Undang-Undang No.26 Tahun 2007 - BNPB

bnpb.go.id

Undang-Undang No.26 Tahun 2007 - BNPB

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 26 TAHUN 2007TENTANGPENATAAN RUANGDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang:a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia yang merupakan negara kepulauan berciriNusantara, baik sebagai kesatuan wadah yangmeliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagaisumber daya, perlu ditingkatkan upayapengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, danberhasil guna dengan berpedoman pada kaidahpenataan ruang sehingga kualitas ruang wilayahnasional dapat terjaga keberlanjutannya demiterwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosialsesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. bahwa perkembangan situasi dan kondisi nasionaldan internasional menuntut penegakan prinsipketerpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastianhukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraanpenataan ruang yang baik sesuai dengan landasanidiil Pancasila;c. bahwa untuk memperkukuh Ketahanan Nasionalberdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengankebijakan otonomi daerah yang memberikankewenangan semakin besar kepada pemerintahdaerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, makakewenangan tersebut perlu diatur demi menjagakeserasian dan keterpaduan antardaerah dan antarapusat dan daerah agar tidak menimbulkankesenjangan antardaerah;d. bahwa . . .Dokumentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 2 -d. bahwa keberadaan ruang yang terbatas danpemahaman masyarakat yang berkembang terhadappentingnya penataan ruang sehingga diperlukanpenyelenggaraan penataan ruang yang transparan,efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yangaman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;e. bahwa secara geografis Negara Kesatuan RepublikIndonesia berada pada kawasan rawan bencanasehingga diperlukan penataan ruang yang berbasismitigasi bencana sebagai upaya meningkatkankeselamatan dan kenyamanan kehidupan danpenghidupan;f. bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992tentang Penataan Ruang sudah tidak sesuai dengankebutuhan pengaturan penataan ruang sehinggaperlu diganti dengan undang-undang penataan ruangyang baru;g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penataan Ruang;Mengingat:Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENATAAN RUANG.BAB I . . .Dokumentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 3 -BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat,ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempatmanusia dan makhluk lain hidup, melakukankegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan polaruang.3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusatpermukiman dan sistem jaringan prasarana dansarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatansosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkismemiliki hubungan fungsional.4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruangdalam suatu wilayah yang meliputi peruntukanruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruanguntuk fungsi budi daya.5. Penataan ruang adalah suatu sistem prosesperencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, danpengendalian pemanfaatan ruang.6. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatanyang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan,dan pengawasan penataan ruang.7. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,adalah Presiden Republik Indonesia yang memegangkekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.8. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atauWalikota, dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.9. Pengaturan penataan ruang adalah upayapembentukan landasan hukum bagi Pemerintah,pemerintah daerah, dan masyarakat dalampenataan ruang.10. Pembinaan . . .Dokumentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 4 -10. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untukmeningkatkan kinerja penataan ruang yangdiselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintahdaerah, dan masyarakat.11. Pelaksanaan penataan ruang adalah upayapencapaian tujuan penataan ruang melaluipelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatanruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.12. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agarpenyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkansesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.13. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untukmenentukan struktur ruang dan pola ruang yangmeliputi penyusunan dan penetapan rencana tataruang.14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untukmewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuaidengan rencana tata ruang melalui penyusunan danpelaksanaan program beserta pembiayaannya.15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upayauntuk mewujudkan tertib tata ruang.16. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tataruang.17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuangeografis beserta segenap unsur terkait yang batasdan sistemnya ditentukan berdasarkan aspekadministratif dan/atau aspek fungsional.18. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan polaruang yang mempunyai jangkauan pelayanan padatingkat wilayah.19. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruangdan pola ruang yang mempunyai jangkauanpelayanan pada tingkat internal perkotaan.20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsiutama lindung atau budi daya.21. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkandengan fungsi utama melindungi kelestarianlingkungan hidup yang mencakup sumber dayaalam . . .Dokumentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 5 -alam dan sumber daya buatan.22. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkandengan fungsi utama untuk dibudidayakan atasdasar kondisi dan potensi sumber daya alam,sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.23. Kawasan perdesaan adalah wilayah yangmempunyai kegiatan utama pertanian, termasukpengelolaan sumber daya alam dengan susunanfungsi kawasan sebagai tempat permukimanperdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanansosial, dan kegiatan ekonomi.24. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiriatas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayahperdesaan sebagai sistem produksi pertanian danpengelolaan sumber daya alam tertentu yangditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional danhierarki keruangan satuan sistem permukiman dansistem agrobisnis.25. Kawasan perkotaan adalah wilayah yangmempunyai kegiatan utama bukan pertaniandengan susunan fungsi kawasan sebagai tempatpermukiman perkotaan, pemusatan dan distribusipelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dankegiatan ekonomi.26. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaanyang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yangberdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengankawasan perkotaan di sekitarnya yang salingmemiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkandengan sistem jaringan prasarana wilayah yangterintegrasi dengan jumlah penduduk secarakeseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satujuta) jiwa.27. Kawasan megapolitan adalah kawasan yangterbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasanmetropolitan yang memiliki hubungan fungsionaldan membentuk sebuah sistem.28. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yangpenataan ruangnya diprioritaskan karenamempunyai pengaruh sangat penting secaranasional terhadap kedaulatan negara, pertahanandan . . .Dokumentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 6 -dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya,dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telahditetapkan sebagai warisan dunia.29. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yangpenataan ruangnya diprioritaskan karenamempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkupprovinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya,dan/atau lingkungan.30. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayahyang penataan ruangnya diprioritaskan karenamempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkupkabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya,dan/atau lingkungan.31. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalurdan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebihbersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baikyang tumbuh secara alamiah maupun yang sengajaditanam.32. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yangdipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruangsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.33. Orang adalah orang perseorangan dan/ataukorporasi.34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan dalam bidang penataanruang.BAB IIASAS DAN TUJUANPasal 2Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:a. keterpaduan;b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;c. keberlanjutan;d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;e. keterbukaan . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 7 -e. keterbukaan;f. kebersamaan dan kemitraan;g. pelindungan kepentingan umum;h. kepastian hukum dan keadilan; dani. akuntabilitas.Pasal 3Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untukmewujudkan ruang wilayah nasional yang aman,nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskanWawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alamdan lingkungan buatan;b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumber daya buatan denganmemperhatikan sumber daya manusia; danc. terwujudnya pelindungan fungsi ruang danpencegahan dampak negatif terhadap lingkunganakibat pemanfaatan ruang.BAB IIIKLASIFIKASI PENATAAN RUANGPasal 4Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem,fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatankawasan, dan nilai strategis kawasan.Pasal 5(1) Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atassistem wilayah dan sistem internal perkotaan.(2) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasanterdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.(3) Penataan ruang berdasarkan wilayah administratifterdiri atas penataan ruang wilayah nasional,penataan . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 8 -penataan ruang wilayah provinsi, dan penataanruang wilayah kabupaten/kota.(4) Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasanterdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan danpenataan ruang kawasan perdesaan.(5) Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasanterdiri atas penataan ruang kawasan strategisnasional, penataan ruang kawasan strategisprovinsi, dan penataan ruang kawasan strategiskabupaten/kota.Pasal 6(1) Penataan ruang diselenggarakan denganmemperhatikan:a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia yang rentan terhadap bencana;b. potensi sumber daya alam, sumber dayamanusia, dan sumber daya buatan; kondisiekonomi, sosial, budaya, politik, hukum,pertahanan keamanan, lingkungan hidup, sertailmu pengetahuan dan teknologi sebagai satukesatuan; danc. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.(2) Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruangwilayah provinsi, dan penataan ruang wilayahkabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dankomplementer.(3) Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruangwilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasionalyang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruangudara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satukesatuan.(4) Penataan ruang wilayah provinsi dankabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut,dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumisesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.(5) Ruang . . .ntasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 9 -(5) Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diaturdengan undang-undang tersendiri.BAB IVTUGAS DAN WEWENANGBagian KesatuTugasPasal 7(1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuksebesar-besar kemakmuran rakyat.(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1), negara memberikan kewenanganpenyelenggaraan penataan ruang kepadaPemerintah dan pemerintah daerah.(3) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetapmenghormati hak yang dimiliki orang sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.Bagian KeduaWewenang PemerintahPasal 8(1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraanpenataan ruang meliputi:a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasanterhadap pelaksanaan penataan ruang wilayahnasional, provinsi, dan kabupaten/kota, sertaterhadap pelaksanaan penataan ruang kawasanstrategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;b. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategisnasional; dand. kerja sama penataan ruang antarnegara danpemfasilitasan . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 10 -pemfasilitasan kerja sama penataan ruangantarprovinsi.(2) Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataanruang nasional meliputi:a. perencanaan tata ruang wilayah nasional;b. pemanfaatan ruang wilayah nasional; danc. pengendalian pemanfaatan ruang wilayahnasional.(3) Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataanruang kawasan strategis nasional meliputi:a. penetapan kawasan strategis nasional;b. perencanaan tata ruang kawasan strategisnasional;c. pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional;dand. pengendalian pemanfaatan ruang kawasanstrategis nasional.(4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalianpemanfaatan ruang kawasan strategis nasionalsebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c danhuruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerahmelalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.(5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang,Pemerintah berwenang menyusun dan menetapkanpedoman bidang penataan ruang.(6) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4),dan ayat (5), Pemerintah:a. menyebarluaskan informasi yang berkaitandengan:1) rencana umum dan rencana rinci tata ruangdalam rangka pelaksanaan penataan ruangwilayah nasional;2) arahan peraturan zonasi untuk sistemnasional yang disusun dalam rangkapengendalian pemanfaatan ruang wilayahnasional; dan3) pedoman . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 11 -3) pedoman bidang penataan ruang;b. menetapkan standar pelayanan minimal bidangpenataan ruang.Pasal 9(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan olehseorang Menteri.(2) Tugas dan tanggung jawab Menteri dalampenyelenggaraan penataan ruang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) mencakup:a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasanpenataan ruang;b. pelaksanaan penataan ruang nasional; danc. koordinasi penyelenggaraan penataan ruanglintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangkukepentingan.Bagian KetigaWewenang Pemerintah Daerah ProvinsiPasal 10(1) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalampenyelenggaraan penataan ruang meliputi:a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasanterhadap pelaksanaan penataan ruang wilayahprovinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadappelaksanaan penataan ruang kawasan strategisprovinsi dan kabupaten/kota;b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategisprovinsi; dand. kerja sama penataan ruang antarprovinsi danpemfasilitasan kerja sama penataan ruangantarkabupaten/kota.(2) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalampelaksanaan penataan ruang wilayah provinsisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bmeliputi: . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 12 -meliputi:a. perencanaan tata ruang wilayah provinsi;b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi; danc. pengendalian pemanfaatan ruang wilayahprovinsi.(3) Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,pemerintah daerah provinsi melaksanakan:a. penetapan kawasan strategis provinsi;b. perencanaan tata ruang kawasan strategisprovinsi;c. pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi;dand. pengendalian pemanfaatan ruang kawasanstrategis provinsi.(4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalianpemanfaatan ruang kawasan strategis provinsisebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c danhuruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerahkabupaten/kota melalui tugas pembantuan.(5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruangwilayah provinsi, pemerintah daerah provinsi dapatmenyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataanruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.(6) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4),dan ayat (5), pemerintah daerah provinsi:a. menyebarluaskan informasi yang berkaitandengan:1) rencana umum dan rencana rinci tata ruangdalam rangka pelaksanaan penataan ruangwilayah provinsi;2) arahan peraturan zonasi untuk sistemprovinsi yang disusun dalam rangkapengendalian pemanfaatan ruang wilayahprovinsi; dan3) petunjuk . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 13 -3) petunjuk pelaksanaan bidang penataanruang;b. melaksanakan standar pelayanan minimalbidang penataan ruang.(7) Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak dapatmemenuhi standar pelayanan minimal bidangpenataan ruang, Pemerintah mengambil langkahpenyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.Bagian KeempatWewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/KotaPasal 11(1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kotadalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasanterhadap pelaksanaan penataan ruang wilayahkabupaten/kota dan kawasan strategiskabupaten/kota;b. pelaksanaan penataan ruang wilayahkabupaten/kota;c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategiskabupaten/kota; dand. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.(2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kotadalam pelaksanaan penataan ruang wilayahkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b meliputi:a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; danc. pengendalian pemanfaatan ruang wilayahkabupaten/kota.(3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasanstrategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c, pemerintah daerahkabupaten/kota melaksanakan:a. penetapan . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 14 -a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;b. perencanaan tata ruang kawasan strategiskabupaten/kota;c. pemanfaatan ruang kawasan strategiskabupaten/kota; dand. pengendalian pemanfaatan ruang kawasanstrategis kabupaten/kota.(4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintahdaerah kabupaten/kota mengacu pada pedomanbidang penataan ruang dan petunjukpelaksanaannya.(5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat(4), pemerintah daerah kabupaten/kota:a. menyebarluaskan informasi yang berkaitandengan rencana umum dan rencana rinci tataruang dalam rangka pelaksanaan penataanruang wilayah kabupaten/kota; danb. melaksanakan standar pelayanan minimalbidang penataan ruang.(6) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidakdapat memenuhi standar pelayanan minimal bidangpenataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapatmengambil langkah penyelesaian sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.BAB VPENGATURAN DAN PEMBINAAN PENATAAN RUANGPasal 12Pengaturan penataan ruang dilakukan melaluipenetapan ketentuan peraturan perundang-undanganbidang penataan ruang termasuk pedoman bidangpenataan ruang.Pasal 13(1) Pemerintah melakukan pembinaan penataan ruangkepada . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 15 -kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintahdaerah kabupaten/kota, dan masyarakat.(2) Pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan melalui:a. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dansosialisasi pedoman bidang penataan ruang;c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasipelaksanaan penataan ruang;d. pendidikan dan pelatihan;e. penelitian dan pengembangan;f. pengembangan sistem informasi dan komunikasipenataan ruang;g. penyebarluasan informasi penataan ruangkepada masyarakat; danh. pengembangan kesadaran dan tanggung jawabmasyarakat.(3) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerahkabupaten/kota menyelenggarakan pembinaanpenataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat(2) menurut kewenangannya masing-masing.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraanpembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan peraturan pemerintah.BAB VIPELAKSANAAN PENATAAN RUANGBagian KesatuPerencanaan Tata RuangParagraf 1UmumPasal 14(1) Perencanaan tata ruang dilakukan untukmenghasilkan:a. rencana . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 16 -a. rencana umum tata ruang; danb. rencana rinci tata ruang.(2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a secara berhierarki terdiri atas:a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;b. rencana tata ruang wilayah provinsi; danc. rencana tata ruang wilayah kabupaten danrencana tata ruang wilayah kota.(3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b terdiri atas:a. rencana tata ruang pulau/kepulauan danrencana tata ruang kawasan strategis nasional;b. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi;danc. rencana detail tata ruang kabupaten/kota danrencana tata ruang kawasan strategiskabupaten/kota.(4) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b disusun sebagai perangkatoperasional rencana umum tata ruang.(5) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksudpada ayat (3) huruf a dan huruf b disusun apabila:a. rencana umum tata ruang belum dapat dijadikandasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruangdan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/ataub. rencana umum tata ruang mencakup wilayahperencanaan yang luas dan skala peta dalamrencana umum tata ruang tersebut memerlukanperincian sebelum dioperasionalkan.(6) Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksudpada ayat (3) huruf c dijadikan dasar bagipenyusunan peraturan zonasi.(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat ketelitianpeta rencana tata ruang diatur dengan peraturanpemerintah.Pasal 15 . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 17 -Pasal 15Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tataruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayahkabupaten/kota mencakup ruang darat, ruang laut, danruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.Pasal 16(1) Rencana tata ruang dapat ditinjau kembali.(2) Peninjauan kembali rencana tata ruangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatmenghasilkan rekomendasi berupa:a. rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlakusesuai dengan masa berlakunya; ataub. rencana tata ruang yang ada perlu direvisi.(3) Apabila peninjauan kembali rencana tata ruangmenghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf b, revisi rencana tata ruangdilaksanakan dengan tetap menghormati hak yangdimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tatacara peninjauan kembali rencana tata ruangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)diatur dengan peraturan pemerintah.Pasal 17(1) Muatan rencana tata ruang mencakup rencanastruktur ruang dan rencana pola ruang.(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi rencana sistem pusatpermukiman dan rencana sistem jaringanprasarana.(3) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi peruntukan kawasan lindung dankawasan budi daya.(4) Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputiperuntukan . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 18 -peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarianlingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan,dan keamanan.(5) Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimanadimaksud pada ayat (4), dalam rencana tata ruangwilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30(tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai.(6) Penyusunan rencana tata ruang harusmemperhatikan keterkaitan antarwilayah,antarfungsi kawasan, dan antarkegiatan kawasan.(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapenyusunan rencana tata ruang yang berkaitandengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagaisubsistem rencana tata ruang wilayah diatur denganperaturan pemerintah.Pasal 18(1) Penetapan rancangan peraturan daerah provinsitentang rencana tata ruang wilayah provinsi danrencana rinci tata ruang terlebih dahulu harusmendapat persetujuan substansi dari Menteri.(2) Penetapan rancangan peraturan daerahkabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayahkabupaten/kota dan rencana rinci tata ruangterlebih dahulu harus mendapat persetujuansubstansi dari Menteri setelah mendapatkanrekomendasi Gubernur.(3) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tatacara penyusunan rencana tata ruang wilayahprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danpenyusunan rencana tata ruang wilayahkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diatur dengan peraturan Menteri.Paragraf 2Perencanaan Tata Ruang Wilayah NasionalPasal 19Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasionalharus . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 19 -harus memperhatikan:a. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;b. perkembangan permasalahan regional dan global,serta hasil pengkajian implikasi penataan ruangnasional;c. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhanserta stabilitas ekonomi;d. keselarasan aspirasi pembangunan nasional danpembangunan daerah;e. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;f. rencana pembangunan jangka panjang nasional;g. rencana tata ruang kawasan strategis nasional; danh. rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tataruang wilayah kabupaten/kota.Pasal 20(1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat:a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruangwilayah nasional;b. rencana struktur ruang wilayah nasional yangmeliputi sistem perkotaan nasional yang terkaitdengan kawasan perdesaan dalam wilayahpelayanannya dan sistem jaringan prasaranautama;c. rencana pola ruang wilayah nasional yangmeliputi kawasan lindung nasional dan kawasanbudi daya yang memiliki nilai strategis nasional;d. penetapan kawasan strategis nasional;e. arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasiprogram utama jangka menengah lima tahunan;danf. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayahnasional yang berisi indikasi arahan peraturanzonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahaninsentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.(2) Rencana . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 20 -(2) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadipedoman untuk:a. penyusunan rencana pembangunan jangkapanjang nasional;b. penyusunan rencana pembangunan jangkamenengah nasional;c. pemanfaatan ruang dan pengendalianpemanfaatan ruang di wilayah nasional;d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dankeseimbangan perkembangan antarwilayahprovinsi, serta keserasian antarsektor;e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untukinvestasi;f. penataan ruang kawasan strategis nasional; dang. penataan ruang wilayah provinsi dankabupaten/kota.(3) Jangka waktu Rencana Tata Ruang WilayahNasional adalah 20 (dua puluh) tahun.(4) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kalidalam 5 (lima) tahun.(5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yangberkaitan dengan bencana alam skala besar yangditetapkan dengan peraturan perundang-undangandan/atau perubahan batas teritorial negara yangditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana TataRuang Wilayah Nasional ditinjau kembali lebih dari1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.(6) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diaturdengan peraturan pemerintah.Pasal 21(1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 ayat (3) huruf a diatur denganperaturan presiden.(2) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tatacara penyusunan rencana rinci tata ruangsebagaimana . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 21 -sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganperaturan Menteri.Paragraf 3Perencanaan Tata Ruang Wilayah ProvinsiPasal 22(1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsimengacu pada:a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;b. pedoman bidang penataan ruang; danc. rencana pembangunan jangka panjang daerah.(2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsiharus memperhatikan:a. perkembangan permasalahan nasional dan hasilpengkajian implikasi penataan ruang provinsi;b. upaya pemerataan pembangunan danpertumbuhan ekonomi provinsi;c. keselarasan aspirasi pembangunan provinsi danpembangunan kabupaten/kota;d. daya dukung dan daya tampung lingkunganhidup;e. rencana pembangunan jangka panjang daerah;f. rencana tata ruang wilayah provinsi yangberbatasan;g. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi;danh. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.Pasal 23(1) Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat:a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruangwilayah provinsi;b. rencana struktur ruang wilayah provinsi yangmeliputi . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 22 -meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnyayang berkaitan dengan kawasan perdesaandalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringanprasarana wilayah provinsi;c. rencana pola ruang wilayah provinsi yangmeliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi;d. penetapan kawasan strategis provinsi;e. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yangberisi indikasi program utama jangka menengahlima tahunan; danf. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayahprovinsi yang berisi indikasi arahan peraturanzonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahaninsentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.(2) Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadipedoman untuk:a. penyusunan rencana pembangunan jangkapanjang daerah;b. penyusunan rencana pembangunan jangkamenengah daerah;c. pemanfaatan ruang dan pengendalianpemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi;d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dankeseimbangan perkembangan antarwilayahkabupaten/kota, serta keserasian antarsektor;e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untukinvestasi;f. penataan ruang kawasan strategis provinsi; dang. penataan ruang wilayah kabupaten/kota.(3) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsiadalah 20 (dua puluh) tahun.(4) Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kalidalam 5 (lima) tahun.(5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yangberkaitan dengan bencana alam skala besar yangditetapkan . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 23 -ditetapkan dengan peraturan perundang-undangandan/atau perubahan batas teritorial negaradan/atau wilayah provinsi yang ditetapkan denganUndang-Undang, rencana tata ruang wilayahprovinsi ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kalidalam 5 (lima) tahun.(6) Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkandengan peraturan daerah provinsi.Pasal 24(1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 ayat (3) huruf b ditetapkan denganperaturan daerah provinsi.(2) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tatacara penyusunan rencana rinci tata ruangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganperaturan Menteri.Paragraf 4Perencanaan Tata Ruang Wilayah KabupatenPasal 25(1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupatenmengacu pada:a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional danrencana tata ruang wilayah provinsi;b. pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidangpenataan ruang; danc. rencana pembangunan jangka panjang daerah.(2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupatenharus memperhatikan:a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasilpengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;b. upaya pemerataan pembangunan danpertumbuhan ekonomi kabupaten;c. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;d. daya . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 24 -d. daya dukung dan daya tampung lingkunganhidup;e. rencana pembangunan jangka panjang daerah;f. rencana tata ruang wilayah kabupaten yangberbatasan; dang. rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.Pasal 26(1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruangwilayah kabupaten;b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yangmeliputi sistem perkotaan di wilayahnya yangterkait dengan kawasan perdesaan dan sistemjaringan prasarana wilayah kabupaten;c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yangmeliputi kawasan lindung kabupaten dankawasan budi daya kabupaten;d. penetapan kawasan strategis kabupaten;e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupatenyang berisi indikasi program utama jangkamenengah lima tahunan; danf. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruangwilayah kabupaten yang berisi ketentuan umumperaturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuaninsentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.(2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadipedoman untuk:a. penyusunan rencana pembangunan jangkapanjang daerah;b. penyusunan rencana pembangunan jangkamenengah daerah;c. pemanfaatan ruang dan pengendalianpemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dankeseimbangan antarsektor;e. penetapan . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 25 -e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untukinvestasi; danf. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.(3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadidasar untuk penerbitan perizinan lokasipembangunan dan administrasi pertanahan.(4) Jangka waktu rencana tata ruang wilayahkabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.(5) Rencana tata ruang wilayah kabupatensebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjaukembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.(6) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yangberkaitan dengan bencana alam skala besar yangditetapkan dengan peraturan perundang-undangandan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayahprovinsi, dan/atau wilayah kabupaten yangditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tataruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.(7) Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkandengan peraturan daerah kabupaten.Pasal 27(1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 ayat (3) huruf c ditetapkan denganperaturan daerah kabupaten.(2) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tatacara penyusunan rencana rinci tata ruangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganperaturan Menteri.Paragraf 5Perencanaan Tata Ruang Wilayah KotaPasal 28Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupatensebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, danPasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaantata . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 26 -tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rinciandalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan:a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbukahijau;b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbukanonhijau; danc. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dansarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum,kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasibencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsiwilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomidan pusat pertumbuhan wilayah.Pasal 29(1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalamPasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijaupublik dan ruang terbuka hijau privat.(2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kotapaling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luaswilayah kota.(3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayahkota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luaswilayah kota.Pasal 30Distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3)disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarkipelayanan dengan memperhatikan rencana struktur danpola ruang.Pasal 31Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan danpemanfaatan ruang terbuka hijau dan ruang terbukanonhijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf adan huruf b diatur dengan peraturan Menteri.Bagian Kedua . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 27 -Bagian KeduaPemanfaatan RuangParagraf 1UmumPasal 32(1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaanprogram pemanfaatan ruang besertapembiayaannya.(2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dilaksanakan dengan pemanfaatanruang, baik pemanfaatan ruang secara vertikalmaupun pemanfaatan ruang di dalam bumi.(3) Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasukjabaran dari indikasi program utama yang termuatdi dalam rencana tata ruang wilayah.(4) Pemanfaatan ruang diselenggarakan secarabertahap sesuai dengan jangka waktu indikasiprogram utama pemanfaatan ruang yang ditetapkandalam rencana tata ruang.(5) Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayahsebagaimana dimaksud pada ayat (3)disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatanruang wilayah administratif sekitarnya.(6) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikanstandar pelayanan minimal dalam penyediaansarana dan prasarana.Pasal 33(1) Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruangyang ditetapkan dalam rencana tata ruangdilaksanakan dengan mengembangkanpenatagunaan tanah, penatagunaan air,penatagunaan udara, dan penatagunaan sumberdaya alam lain.(2) Dalam . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 28 -(2) Dalam rangka pengembangan penatagunaansebagaimana dimaksud pada ayat (1)diselenggarakan kegiatan penyusunan danpenetapan neraca penatagunaan tanah, neracapenatagunaan sumber daya air, neracapenatagunaan udara, dan neraca penatagunaansumber daya alam lain.(3) Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakanuntuk pembangunan prasarana dan sarana bagikepentingan umum memberikan hak prioritaspertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerahuntuk menerima pengalihan hak atas tanah daripemegang hak atas tanah.(4) Dalam pemanfaatan ruang pada ruang yangberfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagiPemerintah dan pemerintah daerah untuk menerimapengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atastanah jika yang bersangkutan akan melepaskanhaknya.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatagunaantanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, danpenatagunaan sumber daya alam lainnyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)diatur dengan peraturan pemerintah.Paragraf 2Pemanfaatan Ruang WilayahPasal 34(1) Dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional,provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan:a. perumusan kebijakan strategis operasionalisasirencana tata ruang wilayah dan rencana tataruang kawasan strategis;b. perumusan program sektoral dalam rangkaperwujudan struktur ruang dan pola ruangwilayah dan kawasan strategis; danc. pelaksanaan pembangunan sesuai denganprogram pemanfaatan ruang wilayah dankawasan strategis.(2) Dalam . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 29 -(2) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategisoperasionalisasi rencana tata ruang wilayah danrencana tata ruang kawasan strategis sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan kawasanbudi daya yang dikendalikan dan kawasan budidaya yang didorong pengembangannya.(3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c dilaksanakan melaluipengembangan kawasan secara terpadu.(4) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan sesuai dengan:a. standar pelayanan minimal bidang penataanruang;b. standar kualitas lingkungan; danc. daya dukung dan daya tampung lingkunganhidup.Bagian KetigaPengendalian Pemanfaatan RuangPasal 35Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melaluipenetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberianinsentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.Pasal 36(1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 35 disusun sebagai pedoman pengendalianpemanfaatan ruang.(2) Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rincitata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.(3) Peraturan zonasi ditetapkan dengan:a. peraturan pemerintah untuk arahan peraturanzonasi sistem nasional;b. peraturan daerah provinsi untuk arahanperaturan zonasi sistem provinsi; danc. peraturan . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 30 -c. peraturan daerah kabupaten/kota untukperaturan zonasi.Pasal 37(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalamPasal 35 diatur oleh Pemerintah dan pemerintahdaerah menurut kewenangan masing-masing sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai denganrencana tata ruang wilayah dibatalkan olehPemerintah dan pemerintah daerah menurutkewenangan masing-masing sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.(3) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/ataudiperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar,batal demi hukum.(4) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melaluiprosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidaksesuai dengan rencana tata ruang wilayah,dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerahsesuai dengan kewenangannya.(5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibatpembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat(4), dapat dimintakan penggantian yang layakkepada instansi pemberi izin.(6) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagiakibat adanya perubahan rencana tata ruangwilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah danpemerintah daerah dengan memberikan gantikerugian yang layak.(7) Setiap pejabat pemerintah yang berwenangmenerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarangmenerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencanatata ruang.(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehanizin dan tata cara penggantian yang layaksebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)diatur dengan peraturan pemerintah.Pasal 38 . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 31 -Pasal 38(1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agarpemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tataruang wilayah dapat diberikan insentif dan/ataudisinsentif oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.(2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35,yang merupakan perangkat atau upaya untukmemberikan imbalan terhadap pelaksanaankegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang,berupa:a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidisilang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;c. kemudahan prosedur perizinan; dan/ataud. pemberian penghargaan kepada masyarakat,swasta dan/atau pemerintah daerah.(3) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35,yang merupakan perangkat untuk mencegah,membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatanyang tidak sejalan dengan rencana tata ruang,berupa:a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikandengan besarnya biaya yang dibutuhkan untukmengatasi dampak yang ditimbulkan akibatpemanfaatan ruang; dan/ataub. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaankompensasi, dan penalti.(4) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetapmenghormati hak masyarakat.(5) Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:a. Pemerintah kepada pemerintah daerah;b. pemerintah daerah kepada pemerintah daerahlainnya; danc. pemerintah kepada masyarakat.(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tatacara pemberian insentif dan disinsentif diaturdengan peraturan pemerintah.Pasal 39 . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 32 -Pasal 39Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal35 merupakan tindakan penertiban yang dilakukanterhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai denganrencana tata ruang dan peraturan zonasi.Pasal 40Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalianpemanfaatan ruang diatur dengan peraturanpemerintah.Bagian KeempatPenataan Ruang Kawasan PerkotaanParagraf 1UmumPasal 41(1) Penataan ruang kawasan perkotaan diselenggarakanpada:a. kawasan perkotaan yang merupakan bagianwilayah kabupaten; ataub. kawasan yang secara fungsional berciriperkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebihwilayah kabupaten/kota pada satu atau lebihwilayah provinsi.(2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a dan huruf b menurut besarannyadapat berbentuk kawasan perkotaan kecil, kawasanperkotaan sedang, kawasan perkotaan besar,kawasan metropolitan, atau kawasan megapolitan.(3) Kriteria mengenai kawasan perkotaan menurutbesarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dengan peraturan pemerintah.Paragraf 2 . . .kumentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 33 -Paragraf 2Perencanaan Tata Ruang Kawasan PerkotaanPasal 42(1) Rencana tata ruang kawasan perkotaan yangmerupakan bagian wilayah kabupaten adalahrencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.(2) Dalam perencanaan tata ruang kawasan perkotaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlakuketentuan Pasal 29, dan Pasal 30.Pasal 43(1) Rencana tata ruang kawasan perkotaan yangmencakup 2 (dua) atau lebih wilayahkabupaten/kota pada satu atau lebih wilayahprovinsi merupakan alat koordinasi dalampelaksanaan pembangunan yang bersifat lintaswilayah.(2) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud padaayat (1) berisi arahan struktur ruang dan pola ruangyang bersifat lintas wilayah administratif.Pasal 44(1) Rencana tata ruang kawasan metropolitanmerupakan alat koordinasi pelaksanaanpembangunan lintas wilayah.(2) Rencana tata ruang kawasan metropolitan dan/ataukawasan megapolitan berisi:a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruangkawasan metropolitan dan/atau megapolitan;b. rencana struktur ruang kawasan metropolitanyang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistemjaringan prasarana kawasan metropolitandan/atau megapolitan;c. rencana pola ruang kawasan metropolitandan/atau megapolitan yang meliputi kawasanlindung dan kawasan budi daya;d. arahan . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 34 -d. arahan pemanfaatan ruang kawasanmetropolitan dan/atau megapolitan yang berisiindikasi program utama yang bersifatinterdependen antarwilayah administratif; dane. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruangkawasan metropolitan dan/atau megapolitanyang berisi arahan peraturan zonasi kawasanmetropolitan dan/atau megapolitan, arahanketentuan perizinan, arahan ketentuan insentifdan disinsentif, serta arahan sanksi.Paragraf 3Pemanfaatan Ruang Kawasan PerkotaanPasal 45(1) Pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yangmerupakan bagian wilayah kabupaten merupakanbagian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.(2) Pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yangmerupakan bagian dari 2 (dua) atau lebih wilayahkabupaten/kota pada satu atau lebih wilayahprovinsi dilaksanakan melalui penyusunan programpembangunan beserta pembiayaannya secaraterkoordinasi antarwilayah kabupaten/kota terkait.Paragraf 4Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan PerkotaanPasal 46(1) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasanperkotaan yang merupakan bagian wilayahkabupaten merupakan bagian pengendalianpemanfaatan ruang wilayah kabupaten.(2) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasanperkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebihwilayah kabupaten/kota pada satu atau lebihwilayah provinsi dilaksanakan oleh setiapkabupaten/kota.(3) Untuk kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua)atau . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 35 -atau lebih wilayah kabupaten/kota yang mempunyailembaga pengelolaan tersendiri, pengendaliannyadapat dilaksanakan oleh lembaga dimaksud.Paragraf 5Kerja Sama Penataan Ruang Kawasan PerkotaanPasal 47(1) Penataan ruang kawasan perkotaan yang mencakup2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kotadilaksanakan melalui kerja sama antardaerah.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruangkawasan perkotaan diatur dengan peraturanpemerintah.Bagian KelimaPenataan Ruang Kawasan PerdesaanParagraf 1UmumPasal 48(1) Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkanuntuk:a. pemberdayaan masyarakat perdesaan;b. pertahanan kualitas lingkungan setempat danwilayah yang didukungnya;c. konservasi sumber daya alam;d. pelestarian warisan budaya lokal;e. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian panganuntuk ketahanan pangan; danf. penjagaan keseimbangan pembangunanperdesaan-perkotaan.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindunganterhadap kawasan lahan abadi pertanian pangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diaturdengan Undang-Undang.(3) Penataan . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 36 -(3) Penataan ruang kawasan perdesaandiselenggarakan pada:a. kawasan perdesaan yang merupakan bagianwilayah kabupaten; ataub. kawasan yang secara fungsional berciri perdesaanyang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayahkabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi.(4) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat berbentuk kawasan agropolitan.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruangkawasan agropolitan diatur dengan peraturanpemerintah.(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruangkawasan perdesaan diatur dengan peraturanpemerintah.Paragraf`2Perencanaan Tata Ruang Kawasan PerdesaanPasal 49Rencana tata ruang kawasan perdesaan yangmerupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagianrencana tata ruang wilayah kabupaten.Pasal 50(1) Penataan ruang kawasan perdesaan dalam 1 (satu)wilayah kabupaten dapat dilakukan pada tingkatwilayah kecamatan atau beberapa wilayah desa ataunama lain yang disamakan dengan desa yangmerupakan bentuk detail dari penataan ruangwilayah kabupaten.(2) Rencana tata ruang kawasan perdesaan yangmencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupatenmerupakan alat koordinasi dalam pelaksanaanpembangunan yang bersifat lintas wilayah.(3) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud padaayat (2) berisi struktur ruang dan pola ruang yangbersifat lintas wilayah administratif.Pasal 51 . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 37 -Pasal 51(1) Rencana tata ruang kawasan agropolitanmerupakan rencana rinci tata ruang 1 (satu) ataubeberapa wilayah kabupaten.(2) Rencana tata ruang kawasan agropolitan memuat:a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruangkawasan agropolitan;b. rencana struktur ruang kawasan agropolitanyang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistemjaringan prasarana kawasan agropolitan;c. rencana pola ruang kawasan agropolitan yangmeliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya;d. arahan pemanfaatan ruang kawasan agropolitanyang berisi indikasi program utama yang bersifatinterdependen antardesa; dane. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruangkawasan agropolitan yang berisi arahanperaturan zonasi kawasan agropolitan, arahanketentuan perizinan, arahan ketentuan insentifdan disinsentif, serta arahan sanksi.Paragraf 3Pemanfaatan Ruang Kawasan PerdesaanPasal 52(1) Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yangmerupakan bagian wilayah kabupaten merupakanbagian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.(2) Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yangmerupakan bagian dari 2 (dua) atau lebih wilayahkabupaten dilaksanakan melalui penyusunanprogram pembangunan beserta pembiayaannyasecara terkoordinasi antarwilayah kabupatenterkait.Paragraf 4 . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 38 -Paragraf 4Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan PerdesaanPasal 53(1) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasanperdesaan yang merupakan bagian wilayahkabupaten merupakan bagian pengendalianpemanfaatan ruang wilayah kabupaten.(2) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasanperdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebihwilayah kabupaten dilaksanakan oleh setiapkabupaten.(3) Untuk kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua)atau lebih wilayah kabupaten yang mempunyailembaga kerja sama antarwilayah kabupaten,pengendaliannya dapat dilaksanakan oleh lembagadimaksud.Paragraf 5Kerja Sama Penataan Ruang Kawasan PerdesaanPasal 54(1) Penataan ruang kawasan perdesaan yangmencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupatendilaksanakan melalui kerja sama antardaerah.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruangkawasan perdesaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) untuk kawasan agropolitan yang beradadalam 1 (satu) kabupaten diatur dengan peraturandaerah kabupaten, untuk kawasan agropolitan yangberada pada 2 (dua) atau lebih wilayah kabupatendiatur dengan peraturan daerah provinsi, dan untukkawasan agropolitan yang berada pada 2 (dua) ataulebih wilayah provinsi diatur dengan peraturanpemerintah.(3) Penataan ruang kawasan perdesaandiselenggarakan secara terintegrasi dengan kawasanperkotaan sebagai satu kesatuan pemanfaatanruang wilayah kabupaten/kota.(4) Penataan . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 39 -(4) Penataan ruang kawasan agropolitandiselenggarakan dalam keterpaduan sistemperkotaan wilayah dan nasional.(5) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)mencakup keterpaduan sistem permukiman,prasarana, sistem ruang terbuka, baik ruangterbuka hijau maupun ruang terbuka nonhijau.BAB VIIPENGAWASAN PENATAAN RUANGPasal 55(1) Untuk menjamin tercapainya tujuanpenyelenggaraan penataan ruang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pengawasanterhadap kinerja pengaturan, pembinaan, danpelaksanaan penataan ruang.(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, danpelaporan.(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintahdaerah sesuai dengan kewenangannya.(4) Pengawasan Pemerintah dan pemerintah daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukandengan melibatkan peran masyarakat.(5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(4) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporandan/atau pengaduan kepada Pemerintah danpemerintah daerah.Pasal 56(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 55 ayat (2) dilakukan denganmengamati dan memeriksa kesesuaian antarapenyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.(2) Apabila . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 40 -(2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadipenyimpangan administratif dalam penyelenggaraanpenataan ruang, Menteri, Gubernur, danBupati/Walikota mengambil langkah penyelesaiansesuai dengan kewenangannya.(3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakanlangkah penyelesaian sebagaimana dimaksud padaayat (2), Gubernur mengambil langkah penyelesaianyang tidak dilaksanakan Bupati/Walikota.(4) Dalam hal Gubernur tidak melaksanakan langkahpenyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan ayat (3), Menteri mengambil langkahpenyelesaian yang tidak dilaksanakan Gubernur.Pasal 57Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraanpenataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56ayat (2), pihak yang melakukan penyimpangan dapatdikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.Pasal 58(1) Untuk menjamin tercapainya tujuanpenyelenggaraan penataan ruang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pulapengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaatpenyelenggaraan penataan ruang dan kinerjapemenuhan standar pelayanan minimal bidangpenataan ruang.(2) Dalam rangka peningkatan kinerja fungsi danmanfaat penyelenggaraan penataan ruang wilayahnasional disusun standar pelayananpenyelenggaraan penataan ruang untuk tingkatnasional.(3) Standar pelayanan minimal bidang penataan ruangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspekpelayanan dalam perencanaan tata ruang,pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatanruang.(4) Standar . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 41 -(4) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mencakup standar pelayanan minimalbidang penataan ruang provinsi dan standarpelayanan minimal bidang penataan ruangkabupaten/kota.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayananminimal bidang penataan ruang sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur denganperaturan Menteri.Pasal 59(1) Pengawasan terhadap penataan ruang pada setiaptingkat wilayah dilakukan dengan menggunakanpedoman bidang penataan ruang.(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditujukan pada pengaturan, pembinaan, danpelaksanaan penataan ruang.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapengawasan terhadap pengaturan, pembinaan, danpelaksanaan penataan ruang diatur denganperaturan Menteri.BAB VIIIHAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKATPasal 60Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:a. mengetahui rencana tata ruang;b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibatpenataan ruang;c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugianyang timbul akibat pelaksanaan kegiatanpembangunan yang sesuai dengan rencana tataruang;d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenangterhadap pembangunan yang tidak sesuai denganrencana tata ruang di wilayahnya;e. mengajukan . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 42 -e. mengajukan tuntutan pembatalan izin danpenghentian pembangunan yang tidak sesuai denganrencana tata ruang kepada pejabat berwenang; danf. mengajukan gugatan ganti kerugian kepadapemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatanpembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tataruang menimbulkan kerugian.Pasal 61Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatanruang dari pejabat yang berwenang;c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalampersyaratan izin pemanfaatan ruang; dand. memberikan akses terhadap kawasan yang olehketentuan peraturan perundang-undangandinyatakan sebagai milik umum.Pasal 62Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 61, dikenai sanksi administratif.Pasal 63Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalamPasal 62 dapat berupa:a. peringatan tertulis;b. penghentian sementara kegiatan;c. penghentian sementara pelayanan umum;d. penutupan lokasi;e. pencabutan izin;f. pembatalan izin;g. pembongkaran bangunan;h. pemulihan . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 43 -h. pemulihan fungsi ruang; dan/ataui. denda administratif.Pasal 64Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata carapengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksuddalam Pasal 63 diatur dengan peraturan pemerintah.Pasal 65(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan olehpemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.(2) Peran masyarakat dalam penataan ruangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan,antara lain, melalui:a. partisipasi dalam penyusunan rencana tataruang;b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; danc. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatanruang.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara danbentuk peran masyarakat dalam penataan ruangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganperaturan pemerintah.Pasal 66(1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraanpenataan ruang dapat mengajukan gugatan melaluipengadilan.(2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugatdapat membuktikan bahwa tidak terjadipenyimpangan dalam penyelenggaraan penataanruang.BAB IX . . .kumentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 44 -BAB IXPENYELESAIAN SENGKETAPasal 67(1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahappertama diupayakan berdasarkan prinsipmusyawarah untuk mufakat.(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan,para pihak dapat menempuh upaya penyelesaiansengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilansesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.BAB XPENYIDIKANPasal 68(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara RepublikIndonesia, pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugasdan tanggung jawabnya di bidang penataan ruangdiberi wewenang khusus sebagai penyidik untukmembantu pejabat penyidik kepolisian negaraRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berwenang:a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporanatau keterangan yang berkenaan dengan tindakpidana dalam bidang penataan ruang;b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yangdiduga melakukan tindak pidana dalam bidangpenataan ruang;c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orangsehubungan dengan peristiwa tindak pidanadalam bidang penataan ruang;d. melakukan . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 45 -d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumenyang berkenaan dengan tindak pidana dalambidang penataan ruang;e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yangdiduga terdapat bahan bukti dan dokumen lainserta melakukan penyitaan dan penyegelanterhadap bahan dan barang hasil pelanggaranyang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindakpidana dalam bidang penataan ruang; danf. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangkapelaksanaan tugas penyidikan tindak pidanadalam bidang penataan ruang.(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksudpada ayat (1) memberitahukan dimulainyapenyidikan kepada pejabat penyidik kepolisiannegara Republik Indonesia.(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakanpenangkapan dan penahanan, penyidik pegawainegeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabatpenyidik kepolisian negara Republik Indonesiasesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksudpada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikankepada penuntut umum melalui pejabat penyidikkepolisian negara Republik Indonesia.(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipildan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.BAB XIKETENTUAN PIDANAPasal 69(1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruangyang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalamPasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahanfungsi . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 46 -fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyakRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud padaayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap hartabenda atau kerusakan barang, pelaku dipidanadengan pidana penjara paling lama 8 (delapan)tahun dan denda paling banyakRp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus jutarupiah).(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud padaayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelakudipidana dengan pidana penjara paling lama 15(lima belas) tahun dan denda paling banyakRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).Pasal 70(1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuaidengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yangberwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61huruf b, dipidana dengan pidana penjara palinglama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyakRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud padaayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang,pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama5 (lima) tahun dan denda paling banyakRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud padaayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap hartabenda atau kerusakan barang, pelaku dipidanadengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahundan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satumiliar lima ratus juta rupiah).(4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud padaayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelakudipidana dengan pidana penjara paling lama 15(lima belas) tahun dan denda paling banyakRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).Pasal 71 . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 47 -Pasal 71Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yangditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dipidanadengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dandenda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah).Pasal 72Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadapkawasan yang oleh peraturan perundang-undangandinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 61 huruf d, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyakRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).Pasal 73(1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yangmenerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tataruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat(7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyakRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud padaayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahanberupa pemberhentian secara tidak dengan hormatdari jabatannya.Pasal 74(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidanapenjara dan denda terhadap pengurusnya, pidanayang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupapidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali daripidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72.(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud padaayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahanberupa:a. pencabutan . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 48 -a. pencabutan izin usaha; dan/ataub. pencabutan status badan hukum.Pasal 75(1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69,Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72, dapat menuntutganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindakpidana.(2) Tuntutan ganti kerugian secara perdatasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakansesuai dengan hukum acara pidana.BAB XIIKETENTUAN PERALIHANPasal 76Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semuaperaturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataanruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.Pasal 77(1) Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semuapemanfaatan ruang yang tidak sesuai denganrencana tata ruang harus disesuaikan denganrencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaianpemanfaatan ruang.(2) Pemanfataan ruang yang sah menurut rencana tataruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3(tiga) tahun untuk penyesuaian.(3) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkansebelum penetapan rencana tata ruang dan dapatdibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuaidengan prosedur yang benar, kepada pemegang izindiberikan penggantian yang layak.BAB XIII . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 49 -BAB XIIIKETENTUAN PENUTUPPasal 78(1) Peraturan pemerintah yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahunterhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.(2) Peraturan presiden yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 5 (lima)tahun terhitung sejak Undang-Undang inidiberlakukan.(3) Peraturan Menteri yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 3 (tiga) tahunterhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.(4) Dengan berlakunya Undang-Undang ini:a. Peraturan Pemerintah tentang Rencana TataRuang Wilayah Nasional disesuaikan palinglambat dalam waktu 1 (satu) tahun 6 (enam)bulan terhitung sejak Undang-Undang inidiberlakukan;b. semua peraturan daerah provinsi tentangrencana tata ruang wilayah provinsi disusunatau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2(dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang inidiberlakukan; danc. semua peraturan daerah kabupaten/kota tentangrencana tata ruang wilayah kabupaten/kotadisusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga)tahun terhitung sejak Undang-Undang inidiberlakukan.Pasal 79Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Pasal 80Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.Agar . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 50 -Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Undang-Undang ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.Disahkan di Jakartapada tanggal 26 April 2007PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggal 26 April 2007MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttd.HAMID AWALUDINLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 68Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT NEGARA RIKepala Biro Peraturan Perundang-undanganBidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,ttd.Wisnu Setiawanumentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 51 -umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


PENJELASANATASUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 26 TAHUN 2007TENTANGPENATAAN RUANGI. UMUM1. Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baiksebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruanglaut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi,maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia TuhanYang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perludisyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuksebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanatyang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta maknayang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila.Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut,Undang-Undang tentang Penataan Ruang ini menyatakanbahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yangpelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah danpemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yangdimiliki oleh setiap orang.2. Secara geografis, letak Negara Kesatuan Republik Indonesiayang berada di antara dua benua dan dua samudera sangatstrategis, baik bagi kepentingan nasional maupuninternasional. Secara ekosistem, kondisi alamiah Indonesiasangat khas karena posisinya yang berada di dekatkhatulistiwa dengan cuaca, musim, dan iklim tropis, yangmerupakan aset atau sumber daya yang sangat besar bagibangsa Indonesia. Di samping keberadaan yang bernilaisangat strategis tersebut, Indonesia berada pula pada kawasanrawan bencana, yang secara alamiah dapat mengancamkeselamatan bangsa. Dengan keberadaan tersebut,penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional harusdilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi,terpadu . . .Dokumentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 2 -terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktorpolitik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dankelestarian lingkungan hidup.3. Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruangudara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempatmanusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, danmemelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnyaketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan haltersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yangaman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskanWawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, Undang-Undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataanruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam danlingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduanpenggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan,serta yang dapat memberikan pelindungan terhadap fungsiruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkunganhidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang iniharus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap prosesperencanaan tata ruang wilayah.4. Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenalbatas wilayah. Namun, untuk mewujudkan ruang wilayahnasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutanberlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional,serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata,luas, dan bertanggung jawab, penataan ruang menuntutkejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demimenjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, danketerpaduan antardaerah, antara pusat dan daerah,antarsektor, dan antarpemangku kepentingan. Dalam Undang-Undang ini, penataan ruang didasarkan pada pendekatansistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatankawasan, dan nilai strategis kawasan.Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut,wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintahdan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan,pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang,didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayahadministratif. Dengan pendekatan wilayah administratiftersebut, penataan ruang seluruh wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia terdiri atas wilayah nasional, wilayahprovinsi . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 3 -provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota, yang setiapwilayah tersebut merupakan subsistem ruang menurutbatasan administratif. Di dalam subsistem tersebut terdapatsumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatanpemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan, dandengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda, yangapabila tidak ditata dengan baik dapat mendorong ke arahadanya ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah sertaketidaksinambungan pemanfaatan ruang. Berkaitan denganpenataan ruang wilayah kota, Undang-Undang ini secarakhusus mengamanatkan perlunya penyediaan danpemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasannyaditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luaswilayah kota, yang diisi oleh tanaman, baik yang tumbuhsecara alamiah maupun yang sengaja ditanam.Penataan ruang dengan pendekatan kegiatan utama kawasanterdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataanruang kawasan perdesaan. Kawasan perkotaan, menurutbesarannya, dapat berbentuk kawasan perkotaan kecil,kawasan perkotaan sedang, kawasan perkotaan besar,kawasan metropolitan, dan kawasan megapolitan. Penataanruang kawasan metropolitan dan kawasan megapolitan,khususnya kawasan metropolitan yang berupa kawasanperkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yangsaling memiliki keterkaitan fungsional dan dihubungkandengan jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi,merupakan pedoman untuk keterpaduan perencanaan tataruang wilayah administrasi di dalam kawasan, danmerupakan alat untuk mengoordinasikan pelaksanaanpembangunan lintas wilayah administratif yang bersangkutan.Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan padakawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayahkabupaten atau pada kawasan yang secara fungsional berciriperdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayahkabupaten pada 1 (satu) atau lebih wilayah provinsi. Kawasanperdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten dapatberupa kawasan agropolitan.Penataan ruang dengan pendekatan nilai strategis kawasandimaksudkan untuk mengembangkan, melestarikan,melindungi dan/atau mengoordinasikan keterpaduanpembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutandemi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdayaguna, dan berkelanjutan. Penetapan kawasan strategis padasetiap . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 4 -setiap jenjang wilayah administratif didasarkan pada pengaruhyang sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan,keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan,termasuk kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia.Pengaruh aspek kedaulatan negara, pertahanan, dankeamanan lebih ditujukan bagi penetapan kawasan strategisnasional, sedangkan yang berkaitan dengan aspek ekonomi,sosial, budaya, dan lingkungan, yang dapat berlaku untukpenetapan kawasan strategis nasional, provinsi, dankabupaten/kota, diukur berdasarkan pendekatan ekternalitas,akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan yangbersangkutan.5. Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang,pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruangmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yangsatu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidahpenataan ruang sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkanpemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya gunaserta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yangberkelanjutan; (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatanruang; dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunankualitas ruang.Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, dayadukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung olehteknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian,keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu berartiakan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karenapengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistemyang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistemwilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturanpenataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistemketerpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanyasuatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapatmemadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiringdengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yangdilaksanakan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah,maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun padatingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tataruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatanruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan denganrencana tata ruang.6. Perencanaan . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 5 -6. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkanrencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatanwilayah administratif dengan muatan substansi mencakuprencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencanarinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilaistrategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatansubstansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dansubblok peruntukan. Penyusunan rencana rinci tersebutdimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tataruang dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi.Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengaturtentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuanpengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zonaperuntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tataruang. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota danperaturan zonasi yang melengkapi rencana rinci tersebutmenjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatanruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuaidengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tataruang.7. Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pulamelalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dandisinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatanruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatanruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukansesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruangdiatur dan diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerahsesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatanruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yangdilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin,dikenai sanksi adminstratif, sanksi pidana penjara, dan/atausanksi pidana denda.Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untukmemberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yangsejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan olehmasyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentiftersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak,pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur),pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, danpemberian penghargaan.Disinsentif . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 6 -Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah,membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatanyang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antaralain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasanpenyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaankompensasi dan penalti.Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upayapengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagaiperangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yangtidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.Dalam Undang-Undang ini pengenaan sanksi tidak hanyadiberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai denganketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakanpula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yangmenerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai denganrencana tata ruang.8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang PenataanRuang, sebagai dasar pengaturan penataan ruang selama ini,pada dasarnya telah memberikan andil yang cukup besardalam mewujudkan tertib tata ruang sehingga hampir semuapemerintah daerah telah memiliki rencana tata ruang wilayah.Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan berbangsadan bernegara, beberapa pertimbangan yang telah diuraikansebelumnya, dan dirasakan adanya penurunan kualitas ruangpada sebagian besar wilayah menuntut perubahan pengaturandalam Undang-Undang tersebut.Beberapa perkembangan tersebut antara lain (i) situasinasional dan internasional yang menuntut penegakan prinsipketerpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalamrangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik; (ii)pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang memberikanwewenang yang semakin besar kepada pemerintah daerahdalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga pelaksanaankewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasiandan keterpaduan antardaerah, serta tidak menimbulkankesenjangan antardaerah; dan (iii) kesadaran dan pemahamanmasyarakat yang semakin tinggi terhadap penataan ruangyang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, danpengawasan penataan ruang agar sesuai denganperkembangan yang terjadi di masyarakat.Untuk . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 7 -Untuk menyesuaikan perkembangan tersebut dan untukmengantisipasi kompleksitas perkembangan permasalahandalam penataan ruang, perlu dibentuk Undang-Undangtentang Penataan Ruang yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.9. Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataanruang tersebut, Undang-Undang ini, antara lain, memuatketentuan pokok sebagai berikut:a. pembagian wewenang antara Pemerintah, pemerintahdaerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kotadalam penyelenggaraan penataan ruang untukmemberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masingmasingtingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruangwilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, danberkelanjutan;b. pengaturan penataan ruang yang dilakukan melaluipenetapan peraturan perundang-undangan termasukpedoman bidang penataan ruang sebagai acuanpenyelenggaraan penataan ruang;c. pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatanuntuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataanruang;d. pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaantata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalianpemanfaatan ruang pada semua tingkat pemerintahan;e. pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasanterhadap kinerja pengaturan, pembinaan, danpelaksanaan penataan ruang, termasuk pengawasanterhadap kinerja pemenuhan standar pelayanan minimalbidang penataan ruang melalui kegiatan pemantauan,evaluasi, dan pelaporan;f. hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalampenyelenggaraan penataan ruang untuk menjaminketerlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adatdalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang;g. penyelesaian sengketa, baik sengketa antardaerahmaupun antarpemangku kepentingan lain secarabermartabat;h. penyidikan . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 8 -h. penyidikan, yang mengatur tentang penyidik pegawainegeri sipil beserta wewenang dan mekanisme tindakanyang dilakukan;i. ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagaidasar untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraanpenataan ruang; danj. ketentuan peralihan yang mengatur keharusanpenyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tataruang yang baru, dengan masa transisi selama 3 (tiga)tahun untuk penyesuaian.II.PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelas.Pasal 2Huruf aYang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwapenataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikanberbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintaswilayah, dan lintas pemangku kepentingan.Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah,pemerintah daerah, dan masyarakat.Huruf bHuruf cYang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dankeseimbangan” adalah bahwa penataan ruangdiselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antarastruktur ruang dan pola ruang, keselarasan antarakehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbanganpertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antarakawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwapenataan ruang diselenggarakan dengan menjaminkelestarian dan kelangsungan daya dukung dan dayatampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingangenerasi mendatang.Huruf d . . .kumentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


Huruf dHuruf eHuruf fHuruf gHuruf h- 9 -Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dankeberhasilgunaan” adalah bahwa penataan ruangdiselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruangdan sumber daya yang terkandung di dalamnya sertamenjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwapenataan ruang diselenggarakan dengan memberikan aksesyang seluas-luasnya kepada masyarakat untukmendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataanruang.Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan”adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan denganmelibatkan seluruh pemangku kepentingan.Yang dimaksud dengan “pelindungan kepentingan umum”adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan denganmengutamakan kepentingan masyarakat.Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan”adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan denganberlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundangundangandan bahwa penataan ruang dilaksanakan denganmempertimbangkan rasa keadilan masyarakat sertamelindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adildengan jaminan kepastian hukum.Huruf iYang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwapenyelenggaraan penataan ruang dapatdipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya,maupun hasilnya.Pasal 3 . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


Pasal 3Pasal 4Pasal 5- 10 -Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakatdapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungidari berbagai ancaman.Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakatdapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinyadalam suasana yang tenang dan damai.Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dandistribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikannilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat,sekaligus meningkatkan daya saing.Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitaslingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapatditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkanorientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber dayaalam tak terbarukan.Cukup jelas.Ayat (1)Penataan ruang berdasarkan sistem wilayah merupakanpendekatan dalam penataan ruang yang mempunyaijangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.Penataan ruang berdasarkan sistem internal perkotaanmerupakan pendekatan dalam penataan ruang yangmempunyai jangkauan pelayanan di dalam kawasanperkotaan.Ayat (2)Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasanmerupakan komponen dalam penataan ruang baik yangdilakukan berdasarkan wilayah administratif, kegiatankawasan, maupun nilai strategis kawasan.Yang termasuk dalam kawasan lindung adalah:a. kawasan yang memberikan pelindungan kawasanbawahannya, antara lain, kawasan hutan lindung,kawasan bergambut, dan kawasan resapan air;b. kawasan . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


Ayat (3)- 11 -b. kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadanpantai, sempadan sungai, kawasan sekitardanau/waduk, dan kawasan sekitar mata air;c. kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain,kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut danperairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau,taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam,cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagarbudaya dan ilmu pengetahuan;d. kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasanrawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempabumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawangelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dane. kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagarbiosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasanpengungsian satwa, dan terumbu karang.Yang termasuk dalam kawasan budi daya adalah kawasanperuntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutanrakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasanperuntukan perikanan, kawasan peruntukanpertambangan, kawasan peruntukan permukiman,kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukanpariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasanpendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.Cukup jelas.Ayat (4)Kegiatan yang menjadi ciri kawasan perkotaan meliputitempat permukiman perkotaan serta tempat pemusatandan pendistribusian kegiatan bukan pertanian, sepertikegiatan pelayanan jasa pemerintahan, kegiatan pelayanansosial, dan kegiatan ekonomi.Kegiatan yang menjadi ciri kawasan perdesaan meliputitempat permukiman perdesaan, kegiatan pertanian,kegiatan terkait pengelolaan tumbuhan alami, kegiatanpengelolaan sumber daya alam, kegiatan pemerintahan,kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.Ayat (5) . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 12 -Ayat (5)Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnyaberlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besarterhadap:a. tata ruang di wilayah sekitarnya;b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan dibidang lainnya; dan/atauc. peningkatan kesejahteraan masyarakat.Jenis kawasan strategis, antara lain, adalah kawasanstrategis dari sudut kepentingan pertahanan dankeamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya,pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologitinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentinganpertahanan dan keamanan, antara lain, adalah kawasanperbatasan negara, termasuk pulau kecil terdepan, dankawasan latihan militer.Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentinganpertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah kawasanmetropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasanpengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, sertakawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingansosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adattertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasukwarisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia, sepertiKompleks Candi Borobudur dan Kompleks CandiPrambanan.Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentinganpendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologitinggi, antara lain, adalah kawasan pertambangan minyakdan gas bumi termasuk pertambangan minyak dan gasbumi lepas pantai, serta kawasan yang menjadi lokasiinstalasi tenaga nuklir.Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentinganfungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain,adalah kawasan pelindungan dan pelestarian lingkunganhidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisandunia seperti Taman Nasional Lorentz, Taman NasionalUjung Kulon, dan Taman Nasional Komodo.Nilai . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


Pasal 6Pasal 7Ayat (1)Ayat (2)Ayat (3)Ayat (4)Ayat (5)Ayat (1)Ayat (2)- 13 -Nilai strategis kawasan tingkat nasional, provinsi, dankabupaten/kota diukur berdasarkan aspek eksternalitas,akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasansebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentangPemerintahan Daerah.Cukup jelas.Yang dimaksud “komplementer” adalah bahwa penataanruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi,dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota salingmelengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjaditumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Ayat (3)Hak yang dimiliki orang mencakup pula hak yang dimilikimasyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.Pasal 8 . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 14 -Pasal 8Ayat (1)Ayat (2)Ayat (3)Huruf aHuruf bHuruf cHuruf dCukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Kerja sama penataan ruang antarnegara melibatkannegara lain sehingga terdapat aspek hubunganantarnegara yang merupakan wewenang Pemerintah.Yang termasuk kerja sama penataan ruangantarnegara adalah kerja sama penataan ruang dikawasan perbatasan negara.Pemberian wewenang kepada Pemerintah dalammemfasilitasi kerja sama penataan ruangantarprovinsi dimaksudkan agar kerja sama penataanruang memberikan manfaat yang optimal bagiseluruh provinsi yang bekerja sama.Cukup jelas.Cukup jelas.Ayat (4)Kewenangan Pemerintah dalam pemanfaatan ruang danpengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategisnasional mencakup aspek yang terkait dengan nilaistrategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis.Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerahkabupaten/kota tetap memiliki kewenangan dalampenyelenggaraan aspek yang tidak terkait dengan nilaistrategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis.Sesuai . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


Ayat (5)Ayat (6)- 15 -Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,dekonsentrasi diberikan kepada Gubernur sebagai wakilPemerintah di daerah, sedangkan tugas pembantuan dapatdiberikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.Yang dimaksud dengan “pedoman bidang penataan ruang”adalah mencakup pula norma, standar, dan manual dalambidang penataan ruang.Yang termasuk standar bidang penataan ruang adalahketentuan teknis sebagai acuan dalam pelaksanaanpenataan ruang.Yang termasuk manual bidang penataan ruang adalahpetunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai acuanoperasional dalam pelaksanaan penataan ruang.Huruf aPenyebarluasan informasi dilakukan antara lainmelalui media elektronik, media cetak, dan mediakomunikasi lain, sebagai bentuk perwujudan asasketerbukaan dalam penyelenggaraan penataan ruang.Pasal 9Ayat (1)Huruf bStandar pelayanan minimal merupakan hak dankewajiban penerima dan pemberi layanan yangdisusun sebagai alat Pemerintah dan pemerintahdaerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanandasar kepada masyarakat secara merata.Standar pelayanan minimal bidang penataan ruangdisusun oleh Pemerintah dan diberlakukan untukseluruh pemerintah daerah provinsi dan pemerintahdaerah kabupaten/kota untuk menjamin mutupelayanan dasar kepada masyarakat secara meratadalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.Cukup jelas.Ayat (2) . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 16 -Ayat (2)Pasal 10Ayat (1)Ayat (2)Ayat (3)Cukup jelas.Huruf aHuruf bHuruf cHuruf dCukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Pemberian wewenang kepada pemerintah daerahprovinsi dalam memfasilitasi kerja sama penataanruang antarkabupaten/kota dimaksudkan agar kerjasama penataan ruang memberikan manfaat yangoptimal bagi kabupaten/kota yang bekerja sama.Cukup jelas.Cukup jelas.Ayat (4)Ayat (5)Kewenangan pemerintah daerah provinsi dalampemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruangkawasan strategis provinsi mencakup aspek yang terkaitdengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapankawasan strategis. Pemerintah daerah kabupaten/kotatetap memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan aspekyang tidak terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasarpenetapan kawasan strategis.Yang dimaksud dengan “dapat menyusun petunjukpelaksanaan” adalah bahwa penyusunan petunjukpelaksanaan . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


Ayat (6)Ayat (7)Pasal 11Ayat (1)- 17 -pelaksanaan oleh pemerintah daerah provinsi disesuaikankebutuhan dengan memperhatikan karakteristik daerah.Petunjuk pelaksanaan dimaksud merupakan penjabarandari pedoman bidang penataan ruang yang ditetapkanoleh Pemerintah.Huruf aHuruf bCukup jelas.Contoh jenis pelayanan minimal dalam perencanaantata ruang wilayah provinsi antara lain adalahkeikutsertaan masyarakat dalam penyusunanrencana tata ruang wilayah provinsi; sedangkan mutupelayanannya dinyatakan dengan frekuensikeikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaantata ruang wilayah provinsi.Langkah penyelesaian yang diambil Pemerintah mencakuppula pembinaan kepada pemerintah provinsi, agar mampumemenuhi standar pelayanan minimal bidang penataanruang. Upaya pembinaan tersebut dapat berupa bantuanteknis untuk memenuhi standar pelayanan minimal yangtidak dipenuhi pemerintah daerah provinsi.Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5) . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 18 -Ayat (5)Huruf aCukup jelas.Ayat (6)Pasal 12Pasal 13Huruf bContoh jenis pelayanan dalam perencanaan tataruang wilayah kabupaten/kota, antara lain, adalahkeikutsertaan masyarakat dalam penyusunanrencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;sedangkan mutu pelayanannya dinyatakan denganfrekuensi keikutsertaan masyarakat dalam prosesperencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota.Pemerintah daerah provinsi mengambil langkahpenyelesaian dalam bentuk pemenuhan standarpelayanan minimal apabila setelah melakukan pembinaan,pemerintah daerah kabupaten/kota belum juga dapatmeningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraanpenataan ruang tersebut sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan bidang otonomi daerah.Cukup jelas.Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aHuruf bCukup jelas.Sosialisasi peraturan perundang-undangan dansosialisasi pedoman bidang penataan ruangdimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepadaaparat pemerintah, masyarakat, dan pemangkukepentingan lainnya, tentang substansi peraturanperundang-undangan . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


Ayat (3)Huruf cHuruf dHuruf eHuruf fHuruf gHuruf h- 19 -perundang-undangan dan pedoman bidang penataanruang.Cukup jelas.Pendidikan dan pelatihan dimaksudkan, antara lain,untuk meningkatkan kemampuan aparaturpemerintah dan masyarakat dalam penyusunanrencana tata ruang, pemanfaatan ruang, danpengendalian pemanfaatan ruang.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Yang termasuk upaya pengembangan kesadaran dantanggung jawab masyarakat adalah menumbuhkandan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawabmasyarakat, yang diharapkan akan meningkatkanperan masyarakat dalam penyelenggaran penataanruang.Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 14Ayat (1)Huruf aCukup jelas.Huruf b . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 20 -Ayat (2)Huruf bRencana rinci tata ruang merupakan penjabaranrencana umum tata ruang yang dapat berupa rencanatata ruang kawasan strategis yang penetapankawasannya tercakup di dalam rencana tata ruangwilayah.Rencana rinci tata ruang merupakan operasionalisasirencana umum tata ruang yang dalampelaksanaannya tetap memperhatikan aspirasimasyarakat sehingga muatan rencana masih dapatdisempurnakan dengan tetap mematuhi batasan yangtelah diatur dalam rencana rinci dan peraturanzonasi.Rencana umum tata ruang dibedakan menurut wilayahadministrasi pemerintahan karena kewenangan mengaturpemanfaatan ruang dibagi sesuai dengan pembagianadministrasi pemerintahan.Huruf aHuruf bHuruf cCukup jelas.Cukup jelas.Secara administrasi pemerintahan, rencana tata ruangwilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayahkota memiliki kedudukan yang setara.Ayat (3)Huruf aRencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencanatata ruang kawasan strategis nasional merupakanrencana rinci untuk Rencana Tata Ruang WilayahNasional.Huruf b . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 21 -Ayat (4)Ayat (5)Huruf bRencana tata ruang kawasan strategis provinsimerupakan rencana rinci untuk rencana tata ruangwilayah provinsi.Huruf cRencana detail tata ruang kabupaten/kota danrencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kotamerupakan rencana rinci untuk rencana tata ruangwilayah kabupaten/kota.Cukup jelas.Huruf aHuruf bCukup jelas.Efektivitas penerapan rencana tata ruang sangatdipengaruhi oleh tingkat ketelitian atau kedalamanpengaturan dan skala peta dalam rencana tata ruang.Perencanaan tata ruang yang mencakup wilayah yangluas pada umumnya memiliki tingkat ketelitian ataukedalaman pengaturan dan skala peta yang tidakrinci. Oleh karena itu, dalam penerapannya masihdiperlukan perencanaan yang lebih rinci.Apabila perencanaan tata ruang yang mencakupwilayah yang luasnya memungkinkan pengaturan danpenyediaan peta dengan tingkat ketelitian tinggi,rencana rinci tidak diperlukan.Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (7)Cukup jelas.Pasal 15 . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


Pasal 15Pasal 16Pasal 17- 22 -Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mencakup pula rencanapemanfaatan sumber daya alam di zona ekonomi eksklusifIndonesia.Cukup jelas.Ayat (1)Ayat (2)Ayat (3)Ayat (4)Cukup jelas.Dalam sistem wilayah, pusat permukiman adalahkawasan perkotaan yang merupakan pusat kegiatan sosialekonomi masyarakat, baik pada kawasan perkotaanmaupun pada kawasan perdesaan. Dalam sistem internalperkotaan, pusat permukiman adalah pusat pelayanankegiatan perkotaan.Sistem jaringan prasarana, antara lain, mencakup sistemjaringan transportasi, sistem jaringan energi dankelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistempersampahan dan sanitasi, serta sistem jaringan sumberdaya air.Cukup jelas.Cukup jelas.Ayat (5)Penetapan proporsi luas kawasan hutan terhadap luasdaerah aliran sungai dimaksudkan untuk menjagakeseimbangan tata air, karena sebagian besar wilayahIndonesia mempunyai curah dan intensitas hujan yangtinggi, serta mempunyai konfigurasi daratan yangbergelombang, berbukit dan bergunung yang peka akangangguan keseimbangan tata air seperti banjir, erosi,sedimentasi, serta kekurangan air.Distribusi . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


Ayat (6)Ayat (7)- 23 -Distribusi luas kawasan hutan disesuaikan dengan kondisidaerah aliran sungai yang, antara lain, meliputi morfologi,jenis batuan, serta bentuk pengaliran sungai dan anaksungai. Dengan demikian kawasan hutan tidak harusterdistribusi secara merata pada setiap wilayahadministrasi yang ada di dalam daerah aliran sungai.Keterkaitan antarwilayah merupakan wujud keterpaduandan sinergi antarwilayah, yaitu wilayah nasional, wilayahprovinsi, dan wilayah kabupaten/kota.Keterkaitan antarfungsi kawasan merupakan wujudketerpaduan dan sinergi antarkawasan, antara lain,meliputi keterkaitan antara kawasan lindung dan kawasanbudi daya.Keterkaitan antarkegiatan kawasan merupakan wujudketerpaduan dan sinergi antarkawasan, antara lain,meliputi keterkaitan antara kawasan perkotaan dankawasan perdesaan.Rencana tata ruang untuk fungsi pertahanan dankeamanan karena sifatnya yang khusus memerlukanpengaturan tersendiri. Sifat khusus tersebut terkaitdengan adanya kebutuhan untuk menjaga kerahasiaansebagian informasi untuk kepentingan pertahanan dankeamanan negara.Rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsipertahanan dan keamanan sebagai subsistem rencana tataruang wilayah mengandung pengertian bahwa penataanruang kawasan pertahanan dan keamanan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari upaya keseluruhanpenataan ruang wilayah.Pasal 18Ayat (1)Persetujuan substansi dari Menteri dimaksudkan agarperaturan daerah tentang rencana tata ruang mengacupada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan kebijakannasional, sedangkan rencana rinci tata ruang mengacupada rencana umum tata ruang. Selain itu, persetujuantersebut . . .kumentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


Ayat (2)Ayat (3)Pasal 19- 24 -tersebut dimaksudkan pula untuk menjamin kesesuaianmuatan peraturan daerah, baik dengan ketentuanperaturan perundang-undangan maupun denganpedoman bidang penataan ruang.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Pasal 20Ayat (1)Huruf aTujuan penataan ruang wilayah nasionalmencerminkan keterpaduan pembangunanantarsektor, antarwilayah, dan antarpemangkukepentingan.Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayahnasional merupakan landasan bagi pembangunannasional yang memanfaatkan ruang.Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayahnasional dirumuskan dengan mempertimbangkanilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan datadan informasi, serta pembiayaan pembangunan.Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayahnasional, antara lain, dimaksudkan untukmeningkatkan daya saing nasional dalam menghadapitantangan global, serta mewujudkan WawasanNusantara dan Ketahanan Nasional.Huruf bSistem perkotaan nasional dibentuk dari kawasanperkotaan dengan skala pelayanan yang berhierarkiyang meliputi pusat kegiatan skala nasional, pusatkegiatan skala wilayah, dan pusat kegiatan skalalokal. Pusat kegiatan tersebut didukung dandilengkapi . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 25 -dilengkapi dengan jaringan prasarana wilayah yangtingkat pelayanannya disesuaikan dengan hierarkikegiatan dan kebutuhan pelayanan.Jaringan prasarana utama merupakan sistem primeryang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia selain untukmelayani kegiatan berskala nasional yang meliputisistem jaringan transportasi, sistem jaringan energidan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dansistem jaringan sumber daya air.Yang termasuk dalam sistem jaringan primer yangdirencanakan adalah jaringan transportasi untukmenyediakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)bagi lalu lintas damai sesuai dengan ketentuanhukum internasional.Huruf cPola ruang wilayah nasional merupakan gambaranpemanfaatan ruang wilayah nasional, baik untukpemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya yang bersifat strategis nasional, yang ditinjaudari berbagai sudut pandang akan lebih berdaya gunadan berhasil guna dalam mendukung pencapaiantujuan pembangunan nasional.Kawasan lindung nasional, antara lain, adalahkawasan lindung yang secara ekologis merupakansatu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayahprovinsi, kawasan lindung yang memberikanpelindungan terhadap kawasan bawahannya yangterletak di wilayah provinsi lain, kawasan lindungyang dimaksudkan untuk melindungi warisankebudayaan nasional, kawasan hulu daerah aliransungai suatu bendungan atau waduk, dan kawasankawasanlindung lain yang menurut peraturanperundang-undangan pengelolaannya merupakankewenangan Pemerintah.Kawasan lindung nasional adalah kawasan yang tidakdiperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatanruangnya dengan fungsi utama untuk melindungikelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumber daya buatan, warisan budayadan . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 26 -dan sejarah, serta untuk mengurangi dampak daribencana alam.Kawasan budi daya yang mempunyai nilai strategisnasional, antara lain, adalah kawasan yangdikembangkan untuk mendukung fungsi pertahanandan keamanan nasional, kawasan industri strategis,kawasan pertambangan sumber daya alam strategis,kawasan perkotaan metropolitan, dan kawasankawasanbudi daya lain yang menurut peraturanperundang-undangan perizinan dan/ataupengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah.Huruf dHuruf eYang termasuk kawasan strategis nasional adalahkawasan yang menurut peraturan perundangundanganditetapkan sebagai kawasan khusus.Indikasi program utama merupakan petunjuk yangmemuat usulan program utama, perkiraanpendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana,dan waktu pelaksanaan dalam rangka mewujudkanpemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tataruang. Indikasi program utama merupakan acuanutama dalam penyusunan program pemanfaatanruang yang merupakan kunci dalam pencapaiantujuan penataan ruang, serta acuan sektor dalammenyusun rencana strategis beserta besaraninvestasi. Indikasi program utama lima tahunandisusun untuk jangka waktu rencana 20 (dua puluh)tahun.Ayat (2)Huruf fCukup jelas.Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan bagiinstansi pemerintah tingkat pusat dan daerah sertamasyarakat untuk mengarahkan lokasi dan memanfaatkanruang dalam menyusun program pembangunan yangberkaitan dengan pemanfaatan ruang.Ayat (3) . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


Ayat (3)Ayat (4)- 27 -Rencana tata ruang disusun untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun dengan visi yang lebih jauh ke depan yangmerupakan matra spasial dari rencana pembangunanjangka panjang.Apabila jangka waktu 20 (dua puluh) tahun rencana tataruang berakhir, dalam penyusunan rencana tata ruangyang baru, hak yang telah dimiliki orang yang jangkawaktunya melebihi jangka waktu rencana tata ruang tetapdiakui.Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upayauntuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dankebutuhan pembangunan yang memperhatikanperkembangan lingkungan strategis dan dinamikainternal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.Hasil peninjauan kembali Rencana Tata Ruang WilayahNasional berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:a. perlu dilakukan revisi karena ada perubahan kebijakannasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang akibatperkembangan teknologi dan/atau keadaan yangbersifat mendasar; ataub. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak adaperubahan kebijakan nasional yang mempengaruhipemanfaatan ruang akibat perkembangan teknologi dankeadaan yang bersifat mendasar.Ayat (5)Ayat (6)Keadaan yang bersifat mendasar, antara lain, berkaitandengan bencana alam skala besar, perkembangan ekonomi,perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan denganperaturan perundang-undangan.Peninjauan kembali dan revisi Rencana Tata RuangWilayah Nasional dilakukan bukan untuk pemutihanpenyimpangan pemanfaatan ruang.Cukup jelas.Pasal 21 . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 28 -Pasal 21Cukup jelas.Pasal 22Cukup jelas.Pasal 23Ayat (1)Huruf aCukup jelas.Huruf bHuruf cRencana struktur ruang wilayah provinsi merupakanarahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayahprovinsi dan jaringan prasarana wilayah provinsi yangdikembangkan untuk mengintegrasikan wilayahprovinsi selain untuk melayani kegiatan skalaprovinsi yang meliputi sistem jaringan transportasi,sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringantelekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air,termasuk seluruh daerah hulu bendungan/wadukdari daerah aliran sungai.Dalam rencana tata ruang wilayah provinsidigambarkan sistem perkotaan dalam wilayahprovinsi dan peletakan jaringan prasarana wilayahyang menurut peraturan perundang-undanganpengembangan dan pengelolaannya merupakankewenangan pemerintah daerah provinsi dengansepenuhnya memperhatikan struktur ruang yangtelah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang WilayahNasional.Rencana struktur ruang wilayah provinsi memuatrencana struktur ruang yang ditetapkan dalamRencana Tata Ruang Wilayah Nasional.Pola ruang wilayah provinsi merupakan gambaranpemanfaatan ruang wilayah provinsi, baik untukpemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya, yang ditinjau dari berbagai sudut pandang akanlebih berdaya guna dan berhasil guna dalammendukung . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 29 -mendukung pencapaian tujuan pembangunanprovinsi apabila dikelola oleh pemerintah daerahprovinsi dengan sepenuhnya memperhatikan polaruang yang telah ditetapkan dalam Rencana TataRuang Wilayah Nasional.Kawasan lindung provinsi adalah kawasan lindungyang secara ekologis merupakan satu ekosistem yangterletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota,kawasan lindung yang memberikan pelindunganterhadap kawasan bawahannya yang terletak diwilayah kabupaten/kota lain, dan kawasan-kawasanlindung lain yang menurut ketentuan peraturanperundang-undangan pengelolaannya merupakankewenangan pemerintah daerah provinsi.Kawasan budi daya yang mempunyai nilai strategisprovinsi merupakan kawasan budi daya yangdipandang sangat penting bagi upaya pencapaianpembangunan provinsi dan/atau menurut peraturanperundang-undangan perizinan dan/ataupengelolaannya merupakan kewenangan pemerintahdaerah provinsi.Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategisprovinsi dapat berupa kawasan permukiman,kawasan kehutanan, kawasan pertanian, kawasanpertambangan, kawasan perindustrian, dan kawasanpariwisata.Rencana pola ruang wilayah Kabupaten memuatrencana pola ruang yang ditetapkan dalam RencanaTata Ruang Wilayah Nasional.Huruf dCukup jelas.Huruf eIndikasi program utama adalah petunjuk yangmemuat usulan program utama, perkiraanpendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana,dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkanpemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tataruang. Indikasi program utama merupakan acuanutama dalam penyusunan program pemanfaatanruang yang merupakan kunci dalam pencapaiantujuan . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


Ayat (2)Ayat (3)Huruf f- 30 -tujuan penataan ruang, serta acuan sektor dalammenyusun rencana strategis beserta besaraninvestasi. Indikasi program utama lima tahunandisusun untuk jangka waktu rencana 20 (dua puluh)tahun.Cukup jelas.Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan bagiinstansi pemerintah daerah serta masyarakat untukmengarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang dalammenyusun program pembangunan yang berkaitan denganpemanfaatan ruang di daerah yang bersangkutan. Selainitu, rencana tersebut menjadi dasar dalam memberikanrekomendasi pengarahan pemanfaatan ruang.Rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencanapembangunan jangka panjang provinsi serta rencanapembangunan jangka menengah provinsi merupakankebijakan daerah yang saling mengacu.Rencana tata ruang disusun untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun dengan visi yang lebih jauh ke depan yangmerupakan matra spasial dari rencana pembangunanjangka panjang daerah.Apabila jangka waktu 20 (dua puluh) tahun rencana tataruang berakhir, maka dalam penyusunan rencana tataruang yang baru hak yang telah dimiliki orang yangjangka waktunya melebihi jangka waktu rencana tataruang tetap diakui.Ayat (4)Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upayauntuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dankebutuhan pembangunan yang memperhatikanperkembangan lingkungan strategis dan dinamikainternal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayahprovinsi berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:a. perlu . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


Ayat (5)Ayat (6)Pasal 24- 31 -a. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahankebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhipemanfaatan ruang wilayah provinsi dan/atau terjadidinamika internal provinsi yang mempengaruhipemanfaatan ruang provinsi secara mendasar; ataub. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahankebijakan dan strategi nasional dan tidak terjadidinamika internal provinsi yang mempengaruhipemanfaatan ruang provinsi secara mendasar.Dinamika internal provinsi yang mempengaruhipemanfaatan ruang provinsi secara mendasar, antara lain,berkaitan dengan bencana alam skala besar danpemekaran wilayah provinsi dan kabupaten/kota yangditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5(lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahankebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhipemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internalprovinsi yang tidak mengubah kebijakan dan strategipemanfaatan ruang wilayah nasional.Peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayahprovinsi dilakukan bukan untuk pemutihanpenyimpangan pemanfaatan ruang.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Pasal 25Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aCukup jelas.Huruf b . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 32 -Pasal 26Ayat (1)Huruf bHuruf cHuruf dHuruf eHuruf fHuruf gHuruf aCukup jelas.Cukup jelas.Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupatendiatur berdasarkan peraturan perundang-undanganyang penyusunannya dikoordinasikan oleh menteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalambidang lingkungan hidup.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Huruf bStruktur ruang wilayah kabupaten merupakangambaran sistem perkotaan wilayah kabupaten danjaringan prasarana wilayah kabupaten yangdikembangkan untuk mengintegrasikan wilayahkabupaten selain untuk melayani kegiatan skalakabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi,sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringantelekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air,termasuk seluruh daerah hulu bendungan atauwaduk dari daerah aliran sungai. Dalam rencana tataruang wilayah kabupaten digambarkan sistem pusatkegiatan wilayah kabupaten dan perletakan jaringanprasarana wilayah yang menurut ketentuanperaturan . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


Huruf c- 33 -peraturan perundang-undangan pengembangan danpengelolaannya merupakan kewenangan pemerintahdaerah kabupaten.Rencana struktur ruang wilayah kabupaten memuatrencana struktur ruang yang ditetapkan dalamRencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencanatata ruang wilayah provinsi yang terkait denganwilayah kabupaten yang bersangkutan.Pola ruang wilayah kabupaten merupakan gambaranpemanfaatan ruang wilayah kabupaten, baik untukpemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya yang belum ditetapkan dalam Rencana TataRuang Wilayah Nasional dan rencana tata ruangwilayah provinsi.Pola ruang wilayah kabupaten dikembangkan dengansepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayah yangditetapkan dalam Rencana Tata Ruang WilayahNasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi.Rencana pola ruang wilayah kabupaten memuatrencana pola ruang yang ditetapkan dalam RencanaTata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruangwilayah provinsi yang terkait dengan wilayahkabupaten yang bersangkutan.Huruf dHuruf eCukup jelas.Cukup jelas.Ayat (2)Huruf fCukup jelas.Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedomanbagi pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi kegiatanpembangunan dalam memanfaatkan ruang serta dalammenyusun program pembangunan yang berkaitan denganpemanfaatan ruang di daerah tersebut dan sekaligusmenjadi . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


Ayat (3)Ayat (4)- 34 -menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi pengarahanpemanfaatan ruang, sehingga pemanfaatan ruang dalampelaksanaan pembangunan selalu sesuai dengan rencanatata ruang wilayah kabupaten.Rencana tata ruang kawasan perdesaan merupakan bagiandari rencana tata ruang wilayah kabupaten yang dapatdisusun sebagai instrumen pemanfaatan ruang untukmengoptimalkan kegiatan pertanian yang dapat berbentukkawasan agropolitan.Rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencanapembangunan jangka panjang daerah merupakankebijakan daerah yang saling mengacu. Penyusunanrencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu padarencana pembangunan jangka panjang kabupaten begitujuga sebaliknya.Cukup jelas.Cukup jelas.Ayat (5)Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upayauntuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dankebutuhan pembangunan yang memperhatikanperkembangan lingkungan strategis dan dinamika internalserta pelaksanaan pemanfaatan ruang.Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayahkabupaten/kota berisi rekomendasi tindak lanjut sebagaiberikut:a. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahankebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi yangmempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupatendan/atau terjadi dinamika internal kabupaten yangmempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secaramendasar; ataub. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahankebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi dantidak terjadi dinamika internal kabupaten yangmempengaruhi . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


Ayat (6)Ayat (7)Pasal 27Pasal 28- 35 -mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secaramendasar.Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari5 (lima) tahun dilakukan apabila strategi pemanfaatanruang dan struktur ruang wilayah kabupaten yangbersangkutan menuntut adanya suatu perubahan yangmendasar sebagai akibat dari penjabaran Rencana TataRuang Wilayah Nasional dan/atau rencana tata ruangwilayah provinsi dan dinamika pembangunan di wilayahkabupaten yang bersangkutan.Peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayahkabupaten dilakukan bukan untuk pemutihanpenyimpangan pemanfaatan ruang.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Pemberlakuan secara mutatis-mutandis dimaksudkan bahwaketentuan mengenai perencanaan tata ruang wilayahkabupaten berlaku pula dalam perencanaan tata ruangwilayah kota.Pasal 29Ayat (1)Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbukahijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerahkota yang digunakan untuk kepentingan masyarakatsecara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik,antara lain, adalah taman kota, taman pemakamanumum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, danpantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antaralain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milikmasyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.Ayat (2) . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


Ayat (2)- 36 -Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuranminimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota,baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistemmikroklimat, maupun sistem ekologis lain, yangselanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udarabersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapatmeningkatkan nilai estetika kota.Ayat (3)Pasal 30Pasal 31Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruangterbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, danswasta didorong untuk menanam tumbuhan di atasbangunan gedung miliknya.Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintahdaerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbukahijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannyasehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luasoleh masyarakat.Cukup jelas.Cukup jelas.Pasal 32Ayat (1)Ayat (2)Pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakanaktivitas pembangunan, baik yang dilaksanakan olehpemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkanrencana tata ruang.Penyusunan program pemanfaatan ruang dilakukanberdasarkan indikasi program yang tertuang dalamrencana tata ruang dengan dilengkapi perkiraanpembiayaan.Pemanfaatan ruang secara vertikal dan pemanfaatanruang di dalam bumi dimaksudkan untuk meningkatkankemampuan . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


Ayat (3)Ayat (4)Ayat (5)Ayat (6)- 37 -kemampuan ruang dalam menampung kegiatan secaralebih intensif. Contoh pemanfaatan ruang secara vertikalmisalnya berupa bangunan bertingkat, baik di atas tanahmaupun di dalam bumi. Sementara itu, pemanfaatanruang lainnya di dalam bumi, antara lain, untuk jaringanutilitas (jaringan transmisi listrik, jaringantelekomunikasi, jaringan pipa air bersih, dan jaringan gas,dan lain-lain) dan jaringan kereta api maupun jaringanjalan bawah tanah.Program pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh seluruhpemangku kepentingan yang terkait.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Pasal 33Ayat (1)Yang dimaksud dengan penatagunaan tanah,penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaansumber daya alam lain, antara lain, adalah penguasaan,penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dansumber daya alam lain yang berwujud konsolidasipemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainmelalui pengaturan yang terkait dengan pemanfaatantanah, air, udara, dan sumber daya alam lain sebagai satukesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secaraadil.Dalam penatagunaan air, dikembangkan pola pengelolaandaerah aliran sungai (DAS) yang melibatkan 2 (dua) ataulebih wilayah administrasi provinsi dan kabupaten/kotaserta untuk menghindari konflik antardaerah hulu danhilir.Ayat (2) . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


Ayat (2)- 38 -Kegiatan penyusunan neraca penatagunaan tanah, neracapenatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaanudara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lainmeliputi:a. penyajian neraca perubahan penggunaan danpemanfaatan tanah, sumber daya air, udara, dansumber daya alam lain pada rencana tata ruangwilayah;b. penyajian neraca kesesuaian penggunaan danpemanfaatan tanah, sumber daya air, udara, dansumber daya alam lain pada rencana tata ruangwilayah; danc. penyajian ketersediaan tanah, sumber daya air, udara,dan sumber daya alam lain dan penetapan prioritaspenyediaannya pada rencana tata ruang wilayah.Dalam penyusunan neraca penatagunaan tanah, neracapenatagunaan air, neraca penatagunaan udara, dan neracapenatagunaan sumber daya alam lain, diperhatikan faktoryang mempengaruhi ketersediaannya. Hal ini berartipenyusunan neraca penatagunaan sumber daya airmemperhatikan, antara lain, faktor meteorologi,klimatologi, geofisika, dan ketersediaan prasarana sumberdaya air, termasuk sistem jaringan drainase danpengendalian banjir.Ayat (3)Hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintahdaerah dimaksudkan agar dalam pelaksanaanpembangunan kepentingan umum yang sesuai denganrencana tata ruang dapat dilaksanakan dengan prosespengadaan tanah yang mudah.Pembangunan bagi kepentingan umum yang dilaksanakanPemerintah atau pemerintah daerah meliputi:a. jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah,di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah),saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan airdan sanitasi;b. waduk, bendungan, bendungan irigasi, dan bangunanpengairan lainnya;c. pelabuhan . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


Ayat (4)Ayat (5)Pasal 34Ayat (1)- 39 -c. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, danterminal;d. fasilitas keselamatan umum, seperti tanggulpenanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lainbencana;e. tempat pembuangan sampah;f. cagar alam dan cagar budaya; dang. pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.Hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintahdaerah dimaksudkan agar pemerintah dapat menguasaitanah pada ruang yang berfungsi lindung untuk menjaminbahwa ruang tersebut tetap memiliki fungsi lindung.Cukup jelas.Huruf aHuruf bCukup jelas.Program sektoral dalam pemanfaatan ruang mencakuppula program pemulihan kawasan pertambangansetelah berakhirnya masa penambangan agar tingkatkesejahteraan masyarakat dan kondisi lingkunganhidup tidak mengalami penurunan.Ayat (2)Huruf cCukup jelas.Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budi dayayang dikendalikan pengembangannya, diterapkanmekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan untukmendorong perkembangan kawasan yang didorongpengembangannya diterapkan mekanisme insentif.Ayat (3) . . .kumentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


Ayat (3)Ayat (4)- 40 -Pengembangan kawasan secara terpadu dilaksanakan,antara lain, melalui penerapan kawasan siap bangun,lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri, konsolidasitanah, serta rehabilitasi dan revitalisasi kawasan.Huruf aHuruf bCukup jelas.Yang dimaksud dengan standar kualitas lingkungan,antara lain, adalah baku mutu lingkungan danketentuan pemanfaatan ruang yang berkaitan denganambang batas pencemaran udara, ambang bataspencemaran air, dan ambang batas tingkatkebisingan.Agar standar kualitas ruang dapat dipenuhi dalampemanfaatan ruang, biaya yang dibutuhkan untukmengatasi dampak negatif kegiatan pemanfataanruang diperhitungkan sebagai biaya pelaksanaankegiatan. Dengan demikian, kegiatan sepertipenambangan sumber daya alam dapat dilaksanakansejauh biaya pelaksanaan kegiatan tersebut telahmemperhitungkan biaya untuk mengatasi seluruhdampak negatif yang ditimbulkan sehingga standarkualitas lingkungan dapat tetap dipenuhi.Penerapan kualitas lingkungan disesuaikan denganjenis pemanfaatan ruang sehingga standar kualitaslingkungan di kawasan perumahan akan berbedadengan standar kualitas lingkungan di kawasanindustri.Pasal 35Huruf cCukup jelas.Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agarpemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tataruang.Pasal 36 . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


Pasal 36Ayat (1)Ayat (2)Ayat (3)- 41 -Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengaturpemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yangdisusun untuk setiap zona peruntukan sesuai denganrencana rinci tata ruang.Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dantidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruangyang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang(koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan,koefisien lantai bangunan, dan garis sempadanbangunan), penyediaan sarana dan prasarana, sertaketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkanruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.Ketentuan lain yang dibutuhkan, antara lain, adalahketentuan pemanfaatan ruang yang terkait dengankeselamatan penerbangan, pembangunan pemancar alatkomunikasi, dan pembangunan jaringan listrik tegangantinggi.Cukup jelas.Cukup jelas.Pasal 37Ayat (1)Ayat (2)Ayat (3)Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yangterkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurutketentuan peraturan perundang-undangan harus dimilikisebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin dimaksudadalah izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dankualitas ruang.Cukup jelas.Cukup jelas.Ayat (4) . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 42 -Ayat (4)Ayat (5)Ayat (6)Ayat (7)Ayat (8)Pasal 38Ayat (1)Ayat (2)Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisahdilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuaidengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentifdan disinsentif secara bersamaan diberikan untukperizinan skala besar/kawasan karena dalam skalabesar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruangyang dikendalikan dan didorong pengembangannya secarabersamaan.Cukup jelas.Ayat (3)Ayat (4)Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapatdikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuairencana tata ruang melalui penetapan nilai jual objekpajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP) sehinggapemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi.Cukup jelas.Ayat (5) . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


Ayat (5)Ayat (6)Pasal 39Pasal 40Pasal 41- 43 -Insentif dapat diberikan antarpemerintah daerah yangsaling berhubungan berupa subsidi silang dari daerahyang penyelenggaraan penataan ruangnya memberikandampak kepada daerah yang dirugikan, atau antarapemerintah dan swasta dalam hal pemerintahmemberikan preferensi kepada swasta sebagai imbalandalam mendukung perwujudan rencana tata ruang.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Kawasan perkotaan kecil adalah kawasan perkotaandengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit50.000 (lima puluh ribu) jiwa dan paling banyak 100.000(seratus ribu) jiwa.Kawasan perkotaan sedang adalah kawasan perkotaandengan jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000(seratus ribu) jiwa dan kurang dari 500.000 (lima ratusribu) jiwa.Kawasan perkotaaan besar adalah perkotaan denganjumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 500.000(lima ratus ribu) jiwa.Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yangterdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdirisendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasanperkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitanfungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringanprasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlahpenduduk . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


Ayat (3)Pasal 42Pasal 43- 44 -penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya1.000.000 (satu juta) jiwa.Kawasan metropolitan yang saling memiliki hubunganfungsional dapat membentuk kawasan megapolitan.Dengan demikian, kawasan megapolitan mengandungpengertian kawasan yang terbentuk dari dua atau lebihkawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsionaldan membentuk sebuah sistem.Cukup jelas.Cukup jelas.Ayat (1)Ayat (2)Pengertian lintas wilayah mencakup pula dampakpemanfaatan ruang yang dapat melintasi wilayahadministrasi sehingga harus dikelola secara terkoordinasiantara wilayah yang menjadi sumber dampak dan wilayahyang terkena dampak.Cukup jelas.Pasal 44Ayat (1)Ayat (2)Rencana tata ruang kawasan metropolitan sebagai alatkoordinasi dimaksud tidak berbentuk sebagai rencanaseperti halnya rencana tata ruang wilayah, tetapiberbentuk pedoman keterpaduan untuk rencana tataruang wilayah administrasi di dalam kawasan.Mengingat setiap daerah administrasi dalam kawasanmetropolitan memiliki kewenangan untuk menyusunrencana tata ruang wilayahnya, rencana tata ruangkawasan metropolitan memuat rencana yang bersifatlintas wilayah dan interdependen.Pasal 45 . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 45 -Pasal 45Ayat (1)Ayat (2)Pasal 46Ayat (1)Ayat (2)Ayat (3)Pasal 47Cukup jelas.Koordinasi pemanfaatan ruang antarkabupaten/kotamencakup pula koordinasi dalam penahapan pelaksanaanpembangunan.Cukup jelas.Cukup jelas.Pelaksanaan pengendalian oleh lembaga pengelolaankawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebihwilayah kabupaten/kota dapat dilakukan secara lebihefektif apabila lembaga dimaksud diberi wewenang olehseluruh pemerintah kabupaten/kota terkait.Cukup jelas.Pasal 48Ayat (1)Huruf aHuruf bYang termasuk upaya pemberdayaan masyarakatperdesaan, antara lain, adalah pengembanganlembaga perekonomian perdesaan untukmeningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi dalamkawasan perdesaan, termasuk kegiatan pertanian,kegiatan perikanan, kegiatan perkebunan, dankegiatan kehutanan.Cukup jelas.Huruf c . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 46 -Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Kawasan agropolitan merupakan kawasan yang terdiriatas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayahperdesaan sebagai sistem produksi pertanian danpengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkanoleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkikeruangan satuan sistem permukiman dan sistemagrobisnis.Pengembangan kawasan agropolitan dimaksudkan untukmeningkatkan efisiensi pelayanan prasarana dan saranapenunjang kegiatan pertanian, baik yang dibutuhkansebelum proses produksi, dalam proses produksi, maupunsetelah proses produksi. Upaya tersebut dilakukan melaluipengaturan lokasi permukiman penduduk, lokasi kegiatanproduksi, lokasi pusat pelayanan, dan peletakan jaringanprasarana.Kawasan agropolitan merupakan embrio kawasanperkotaan yang berorientasi pada pengembangan kegiatanpertanian, kegiatan penunjang pertanian, dan kegiatanpengolahan produk pertanian.Pengembangan kawasan agropolitan merupakanpendekatan dalam pengembangan kawasan perdesaan.Pendekatan . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


Ayat (5)Ayat (6)Pasal 49Pasal 50Pasal 51- 47 -Pendekatan ini dapat diterapkan pula untuk, antara lain,pengembangan kegiatan yang berbasis kelautan,kehutanan, dan pertambangan.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Ayat 1Ayat (2)Cukup jelas.Huruf aCukup jelas.Huruf bHuruf cStruktur ruang kawasan agropolitan merupakangambaran sistem pusat kegiatan kawasan danjaringan prasarana yang dikembangkan untukmengintegrasikan kawasan selain untuk melayanikegiatan pertanian dalam arti luas, baik tanamanpangan, perikanan, perkebunan, kehutanan, maupunpeternakan. Jaringan prasarana pembentuk strukturruang kawasan agropolitan meliputi sistem jaringantransportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan,sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringansumber daya air.Pola ruang kawasan agropolitan merupakangambaran pemanfaatan ruang kawasan, baik untukpemanfaatan . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


Pasal 52Pasal 53Pasal 54Pasal 55Huruf dHuruf eCukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Ayat (1)- 48 -pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya.Yang dimaksud dengan interdependen antardesaadalah saling bergantung/saling terkait antara 1(satu) desa dan desa yang lain.Cukup jelas.Pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan,dan pelaksanaan penataan ruang dimaksudkan untukmenjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan,terselenggaranya upaya pemberdayaan seluruh pemangkukepentingan, dan terjaminnya pelaksanaan penataanruang.Kegiatan pengawasan termasuk pula pengawasan melekatdalam unsur-unsur struktural pada setiap tingkatanwilayah.Ayat (2)Ayat (3)Tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadappenyelenggaraan penataan ruang merupakan kegiatanmengamati dengan cermat, menilai tingkat pencapaianrencana secara objektif, dan memberikan informasi hasilevaluasi secara terbuka.Cukup jelas.Ayat (4) . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 49 -Ayat (4)Ayat (5)Pasal 56Ayat (1)Ayat (2)Ayat (3)Ayat (4)Pasal 57Pasal 58Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Langkah penyelesaian merupakan tindakan nyata pejabatadministrasi, antara lain, berupa tindakan administratifuntuk menghentikan terjadinya penyimpangan.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Ayat (1)Standar pelayanan minimal merupakan hak dan kewajibanpenerima dan pemberi layanan yang disusun sebagai alatPemerintah dan pemerintah daerah untuk menjaminmasyarakat memperoleh jenis dan mutu pelayanan dasarsecara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.Ayat (2)Ayat (3)Cukup jelas.Jenis pelayanan dalam perencanaan tata ruang wilayahprovinsi/kabupaten/kota, antara lain, adalah pelibatanmasyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayahprovinsi . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


Pasal 59Pasal 60Ayat (4)Ayat (5)- 50 -provinsi/kabupaten/kota, sedangkan mutu pelayanannyadinyatakan dengan frekuensi pelibatan masyarakat.Standar pelayanan minimal bidang penataan ruangprovinsi/kabupaten/kota ditetapkan Pemerintah sebagai alatuntuk menjamin jenis dan mutu pelayanan dasar yangdiberikan pemerintah provinsi/kabupaten/kota kepadamasyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraanpenataan ruang.Cukup jelas.Cukup jelas.Huruf aMasyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melaluiLembaran Negara atau Lembaran Daerah, pengumuman,dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah.Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapatdiketahui masyarakat, antara lain, adalah daripemasangan peta rencana tata ruang wilayah yangbersangkutan pada tempat umum, kantor kelurahan,dan/atau kantor yang secara fungsional menanganirencana tata ruang tersebut.Huruf bHuruf cPertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandangekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yangdapat berupa dampak langsung terhadap peningkatanekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan kualitaslingkungan.Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalahbahwa nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkantingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantiansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Huruf d . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 51 -Huruf dHuruf eHuruf fPasal 61Huruf aHuruf bHuruf cCukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkandimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untukmemiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yangberwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatanruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untukmelaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsiruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratanizin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajibansetiap orang untuk memenuhi ketentuan amplop ruangdan kualitas ruang.Huruf dPemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agarmasyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakandalam peraturan perundang-undangan sebagai milikumum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabilamemenuhi syarat berikut:a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan/ataub. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagaimilik umum, antara lain, adalah sumber air dan pesisirpantai.Pasal 62 . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 52 -Pasal 62Pasal 63Cukup jelas.Huruf aHuruf bHuruf cHuruf dHuruf eHuruf fHuruf gCukup jelas.Cukup jelas.Penghentian sementara pelayanan umum dimaksud berupapemutusan sambungan listrik, saluran air bersih, saluranlimbah, dan lain-lain yang menunjang suatu kegiatanpemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tataruang.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Pembongkaran dimaksud dapat dilakukan secara sukarelaoleh yang bersangkutan atau dilakukan oleh instansiberwenang.Huruf hCukup jelas.Huruf iCukup jelas.Pasal 64Cukup jelas.Pasal 65 . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 53 -Pasal 65Ayat (1)Ayat (2)Ayat (3)Pasal 66Ayat (1)Ayat (2)Cukup jelas.Huruf aHuruf bHuruf cCukup jelas.Peran masyarakat sebagai pelaksana pemanfaatanruang, baik orang perseorangan maupun korporasi,antara lain mencakup kegiatan pemanfaatan ruangyang sesuai dengan rencana tata ruang.Cukup jelas.Cukup jelas.Kerugian akibat penyelenggaraan penataan ruangmencakup pula kerugian akibat tidak memperolehinformasi rencana tata ruang yang disebabkan oleh tidaktersedianya informasi tentang rencana tata ruang.Cukup jelas.Pasal 67Ayat (1)Yang dimaksud dengan sengketa penataan ruang adalahperselisihan antarpemangku kepentingan dalampenyelenggaraan penataan ruang.Upaya penyelesaian sengketa diawali dengan penyelesaianmelalui musyawarah untuk mufakat.Ayat (2) . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


Ayat (2)Pasal 68Ayat (1)Ayat (2)Ayat (3)Ayat (4)Ayat (5)Ayat (6)- 54 -Penyelesaian sengketa di luar pengadilan disepakati olehpihak yang bersengketa.Penyelesaian sengketa di luar pengadilan mencakuppenyelesaian secara musyawarah mufakat dan alternatifpenyelesaian sengketa, antara lain, dengan mediasi,konsiliasi, dan negosiasi.Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dilakukandengan memperhatikan kompetensi pegawai sepertipengalaman serta pengetahuan pegawai dalam bidangpenataan ruang dan hukum.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Pasal 69Cukup jelas.Pasal 70Cukup jelas.Pasal 71Cukup jelas.Pasal 72 . . .umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


- 55 -Pasal 72Pasal 73Pasal 74Pasal 75Pasal 76Pasal 77Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Ayat (1)Ayat (2)Cukup jelas.Masa transisi selama 3 (tiga) tahun dihitung sejakpenetapan peraturan perundang-undangan tentangrencana tata ruang dituangkan dalam Lembaran Negaradan Lembaran Daerah sesuai dengan hierarki rencana tataruang.Selama masa transisi tidak dapat dilakukan penertibansecara paksa. Penertiban secara paksa dilakukan apabilamasa transisi berakhir dan pemanfaatan ruang tersebuttidak disesuaikan dengan rencana tata ruang yang baru.Ayat (3)Pasal 78Ayat (1)Ayat (2)Cukup jelas.Cukup jelas.Batas akhir penyelesaian peraturan presiden palinglambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang inidiberlakukan . . .Dokumentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum


Ayat (3)Ayat (4)Pasal 79Pasal 80- 56 -diberlakukan mengandung pengertian bahwa Pemerintahharus segera memulai proses penyusunan peraturanpresiden yang diamanatkan Undang-Undang ini sehinggadalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sudah adaperaturan presiden yang ditetapkan. Peraturan presidenyang disusun dan ditetapkan mencakup pula peraturanpresiden tentang penetapan rencana tata ruang kawasanstrategis nasional.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4725umentasi PU-net- Departemen Pekerjaan Umum

More magazines by this user
Similar magazines