TemaKetujuh standar internasional yang dibahas di dalam bab ini telah diterapkansecara luas dan ditafsirkan secara rinci baik pada pengadilan internasionaldan domestik. Dengan berkembangnya putusan badan peradilan tentangkeberatan Pemilu, prinsip-prinsip ini menjadi semakin sempurna,bermanfaat dan diterapkan secara konsisten. Hal ini akan menjaditantangan yang lebih besar untuk memastikan, bahwa prinsip-prinsipkeberatan Pemilu ini berhasil di demokrasi yang sedang berkembang. Babbablainnya akan merangkum pengalaman pemrograman dari para praktisihukum Pemilu yang memiliki pengalaman dalam menyusun, memperbaikidan menyempurnakan suatu sistem keberatan Pemilu yang berakar dari111

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilustandar-standar ini. Dalam laporannya pada Pemilu presiden tahun 2007di Kenya, Komisi Kriegler mengatakan bahwa, ”Penanganan sengketaPemilu memerlukan fleksibilitas dan pragmatisme, dengan alasan desakanpolitik, terkadang bahkan dengan mengorbankan legalisme yang ketat. 326Kutipan ini menggambarkan berbagai tantangan dasar dalam mengadopsisebuah pendekatan yang praktis untuk penanganan keberatan. Di bab-bablain pedoman ini, para pakar IFES akan menguji penerapan dari standarstandarini dalam kasus di seluruh dunia, untuk memberikan manualpraktik-praktik global bagi para praktisi Pemilu dan perorangan yangtertarik lainnya. Sebuah pemahaman yang menyeluruh terhadap standarstandarinternasional, harus mendasari keseluruhan proses Pemilu. Adalahjuga penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor lainnya seperti tradisihukum dan kebiasaan, serta serjarah dan kebudayaan dari negara tertentu.Pendeketan ekspansif ini akan menghasilkan mekanisme penyelesaiankeberatan Pemilu yang memenuhi standar-standar internasional secaramemadai dan sesuai dengan kebutuhan satu negara tertentu.Dalam memperhatikan standar yang dibahas di dalam bab ini, para ahliIFES akan meninjau bidang program berikut dan bagaimana merekaberkontribusi terhadap proses penanganan keberatan Pemilu; tinjauandan nasihat hukum; pelatihan pihak-pihak yang bersengketa (BadanPenyelenggara Pemilu, Partai Politik dan masyarakat sipil); pelatihan parahakim dan arbiter; pendekatan pendidikan pemilih dan masyarakat sipil;serta berbagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif.326 Kriegler Commission Report, supra note 3, at 142.112

2BERBAGAI KERANGKA HUKUMUNTUK SISTEM PENANGANKEBERATAN PEMILU YANGEFEKTIFOleh Robert Dahl dengan kontribusi dariMichael CleggPara pendukung Mantan PerdanaMenteri terguling ThaksinShinawatra mengibarkan benderaselama aksi turun ke jalan pada13 Desember 2008 di Bangkok,Thailand

Bab 2: Kerangka Hukum untuk Sistem PenangananKeberatan Pemilu yang EfektifPendahuluanSebuah struktur Pemilu yang kuat harus memiliki kapasitas untukmenyelesaikan berbagai keberatan dan sengketa yang muncul selamaPemilu melalui sebuah proses yang adil, transparan dan efisien.Demokrasi yang berhasil mengakui dibutuhkannya kapasitas sepertiitu, dengan menciptakan sebuah sistem ajudikatif untuk keberatanPemilu. Permohonan keberatan Pemilu yang tidak semestinya dantidak diproses dengan cepat memperlemah dedikasi masyarakat baikuntuk negara hukum (rule of law) maupun Pemilu yang jujur. Sengketasengketayang berkelanjutan menciptakan sebuah lingkungan yang penuhketidakpercayaan dan kecurigaan secara politis yang dapat merongronglegitimasi Pemilu dan pemerintah terpilih.Peningkatan jumlah negara demokrasi baru dan tengah berkembang,serta lingkungan politiknya yang kompetitif, telah meningkatkan kesadaranterhadap permasalahan dalam arena penanganan keberatan Pemilu.Otoritas Pemilu pada umumnya menjadi lebih kompeten dalam memenuhiberbagai kewajiban dasar mereka dalam menyelenggarakan Pemilu.Aspek-aspek penyelenggaran Pemilu yang lebih rumit dan sulit sekarangsedang dihadapi. Berbagai Undang-undang Pemilu sekarang menjadi lebihkomprehensif, dan berbagai pengalaman global dalam bidang ini sekarangdapat dibagi dengan lebih mudah. Sebagaimana disajikan di Bab 1, standarstandarinternasional telah disusun untuk mengevaluasi keadilan dankeefektifan berbagai sistem penanganan keberatan Pemilu. Pembahasantentang penanganan keberatan Pemilu saat ini telah bergeser melampauiprinsip-prinsip pernyataan yang sederhana menjadi terfokus pada berbagaipertimbangan praktis untuk pelaksanaan yang efektif.Keberatan Pemilu menimbulkan tantangan yang serius bagi para petugasPemilu, pengadilan serta badan-badan lainnya yang berwenang untukmemeriksa dan menyelesaikannya. Berbagai otoritas ini jarang menerimapujian, serta seringkali disalahkan ketika mencoba menyelesaikan ratusan115

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluatau ribuan sengketa dan keberatan dalam jangka waktu yang pendek. 327Beberapa sengketa mewakili berbagai persoalan yang sangat signifikanyang melibatkan kepekaan politis yang kuat dan membawa konsekuensipotensial yang serius. Beberapa keberatan lainnya seringkali tidaksignifikan, salah, tidak perlu atau duplikatif. Mungkin tantangan terbesaradalah untuk menciptakan sebuah sistem penanganan keberatan yangdapat secara cepat membedakan antara keberatan yang penting dantidak penting, dan dapat secara efisien membagi waktu dan sumber dayauntuk menyelesaikannya.Masalah penanganan keberatan dan sengketa Pemilu adalah kepentingankhusus saat ini baik di antara negara demokrasi yang sedang berkembangdan yang sudah maju karena signifikansi proses penanganan yang kredibeluntuk membuat hasil Pemilu yang stabil. 328 Namun, hanya tersedia sumberdaya yang minim bagi para praktisi pembangunan ketika merancang danmelaksanakan program-program bantuan yang menangani kebutuhan ini.Bab ini menggambarkan beberapa isu kunci untuk dipertimbangkanoleh para praktisi pembangunan ketika meninjau kerangka hukum danadministratif penanganan keberatan Pemilu dalam demokrasi yang baruatau yang sedang berkonsolidasi. Pembahasan dimulai dengan serangkaiankarakteristik kunci bagi sistem yang berhasil, dan merangkum peranberbagai pemangku kepentingan dalam proses penanganan (termasukbadan penyelenggara Pemilu, komisi keberatan dan pengadilan). Studistudikasus dari seluruh dunia memberikan contoh-contoh peran daribadan-badan ini. Pada kesimpulan bab ini, sebuah daftar periksa yang327 Satu contoh dari isu ini adalah penyelidikan tahun 2010 Komisi Pemilu IndependenAfganistan (Afghanistan Independent Election Commission/IEC) dan Komisi KeberatanPemilu (Electoral Complaint Commission/ECC) oleh Kantor Kejaksaan Agung Afganistan(Afghan Office of the Attorney General). Setelah tindakan IEC dan ECC mendiskualifikasikandidat yang menang pada Pemilu 18 September karena kecurangan, pada Desember2010 Kejaksaan Agung menuduh petugas IEC dan ECC bersekongkol untuk melakukankecurangan dan meminta Mahkamah Agung membatalkan hasil Pemilu. Pada saatpenulisan buku ini, penyelidikan Jaksa Agung terhadap IEC dan ECC ditunda, dan dilakukansecara tertutup. Lihat Yaroslav Tromfirmov, Afghan Supreme Court Asked to Vold Election,Wall St. J. (12 Des 2010), dapat dilihat di http:/online.wsj.com/article/SB10001424052748703380104576014981538748112.html.328 The Carter Center, International Obligations for Electoral Dispute Resolution 3-10 (2009),dapat dilihat di http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/democracy/des/edrapproach-paper.pdf.Lihat juga Rafael Lopez-Pintor, Assessing Electoral Fraud in NewDemocracies: A Basic Conceptual Framework, IFES Electoral Fraud White Paper Series(2010).116

Bab 2: Kerangka Hukum untuk Sistem PenangananKeberatan Pemilu yang Efektifrinci akan membantu menjamin bahwa para praktisi memiliki sumberdaya yang memadai untuk mengembangkan program bantuan teknisdan meninjau kerangka hukum dan administratif bagi sistem-sistempenanganan keberatan.Adalah sulit untuk melakukan generalisasi dalam bidang penanganankeberatan karena kurangnya praktik-praktik yang didokumentasikan dancontoh-contoh pengambilan keputusan di luar demokrasi yang sudahmapan. Dan, di dalam seluruh aspek pengembangan demokrasi, kerangkaPemilu dan praktik-praktik administratif untuk penanganan keberatanPemilu harus didasarkan kepada tradisi budaya, politik dan hukum yangunik di masing-masing negara. Tidak ada pendekatan tunggal atau satumodel yang berhasil dimana-mana. Sebagaimana digambarkan olehcontoh-contoh negara yang diberikan selanjutnya di dalam bab ini,keberhasilan dalam penanganan keberatan Pemilu memerlukan sebuahkomitmen serius yang secara khusus dari aset organisasional, kemauanpolitik dan kegigihan.Masalah-masalah Kunci dan PertimbanganDalam Membangun Sistem PemeriksaanKeberatanPeraturan perundang-undangan yang mengatur sistem penanganankeberatan harus secara jelas menjabarkan tanggung jawab untukmenerima dan menangani berbagai jenis keberatan dan sengketa;“pintu masuk” (“point of entry”) dan pemeriksaan awal; penyelidikan;penanganan awal dan proses banding; dan untuk penyelesaian prosespengambilan keputusan dalam menyelesaikan sengketa yang terkaitdengan Pemilu. Kejelasan dalam Undang-undang Pemilu dan peraturanpelaksanaannya sangatlah penting. Kerangka hukum tersebut harusmenyebut dan memberdayakan lembaga-lembaga yang sudah ada, sepertipengadilan dan Badan Penyelenggara Pemilu, atau lembaga-lembaga baruseperti komisi keberatan atau pengadilan Pemilu, untuk dapat menanganiberbagai keberatan dan sengketa ini secara cepat dan semestinya.Yurisdiksi yang tidak jelas dan bertentangan antara pengadilan dan badan-117

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilubadan administrasi akan menimbulkan kebingungan dan menjadi tidak adilbagi partai politik, kandidat, media dan pemilih.Peraturan perUndang-undangan Pemilu juga harus mengatur dengan jelasaturan dan prosedur mengenai dimana, kapan, bagaimana dan dalambentuk apa keberatan atau permohonan tersebut harus diajukan, termasukstandar mengenai persyaratan pembuktian. Tenggat waktu yang masukakal tetapi ketat dan batas waktu harus ditentukan bagi bagi para pengadudan bagi badan penanganan yang menangani perkara-perkara tersebut.Persyaratan terkait dengan format maupun persyaratan formal bagikeberatan perkara Pemilu sedianya diatur dengan jelas dan dirinci didalam Undang-undang Pemilu atau dalam peraturan pelaksanaannya yangdisusun oleh otoritas Pemilu. Suatu formulir resmi yang dapat diperolehdengan mudah (melalui internet, tetapi juga dalam bentuk cetak yangsederhana) merupakan sebuah awal yang baik untuk memastikan bahwakeberatan yang masuk telah disusun dengan baik dan komprehensifdalam penjabaran fakta-fakta yang ada, tuduhan dan dasar hukumnya.Jika keberatan sudah relatif lengkap ketika diajukan, maka akanmenurunkan beban badan-badan penanganan sengketa untuk melakukanpencarian fakta secara independen dan akan mampu untuk menilai ataumenyelesaikan persoalan tersebut secara lebih cepat.Peraturan pelaksanaan Pemilu seharusnya menjelaskan persyaratanyang diperlukan terkait dengan kekuatan dan kecukupan barang bukti.Undang-undang Pemilu biasanya mengharuskan bahwa pernyataan dibuatdibawah sumpah dan ditandatangani oleh para pengadu dan para saksi,kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang dapat membahayakankeselamatan para saksi. Keseimbangan harus dicari antara mengupayakancatatan faktual yang kokoh tanpa terlalu membebani dan menciptakanketidakadilan bagi si pengadu. Peraturan tersebut harus memberikanpeluang yang adil kepada pengadu untuk merevisi dan menambahkanketerangan mereka jika pada awalnya dianggap tidak cukup oleh otoritaskeberatan. Selain itu, obyek keberatan (seringkali disebut “teradu”) jugaharus diberi kesempatan yang cukup untuk memberikan jawaban terhadaptuduhan-tuduhan yang diajukan dalam keberatan tersebut. Pelaksanaansidang mungkin akan bermanfaat dalam kasus-kasus tertentu, tetapi tidak118

Bab 2: Kerangka Hukum untuk Sistem PenangananKeberatan Pemilu yang Efektifseharusnya dipandang sebagai hak mutlak atau sebuah keharusan dalampenanganan keberatan.Undang-undang harus mengatur dengan jelas siapa yang dapatmengajukan keberatan dan siapa yang berhak mengupayakan penyelesaianadministratif atau yudisial (untuk informasi lebih lanjut mengenai masalahkedudukan dan kepentingan untuk mengajukan keberatan, lihat bagian1.D dari Bab 1: Standar-Standar Internasional). Hal itu bisa mencakup,merinci bahwa hanya partai politik atau para kandidatlah yang berhakuntuk mengajukan keberatan mengenai beberapa masalah, atau bahwapengadu harus memiliki pengetahuan pribadi atas fakta tersebut dan/ataukepentingan pribadi (personal stake) terhadap hasil dari keberatan tersebut(misalnya seorang warga negara sebenarnya berhak namun namanya tidakada dalam daftar pemilih atau mengetahui secara pribadi ada orang yangseharusnya tidak ada dalam daftar tersebut).Transparansi dalam proses penerimaan dan penyelesaian keberatanharus didorong. Kebutuhan untuk kerahasiaan selama penyelidikan danpengambilan keputusan internal dalam badan penanganan sengketadapat dimengerti. Namun, proses penanganan sengketa seharusnyaterbuka, sejauh informasi dasar tentang sifat dan kemajuan kasus dapatdiungkapkan, selama proses belum selesai, untuk memungkinkanpara peserta politik dan masyarakat untuk memantaunya, dan untukmenghindari berkembangnya desas desus yang tidak benar dan teorikonspirasi. Yang lebih penting adalah, proses tersebut harus menyediakantransparansi penuh setelah proses penanganan sengketa berakhir,meliputi pertimbangan hukum dan bukti-bukti penunjangnya. Putusanputusanbadan penanganan sengketa dan pertimbangan hukum merekaharus dijelaskan, dipublikasikan dan tersedia di internet.Pendidikan kewarganegaraan dapat memainkan sebuah peranan pentingdalam menyempurnakan proses keberatan dan mendorong warga negara,masyarakat madani dan peserta Pemilu untuk melakukan pekerjaan yanglebih baik dalam memusatkan perhatian terhadap keberatan yang merekaajukan dan menyatakan tuduhan-tuduhannya. Pemahaman publik terhadapberbagai aturan dan prosedur, serta kepercayaan publik terhadap keadilandan keterbukaan proses penanganan sengketa, merupakan hal yang119

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilumendasar untuk menjamin penerimaan yang luas dari legitimasi hasil Pemilu(untuk informasi lebih lanjut tentang peran pendidikan kewarganegaraandalam proses penanganan keberatan, lihat Bab 5: Berbagai PendekatanPendidikan Pemilih dan Peran Masyarakat Sipil).Berbagai hukuman dan sanksi bagi pelanggaran Undang-undang Pemiluharuslah beralasan dan sebanding dengan tingkat keseriusan pelanggarandan kesalahan pelanggar tersebut (kesalahan, kelalaian, kesengajaan atauperilaku yang berulang). Hukuman untuk pelanggaran pemilihan yang setaraseharusnya dijatuhkan secara konsisten; penalti dan sanksi tidak bolehdiputuskan dengan cara yang sewenang-wenang atau bias. Sebagaimanadinyatakan di atas, harus dibedakan antara pelanggaran serius yang benarbenarlayak diperlakukan sebagai tindak pidana dan pelanggaran lainnyayang secara adil dapat dikategorikan (dan secara efisien ditangani) sebagaipelanggaran yang bersifat administratif.Sanksi politik yang dikenakan terhadap partai politik dan kandidat dapatmerupakan suatu metode penghukuman yang efektif sekaligus untukmenangkal kemungkinan terjadinya kesalahan perilaku yang semestinyatidak perlu terjadi. Jenis-jenis sanksi seperti ini (seperti pemberhentiankampanye, tidak disahkannya kandidat, diskualifikasi partai dari Pemilu atau,pada kasus ekstrim, pembubaran partai politik), seringkali berseberangandengan kekuasaan politik dalam sistem demokrasi yang sedangberkembang. Sanksi-sanksi politik juga membawa risiko penegakan yangsemena-mena dan manipulasi politik jika otoritas Pemilu atau pengadilanberada di bawah pengaruh partisan. Dengan demikian, sanksi politikseharusnya tidak disalahgunakan. Warga negara seharusnya tidak diingkarikebebasannya untuk bergabung dalam partai politik ataupun organisasilainnya untuk advokasi politik. Mereka seharusnya tidak dihalangi untukmemilih pemimpin partai politik atau mengusulkan kandidat yang lebihmereka sukai. Kebebasan ini seharusnya hanya dibatasi jika dalam situasikhusus yang mengancam integritas mendasar dari proses pemilihan ataukeamanan dan ketertiban masyarakat. Walaupun begitu, sanksi-sanksipolitik berfungsi sebagai hukuman antara-yang berguna diantara penaltiadministratif dan penuntutan pidana.120

Bab 2: Kerangka Hukum untuk Sistem PenangananKeberatan Pemilu yang EfektifTuduhan pelanggaran pidana seringkali ditujukan ke polisi dan kejaksaanlokal, atau diteruskan kepada para petugas oleh Badan PenyelenggaraPemilu. Mekanisme ini cukup dianggap baik, namun untuk kepentinganakuntabilitas, maka sebaiknya catatan atas daftar keberatan tersebutharus pertama-tama (atau juga) dibuat di tingkat Badan PenyelenggaraPemilu. Badan Penyelenggara Pemilu tertinggi seharusnya diberitahutentang tuduhan pelanggaran luas yang dilakukan para petugas Pemilu,atau keberatan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi pidana atauadministratif yang berat, atau sanksi politik bagi kontestan Pemilu (sepertidenda yang besar, pembubaran partai politik atau diskualifikasi kandidat).Perbaikan secara administratif mungkin juga digunakan sebagai hakmemohon ganti rugi untuk jenis-jenis kasus tertentu dimana sanksi danpenalti tidak dapat menawarkan penyelesaian yang layak, khususnyadalam fase hari pra-pemilihan dari keseluruhan proses Pemilu. Jenis-jenistindakan perbaikan dapat berupa koreksi kealpaan atau kesalahan dalamdaftar pemilih, penerimaan kembali kandidat atau partai yang ditolak secarakeliru, memberikan tambahan waktu tayang media kepada para kandidatatau partai yang sebelumnya kurang atau memberikan lokasi rapat untukkelompok-kelompok yang telah ditolak izinnya secara salah.Pemilu ulang tidak harus mencerminkan maksud dari pemilih pada hariPemilu yang semula dan seharusnya tidak dilaksanakan tanpa justifikasiyang kuat. Pemilu ulang bukan merupakan cara menghukum yang baik bagipelanggaran Undang-undang Pemilu kecuali pelanggaran tersebut benarbenarmenimbulkan keraguan atas keabsahan hasil pemungutan suara.Mengadakan Pemilu ulang adalah tidak tepat, khususnya jika digunakansecara kolektif untuk menghukum para pemilih karena perilaku yang buruk(sebagai contoh dugaan keterlibatan dalam jual beli suara).Pemilu dimaksudkan untuk memberikan saluran bagi kehendak rakyat.Hasil Pemilu seharusnya tidak diabaikan dengan mudah atau entengnya.Hasil Pemilu seharusnya hanya dibatalkan dalam situasi yang luar biasa,dimana terdapat bukti ketidakabsahan, ketidakjujuran, ketidakadilan,korupsi, atau perilaku menyimpang lainnya yang jelas dan, lebih pentinglagi, dimana perilaku tidak pantas tersebut telah mendistorsi hasil Pemilu.121

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluTanpa adanya situasi-situasi yang luar biasa tersebut, para kandidat danpartai yang kalah dalam Pemilu seharusnya menerima hasil Pemilu daripadaterus menerus menggugat bahwa Pemilu dan legitimasi pemerintahyang dihasilkan (dari Pemilu). Mekanisme penanganan keberatan tidakboleh dimanipulasi untuk melanjutkan pertempuran politik pasca Pemiludan untuk melemahkan hasil akhir Pemilu yang resmi. Orang-orang yangmelanggar hukum masih dapat dijangkau melalui proses administratif danpidana tanpa menunda hasil Pemilu.Area Kunci pada Keberatan PemiluWalaupun setiap sistem penanganan keberatan akan menghadapitantangan yang unik, terdapat beberapa pelajaran penting tentang areakunci pada keberatan Pemilu. Secara khusus, berbagai tantangan dankeberatan Pemilu seringkali muncul di bidang-bidang berikut:• Penyusunan daftar pemilih. Sebagai landasan dari akuntabilitasseluruh komponen penyelenggaraan Pemilu dan hari Pemilu, akurasidan ketepatan waktu dari daftar pemilih seringkali menjadi sebuah titikuji yang amat penting bagi legitimasi sebuah Pemilu. Sebagai aturanumum, Undang-undang mengakomodasi proses “keberatan” denganmemverifikasi data tentang mereka dalam dafar pemilih sementara.Dalam beberapa situasi, para pihak dapat mengajukan keberatantentang daftar pemilih. Walaupun merupakan hal yang normal untukmenggugat daftar pemilih, daftar tersebut seringkali digugat ketikaketidakakuratannya dipandang sangat serius atau tersebar luas.Keberatan yang paling umum berpusat pada penghilangan jumlahpemilih dalam jumlah yang signifikan, kegagalan untuk membersihkannama pemilih yang telah meninggal dari daftar, kontrol yang tidakmencukupi terhadap para pemilih yang telah meminta perubahantempat pemungutan suaranya pada hari pemilihan, adanya daftarpemilih ganda (duplicate entry), serta penempatan pemilih ketempat pemungutan suara yang keliru. Penyelesaian keberatan padaumumnya dicerminkan untuk perencanaan Pemilu-Pemilu berikutnya,dan bukan hanya sebagai tindakan perbaikan atau sanksi atas Pemiluyang baru saja diadakan. Namun, gugatan tidak harus selalu diajukan122

Bab 2: Kerangka Hukum untuk Sistem PenangananKeberatan Pemilu yang Efektifke pengadilan untuk mendapatkan perubahan yang besar. Terkadang“pengadilan opini publik” juga akan begitu kuat dan begitu tersebarluas untuk mendorong pembaruan, serta di beberapa negara telahmendorong dicetuskannya kampanye daftar pemilih untuk menyusunkembali daftar pemilih dari nol.• Gugatan terhadap para kandidat. Pada awalnya, seharusnyaterdapat sebuah proses yang dapat diakses dan kredibel untukmemungkinkan diajukannya gugatan terhadap para kandidat. Beberapafaktor diskualifikasi utama termasuk: keterlibatan dalam kegiatanmilisi ilegal; bukan penduduk di daerah pemilihan (non-residency);memiliki catatan kriminal; dan memegang jabatan senior pemerintahatau lembaga militer atau keamanan. Dalam rangka menentukangugatan, badan penyelesaian harus memiliki sebuah struktur yangdapat dilaksanakan, direncanakan dengan baik dan independen,karena badan tersebut harus membuat berbagai keputusan yangsulit dan kontroversial. Proses gugatan juga harus tepat waktu untukmenghindari sebuah periode pra-Pemilu yang berkepanjangan.• Penunjukan Badan Penyelenggara Pemilu dan PanitiaPemungutan Suara sementara. Badan Penyelenggara Pemilu ditingkat yang lebih rendah terkadang ditunjuk untuk jangka waktulebih dari satu tahun (multi-year terms), walaupun dalam banyakkonteks mereka ditunjuk untuk melayani Pemilu khusus sepertihalnya panitia pemungutan suara. Proses penunjukan dapat menjadisubyek gugatan dan keberatan, khususnya dalam konteks dimanaUndang-undang mewajibkan bahwa keanggotaan komisi semacamitu harus berdasarkan perwakilan partai yang berimbang. Jika partaidiizinkan untuk mengajukan calon, maka partai kecil seringkali tidakdapat menyediakan jumlah nama yang cukup dan seringkali partaipartaibesar akan mendominasi keanggotaan. Berbagai keberatan dangugatan tentang potensi bias dan ketidakadilan, yang biasanya diaturmelalui saluran-saluran Badan Penyelenggara Pemilu yang lebih tinggi(tingkat pusat), dapat menjadi benang kusut yang menunda selesainyaproses penunjukan dan secara serius menunda persiapan prosesPemilu. Dalam banyak kasus penundaan tersebut menyebabkanpenunjukan para petugas yang mendadak yang belum sempat dilatih.123

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu• Intimidasi. Intimidasi kampanye dapat bersifat pasif, pribadi ataudengan kekerasan. Masalah surat ancaman kepada pemilih palingbaik ditangani melalui keberatan. Intimidasi pada saat aksi turun kejalan paling baik ditangani dengan pencegahan, melalui perencanaanpawai yang hati-hati, sistem perizinan untuk mencegah bentrokan, dankehadiran polisi yang tidak berlebihan. Intimidasi melalui kunjungan kerumah-rumah jauh lebih sulit untuk dikontrol.• Pelanggaran kampanye. Dalam masa pra-Pemilu, bukan tidaklazim jika keberatan diajukan oleh pihak yang tidak kecewa dan parakandidat yang percaya bahwa mereka telah dirugikan oleh berbagaitindakan yang telah dilakukan oleh pihak yang berwenang ataumedia, atau taktik kampanye yang tidak adil dan tidak beretika yangdilaksanakan oleh lawan mereka. Berbagai keberatan semacam itubiasanya berhubungan dengan berbagai pelanggaran kampanye,misalnya dalam lingkungan dimana pembiayaan kampanye, alokasiwaktu media, persetujuan pemerintah tentang fasilitas untuk acarapublik dan aksi turun ke jalan, serta peruntukkan tempat-tempatumum bagi poster dan papan reklame (billboard) yang diatur secaraketat dalam berbagai Undang-undang dan peraturan lokal. Salahsatu tantangan utama dalam menyelesaikan keberatan sejenis iniadalah bahwa mereka seringkali diperiksa oleh badan-badan lainselain pengadilan atau Badan Penyelenggara Pemilu, seperti komisimedia dan tim penggalangan dana kampanye (media commissionsand campaign finance committee). Badan-badan sejenis ini seringtidak dipersiapkan secara memadai untuk menangani kasus-kasustersebut, atau tidak memiliki otoritas penegakan ketika sebuahkeputusan dibuat. Demikian juga tindakan perbaikan seringkali terlaluterlambat dan sanksi terhadap para pelanggar tidak membuat parapengaju keberatan “puas”.• Pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara. Mayoritaskeberatan tertuju pada pelanggaran pada hari pemungutan suara.Pelanggaran tersebut biasanya terkait dengan pembatasan akses,panjangnya antrian atau kemacetan, daftar pemilih yang tidak akurat,penolakan oleh petugas pemungutan suara untuk memberikan suratsuara kepada pemilih yang potensial, penghitungan suara ganda,124

Bab 2: Kerangka Hukum untuk Sistem PenangananKeberatan Pemilu yang Efektifpemilih di bawah umur, intimidasi terhadap pemilih, kampanye diatau dekat tempat pemungutan suara, pemindahan kotak suaradari tempat yang dapat dilihat publik, merusak segel kotak suaraatau memasukkan surat suara palsu. Dalam banyak kasus, proseskeberatan tidak akan menghasilkan tindakan perbaikan atau koreksi,walaupun hukuman kepada pelanggaran akan terjadi. Dalamkasus yang ekstrim, sebuah kotak suara tertentu dapat dibatalkan.Penyelidikan yang tepat waktu, menyeluruh dan profesional tentangpelanggaran pemungutan suara dan penghitungan suara khususnyadiperlukan untuk mempertahankan kepercayaan publik dalam prosesdan penyelesaian berbagai keberatan Pemilu dengan cara yang efisien.• Pelanggaran tabulasi dan alokasi kursi. Peluang terbesar untukmemanipulasi hasil Pemilu ada di tahap ini. Namun, transparansi,proses kontrol yang ketat, dan kedatangan para penasihatinternasional dan tim pemantau yang berpengalaman pada umumnyaakan efektif dalam mencegah hal ini. Proses mengumumkan hasilpenghitungan secara lokal juga memungkinkan partai dan kandidatuntuk menyimpan catatan rekaman mereka sendiri serta memintapenjelasan jika ada perbedaan.Karakteristik Sistem PemeriksaanKeberatan yang BerhasilA. Struktur dan FleksibilitasJenis dan variasi keberatan dan gugatan terkait Pemilu memiliki konsekuensipraktis bagi sistem penanganan yang dirancang dengan baik. Beberapajenis keberatan Pemilu yang berbeda – tergantung sifat, keseriusan,penjadwalan, lokasi dan faktor-faktor lainnya – memerlukan penggunaanlembaga-lembaga yang berbeda serta aturan, proses, kerangka waktuatau tingkat otoritas pembuat keputusan yang berbeda. Seperti halnyapelaksanaan seluruh kewenangan yudisial atau yudisial semu (quasijudicial),mekanisme penanganan keberatan Pemilu seharusnya sesuai dandapat disesuaikan dengan karakteristik persoalan yang sedang diputuskan.125

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluSebagaimana disebutkan di atas, ketentuan tindakan perbaikanadministratif untuk berbagai keberatan Pemilu tertentu dapat mengurangibeberapa beban dari sistem penanganan keberatan. Perlunya berbagaikeberatan diselesaikan di tingkat tertinggi badan penyelenggara ataukomisi keberatan Pemilu dapat dikurangi dengan tindakan administratifyang diambil untuk menyelesaikan isu ketika terjadi.Kehati-hatian hendaknya harus diterapkan untuk membangun sebuahsistem yang menggunakan sumber daya kelembagaan untuk menanganiserangkaian luas keberatan dan sengketa terkait Pemilu dengan carayang efektif, tidak berpihak dan cepat. Pengalaman menunjukkan bahwaimplementasi terkadang dapat menimbulkan gangguan terhadap suatusistem penanganan keberatan dalam demokrasi yang sudah maju. Ketikamenciptakan atau memperbaiki berbagai sistem ini dalam demokrasi yangsedang berkembang, pendekatan yang multi-aspek (multi-faceted) akanmungkin diperlukan, dengan tujuan memproduksi sebuah sistem yang tidakterlalu rumit ataupun terlalu sederhana untuk mengakomodasi beragamketidakpuasan Pemilu. Berbagai masalah implementasi harus diantisipasidan proses hukum secara hati-hati dirancang untuk mengakomodasikondisi budaya dan politik yang unik pada sebuah negara.B. Keadilan dan Ketepatan WaktuPerkara-perkara Pemilu melibatkan kombinasi dua elemen penting.Pertama adalah hak dasar partisipasi demokrasi. Hal ini termasuk hakuntuk: berserikat secara politik melalui partai politik; mencalonkan dirisebagai kandidat; mendukung partai politik dan kandidat selama masaPemilu; dan untuk memberikan suara (untuk lebih rinci, lihat Bab 1 Standar-Standar Internasional). Elemen kedua adalah kendala waktu. Sebagianbesar sengketa dan keberatan Pemilu perlu diselesaikan dengan jadwalyang diamanatkan secara legal dan dipadatkan dari berbagai tahap prosesPemilu, yang paling terlihat adalah selama proses pemungutan suara danpenghitungan suara atau segera setelah hari pemungutan suara. Sebuahsistem penanganan keberatan yang berhasil harus menyeimbangkanstandar sesuai proses hukum yang berlaku (due process) dengan tekananuntuk otoritas dan pengadilan Pemilu agar bertindak secara cepat,tergantung dari keseriusan ketidakpuasan Pemilu. Tenggat waktu danjadwal yang masuk akal bagi prosedur penanganan harus disusun di dalam126

Bab 2: Kerangka Hukum untuk Sistem PenangananKeberatan Pemilu yang EfektifUndang-undang untuk memungkinkan sebuah proses penanganan yangadil namun cepat.Sebagaimana didiskusikan secara luas pada Bab 1, komunitas bantuandemokrasi internasional telah sejak lama mengupayakan untuk menyusunberbagai standar internasional di bidang penanganan keberatan Pemilu.Namun, upaya terdahulu untuk mengumpulkan berbagai standarinternasional cenderung menekankan peran lembaga peradilan danjaminan proses hukum yang berlaku (due process), termasuk sebuah hakdengar pendapat (hearing) serta jalan untuk mengajukan banding, namundengan mengorbankan ketepatan waktu pemutusan. Hak meminta gantirugi melalui lembaga peradilan dan atribut “proses hukum yang berlaku”(“due process”) merupakan hal yang amat penting ketika hak dasarterancam dan legitimasi Pemilu jelas-jelas diragukan. Berbagai standarinternasional yang menetapkan standar yang tinggi untuk proses hukumdalam penanganan keberatan Pemilu tentu saja merupakan hal yangbenar sejauh mereka menangani kasus-kasus yang amat serius sepertipelanggaran dan penyimpangan, khususnya terkait tindakan otoritasPemilu yang tidak sah atau curang.Tetapi kebanyakan (mungkin sebagian besar) keberatan dan gugatan yangdiajukan selama masa Pemilu tidak muncul sampai ke tingkat seperti itu.Mengingat singkatnya kerangka waktu dalam kalender Pemilu, sebuahsistem yang mengharuskan seluruh keberatan pantas mendapatkanseluruh perlindungan menurut proses hukum yang berlaku, tentu sajaakan membuat sistem yang ada kewalahan dengan kasus-kasus tersebut.Dalam keadaan seperti itu, bahkan sebuah kasus yang relatif sederhanatidak akan diputuskan sampai Pemilu selesai atau tidak diputus samasekali. Hal ini sesuai dengan ungkapan penundaan pengadilan adalahpenolakan keadilan (“justice delayed is justice denied”). Tidak adapemangku kepentingan yang memperoleh manfaat dari sebuah sistempenanganan keberatan Pemilu yang tidak dapat mencapai hasil ajudikatifdengan cara yang tepat waktu dan efisien.Sebuah isu terkait adalah kecenderungan dalam demokrasi yang baruberkembang untuk mengkriminalisasikan seluruh pelanggaran UndangundangPemilu, termasuk pelanggaran dan penyimpangan kecil dalam127

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluprosedur Pemilu. Biasanya mereka memaksa seluruh keberatan dansengketa terkait Pemilu dibawa ke sistem pengadilan, yang memicuseluruh persyaratan hukum yang berlaku (termasuk jaminan mengadakanpembacaan gugatan atau pembelaan) dan menghasilkan penanganankeberatan yang lambat yang seharusnya dapat ditangani dengan lebihcepat. Pelanggaran Pemilu yang relatif ringan seharusnya diperlakukansebagai pelanggaran non-pidana (administratif), di luar wewenang Undangundangyang mengatur pelanggaran Pemilu yang bersifat pidana.Pembedaan seperti ini akan meringankan beban dan mempercepat prosesbagi tinjauan awal dan penanganan, yang memungkinkan sebuah prosesadministratif untuk mengurangi penalti bagi pelanggaran ringan dengandenda yang kecil (atau teguran), mengupayakan tindakan perbaikanuntuk memperbaiki masalah, dan mendorong pengakuan para pelanggar(yang akan diselamatkan dari vonis bersalah atas tuduhan perbuatankriminal dalam catatan mereka). Pedoman perilaku untuk partai politikdan kandidat, walaupun seringkali bersifat saran, dapat juga bermanfaatdalam mengupayakan kepatuhan secara sukarela terhadap norma-normakampanye yang tidak mendukung pengkodifikasian ke dalam UndangundangPemilu (yang didorong oleh penyelidikan LSM, media dan lawanlawanpolitik.Komunitas pembangunan demokrasi internasional telah mulai mengakuibahwa pelaksanaan sistem penanganan keberatan dalam konteks Pemiluyang lebih luas seharusnya tidak dikenakan standar hukum ketat yangberlaku pada perkara administratif dan pidana serius yang berdampak padahak-hak dasar dan legitimasi Pemilu itu sendiri. Pada awal 2009, CarterCenter mengadakan rapat dengan para ahli untuk membahas kriteriauntuk menilai penyelesaian sengketa Pemilu sebagai bagian dari prosesPemilu yang demokratis. Laporan pasca-rapat memasukkan butir-butirkesepakatan para anggota rapat, termasuk observasi sebagai berikut: 329Sengketa-sengketa yang tidak terkait dengan pelanggaran atas hakdasar, atau yang melibatkan tindakan negara yang bersifat non-329 The Carter Center, Electoral Dispute Resolution Experts’ Meeting 1 (2009), dapat dilihatdi http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/democracy/des/electoral-disputeresolution-meeting.pdf.128

Bab 2: Kerangka Hukum untuk Sistem PenangananKeberatan Pemilu yang Efektifdiskriminatif, dapat dipertimbangkan informal sifatnya dan tidak harusmemerlukan proses hukum yang penuh untuk diselesaikan. Badanbadanadministratif dapat bertindak sebagai arbiter tunggal danfinal terhadap sengketa seperti itu. Namun, jika tindakan tersebutmelibatkan tuduhan pelanggaran hak-hak dasar, bersifat diskriminatif,atau telah diputuskan dengan cara yang sewenang-wenang, parapengadu harus memiliki akses terhadap sebuah pengadilan. Selainitu, jika sengketa administratif tidak diselesaikan secara memadai,dapat menjadi lebih formal di tingkat penanganan berikutnya danmemerlukan tinjauan oleh suatu Tribunal.Tersedianya banding ke pengadilan yang lebih tinggi terhadap sengketaterkait dengan proses Pemilu yang memerlukan penyelesaian olehtribunal harus dipertimbangkan sebagai suatu praktek terbaik (bestpractice), ketimbang suatu kewajiban…. Hak untuk mengajukanbanding tidak dijamin dalam penanganan suatu sengketa, dan bandingbisa dibatasi atau ditolak dalam rangka menghormati kebutuhan untukefektivitas dan efisiensi dari penyelesaian sengketa Pemilu.C. KredibilitasPersyaratan utama untuk sebuah sistem penanganan keberatan adalahbahwa sistem tersebut mendukung kredibilitas proses Pemilu. Jikaproses Pemilu dianggap tidak kredibel oleh penduduk, baik kandidatyang kalah maupun pemilih tidak akan mau menerima hasil pemilihantersebut. Proses Pemilu sendiri akan dianggap sebagai kesalahan tatakelola pemerintah: disfungsi kelembagaan, atau pemerintahan yang burukdan pertumbuhan ekonomi yang lamban. Apatisme akan berkembangdan dapat menyebabkan keresahan masyarakat. Kurangnya kredibilitasjuga mempengaruhi hubungan internasional dan mengurangi penanamanmodal asing karena kurangnya kepercayaan para investor.Terdapat dua aspek utama kredibilitas:• Penilaian yang luas oleh masyarakat tentang kondisi umum tata keloladan kecenderungan untuk menghubungkan kegagalan lainnya denganproses Pemilu; dan129

Bab 2: Kerangka Hukum untuk Sistem PenangananKeberatan Pemilu yang Efektifini menjanjikan untuk memperbesar harapan bahwa Pemilu tersebutakan membawa perdamaian dan kesejahteraan dengan segera. Halini akan memiliki dua implikasi khusus bagi proses Pemilu. Pertama,berarti seluruh upaya harus dilakukan untuk mencegah cacat dalamproses, karena setiap kesalahan yang terlihat akan dibesar-besarkan dandilimpahkan ke hal-hal yang negatif lainnya. Kedua, jika hasil pemilihantidak memuaskan, masyarakat akan menyalahkan proses Pemilu, danbukan yang terpilih. Proses Pemilu yang diatur secara rinci, dipadukandengan sistem penanganan keberatan yang efisien, transparan dan adilserta pendidikan publik yang semestinya dapat mengurangi masalah inidan akan mengurangi ekspektasi publik bahwa Pemilu akan menyelesaikansemua masalah nasional.Sistem Pemeriksaan Keberatan:Lingkup Kewenangan1. Badan Penyelenggara Pemilu (ElectionManagement Bodies)Proses untuk merancang aturan untuk mengajukan keberatan atausengketa harus menekankan pentingnya pertanyaan kebijakan mengenaimemasukkan dimana dan lembaga mana yang seharusnya berperansebagai pintu masuk dan badan ajudikator awal. Keberatan yangmempersengketakan hasil Pemilu resmi sebagaimana diumumkan olehbadan penyelenggara Pemilu secara umum harus ditujukan ke pengadilansetelah Pemilu. Namun dalam bidang keberatan pra-Pemilu yang menuduhpenyelewengan dalam proses Pemilu atau melanggar Undang-undangPemilu, badan penyelenggara Pemilu seringkali memainkan peranan awalyang penting atau bahkan peran utama. Sistem yang memungkinkanpengadu untuk memilih antara Badan Penyelenggara Pemilu, badanadministratif lainnya, atau pengadilan tingkat pertama untuk mengajukankeberatan pra-Pemilu (sebagaimana terjadi di negara demokrasi yang barudi Eropa Timur atau negara-negara bekas Uni Soviet) akan menimbulkanrisiko duplikasi keberatan atau proses banding yang ganda, serta bahkandapat mendorong persaingan antar lembaga. Berbagai pilihan tersebutakan memungkinkan terjadinya apa yang disebut “forum shopping”(kecenderungan penggugat untuk mengajukan keberatannya ke badan131

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluyang dianggap paling menguntungkan) yang akan berisiko mendorongkorupsi di tingkat lokal. 330Badan Penyelenggara Pemilu dan petugas Pemilu diberikan tugas beratuntuk melaksanakan Pemilu. Lebih lanjut, keputusan (atau kurangnyatindakan) oleh otoritas Pemilu seringkali menjadi obyek keberatan ataugugatan. Menempatkan tanggung jawab untuk mengpenanganan seluruhtahap keberatan kepada struktur penyelenggara Pemilu, akan menimbulkanmasalah konflik kepentingan dan kurangnya akuntabilitas.Namun, mengandalkan lembaga peradilan sebagai satu-satunya carapenanganan keberatan Pemilu hanya akan mengarahkan seluruh keberatandan gugatan terkait Pemilu ke sebuah sistem yang biasanya tidak terbiasadengan pelaksanaan Undang-undang Pemilu serta pada hakikinya akanlambat untuk prosesnya (karena kepatuhan yang wajar terhadap proseshukum yang diterapkan dalam sistem peradilan atau melulu karenabanyaknya tunggakan perkara yang ada. Pengadilan tidak dirancanguntuk menyaring secara cepat (berbagai keberatan tidak berdasar atautidak substansial) dan, oleh karena itu, tidak akan mampu menyelesaikankeberatan Pemilu dengan cepat. Selain itu, melibatkan pengadilan di dalamtahap awal penanganan membebani mereka dengan tekanan politis dankemungkinan penyelewengan.Ketiadaan suatu lembaga yang sepenuhnya terpisah dan didedikasikanuntuk menerima dan menangani keberatan dan gugatan Pemilu(sebagaimana dibahas di bawah), menyebabkan banyak negara menunjukBadan Penyelenggara Pemilu – di tingkat yang sesuai dengan lokasi, sifatdan keseriusan keberatan – sebagai pintu masuk bagi berbagai seluruhkeberatan terkait Pemilu (selain daripada sengketa pasca-Pemilu tentanghasil Pemilu resmi, atau tuduhan serius terhadap Badan PenyelenggaraPemilu itu sendiri). Undang-undang Pemilu seharusnya merinci ruanglingkup yurisdiksi dan kewenangan komisi Pemilu. Beberapa alasanmendukung pendekatan ini:330 Forum shopping adalah istilah informal yang diberikan kepada praktek dimana penggugatmencari forum atau pengadilan yang dia pikir akan paling memberikannya putusan yanglebih menguntungkan dalam memutus perkaranya132

Bab 2: Kerangka Hukum untuk Sistem PenangananKeberatan Pemilu yang Efektif• Badan Penyelenggara Pemilu ditunjuk dengan asumsi melalui sebuahproses yang terbuka yang mengupayakan baik independensi atau multipartisanpara anggota komisi Pemilu. Diharapkan, para anggota telahdipilih dan dilatih dengan baik untuk meninjau dasar fakta dan hukumterhadap keberatan dan membuat putusan awal. Melalui pengalamanmereka, anggota komisi Pemilu mengembangkan keahlian merekadalam Undang-undang Pemilu dan peraturan pelaksanaannya.Walaupun para hakim lokal tentu dapat membaca dan menerapkanUndang-undang ini serta juga dapat mengembangkan keahlian, BadanPenyelenggara Pemilu lokal juga akan memberikan manfaat jikamemberikan pandangan awal serta mengurangi tumpukan perkarapada komisi atau pengadilan yang lebih tinggi dalam menanganisidang keberatan banding.• Masalah Pemilu dapat melibatkan sengketa antara peserta Pemilu,keberatan tentang petugas Pemilu atau petugas publik lainnya, atautuduhan pelanggaran Undang-undang atau peraturan Pemilu. Di seluruhperkara, sangat bermanfaat bagi sebuah Badan Penyelenggara Pemilusegera mulai menyiapkan rekaman faktual dan mengumpulkan buktiseperti pernyataan para saksi. Jika perkara diajukan ke pengadilan,pengadilan tersebut harus bertanggung jawab mencari fakta.Mengingat keterbatasan waktu, lebih baik jika dalam proses Pemilu,pengadilan tidak harus mulai dari permulaan, dan juga lebih baikuntuk melindungi pernyataan saksi dan bukti. Adalah penting untukmenyusun sebuah catatan faktual awal yang kuat sedini mungkin, danBadan Penyelenggara Pemilu merupakan tempat yang paling efisienuntuk memulai proses tersebut. Untuk itu, Badan PenyelenggaraPemilu memerlukan pendanaan dan kapasitas yang mencukupi untukmenyelidiki berbagai gugatan secara profesional dan efisien.• Jika keberatan adalah tentang tindakan administrasi atau ketiadaantindakan dari Badan Penyelenggara Pemilu, seperti penolakandaftar pemilih oleh komisi tingkat kebupaten/kota atau penolakanpengesahan kandidat oleh Badan Penyelenggara Pemilu tingkatdaerah, maka akan menjadi layak untuk membolehkan badan tersebutuntuk pertama-tama mempertimbangkan kembali kebijakannya ataumemperbaiki berbagai kesalahannya. Jika tidak memenuhi kepuasan133

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilupara pengaju keberatan, banding terhadap keputusan administratifkemudian akan ditinjau kembali oleh badan penyelenggara Pemiluyang lebih tinggi, dengan kemungkinan peninjauan kembali olehpengadilan untuk memutuskan jika telah terjadi ketidakadilan.• Keberatan yang menuduh terjadinya pelanggaran atau kecurangandisengaja yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Pemilu, khususnyatentang pemungutan suara atau penghitungan suara, harus pertamatamaditujukan kepada Badan Penyelenggara Pemilu tertinggi untukditinjau, dengan sebuah hak banding ke pengadilan. Pengadilanseharusnya memiliki kebebasan untuk menguatkan keputusan BadanPenyelenggara Pemilu tanpa memulai kembali kasus tersebut.• Menunjuk pengadilan lokal sebagai pintu masuk untuk sebagianbesar keberatan terkait Pemilu menempatkan terlalu banyak bebanbagi pengadilan dan menggunakan mereka secara tidak efisien.Pengecualian harus ada, tentunya, untuk situasi yang amat mendesak,seperti pendaftaran pemilih atau masalah pemungutan suara padasaat hari Pemilu, dimana pengadilan lokal harus mendengar berbagaikeberatan, memutuskan dan bertindak secepatnya untuk mencegahkerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Dengan risiko menjadi lebihrumit, Undang-undang dan peraturan Pemilu harus memberikan ruangbagi intervensi awal atau khusus oleh pengadilan.• Berbagai keberatan yang muncul dari Pemilu seringkali tidak dapatdibuktikan dan lebih berdasarkan desas-desus atau rumor. Terkadangbeban kolektif dari banyak tuduhan yang menyebabkan paling banyakkontroversi dalam sebuah lingkungan Pemilu, dibandingkan dengansubstansi sebuah tuduhan khusus atau sebuah bukti yang meyakinkan(show of evidence). 331 Memberikan Badan Penyelenggara Pemilu peranawal yang lebih kuat akan memungkinkan Pemilu terkait berbagaikasus akan lebih cepat ditinjau karena keseriusan dan substansinya,serta memungkinkan komisi untuk menyaring persoalan yang tidakperlu atau tidak penting, dan untuk memprioritaskan penyelidikankasus-kasus yang serius (yang dapat dijadikan alasan untuk banding).331 Lihat umumnya John Hardin Young, Recounts, dalam Internasional Election Principles:Democracy and the Rule of Law 301 (John Hardin Young ed., 2009).134

Bab 2: Kerangka Hukum untuk Sistem PenangananKeberatan Pemilu yang EfektifPengadilan harusnya mampu untuk menolak untuk melakukanpemeriksaan menyeluruh dan menguatkan tindakan atau putusanotoritas Pemilu ketika otoritas-otoritas tersebut telah disiapkan untukmelakukan tinjauan yudisial. Selanjutnya Badan Penyelenggara Pemilutidak hanya sekedar mengumpukan bukti lebih cepat, namun jugabersikap sebagai filter untuk menyaring di tahap awal tuduhan-tuduhanyang sembarangan atau tidak berdasar, dan untuk memprioritaskanperkara-perkara yang lebih serius (perkara yang dapat dibanding).A. Contoh Negara: Thailand 332Di banyak negara, otoritas Badan Penyelenggara Pemilu nasional dankomisi-komisi di bawahnya dalam melakukan penanganan sengketa dankeberatan terkait dengan Pemilu seringkali tidak jelas di bawah UndangundangPemilu. Sebaliknya, Komisi Pemilu Thailand (Election Commissionof Thailand/ECT) telah memberikan kewenangan yang luar biasa untukpenanganan keberatan sebagai badan independen yang dibentuk olehKonstitusi. ECT diberikan hak oleh Undang-undang untuk menjalankankewenangan yang luas untuk penyelidikan, penanganan dan menjatuhkanpenalti yang berat untuk menghukum para pelanggar Undang-undangPemilu berdasarkan titik berat yang dipertahankan terus menerus secarahistoris untuk mencegah “jual beli suara”. ECT menggunakan kekuasaannyauntuk membatalkan hasil Pemilu sebagai cara utama untuk menghukumdan, kemungkinan juga upaya penjera (terhadap pelanggaran Pemilu).Pemilu ulang akan diperintahkan dalam hal dimana Pemilu dipandang tidakadil karena adanya tuduhan pelanggaran yang tersebar luas, khususnyakarena jual beli suara, tanpa memandang apakah pelanggaran menunjukkantelah mengubah hasil Pemilu.Tradisi ECT untuk memerintahkan Pemilu ulang dan mengeluarkan “kartumerah” (melarang kandidat tertentu untuk keterlibatan lebih lanjut dalamPemilu) dan “kartu kuning” (menuduh kandidat tertentu atas kemungkinanpelanggaran) akan berdasar kepada tinjauan terhadap tuduhan telahmenjadi mendarah daging di sistem Thailand sebagai sanksi utamauntuk pelanggaran Pemilu. Mekanisme ini mengakibatkan suatu penalti332 Robert A. Dahl, Adjudication of Election Complaints: Overview and Assesment of theLegal Framework and Process, Presentasi di sebuah Konferensi yang disponsori olehKomisi Pemilu Thailand (Election Commission of Thailand) (Juni, 2008).135

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluyang berat bagi kandidat yang dipandang telah melakukan, berkolaborasiatau mengabaikan berbagai pelanggaran Pemilu (dengan potensi adanyakonsekuensi yang berat bagi partai politik mereka, yaitu kemungkinanpembubaran jika pimpinan partai tersebut diputuskan sebagai telah terlibatdalam pelanggaran).Praktik-praktik yang dijalankan di Thailand mungkin tidak akan dapatdengan mudah dilaksanakan pada masyarakat dan sistem politik yanglain. Hanya sedikit pemerintah di dunia ini yang mau untuk memberikanBadan Penyelenggara Pemilu mereka dengan kewenangan ajudikatif danpenegakan yang sedemikian besar, yang juga menimbulkan tanggungjawab dan beban yang sangat besar bagi Badan Penyelenggara Pemiluitu sendiri dan mengundang korupsi. Berbagai peristiwa yang terjadi barubaruini membuktikan bahwa kekuasaan luar biasa yang diberikan kepadaECT dapat menimbulkan atau memperburuk ketegangan politik yangserius, terlepas dari seberapa adil dan baiknya maksud putusan tersebutdiambil. Sebuah badan penyelenggara Pemilu sekuat ECT mungkinbukan merupakan model yang ideal untuk negara-negara lain, karenadiberlakukannya kekuasaan ini (atau kegagalan untuk melakukannya)merupakan salah satu pencetus dari kericuhan politik di Thailand dari 2008hingga 2010. 3332. Komisi Keberatan PemiluDi banyak negara, sebagaimana telah diperhatikan, mekanismetradisional bagi Badan Penyelenggara Pemilu adalah untuk melaksanakanfungsi sebagai badan penanganan keberatan utama, tergantung padamekanisme banding yang diajukan ke pengadilan. Berbagai butir yangdirangkum dalam bagian sebelumnya menunjukkan bahwa hal ini bukanlahmerupakan solusi yang buruk, asalkan Undang-undangnya jelas dalammenentukan yurisdiksi, tata tertib dan penjadwalan untuk melaksanakankewenangan ini. Namun, banyak ahli yang akan tidak setuju dengan ideBadan Penyelenggara Pemilu terus melaksanakan peran utama dalampenanganan keberatan.333 Lihat, sebagai contoh., Democrats Under Fire After Ruling, Bangkok Post (13 April 2010),dapat dilihat di http://www.bangkokpost.com/news/politics/36012/democrats-under-fireafter-ruling.136

Bab 2: Kerangka Hukum untuk Sistem PenangananKeberatan Pemilu yang EfektifPemikiran progresif dalam bidang ini telah cenderung mendukungargumentasi untuk membentuk badan-badan khusus untuk menanganiberbagai keberatan dan gugatan Pemilu. Sebagaimana telah dibahas diatas, Badan Penyelenggara Pemilu sudah sangat disibukkan dengan bebanyang berat menyelenggarakan Pemilu, dan mungkin mereka sendiri adalahobyek keberatan. Pengadilan juga disibukkan dengan tugas-tugas rutinnya,dan mengirim seluruh keberatan dan gugatan terkait Pemilu ke pengadilanumum biasanya prosesnya berjalan lambat dan tidak efisien.Namun, beberapa negara telah membentuk lembaga yang benar-benarkhusus untuk penanganan keberatan Pemilu. Beberapa negara yanglahir dari konflik telah didorong untuk mengadopsi badan penyelenggaraPemilu, seperti Komisi Penyelesaian dan Banding Pemilu Kosovo(Kosovo’s Elections Complaints and Appeals Commission/ECAC). Namun,pengalaman Kosovo menunjukkan bahwa lembaga-lembaga in seringkaliterlibat di dalam perang antar lembaga antara Badan PenyelenggaraPemilu maupun pengadilan, karena yurisdiksi mereka yang tidak jelas dankewenangan kuasi yudisial mereka dipertanyakan. Di Indonesia, lembagaBawaslu (dahulu Panwaslu, telah ada sebelum reformasi pasca rezimSuharto tahun 1998) mengandalkan otoritas moral ketimbang kewenanganpenanganan keberatan konkrit lainnya. Di kedua negara ini, badankeberatan khusus ini, sangat kurang pendanaannya oleh pemerintah, danposisinya bersaing dengan badan penyelenggara Pemilu lainnya dalammendapatkan sumber daya yang cukup. Model yang berhasil untukmendirikan suatu tribunal penanganan keberatan yang khusus di dalamnegara-negara non-konflik akan dibahas lebih lanjut dalam bab ini, juga didalam Bab 4: Studi-studi Kasus Terkait Pelatihan Arbiter dalam KeberatanPemilu, termasuk pendirian Pengadilan Pemilu Federal (Federal ElectoralTribunal/TEPJF) Meksiko.A. Contoh Negara: Pakistan 334Di bawah struktur hukum Pakistan, suatu Tribunal Pemilu sementaradidirikan untuk berbagai gugatan terhadap hasil Pemilu setelah hasilPemilu diumumkan. Pada awal proses Pemilu, penentuan banding olehanggota tribunal (Returning Officers) dalam menerima atau menolak surat334 IFES, Pakistan ECA Conference Report (November 2009) (dokumen rancangan).137

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilupencalonan kandidat ditangani oleh tribunal banding. Dengan demikian,mekanisme telah tersedia bagi sengketa yang muncul dari kedua fase daridua ujung proses Pemilu.Namun, di bawah sistem Pakistan, terdapat prosedur yang kurang jelasbagi penyelesaian keberatan Pemilu yang diajukan selama periodekampanye pra-Pemilu dan pada saat hari pemungutan suara, khususnyabagi tuduhan yang tidak merupakan pelanggaran pidana berat dan padahari pemilihan. Sistem tersebut menawarkan prosedur alternatif danbeberapa pintu masuk untuk mengajukan keberatan selama beberapatahap tersebut. Tanggung jawab untuk menerima, menyelidiki danmenyelesaikan keberatan pra-Pemilu nampaknya tidak jelas dan tersebarluas. Sedikit keberatan yang diselesaikan, termasuk yang terkait tindakpidana. Banyak keberatan dan gugatan terkait Pemilu terbenam di tengahbirokrasi atau baru diputuskan lama setelah Pemilu berakhir. Komisi PemiluPakistan (Election Commission of Pakistan/ECP) dan petugas lainnyaseringkali secara tidak adil disalahkan untuk hasil dari suatu sistem yangpada hakekatnya sudah cacat. Para peserta Pemilu dan masyarakat umumdi Pakistan kurang percaya pada kapasitas sistem penyelesaian sengketauntuk dapat berfungsi atau kurang memahami bagaimana mereka dapatmengakses sistem tersebut dengan baik.Prosedur untuk melaksanakan proses penyelesaian harus diperjelasdan dirasionalkan. Kewenangan dan kekuasaan lembaga-lembagayang bertanggung jawab terhadap penanganan keberatan pra-Pemiludan hari pemungutan suara harus dinyatakan dengan tegas. KomisiPemilu Pakistan telah mengakui dibutuhkannya reformasi di bidang inidan telah menunjukkan komitmennya yang tegas untuk memperbaikitata tertib melalui Proyek Reformasi Penyelesaiakan Keberatan PemiluECP (ECP’s Election Complaint Adjudication/ECA Reform Project).Sebuah usulan solusi yang muncul dari Proyek Reformasi ECA adalahproposal untuk membentuk “Komite Penyelidikan Distrik” (“DistrictEnquiry Committees”) di administrasi Pemilu tingkat menengah untukmemasukkan dan menyelesaikan berbagai keberatan dan gugatan dengancara yang lebih cepat. Komite ini akan menyediakan “pintu masuk” bagiberbagai keberatan dan gugatan selama periode pra-Pemilu dan pada saatpemungutan suara (bersama dengan ECP).138

Bab 2: Kerangka Hukum untuk Sistem PenangananKeberatan Pemilu yang EfektifB. Contoh Negara: Ghana 335Di Ghana, putusan Komisi Pemilu dapat diajukan banding ke pengadilan,termasuk kasus-kasus yang melibatkan pendaftaran pemilih danpencalonan kandidat. Penyelesaian berbagai gugatan bagi permohonanuntuk mendaftar sebagai pemilih berada di bawah tanggung jawab KomitePeninjauan Pendaftaran Distrik (District Registration Review Committee)dan keputusannya dapat diajukan banding ke Ketua Pendaftaran Pemilu/Hakim Pengadilan Tinggi dari wilayah tersebut. Untuk keperluanpelaksanaan sidang terkait dengan pendaftaran yang digugat pada saatpendaftaran, Komite Peninjauan Pendaftaran Distrik (DRCC) didirikan disetiap distrik, terdiri dari para perwakilan partai politik aktif yang berada didalam suatu distrik dan tidak lebih dari empat orang lokal yang diketahuinetral dan mampu bersikap adil. Sekretaris Komite Peninjau PendaftaranTingkat Distrik adalah Petugas Pemilu Distrik (District Electoral Officer) danKomisi (Pemilu) dengan syarat bahwa Petugas Pendidikan Distrik (DistrictEducation Officer), Petugas Polisi Distrik (District Police Officer) danseorang wakil dari otoritas tradisional di dalam distrik juga harus menjadianggota. Komisi lebih lanjut mengatur bahwa Hakim Pengadilan TinggiPengawas (Supervising High Court Judge) dari setiap provinsi (region)seharusnya adalah Ketua Petugas Peninjau Pendaftaran (Chief RegistrationReview Officer) untuk tingkat provinsi dan seharusnya menentukangugatan banding (appeal) dari pemilih yang tidak puas dengan keputusandari Komite Peninjauan Pendaftaran tingkat Distrik. 336 Sanggahan ataukeberatan terkait daftar pemilih sementara diselesaikan oleh PetugasPerbaikan Pendaftaran Distrik (District Registration Revising Officer) yangmerupakan Hakim Pengadilan Negeri (Magistrate of the District Court) dankeputusan dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi (High Court).Keabsahan Pemilu legislatif dapat digugat melalui permohonan yangdiajukan ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 21 hari setelah tanggalpublikasi dalam Lembaran Resmi Publikasi hasil Pemilu. Namun, jikasebuah permohonan mempertanyakan Pemilu atas dasar praktik korupyang melibatkan pembayaran uang, maka hal itu dapat diajukan ke335 European Union Election Observation Mission, Ghana Final Report: Presidential andParliamentary Elections 2008 27 (Februari 2009), dapat dilihat di http:www.eueomghana.org/EN/PDF/Final_report/EU_EOM_Final_Report_Ghana.pdf.336 Lihat Electoral Commission of Ghana, Electoral Reform, http://www.ec.gov.gh/node/10.139

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluPengadilan Tinggi sebelum hasil Pemilu diumumkan secara resmi padalembar publikasi hasil Pemilu.C. Contoh Negara: Wilayah Palestina 337Berdasarkan Undang-undang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Local Council Elections Law) (Nomor 10 Tahun 2005) (LCEL) untukWilayah Palestina, Komisi Pemilu Pusat (Central Election Commission)bertanggung jawab untuk menanggapi keberatan secara administratifdalam dua bidang khusus: 1) tuduhan ketidakuratan daftar pemilih; dan 2)keberatan terhadap pendaftaran kandidat dan pencalonan kandidat.Putusan-putusan CEC diatas adalah dapat diajukan banding yudisial kePengadilan Tingkat Pertama (Courts of First Instance/FICs). Pengadilanini ditunjuk oleh LCEL Tahun 2005 sebagai “pengadilan yang memilikikewenangan” untuk mengajukan banding terhadap berbagai keputusanCEC (atau melalui cabang-cabang di bawahnya) terhadap berbagaikeberatan mengenai ketidakakuratan dalam daftar Pemilu dan penolakanterhadap pendaftaran kandidat dan pencalonan kandidat. FIC juga diberiwewenang yurisdiksi yang sangat signifikan untuk mendengar gugatanyang menguji hasil Pemilu yang telah diumumkan secara resmi. Lebihpenting lagi, LCEL mengatur bahwa putusan FIC tentang berbagai gugatanterhadap keputusan CEC dan keberatan hasil Pemilu adalah bersifat final.Sebelum dilakukannya Pemilu lokal di wilayah Palestina, CEC nampaknyasiap untuk berkoordinasi dengan FICs untuk memastikan bahwa kasusyang masuk ke FIC telah disiapkan sebagaimana mestinya, dan terlibatdalam pelatihan gabungan.Sayangnya, LCEL tidak memberikan pedoman mengenai proses bagiCEC atau pengadilan untuk menangani jenis keberatan Pemilu seperti,penyimpangan Pemilu dan penghitungan suara, pelanggaran tata tertibkampanye oleh para pendukung kandidat, ketidaksesuaian daftar Pemilupada hari pemungutan suara, dan tuduhan tindak pidana Undang-undangPemilu. Kekosongan ini akan mengancam keberlangsungan dan persepsi337 IFES, Technical Assistant to Strengthen the Complaints and Appeals Process for LocalCouncil Elections in the Palestinian Territories (April 2010) (makalah konsep).140

Bab 2: Kerangka Hukum untuk Sistem PenangananKeberatan Pemilu yang Efektifpublik tentang proses penanganan keberatan secara keseluruhan diPalestina, serta membutuhkan perhatian CEC. 3383. Tribunal PemiluDemokrasi di seluruh dunia telah menunjukkan kecerdikan/kemampuankreatifnya (ingenuity) dalam menciptakan berbagai lembaga penanganankeberatan Pemilu yang sesuai dengan tradisi kultural, politik dan legalyang unik. Contoh-contoh berikut ini menunjukkan bahwa pembentukanberbagai lembaga baru, dan praktik pelaksanaannya telah menghasilkangabungan yang baik antara tugas-tugas administrasi Pemilu danpenanganan keberatan Pemilu, termasuk berbagai tanggung jawabkhusus lainnya. Negara-negara Amerika Latin tercatat telah merintiskombinasi praktik-praktik institusional yang menggabungkan tanggungjawab administrasi Pemilu dengan pemahaman terhadap kewajiban untukmemberikan mekanisme penanganan keberatan Pemilu.A. Contoh Negara: Brasil 339Brasil dipandang sebagai negara yang memiliki sistem penanganankeberatan yang efektif yang berdasarkan ketentuan yang kuat dalamKonstitusi dan Undang-undang Pemilunya. Sistem penanganannyamenggunakan Pengadilan Pemilu Tingkat Tinggi (Tribunal Superior Electoral,TSE), sebuah Pengadilan Pemilu tingkat Negara Bagian (Regional ElectoralCourt) di ibukota setiap negara bagian, ditambah satu di tingkat federal(Federal District). Kota-kota yang lebih besar memiliki hakim-hakim Pemilutingkat kota, dan kota-kota yang lebih kecil memilih dewan pengawasPemilu daerah. Konstitusi Brasil merinci komposisi Pengadilan Pemilu danmenyatakan bahwa sebuah Undang-undang tambahan seharusnya dibuatuntuk mendefinisikan “organisasi dan kewenangan pengadilan, hakim danbadan pengawas Pemilu”. Ketentuan konstitusional dan Undang-undangyang mendirikan lembaga-lembaga penanganan keberatan membantumelindungi hak peninjauan yusidial dalam masalah Pemilu.338 FES, Election Complaint Appeals Process in Palestine: Assessment and Recommendation(April 2010).339 IFES, penelitian internal, Juni 2010. Lihat:http://www/v-brazil.com/government/laws/titleIV-Justice.html.141

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluTSE dibentuk pada tahun 1932 340 dan memiliki yurisdiksi luas yang mencakupseluruh aspek Pemilu dan mengatur berfungsinya partai-partai politik. TSEmerupakan badan penanganan dan juga badan penyelenggara Pemilu yangutama untuk Brazil. Kewenangannya meliputi mengawasi konvensi partaidan Pemilu internal; menyetujui atau membatalkan pendaftaran partai;mendaftarkan kandidat dan mengesahkan mereka yang terpilih; mengaturdan mengawasi akses partai terhadap akses waktu nirbayar pada televisidan radio selama Pemilu; dan mendaftarkan para pemilih. Sebagai contoh,selama Pemilu presiden putaran kedua 2010 antara Dilma Rousseff danJose Serra, TSE melakukan intervensi dengan mengharuskan manajerkampanye Rousseff untuk menarik kembali komentar yang telah diabuat lewat jejaring sosial Twitter yang meragukan integritas kampanyeSerra. 341 TSE juga merupakan contoh yang baik tentang badan penanganankeberatan yang kuat dan independen: badan ini menetapkan anggarannyasendiri, dan pengawasan para anggotanya dilakukan oleh presiden danlembaga peradilan, sementara audit pengeluaran dilakukan oleh dewanperwakilan rakyat dan lembaga peradilan. 342B. Contoh Negara: Kosta Rika 343Tribunal Agung Pemilu (Supreme Electoral Tribunal, TSE) Kosta Rikadidirikan sebagai sebuah badan independen tahun 1946. Sebelum itu,administrasi Pemilu merupakan tanggung jawab sekretaris urusan internal,yang merupakan bagian dari pemerintah eksekutif. TSE dimasukkan kedalam konstitusi baru tahun 1949 sebagai badan konstitusional dengankekuasaan penuh untuk menyelenggarakan Pemilu. Semenjak itu badanini telah menjadi satu dari lembaga yang paling bergengsi di Kosta Rika.TSE memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan, melaksanakan danmengawasi seluruh Pemilu, termasuk Pemilu presiden, legislatif danpilkada. Lembaga ini melayani mekanisme penanganan keberatan Pemilu.340 TSE dibubarkan menyusul diadopsinya sebuah konstitusi baru pada tahun 1937, tetapikemudian didirikan kembali pada tahun 1945 dan terus berlangsung keberadaannya sejaksaat itu. Sejarah Pengadilan Pemilu Tingkat Tinggi (Superior Electoral Court), http://www.tse.gov.br/internet/ingles/institucional/o-tse.htm (terakhir dikunjungi 3 Januari 2011).341 Brazil: The Superior Court Intervenes Over Offenses to Jose Serra, Momento24, 30 Okt,2010, http://momento24.com/en/2010/10/30/brazil-the-superior-electoral-court-intervenesover-offenses-to-jose-serra/(terakhir dikunjungi 3 Januari 2011).342 Brazil Comparative Data, ACE Electoral Knowledge Network, http://aceproject.org/epicen/CDCountry?country=BR&set_language=en(terakhir dikunjungi 3 Januari 2011).343 IFES, penelitian internal, Juni 2010. Lihat:http://www/v-brazil.com/government/laws/titleIV-Justice.html.142

Bab 2: Kerangka Hukum untuk Sistem PenangananKeberatan Pemilu yang EfektifKonstitusi mengatur bahwa TSE bertanggung jawab terhadap kewenanganpenafsiran baik norma konstitusional dan legislatif terkait urusan Pemilu.Hal ini berarti bahwa konstitusi memberikan kekuasaan konstitusional,legislatif dan yudikatif kepada TSE.Putusan dan resolusi TSE tidak dapat diajukan banding. Hal ini merupakanatribut yang luar biasa dan penting, karena tidak ada yang dapatmenggugat hasil Pemilu di pengadilan. Selama periode kampanye Pemilu,yang berlangsung tiga bulan, TSE memiliki kontrol langsung terhadapPertahanan Sipil (Civil Guard) (bagian dari pasukan keamanan nasional).Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Pemilu menjadi bebas dantanpa campur tangan dari otoritas politik.Kongres tidak dapat mengundangkan Undang-undang apapun mengenaiPemilu kurang dari enam bulan sebelum hari pemungutan suara ataulebih cepat dari enam bulan setelah hari pemungutan suara. TSE harusdimintai konsultasinya di muka dalam memajukan semua usulan untukperaturan perUndang-undangan terkait Pemilu; jika hal ini tidak dipatuhi,Undang-undang yang dihasilkan akan tidak sah dan batal. Agar BadanLegislatif dapat mengUndang-undangkan peraturan perUndang-undanganyang bertentangan dengan pendapat TSE, mayoritas dua pertiga darianggota diperlukan.Partai politik pada umumnya memiliki kepercayaan penuh terhadapkemandirian dan ketidakberpihakan TSE, utamanya karena kemampuanTSE untuk melaksanakan Pemilu sesuai dengan jadual dan tetap netral dantransparan selama proses pemilihan. Pandangan kelompok masyarakatsipil tentang kualitas hubungan kerjasama dengan TSE sangatlah positif.Hubungan mereka dengan TSE selalu terbuka dan berdasarkan salingpercaya satu sama lain.C. Contoh Negara: Uruguay 344Undang-undang Pemilu Tahun 1924 membentuk sebuah badan Pemiluyang otonom, independen dan permanen di Uruguay. Penyelenggaraan344 Sara Staino, Uruguay: The Electoral Court – A Fourth Branch of Government 1-2, dapat dilihatdi http://aceproject.org/ero-en/regions/america/UY/Uruguay_TheElectoralCourtpercent20-AFourthBranchofGovernment.pdf/view?searchterm=uruguayelectoralpercent-20court.143

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluPemilu dihimpun di bawah yurisdiksi Pengadilan Pemilu (Corte Electoral).Pada tahun 1934, eksistensi dan kekuasaan Pengadilan Pemilu dinyatakandi dalam konstitusi. Keanggotaan pengadilan bersifat campuran, denganlima anggota “yang tidak berpihak secara politik” yang semuanya dipiliholeh badan legislatif, dan empat perwakilan dari partai politik dengansuara terbanyak yang dipilih oleh anggota dari setiap partai dalam badanlegislatif. Pengadilan Pemilu kemudian mengawasi Badan PengawasPemilu yang permanen, yang bertindak sebagai Badan PenyelenggaraPemilu di tingkat departemen.Kewenangan Pemilu pengadilan termasuk tanggung jawab pengelolaantradisional, seperti pendaftaran Pemilu dan pelaksanaan Pemilu itusendiri. Selain itu, hal ini juga mengawasi Pemilu internal partai politikdan Pemilu di perguruan tinggi di seluruh negeri. Pengadilan tersebut jugaberfungsi sebagai pengadilan tertinggi mengenai urusan terkait Pemilu,termasuk penanganan berbagai sengketa dan gugatan Pemilu. Denganjumlah mayoritas enam dari sembilan anggota, dimana paling sedikit tigaanggotanya harus tidak berpihak secara politik, Pengadilan Pemilu memilikikewenangan untuk menyelidiki secara formal hasil seluruh Pemilu danreferendum, untuk menolak hasil Pemilu dan mengumumkan hasilnyatidak sah dan batal, serta untuk mengadakan penyelidikan terhadaphasil suara suara. Lebih lanjut, pengadilan tersebut memiliki hak khususuntuk menerbitkan Undang-undang yang bersifat administratif, yudikatifdan pengaturan, dan tidak ada Undang-undang tersebut yang dapatdirubah oleh cabang dari pemerintah manapun. Kekuasaan terakhir inimerupakan hal yang unik dalam pemerintahan Uruguay – tidak ada badanyang dapat mengeluarkan berbagai aturan dan Undang-undang dalambidang keahliannya yang tidak dapat ditinjau oleh lembaga pemerintahanlainnya. Indenpendensi politik dan kewenangan yang mutlak ini membuatPengadilan Pemilu Uruguay menjadi sebuah badan penanganan yang kuat,tidak seperti badan penanganan keberatan Pemilu lainnya.D. Contoh Negara: Nigeria 345Di Nigeria, Pengadillan Pemilu diberi kewenangan oleh Konstitusi danUndang-undang Pemilu No. 2 Tahun 2006 juga mengatur mekanisme345 IFES, Election Tribunal Assesment in Nigeria (Mei 2008) (laporan).144

Bab 2: Kerangka Hukum untuk Sistem PenangananKeberatan Pemilu yang Efektifpenanganan keberatan Pemilu. Undang-undang tersebut menyatakanbahwa gugatan Pemilu yang muncul dari pelaksanaan Pemilu Presidenditangani oleh Pengadilan tingkat Banding dan gugatan Pemilu lainnyaditangani oleh Tribunal Gugatan Pemilu (Election Petition Tribunal).Pengadilan Banding dan Mahkamah Agung juga dapat memilikikewenangan memeriksa banding.Dalam Pemilu tahun 1999 dan 2003, diperlukan waktu kira-kira lima tahununtuk mengpenanganan sebuah gugatan, dan terkadang keberatannyadiabaikan begitu saja oleh para hakim. Setelah Pemilu 2003, sebuahupaya yang sangat besar untuk memperkuat proses penanganankeberatan di Nigeria dilakukan. Teknik-teknik pengelolaan perkara yangdiikuti oleh Pengadilan Gugatan Pemilu termasuk prosedur pra-peradilan,memungkinkan para hakim pengadilan untuk memaksa pihak-pihakyang bersengketa untuk memfokuskan hanya pada isu-isu yang relevan,untuk membatasi saksi hanya mereka yang relevan, tidak ada kesaksiankumulatif (non-cumulative testimony), untuk bertukar bukti tertulissesuai proses persidangan, dan untuk menghindari penundaan sidang,kecuali diperlukan.E. Contoh Negara: Meksiko 346Pedoman Federal atas Lembaga dan Prosedur Pemilu tahun 1990 (FederalCode of Electoral Institutions and Procedures) memberikan BadanPenyelenggara Pemilu (Instituto Federal Electoral, IFE) dan Tribunal PemiluFederal (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, TEPJF)tanggung jawab bersama untuk penegakan Undang-undang Pemilu.Tribunal Pemilu Federal mengawasi proses Pemilu secara keseluruhan,menyelesaikan sengketa dan mengesahkan keabsahan hasil Pemilu. Tribunalini terdiri dari tujuh anggota Kamar Superior (Superior Chamber) permanen,dan lima Kamar Daerah (Regional Chambers). Tribunal ini sangat dihormatidan efektif, serta kepercayaan terhadap lembaga ini sangat penting dalammemutuskan Pemilu Presiden tahun 2006 yang hanya berselisih suaranyatipis. Namun model ini memerlukan komitmen sumber daya dan kemauanpolitik yang amat besar yang hanya sedikit negara yang dapat memenuhinya.Sistem ini dicakup jauh lebih rinci dalam Bab 4 dan 5 dari buku ini.346 Lihat Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, http://www/trife.org.mx/ingles/index.asp (Englishpage).145

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluPenyelesaian Sengketa Pemilu di Bidang OSCE: Menuju sebuahSistem Pengawasan Sengketa Pemilu yang Standar(Laporan OSCE, 2000)...Beragam pendekatan dan mekanisme, yang ditempa oleh tradisitradisilegal dan politik yang berbeda, digunakan oleh pemerintahdalam penyelesaian sengketa Pemilu. Sistem yang dipilih terutamaditurunkan dari kerangka Pemilu keseluruhan, tergantung dariberbagai lembaga dan prosedur yang terlibat di dalam proses...Terdapat juga beragam model proses hukum dimana sengketaPemilu ditangani. Berbagai keputusan final tentang gugatandapat tetap berada di hirarki Badan Penyelenggara Pemilu, dapatditangani oleh sistem pengadilan biasa secara khusus atau dapatjuga diberikan kepada mahkamah konstitusi, yang bertindaksebagai pengadilan Pemilu. Selain itu, tindakan perbaikan yangberbeda dapat diberikan, termasuk di antaranya tindakanadministratif lainnya oleh negara dan atau petugas Pemilu untukmemperbaiki sebuah masalah, dan tuntutan kriminal sebuahtuduhan kecurangan Pemilu...Jelas tidak ada satu metode tunggal yang cocok untuk semuanegara. Model mana yang akan disahkan sangat tergantung daritingkat konsolidasi yang dicapai dalam proses demokrasi. Namun,sebuah kebebasan negara dalam mengambil pilihannya bukan tidakterbatas dan harus diterapkan secara konsisten dengan standarstandarinternasional. Hak untuk sebuah tindakan perbaikan bagipelanggaran hak asasi manusia adalah sebuah hak asasi manusiaitu sendiri...Daftar Periksa RekomendasiSebuah tema sentral dalam membentuk atau meningkatkan sistemuntuk penanganan sengketa keberatan Pemilu adalah pentingnya untukmengenali keragaman sifat dan keseriusan dari jenis keberatan dangugatan yang muncul dari Pemilu. Suatu sistem penanganan keberatanyang efektif harus mengembangkan fleksibilitas dalam menggunakanlembaga dan prosedurnya untuk mengpenanganan berbagai ketidakpuasanyang timbul dari Pemilu dan untuk menjatuhkan penalti dan sanksi. Babini telah menekankan (dan contoh-contoh negara telah digambarkan)146

Bab 2: Kerangka Hukum untuk Sistem PenangananKeberatan Pemilu yang Efektifperlunya berbagai mekanisme yang sesuai dengan tradisi kultural, politikdan hukum tertentu di tiap negara.Selanjutnya daftar periksa berikut ini menyajikan isu-isu kunci bagi parapraktisi untuk dipertimbangkan dalam menyusun atau meninjau berbagaikerangka legal dan administratif bagi penanganan keberatan :√Pembentukan badan keberatan Pemilu: Badan penanganankeberatan Pemilu biasanya merujuk pada sebuah Komisi, Tribunal,Pengadilan, Panel atau nama lainnya yang mencerminkan karakterkuasi yudisialnya. Pemilihan nama seharusnya mencerminkan carabagaimana istilah tersebut digunakan dan dipahami di tingkat lokal.Ada kalanya, keberatan ditangani oleh Badan Penyelenggara Pemilusendiri. Peraturan perUndang-undangan yang membentuk badankeberatan juga harus merinci jumlah, metode penunjukan dan jangkawaktu anggotanya, independensinya, yurisdiksi dan kekuasaannya.√ Yurisdiksi yang jelas: Penyusunan peraturan perUndang-undanganuntuk badan penanganan keberatan Pemilu haruslah jelas dan haruslahmendefinisikan hal-hal sebagai berikut: hak untuk menggugat; bebanpembuktian keberatan yang diperlukan serta sifat dan kecukupan bukti;dan yurisdiksi badan yang menangani beragam aspek proses Pemilu.√Independensi: Perwujudan dan realitas independensi suatu otoritaskeberatan Pemilu berasal dari ketentuan Undang-undang yangmembentuknya; metode penunjukan anggotanya; pengalamanprofesional dan reputasi para anggotanya; jaminan anggaran yangditerima; kemampuann untuk mempekerjakan dan menjaga stafprofesional yang kompeten yang mendukung independensinya;dan penghormatan publik yang diperolehnya dari kredibilitas prosesPemilu. Dimasukkannya kata “independen” dalam ketentuan yangmembentuk otoritas keberatan Pemilu adalah yang paling penting.√Keanggotaan: Para anggota idealnya ditunjuk untuk memastikanbahwa mereka non-partisan, atau, jika hal tersebut tidakmemungkinkan, maka pengaruh politis harus seimbang. Pencalonanoleh partai politik mau tidak mau akan menyebabkan politisasi dan147

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluoleh karenanya tidak direkomendasikan. Calon yang layak termasuk:dari pengadilan; asosiasi perguruan tinggi; organisasi hak asasimanusia yang mapan; asosiasi hukum; asosiasi bisnis nasional; atauorganisasi buruh nasional.√ Jangka waktu penunjukan: Jangka waktu penunjukan haruslahmemadai untuk mencakup persiapan dan pelatihan sebelum Pemilusampai kebutuhan waktu untuk keberatan setelah Pemilu. Padarentang waktu diantara Pemilu, para anggota harus hadir setiap haridengan tugas antara lain untuk menyetujui laporan dan membuatkeputusan terkait staf tetap. Keberlangsungan catatan dan keahlianstaf akan dipertahankan dengan sedikit staf kunci yang akan terus ada.√Karakteristik anggota: Karena otoritas keberatan Pemilu memilikiperan kuasi yudisial, para anggotanya biasanya adalah hakim ataupengacara senior. Di banyak negara, waktu yang diperlukan untukpekerjaan ini tidak akan menghalangi seorang hakim atau pengacaramengambil posisi ini sambil mempertahankan posisi permanensebagai seorang hakim atau pengacara. Di negara-negara lain,jangkauan dan kompleksitas Pemilu akan mengharuskan anggotauntuk mengambil cuti.√Pendanaan: Otoritas keberatan Pemilu seharusnya dibiayai melaluianggaran tahunan yang ditetapkan lembaga legislatif dan seharusnyatidak dialokasikan melalui Kementerian Keuangan. Hal ini menghalangipartai berkuasa yang memiliki pengaruh yang berlebihan mengenaianggaran dan menempatkan tinjauannya di hadapan sebuah komiteyang terbuka, umum dan multi-partai.√Kejelasan tata tertib: Prosedur yang dibentuk untuk otoritaskeberatan Pemilu seharusnya jelas tentang aturan untuk mengajukansebuah gugatan dan memberikan sebuah definisi yang jelas tentanghak gugat dan beban pembuktian untuk tuduhan-tuduhan yang khusus.√Legitimasi: Jika suatu otoritas keberatan Pemilu berfungsi denganbaik, menerbitkan laporan yang jelas dari keputusan yang adil,menerapkan sanksi yang semestinya dan melaporkan kasus-kasus148

Bab 2: Kerangka Hukum untuk Sistem PenangananKeberatan Pemilu yang Efektifserius untuk penuntutan, maka akan mendapatkan penghargaanpublik yang merupakan dukungan terbaik bagi kemandiriannya. Hal inimengingatkan kembali tentang peran pelaporan dan informasi publikyang dijalankan oleh staf permanen utama selama rentang waktuantar Pemilu.√ Keberlanjutan di tahun non-Pemilu: Fungsi staf permanen diantara waktu Pemilu seharusnya adalah untuk melengkapi danmempublikasikan catatan keputusan keberatan di Pemilu yang lalu,meninjau dan memperbaiki berbagai prosedur dan sistem untukmenangani keberatan; berpartisipasi dalam program informasi publikmengenai Pemilu, menginformasikan perubahan dalam prosesPemilu; menyelenggarakan pelatihan tidak tetap (occasional) bagi staftidak tetap yang mereka inginkan untuk bekerja kembali di Pemiluberikutnya; dan menyiapkan Pemilu-Pemilu yang berikutnya.√Pengalaman yudisial para anggota: Proses penanganan keberatanpada hakikatnya merupakan sebuah proses penilaian dan penentuanyudisial. Pengalaman seorang hakim atau mungkin seorang pengacarasenior sangat dan mungkin relevan dengan tugas tersebut. Sebuahmajelis hakim, pensiunan hakim atau pengacara senior akan menjaminbahwa aspek-aspek kunci dari penentuan tersebut ditanganisecara profesional.√Pengakuan saksi: Terdapat kecenderungan anggota partai politikuntuk memasukkan keberatan berdasarkan laporan dari orang-orangsimpatisan partainya (“party agents”). Undang-undang, peraturanatau prosedur seharusnya jelas sehingga otoritas keberatan Pemiluharus menerima secara langsung dan pribadi, bukti dari orang yangmenyaksikan pelangggaran terhadap Undang-undang atau pelanggaransebuah peraturan yang dapat menjadikan alasan pengajuan keberatan,atau yang memiliki pengetahuan pribadi untuk mendukung gugatanterhadap seorang kandidat. Laporan tidak langsung dari anggota partaimerupakan kabar angin dan tidak dapat ditindaklanjuti.√Batas waktu: Undang-undang, peraturan dan aturan prosedur hasusmenentukan batas waktu untuk memasukan sebuah gugatan atau149

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilukeberatan. Terkait keberatan tentang tindak pidana atau pelanggaran,batas waktu 24, 48 atau 72 jam setelah pelanggaran disaksikanadalah memadai. Tidak perlu diberikan waktu untuk dilakukannyasuatu keputusan politis dibuat apakah perlu mengajukan keberatan.Pertanyaan batas waktu yang harus dipatuhi otoritas keberatan Pemiluadalah problematik. Batas lima atau bahkan lima belas hari setelahmenerima keberatan dapat mengakibatkan keputusannya diabaikandan mendorong penundaan oleh tergugat. Berbagai keberatan yangkritis mungkin melibatkan investigasi yang rumit. Kecepatan merupakanhal yang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan keadilan.√Sanksi yang masuk akal: Otoritas keberatan Pemilu harus memilikikekuasaan untuk menerapkan sanksi yang diatur oleh Undang-undang;yang bersifat masuk akal, yang sebanding dengan pelanggaran;berbeda-beda berdasarkan situasi yang berbeda; diterapkan secarakonsisten; tidak secara berlebihan dibatasi oleh ketentuan minimumyang menghapus diskresi; termasuk sanksi yang berguna dalamkasus dimana tindakan hukuman yang sesuai dan juga korektifsifatnya, dimana memungkinkan; termasuk diskualifikasi kandidatatau pencopotan staf Pemilu untuk pelanggaran serius; termasukrujukan untuk penuntutan pidana; dan jika diterapkan mengecualikanhukuman tambahan bagi tindak pidana yang dituduhkan.√Publikasi catatan yang baik: Suatu ringkasan putusan yang diambilharusnya diterbitkan secara teratur selama periode keberatan dangugatan. Hal ini akan mendongkrak kredibilitas proses tersebut. Di lainpihak, ekspektasi juga harus dikelola. Selama waktu memungkinkan,sebuah laporan penuh seharusnya dipublikasikan, termasuk rinciankeputusan yang lebih penting. Hal ini sebuah tugas yang dapatdiselesaikan staf setelah hasil akhir.150

3PELATIHAN PENANGANANKEBERATAN PEMILU BAGIBADAN PENYELENGGARAPEMILU DAN PARTAI POLITIKOleh Steven Gray dan Linda EdgeworthSeorang wanita lanjut usia Kosovo memasukkan surat suaranya di tempat pemungutan suara di desa Trstenik,Kosovo Tengah, pada hari Minggu, 9 Januari 2011. Petugas Pemilu mengatakan pemungutan suara dibuka di limadaerah di Kosovo dimana para pemilih akan melakukan pemungutan suara ulang setelah otoritas yang berwenangmenemukan kecurangan yang dilakukan pada Pemilu 12 Desember 2010.

Bab 3: Pelatihan Penanganan Keberatan PemiluBagi Badan Penyelenggara Pemilu dan Partai PolitikPendahuluanBerbagai langkah diperlukan untuk menjamin adanya suatu sistempenanganan keberatan Pemilu yang efisien, komprehensif dan bekerjadengan baik (sebagaimana dibahas di dalam Bab 2: Kerangka Hukum untukSistem Penanganan Pengaduan Pemilu yang Efektif). Badan legislatif harusmembentuk suatu kerangka hukum yang sesuai untuk menyelesaikankeberatan Pemilu yang memenuhi standar domestik dan internasional.Pihak eksekutif harus tegas dalam niatnya untuk menegakkan berbagaiketentuan tersebut. Terakhir, para pemangku kepentingan yang diharapkandipandu oleh sistem tersebut harus memiliki pengetahuan yang diperlukanuntuk mematuhi mandatnya. Bab ini akan memfokuskan pada penyusunanprogram-program pelatihan yang akan menyiapkan para anggota BadanPenyelenggara Pemilu dan partai politik agar mereka dapat melaksanakandan menggunakan proses penanganan keberatan negara merekasecara efektif.Bab ini akan disajikan dalam tiga bagian, diikuti oleh sebuah kesimpulandan rekomendasi bagi para praktisi pembangunan yang akan membantunegara-negara yang mengembangkan program penanganan keberatan.Bagian pertama akan mencakup beberapa prinsip dan konsep mendasaryang keduanya sama relevansinya dalam menyusun setiap programpelatihan yang efektif. Pentingnya penetapan tujuan pelatihan, pemilihanmetodologi pelatihan yang paling sesuai, dan pelaksanaan evaluasi pelatihanjuga dicakup dalam bagian awal ini. Bagian kedua akan memfokuskanpada pendekatan dan tantangan dalam mengembangkan suatu programpenanganan keberatan Pemilu bagi Badan Penyelenggara Pemilu. Bagianketiga akan menawarkan saran-saran mengenai penyusunan programpelatihan yang serupa untuk partai-partai politik.Prinsip-Prinsip Umum Pelatihan yangEfektifA. Gambaran UmumPrinsip-prinsip berikut merupakan prinsip fundamental untuk menyusunprogram pelatihan yang efektif, tanpa memandang karakter para pesertadan keterampilan yang akan dicakup.153

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilui. Pelatihan harus berbasis kompetensi (competency-based)Tujuan keseluruhan dari suatu program pelatihan adalah agar para pesertamemperoleh kemampuan untuk menyelesaikan keberatan Pemilu secaraefektif dan adil menurut prosedur yang dirangkum di dalam peraturanperUndang-undangan Pemilu. Di sepanjang bab ini, istilah “kompetensi”digunakan untuk merujuk pada keterampilan, pengetahuan atau sikap yangharus diperoleh peserta setelah meninggalkan program pelatihan. Sebuahprogram pelatihan tidak hanya memerlukan upaya untuk mengalihkankompetensi, tetap seharusnya juga termasuk metode untuk menentukanapakah itu sudah efektif. Dengan cara apa lagi para pelatih atau BadanPenyelenggara Pemilu mengetahui bila pelatihannya berhasil?ii. Harus Menggunakan Model pembelajaran bagi Orang Dewasayang EfektifAdalah penting untuk memahami target para peserta di dalam programpelatihan. Tanpa memandang latar belakang mereka, para pesertamerupakan orang dewasa dengan pengalaman yang beragam dalambidang penanganan keberatan. Mengingat keterbatasan waktu, mungkinsesi harus dibatasi, pemikiran serius harus dilakukan untuk memilihmodel pelatihan yang terbaik yang memungkinkan para pesertanya untukmenyerap banyak informasi baru secara cepat. Kuliah-kuliah yang panjangseharusnya diabaikan dan digantikan dengan presentasi yang pendek,dipadukan dengan metode pembelajaran yang lebih aktif dan praktis.iii. Kreativitas mungkin diperlukan untuk mengatasi sumber dayayang terbatasSalah satu tantangan terbesar dalam menyusun program pelatihan yangefektif biasanya adalah kurangnya sumber daya. Bahan-bahan rujukanbiasanya langka, dan laporan-laporan yang merinci kasus-kasus padamasa lalu atau sejarah sebuah negara mengenai keberatan Pemiluseringkali tidak dapat diakses atau pun tidak ada. Di sinilah kreativitas akandiperlukan. Menjadi hal yang sulit untuk membuat daftar materi yang pastiyang akan diperlukan untuk melaksanakan pelatihan. Di beberapa negara,suatu sesi pelatihan dapat diadakan di luar ruangan. Di negara yang lainnya,akan tersedia teknologi yang lebih canggih seperti presentasi PowerPoint pada layar proyektor. Mungkin sumber daya terbesar yang dapatdigunakan dalam menyusun konsep dan isi dari program pelatihan adalah154

Bab 3: Pelatihan Penanganan Keberatan PemiluBagi Badan Penyelenggara Pemilu dan Partai PolitikBadan Penyelenggara Pemilu, pemangku kepentingan yang relevan danlainnya yang telah memiliki pengalaman untuk memulai, menyidangkan,menyelidiki atau menangani berbagai keberatan Pemilu.iv. Penggunaan kasus-kasus yang nyata akan menambah relevansiMenyertakan contoh-contoh dari kasus aktual akan membuat pelatihanmenjadi lebih nyata dan relevan bagi para peserta, walaupun jika kasuskasustersebut harus disamarkan untuk melindungi identitas atau privasiperorangan yang terlibat. Penggunaan kasus-kasus aktual juga akanmemberikan para peserta suatu petunjuk untuk mengidentifikasi ketikamereka harus menyelidiki atau memutuskan kasus. Kasus-kasus ini jugamembantu mengumpulkan lagi prinsip-prinsip atau keterampilan yangdidapat selama pelatihan.B. Tujuan PelatihanPentingnya penulisan tujuan pelatihan berbasis kompetensi secara khusustidak dapat diremehkan. Kekhususan merupakan hal yang penting, namuntujuan yang paling penting adalah tujuan-tujuan yang memenuhi kriteriaSMART. SMART adalah singkatan dalam bahasa Inggris yang digunakanuntuk mengingatkan kita tentang karakteristik tertentu dimana seluruhtujuan tercakup, sebagaimana digambarkan di dalam kotak di bawah.Jika tujuan pelatihan adalah SMART dan berbasiskan kompetensiyang diperlukan oleh para peserta, maka akan menjadi mungkin untukmenentukan keberhasilan program. Pada akhirnya, keberhasilan seharusnyadiukur dengan sejauh mana para peserta dapat meraih kompetensi dalammengajukan keberatan yang sah, atau dalam menyelidiki atau menanganikeberatan Pemilu dengan cara yang adil dan bijaksana.Beberapa topik yang disarankan untuk pelatihan para peserta dalammanajemen keberatan Pemilu diurutkan di bawah ini. Topik-topik initidak diurutkan dengan urutan tertentu, juga tidak menyeluruh. Namun,diharapkan semuanya adalah tujuan-tujuan yang SMART. Mereka yangmemiliki tanggung jawab untuk menyusun sebuah program yang relevan,tidak diragukan lagi akan mampu untuk menentukan tujuan-tujuan lainnyayang lebih sesuai, khususnya dengan lingkungan hukum mereka.155

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluTujuan pelatihan SMART seharusnya meliputi:Specific (khusus): Tujuan pelatihan ditargetkan untuk mencapai hasilyang nyata dan jelas rinciannya.Measurable (dapat diukur): Data dapat diperoleh untuk menentukanapakah tujuannya telah tercapai atau tidak.Attainable (dapat dicapai): Tujuannya realistik dan sesuai dengansumber daya program pelatihan.Relevant (sesuai): Berhubungan dengan berbagai masalah, kebutuhanatau keinginan para pemangku kepentingan kunci.Time-bound (dibatasi waktu): Terdapat penetapan batas waktu sampaikapan tujuan akan dicapai.Untuk menambah kekhususan dan kejelasan pada tujuan pelatihan,seharusnya diasumsikan bahwa masing-masing tujuan diawali dengansebuah frase, “di akhir pelatihan, para peserta akan mampu untuk:”• Menjelaskan pentingnya konsistensi, netralitas dan keadilandalam penyelesaian keberatan Pemilu;• Mengidentifikasi dan merujuk pada Undang-undang yang relevanyang mengatur proses keberatan Pemilu;• Mengidentifikasi badan-badan yang bertanggung jawab terhadapmenangani keberatan Pemilu;• Merangkum kategori umum keberatan yang dapat diajukan danmengidentifikasi badan penanganan berwenang yang harusmereka rujuk;• Mengidentifikasi individu atau badan-badan yang mempunyai hakdi bawah Undang-undang untuk mengajukan keberatan Pemilu;• Menjelaskan tenggat waktu, kapan keberatan harus diajukan danjangka waktu kapan keberatan tersebut harus diputuskan;• Daftar jenis-jenis keberatan yang dapat dimasukkan:- selama pendaftaran partai dan kandidat;- terkait pendaftaran pemilih;- selama masa kampanye;- pada hari pemungutan suara;156

Bab 3: Pelatihan Penanganan Keberatan PemiluBagi Badan Penyelenggara Pemilu dan Partai Politik- selama penghitungan dan tabulasi hasil;• Mengisi seluruh formulir terkait dengan keberatan Pemilu tanpakekeliruan atau kesalahan;• Menunjukkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar terkaitpenyelidikan kasus-kasus keberatan Pemilu;• Memahami beban pembuktian yang dibutuhkan agar suatukeberatan dapat dikabulkan;• Menunjukkan pemahaman tindakan perbaikan administratif yangdapat diterapkan oleh Badan Penyelenggara Pemilu di tingkattempat pemungutan suara, tingkat Distrik atau Daerah dantingkat Pusat;• Mengenali situasi dimana penghitungan ulang dapat dilakukan,hasil dapat dibatalkan, atau Pemilu ulang dilakukan;• Membedakan antara keberatan administratif dan pidana;• Menyebutkan tiga tindakan yang dapat diambil BadanPenyelenggara Pemilu untuk mengurangi jumlah keberatan Pemilu;• Menyebutkan tiga tindakan yang dapat diambil partai politik untukmengurangi jumlah keberatan Pemilu; dan• Merasa lebih percaya diri mengenai kemampuan mereka untukmengisi tanggung jawab menangani keberatan Pemilu mereka.Satu tantangan utama dalam menyusun program pelatihan yang efektifadalah waktu. Jumlah bahan yang dapat dicakup seringkali dibatasi olehketersediaan waktu pelatihan. Tentu saja, lebih banyak yang dapat dicapaidalam pelatihan lima-hari daripada program pelatihan satu-hari. Untukmencapai seluruh tujuan di atas, dipastikan butuh pelatihan empat ataulima hari. Hal ini dengan asumsi bahwa para peserta adalah anggotaanggotabaru dalam badan yang terkait, atau setidaknya belum pernahmengikuti pelatihan tanggung jawab keberatan Pemilu. Kerangka waktuyang lebih pendek memungkinkan, khususnya bagi peserta yang lebihberpengalaman atau jika tujuan pelatihan yang ingin dicapai memanglebih sedikit. Dilema program pelatihan yang lebih pendek adalah merekamembatasi waktu yang tersedia bagi para peserta untuk bekerja samadalam membahas contoh-contoh keberatan Pemilu. Selain itu, menjadi halyang lebih sulit bagi para peserta untuk menyerap dan mengerti secarapenuh keseluruhan informasi yang diperlukan untuk menunjukkan bahwamereka telah mencapai kompetensi yang diinginkan.157

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluC. Metode PelatihanSebuah program pelatihan aktif menggunakan berbagai metodeuntuk memberikan pengetahuan dan membantu para peserta untukmemperoleh kompetensi. Sesi kuliah yang panjang seharusnya dihindaridalam sebuah program pelatihan yang aktif, karena paling kurang efektifuntuk memberikan informasi yang akan terus diingat. Sebagai gantinya,dimana memungkinkan, para peserta seharusnya belajar lewat kegiatanyang praktek langsung. Beberapa metode perkuliahan masih tidak dapatdihindari. Di bawah ini adalah penjelasan pendek tentang berbagai metodepelatihan yang berbeda yang paling berguna dalam merancang modelyang aktif dan praktis.• Kuliah mini: Kuliah tidak lebih dari 15-20 menit tanpa istirahat,dapat digunakan untuk menyampaikan sejumlah informasi yangbanyak dengan waktu yang relatif pendek.• Studi kasus: Penyampaian fakta tentang situasi nyata diambil daripengalaman Badan Penyelenggara Pemilu. Melalui penggunaaninformasi studi kasus, para peserta akan mengidentifikasi wacanatindakan yang dapat diambil dan membuat keputusan berdasarkanisi atau proses yang dipelajari selama pelatihan.• Permainan tukar peran (Role play): Sebuah permainan peran yangterstruktur atau serangkaian peran yang melibatkan dua orang ataulebih. Para peserta ditugaskan peran-peran yang memungkinkanmereka untuk menunjukkan atau mempraktikkan keterampilaninterpersonal terkait tujuan atau hasil pelatihan.• Diskusi kelompok: Sebuah diskusi antara para peserta tentangtopik yang disetujui yang akan difasilitasi oleh pelatih. Diskusikelompok merupakan cara yang baik untuk mendapatkan masukanmengenai sebuah topik dari sekelompok orang dalam waktu yangrelatif pendek.Berbagai metode ini dapat dipadukan dan disesuaikan dengan sesi-sesiyang telah dijelaskan di atas. Sebagai contoh, sebuah sesi dapat dimulaidengan kuliah mini 10-15 menit dan kemudian dilanjutkan dengan sebuahdiskusi kelompok atau sebuah role play. Sebuah kegiatan role play dapatdigunakan untuk memancing diskusi kelompok kecil. Sebuah presentasi158

Bab 3: Pelatihan Penanganan Keberatan PemiluBagi Badan Penyelenggara Pemilu dan Partai Politikstudi kasus dapat diikuti oleh diskusi kelompok tentang cara terbaik untukmenyelesaikan keberatan yang disajikan.D. Mengevaluasi PelatihanSatu bagian terpenting dari proses pelatihan yang biasanya diabaikanadalah evaluasi program pelatihan dan dampaknya kepada para peserta.Beberapa pertanyaan yang dapat dijawab adalah: Apa yang benar-benardipelajari peserta? Seberapa jauh para peserta dapat menerapkanpengetahuan yang diperolehnya selama pelatihan? Apakah para pesertamenggunakan kompetensi yang diperolehnya ketika menyelidiki ataumenangani keberatan Pemilu? Bagaimana pelatihan dapat membantumereka dalam aspek lain dari pekerjaan atau kehidupan mereka?Sementara seluruh pertanyaan ini memiliki kebaikan, tantangannya adalahmemfokuskan pada pertanyaan evaluasi. Apa yang sedang kita upayakanuntuk pelajari? Apakah kita mengukur jumlah kompetensi yang diperoleh?Bagaimana kita menilai bahwa pelatihnya adalah pelatih yang baik? Apakahkita tertarik dengan jumlah keberatan yang diselesaikan oleh BadanPenyelenggara Pemilu? Apakah kita ingin mengetahui jika para pesertapuas dengan pelatihan ini? Masing-masing pertanyaan ini berbeda dalamtujuan (tone) dan maksudnya, dan mereka membutuhkan metode yangberbeda dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul.Teknik evaluasi yang paling umum meliputi:• Daftar pertanyaan yang harus diisi oleh para peserta di akhirsesi pelatihan;• Ujian pra- dan pasca-pelatihan;• Wawancara dan studi tindak-lanjut termasuk kegiatan berikut ini:- menentukan keputusan keberatan- meninjau penyelidikan; dan- melaksanakan FGD dengan Badan Penyelenggara Pemilu danhakim, serta partai-partai peserta.159

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluMelatih Badan Penyelenggara Pemiludalam Penanganan Pengaduan PemiluA. Gambaran UmumBadan Penyelenggara Pemilu terdiri dari berbagai individu yang berbedadalam pengalaman, keterampilan dan motivasi. Dalam sebagian besarkasus, para anggota Badan Penyelenggara Pemilu bukanlah profesionalpakar Pemilu, tetapi memiliki pengalaman dalam pekerjaannya. Paraanggota Badan Penyelenggara Pemilu di hirarki tingkat atas biasanyamenjabat secara permanen, sementara di hirarki tingkat bawah BadanPenyelenggara Pemilu seringkali dibentuk sebelum Pemilu dan hanyasampai hasil Pemilu disahkan.Di beberapa negara, anggota Badan Penyelenggara Pemilu di tingkat pusatditunjuk oleh badan legislatif berdasarkan pencalonan yang diajukan olehpartai politik yang bersaing. Terkadang cara penunjukan seperti ini akanmenyebabkan pertentangan atau persaingan antar anggota. Di negaranegaralainnya, anggota Badan Penyelenggara Pemilu ditunjuk dari hakim.Hanya di sedikit negara, anggota Badan Penyelenggara Pemilu adalahpegawai negeri sipil yang bertindak sebagai petugas Pemilu profesionaldan bekerja penuh-waktu mengkoordinasikan dan melaksanakan prosesPemilu. Di tingkat tempat pemungutan suara, para anggota BadanPenyelenggara Pemilu direkrut di antara sejumlah nama yang diajukanoleh dewan pimpinan daerah partai, dari berbagai lembaga publik sepertisekolah/perguruan tinggi negeri atau dinas pemerintah daerah atau daripara sukarelawan. Para guru sekolah seringkali dipilih karena merekadihormati di dalam masyarakat dan dipandang adil dan jujur.Sebagai akibat dari keragaman ini, tugas pertama dari setiap programpelatihan, baik pada penanganan keberatan Pemilu ataupun bagian lainnyadari operasional Pemilu, adalah untuk memahami siapa peserta yangmenjadi sasarannya dan apa yang mereka ketahui atau tidak ketahui.Hampir selalu, tantangan terbesar yang dihadapi dalam pelatihan adalahkompetensi harus dicapai dalam jangka waktu yang singkat.160

Bab 3: Pelatihan Penanganan Keberatan PemiluBagi Badan Penyelenggara Pemilu dan Partai PolitikSebelum memfokuskan pada tugas pelatihan Badan PenyelenggaraPemilu dalam penanganan keberatan Pemilu, adalah suatu keharusanuntuk memahami berbagai tantangan yang dihadapi dalam menyusunprogram pelatihan untuk para petugas Pemilu pada umumnya, khususnyadi negara-negara dimana sistem Pemilu yang demokratis masih belumsepenuhnya matang.B. Tantangani. Sistem penanganan keberatan Pemilu masih dalam perkembanganDisiplin manajemen keberatan Pemilu masihlah terus berkembang.Keberatan Pemilu telah bertahun-tahun merupakan wilayah sistemhukum. Hal ini memiliki kelemahan, khususnya di negara-negara dimanasistem hukumnya tidak dihormati atau dinodai secara berlebihan olehkepentingan politik yang bertentangan dengan gagasan “keadilan”. Didalam beberapa situasi, para pemimpin oposisi sering merasa mereka tidakdapat memperoleh sebuah sidang yang adil karena kurangnya obyektivitasdari sisi hakim yang ditunjuk secara politis. Selain itu, pengadilan seringbergerak lambat. Pengadilan memiliki sistem sesuai hukum yang berlaku(due process) yang keliru dari sisi kelengkapan/kesempurnaan danterkadang dapat menyebabkan tidak sesuai untuk penyelesaian kasuskasusyang cepat. Hal yang tidak menguntungkan ketika sebuah Pemilutidak dapat diprediksi hasilnya. Sebagai akibat dari faktor-faktor ini, banyaknegara yang berpindah ke sistem dimana lebih banyak keberatan Pemiluditangani oleh pengadilan khusus Pemilu, oleh Badan Penyelenggara Pemiluatau oleh komisi yang secara khusus dibentuk untuk memutuskan kasusPemilu. Berbagai lembaga tersebut lebih menangani urusan administratifketimbang pidana, sementara sistem pengadilan tetap menjadi saluranuntuk menangani banding.Beberapa contoh menggambarkan keanekaragaman sistem yang ada dibanyak negara yang menerapkan sistem campuran.• Di Latvia, berbagai keberatan dan banding diatur oleh beberapaUndang-undang dan dilaksanakan oleh sejumlah badan peradilandan administratif. Keputusan Komisi Pemilu Kota (MunicipalElection Commissions) dan Kelompok Penyelenggara PemiluSetempat (KPPS) (Polling Station Committees) dapat dibanding161

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluke Komisi Pemilu Pusat (Central Election Commission/CEC).Kemudian keputusan CEC dapat dibanding ke PengadilanAdministratif Distrik (District Administrative Court). KeputusanCEC mengenai hasil Pemilu dapat digugat ke Mahkamah Agung(Supreme Court).• Yunani telah mendirikan Mahkamah Agung Khusus Pemilu(Supreme Special Electoral Court) untuk mendengarkan kasus yangmenyangkut kepatuhan terhadap Undang-undang yang berlakudengan prinsip-prinsip konstitusional yang menjadi pedomanPemilu, pelanggaran Undang-undang Pemilu, larangan untukmaju dalam Pemilu, sampai diskualifikasi pejabat terpilih. Kasuskasuslain mengikuti rantai dari tingkat tempat pemungutan suarahingga ke pengadilan tingkat pertama di distrik yang relevan. Isuisumedia terkait masa kampanye dipantau oleh Dewan NasionalRadio dan Televisi (National Council of Radio and Television/NCRT).NCRT diatur oleh sebuah panel yang terdiri dari presiden Dewan,Wakil Presiden dan lima anggota yang dicalonkan oleh KonferensiPresiden (Conference of Presidents).• Portugis sangat mengandalkan keanekaragaman Undangundangdan peraturan serta lembaga penanganan keberatanyang berbeda tergantung kepada masalah yang dihadapi. KomisiPemilu Nasional (National Election Commission/NEC) telahmenyusun berbagai aturan dimana keberatan dapat diajukan. NECkemudian memutuskan apakah keberatan tersebut memenuhisyarat dan apakah tindakan atau keputusan berikutnya diperlukan.Keputusan NEC dapat dibanding ke Mahkamah Konstitusi(Constitutional Court).• Di Kosovo, sebuah Komisi Keberatan dan Banding Pemilu(Election Complaints and Appeals Commission) khusus telahdibentuk, sementara di Indonesia Badan Pengawas ditunjuk olehlembaga-lembaga di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Badanpengawas ini bertanggung jawab meninjau seluruh keberatandan memutuskan keberatan tersebut diteruskan untuk ditangani.Mereka juga dipandang sebagai badan pemantau yang mengawasipekerjaan komisi Pemilu dibawah yurisdiksinya.162

Bab 3: Pelatihan Penanganan Keberatan PemiluBagi Badan Penyelenggara Pemilu dan Partai PolitikKeanekaragaman tersebut menunjukkan pentingnya menjamin BadanPenyelenggara Pemilu dan para peserta politik diberitahukan sepenuhnyabagaimana proses di negara mereka dan badan penanganan mana yangmemiliki kewenangan.ii. Pelatihan non-ahli hukum adalah berbedaImplikasi memindahkan keberatan Pemilu kepada domain BadanPenyelenggara Pemilu adalah bahwa keberatan ditinjau dan paling tidakpada awalnya ditangani oleh bukan ahli hukum. Mungkin ada satu ataudua orang ahli hukum di Badan Penyelenggara Pemilu, tetapi sebagianbesar, seperti yang telah disebutkan di awal, merupakan perwakilan partaipolitik, guru, pegawai negeri sipil atau anggota masyarakat. Tugas untukmelatih Badan Penyelenggara Pemilu yang beranggotakan warga negarabiasa sangat berbeda dengan melatih Badan Penyelenggara Pemilu yangterdiri dari para ahli hukum dan hakim, karena anggota kerapkali kurangdalam pelatihan hukum, tepatnya proses penanganan keberatan Pemiluyang berbasiskan pembuktian.iii. Pelatihan seharusnya berdasarkan prosedurTerkait dengan konsep ini adalah perlunya untuk membangun rasahormat terhadap proses dan untuk melatih Badan Penyelenggara Pemiluagar mematuhi prosedur secara akurat dan konsisten. Konsistensi dankeadilan merupakan cara terbaik untuk menghapus persepsi bias. Padaumumnya, ketika tindakan atau keputusan Badan Penyelenggara Pemiluberbeda atau menyimpang dari aturan prosedur, maka satu pihak dapatberargumen bahwa partai atau kandidat lawan telah diuntungkan. BadanPenyelenggara Pemilu harus diingatkan bahwa tindakan, penyelidikan,sidang atau putusan mereka dapat ditinjau serta dapat diajukan bandingke otoritas yang lebih tinggi. Persidangan pada umumnya terbuka untukumum atau, paling sedikit, kepada pihak lawan yang ada dalam keberatan.Badan Penyelenggara Pemilu perlu hati-hati untuk mengikuti prosedurdengan cermat, yang akan membantu menjamin sebuah proses yang adildan bijaksana.iv. Terbatasnya Waktu pelatihanSebagaimana disebutkan di atas, seringkali waktu terbatas untukmengadakan pelatihan. Badan Penyelenggara Pemilu di tingkat daerah163

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluatau di tingkat tempat pemungutan suara seringkali tidak ditunjuksampai periode pemilihan dimulai. Di sebagian besar negara mungkinsampai 60 hari atau bahkan 20 hari sebelum waktu Pemilu. Hal iniberarti program pelatihan harus sudah siap untuk dilaksanakan pada saatBadan Penyelenggara Pemilu dibentuk. Selain itu, para anggota BadanPenyelenggara Pemilu seringkali segera disibukkan dengan tanggungjawab Pemilu yang lain seperti memeriksa kebenaran daftar pemilih ataumembuat pemisahan batas daerah pemilihan. Menemukan waktu untukmelatih para anggotanya selama masa yang sibuk ini seringkali merupakantantangan terbesar.v. Para pemangku kepentingan seharusnya dilibatkanSetiap program pelatihan seharusnya dikoordinasikan dengan parapemegang kepentingan kunci yang lain dalam proses penanganankeberatan Pemilu. Para pemangku kepentingan termasuk perwakilandari partai politik, petugas administrasi lokal dan/atau pengadilan daerah(negeri) atau nasional (tinggi). Jika sebuah program pelatihan dirancangsecara bersama dengan para pemangku kepentingan, hal tersebutmemungkinkan kepentingan mereka dapat dipertimbangkan. Kerjasamadan keterlibatan di dalam menyusun, mengatur atau berpartisipasi didalam sesi pelatihan mendorong persetujuan (buy-in) mereka,vi. Kesempatan pelatihan tidak selalu diberikan kepada BadanPenyelenggara PemiluPara anggota Badan Penyelenggara Pemilu akan seringkali terbiasauntuk menghadiri program pelatihan yang menyeluruh. Seringkali,“pelatihan” anggota Badan Penyelenggara Pemilu yang diterima bersifatpengarahan yang singkat dan dalam kelompok yang besar dimana merekadiberikan kuliah singkat oleh seorang hakim atau anggota komisi Pemilunasional, dan diberikan salinan pedoman Pemilu (electoral code) negara.Pelatihan sejenis ini menyampaikan sedikit informasi tanpa membangunkompetensi. Akibatnya, para anggota mungkin akan merasa kesal ketikamenghadiri program pelatihan menyeluruh pertamanya, karena halitu mungkin membutuhkan jumlah waktu yang lebih banyak (dan satuatau dua hari meninggalkan rumah dan pekerjaan) serta mungkin perlumelakukan perjalanan ke ibu kota negara atau provinsi. Cara terbaik untukmenekan hal ini dan tantangan yang tidak diperkirakan lainnya adalah164

Bab 3: Pelatihan Penanganan Keberatan PemiluBagi Badan Penyelenggara Pemilu dan Partai Politikuntuk melibatkan dalam proses perencanaan untuk merancang undanganpelatihan secara hati-hati dan melibatkan para pemangku kepentinganutama. Semakin seluruh pihak memahami tujuan pelatihan potensikeberatan Pemilu, dan alasan memiliki proses keberatan Pemilu, makasemakin mungkin proses tersebut akan dihormati ketika para pihak tidakmenyetujui keputusan tersebut.Satu contoh dari program pelatihan yang dirancang dengan hati-hati danmenyeluruh untuk para anggota Badan Penyelenggara Pemilu adalahBRIDGE (Building Resources in Democracy, Governance, and Elections).BRIDGE adalah program pengembangan profesional moduler dengan fokuskhusus tentang proses Pemilu, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhanpembelajaran yang khusus, seperti proses penanganan keberatan. 347BRIDGE telah digunakan oleh IFES, sebagai contoh, di Nepal sejak tahun2008 untuk melatih staf Komisi Pemilu (Election Commission) dalamserangkaian topik Pemilu. Program di Nepal dirancang untuk memberikangambaran umum yang intensif tentang berbagai standar internasional danpenerapan praktis tentang proses Pemilu, dengan sesi-sesi khusus untukpenegakan hukum Pemilu (electoral justice) serta penanganan keberatan.Beberapa tahun pelaksanaan BRIDGE yang berhasil terhadap lebih dari350 peserta di Nepal telah memperkokoh program tersebut dalam prosespelatihan Badan Penyelenggara Pemilu Nepal. Contohnya, SekretariatBersama Komisi Pemilu Nepal (Nepalese Election Commission JointSecretary), Shyam Sharma, mengatakan bahwa “program BRIDGE telahmenjadi sentral bagi strategi pelatihan Komisi Pemilu. Staf Komisi Pemiluberasal dari pegawai negeri sipil dan banyak yang memiliki latar belakangumum. Untuk melaksanakan pekerjaan kami secara efektif, merupakanhal yang mutlak untuk mengembangkan keterampilan staf kami… dan347 BRIDGE mewakili prakarsa yang unik dimana lima organisasi terdepan (IFES, AustralianElection Commission, International IDEA, UNDP dan United Nations Electoral AssistanceDivision) di bidang demokrasi dan tata kelola (governance) yang secara bersama-samaberkomitmen menyusun, melaksanakan dan mempertahankan kurikulum dan paketlokakarya yang paling menyeluruh yang tersedia, yang dirancang untuk digunakan sebagaialat dalam kerangka pengembangan kapasitas yang lebih luas. Untuk informasi lebihlanjut, lihat di www.bridge-project.org.165

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilukurikulum BRIDGE dalam artian isi dan metodologi memainkan peranankunci dalam mencapai hal ini.” 348C. Struktur Materi PelatihanSebuah sampel struktur materi dirangkum di bawah ini. Setiap sesi harusdirancang untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang disebutkan di atas.Bagi setiap sesi, suatu perencanaan sesi harus ditulis untuk memberikanpara pelatih dengan pedoman tentang apa yang seharusnya dicakup dalamsesi ini dan bagaimana tujuan pelatihan seharusnya dicapai.Daftar sesi di dalam kotak di bawah menggambarkan bagaimana banyaknyatopik yang berbeda seharusnya dicakup selama kursus pelatihan bagi paraanggota Badan Penyelenggara Pemilu tentang penanganan keberatanPemilu; namun itu bukan merupakan daftar yang menyeluruh. Sebagaicontoh, mungkin perlu untuk membahas penyelesaian sengketa alternatif(lihat Bab 6: Berbagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif) ataubagaimana untuk bekerja sebaik-baiknya dengan pemohon keberatanyang berlawanan (antagonistic). Topik-topik inilah yang dapat dibahasdalam pelatihan awal jika waktunya mencukupi, atau dalam pelatihantambahan. Harus diingat bahwa ini bukan pelatihan yang berorientasiStruktur Komisi Pemilu – Sesi ini akan memberikan pengantar tentangkomisi Pemilu nasional dan departemen serta tanggung jawabnya.Struktur komisi Pemilu nasional, regional dan provinsi juga akan dibahas.Peran dan Tanggung Jawab Badan Penyelenggara Pemilu – Sesi iniakan memberikan pengantar tentang peran Badan PenyelenggaraPemilu dalam menangani keberatan Pemilu dan bagaimana tanggungjawab tersebut terkait dengan peran lain Badan Penyelenggara Pemilu(sebagai contoh pendaftaran Pemilu, operasional tempat pemungutansuara, dll).Pengenalan Undang-undang dan Peraturan – Sesi ini akan mencakupbeberapa pasal kunci tentang Konstitusi, Pedoman Pemilu danperaturan komisi Pemilu berkaitan dengan keberatan.348 Katie, Ryan, IFES, BRIDGE Training by the Snow-Capped Himalayas, dapat dilihat di http://www.ifes.org/Content/Publications/News-in-Brief/2010/BRIDGE-Training-by-the-Snow-Capped-Himalayas.aspx, 2010.166

Bab 3: Pelatihan Penanganan Keberatan PemiluBagi Badan Penyelenggara Pemilu dan Partai PolitikKonsep Pemilu yang Bebas dan Adil – Sebuah pengenalan dasartentang konsep Pemilu bebas dan adil serta berbagai standar untukmengevaluasi sejauh mana Pemilu memenuhi uji ini.Etika dalam Administrasi Pemilu – Sesi ini akan menguji sumber-sumberpedoman perilaku (ethical conduct) dan berbagai studi kasus dilemaetika. Sesi ini akan menanyakan kepada para peserta untuk memikirkantentang siapa pemangku kepentingan Badan Penyelenggara Pemilu danbagaimana bertanggung jawab terhadapnya.Pelanggaran Pemilu – Sebuah tinjauan yang berkaitan dengan pasalpasaldari Tata Pemilu.Penanganan Keberatan Pemilu – Sesi ini akan memberikan gambaranumum tata tertib keberatan serta langkah-langkah proses penanganankeberatan Pemilu, termasuk hak gugat (standing) dan persyaratanbeban pembuktian serta penjadwalan selama proses tersebut.Sanksi dan Hukuman – Sesi ini akan mencakup pasal-pasal yangberkaitan dengan Pedoman Pemilu dan mendiskusikan bagaimanaBadan Penyelenggara Pemilu dapat menerapkan berbagai sanksi danhukuman untuk berbagai pelanggaran Pemilu.Pemantauan dan Pengawasan Pemilu – Sesi ini akan memberikanuraian singkat tentang peran peninjau dan perwakilan kandidat yangdimainkan di dalam proses Pemilu dan berbagai hak dan tanggungjawab mereka terkait pengajuan keberatan.Bekerja sama dengan Media – Sebuah sesi singkat tentang media dalamproses Pemilu dan bagaimana Badan Penyelenggara Pemilu seharusnyamenangani berbagai pertanyaan media tentang kerja mereka.Bekerja Sepanjang Prosedur Keberatan - Tinjauan langkah-langkahyang rinci dalam proses penanganan keberatan Pemilu, termasukberbagai formulir yang digunakan dalam proses dan bagaimanauntuk mengisinya.Proses Keberatan Media – Jika relevan, merupakan hal yang perluuntuk menjamin bahwa Badan Penyelenggara Pemilu memahamibagaimana keberatan terhadap pemberitaan media (TV, radio dan suratkabar) ditangani.Studi Kasus Keberatan – Para anggota Badan Penyelenggara Pemiludiberikan berbagai keberatan yang aktual dan harus mengerjakannyamelalui studi kasus, termasuk mengisi seluruh formulir komisi Pemilu.167

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluHari Pemilu – Sebuah gambaran umum tata tertib pemungutan suaradi Hari Pemilu dan sebuah kesempatan untuk menggugat BadanPenyelenggara Pemilu agar dapat memikirkan bagaimana merekaseharusnya menangani keberatan pada Hari Pemilu.Tanya Jawab – Sesi ini memberikan kesempatan kepada perwakilanBadan Penyelenggara Pemilu untuk menjawab berbagai pertanyaantambahan dari pelatihan.akademis dimana teori dan sejarah diuji. Melainkan, ini adalah programpelatihan yang dirancang untuk mempersiapkan para anggota BadanPenyelenggara Pemilu mengambil tugas yang seringkali menantang danpenuh perdebatan dalam penyelesaian keberatan Pemilu.D. Penyusunan Pelatihan Singkat untuk PetugasPemungutan SuaraPelatihan Badan Penyelenggara Pemilu mungkin tidak selalu dapat dilayanidengan sebaik-baiknya lewat pendekatan “satu ukuran untuk semua”.Ada saat dimana tujuan dapat lebih baik dicapai dengan merencanakansesi pelatihan yang khusus sesuai fungsi dimana petugas Pemilu diberbagai tingkat hirarki bertanggung jawab, serta otoritas dimana merekadiperbolehkan untuk mengambil tindakan. Bagi Badan PenyelenggaraPemilu di tingkat tempat pemungutan suara, khususnya sebuah pelatihanyang lebih singkat mungkin lebih sesuai. Idealnya, suatu pelatihan dasartentang bagaimana menangani keberatan dapat diakomodasi selama sesipelatihan petugas pemungutan suara yang biasa.Di tingkat tempat pemungutan suara, sebagai contoh, petugas pemungutansuara bertanggung jawab terhadap pendirian tempat pemungutan suaradan pelaksanaan prosedur yang semestinya untuk melakukan pemungutansuara di Hari Pemilu. Mereka juga bertanggung jawab untuk melengkapidokumen-dokumen secara akurat untuk mempertanggungjawabkanpenerimaan dan penggunaan surat suara dan berbagai materi sensitiflainnya, mendokumentasikan kejadian atau peristiwa yang tidak biasa ditempat pemungutan suara dan mengemas kembali materi dan kotak suarauntuk dikembalikan ke Badan Penyelenggara Pemilu daerah atau distrik.Di banyak negara, penghitungan suara ditangani di tempat penghitungan168

Bab 3: Pelatihan Penanganan Keberatan PemiluBagi Badan Penyelenggara Pemilu dan Partai Politikyang tersentralisir; di banyak tempat lainnya, petugas pemungutan suarajuga bertanggung jawab melakukan proseur penghitungan suara setelahpenghitungan suara ditutup dan menyiapkan laporan hasilnya.Sesuai dengan cakupan kerja yang dilaksanakan di tempat pemungutansuara, ketua biasanya berkewajiban untuk menanggapi setiap keprihatinanatau keberatan yang muncul dari perwakilan partai atau kandidat ataupemantau, serta mengambil tindakan korektif yang segera dimanadipandang layak. Cara keberatan ditangani oleh seorang petugas Pemiludapat menjadi faktor penentu keputusan pemohon keberatan untukmemasukkan keberatannya secara lebih formal di tingkat yang lebih tinggiatau mengupayakan proses litigasi.Tujuan kunci yang seharusnya dipenuhi selama pelatihan petugaspemungutan suara terkait dengan penyelesaian keberatan Pemiluseharusnya memastikan bahwa petugas pemungutan suarakompeten untuk :• Menjamin perlakuan yang setara, adil, tepat waktu, dan netralkepada seluruh pemilih, perwakilan dari partai politik pesertaPemilu dan pemantau yang berwenang yang mungkin hadir ditempat pemungutan suara;• Memahami secara penuh sejauh mana dan batas kewenanganmereka untuk memutuskan dan jenis tindakan perbaikan yangkompeten yang dapat mereka lakukan;• Mempertahankan sikap yang kooperatif dengan setiap pemohonkeberatan yang mungkin mengajukan keprihatinan atau keberatanterhadap cara bagaimana tata tertib dilaksanakan;• Mampu mengamati cara bagaimana prosedur dilaksanakanoleh petugas pemungutan suara dan menentukan apakah suatukeberatan dapat dibenarkan;• Mengambil tindakan korektif segera dimana jelas terjadi tata tertibyang tumpang tindih atau kesalahan telah terjadi;• Secara percaya diri menjelaskan kepada pemohon keberatandimana terjadi kesalahpahaman dalam kasus dimana keberatantidak dapat dibenarkan;169

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu• Menasihati seorang yang mengajukan keberatan yang tidak puasdengan tindakan yang diambil mengenai bagaimana dia dapatmengajukan banding tentang keputusan yang diambil ke otoritasyang lebih tinggi; dan• Memastikan bahwa keberatan, tindakan yang diambil dansetiap pengakuan dari pihak yang mengajukan keberatandidokumentasikan secara penuh.Menyiapkan Partai Politik dalamPenanganan Pengaduan PemiluA. Gambaran UmumSatu dari aspek paling menantang dari penyiapan dan pelaksanaan Pemiluadalah mempertahankan hubungan yang adil, kooperatif dan responsifdengan partai politik dan kandidat di tengah-tengah lingkungan politik yangsaling bermusuhan. Walaupun seluruh upaya terbaik dan komitmen yangdidedikasikan untuk menyelenggarakan proses Pemilu secara adil dankompeten, Badan Penyelenggara Pemilu seringkali menghadapi keberatanyang bertubi-tubi dari para peserta Pemilu yang terjepit di panasnyapersaingan politik. Dengan begitu banyaknya yang dipertaruhkan, tidaksulit untuk memahami mengapa mereka seringkali begitu suka menuntut.Mereka telah menaruh komitmen sumber daya, energi dan masa depanmereka dalam persaingan untuk memperoleh kepercayaan dan dukungandari para pemilih pada komunitas mereka. Bagi mereka, banyak sekaliinvestasi dilakukan terhadap hasil dari Pemilu.Ketika penyimpangan muncul dalam Pemilu, satu partai politik mempunyaikepentingan untuk menjamin bahwa penyimpangan ini tidak mencemarihasilnya. Mengajukan keberatan adalah respon yang umum. Seringkalifrustrasi berasal dari ekspektasi yang tidak realistis, dan kegagalan untukmemahami secara penuh proses keberatan Pemilu dan berbagai hak dankewajiban terhadapnya.Bagi suatu partai untuk mengisi fungsi ini secara efektif, pelatihan mungkinperlu diberikan. Materi berikut ini dirancang untuk menghadapi tantangan170

Bab 3: Pelatihan Penanganan Keberatan PemiluBagi Badan Penyelenggara Pemilu dan Partai Politikyang mungkin dihadapi dan sebuah format program yang dapat digunakanuntuk pelatihan seperti itu bagi partai politik.B. Tantangani. Undang-undang keberatan Pemilu yang belum teruji ataubelum berkembangUndang-undang dan peraturan keberatan Pemilu yang belumdikembangkan menimbulkan masalah yang signifikan dalam merancangprogram pelatihan, karena substansi yang diperlukan untuk pelatihan tidakmemadai atau hilang sama sekali. Penyelenggara dapat merasa kebutuhanuntuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengatasitantangan tersebut. Merupakan hal yang amat penting bahwa seluruhopini yang interpretatif dari penyelenggara yang ditawarkan, diperkenalkanapa adanya. Sebuah skenario yang terkait muncul ketika Undang-undangdituliskan dengan jelas, tetapi belum secara menyeluruh diuji dalam praktik.Dalam situasi ini terdapat sebuah kemungkinan bahwa badan legislatifmeninggalkan celah yang memerlukan sebuah penafsiran atau opini olehbadan peradilan, sehingga menyebabkan turunnya prediktabilitas dari hasilproses tersebut. Pada beberapa kesempatan, hukum tertulis dan praktikpraktiktradisional tidak sepenuhnya berkaitan, sehingga menyebabkankebingungan tentang saluran yang semestinya untuk mengupayakanpenanganan penuh (untuk contoh yang terkemuka mengenai isu ini,lihat studi kasus Filipina dalam Bab 4: Studi Kasus Terkait PelatihanArbiter dalam Keberatan Pemilu). Situasi seperti ini harus diakomodasidengan sangat hati-hati dalam menentukan bagaimana untuk mendekatimereka selama pelatihan dan dalam setiap materi tertulis yang dibagikan.Merupakan hal yang amat penting bahwa penyelenggara pelatihan tidakdipandang sebagai menawarkan nasihat hukum. Pada setiap kesempatan,para peserta seharusnya diingatkan bahwa mereka seharusnya mencarinasihat hukum yang semestinya dari ahli hukum dan pengecualian tertulis(disclaimer) harus disertakan tidak hanya dalam presentasi lisan, namunjuga pada seluruh materi tertulis yang dibagikan kepada para peserta.ii. Munculnya biasTidak seperti Badan Penyelenggara Pemilu, yang diharapkan menjaganetralitas politik, partai politik pada hakikatnya adalah lembaga partisan.Oleh karena itu, setiap perbedaan antara sesi dan materi pelatihan yang171

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiludiberikan kepada partai-partai secara terpisah akan ditafsirkan sebagaisebuah upaya untuk memberikan manfaat kepada satu pihak di atasyang lain. Penyelenggara program pelatihan harus berhati-hati terhadappotensi munculnya bias ketika merencanakan dan melaksanakan setiapprogram pelatihan yang akan disajikan kepada partai politik yang berbeda.Menawarkan sebuah program satu kali dan membuatnya tersedia untukseluruh pihak secara setara merupakan sebuah metode yang optimaluntuk menghindari adanya bias, walaupun mungkin terlalu banyak partaiyang ikut serta dalam Pemilu untuk membuat opsi ini dapat dilaksanakan.Dalam kesempatan dimana satu program pelatihan tunggal bukanmerupakan hal yang memungkinkan, sebuah upaya yang signifikan untukmemberikan informasi yang konsisten selama seluruh program pelatihanmerupakan hal yang paling penting.iii. Penjadwalan pelatihan partai di waktu yang tepatPemilihan waktu terbaik untuk melaksanakan sesi informatif bagipartai politik mengenai hak-hak mereka terkait penyelesaian keberatanPemilu merupakan hal yang amat sulit. Sangat mungkin tergoda untukmengasumsikan bahwa waktu terbaik untuk melaksanakan programtersebut adalah sebelum Pemilu. Kepentingan sedang tinggi, partai sedangaktif-aktifnya dan sempitnya jadwal Pemilu menyarankan agar informasiyang diberikan dapat tepat waktu. Pada kenyataannya, itu mungkinmerupakan waktu yang paling kurang efektif. Rentang waktu antarapengumuman tanggal Pemilu, tenggat waktu bagi pendaftaran partai dankandidat serta Hari Pemilu dapat jadi cukup singkat. Penambahan rencanadan pelaksanaan program semacam itu dapat menambahkan beban yangsignifikan terhadap Badan Penyelenggara Pemilu ketika kapasitas merekatelah dibebani dalam penyiapan Pemilu dan perekrutan serta pelatihanpetugas Pemilu.Selama periode ini, partai dan kandidat sedang disibukkan oleh kampanyedan dapat menjadi hal yang sangat sulit untuk menarik minat mereka.Banyak partai yang memilih melewatkan kesempatan yang sarat informasiini, dan lebih memilih mendukung upaya kegiatan kampanye mereka. Bilapartai-partai memilih untuk berpartisipasi, hampir tidak mungkin perwakilanlengkap dari seluruh partai akan siap. Terkadang peristiwa tersebut hanyamenarik perwakilan partai-partai yang kecil, karena partai-partai yang172

Bab 3: Pelatihan Penanganan Keberatan PemiluBagi Badan Penyelenggara Pemilu dan Partai Politiklebih besar, dan khususnya partai yang ada di parlemen mungkin percayamereka tidak perlu memperoleh penyegaran dalam proses keberatandan penanganan keberatan Pemilu. Jika pihak-pihak utama gagal datang,acara tersebut dapat dipandang sebagai direncanakan untuk “oposisi.”Perwakilan partai yang datang tidak selalu mereka yang memimpin secaraaktual upaya pihak untuk mengajukan keberatan.iv. Kompetensi awal yang berbedaTantangan lain yang muncul ketika anggota partai politik yang datang keprogram pelatihan memiliki kompetensi awal yang berbeda saat dimulainyapelatihan. Beberapa anggota partai yang datang mungkin memilikipengetahuan dalam peraturan perUndang-undangan terkait dengankeberatan, sementara yang lainnya akan mengandalkan pelatihan itu sendiriuntuk membangun basis pemahaman. Skenario ini menempatkan parapelatih dalam posisi menyiarkan informasi yang mungkin terlihat sepertipengulangan dan berlebihan bagi beberapa yang hadir, sementara secarabersamaan sangat penting bagi yang lainnya. Memberikan sebuah outlineyang luas tentang proses penanganan keberatan dalam bentuk hand-outakan membantu menuntun anggota partai yang kurang pengetahuannya.Informasi dasar dapat diambil dari dokumen-dokumen, karena akan dapatmenjawab berbagai pertanyaan yang tidak memerlukan keahlian yangmendalam. Informasi yang disajikan secara lisan selama sesi pelatihanakan menambah lebih banyak substansi pada lapisan dasar ini.v. Masalah-masalah tambahanDiasumsikan bahwa pada akhir pelatihan, para peserta akan fasih dalamprosedur untuk menggugat hasil Pemilu. Keprihatinan yang seringkali tidakdiajukan adalah bahwa pelatihan itu sendiri memberikan para anggotapartai, alat yang dibutuhkan, dan mungkin malah menjadi pendorong untukmenunda atau mendiskreditkan hasil Pemilu dengan berbagai gugatanyang tidak perlu. Fakta “ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya”(self-fulfilling prophecy) tidak berarti dapat diukur atau dikuantifikasisecara akurat, tetapi itu sangat mungkin terjadi di beberapa kesempatan.Menanamkan pengertian kepada peserta tentang pentingnya integritasdan perlunya mengikuti kehendak para pemilih adalah satu-satunyapenangkal bagi masalah yang potensial ini, karena satu-satunya alternatifadalah tidak melanjutkan pelatihan partai politik tentang bagaimana untuk173

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilumelakukan fungsi yang penting. Hukuman yang diberikan kepada pihakpihakyang menggugat Pemilu dengan prasangka burukmemerlukankeputusan subyektif yang dapat menyebabkan efek menakutkan yangtidak diinginkan, dimana para pihak yang memiliki dasar untuk sebuahgugatan akan gagal untuk mengikutinya karena ketakutan konsekuensiekonomi yang potensial. Dengan demikian memfokuskan pada titik beratdari pelaksanaan fungsi partai politik adalah penangkal terbaik untukmengatasi masalah-masalah tambahan ini.C. Struktur Materi PelatihanDi bawah ini adalah beberapa saran yang untuk materi sesi pelatihan.Rancangan yang sebenarnya dikembangkan dan digunakan oleh parapelatih dan penyelenggara seharusnya memperhitungkan kondisi dilapangan, dan oleh karena itu mungkin sangat berbeda dari materi-materiyang diberikan.Pengenalan Undang-undang dan Peraturan – Sesi ini akan merinciUndang-undang dan peraturan yang terkait yang berfungsi sebagai dasaruntuk penanganan keberatan Pemilu. Putusan pengadilan, jika tersedia,seharusnya digunakan sebagai contoh untuk memperjelas hukummenurut Undang-undang (statutory law), dan untuk menunjukkan secarajelas hukum yang berlaku dalam praktik.Berbagai Hak dan Tanggung Jawab Partai Politik – Sesi ini akan merincisecara jelas fungsi yang diemban partai politik dan hubungannyadengan struktur demokrasi. Para peserta akan diingatkan mengenaihak hukum partai sepanjang proses Pemilu, dengan fokus yang khusustentang keberatan pasca-Pemilu. Pada kesimpulan sesi ini, para pesertaseharusnya mampu membedakan hak-hak mana yang mereka punya dantidak punya ketika melindungi kepentingan partai mereka dan kandidatdari partai mereka.Pelanggaran Pemilu dan Penyimpangan Pemilu – Sesi ini akan mencakupgambaran umum jenis pelanggaran atau penyimpangan terhadapberagam fase pada siklus Pemilu, dan perbedaan antara keberatanadministratif dan pidana serta hasilnya.Prosedur Keberatan Pemilu – Bagian pelatihan ini akan memberikantinjauan menyeluruh yang rinci tentang proses keberatan, jenis keberatanyang dapat diajukan, siapa yang memiliki dasar hukum untuk mengajukangugatan, dan badan penanganan yang mana untuk memasukkan gugatanberdasarkan subyek persoalan.174

Bab 3: Pelatihan Penanganan Keberatan PemiluBagi Badan Penyelenggara Pemilu dan Partai PolitikMenyiapkan Permohonan (Keberatan) – Sesi ini akan membiasakan parapeserta dengan formulir-formulir yang dibutuhkan, tengat waktu kapankeberatan harus dimasukkan, bagaimana untuk menghindari pembatalangugatan karena masalah teknis, dan apa yang termasuk bukti yangmemadai untuk mendukung gugatan (beban pembuktian diperlukan).Prosedur Banding – Terakhir, pelatihan seharusnya merangkumsaluran banding dalam hal keberatan ditolak atau keputusan yangberlawanan ditetapkan.Daftar topik-topik sesi di atas tidaklah dimaksudkan untuk menyeluruh.Sebagai contoh, informasi tentang strategi sebelum, atau pemulihanpersepsi publik setelah pemilihan, mempersengketakan sebuah Pemilutidak dimasukkan. Keprihatinan ini tidak diragukan lagi, merupakanfaktor pertimbangan utama bagi partai politik untuk memutuskan apakahmenggugat hasil Pemilu; namun, sesi pelatihan ini dimaksudkan untukhanya menyampaikan tingkat pengetahuan dasar diperlukan untukmemulai atau menjalankan proses keberatan, bukan bagaimana untukmenentukan apakah akan terlibat sepenuhnya atau tidak. Suatu programpelatihan terpisah yang merinci keprihatinan politik sepanjang siklusPemilu mungkin merupakan sebuah opsi yang menarik bagi partai-partaiuntuk menghadirinya.KesimpulanA. Pelajaran Umum yang Dapat DiambilPemilu di seluruh dunia akan semakin melibatkan litigasi. Di negaranegaradimana proses penyelesaian keberatan masih dalam prosespengembangan, jumlah keberatan dan gugatan yang diajukan cenderungjauh melebih jumlah kasus yang sebenarnya disidang dan ditindaksampai menghasilkan suatu tindakan perbaikan. Banyak keberatandan gugatan yang dibatalkan atas alasan teknis, dan atas dasar bahwamereka dimasukkan ke lembaga yang salah, atau atas dasar dimasukkanlewat waktu. Terdapat juga beberapa tren yang tidak menguntungkanseperti memasukkan kasus sembarangan dengan motivasi politik dandimaksudkan untuk mengeruhkan proses Pemilu dan menghambatpengesahan hasil.175

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluSifat tindakan perbaikan yang dapat diharapkan dalam kasus dimanakeputusan badan penanganan memenangkan pemohon keberatanseringkali disalahartikan oleh mereka. Terlalu sering keberatan diajukanoleh para pemangku kepentingan yang percaya bahwa pelanggaran yangmereka laporkan harus mempengaruhi hasil Pemilu, tanpa memahamibahwa membuktikan kausalitas seringkali sangat sulit. Menjadi hal yang sulituntuk membuktikan bahwa hasil Pemilu telah terpengaruh, contohnya, olehkegagalan petugas Pemilu untuk secara konsisten memastikan dicegahnyapemungutan suara yang diwakili oleh pihak keluarga (family voting), ataubeberapa pemilih tampaknya telah diizinkan memilih tanpa menunjukkankartu identitasnya. Sama halnya, pengaruh aktual pelanggaran kampanyetertentu terhadap hasil Pemilu tidak mungkin dibuktikan dengan tingkatkepastian apapun. Mungkin terdapat fakta bahwa poster politik dirusakdengan sengaja, sebagai contoh, tetapi menunjukkan pengaruh perusakantersebut terhadap hasil Pemilu merupakan hal yang hampir tidak mungkindilihat dengan kepastian hukum tingkat apa pun.Terdapat juga harapan yang tidak realistik bahwa jika pengadu memenangkankasus, maka hasil Pemilu akan dibatalkan, atau bahwa sebuah Pemiluakan diulang seluruhnya atau sebagian. Dalam banyak kasus-kasusbesar, tidak ada skenario seperti itu yang mungkin. Pada akhirnya, banyaktindakan perbaikan yang tersedia yang tidak memiliki dampak apapunterhadap partai yang tidak puas dan mengajukan keberatan. Permohonankeberatan seringkali gagal untuk mepahami atau membedakan menurutjenis pelanggaran dengan tindakan perbaikan yang tersedia terhadapnya.Dalam kasus yang melibatkan tindak pidana, hukuman penjara atau dendadapat dikenakan terhadap pelaku, tetapi tindakan perbaikan tersebut tidakmemberikan manfaat khusus apapun kepada partai atau kandidat yangmelakukan keberatan. Pelanggaran kampanye dapat menyebabkan sanksikepada partai politik atau penyiar (juru kampanye) tanpa ada kepuasanyang berharga atau pengaruhnya terhadap status pemohon keberatan.Seringkali, keberatan diajukan terkait keputusan atau tindakan dariBadan Penyelenggara Pemilu atau tindakan atau kegagalan bertindak dipihak anggota Badan Penyelenggara Pemilu. Keberatan ini seringkaliterkait kegagalan untuk mematuhi rincian prosedur. Bahkan dimanakegagalan di pihak penyelenggara Pemilu tersebut berhasil dibuktikan,176

Bab 3: Pelatihan Penanganan Keberatan PemiluBagi Badan Penyelenggara Pemilu dan Partai Politikmereka biasanya tidak dianggap lebih penting dari hak pemilih untukmenyatakan kehendaknya. Kebijaksanaan konvensional adalah bahwapemilih seharusnya tidak dicabut hak pilihnya karena petugas gagal untukmengamati prosedur yang ada di Undang-undang. Seringkali, tindakanperbaikan administratif menjadi mungkin. Pertimbangan kembali dokumenpendaftaran kandidat yang ditolak dapat menyebabkan dibatalkannyakeputusan untuk menolak kandidat, contohnya. Suatu banding terkaitpenghilangan sebuah nama dari daftar pemilih biasanya dapat diperbaiki.Kegagalan kandidat independen untuk memberikan jumlah tanda tanganyang cukup untuk mengajukan pencalonan dapat diatasi jika Undangundangatau peraturan memberikan jangka waktu bagi kandidat untukmenyelesaikan kekurangan tersebut. Tindakan perbaikan administratifseharusnya selalu diupayakan untuk menghindari proses litigasi lebih lanjut.Undang-undang di negara yang berbeda akan sangat bervariasi dalamperlakuan mereka tentang gugatan hasil Pemilu. Di beberapa yurisdiksi,Badan Penyelenggara Pemilu pusat diberi kewenangan untuk membatalkanhasil di tempat pemungutan suara secara independen berdasarkan auditprosedur internal mereka sendiri, atau berdasarkan sebuah keberatan.Dalam konteks ini, hukum biasanya cukup spesifik terkait dengan situasiyang mendorong penghitungan kembali suara di tempat pemungutansuara yang relevan, ketika suara hendak dikecualikan dari hasil Pemilu, atauketika sebuah Pemilu ulang harus diadakan. Di negara lainnya, pembatalanhasil Pemilu mempersyaratkan sebuah keputusan dari badan penangananyang ditunjuk atau oleh pengadilan. Tanpa memandang ekspektasipartai atau kandidat bahwa mereka dapat membatalkan hasil Pemilujika mereka menang di pengadilan, pada umumnya merupakan standaryang diterima bahwa hasil Pemilu hanya dapat dibatalkan jika keseriusandan besaran pelanggaran sedemikian signifikan sehingga hasilnya tidakdapat lagi ditentukan. Di sebagian besar yurisdiksi terdapat keenggananuntuk membatalkan hasil, dan pendekatan bagi perlakuan suara yangcacat adalah berdasarkan prinsip universal, bahwa mereka hanya dapatdibatalkan jika jumlah suara rusak lebih besar daripada selisih jumlah suaraantara pemenang dan pihak yang kalah. Bahkan jika di sebuah tempatpemungutan suara keseluruhannya dibatalkan, suatu Pemilu ulang untuktempat pemungutan suara tersebut tidak dapat dilakukan jika jumlahsurat suaranya, tidak mencukupi untuk mengubah hasil untuk distrik177

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluPemilu keseluruhan. Untuk kasus-kasus dimana bukti mengkonfirmasikanpelaku kecurangan, seperti kelalaian yang amat parah dan kesalahan yangdisengaja lah, yang akan lebih mungkin untuk menghasilkan pembatalanhasil atau pengulangan hasil Pemilu.Adalah selalu penting untuk memastikan bahwa hak partai dan kandidatuntuk memasukkan keberatan yang sah dijaga dan para pemangkukepentingan ini memiliki akses terhadap proses penanganan keberatandimana mereka dijamin. Menjadi hal yang penting bahwa setiap pelatihanuntuk partai dan kandidat di bidang penanganan keberatan Pemilumencantumkan informasi yang memadai tentang kenyataan ini. Informasiyang akurat dan harapan yang realistis tentang manfaat apa yang dapatdicapai melalui gugatan yang berhasil dapat sangat mempengaruhidalam membantu partai dan kandidat memutuskan untuk mengupayakankasusnya atau tidak.B. Pertimbangan Kebijakan dan Praktis untuk PelatihanPartai PolitikIstilah “pelatihan” seharusnya tidak dipakai secara sempit untukmenggantikan atau menghalangi peluang lainnya untuk mempersiapkanpartai politik memahami dan melaksakan hak mereka. BadanPenyelenggara Pemilu memiliki posisi yang terbaik untuk meredakanberbagai keraguan dan kontroversi yang mungkin muncul ketika partaipolitik mencurahkan perhatiannya untuk proses keberatan Pemilu. Inibisa membuat badan penyelenggara Pemilu merasa tidak nyaman harusmenghadapi berondongan keberatan. Namun, sebagai pengawal prosesdan yang diberi tanggung jawab dan kewenangan untuk menjamin kondisiyang setara bagi partai dan kandidat, Badan Penyelenggara Pemilu harusmenemukan cara untuk meningkatkan keyakinan dan kepercayaan didalam sistem.Salah satu tujuan yang paling penting dari upaya mereka seharusnya adalahuntuk menjamin bahwa seluruh kandidat dan partai memiliki akses yangsetara terhadap jenis-jenis informasi dan sumber daya yang akan merekaperlukan untuk mengerti sepenuhnya proses keberatan. Persiapan sebuahbuku saku tentang proses penanganan keberatan Pemilu menawarkansebuah peluang yang sempurna untuk mengisi tujuan tersebut. Idealnya,178

Bab 3: Pelatihan Penanganan Keberatan PemiluBagi Badan Penyelenggara Pemilu dan Partai Politikbuku semacam itu dapat memberikan sebuah gambaran umum sekilasmengenai informasi berikut ini:• Ketentuan yang relevan tentang hukum yang berlaku mengenaisubyek ini;• Garis besar tentang proses yang harus diikuti;• Kalender yang mengidentifikasi tenggat waktu dan jadwalyang relevan;• Contoh-contoh formulir yang relevan dan bagaimana mereka diisi;• Nama, alamat dan informasi kontak untuk berbagai badan yangmemegang peranan dalam penanganan keberatan, termasukBadan Penyelenggara Pemilu di tingkat daerah, propinsi dan pusat.• Dimana para pembaca dapat mencari bantuan; dan• Informasi lain yang dipandang relevan dan berguna.Buku saku seperti itu diterbitkan setiap saat selain ditengah-tengahpanasnya persiapan Pemilu khusus. Buku saku tersebut juga akanmemberikan peluang kepada Badan Penyelenggara Pemilu untukmenjamin bahwa informasi yang seragam diberikan di bawah persyaratanyang dikendalikan untuk seluruh partai secara setara.Menyiapkan sebuah buku saku seperti ini memiliki beberapa manfaatsampingan. Hal ini mendorong penyelenggara Pemilu untuk menempatkandiri mereka pada posisi partai peserta Pemilu. Dari sudut pandang ini,Badan Penyelenggara Pemilu dapat mengerti isu-isu apa yang akanmenjadi signifikan bagi para kandidat dan rincian prosedur seperti apa yangmungkin tidak cukup jelas. Melihat proses Pemilu dari sudut pandang partaijuga dapat menjadi alat bantu yang berguna dalam menentukan dimanakecacatan sistem dan dimana pelatihan tambahan diperlukan. Akhirnya,menerbitkan buku saku diantara siklus Pemilu memungkinkan BadanPenyelenggara Pemilu untuk menghindari hal-hal yang mengejutkan.Sebagai target potensial untuk gugatan hukum, penerbitan bukusaku ini memberikan Badan Penyelenggara Pemilu kesempatan untukmempersiapkan diri mereka untuk menerima keberatan ketika keberatantersebut diterima.179

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluDaftar Periksa RekomendasiSebagaimana telah dibahas dalam bab ini, berbagai tujuan, topik danmetodologi pelatihan untuk program pelatihan yang efektif baik bagi BadanPenyelenggara Pemilu maupun partai politik seharusnya dipertimbangkandengan hati-hati. Para praktisi pembangunan dapat memainkan perananpenting dalam merancang berbagai program ini dan memberi nasihatkepada Badan Penyelenggara Pemilu. Serangkaian rekomendasi berikut inidapat membantu para praktisi dalam peran ini.√ Karakteristik dasar pelatihan: agenda berbasis kompetensi;penggunaan model pembelajaran bagi orang dewasa yang efektif;penggunaan kreativitas untuk mengatasi keterbatasan sumber daya;dan penggunaan studi kasus dalam pelatihan untuk meningkatkanrelevansi kepada para peserta.√ Tujuan pelatihan SMART: Tujuan pelatihan seharusnya bersifatkhusus, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan terikat waktu.√ Metode sesi: untuk efektivitas yang optimal, sesi seharusnyatermasuk kombinasi kuliah mini, studi kasus, role playing; dandiskusi kelompok.√ Evaluasi: Program pelatihan yang efektif seharusnya termasukevaluasi pasca-pelatihan. Hal ini dapat berbentuk uji perbandingan pradanpasca- pelatihan, daftar pertanyaan, dan studi serta wawancaralebih lanjut.√ Topik-topik untuk program pelatihan bagi Badan PenyelenggaraPemilu: Suatu program pelatihan dasar bagi Badan PenyelenggaraPemilu dapat mencakup struktur komisi Pemilu; peran dan tanggungjawab Badan Penyelenggara Pemilu; berbagai pasal kunci padaKonstitusi, Pedoman Pemilu dan peraturan yang berhubungandengan keberatan Pemilu; konsep Pemilu yang bebas dan adil; etikadalam penyelenggaraan Pemilu; pelanggaran Pemilu; penanganankeberatan Pemilu; sanksi dan hukuman untuk pelanggaran Pemilu;180

Bab 3: Pelatihan Penanganan Keberatan PemiluBagi Badan Penyelenggara Pemilu dan Partai Politikperan pemantau dan pengawas Pemilu; bekerja dengan media;tinjauan yang rinci mengenai prosedur keberatan; proses keberatanmedia; studi kasus keberatan; serta tanya jawab.Akan dapat berguna untuk merancang sesi pelatihan khususdan singkat bagi Badan Penyelenggara Pemilu di tingkat tempatpemungutan suara. Idealnya, pelatihan dasar mengenai bagaimanamenangani keberatan dapat diakomodasi selama sesi pelatihan rutinpetugas Pemilu.√ Topik-topik untuk program pelatihan bagi partai politik: Suatuprogram pelatihan dasar bagi partai politik dapat mencakup pengantarpada peraturan perUndang-undangan; hak dan tanggung jawabpartai politik; pelanggaran dan penyimpangan Pemilu; Prosedurkeberatan Pemilu; persiapan keberatan; dan prosedur banding.Program pelatihan terpisah lainnya dapat menjadi pilihan yang baikuntuk memperbaiki masalah-masalah politik yang tidak masuk dalamprogram pelatihan yang komprehensif.√ Sumber daya tambahan: Suatu buku saku tentang keberatanPemilu, dapat dibagikan oleh Badan Penyelenggara Pemilu sebelumHari Pemilu, dapat menjadi sumber daya yang tak ternilai bagi partaipolitik dan kandidat.181

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu182

4STUDI KASUS TERKAITDENGAN PELATIHAN ARBITERDALAM KEBERATAN PEMILUKasus 1: Pengalaman Meksiko olehGerardo de Icaza, Hernández danErnesto Ramos MegaKasus 2: Pengalaman Filipina oleh Luie Tito ,F Guia dan Vincent Pepito,F Yambao, Jr.Seorang petugasPemilu menunjukkansurat suara yangsalah selamapenghitungan ulangsebagian pada Pemilutanggal 2 Juli diMexico City, MeksikoAgustus 2006.

Bab 4: Studi Kasus Terkait Pelatihan ArbiterDalam Pengaduan PemiluPendahuluanPada inti dari sebagian besar sistem penanganan keberatan Pemilu, berdiriseorang hakim atau arbiter yang bertanggung jawab untuk mengawasi danmengambil keputusan yang kompeten. Bentuk sebuah badan keberatanPemilu bisa sangat beragam, ia dapat mengambil bentuk yudisial ataukuasi yudisial, legislatif atau administratif, purna waktu- atau paruh-waktu,permanen atau sementara, dan independen atau ditunjuk. Peran seorangarbiter juga bisa bervariasi bentuknya. Pengambilan keputusan bisaberbentuk hakim tunggal dari pengadilan umum yang memeriksa keberatanPemilu atau bisa saja berbentuk majelis yang terdiri dari beberapa anggotayang khusus didedikasikan untuk menangani kasus tersebut. Apa pun sifatdari anggota-anggota badan penanganan, adalah sangat penting untukmemahami peran dan kekuasaan mereka di dalam proses penanganansejak keberatan diterima hingga penyelesaian dari isu tersebut.Dengan cara yang sama, badan penyelenggara Pemilu nasional harusmelaksanakan pelatihan para hakim secara serius jika ingin memastikantercapainya hasil efektif yang dapat mendorong penyelesaian keberatanPemilu yang adil, konsisten dan akurat. Berbagai prosedur dan aturankeberatan Pemilu mungkin berbeda dari perkara perdata, pidana atauadministratif lainnya (informasi lebih lanjut, lihat Bab 1: Standar-StandarInternasional). Suatu program pelatihan yang dikelola dengan baik yangmenjamin kompetensi setiap anggota, diperlukan bagi terciptanya suatusistem penanganan keberatan Pemilu yang adil dan tidak memihak.Program pelatihan untuk para hakim atau arbiter harus berupaya mengacupada suatu pemahaman yang menyeluruh dan mengikuti perkembanganterkini tentang proses penanganan keberatan Pemilu nasional dan statusterkini dari berbagai peraturan perUndang-undangan, termasuk seluruhtata tertib yang relevan bagi penyelidikan dan penanganan perkaraPemilu. Idealnya, pelatihan perlu bertujuan untuk meningkatkan baikprofesionalisme dan efisiensi para hakim atau arbiter dalam kasus-kasusterkait Pemilu dan juga meningkatkan pemahaman mereka terhadappraktik-praktik terbaik internasional sebagai kerangka kerja untuk aturandomestik. Berbagai pelatihan ini seharusnya mampu mempromosikan185

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilupenerapan hukum Pemilu yang seragam dan transparan melaluipenyusunan pedoman yang informal tetapi otoritatif. Pendeknya, pelatihanhakim dan arbiter akan menginformasikan seluruh pembuat kebijakan yangrelevan di dalam sebuah kerangka kerja bersama, sehingga menghasilkankeputusan hukum yang dapat diprediksi dan baik.Bab ini akan menghimpun dua contoh pelatihan badan penanganansengketa Pemilu yang berbeda. Pertama, Pengadilan Pemilu padaPengadilan Federal (Electoral Court of the Federal Judiciary) Meksiko akanmembagi pengalaman uniknya, dengan menjelaskan sejarah organisasinyadan pendekatan yang mereka pakai ketika merancang dan melaksanakanpelatihan bagi badan penanganan keberatan Pemilu di negara-negaralainnya. Pengadilan Meksiko telah diundang untuk menyusun programpelatihan peradilan di banyak tempat karena capaiannya dalammengembangkan pengadilan Pemilu yang independen. Di bagiankedua dari bab ini, Libertás, sebuah asosiasi pengacara yang terkenal diFilipina membagi pengalamannya dalam mengkoordinasikan pelatihanpenanganan keberatan Pemilu pada Pemilu Filipina 2010. 349 Pelatihan inimerupakan pengalaman pertama Libertás dengan pelatihan peradilanuntuk Pemilu, dan pelajaran yang diperoleh (lessons learned) dalam prosestersebut menyumbangkan pandangan yang cemerlang tentang pentingnyaprogram pelatihan yang dirancang dan dilaksanakan dengan baik.Kasus 1: Pengalaman MeksikoLatar BelakangA. Evolusi Struktur Peradilan untuk PenangananPengaduan PemiluSelama 20 tahun terakhir, pendekatan penyelesaian keberatan Pemilu diMeksiko telah berubah secara substansial dari sistem yang didominasi olehsistem politik menjadi suatu sistem yang sepenuhnya berbasis peradilan.Pada tahun 1987, Tribunal Pemilu pertama (Tribunal de lo Contencioso349 Libertás (Lawyers League for Liberty) merupakan sebuah asosiasi pembaruan dan individuyang berwawasan kewarganegaraan yang memiliki komitmen terhadap pembaruanhukum dan keadilan, peningkatan demokrasi dan hak asasi manusia, serta advokasi tatakelola yang baik di Filipina.186

Bab 4: Studi Kasus Terkait Pelatihan ArbiterDalam Pengaduan PemiluElectoral, TRICOEL) di Meksiko dibentuk dengan kewenangan untukmenyelesaikan berbagai sengketa yang berasal dari Pemilu federal baikuntuk kedua badan legislatif (chambers of Congress) maupun presiden.Meskipun demikian, Meksiko mempertahankan sistem peradilan Pemilucampuran, dimana putusan Pengadilan dapat dirubah dengan keputusanyang dibuat oleh Electoral Colleges pada kedua kamar pada Kongres.Lembaga-lembaga inilah yang diberikan kewenangan untuk menyatakanpembatalan suatu Pemilu.Pada tahun 1990, Pengadilan Pemilu Federal (Federal Electoral Court/Tribunal Federal Electoral, TRIFE) dibentuk sebagai lembaga peradilanotonom, tetapi sifat campuran sistem tersebut tetap ada. KeputusanTRIFE dapat diperbaiki dan diubah melalui dua-pertiga suara Kongres yanghadir sebagai Electoral College.Pada tahun 1993, dua amandemen konstitusional yang substantifdilakukan. Pertama, TRIFE menjadi “otoritas peradilan tertinggi dalamurusan Pemilu.” Pada saat yang bersamaan, peraturan perUndangundanganditerbitkan menggantikan sistem evaluasi-mandiri yangmemungkinkan Electoral Colleges pada Kongres untuk meninjau Pemilu.Namun, sistem campuran ini masih ada pada saat Pemilu Presiden tahuntersebut, karena perubahannya belum disahkan oleh Majelis Rendah(Chamber of Deputies) (majelis tingkat lebih rendah dari Kongres). Padatahun 1996, sebagai hasil dari reformasi konstitusional yang menyeluruh,Pengadilan Pemilu pada Pengadilan Federal (Electoral Court of theFederal Judiciary, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion,TEPJF) dibentuk. Semenjak itu, keputusannya mengenai keberatanPemilu legislatif dan presiden bersifat final dan berkekuatan hukum tetap.TEPJF juga diberdayakan untuk menyelesaikan berbagai kontroversi yangmungkin muncul dari Pemilu Presiden, untuk melaksanakan penghitungansuara akhir, dan mengesahkan Pemilu. Tidak perlu dikatakan lagi, bahwareformasi tersebut memiliki dampak yang amat besar terhadap sistemPemilu Meksiko.TEPJF dibagi menjadi Majelis Tinggi (High Chamber) dan lima MajelisDaerah (Regional Chambers). Majelis Tinggi adalah badan permanen yangberkedudukan di ibukota, Mexico City dan terdiri dari tujuh orang Hakim187

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluPemilu. Sejak tahun 1996, para Hakim diusulkan oleh Mahkamah AgungMeksiko dan dipilih berdasarkan suara dari dua-pertiga dari anggota Senat.Setelah Reformasi Konstitusi pada tahun 2007, Hakim Pemilu ditugaskanuntuk masa jabatan sembilan tahun. Ketua Pengadilan Pemilu dipilih diantara anggota-anggota Majelis Tinggi untuk masa empat tahun dan dapatdipilih kembali untuk jangka waktu tambahan. Majelis Daerah merupakanbadan Pemilu permanen yang berkedudukan di kota-kota Guadalajara,Monterrey, Xalapa, Mexico City dan Toluca. Kota-kota ini mewakili limadaerah pemilihan dimana negara ini dibagi untuk memilih anggota-anggotakongresnya di bawah sistem perwakilan proporsional. Setiap MajelisDaerah terdiri dari tiga Hakim Pemilu, yang ditugaskan dengan cara yangsama dengan Hakim dalam Majelis Tinggi.B. Sistem Penyelesaian Keberatan Pemilu yang SaatIni BerlakuKeberatan Pemilu dikelola di beberapa tingkat. Majelis Tinggi TEPJHdiberdayakan untuk menyidangkan keberatan tentang pemilihan presiden,pemilihan gubernur dan pemilihan anggota kongres (dari anggota kongresyang dipilih lewat perwakilan proporsional). Majelis ini juga menyelesaikanberbagai gugatan para pihak terhadap keputusan Lembaga Pemilu Federal(Federal Electoral Institute-‘IFE’). Majelis Daerah diberdayakan untukmenyelesaikan keberatan yang terkait Pemilu legislatif (legislator yang dipiliholeh mayoritas) juga dewan kota dan kepala pemerintahan administratifdan politik pada pemerintah daerah di wilayah yurisdiksi mereka.Konstitusi Federal, Undang-undang Peradilan Federal, PeraturanPenyelenggaraan Pemilu Federal dan Undang-undang PenyelesaianKeberatan Pemilu memberikan kewenangan kepada TEPJF untukmengpenanganan keberatan Pemilu. Melalui sebuah Non-conformityProceeding, Pengadilan dapat menyelesaikan keberatan dalam Pemilulegislatif federal dan Pemilu presiden. Pihak-pihak yang berkentingandapat menggugat hasil yang terdaftar di distrik pemungutan suara tertentudalam waktu paling lama empat hari setelah setiap distrik menyelesaikanpenghitungan suara. Pemilu presiden secara keseluruhan hanya dapatdigugat dalam waktu maksimal empat hari dari pengumuman hasil Pemiluyang dikeluarkan IFE. TEPJF dapat menyelesaikan gugatan bandingterhadap tindakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh IFE. Sebagian188

Bab 4: Studi Kasus Terkait Pelatihan ArbiterDalam Pengaduan Pemilubesar dari keputusan ini berhubungan dengan sanksi ekonomi terhadappartai politik.Berbagai gugatan terhadap berbagai aturan dan keputusan yangditerbitkan oleh otoritas negara yang kompeten untuk menyelenggarakan,mengevaluasi atau menyelesaikan keberatan di pemilihan kepala daerahyang dapat menghasilkan keputusan mempengaruhi pengembangansuatu proses Pemilu ataupun hasil akhir Pemilu dapat ditinjau oleh TinjauanKonstitusional Pemilu (Electoral Constitutional Review). Dalam rangkamenangani gugatan-gugatan terhadap berbagai tindakan dan keputusanyang melanggar hak-hak politik warga negara untuk memilih, maju didalam Pemilu, berserikat secara politik, dan bergabung dengan suatu partaipolitik, sebuah gugatan untuk Perlindungan Hak Politik dan Pemilu WargaNegara (Proceeding for the Protection of the Political and Electoral Rightsof Citizens) dapat diajukan ke Pengadilan Pemilu. TEPJF juga memilikikewenangan untuk mengpenanganan keberatan tenaga kerja antaraTEPJF sendiri dan para pegawainya, juga antara IFE and para pegawainya.Terakhir, menjadi hal yang penting untuk menyebutkan bahwa Pengadilanmemiliki kekuasaan untuk melaksanakan tinjauan konstitusional danmemastikan kepatuhan hukum Pemilu dengan Konstitusi Federal.Bagian sebelumnya memberikan gambaran umum tentang sejarah,reformasi dan evolusi Pengadilan Pemilu Federal Meksiko (FederalElectoral Court of Mexico) dengan menyoroti berfungsinya prosespenanganan keberatan Pemilu Meksiko. Namun, Pengadilan tidak hanyamemeriksa keberatan Pemilu, pengadilan namun juga memberikanpelatihan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagaimana dibahasdi bagian selanjutnya.Pelatihan oleh Pengadilan Pemilu padaPeradilan FederalSelama bertahun-tahun, Pengadilan Pemilu Federal Meksiko telahmembangun suatu kapasitas kelembagaan yang kuat dan keahlian dalammemberikan pelatihan kepada para profesional Pemilu internasional.Mekanisme penanganan keberatan Pemilu Meksiko yang unik telah189

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilumemancing keingintahuan dan ketertarikan dari lembaga-lembaga Pemilupada negara lain dan telah membawa Pengadilan tersebut untuk membagipengalamannya, melatih para hakim dan petugas Pemilu asing, sertamengadvokasi model kerjanya di luar negeri. Pengadilan juga menggunakanberbagai keahlian dan sumber dayanya untuk meningkatkan pengetahuandan keterampilan para hakim dan petugas Pemilu nasionalnya tentangmasalah penanganan keberatan Pemilu.A. Pelatihan Internasional bagi Badan-Badan Pemilui. Pelatihan internasional dalam Masalah PenangananPengaduan PemiluPada tahun 2008, Lembaga Pemilu Federal Meksiko (Federal ElectoralInstitute of Mexico/IFE), Pengadilan Pemilu Federal (Electoral Court ofthe Federal Judiciary/TEPJF) dan United Nations Development Program(UNDP) membuat suatu prakarsa bersama yang berbasis Meksiko untuksuatu aktivitas pelatihan internasional bagi komisi Pemilu asing. Pelatihandimulai dengan sebuah program percontohan yang dikoordinasikan antaraIFE dan Pengadilan Pemilu yang diadakan di Mexico City. Proyek tersebutdirancang untuk Komisi Pemilu Pusat Bosnia dan Herzegovina. Karenakeberhasilan program percontohan tersebut, proyek ini diformalisasikanpada tahun 2009 dengan dibentuknya Proyek Pelatihan dan PenelitianPemilu Internasional (International Training and Electoral Research Project).Semenjak program percontohan tersebut, Pengadilan Pemilu Federal, IFEdan UNDP telah memberikan pelatihan kepada badan penyelenggara Pemiludari berbagai negara dalam sejumlah subyek Pemilu, termasuk penanganankeberatan Pemilu. Proyek pelatihan internasional ini merupakan bagian darisebuah rencana yang mempertimbangkan pendekatan siklus Pemilu olehUNDP, yang secara luas memfokuskan pada seluruh fase proses Pemilu,tidak hanya pada Hari Pemungutan Suara. Program ini didanai oleh UNDP’sGlobal Program for Electoral Cycle Support, TEPJF, IFE dan menganutperspektif “selatan-selatan” untuk kerjasama bagi pembangunan. Pelatihanberlangsung di Mexico City dan sesi-sesinya dibawakan oleh para ahliinternasional, juga pejabat tinggi Pengadilan dan IFE. Tujuan proyek adalahuntuk memperkuat lembaga-lembaga demokratis di seluruh dunia denganmemberikan informasi dan “pengetahuan” yang diperlukan untuk mengelolabadan-badan Pemilu yang berhasil.190

Bab 4: Studi Kasus Terkait Pelatihan ArbiterDalam Pengaduan PemiluBantuan Teknis untuk Mahkamah Agung Pemilu Guatemala(Maret 2009)TEPJF memberikan bantuan teknis kepada Mahkamah Agung PemiluGuatemala (Tribunal Supremo Electoral, TSE) dan membangun sebuahprogram pelatihan tentang sejumlah topik yang luas, termasukpendanaan dan pengadaan bagi partai politik dan kampanye,penggabungan DPT menjadi DPT Nasional dan pemutakhiran daftarpemilih, peraturan pra-kampanye dan kampanye pemilu, pendidikankewarganegaraan dan strategi pelatihan bagi petugas pemilu dananggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.Bantuan Teknis bagi Pelaksana Pemilu dariKementerian Informasi Libanon(Maret-April 2009)Lokakarya diajarkan kepada tujuh ahli yang berkolaborasi denganKementerian Informasi Libanon. Tema-temanya mencakup perspektifinternasional tentang metode peningkatan obyektivitas liputan medialangsung tentang proses pemilu, mekanisme untuk memastikanketerwakilan yang adil dan setara bagi kandidat perorangan padamedia demikian juga pembedaan antara propaganda dan informasiserta antara berita dengan opini selama liputan pemilu. Lokakarya inidirancang sesuai kepentingan khusus lembaga-lembaga pemilu Libanon.Menyambung awal yang sukses, TEPJF secara teratur menerimapermintaan bantuan dari beragam pemangku kepentingan Pemilu.Terkadang permintaan ini datang melalui UNDP, Organisasi Negara-NegaraAmerika (Organization of American States/OAS), atau Asosiasi PejabatPemilu Eropa (Association of European Election Officials/ACEEEO).TEPJF memiliki suatu Nota Kesepahaman dengan seluruh organisasiyang disebutkan sebelumnya. Selain itu TEPJF juga menerima permintaanlangsung dari pengadilan Pemilu, kementrian dalam negeri atau komisiPemilu baik melalui Kantor Urusan Internasionalnya (Office of InternationalAffairs) atau kantor-kantor pemerintah Meksiko di luar negeri. TEPJFmengerjakan program pelatihan hanya berdasarkan permintaan, dan tidakmemilih suatu negara berdasarkan pertimbangan geopolitik atau ekonomi.TEPJF telah membentuk suatu jaringan pengelola Pemilu, dan memfokuskandiri kepada suatu metodologi yang efektif untuk bekerja dengan institusiinstitusirelevan sebagai mitra yang setara. TEPJF memiliki hubungan aktif191

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiludengan hampir semua Badan Penyelenggara Pemilu di Amerika Latin,dan juga memperoleh manfaat dari suatu jaringan multilateral melaluiOAS, Persatuan Organisasi Pemilu Inter-Amerika (Inter-American Unionof Electoral Organizations (UNIORE)) dan misi-misi pengamatan Pemilu.Setelah menerima permintaan, TEPJF bekerjasama dengan pemintakerjasama, dengan mempertimbangkan kapasitas dan kebutuhannya untuksebaik mungkin menyusun suatu program yang cocok dengan kebutuhannegara tersebut. Sebagai hasilnya, agenda pelatihan dapat sangat beragamdari topik luas seperti seminar tentang peradilan Pemilu, sampai kepadatopik sempit seperti lokakarya tentang transisi demokratis atau hasil Pemilu.Bantuan Teknis Komisi Pemilu Zambia(April 2009)TEPJF memberikan bantuan teknis kepada Komisi Pemilu Zambia(Electoral Commission of Zambia). Lokakarya mencakup subyek-subyeksebagai berikut: badan Pemilu dan misi mereka dalam pemerintahanyang demokratis, daftar pemilih, pemetaan dan pembagian distrikPemilu, pendidikan kewarganegaraan, pemungutan suara dari luarnegeri, penegakan hukum Pemilu dan perencanaan strategis padalembaga Pemilu.Walaupun lokakarya bisa mencakup isu yang luas, program-program pelatihancenderung memfokuskan pada topik yang lebih spesifik: diskusi tentangorganisasi dan administrasi Pemilu; penegakan undang-undang Pemilu;penanganan keberatan Pemilu; dan komunikasi sosial sebagai faktor penguatdalam badan Pemilu. Subyek-subyek ini kemudian dibagi menjadi dua bidangyang lebih khusus. TEPJF selalu melaksanakan penilaian awal proses Pemiluterhadap negara yang meminta bantuan. Lebih lanjut, Pengadilan menilaiperkembangan demokrasi negara tersebut dalam rangka menerapkan satu daritiga tingkat pelatihan: demokrasi yang sedang berkembang; demokrasi yanglebih terkonsolidasi yang berupaya untuk memperkokoh lembaga-lembagaPemilu mereka; dan beberapa bidang masalah pada demokrasi yang matang.Sebuah proyek pelatihan biasanya dilaksanakan dengan cara seminarsatu minggu di dalam sebuah format meja bundar: satu atau dua ahlimemberikan presentasi pendek, diikuti oleh sesi tanya jawab. Parapeserta dalam pelatihan dipilih oleh Badan Penyelenggara Pemilu yang192

Bab 4: Studi Kasus Terkait Pelatihan ArbiterDalam Pengaduan Pemilumeminta bantuan. Presentasi seminar diberikan mengenai prosespenyelesaian keberatan Pemilu Meksiko, mandat dan kekuasaan TEPJF,serta kriteria yang digunakan untuk menyelidiki dan menangani keberatan.Bantuan Teknis Bagi Komisi Pemilu Filipina(Electoral Commission of the Philippines/COMELEC)(Agustus 2009)Sebelum pemilu Mei 2010 di Filipina, TEPJF dan Komisi Pemilu Filipina(COMELEC) menyetujui upaya bersama untuk mempertajam lebihlanjut keterampilan pemilu mereka. Dua pejabat senior COMELECmelakukan perjalanan ke Meksiko pada bulan Agustus 2009 untukbertukar informasi dan ide dengan 24 otoritas pemilu Meksiko dan paraahli internasional.IFES juga mengambil bagian di dalam prakarsa ini dan bertindak sebagaijembatan untuk membawa komisi pemilu dari seluruh negara untukbertukar pengalaman dan menerima pelatihan dengan otoritas pemiluMeksiko. Pertukaran ini memberikan kesempatan kepada komisi-komisipemilu asing untuk belajar dari sistem pemilu Meksiko, salah satu yangpaling canggih di dunia. Kemudian, komisi-komisi asing memberikan IFEkesempatan untuk terus mengembangkan keahlian pemilunya menjadilebih terbiasa dengan sistem-sistem yang berbeda di seluruh dunia.TEPJF mengadakan sebuah lokakarya yang membahas beberapa subyek,seperti pendanaan pemilu, daftar pemilih, penegakan undang-undangpemilu di Meksiko, teknologi pemilu dan pemungutan suara elektronik,dan program pendidikan kewarganegaraan serta pelatihan pemilu.Delegasi Filipina dan Meksiko menyadari bahwa mereka menghadapitantangan yang serupa yang timbul dari latar belakang geografis dansosial politik dan isu-isu yang yang disajikan oleh penyelenggaraanpemilu yang modern yang serupa. Penyaji dari Meksiko menjelaskankepada delegasi COMELEC tentang kegagalan di masa lalu, apa yangmereka telah lakukan untuk mengatasinya, dan dalam banyak kasus,apa yang masih mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan dalamsistem yang terus menerus.Walaupun agenda pelatihan dibuat berdasarkan permintaan khusus daribadan Pemilu, TEPSF menggunakan kesempatan yang disediakan dalampertemuan ini untuk mengadvokasi pendirian lembaga administratif yangmenyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, dengan badan peradilanterpisah yang diberdayakan untuk menangani keberatan Pemilu.193

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluPara pelatih seringkali adalah ahli internasional atau pejabat tinggi IFEatau TEPJF (misalnya pelatih dari Pusat Pelatihan). Pelatih membuatmateri mereka sendiri untuk para peserta, yang kemudian diterjemahkan,sebagian besar ke bahasa peserta. Mitra khusus untuk suatu proyek akanberagam, walaupun OAS, IFE dan UNDP umumnya bermitra denganPengadilan tersebut untuk pelatihan Badan Penyelenggara Pemilu.Akhirnya, pada akhir proyek pelatihan, para peserta pelatihan diminta untukmengisi lembar evaluasi dengan umpan balik dan rekomendasi tentangpekerjaan TEPJF.Penyelenggaraan dari kegiatan pelatihan ini di berbagai negara tentunyamempunyai berbagai keterbatasan praktis. Hambatan bahasa adalah masalahyang paling nyata, walaupun Pengadilan Pemilu telah berhasil mengatasitantangan ini. Di Eropa Timur contohnya, Pengadilan mempekerjakan duaorang penerjemah simultan untuk menerjemahkan dari bahasa Macedoniake Bahasa Inggris dan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Spanyol. Namun bahasahanya merupakan puncak dari gunung es masalah jika dibandingkan denganperbedaan-perbedaan dalam pelatihan; selalu dibutuhkan pertimbanganfaktor-faktor lain seperti sejarah dan kebudayaan negara-negara tertentu,juga tradisi hukum dan kebiasaan. Namun, berbagai perbedaan hukumsebenarnya merupakan masalah yang lebih kecil dibandingkan dengancelah, ketidakjelasan atau ketidakselarasan yang mungkin ada di kerangkahukum dari demokrasi tertentu. Namun, tidak seperti beberapa bidanghukum lainnya, tampaknya ada sebuah konsesus tentang prinsip-prinsipPemilu internasional yang sedang dibangun.Lokakarya Internasional Administrasi Pemilu untuk Komisi PemiluRepublik Macedonia dan Komis Pemilu Pusat Bosnia dan Herzegovina(Februari 2010)TEPJF menyelenggarakan sebuah lokakarya internasional yang dihadirioleh Komisi Pemilu Republik Macedonia dan Komisi Pemilu Pusat Bosniadan Herzegovina. Lokakarya membahas penanganan keberatan Pemiludan penegakan undang-undang Pemilu, juga diskusi tentang perspektifperbandingan sistem-sistem Pemilu, otoritas Pemilu dan tata kelolademokratis, pemungutan suara dari luar negeri, materi Pemilu tentangorganisasi, logistik dan mekanisme pemungutan suara, pendidikankewarganegaraan, pelatihan Pemilu dan pegawai negeri pada BadanPenyelenggara Pemilu, serta modernisasi dan teknologi Pemilu.194

Bab 4: Studi Kasus Terkait Pelatihan ArbiterDalam Pengaduan PemiluWalaupun sumber daya seringkali menjadi isu di dalam pembaruan Pemilu,sumber daya finansial umumnya bukanlah kendala bagi Pengadilan Pemilu.TEPJF memiliki sumber daya yang baik untuk melaksanakan pelatihanpelatihaninternasional ini dan juga membagi biayanya dengan OAS,UNDP dan pihak yang meminta pelatihan. Lebih jauh lagi, seluruh sesipelatihan diadakan di Meksiko, dimana infrastuktur tersedia luas untukpelatihan dalam urusan Pemilu. Tentu saja, pelatihan ini juga memberikanmanfaat kepada Pengadilan Pemilu dan pemerintah Meksiko. Pelatihaninternasional tentang penegakan undang-undang Pemilu dan penanganankeberatan Pemilu memperkuat jalur kerjasama TEPJF sambil berkontribusikepada pengembangan proyek-proyek Pemilu di negara lain. Merekamendorong berbagi dan bertukar pengalaman dan pengetahuan denganpara mitra di bidang yang menjadi kepentingan bersama, dan demikianTEPJF memperoleh manfaat baik dari pengembangan demokrasi di duniadan peningkatan harmonisasi hukum internal dan internasional dalamputusan-putusan penanganan keberatan Pemilu. Selagi para hakim, arbiterPemilu dan pejabat Pemilu lainnya bekerja untuk meningkatkan dan/ataumemperbaharui sistem penanganan keberatan Pemilu mereka benarbenardapat memperoleh dukungan yang sangat besar dan panduan daripengalaman Meksiko sendiri, tidak hanya dalam pekerjaan pengadilanPemilu internasional.ii. Jenis pelatihan lainnya yang diperlukan oleh tribunal PemiluWalaupun tidak diragukan lagi bahwa suatu tribunal Pemilu sangatmemerlukan pelatihan penegakan hukum dan penanganan keberatanPemilu, namun sebuah lembaga yang kuat yang melayani demokrasimodern memerlukan pengetahuan pada berbagai bidang yang berbeda.Di bawah premis ini, Pengadilan Pemilu Meksiko telah memberikanbantuan kepada beberapa lembaga Pemilu di dalam bidang-bidang yangsifatnya dukungan.OAS dan TEPJF menandatangani Nota Kesepahaman pada tahun 2009 350 ,dan sejak itu telah bekerja sama dengan lima misi bantuan teknis. Tigadari misi tersebut di bidang strategi komunikasi, satu didedikasikan untuk350 Nota Kesepahaman ditandatangani antara Pengadilan Pemilu Federal (Electoral Court ofthe Federal Judiciary) dan Sekretaris Jenderal OAS pada tanggal 26 Juni 2009.195

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluteknologi informasi (TI) dan satu difokuskan pada audit dan gugatanterhadap daftar pemilih.Dua misi pertama dilaksanakan pada Februari 2009 untuk Dewan PemiluNasional (National Electoral Council) dan Tribunal Pemilu (Electoral Tribunal)Ekuador. Kedua lembaga ini mengalami reorganisasi dan diberikan fungsifungsiyang baru setelah amandemen konstitusi tahun 2008. Hal inimenciptakan tantangan yang sangat besar dalam tingkat pengakuan dankepercayaan publik, dan misi pertama difokuskan pada pembuatan strategikomunikasi untuk menjadikan lembaga-lembaga tersebut lebih dikenal danuntuk meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Misi kedua dimaksudkanuntuk melakukan implementasi seluruh kebutuhan Teknologi Informasiyang diperlukan oleh lembaga yang baru dibentuk ini. Direktur TI danKomunikasi Pengadilan Pemilu Meksiko mengunjungi Ekuador, dibiayaioleh OAS untuk merancang strategi pembaruan pada bidang-bidang ini.Tim Kerja Kerjasama Selatan-Selatan kemudian menjuluki pengalamantersebut sebagai “kisah sukses”.TEPJF melaksanakan misi bantuan teknis ketiga di San José, Kosta Rikabulan Januari 2010 bagi Mahkamah Agung Pemilu Kosta Rika (SupremeElectoral Tribunal Costa Rica). Misi penilaian ini memiliki suatu temasentral, yaitu penyusunan strategi komunikasi. Strategi tersebut sangatberbeda dengan Kosta Rika, karena Mahkamah Agung Pemilu adalahlembaga yang mapan tetapi telah dituduh oleh sementara pemantauPemilu sebagai berpihak pada partai politik yang berkuasa.Tujuan misi berikutnya adalah menyusun norma dan pelaksanaan prosesaudit pendaftaran pemilih untuk Pengadilan Tinggi Pemilu Paraguay (HighCourt of Electoral Justice of Paraguay). Misi ini terdiri dari pengirimanpanitera yang dengan spesialisasi di bidang keberatan pendaftaran pemilihuntuk membantu para legislator Paraguay untuk merancang sebuah sistemyang memungkinkan partai politik dan perorangan untuk menggugatdaftar pemilih.Terakhir, OAS menerima sebuah permintaan bantuan untuk menyusun suatustrategi komunikasi untuk Juri Nasional Pemilu (National Jury of Elections)di Peru. Nasihat diberikan oleh pejabat tinggi TEPJF kepada Juri Nasional196

Bab 4: Studi Kasus Terkait Pelatihan ArbiterDalam Pengaduan PemiluPemilu dibawah kerangka perjanjian kerjasama kelembagaan antara badanPemilu tersebut dan TEPJF. Misi ini berlangsung pada bulan April 2010.Bantuan teknis diberikan oleh TEPJF kepada berbagai badan Pemilu, ataspermintaan OAS, merupakan sebuah cara yang efektif untuk memperkuatdemokrasi di kawasan tersebut. Dengan berkembangnya profesionalisme,pengetahuan dan efisiensi di berbagai lembaga tersebut, begitu jugatingkat kepercayaan masyarakat terhadap kompetensi demokrasi mereka.Fakta bahwa dukungan diberikan tidak hanya dalam bidang penegakanundang-undang Pemilu, tetapi juga dalam fungsi-fungsi dukungannya,merupakan sebuah indikasi bagaimana suatu lembaga Pemilu modernharus terlatih dengan baik dalam berbagai bidang.Terlepas dari berbagai pelatihan internasional dan pertukaran pengalamanprofesional dengan berbagai lembaga Pemilu lain, Pengadilan jugaberkomitmen untuk membiasakan para hakim Pemilu, pejabat Pemilu danmasyarakat umum Meksiko dengan proses penanganan keberatan Pemilunegara mereka sendiri.B. Pelatihan NasionalDi dalam negeri, TEPJF memberikan pelatihan melalui Pusat PelatihanPengadilan Pemilu (Electoral Judicial Training Center/Centro de CapacitacionJudicial Electoral, CCJE) yang memiliki misi untuk berkontribusi kepadaperbaikan administrasi penegakan undang-undang Pemilu secara terusmenerus. Fungsi pelatihan CCJE dibagi menjadi empat divisi: pelatihaneksternal (ditujukan pada badan Pemilu lain dan partai politik); pelatihaninternal (memfokuskan pada pegawai pengadilan dari Pengadilan Pemilusendiri); pelatihan manajemen (memfokuskan pada pengembangankeahlian teknis dan administratif untuk staf administrasi TEPJF); danpembelajaran jarak jauh (melalui penggunaan teknologi kependidikan,yang ditujukan untuk pejabat dan masyarakat umum). Setiap fungsi inimembutuhkan tingkat keterlibatan CCJE yang berbeda-beda, denganpelatihan internal dan eksternal membutuhkan paling keterlibatan yangpaling banyak, dalam hal sumber daya dan perencanaan.Bagian berikut akan memfokuskan pada bagaimana CCJE memenuhitugasnya dalam pelatihan internal dan eksternal dan bagaimana ia197

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilumengembangkan pelatihan yang dapat mengoptimalkan kinerja pejabatPemilu internal dan eksternal kepada TEPJF. Proyek yang akan dibahasdi sini telah dirancang dan dilaksanakan sejak restrukturisasi CCJE tahun2009. Untuk membandingkan dan memfasilitasi sebuah pemahamantentang perkembangan di bidang tersebut, hasil sebagian besar proyekproyekini, disajikan lewat perbandingan dengan restrukturisasi tahun 2009.i. Pelatihan eksternal untuk otoritas lokalPelatihan eksternal paling banyak membutuhkan sumber daya dalampengertian pegawai dan keahlian. CCJE memberikan pelatihan khususdalam persoalan Pemilu kepada pengadilan dan lembaga Pemilu dari32 lembaga lokal yang bertanggung jawab menyelenggarakan Pemilupada setiap negara bagian dan di Mexico City, juga kepada LembagaPemilu Federal (Federal Electoral Institute/IFE), partai politik, kelompokpolitik, lembaga akademis dan masyarakat umum. Karena pentingnyatugas tersebut, beragamnya peserta, dan tingginya permintaan akanpengetahuan, pada tahun 2009 administrasi baru CCJE mulai merancangsebuah pendekatan yang inovatif terhadap pelatihan eksternal yang akanmemperbaiki hasil-hasilnya. Pendekatan ini memerlukan pekerjaan di tigabidang: pengelolaan kursus, organisasi tematik dan materi pelatihan.Pengelolaan kursusMengingat rumitnya sifat pelatihan bagi kelompok eksternal yangberbeda, pemrograman kursus yang efektif merupakan hal yang palingpenting. CCJE merancang sebuah program pangkalan data (database)untuk menyimpan catatan seluruh program yang ditawarkan dari waktusebuah lembaga memintanya 351 hingga diploma untuk para pesertadiberikan. Program tersebut menjajaki ketersediaan para pengajar, profildari kelompok yang akan dilatih dan pertukaran-pertukaran sebelumnyadengan setiap lembaga. Sistematisasi proses tersebut memungkinkanuntuk segera memperoleh laporan statistik untuk mengidentifikasi tingkatpengetahuan peserta, bidang pelatihan yang memerlukan perhatiankhusus dan informasi praktis pelatihan lainnya seperti potensi konflikjadwal. Penyederhanaan pemrograman kursus juga memungkinkan351 CCJE menerima aplikasi untuk kursus pelatihan melalui situs web mereka, http://www.te.gob.mx/ccje/capacitation_externa/Intro.html.198

Bab 4: Studi Kasus Terkait Pelatihan ArbiterDalam Pengaduan Pemilupemberitahuan tanggal pelatihan dilakukan lebih awal, yang berujung padaefisiensi, seperti biaya transportasi dan biaya materi yang lebih murah.Metode untuk mengevaluasi instruktur juga merupakan suatu topik kunci.Akhir-akhir ini, formulir evaluasi dirancang ulang untuk memasukkanbeberapa pertanyaan yang lebih mampu mencerminkan kinerja parapelatih dan kualitas materi kursus dengan skala 0 sampai 5, dimana 5mewakili peringkat terbaik dan 0 terburuk. Formulir-formulir ini sekarangmulai dimasukkan ke dalam sistem database pada berkas setiap pelatih,sehingga memungkinkan CCJE untuk menilai kinerja pelatih sepanjangwaktu. Sebagai contoh, laporan kinerja bulanan dan kuartalan dihasilkandan dianalisis oleh para petugas yang bertanggung jawab dalam kursuspemrograman. Penilaian ini dapat digunakan untuk memilih para pelatihyang terbaik untuk topik tertentu, menyarankan bidang-bidang perbaikanuntuk masing-masing pelatih, dan memberikan dukungan untuk perbaikandengan merujuk pelatih yang kurang terampil kepada mereka yang berhasil.Organisasi TematikPerbaikan program-program CCJE juga memerlukan penyusunan kursusyang tematik. Sebelum 2009, kursus diajarkan berdasarkan permintaandari setiap lembaga tanpa menawarkan sebuah kemajuan sistematikyang konsisten. Oleh karena itu, semenjak tahun 2009, dan berdasarkankompetensi serta tugas Pengadilan Pemilu, CCJE telah merancang sebuahkatalog berisi 26 subyek yang dibagi menjadi tiga tingkat: umum; lanjutan;dan spesialisasi.Subyek-subyek umum dirancang untuk masyarakat yang luas yanghanya tertarik dengan isu-isu Pemilu, atau para peserta yang memilikipengetahuan dasar tentang Undang-undang Pemilu. Kursus di tingkatini membahas topik-topik seperti rezim demokrasi, pembaruan Pemilu diMeksiko dan budaya demokrasi serta budaya penegakan undang-undangPemilu. 352 Subyek-subyek ini dimaksudkan untuk membangun sebuah dasaryang kuat bagi konsep menyeluruh yang lebih rumit di masa mendatangdalam Undang-undang Pemilu dan diajarkan oleh pelatih CCJE.352 Subyek-subyek umum: rezim demokrasi; hukum Pemilu Meksiko; perkembanganhistoris lembaga Pemilu di Meksiko; reformasi Pemilu di Meksiko; sistem Pemilu dansistem partai; partai politik; lembaga Pemilu di Meksiko; budaya demokrasi dan budayapenegakan hukum Pemilu.199

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluSubyek-subyek yang lebih maju dirancang bagi para peserta yang memilikipengetahuan yang kuat dalam isu-isu Pemilu, juga petugas Pemilu dananggota partai. Mahasiswa yang mengambil kursus ini mempelajaritentang penanganan keberatan Pemilu, yurisprudensi Pemilu dan Undangundangprosedur Pemilu. Kursus-kursus ini menjadi sangat penting untukmengembangkan sebuah pengertian penuh tentang proses penanganankeberatan Pemilu, dan juga diajarkan oleh pelatih CCJE. 353Kategori tematik terakhir adalah subyek-subyek spesialis. Kursus-kursusini ditujukan bagi peserta yang merupakan pejabat Pemilu pada posisimenengah dan tinggi dengan maksud untuk memutakhirkan merekadengan bidang yang terkait erat dengan tugas-tugas mereka. Untukmengambil kursus ini, para peserta harus mendemonstrasikan kecakapandalam subyek yang umum dan lanjutan. Subyek spesialis utamanyadiajarkan melalui studi kasus sehingga memberikan, baik teori maupunpraktik, tentang masalah tersebut. Kursus ini memberikan pengetahuanyang perlu dimiliki seorang hakim atau arbiter Pemilu. Kurikulumnyamencakup banding Pemilu, tinjauan konstitusional di dalam persoalanPemilu, pembatalan hasil Pemilu, analisis terhadap ketidakpuasan danperancangan Undang-undang Pemilu. 354 Karena rumitnya kategori tematikini, materi diajarkan baik oleh para pelatih CCJE ataupun oleh panitera(law clerks).Kemajuan kursus tematik yang baru diterima dengan baik oleh parapenerima pelatihan, dan berujung pada meningkatnya permintaan terhadapkursus oleh pengadilan dan lembaga Pemilu federal Meksiko.Materi pelatihanPerbaikan juga telah dibuat dalam merancang materi pelatihan. Sebelumtahun 2009, para pelatih menghadapi keterbatasan karena merekalah353 Subyek-subyek lanjutan: pemeriksaan keberatan Pemilu; yurisprudensi Pemilu; hukumPemilu; reformasi konstitusional dan hukum Pemilu 2007-2008; proses Pemilu federal;hak kaum penduduk asli di dalam hukum Pemilu Meksiko.354 Subyek-subyek spesialis: revisi Pemilu; banding Pemilu; gugatan non-conformity;pertimbangan Pemilu; prosedur perlindungan hak-hak politik dan Pemilu warganegara; tinjauan konstitusi dalam urusan Pemilu; prosedur keberatan dalam bidangketenagakerjaan pada lembaga Pemilu federal; sistem pembatalan hasil Pemilu; sanksidalam hukum Pemilu administratif; penafsiran hukum dan argumentasi dalam urusanPemilu; pembuktian dalam hukum Pemilu; analisis ketidakpuasan; dan perancanganhukum Pemilu.200

Bab 4: Studi Kasus Terkait Pelatihan ArbiterDalam Pengaduan Pemilusendiri yang harus memutuskan bagaimana menyajikan materi mereka,baik dalam pengertian apa aspek yang menjadi subyek untuk diajarkandan bagaimana titik berat yang diterima oleh setiap aspek. Materi disusunberdasarkan pengetahuan para pelatih tentang subyek tersebut, gayapelatihan mereka sendiri, dan sumber daya materi yang tersedia. Hasilnyaadalah suatu variasi yang signifikan dalam kualitas materi pendukung, baikdalam bentuk maupun isinya. Kursus yang sama diajarkan oleh pelatihyang berbeda dapat menggunakan materi yang berbeda sama sekali.Untuk menanggapi isu-isu ini, CCJE menciptakan materi pelatihan yangkonsisten. Untuk tiap-tiap subyek dari 26 subyek, CCJE telah membuattiga produk: sebuah silabus, presentasi PowerPoint dan sebuah petunjukpelatihan untuk para peserta. Silabus berisi gambaran dari setiap topik yangdibahas dalam setiap kursus dan menekankan bagian mana akan diberipenekanan. Selain itu, silabus berisi tujuan yang akan dicapai pada akhirkursus dan suatu justifikasi singkat tentang mengapa suatu topik dianggappenting. Untuk subyek-subyek yang dapat ditawarkan baik sebagai sebuahkursus ataupun sebuah lokakarya, silabus tersebut juga menjelaskantahap-tahap studi kasus yang akan dikembangkan dalam tiap-tiap kelas.Untuk presentasi PowerPoint, pengadilan merancang sebuah templatemenggunakan citra korporasi (corporate image) dan ditetapkan sebuahpedoman yang minimum. Dalam tidak lebih dari 40 slide (denganantispasi bahwa kelas akan berlangsung rata-rata empat jam), presentasiseharusnya menggambarkan ide utama yang akan dikembangkan dalamsetiap subyek, sehingga memberikan kesempatan pengajar untukmenjelaskan dan mendiskusikan topik dengan peserta kursus. Lebihlanjut, isi seharusnya memfokuskan secara ketat untuk memenuhi tujuanpembelajaran sebagaimana ditetapkan di dalam silabus kursus. CCJE jugamemilih untuk mendorong penggunaan diagram, grafik, dan butir-butirpikiran ketimbang paragraf dan deskripsi yang panjang, yang cenderungmengalihkan perhatian daripada memberikan penjelasan bagi para peserta.Produk akhir dalam pengembangan untuk meningkatkan materi pelatihanadalah buku petunjuk pelatihan. Buku ini dirancang untuk membantupara peserta memperoleh wawasan terhadap setiap topik melampauiapa yang telah dicakup di dalam kelas. Buku petunjuk mengembangkan201

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluide-ide mendalam yang muncul selama presentasi, serta termasuk tesistesisyang relevan dan putusan pengadilan yang terkait subyek tersebut.Walaupun masih dalam pengembangan, materi pelatihan tersedia di situsweb Pengadilan Pemilu untuk dikonsultasikan oleh mereka yang menghadirikursus dan masyarakat umum yang tertarik dengan urusan Pemilu. 355ii. Pelatihan internal Pengadilan FederalPelatihan internal ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan danketerampilan para panitera dan pejabat pengadilan lainnya yangbertanggung jawab membuat rancangan pertimbangan hukum para hakim,juga cukup sulit. Pelatihan internal mendukung baik Majelis Tinggi danlima Majelis Daerah dari Pengadilan Pemilu. Upaya untuk meningkatkanpelatihan ini sejak tahun 2009 telah memfokuskan diri pada peningkatanjumlah topik pelatihan, meningkatkan dialog terbuka antara pejabat Pemiludan akademisi terkemuka serta mensistematisasikan kegiatan ini sehinggastaf internal dan masyarakat umum dapat mengaksesnya dengan mudah.Mencerminkan struktur pengadilan, seluruh aktivitas pelatihan dijalankanmelalui sesi yang berlangsung di TEPJF dan ditransmisikan ke majelismajelisdaerah pada saat yang sama (real time). Sementara staf MajelisTinggi berinteraksi dengan presenter secara langsung (live), staf MajelisDaerah dapat bertukar pandangan secara simultan lewat videoconferenceatau lewat surat elektronik; cara ini, dimana semua staf menghadiri kursus,baik yang hadir secara fisik maupun dari jauh, dapat berkomunikasi denganspesialis pelatihan dalam waktu yang bersamaan. Anggota staf yang tidakdapat menghadiri sebuah peristiwa yang tertentu dapat berkonsultasikursus dan materi terkait yang direkam di situs web CCJE. 356Subyek pelatihan internal dapat disajikan dengan berbagai format dantidak harus terkait Undang-undang Pemilu. Tujuannya adalah untukmemberikan staf Pengadilan Pemilu dengan pelatihan yang memperluaswawasan mereka baik tentang administrasi pengadilan di dalam rezimyang demokratis maupun membela hak politik. Pelatihan internal telah355 Materi pelatihan dapat dilihat di http://www.te.gob.mx/ccje/unIdad_capacitacion/materiales_capacitacion.html.356 Anggota staf dapat berkonsultasi dengan rekaman atau bahan kursus terkait lainnyamelalui tautan internet berikut: http://www.te.gob.mx/ccje/material_audiovisual/derechos_poli.html dan http://www.te.gob.mx/ccje/capacitacion_interna/Intro.html202

Bab 4: Studi Kasus Terkait Pelatihan ArbiterDalam Pengaduan Pemilumemasukkan diploma (kursus bersertifikat) dalam analisis politik danstrategis, kursus tentang pengambilan keputusan berperspektif gender,seminar tentang penanganan dalil-dalil Pemilu dan studi kasus hukumPengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (European Court of Human Rights),teori John Rawls tentang keadilan dan demokrasi serta lokakarya tentangperan baru hakim di Amerika Latin.Proyek pelatihan internal (in-house) juga termasuk program pasca sarjanayang dirancang untuk melatih para profesional dalam Undang-undangPemilu. Pada tahun 2009, CCJE menawarkan Spesialiasi dalam HukumPemilu dan Program Magister Hukum bekerjasama dengan NationalAutonomous University of Mexico. CCJE juga menyediakan programkhusus dalam Penegakan Undang-undang Pemilu melalui moda pelatihanin-house hingga tahun 2009. Sejak tahun 2010 ke atas, program itu telahdisampaikan sebagai modul pembelajaran jarak jauh (distance learning)untuk memenuhi permintaan para petugas Pemilu di seluruh negeri.Seperti halnya di pelatihan eksternal, seluruh spesialis yang terlibat dalampelatihan internal juga kursusnya sendiri dievaluasi oleh para pesertadengan formulir yang terstandarisasi. Informasi yang diperoleh membantuCCJE untuk memutuskan bagaimana pemrograman kursus di masadepan. CCJE juga mengubah format penyampaian untuk sebagian kursusyang ditawarkan secara internal. Sebagian besar aktivitas pelatihan untukpejabat Pengadilan Pemilu diberikan di meja konferensi dan tidak lagimelalui podium kuliah kepada peserta, sehingga baik pembicara dan parapeserta berada di tingkat yang sama, dan oleh karena itu menjaga dialogberkelanjutan yang mendorong pertukaran pengetahuan.KesimpulanPelatihan yang memadai menjamin para hakim dan arbiter untuk memilikipengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menanganigugatan dan keberatan Pemilu secara efisien. Sepanjang pekerjaannyasebagai pelatih penanganan keberatan Pemilu, TEPJF telah memperolehpengalaman yang luas dalam menyelenggarakan seminar baik bagi hakimdan arbiter Meksiko dan maupun asing. Selagi mengembangkan danmelaksanakan program-program ini, Pengadilan Pemilu telah mempelajari203

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilubaik dari keberhasilan maupun kegagalannya. Demokrasi telah mencapaitingkat konsolidasi yang berbeda di setiap negara; oleh karena itu seminarpelatihan harus mempertimbangkan beberapa faktor.Salah satu elemen yang amat penting yang harus diingat dalam seluruhpenciptaan kemitraan adalah pelatihan internasional hanya dapatdilaksanakan secara sukarela. Tidak ada pusat pelatihan atau pelatihindependen yang memaksa sebuah komisi atau tribunal Pemilu untukmenerima bantuan mereka. Kedua belah pihak seharusnya berperansebagai mitra yang setara dan harus berpartisipasi bersama dalamrancangan program pelatihan. Subyek yang diajarkan dalam sesi pelatihanseharusnya merespon kebutuhan setiap lembaga Pemilu, yang merupakanpendekatan yang lebih berguna ketimbang suatu silabus atau buku pedomanumum tentang proses penanganan keberatan Pemilu. Beberapa negaramemfokuskan, contohnya, pada pendaftaran pemilih dan pengamanan diHari Pemungutan Suara, sementara negara lainnya menghadapi masalahpenanganan keberatan, pembiayaan kampanye politik dan Undang-undangtentang media. Berbagai Kepentingan dan isu yang berbeda-beda inimemunculkan potensi program pelatihan yang ditargetkan menjadi lebihterarah yang pada akhirnya akan terbukti lebih berhasil.Pelatihan bagi tribunal-tribunal ini seharusnya tidak memfokuskan padaUndang-undang Pemilu, penegakan hukum atau penanganan keberatanPemilu, tetapi seharusnya melebarkan cakupan agenda dan memasukkan,sebagai contoh, pembentukan suatu strategi komunikasi dalam rangkameningkatkan transparansi dan membangun tingkat kepercayaan sosiallebih lanjut di dalam proses Pemilu. Lembaga-lembaga tersebut harusdilatih dengan baik di bidang-bidang lainnya yang mendukung aktivitasinti tribunal.Pendekatan baru yang diadopsi oleh pekerjaan CCJE, menyusul restrukturisasiyang dilakukan, telah berujung pada berbagai perubahan substantif dalamkinerja fungsi pelatihan mereka. Pertama, badan ini berubah filosofi kerjanyasecara signifikan dalam artian tujuan akhir tentang pelaksanaan fungsifungsinya.Berbagai upaya sekarang jelas memfokuskan pada transmisipengetahuan. Perubahan ini berarti bahwa upaya utama dan komitmen dalamkualitas dan metodologi dimana tugas akademis telah dijalankan.204

Bab 4: Studi Kasus Terkait Pelatihan ArbiterDalam Pengaduan PemiluPerbaikan utama dalam kinerja tugas pelatihan eksternal dan internal dariPengadilan Pemilu disebabkan oleh perhatian yang diberikan kepada tigaelemen: (1) definisi yang jelas tentang tujuan kelembagaan; (2) perencanaanstrategis; dan (3) sistematisasi informasi dan prosedur. Elemen-elemen initerdapat dalam setiap proyek yang ditetapkan di dalam program akademiktahunan CCJE, yang dapat diakses daring (online). 357Metode pelatihan eksternal CCJE sekarang termasuk adanya suatukatalog item yang diurutkan berdasarkan tingkat spesialiasi mereka dandari sanalah hal tersebut memungkinkan untuk merancang kursus bagipeserta yang berbeda-beda. Dengan demikian, hal ini juga mendorongalih pengetahuan yang efektif tentang isu-isu yang secara langsung terkaitdengan maksud dan kompetensi Pengadilan Federal.Statistik dari kursus yang diajarkan selama beberapa tahun terakhirmenunjukkan kegunaan. Pada tahun 2008, CCJE mengajarkan 43 kursuskepada pengadilan Pemilu lokal, 31 kursus kepada lembaga Pemilu lokal,15 kursus kepada kelompok dan partai politik. Sampai dengan tahun 2009,jumlah kursus meningkat dari 65 untuk pengadilan, 56 untuk lembagaPemilu dan 63 untuk kelompok dan partai politik. Selama tahun 2009, CCJEmelatih lebih dari 30.000 orang melalui penyediaan pelatihan eksternal.Perlu diperjelas bahwa proses inovasi masih belum selesai. Di satusisi, CCJE melanjutkan untuk memperbaiki dan menyesuaikan silabus,presentasi dan buku petunjuknya untuk memenuhi kebutuhan parapeserta. Pada saat yang sama, CCJE melanjutkan pengembangan proyeklainnya untuk memperbaiki pelatihan eksternal. Perbaikan berlanjut dalampersiapan staf akademik Pusat Pelatihan Pengadilan Pemilu (ElectoralJudicial Training Center) yang masih berjalan, rancangan evaluasi khususuntuk mengukur kesenjangan pembelajaran dan transformasi beberapabuku petunjuk menjadi buku teks yang sedang berlangsung. Perbaikanyang terakhir adalah untuk membantu dalam pengajaran persoalanPemilu sementara secara simultan memperluas kesempatan belajar danpengetahuan spesialis bagi petugas Pemilu, aktivis partai politik dan warganegara yang berminat dengan isu-isu Pemilu.357 Centro de Capacitacion Judicial Electoral, Programa Academico 2010 (2010), dapat dilihatdi http://te.gob.mx/Archivos/programa_academico_anual.pdf.205

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluKasus 2: Pengalaman FilipinaLatar BelakangKabarnya tidak ada seseorangpun yang kalah di dalam sebuah Pemiludi Filipina; hanya ada pemenang atau yang dicurangi. Oleh karena itu,keberatan terkait pelaksanaan Pemilu sangat dibutuhkan, dan padaumumnya diterima sebagai bagian atau paket dari proses Pemilu Filipina.Selama lebih dari satu abad, 358 Filipina bertahan dengan proses Pemilu yangsulit dan kasar yang telah dipandang secara luas sebagai rentan terhadapkecurangan dan penipuan. Pemungutan suara, penghitungan manual danprosedur konsolidasi suara yang digunakan di Filipina telah melahirkankecurigaan yang sangat dari warga negara terhadap hasil Pemilu. Bagikandidat dan partai yang memiliki dana yang cukup untuk mendukungperkara hukum yang berkepanjangan dan mahal, kecurigaan atas insidenkecurangan dapat menjadi pertarungan hukum yang sengit melalui sebuahtindakan yang dinamakan “protes Pemilu.” 359Sebagaimana sebuah mekanisme penanganan keberatan Pemilu,protes Pemilu memberikan sebuah tindakan perbaikan pasca-Pemilu diFilipina bagi mereka yang mempertanyakan hasil Pemilu. Mekanismeini berupaya untuk menentukan kebenaran kehendak rakyat 360 denganmemeriksa ulang surat suara, hasil Pemilu, serta dokumen dan materilainnya yang digunakan di dalam Pemilu. Mekanisme ini mungkin akanmenguatkan atau membatalkan hasil Pemilu, dan dengan demikian, hal inidapat baik mengkonfirmasikan atau meragukan kredibilitas keseluruhanproses Pemilu.358 Filipina menyelenggarakan Pemilu pertamanya di Baliuag, Bulacan di bawah pengawasangubernur jenderal militer Amerika Arthur McArthur, 6 Mei, 1899.359 Sebuah protes Pemilu adalah sengketa diantara kandidat yang dikalahkan dan yangmenang atas dasar kecurangan dan penyimpangan dalam pemberian dan penghitungansuara, atau dalam persiapan keputusan hasil Pemilu. Hal ini menimbulkan pertanyaansiapa sebenarnya yang memperoleh mayoritas suara yang sah dan karena itu berhakmenjabat. Lihat Samad v. COMELEC, 224 S.C.R.A 631 (16 Juli, 1993) (Fil).360 Maksud dari protes Pemilu adalah untuk mengetahui apakah kandidat yang dinyatakandipilih oleh para pendukungnya adalah merupakan pilihan para pemilih yang sah. Lihat DeCastro v Ginete, 27 S.C.R.A 623 (28 Mar, 1969) (Fil).206

Bab 4: Studi Kasus Terkait Pelatihan ArbiterDalam Pengaduan PemiluFilipina memberanikan negaranya mencoba otomatisasi Pemilu diseluruh negeri pertama kalinya pada 10 Mei 2010 dengan tujuan untukmemperbaiki kecacatan dan kerentanan proses pemungutan danpenghitungan suara secara manual. Otomatisasi Pemilu diharapkanmenghasilkan hasil yang lebih dapat dipercaya dan dapat diterima, dengandemikian memperkecil, jika tidak menghapus sepenuhnya, kebutuhanuntuk prosedur protes Pemilu. 361Sistem Otomasi yang dipilih oleh Komisi Pemilu (Commission onElection-COMELEC) melibatkan penggunaan mesin Pemindai OtomatisPenghitungan Daerah Pemilihan (Precinct Count Optical Scanning/PCOS),yang memindai dan merekam suara yang ditandai oleh para pemilih ditempat yang semestinya di surat suara. Hasil dari setiap daerah pemilihankemudian ditransmisikan secara elektronik kepada pusat penghitungansuara dimana mereka dikonsolidasikan bersama hasil daerah lainnya secaraelektronik. Penghitungan Pemilu akhir akan dihasilkan selama rangkaiankegiatan penghitungan oleh sebuah sistem penghitungan dan konsolidasielektronik (canvassing and consolidation system/CCS).Proses otomatisasi ini merupakan perpindahan yang mendadak darisebuah sistem yang biasa. Pemilu sebelumnya menggunakan sebuahsistem pemungutan suara “menuliskan” (“write-in”) dimana para pemilihmenuliskan nama dari kandidat pilihan mereka di atas surat suara. Setelahperiode pemungutan suara 362 , suara yang tertulis di surat suara kemudiandibacakan dengan suara keras di setiap tempat pemungutan suara, dansecara manual dihitung hasilnya. Hasil Pemilu dari beberapa daerahpemilihan yang berbeda, kemudian dibaca dan dihitung di dokumenkertas lainnya yang dinamakan pernyataan suara (statement of votes/SOV)berdasarkan penghitungan suara di tingkat kota. Suara yang tercermindalam SOV kemudian ditambahkan secara manual untuk menentukankandidat pemenang.361 Merupakan hal yang menarik untuk dicatat bahwa laporan awal dari Komisi Pemilu danDewan Perwakilan Rakyat, Pengadilan Pemilu menunjukkan bahwa ada lebih banyakgugatan Pemilu yang diajukan di bawah Pemilu terotomatisi daripada di bawah sistemmanual. Terdapat juga sejumlah substansial gugatan Pemilu yang diajukan ke pengadilanreguler, walaupun data belum lengkap.362 Dalam sebagian besar kasus, periode pemungutan suara di Hari Pemungutan Suaraadalah antara pukul 7:00 pagi sampai 3:00 sore.207

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluBagaimana penanganan perkara Pemilu melaksanakan penghitungan ulangatau peninjauan ulang keabsahan surat suara selama rangkaian protesbaik dalam sistem otomatis maupun manual terlihat dari prosedur yangdirangkum secara singkat di atas. Sebagaimana dinyatakan, proses Pemilumanual selalu melahirkan kecurigaan terhadap integritas penghitungansuara. Namun, Pemilu ter-otomasi juga menghasilkan pertanyaan yangsah yang tumbuh menjadi keberatan Pemilu. Kandidat wakil presiden yangkalah dalam Pemilu baru-baru ini memulai suatu keberatan penting Pemiluterhadap yang pemenang pemillihan umum. 363Walaupun COMELEC mengandalkan manfaat yang coba diraih dariotomasi Pemilu, namun ternyata mereka belum cukup siap dalam sistempenanganan keberatan yang menyediakan tindakan perbaikan yangmemadai, transparan, terpercaya dan tepat waktu bagi mereka yangmempertanyakan hasil Pemilu. Dengan kepercayaan bahwa diterapkannyasistem Pemilu terotomatisasi akan menghapuskan kecurangan Pemilu,adopsi aturan tata tertib baru tentang sengketa Pemilu yang sesuai dengansistem yang baru diterapkan belum diprioritaskan. Dengan demikian,amandemen terhadap hukum acara yang memasukkan persyaratanuntuk sistem Pemilu yang terotomatisasi diterbitkan hanya nyaris sebulansebelum Pemilu. Oleh karena itu, tidak terdapat waktu yang memadai untukmelatih para ajudikator tentang penanganan dan penyelesaian keberatanPemilu di bawah prosedur Pemilu yang baru. Namun, sebagaimanadibahas kemudian di bagian ini, seminar untuk hakim dilaksanakan untukpaling tidak, membiasakan mereka dengan fitur dasar sistem Pemiluyang terotomasi.Dalam rangka memahami secara memadai persiapan yang dilaksanakan diFilipina untuk melengkapi para hakim dengan kompetensi yang diperlukanuntuk menangani penanganan keberatan Pemilu, merupakan hal yangmutlak untuk pertama-tama menghormati lingkungan Pemilu Filipina.363 Kandidat Wakil Presiden Manuel Roxas, pasangan Presiden Benigno Aquino III,menyampaikan keberatan Pemilu terhadap yang dinyatakan pemenang, Jejomar Binay,yang menuduh bahwa penghitungan suara dipertanyakan karena Roxas memantaubanyaknya suara “tidak sah” (suara yang tidak diberikan kepada kandidat manapun) didaerah dimana Binay menang.208

Bab 4: Studi Kasus Terkait Pelatihan ArbiterDalam Pengaduan PemiluA. Pemilu di FilipinaPosisi jabatan yang mensyaratkan Pemilu (elective) di Filipina meliputi:presiden, wakil presiden; 24 senator (majelis tinggi dewan perwakilanrakyat/upper house of the bicameral legislature); satu perwakilan darisetiap 222 daerah pemilihan legislatif dari seluruh daerah; satu partaiuntuk sistem perwakilan party-list di Kongres Filipina; 364 gubernur provinsi,wakil gubernur, anggota dewan (perwakilan rakyat daerah); walikota; wakilwalikota dan dewan perwakilan kota (councilors); pimpinan Barangay(Desa) dan dewan perwakilan tingkat desa (council members).Dengan pengecualian pada jabatan desa, seluruh posisi ini dipilih serentak(“synchronized elections”). Pemilu diselenggarakan setiap tiga tahun,walaupun presiden, wakil presiden dan senator dipilih untuk jangka waktuenam tahun. Dua belas senator akan menyelesaikan jangka waktu enamtahunnya setiap tiga tahun bergantian bersama 12 lainnya. Karena Pemiluyang diserentakkan, hingga 33 posisi akan dipilih dalam Pemilu melaluisurat suara tunggal.Konsolidasi hasil Pemilu untuk posisi nasional melewati sebuah prosesperhitungan suara secara bertahap. Hasil tempat pemungutan suaraatau daerah pertama-tama dikonsolidasikan ke tempat penghitungansuara tingkat kota. Hasil kota kemudian dikonsolidasikan di tingkatprovinsi. Perhitungan tingkat nasional, merupakan hasil dari konsolidasipenghitungan suara tingkat provinsi. 365 Penghitungan beberapa tahap inimerupakan prosedur wajib bahkan di bawah sistem Pemilu terotomatisasi.Pemenang Pemilu harus memperoleh pluralitas; suatu mayoritassuara tidak diperlukan. Dengan demikian, suara tunggal dapatsecara teori menghasilkan kemenangan Pemilu di setiap posisi yangmemerlukan Pemilu.364 Juga disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat.365 Hasil dari kota yang dipertimbangkan sebagai kota yang memiliki tingkat urbanisasi sangattinggi, ditransmisikan secara langsung ke penghitungan national, dan tidak melewatipenghitungan provinsi manapun.209

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluB. Komisi Pemilu Filipina (Philippine Commission onElections/COMELEC)COMELEC berperan sebagai badan penyelenggara Pemilu di Filipina.Dibentuk melalui Konstitusi Filipina, COMELEC diberikan kewenanganuntuk menegakkan dan mengatur seluruh Undang-undang dan peraturantentang pelaksanaan Pemilu dan pelaksanaan Pemilu terkait lainnya. 366Badan ini memiliki wewenang untuk memutuskan seluruh pertanyaanyang mempengaruhi Pemilu, termasuk pendaftaran partai politik, tetapibukan pertanyaan yang terkait hak pilih. 367 Badan ini memiliki otoritas untukmemilih sistem Pemilu terotomatisasi yang layak dalam setiap Pemilu. 368Selain dari kekuasaan administratif untuk melaksanakan Pemilu,COMELEC juga diberikan kekuasaan kehakiman untuk menyidangkan danmemutuskan seluruh gugatan terkait Pemilu, hasil pemilu, dan kualifikasiseluruh pejabat yang dapat dipilih melalui Pemilu di tingkat daerah, provinsi,dan kota serta untuk memeriksa banding terhadap seluruh gugatanmenyangkut pejabat-pejabat kota dan desa. 369COMELEC terdiri dari seorang ketua dan enam anggota yang ditunjuk olehPresiden untuk jangka waktu tujuh tahun tanpa dapat dipilih kembali. 370Ketika melakukan penanganan keberatan Pemilu, anggota COMELECdapat melibatkan seluruh anggotanya atau dibagi menjadi dua divisi yangmasing-masing berangotakan tiga anggota. 371 Konstitusi mengizinkanpaling banyak tiga anggota COMELEC adalah bukan ahli hukum, tetapidalam praktiknya hanya ahli hukum yang ditunjuk. Seluruh anggotaCOMELEC saat ini adalah ahli hukum, tiga diantaranya pensiunan hakim.COMELEC beroperasi dari kantor pusat di Manila, tetapi dia memilikikantor di seluruh kota dan provinsi. Walaupun kehadirannya tersebarluas di seluruh negeri, COMELEC memutuskan persoalan Pemilu secarasentral di kantornya di Manila.366 Const, Pasal IX-C, sec 2(1) (Fil)367 Const, Pasal IX-C, sec 2(3) (Fil)368 Sebuah Undang-Undang Yang Mengamandemen Undang-Undang Modernisasi Pemilu,Act Republic Act 9369 (2007) (Fil).369 Const, Pasal IX-C, sec 2(2) (Fil)370 Const, Pasal IX-C, sec 1 (Fil).371 Const, Pasal IX-C, sec3 (Fil).210

Bab 4: Studi Kasus Terkait Pelatihan ArbiterDalam Pengaduan PemiluC. Jenis-jenis Keberatan Pemilu di FilipinaProtes Pemilu bukanlah satu-satunya jenis keberatan Pemilu yang terjadi diFilipina. Keberatan Pemilu di Filipina dapat diklasifikasikan menjadi (1) yangterkait dengan hak pilih dan pendaftaran pemilih; (2) yang terkait dengankualifikasi kandidat dan partai politik; (3) yang terkait pelaksanaan Pemilu;(4) yang melibatkan pelanggaran pidana Undang-undang Pemilu; dan (5)yang terkait integritas hasil Pemilu.Keberatan terkait dengan hak pilih dianggap sebagai isu pengadilan dandengan demikian merupakan bahan pertimbangan dan diselesaikanoleh lembaga peradilan. Di bawah Undang-undang Pendaftaran PemilihFilipina, 372 pengadilan tingkat pertama memeriksa permohonan untukdimasukkan atau dikeluarkannya para pemilih dalam daftar pemilih.Pendaftaran seorang warga negara untuk mendaftar sebagai pemilihsebenarnya dibahas pertama kalinya oleh sebuah badan di setiap kotabernama Dewan Pendaftaran Pemilu (Election Registration Board/ERB). 373Tindakan ERB juga dapat diadukan ke pengadilan, 374 dasar penyebabtindakan untuk memasukkan atau mengeluarkan para pemilih munculhanya karena sebuah aplikasi untuk pendaftaran telah dimasukkan secarakeliru atau secara keliru dikeluarkan dari dalam daftar pemilih.Disisi lain COMELEC, memiliki yurisdiksi terhadap sejumlah masalahtentang kualifikasi kandidat dan pendaftaran partai politik, juga yangterkait dengan pelaksanaan Pemilu. 375 Yurisdiksi COMELEC di bawahjenis-jenis keberatan ini termasuk menentukan apakah seorang kandidatseharusnya didiskualifikasi untuk pelanggaran perilaku yang diperlukanbagi seorang kandidat. 376COMELEC juga diberikan wewenang untuk memeriksa prosedur“preproclamation controversies” (pertanyaan terhadap dewan penghitungansuara). Substansi penghitungan suara bukan merupakan isu di dalam372 Voter Registration Act, Rep. Act 81189 (1996).373 Id, §§ 32-35.374 Id, §§ 17.375 Const, Pasal IX-C, sec 2 (3) (Fil).376 Sebagai contoh, tindakan yang disebut dalam Bagian 68 dari Batas Pambansa Blg.881 (Omnibus Election Code) dapat menyebabkan diskualifikasi seorang kandidat darimelanjutkan pencalonannya, tanpa mempertimbangkan kemungkinan penuntutan pidana.211

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu“pre-proclamation controversies”; isu-isunya terbatas pada keabsahanprosedur penghitungan dan keaslian documen Pemilu yang diajukan untukdihitung. 377 Dengan demikian, sepanjang proses penghitungan dilakukansesuai dengan prosedur yang diatur, dan dokumen yang disajikan untukperhitungan tampak asli, sertifikasi hasil atau pengumuman kandidatpemenang akan mengikuti sebagai suatu keniscayaan. Tindakan perbaikanuntuk mereka yang dituduh melakukan kecurangan di dalam penghitungansuara hanya gugatan pasca-pengumuman hasil Pemilu.Pelanggaran pidana aatas Undang-undang Pemilu akan diselidiki dandituntut oleh COMELEC dan oleh badan pemerintah yang melakukanfungsi penuntutan. 378 Namun, ketika ditemukan bahwa seorang tergugatmelakukan pelanggaran setelah penyelidikan baik oleh COMELEC ataupunoleh penuntut pemerintah, maka tergugat berhadapan dengan pengadilantingkat kedua (Pengadilan Daerah/Regional Trial Court) seperti halnya padasistem penuntutan pidana. 379Penyelesaian keberatan kualifikasi kandidat, isu pendaftaran partaipolitik, dan pre-proclamation controversies berada dalam yurisdiksiadministratif COMELEC.D. Protes PemiluSebagaimana telah dibahas di bagian pendahuluan, protes Pemilumerupakan sebuah gugatan antara kandidat yang kalah dan yang menangatas dasar kecurangan dan penyimpangan di dalam pemungutan danpenghitungan suara, atau dalam persiapan hasilnya. 380 Hal ini menimbulkanpertanyaan tentang siapa yang sebenarnya memperoleh mayoritas suarasah dan oleh karenanya berhak menduduki jabatan. 381 Dalam protesPemilu, rangkaian kegiatannya pada intinya memiliki karakter peradilan,karena berbeda dari rangkaian kegiatan lainnya yang bersifat administratifdi COMELEC. Lebih lanjut, seorang pemenang yang telah diumumkan,walaupun dengan proses keberatan yang masih berjalan, diperbolehkan377 Omnibus Election Code, B.P.Blg 881, § 68 (1985) (Fil).378 Sebuah Undang-Undang yang Mengamandemen Election Modernization Act, Rep. Act9369 § 42 (2007) (Fil).379 B.P.Blg 881, § 268 (1985) (Fil)380 Samad v. COMELEC, 224 S.C.R.A. 631 (16 Juli, 1993) (Fil).381 Id.212

Bab 4: Studi Kasus Terkait Pelatihan ArbiterDalam Pengaduan Pemiluuntuk menjalankan kekuasaan dan fungsi jabatannya sebagai pihakyang dianggap menang dan dapat dicopot kembali jika prosedur proteskemudian menentukan bahwa ada orang lain yang memperolah jumlahsuara tertinggi.Protes ditangani oleh badan penanganan yang berbeda tergantung posisiyang digugat. Jika menyangkut posisi presiden dan wakil presiden makaberada dalam yurisdiki ekslusif dari Mahkamah Agung Filipina (PhilippineSupreme Court) yang berfungsi sebagai Tribunal Pemilu Presiden(Presidential Electoral Tribunal/PET). 382 Gugatan menyangkut senator(Majelis Tinggi Kongres) dan perwakilan (dari Majelis Rendah/LowerHouse of Congress) ditangani masing-masing oleh Tribunal Pemilu Senat(Senate Electoral Tribunal/SET) dan Pengadilan Pemilu Dewan Perwakilan(Pengadilan Pemilu Majelis Rendah/House of Representatives ElectoralTribunal/HRET). 383 COMELEC melaksanakan yurisdiksi asli yang eksklusifterhadap protes Pemilu menyangkut posisi regional, provinsi dan kota, 384dan yurisdiksi banding terhadap gugatan menyangkut pejabat walikota danpejabat desa yang diputuskan, di tingkat pertama, oleh masing-masing dipengadilan tingkat kedua (Regional Trial Courts), dan pengadilan tingkatpertama (Municipal or Metropolitan Trial Courts). 385Keputusan COMELEC (baik untuk kasus asli dan banding) serta pengadilanPemilu adalah final dan tidak dapat dimintakan banding. Namun, MahkamahAgung dapat mengambil alih gugatan yang mempertanyakan keputusanCOMELEC atau tribunal dalam hal gugatan yang diajukan menuduh adanyakesalahan yurisdiksi atau penyalahgunaan diskresi yang serius.Pada proses Pemilu “manual”, suatu protes Pemilu biasanya menyangkutpenghitungan kembali suara dari pihak yang mengajukan protes danpihak yang menjadi obyek protes (pihak yang telah diumumkan sebagaipemenang atau mereka yang memiliki sejumlah suara lebih banyak daripadapihak yang mengajukan keberatan), dan suatu peninjauan ulang suarasebagaimana ditulis di surat suara. Dengan Pemilu yang tersinkronisasi382 Const. Pasal VII, sec. 4, par 7 (Fil).383 Const. Pasal VI, sec. 17 (Fil).384 Const. Pasal IX-C, sec. 2 (2) (Fil).385 Id213

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiludan proses pemungutan suara yang dengan menulis (“write in”), paraajudikator tidak hanya diwajibkan menghitung suara suara di setiap daerah,tetapi membacakan tulisan tangan dari surat suara. Karena proses yangmembosankan ini, sebagian besar gugatan-jika tidak semua baru bisadiselesaikan, mendekati akhir masa jabatan posisi yang diperebutkan.Sistem Pemilu terotomatisasi yang dilaksanakan dalam Pemilu barubaruini, menimbulkan tantangan baru bagi para ajudikator. Tidak sepertipada sistem manual, surat suara di bawah sistem baru telah berisi namakandidat yang telah dicetak. Pemilih hanya tinggal memberikan tandayang berada di sebelah nama kandidat yang dia pilih. Dengan demikian,keberatan maksud pemilih yang memerlukan penafsiran tulisan tangan disurat suara tidak lagi diperlukan, serangkaian aturan penentuan maksudpemilih baru diperlukan.Lebih lanjut, tidak seperti dalam proses Pemilu manual dimana surat suaraditerima sebagai dokumen yang dianggap asli, mesin PCOS mungkinmenolak surat suara, walaupun surat tersebut asli dan diisi oleh pemilihyang sah, karena beberapa situasi. Termasuk diantaranya karena adanyakelembaban, penanganan surat suara yang tidak layak, dan lubang ataurobek yang tidak disengaja pada surat suara. Surat suara yang ditolakmerupakan dasar yang paling sering dipakai untuk mempertanyakan hasilPemilu 2010.Tantangan terbesar di bawah sistem baru ini berasal dari relatif kurangnyatransparansi dalam proses penghitungan dan konsolidasi surat suara. Dibawah proses Pemilu manual, para pihak dapat mengawasi pembacaandan penghitungan suara yang diberikan di tingkat daerah. Konsolidasisuara di setiap tingkat penghitungan suara, juga dapat diawasi. Denganmesin PCOS yang melakukan “peninjauan keabsahan” surat suaradan penghitungan suara dan CCS yang melaksanakan konsolidasi hasilpemilu, dapat dimengerti jika para kandidat dan pengamat yang terbiasadengan proses manual yang relatif transparan, tidak dapat dengan mudahmenerima hasil Pemilu yang dihasilkan oleh mesin.Oleh karena itu, perubahan paradigma, baik di sisi para pihak yangberperkara dan para ajudikator, tidak dapat dihindarkan. Bagi seseorang,214

Bab 4: Studi Kasus Terkait Pelatihan ArbiterDalam Pengaduan Pemilumasalah prosedural dan substansi yang dapat muncul dalam konteksotomatisasi Pemilu dapat secara radikal berbeda dengan isu yang munculdi Pemilu manual. Barang bukti yang diperlukan untuk mendukungtuduhan kecurangan atau bahkan suatu kesalahan penghitungan yangtidak disengaja akan bervarisasi, dan keterbiasaan dengan berbagai aturanpembuktian elektronik akan menjadi hal yang wajib. Pastinya, peninjauankeabsahan dari suara, dipastikan akan menjadi aspek yang berbeda.Praktik Dahulu dan Saat Ini dalam PelatihanAjudikator PemiluSebagaimana telah disebutkan di atas, berbagai tribunal yang menanganiprotes Pemilu di Filipina tergantung dari posisi yang digugat. Namun, tidakada program pelatihan khusus di COMELEC, PET, SET dan HRET yangdimaksudkan untuk menyiapkan para ajudikator Pemilu untuk menanganikeberatan Pemilu. Di COMELEC, anggota komisi diasumsikan sebagai paraahli dalam bidang hukum dan prosedur Pemilu. Demikian juga PET, SET,dan HRET. 386 Dengan demikian dipercaya bahwa tidak diperlukan pelatihan.Namun, kepala sekretariat SET maupun HRET, telah menyatakan bahwabagaimanapun juga, mereka telah mengadakan pengarahan singkat bagisetiap anggota baru untuk membiasakan mereka dengan berbagai aturandan tata tertib protes Pemilu.Hanya pengadilan reguler yang melaksanakan pelatihan terstandarisasi.Secara organissasi, semua pengadilan berada di bawah pengawasanMahkamah Agung Filipina. Berbagai prosedur mereka dibuat melaluiaturan-aturan yang diundangkan oleh Mahkamah Agung dan sebagianbesar beban perkara mereka terdiri dari perkara perdata dan pidanabiasa. Mereka tidak diharapkan berpengalaman di dalam subyek yangterspesialisasi pada Undang-undang Pemilu, dan oleh karena itu dianggapmemerlukan pelatihan khusus tentang perkembangan berbagai Undangundangdan tata tertib Pemilu dimuka.Para hakim di Filipina dipersiapkan dan dilatih oleh badan pemerintah yangdibentuk untuk maksud tersebut, Akademi Peradilan Filipina (the Philippine386 PET sebenarnya Mahkamah Agung. SET dan HRET masing-masing terdiri dari tiga HakimMahkamah Agung dan enam Senator, enam Anggota DPR berturut-turut.215

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluJudicial Academy atau PHILJA). 387 Badan ini diberikan mandat oleh aktapembentukannya untuk memberikan pelatihan awal kepada calon hakim.Untuk mempersiapkan hakim untuk menangani perkara undang-undangPemilu PHILJA memiliki sebuah modul pelatihan khusus tentang UndangundangPemilu, tetapi belum digunakan secara konsisten di seluruhpelatihan pra peradilan. 388Dimulai awal tahun 2007 dan dalam persiapan Pemilu pada 14 Mei tahuntersebut, Mahkamah Agung, di bawah kepemimpinan Ketua Reynato SPuno, memulai serangkaian reformasi bagi sebuah “keputusan kasusPemilu yang cepat, tidak mahal dan adil di muka pengadilan.” Pertamatama,ia menerbitkan Administrative Matter No. 07-4-15-SC, yang dikenalsebagai Aturan Prosedur yang Berhubungan dengan Pejabat Kota danBarangay. 389 Selain itu, Pengadilan tinggi menerbitkan Administrative MatterOrder No. 54-2007 390 yang memandatkan 111 pengadilan Pemilu khususdi antara Pengadilan Daerah (Regional Trial Court/RTC) di seluruh negeriuntuk menyidangkan dan memutuskan gugatan terkait pejabat kota dalamPemilu Mei. Pengadilan Tinggi kemudian menerbitkan Administrative OrderNo 129-2007 391 yang memandatkan 76 pengadilan tingkat pertama untukmenyidangkan dan memutuskan gugatan Pemilu menyangkut pejabatdesa dalam pemilihan barangay 29 Oktober 2007. Sebelumnya, tidakada pengadilan Pemilu khusus semacam itu. Menurut Chief of JusticePuno, Aturan tersebut mengusulkan “perubahan-perubahan radikal” yang“menangani dua masalah utama – pertama masalah penghapusan kasusyang tidak memiliki dasar, dan kedua, masalah penyederhanaan sistemsehingga penyelesaian perkara-perkara semacam ini dapat dipercepat.” 392Mendukung prakarsa tersebut, Mahkamah Agung menugaskan PHILJAuntuk melakukan pelatihan khusus bagi hakim pengadilan tentang aturan-387 Akademi awalnya dibentuk oleh Mahkamah Agung (Administrative Order No. 35-96 12Maret, 1996), dan akhirnya diberi mandat oleh R.A. 8557 pada 26 Februari, 1998. Undangundangmelembagakan PHILJA sebagai sebuah “sekolah pelatihan untuk para hakim,pegawai pengadilan, pengacara dan calon yang menduduki posisi peradilan”.388 Pelatihan pra-peradilan merupakan pelatihan para hakim sebelum mereka menjabat danmelepaskan fungsi-fungsi kehakimannya.389 Aturan baru diberlakukan pada 15 Mei, 2007.390 Diedarkan oleh Mahkamah Agung pada 11 Mei, 2002391 Diedarkan oleh Mahkamah Agung pada 15 Agustus, 2007.392 Jay B. Rempillo, SC to Create Special Election Courts, http://sc.judiciary.gov.ph/news/courtnewsflash/2007/04/04200701.php (terakhir dikunjungi 3 Januari 2011).216

Bab 4: Studi Kasus Terkait Pelatihan ArbiterDalam Pengaduan Pemiluaturan ini. PHILJA 393 melaksanakan serangkaian sesi pelatihan satu hariuntuk hakim pengadilan Pemilu khusus. Pengadilan tingkat kedua dibagimenjadi lima kelompok dan seminar satu hari penuh dilaksanakan. 394Sementara itu, untuk hakim pengadilan tingkat pertama dan paniterapengadilan, seminar diadakan satu hari, tanggal 8 Januari 2008 di Manila. 395Di dalam seminar-seminar ini, para hakim diberikan gambaran umumtentang Undang-undang dan yurisprudensi gugatan Pemilu, termasukdiskusi tentang : (1) Peraturan Prosedur dalam Gugatan Pemilu di mukaPengadilan Menyangkut Jabatan Kota dan Barangay 2007; (2) ProsedurCOMELEC; (3) Edaran-edaran COMELEC; (4) Yurisprudensi MahkamahAgung; dan (5) yurisprudensi RTC dan Pengadilan Tingkat Pertama. Merekajuga diinstruksikan berbagai aturan terkait peninjauan dan penilaian suratsuara. Berbagai lokakarya juga diselenggarakan untuk memperlengkapipara peserta dengan kemampuan untuk mengidentifikasi: (1) suratsuara yang telah ditandai; (2) surat suara palsu; (3) surat suara hilang; (4)pasangan atau kelompok surat suara yang ditulis oleh satu orang atau satusurat suara yang ditulis oleh dua atau lebih orang; dan (5) surat suara yangsuaranya secara keliru tidak diakui untuk kandidat manapun.Menimbang bahwa sesi-sesi pelatihan dikonsentrasikan pada 111pengadilan Pemilu tingkat kedua dan 76 pengadilan Pemilu tingkat pertama,banyak pengadilan tersebut yang sebenarnya menerima penanganankasus Pemilu setelah Pemilu nasional dan Pemilu daerah Mei 2007 danPemilu desa Oktober 2007 tidak dapat ikut serta dalam pelatihan-pelatihanPHILJA. 396 Data yang dikumpulkan dari Kantor Administrasi Pengadilanpada Mahkamah Agung mengungkapkan bahwa dari 135 pengadilantingkat kedua yang menangani gugatan Pemilu Mei 2007, 397 hanya sekitar59 (atau 44 persen) yang merupakan pengadilan khusus Pemilu. 398 Samahalnya 312 pengadilan tingkat pertama yang menangani gugatan Pemilu393 Dengan dukungan dari International Foundation on Electoral System (IFES) dan UnitedStates Agency for International Development (USAID).394 30 April 2007 (Baguio City); 2 Mei, 2007 (Manila); 3 Mei ,2007 (Cebu); 4 Mei, 2007(Davao), 2 Agustus, 2007 (Manila). Pemilu diadakan pada Mei 2007.395 Pemilihan kepada desa diadakan Oktober 2007.396 Libertas Adjudication of Election Contests Before the Trial Courts: A Second Look at A.M.No. 07-4-15-SC dan the Designation of Election Courts 30 (2008).397 Terdapat total 263 kasus yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama pada PemiluMei 2007.398 Libértas, supra note 48, di 26.217

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluterkait Pemilu desa Oktober 2007, 399 hanya 36 (12 persen) yang merupakanpengadilan Pemilu. 400 Fakta bahwa pengadilan non-Pemilu ditugaskanmenangani kasus-kasus Pemilu disebabkan kurangnya antisipasi mengenaikemungkinan lokasi keberatan Pemilu. Namun, hal ini merupakan subyekyang berada di luar cakupan makalah ini.Sebuah Mekanisme Penanganan Keberatan yangEfektif untuk Pemilu Yang TerotomatisasiSebagaimana dinyatakan di atas, adopsi sistem Pemilu yang terotomatisasimenimbulkan berbagai tantangan baru untuk penanganan keberatanPemilu di Filipina. Metode untuk menentukan maksud pemilih telahberubah, semenjak sistem “menuliskan” (“write-in”) digantikan denganpenggunaan surat suara yang sudah dicetak nama seluruh kandidatnya,dengan para pemilih memberikan suaranya dengan cara menandai suratsuara pada tempat yang disediakan. Kontroversi “pre-proclamation” jugatelah mengambil bentuk yang baru, karena tindakan perbaikan telah dihapussecara substansial oleh aturan-aturan baru yang diadopsi oleh COMELEC.Lebih lanjut, sistem Pemilu yang baru mewajibkan pengundangan aturanaturanbaru untuk mengatur pre-proclamation controversies dan protesPemilu. Namun, dengan mempertimbangkan bahwa setiap tribunal Pemilumemiliki kewenangan untuk mengatur sendiri prosedurnya terkait dengangugatan Pemilu yang diajukan kepadanya, dan mempertimbangkan lebihlanjut bahwa perubahan Undang-undang Pemilu yang lama telah gagaluntuk memberikan petunjuk bagaimana protes Pemilu di bawah sistembaru seharusnya diselesaikan, badan penanganan keberatan Pemilu dapatmengadopsi berbagai aturan yang sangat berbeda satu sama lain. Dapatterdapat banyak sekali aturan, atau bahkan prinsip-prinsip niat pemilih,sebanyak tribunal yang ada.Menyadari kebutuhan untuk menyiapkan kerangka penanganan yangakan responsif terhadap sistem Pemilu terotomatisasi yang dibentuk olehCOMELEC, dan untuk menyiapkan ajudikator Pemilu untuk menanganikeberatan Pemilu di bawah sistem yang baru dengan menggunakan399 811 gugatan diajukan ke pengadilan tingkat pertama Pemilu desa Oktober 2007.400 Libértas, supra note 48, di 26.218

Bab 4: Studi Kasus Terkait Pelatihan ArbiterDalam Pengaduan Pemilustandar yang seragam, Libertás mengambil inisiatif dalam mengadvokasiCOMELEC dan tribunal Pemilu lainnya untuk menyiapkan keberatanPemilu. Dengan dukungan IFES dan American Bar Association – Rule ofLaw Initiative (ABA-ROLI), 401 Libertás bermitra dengan PHILJA 402 untukmengkonseptualisasikan sebuah program pelatihan untuk hakim pengadilanuntuk melengkapi mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yangdibutuhkan untuk menangani keberatan Pemilu.Dengan memperhatikan hasil pengamatan sebelumnya tentang kelayakanpelatihan tersebut, Libertás mengusulkan sebuah program pelatihan untukpengadilan tingkat kedua untuk Pemilu 10 Mei 2010 dan berkomitmenuntuk membantu merancang kurikulum pelatihan dan menyusun modulpelatihan untuk setiap sesi. Seluruh pengadilan tingkat kedua menjalanipelatihan, dengan tidak lebih dari 30 sampai 40 peserta per kelompokpelatihan untuk memungkinkan sesi interaktif lebih lanjut dan untukmemastikan pemahaman yang lebih baik. Idenya adalah bahwa pelatihantidak hanya memperkenalkan sistem Pemilu baru kepada para hakim tetapijuga meningkatkan keterampilan penanganan keberatan mereka.Libertás juga menitikberatkan adopsi segera aturan prosedur baru yangdisesuaikan dengan Pemilu terotomatisasi sehingga perbaikan yangmemadai dan efektif atas keberatan tersedia dan dapat diakses. Sekitarsetahun sebelum Pemilu Mei 2010, diskusi meja bundar diselenggarakanoleh Libertás, yang mengumpulkan perwakilan dari COMELEC, sistempengadilan, SET, HERT, dan penasihat undang-undang Pemilu untukmembahas isu-isu seperti menentukan niat pemilih, menimbangpembuktian - termasuk perbedaan antara bukti elektronik dan bukti cetak–dan “pre-proclaimed controversies” di bawah sistem terotomatisasi.Diskusi juga dimaksudkan untuk mengumpulkan masukan dari parapemangku kepentingan Pemilu yang mungkin akan berguna dalam prosesmerancang aturan-aturan yang diperlukan. Pada Oktober 2009, enambulan sebelum Pemilu, Libertás menyerahkan kepada COMELEC sebuahrancangan kerja Aturan Tata Tertib untuk “pre-proclaimed controversies”401 United States Agency for International Development (USAID) memberikan dana402 PHILJA adalah sebuah badan di bawah Mahkamah Agung Filipina, yang terdiri daripensiunan juri ternama dan profesor bidang hukum, yang diberi kewenangan untukmemberikan pelatihan dan pendidikan lebih lanjut kepada hakim pengadilan.219

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiludan gugatan Pemilu di bawah sistem Pemilu terotomatisasi PCOS sehingaCOMELEC dapat memiliki titik awal untuk menyusun serangkaian aturanfinal yang nantinya dapat disahkan dan dilaksanakan.Diharapkan bahwa pengadilan lainnya akan menangkap isyarat dariCOMELEC terkait kebutuhan mereka untuk merevisi aturan merekasendiri. Namun, baru pada 22 Maret 2010, kira-kira sebulan sebelum HariPemungutan Suara, COMELEC mengadopsi Resolusi No. 8804 (AturanProsedur tentang Keberatan dalam Sistem Pemilu Terotomatisasi TerkaitPemilu 10 Mei 2010). 403 Mengambil fitur-fitur dasar Resolusi COMELECNo. 8804, Mahkamah Agung 404 menerbitkan A.M. No. 10-4-1-SC (AturanProsedur dalam Gugatan Pemilu di hadapan Pengadilan Terkait denganPemilihan Jabatan Kota 2010) pada 27 April 2010. PET di sisi lain, merubahAturan, A.M. No. 10-4-29-C, pada 4 Mei 2010. Namun, hingga saat ini,HRET dan SET belum merubah hukum acara lama mereka, yang masihberdasarkan proses Pemilu manual.Tertundanya adopsi aturan-aturan baru untuk mengatur keberatan Pemiludi dalam Pemilu terotomatisasi juga menunda rencana pelatihan bagipara hakim. Dalam program pelatihan PHILJA yang dirintis oleh Libertás,pelatihan para hakim yang semula ditargetkan untuk dilaksanakan padabulan Januari 2010, baru bisa dilaksanakan pada minggu kedua April 2010.Pelatihan untuk Pemilu TerotomatisasiSebelum pelaksanaan pelatihan, Libertás melaksanakan sebuah AnalisisKebutuhan Pelatihan (Training Needs Analysis/TNA) dengan membagikansebuah kuesioner survei kepada sekitar 100 orang hakim pengadilan tingkatkedua. Kuesioner TNA berupaya untuk menentukan: (1) pengalaman parahakim dalam menangani kasus-kasus Pemilu dan jenis-jenis keberatanyang mereka tangani; (2) kesadaran umum para hakim dan keterbiasaannyadengan sistem Pemilu terotomatisasi (automated election system/AES)403 Harus ditekankan bahwa pedoman pelaksanaan untuk penyelenggaraan Pemiluterotomatisasi muncul agak terlambat, oleh karena itu, juga menunda konseptualisasi danadopsi aturan yang semestinya untuk keberatan Pemilu.404 Di bawah Konstitusi Filipina, Mahkamah Agung mengawasi sistem pengadilan secarakeseluruhan di negara ini dan diberdayakan untuk mengedarkan aturan yang akanmengatur rangkaian persidangan pengadilan. Lihat Const, Art VIII, sec 5 (5) (Fil).220

Bab 4: Studi Kasus Terkait Pelatihan ArbiterDalam Pengaduan PemiluPCOS; (3) seminar/pelatihan tentang AES yang telah dihadiri oleh parahakim ; (4) keterbiasaan para hakim dengan subyek khusus terkait AES;dan (5) kebutuhan para hakim untuk pelatihan tentang permasalahankhusus yang akan membantu mereka menyelesaikan keberatan di bawahsistem AES secara efisien dan dapat dipercaya.Hasil survei menunjukkan bahwa 74 persen dari hakim yang disurveisebelumnya telah menangani kasus-kasus Pemilu, baik sebagai hakim,sebagai praktisi Pemilu, ataupun dalam kapasitas lainnya. Sebagian besarkasus yang ditangani oleh para hakim ini terkait dengan gugatan Pemilu.Sementara itu 72 persen dari para hakim telah mendengar tentang AESPCOS, hanya 10 persen yang telah menghadiri pelatihan atau seminartentang sistem Pemilu terotomatisasi. Dengan demikian, pada skala1 hingga 5 (1 adalah terendah dan 5 adalah tertinggi), hakim menilaipemahaman mereka tentang sistem Pemilu yang baru pada skala 1,78.Dengan menggunakan skala yang sama, para hakim membuat peringkatpemahaman mereka terhadap subyek tertentu terkait dengan AES,sebagai berikut:MasalahRatingKerangka Hukum AES PCOS 1,58Bagaimana AES PCOS bekerja 1.52Dokumen-dokumen pada AES PCOS 1,50Penangangan Protes Pemilu di bawah AES PCOS 1,45Aturan tentang Pembuktian Elektronik 2,39Para hakim dengan tegas menyatakan kebutuhan untuk dilatih mengenaisubyek tersebut, dan 94 persen menyatakan bahwa mereka jugacenderung untuk memilih agar Panitera Pengadilan juga menghadiripelatihan. Dari data yang dipilih dari TNA, Libertás menyusun sebuahrancangan desain pelatihan dan mempersiapkan modul-modul untuksetiap sesi sebagai berikut:• Sesi 1: Kerangka Hukum Otomatisasi Pemilu221

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu• Sesi 2: Precinct Count Optical Scan (PCOS), Automated ElectionSystem (AES) dan Simulasi Hari Pemungutan Suara• Sesi 3: Penanganan Gugatan Pemilu pada AES PCOS• Sesi 4: Aturan Pembuktian Elektronik• Sesi 5: Pelanggaran PemiluPada 15 April 2010, Libertás menyajikan proposal desain pelatihan danmodul kurikulum tersebut kepada sekelompok pengajar PHILJA dan ahlihukum Pemilu. Aktivitas ini juga berfungsi sebagai sarana orientasi bagicalon pelatih yang prospektif. Selain gambaran umum tentang COMELECdan demonstrasi sistem PCOS, pelatihan juga termasuk simulasi Pemilu(mock election). Pada akhirnya, para ahli secara substansial mengadopsimodul-modul pelatihan yang disusun oleh Libertás sebagai modul PHILJAbagi Undang-undang Pemilu. Akhirnya, untuk alasan penjadwalan, parahakim dikelompokkan menjadi lima kelompok, yang setiap kelompoknyaterdiri dari 130 hingga 200 peserta, dan seminar diadakan dalam limagelombang, mencakup sekitar 900 hakim pengadilan dari seluruh wilayahdi Filipina. 405Penilaian dan Evaluasi PelatihanSementara pelatihan yang dilaksanakan telah memberikan pengetahuandasar tentang AES yang baru bagi pihak pengadilan, hal tersebut belumcukup untuk mempersiapkan mereka secara memadai untuk menanganiberbagai isu dan gugatan yang muncul dari sistem yang baru tersebut.Sebagian ini dikarenakan Mahkamah Agung belum mengundangkanaturan yang diperlukan, namun hanya mengandalkan rancangan dokumen.Masih banyak isu-isu yang belum terselesaikan ketika pelatihandilaksanakan. Hal ini termasuk metode pengesahan surat suara yangdisengketakan untuk diperiksa kembali. Pertanyaan tentang prosedurpenghitungan kembali dan niat pemilih dimunculkan, namun tidak adakebijakan pasti yang diambil. Pada waktu penulisan buku ini, bahkan proses405 Pelatihan diadakan sebagai berikut: 19 April, 2000 di Cebu City mencakup hakim-hakimdari Daerah 6, 7, dan 8; pada 23 April, 2010 di Baguio City mencakup hakim dari Daerah1, 2, dan 3; pada 27 April 2010 di Davao City mencakup hakim-hakim dari Daerah 4 dan 5;dan pada 4 Mei, 2010 di Pasay City mencakup hakim dari Daerah Ibu Kota Nasional.222

Bab 4: Studi Kasus Terkait Pelatihan ArbiterDalam Pengaduan Pemilugugatan Pemilu yang ditunda penyelesaiannya karena isu proseduraltertentu, khususnya yang terkait otentikasi surat suara, yang belumberhasil diselesaikan.Saat ini Libertás tengah dalam proses mengevaluasi keefektifan aturanyang baru diadopsi tersebut dan pelatihan yang dilaksanakan untuk parahakim. Libertás telah menyelenggarakan diskusi meja bundar mengenaipasca-Pemilu di antara para hakim dan praktisi Pemilu untuk memunculkanopini mereka. Dengan restu Mahkamah Agung, kuesioner survei dibagikankepada hakim yang menangani keberatan Pemilu untuk memperolehpandangan mereka terkait kasus-kasus yang telah ditangani atau masihditangani. Hasil evaluasi akan termasuk laporan yang diselesaikan olehLibertás dan diserahkan kepada IFES, ABA, dan PHILJA, juga kepada parapembuat kebijakan, COMELEC, Mahkamah Agung dan tribunal Pemilu,pada kuartal pertama 2011.Umpan balik awal yang dikumpulkan dari diskusi meja bundarmengungkapkan bahwa para hakim lebih menginginkan untuk mempelajaripenyelesaian praktis terhadap masalah melalui studi kasus ketimbangmelalui metode kuliah. Walaupun begitu, mereka menghargai kesempatanuntuk mempelajari tentang dasar-dasar proses Pemilu PCOS, yang pastimereka tidak akan memiliki kesempatan mempelajarinya tanpa adanyapelatihan PHILJA tersebut (untuk informasi lebih lanjut tentang prinsipprinsipdasar pelatihan, lihat Bab 3: Pelatihan Penanganan Pemgaduamuntuk Badan Penyelenggara Pemilu dan Partai Politik).Situasi pelatihan, bersama fakta bahwa AES merupakan sebuah hal barudi Filipina pada tahun 2010, secara substansial membatasi kapasitasprogram pelatihan untuk mengantisipasi seluruh masalah keberatanPemilu yang muncul. Sebagaimana disebutkan di atas, para pembuatkebijakan, termasuk COMELEC, tidak mengharapkan banyaknya jumlahgugatan Pemilu yang muncul, dan oleh karenanya tidak mempersiapkansecara memadai, karena mereka memandang AES merupakan sebuahobat mujarab yang dapat mengobati semua permasalahan Pemilu.Kebalikan dengan ekspekstasi ini, lebih banyak protes Pemilu kepadaCOMELEC dan HRET di bawah sistem Pemilu terotomatisasi daripada223

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluPemilu yang baru-baru ini yang menggunakan proses manual. DiCOMELEC, terdapat 95 gugatan Pemilu yang diajukan pada tahun 2010,dibandingkan dengan 72 kasus pada tahun 2007, 65 pada tahun 2004, 65pada tahun 2001, dan 101 pada tahun 1998. Di HRET, terdapat 40 protesPemilu yang diajukan pada tahun 2010, dibandingkan dengan 28 kasuspada tahun 2007, 16 pada tahun 2004, 33 pada tahun 2001, 27 pada tahun1998, 27 pada tahun 1995, 22 pada tahun 1992, dan 40 pada tahun 1987.Data yang tersedia dari Kantor Administrator Mahkamah Agungmengindikasikan bahwa para pembuat kebijakan telah membuat asumsiyang keliru tentang kemudahan pelaksanaan sistem yang baru. Asumsiasumsiyang keliru ini, akhirnya menyebabkan para pembuat kebijakanmemprioritaskan kembali persiapan untuk sebuah sistem penanganankeberatan yang baik.KesimpulanA. Pelajaran yang DiperolehKeefektifan pelatihan yang dilaksanakan di Filipina untuk mempersiapkanpara hakim guna menangani keberatan Pemilu di dalam sistem Pemilu yangterotomatisasi sangat dibatasi oleh kurangnya persiapan dan pemikiran kedepan dari sisi para pembuat kebijakan. Terbukti bahwa permasalahannyalebih mendasar daripada hanya sekedar isu metodologi pelatihan danprosedur. Oleh karena itu, untuk memperbaiki sistem, diperlukanpeninjauan masalah-masalah dasar ini dan bagaimana mengatasinyasecara baik.B. Pertimbangan Kebijakan dan PraktisSebagaimana disebutkan sebelumnya, memahami pengalaman Filipinamemerlukan pengetahuan tentang konteks Pemilu yang unik. Namun,terdapat berbagai prinsip umum yang dapat dipetik dari pengalamanFilipina yang akan berguna untuk yurisdiksi lain.• Kerangka hukum yang mendefinisikan jenis sistem Pemilu seharusnyajuga mempertimbangkan bagaimana keberatan akan diselesaikan.Kerangka tersebut seharusnya. Paling sedikit berisi standar-standaryang jelas tentang: (1) isu yurisdiksi; (2) prosedur penghitungan kembali;224

Bab 4: Studi Kasus Terkait Pelatihan ArbiterDalam Pengaduan Pemilu(3) tata tertib pengesahan surat suara; (4) isu penentuan niat pemilih;(5) proses banding dan ketersediaan peninjauan kembali; dan (6)kompetensi yang diperlukan oleh para ajudikator dan arbiter keberatanPemilu. Standar-standar ini seharusnya menyertakan standar-standaryang diakui secara internasional bagi sebuah sistem penanganankeberatan Pemilu yang baik dan efektif. Terlebih lagi, sebuah kerangkahukum tersebut seharusnya juga mempertimbangkan opsi untukmetode penyelesaian sengketa alternatif (ADR) (untuk informasi lebihlanjut tentang ADR, lihat Bab 6: Berbagai Mekanisme PenyelesaianSengketa Alternatif).• Badan Penyelenggara Pemilu (atau badan yang mengundangkanperaturan Pemilu) harus memutuskan jenis sistem secaracukup dini sehingga cukup memungkinkan seluruh pemangkukepentingan – termasuk para pemilih, kandidat, partai politik, danajudikator– kesempatan yang cukup untuk membiasakan diri dengansistem tersebut.• Tribunal-tribunal Pemilu harus mengadopsi peraturan-peraturanprosedur dan perubahannya jauh dimuka sebelum pemilihan dilakukan.• Pelatihan para ajudikator seharusnya merupakan suatu kegiatan yangteratur dan harus melibatkan latihan-latihan yang bersifat interaktifdan praktis. Lebih lanjut, para pelatih seharusnya juga dilatih untukmelaksanakan pelatihan, selain hanya metode perkuliahan danmemiliki kapasitas dan keterampilan untuk mengelola pelatihanmereka menggunakan metodologi pelatihan lainnya. AnalisisKebutuhan Pelatihan (TNA) dan juga evaluasi pasca-pelatihanseharusnya diwajibkan untuk mempengaruhi persiapan pelatihansupaya lebih baik.Akhirnya, terlepas dari apa yang mungkin dikatakan tentang hasil programpelatihan yang digunakan di dalam Pemilu yang lalu di Filipina, hal yangtidak dapat dipungkiri adalah peran penting dan vital yang dimainkan olehmasyarakat sipil. Lembaga-lembaga pemerintah yang relevan, khususnyaCOMELEC dan Mahkamah Agung, mengadopsi pendekatan laissezfaireuntuk persiapan sebuah sistem penanganan keberatan yang sesuai225

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiludengan sistem Pemilu terotomatisasi yang baru diberlakukan. PrakarsaLibertás lah yang mendorong para pembuat kebijakan untuk mempercepataksi mereka terhadap persoalan tersebut. Hal itu merupakan sebuahdemonstrasi sejauh mana kemitraan dan kerja sama pemerintah-warganegara dapat berjalan dalam melaksanakan proyek-proyek yang berhasil.Jika hanya untuk ini, proyek seluruhnya dapat dipertimbangkan sebagaisebuah keberhasilan dan berfungsi sebagai basis dan contoh untukkolaborasi masa mendatang..Daftar Periksa RekomendasiDi bawah ini adalah berbagai rekomendasi untuk dipertimbangkan olehpara praktisi ketika merancang program-program pelatihan peradilan.Penting untuk diperhatikan bahwa proyek-proyek pelatihan seharusnyaselalu dirancang dengan mempertimbangkan tujuan akhir pelatihan,yaitu memberikan pengetahuan kepada hadirin yang ditargetkan.Berbagai subyek yang disebutkan sebelumnya seharusnya diterapkansecara seragam untuk strategi atau rancangan apapun untuk pelatihan.Sebagaimana diperhatikan para pembaca, banyak dari prinsip-prinsip iniyang dimasukkan ke dalam daftar periksa ini diterapkan dalam programprogrampelatihan dewasa secara umum, dan serupa dengan isu yangdilontarkan di dalam Bab 3.Penyelenggaraan dan Pengembangan√ Persiapan yang matang: Program-program pelatihan seharusnyadisusun dengan baik, jauh sebelum Hari Pemungutan Suara. Idealnya,berbagai program tersebut akan diciptakan berdampingan denganperancangan atau direvisi peraturan Pemilu, dalam rangka untukmemastikan pelatihan mengikuti perkembangan zaman (up-to-date)dan tersedia segera setelah Undang-undang disahkan. Program yangtidak direncanakan dengan baik atau ad-hoc memiliki risiko gagalmemberikan para hakim dan arbiter tingkat keahlian yang diperlukan.√ Integrasi: Program pelatihan untuk hakim dapat dipandang sebagaisebagai suatu bagian kecil dari program pelatihan untuk para pihak226

Bab 4: Studi Kasus Terkait Pelatihan ArbiterDalam Pengaduan Pemiludan masyarakat yang dibahas di Bab 3. Jika pelatihan “umum”dan “lanjut” adalah memadai untuk membiasakan para pihak danmasyarakat dengan proses penanganan keberatan, keahlian yangdiperlukan oleh para hakim dan arbiter membutuhkan pelatihan“khusus” selain yang tersedia untuk segmen lain dalam masyarakat..√ Sistematisasi dan penggunaan sumber-sumber daya yangefisien: Dalam rangka memaksimalkan sumber-sumber daya yangterbatas, menjadi penting untuk mensistematisasikan berbagaiprosedur dan merencanakan aktivitas sebagaimana mestinya.Sebuah program pelatihan yang diselenggarakan dan dapat diulangisebagaimana mestinya atau serangkaian program merupakanpenggunaan waktu dan uang secara lebih efisien daripada sesi-sesiindividual yang tidak direncanakan dengan baik.√ Tujuan: Untuk menghindari perangkap dari penetapan tujuan yangtidak dapat dicapai, tujuan pembelajaran yang konkrit seharusnyadirancang dalam rangka memberikan kepastian kepada para pesertatentang tema-tema khusus dan subyek yang akan mereka pelajari.√ Tradisi budaya dan hukum: Selain untuk membiasakan diridengan sistem hukum khusus yang dibahas, pelatihan seharusnyamenetapkan suatu fokus lokal dan mempertimbangkan sejarah,budaya, tradisi hukum dan kebiasaan negara. Prosedur dan tujuanseharusnya mempertimbangkan apakah pelatihan berlangsung dinegara demokrasi yang sedang berkembang merupakan bagiandari penyempurnaan berkelanjutan dalam demokrasi terkonsolidasi;atau dirancang untuk menangani penyesuaian-penyesuaian padademokrasi yang sudah matang.√ Penyertaan para mitra: Apakah pelatihan diselenggarakan secarainternal atau eksternal, menyertakan masukan dari berbagaiorganisasi mitra dapat membantu untuk mencakup topik-topik relevanyang mungkin dihilangkan oleh program pelatihan peradilan yangterisolasi. Contoh pelatihan yang termasuk dalam bab ini dari TEPJFmendemonstrasikan bagaimana berbagai organisasi dan perwakilantransnasional dari negara-negara asing dapat bekerjasama dengan227

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilumenciptakan program-program yang efektif, sementara pengalamanLibertás menunjukkan bagaimana kemitraan publik-privat dapatmendorong proses pelatihan peradilan.√ Pemahaman terhadap peserta: Pelatihan seringkali dibatasi hanyaisu-isu Pemilu. Para pejabat Pemilu yang sangat khusus tidak harusmemerlukan pelatihan tentang topik-topik yang terkait subyek Pemiluatau peradilan. Sebaliknya, isu-isu yang lebih luas dapar menawarkanmereka perspektif yang lebih dalam ketika menganalisis kasus-kasuskhusus (kursus dalam analis kebijakan strategis, strategi komunikasi,sistem hukum Anglo Saxon (common law), pilihan rasional dan gametheory, di antaranya).Isi dan Evaluasi√ Partisipasi: Dalam rangka menjamin internalisasi yang layakdari materi yang dibahas selama sesi pelatihan, metode yangmengandalkan hanya kepada serangkaian perkuliahan seharusnyadihindari. Perkuliahan dengan diikuti sesi tanya jawab atau pembagiankelompok-kelompok kecil lebih diinginkan untuk menjawabketidakjelasan. Bahkan pelatihan yang lebih kuat dapat berasal daripenyelenggaraan sebagian besar atau seluruh sesi di dalam bentukdiskusi meja bundar, termasuk hakim yang dilatih dalam “perkuliahan”dari permulaan.√ Transmisi pengetahuan: Dalam banyak kasus, para peserta kurangpengetahuan akan subyek-subyek dasar yang diajarkan. Programpelatihan seharusnya mempertimbangkan termasuk hal-hal dasaryang mencakup pengetahuan minimum yang dapat mempersiapkanpara peserta untuk isu-isu yang lebih kompleks.√ Materi pelatihan: Penjadwalan memerlukan sesi-sesi yang cukuppendek dan tidak memasukkan tinjauan dari pengetahuan yangdiperoleh. Oleh karena itu, materi yang diberikan kepada para pesertaseharusnya berfungsi sebagai sebuah panduan untuk kursus, jugasebagai referensi untuk tinjauan lebih lanjut sesuai kecepatan yangdiinginkan oleh peserta. Buku petunjuk seharusnya bersifat menyeluruh228

Bab 4: Studi Kasus Terkait Pelatihan ArbiterDalam Pengaduan Pemiludan berguna sebagai referensi setelah sesi. Untuk menghindaripemberian informasi yang berlebihan jumlahnya, penggunaanpresentasi PowerPoint sebagai materi pendukung pelatihan harusdiminimalkan. Rancangan harus mengkomunikasikan isi dan bukanmenjadi sesuatu yang mengalihkan perhatian (distraction).√ Evaluasi: Dalam rangka mempertahankan tingginya kualitas programpelatihan yang sedang berlangsung, para pelatih seharusnyamenutup pelatihan dengan mengupayakan umpan balik dari pesertapelatihan. Hal ini dapat berbentuk esai reaksi atau survei numeriksederhana. Terlepas dari format, umpan balik seharusnya digunakanuntuk merevisi dan memperbaiki program pelatihan untuk siklusPemilu selanjutnya.229

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu230

5BERBAGAI PENDEKATANUNTUK PENDIDIKANPEMILIH DAN PERANMASYARAKAT SIPILOleh Catherine Barnes dan Grant KippenSebelum Pemilu legislatifAfganistan dilaksanakantanggal 18 September 2005,IFES mendidik warga negaraAfganistan tentang dasar-dasardemokrasi melalui lokakaryatatap muka (face-to-face) diseluruh Kabul dan ibu kotaprovinsi. Menggunakanposter, brosur dan serial radioserta sosialisasi kepada parawanita, IFES mencoba untukmenjangkau sebanyak mungkinwarga negara Afganistan

Bab 5: Berbagai Pendekatan untuk Pendidikan Pemilihdan Peran Masyarakat SipilPendahuluanKetiadaan upaya penyediaan informasi publik yang memadai untuk mendidikpara pemangku kepentingan Pemilu dan pemilih tentang hak-hak mereka,aturan yang mengatur proses politik dan Pemilu, apa yang merupakanpelanggaran dan mekansime serta prosedur untuk memperoleh perbaikan,menjadikan sistem penanganan keberatan mungkin kurang dimengerti,tidak dimanfaatkan secara maksimal atau bahkan dimanipulasi. Dalamsituasi semacam ini, sistim penanganan menjadi rentan terhadap peniadaaninformasi yang bermotif politik, atau penyalahgunaan yang disengajaterhadap proses (penyelesaian) untuk mendapatkan suatu keuntungandalam “pengadilan opini publik” atau untuk menunda pengumuman resmihasil Pemilu dengan maksud memunculkan keraguan terhadap kredibilitasproses Pemilu dan legitimasi hasilnya.Sebagaimana yang telah disinggung pada bab pertama buku ini, jikapemohon keberatan yang telah memenuhi persyaratan tidak menyadarihak mereka untuk mengajukan perkara atau bagaimana melakukannyasebagaimana mestinya, atau jika lembaga penanganan sengketa terlaludibebani dan dilemahkan oleh litigasi tidak perlu dan menjengkelkanyang diajukan oleh sementara orang, maka kepatuhan terhadap berbagaistandar dan praktik terbaik internasional akan gagal gagal, terlepas darikualitas yang ditampilkan oleh sistem tersebut. Saat ini, informasi publik,pelatihan dan program pendidikan pemilih dalam hal penanganan keberatanseringkali diperlakukan – jika sama sekali - sebagai pemikiran tambahanoleh lembaga penanggung jawab, komunitas donor internasional, danorganisasi pelaksana.Bab ini mengelaborasi beberapa upaya yang saat ini ada untukmemperlakukan pendidikan pemilih dalam hal penanganan keberatansecara proaktif dan dengan cara yang lebih menyeluruh oleh badan-badanresmi dan masyarakat sipil. Diskusi ini mengidentifikasi praktik-praktikterbaik untuk diikuti, pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik, dan perangkapperangkapyang harus dihindari.233

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluUpaya-upaya oleh Badan-Badan ResmiA. Gambaran UmumPartisipasi yang luas oleh para pemilih dalam proses Pemilu adalah suatutujuan yang penting bagi demokrasi manapun. Sebagai pengawal dariproses Pemilu, merupakan suatu hal yang sangat penting bagi BadanPenyelenggara Pemilu (Election Management Bodies) untuk tidak hanyamengurus proses administrasi secara transparan dan profesional, akantetapi juga memastikan bahwa berbagai macam kelompok pemangkukepentingan – pemilih, kandidat, partai politik, media, kelompok pemantau,dan pelaku masyarakat sipil lainnya – memiliki pengetahuan yangdibutuhkan untuk berpartisipasi secara penuh dan layak di dalam prosestersebut. Tanggung jawab ini juga meluas sampai kepada hal yang menjadiaspek paling kontroversial dari sengketa Pemilu: penanganan keberatan.Proses Pemilu secara alamiah menghasilkan lebih banyak pihak yang kalahketimbang pihak yang menang dan, dengan demikian situasi semacamini secara pasti menjamin bahwa akan lebih banyak keberatan terhadapbaik cara di mana proses Pemilu dilaksanakan maupun hasil akhir Pemilutersebut. Beberapa kandidat yang kalah tampaknya cenderung percayabahwa hal ini tidak terhindarkan. Dan, ketika keberatan terhadap hasilPemilu mungkin terkait dengan kasus yang menarik perhatian publik,mereka hanyalah satu sumber dari berbagai keberatan di sepanjang siklusPemilu. Keberatan terhadap kriteria persyaratan yang dihadapi oleh parakandidat, perilaku para kandidat dan perilaku partai politik sepanjangperiode kampanye dan pada saat Hari Pemungutan Suara, penyertaan ataupengecualian pemilih dari pendaftaran pemilih, dan masalah pembiayaankampanye juga merupakan sumber keberatan yang umum.Sementara Undang-undang Pemilu biasanya menjelaskan secara presisiapa yang termasuk ke dalam pelanggaran Pemilu, dibutuhkan jugakeberadaan suatu proses yang dapat dipercaya dan transparan yang siapuntuk penyelesaian keberatan. Pendekatan untuk penanganan keberatansangat beragam antar negara dan tanggung jawab mungkin terletak dalamsistem peradilan, kombinasi dari komisi Pemilu dan pengadilan, hanyakomisi Pemilu, atau badan penanganan Pemilu yang terpisah.234

Bab 5: Berbagai Pendekatan untuk Pendidikan Pemilihdan Peran Masyarakat SipilTerlepas dari dimana tanggung jawab untuk penanganan keberatan Pemiluditempatkan atau bagaimana sistem tersebut distrukturkan, semuasistem ini mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi kepadapara pemangku kepentingan Pemilu tentang hak-hak politik dan Pemilumereka, aturan main, dan bagaimana mereka dapat mengupayakantindakan perbaikan jika hak-hak tersebut dan/atau aturan dilanggar.Diskusi selanjutnya akan melihat dari bagaimana berbagai jenis sistempenanganan keberatan – apakah dalam suatu negara rapuh, situasi konflik,atau demokrasi yang sudah mapan – mendekati masalah informasi publikdan pendidikan pemilih. Studi kasus mencakup Komisi Pemilu Pakistan(Election Commission of Pakistan/ECP), Komisi Keberatan Pemilu(Electoral Complaints Commission/ECC) Republik Islam Afghanistan, danPengadilan Pemilu tingkat Federal Meksiko (Federal Electoral Court ofMexico), yang juga telah dibahas secara lebih rinci dalam Bab 4 buku ini.Ketiga negara memiliki pengalaman yang berbeda-beda:• Di Pakistan, terdapat suatu sistem penyelesaian keberatan campurandimana ECP dan pengadilan memiliki tanggung jawab khusustergantung jenis pelanggaran yang dituduhkan dan titik proses manakeberatan tersebut diajukan.• Di Afganistan, ECC merupakan lembaga Pemilu yang sepenuhnyaindependen, terpisah dari Komisi Pemilu Independen (IndependentElection Commission/IEC). Lembaga ini memiliki mandat tunggaluntuk menyelidiki dan menangani gugatan dan keberatan Pemilu,meskipun lembaga tersebut beroperasi secara sementara. Pengadilantidak memainkan peranan apapun dalam penanganan keberatan.• Di Meksiko, suatu pengadilan Pemilu yang terpisah bertanggungjawab untuk menangani keberatan Pemilu dan telah sangat berhasilhingga saat ini pengadilan tersebut menyediakan bantuan teknis- termasuk rancangan dan penerapan strategi komunikasi dansosialisasi (outreach) – terhadap tribunal Pemilu lain di Amerika Latin.235

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluSetiap model dibahas secara lebih rinci di bawah ini.B. Komisi Pemilu Pakistan (Election Commission ofPakistan/ECP)Sebelum Pemilu 2007, ECP dihadapkan dengan tantangan untukmemperbaiki penanganan keberatan Pemilu dalam sebuah lingkunganyang sarat kritik publik dan keraguan yang meluas terhadap penanganankeberatan yang dilaksanakannya. Meskipun ECP mencoba untuk menjaminbahwa lembaga tersebut sudah mengikuti hukum yang berlaku, prosespenanganan sengketa Pemilu seringkali digambarkan sebagai sesuatuproses yang membingungkan, kurang transparan dan tidak memenuhistandar internasional.Dalam upayanya untuk mengakhir krisis kepercayaan, ECP, denganbantuan IFES, melakukan beberapa upaya khusus yang diarahkan padapeningkatan pengetahuan dan pemahaman atas proses penanganankeberatan di antara kelompok pemangku kepentingan kunci baik daridalam maupun dari luar. Kelompok-kelompok ini termasuk kandidat, partaipolitik, masyarakat sipil, kelompok pemantau, media dan pemilih, jugapegawai ECP di kantor pusat dan di tingkat provinsi.Tujuan dari upaya-upaya ini adalah untuk: meningkatkan informasi,pengetahuan dan tanggung jawab untuk mengajukan keberatan yang sah,dan meningkatkan transparansi dan kredibilitas dari proses penanganankeberatan, terutama selama masa kampanye. Untuk mencapai tujuan ini,ECP melakukan upaya informasi publik yang multi-aspek, termasuk:• Pengembangan buku petunjuk yang menjelaskan proses dan prosedurterkait. Buku petunjuk menyoroti ketentuan yang berlaku dari UndangundangPemilu dan mencantumkan bahasa yang sederhana danlugas yang mudah dimengerti oleh para pengguna. Buku petunjukdibagikan secara gratis kepada para kandidat, partai-partai politik,pengawas Pemilu , dan kelompok masyarakat sipil. ECP menyediakanratusan salinan cetak dalam bahasa Urdu, Sindhi dan Inggris sertamengunggah buku petunjuk tersebut di situs web mereka.• Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat (Public Service Announcement/PSA) untuk radio. PSA ditujukan untuk pendengar yang lebih luas dan236

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilumenunjuk secara spesifik dalam laporan akhir mereka yaitu tentang upayaupayainformasi publik ECP terhadap penanganan keberatan yang diajukan.C. Komisi Keberatan Pemilu Afganistan (ElectoralComplaints Commission/ECC)ECC merupakan suatu badan penanganan keberatan yang independenyang didirikan di bawah Undang-undang Pemilu Republik IslamAfghanistan. Tidak seperti rekanannya - IEC, ECC adalah lembaga Pemilusementara yang mandatnya berlangsung sampai dengan 30 hari setelahsertifikasi hasil akhir Pemilu yang dikeluarkan oleh IEC. Baik untukPemilu 2005 dan 2009, ECC dibentuk sangat terlambat yaitu menjelangdimulainya siklus Pemilu. Hal ini membuat ECC menghadapi sejumlahtantangan operasional yang siginifikan, termasuk ketidakmampuan untukmelaksanakan kampanye informasi bagi publik dan pemilih yang memadaidan komprehensif sebelum permulaan kalender Pemilu.ECC pertama kali dibentuk sebelum Pemilu Parlemen dan Dewan Provinsitahun 2005. Karenanya sangat sedikit, jikapun ada, pemahaman atasmandatnya di antara pemangku kepentingan Pemilu sebelum dimulainyakampanye. Hal ini berarti bahwa ECC menghadapi berbagai tantangan.Pertama, ECC harus mengembangkan kampanye informasi publik untukmemberikan sebuah informasi dasar mengenai peran dan tanggung jawabECC di dalam proses Pemilu, sehingga seluruh kelompok pemangkukepentingan akan memiliki suatu kepercayaan dasar dalam proseskeberatan. Kedua, ECC harus mendidik pemangku kepentingan tersebuttentang proses pengajuan keberatan sehingga mereka dapat menyiapkandiri mereka sendiri apabila mereka menyaksikan pelanggaran Pemilu.Karena itu, ECC menyusun upaya terpadu untuk dapat menjangkau seluasmungkin pendengar dari kalangan pemangku kepentingan dalam jangkawaktu yang singkat sebelum Pemilu.ECC menggunakan sejumlah produk-produk media dan komunikasi,termasuk kampanye iklan layanan masyarakat (PSA) untuk radio, iklancetak di sejumlah surat kabar dan majalah nasional, dan poster-poster.ECC juga mengkomunikasikan pesan-pesan melalui wawancara denganmedia. Sebagai tambahan, ECC mengembangkan situs webnya sendiri,yang mana telah terbukti menjadi alat yang efektif di antara kelompok elit238

Bab 5: Berbagai Pendekatan untuk Pendidikan Pemilihdan Peran Masyarakat Sipilmeskipun penerapan yang lebih luasnya dibatasi oleh tingkat penggunaaninternet yang rendah di negara tersebut.Berdasarkan pengalamannya di tahun 2005, ECC, di dalam laporanakhirnya, mengakui bahwa upaya informasi publiknya jauh dari apa yangdapat dianggap sebagai ideal dan merekomendasikan agar pada siklusPemilu yang akan datang, ECC harus dibentuk jauh sebelum kampanyePemilu agar dapat memberikan kampanye informasi publik dan pemilihyang layak.Sayangnya, pelajaran pada tahun 2005 tidak diterapkan secara penuhpada tahun 2009. Lagi-lagi, pembentukan ECC dilakukan sangat terlambatdalam rangkaian proses Pemilu sehingga ECC kehilangan banyakkesempatan untuk mendapatkan lompatan permulaan pada kampanyeinformasi publik yang komprehensif sebelum Pemilu presiden dan dewanprovinsi. Berdasarkan pengalaman yang diperoleh dalam Pemilu 2005,bagaimanapun juga, ECC telah mengembangkan kampanye informasipublik yang jauh lebih canggih dan mampu menerapkannya, meski dengankerangka waktu yang terbatas.Kampanye informasi publik tahun 2009 terdiri dari komponensebagai berikut:• ECC memulai dengan sosialisasi kepada media-media terpilih denganmemasukkan pelaksanaan konferensi pers reguler dan penunjukanpara komisioner untuk berpartisipasi dalam wawancara baik denganmedia nasional maupun internasional. ECC juga menugaskan 2orang dari tim hubungan masyarakat/media (satu orang dari tingkatnasional dan satu dari tingkat internasional) dengan kemampuan dankontak yang dibutuhkan untuk menghasilkan minat dan pelaporanisu-isu terkait dengan ECC. Hal-hal ini merupakan langkah-langkahawal yang amat penting mengingat perkembangan media nasional(terutama media swasta) sejak tahun 2005 yang telah memberikandampak yang besar terhadap peliputan Pemilu di seluruh negeri.Hal ini berpengaruh secara positif terhadap upaya-upaya ECC dalammenginformasikan populasi pemilih berkenaan dengan peran danmandat-nya dalam proses Pemilu.239

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu• ECC mengembangkan iklan layanan masyarakat baik untuk radiomaupun televisi dan mendistribusikan produk ini ke pelosok negeri.Namun, oleh karena keterlambatan pembentukan ECC, iklanlayanan masyarakat tersebut mengudara hanya sesudah periodekampanye dimulai.• Komisi juga mencetak brosur dan mendistribusikannya di seluruhpelosok negeri. Brosur-brosur dibagikan secara efektif kebanyakandi wilayah perkotaan oleh karena tingkat baca tulis yang terbatas diwilayah desa dan daerah terpencil.• Dalam inovasinya sejak tahun 2005, para Komisioner ECC telahbepergian ke sejumlah pusat provinsi/daerah di seluruh negeri selamakampanye Pemilu 2009. Melalui kunjungan ini, ECC mengupayakanuntuk: (1) meningkatkan profil media ECC di dalam pasar lokal (melaluikonferensi pers dan wawancara); (2) melakukan sosialisasi kepadakandidat Dewan provinsi untuk menjelaskan proses pengajuankeberatan dan bagaimana dapat diakses jika diperlukan; dan (3)untuk bertemu dengan staf ECC provinsi. Kunjungan-kunjungan inimembuktikan sebuah keberhasilan yang sangat, khususnya dari sudutpandang media, dan juga memperkokoh persepsi bahwa ECC adalahorganisasi yang independen, transparan yang berkomitmen untukmemperlakukan seluruh keberatan dengan cara yang profesional dantidak memihak.Mengingat proses audit dan penghitungan ulang dilakukan bagi Pemilupresiden setelah Hari Pemungutan Suara dan kemudian ditemukankecurangan yang serius, maka pekerjaan informasi publik ECC, khususnyakunjungan ke daerah, memainkan peranan kunci dalam menjamin bahwaECC dapat dipandang sebagai memiliki kredibilitas dan legitimasi yangmemadai oleh sejumlah luas pemangku kepentingan Pemilu. Jika ECCtidak mampu melaksanakan upaya multi aspeknya terkait dengan informasipublik terlepas karena kendala waktu, menjadi hal yang sulit untukmeyakinkan para pemilih dan kandidat bahwa ECC dapat melaksanakanpekerjaannya dengan cara yang non-partisan, terbuka dan kompeten.240

Bab 5: Berbagai Pendekatan untuk Pendidikan Pemilihdan Peran Masyarakat SipilD. Pengadilan Pemilu Federal Meksiko (Federal ElectoralCourt of Mexico)Pengadilan khusus Pemilu telah didirikan di beberapa negara di AmerikaLatin, dengan menggunakan Pengadilan Pemilu Federal di Meksiko(Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF) tidak hanyasebagai model, tetapi juga sebagai sumber kepemimpinan dan bantuanteknis di dalam kawasan dan di luar kawasan. TEPJF adalah sebuah tribunalPemilu permanen yang terpisah dari badan penyelenggara Pemilu, dengansebuah kantor pusat nasional dan lima majelis daerah (regional chambers).TEPJF memiliki sebuah strategi komunikasi komprehensif berdasarkansurvei-survei opini publik reguler dan menangani baik Pemilu federal,yang diadakan setiap tiga tahun, dan pemilihan lokal yang dilaksanakansetiap tahun.Komponen-komponen dari strategi ini termasuk penyediaan informasi yangakurat dan dapat dipahami pada media massa dan publisitas kelembagaanserta pembangunan kepercayaan yang ditujukan pada para pemilih danpemangku kepentingan Pemilu.Selain siaran, konferensi dan pengarahan pers untuk dan wawancaradengan media massa, TEPJF juga melakukan berbagai pelatihan regulerbagi para jurnalis. Selain itu, TEPJF juga menyampaikan informasi melalui:• Iklan layanan masyarakat (Public Service Announcement-PSAs) untukradio dan televisi;• Beragam program televisi, termasuk acara Different Points of View,dimana para politisi, akademisi dan jurnalis membahas kebijakan publikdan hukum (Entre Argumentos); Debating Decisions, dimana para ahlihukum menganalisis putusan peradilan (Sentencias a Debate); danprogram khusus Pemilu seperti Decision 2010, dimana para pejabatdan politisi membahas situas Pemilu;• Situs web resmi Tribunal 406 dimana putusan diunggah dalam waktu 24jam dan ringkasan putusan tersebut tersedia dalam bentuk jumlah danjenis perkara, status perkara-perkara tersebut, siapa yang mengajukankeberatan atau memohon banding, dan siapa yang menjadi kuasanya;406 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, www.te.gob.mx (terakhir dikunjungi3 Januari, 2011).241

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu• Media baru dan situs jejaring sosial termasuk Facebook dan Twitter;dan• Sesi-sesi publik yang ditransmisikan di saluran publik (Canal Judicial),serupa dengan C-SPAN, yang didedikasikan untuk proses peradilan,dan juga lewat internet. Sesi lima majelis daerah juga disiarkan lewatinternet (saja).Selain dari berbagai mekanisme dan produk komunikasi yang ditujukanuntuk pemirsa yang lebih luas, TEPJF juga terlibat dalam penyediaankomunikasi dan informasi internal yang ditujukan pada personel hukumdan administratif. Melalui publikasi reguler di tingkat federal dan negarabagian, TEPJF memberikan situasi terkini mengenai pembaruan politikdan perubahan peraturan dan perUndang-undangan juga komentar hukumserta artikel tentang tema penanganan keberatan yang terpilih.Untuk secara berkelanjutan menilai kesadaran dan tingkat kepercayaanserta kebutuhan informasi juga untuk mengevaluasi keefektivan dandampak dari strategi komunikasinya, TEPJF melakukan survei opini publiksetiap kuartal.Berdasarkan kecanggihan informasi publik TEPJF dan upaya pendidikanpemilih, Organisasi untuk Negara-Negara Amerika (Organization forAmerican States/OAS) telah mulai untuk melibatkan TEJPF dalammemberikan nasihat kepada tribunal Pemilu dan badan penyelenggaraPemilu lainnya. TEPJF telah memberikan bantuan kepada Ekuador,Kosta Rika dan Peru. TEPJF memulai bantuan tersebut denganmelakukan diagnostik kebutuhan yang memperhitungkan karakteristiksistem penanganan keberatan. Sebagai contoh, diagnostik kebutuhanmenentukan apakah badan yang bertanggung jawab untuk penyelesaiankeberatan adalah suatu badan baru atau sudah ada terlebih dulu,apakah badan tersebut bersifat sementara atau permanen, independenatau sebuah komponen dari suatu Badan Penyelenggara Pemilu, jugakebutuhan informasi para pemangku kepentingan Pemilu dan pemilih.Berdasarkan penilaian ini, TEPJF kemudian bekerja dengan mitranya untukmerancang sebuah strategi komunikasi yang dirancang secara khusus danmerekomendasikan pelaksanaannya. Pekerjaan sosialisasi dan pelatihanini dirinci secara lebih rinci di dalam Bab 4 dari buku ini.242

Bab 5: Berbagai Pendekatan untuk Pendidikan Pemilihdan Peran Masyarakat SipilKeterlibatan Masyarakat SipilA. Gambaran UmumBagian awal dari bab ini menelusuri kegiatan informasi publik danpendidikan pemilih oleh badan-badan resmi terkait penyelesaian keberatanPemilu. Masyarakat sipil juga dapat memainkan peranan penting dalamberbagai bidang, contohnya:• Penilaian dan pemantauan proses penanganan keberatan;• Advokasi isu yang bertujuan untuk melakukan pembaruan atas prosespenanganan keberatan, pelanggaran Pemilu dan sistem penghukuman;• Kegiatan pendidikan dan pelatihan hukum untuk para hakim,pengacara, pejabat dan staf Pemilu;• Pendidikan pemilih tentang hak pilih, proses penanganan keberatandan tindakan penyelesaian secara hukum;• Bantuan hukum pro bono untuk para pemilih yang tidak puas;• Persiapan berkas-berkas perkara untuk mendukung BadanPenyelenggara Pemilu; dan• Pelatihan media tentang masalah penanganan keberatandan prosesnya.Bagian pada bab ini melihat lebih dekat berbagai pendekatan ini melaluiberagam aktor masyarakat sipil, termasuk asosiasi profesional pengacaradan hakim, sekolah-sekolah hukum, kelompok pemantau, kelompokadvokasi, dan LSM lainnya, apakah bekerja sama dengan – atau independendari – badan-badan resmi.Filipina merupakan contoh yang penting untuk pembahasan sepanjang sisabab ini karena memberikan contoh multi-aspek, dan masih berlangsungmengenai keterlibatan masyarakat sipil dalam isu dan proses penanganankeberatan yang mencakup banyak pendekatan yang disinggung di atas.Filipina juga berfungsi untuk memamerkan hasil-hasil yang dapat dicapaimelalui kerjasama yang efektif antara masyarakat sipil dan badan-badanresmi. Pengalamannya selama siklus Pemilu presiden 2010 juga memilikinilai khusus, mengingat masyarakat sipil telah mengupayakan untukmenangani penanganan keberatan di dalam konteks pembaruan Pemilu243

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluyang signifikan yang ditujukan pada modernisasi. 407 Secara khusus,Lawyer League for Liberty (Libertás) melaksanakan sejumlah kegiatanuntuk mengatasi konsekuensi sistem Pemilu terotomatisasi yang baru(automated election system/AES) untuk pengawasan dan penanganan. 408AES digunakan secara luas di seluruh negeri untuk pertama kalinya selamaPemilu Mei 2010.Berbagai kegiatan di Filipina akan disajikan di bawah ini bersama denganpembahasan tentang pendekatan komparatif dari konteks yang lain (untukpembahasan yang lebih lengkap tentang sistem penanganan keberatandi Filipina, lihat Bab 4: Studi-Studi Kasus Terkait Pelatihan Arbiter dalamKeberatan Pemilu).B. Melakukan Pendekatan Proaktif: Pengalaman Libertásdi Filipinai. Penilaian dan pemantauan proses penanganan keberatanKomponen yang amat penting dalam pemantauan penanganan keberatan– juga upaya untuk mengevaluasi dampak upaya advokasi terkait, upayaupayapembaruan, dan peningkatan kapasitas – adalah penetapan suatukondisi dasar (baseline). Sebelum siklus Pemilu 2007, Libertás melakukansebuah baseline study tentang kondisi penanganan keberatan Pemilu diFilipina. Studi ini didasarkan kepada 20 tahun pengalaman Pemilu (1987-2007) untuk berbagai jabatan dan tingkat yang berbeda. Studi melibatkantinjauan atas seluruh peraturan perUndang-undangan yang relevan, prosesdan prosedur yang diterapkan untuk menyelesaikan keberatan Pemilu.Studi ini juga menggunakan focus group discussion untuk mengukurfaktor-faktor yang mempengaruhi persepsi publik terhadap kredibilitasberbagai badan penanganan keberatan Pemilu. 409Penilaian menggunakan beberapa indikator kunci, yang dirinci di dalamkotak di bawah ini.407 Kegiatan yang disajikan di dalam studi kasus ini dimungkinkan lewat bantuan kepadaLibertás dari IFES melalui programnya yang didanai oleh USAID/Philippines.408 Untuk informasi lebih lanjut tentang Libertás dan perannya dalal sistem Pemilu Filipina,lihat Bab 4.409 Termasuk pengadilan, Komisi Pemilu (Commission on Elections/COMELEC), PengadilanPemilu Dewan Perwakilan (House of Representatives Electoral Tribunal/HRET), PengadilanPemilu Senat (Senate Electoral Tribunal/SET) dan Mahkamah Agung.244

Bab 5: Berbagai Pendekatan untuk Pendidikan Pemilihdan Peran Masyarakat SipilIndikator Kunci Penilaian Pemilu Libertás (1987-2007)Kemandirian dan KetidakberpihakanStudi menilai: (a) kemandirian operasional dan keuangan; (b)komposisi; (c) cara memilih dan menunjuk para pejabat; (d) tingkatpaparan (exposure) politik; dan (e) mekanisme untuk memeriksaperilaku pejabat.AksesibilitasMasalah aksesibilitas termasuk: (a) lokasi sidang atau persidangan; dan(b) biaya yang diperlukan untuk melakukan keberatan PemiluEfisiensiStudi mempertimbangkan (a) tata tertib; (b) volume keberatan; (c)waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan keberatan; dan (d) jumlahkasus terkait Pemilu yang diselesaikan sebelum habisnya masa jabatanyang disengketakan.Penerimaan dan Kualitas PutusanSebagai contoh, studi melihat pada (a) persentase keberatan yangdibanding; dan (b) rasio menang/kalah dari banding.Transparansi Proses Persidangan dan RekamanStudi mempertimbangkan (a) prosedur dan praktik untuk memberikantransparansi proses penanganan keberatan ; dan (b) mekanisme untukmemastikan pengelolaan catatan.Integritas PembuktianIntegritas pembuktian termasuk: (a) aturan dan prosedur untukmelindungi integritas barang bukti; dan (b) kapasitas badan ajudikatifuntuk mengidentifikasi ketika pembuktian telah dirubah.Libertás menindaklanjuti baseline study ini dengan melakukan pemantauanberkelanjutan terhadap kemajuan dan kinerja Komisi Pemilu (Commissionon Elections/COMELEC), tribunal khusus Pemilu (DPR, Senat dan Presiden)serta pengadilan tingkat pertama dan penanganan serta penyelesaiankasus terkait Pemilu selama siklus Pemilu 2007. Libertás mengunggahhasil studi penilaian, tinjauan, dan laporan pemantauannya pada situs webpenanganan keberatan Pemilunya 410 dan membagikan salinannya kepadaarbiter Pemilu, penyusun kebijakan, dan kelompok advokasi dan pengawas(watchdog). Berbagai temuan dan rekomendasi yang disajikan di dalamberbagai publikasi ini juga menjadi bahan bagi advokasi, pembaruan410 Libertás ELECTION ADJUDICATION Project, http://www.libertas-election-adjudication.blogspot.com/ terakhir dikunjungi 3 Januari, 2011).245

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluhukum, pengembangan kapasitas, dan upaya informasi publik dan jugapemantauan domestik oleh berbagai kelompok masyarakat sipil.ii. Pendidikan dan pelatihan hukumLibertás telah lama berperan sebagai sumber daya pendidikan danpelatihan bagi Undang-undang Pemilu dan penanganan keberatan Pemiluuntuk para hakim, pengacara Pemilu, pekerja Pemilu dan kelompokadvokasi dan pengawas terdepan tentang isu-isu terkait hak pilih, UndangundangPemilu, dan sistem peradilan. Mulai tahun 2009, bekerjasamadengan COMELEC dan beberapa sekolah hukum yang terkemuka, Libertásmengadakan serangkaian acara yang didedikasikan untuk tema MasaDepan Penanganan (Sengketa) Pemilu di dalam sebuah Sistem PemiluTerotomatisasi (The Future of Election Adjudication in an AutomatedElection System/AES). Segmen-segmen pada pelatihan didedikasikanuntuk AES termasuk sebuah gambaran umum tentang proses, prosedurdan isu-isu yang baru terkait otomatisasi dan sebuah pembahasantentang jenis keberatan yang mungkin muncul di bawah sistem yangbaru. Para ahli juga membagi pandangan dan pengalaman yang didapatjuga pelajaran yang dapat dipetik dari uji coba AES di Daerah OtonomiMuslim Mindanao (Autonomous Region of Muslim Mindanao/ARMM) dankegagalan otomatisasi Pemilu di masa lalu. Selain itu, kerjasama merekadengan Libertás dalam pendidikan dan pelatihan hukum, IFES dan AsosiasiPengacara Amerika (American Bar Association/ABA) juga bermitra denganAkademi Peradilan Mahkamah Agung Filipina (the Philippine SupremeCourt’s Judicial Academy) untuk melatih para hakim pengadilan daerahtentang penanganan kasus-kasus Pemilu di bawah AES.iii. Advokasi sistem penanganan keberatan, aturan dantindakan perbaikannyaSebagai hasil dari kegiatan pendidikan dan pelatihan hukum yangdisinggung diatas dan pembahasan tentang bagaimana menanganikeberatan yang berasal dari AES, menjadi jelas bahwa penyesuaiankhusus terhadap aturan di Filipina diperlukan untuk memajukan prosespenyelesaian sengketa Pemilu secara efektif. Terbukti juga bahwa aturanbaru penanganan perlu dirancang dan dipublikasikan sedini mungkin untukmenciptakan sebuah arena yang jelas untuk berbagai gugatan hukumdan menghalangi skenario gugatan bebas bagi semua (free-for-all) dalam246

Bab 5: Berbagai Pendekatan untuk Pendidikan Pemilihdan Peran Masyarakat Sipilmasa pasca-Pemilu yang dapat memperlemah kredibilitas proses dan/ataulegitimasi hasilnya.Para pengacara dan ahli Pemilu Libertás bekerja dengan COMELEC untukmerancang sebuah kertas kerja tentang Usulan Hukum Acara Sementaratentang Pengaturan Keberatan Pemilu COMELEC dalam Sistem PemiluTerotomatisasi PCOS (Proposed Interim Rules of Procedure of COMELECGoverning Election Complaints in a PCOS-Automated Election System).Rancangan tersebut telah disajikan dalam focus group discussion danroundtable discussion dengan anggota dan petugas lapangan COMELEC,tribunal Pemilu, para hakim, dan pengacara Pemilu untuk mengumpulkanmasukan lebih jauh. Diskusi terpisah dilaksanakan dengan Ketua MahkamahAgung dan Panitia Bersama Kongres tentang Pengawas OtomatisasiPemilu (Joint Congressional Oversight Committee on Automation ofElections). Diskusi ini juga menghadirkan para ahli dari IFES dan ABA yangmenekankan bahwa baik di dalam sistem Pemilu manual dan otomatisasi,standar negara hukum, seperti proses hukum, perlindungan yang setaradan keadilan, seharusnya menjadi pertimbangan utama. Mereka jugamenekankan pentingnya pendidikan pemilih dan peran para pemantaudi dalam memantau Pemilu dan mencegah kecurangan di setiap tingkatproses Pemilu terotomatisasi yang secara potensial dapat berujung padakeberatan Pemilu.Atas dasar diskusi-diskusi ini, Libertás merevisi kertas kerjanya danmenyerahkannya kembali kepada COMELEC. Pada akhirnya Komisi,secara aklamasi mengadopsinya sebagai rancangan resmi di dalamproses penyiapan Instruksi Umum tentang Penanganan keberatan Pemilu(General Instruction on the Adjudication of Election Complaints). Produkakhir dari proses ini adalah Resolusi Nomor 8804 tentang Hukum AcaraCOMELEC dalam Keberatan pada Sistem Pemilu Terautomatisasi terkaitdengan Pemilu 10 Mei 2010, yang memasukkan mayoritas rekomendasiyang dimuat dalam makalah tersebut.iv. Informasi publik dan pendidikan pemilihUntuk memfasilitasi terbentuknya pemahaman yang lebih baik tentanghak pilih dan hak untuk memperoleh pemulihan. Libertás menyiapkansebuah buku petunjuk tentang hak pilih dan tindakan perbaikan berjudul247

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluA Quick Guide on Your Right to Vote (Suatu Pedoman Singkat tentang HakAnda untuk Memilih). Buku petunjuk ini memfokuskan secara khususpada proses pendaftaran pemilih dan tentang proses hukum dan tindakanperbaikan yang dapat digunakan untuk menegakkan atau menggugat hakpilihnya. Hal ini termasuk pedoman tentang penyertaan atau pengecualianpersidangan yang terkait dengan daftar pemilih dan bagaimana caramenggugat keputusan Dewan Pendaftaran Pemilu (Election RegistrationBoard/ERD). Buku petunjuk disajikan dalam bentuk tanya jawab yangmudah digunakan yang membahas pertanyaan-pertanyaan berikut:• Apakah tersedia tindakan perbaikan bagi para pemohon yang tidaksetuju dengan temuan ERB dalam aplikasi mereka?• Mengapa pengadilan kota memiliki yurisdiksi atas persidanganpersidanganini dan bukan komisi Pemilu?• Apa aturan yang mengatur gugatan untuk disertakan dan dikecualikan?• Siapa yang dapat mengajukan gugatan?• Apa saja langkah-langkah yang saya harus ambil jika saya inginmengajukan sebuah gugatan?• Berapa lama seharusnya pengadilan dapat memutus perkara saya?• Apa yang terjadi jika gugatan saya dikabulkan?• Apa yang dapat saya lakukan jika gugatan saya ditolak?• Dapatkah putusan pengadilan diajukan banding?Selain pemberian jawaban dan instruksi langkah demi langkah, bukupetunjuk juga memberikan diagram alur proses gugatan dan banding sertaseluruh formulir yang harus dilengkapi oleh pengadu.Buku petunjuk dibagikan melalui COMELEC dan mitra masyarakat sipilnyadan secara daring (dalam jaringan/on-line) melalui situs web penanganankeberatan Pemilu Libertás. Sebagai bagian dari kegiatan pendidikanpemilihnya, Libertás juga menerbitkan dua buku petunjuk lainnya yangberjudul “Primer on Disqualification of Electoral Candidates” dan “Primeron Pre-Proclamation Controversy and Election Protest” yang tersediadi situs web mereka. 411 Situs web ini dibuat untuk menyoroti berbagaikegiatan, temuan, dan hasil proyek Pembaruan Penanganan Sengketa411 Id.248

Bab 5: Berbagai Pendekatan untuk Pendidikan Pemilihdan Peran Masyarakat SipilPemilu mereka dan terus berkembang dengan juga memasukkan informasidan materi rujukan yang merangkum dan menjelaskan berbagai pengadilanPemilu, liputan media yang menghadirkan kasus-kasus Pemilu, dan hukumdasar serta hukum acara pada berbagai badan penanganan yang berbeda.C. Pendekatan Lainnyai. Layanan Dukungan HukumDi Ukraina, pada siklus Pemilu presiden tahun 2004, ABA Central Europeanand Eurasian Law Initiative (CEELI) memfasilitasi pembentukan klinikhukum mahasiswa yang memberikan pelayanan bantuan hukum pro bonokepada para pemilih yang mengajukan keberatan kepada pengadilan ataukomisi Pemilu territorial (territorial election commissions/TECs). Banyakkasus-kasus ini yang berhubungan dengan masalah pendaftaran pemilihyang terjadi selama tiga putaran pemungutan suara. Lembaga ini jugamembantu pemilih melalui sebuah jaringan pusat advokasi Pemilu yangberafiliasi dengan LSM-LSM terkemuka termasuk Komite Pemilih Ukraina(Committee of Voters of Ukraine). LSM di dalam jaringan membantu parapemilih, komisioner Pemilu, dan perwakilan kandidat serta beberapakelompok terlibat dalam kasus-kasus pengadilan yang sangat penting.Selain nasihat hukum dan bantuan yang diberikan melalui klinik dan sejumlahOrnop advokasi, CEELI juga menyediakan sebuah nomor telepon bebasbea (toll-free hotline) yang merespon pertanyaan-pertanyaan masyarakat,dimana banyak diantara mereka adalah terkait dengan Pemilu. Nomortelepon tersebut menangani berbagai pelanggaran terkait dengan prosedurpemberian suara sebelum hari Pemilu (absentee voting), pendaftaranpemilih, kualitas Daftar Pemilih (Voters’ List/VL) , hasil kerja komisi Pemilu,banding dari keputusan dewan pemungutan suara, pencopotan komisionerPemilu, keterlibatan militer di dalam proses pemungutan suara, jual belisurat suara, pemaksaan oleh pemberi kerja, pemungutan suara ganda, danperusakan atau penghilangan materi Pemilu.Mengingat masalah pendaftaran Pemilu selama Pemilu 2004, maka CEELI,bekerjasama dengan OSCE memfasilitasi proses koreksi pada hari yangsama terhadap daftar pemilih dengan menempatkan staf pengadilan danTEC bersama dengan pengacara, mahasiswa piket pada klinik hukum, dan249

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluaktivis LSM, dalam rangka membantu pemilih yang mengalami kesulitandalam menyelesaikan perbedaan. Setiap orang yang memberikan bantuandilatih dan diberikan materi rujukan yang diakui oleh Komisi Pemilu Pusat(Central Election Commission). Lewat berbagai intervensi ini, puluhan ribupemilih yang merasa dirugikan telah menerima bantuan.KesimpulanMaksud dari bab ini adalah untuk membahas pentingnya informasi publikdan pendidikan pemilih untuk proses penanganan keberatan Pemilu.Pendekatan pendidikan pemilih dan informasi publik digunakan olehberbagai Badan Penyelenggara Pemilu, badan penanganan keberatan,dan kelompok masyarakat sipil di beberapa negara yang berbeda telahdisoroti dengan maksud memberikan gambaran dan perbandingan. Perludiperhatikan bahwa bahwa kegiatan informasi publik, pendidikan pemilih,masyarakat sipil secara khusus ditujukan untuk penyelesaian sengketapemilu tampaknya kurang umum, kurang proaktif, dan relatif kurangsumber daya ketika dibandingkan dengan kegiatan Pemilu lainnya danbentuk-bentuk bantuan untuk demokrasi, seperti yang ditujukan kepadasektor administrasi Pemilu, kampanye untuk mendongkrak partisipasipemilih (get-out-the-vote campaign), pendidikan pemilih secara umum,dan pemantauan domestik. 412 Terlalu sering, bahwa suatu apresiasi penuhtentang kebutuhan informasi publik dan pendidikan pemilih yang lebihbesar tentang penyelesaian sengketa pemilu datang hanya ketika hasilPemilu dipertanyakan dan transisi kekuasaan yang mulus, lancar, ataudamai berada diambang kekacauan. Untuk lebih menjamin hasil Pemiluyang sah dan transisi kekuasaan yang efektif juga untuk memenuhimaksud standar-standar internasional yang dinyatakan melalui pembaruanhukum atau prosedural, upaya-upaya mendukung penyelesaian sengketapemilu – termasuk informasi publik, pelatihan dan pendidikan pemilihyang memadai – seharusnya dimasukkan dan diintegrasikan ke programbantuan teknis Pemilu yang lebih luas daripada semula.412 Pengecualian terhadap kecenderungan ini di negara-negara dengan pengadilan ataukomisi keberatan Pemilu khusus, seperti di Amerika Latin, atau di negara-negara yangberlatar belakang konflik dimana keberatan Pemilu dan cara mereka menanganinya dapatmenjadi pemicu kekerasan. Dalam kasus-kasus ini, sumber-sumber daya yang signifikantelah ditujukan untuk pendidikan pemilih tentang EDR.250

Bab 5: Berbagai Pendekatan untuk Pendidikan Pemilihdan Peran Masyarakat SipilA. Pelajaran yang DiperolehKarena setiap Pemilu dan konteks dimana Pemilu tersebut dilaksanakanmemiliki implikasi unik terhadap kebutuhan dan tantangan informasi publik,adalah mungkin untuk menyusun seperangkat pelajaran yang diperoleh(Lesson Learned) dan isu-isu untuk dipertimbangkan agar penyedia(pelatihan) lainnya di dalam bidang yang sama dapat memperoleh manfaatketika mereka menyusun strategi dan rencana kerja mereka. Pelajaranpelajarannyatermasuk, tetapi tidak terbatas pada:• Aspek-aspek hukum dan teknis dari penyelesaian sengketapemilu seringkali melebihi pentingnya menjamin informasi publikdan kampanye pendidikan pemilih yang layak tentang proseskeberatan. Aspek-aspek ini tidak saling berdiri sendiri, tetapikenyataannya melengkapi satu sama lain, khususnya terkaitdengan transparansi.• Pemberian informasi yang relevan dan tepat dengan bahasayang sederhana dan lugas dan bentuk yang mudah digunakanmerupakan kunci untuk menjamin bahwa proses penyelesaiansengketa pemilu berfungsi dengan cara yang teratur dan efisienuntuk memenuhi persyaratan hukum juga standar-standarinternasional dan norma-norma demokratis.• Satu tujuan utama dari strategi informasi publik dan pelatihanterkait serta upaya pendidikan pemilih seharusnya adalah untukmemastikan bahwa seluruh kelompok pemangku kepentingandan para pemilih memiliki kesadaran dan pengetahuan yangmemadai untuk memahami hak-hak mereka dan berpartisipasi didalam proses. Pendekatan seperti itu akan sangat meningkatkantransparansi, yang selanjutnya akan berkontribusi pada kepercayaanpublik yang lebih besar dan kepercayaan terhadap sistem.• Menjadi penting untuk membentuk sebuah tim hubunganmasyarakat/media yang memenuhi syarat atau kantor di dalamlembaga-lembaga yang bertanggung jawab, menugaskan siapayang harus berbicara tentang isu penyelesaian sengketa pemiludan kepada pendengar yang mana. Pengembangan pesan yangjelas juga sangat berguna dalam menjamin komunikasi yangkonsisten dan efektif dari tim hubungan masyarakat/media.• Penundaan dalam memulai informasi publik dan pendidikan251

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluPertimbangan Kebijakan dan Praktis untuk Kampanye Informasi PublikKebutuhan/Opsi BantuanKonteks PemrogramanPenilaian KebutuhanInformasi/Kapasitaspenyelesaian sengketapemiluAdvokasi Reformasipenyelesaian sengketapemilu (legal, struktural,prosedural)Membangun KapasitasKomunikasi Badan-Badan penyelesaiansengketa pemiluPelatihan Hakim/ArbiterPemilu berlangsung di negara yang berlatar belakang pasca-konflikatau negara gagal dimana keberatan Pemilu dapat menjadi pemicukekerasan.Para pemilih sangat terpolarisasi dimana selisih hasil Pemilu yangtipis diharapkan terjadi dan hasil akhirnya mungkin diputuskan olehpengadilan.Terdapat kekhawatiran bahwa pihak yang kalah tidak akan mengakuidan menggunakan litigasi yang berlebihan dan melelahkan untukmenunda hasilnya.Terdapat krisis kepercayaan terhadap keadilan pada prosespenyelesaian sengketa pemilu dan/atau netralitas/kemandirian arbiter.Terdapat sejarah kecurangan Pemilu atau penanganan keberatanPemilu yang bias.Hak pemungutan suara telah diperluas hingga mencakup segmenpopulasi yang sebelumnya dicabut hak pilihnya.Terdapat isu dalam akses terhadap keadilan/kesamaan di hadapanhukum yang dapat melemahkan legitimasi proses penyelesaiansengketa pemilu.Terdapat perubahan yang besar-besaran dalam Undang-undangPemilu/proses Pemilu yang dapat mengakibatkan munculnya jenisjeniskeberatan atau gugatan yang baru.Sistem penyelesaian sengketa pemilu sendiri telah baru sajadiperbaharui, contohnya berbagai mekanisme, aturan atau tata tertibatau perubahan yang baru terhadap pelanggaran/hukuman.Suatu komisi khusus keberatan Pemilu atau tribunal Pemilu baru sajadibentuk.Para Hakim, Anggota Komisi Pemilu, pengacara, dan/atau penyelidiktidak memahami Undang-undang Pemilu dan peraturan pidana/administratif yang berlaku.Para pemangku kepentingan sedikit memahami atau tidak memilikipemahaman tentang hak-hak mereka untuk menerima tindakanperbaikan hukum/administratif atau bagaimana proses itu bekerja.Para arbiter keberatan Pemilu memiliki kewenangan untuk melakukanpendidikan pemilih tentang penyelesaian sengketa pemiluPara arbiter keberatan Pemilu kekurangan sumber daya/kapasitasuntuk mendedikasikan pendidikan pemilih tentang penyelesaiansengketa pemiluPara pemantau Pemilu memiliki hak untuk memantau faseperkembangan penyelesaian sengketa pemilu dan menerimainformasiTerdapat asosiasi pengacara atau kelompok pengacara yang dapatmemberikan bantuan hukum kepada para pemilih yang merasadirugikan atau pendidikan hukum atau pelayanan hukum lainnyaTerdapat mitra masyarakat sipil yang memenuhi syarat untukmelaksanakan advokasi, pendidikan atau pengawasan penyelesaiansengketa pemilu.Media massa telah gagal untuk meliput proses dan hasil penyelesaiansengketa pemilu dengan cara yang akurat dan netralSektor media (termasuk media swasta) telah berekspansi sangatluas sejak Pemilu terakhir dengan konsekuensi terhadap liputanpenyelesaian sengketa pemilu√√√√√ √ √ √√√√√√ √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√√√√√√√√252

Bab 5: Berbagai Pendekatan untuk Pendidikan Pemilihdan Peran Masyarakat SipilPelatihan Pejabat/Staf Pemilu tentangpenyelesaian sengketapemiluPelatihan untukKampanye/PengacaraPihak-PihakPelatihan/Pengarahanuntuk MediaJasa Dukungan HukumInformasi Publik Resmi/Program PendidikanPemilihProgram PendidikanPemilih Masyarakat SipilPelatihan untukPeninjau tentang isupenyelesaian sengketapemiluPengawasan/Pemantauan Prosespenyelesaian sengketapemilu√ √ √ √√ √ √ √√ √ √√√√√√ √ √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √ √√√√ √ √ √√√√√√√√ √ √√√253

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilupemilih tentang penyelesaian sengketa pemilu sampai setelahmasa kampanye Pemilu telah mulai dapat berarti bahwa parapemangku kepentingan tidak akan memiliki informasi yang merekaperlu pahami dan mekanisme penggunaan penyelesaian sengketapemilu serta proses untuk keberatan yang muncul di awal masakampanye. Hal ini juga akan mengakibatkan para pemilih tidakmemiliki tingkat kesadaran dan pengetahuan yang memadai padawaktu keberatan muncul di hari pemungutan suara atau setelahditerbitkannya hasil Pemilu.• Perencanaan dimuka dan sumber daya yang layak merupakanhal yang amat penting. Beberapa kegiatan (termasuk pelatihan)yang akan dilakukan dengan cara bertahap, juga program kontaklangsung, merupakan kegiatan yang padat sumberdaya danmembutuhkan siklus pengembangan yang lebih lama untuk alasanoperasional dan logistik.• Berbagai strategi komunikasi dan rencana pelaksanaanberdasarkan informasi konkrit yang dikumpulkan selama periodediagnostik/penilaian dan secara khusus dirancang dan ditujukanuntuk kebutuhan spesifik bagi kelompok pemangku kepentinganyang beragam dan para pemilih (atau segmen-segmennya) akanmeningkatkan efektivitas dan dampak upaya informasi publik danpendidikan pemilih.• Program-program informasi publik multi-aspek yang mendayagunakanberagam outlet dan produk komunikasi, melibatkansejumlah pelaku dan kelompok pengguna, serta yangmempengaruhi kegiatan Pemilu lainnya, dan program-programyang berkontribusi untuk menyampaikan pesan ke pada parapemangku kepentingan dan pemilih seluas mungkin. Mengulangipesan dan memperkuatnya melalui sumber-sumber bergandaakan membantu dalam memastikan pemahaman dan penerapan.• Sehubungan dengan mitra masyarakat sipil dan pendidikan pemilihtentang penyelesaian sengketa pemilu, menjadi sangat pentinguntuk melibatkan paduan yang tepat antara talenta kreatif dantalenta hukum/teknis. Berbagai perusahaan komunikasi dan LSMberorientasi pendidikan telah sangat mengambil peran pentingdalam merancang pesan yang dapat dipahami oleh pemilih secaraumum. Keterlibatan asosiasi pengacara atau LSM yang berorientasi254

Bab 5: Berbagai Pendekatan untuk Pendidikan Pemilihdan Peran Masyarakat Sipilhukum telah memberikan pemahaman yang menyeluruh tentangUndang-undang Pemilu dan seluruh ketentuan yang relevantentang peraturan pidana dan administratif serta hukum acaraperadilan. Keahlian ini berkontribusi pada pedoman yang akuratdan relevan dan dapat membantu menfasilitasi kerjasama yangkonstruktif dengan pengadilan, badan penyelenggara Pemilu, ataukomisi keberatan.• Pengawasan dan evaluasi seluruh prakarsa informasi publikmerupakan hal yang penting untuk menentukan keefektivan dandampak dari upaya tersebut untuk menyempurnakan merekapada Pemilu berikutnya. Menyediakan komunikasi dua arahmemungkinkan dikumpulkannya umpan balik dan penerapanpelajaran yang diperoleh tentang langkah-langkah yang seharusnyadiambil untuk memperbaiki proses siklus Pemilu yang berikutnya.• Menempatkan tanggung jawab pada seluruh pemangkukepentingan Pemilu juga sangat penting karena mereka perlumengakui bahwa berbagai pernyataan dan tindakan merekaakan berdampak pada kredibilitas proses Pemilu- termasukpenyelesaian sengketa pemilu – dan legitimasi hasil Pemilu.Dimana berbagai upaya untuk memperbaiki pengetahuan, transparansidan kesadaran akan proses penyelesaian sengketa pemilu, terdapat lebihsedikit peluang bagi para pemangku kepentingan Pemilu, khususnya partaiatau kandidat yang kalah, untuk mengklaim bahwa proses Pemilu cacatatau dimanipulasi.B. Pertimbangan Kebijakan dan PraktisSebelum melakukan penyusunan sebuah strategi dan perencanaanimplementasi untuk kegiatan penyelesaian sengketa pemilu, beberapahal harus dipertimbangkan untuk konteks pemrograman dan kebutuhanbantuan serta pilihan-pilihan ketika menangani informasi publik, pendidikanpemilih dan keterlibatan masyarakat sipil. Beberapa pertimbangankebijakan dan praktis disajikan di dalam tabel di halaman sebelumnya.Secara ideal, sebuah diagnostik/penilaian menyeluruh seharusnyadilakukan untuk menyusun sebuah strategi dan rencana implementasiyang dirancang sebaik-baiknya untuk karakterisik khusus pada suatu sistem255

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilupenyelesaian sengketa pemilu, kapasitas beragam pelaku dan kebutuhaninformasi dari seluruh pemangku kepentingan dan pemilih.Daftar Periksa RekomendasiMeskipun tidak ada pendekatan “satu ukuran untuk semua” (“one size fitsall”) untuk melaksanakan pendidikan pemilih tentang sistem penanganankeberatan, terdapat dasar-dasar tertentu yang dapat diterapkan parapraktisi ketika menyusun strategi informasi publik dan pendidikan publik.Dasar-dasar ini bersifat universal dalam kepentingan dan penerapannyapada berbagai strategi. Daftar periksa berikut ini termasuk dasar-dasarutama yang harus dipertimbangkan para praktisi:√ Strategi Komunikasi: Strategi komunikasi seharusnya menyertakanbaik informasi publik maupun pendidikan pemilih, dan sebuah rencanapelaksanaan adalah merupakan komponen yang sangat penting darisetiap proses penanganan keberatan Pemilu. Para praktisi seharusnyamemastikan bahwa mereka meluangkan waktu untuk menyusunstrategi dan rencana pelaksanaan sebaik-baiknya, serta kemudianmengidentifikasi sumber-sumber daya (manusia, uang dan waktu)yang diperlukan untuk melaksanakan rencana tersebut. Komunikasiteratur dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan merupakansebuah komponen yang penting untuk membangun kepercayaan danmemastikan bahwa proses ini merupakan sesuatu yang transparan.Para praktisi seharusnya memastikan bahwa pendekatan merekamemperkuat pesan di seluruh tahap siklus Pemilu, tidak hanya satuatau dua diantaranya.√ Penilaian kebutuhan: Baik strategi maupun rencana pelaksanaanseharusnya dirancang sesuai dengan karakteristik khusus dari sistempenyelesaian sengketa pemilu di negara tertentu dan mencerminkankebutuhan informasi para pemangku kepentingan kunci Pemilu danpemilih. Secara ideal, rencana tersebut seharusnya dibuat berdasarkansuatu penilaian kebutuhan (need assessment).√ Penyediaan informasi: Badan-badan yang bertanggung jawabterhadap penyelesaian sengketa pemilu seharusnya mengambil256

Bab 5: Berbagai Pendekatan untuk Pendidikan Pemilihdan Peran Masyarakat Sipilpendekatan yang proaktif terhadap kebutuhan pendidikan pemilih.Sebagai contoh, pemasangan pengumuman informasi terkaitkeberatan yang tepat waktu dan situasi terkini tentang status danpenyelesaian kasus-kasus di situs web badan penanganan keberatanmerupakan hal yang sangat membantu. Berkaitan dengan bukupetunjuk tata tertib, butir-butir pembicaraan dan petunjuk lainnyaseharusnya diunggah untuk dilihat atau diunduh daring (on-line).√ Masukan dari pemangku kepentingan: Ketika menyusun rencana,para praktisi seharusnya melihat peluang untuk meningkatkanpengaruh kerja-kerja yang telah dilakukan kelompok lainnya, sepertiasosiasi pengacara, pemantau Pemilu dan perwakilan partai,pengacara kampanye, akademisi dan media massa.√ Penjadwalan: Mulai lebih awal (jauh lebih awal dari dimulainyakampanye Pemilu) untuk menjamin bahwa kebutuhan informasiseluruh kelompok pemangku kepentingan telah dipertimbangkansecara penuh dan untuk mengantisipasi keberatan yang mungkinterjadi di awal proses, seperti kasus-kasus yang berhubungan denganpembatasan daerah pemilihan, pendaftaran kandidat, pendaftaranPemilu, pembiayaan kampanye dan kegiatan kampanye.√ Gaya kampanye: Informasi publik dan kampanye pendidikan pemilihseharusnya dibangun dari sudut pandang pengguna. Strategi danrencana implementasi seharusnya menggunakan media, produk danaktivitas komunikasi dengan spektrum yang lengkap. Pesan-pesanseharusnya disederhanakan menjadi terpisah-pisah dan potonganpotonganinformasi yang dapat dipahami dengan mudah.√ Pemantauan dan evaluasi: Umpan balik dan pemantauan sertaevaluasi merupakan hal yang mutlak untuk menentukan efektivitaspesan dan berbagai saluran komunikasi relatif bagi setiap targetpendengar, termasuk pemangku kepentingan kunci dan pemilih padaumumnya. Sama halnya, evaluasi ini akan memungkinkan penerapanpelajaran yang diperoleh untuk informasi publik dan program257

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilupendidikan pemilih mendatang. diskusi kelompok terfokus dan surveiopini publik khususnya berguna dalam hal ini.√ Pembentukan kemitraan: Tanggung jawab untuk proses penanganankeberatan yang transparan dan dapat dipercaya terletak pada semuamitra, tidak hanya badan penanganan keberatan. Kerjasama antaraberbagai lembaga resmi dan masyarakat sipil, serta informasi publikdan upaya pendidikan pemilih yang saling menguatkan mungkinmemberikan hasil yang terbaik.258

6MEKANISME ALTERNATIFPENYELESAIAN SENGKETAOleh David Kovick dan John Hardin YoungPara pemilih menunggu antrian di tempat pemungutan suara di Kibera, Nairobi, Kenya pada 27 Desember 2007.Kibera adalah satu dari beberapa lokasi dari kekerasan terburuk yang terjadi setelah pengumuman hasil Pemilu.

Bab 6: Mekanisme Alternatif Penyelesaian SengketaPendahuluanBab ini membicarakan potensi peran dan penggunaan mekanismeAlternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR)sebagai bagian dari sebuah kerangka kerja penanganan keberatan. Secarakhusus, bab ini akan menggambarkan berbagai mekanisme ADR yangumumnya ada pada sistem hukum eropa kontinental (civil law system),dan menjajaki cara agar ADR dapat melengkapi mekanisme penanganankeberatan Pemilu formal. Hal ini kemudian diikuti oleh beberapa contohdari mekanisme aktual ADR Pemilu yang digunakan di beberapa negara.Secara singkat, ADR merujuk pada semua metode yang dapat digunakanpara pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan, selainpenanganan formal melalui pengadilan. Hal ini dapat mencakup baiksistem hukum administrasi formal, dimana lembaga pengaturan terkaitmenyusun aturan dan prosedur khusus untuk menyelesaikan sengketadan keberatan, serta proses negosiasi dan mediasi ad hoc untuk kasustertentu (case-specific), dimana para pihak mengupayakan untuk mencapaikesepakatan sukarela untuk menyelesaikan sengketa mereka, seringkalidengan bantuan dari pihak ketiga yang tidak memihak.Menggunakan ADR untuk menyelesaikan keberatan Pemilu merupakansesuatu hal yang baru di seluruh dunia. Hal ini umumnya disebabkankarena mekanisme ADR biasanya dipandang sebagai sebuah metodebagi pihak yang berpotensi mengajukan gugatan untuk mencapai sebuahpenyelesaian yang dapat diterima bersama (atau “mendekati benar”),daripada hasil kaku “ya-atau-tidak sama sekali” (all-or-nothing) daripengadilan. Pemilu, di lain pihak seharusnya secara pasti mempunyaipemenang dan pihak yang kalah sebagai sumber kepercayaan publikkepada legitimasi pemerintah yang dihasilkannya. Tujuan-tujuan ini bisa jadisulit untuk ditemukan, namun seperti yang akan ditunjukkan pada bab ini,terdapat berbagai kondisi dimana menerapkan ADR ke sistem keberatanPemilu dapat menjadi layak dan efektif. Tugas kunci bagi para praktisiadalah untuk memastikan bahwa sistem ADR mendukung realisasi tujuhstandar internasional bagi penanganan keberatan yang diusulkan di dalambab pertama buku pedoman ini.261

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluBerbagai faktor kontekstual akan menjadi kunci untuk menentukan apakahmekanisme ADR layak untuk negara dan situasi tertentu. Berbagai analisisdan studi kasus dalam bab ini akan memungkinkan pemberi bantuan teknisuntuk mengevaluasi kelayakan sistem tersebut untuk negara dimanamereka bekerja, dan untuk menentukan apa yang seharusnya dicakup didalam rancangan sebuah sistem yang efektif.A. Gambaran UmumBidang penanganan keberatan Pemilu bukanlah sesuatu hal yangbaru. Penghitungan ulang suara dan gugatan maupun penangananterkait partisipasi dan hak pilih, memiliki sejarah yang panjang dalamperkembangan lembaga-lembaga demokratis. 413 Walaupun perkembanganhak pilih universal dan hak untuk berpartisipasi dalam proses Pemilu dijaminoleh berbagai konvensi internasional, 414 penegakan hak-hak ini menjaditanggung jawab masing-masing negara, 415 yang dapat, dimana layak dansesuai dengan norma-norma nasional dan internasional, melaksanakansaluran alternatif atas penyelesaian yudisial.Penerapan proses–proses tersebut oleh negara untuk menyelesaikansengketa adalah bervariasi seperti halnya sistem hukum dan politik dimasing-masing negara tersebut. Terlepas dari beragamnya pendekatan,terdapat beberapa sifat yang umum ditemukan. Utamanya, sebagianbesar sistem penanganan keberatan, menggunakan definisi yang longgartentang konsep “negara hukum” (“the rule of law”), yang berupaya untukmemberikan “aturan yang dapat diprediksi, yang diturunkan dari prinsipprinsipyang sudah mapan untuk menentukan hasil Pemilu.” 416 Standar-413 Lihat, contohnya, International Election Principles: Democracy and the Rule of Law (JohnHardin Young, ed. 2009) [Setelah ini disebut IEP].414 Lihat umumnya Universal Declaration of Human Rights, G.A. Res 217 (III) A, pasal 21,U.N. Doc.A/RES/217(III)(10 Des, 1948) [setelah ini disebut UDHR], dapat dilihat di http://www/un.org/en/documents/undhr/; International Covenant on Civil and Political Rights,G.A. Res. 2200 (XXI) A, pasal 25, U.N. GAOR, 21st Sess, Supp. No. 16, U.N. Doc. A/6316,di 52 (16 Des, 1966), 999, U.N.T.S. 171 (diberlakukan 23 Mar, 1996) [setelah ini disebutICCPR], dapat dilihat di http://www2.ohcr.org/english/law/ccpr.htm.415 ICCPR, supra note 2, pasal 2 (2) & (3); Vienna Convention on the Law of Treaties pasal 26,diberlakukan 27 Jan, 1980, 1155 U.N.T.S 331 (“Setiap traktat yang berlaku mengikat parapihak dan harus dilaksanakan oleh mereka dengan itikad baik”); lihat Benjamin E. Griffith& Michael S. Carr, Effective, Timely, Appropriate, and Enforceable Remedies, dalam IEP,supra note 1, 374-381. Lihat juga UN Human Rights Committee, General Comment No.31, The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the CovenantCCPR/C/21/Rev.1/Add. 13 (26 Mei, 2004).416 John Hardin Young, Recounts, dalam IEP, supra note 1, 285 & nn 6-9.262

Bab 6: Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketastandar yang lain digunakan untuk penanganan keberatan termasuk:penyusunan aturan sebelum pelaksanaan Pemilu dan prediktabilitaspermohonan mereka; transparansi dan keterbukaan dari proses tersebut;penyelesaian keberatan oleh seorang arbiter yang tidak memihak dengantepat waktu; dan pembentukan tindakan-tindakan perbaikan yang dapatditegakkan sebagai hasil dari proses tersebut. 417 Standar-standar ini,dan lainnya, telah dirangkum dengan sangat rinci dalam Bab 1: Standar-Standar Internasional.Penanganan keberatan formal terkait erat dengan prinsip negara hukum.Hal ini paling sesuai di negara-negara dengan tingkat pendidikan formal danliterasi yang relatif tinggi, dan dimana terdapat tradisi yang relatif panjangtentang pemisahan kekuasaan antara yudikatif, legislatif dan eksekutif.Efektivitas sistem ini mengandalkan kepada persepsi publik kepadalembaga peradilan sebagai instrumen peraturan dalam urusan perdata danpidana yang dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa rasa takut.Secara historis, penanganan keberatan akan paling berhasil di negaranegaradengan “demokrasi yang lengkap” (“complete democracies”),seperti di Eropa Barat, Amerika Utara, Australia dan Selandia Baru, dinegara-negara demokrasi yang stabil, seperti Brazil, India, Meksiko dansebagian Eropa Timur, dan beberapa negara Afrika tertentu temasuk AfrikaSelatan, Mauritius dan Botswana.Situasinya berbeda ketika berbicara tentang negara-negara pascakonflik,negara demokrasi yang rapuh atau “baru” dan negara-negara“non-demokratis” dimana pengadilan manapun membangkitkan pikiranketakutan pada warga negara biasa atau ingatan tentang hukumanpenjara yang tidak adil, penyiksaan, penyuapan dan korupsi. Warisandari beberapa dasawarsa tirani, kediktatoran, ketiadaan prinsip negarahukum, pelanggaran hak asasi manusia, dan perang dapat menyebabkanketidakpercayaan warga negara yang sangat mendasar terhadap sistemhukum. Dalam situasi ini, badan peradilan adalah lemah dan dipandang417 UDHR, supra note 2, pasal 10 (hak untuk suatu sidang yang “adil dan terbuka”); ICCPR,supra note 2, pasal 2.3 (akses terhadap pengadilan yang tidak berpihak). UDHR, supra note2, pasal 8. ICCPR dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declarationof Human Rights) mempersyaratkan hal tersebut dalam rangka menjamin “Pemilu yangmurni.” Proses penghitungan ulang harus mencakup transparansi dan penyelesaian yangtepat waktu oleh arbiter yang tidak berpihak yang memberikan tindakan perbaikan yangefektif dan dapat ditegakkan.263

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilusebagai tidak independen. Lebih lanjut, potensi tingginya biaya proseshukum (legal action) seringkali membuatnya tidak terjangkau bagi sebagianbesar warga negara. Tidak hanya dipandang represif, badan peradilanjuga sering mengalami kekurangan berbagai struktur, keterampilan dancara yang diperlukan untuk mengelola perailan di seluruh negeri untukmerespon kebutuhan dan permintaan warga negara.Mengingat potensi kekerasan terkait Pemilu dan tantangan lainnya yangmenghadang negara-negara yang lahir dari konflik atau dalam transisi,berbagai mekanisme alternatif untuk menyelesaikan konflik Pemilu perludipertimbangkan. Berbagai mekanisme ADR dapat menciptakan peluangbagi para pemangku kepentingan untuk terlibat di dalam proses Pemiluketika mereka akan terpinggirkan oleh model penanganan keberatantradisional. Walaupun penanganan keberatan merupakan hal yang vitaluntuk mendorong negara hukum, hal itu mungkin lebih krusial bagi negaranegarapasca-konflik dan rapuh untuk memfokuskan pada penyelesaiansengketa Pemilu secara cepat dan adil agar dapat menjinakkan situasiyang berpeluang menjadi berbahaya.Komite Hak Asasi Manusia PBB menegaskan bahwa prinsip-prinsip nondiskriminasidan kesetaraan mempersyaratkan akses yang setara terhadappengadilan. 418 Sebagaimana telah disorot di bawah ini dalam dokumenseperti Komentar Umum (General Comment) No. 32, Komite Hak AsasiManusia menafsirkan hak ini bahwa setiap orang berhak atas aksesterhadap tribunal yang kompeten, tidak memihak dan mandiri di dalamproses tersebut. 419 Namun, pernyataan ini tidak berarti bahwa metode ADRtidak mendorong penyelesaian sengketa yang adil dan efisien. Walaupunbanyak proses ADR, atau bahkan berbagai keputusan badan penyelenggaraPemilu, yang mungkin tidak memenuhi kriteria Komentar Umum No.32, atau persyaratan sebuah “tribunal yang kompeten, independen dantidak memihak” di dalam pasal 14 ICCPR, sebagian besar proses ADRdimaksudkan untuk menghindari konflik melalui cara-cara yang disetujuioleh para pihak. Dalam hal yang melibatkan hak-hak dasar (fundamentalrights), proses ADR mungkin membantu menghindari konflik aktual,selama para pihak yang dikecewakan yang tidak mencapai kesepakatan418 General Comment No. 32 8 & 9; ICCPR, supra note 2, pasal. 14.419 General Comment No. 32 18.264

Bab 6: Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketamemiliki sebuah hak untuk mengupayakan penyelesaian cara yudisialuntuk memperjuangkan isu-isu hak dasar.Komentar Umum No. 32Komite Hak Asasi Manusia PBBHak kesetaraan di muka pengadilan dan tribunal dan (hak atas)peradilan yang adil merupakan elemen kunci perlindungan hak asasimanusia dan berfungsi sebagai cara prosedural untuk mengamankanprinsip negara hukum. Pasal 14 Kovenan bertujuan untuk memastikanadministrasi keadilan yang semestinya, dan pada tahap ini menjaminserangkaian hak-hak khusus…B. Mekanisme ADR sebagai Pelengkap MekanismePenanganan Pemgaduan FormalSementara sistem yudisial atau administratif nasional formal dapat danseharusnya tetap menjadi saluran utama untuk menyelesaikan berbagaikeberatan dan sengketa Pemilu, pendekatan-pendekatan ADR dapatmemainkan peranan pelengkap kunci dalam meningkatkan legitimasiproses Pemilu.Sebagai contoh, bagaimana jika dalam sebuah konteks transisional,legitimasi lembaga negara masih diragukan, atau lembaga tersebut lemahdan tidak efektif? Bagaimana jika sistem peradilan nasional dipandangbias atau korup, khususnya yang menguntungkan salah satu dari partaipolitik yang bersaing? Bagaimana jika mayoritas sengketa terjadi di tingkatlokal, sementara akses ke pengadilan dipusatkan di ibu kota negara atauprovinsi? Bagaimana jika pengadilan membutuhkan waktu bermingguminggu,berbulan-bulan atau lebih lama untuk memutus perkara,dimana Pemilu mungkin memerlukan kerangka waktu yang lebih cepat?Bagaimana jika tindakan perbaikan yang benar-benar diperlukan padasebuah kasus tertentu ternyata berada diluar kewenangan pengadilanuntuk memberikannya, karena hal tersebut membutuhkan komitmentimbal balik dari kedua belah pihak? Bagaimana jika sebuah sistem Pemilumengupayakan cara untuk mencegah, ketimbang hanya menyelesaikankeberatan Pemilu - sebelum keberatan itu muncul?265

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluDi dalam setiap situasi ini, sistem yudisial atau administratif formal dapatditantang untuk memberikan seluruh fungsi penyelesaian sengketa yangdipersyaratkan oleh standar-standar yang diidentifikasi di atas. PendekatanpendekatanADR secara khusus dapat dirancang untuk konteks Pemiluseperti itu untuk membantu menutupi celah dan meningkatkan kredibilitasPemilu (persyaratan untuk pendekatan ADR seperti itu akan dirangkumdi bawah.) Walaupun ini mungkin benar di dalam konteks hukum yanglebih matang, hal ini menjadi relevan dalam demokrasi yang sedangberkembang, dimana komitmen penuh pemangku kepentingan terhadapprinsip negara hukum melalui lembaga-lembaga negara masih dalamtahap perkembangan.C. Kapan dan Dimana ADR Layak Dipakai?Sebagaimana akan disorot dalam diskusi di bawah ini, terdapat beberapapertanyaan ambang batas yang bisa menunjukkan apakah dan bagaimanaADR dapat berguna dan layak dalam konteks Pemilu tertentu. Namun, lebihpenting lagi, kami mencatat bahwa seringkali kurang pertanyaan tentangapakah ADR layak, dan lebih banyak pertanyaan tentang rancangan.Setiap sistem ADR berfungsi di dalam konteks Pemilu nasional denganelemen-elemen khusus yang mereka rancang sendiri, termasuk cakupanmekanisme ADR, siapa yang memiliki hak/kedudukan untuk mengajukangugatan, transparansi putusan yang diambil atau dibuat, dan lebih pentinglagi, apakah hak untuk banding ke ranah formal yudisial tersedia. ADRdapat digunakan untuk hampir semua konteks apapun, untuk mengatasihampir seluruh pertanyaan, jika ADR dirancang sebagaimana mestinya.Pada saat yang sama, membuat rancangan yang keliru dapat membuatADR menjadi tidak layak sama sekali.Beberapa pertanyaan ambang batas yang penting untuk dipertimbangkanketika menentukan kelayakan sebuah mekanisme ADR termasuk:• Apakah hak-hak dasar, yang dijamin oleh hukuminternasional, dilaksanakan? Jika demikian, ADR mungkin tidaklayak, kecuali jika pendekatan ADR bersifat sukarela dimana parapihak memegang penuh kendali terhadap hasil dan tersedia upayahukum banding yudisial.266

Bab 6: Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa• Apakah preseden hukum yang mengikat lebih diinginkan?Apakah hal yang dipersengketakan memunculkan isu-isu, yangdari sisi kebijakan publik, memerlukan pernyataan penafsiranhukum yang jelas dan tegas? Jika demikian, ADR mungkin menjaditidak cocok.• Dapatkah sistem pengadilan menyediakan keputusan yangtepat waktu dan dapat dipercaya mengenai pertanyaanpertanyaanyang muncul selama proses Pemilu? Apakahpengadilan dipandang oleh masyarakat luas sebagai aktor yangdapat dipercaya? Dapatkah proses pengadilan memproduksihasil yang efisien dan semestinya? Apakah pengadilan dapatdiakses oleh mayoritas pemangku kepentingan Pemilu? Jika tidak,maka ADR mungkin dapat membantu meningkatkan kredibilitasproses Pemilu.• Dapatkah para pihak dipengaruhi oleh hasil Pemilu secaraefektif diwakili dalam proses ADR? Jika pengadilan memilikikewajiban untuk melihat dampak publik yang lebih luas dalamsetiap putusannya, pendekatan ADR mungkin tidak. Jikapenyelesaian sebuah sengketa khusus mungkin memiliki dampakterhadap masyarakat luas, namun tidak semua pihak yangterdampak dapat diwakili secara efektif, maka mungkin lebih layakuntuk membiarkan pengadilan yang menangani gugatan tersebut.• Apakah penegakan atau pelaksanaan keputusan diragukandalam konteks ini? Jika pelaksanaan atau penegakan keputusandiragukan, mekanisme ADR (yang dirancang dengan benar) dapatmembantu mendorong penegakan yang lebih mandiri oleh parapihak, melalui komitmen yang bersifat suka rela.• Apakah ada tradisi atau lembaga perundingan dan mediasidi luar lembaga hukum yang sudah ada? Di negara yangtidak memiliki sejarah ADR yang berarti, pelaksanaan sebuahsistem seperti itu di dalam situasi yang sekontroversial sepertiPemilu, dapat menyebabkan terlalu banyak penolakan untukmenjadikannya efektif. 420• Apakah lingkungan sosial dan politik saat itu secarakeseluruhan tegang atau tenang? Sebuah negara yang420 Contoh lembaga-lembaga yang sudah ada termasuk Grande Mediature di Perancis danOffice of the Ombudsman di banyak negara-negara Afrika.267

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilusedang dalam konflik mungkin memiliki kesulitan melaksanakanberbagai perubahan yang radikal seperti sebuah sistem baru ADR,sementara sebuah negara yang damai mungkin tidak memerlukanmekanisme ADR sama sekali.• Apakah ada pihak negara atau non-negara terpercaya yangdapat menjalankan ADR? Mengingat ketidakpercayaan terhadapbadan peradilan yang mewabah di banyak negara pasca-konflik,kurangnya orang-orang yang dihormati untuk menjadi pelaksanabadan ADR terbukti sama berbahayanya dengan mencobamendapatkan kepercayaan publik pada pengadilan.Proses penentuan kesesuaian ADR Pemilu di dalam konteks tertentubukanlah merupakan suatu ilmu pasti, dan keputusan untuk melaksanakansistem seperti itu harus memperhitungkan realitas kultural dan politik disebuah negara hingga ke tingkat dimana hal tersebut tidak dipersyaratkanoleh sistem penanganan keberatan tradisional. Dengan mengasumsikanADR dipandang sesuai, maka kemudian perlu untuk menentukan metodeADR apa yang paling sesuai dengan kebutuhan Pemilu suatu negara.Penyelesaian Sengketa Alternatif dalamKonteks PemiluA. Berbagai Pendekatan untuk PenyelesaianSengketa AlternatifADR merujuk pada serangkaian pendekatan – mulai dari perundingan, kemediasi, ke mekanisme pencarian fakta, ke forum pengambilan keputusansemi-privat seperti arbitrase yang mengikat – yang dimaksudkan untukmembantu para pihak mencapai kesepakatan. Mekanisme ADR melengkapidan meningkatkan proses formal yudisial suatu negara, melalui pemberiansebuah saluran alternatif bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketasengketamereka.Seperti yang telah dibahas di awal bab ini, ADR merujuk pada semuamekanisme ekstra-yudisial yang digunakan untuk menyelesaikanberbagai sengketa dan keberatan. Oleh karena itu menjadi penting untukmembedakan berbagai rangkaian pendekatan ADR yang digunakan di268

Bab 6: Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketaberbagai negara. Dalam artian yang lebih luas, program-program ADRdapat dibedakan berdasarkan gugatan seperti apa yang akan diajukan dandiselesaikan, serta siapa yang mempunyai kekuasaan untuk mengambilkeputusan dalam memutus gugatan-gugatan tersebut.Contoh salah satu jenis pendekatan ADR memfokuskan kepada penentuanhak-hak, seperti halnya sistem pengadilan formal:• Dalam proses arbitrase formal, para pihak setuju kepada otoritasyang mengikat dari pihak ketiga netral, yang akan memainkanperanan pencari fakta dan ajudikator, yang pada hakikatnya sepertihakim yang dipilih-secara privat. Seperti halnya proses pengadilan,pertanyaan yang utama sebelum memutuskan adalah pihak mana,yang menurut hak atau hukum, berhak atas terpenuhinya suatukondisi tertentu. Dalam kasus seperti itu, para pihak seringkalimengabaikan hak mereka untuk memperoleh penangananmelalui pengadilan, walaupun banding melalui pengadilan tetapdipertahankan. 421 Manfaat utama jenis pendekatan seperti iniadalah efisiensi: para pihak dapat menerapkan aturan pembuktiandan keputusan serupa dengan proses pengadilan, tetapimenghindari penundaan yang seringkali ada pada pengambilankeputusan yudisial.• Dalam arbitrase yang tidak mengikat, para pihak tidakdipersyaratkan untuk mengikuti putusan yang dihasilkan. Maksuddari arbitrase yang tidak mengikat adalah untuk membantu parapihak untuk lebih mengetahui mengenai keputusan tentangapakah atau bagaimana mereka akan melanjutkan gugatan mereka– baik melalui diskusi penyelesaian ataupun melanjutkan melaluijalur pengadilan– melalui pemahaman bagaimana kemungkinanhasil akhir dari perkara mereka. Para pihak masih bebas untukmengupayakan gugatan mereka, tetapi mereka melakukan haltersebut dengan pengetahuan tambahan tentang bagaimanapihak ketiga mungkin akan memutuskan gugatan mereka.421 ICCPR, supra note 2, pasal 14, § 5; General Comment No. 32, 47-50, Semua konvensihak asasi manusia internasional mengakui, secara tersirat atau tersurat, nilai dasar sebuahmekanisme banding. Pasal 14 § 5 ICCPR memberikan hak tersebut dalam kasus pidanadan Komite Hak Asasi Manusia menggarisbawahi bahwa jaminan untuk sebuah bandingtidak hanya terbatas hanya untuk pelanggaran yang sangat serius.269

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluRangkaian kedua pendekatan ADR yang memfokuskan pada prosespencarian fakta:• Dalam pencarian fakta, para pihak yang bersengketa dapatmenunjuk pihak ketiga yang tidak berpihak – terkadang seorangahli - hanya untuk menentukan tentang berbagai pertanyaanfaktual yang menyangkut sebuah kasus, tanpa meminta pihakketiga untuk memberikan pendapat siapa yang benar, bagaimanasengketa seharusnya diselesaikan, atau kemungkinan hasilnya.Menyelesaikan berbagai pertanyaan mengenai fakta dapatmembantu mempercepat proses persidangan, dengan mengurangikasus menjadi hanya suatu proses untuk menentukan hak hukumatau tindakan perbaikan, dan dengan membantu para pihak untukmemahami kekuatan dan kelemahan relatif perkara mereka.Rangkaian ketiga mekanisme ADR memfokuskan pada pendekatanberbasis-kepentingan, dimana proses berjalan untuk mencapai kebutuhanyang melandasi setiap pihak, tanpa memandang hak yang berasal dari hakhakkhusus atau sebagai suatu masalah hukum. Tujuan proses seperti ituadalah mengupayakan hasil yang lebih baik bagi seluruh pihak daripadaalternatif yang mereka rasakan:• Dalam negosiasi berbasis-kepentingan, para pihak mengupayakanuntuk mencapai kesepakatan sukarela melalui komitmen timbalbalik, dengan memfokuskan pada apa yang paling menjadiperhatian masing-masing pihak. Pendekatan ini sering berujungpada komitmen yang lebih besar untuk dilaksanakan karenapara pihak telah melaksanakan komitmen secara sukarela dan,sebagai gantinya, kebutuhan mereka terpenuhi. Pendekatan inimemungkin para pihak untuk memperluas cakupan isu-isu, danmemungkinkan mereka untuk menangani isu-isu yang pentingyang mungkin menjadi akar sengketa atau keberatan, bahkan jikaisu-isu tersebut tidak menimbulkan gugatan hukum yang kredibel.• Dalam mediasi, pihak ketiga yang tidak berpihak membantupihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yangbersifat sukarela; namun, tidak seperti arbitrase, pihak yangbersengketa memegang kendali penuh pengambilan keputusan,270

Bab 6: Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketadan setiap keputusan yang dicapai hanya dengan persetujuanpara pihak. Mediator menggunakan keterampilan fasilitasi danpenyelesaian masalah (problem solving) untuk membantu pihakyang bersengketa memahami lebih baik berbagai kepentingankunci dari masing-masing pihak dan melakukan penyelesaianmasalah secara bersama. Dalam contoh yang lain, mediatorbertindak sebagai kekuatan yang positif untuk menyelesaikan danmendorong para pihak untuk mempersempit berbagai perbedaanmereka dan mencapai kesepakatan. Beberapa negosiasi dapatjuga termasuk pihak ketiga yang tidak memihak yang dinamakan“penengah” (“neutral”) yang memfasilitasi komunikasi danmenjaga negosiator untuk tetap fokus tanpa melakukan tindakanaktif sebagaimana seorang mediator penuh.• Dalam pencapaian konsensus, beberapa pihak bekerja samauntuk mencapai keputusan bersama atau untuk melakukantindakan bersama mengenai serangkaian isu yang telahditentukan. Seringkali, terdapat lebih banyak pihak yang terlibat,lebih banyak isu, dan lebih tinggi derajat kerumitan isu tersebut.Dalam negosiasi peraturan, contohnya, sebagai contoh, badanadministratif sering melaksanakan proses pencapaian konsensussebagai cara untuk membawa seluruh pemangku kepentinganbersama di dalam proses menyusun peraturan administratif.Melalui sebuah pendekatan yang terstruktur, proses tersebutmengupayakan peraturan berbasiskan konsensus yang memilikitingkat kepercayaan yang lebih besar dari seluruh pemangkukepentingan yang relevan dan oleh karena itu, dapat menekanjumlah gugatan peradilan.• Dalam konsiliasi (atau jasa baik (good offices)), pihak ketigayang netral dengan derajat kekuasaan tertentu diatas para pihakdigunakan untuk membantu sebagai perantara dialog antara parapihak yang bersengketa.Diagram berikut ini menyajikan cara lain untuk memvisualisasikanbagaimana ADR terkait dengan metode penanganan sengketa tradisional.Berbagai metode ADR disusun dalam sebuah kerangka yang berkelanjutan(continuum) terkait waktu dan sumber daya yang diperlukan untukmenyelesaikan sengketa, dengan metode yang semakin kompleks ketika271

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiludiagram tersebut bergerak dari kiri ke kanan. seiring dengan bertambahnyainvestasi waktu dan sumber daya, kekuasaan para pihak di dalam prosesmenurun, dimulai dari para pihak mencapai keputusan mereka sendirihingga mendapatkan keputusan yang diputus oleh otoritas di luar mereka.Diskusi InformalNegosiasiFasilitasiMediasiPencarian FaktaArbitrase TidakMengikatPengadilan KecilArbitraseMengikatPenangananAjudikasiAdministrasiGugatanPengadilanTindakanPara PihakADR MembantuPara PihakPutusan Non-PihakPengorbanan waktu dan sumber daya yang semakin besarB. Pelembagaan Sistem Manajemen SengketaTerlepas dari kegunaan pendekatan ADR, dan apakah itu berbasis hak,pencarian fakta atau berbasis-kepentingan, sebuah sistem sengketa dapatdirancang untuk mengidentifikasi, mencegah dan menangani potensisengketa. Dalam konteks Pemilu, hal ini berarti suatu program manajemensengketa, rapat dibawah koordinasi LSM atau lembaga penyelenggaraPemilu, yang menyatukan seluruh pemangku kepentingan kunci di dalamsebuah forum berkala untuk memfasilitasi komunikasi dan penyelesaianmasalah. Atau alternatifnya, berarti kode perilaku (code of conduct) diantara para kandidat atau partai politik, dengan struktur yang ada untukmemfasilitasi komunikasi dan penyelesaian sengketa yang mungkinmuncul dalam pelaksanaan berbagai aturan dan peraturan perundangundanganPemilu.C. Cakupan yang Pantas untuk ADR dalam Konteks PemiluDalam arena Pemilu global, sedikit sekali tersedia pengalaman dariberbagai lembaga Pemilu nasional yang memasukkan pendekatan ADRsecara formal. Namun, pendekatan tersebut semakin terintegrasi dengankerangka Pemilu nasional. Khususnya, hal ini terjadi dalam kontekstransisional, dimana legitimasi lembaga-lembaga nasional dipertanyakan,272

Bab 6: Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketaatau akses terhadap lembaga-lembaga tersebut di seluruh negeri masihsulit. Karena pendekatan tersebut menjadi semakin umum, menjadisemakin penting untuk mengidentifikasi beberapa batasan cakupan yangpantas bagi ADR dalam konteks Pemilu.Sebagai contoh, ADR mungkin tidak layak digunakan dimana hak dasaryang dinyatakan di dalam hukum internasional dan negara, dipertanyakan.Hal ini termasuk:• Hak untuk bergabung dalam partai politik; 422• Hak untuk berkumpul secara damai, 423 dan hak bergerak bebasuntuk berkampanye; 424• Hak untuk bebas dari paksaan atau ancaman kekerasan selamaproses politik; 425• Hak untuk kebebasan berekspresi; 426• Hak universal untuk memilih dan dipilih pada Pemilu berkala yangsebenarnya; dan 427• Hak untuk memiliki akses terhadap pelayanan publik. 428Banyak dari hak tersebut harus dijamin oleh intervensi yudisial. Olehkarena itu merupakan hal yang tidak semestinya untuk mempersyaratkanisu-isu yang menyangkut hak-hak ini diselesaikan melalui ADR, jika bandingyudisial tidak dijamin sebagai bagian dari pendekatan ADR.Namun, sementara hak-hak ini sendiri tidak dapat dinegosiasikan,pelaksanaan hak-hak ini memang harus dinegosiasikan oleh parapihak terkait Pemilu, yang mungkin menjadi subyek yang sesuai untukmekanisme ADR. Sebagai contoh, partai politik melalui sebuah pedomanperilaku yang dinegosiasikan dapat menyetujui pembatasan suka rela atashak mereka untuk berkumpul atau berkampanye. Contohnya, pada satuwaktu, partai-partai di Republik Demokratik Kongo secara aktif mencegah422 UDHR, supra note 2, pasal 20: ICCPR, supra note 2, pasal 21.423 UDHR, supra note 2, pasal 20: ICCPR, supra note 2, pasal 22.424 UDHR, supra note 2, pasal 13: ICCPR, supra note 2, pasal 12.425 UDHR, supra note 2, pasal 3, 7 & 21(1): ICCPR, supra note 2, pasal 9,17,25.426 UDHR, supra note 2, pasal 19 & 21: ICCPR, supra note 2, pasal 19 & 25.427 UDHR, supra note 2, pasal 25(2).428 UDHR, supra note 2, pasal 25(3).273

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilupara warga negaranya untuk menghadiri rapat pihak oposisi mereka.Mediator membantu mengatur sebuah kesepakatan di antara para partaiuntuk memperbolehkan orang untuk menghadiri pawai pilihan mereka danuntuk menjamin rute yang aman bagi para pendukung pihak oposisi. Samahalnya, di Afrika Selatan pada tahun 1999, para mediator mampu membuatkelompok oposisi untuk menyetujui bahwa para pendukung mereka tidakakan melakukan intervensi terhadap upaya kampanye pihak lain. Di negaranegarayang kurang memiliki lembaga-lembaga demokratis yang sehat(seperti Swaziland, dimana partai-partai politik tidak diakui dan tidak dapatdibentuk), maka tidak ada tempat bagi ADR atau bentuk penyelesaiansengketa ekstra yudisial lainnya, tetapi jika ada gerakan menuju masyarakatyang demokratis, maka ADR mungkin menjadi sebuah mekanisme yangefektif untuk menghindari konflik, pertikaian dan intimidasi.ADR bisa menjadi layak bagi banyak aspek proses Pemilu sepanjangterdapat kemungkinan terjadinya suatu sengketa, area yang hukumnyabelum mapan atau yang meninggalkan persoalan pada diskresin BadanPenyelenggara Pemilu atau kebijakan pemerintahan, dan dibutuhkannyasebuah keputusan cepat yang dapat disetujui oleh para pihak. Potensipenggunaan ADR termasuk dalam situasi/isu berikut ini:• Pengakuan hak partai politik dan kandidat untuk maju dalam Pemiludimana terdapat kebutuhan bagi para pihak yang berkepentinganuntuk bersepakat dan hukumnya belum benar-benar mapan;• Penyelesaian oleh kelompok kepentingan mengenai hambatanterhadap daftar pemilih termasuk proses pendaftaran,pemeliharaan daftar pemilih, verifikasi pemilih, pemberhentiandan pemulihan dalam waktu yang tepat tanpa beban administratifdan yudisial yang tidak perlu;• Pententuan penggunaan surat suara yang tidak dipilih tanpakehadiran pemilih (absentee ballot), jika surat tersebut akandigunakan, demikian juga prosedur penerbitan (issuance) danpenghitungan suara;• Pengaturan tentang pemungutan suara dini (early voting) danprosedur pemungutan suara jarak jauh (remote voting);• Kesepakatan tentang aturan-aturan tertentu mengenaipelaksanaan Pemilu itu sendiri, termasuk penyelesaian sengketa274

Bab 6: Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketatentang bagaimana pejabat Badan Penyelenggara Pemilu dilatihdan diseleksi, serta bagaimana petugas pemungutan suaradiseleksi dan ditugaskan;• Penyelesaian isu-isu individual di tingkat pemungutan suara,khususnya terkait kualifikasi pemilih untuk memberikan suara diTPS tertentu (penyelesaian masalah tempat pemungutan suara iniseharusnya dapat diajukan upaya hukum ke pengadilan);• Pertanyaan tentang surat suara, desain surat suara, perlengkapan,pemeriksaan pra-pemungutan suara, pengamatan proses tersebutsehingga pelaksanaannya transparan, pengumpulan surat suara,sistem pemungutan terkomputerisasi dan mekanis lainnya, auditsurat suara, keamanan fisik, dan tersedianya tindakan perbaikanpada hari pemungutan suara; dan• Penyelesaian berbagai prosedur untuk penghitungan ulang, standarapa yang akan digunakan untuk menentukan dimungkinkannyapenghitungan ulang, serta berbagai metode yang digunakanuntuk menjamin bahwa suara tersebut merupakan perwakilan darisuara yang diberikan pada Hari Pemilu dan tidak dimanipulasi olehpejabat pemerintah, entitas politik atau kandidat.Menyusun Prosedur ADR dalam ProsesPemilu: Perangkat untuk PelaksanaanA. Tujuan yang Semestinya untuk ADRSebuah pertanyaan yang bersifat ambang batas (threshold) dalammerancang sistem ADR apapun adalah – apakah ini berada di ranahpenanganan keberatan ajudikasi pengaduan Pemilu, atau berada dibawahsektor lainnya – untuk menentukan apa maksud dan tujuan (-tujuan) yangingin dilayani oleh proses ADR. Atau dengan kata lain, apa masalah ataukekurangan dalam proses penyelesaian sengketa yang saat ini ada yangakan disempurnakan oleh sistem ADR?Dalam penanganan keberatan, ajudikasi pengaduan Pemilu, jalurtradisional untuk penyelesaian sebuah sengketa seringkali melibatkansistem penanganan ajudikasi hukum formal negara tersebut, umumnyapengadilan. Proses ADR dapat digunakan untuk mencapai sejumlah tujuan275

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluyang berbeda, yang mungkin tidak ditangani dengan baik oleh sistempengadilan, karena sejumlah alasan. Sebagai contoh:• Penyelesaian yang lebih tepat waktu: Proses ADR dapatmeningkatkan penyelesaian potensi keberatan pengaduan Pemilusecara lebih tepat waktu, segera setelah keberatan pengaduanatau isu muncul, karena sistem pengadilan dianggap lambatatau rumit.• Akses lokal yang lebih besar: Mekanisme ADR dapat dirancanguntuk maksud memberikan akses lokal yang lebih besar atauuntuk keberatan pengaduan yang muncul di lapangan dan ditempat pemungutan suara, dimana para pihak yang relevan adauntuk melakukan pemeriksaan dan penyelesaian.• Dialog dan komitmen timbal balik: ADR dapat juga digunakanuntuk memberikan penyelesaian yang lebih sesuai dan lebihberpeluang untuk berlanjut, serta memberikan kesempatan untukdialog yang membangun dan/atau komitmen timbal balik di antarapara pemangku kepentingan yang terpengaruh, dimana berbagaikomitmen tersebut diinginkan atau diperlukan untuk penyelesaianyang berkelanjutan. Hal ini mungkin terjadi pada kasus dimana isuyang dipersengketakan adalah pelaksanaan kampanye dua partaipolitik yang bersaing.• Legitimasi yang lebih Baik: Di dalam banyak konteks transisional,proses ADR dapat digunakan sebagai langkah membangunkepercayaan diri untuk meningkatkan kredibilitas proses Pemilu.Hal ini bisa terjadi dalam konteks dimana pihak yang bersaingmenggugat legitimasi atau anggapan ketidakberpihakan lembagalembaganegara formal tersebut. Dalam kasus tersebut, prosesADR dapat dirancang untuk memungkinkan pihak ketiga netralyang dipandang oleh seluruh pemangku kepentingan dianggapsebagai sah dan dapat dipercaya.Masing-masing hal tersebut, dan mungkin yang lainnya, merupakanpotensi tujuan yang sah dari sebuah sistem ADR dalam penanganankeberatan, ajudikasi pengaduan Pemilu. Namun, agar dapat efektif danlayak, rancangan sistem ADR harus didorong oleh suatu tujuan khususyang ditentukan oleh kebutuhan pemangku kepentingan dan konteks276

Bab 6: Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketanasional. Terlebih lagi, para pemangku kepentingan yang relevan harusmenyatakan secara jelas dan menyepakati tujuan-tujuan ini, dalam rangkamenjamin bahwa seluruh pemangku kepentingan akan mengetahui bahwaproses ADR sah dan dapat dipercaya.Langkah pertama adalah untuk menentukan apa tujuan yang akan dilayanioleh sistem ADR dan memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebutlah yangmengarahkan rancangan proses ADR.B. Pembentukan Proses-proses ADR sebagai Bagian dariPenanganan Ajudikasi Pengaduan PemiluSama halnya dengan setiap ketentuan infrastruktur Pemilu sebuah negara,proses ADR juga perlu untuk diundangkan oleh badan pembuat Undangundangformal (seringkali melalui sebuah Undang-undang Parlemenatau Kongres, atau terkadang oleh keputusan eksekutif). Namun, hal inimungkin problematik dalam konteks transisional, dimana kredibilitas,ketidakberpihakan atau legitimasi dari berbagai lembaga pembuatUndang-undang tersebut sendiri dapat digugat. Dalam konteks sepertiitu, proses ADR tidak hanya perlu bagi penanganan keberatan, ajudikasipengaduan, tetapi juga diperlukan untuk pembentukan peraturan Pemiluitu sendiri. Contohnya, peraturan mungkin perlu disusun dan disahkanoleh sebuah forum yang dipandang kredibel dan mewakili oleh seluruhpemangku kepentingan yang bersaing, bahkan jika forum tersebut bersifattidak tetap (ad hoc atau interim). Penyelesaian yang diusulkan oleh forumseperti itu masih akan perlu diadopsi secara formal oleh badan pembuatUndang-undang negara, tetapi pertama-tama perlu konsensus dari seluruhpemangku kepentingan yang relevan.C. Siapakah Para Pemangku Kepentingan?Keefektifan sistem ADR seringkali tergantung pada kredibilitas danlegitimasi yang dirasakan, khususnya jika dibandingkan dengan opsipenyelesaian sengketa tradisional (seringkali adalah, sistem pengadilanformal). Di dalam dunia ADR, para pemangku kepentingan seringkaliditentukan sebagai: (1) mereka yang memiliki kekuasaan membuatkeputusan; (2) mereka yang memiliki kekuasaan untuk memblokir ataumembuka blokir keputusan (secara formal atau informal); (3) mereka yangmemiliki sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan (apakah sumber277

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiludaya organisasional, finansial, teknis, atau politik); (4) mereka yang secaralangsung dipengaruhi oleh hasil; dan (5) mereka yang paling dipercaya dandipandang tidak memihak (lembaga ataupun individu) adalah beberapadiantara mereka yang dapat mendorong proses ADR.Lalu, siapakah para pemangku kepentingan dalam penanganan keberatan,ajudikasi pengaduan Pemilu? Paling sedikit, mereka mungkin termasukbadan-badan negara pembuat Undang-undang yang relevan, pengadilanyang menafsirkan Undang-undang tersebut (dan seringkali memainkanperanan sebagai arbiter final), serta badan penyelenggara Pemilu negara.Pemangku kepentingan juga mungkin termasuk partai-partai politik besaryang bersaing. Tergantung konteksnya, mereka mungkin juga termasukorganisasi masyarakat sipil yang relevan (seperti pemantau Pemiludomestik). Mereka juga dapat termasuk para pemilih perorangan yangdipengaruhi oleh peraturan Pemilu, yang haknya (dan kemampuan untukmenggugat hak tersebut) dapat dipengaruhi oleh revisi terhadap prosespenanganan keberatan, ajudikasi pengaduan. Dan, secara potensial, merekajuga dapat termasuk berbagai organisasi internasional yang mungkinmengamati proses Pemilu dan membantu membiayai Pemilu nasional,tergantung pada pengamanan Pemilu tertentu. Bagaimana mendefinisikanpara pemangku kepentingan ini akan tergantung sepenuhnya pada konteksnasional dan isu-isu yang sedang dibahas.D. Siapa yang Mengumpulkan Para PemangkuKepentingan?Jika proses untuk membentuk suatu sistem ADR sebagai bagian darikerangka penanganan keberatan, ajudikasi pengaduan Pemilu dimaksudkanuntuk bersifat partisipatoris, maka dialog tersebut perlu diselenggarakanoleh beberapa entitas atau organisasi. Seringkali, ini mungkin adalah suatubadan negara yang memiliki tanggung jawab atas isu-isu ini. Namun, dimanakredibilitas atau ketidakberpihakan lembaga-lembaga negara tersebutdipertanyakan, sebuah dialog multi pihak mungkin perlu diselenggarakanoleh beberapa aktor non-negara. Penyelenggara mungkin LSM lokal,perguruan tinggi, pemimpin lokal, kepala suku, pimpinan agama, mantanpolitisi papan atas, pegawai negeri sipil senior yang terkemuka ataupengusaha atau aktor internasional. Kriteria kunci untuk penyelenggaraadalah hanya bahwa para pihak yang akan hadir memandang bahwa278

Bab 6: Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketapenyelenggara mempunyai legitimasi untuk menyerukan sebuah dialog.Dalam beberapa kesempatan, mungkin perlu bagi pelaksanaan dialogsemacam itu adanya pendamping penyelenggara, dalam rangka mencapailegitimasi yang diperlukan pada seluruh spektrum pemangku kepentinganyang terlibat.Lebih penting lagi, peran menyelenggarakan sebuah dialog ini terpisahdan berbeda dengan peran memfasilitasi dialog. Fasilitator suatu dialogharus dipandang netral oleh seluruh pihak, dengan keterampilan untukmembangun-konsensus (consensus-building) yang diperlukan untukmembantu para pemangku kepentingan mencapai suatu kesepakatan(contohnya seorang profesional, pihak netral). Penyelenggara mungkintidak dapat dipandang sebagai netral, namun dirasakan memiliki legitimasiuntuk memainkan peranan tersebut. Sebagai contoh, partai oposisimungkin tidak dapat dipandang sebagai penyelenggara yang sah untuksuatu dialog tentang pembaruan Pemilu oleh pihak yang sedang berkuasaatau pemerintah. Namun, sebuah komisi Pemilu negara dapat dipandangsebagai penyelenggara yang kredibel untuk dialog tersebut. Pada saatyang sama, partai oposisi mungkin tidak dapat memandang lembaganegara sebagai netral atau tidak memihak. Mereka mungkin kredibeluntuk menyelenggarakan dialog tersebut, tetapi tidak untuk memfasilitasidialog tersebut. Dalam konteks yang sangat terpolitisasi, mungkin perlubagi lembaga-lembaga internasional (seperti Perserikatan Bangsa Bangsaatau LSM internasional lainnya) untuk bertindak sebagai penyelenggaradan/atau fasilitator. Namun, bahkan legitimasi mereka untuk memainkanperan-peran tersebut dapat digugat oleh pemerintah yang berdaulat.E. Penilaian Pemangku KepentinganBagian sebelumnya memunculkan sejumlah pertanyaan yang harus dijawabdengan benar dalam rangka membangun konsensus seputar pembaruanperaturan Pemilu, termasuk peran yang dapat dimainkan oleh ADR dalampenanganan keberatan Pemilu. Apa yang seharusnya menjadi tujuansebuah sistem ADR? Siapa yang perlu dikonsultasikan? Siapa yang dapatmenyelenggarakan dan/atau memfasilitasi suatu dialog? Apa cakupan isuyang dibahas? Apa yang mungkin menurut pemangku kepentingan dapatditerima? Bagaimana kesepakatan yang dicapai oleh kelompok informaldapat diadopsi secara formal menjadi Undang-undang?279

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluIsu-isu ini harus ditangani di muka, jika tidak, suatu proses dialog yangbahkan dengan maksud yang paling baik-pun dapat berubah menjadihambatan yang substansial. Sebagai contoh, satu pemangku kepentinganmungkin akan menolak berpartisipasi jika pemangku kepentingan lainnyadiundang. Pemangku kepentingan lainnya mungkin akan menolak untukberpartisipasi jika suatu lembaga tertentu bertindak sebagai penyelenggaradan/atau fasilitator. Beberapa pemangku kepentingan mungkin bersediadatang, hanya untuk belakangan mengetahui bahwa satu pemangkukepentingan yang utama tidak ingin berpartisipasi. Berbagai pemangkukepentingan mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentangisu-isu yang dibahas. Para pemangku kepentingan mungkin mencapaikesepakatan, namun ternyata belakangan tahu bahwa tindak-lanjutdiperlukan oleh pemangku kepentingan lainnya yang tidak hadir di saatperundingan dalam rangka menetapkan kesepakatan mereka menjadiperaturan atau Undang-undang yang mengikat.Satu cara membuat isu-isu ini dapat ditangani secara efektif adalah melaluisebuah perangkat yang dikenal sebagai penilaian pemangku kepentinganatau penilaian situasi. Dalam proses ini, pihak yang netral secara rahasiamewawancarai seluruh pemangku kepentingan kunci, untuk guna berbagaiperspekif terhadap isu-isu ini, baik dari sisi proses maupun substansi.Pihak netral kemudian menyiapkan sebuah laporan rangkuman untukseluruh pemangku kepentingan, meringkas berbagai perspektif tanpamengaitkan komentar kepada individu-individu pemangku kepentingan,sebagai basis untuk dialog. Singkatnya, kegunaan instrumen penilaianpemangku kepentingan– apakah dilaksanakan secara informal atau formal– adalah untuk menyiapkan jadual untuk dialog konstruktif, yang mungkindiperlukan guna pembentukan proses ADR untuk keberatan Pemilu.F. Pertimbangan Rancangan untuk ADR dalamPenanganan Pengaduan PemiluSeluruh sistem ADR harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentutentang rancangan dalam pengertian bagaimana mereka akan berfungsi,yang semuanya akan memiliki hubungan langsung dengan sejauh mana“pengguna” potensial dari sistem akan menggunakannya sebagaisuatu alternatif yang efektif terhadap penyelesaian sengketa tradisionalmelalui pengadilan.280

Bab 6: Mekanisme Alternatif Penyelesaian SengketaDalam arena penanganan keberatan Pemilu, beberapa pertanyaan khususmuncul, terlepas dari jenis sistem ADR yang diadopsi sebagai bagian darikerangka kerja Pemilu. Banyak dari pertanyaan tersebut yang berevolusi seputarfakta bahwa setiap individu pemilih, dalam beberapa hal, dipengaruhi secaralangsung oleh hasil dari suatu keberatan, bahkan hanya dalam bentuk dilusiminimum terhadap bobot suara mereka. Dengan demikian, jika sekelompokpemangku kepentingan mencapai kesepakatan terhadap keberatan Pemilutertentu, maka penyelesaian tersebut dapat mempengaruhi para pihak yangtidak terwakili dalam proses ADR. Hal ini mungkin dibandingkan dengansistem pengadilan formal, yang mengeluarkan putusan dalam konteksdampak publik yang lebih luas dan sifat keputusan hukum yang mengacupada putusan sebelumnya untuk kasus yang serupa (precedent-setting).Pelaksanaan sistem ADR Pemilu memunculkan banyak tantangan samayang muncul ketika menyusun sistem penanganan keberatan formalyang mengikuti tujuh standar internasional yang digambarkan di dalamBab 1: Standar-Standar Internasional. Sementara standar-standar ini padaumumnya adalah paling relevan ketika diterapkan ke sistem penangananformal, hak dasar yang dilindungi adalah sama pentingnya dengan hak yangdilindungi di bawah sistem ADR. 429 Kehatian-hatian harus diterapkan ketikamelaksanakan sebuah sistem ADR untuk memastikan bahwa standarstandartersebut dipenuhi sejauh mungkin.Akhirnya beberapa pertanyaan desain yang mungkin perludibahas termasuk:• Pihak yang memiliki hak: Siapa yang memiliki hak untuk mengajukangugatan melalui prosedur ADR? Partai politik? Pemantau Pemiludomestik? Pemilih perorangan? Jawabannya akan sangat tergantungrangkaian isu yang khusus yang ingin dicapai melalui proses ADR. 430• Pihak yang tidak terwakili: Untuk prosedur ADR yang bersifattidak-memutus (non-ajudikatif-contohnya, prosedur selainarbitrase yang mengikat), penyelesaiannya seringkali berbentukkesepakatan sukarela diantara para pihak. Namun, jika tidaksemua pihak yang terkena dampak terwakili dalam proses ADR,429 Lihat supra note 10-16 dan teks yang mengikuti.430 Lihat Bab 1 pedoman ini untuk informasi lebih lanjut tentang hak menggugat.281

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilumaka hak mereka dapat dipengaruhi oleh penyelesaian tanpapersetujuan mereka.• Transparansi putusan: Sering, proses ADR berlangsung dalamtatanan rahasia, dalam rangka memungkinkan pertukaran yangjujur antara para pihak dengan prioritas dan kepentingan yangberbeda. Untuk sebuah proses publik seperti Pemilu, kerahasiaansemacam ini mungkin tidak semestinya.• Sifat pembentukan presenden atas Hasil dari ADR: Kerapkali,proses ADR tidak membentuk preseden yang mengikat. Memang,kerapkali hal itu merupakan salah satu keuntungan yang dirasakan.Namun, dalam sebuah konteks Pemilu, dimana konsistensi dalambagaimana keberatan serupa ditangani mungkin menjadi penting,hal ini mungkin tidak layak.• Interaksi dengan sistem hukum formal: Sistem ADR kerapkali memberikan jalan kepada sistem pengadilan sebagai sebuahforum untuk banding final. Di bawah kesempatan tersebut, apayang menjadi standar untuk peninjauan? Apakah kesepakatanyang dicapai oleh dua pemangku kepentingan terhadap keberatantertentu dapat digugat oleh pihak lainnya?• Pemilihan mediator atau penengah (neutral): Peran penengahatau mediator adalah berbeda dengan hakim atau arbiter, karenamediator/penengah ditugaskan untuk memfasilitasi komunikasi danmembantu para pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yangdapat diterima oleh mereka sendiri, sementara hakim atau arbiterdiharapkan untuk mengeluarkan keputusan berdasarkan argumendan bukti yang disajikan. Namun, langkah-langkah seharusnyadiambil untuk menjamin bahwa seorang mediator atau penengahsebagaimana mestinya tidak memihak, karena bias apapun masihdapat menyebabkan negosiasi atau mediasi yang tidak adil.• Tindakan perbaikan dan penegakan: Proses ADR seharusnyamemungkinkan suatu mekanisme untuk menegakkan keputusanyang telah dicapai. Sementara negosiasi dan mediasi kerap kalimengandalkan kepatuhan yang sukarela dari kedua belah pihak,berbagai metode yang lebih ketat seperti arbitrase mungkinmemerlukan pembuatan sebuah kontrak atau perintah pengadilanuntuk memaksakan kepatuhan. Bahkan jika proses dan hasilnyabersifat rahasia atau ditutupi, kesepakatan untuk mempublikasikan282

Bab 6: Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketapenyelesaian dapat memungkinkan para peserta untukmengandalkan tekanan sosial ketimbang tekanan pemerintahuntuk mendorong kepatuhan kedua belah pihak.• Beban pembuktian dan standar pembuktian: Proses pengadilandalam rangka pelaksanaan sistem adversary mereka (cat: adversarysystem adalah suatu sistem beracara di pengadilan dimana modusuntuk menemukan kebenaran adalah melalui “benturan” argumentasidari pihak-pihak yang berperkara di pengadilan dengan bukti-buktipendukung yang diajukan para pihak tersebut di hadapan pihak netralyang akan menentukan fakta dan menerapkan hukum berdasarkanpemaparan oleh kedua belah pihak) -pengalokasian beban pembuktianyang harus dipikul oleh setiap pihak agar dapat dimenangkan dibawah sistem pembuktian tersebut. Pengambilan keputusan yudisialatas suatu sengketa Pemilu, contohnya, mungkin membutuhkanpembelaan yang substansial terhadap fakta yang mendukung tuduhan“kecurangan” atau “pelanggaran pemungutan suara”. 431 Begitu pulahalnya, rangkaian persidangan mempersyaratkan bahwa bukti harusmemenuhi persyaratan tertentu untuk dapat diterima. 432 Kecuali untukjenis arbitrase semi-pengadilan yang paling formal, proses penanganankeberatan informal tidak melibatkan beban pembuktian secara formalatau kepatuhan yang kaku terhadap hukum pembuktian, termasukutamanya, aturan terhadap desas desus kecuali hal itu secara spesifikdikecualikan dalam Undang-undang.Penanganan keberatan dalam proses informal, bagaimanapun juga, harusmemiliki dasar yang kuat dan didukung oleh fakta-fakta. Meskipun hukumpembuktian formal tidak diperlukan, pengadu harus menunjukkan faktayang menunjukkan bahwa suatu kejadian “lebih mungkin terjadi daripadatidak terjadi sama sekali.” Lebih jauh lagi, kepentingan yang ingin ditegaskandalam setiap proses informal haruslah sungguh-sungguh, bagi prosesADR untuk dapat mencoba menyelesaikan masalahnya. Persyaratan inimencakup penggunaan komisi administratif dan tribunal yang terlibatdalam penyelesaian sengketa. Pentingnya untuk menentukan catatan431 Lihat Steve Bickerstaff, Contesting the Outcome of Election, dalam IEP, supra note 1, 315-317.432 Id, Lihat juga Barry H. Weinberg, The Resolution of Election Disputes: Legal PrinciplesThat Control Election Challenges (2006).283

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilufaktual yang akurat tidak hanya mempengaruhi proses ADR, namun jugaproses pemeriksaan oleh pengadilan.Keunggulan dan Kelemahan ADRAkhirnya, banyak alasan untuk menggunakan ADR, tetapi beberapamerupakan alasan yang membuat ADR sangat berguna dalammenyelesaikan sengketa. Faktor-faktor ini termasuk: hubunganberkelanjutan antara para pihak yang bersengketa, pengaruh penengahterhadap pandangan para pihak yang bersengketa tentang konflik;sejauh mana hukum yang mengatur telah ditetapkan dan mapan; sertakemampuan di luar pihak sengketa untuk meredam permusuhan yangmungkin ada di antara para pihak yang bersengketa. Terlebih lagi, jikasengketa utamanya adalah ketidaksepakatan terhadap fakta-fakta dasar,ADR dapat membantu pihak ketiga untuk melihat fakta sebenarnya yangmenyebabkan sengketa.ADR tentu saja tidak selalu ideal sebagai suatu metode penyelesaiansengketa. Beberapa faktor, jika ada, akan membuat penggunaanADR menjadi kurang menguntungkan. Faktor pertama yang perludipertimbangkan adalah apakah penyelesaian sengketa diperlukan dalamrangka membentuk suatu preseden terhadap sengketa yang sama dimasa depan. Karena ADR kerapkali bukanlah suatu mekanisme yangbersifat membentuk preseden (a nonprecedent-setting mechanism),sehingga ADR kurang sesuai untuk situasi ini. Kedua, dimana sengketamempunyai sifat berulang dan terdapat kebutuhan untuk memperolehkonsistensi di antara sengketa-sengketa yang serupa, ADR mungkin tidakdikehendaki. Ketiga, ADR menjadi kurang bernilai sebagai suatu alat,ketika sengketa atau penyelesaiannya akan mempengaruhi pihak-pihakdiluar proses sampai tingkat yang substansial. Akhirnya, ADR mungkintidak disarankan dimana terdapat kebutuhan yang khusus untuk sebuahrekaman penyelesaian sengketa, yang tersedia untuk dapat diaksespublik. Namun, dalam konteks Pemilu, pengecualian dapat dibuat untukketentuan pencatatan publik, sehingga membuat pertimbangan ini kurangpenting untuk menentukan apakah ADR merupakan sebuah mekanismepenyelesaian yang layak.284

Bab 6: Mekanisme Alternatif Penyelesaian SengketaKeunggulan Sistem ADRKelemahan Sistem ADREfisiensiBiaya yang lebih rendah bagi pihak yangbersengketa untuk mengajukan gugatanMengurangi penundaan dalam menyelesaikansengketaFleksibel, tidak ada aturan yang kaku, dapatmenyesuaikan diri terhadap situasi dan normanormalokalBiaya memainkan peranan penting untukmenyaring gugatan yang sembaranganMengasumsikan akses terhadap nara sumberADR yang memenuhi syaratMeningkatkan keprihatinan tentang penerapanhukum yang dapat diprediksi dan konsistenPeningkatan Akses terhadap KeadilanDapat menghindari pengadilan yang dipandangtidak efektif, partisan atau korupMembuka akses yang lebih besar bagimasyarakat lokalDapat diakses oleh orang awam yang mungkinterintimidasi oleh pengadilan formalPembuat keputusan non-pengadilan mungkinjuga menghadapi kemungkinkan gugatantentang legitimasinyaKurangnya konsistensi dalam pengambilankeputusanHukum acara pengadilan formal dapatmelindungi para pihak dari ketidakadilankekuatan sosialMeningkatnya Kepuasan terhadap Proses dan HasilBerbasis pada kewajaran (equity) membuatkeputusan dapat dimengerti oleh orang awamDapat meredakan ketegangan dan konflik denganmemfasilitasi dialog dan komitmen timbal balikdiantara para pemangku kepentinganMeningkatkan kemungkinan kepatuhan terhadapkeputusan yang sukarelaKeputusan berdasarkan kewajaran (equity),daripada berdasarkan hukum dapat melemahkanprinsip negara hukumKurangnya kekuasaan untuk memaksakanpartisipasi dimana pengadilan pengadilantradisional memiliki kekuasaan tersebut.Keputusan mungkin kurang otoritasnya untukditegakkanMelengkapi dan Mendukung Proses dan Upaya Pembaruan Penanganan keberatan TradisionalDapat digunakan untuk menyelesaikan sengketaberat yang mungkin jika tidak melalui ADR bisamenyebabkan runtuhnya keseluruhan sistem(contohnya mediasi antara partai-partai politikmilitan)Mengganggu upaya pembaruan ketika programADR menyerap uang, talenta, dan perhatian daribadan penanganan keberatan tradisional.Dapat menjaga penanganan keberatan di tingkatlokal, mempertahankan relevansi masyarakatlokal dalam pertumbuhan masyarakat sipil yangdemokratisKeputusan di tingkat lokal untuk berbagaimasalah yang dihadapi di seluruh negara dapatmenyebabkan inkonsistensi.Manfaat Sosial yang LuasDapat mendukung upaya sosial yang luas(contohnya penyelesaian dialog atau konflikantar-kelompok)Dapat meningkatkan partisipasi dalam prosesPemiluDapat meningkatkan kepercayaan publik dalamproses Pemilu, dan dengan meningkatkanlegitimasi pemerintah terpilihTidak dapat menangani ketidakadilan sistemikyang menyeluruh (hanya berfungsi dengan basiskasus per kasus)Melemahkan kehendak rakyat dengan menaruhhasil di tangan para pihak ketimbang di tanganhukumSeringkali kurang pengaruh yang bersifatmendidik, serta pengaruh yang bersifatmenghukum dan mencegah seperti padapengadilan tradisional285

Bab 6: Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketai. Komite Internasional yang Dikoordinasikan oleh PBB (UNCoordinated International Committees)Badan-badan ini dibentuk setelah munculnya krisis politik atau militertertentu, dan mewakili suatu kumpulan seluruh negara dan lembagalembagainternasional yang memiliki kepentingan dalam penyelesaiankrisis dan dalam proses Pemilu yang mengikutinya. Beberapa contohtermasuk Republik Demokratik Kongo, Comite International d’Appui a laTransition (CIAT), yang terdiri dari 14 negara. Yang lebih baru lagi, komiteyang dinamakan serupa dibentuk untuk menangani krisis di Pantai Gadingpada tahun 2004-06.ii. Misi Pemantau Khusus PBB (UN Special Observer Missions)Misi-misi ini dibentuk untuk meningkatkan kredibilitas Pemilu dan untukmemungkinkan dialog antara Divisi Pemilu PBB (UN Electoral Division)yang mendukung proses Pemilu, pemerintah dan badan penyelenggaraPemilu nasional. Suatu contoh dari misi-misi ini adalah di Sudan, dimanaPBB memantau referendum pemisahan pada Januari 2011.iii. Panel atau Komite Para Orang Bijak (Panels or Committees ofthe Wise)Kelompok seperti ini sangat umum di Sub-Sahara Afrika, dan termasukutusan khusus yang mengawasi Pemilu dan memungkinkan dialog antarapara pemimpin partai politik dan kandidat. Umumnya, panel atau komiteini terdiri dari mantan kepala negara. Panel terlibat di Afrika Selatan 1994,Burundi 2005, Republik Afrika Tengah 2005, Liberia 2005-6, RepublikDemokratik Kongo 2006, Sudan 2009-10, dan Pantai Gading 2010.iv. Program ADR Komisi Pemilu Federal AS (U.S. Federal ElectionCommission ADR Program)Komisi Pemilu Federal Amerika Serikat (Federal Election Commission/FEC) telah membentuk sebuah sistem ADR domestik dimana tuduhanpelanggaran Undang-undang Pemilu Federal kerap kali diselesaikan. Parapihak yang kasusnya dirujuk oleh beberapa lembaga dibawah Komisidiberikan kesempatan untuk menyelesaikan sengketa mereka melaluiADR. Jika pihak memilih untuk terlibat di dalam ADR, mereka menyetujuiuntuk berpartisipasi dengan niat baik, sepakat untuk menunda ketentuan287

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilukadaluarsa keberatan selama proses tersebut, 433 dan berpartisipasi didalam perundingan dan mediasi berbasiskan kepentingan. ADR dimulaidari negosiasi dimana pihak dan seorang Spesialis ADR pada KomisiPengalaman BurundiBurundi menawarkan sebuah pandangan yang unik terhadap potensiADR dalam menyelesaikan sengketa Pemilu. Burundi memilikisebuah tradisi kuat “kaum bijak” lokal yang sangat dihormati yangdisebut Bashingantah yang mengawasi penyelesaian sengketa danmempertahankan perdamaian di antara masyarakat. Walaupunkonsepnya serupa, Bashingantah berbeda dari “panel kaum bijak”(“panel of the wise”) di tingkat atas yang difokuskan pada peroranganlokal yang berpengaruh, yang menjaga penyelesaian sengketa danmemfokuskan pada kota ketimbang dipaksakan dari pemerintah pusat.Sementara tradisi Bashingantah mulai pada abad ke-17, tradisitersebut runtuh ketika negara ini berada di bawah jajahan kolonial dantetap tidak aktif selama masa perang saudara. Akhir-akhir ini upayatelah dibuat untuk menghidupkan kembali institusi ini dan untukmemberinya kekuasaan yudisial terbatas. Sebagai suatu mekanismeADR, Bashingantah merupakan sebuah gabungan mediasi danarbitrase. Sebagaimana dalam mediasi, tujuan utama Bashingantahadalah untuk bekerjasama dengan para pihak untuk mencapai hasilyang disepakati dengan damai dan melibatkan dua belah pihak. Tidakseperti mediasi, Bashingantah seringkali menyelipkan “kebijaksanaan”mereka sendiri ke dalam proses dan berupaya untuk membujuk parapihak untuk mencapai penyelesaian tertentu. Jika terjadi kebuntuan,disarankan Bashingantah diberikan wewenang untuk mengambilkeputusan yang mengikat para pihak yang bersengketa seperti halnyaarbitrase tradisional. Kelompok penyelesaian sengketa tradisional yangserupa ada di negara-negara tetangga seperti Rwanda dan RepublikDemokratik Kongo.membahas sengketa dan berupaya untuk mencari sebuah penyelesaian.Fokus penyelesaian bersifat korektif dan tujuan dari proses tersebut adalahuntuk memastikan kepatuhan di masa datang terhadap Undang-undangPemilu federal. Jika Spesialis dan pihak mencapai sebuah penyelesaian,433 “Menunda” menghitung mundur tenggat waktu (kadaluarsa) untuk memasukkan gugatanformal ke pengadilan. Tolling the statute of limitations selama proses ADR mencegahsatu pihak yang bersengketa untuk menggunakan ADR sebagai taktik untuk menundayang mencegah pihak lainnya mengajukan gugatan hukum dalam batas waktu yangditetapkan oleh undang-undang. Jika proses ADR gagal untuk mencapai hasil yang dapatditerima oleh kedua belah pihak, maka penghitungan untuk tenggat waktu memasukkangugatan dimulai lagi.288

Bab 6: Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketamaka kasus tersebut ditutup dengan persetujuan Komisi. Jika mereka tidakmampu mencapai penyelesaian, maka beberapa kasus berlanjut ke mediasi.Mediasi melibatkan seseorang yang tidak memihak yang memfasilitasinegosiasi di antara perwakilan komisi dan tergugat. Komisi menyiapkansebuah daftar usulan mediator dan tergugat dipersilahkan untuk memilihsatu di antaranya. Mediasi sendiri umumnya berlangsung satu hari danmengharuskan mediator untuk berunding dengan tergugat dan Spesialis ADRdari Komisi secara masing-masing dan/atau bersama-sama. Jika semua pihakmenolak mediasi, maka kasus dirujuk kembali ke proses penegakan hukumtradisional. Lebih penting lagi, setiap informasi yang diungkapkan oleh tergugatselama sesi negosiasi atau mediasi tidak dapat digunakan untuk melawannyadi dalam rangkaian persidangan mendatang. Setiap penyelesaian menjadicatatan publik dan bersifat tidak membentuk preseden (non- precedential).B. ADR Pemilu Tingkat Akar RumputSejumlah penyelesaian sengketa alternatif dan mekanisme manajementersedia, selain mediasi, yang dapat diperkenalkan secara efektif kepadatingkat akar rumput untuk berkontribusi pada hasil Pemilu yang dapatdipercaya dan damai.i. Komite Penghubung Partai (Party Liaison Committee /PLC)Di banyak negara, lembaga-lembaga publik dibentuk untuk meningkatkanarus komunikasi di antara para pihak, dan di antara para pihak dan badanpenyelenggara Pemilu. Mereka memberikan ruang gerak kepada partaipolitik untuk menyelesaikan sengketa terkait Pemilu. Penting untukdiperhatikan bahwa PLC hanya bersifat konsultatif dan keputusan akhirtetap ada pada Badan Penyelenggara Pemilu, yang kerap kali merupakansebuah lembaga yang independen dan independen secara resmi daripengaruh partai politik. Negara-negara seperti Afrika Selatan, Burundi danRepublik Demokratik Kongo menggunakan pendekatan ini.ii. Panel Manajemen Sengketa -Institut Pemilu Untuk DemokrasiBerkelanjutan (The Electoral Institute for the Sustainability ofDemocracy in Africa (EISA) Conflict Management Panel-CMP)Panel Manajemen Konflik (Conflict Management Panel ‘CMP’) merupakanalat pencegahan konflik akar rumput dimana para pemimpin masyarakat,289

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluwanita, generasi muda dan kaum beragama serta masyarakat tradisionaldiberikan pelatihan keterampilan manajemen konflik untuk memungkinkanmereka untuk mencegah, menyelesaikan dan mengelola konflik.Pilihan mediator melibatkan proses konsultatif dengan para pemangkukepentingan Pemilu. Dalam beberapa kesempatan tertentu, partai politikmenunjuk atau menyetujui orang yang dipilih. Badan PenyelenggaraPemilu mengkoordinasikan CMP sementara memberikan mediatorkemandirian untuk melaksanakan programnya. Mediator merupakanpenjaga pencegahan sengketa Pemilu yang efektif (‘watchdog’) karenaumpan balik mareka tentang konflik atau potensi konflik memungkinkanBadan Penyelenggara Pemilu untuk mengantisipasi atau segera meresponresiko konflik yang potensial.Mediator diturunkan sebelum, selama dan setelah Pemilu, dan secarakhusus siap pada Hari Pemungutan Suara untuk bergerak ke berbagaitempat pemungutan suara serta tempat umum seperti pasar untuk campurtangan dalam potensi konflik. Mediator menggunakan teknik mediasi,negosiasi dan fasilitasi untuk menyelesaikan konflik. Menggunakanmediasi di tingkat akar rumput memerlukan sebuah pendekatan yangkreatif dan kesensitifan publik terhadap manfaat lingkungan yang damaidimana Pemilu dapat diselenggarakan. Penggunaan teknologi, termasuktelepon atau telepon genggam, pesan singkat, laporan tertulis atau lisan,faksimili, surat eletronik, dan radio memungkinkan para mediator untukmerespon konflik Pemilu dengan segera. Mediator juga melakukanpemetaan dan menganalisis konflik yang berlangsung yang membantumengidentifikasi titik-titik panas (hot spot) potensial. CMP merupakankombinasi dari pencegahan konflik, manajemen konflik dan sebuah sistemperingatan dini.Model ini telah dilaksanakan secara luas dan berhasil di Afrika Selatan,Lesotho, Republik Demokratik Kongo, Burundi dan Somalia dan saat inisedang berlangsung di Kenya. Dalam masa pasca-Pemilu, mediator jugadilatih dan siap untuk mengambil bagian dalam sengketa sosial yang lebihsederhana termasuk sengketa tanah, konflik rumah tangga dan isu-isupembangunan lokal.290

Bab 6: Mekanisme Alternatif Penyelesaian SengketaKesimpulanA. Pelajaran yang DiperolehPada negara-negara pasca-konflik, penggantian ADR secara bertahapdengan penanganan keberatan formal akan berkontribusi pada prosespendalaman proses-proses demokratis. Walaupun selalu akan ada tempatbagi ADR, suatu masyarakat yang menghargai perbedaan pendapat akanmemanfaatkan sistem peradilan ketimbang mengandalkan mediasi baikdi tingkat atas ataupun akar rumput. ADR melengkapi sistem peradilan,dan dalam beberapa situasi pada negara-negara rapuh, ADR menggantikankegagalan atau ketidakpercayaan yang meluas terhadap prosesperadilan. Suatu penurunan terhadap kebutuhan ADR Pemilu tidak hanyamenunjukkan bahwa konteks politiknya kurang diwarnai kekerasan tetapijuga menunjukkan bahwa masyarakat bergerak menuju kenormalan dalampengertian menciptakan ruang bagi pandangan yang berbeda dan lembagademokratis yang menyelesaikan konflik melalui penyelesaian keberatanmenjadi lebih kuat.B. Pertimbangan Politik dan PraktisSeperti yang telah dibahas di dalam bab ini, tidak seluruh sengketa layakdiselesaikan lewat mekanisme ADR. Penyelesaian hak-hak yang dijamin(hak-hak dasar) harus selalu menjadi dibanding ke pengadilan banding yangindependen. Sifat ekstra-yudisial ADR juga dapat membuat kecurigaanterhadap orang dan lembaga yang tidak terlibat di dalam proses. Hal inidapat menjadi bagian dari tawar menawar yang mengecualikan pihakpihakdi luar proses. Namun, ketika sistem ADR bersifat transparan dandapat dipertanggungjawabkan serta memungkinkan peran serta yangmaksimum, maka kelemahan ini dapat diatasi secara memadai.291

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluFaktor Pendukung ADRKelayakan Sistem ADR Pemilu• Pemilu dilaksanakan dalam lingkungan pasca-konflik atau negara gagal dimanasengketa Pemilu dapat menjadi pemicu kekerasan. Hal ini khususnya terjadi padaPemilu yang melibatkan partai-partai politik yang mayoritas beraliansi etnik, agamaatau bahasa daripada ideologi.• Terdapat ketimpangan yang kuat antar politik atau budaya kota/desa atau daerah/pusat.• Terdapat ketidakpercayaan yang kuat terhadap peradilan atau terdapat isu aksesyang melemahkan legitimasi sistem pengadilan.• Terdapat tradisi berbentuk semacam ADR yang ada di negara tersebut untukmenghadapi berbagai sengketa non-politik seperti, sengketa lahan, konflik keluarga,warisan, atau kejahatan kecil.• Pemilu adalah untuk memilih jabatan tunggal atau menggunakan model pemenangmengambil semua (winner-take-all) dimana pihak yang kalah akan sebagian besaratau sama sekali tidak terwakili. Sama halnya, isu-isu yang melibatkan pembagiansecara adil/proporsional dan perwakilan (apportionment and delineation).• Risiko utama pencabutan hak pilih, kecurangan atau intimidasi pemilih berasal daritindakan perorangan pribadi atau partai politik daripada melalui tindakan pejabatpemerintah, penyelenggara atau birokrasi.• Penegakan hasil ADR adalah melalui tindakan sukarela pihak yang bersengketa.Faktor Penentang ADR• Negara memiliki sistem peradilan atau sistem administrasi yang kuat, dapat dipercayadan mandiri yang dapat diandalkan untuk menyidangkan atau menyelesaikankeberatan Pemilu dengan cara yang adil dan tepat waktu.• Pihak yang bersengketa memilih untuk memperoleh putusan formal yang memilikikekuatan preseden secara formal. Sebagian besar metode ADR melihat presendensebagai persuasif ketimbang mengikat, dan memperlakukan hasil mereka seperti itu.• Sengketa melibatkan hak politik dasar atau hak asasi manusia yang telah dilanggaroleh tindakan pemerintah atau lembaga.• Para pihak akan perlu untuk mengandalkan pemerintah untuk menegakkan keputusansecara administratif atau melalui penggunaan kekuasaan kepolisian. Hal ini termasukmengandalkan pemerintah untuk secara sukarela menegakkan keputusannya.• Para pihak yang bersengketa tidak dapat diwakili secara memadai di dalam prosesADR.292

Bab 6: Mekanisme Alternatif Penyelesaian SengketaDaftar Periksa RekomendasiDaftar periksa berikut ini akan memungkinkan para pemberi bantuanteknis untuk memahami faktor-faktor yang seharusnya dimasukkan dalamrancangan sebuah sistem ADR yang efektif.√ Identifikasi pemangku kepentingan: Adalah perlu untukmenentukan pertama-tama siapa yang dapat berpartisipasi dalamproses ADR dan bagaimana para pemangku kepentingan dapatdikumpulkan dalam sebuah sesi ADR√ Identifikasi dan pelatihan mediator: Adalah penting untukmenentukan siapa yang akan memenuhi syarat untuk mengawasiproses ADR, dan pelatihan apa yang mereka terima sebelum Pemilu.Akankah mediator atau penengah konflik ditunjuk oleh pemerintahnasional, dipilih oleh pemerintah daerah, atau dipekerjakan dariperusahaan mediasi swasta?√ Penilaian pemangku kepentingan: Sebuah sistem harus dibangununtuk mengevaluasi hasil proses ADR dalam rangka meningkatkan,memperluas, atau jika diperlukan, menghapus kerangkaADR seluruhnya.√ Hukum Acara: Para pembuat kebijakan seharusnya menciptakanaturan hukum acara bagi sesi ADR sehingga para pemangkukepentingan mengetahui apa yang dapat diharapkan sebelum sesidan sehingga mediator atau penengah tidak akan harus membuataturan dan keputusan sementara (ad hoc). ADR tidak perlu memilikiaturan seketat atau seformal pengadilan, tetapi seharusnya memilikisuatu struktur dalam rangka memberikan arti dan legitimasiterhadap prosesnya.√ Cakupan: Para pembuat kebijakan seharusnya menentukan topik,materi, saksi dan masalah apa yang dapat dibahas dalam sebuah sesiADR dan apa yang akan dihilangkan.293

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu√ Hak gugat: Penting untuk menentukan siapa para pemangkukepentingan yang dapat menggunakan sistem ADR (partai politik,pemantau dan petugas Pemilu domestik, atau pemilih perorangan),juga jika media, pemantau internasional atau pihak ketiga diizinkanuntuk memulai sesi ADR di antara dua pemangku kepentingan lainnya.√ Pihak-pihak yang tidak terwakili: Di dalam prosedur ADRnon-pengadilan (contohnya prosedur selain arbitrase mengikat),penyelesaian kerapkali berbentuk kesepakatan sukarela di antarapara pihak. Jika tidak seluruh pihak yang terwakili di dalam prosesADR, maka hak mereka dapat dipengaruhi oleh penyelesaian tanpapersetujuan mereka.√ Transparansi: Proses ADR kerapkali dilakukan secara rahasia untukmemungkinkan pertukaran yang jujur tentang berbagai prioritas dankepentingan antara para pihak yang bersengketa. Untuk sebuahproses publik, seperti halnya Pemilu, kerahasiaan seperti ini inimungkin tidak layak.√ Preseden: Proses ADR sejatinya tidak berujung pada presedenyang mengikat. Pada kenyataanya, hal ini kerap menjadi salah satukeuntungan yang dirasakan. Namun, dalam konteks Pemilu hal inimungkin tidak layak, karena sebagian pembentukan prinsip negarahukum mungkin termasuk memastikan bahwa keberatan yangserupa akan ditangani dengan cara yang sama di masa mendatang.√ Interaksi dengan pengadilan: Sistem ADR sering memberikan opsikepada sistem pengadilan sebagai forum untuk banding terakhir. Dibawah kondisi seperti itu, menjadi penting untuk menentukan apayang menjadi standar untuk peninjauan, dan apakah kesepakatanyang dicapai oleh dua pemangku kepentingan terhadap keberatantertentu dapat digugat oleh pihak lainnya.√ Beban pembuktian dan standar pembuktian: Proses ADR biasanyatidak mengatur rincian aturan pembuktian atau menempatkan bebanpembuktian khusus pada masing-masing pihak yang bersengketa.Jika terdapat sebuah proses banding terhadap sistem pengadilanformal, penentuan bagaimana kurangnya konsep ini diterjemahkanmenjadi sangat penting.294

ALampiranKutipan berbagai traktat dan konvensi internasional dan regional

Appendix ABerbagai Traktat dan Deklarasi BadanPerserikatan Bangsa BangsaDeklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1Pasal 8Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari tribunal nasional yangkompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yangdiberikan kepadanya oleh konstitusi atau oleh undang-undang.Pasal 10Setiap orang dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yangadil dan terbuka oleh tribunal yang mendiri dan tidak memihak, dalammenetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutanpidana yang dijatuhkan kepadanya.Pasal 11(1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindakpidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannyamenurut hukum dalam suatu sidang terbuka, di mana dia memperolehsemua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.(2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidanakarena perbuatan atau kelalaian yang bukan merupakan suatu tindakpidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketikaperbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkanhukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakanketika pelanggaran pidana itu dilakukan.Pasal 20(1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul danberserikat tanpa kekerasan.(2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.1 Universal Declaration of Human Rights, G.A.. Res. 217 (III) A, U.N. Doc. A/RES/217 (III) (10Des, 1948), dapat dilihat di http://www/un/org/en/documents/udhr.297

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluPasal 21(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya,secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.(2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkatdalam jabatan pemerintahan negaranya.(3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah;kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilu yang dilaksanakansecara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dansederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun denganprosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.Kovenan Internasional Hak Hak Sipil dan Politik 2Pasal 2(1) Setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati danmenjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orangyang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya,tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin,bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atausosial, kekayaan, kelahiran atau status sosial lainnya.(2) Apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan ataukebijakan lainnya yang ada, setiap Negara Pihak dalam Kovenan iniberjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuaidengan proses konstitusinya dan dengan ketentuan-ketentuan dalamKovenan ini, untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan ataukebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yangdiakui dalam Kovenan ini.(3) Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji;(a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannyadiakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upayapemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukanoleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;(b) Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihantersebut harus harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga2 International Covenant on Political Rights, G.A. Res. 2200(XXI) A, U.N. GAOR, 21st Sess.,Supp. No. 16, di 52 (16 Des, 1966), 999 U.N.T.S. 171 (diberlakukan pada 23 Mar, 1996),dapat dilihat di http://www2.ohcr.org/english/law/ccpr.htm.298

Appendix Aperadilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau olehlembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negaratersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upayapenyelesaian peradilan;(c) Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akanmelaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan.Pasal 9(1) Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidakseorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang.Tidak seorangpun dirampas kebebasannya kecuali berdasarkanalasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkanoleh hukum.(2) Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saatpenangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenaituduhan yang dikenakan terhadapnya.(3) Setiap orang yang ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segeradihadapkan ke pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenanganoleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhakuntuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukanmerupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggudiadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasarjaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilandan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.(4) Setiap orang yang telah dirampas kebebasannya melaluipenangkapan atau penahanan, berhak untuk membawa masalahnyake pengadilan, supaya pengadilan dapat memutuskan tanpa adanyapenundaan, keabsahan dari penahanan tersebut dan memerintahkanpembebasanya apabila penahanan tidak sah.Pasal 10(1) Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secaramanusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat padadiri manusia.(2) (a) Tersangka, kecuali dalam keadaan-keadaan sangat khusus, harusdipisahkan dari orang yang telah dipidana, dan diperlakukan299

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilusecara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yangbelum dipidana;(b) Terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dansecepat mungkin segera dihadapkan ke sidang pengadilan.(3) Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaikidan melakukan rehabilitasi sosial dalam memperlakukan narapidana.Terpidana di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dandiperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka.Pasal 11Tidak seorangpun dapat dipenjara semata-mata atas dasarketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban yang muncul dariperjanjian.Pasal 14(1) Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilandan tribunal. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, ataudalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatanhukum, setiap orang berhak atas persidangan yang adil dan terbukauntuk umum, oleh suatu tribunal yang berwenang, mandiri dan tidakmemihak serta dibentuk oleh undang-undang. Media dan masyarakatdapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karenaalasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatumasyarakat yang demokratis atau apabila atas nama kepentinganpribadi dari para pihak benar-benar diperlukan, atau sampai sampaikepada tingkatan dianggap amat diperlukan menurut pendapatpengadilan dalam keadaan yang khusus, dimana publikasi justru akanmerugikan kepentingan keadilan itu sendiri; namun setiap keputusanyang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkandalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anakmenentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaandengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.(2) Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak untukdianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurutundang-undang.300

Appendix A(3) Dalam pemeriksaan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiaporang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, denganpersamaan penuh:(a) untuk diberitahukan secepatnya dengan secara rinci dalambahasa yang dipahaminya, tentang sifat dan alasan tuduhan yangdikenakan terhadapnya;(b) untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untukmempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacarayang dipilihnya sendiri;(c) untuk diadili tanpa penundaan yang semestinya;(d) untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secaralangsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untukdiberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela;dan untuk mendapatkan pembela ditunjuk kepadanya, dalam haldiperlukan demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika iatidak mempunyai dana yang cukup untuk membayarnya;(e) untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yangmemberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksisaksiyang meringankannya, dengan syarat-syarat yang samadengan saksi-saksi yang memberatkannya.(f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabilaia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yangdigunakan di pengadilan;(g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkandirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.(4) Dalam kasus dibawah umur, prosedur yang dipakai harusmempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk mendorongrehabilitasi bagi mereka.(5) Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembaliterhadap keputusannya atau hukumannya oleh tribunal yang lebihtinggi sesuai dengan undang-undang.(6) Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukumyang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabilakemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkansuatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkansecara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam prosespenegakan keadilan, maka orang yang telah menderita hukuman301

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilusebagai akibat dari penuntutan tersebut harus diberi ganti rugi menurutundang-undang, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnyafakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau sebagian disebabkankarena dirinya sendiri.(7) Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindakpidana dimana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai denganundang-undang dan hukum acara pidana di masing- masing negara.Pasal 15(1) Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindakpidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukanmerupakan tindakan pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkanhukum nasional maupun internasional. Tidak pula diperbolehkanuntuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukumanyang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Apabilasetelah dilakukannya suatu tindak pidana muncul ketentuan yang lebihringan hukumnya, maka pelaku harus mendapatkan keuntungan dariketentuan tersebut.(2) Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang dapat merugikanpersidangan dan penghukuman terhadap seseorang atas tindakanyang dilakukan atau yang tidak dilakukan, yang pada saat hal itu terjadimasih merupakan suatu tindak pidana menurut asas-asas hukumyang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.Pasal 16Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukumdimanapun ia berada.Pasal 22(1) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan oranglain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikatpekerja untuk melindungi kepentingannya.(2) Tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini, kecualiyang telah diatur oleh undang-undang, dan yang diperlukan dalammasyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dankeselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatandan moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari302

Appendix Aorang lain. Pasal ini tidak boleh mencegah diberikannya pembatasanyang sah bagi anggota angkatan bersenjata dan kepolisian dalammelaksanakan hak ini.(3) Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangankepada Negara Pihak pada Konvensi Organisasi Buruh Internasionaltahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atasHak Berserikat untuk mengambil tindakan legislatif atau menerapkanhukum sedemikian rupa, sehingga dapat mengurangi jaminan-jaminanyang diberikan dalam Konvensi tersebut.Pasal 25Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpapembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpapembatasan yang tidak layak, untuk :(a) Ikut serta dalam urusan pemerintahan, baik secara langsungmaupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;(b) Memlilih dan dipilih pada pemilu berkala yang murni, dan denganhak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melaluipemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasanuntuk menyatakan keinginan dari para pemilih.(c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atasdasar persamaan dalam arti umum.Konvensi Internasional Penghapusan SemuaBentuk Diskriminasi Rasial 3Pasal 5Sesuai dengan kewajiban-kewajiban dasar yang ditetapkan dalam pasal 2Konvensi ini, maka Negara Peserta berusaha melarang dan menghapusdiskriminasi rasial dalam segala bentuknya dan menjamin hak setiap orangdimuka hukum, tanpa pembedaan mengenai ras, warna kulit, atau asalusulkhususnya, dalam menikmati hak-hak berikut:(a) Hak atas perlakuan yang sama di depan tribunal dan semua organlain yang melaksanakan peradilan;3 International Convention o the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, G.A. Res.2106 (XX), U.N. GAOR, 20th Sess., Supp. No. 14, U.N. Doc. A/6014, di 47 (21 Des, 1965),660 U.N.T.S. 195 (diberlakukan 4 Jan, 1969), tersedia di http://www2.ohcr.org/english/law/cerd.htm.303

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu(b) Hak atas keamanan pribadi dan perlindungan oleh Negaraterhadap kekerasan atau pelanggaran atau kerugian materi,apakah ditimbulkan oleh pejabat pemerintah atau oleh kelompokindividu atau lembaga mana pun;(c) Hak-hak politik, terutama hak-hak untuk ikut serta dalam pemilihan– untuk memberikan suara dan menjadi calon dalam pemilihan– atas dasar hak pilih yang universal dan sama, untuk ikut sertadalam Pemerintahan dan juga dalam melaksanakan urusan-urusanNegara pada tingkat apa pun dan mempunyai akses yang samaterhadap pelayanan umum;(d) Hak-hak sipil lainnya, terutama:(i) Hak atas kebebasan bergerak dan bertempat tinggal di dalamperbatasan Negara;(ii) Hak untuk meninggalkan negara mana pun, termasuknegaranya sendiri, dan kembali ke negaranya;(iii) Hak atas kewarganegaraan(iv) Hak atas perkawinan dan memilih suami/istri;(v) Hak untuk memiliki harta kekayaan baik sendirian dan jugadalam berhimpun dengan orang-orang lain;(vi) Hak untuk menerima warisan;(vii) Hak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama;(viii) Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi;(ix) Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat dengan damai;(e) Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya terutama:(i) Hak-hak atas pekerjaan, pemilihan pekerjaan dengan bebas,syarat-syarat pekerjaan yang adil dan menguntungkan,perlindungan terhadap pengangguran, atas upah yangsama untuk pekerjaan yang sama, atas penggajian yang adildan menguntungkan;(ii) Hak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat sekerja;(iii) Hak atas perumahan;(iv) Hak atas kesejahteraan umum, perawatan kesehatan,jaminan sosial dan pelayanan sosial;(v) Hak atas pendidikan dan pelatihan;(vi) Hak untuk berpartisipasi yang sama dalam aktivitasaktivitaskebudayaan;304

Appendix A(vii) Hak atas akses ke tempat mana pun atau pelayanan apapun yang ditujukan untuk penggunaan oleh khalayak umum,seperti pengangkutan, hotel, restoran, kafe, gedung bioskopdan taman.Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosialdan Budaya 4Pasal 2(1) Setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini, berjanji untuk mengambillangkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan dankerjasama internasional, khususnya dibidang ekonomi dan teknissepanjang tersedia sumber dayanya, untuk secara progresif mencapaiperwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini dengancara-cara yang memungkinkan, termasuk khususnya pengambilanlangkah-langkah legislatif.(2) Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hakhakyang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasiapapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politikatau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan,kelahiran atau status lainnya.(3) Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan hak asasimanusia dan perekonomian nasionalnya, dapat menentukan sampaiseberapa jauh mereka dapat menjamin hak-hak ekonomi yang diakuidalam Kovenan ini kepada warga negara asing.Konvensi Internasional Penghapusan SegalaBentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 5Pasal 7Negara-negara peserta wajib melakukan upaya-upaya yang tepat untukmenghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik4 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, G.A. Res. 2200 (XXI) A,U.N. GAOR, 21st Sess, Supp. No. 16, U.N. Doc. A/6316, di 49 (16 Des, 1966) 993 U.N.T.S.3 (diberlakukan 3 Jan, 1976), dapat dilihat di http://www2.ohchr.org/English/law/cesr.htm.5 U.N. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, G.A.Res, 34/180, U.N. GAOR, 34th Sess, Supp No. 46, U.N. Doc A/34/46, di 193 (18 Des,1979), dapat dilihat di http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/convention.htm.305

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiludan kehidupan kemasyarakatan negaranya, khususnya menjamin bagiperempuan atas dasar persamaan dengan laki-laki, hak:(a) untuk memilih pada seluruh pemiliu dan referendum publik danuntuk dapat dipilih pada semua badan publik yang dipilih;(b) untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintahdan pelaksanaannya, memegang jabatan dalam pemerintahan danmelaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat;(c) untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulanperkumpulan non-pemerintah yang bergerak dalam bidangkehidupan publik dan politik negaraPasal 8Negara-negara peserta wajib melakukan upaya-upaya yang tepat untukmemastikan kesempatan bagi perempuan untuk mewakili pemerintahmereka pada tingkat international dan untuk berpartisipasi dalam pekerjaanorganisasi-organisasi international atas dasar persamaan dengan laki-lakitanpa suatu diskriminasi.Pasal 9(1) Negara-negara peserta wajib memberi kepada perempuan hakyang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah ataumempertahankan kewarganegaraannya. Negara-negara pesertakhususnya wajib menjamin bahwa perkawinan dengan orangasing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selamaperkawinan tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraanisteri, menjadikannya tidak berkewarganegaraan atau memaksakankewarganegaraan suaminya kepadanya.(2) Negara-negara peserta wajib memberi kepada perempuan hak yangsama dengan laki-laki berkenaan kewarganegaraan anak-anak mereka.306

Appendix AKomentar Umum Perserikatan BangsaBangsa tentang Kovenan InternasionalHak Hak Sipil dan Politik (ICCPR)Komentar Umum No. 13 Pasal 14 Komite HakAsasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa 611. Subayat 3 (g) menentukan bahwa si tertuduh tidak dapat dipaksaagar memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksamengakui kesalahannya. Dalam mempertimbangkan jaminan ini,ketentuan-ketentuan pasal 7 dan pasal 10, ayat 1, harus diingatkembali. Guna memaksa si tertuduh untuk mengakui kesalahannyaatau memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, seringkalidigunakan metode-metode yang melanggar ketentuan-ketentuantersebut. Undang-undang harus menentukan bahwa bukti-bukti yangdiperoleh dengan cara-cara tersebut atau bentuk-bentuk pemaksaanlain tidak dapat diterima sama sekali.17. Pasal 14, ayat 5, menentukan bahwa setiap orang yang dijatuhihukuman pidana berhak untuk memperoleh banding terhadapputusan atau hukumannya oleh tribunal yang lebih tinggi, sesuaidengan undang-undang. Perhatian khusus diberikan pada istilah laindari kata “kejahatan” (“pelanggaran/infraction”, “delito”,prestuplenie”)yang menunjukkan bahwa jaminan ini tidak sepenuhnya terbataspada kejahatan yang paling serius. Dalam hal ini, Negara-negaraPihak belum memberikan informasi yang cukup mengenai prosedurbanding, khususnya akses terhadap dan kewenangan tribunal banding,persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukanbanding atas suatu putusan, serta bagaimana prosedur tribunalbanding mempertimbangkan persyaratan mengenai persidanganyang adil dan terbuka sesuai dengan pasal 14 ayat 1.6 U.N. Human Rights Comm., CCPR General Comment No. 13, Pasal. 14: EqualityBefore The Courts and The Right to A Fair and Public Hearing By An Independent CourtEstablished By Law, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev. 1 di 14 (1994) (13 April, 1984) (digantikanoleh General Comment No. 32), dapat dilihat di http://www/unhcr.ch/tbs/doc.nsf/0/bb722416a295f-264c12563ed0049dfbd.307

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluKomite Hak Asasi Manusia Perserikatan BangsaBangsa, Komentar Umum No. 25 tentang Pasal 25 711. Negara wajib melakukan tindakan perbaikan yang efektif untukmenjamin bahwa setiap orang yang memiliki hak pilih dapatmelaksanakan haknya tersebut. Jika pendaftaran pemilih diharuskan,hal tersebut seharusnya difasilitasi dan berbagai hambatan terhadappendaftaran tersebut, tidak seharusnya dibebankan. Jika persyaratankependudukan diterapkan pada pendaftaran, persyaratan tersebutharus masuk akal, dan tidak seharusnya dibebankan dengan cara yangdapat mengecualikan tuna wisma dari hak pilih. Setiap intervensi yangberlebihan terhadap pendaftaran atau pemungutan suara demikianjuga intimidasi atau pemaksaan terhadap pemilih seharusnya dilarangoleh undang-undang pidana dan undang-undang tersebut seharusnyaditegakkan dengan tegas. Pendidikan pemilih dan kampanyependaftaran merupakan hal yang wajib untuk menjamin pelaksanaanhak yang efektif pasal 25 oleh masyarakat yang memiliki pengetahuan.17. Hak seseorang untuk maju dalam pemilu seharusnya tidak dibatasisecara tidak masuk akal dengan mewajibkan calon untuk menjadianggota partai atau partai tertentu. Jika calon ini diwajibkan untukmemiliki sejumlah minimum pendukung untuk pencalonannya,persyaratan ini seharusnya masuk akal dan tidak menjadi penghambatbagi pencalonannya. Tanpa praduga terhadap ayat (1) pasal 5 dariKovenan, opini politik tidak boleh digunakan sebagai dasar untukmenghalangi seseorang dari hak untuk maju dalam pemilu.20. Sebuah otoritas pemilu yang independen harus dibentuk untukmengawasi proses pemilu dan untuk menjamin bahwa hal tersebutdilaksanakan secara adil, tidak memihak dan sesuai dengan undangundangyang telah ada yang sesuai dengan Kovenan. Negaraseharusnya mengambil tindakan untuk menjamin persyaratankerahasiaan pemungutan suara selama pemilu, termasuk suaraorang yang tidak hadir, dimana sistem tersebut ada. Hal ini berartipara pemilih seharusnya dilindungi dari setiap bentuk pemaksaan atau7 UN Human Rights Comm., Covenant on Civil and Political Rights (CCPR) GeneralComment No. 25, Pasal 25: The Right to Participated in Public Affairs, Voting Rights andthe Rights of Equal Access to Public Service, CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 (12 Juli, 1996),dapat dilihat di http://www.unhcr.org/refworld/docId/453883fc22.html.308

Appendix Aketerpaksaan untuk mengungkapkan bagaimana mereka bermaksudmemilih atau bagaimana mereka memilih, dan dari setiap intervensiyang melanggar hukum atau sewenang-wenang dengan prosespemungutan suara. Pengabaian hak ini tidak sesuai dengan pasal 25Kovenan. Keamanan kotak suara harus dijamin dan suara harus dihitungdengan kehadiran para kandidat atau perwakilannya. Seharusnyajuga terdapat pemeriksaan independen dari proses pemungutandan penghitungan suara untuk banding yudisial atau proses lainnyayang setara sehingga para pemilih memiliki kepercayaan dalamkeamanan surat suara dan penghitungan surat suara. Bantuan yangdiberikan kepada para penyandang cacat, tuna netra atau tuna aksaraseharusnya bersifat independen. Pemilih seharusnya diberitahukansepenuhnya mengenai jaminan ini.25. Komunikasi bebas atas informasi dan ide tentang isu-isu publik danpolitik diantara warga negara, para calon dan perwakilan terpilihmerupakan hal yang mutlak. Hal ini membuktikan pers yang bebasdan media yang lain dapat berkomentar tentang isu-isu publik tanpasensor atau pembatasan dan untuk menginformasikan opini publik.Komentar Umum No. 31 tentang Pasal 2 KomiteHak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa 815. Pasal 2 ayat 3 mewajibkan bahwa, sebagai tambahan atasperlindungan efektif atas hak-hak yang diakui dalam Kovenan, NegaranegaraPihak harus menjamin bahwa individu-individu juga memilikiakses terhadap upaya-upaya pemulihan yang efektif guna menuntuthak-hak tersebut. Upaya-upaya pemulihan tersebut harus disesuaikandengan mempertimbangkan kondisi kerentanan khusus beberapakategori orang-orang, termasuk anak-anak pada khususnya. Komitemenekankan pentingnya bagi Negara-negara Pihak untuk membentukmekanisme-mekanisme yudisial dan administratif dalam hukumnasional guna menangani pengaduan-pengaduan terkait denganpelanggaran hak-hak tersebut. Komite mencatat bahwa pemanfaatanatas hak-hak yang diakui oleh Kovenan dapat dijamin secara efektif8 U.N. Human Rights Committee, General Comment No. 31 [80] Nature of the GeneralLegal Obligation Imposed on State Parties to the Covenant, 26 Mei, 2004, CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13, dapat dilihat di http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.21.Rev1. Add 13. En309

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluoleh sistem peradilan (judiciary) dalam berbagai cara yang berbeda,termasuk penerapan Kovenan secara langsung sebagai hukumnasional, penerapan konstitusi atau ketentuan-ketentuan hukumlain yang setara, atau penafsiran dampak Kovenan dalam penerapanhukum nasional. Secara khusus, mekanisme-mekanisme administratifdibutuhkan guna memberikan dampak pada kewajiban umum untukmenyelidiki tuduhan-tuduhan akan pelanggaran dengan segera,menyeluruh, dan efektif melalui badan-badan yang bersifat mendiridan tidak memihak. Institusi-institusi hak asasi manusia nasional,yang diberikan kewenangan yang selayaknya, dapat melakukan haltersebut. Kegagalan suatu Negara Pihak untuk menyelidiki tuduhantuduhanpelanggaran adalah suatu pelanggaran terhadap Kovenan.Penyelesaian terhadap pelanggaran yang terus-menerus berlangsungmerupakan unsur penting dari hak atas upaya pemulihan yang efektif.16. Pasal 2 ayat 3 mewajibkan Negara-negara Pihak untuk memberikankompensasi bagi individu-individu yang hak-haknya sebagaimanadiatur Kovenan telah dilanggar. Tanpa pemberian kompensasi kepadaindividu-individu yang hak-haknya telah dilanggar tersebut, makakewajiban untuk menyediakan upaya pemulihan yang efektif, yangpenting bagi efektivitas penerapan pasal 2 ayat 3, belum dilaksanakan.Sebagai tambahan bagi pemberian kompensasi yang dinyatakan secarategas di pasal 9 ayat 5 dan pasal 14 ayat 6, Komite mempertimbangkanbahwa Kovenan menentukan tentang pemberian kompensasi yangselayaknya. Komite mencatat bahwa pemberian kompensasi dapatberupa restitusi, rehabilitasi, dan langkah-langkah yang memuaskanseperti misalnya permintaan maaf secara publik, peringatan umum,jaminan bahwa pelanggaran tidak akan diulangi, dan perubahanterhadap hukum dan praktik yang berkaitan, serta membawa parapelaku pelanggaran hak asasi manusia ke hadapan pengadilan.310

Appendix AKomite Hak Asasi Manusia Perserikatan BangsaBangsa Komentar Umum No. 32 tentang Pasal 14 947. Pasal 14, ayat 5 dilanggar tidak hanya jika keputusan oleh pengadilandi tingkat pertama bersifat final, tetapi juga dimana vonis bersalahdijatuhkan oleh pengadilan banding atau pengadilan tingkat final,setelah divonis bebas oleh pengadilan yang lebih rendah, menurutundang-undang domestik, tidak dapat ditinjau oleh pengadilan yanglebih tinggi. Dimana pengadilan tertinggi dari sebuah negara bertindaksebagai yang pertama dan satu-satunya, ketiadaan hak untuk meninjauoleh tribunal yang lebih tinggi tidak digantikan oleh fakta bahwa kasustersebut diproses tribunal tinggi (supreme tribunal) dari Negara pihakyang berkepentingan; sistem tersebut tidak sesuai dengan Kovenantersebut, kecuali pihak Negara yang berkepentingan telah membuatpenolakan terhadap efek ini.48. Hak untuk memvonis orang bersalah dan dihukum ditinjau olehtribunal yang lebih tinggi di bawah Pasal 14, ayat 5, membebankanpihak negara suatu tugas untuk meninjau vonis bersalah dan hukuman,secara substantif, baik atas dasar kecukupan bukti atau undangundang,penuntutan dan penghukumannya, sehingga prosedurnyamemungkinkan pertimbangan sifat dari kasusnya. Sebuah peninjauanyang terbatas pada aspek formal atau legal tanpa pertimbangan faktasedikitpun tidak memadai di bawah Kovenan ini. Namun, pasal 14, ayat5 tidak mengharuskan dilakukannya persidangan ulang secara penuhatau sebuah “sidang” selama tribunal melaksanakan peninjauandapat melihat dimensi faktual dari kasus. Dengan demikian, jikasebuah pengadilan tingkat yang lebih tinggi melihat tuduhan terhadaporang yang bersalah dengan sangat rinci, mempertimbangkan buktiyang diajukan ke pengadilan dan merujuk kepadanya pada saatbanding, dan menemukan bahwa terdapat bukti yang mencukupiuntuk menjustifikasi temuan bersalah dalam kasus khusus, Kovenantidak dilanggar.49. Hak untuk meninjau vonis bersalah seseorang hanya dapatdilaksanakan secara efektif jika orang yang bersalah tersebut diberikan9 CCPR General Comment No. 32, Pasal 14: Right to Equality Before Courts and TribunalsAnd To A Fair Trial, U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 (23 Ag, 2007) (catatan kaki dihilangkan), dapatdilihat di http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/437/71/PDF/G0743771.pdf311

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluyang semestinya terhadap, keputusan tertulis dari pengadilan, danpaling sedikit pengadilan banding pertama dimana undang-undangdomestik memberikan beberapa tingkat banding, juga dokumenlainnya, seperti transkrip persidangan, yang diperlukan untukmendapatkan pelaksanaan hak banding yang efektif. Keefektifan hakini juga dilemahkan, dan pasal 14 ayat 5 dilanggar, jika tinjauan olehpengadilan tingkat yang lebih tinggi ditunda secara berlebihan yangmelanggar ayat 3 (c) dari ketentuan yang sama.50. Sebuah sistem peninjauan pengawasan yang hanya berlaku untukhukuman yang eksekusinya telah dimulai tidak memenuhi persyaratanpasal 14, ayat 5, tanpa memandang apakah tinjauan tersebut dimintaoleh orang yang bersalah atau tergantung kekuasaan diskresi seoranghakim atau jaksa.Berbagai Traktat dan Piagam RegionalKonvensi Eropa untuk Perlindungan Hak AsasiManusia dan Kebebasan Mendasar 10Pasal 6 – Hak untuk pengadilan yang adil(1) Dalam menentukan berbagai hak dan kewajiban sipil atau setiaptuntutan pidana yang dituduhkan terhadap seseorang, setiap orangberhak mendapatkan pengadilan yang adil dan terbuka dengan dalamjangka waktu yang masuk akal oleh tribunal yang independen dantidak memihak yang dibentuk oleh undang-undang. Keputusan wajibdiumumkan secara publik tetapi pers dan masyarakat luas dapatdikecualikan dari seluruh atau sebagian pengadilan atas kepentinganmoral, ketertiban umum atau keamanan nasional di dalam masyarakatdemokratis, dimana kepentingan generasi muda atau perlindunganterhadap kehidupan pribadi dari pihak-pihak diperlukan, atau sejauhdiperlukan secara ketat dalam opini pengadilan dalam keadaankhusus dimana publisitas dapat menimbulkan prasangka terhadapkepentingan keadilan.10 European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 4Nov 1950, C.E.T.S No. 5 (diberlakukan 3 Sept, 1953), dapat dilihat di http://conventions.coe.int.Treaty/en/Html/005.htm.312

Appendix A(2) Setiap orang yang dituduh melakukan tindakan pidana harus didugatidak bersalah sampai dibuktikan bersalah menurut undang-undang.(3) Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana memiliki hakminimum sebagai berikut:(a) untuk diberitahukan segera, dalam bahasa yang dapatdimengertinya dan secara rinci mengenai sifat dan akibat tuduhanterhadapnya;(b) untuk memiliki waktu dan fasilitas yang cukup untukmempersiapkan pembelaannya;(c) untuk melakukan pembelaan sendiri atau melalui pembelaanyang dipilihnya sendiri, atau jika ia tidak memiliki sumber yangmencukupi untuk membayar bantuan hukum, maka diberikansecara cuma-cuma dimana dibutuhkan oleh kepentingan keadilan;(d) untuk memeriksa atau telah memeriksa para saksi meringankandan memperoleh kehadiran dan pemeriksaan para saksi yangmeringankan dengan kondisi yang sama dengan para saksiyang memberatkan;(e) mendapatkan bantuan cuma-cuma seorang penerjemah jika diatidak dapat mengerti atau berbicara bahasa yang digunakan didalam pengadilan.Pasal 8 – Hak untuk dihormati kehidupan pribadidan keluarganya(1) Setiap orang memiliki hak untuk dihormati kehidupan pribadi dankeluarganya, rumahnya dan korespondensinya.(2) Tidak ada campur tangan dari otoritas publik dalam pelaksanaan hak inikecuali yang sesuai dengan hukum dan diperlukan di dalam masyarakatdemokratis untuk kepentingan keamanan nasional, keselamatanmasyarakat atau kesejahteraan ekonomi negara, untuk pencegahanketidaktertiban atau kejahatan, untuk perlindungan kesehatan ataumoral, atau untuk perlindungan hak dan kebebasan lainnya.Pasal 9 – Kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama(1) Setiap orang memiliki hak kebebasan berpikir, hati nurani danberagama; hak ini termasuk kebebasan untuk mengubah agama ataukepercayaannya, baik sendiri ataupun bersama-sama dengan yang313

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilulainnya dan secara umum atau pribadi, untuk mewujudkan agamaatau kepercayaannya dalam ibadah, ceramah, praktik dan kepatuhan.(2) Kebebasan untuk mewujudkan agama atau kepercayaan seseoranghanya dapat dibatasi jika diatur oleh hukum dan diperlukan didalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanannasional, keselamatan masyarakat atau kesejahteraan ekonominegara, untuk pencegahan ketidaktertiban atau kejahatan, untukperlindungan kesehatan atau moral, atau untuk perlindungan hak dankebebasan lainnya.Pasal 10 – Kebebasan Berekspresi(1) Setiap orang memiliki hak untuk kebebasan berekspresi. Hak iniwajib termasuk kebebasan berpendapat dan untuk menerima danmengirimkan informasi dan ide tanpa campur tangan dari otoritaspublik dan terlepas dari batasan-batasan. Pasal ini tidak menghalangiNegara dari mempersyaratakan perizinan untuk perusahaan penyiaran,televisi atau sinema.(3) Pelaksanaan kebebasan ini sesuai tugas dan tanggung jawabnya,dibatasi oleh tata tertib, persyaratan atau hukuman sebagaimanadiatur oleh hukum dan diperlukan di dalam masyarakat demokratisuntuk kepentingan keamanan nasional, keselamatan masyarakat ataukesejahteraan ekonomi negara, untuk pencegahan ketidaktertibanatau kejahatan, untuk perlindungan kesehatan atau moral, atauuntuk perlindungan hak dan kebebasan lainnya, untuk mencegahpengungkapan informasi yang diterima secara rahasia, ataumempertahankan otoritas dan ketidakberpihakan sistem peradilan.Pasal 11 – Kebebasan berkumpul dan berserikat(1) Setiap orang memiliki hak kebebasan berkumpul secara damai dankebebasan untuk berserikat dengan yang lain, termasuk hak untukmembentuk dan bergabung dalam serikat perdagangan untukperlindungan kepentingannya.(2) Tidak ada pembatasan yang diterapkan terhadap pelaksanaan hak-hakini kecuali yang diatur oleh hukum dan diperlukan di dalam masyarakatdemokratis untuk kepentingan keamanan nasional, keselamatanmasyarakat atau kesejahteraan ekonomi negara, untuk pencegahanketidaktertiban atau kejahatan, untuk perlindungan kesehatan atau314

Appendix Amoral, atau untuk perlindungan hak dan kebebasan lainnya. Pasalini tidak mencegah diberlakukannya pembatasan yang sah terhadappelaksanaan hak-hak ini oleh anggota-anggota angkatan bersenjata,polisi atau administrasi Negara.Pasal 13 – Hak untuk Memperoleh Pemulihan yang EfektifSemua orang yang hak dan kebebasannya diatur dalam Konvensi inidilanggar wajib memperoleh pemulihan yang efektif dimuka otoritasnasional meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh seseorang yangbertindak dalam kapasitas resmi.Protokol No. 1 dari Konvensi Eropa untukPerlindungan Hak Asasi Manusia dan KebebasanMendasar 11Pasal 3 – Hak untuk Pemilu yang bebasPihak Penandatangan melaksanakan pemilu yang bebas dengan rentangwaktu yang masuk akal dengan surat suara yang rahasia, di bawahpersyaratan yang menjamin kebebasan ekspresi yang bebas dari opiniseseorang memilih legislatif.Protokol No. 7 dari Konvensi Eropa untukPerlindungan Hak Asasi Manusia dan KebebasanMendasar 12Pasal 2 – Hak mengajukan banding dalam Perkara Pidana(1) Setiap orang yang dihukum karena tindak pidana oleh suatu tribunal,berhak agar hukumannya ditinjau oleh tribunal yang lebih tinggi.Pelaksanaan hak ini termasuk landasan pelaksanaannya, wajib diaturoleh hukum.(2) Hak ini mungkin dikecualikan jika terkait pelanggaran yang bersifatminor, yang diatur oleh hukum , atau di dalam kasus dimana orang11 Protocol No. 1 European Convention for the Protection of Human Rights and FundamentalFreedoms, 20 Mar 1952, C.E.T.S No. 9 (diberlakukan 18 Mei, 1954), dapat dilihat di http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/009.htm12 Protocol No. 7 European Convention for the Protection of Human Rights and FundamentalFreedoms, 22 Nov 1984, C.E.T.S No. 117 (diberlakukan 1 Nov, 1954), dapat dilihat di http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/117.htm315

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluyang terkait disidang tingkat pertama oleh tribunal tertinggi ataudihukum menyusul sebuah banding melawan vonis bebas.Konvensi Antar-Amerika tentang HakAsasi Manusia 13Pasal 1(1) Pihak Negara dari Konvensi ini menghargai hak-hak dan kebebasanyang diakui di sini dan memastikan kapada semua orang sesuaidengan yurisdiksinya pelaksanaan hak-hak dan kebebasan tersebutdengan bebas dan sepenuhnya tanpa adanya diskriminasi denganalasan-alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politisatau opini lainnya, asal kewarganegaraan, atau status sosial ekonomi,kelahiran atau kondisi sosial lainnya apapun.(2) Untuk maksud Konvensi ini, “orang” berarti setiap manusia.Pasal 2Dimana pelaksanaan setiap hak-hak atau kebebasan yang dirujuk di dalamPasal 1 tidak siap dijamin oleh lembaga legislatif atau ketentuan lainnya,Pihak Negara akan mengusahakan untuk mengadopsi, sesuai denganproses konstitusional mereka dan ketentuan dari Konvensi ini, sepertitindakan-tindakan legislatif atau yang lainnya yang mungkin diperlukanuntuk memberikan pengaruh terhadap hak-hak atau kebebasan tersebut.Pasal 8(1) Setiap orang memiliki hak untuk sebuah sidang, dengan jaminan dandalam waktu yang masuk akal, oleh sebuah tribunal yang kompeten,mandiri dan tidak memihak, yang sebelumnya dibentuk oleh undangundangdalam pemeriksaan setiap tuduhan yang bersifat kriminalterhadapnya atau untuk penentuan hak dan kewajibannya yangbersifat sipil, ketenagakerjaan, fiskal atau yang lainnya.(2) Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana memiliki hakpraduga tidak bersalah selama kesalahannya belum terbukti menurutundang-undang. Selama proses persidangan, setiap orang berhak,dengan kesetaraan yang penuh, jaminan minimum berikut ini:13 Inter-American Convention on Human Rights, pasal 23, 22 Nov, 1969, O.A.S.T.S, No. 36,dapat dilihat di http://www.oas.org/juridico/English/treaties/b-32.html.316

Appendix A(a) hak tertuduh untuk dibantu tanpa dikenakan biaya oleh penerjemah,jika ia tidak mengerti atau tidak berbicara bahasa yang digunakanpada tribunal atau pengadilan;(b) pemberitahuan sebelumnya secara rinci kepada tertuduhmengenai tuduhan kepadanya;(c) waktu dan alat yang memadai untuk mempersiapkan pembelaannya;(d) hak tertuduh untuk membela dirinya secara pribadi atau dibantuoleh penasihat hukum yang dipilihnya sendiri, dan untukberkomunikasi secara bebas dan pribadi dengan penasihatnya;(e) hak yang tidak dapat dipisahkan untuk dibantu oleh penasihat yangdisediakan oleh negara, dibayar ataupun tidak sebagaimana diaturoleh hukum domestik, jika tertuduh tidak membela dirinya secarapribadi atau melibatkan penasihatnya dalam waktu yang diaturoleh undang-undang;(f) hak pembela untuk memeriksa para saksi yang hadir di pengadilandan untuk memperoleh kemunculan baik para saksi, ahli ataupunorang-orang lainnya yang dapat menjelaskan mengenai faktafaktanya;(g) hak untuk tidak dipaksakan menjadi saksi melawan dirinya sendiriatau untuk mengaku bersalah;(h) hak untuk mengajukan banding keputusan ke pengadilan yanglebih tinggi.(3) Pengakuan bersalah oleh tertuduh hanya sah jika dibuat tanpa paksaanapapun juga.(4) Tertuduh yang divonis bebas oleh sebuah keputusan yang tidak dapatdibanding, tidak dapat diajukan ke sidang yang baru untuk alasanyang sama.(5) Rangkaian persidangan pidana wajib dibuat terbuka; kecuali sepanjangdiperlukan untuk melindungi kepentingan keadilan.Pasal 23(1) Setiap warga negara berhak atas hak-hak dan kesempatansebagai berikut:(a) Untuk ikut serta dalam melaksanakan urusan publik, secaralangsung atau tidak langsung atau melalui perwakilan yang dipilihsecara bebas;317

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu(b) Untuk memilih atau dipilih dalam pemilihan berjangka yang murni,yang akan dilakukan melalui hak memilih yang universal dansetara dan melalui surat suara rahasia yang menjamin kebebasanmenyatakan pendapat dan keinginan para pemilih; dan(c) Untuk memiliki akses, berdasarkan persyaratan umum kesetaraan,terhadap pelayanan publik di negaranya.(2) Undang-undang dapat mengatur pelaksanaan hak-hak dankesempatan yang dimaksud dalam ayat sebelumnya hanya atasdasar usia, kebangsaan, domisili, bahasa, pendidikan, kapasitas sipildan mental, atau hukuman yang diputuskan oleh pengadilan yangberwenang dalam suatu persidangan pidana.Pasal 25(1) semua orang berhak untuk memperoleh penyelesaian perkaranyadengan singkat dan segera, atau penyelesaian perkara lain yangefektif, ke pengadilan atau tribunal yang kompeten untuk perlindunganterhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasarnya yangdijamin oleh konstitusi atau undang-undang negara tersebut atauoleh Konvensi ini, meskipun pelanggaran tersebut dilakukan olehseseorang yang bertindak dalam kapasitas resmi.(2) Negara pihak berupaya:(a) untuk memastikan bahwa setiap orang yang menuntut pemulihanini akan memperoleh pemeriksaan atas haknya oleh otoritasyang kompeten yang disediakan oleh sistem hukum negarayang bersangkutan;(b) untuk mengembangkan kemungkinan untuk suatu pemulihanmelalui pengadilan; dan(c) untuk memastikan bahwa otoritas yang kompeten akanmenegakkan pemulihan tersebut, ketika diberikan.318

Appendix APiagam Afrika Tentang Hak Manusia dan Rakyat 14Pasal 6Setiap individu memiliki hak untuk kebebasan dan keamanan dirinya. Tidakada individu yang dapat dirampas kebebasannya kecuali untuk berbagai alasandan persyaratan yang sebelumnya diatur oleh undang-undang. Khususnya,tidak ada yang dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang.Pasal 7(1) Setiap individu memiliki hak alasannya didengar. Hal ini terdiri dari:(a) hak untuk mengajukan banding ke organ nasional yang kompetenterhadap tindakan yang melanggar hak-hak dasarnya yang diakuidan dijamin oleh berbagai konvensi, undang-undang, peraturandan kebiasaan yang berlaku;(b) hak praduga tidak bersalah sampai dibuktikan bersalah olehpengadilan tribunal yang kompeten;(c) hak untuk membela diri, termasuk hak untuk dibela oleh penasihathukum yang menjadi pilihannya; dan(d) hak untuk disidang dalam waktu yang masuk akal oleh pengadilanatau tribunal yang tidak berpihak.(2) Tidak ada seorang pun yang dapat dihukum atas tindakan ataukealpaannya yang tidak temasuk pelanggaran yang dapat dihukummenurut hukum pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Tidak adahukuman yang dapat dikenakan atas sebuah pelanggaran dimanatidak ada ketentuan yang dibuat pada saat perbuatan tersebutdilakukan. Hukuman bersifat pribadi dan hanya dapat dikenakanpada pelanggarnya.Pasal 13(1) Setiap warga negara berhak untuk secara bebas ikut serta dalampemerintah negaranya, baik secara langsung atau tidak langsungatau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas sesuai denganketentuan hukum.14 African Charter on Human and People’s Rights, 27 Juni, 1981, OAU Doc. CAB/LEG/67/3rev.5, 21 I.L.M.58 (diberlakukan 21 Okt, 1986), dapat dilihat di http://www.1.umn.edu/humanrts/instree/z1afchar.htm319

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu(2) Setiap warga negara berhak atas akses yang sama terhadap pelayananpublik di negaranya.(3) Setiap perorangan berhak atas akses terhadap kepemilikan umumdan pelayanan yang setara secara mutlak dari semua orang dihadapan hukum.Pasal 25Para pihak Negara di dalam Pagam ini memiliki tugas untuk mempromosikandan menjamin melalui pengajaran, pendidikan dan publikasi, penghormatanterhadap berbagai hak dan kebebasan yang dimuat di dalam Piagam inidan untuk menjaga bahwa berbagai kebebasan dan hak ini serta kewajibandan tugasnya dapat dipahami.Deklarasi Persatuan Antar-Parlemen tentangKriteria Pemilu yang Bebas dan Adil 15Pasal 3 Pencalonan, Partai dan Hak-hak danTanggungjawab Kampanye(1) Setiap orang berhak untuk ikut serta dalam pemerintah negara merekadan harus memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi calon dalampemilihan. Kriteria untuk keikutsertaan dalam pemerintah ditentukansesuai dengan konstitusi nasional dan undang-undang serta tidakboleh bertentangan dengan kewajiban internasional Negara.(2) Setiap orang berhak untuk bergabung dengan, atau bersamaan denganorang lain untuk mendirikan, suatu partai politik atau organisasi untukmaksud bersaing dalam pemilihan.(3) Setiap orang baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama denganorang lain berhak:• Untuk menyatakan pendapat politik tanpa campur tangan(orang lain);• Untuk mencari, menerima dan memberikan keterangan dan untukmembuat suatu pilihan berdasarkan pengetahuan;• Untuk bergerak secara bebas dalam negara untuk melakukankampanye pemilihan;15 Inter-Parliamentary Council (sekarang disebut Governing Council), Declaration on Criteriafor Free and Fair Elections, 54th Sess, C.P. 330 (26 Mar, 1994), dapat dilihat di http://ipu.org/cnl-e/154-free.htm.320

Appendix A• Untuk berkampanye atas dasar kesetaraan dengan partai politiklainnya, termasuk dengan partai yang membentuk pemerintahanyang sedang berkuasa.(4) Setiap kandidat pemilu dan partai politik memiliki kesempatan yangsama atas akses terhadap media, khususnya media komunikasimassa, untuk menyampaikan pendapat politik mereka.(5) Hak para calon atas keamanan dalam kaitannya dengan hidup dan hakmilik mereka harus dihormati dan dilindungi.(6) Setiap individu dan setiap partai politik berhak atas perlindunganhukum dan berhak terhadap tindakan hukum untuk pelanggaran atashak-hak politik dan pemilihannya.(7) Hak-hak di atas hanya bisa dibatasi oleh sesuatu yang luar biasasifatnya, sesuai dengan undang-undang dan diperlukan secarawajar dalam suatu masyarakat yang demokratis untuk kepentingankeamanan nasional atau ketertiban umum (public order), perlindungankesehatan atau moral umum atau perlindungan hak-hak dankebebasan orang lain dan dengan ketentuan bahwa itu semuasesuai dengan kewajiban Negara berdasarkan hukum internasional.Pembatasan yang diperkenankan atas pencalonan, pendirian dankegiatan partai politik dan hak kampanye tidak dapat diberlakukan jikamelanggar prinsip nondiskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jeniskelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asalusul nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.(8) Setiap individu atau partai politik yang pencalonannya, hakhakpartai atau kampanyenya ditolak atau dibatasi berhak untukmengajukan banding kepada pihak yang berwenang untuk meninjaukembali keputusan tersebut dan dengan segera dan secara efektifmemperbaiki kesalahannya.(9) Hak-hak pencalonan, partai dan kampanye membawa tanggung jawabkepada masyarakat. Pada khususnya, calon atau partai politik dilaranguntuk melakukan kekerasan.(10) Setiap calon dan partai politik yang bersaing dalam suatu pemilihanharus menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.(11) Setiap calon dan partai politik yang bersaing dalam suatu pemilihanharus menerima hasil dari pemilihan yang bebas dan adil.321

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluPasal 4 Hak dan Tanggung Jawab Negara(1) Negara seharusnya mengambil langkah-langkah legislatif dan tindakanlainnya yang diperlukan yang sesuai dengan proses konstitusionalmereka, untuk menjamin hak-hak dan kerangka institusional untukpemilu yang berkala dan murni, bebas dan adil, sesuai dengankewajiban mereka di bawah hukum internasional. Khususnya,negara harus:- Menyusun sebuah prosedur yang efektif, tidak memihak dan nondiskriminatifuntuk pendaftaran pemilih;- Menyusun kriteria yang jelas untuk pendaftaran pemilh, sepertiusia, kewarganegaraan dan tempat tinggal, serta menjamin bahwaketentuan tersebut diterapkan tanpa pembedaan apa pun;- Mengijinkan pembentukan partai pelaksanaan fungsi bebas daripartai politik, mungkin saja mengatur pendanaan partai politik dankampanye pemilu, memastikan pemisahan partai dan negara,serta menyusun persyaratan kompetisi dalam pemilu legislatifdengan secara adil;- Merintis atau memfasilitasi program-program nasional pendidikankewarganegaran, untuk memastikan bahwa penduduk terbiasadengan prosedur dan isu pemilu;(2) Selain itu, Negara seharusnya mengambil keputusan dan langkahkelembagaan yang diperlukan untuk menjamin pencapaian yangprogresif dan konsolidasi tujuan demokrasi, termasuk pembentukanmekanisme manajemen pemilu yang netral, tidak memihakatau seimbang.Dengan melakukan hal itu, mereka seharusnya antara lain:- Memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab terhadapaspek yang beragam dari pemilu telah terlatih dan bertindaktidak memihak, serta prosedur pemungutan suara yang koherendisusun dan diberitahukan kepada masyarakat pemilih;- Memastikan pendaftaran pemilih, memutakhirkan daftar pemilihdan prosedur surat suara, dengan asistensi pemantau nasionaldan internasional sebagaimana mestinya;- Mendorong para pihak, kandidat dan media untuk menerima danmengadopsi Pedoman Perilaku (Code of Conduct) untuk mengaturmasa kampanye pemilu dan pemungutan suara;322

Appendix A- Menjamin integritas suara suara melalui tindakan yang semestinyauntuk mencegah pemungutan suara ganda atau pemungutansuara oleh mereka yang tidak berhak;- memastikan integritas proses penghitungan suara melalui upayaupayauntuk mencegah suara berganda atau suara diberikan olehorang pemilih yang berhak.- Memastikan integritas proses penghitungan surat suara.(3) Negara wajib menghormati dan menjamin hak-hak asasi setiap individudalam teritori mereka dan tergantung pada yurisdiksinya. Pada waktupemilu, Negara dan organ-organnya seharusnya menjamin:- Bahwa kebebasan bergerak, berkumpul, berserikat dan berekspresidihormati, khususnya dalam konteks pawai dan rapat politik;- Bahwa partai dan kandidat bebas untuk mengkomunikasikanpandangan mereka kepada pemilih, dan bahwa mereka menikmatikesetaraan akses terhadap media Negara dan pelayanan publik;- Bahwa diambil langkah-langkah yang diperlukan untukmenjamin liputan yang non-partisan di dalam media Negara danpelayanan publik,(4) Agar membuat pemilu adil, Negara seharusnya melakukan berbagaitindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa para pihak dankandidat menikmati peluang yang wajar untuk menampilkan platformpemilu mereka.(5) Negara seharusnya melakukan semua tindakan yang diperlukan dansemestinya untuk menjamin bahwa prinsip kerahasiaan surat suaradihormati, dan pemilih dapat melakukan pemungutan suara denganbebas, tanpa rasa takut atau intimidasi.(6) Lebih lanjut, otoritas Negara seharusnya memastikan bahwapemungutan suara dilakukan sedemikian rupa sehingga menghindarikecurangan atau tindakan illegal lainnya, bahwa keamanan danintegritas proses dijaga, serta penghitungan surat suara dilakukanoleh petugas yang terlatih, dengan pemantauan dan/atau pemeriksaanyang tidak memihak.(7) Negara seharusnya melakukan semua tindakan yang diperlukan danlayak untuk menjamin transparansi proses pemilu secara keseluruhan,termasuk, contohnya melalui kehadiran perwakilan para pihak danpemantau yang terakreditasi sebagaimana mestinya.(8) Negara seharusnya melakukan berbagai tindakan yang diperlukan untuk323

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilumenjamin bahwa para pihak, kandidat dan pendukung mendapatkankeamanan yang adil, dan bahwa otoritas Negara mengambil langkahlangkahyang diperlukan untuk mencegah kekerasan pemilu.(9) Negara seharusnya menjamin bahwa pelanggaran hak asasi manusiadan pengaduan terkait proses pemilu diputuskan dengan segeradalam kerangka waktu proses pemilu dan secara efektif olehotoritas yang independen dan tidak memihak, seperti komisi pemiluatau pengadilan.Deklarasi Prinsip-Prinsip Pengaturan Pemiluyang Demokratis di Afrika 16Pasal II – Prinsip-Prinsip Pemilu yang Demokratis(1) Pemilu yang demokratis merupakan basis dari otoritas pemerintahberdasarkan perwakilan mana pun;(2) Pemilu berkala merupakan elemen kunci proses demokratisasidan oleh karenanya, merupakan hal yang amat penting untuk tatakepemerintahan yang baik, prinsip negara hukum, penegakan danpeningkatan perdamaian, keamanan, stabilitas dan pembangunan;(3) Mengadakan pemilu yang demokratis merupakan dimensi yangpenting dalam pencegahan, manajemen dan penyelesaian konflik;(4) Pemilu yang demokratis seharusnya dilaksanakan:(a) secara bebas dan adil;(b) di bawah konstitusi yang demokratis dan memenuhi instrumenhukum yang mendukung;(c) di bawah sebuah sistem pemisahan kekuasaan yang memastikansecara khusus, kemandirian sistem peradilan;(d) dilaksanakan pada rentang waktu berkala sebagaimana diaturdalam Konstitusi Nasional;(e) oleh lembaga pemilu yang tidak memihak, kompeten yangmemiliki staf yang terlatih dengan baik dan dilengkapi denganlogistik yang memadai;16 Organization of African Unity, Declaration on the Principles Governing DemocraticElections in Africa, 38th Ordinary Sess,. AHG/decl. 1 (xxxviii) (8 Juli, 2002), dapat dilihat dihttp://www.au2002.go.za/docs/summit_council/oaudec2.htm.324

Appendix APasal III – Tanggung Jawab untuk Negara AnggotaKami berkomitmen pemerintahan kami untuk:(a) melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikanpelaksanaan yang seksama tentang prinsip-prinsip di atas, yangsesuai dengan proses konstitusional negara masing-masing;(b) membentuk (jika belum ada), lembaga-lembaga yang semestinyaada dimana isu-isu seperti pedoman perilaku, persyaratankewarganegaraan, kediaman, persyaratan usia untuk pemilih,kompilasi pendaftaran pemilih, dll akan ditangani;(c) membangun suatu badan pemilu nasional yang tidak memihak,merangkul semua pihak (all-inclusive), dan akuntabel yang diisidengan staf yang memenuhi syarat, serta lembaga hukum yangkompeten, termasuk pengadilan konstitusional yang efektif untukmelakukan arbitrase dalam sengketa-sengketa yang muncul daripelaksanaan pemilu;(d) mengamankan kebebasan manusia dan sipil dari seluruh warganegara termasuk kebebasan untuk bergerak, berkumpul,berserikat, berekspresi, dan berkampanye serta akses terhadapmedia di seluruh bagian pemangku kepentingan, selamaproses pemilu;(e) mempromosikan pendidikan kewarganegaraan dan pemilih dalamberbagai prinsip dan nilai demokratis bekerjasama erat dengankelompok masyarakat sipil dan pemangku kepentingan yangrelevan lainnya;(f) melakukan berbagai tindakan dan pencegahan yang diperlukanuntuk mencegah tindak kecurangan, persekongkolan atau praktikpraktiktidak sah lainnya sepanjang keseluruhan proses pemilu,dalam rangka menjaga kedamaian dan keamanan;(g) memastikan ketersediaan logistik dan sumber daya yang memadaiuntuk melaksanakan pemilu yang demokratis, juga menjamintersedianya pendanaan yang memadai bagi seluruh partai politikyang terdaftar yang memungkinkan mereka mengorganisasikanpekerjaan mereka, termasuk partisipasi dalam proses pemilu;(h) memastikan bahwa keamanan yang memadai diberikan kepadaseluruh pihak yang berpartisipasi di dalam pemilu;(i) memastikan transparansi dan integritas keseluruhan prosespemilu dengan memfasilitasi penggunaan perwakilan partai politik325

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiludan kandidat perorangan di tempat pemungutan dan penghitungansuara dan oleh pengamat/pemantau nasional yang terakreditasi;(j) mendorong partisipasi perempuan-perempuan Afrika dalamseluruh aspek proses pemilu yang sesuai dengan undangundangnasional.Pasal VI – Peran dan Mandat Sekretaris JenderalLebih lanjut meminta Sekretaris Jenderal OAU untuk melakukan seluruhtindakan yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan Deklarasi inidengan melaksanakan, khususnya, kegiatan-kegiatan berikut:(a) Memperkuat perannya dalam pengamatan dan pemantauanpemilu dengan kerangka hukum negara bersangkutan, yang sesuaidengan nota kesepahaman yang dicapai dengan negara tersebut;(b) Memobilisasi dana anggaran tambahan untuk memperluasbasis sumber daya kantor Sekretaris Jenderal sehingga dapatmemfasiltiasi pelaksanaan dari Deklarasi ini;(c) Melaksanakan studi kelayakan tentang pembentukan DanaBantuan Demokratisasi dan Pemilu (Democratization and ElectoralAssistance Fund), untuk memfasilitasi keberhasilan pelaksanaanDeklarasi ini;(d) Melakukan studi kelayakan tentang pembentukan Unit MonitoringDemokratisasi dan Pemilu di dalam Sekretaris Jenderal OAU yangakan juga menangani isu-isu tata kepemerintahan;(e) Mengumpulkan dan mengelola daftar para ahli Afrika dalam bidangpengamatan dan pemantauan pemilu dan demokratisasi secaraumum dalam rangka menugaskan para pengamat yang kompetendan profesional yang siap setiap saat ketika mereka diperlukan.Negara Anggota diminta untuk membantu dengan mengajukannama-nama ahli mereka kepada Sekretaris Jenderal;(f) Meningkatkan standar prosedur, persiapan dan perlakuan yanglebih baik kepada pegawai yang dipilih ditunjuk untuk melaksanakanmisi pengamatan OAU;(g) Mempromosikan kerjasama dan kemitraan dengan OrganisasiAfrika dan Organisasi Internasional, juga berbagai lembaga nasional,organisasi non-pemerintah dan kelompok masyarakat sipil yangterlibat di dalam pekerjaan pengamatan dan pemantauan pemilu;(h) Menerbitkan dan menyiapkan Laporan Sekretaris Jenderal tentang326

Appendix Apengamatan/pemantauan pemilu dan kegiatan terkait lainnyayang terbuka untuk seluruh Negara Anggota dan masyarakatluas, sebagai alat untuk mengkonsolidasikan proses pemilu dandemokratisasi di benua ini.Konvensi Standar Pemilu Demokratis, Hakdan Kebebasan Pemilu di Negara-NegaraAnggota Persemakmuran dari Negara-Negara Independen (Member States of theCommonwealth of Independent States) 17Pasal 7 – Pemilu yang Terbuka dan Transparan(1) Persiapan dan pelaksanaan pemilu wajib dilaksanakan secara terbukadan dimuka publik.(2) Keputusan-keputusan badan pemilu, otoritas negara dan pemerintahlokal, yang dibuat dalam kerangka kompetensi mereka yang terkaitdengan penetapan jangka waktu, persiapan dan pelaksanaanpemilu, untuk memberikan dan melindungi hak pilih dan kebebasanwarganegara, dalam cara yang wajib, haruslah dilakukan denganpublikasi resmi, atau dipublikasikan dengan cara yang lain, yangsesuai dengan prosedur dan yang diatur oleh undang-undang.(3) Tindakan dan keputusan hukum terkait hak pilih warga negara,kebebasan dan kewajiban tidak dapat dilaksanakan jika hal tersebuttidak dikomunikasikan ke publik secara resmi.(4) Badan pemilu di dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturanperundang-undangan pemilu, wajib, dalam perangkat persnya ataumedia massa lainnya, mempublikasikan informasi tentang hasilpemilu serta data orang-orang yang terpilih.(5) Pengamatan terhadap prinsip keterbukaan dan publisitas pemiluseharusnya membentuk dasar bagi pelaksanaan pemantauan pemiluoleh badan publik dan internasional.17 European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), Conventionon the Standards of Democratic Elections, Electoral Rights dan Freedom in the MemberStates of the Commonwealth of Independent States, Opinion No. 339/2006 (22 Jan,2007), dapat dilihat di http://www.venice.coe.int/docs/2006/CD-EL(2006)031rev-e.pdf.327

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluPasal 10 – Pemilu yang Adil(1) Kepatuhan terhadap prinsip pemilu yang adil seharusnya mendukungpembentukan persyaratan hukum yang setara bagi seluruh pesertaproses pemilu.(2) Selain melaksanakan pemilu yang adil, hal-hal yang harus dijamin:(a) Hak pilih yang universal dan setara;(b) Peluang yang setara untuk setiap kandidat atau setiap partai politik(koalisi) untuk berpartisipasi dalam kampanye pemilu, termasukakses terhadap media dan perangkat telekomunikasi;(c) Pembiayaan yang adil dan terbuka terkait dengan pemilu,kampanye pemilu para kandidat, partai politik (koalisi);(d) Kejujuran ketika melakukan pemungutan suara danpenghitungannya, komunikasi yang penuh dan cepat tentanghasil pemungutan suara dengan menerbitkan seluruh hasilsecara resmi;(e) Pelaksanaan proses pemilu oleh badan pemilu yang tidakmemihak, yang bekerja dengan terbuka dan bersifat publik dibawah sebuah pemantauan yang efektif oleh badan-badan publikdan internasional;(f) Suatu pemeriksaan yang cepat dan efektif oleh pengadilan danbadan lain yang diberikan kekuasaan untuk melakukan hal tersebutatas pengaduan tentang pelanggaran hak pilih dan kebebasanwarga negara, kandidat, partai politik (koalisi) dalam kerangkawaktu pada setiap tahap pada proses pemilu, pemberian hakkepada warga negara untuk mengajukan permohonan ke badanperadilan internasional untuk memperoleh perlindungan danpenggantian atas hak dan kebebasan suara mereka sesuai denganprosedur yang diatur oleh norma-norma hukum internasional.(3) Para kandidat dapat diajukan oleh pemilih dari distrik pemilu yangrelevan dan/atau mencalonkan dirinya sendiri untuk pemilu. Kandidatdan/atau daftar kandidat juga dapat diajukan oleh partai politik(koalisi), organisasi publik lainnya dan mereka yang memiliki hak untukmengajukan kandidat dan/atau daftar kandidat, yang disebutkan didalam Konstitusi, dan undang-undang.328

Appendix APasal 15 – Status dan Kekuasaan Pemantau Internasional(1) Para pihak dengan ini berangkat dari asumsi bahwa kehadiranpara pemantau pemilu internasional meningkatkan keterbukaandan transparansi pemilu dan memastikan kepatuhan komitmeninternasional dari negara-negara. Mereka akan berusaha untukmeningkatkan akses pemantau pemilu terhadap proses pemiluyang dilaksanakan di tingkat yang lebih rendah dari tingkat nasional,termasuk tingkat kabupaten.(2) Kegiatan para pemantau internasional diatur oleh undang-undangnegara dimana pemantau bertugas, oleh Konvensi ini, dan dokumeninternasional lainnya.(3) Para pemantau internasional pemilu wajib meminta izin untukmemasuki teritori sebuah negara sesuai dengan prosedur yang diaturoleh undang-undang, dan mereka diakreditasi oleh badan pemiluyang relevan saat menunjukkan undangan tersebut. Undangan dapatdikirim oleh badan-badan yang diberi kewenangan oleh undangundangdengan publikasi resmi keputusan tentang pelaksanaanpemilu. Proposal untuk mengirim undangan dapat dikirimkan olehbadan resmi dari Negara-Negara Anggota Persemakmuran Negara-Negara Independen.(4) Suatu badan pemilu pusat akan menerbitkan sebuah sertifikatatau akreditasi dari pola yang mapan untuk seorang pemantauinternasional. Sertifikasi itu memberi pemantau internasional hakuntuk melaksanakan pemantauan di dalam masa persiapan danpelaksanaan pemilu.(5) Seorang pemantau internasional wajib, selama tinggal di wilayahnegara yang didatanginya, berada di bawah perlindungan negara yangbersangkutan. Badan Pemilu, badan pemerintah dan pemerintahlokal diwajibkan memberikan mereka bantuan yang diperlukan dalamcakupan kompetensinya.(6) Seorang pemantau internasional wajib melaksanakan aktivitasnyasecara mandiri dan independen. Penyediaan materi dan keuangan dariaktivitas pemantau internasional dilakukan atas biaya pihak yang telahmenugaskan pemantau, atau atas biaya mereka sendiri.(7) Pemantau internasional tidak dapat menggunakan status merekauntuk melaksanakan aktivitas yang tidak terkait dengan pemantauan329

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilukampanya pemilu. Para Pihak di sini memiliki hak untuk mencabutakreditasi para pemantau internasional yang melanggar undangundang,prinsip-prinsip yang diterima umum dan standar internasional.(8) Para pemantau internasional memiliki hak:(a) untuk memiliki akses terhadap seluruh dokumen (yang tidakmelanggar batas kepentingan keamanan nasional) yang mengaturproses pemilu, untuk menerima informasi yang relevan dari badanpemilu dan salinan dari dokumen pemilu yang disebut dalamundang-undang nasional;(b) untuk menghubungi partai politik, koalisi, kandidat, perorangan,pekerja badan pemilu;(c) untuk mengunjungi secara bebas seluruh tempat pemungutansuara, juga pada hari pemungutan suara;(d) untuk memantau pemungutan suara, penghitungan suara dantabulasi hasil pemilu di bawah persyaratan yang diberikan untuktransparansi penghitungan suara;(e) untuk mengetahui hasil pertimbangan atas pengaduan (pernyataan)dan gugatan terkait pelanggaran undang-undang pemilu;(f) untuk memberitahukan perwakilan badan pemilu tentangpemantauan dan rekomendasi mereka tanpa campur tangandalam pekerjaan badan-badan pelaksana pemilu;(g) untuk menyajikan opini mereka secara publik tentang persiapandan pelaksanaan pemilu setelah pemungutan suara dilaksanakan;(h) untuk menyerahkan kesimpulan pemantauan mereka kepadapetugas pemilu, badan pemerintah dan petugas yangrelevan lainnya;(9) Para pemantau pemilu berkewajiban:(a) untuk mematuhi ketentuan Konvensi ini, konstitusi dan undangundangnegara yang didatangi dan dokumen internasional lainnya;(b) untuk memperoleh kartu akreditasi pemantau internasional,yang diterbitkan sesuai prosedur yang diatur oleh negara yangdidatanginya, dan menunjukkannya berdasarkan permintaanpetugas pemilu;(c) untuk memenuhi fungsi mereka berdasarkan prinsip-prinsipnetralitas, ketidakberpihakan, non-ekspresi terhadap preferensiapapun atau penilaian terhadap badan-badan pemilu, pemerintah,dan lainnya, petugas, peserta proses pemilu;330

Appendix A(d) tidak campur tangan dalam proses pemilu;(e) untuk merumuskan seluruh kesimpulan mereka dengan dasarpemantauan mereka dan materi yang faktual.Pasal 19 –Hak dan Kewajiban NegaraPenandatangan Konvensi(1) Pihak Negara penandatangan Konvensi ini berkomitmen untukmengambil langkah-langkah legislatif dan lainnya dalam rangkamengkonsolidasikan jaminan hak pilih dan kebebasan dengan tujuanuntuk mempersiapkan dan melaksanakan pemilu yang demokratis,untuk melaksanakan ketentuan Konvensi ini. Standar-standar pemiluyang demokratis, hak pilih dan kebebasan warga negara yangdinyatakan diatas dijamin dengan cara dicantumkan di dalam konstitusidan undang-undang.(2) Pihak Negara dari Konvensi ini berkomitmen untuk:(a) menjamin perlindungan berbagai prinsip demokrasi dan standarhak pilih dalam kerangka yang diterima berbagai prinsip danstandar hukum internasional, sifat demokratis pemilu, kebebasanmenyatakan kehendak oleh warga negara selama pemilu, justifikasipersyaratan terkait pengakuan atas pemilu telah dilaksanakansecara nyata dan sah;(b) melakukan berbagai tindakan yang diperlukan yang bertujuanmengadopsi keseluruhan kerangka hukum pemilu oleh badanlegislatif nasional dan bahwa norma-norma hukum tersebutmemastikan pelaksanaan pemilu seharusnya tidak dimulai olehsuatu keputusan kekuasaan eksekutif;(c) bertujuan bahwa seluruh atau sebagian mandat deputi kamarkedua (deputy mandates of the second chamber) dari badanlegislatif nasional menjadi obyek dari persaingan bebas antarkandidat dan/atau daftar kandidat dalam pemilu skala nasionalyang diatur oleh undang-undang;(d) berjuang untuk menciptakan sebuah sistem jaminan hukum,organisasi dan informasi untuk menjamin hak pilih dan kebebasanwarga negara selama masa persiapan dan pelaksanaan pemilu disetiap tingkat, untuk melaksanakan berbagai tindakan legislatifyang diperlukan yang bertujuan memberikan hak wanita denganadil dan nyata, setara dengan kaum laki-laki, kemungkinan331

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluuntuk melaksanakan hak untuk memilih dan dipilih dalam badanlegislatif dan ke jabatan elektif baik secara pribadi maupun sebagaibagian dari partai politik (koalisi) dengan ketentuan yang sesuaidengan prosedur yang diatur oleh Konstitusi, undang-undang danditujukan untuk menciptakan tambahan jaminan dan persyaratanbagi partisipasi dalam pemungutan suara oleh orang dengankelemahan fisik (penderita cacat, dsb);(e) melakukan pendaftaran pemilu dengan basis prosedur yangnon-diskriminatif dan efektif yang dibentuk oleh legislatifyang memperkirakan parameter pendaftaran seperti usia,kewarganegaraan, tempat tinggal, dokumen mendasar yangmensahkan identitas warga negara;(f) mengatur dalam undang-undang mengenai tanggung jawaborang yang memberikan informasi tentang pemilih terkait dengankeaslian informasi, kelengkapan informasi yang relevan, danketepatan waktu penyerahan informasi tersebut, sesuai denganperaturan perundang-undangan, sifat kerahasiaan data pribadi;(g) memfasilitasi pembentukan partai politik dan aktivitas bebasmereka yang sah, untuk mengatur dalam pengertian peraturanperundang-undangan pembiayaan partai politik dan prosespemilu, untuk menjamin bahwa hukum dan kebijakan pemerintahmenyatakan pemisahan antara partai dan negara, untukmelaksanakan kampanye pemilu dalam atmosfir kebebasandan keadilan yang memungkinkan partai dan kandidat untukmenyatakan dengan bebas pandangan dan penilaian mereka,agenda (platform) pemilu, serta memungkinkan para pemilih untukmengenal mereka, untuk mendiskusikannya dan untuk memilihatau tidak memilih mereka dengan bebas, tanpa takut hukumanatau tuntutan apapun;(h) menjamin pelaksanaan tindakan yang mengatur ketidakberpihakandalam peliputan kampanye pemilu oleh mass media, termasukinternet, meniadakan kemungkinan untuk membuat hambatanlegal atau administratif yang dapat mencegah akses ke mediaberdasarkan prinsip non-diskriminatif untuk partai politik dankandidat, untuk membentuk bank data informasi berdasarkanhasil survei opini publik terkait pemilu, yang datanya akan disajikankepada peserta proses pemilu serta para pemantau internasional332

Appendix Aberdasarkan permintaan mereka untuk meminta informasitersebut atau membuat salinannya, untuk melaksanakan teknologiinformasi yang baru yang memberikan karakter pemilu yangterbuka, peningkatan tingkat kepercayaan pemilih dalam hasilpemungutan suara dan pemilu;(i) untuk mengadopsi program nasional dan mengambil bagiandalam mengembangkan dan mengadopsi program-program antarnegara tentang pendidikan kewarganegaraan, untuk memberikankondisi bagi warga negara dan peserta lainnya di dalam prosespemilu untuk mengenal dan terlatih dalam prosedur dan aturanpemilu dalam rangka meningkatkan budaya hukum mereka danuntuk memperbaiki kualifikasi profesional para petugas pemilu;(j) untuk memastikan pembentukan badan pemilu yang mandiri dantidak memihak, untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis,bebas, adil, otentik dan berkala yang sesuai dengan peraturanperundang-undangan nasional dari negara tersebut dan selarasdengan komitmen internasional negara tersebut;(k) untuk memberikan kepada kandidat yang menerima sejumlahsuara yang diperlukan sebagaimana diatur oleh undang-undang,kemungkinan untuk mengambil jabatan mereka dan untuk tetapberada dalam jabatan mereka sampai habis masa jabatan merekaatau sampai habisnya masa jabatan dalam cara yang lain yangdiatur oleh undang-undang;(l) untuk melakukan upaya-upaya untuk memperkenalkan peraturantentang daftar pelanganggaran hak pilih dan kebebasan warganegara demikian juga dasar dan prosedur meminta tanggungjawab orang yang menghalangi, dengan cara kekerasan, penipuan,ancaman, pemalsuan, atau dengan cara lain bagi warga negarauntuk melaksanakan haknya memilih dan dipilih secara bebasuntuk melaksanakan hak pemilu dan kebebasan yang diatur dalamkonstitusi dan undang-undang dengan sanksi pidana, administratifatau yang lainnya.(m) memfasilitasi pembentukan bank data (informasi) terpadu antarnegara tentang peraturan perundang-undangan pemilu nasional,peserta proses pemilu (dengan memperhatikan fakta bahwadata pribadi memiliki sifat rahasia), penegakan hukum dan praktikperadilan, proposal legislatif tentang pengembangan sistem333

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilupemilu, serta informasi lainnya yang terkait penyelenggaraanproses pemilu dengan tujuan pertukaran informasi danpenggunaan bersama;(n) meningkatkan kerjasama antara badan pemilu dari Negara Pihakdari Konvensi ini, termasuk pembentukan dan/atau perluasanmandat dari asosiasi antar negara badan-badan pemilu yang ada.334

BLampiranKutipan berbagai konstitusi, peraturan dan perundang-undangannasional terpilih

Appendix BKonstitusi NasionalBrasil 1Pengadilan dan Hakim PemiluPasal 118.Berikut adalah Badan-badan Pengadilan Pemilu:I – Pengadilan Pemilu Tinggi (Superior Electoral Court);II – Pengadilan Pemilu Daerah (Regional Electoral Court);III – Hakim Pemilu (Electoral Judges)IV – Dewan Pemilu (Electoral Boards)Pasal 119.Pengadilan Pemilu Tinggi paling sedikit terdiri dari tujuh anggota yang dipilih:I – melalui pemilu, dengan pemungutan suara tertutup:a) tiga hakim dari Hakim-Hakim Mahkamah Agung Federal(Supreme Federal Court);b) dua hakim dari Hakim-Hakim Pengadilan Tinggi (SuperiorCourt of Justice);II – melalui penunjukan oleh Presiden Republik, dua hakim di antaraenam ahli hukum yang memiliki pengetahuan yang baik dalambidang hukum dan reputasi moral yang baik, dicalonkan olehPengadilan Tinggi Federal.Paragraf tunggal – Pengadilan Tinggi wajib memilih Ketua dan WakilKetua-nya di antara Hakim-Hakim Mahkamah Agung Federal, danCorregidor Electoral-nya di antara Para Hakim Pengadilan Tinggi.Pasal 120.Terdapat Pengadilan Pemilu Daerah di ibu kota setiap negara bagian dandi Distrik Federal.§ 1 – Pengadilan Pemilu Daerah terdiri dari:I – melalui pemilu, dengan pemungutan suara tertutup:1 Constituicão Federal [C.F] [Constitution] art. 121, § 1 (Bras, 1988) (sebagaimanadiamandemen).337

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilua) dua hakim dipilih dari hakim-hakim Pengadilan (Courtof Justice)b) dua hakim dipilih oleh Pengadilan di antara hakimhakimpengadilan;II – seorang hakim Pengadilan Daerah Federal yang berkedudukan diibu kota sebuah negara bagian atau di Distrik Federal atau, jikatidak ada, seorang hakim federal dipilih oleh Pengadilan DaerahFederal yang bersangkutan;III – melalui penunjukan oleh Presiden Republik, dua hakim dicalonkanoleh Pengadilan dari enam ahli hukum yang memiliki pengetahuanyang baik dalam bidang hukum dan reputasi moral yang baik.§ 2 – Pengadilan Pemilu Daerah wajib memilih Ketua dan Wakil Ketuanyadari antara hakim-hakimnya.Pasal 121.Sebuah undang-undang tambahan harus mengatur organisasi dankompetensi pengadilan pemilu, hakim pemilu dan dewan pemilu.§ 1 – Anggota-anggota pengadilan, hakim-hakim pengadilan, anggotaanggotadewan pemilu, selama menjabat dan sepanjang dapat diterapkanpada mereka, wajib memperoleh jaminan penuh dan tidak dapat dicopot.§ 2 – Hakim Pengadilan Pemilu, kecuali untuk alasan yang dapat dibenarkan,menjabat selama paling sedikit dua tahun, dan tidak pernah lebih dari dua‘dua-tahun’ periode berturut-turut, dan penggantinya dipilih pada saat yangsama dan melalui prosedur yang sama, dengan jumlah yang sama untuksetiap kategori.§ 3 – Keputusan-keputusan Pengadilan Pemilu Tinggi tidak dapat diajukanbanding, kecuali yang bertentangan dengan Konstitusi ini dan yangmenyangkal asas habeas corpus atau writs of mandamus.§ 4 – Keputusan Pengadilan Pemilu Daerah hanya dapat diajukanbanding jika:I – mereka memutus bertentangan dengan sebuah ketentuan yangdinyatakan secara spesifik dari Konstitusi ini atau dari sebuahundang-undang;II – terdapat perbedaan penafsiran sebuah undang-undang di antaradua atau lebih pengadilan pemilu;338

Appendix BIII – mereka berhubungan dengan ketidaklayakan atau penerbitanpengesahan kemenangan pemilu pada pemilu federal ataupemilu-pemilu negara bagian;IV – mereka membatalkan pengesahan kemenangan pemilu ataumenyatakan kekalahan pada pemilihan jabatan federal ataunegara bagian;V – mereka menyangkal habeas corpus, writs of mandamus, habeasdata atau writs of injunction.Kosta Rika 2Tribunal Agung Pemilu (Supreme Electoral Tribunal)Pasal 99.Organisasi, arah dan pengawasan dari tindakan yang berhubungan denganhak pilih adalah fungsi eksklusif dari Tribunal Agung Pemilu, yang memilikikemandirian dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Seluruh organ pemilulainnya di bawah Tribunal tersebut.Pasal 100.Tribunal Agung Pemilu biasanya terdiri dari tiga anggota tetap dan enamtidak tetap, yang ditunjuk oleh Hakim pada Mahkamah Agung (SupremeCourt Justice) dengan suara tidak kurang dari dua pertiga dari seluruhanggota-anggotanya. Mereka memiliki kualifikasi yang sama dan memilikitanggung jawab yang sama dengan hakim-hakim Mahkamah Agung.Dari satu tahun sebelum dan enam bulan sesudah penyelenggaraan pemiluuntuk memilih Presiden Republik atau anggota Majelis Legislatif, TribunalAgung Pemilu menambah jumlah anggotanya dengan dua dari anggotatidak tetapnya dalam rangka menjadi lima anggota untuk menjabat selamaperiode tersebut.Dimana dimungkinkan, anggota-anggota Tribunal Agung Pemilu wajibpatuh pada kondisi kerja dan hari kerja minimum yang ditetapkan olehUndang-Undang Struktural Cabang Yudikatif (Structural Law of the Judicial2 Political Constitution of the Republic of Costa Rica (1949) (sebagaimana diamandemen).339

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluBranch) untuk hakim-hakim Majelis Banding (Appellate Chamber). Merekajuga menerima kompensasi yang sama yang ditetapkan untuk hakimhakimtersebut.Pasal 101.Anggota-anggota Tribunal Agung Pemilu menjabat selama enam tahun.Masa jabatan dari satu anggota tetap dan dua tidak tetap harus diperbaharuisetiap dua tahun, tetapi mereka dapat dipilih kembali.Hakim-hakim Tribunal Agung Pemilu akan memiliki kekebalan danhak prerogatif yang sama dengan yang dimiliki oleh anggota-anggotaMahkamah AgungPasal 102.Tribunal Agung Pemilu memiliki fungsi-fungsi berikut ini:1. Menyelenggarakan pemilu;2. Menunjuk anggota-anggota Dewan Pemilu (Electoral Boards),sesuai dengan undang-undang;3. Menafsirkan, dengan pengaruh eksklusif dan mengikat, seluruhketentuan konsitusi dan hukum tentang persoalan pemilu;4. Mengadakan sidang pembacaan gugatan melawan keputusan yangditerbitkan oleh Catatan Sipil (Civil Registry) dan Dewan Pemilu5. Menyelidiki sendiri atau melalui delegasinya dan menyerahkanberbagai keputusannya tentang gugatan apapun yang diajukanoleh para pihak terhadap keberpihakan politik pejabat Negaradalam menjalankan tugas-tugasnya atau tentang aktivitas politikyang dilakukan oleh para pejabat yang sebenarnya mereka dilaranguntuk terlibat di dalamnya. Keputusan bersalah yang dinyatakanoleh Tribunal merupakan dasar yang mengikat bagi pencopotandan wajib mendiskualifikasi pihak yang bersalah yang memegangjabatan publik untuk jangka waktu tidak kurang dari dua tahun,tanpa praduga tuduhan bersalah yang dapat dijatuhkan. Namun, jikapenyelidikan yang dilakukan termasuk tuduhan terhadap PresidenRepublik, Menteri Kabinet, Diplomat (Diplomatic Ministers),Pengawas atau Asisten Pengawas Republik (Comptroller Generalor Assistant Comptroller of the Republic), hakim Mahkamah340

Appendix BAgung (Supreme Court), Tribunal wajib melaporkan temuanpenyelidikannya kepada Majelis Legislatif.6. Mengadopsi, sehubungan dengan kekuasaan publik, langkahlangkahterkait untuk memastikan bahwa pemilu diselenggarakandi bawah kondisi kebebasan dan jaminan yang tidak dibatasi.Dalam kasus dimana rekrutmen militer diperintahkan, Tribunaljuga mengadopsi langkah-langkah yang sesuai untuk menjaminbahwa proses pemilu tidak diganggu, sehingga seluruh warganegara dapat secara bebas memberikan suaranya. Tribunal dapatmenegakkan langkah-langkah ini sendiri atau melalui delegasiyang ditugaskan.7. Melaksanakan penghitungan suara resmi dalam pemilu untukPresiden dan Wakil Presiden, anggota Majelis Legislatif,anggota Pemerintahan Kota, dan Perwakilan Majelis Konstitusi(Representatives to Constitutional Assemblies);8. Menerbitkan deklarasi resmi pemilu Presiden dan Wakil Presidendalam tiga puluh hari setelah tanggal pemilu, dan jabatan-jabatanlain yang disebutkan dalam sub bagian yang mendahului di dalamperiode yang ditetapkan oleh undang-undang.9. Fungsi-fungsi lainnya yang dipercayakan kepadanya oleh Konstitusiatau oleh undang-undang.Pasal 103.Tidak ada banding melawan keputusan Tribunal Agung Pemilu, kecualiuntuk tindakan-tindakan yang melanggar tugas publik.Pasal 104.Catatan sipil (Civil Registry) secara eksklusif berada di bawah yurisdiksiTribunal Agung Pemilu, dan fungsi-fungsinya adalah:1. Menyimpan Daftar Induk Status Perkawinan (Main Register ofMarital Status) dan menyiapkan daftar pemilih;2. Memutuskan permohonan untuk memperoleh atau memulihkankewarganegaraan Kosta Rika juga kasus-kasus kehilangankewarganegaraan (*); menegakkan penyelesaian Pengadilanyang menunda kewarganegaraan dan menerbitkan penyelesaiantentang prosedur yang dilakukan untuk memulihkannya.Keputusan yang diserahkan oleh Catatan Sipil, sesuai dengan341

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilukekuasaan yang diperolehnya di bagian ini, dapat dibanding keTribunal Agung Pemilu;3. Menerbitkan kartu identitas;4. Kekuasaan lainnya yang diperolehnya dari Konstitusi dan undangundangini.Yordania 3Pasal 71.Majelis Deputi (Chamber of Deputy) memiliki hak untuk menentukankeabsahan pemilhan anggota-anggotanya. Setiap pemilih memiliki hakuntuk mengajukan suatu permohonan kepada Sekretariat Majelis dalamwaktu lima belas hari setelah pengumuman hasil pemilu di daerahpemilihannya yang meletakkan dasar hukum untuk membatalkan pemiludeputi manapun. Tidak ada pemilu yang dapat dipertimbangkan tidaksah kecuali telah dideklarasikan oleh mayoritas dua-pertiga anggotaanggotaMajelis.Liberia 4Partai Politik dan PemiluPasal 77.(a) Karena hakikat demokrasi adalah persaingan bebas atas ide-ideyang diekpresikan oleh partai-partai politik dan kelompok politikjuga perorangan, para pihak dapat secara bebas mengadvokasiopini politik rakyat. Undang-undang, peraturan, keputusanatau tindakan-tindakan yang mungkin memiliki pengaruhmenciptakan negara satu-pihak (one-party state) harus dinyatakantidak konstitusional.(b) Seluruh pemilu wajib menggunakan surat suara yang bersifatrahasia yang ditentukan oleh Komisi Pemilu (Election Commission),dan setiap warga negara Liberia tidak kurang dari 18 tahun,memiliki hak untuk terdaftar sebagai pemilih dan untuk memilihdalam pemilu serta referendum di bawah Konstitusi ini. Dewan3 Constitution of the Hashemite Kingdom of Jordan (1952) (sebagaimana diamandemen).4 Constitution of the Republic of Liberia (1986) (sebagaimana diamandemen).342

Appendix BPerwakilan Rakyat wajib mengesahkan undang-undang yangmengindikasikan kategori warga negara Liberia yang tidak bolehmembentuk atau menjadi anggota partai politik.Pasal 78.Sebagaimana digunakan di dalam Bab ini, kecuali konteks mempersyaratkansebaliknya, sebuah “asosiasi” berarti badan dari sejumlah orang,perusahaan atau lainnya, yang bertindak bersama-sama untuk maksudyang sama, dan termasuk sekelompok orang yang diorganisasikan untuktujuan etnik, sosial, kultural, pekerjaan atau agama apapun; sebuah “partaipolitik” adalah asosiasi dengan keanggotaan tidak kurang dari lima ratuspemilih yang memenuhi syarat, masing-masing paling sedikit di enamnegara, yang aktivitasnya mencakup kampanye untuk suara tentang isuisupublik apapun atau mendukung seorang kandidat untuk jabatan publik;dan seorang “kandidat independen” adalah seseorang mengupayakanjabatan yang dipilih dengan atau tanpa organisasinya, yang bertindaksecara independen dari partai politik.Pasal 79.Tidak ada asosiasi yang apapun namanya disebut, berfungsi sebagai partaipolitik, juga seorang warga negara adalah kandidat independen untukpemilihan untuk jabatan publik, kecuali:a) Asosiasi atau kandidat independen dan organisasinya memenuhipersyaratan pendaftaran minimum yang dipersyaratkan olehKomisi Pemilu dan terdaftar. Persyaratan pendaftaran termasukmenyerahkan kepada Komisi Pemilu, sebuah salinan anggaran asarasosiasi dan pedoman kandidat independen dan organisasinyaserta pegawainya dengan sebuah pernyataan yang rinci tentangnama dan alamat asosiasi dan para pegawainya atau kandidatindependen dan para pegawai dari organisasinya, dan pemenuhanketentuan sub-bagian (b), (c), (da) dan (3). Pendaftaran dari setiapasosiasi atau kandidat independen dan organisasinya oleh KomisiPemilu wajib membuat entitas atau kandidat dan organisasinya,terdaftar sebagai pribadi secara hukum, dengan kapasitas untukmempunyai kepemilikan, sendiri, nyata, pribadi atau campuran,untuk menuntut atau dituntut dan bertanggung jawab dan untukmemiliki rekening. Penolakan pendaftaran atau kegagalan oleh343

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluKomisi Pemilu untuk mendaftarkan pemohon manapun dapatdigugat oleh pemohon di Mahkamah Agung (Supreme Court);b) Keanggotaan asosiasi atau organisasi kandidat independenterbuka untuk semua warga negara Liberia, tanpa memandangjenis kelamin, latar belakang agama atau etnik, kecuali disebutkanlain di dalam Konstitusi ini.c) Kantor pusat asosiasi atau kandidat independen danorganisasinya berada:(i) di ibukota Republik dimana asosiasi berada atau dimanakandidat independen mengupayakan pemilu untuk jabatanPresiden atau Wakil Presiden;(ii) di ibukota negara dimana kandidat independen mengupayakanpemilu sebagai senator; dan(iii) di pusat pemilu di wilayah pemilihan dimana kandidatmengupayakan pemilu sebagai anggota Dewan PerwakilanRakyat atau jabatan publik lainnya;d) Nama, tujuan, lambang atau moto organisasi bersifat bebas darikonotasi agama apa pun atau dampak etnik yang memecah belahserta bahwa kegiatan asosiasi atau kandidat independen tidakdibatasi untuk kelompok khusus, atau dalam kasus asosiasi,dibatasi di wilayah geografis tertentu dari Liberia;e) Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga partai politik wajibmematuhi ketentuan Konstitusi ini, yang mengatur pemilihandemokratis dari pejabat dan/atau badan pemerintahan palingsedikit sekali setiap enam tahun, dan menjamin petugas pemiludari sebanyak mungkin wilayah dan kelompok etnik. Seluruhperubahan terhadap Anggaran Dasar atau Anggaran RumahTangga partai politik didaftarkan ke Komisi Pemilu tidak lebih darisepuluh hari setelah tanggal efektif amandemen tersebut.Pasal 80.a) partai atau organisasi yang, dengan alasan tujuannya atau perilakupara pengikutnya, mengupayakan untuk melemahkan ataumenghapuskan masyarakat demokratis bebas Liberia atau untukmembahayakan eksistensi Republik wajib ditolak pendaftarannya.b) Partai atau organisasi yang mempertahankan, menyelenggarakan,melatih atau melengkapi orang atau kelompok orang untuk344

Appendix Bmenggunakan atau memamerkan kekuatan fisik atau pemaksaandalam mempromosikan tujuan atau kepentingan politik apapun,atau membangkitkan kekhawatiran yang masuk akal bahwamereka begitu teroganisasi, terlatih atau dilengkapi, wajibditolak pendaftarannya, atau jika didaftarkan, pendaftarannyawajib dibatalkan.c) Setiap warga negara Liberia memiliki hak untuk terdaftar di suatuwilayah pemilihan, dan untuk memilih di dalam pemilu hanya didalam wilayah pemilihannya, dan untuk memilih di pemilu dimanadia terdaftar, baik secara pribadi atau dengan surat suara orangyang tidak hadir; dengan syarat warga negara tersebut memilikihak untuk mengubah daerah pemilihannya sebagaimana diaturoleh Badan Legislatif.d) Setiap daerah pemilihan memiliki populasi yang sama yaitu kirakira20,000, atau sejumlah warga negara yang diatur oleh badanlegislatif untuk mengikuti pertumbuhan dan pergerakan pendudukyang diungkapkan oleh sensus nasional; dengan syarat bahwajumlah daerah pemilihan di Republik tidak melebihi seratus.e) Segera setelah sensus nasional dan sebelum pemilu berikutnya,Komisi Pemilu wajib membagi kembali daerah pemilihan sesuaidengan figur populasi yang baru sehingga setiap daerah pemilihanmenjadi semirip mungkin dengan populasi penduduk, namundengan syarat bahwa daerah pemilihan harus hanya ada didalam negeri.Pasal 81.Setiap warga negara, partai politik, organisasi atau asosiasi manapun,yang berkedudukan di Liberia, memiliki kewarganegaraan atau berasaldari Liberia, dan tidak didiskualifikasi di bawah ketentuan Konstitusi inidan undang-undang, memiliki hak untuk meminta dukungan suara daripartai politik atau kandidat manapun di pemilu manapun, dengan syaratbahwa perusahaan dan organisasi bisnis serta serikat buruh dikecualikandari kampanye baik secara langsung ataupun tidak langsung dalambentuk apapun.345

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluPasal 82.a) Setiap warganegara, asosiasi atau organisasi partai politik yangberkewarganegaraan atau berasal dari Liberia, memiliki hak untukmenyumbangkan dana atau pengeluaran pemilu dari partai politikatau kandidat manapun; dengan syarat bahwa perusahaan danorganisasi bisnis dan serikat buruh dikecualikan dari memberikankontribusi dana atau pengeluaran partai politik manapun. BadanLegislatif menurut undang-undang memberikan pedoman tentangkondisi dimana kontribusi tersebut dapat diberikan dan jumlahmaksimum yang dapat disumbangkan.b) Tidak ada partai politik atau organisasi yang menguasai ataumemiliki dana atau aset diluar Liberia; juga mereka atau kandidatindependen tidak boleh menahan dana atau aset yang diberikankepada mereka di luar Liberia kecuali yang dikirimkan olehwarga negara Liberia yang bermukim di luar negeri. Dana atauaset apapun yang diterima secara langsung atau tidak langsungyang melanggar pembatasan ini harus dibayarkan atau ditransferkembali ke Komisi Pemilu dalam waktu dua puluh satu hari daritanggal penerimaan. Informasi tentang seluruh dana yang diterimadari luar negeri dilaporkan segera ke Komisi Pemilu.c) Komisi Pemilu berwenang untuk menguji dan memerintahkanaudit yang bersertifikasi dari transaksi keuangan partaipolitik dan kandidat independen serta organisasinya. Komisimerekomendasikan jenis-jenis catatan yang harus disimpan dancara mereka disimpan. Audit bersertifikasi wajib dilakukan olehakuntan publik yang bersertifikat, yang bukan merupakan anggotapartai politik manapun.Pasal 83.a) Pemungutan suara untuk Presiden, Wakil Presiden, anggota Senatdan anggota Dewan Perwakilan Rakyat wajib dilaksanakan diseluruh Republik pada hari selasa minggu kedua bulan Oktobersetiap tahun pemilu.b) Seluruh pemilu jabatan publik ditentukan oleh mayoritas absolutsuara yang diberikan. Jika tidak ada kandidat yang memperolehmayoritas absolut di putaran pertama, pemungutan suara keduawajib dilakukan pada hari Selasa minggu kedua berikutnya. Dua346

Appendix Bkandidat yang menerima jumlah suara terbesar di pemungutansuara pertama dapat mengikuti pemilu putaran kedua.c) Hasil pemilu wajib dideklarasikan oleh Komisi Pemilu tidak lebihdari lima belas hari setelah pemungutan suara. Setiap pihakatau kandidat yang mengajukan pengaduan tentang cara pemiludilaksanakan atau yang menggugat hasilnya memiliki hak untukmengajukan pengaduan pada Komisi Pemilu. Pengaduan tersebutharus diajukan tidak lebih dari tujuh hari setelah pengumumanhasil pemilu.Komisi Pemilu wajib, dalam tiga puluh hari dari diterimanyapengaduan, melaksanakan pemeriksaan yang tidak memihakdan menyerahkan keputusan yang berisi penolakan pengaduanatau pembatalan pemilihan kandidat. Partai politik atau kandidatindependen manapun yang dipengaruhi oleh keputusan tersebuttidak lebih dari tujuh hari dapat mengajukan banding kepadaMahkamah Agung (Supreme Court).Komisi Pemilu wajib, dalam tujuh hari dari diterimanya permohonanbanding, meneruskan seluruh catatan kasus kepada MahkamahAgung, tidak lebih dari tujuh hari sesudahnya, mengadakansidang pembacaan pembelaan dan membuat keputusannya. JikaMahkamah Agung membatalkan atau meneruskan pembatalanpemilihan kandidat, maka untuk alasan apapun, Komisi Pemiludalam waktu enam puluh hari dari keputusan Pengadilan, wajibmelaksanakan pemilu ulang untuk mengisi kekosongan. JikaPengadilan mempertahankan pemilihan seorang kandidat, KomisiPemilu wajib bertindak mempengaruhi mandat Pengadilan.d) Setiap partai politik wajib, pada tanggal 1 September setiaptahunnya, dan setiap kandidat partai politik tersebut dan setiapkandidat independen, dalam waktu tidak lebih dari tiga puluhhari sebelum diselenggarakannya pemilu dimana ia adalahkandidatnya, mempublikasikan dan menyerahkan kepada KomisiPemilu pernyataan aset dan hutang secara rinci. Hal ini termasukperhitungan sumber-sumber dana dan aset lainnya, ditambahdaftar pengeluaran. Walaupun penyerahan pernyataan semacamitu dibuat di tahun pemilu, setiap partai politik dan kandidat347

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluindependen diwajibkan menyerahkan kepada Komisi Pemilupernyataan tembahan yang rinci tentang seluruh dana yang diterimadan pengeluaran dari tanggal pengajuan pernyataan asli hinggatanggal pemilu. Partai politik atau kandidat independen manapunyang berhenti berfungsi wajib mempublikasikan dan menyerahkanpernyataan keuangan akhirnya kepada Komisi Pemilu.Pasal 84.Badan legislatif diwajibkan oleh undang-undang memberikan hukuman bagipelanggaran terhadap ketentuan yang relevan dari Bab ini, dan mensahkanperaturan dan perundang-undangan yang berkelanjutan tidak lebih dari1986, dengan syarat hukuman, undang-undang atau peraturannya tidaktak konsisten dengan ketentuan dari Konstitusi ini.Nigeria 5Tribunal-tribunal PemiluPasal 285.(1) Harus dibentuk untuk Federasi, satu atau lebih badan pengadilanpemilu yang dikenal sebagai Majelis Nasional TribunalPemilu (National Assembly Election Tribunals) yang, denganpengecualian dari tribunal lain manapun, memiliki yurisdiksi asliuntuk mengadakan sidang pembacaan gugatan/pembelaan danmemutuskan gugatan –(a) Seseorang yang dipilih secara sah sebagai anggotaMajelis Nasional;(b) Masa jabatan seseorang yang di bawah Konstitusitelah berakhir;(c) Kursi anggota Senat atau anggota Dewan Perwakilan Rakyatyang kosong;(d) Pertanyaan atau gugatan yang dibawa dihadapan pengadilanpemilu yang telah dibawa secara layak ataupun tidak layak.(2) Harus dibentuk di setiap Negara Bagian dari Federasi satu ataulebih Tribunal Pemilu yang dikenal sebagai Tribunal Pemilu Legislatif5 Constitution of the Federal Republic of Nigeria (1999) (sebagaimana diamandemen).348

Appendix Bdan Kegubernuran (Governorship and Legislative Houses ElectionTribunals) yang, dengan pengecualian dari pengadilan atautribunal manapun, memiliki yurisdiksi asli untuk menyidangkandan memutus gugatan/pembelaan dan memutuskan gugatanseseorang telah secara sah dipilih sebagai Gubernur atau WakilGubernur atau sebagai anggota dewan perwakilan lainnya.(3) Komposisi Majelis Nasional Tribunal Pemilu, Pengadilan PemiluLegislatif dan Kegubernuran ditetapkan lampiran Ke-enamKonstitusi ini.(4) Kuorum Tribunal Pemilu ditetapkan dibawah bagian ini adalahKetua (Chairman) dan dua anggota lainnya.Peraturan Perundang-undangan NasionalAfganistanUndang-undang Pemilu 2004Pemilu Selama Masa TransisiPasal 61.Untuk persiapan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan prosespemilu pertama, yang akan menandai selesainya masa transisi, NegaraTransisi Islam Afganistan telah meminta dukungan Perserikatan BangsaBangsa melalui pendirian Badan Manajemen Pemilu Bersama (JointElectoral Management Body) dengan partisipasi ahli-ahli internasional yangditunjuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diatur dalam Keputusan No.110, 18 Februari 2004. Hingga akhir masa transisi, Badan PenyelenggaraPemilu Bersama telah menggunakan kekuasaan dari IEC sebagaimanadiatur dalam undang-undang ini. IEC, setelah pembentukannya, akanmenggantikan Komisi Pemilu Sementara (Interim Election Commission) didalam Badan Penyelenggara Pemilu Bersama. Setelah berakhirnya masatransisi, IEC akan mengambil seluruh kekuasaan IEC di bawah undangundangini. Hingga saat itu, pembuatan keputusan di Badan PenyelenggaraPemilu Bersama dan hak pilih anggota-anggota internasional akan tetapsebagaimana didefinisikan di dalam Keputusan No. 110.349

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluUndang-undang Pemilu 2005Pasal 50.Publikasi serta Penyebarluasan Ide yang Adil dan Netral(1) Untuk keperluan informasi publik selama masa kampanye pemilu,media massa (radio, televisi dan pers), wajib mempublikasikandan menyebarluaskan platform, pandangan dan tujuan kandidatdengan cara yang adil dan tidak bias, sesuai dengan PedomanPerilaku yang dibentuk oleh Komisi.(2) Kandidat wajib memiliki akses, seluas mungkin, terhadapmedia. Untuk maksud informasi publik selama masa kampanyepemilu, media yang dikuasai negara wajib mempublikasikandan menyebarluaskan platform, pandangan dan tujuan darikandidat dengan cara yang adil dan tidak bias, sebagaimana yangdisetujui Komisi.(3) Media yang dimiliki negara wajib menetapkan, sebagaimanadiperlukan, berbagai tujuan, kebijakan dan tata tertib untukmenjamin liputan pemilu yang adil dan melaksanakan ketentuansub artikel (1) dan (2).Pasal 51.Komisi Media(1) Komisi wajib mendirikan Komisi Media (Media Commission/MC),paling sedikit 60 hari sebelum tanggal pemilu. MC wajib memantaulaporan dan liputan masa kampanye pemilu yang adil dan wajibmenangani berbagai pengaduan terkait pelanggaran laporan danliputan kampanye politik yang adil, atau pelanggaran PedomanPerilaku Media Massa. Banding dapat diajukan ke Komisi.(2) Komposisi, tanggung jawab dan kewenangan MC ditentukanoleh Komisi.Hukum Acara Komisi Pengaduan Pemilu (2009)Pasal 7.Keputusan tentang Pengaduan7.1. Suatu PECC atau ECC dapat membatalkan sebuah Pengaduanyang bukan merupakan kasus yang langsung terlihat nyata “prima350

Appendix Bfacie” atau dimana Pengaduan secara jelas tidak memiliki basisfaktual, atau tidak memenuhi persyaratan minimum sebuahPengaduan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4.6 HukumAcara ini.7.2. Sebuah PECC atau ECC akan menguji semua bukti yang diserahkandalam waktu singkat. Berdasarkan bukti ini dan bukti lainnya, PECCatau ECC yang terkait dapat memilih untuk mencatat, PECC atauECC yang terkait wajib mempertahankan Pengaduan:(a) Dimana buktinya jelas dan meyakinkan bahwa sebuahtindakan telah terjadi; dan(b) Dimana tindakan yang dituduhkan melanggar Konstitusi,Undang-undang pemilu, Peraturan, keputusan, arahanadministratif atau aturan pemilu lainnya di dalamyurisdiksi ECC.7.3. Ketika PECC atau ECC mempertahankan sebuahPengaduan, lembaga ini dapat memperhitungkan sifat dankeseriusan pelanggaran.(a) Menerbitkan sebuah peringatan untuk, atau memerintahkan,perorangan atau organisasi yang melanggar, untuk melakukantindakan perbaikan.(b) Memberlakukan denda tidak lebih dari 100.000 Afganis.(c) Sebelum pengesahan hasil, memerintahkan penghitungankembali surat suara atau mengulangi pemungutan suara.(d) Menghapus seorang kandidat dari daftar kandidat, jika adaalasan yang dapat dibenarkan;(e) Membatalkan surat suara yang tidak memenuhi persyaratankeabsahan, atau memerintahkan penghitungan ataupenghitungan kembali sebuah surat suara atau sekelompoksurat suara.(f) Melarang perorangan yang melanggar untuk menjabat posisiadministrasi pemilu untuk masa tidak lebih dari 10 tahun.7.4. Dimana PECC atau EEC mengenakan sanksi kepada partaipolitik atau kandidat atas pelanggaran pemilu yang dilakukanoleh anggota atau pendukungnya, keputusan tersebut harusmempertimbangkan bukti yang menunjukkan bahwa partaipolitik atau kandidat tersebut telah melakukan upaya yang masuk351

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluakal untuk mencegah anggota dan pendukungnya melakukanpelanggaran pemilu.7.5. Ketika menentukan sanksi dan hukuman, setiap PECC dan ECCwajib menjamin bahwa sanksinya seimbang dengan sifat dankeseriusan pelanggaran. Seluruh keputusan yang dibuat olehPECC wajib ditinjau oleh ECC.7.6. Dalam hal PECC atau ECC memerintahkan tindakan perbaikanatau menerbitkan sebuah peringatan, perintah tersebut berlakudengan segera kecuali dinyatakan sebaliknya di Keputusan.7.7. Dalam hal PECC mengenakan denda, menghapus seorangkandidat dari daftar kandidat, memerintahkan penghitungankembali atau pemungutan suara ulang atau menerbitkan laranganterhadap perorangan untuk menjadi petugas pemilu, keputusantersebut tidak dilaksanakan sampai ditinjau oleh ECC.7.8. Setiap PECC atau ECC wajib, jika layak, menggunakan upayaterbaiknya dalam mengumumkan keputusannya kepada Pihakyang mengajukan pengaduan dan kepada Tergugat secara tertulis,merinci tenggat waktu untuk mematuhi sanksi yang memaksa.7.9. Setiap keputusan PECC atau ECC wajib dipublikasikan dalamBahasa Inggris, Dari dan Pashto, dan wajib dibuat tersedia untukmasyarakat melalui situs web EEC dan di setiap kantor IECS.Keputusan dapat juga dipublikasikan ke dalam bahasa yanglainnya dimana dipandang layak oleh ECC.Pasal 17.Keputusan Tentang Respon terhadap Gugatan17.1. ECC dapat secara sederhana menolak sebuah gugatan yangbukan merupakan kasus yang “prima facie” atau dimanaGugatan secara jelas tidak memiliki basis faktual.17.2. ECC akan menguji semua pembuktian yang diajukan dalamwaktu yang tepat. Berdasarkan bukti ini dan bukti lainnya,dimana dapat dipilih untuk diperhatikan oleh ECC, ECC wajibmenguatkan gugatan dimana buktinya jelas dan meyakinkanbahwa seorang kandidat yang dicalonkan tidak memenuhipersyaratan dan kriteria kelayakan untuk pencalonan.352

Appendix B17.3. Ketika ECC menguatkan sebuah Gugatan melawan seorangkandidat yang dicalonkan, ECC wajib mengarahkan IEC untukmencabut kandidat yang dicalonkan dari daftar kandidat.17.4. Setelah penyelesaian seluruh tanggapan terhadap gugatan,ECC wajib melaporkan nama calon kandidat yang secaradefinitif dihapuskan dari daftar kandidat kepada IEC. ECC wajib,ketika diperlukan, menggunakan upaya terbaiknya denganmemberitahukan secara tertulis, keputusannya kepada parapenggugat dan kandidat.ArmeniaUndang-undang Pemilu Republik Armenia (2005)(sebagaimana diamandemen)Pasal 35.Prosedur untuk Pembentukan Komisi Pemilu Pusat (CentralElectoral Commission)1. Komisi Pemilu Pusat terdiri dari:1) Satu anggota dari setiap pihak atau aliansi dengan sebuahfaksi di dalam Majelis Nasional (National Assembly), yangditunjuk oleh keputusan badan permanen dari pihak tersebutatau, dalam hal aliansi, keputusan bersama dari badan-badanpara pihak permanen di dalam aliansi, yang disetujui oleh suaramayoritas. Jika para pihak (aliansi) gagal untuk mencalonkankandidat mereka dalam periode yang ditetapkan oleh undangundangini untuk pembentukan Komisi Pemilu Pusat, sesuaidengan persyaratan sub-ayat 1 dari ayat ini, maka lowonganKomisi diisi oleh faksi yang layak;2) Satu anggota yang ditunjuk oleh Presiden Republik Armenia;3) Satu anggota yang ditunjuk oleh keputusan kelompokparlementer yang diumumkan di sesi pertama petahana(incumbent) Majelis Nasional. Setelah pemilu Majelis Nasionalmenyusul diundangkannya undang-undang ini, juga dalam halpembubaran kelompok parlementer yang beroperasi padaMajelis Nasional, kekuasaan untuk menunjuk anggota Komisi353

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluPemilu Pusat di bawah sub-ayat ini akan dialihkan ke DewanPimpinan Pengadilan Republik Armenia (Board of Chairmenof the Republic of Armenia Courts), dari antara hakim-hakimpengadilan Republik Armenia dari yurisdiksi umum.4) Satu hakim dari Pengadilan Kasasi (Cassation Court) yangditunjuk oleh Pengadilan Kasasi.2. Informasi tentang anggota Komisi Pemilu Pusat harus diserahkankepada Staf Presiden Republik Armenia pada jam 18:00, tidak lebihawal dari 40 hari, namun tidak lebih dari 10 sebelum berakhirnyamasa jabatan Komisi Pemilu Pusat. Entitas yang disebutkan didalam ayat 1 dari pasal ini wajib diberitahukan tentang berakhirnyamasa jabatan Komisi Pemilu Pusat oleh Pimpinan Komisi PemiluPusat, tidak lebih dari 50 hari sebelum berakhirnya masa jabatan.Komisi Pemilu Pusat yang baru harus dibentuk dan mengambilalih kekuasaannya pada hari ke-60 setelah pembukaan sesiMajelis Nasional yang baru. Komisi Pemilu Pusat yang baru akandianggap terbentuk, jika paling sedikit dua pertiga dari jumlahanggota-anggotanya telah ditunjuk. Jika jumlah minimum anggotaKomisi belum ditunjuk pada saat tenggat waktu pembentukanKomisi Pemilu Pusat, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkandi dalam ayat 1 Pasal ini, maka mereka ditunjuk oleh PresidenRepublik Armenia dari hakim-hakim Pengadilan Kasasi hinggajumlah minimum tercapai.3. Komposisi Komisi Pemilu Pusat harus disetujui oleh KeputusanPresiden Republik Armenia atas dasar pencalonan yang dilakukanoleh lembaga yang bertanggung jawab terhadap pembentukanKomisi Pemilu Pusat.4. (dihapuskan 03.07.02 HO-406-N)5. (dihapuskan 03.07.02 HO-406-N)6. Kegiatan Komisi Pemilu Pusat akan dikendalikan oleh KetuaKomisi atau, sebagaimana ditugaskan olehnya, Wakil Ketua. KetuaKomisi Pemilu Pusat, Wakil Pimpinan dan Sekretaris dipilih olehKomisi Pemilu Pusat pada sidang sesi pertamanya. Sesi pertamaKomisi Pemilu Pusat diadakan pada pukul 12:00 (siang) pada hariKomisi dibentuk, dan dapat berlangsung hingga pukul 24:00. Sesitersebut akan diadakan di gedung administratif Komisi Pemilu354

Appendix BPusat. Sesi pertama dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilu Pusatperiode sebelumnya.7. Hak untuk mencalonkan kandidat untuk posisi Ketua KomisiPemilu Pusat menjadi hak anggota Komisi Pemilu Pusat.8. Jika hanya ada satu calon untuk posisi Ketua Komisi PemiluPusat yang dipilih, calon tersebut dapat dikatakan terpilih, jika diamenerima lebih dari setengah dari jumlah suara yang ada.9. Jika dua calon untuk posisi Ketua Komisi Pemilu Pusat yang dipilih,maka calon yang menerima suara yang lebih daripada yang lainnyayang dikatakan terpilih menjabat Ketua Komisi Pemilu Pusat.10. Jika terpilih lebih dari dua calon untuk jabatan Ketua Komisi PemiluPusat yang dipilih, dan tidak ada dari mereka yang menerimalebih dari setengah dari jumlah suara yang diberikan, makaakan diadakan pemilihan putaran kedua untuk calon-calon yangmenerima suara terbanyak.11. Jika Komisi Pemilu Pusat gagal untuk memilih seorang Ketuaselama sesi pertamanya, sesuai dengan prosedur yang telahditetapkan, maka dalam waktu tiga hari pemerintah wajib menunjukseorang Ketua di antara anggota-anggota Komisi Pemilu Pusat.12. Pemilihan Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilu Pusat diadakansesuai dengan prosedur untuk pemilihan pada Komisi PemiluPusat sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal ini (amendemendari 19.03.99 HO-286, 03.07.02 HO-406-N, 19.05.05 HO-101-N)Pasal 36.Tata tertib Pembentukan Komisi Pemilu Teritorial (Territorial ElectoralCommissions)1. Anggota Komisi-komisi pemilu Teritorial ditunjuk oleh anggotaKomisi Pemilu Pusat, berdasarkan prinsip “ satu anggota KomisiPemilu Teritorial setiap satu anggota Komisi Pemilu Pusat,” dariantara orang-orang yang berpartisipasi di dalam pelatihan profesionaldan menerima kualifikasi yang layak, dengan pengecualian bahwaanggota Komisi Pemilu Pusat, ditunjuk oleh Pengadilan Kasasi(Cassation Court) dan Badan Pimpinan Pengadilan RepublikArmenia (Board of Chairmen of the Republic Armenia Courts),yang akan menunjuk anggota Komisi-Komisi pemilu Teritorial diantara hakim-hakim pengadilan umum. Komisi-Komisi pemilu355

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluTeritoral akan dibentuk dan mengambil alih kekuasaan mereka15 hari setelah Komisi Pemilu Pusat mengalihkan kekuasaannya.Komisi-Komisi Pemilu Teritorial wajib dibentuk jika paling sedikitdua pertiga jumlah anggota telah dibentuk. Jika jumlah minimumanggota-anggota Komisi belum ditunjuk pada saat tenggat waktuuntuk pembentukan sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 Pasalini, maka mereka akan ditunjuk oleh Presiden Republik Armeniadari antara hakim-hakim pengadilan umum Republik Armenia,hingga jumlah minimum tercapai. Komposisi Komisi-komisi pemiluTeritorial disetujui oleh sebuah keputusan Preseiden RepublikArmenia berdasarkan pencalonan yang dibuat oleh lembaga yangbertanggung jawab membentuk Komisi-Komisi Pemilu Teritorial.2. Informasi tentang anggota Komisi-Komisi pemilu Teritorial wajibdiserahkan kepada Komisi Pemilu Pusat paling sedikit sepuluh harisebelum Komisi-Komisi pemilu Teritorial dibentuk; Komisi PemiluPusat wajib meneruskan informasi kepada Staf Presiden RepublikArmenia dalam waktu dua hari.3. Kegiatan Komisi-Komisi pemilu Teritorial akan dikendalikan olehPara Ketua Komisi atau Para Wakil Ketua Komisi, sebagaimanaditugaskan oleh Para Pimpinan.4. Para Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris dari tiap-tiap Komisi PemiluTeritorial wajib dipilih oleh anggota-anggota Komisi Pemilu Teritorialdi antara anggota-anggota Komisi, di sesi pertama Komisi PemiluTeritorial. Sesi pertama Komisi Pemilu Teritorial berlangsung padapukul 12:00 (siang) pada hari Komisi Pemilu Teritorial dibentuk. Sesipertama dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilu Teritorial sebelumnya.5. Hak untuk mencalonkan kandidat untuk posisi Ketua sebuahKomisi Pemilu Teritorial ada pada anggota Komisi Pemilu Teritorialitu sendiri.6. Para Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilu Teritorialakan dipilih sesuai dengan prosedur untuk memilih Ketua KomisiPemilu Pusat.7. Jika sebuah Komisi Pemilu Teritorial gagal untuk memilih Ketuasesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan dalam kerangkawaktu yang dipersyaratkan, maka Pemerintah dalam waktu tigahari akan menunjuk seorang Ketua, di antara anggota-anggotaKomisi Pemilu Teritorial.356

Appendix B8. (dihapuskan 03.07.02 HO-406-N) (amandemen 03.07.02 HO-406-N,19.05.05 HO-101-N).GeorgiaUndang-undang Pemilu Terpadu (2001) (sebagaimanadiamandemen)Pasal 70.Hak Para Pemantau1. Seorang pemantau memiliki hak:a) Menghadiri dan mengawasi sesi komisi-komisi pemilu;b) Berada di tempat pemungutan suara kapan pun pada saatpemungutan suara, berpindah ke wilayah pemilihan tanpadibatasi dan mengawasi seluruh tahap proses pemungutansuara dari setiap titik daerah pemilihan; (12.10.2004.N488)c) Menggantikan, kapan pun pada hari pemungutan suara,perwakilan organisasi terdaftar lainnya (dalam hal dimanaperwakilan tersebut ada);d) Mengambil bagian dalam pemeriksaan kotak-kotak suara,sebelum mereka disegel dan setelah mereka dibuka;e) Mengawasi pendaftaran pemilih di daftar pemilih, penerbitansurat suara dan amplop khusus serta verifikasinya, tanpamengganggu proses pemungutan suara;f) Menghadiri prosedur penghitungan suara danmenjumlahkan hasilnya;g) Mengawasi proses pemungutan suara melalui kotaksuara bergerak;h) Mengawasi penghitungan suara dalam kondisi yangmemastikan dapat dilihatnya surat suara;i) Mengawasi proses komisi pemilu mengumpulkan ringkasanprotokol hasil pemilu dan berbagai dokumen lainnya;j) Membahas dengan Pimpinan DEC mengenai permohonan/keberatan terkait isu-isu yang berhubungan dengan tata tertibpemungutan suara, dimana ia meminta reaksi dalam kasusidentifikasi sebuah pelanggaran tertentu;357

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemiluk) Meminta pemilih untuk menunjukkan berapa banyak suratsuara dan amplop khusus yang ia pegang (14.08.2003 N2965-rs);l) Melakukan banding terhadap tindakan komisi pemilu kepadakomisi pemilu yang lebih tinggi atau pengadilan;m) Mengawasi kotak suara, memasukkan amplop khusus kedalam surat suara, membuka kotak suara, menghitung suratsuara dan mengumpulkan protokol;n) Memahami ringkasan protokol pemungutan suara dan hasilpemilu, yang dikumpulkan oleh komisi-komisi pemilu.2. Seorang pemantau tidak berhak untuk:a) Melakukan intervensi dalam fungsi dan aktivitas komisikomisipemilu;b) Mempengaruhi kebebasan berekspresi kehendak pemilih;c) Melakukan agitasi mendukung atau melawan subyek pemilu;d) Memakai simbol-simbol atau tanda-tanda subyekpemilu manapun;e) Berada di tempat pemungutan suara tanpa tanda pengenalpada hari pemungutan suara. (12.10.2004 488-IIs)f) Melanggar berbagai persyaratan lainnya di dalam undangundangini.3. Tanggung jawab untuk pelanggaran hak yang diberikan oleh undangundangyang berlaku terhadap pemantau domestik/internasional,subyek pemilu, perwakilan media massa atau intervensi dalamaktivitas mereka didefinisikan sesuai dengan aturan yang ditetapkanoleh peraturan perundang-undangan pemilu, administratif, dan/ataupidana Georgia (28.12.2009.N2525).4. Pelanggaran oleh pemantau, subyek pemilu dan perwakilan mediamassa terhadap berbagai persyaratan sub ayat (a) (d) dari ayat 2dari pasal ini melibatkan tanggung jawab mereka sesuai denganaturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undanganpemilu (28.12.2009.N2525).Pasal 77.Prosedur Banding dan Kerangka Waktu:1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilu dapat diajukanbanding ke komisi pemilu yang relevan. Keputusan komisi pemilu358

Appendix Bdapat dibanding hanya ke komisi pemilu yang lebih tinggi danhanya setelah pengadilan tersebut, sesuai dengan berbagai aturandan kerangka waktu yang ditentukan oleh pasal yang ada, kecualididefinisikan lain oleh undang-undang saat ini.2. Keputusan Komisi Pemilu Wilayah (Precinct Election Commission)dapat diajukan banding oleh komisi dalam 2 hari kalendar keKomisi Pemilu yang relevan, biasanya menguji pengaduan dalamwaktu 1 hari. Keputusan Komisi Pemilu Distrik (District ElectionCommission) dapat diajukan banding ke Pengadilan Distrik/Kotadalam 2 hari kalendar setelah keputusan dibuat. PengadilanDistrik/Kota mengadili pengaduan yang dimasukkan dalam 2hari kalender. Keputusan Pengadilan Distrik/Kota dapat diajukanbanding ke Pengadilan Banding dalam waktu 2 hari kalendersejak keputusan dibuat. Pengadilan Banding membuat keputusandalam 2 hari kalender setelah dimasukkannya banding. KeputusanPengadilan Banding bersifat final dan tidak dapat diajukandibanding (28.12.2009.N2525).3. Berdasarkan pengajuan banding keputusan Komisi Pemilu Wilayah,dalam kasus pengajuan banding keputusan Komisi Pemilu Distrikke CEC, permohonan/keberatan tetap tidak dipertimbangkan(28.12.2009.N2525).4. Komisi dapat mengajukan banding terhadap keputusan KomisiPemilu Distrik ke CEC, dalam waktu 2 hari kalender setelahkeputusan dibuat. CEC akan memeriksa pengaduan dalam 1 harikalender. Setelah keputusan CEC dibuat, keputusan tersebutdapat dibanding ke Pengadilan Kota Tbilisi dalam 2 hari kalender.Pengadilan Kota Tbilisi wajib mempertimbangkan pengaduandalam 2 hari kalender. Keputusan Pengadilan Kota Tbilisi dapatdibanding ke Pengadilan Banding (Court of Appeal) dalam 2hari kalender setelah keputusan dibuat. Setelah dimasukkanpengaduan, Pengadilan Banding wajib membuat keputusan dalam2 hari kalender. Keputusan Pengadilan Banding bersifat final dantidak dapat diajukan banding (28.12.2009.N2525).5. Keputusan CEC dapat diajukan banding ke Pengadilan Kota Tbilisidalam 2 hari kalender setelah keputusan dibuat. Pengadilanmemeriksa pengaduan dalam 2 hari kalender. KeputusanPengadilan Kota Tbilisi wajib dibuat dalam 2 hari kalender359

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilusetelah pengaduan dimasukkan, yang dapat diajukan bandingke Pengadilan Banding (Appelate Court) dalam 2 hari kalender.Keputusan Pengadilan Banding bersifat final dan tidak dapatdiajukan banding (28.12.2009.N2525).6. Dalam hal pengajuan keberatan/gugatan ke pengadilan, pengadilanpertama-tama berkewajiban, untuk memberitahukan KomisiPemilu Pusat/Distrik tentang penerimaan permohonan/keberatandan kedua, memberitahukan Komisi mengenai keputusanyang dibuat. Keputusan Pengadilan Distrik/Kota seharusnyadikirimkan kepada pihak-pihak yang terlibat sebelum pukul 12:00keesokan harinya.7. Selama sidang pembacaan gugatan/pembelaan, jika pihak yangterlibat tidak hadir, pengadilan membuat keputusan denganmenyelidiki materi yang termasuk dalam perkara, dan menurutketentuan pasal-pasal 4, 17, 19 Undang-Undang ProsedurAdministrasi (Administrative Procedural Code) Georgia.8. Permohonan/gugatan/keberatan yang dipertimbangkan untukdimasukkan ke Komisi Pemilu atau kepada Pengadilan setelahdidaftarkan di Komisi Pemilu yang relevan atau di Pengadilanyang bersangkutan.9. Pengajuan permohonan/gugatan/keberatan kepada Komisi Pemiluatau Pengadilan tidak menghentikan proses keputusan yangsedang diajukan banding.10. Merupakan hal yang dilarang untuk memperpanjang jangkawaktu banding dan penyelesaian pengaduan, jika Undang-Undang tidak mempertimbangkan selain daripada periode waktuyang ditentukan.11. Permohonan/gugatan/keberatan tentang sengketa pemilu yangdisebutkan pasal 771, yang dimasukkan ke komisi pemilu atau kepengadilan oleh orang-orang yang tidak ditetapkan oleh pasal yangsama, tidak akan diperiksa.12. Kerangka waktu dan aturan untuk mengajukan banding ataskeputusan komisi pemilu dan pelanggaran undang-undangpemilu, juga kerangka waktu mengatur pertimbangan danproses pengambilan keputusan dari permohonan/keberatan danakhirnya orang-orang yang berhak membawa gugatan, ditentukan360

Appendix Boleh peraturan perundang-undangan Georgia, kecuali diberikansebaliknya di dalam undang-undang saat ini (21.03.08.N6013)13. Selama pemilu diadakan di bawah kewenangan Komisi TinggiPemilu (High Election Commission) dari republik yang otonom, jikapelanggaran undang-undang pemilu terjadi, pengertian dan kerangkawaktu sebuah banding terhadap pelanggaran tersebut dapat ditanganioleh prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangansebuah republik yang otonom (15.07.2008 N231).14. Sejak pengumuman hari pemilu hingga berakhirnya, pengajuanpermohonan/keberatan dimungkinkan dari pukul 10:00 hingga20:00 hari kalender (28.12.2009. N2525).KosovoUndang-undang Pemilu (No.03-L073) (2008) (sebagaimanadiamandemen)Pasal 56.Hak dan kewajiban Pemantau:56.1. Seorang pemantau memiliki hak untuk:a) mengawasi tanpa halangan persiapan dan pelaksanaanPemilu, termasuk rapat-rapat pasca-pemilu, sidang danaktivitas terkait pemilu, pengaduan dan banding terhadaphasil pemilu, dan penentuan kandidat yang menang;b) memasukkan komentar secara tertulis kepada komisi pemiludan panitia pemungutan suara;c) mengawasi pengemasan, transfer, pengiriman, penanganan,penghitungan, penyimpanan, dan pengrusakan surat suara;d) memperoleh salinan berbagai keputusan, protokol,tabulasi, catatan rapat dan dokumen pemilu lainnya selamakeseluruhan proses pemilu, termasuk proses sebelum dansesudah pemilu.56.2. Selama proses pemilu, termasuk proses pendaftaran pemilih,seorang pemantau yang terakreditasi dapat memasukkanpengaduan pelanggaran berbagai Aturan, KeputusanAdministratif, Aturan Pemilu atau Tata Tertib Administratif yangberlaku kepada CEC sesuai dengan prosedurnya.361

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu56.3. Seorang pemantau memiliki kewajiban untuk:a) menghormati berbagai persyaratan menurut undang-undangini dan aturan CEC;b) mengenakan kartu identitas pemantau di tempat yang mudahdilihat ketika pemantau terlibat dalam kegiatan pemantauan;c) tidak mengenakan tanda-tanda yang menyolok yangdapat berfungsi sebagai alat propaganda atau yang dapatmempengaruhi kehendak para pemilih atau mengidentifikasimereka dengan entitas politik atau kandidat tertentu; dand) tidak melakukan pelanggaran hak pemilih untuk surat suarayang rahasia dan yang menghambat proses pemungutansuara dan administrasi pemilu.56.4. Sebuah organisasi pemantau dapat mengirimkan satu pemantauke rapat-rapat CEC dan MEC.NigeriaUndang-undang Pemilu (2010)Pasal 75.Sertifikat Hasil(1) Sertifikat Hasil yang disegel di sebuah pemilu dalam bentuk yangdisetujui wajib diterbitkan dalam 7 hari kepada setiap kandidatyang memenangkan pemilu di bawah Undang-Undang ini:Dengan syarat bahwa dimana Pengadilan Banding (Court of Appeal)atau Mahkamah Agung (Supreme Court) sebagai PengadilanBanding (Appelate Court) terakhir dalam gugatan pemilu manapunkarena putusannya mungkin akan membatalkan Sertifikasi Hasilkandidat manapun, Komisi wajib dalam 48 jam setelah diterimanyaperintah Pengadilan tersebut menerbitkan kandidat yang berhasildengan Sertifikat Hasil yang sah.(2) Dimana Komisi menolak dan, atau mengabaikan untukmenerbitkan sertifikat hasil, sebuah salinan sertifikat asli dariPerintah Pengadilan Yurisdiksi yang Berkompeten, ipso facto,adalah memadai untuk maksud pengucapan sumpah kandidatyang dideklarasikan sebagai pemenang oleh Pengadilan tersebut.362

Appendix BPasal 133.Prosedur untuk Menguggat sebuah Pemilu(1) Tidak ada pemilu dan hasil sebuah pemilu di bawah Undang-Undang ini yang dipertanyakan dengan cara selain daripada lewatsebuah gugatan yang pemilu yang tidak perlu atau hasil yang tidakperlu (di Undang-Undang ini dirujuk sebagai “gugatan pemilu”)yang diajukan ke Tribunal atau pengadilan yang kompeten sesuaidengan ketentuan Konstitusi atau Undang-Undang ini, dimanaorang yang dipilih atau hasilnya tergabung sebagai satu pihak.(2) Di bagian ini “Tribunal atau pengadilan” berarti –(a) dalam kasus pemilu Presiden atau Gubernur, pengadilantingkat banding (court of Appeal); dan(b) Dalam kasus pemilu lainnya di bawah Undang-Undang ini,tribunal pemilu yang ditetapkan di bawah Konstitusi atauUndang-Undang ini.(3) Badan Pengadilan Pemilu wajib –(a) Dibentuk tidak lebih dari 14 hari sebelum pemilu; dan(b) ketika dibentuk, membuka kepaniteraannya 7 harisebelum pemilu.Pasal 134.Waktu untuk Mengajukan Gugatan Pemilu(1) Sebuah gugatan pemilu harus diajukan dalam waktu 21 harisetelah tanggal pengumuman hasil pemilu;(2) Tribunal Pemilu wajib menyampaikan keputusannya secara tertulisdalam 180 hari dari tanggal dimasukkannya gugatan;(3) Sebuah banding dari keputusan Tribunal atau pengadilan pemiluwajib disidangkan atau ditolak dalam waktu 90 hari dari tanggalpenyampaian keputusan Tribunal;(4) Pengadilan dalam seluruh banding dari Tribunal Pemilu dapatmengadopsi praktik pertama-tama memberikan keputusannyadan menulis pertimbangan hukumnya belakangan;Pasal 142.Sidang Gugatan Pemilu yang DipercepatTanpa praduga ketentuan bagian 294 subbagian (1) dari Konstitusi RepublikFederal Nigeria sebuah gugatan pemilu dan banding yang muncul di363

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilubawah Undang-Undang ini akan ditangani melalui sidang yang dipercepatdan akan menjadi preseden bagi seluruh kasus lainnya di hadapan Tribunalatau pengadilan.ThailandUndang-undang Organik tentang Pemilu Anggota DewanPerwakilan Rakyat dan Penetapan Senator (2010)§57.Tidak ada Pejabat Negara yang, dengan melaksanakan fungsinyasecara tidak sah, melakukan tindakan yang menguntungkan atau tidakmenguntungkan kepada kandidat atau partai politik.Pelaksanaan fungsi yang tidak sah di bawah paragraf satu harus tidaktermasuk kinerja tugas dalam sebuah posisi biasa suatu pejabat negaraatau nasihat atau bantuan dalam sebuah pemilu kandidat atau partai politikyang tidak relevan dengan kinerja tugas-tugasnya, terkait apakah tindakantersebut menguntungkan atau tidak menguntungkan kandidat atau partaipolitik manapun.Dalam hal dimana tampaknya terdapat bukti yang meyakinkan daripelanggaran apapun dari ketentuan paragraf satu, Komisi Pemilu wajib,jika menjadi opini bahwa ada tindakan apapun bisa menguntungkan atautidak menguntungkan bagi kandidat atau partai politik manapun, memilikikekuasaan untuk memerintahkan pejabat Negara untuk menghentikanatau menunda aksi tersebut. Untuk maksud ini, komisi pemilu wajibmemberitahukan atasan atau pengawas pejabat tersebut untukmemerintahkan bahwa pejabat tersebut wajib melepaskan jabatannyasementara atau wajib melampirkan ke Kementerian, Sub-Kementerian,Departemen, kantor pusat Changwat atau kantor Amphoe di dalam ataudi luar konstituensi atau untuk melarang orang tersebut untuk memasukikonstituensi manapun.§103.Sebelum pengumuman hasil pemilu, jika Komisi Pemilu mempertimbangkanbahwa, setelah penyelidikan dan pemeriksaan, terdapat bukti bahwa364

Appendix Bseorang kandidat melakukan pelanggaraan terhadap Undang-UndangOrganik, Peraturan atau Pemberitahuan Komisi Pemilu, atau situasimenunjukkan bahwa seorang kandidat menyebabkan orang lainnya untukmelakukan tindakan tersebut, mendukung atau berkomplot melakukantindakan tersebut, mengetahui dan tidak menghentikan tindakan tersebut,dan jika Komisi Pemilu mempertimbangkan bahwa tindakan tersebutmungkin menyebabkan pemilu menjadi tidak jujur dan tidak adil, makaKomisi Pemilu wajib memerintahkan penghapusan hak pencalonan untuksetiap kandidat yang melakukan tindakan tersebut untuk periode satutahun efektif dari tanggal perintah Komisi Pemilu.Jika tampak bukti yang meyakinkan bahwa seorang pemimpin atauanggota Komite Eksekutif dari partai politik berkomplot atau mengabaikanatau telah mengetahui tetapi tidak menghapuskan atau memperbaiki,untuk tujuan pemilu yang jujur dan adil, tindakan dibawah ayat satu,partai politik akan dianggap telah melakukan melakukan sebuah tindakanuntuk memperoleh kekuasaan untuk menguasai negara dengan carayang tidak sesuai dengan modus operandi sebagaimana diatur dalamKonstitusi. Dalam kasus tersebut, Komisi Pemilu akan, di bawah Undang-Undang Organik tentang Partai-Partai Politik, mengajukan mosi kepadaMahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik. Dalam kasusdimana Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembubaran partai politik,Mahkamah Konstitusi wajib menghapuskan hak pencalonan pimpinannyadan anggota Komite Eksekutif dari partai politik tersebut untuk periodelima tahun efektif dari tanggal perintah pembubaran.Dalam hal dimana tampak bagi Komisi Pemilu bahwa terdapat pelanggarandi bawah ayat satu, terlepas dari tindakan yang dilakukan oleh peroranganmanapun, jika Komisi Pemilu memandang bahwa seorang kandidatatau partai politik memperoleh manfaat dari tindakan tersebut, KomisiPemilu memiliki kekuasaan untuk memerintahkan kandidat atau partaipolitik menghentikan atau meneruskannya dalam rangka memperbaikiketidakjujuran dan ketidakadilan dalam batas waktu yang disarankan.Dalam kasus dimana kandidat atau partai politik, tanpa alasan yang masukakal, gagal untuk melaksanakan perintah Komisi Pemilu, harus diasumsikanbahwa kandidat merupakan pendukung tindakan tersebut atau partaipolitik berkomplot melakukan tindakan tersebut, kecuali kasus dimana365

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilukandidat atau partai politik membuktikan bahwa mereka tidak berkomplotmelakukan hal tersebut.Penyelesaian Komisi Pemilu untuk menghapus hak pencalonan dibawah Bagian ini harus sesuai dengan Undang-Undang Organik tentangKomisi Pemilu.Ketika terdapat perintah untuk menghapus hak pencalonan dari seorangkandidat atau Mahkamah Konstitusi memerintahkan penghapusan hakpencalonan bagi seorang pemimpin atau anggota Komite Eksekutif partaipolitik, dimulainya prosedur pidana terhadap kandidat, pemimpin atauanggota Komite Eksekutif partai politik juga bisa dipertimbangkan. Dalamkasus tersebut, wajib dipandang bahwa Komisi Pemilu adalah orangyang dirugikan di bawah Undang-Undang Hukum Acara Pidana (CriminalProcedure Code).Dalam hal dimana sebuah perintah untuk menghapuskan hak pencalonandi bawah Bagian ini dilakukan setelah hari pemungutan suara tetapisebelum hari pengumuman hasil pemilu dan kandidat yang memiliki hakpencalonan dihapuskan, merupakan kandidat di basis daerah pemilihanyang menerima sejumlah suara yang mencukupi untuk dipilih di daerahpemilihan tersebut, Komisi Pemilu akan memerintahkan sebuah pemilubaru agar daerah pemilihan tersebut memiliki jumlah kandidat terpilihyang mencukupi.§107.Dalam hal dimana selama periode di bawah Bagian 49 terdapat buktiyang meyakinkan bahwa seseorang memberikan, menawarkan untukmemberikan atau berjanji untuk memberikan uang atau harta benda untukkepentingan mendorong seorang pemilih untuk memilih kandidat ataupartai politik tertentu atau untuk abstain dari memberikan suara kepadakandidat atau partai politik atau menyiapkan uang atau harta benda untukperbuatan tersebut, Komisi Pemilu memiliki kekuasaan untuk menyitauang atau harta benda orang tersebut secara sementara hingga pengadilanmenerbitkan sebuah keputusan.366

Appendix BKomisi Pemilu akan mengajukan sebuah mosi kepada Pengadilan Changwatatau Pengadilan Perdata yang yurisdiki penyitaannya berlangsung dalamtiga hari dari tanggal penyitaan di bawah ayat satu. Ketika Pengadilanmenerima mosi, Pengadilan wajib melaksanakan penyelidikan ex parte yangharus selesai dalam lima hari dari tanggal mosi diterima. Jika Pengadilanmempertimbangkan bahwa uang atau harta benda di dalam mosi secaratidak sah digunakan untuk pemilu, pengadilan akan memerintahkanpenyitaan uang atau harta benda hingga pengumuman hasil pemilu.UkrainaUndang-undang Ukraina tentang Pemilu Wakil RakyatUkraina (People’s Deputies of Ukraine) (2007)Pasal 59.Deposit Moneter1. Deposit moneter berbentuk dua ribu kali gaji minimum dandibayarkan oleh pihak (blok) dalam bentuk tunai kepada rekeningkhusus Komisi Pemilu Pusat (Central Election Commission).2. Jika Komisi Pemilu Pusat mengadopsi sebuah keputusan untukmenolak pendaftaran seluruh kandidat untuk wakil, depositmoneter yang dibayarkan akan ditransfer ke rekening pihak (blok)dalam waktu lima hari setelah keputusan tersebut dikeluarkan.3. Ketika sebuah keputusan tentang pendaftaran seluruh kandidatuntuk wakil, termasuk daftar pemilih suatu pihak (blok) sesuaidengan paragraf empat Pasal 62 dan paragraf sepuluh Pasal63 Undang-Undang ini, dibatalkan, deposit moneter akanditransfer ke Anggaran Negara Ukraina dalam lima hari setelahkeputusan dikeluarkan.4. Deposit moneter akan dikembalikan ke para pihak (blok-blok),yang mengambil bagian dalam pembagian mandat wakil.5. Deposit moneter, yang dibayarkan suatu pihak (blok) yang tidakmengambil bagian dalam pembagian mandat wakil, akan ditransferke Anggaran Negara Ukraina dalam waktu delapan hari setelahpengumuman resmi hasil pemilu.367

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa PemiluPasal 60.Pengumuman Kekayaan dan Penghasilan Kandidat untuk Wakil Rakyat1. Pengumuman kekayaan dan penghasilan seorang kandidatuntuk wakil pada tahun sebelum dimulainya proses pemilu harusdilakukan sendiri oleh kandidat tersebut.2. Menteri Keuangan Ukraina harus menyetujui format deklarasikekayaan dan penghasilan seorang kandidat untuk wakil tidaklebih dari seratus tiga puluh hari sebelum hari pemungutan suara.3. Komisi Pemilu Pusat dapat meminta informasi ke KantorAdministrasi Pajak Negara (State Tax Administration) danmenunjuknya untuk memverifikasi informasi yang dibuat dalamdeklarasi kekayaan dan penghasilan seorang kandidat untuk wakil.4. Kesalahan dan ketidakakuratan yang terungkap di dalam deklarasiharta benda dan penghasilan dapat diperbaiki dan bukan menjadialasan untuk penolakan pencalonan seorang kandidat untuk wakil.Pasal 61.Prosedur Pendaftaran Kandidat untuk Wakil1. Para kandidat untuk wakil yang termasuk dalam daftar suatupihak (blok) akan didaftarkan oleh Komisi Pemilu Pusat dengankondisi penyerahan dokumen yang diatur oleh Pasal 58 Undang-Undang ini.2. Penyerahan berbagai dokumen untuk pendaftaran kandidat untukwakil ke Komisi Pemilu Pusat harus selesai tidak lebih dari delapanpuluh lima hari sebelum hari pemungutan suara.3. Seseorang yang dimasukkan ke dalam daftar kandidat untukwakil oleh suatu pihak (blok), yang pada hari partai (blok) tersebutmenyerahkan pernyataan tentang pendaftaran kandidat untukwakil, gagal untuk menyerahkan pernyataan yang memberikanizin untuk maju sebagai kandidat untuk wakil dari partai (blok)tersebut, akan dipertimbangkan untuk dikecualikan dari daftarkandidat partai (blok) tersebut sejak hari pihak (blok) tersebutmenyerahkan pernyataan menurut sub-ayat 1 dari ayat satu dariPasal 58 Undang-Undang ini. Sebuah pernyataan dari orang ini,yang memberikan izin untuk maju, yang diserahkan setelah partai(blok) tersebut telah menyerahkan pernyataan tentang pendaftaranpara kandidat untuk wakil, tidak dapat diterima.368

Appendix B4. Seseorang yang termasuk dalam daftar kandidat pada suatupartai (blok) memiliki hak untuk menarik kembali pernyataanpersetujuannya untuk maju sebagai kandidat sebagai wakilsampai hari pendaftaran. Dari saat ketika Komisi Pemilu Pusatmenerima sebuah pernyataan untuk menarik persetujuan untukmaju sebagai kandidat untuk wakil, orang tersebut akan dianggapdikecualikan dari daftar partai (blok). Komisi Pemilu Pusat akanmemberitahukan partai (blok tersebut) secara tertulis tentangpenerimaan pernyataan tersebut paling lambat satu hari setelahpenerimaaan pernyataan tersebut. Sebuah pernyataan ulang daripersetujuan seseorang untuk maju sebagai kandidat untuk wakildari suatu pihak (blok), tidak dapat diterima.5. Seseorang yang termasuk dalam beberapa daftar pemilupartai-partai (blok-blok) menurut pernyataan tertulis tentangpersetujuannya maju sebagai kandidat untuk wakil atas namapihak-pihak ini, harus dikeluarkan dari seluruh daftar dimana diadimasukkan melalui keputusan Komisi Pemilu Pusat.6. Dalam hal pelaksanaan pemilu reguler dari wakil rakyat, KomisiPemilu Pusat akan, dalam waktu tidak lebih dari hari ke-17 setelahpenerimaan sebuah pernyataan dan berbagai dokumen yangdiperlukan yang terlampir tentang pendaftaran kandidat untukwakil, mengeluarkan keputusan untuk mendaftarkan kandidatuntuk wakil atau menolak pendaftaran (Paragraf enam dari Pasal61 dengan amandemen yang dibuat sesuai dengan UU No 1114-Vpada 01.06.2007)7. Daftar dan urutan kandidat untuk wakil dalam daftar kandidatditentukan oleh suatu partai (blok) tidak dapat diubah setelahpendaftaran mereka oleh Komisi Pemilu Pusat, kecuali untukpengecualian beberapa kandidat tertentu dari daftar dalam kasussebagaimana digambarkan oleh Undang-Undang ini.8. Jika para kandidat untuk wakil didaftarkan, perwakilan partai (blok)di Komisi Pemilu Pusat harus diberikan pengesahan kandidat untukwakil dalam bentuk yang ditetapkan oleh Komisi Pemilu Pusat,bersama dengan salinan keputusan untuk mendaftarkan kandidatdalam tiga hari setelah keputusan yang terkait dikeluarkan.Daftar kandidat untuk wakil suatu partai (blok) bersama dengan369

Pedoman Untuk Memahami, Menangani,dan Menyelesaikan Sengketa Pemilukeputusan tentang pendaftaran harus dipublikasikan di surat kabarHolos Ukruayiny dan Uriadovyy Kuryer dalam waktu yang sama9. Jika Komisi Pemilu Pusat mengungkapkan tanda-tanda adanyapelanggaran ayat satu dari Pasal 37 Konstitusi Ukraina dalamdokumen, yang diserahkan oleh suatu partai (blok), ia berkewajibanuntuk menyampaikannya ke Kementerian Kehakiman Ukrainatentang dimasukkannya permohonan tersebut ke Mahkamah AgungUkraina terkait pelarangan aktivitas partai tersebut. Pertimbanganisu pendaftaran kandidat untuk para wakil dari partai (blok) ini harusditunda hingga keputusan pengadilan memiliki dampak hukum.ZambiaUndang-undang Pemilu (2006)§102.Pengadilan Gugatan Pemilu(1) Suatu gugatan pemilu dapat disidangkan dan diputuskan olehPengadilan Tinggi lewat sidang terbuka, dalam waktu seratusdelapan puluh hari dari pendaftaran gugatan pemilu sebagaimanadiatur di bawah bagian sembilan puluh tujuh:Dengan syarat bahwa dimana sebuah gugatan pemilu tidakdisidangkan dan diputuskan dalam masa yang dirinci di dalamsub bagian ini karena kegagalan dari pihak penggugat secaraaktif memperkarakan gugatannya, Pengadilan Tinggi wajibmembatalkan gugatan tersebut untuk diperkarakan.(2) Pengadilan Tinggi dapat menunda sidang gugatan pemilu dariwaktu ke waktu dan dari tempat ke tempat.(3) Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Pengadilan Tinggidalam hal sidang sebuah gugatan pemilu, dapat melaksanakankewenangannya dalam yurisdiksi perdata, sebagaimanadipandang layak.(4) Pada sidang sebuah gugatan pemilu, sebuah verbatim (detail) dariseluruh bukti yang diberikan secara lisan di dalam pengadilan harusdiambil dan ditranskrip, dan catatan tersebut harus disampaikankepada Komisi oleh Pencatat, pada akhir persidangan.370

“Dari gambaran umum yang luas tentang setiap topikhingga ilustrasi yang meyakinkan dari berbagai praktikdan prosedur khusus, GUARDE menerapkan standarstandarinternasional untuk berbagai persoalan praktis.Dengan melakukan hal tersebut, GUARDE menyoroti topiktopikyang paling relevan yang termasuk penyelesaiankeberatan Pemilu, dan memberikan berbagai jawabanuntuk berbagai pertanyaan yang seharusnya ditanyakanoleh administrator, arbitrator dan hakim Pemilu”Barry H. WeinbergMantan Pejabat Ketua, Seksi Pemilu, Divisi Hak SipilDepartemen Kehakiman Amerika Serikat(Former Acting Chief, Voting Section of the Civil RightsDivision United States Department of Justice)International Foundation for Electoral Systems1850 K Street, NWFifth FloorWashington, D.C. 20006USATel: +1.202.350.6700Fax: +1.202.350.6701www.IFES.org© IFES 2011