Undang-Undang No.27 Tahun 2007 - BNPB

bnpb.go.id

Undang-Undang No.27 Tahun 2007 - BNPB

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 27 TAHUN 2007TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : a. bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilmerupakan bagian dari sumber daya alam yangdianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa danmerupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara,yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkanuntuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagigenerasi sekarang maupun bagi generasi yang akandatang;b. bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilmemiliki keragaman potensi sumber daya alam yangtinggi, dan sangat penting bagi pengembangansosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyanggakedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelolasecara berkelanjutan dan berwawasaan global,dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasimasyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkannorma hukum nasional;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlumembentuk Undang-Undang tentang PengelolaanWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3),dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN: . . .


MEMUTUSKAN:Menetapkan :UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN WILAYAHPESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam UndangUndang ini yang dimaksud dengan:1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Keciladalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan,pengawasan, dan pengendalian Sumber DayaPesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antaraPemerintah dan Pemerintah Daerah, antaraekosistem darat dan laut, serta antara ilmupengetahuan dan manajemen untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat.2. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antaraEkosistem darat dan laut yang dipengaruhi olehperubahan di darat dan laut.3. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecilatau sama dengan 2.000 km 2 (dua ribu kilometerpersegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.4. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalahsumber daya hayati, sumber daya nonhayati;sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan;sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang,padang lamun, mangrove dan biota laut lain;sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut,mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputiinfrastruktur laut yang terkait dengan kelautandan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupakeindahan alam, permukaan dasar laut tempatinstalasi bawah air yang terkait dengan kelautandan perikanan serta energi gelombang laut yangterdapat di Wilayah Pesisir.5. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuhtumbuhan,hewan, organisme dan non organismelain serta proses yang menghubungkannya dalammembentuk keseimbangan, stabilitas, danproduktivitas.6. Bioekoregion . . .


6. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada didalam satu hamparan kesatuan ekologis yangditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerahaliran sungai, teluk, dan arus.7. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasandengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (duabelas) mil laut diukur dari garis pantai, perairanyang menghubungkan pantai dan pulau-pulau,estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, danlaguna.8. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yangditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik,biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankankeberadaannya.9. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dariWilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukkannyabagi berbagai sektor kegiatan.10. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalahKawasan yang terkait dengan kedaulatan negara,pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situswarisan dunia, yang pengembangannyadiprioritaskan bagi kepentingan nasional.11. Zona adalah ruang yang penggunaannyadisepakati bersama antara berbagai pemangkukepentingan dan telah ditetapkan statushukumnya.12. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknikpemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batasfungsional sesuai dengan potensi sumber daya dandaya dukung serta proses-proses ekologis yangberlangsung sebagai satu kesatuan dalamEkosistem pesisir.13. Rencana Strategis adalah rencana yang memuatarah kebijakan lintas sektor untuk Kawasanperencanaan pembangunan melalui penetapantujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta targetpelaksanaan dengan indikator yang tepat untukmemantau rencana tingkat nasional.14. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukanarah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuanperencanaan disertai dengan penetapan strukturdan pola ruang pada Kawasan perencanaan yangmemuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak


oleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapatdilakukan setelah memperoleh izin.15. Rencana . . .


15. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuatsusunan kerangka kebijakan, prosedur, dantanggung jawab dalam rangka pengoordinasianpengambilan keputusan di antara berbagailembaga/instansi pemerintah mengenaikesepakatan penggunaan sumber daya ataukegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.16. Rencana Aksi Pengelolaan adalah tindak lanjutrencana pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran,anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapatahun ke depan secara terkoordinasi untukmelaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukanoleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, danpemangku kepentingan lainnya guna mencapaihasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulaupulaukecil di setiap Kawasan perencanaan.17. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan didalam Rencana Zonasi yang dapat disusun olehPemerintah Daerah dengan memperhatikan dayadukung lingkungan dan teknologi yang dapatditerapkan serta ketersediaan sarana yang padagilirannya menunjukkan jenis dan jumlah suratizin yang dapat diterbitkan oleh PemerintahDaerah.18. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, selanjutnyadisebut HP-3, adalah hak atas bagian-bagiantertentu dari perairan pesisir untuk usahakelautan dan perikanan, serta usaha lain yangterkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup ataspermukaan laut dan kolom air sampai denganpermukaan dasar laut pada batas keluasantertentu.19. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Keciladalah upaya perlindungan, pelestarian, danpemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilserta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan,ketersediaan, dan kesinambungan Sumber DayaPesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetapmemelihara dan meningkatkan kualitas nilai dankeanekaragamannya.


20. Kawasan . . .20. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulaupulaukecil dengan ciri khas tertentu yangdilindungi untuk mewujudkan pengelolaan WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.21. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepianyang lebarnya proporsional dengan bentuk dankondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meterdari titik pasang tertinggi ke arah darat.22. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-PulauKecil adalah proses pemulihan dan perbaikankondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusakwalaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.23. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan olehOrang dalam rangka meningkatkan manfaatsumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungandan sosial ekonomi dengan cara pengurugan,pengeringan lahan atau drainase.24. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil adalah kemampuan Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil untuk mendukungperikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.25. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangirisiko bencana, baik secara struktur atau fisikmelalui pembangunan fisik alami dan/atau buatanmaupun nonstruktur atau nonfisik melaluipeningkatan kemampuan menghadapi ancamanbencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.26. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwaalam atau karena perbuatan Orang yangmenimbulkan perubahan sifat fisik dan/atauhayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa,harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil.27. Dampak Besar adalah terjadinya perubahannegatif fungsi lingkungan dalam skala yang luasdan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatuusaha dan/atau kegiatan di Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil.28. Pencemaran . . .


28. Pencemaran Pesisir adalah masuknya ataudimasukkannya makhluk hidup, zat, energi,dan/atau komponen lain ke dalam lingkunganpesisir akibat adanya kegiatan Orang sehinggakualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentuyang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapatberfungsi sesuai dengan peruntukannya.29. Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatukegiatan yang secara konsisten telah memenuhistandar baku sistem Pengelolaan Wilayah Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi penilaian,penghargaan, dan insentif terhadap programprogrampengelolaan yang dilakukan olehmasyarakat secara sukarela.30. Pemangku Kepentingan Utama adalah parapengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-PulauKecil yang mempunyai kepentingan langsungdalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber DayaPesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayantradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan,pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, danMasyarakat Pesisir.31. Pemberdayaan Masyarakat adalah upayapemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepadaMasyarakat Pesisir agar mampu menentukanpilihan yang terbaik dalam memanfaatkan SumberDaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari.32. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dariMasyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yangbermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil.33. Masyarakat Adat adalah kelompok MasyarakatPesisir yang secara turun-temurun bermukim diwilayah geografis tertentu karena adanya ikatanpada asal-usul leluhur, adanya hubungan yangkuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-PulauKecil, serta adanya sistem nilai yang menentukanpranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.34. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakatyang menjalankan tata kehidupan sehari-hariberdasarkan kebiasaan yang sudah diterimasebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidaksepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil tertentu.


35. Masyarakat . . .35. Masyarakat Tradisional adalah masyarakatperikanan tradisional yang masih diakui haktradisionalnya dalam melakukan kegiatanpenangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sahdi daerah tertentu yang berada dalam perairankepulauan sesuai dengan kaidah hukum lautinternasional.36. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masihberlaku dalam tata kehidupan masyarakat.37. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupahak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindakmewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalamupaya mengajukan tuntutan berdasarkankesamaan permasalahan, fakta hukum, dantuntutan ganti kerugian.38. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badanhukum.39. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebutDPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyatsebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.40. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,adalah Presiden Republik Indonesia yangmemegang kekuasaan pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.41. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atauwalikota, dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.42. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraanurusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah danDewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asasotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsipotonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsipNegara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.43. Mitra Bahari adalah jejaring pemangkukepentingan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil dalam penguatan kapasitassumber daya manusia, lembaga, pendidikan,penyuluhan, pendampingan, pelatihan, penelitianterapan, dan pengembangan rekomendasikebijakan.


44. Menteri . . .44. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang kelautan dan perikanan.Pasal 2Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara Ekosistemdarat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan didarat dan laut, ke arah darat mencakup wilayahadministrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12(dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.BAB IIASAS DAN TUJUANPasal 3Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilberasaskan:a. keberlanjutan;b. konsistensi;c. keterpaduan;d. kepastian hukum;e. kemitraan;f. pemerataan;g. peran serta masyarakat;h. keterbukaan;i. desentralisasi;j. akuntabilitas; dank. keadilan.Pasal 4Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecildilaksanakan dengan tujuan:a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi,memanfaatkan, dan memperkaya Sumber DayaPesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistemekologisnya secara berkelanjutan;b. menciptakan . . .


. menciptakan keharmonisan dan sinergi antaraPemerintah dan Pemerintah Daerah dalampengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-PulauKecil;c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembagapemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakatdalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan,dan keberkelanjutan; dand. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budayaMasyarakat melalui peran serta Masyarakat dalampemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-PulauKecil.BAB IIIPROSES PENGELOLAAN WILAYAH PESISIRDAN PULAU-PULAU KECILPasal 5Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilmeliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan,pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksimanusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secaraberkelanjutan dalam upaya meningkatkankesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesia.Pasal 6Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukandengan cara mengintegrasikan kegiatan:a. antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;b. antar-Pemerintah Daerah;c. antarsektor;d. antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat;e. antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; danf. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsipmanajemen.BAB IV . . .


BAB IVPERENCANAANBagian KesatuUmumPasal 7(1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalamPasal 5, terdiri atas:a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K;b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K;c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebutRPWP-3-K; dand. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebutRAPWP-3-K.(2) Norma, standar, dan pedoman penyusunanperencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil diatur dengan PeraturanMenteri.(3) Pemerintah Daerah wajib menyusun semuarencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sesuai dengan kewenangan masing-masing.(4) Pemerintah Daerah menyusun rencanaPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecildengan melibatkan masyarakat berdasarkannorma, standar, dan pedoman sebagaimanadimaksud pada ayat (2).(5) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusunRencana Zonasi rinci di setiap Zona KawasanPesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu dalamwilayahnya.Bagian KeduaRencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecilPasal 8


(1) RSWP-3-K merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari rencana pembangunan jangkapanjang setiap Pemerintah Daerah.(2)RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmempertimbangkan kepentingan Pemerintah danPemerintah Daerah.(3) Jangka waktu RSWP-3-K Pemerintah Daerahselama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjaukembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.(3) JangkBagian KetigaRencana Zonasi Wilayah Pesisirdan Pulau-Pulau KecilPasal 9(1) RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatansumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintahkabupaten/kota.(2) RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dandiseimbangkan dengan Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) pemerintah provinsi ataupemerintah kabupaten/kota.(3) Perencanaan RZWP-3-K dilakukan denganmempertimbangkan:a. keserasian, keselarasan, dan keseimbangandengan daya dukung ekosistem, fungsipemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensiruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosialbudaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;b. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenissumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dankualitas lahan pesisir; danc. kewajiban untuk mengalokasikan ruang danakses Masyarakat dalam pemanfaatan WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyaifungsi sosial dan ekonomi.(4) Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K selama 20(dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembalisetiap 5 (lima) tahun.(5) RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah.Paragraf 1


Rencana Zonasi Wilayah Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil ProvinsiPasal 10RZWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal9, terdiri atas:a. pengalokasian . . .a. pengalokasian ruang dalam Kawasan PemanfaatanUmum, Kawasan Konservasi, Kawasan StrategisNasional Tertentu, dan alur laut;b. keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistemlaut dalam suatu Bioekoregion;c. penetapan pemanfaatan ruang laut; dand. penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuankonservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasilaut, industri strategis, serta pertahanan dankeamanan.Paragraf 2Rencana Zonasi Wilayah Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/KotaPasal 11(1) RZWP-3-K Kabupaten/Kota berisi arahan tentang:a. alokasi ruang dalam Rencana KawasanPemanfaatan Umum, rencana KawasanKonservasi, rencana Kawasan Strategis NasionalTertentu, dan rencana alur;b. keterkaitan antarekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam suatu Bioekoregion.(2) Penyusunan RZWP-3-K sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diwajibkan mengikuti danmemadukan rencana Pemerintah dan PemerintahDaerah dengan memperhatikan Kawasan, Zona,dan/atau Alur Laut yang telah ditetapkan sesuaidengan peraturan perundang-undangan.Bagian KeempatRencana Pengelolaan Wilayah Pesisirdan Pulau-Pulau KecilPasal 12(1) RPWP-3-K berisi:


a. kebijakan tentang pengaturan serta proseduradministrasi penggunaan sumber daya yangdiizinkan dan yang dilarang;b. skala prioritas pemanfaatan sumber dayasesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil;c. jaminan . . .c. jaminan terakomodasikannya pertimbanganpertimbanganhasil konsultasi publik dalampenetapan tujuan pengelolaan Kawasan sertarevisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan;d. mekanisme pelaporan yang teratur dansistematis untuk menjamin tersedianya datadan informasi yang akurat dan dapat diakses;sertae. ketersediaan sumber daya manusia yangterlatih untuk mengimplementasikan kebijakandan prosedurnya.(2) RPWP-3-K berlaku selama 5 (lima) tahun dandapat ditinjau kembali sekurang- kurangnya 1(satu) kali.Bagian KelimaRencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisirdan Pulau-Pulau KecilPasal 13(1) RAPWP-3-K dilakukan dengan mengarahkanRencana Pengelolaan dan Rencana Zonasi sebagaiupaya mewujudkan rencana strategis.(2) RAPWP-3-K berlaku 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga)tahun.Bagian KeenamMekanisme Penyusunan RencanaPasal 14(1) Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K dilakukan oleh PemerintahDaerah serta dunia usaha.(2) Mekanisme penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K,RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K pemerintah provinsidan pemerintah kabupaten/kota dilakukan denganmelibatkan Masyarakat.


(3) Pemerintah Daerah berkewajibanmenyebarluaskan konsep RSWP-3-K, RZWP-3-K,RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K untuk mendapatkanmasukan, tanggapan, dan saran perbaikan.(4) Bupati/walikota . . .


(4) Bupati/walikota menyampaikan dokumen finalperencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil kabupaten/kota kepadagubernur dan Menteri untuk diketahui.(5) Gubernur menyampaikan dokumen finalperencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil provinsi kepada Menteri danbupati/walikota di wilayah provinsi yangbersangkutan.(6) Gubernur atau Menteri memberikan tanggapandan/atau saran terhadap usulan dokumen finalperencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja.(7) Dalam hal tanggapan dan/atau saran sebagaimanadimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, makadokumen final perencanaan Pengelolaan WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksuddiberlakukan secara definitif.Bagian KetujuhData dan InformasiPasal 15(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajibmengelola data dan informasi mengenai WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil.(2) Pemutakhiran data dan informasi dilakukan olehPemerintah dan Pemerintah Daerah secara periodikdan didokumentasikan serta dipublikasikan secararesmi, sebagai dokumen publik, sesuai denganperaturan perundang-undangan.(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dimanfaatkan oleh setiap Orangdan/atau pemangku kepentingan utama dengantetap memperhatikan kepentingan Pemerintah danPemerintah Daerah.(4) Setiap Orang yang memanfaatkan Sumber DayaPesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimanadimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan datadan informasi kepada Pemerintah dan/atauPemerintah Daerah selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari kerja sejak dimulainya pemanfaatan.


(5) Perubahan . . .(5) Perubahan data dan informasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukandengan seizin Pemerintah dan/atau PemerintahDaerah.(6) Pedoman pengelolaan data dan informasi tentangPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecildiatur dalam Peraturan Menteri.BAB VPEMANFAATANBagian KesatuHak Pengusahaan Perairan PesisirPasal 16(1) Pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalambentuk HP-3.(2) HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi pengusahaan atas permukaan laut dankolom air sampai dengan permukaan dasar laut.Pasal 17(1) HP-3 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu.(2) Pemberian HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib mempertimbangkan kepentingankelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-PulauKecil, Masyarakat Adat, dan kepentingan nasionalserta hak lintas damai bagi kapal asing.Pasal 18HP-3 dapat diberikan kepada:a. Orang perseorangan warga negara Indonesia;b. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukumIndonesia; atauc. Masyarakat Adat.Pasal 19(1) HP-3 diberikan untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun.(2) Jangka . . .


(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat diperpanjang tahap kesatu paling lama20 (dua puluh) tahun.(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dapat diperpanjang lagi untuk tahap keduasesuai dengan peraturan perundang-undangan.lagi;Pasal 20(1) HP-3 dapat beralih, dialihkan, dan dijadikanjaminan utang dengan dibebankan haktanggungan.(2) HP-3 diberikan dalam bentuk sertifikat HP-3.(3) HP-3 berakhir karena:a. jangka waktunya habis dan tidak diperpanjangb. ditelantarkan; atauc. dicabut untuk kepentingan umum.(4) Tata cara pemberian, pendaftaran, dan pencabutanHP-3 diatur lebih lanjut dengan PeraturanPemerintah.Pasal 21(1) Pemberian HP-3 wajib memenuhi persyaratanteknis, administratif, dan operasional.(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:a. kesesuaian dengan rencana Zona dan/ataurencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;b. hasil konsultasi publik sesuai dengan besarandan volume pemanfaatannya; sertac. pertimbangan hasil pengujian dari berbagaialternatif usulan atau kegiatan yang berpotensimerusak Sumber Daya Pesisir dan Pulau-PulauKecil.(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi:a. penyediaan dokumen administratif;b. penyusunan rencana dan pelaksanaanpemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan daya dukungekosistem;c. pembuatan sistem pengawasan dan pelaporanhasilnya kepada pemberi HP-3; serta


d. dalam hal HP-3 berbatasan langsung dengangaris pantai, pemohon wajib memiliki hak atastanah.(4) Persyaratan . . .(4) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mencakup kewajiban pemegang HP-3untuk:a. memberdayakan Masyarakat sekitar lokasikegiatan;b. mengakui, menghormati, dan melindungi hakhakMasyarakat Adat dan/atau Masyarakatlokal;c. memperhatikan hak Masyarakat untukmendapatkan akses ke sempadan pantai danmuara sungai; sertad. melakukan rehabilitasi sumber daya yangmengalami kerusakan di lokasi HP-3.(5) Penolakan atas permohonan HP-3 wajib disertaidengan salah satu alasan di bawah ini:a. terdapat ancaman yang serius terhadapkelestarian Wilayah Pesisir;b. tidak didukung bukti ilmiah; atauc. kerusakan yang diperkirakan terjadi tidakdapat dipulihkan.(6) Pemberian HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan melalui pengumuman secaraterbuka.Pasal 22HP-3 tidak dapat diberikan pada Kawasan Konservasi,suaka perikanan, alur pelayaran, kawasan pelabuhan,dan pantai umum.Bagian KeduaPemanfaatan Pulau–Pulau Kecildan Perairan di SekitarnyaPasal 23(1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan disekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuanekologis dan ekonomis secara menyeluruh danterpadu dengan pulau besar di dekatnya.


(2) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan disekitarnya diprioritaskan untuk salah satu ataulebih kepentingan berikut:a. konservasi;b. pendidikan dan pelatihan;c. penelitian dan pengembangan;d. budidaya laut;e. pariwisata . . .e. pariwisata;f. usaha perikanan dan kelautan dan industriperikanan secara lestari;g. pertanian organik; dan/atauh. peternakan.(3) Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan danpelatihan, serta penelitian dan pengembangan,pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya wajib:a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;b. memperhatikan kemampuan sistem tata airsetempat; sertac. menggunakan teknologi yang ramahlingkungan.(4) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan disekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan memenuhi persyaratan pada ayat (3) wajibmempunyai HP-3 yang diterbitkan oleh Pemerintahatau Pemerintah Daerah sesuai dengankewenangannya.(5) Untuk pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil danperairan di sekitarnya yang telah digunakan untukkepentingan kehidupan Masyarakat, Pemerintahatau Pemerintah Daerah menerbitkan HP-3 setelahmelakukan musyawarah dengan Masyarakat yangbersangkutan.(6) Bupati/walikota memfasilitasi mekanismemusyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5).(7) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan disekitarnya oleh Orang asing harus mendapatpersetujuan Menteri.Pasal 24


Pulau Kecil, gosong, atol, dan gugusan karang yangditetapkan sebagai titik pangkal pengukuran perairanIndonesia ditetapkan oleh Menteri sebagai kawasanyang dilindungi.Pasal 25Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan disekitarnya untuk tujuan observasi, penelitian, dankompilasi data untuk pengembangan ilmu pengetahuanwajib melibatkan lembaga dan/atau instansi terkaitdan/atau pakar setempat.Pasal 26 . . .Pasal 26Pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25diatur dengan Peraturan Menteri.Pasal 27(1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil terluar dilakukanoleh Pemerintah bersama-sama dengan PemerintahDaerah dalam upaya menjaga kedaulatan NegaraKesatuan Republik Indonesia.(2) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil terluarsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Pemerintah.Bagian KetigaKonservasiPasal 28(1) Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecildiselenggarakan untuka. menjaga kelestarian Ekosistem Pesisir danPulau-Pulau Kecil;b. melindungi alur migrasi ikan dan biota lautlain;c. melindungi habitat biota laut; dand. melindungi situs budaya tradisional.(2) Untuk kepentingan konservasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), sebagian Wilayah Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil dapat ditetapkan sebagaiKawasan Konservasi.


(3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud padaayat (2) yang mempunyai ciri khas sebagai satukesatuan Ekosistem diselenggarakan untukmelindungi:a. sumber daya ikan;b. tempat persinggahan dan/atau alur migrasibiota laut lain;c. wilayah yang diatur oleh adat tertentu, sepertisasi, mane’e, panglima laot, awig-awig,dan/atau istilah lain adat tertentu; dand. ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentanterhadap perubahan.(4) Kawasan . . .(4) Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Menteri.(5) Pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilaksanakan olehPemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkankewenangan sesuai dengan peraturan perundangundangan.(6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Menteri menetapkan:a. kategori Kawasan Konservasi;b. Kawasan Konservasi nasional;c. pola dan tata cara pengelolaan KawasanKonservasi; dand. hal lain yang dianggap penting dalampencapaian tujuan tersebut.(7) Pengusulan Kawasan Konservasi sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan olehperseorangan, kelompok Masyarakat, dan/atauoleh Pemerintah/Pemerintah Daerah berdasarkanciri khas Kawasan yang ditunjang dengan data daninformasi ilmiah.Pasal 29Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 28 ayat (2) dibagi atas tiga Zona, yaitu:a. Zona inti;b. Zona pemanfaatan terbatas; danc. Zona lain sesuai dengan peruntukan Kawasan.Pasal 30


Perubahan status Zona inti sebagaimana dimaksuddalam Pasal 29 untuk kegiatan eksploitasi yang dapatmenimbulkan dampak besar dilakukan oleh Pemerintahatau Pemerintah Daerah dengan memperhatikanpertimbangan DPR.Pasal 31(1) Pemerintah Daerah menetapkan batas SempadanPantai yang disesuaikan dengan karakteristiktopografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir,kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuanlain.(2) Penetapan batas Sempadan Pantai mengikutiketentuan:a. perlindungan . . .a. perlindungan terhadap gempa dan/atautsunami;b. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;c. perlindungan sumber daya buatan di pesisirdari badai, banjir, dan bencana alam lainnya;d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir,seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang,padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dandelta;e. pengaturan akses publik; sertaf. pengaturan untuk saluran air dan limbah.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas sempadanpantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaturdengan Peraturan Presiden.Bagian KeempatRehabilitasiPasal 32(1) Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilwajib dilakukan dengan memperhatikankeseimbangan Ekosistem dan/ataukeanekaragaman hayati setempat.(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan cara:a. pengayaan sumber daya hayati;


. perbaikan habitat;c. perlindungan spesies biota laut agar tumbuhdan berkembang secara alami; dand. ramah lingkungan.Pasal 33(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal32 dilakukan oleh Pemerintah dan/atauPemerintah Daerah dan/atau setiap Orang yangsecara langsung atau tidak langsung memperolehmanfaat dari Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasidiatur dengan Peraturan Presiden.Bagian KelimaReklamasiBagian Kelima . . .Pasal 34(1) Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecildilakukan dalam rangka meningkatkan manfaatdan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan,dan sosial ekonomi.(2) Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan:a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupanMasyarakat;b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatandan kepentingan pelestarian fungsi lingkunganPesisir dan Pulau-Pulau Kecil; sertac. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan,dan penimbunan material.(3) Perencanaan dan pelaksanaan Reklamasi diaturlebih lanjut dengan Peraturan Presiden.Bagian KeenamLaranganPasal 35


Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsungdilarang:a. menambang terumbu karang yang menimbulkankerusakan Ekosistem terumbu karang;b. mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun,dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistemterumbu karang;d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yangmerusak Ekosistem terumbu karang;e. menggunakan cara dan metode yang merusakEkosistem mangrove yang tidak sesuai dengankarakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;f.melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasanatau Zona budidaya yang tidak memperhitungkankeberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;g. menebang mangrove di Kawasan konservasi untukkegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatanlain;h. menggunakan cara dan metode yang merusakpadang lamun;i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yangapabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/ataubudaya menimbulkan kerusakan lingkungandan/atau pencemaran lingkungan dan/ataumerugikan Masyarakat sekitarnya;j. melakukan penambangan minyak dan gas padawilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosialdan/atau budaya menimbulkan kerusakanlingkungan dan/atau pencemaran lingkungandan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;k. melakukan penambangan mineral pada wilayahyang apabila secara teknis dan/atau ekologisdan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkankerusakan lingkungan dan/atau pencemaranlingkungan dan/atau merugikan Masyarakatsekitarnya; sertal. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkankerusakan lingkungan dan/atau merugikanMasyarakat sekitarnya.g. menebang


BAB VIPENGAWASAN DAN PENGENDALIANBagian KesatuUmumPasal 36(1) Untuk menjamin terselenggaranya PengelolaanWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secaraterpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasandan/atau pengendalian terhadap pelaksanaanketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil, oleh pejabat tertentu yangberwewenang di bidang pengelolaan Wilayah Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifatpekerjaaannya dan diberikan wewenang kepolisiankhusus.(2) Pengawasan . . .(2) Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabatpegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidangpengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilsesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.(3) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimanadimaksud pada ayat (2) berwenang:a. mengadakan patroli/perondaan di WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau wilayahhukumnya; sertab. menerima laporan yang menyangkut perusakanEkositem Pesisir, Kawasan Konservasi, KawasanPemanfaatan Umum, dan Kawasan StrategisNasional Tertentu.(4) Wewenang Pejabat sebagaimana dimaksud padaayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.(5) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan danpengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajibmelakukan pemantauan, pengamatan lapangan,dan/atau evaluasi terhadap perencanaan danpelaksanaannya.


(6) Masyarakat dapat berperan serta dalampengawasan dan pengendalian Pengelolaan WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimanadimaksud pada ayat (1).Bagian KeduaPengawasanPasal 37Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaanpengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecildilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkaitsesuai dengan kewenangannya.Pasal 38Pengawasan oleh Masyarakat dilakukan melaluipenyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihakyang berwenang.Pasal 39 . . .Pasal 39Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadapperencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksuddalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan PeraturanMenteri.Bagian KetigaPengendalianParagraf 1Program AkreditasiPasal 40(1) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Pemerintah wajibmenyelenggarakan Akreditasi terhadap programPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.(2) Dalam hal penyelenggaraan akreditasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Pemerintah dapatmelimpahkan wewenang penyelenggaraan akreditasikepada Pemerintah Daerah.


(3) Standar dan Pedoman Akreditasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) mencakup:a. relevansi isu prioritas;b. proses konsultasi publik;c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraanMasyarakat;e. kemampuan implementasi yang memadai; danf. dukungan kebijakan dan program Pemerintahdan Pemerintah Daerah.(4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerahmemberikan insentif kepada pengelola programPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilyang telah mendapat akreditasi berupa:a. bantuan program sesuai dengan kemampuanPemerintah yang dapat diarahkan untukmengoptimalkan program akreditasi; dan/ataub. bantuan teknis.(5) Gubernur . . .(5) Gubernur berwenang menyusun dan/ataumengajukan usulan akreditasi program PengelolaanWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadikewenangannya kepada Pemerintah sesuai denganstandar dan pedoman sebagaimana dimaksud padaayat (3).(6) Bupati/walikota berwenang menyusun dan/ataumengajukan usulan akreditasi program PengelolaanWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadikewenangannya kepada gubernur dan/atauPemerintah sesuai dengan standar dan pedomansebagaimana dimaksud pada ayat (3).(7) Organisasi Masyarakat dan/atau kelompokMasyarakat dapat menyusun dan/atau mengajukanusulan akreditasi program Pengelolaan WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil kepada Pemerintahdan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan standardan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai program akreditasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Menteri.Paragraf 2Mitra Bahari


Pasal 41(1) Dalam upaya peningkatan kapasitas pemangkukepentingan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibentuk Mitra Bahari sebagai forumkerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah,perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat,organisasi profesi, tokoh Masyarakat, dan/ataudunia usaha.(2) Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,dan/atau dunia usaha.(3) Kegiatan Mitra Bahari difokuskan pada:a. pendampingan dan/atau penyuluhan;b. pendidikan dan pelatihan;c. penelitian terapan; sertad. rekomendasi kebijakan.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan MitraBahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaturdengan Peraturan Menteri.BAB VIIPENELITIAN DAN PENGEMBANGANBAB VII . . .Pasal 42(1) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan danimplementasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah melakukan penelitian danpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologiserta pengembangan sumber daya manusia dibidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil secara berkelanjutan.(2) Pemerintah mengatur, mendorong, dan/ataumenyelenggarakan penelitian dan pengembanganPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Keciluntuk menghasilkan pengetahuan dan teknologiyang dibutuhkan dalam pengelolaan Wilayah Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil agar lebih efektif, efisien,ekonomis, berdaya saing tinggi dan ramahlingkungan, serta menghargai kearifan tradisi ataubudaya lokal.Pasal 43Penelitian dan pengembangan Pengelolaan WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat dilaksanakanoleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan


tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembagapenelitian dan pengembangan swasta, dan/atauperseorangan sesuai dengan peraturan perundangundangan.Pasal 44Hasil penelitian bersifat terbuka untuk semua pihak,kecuali hasil penelitian tertentu yang olehPemerintah dinyatakan tidak untuk dipublikasikan.Pasal 45(1) Setiap orang asing yang melakukan penelitiandi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajibterlebih dahulu memperoleh izin dariPemerintah.(2) Penelitian yang dilakukan oleh orang asingdan/atau badan hukum asing sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus mengikutsertakanpeneliti Indonesia.(3)Setiap orang asing yang melakukan penelitian diWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harusmenyerahkan hasil penelitiannya kepadaPemerintah.Pasal 46Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraanpenelitian dan pengembangan di Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalamPasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diaturdengan Peraturan Presiden.PasBAB VIIIPENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHANPasal 47Pemerintah menyelenggarakan pendidikan,pelatihan, dan penyuluhan Pengelolaan WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk meningkatkanpengembangan sumber daya manusia di bidangPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Pasal 48


Pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan,pelatihan, dan penyuluhan Pengelolaan WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat bekerja samadengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional,maupun di tingkat internasional.Pasal 49Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraanpendidikan, pelatihan, dan penyuluhan PengelolaanWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimanadimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diaturdengan Peraturan Presiden.BAB IXKEWENANGANPasal 50(1) Menteri berwenang memberikan HP-3 diwilayah Perairan Pesisir lintas provinsi danKawasan Strategis Nasional Tertentu.(2) Gubernur . . .(2) Gubernur berwenang memberikan HP-3 diwilayah Perairan Pesisir sampai dengan 12 (duabelas) mil laut diukur dari garis pantai ke arahlaut lepas dan/atau ke arah perairankepulauan, dan Perairan Pesisir lintaskabupaten/kota.(3) Bupati/walikota berwenang memberikan HP-3di wilayah Perairan Pesisir 1/3 (satu pertiga)dari wilayah kewenangan provinsi.Pasal 51(1) Menteri berwenang menetapkan:a. HP-3 di Kawasan Strategis NasionalTertentu,b. Ijin pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yangmenimbulkan dampak besar terhadapperubahan lingkungan, danc. Perubahan status Zona inti pada KawasanKonservasi Perairan nasional.


(2) Penetapan HP-3 sebagaimana dimaksud padaayat (1), dilakukan setelah memperhatikanpertimbangan DPR.(3) Tata cara penetapan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur lebih lanjut dalamPeraturan Pemerintah.Pasal 52(1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil dilaksanakan oleh Pemerintah danPemerintah Daerah.(2) Untuk meningkatkan efektivitas PengelolaanWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,Pemerintah dapat melakukan pendampinganterhadap Pemerintah Daerah dalammerumuskan dan melaksanakan Rencana AksiPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil.(3) Dalam upaya mendorong percepatanpelaksanaan otonomi daerah di Wilayah Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah dapatmembentuk unit pelaksana teknis pengelolaWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuaidengan kebutuhan.Pasal 53 . . .Pasal 53(1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil pada tingkat nasional dilaksanakan secaraterpadu di bawah koordinasi Menteri.(2) Jenis kegiatan yang dikoordinasikansebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. penilaian setiap usulan rencana kegiatantiap-tiap sektor sesuai dengan perencanaanPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil terpadu;b. perencanaan sektor, daerah, dan duniausaha yang bersifat lintas provinsi danKawasan Strategis Nasional Tertentu;c. program akreditasi nasional;


d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengankewenangan tiap-tiap instansi Pemerintah;sertae. penyediaan data dan informasi bagiPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil yang bersifat lintas provinsi danKawasan tertentu yang bertujuan strategis.(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.Pasal 54(1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil pada tingkat provinsi dilaksanakan secaraterpadu yang dikoordinasikan oleh dinas yangmembidangi Kelautan dan Perikanan.(2) Jenis kegiatan yang dikoordinasikansebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. penilaian setiap usulan rencana kegiatantiap-tiap dinas otonom atau badan sesuaidengan perencanaan Pengelolaan WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpaduProvinsi;b. perencanaan tiap-tiap instansi daerah,antarkabupaten/kota, dan dunia usaha;c. program akreditasi skala provinsi;d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengankewenangan instansi vertikal di daerah,dinas otonom, atau badan daerah;e.(3) Pelaksanaan …penyediaan data dan informasi bagi PengelolaanWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diprovinsi.(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diatur oleh gubernur.Pasal 55(1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil pada tingkat kabupaten/kotadilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasioleh dinas yang membidangi kelautan danperikanan.(2) Jenis kegiatan yang dikoordinasikansebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:


a. penilaian setiap usulan rencana kegiatantiap-tiap pemangku kepentingan sesuaidengan perencanaan Pengelolaan WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu;b. perencanaan antarinstansi, dunia usaha,dan masyarakat;c. program akreditasi skala kabupaten/kota;d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengankewenangan tiap-tiap dinas otonom ataubadan daerah; sertae. penyediaan data dan informasi bagiPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil skala kabupaten/kota.(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diatur oleh bupati/walikota.BAB XMITIGASI BENCANAPasal 56Dalam menyusun rencana pengelolaan danpemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecilterpadu, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerahwajib memasukkan dan melaksanakan bagian yangmemuat mitigasi bencana di Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil sesuai dengan jenis, tingkat, danwilayahnya.Pasal 57Mitigasi bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil dilakukan dengan melibatkan tanggung jawabPemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atauMasyarakat.Pasal 58 . . .Pasal 58Penyelenggaraan mitigasi bencana Wilayah Pesisirsebagaimana dimaksud dalam Pasal 57dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:a. sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat;b. kelestarian lingkungan hidup;c. kemanfaatan dan efektivitas; sertad. lingkup luas wilayah.


Pasal 59(1) Setiap Orang yang berada di Wilayah Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil wajib melaksanakanmitigasi bencana terhadap kegiatan yangberpotensi mengakibatkan kerusakan WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil.(2) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan melalui kegiatanstruktur/fisik dan/atau nonstruktur/nonfisik.(3) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud padaayat (2) ditentukan oleh instansi yangberwenang.(4) Ketentuan mengenai mitigasi bencana dankerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil diatur lebih lanjut dengan PeraturanPemerintah.BAB XIHAK, KEWAJIBAN, DAN PERANSERTA MASYARAKATPasal 60(1) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:a. memperoleh akses terhadap perairan yangtelah ditetapkan HP-3;b. memperoleh kompensasi karena hilangnyaakses terhadap Sumber Daya Pesisir danPulau-Pulau Kecil yang menjadi lapangankerja untuk memenuhi kebutuhan akibatpemberian HP-3 sesuai dengan peraturanperundang-undangan;c. melakukan . . .c. melakukan kegiatan pengelolaan SumberDaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilberdasarkan hukum adat yang berlaku dantidak bertentangan dengan peraturanperundang-undangan;d. memperoleh manfaat atas pelaksanaanPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil;


e. memperoleh informasi berkenaan denganPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil;f. mengajukan laporan dan pengaduan kepadapihak yang berwenang atas kerugian yangmenimpa dirinya yang berkaitan denganpelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil;g. menyatakan keberatan terhadap rencanapengelolaan yang sudah diumumkan dalamjangka waktu tertentu;h. melaporkan kepada penegak hukum ataspencemaran dan/atau perusakan WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil yangmerugikan kehidupannya;i. mengajukan gugatan kepada pengadilanterhadap berbagai masalah Wilayah Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil yang merugikankehidupannya; sertaj. memperoleh ganti kerugian.(2) Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil berkewajiban:a. memberikan informasi berkenaan denganPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil;b. menjaga, melindungi, dan memeliharakelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil;c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya,pencemaran, dan/atau perusakanlingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;d. memantau pelaksanaan rencana PengelolaanWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;dan/ataue. melaksanakan program Pengelolaan WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakatidi tingkat desa.Pasal 61 . . .Pasal 61


(1) Pemerintah mengakui, menghormati, danmelindungi hak-hak Masyarakat Adat,Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal atasWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yangtelah dimanfaatkan secara turun-temurun.(2) Pengakuan hak-hak Masyarakat Adat,Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikanacuan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan.Pasal 62(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang samauntuk berperan serta dalam perencanaan,pelaksanaan, dan pengawasan terhadapPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil.(2) Ketentuan mengenai peran serta masyarakatdalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.BAB XIIPEMBERDAYAAN MASYARAKATPasal 63(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerahberkewajiban memberdayakan Masyarakatdalam meningkatkan kesejahteraannya.(2) Pemerintah wajib mendorong kegiatan usahaMasyarakat melalui berbagai kegiatan di bidangPengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berdaya guna dan berhasilguna.(3) Dalam upaya pemberdayaan Masyarakat,Pemerintah dan Pemerintah Daerahmewujudkan, menumbuhkan, danmeningkatkan kesadaran dan tanggung jawabdalam:a. pengambilan keputusan;b. pelaksanaan pengelolaan;c. kemitraan . . .


c. kemitraan antara Masyarakat, dunia usaha,dan Pemerintah/Pemerintah Daerah;d. pengembangan dan penerapan kebijakannasional di bidang lingkungan hidup;e. pengembangan dan penerapan upayapreventif dan proaktif untuk mencegahpenurunan daya dukung dan daya tampungWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;f. pemanfaatan dan pengembangan teknologiyang ramah lingkungan;g. penyediaan dan penyebarluasan informasilingkungan; sertah. pemberian penghargaan kepada orang yangberjasa di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil.(4) Ketentuan mengenai pedoman PemberdayaanMasyarakat diatur lebih lanjut denganPeraturan Menteri.BAB XIIIPENYELESAIAN SENGKETAPasal 64(1) Penyelesaian sengketa dalam PengelolaanWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditempuhmelalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan.(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilansebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakberlaku terhadap tindak pidana PengelolaanWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilsebagaimana dimaksud dalam Undang-Undangini.Pasal 65(1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilandilakukan para pihak sesuai dengan peraturanperundang-undangan.(2) Penyelesaian . . .


(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilandiselenggarakan untuk mencapai kesepakatanmengenai bentuk dan besarnya ganti kerugiandan/atau mengenai tindakan tertentu gunamencegah terjadinya atau terulangnya dampakbesar sebagai akibat tidak dilaksanakannyaPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil.(3) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdigunakan jasa pihak ketiga, baik yang memilikikewenangan mengambil keputusan maupunyang tidak memiliki kewenangan mengambilkeputusan untuk membantu penyelesaiansengketa.(4) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luarpengadilan harus dinyatakan secara tertulis danbersifat mengikat para pihak.Pasal 66(1) Setiap Orang dan/atau penanggung jawabkegiatan yang melawan hukum danmengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil sebagaimana diatur dalamUndang-Undang ini wajib membayar gantikerugian kepada negara dan/atau melakukantindakan tertentu berdasarkan putusanpengadilan.(2) Tindakan tertentu sebagaimana dimaksud padaayat (1) berupa kewajiban untuk melakukanrehabilitasi dan/atau pemulihan kondisiWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.(3) Pelaku perusakan sebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib membayar biaya rehabilitasilingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilkepada negara.(4) Selain pembebanan untuk melakukan tindakantertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),hakim dapat menetapkan sita jaminan danjumlah uang paksa (dwangsom) atas setiap hariketerlambatan pembayaran.


Pasal 67 . . .Pasal 67(1) Setiap Orang dan/atau penanggung jawabkegiatan yang mengelola Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil bertanggung jawab secaralangsung dan seketika pada saat terjadinyapencemaran dan/atau perusakan dengankewajiban mengganti kerugian sebagai akibattindakannya.(2) Pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecildapat dibebaskan dari kewajiban membayarganti kerugian sebagaimana dimaksud padaayat (1) jika yang bersangkutan dapatmembuktikan bahwa pencemaran dan/atauperusakan lingkungan Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil disebabkan oleh salah satualasan berikut:a. bencana alam;b. peperangan;c. keadaan terpaksa di luar kemampuanmanusia (force majeure); ataud. tindakan pihak ketiga.(3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkankesengajaan oleh pihak ketiga sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf d, pihak ketigabertanggung jawab membayar ganti kerugian.BAB XIVGUGATAN PERWAKILANPasal 68Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilanke pengadilan sesuai dengan peraturan perundangundangan.Pasal 69(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawabPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil, organisasi kemasyarakatan berhakmengajukan gugatan untuk kepentinganpelestarian fungsi lingkungan.


(2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus memenuhipersyaratan berikut:a. merupakan . . .a. merupakan organisasi resmi di wilayahtersebut atau organisasi nasional;b. berbentuk badan hukum;c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya organisasiuntuk kepentingan pelestarian lingkungan;dand. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengananggaran dasar dan anggaran rumahtangganya.(3) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terbatas pada tuntutan untukmelakukan tindakan tertentu tanpa adanyatuntutan ganti kerugian kecuali penggantianbiaya atau pengeluaran yang nyata-nyatadibayarkan.BAB XVPENYIDIKANPasal 70(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipiltertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil, dapat diberi wewenangkhusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksuddalam Kitab Undang-Undang Hukum AcaraPidana.(2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentusebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahpenyidik pegawai negeri sipil.(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimanadimaksud pada ayat (2) berwenang:a. menerima laporan atau pengaduan dariseseorang tentang adanya tindak pidanabidang kelautan dan perikanan di WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil;


. melakukan pemeriksaan atas kebenaranlaporan atau keterangan tentang adanyatindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil;c. memanggil orang untuk didengar dandiperiksa sebagai saksi atau tersangka dalamperkara tindak pidana Pengelolaan WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil;d. melakukan . . .d. melakukan pemeriksaan prasarana WilayahPesisir dan menghentikan peralatan yangdiduga digunakan untuk melakukan tindakpidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;e. menyegel dan/atau menyita bahan dan alatalatkegiatan yang digunakan untukmelakukan tindak pidana Pengelolaan WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai alatbukti;f. mendatangkan Orang ahli yang diperlukandalam hubungannya dengan tindak pidanaPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil;g. membuat dan menandatangani berita acarapemeriksaan;h. melakukan penghentian penyidikan; dani. mengadakan tindakan lain menurut hukum.(4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipilmemberitahukan dimulainya penyidikan kepadapenyidik pejabat Kepolisian Negara RepublikIndonesia.(5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipilmenyampaikan hasil penyidikan kepada penuntutumum melalui penyidik pejabat Kepolisian NegaraRepublik Indonesia.BAB XVISANKSI ADMINISTRATIFPasal 71


(1) Pelanggaran terhadap persyaratan sebagaimanatercantum di dalam HP-3 dikenakan sanksiadministratif.(2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksudpada ayat (1) berupa peringatan, pembekuansementara, denda administratif, dan/ataupencabutan HP-3.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dendaadministratif sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diatur dengan Peraturan Menteri.Pasal 72Pasal 72 . . .(1) Dalam hal program Pengelolaan Wilayah Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil tidak dilaksanakan sesuaidengan dokumen perencanaan, Pemerintah dapatmenghentikan dan/atau menarik kembali insentifyang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah,pengusaha, dan Masyarakat yang telahmemperoleh Akreditasi.(2) Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakatwajib memperbaiki ketidaksesuaian antaraprogram pengelolaan dan dokumen perencanaansebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Dalam hal Pemerintah Daerah, pengusaha, danMasyarakat tidak melakukan perbaikan terhadapketidaksesuaian pada ayat (2), Pemerintah dapatmelakukan tindakan:a. pembekuan sementara bantuan melaluiAkreditasi; dan/ataub. pencabutan tetap Akreditasi program.BAB XVIIKETENTUAN PIDANAPasal 73(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahundan pidana denda paling sedikitRp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan


paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluhmiliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja:a. melakukan kegiatan menambang terumbukarang, mengambil terumbu karang diKawasan konservasi, menggunakan bahanpeledak dan bahan beracun, dan/atau caralain yang mengakibatkan rusaknya ekosistemterumbu karang sebagaimana dimaksud dalamPasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan hurufd;b.menggunakan cara dan metode yang merusakEkosistem mangrove, melakukan konversiEkosistem mangrove, menebang mangroveuntuk kegiatan industri dan permukiman,dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksuddalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g;c. menggunakan cara dan metode yang merusakpadang lamun sebagaimana dimaksud dalamPasal 35 huruf h;d. melakukan penambangan pasir sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 huruf i.e. melakukan penambangan minyak dan gassebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 hurufj.f. melakukan penambangan mineralsebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 hurufk.g. melakukan pembangunan fisik yangmenimbulkan kerusakan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 huruf l.h. tidak melaksanakan mitigasi bencana diWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yangdiakibatkan oleh alam dan/atau Orangsehingga mengakibatkan timbulnya bencanaatau dengan sengaja melakukan kegiatan yangdapat mengakibatkan terjadinya kerentananbencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal59 ayat (1).(2) Dalam hal terjadi kerusakan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) karena kelalaian,dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyakRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).c. mengguPasal 74


Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banyakRp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiapOrang yang karena kelalaiannya:a. tidak melaksanakan kewajiban rehabilitasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);dan/ataub. tidak melaksanakan kewajiban reklamasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).Pasal 75Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banyakRp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiapOrang yang karena kelalaiannya:a. melakukan kegiatan usaha di Wilayah Pesisirtanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21ayat (1); dan/ataub. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).BAB XVIII . . .BAB XVIIIKETENTUAN PERALIHANPasal 76Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil serta lembaga/instansi yang telah ditunjukuntuk melaksanakannya masih tetap berlaku danmenjalankan kewenangannya sepanjang tidakbertentangan dengan Undang-Undang ini.Pasal 77Setiap instansi yang terkait dengan PengelolaanWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjalankantugas pokok dan fungsi serta kewenangannya secaraterpadu sesuai dengan Undang-Undang ini.Pasal 78


Semua peraturan perundang-undangan yang terkaitdengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil yang telah ada, sepanjang tidak bertentangandengan Undang-Undang ini, tetap berlaku sampaidengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yangbaru berdasarkan Undang-Undang ini.BAB XIXKETENTUAN PENUTUPPasal 79Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harussudah ditetapkan paling lambat :a. Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 12 (duabelas) bulan terhitung sejak Undang-Undang inidiberlakukan.b. Peraturan Presiden yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 6 (enam)bulan terhitung sejak Undang-Undang inidiberlakukan.c. Peraturan Menteri yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 3 (tiga)bulan terhitung sejak Undang-Undang inidiberlakukan.Pasal 80


Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggalAgardiundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Undang-Undang ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.Diundangkan di Jakartapada tanggal 17 Juli 2007MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttdANDI MATTALATTADisahkan di Jakarta,pada tanggal 17 Juli 2007PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttdDR. H. SUSILO BAMBANGYUDHOYONOLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 84PENJELASANATASUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 27 TAHUN 2007TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL


I. UMUM1. Dasar PemikiranDalam satu dekade ini terdapat kecenderungan bahwaWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang rentan mengalamikerusakan akibat aktivitas Orang dalam memanfaatkan sumberdayanya atau akibat bencana alam. Selain itu, akumulasi dariberbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial/sektoral diWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau dampak kegiatan laindi hulu wilayah pesisir yang didukung peraturan perundangundanganyang ada sering menimbulkan kerusakan SumberDaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan perundangundanganyang ada lebih berorientasi pada eksploitasi SumberDaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tanpa memperhatikankelestarian sumber daya. Sementara itu, kesadaran nilaistrategis dari Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilsecara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakat relatifkurang. Kurang dihargainya hak masyarakat adat/lokal dalampengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sepertisasi, mane’e, panglima laot, awig-awig, terbatasnya ruang untukpartisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil menunjukkan bahwa prinsip pengelolaanpesisir dan pulau-pulau kecil terpadu belum terintegrasi dengankegiatan pembangunan dari berbagai sektor dan daerah. Sistempengelolaan pesisir tersebut belum mampu mengeliminasi faktorfaktorpenyebab kerusakan dan belum memberi kesempatankepada sumber daya hayati untuk dapat pulih kembali secaraalami atau sumber daya nonhayati disubstitusi dengan sumberdaya lain.baik . . .Oleh sebab itu, keunikan Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil yang rentan berkembangnya konflik dan terbatasnya aksespemanfaatan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil,perlu dikelola secara baik agar dampak aktivitas manusia dapatdikendalikan dan sebagian wilayah pesisir dipertahankan untukkonservasi. Masyarakat perlu didorong untuk mengelola wilayahpesisirnya dengan baik dan yang telah berhasil perlu diberiinsentif, tetapi yang merusak perlu diberi sanksi. Norma-normaPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tersebutdisusun dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan,pengendalian, dan pengawasan, dengan memperhatikan normanormayang diatur dalam peraturan perundang-undanganlainnya seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia


Nomor 4725). Norma-norma Pengelolaan Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil yang akan dimuat difokuskan pada normahukum yang belum diatur dalam sistem peraturan perundangundanganyang ada atau bersifat lebih spesifik dari pengaturanumum yang telah diundangkan. Norma-norma itu akanmemberikan peran kepada Pemerintah, masyarakat, dan swastasebagai pemangku kepentingan baik kepentingan daerah,kepentingan nasional, maupun kepentingan internasionalmelalui sistem pengelolaan wilayah terpadu. Sesuai denganhakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negarahukum, pengembangan sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil sebagai bagian dari pembangunanberkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus diberidasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjaminkepastian hukum bagi upaya pengelolaan Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil. Dasar hukum itu dilandasi oleh Pancasila danUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.2. Tujuan penyusunan Undang - Undang ini adalah:a. menyiapkan peraturan setingkat undang-undang mengenaiPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilkhususnya yang menyangkut perencanaan, pemanfaatan,hak dan akses masyarakat, penanganan konflik, konservasi,mitigasi bencana, reklamasi pantai, rehabilitasi kerusakanpesisir, dan penjabaran konvensi-konvensi internasionalterkait;b. membangun sinergi dan saling memperkuat antarlembagaPemerintah baik di pusat maupun di daerah yang terkaitdengan pengelolaan wilayah pesisir sehingga tercipta kerjasama antarlembaga yang harmonis dan mencegah sertamemperkecil konflik pemanfaatan dan konflik kewenanganantarkegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; sertac. memberikan kepastian dan perlindungan hukum sertamemperbaiki tingkat kemakmuran masyarakat pesisir danpulau-pulau kecil melalui pembentukan peraturan yangdapat menjamin akses dan hak-hak masyarakat pesisirserta masyarakat yang berkepentingan lain, termasuk pihakpengusaha.3. Ruang Lingkup . . .3. Ruang Lingkup


Undang-Undang ini diberlakukan di Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil yang meliputi daerah pertemuan antarapengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakupwilayah administrasi kecamatan dan ke arah perairan lautsejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arahlaut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Lingkuppengaturan Undang-Undang ini secara garis besar terdiri daritiga bagian yaitu perencanaan, pengelolaan, serta pengawasandan pengendalian, dengan uraian sebagai berikut :a. PerencanaanPerencanaan dilakukan melalui pendekatan PengelolaanWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu (IntegratedCoastal Management) yang mengintegrasikan berbagaiperencanaan yang disusun oleh sektor dan daerah sehinggaterjadi keharmonisan dan saling penguatan pemanfaatannya.Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadumerupakan pendekatan yang memberikan arah bagipemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilsecara berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagaiperencanaan pembangunan dari berbagai tingkatpemerintahan, antara ekosistem darat dan laut, serta antarailmu pengetahuan dan manajemen. Perencanaan PengelolaanWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan agar dapatmengharmonisasikan kepentingan pembangunan ekonomidengan pelestarian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-PulauKecil serta memperhatikan karakteristik dan keunikanwilayah tersebut.Perencanaan terpadu itu merupakan suatu upaya bertahapdan terprogram untuk memanfaatkan Sumber Daya Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil secara optimal agar dapatmenghasilkan keuntungan ekonomi secara berkelanjutanuntuk kemakmuran masyarakat. Rencana bertahap tersebutdisertai dengan upaya pengendalian dampak pembangunansektoral yang mungkin timbul dan mempertahankankelestarian sumber dayanya. Perencanaan Wilayah Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil dibagi ke dalam empat tahapan: (i)rencana strategis; (ii) rencana zonasi; (iii) rencanapengelolaan; dan (iv) rencana aksi.b. PengelolaanPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mencakuptahapan kebijakan pengaturan sebagai berikut:1.Pemanfaatan dan pengusahaan perairan pesisir dan pulaupulaukecil dilaksanakan melalui pemberian izinpemanfaatan dan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3). Izin pemanfaatan diberikan sesuai dengan peraturan2. Hak . . .


perundang-undangan dan kewenangan masing-masinginstansi terkait.2. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) diberikan diKawasan perairan budidaya atau zona perairanpemanfaatan umum kecuali yang telah diatur secaratersendiri.3. Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimulai dari perencanaan, pemanfaatan,pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pengakuan hakdan pemberdayaan masyarakat, kewenangan,kelembagaan, sampai pencegahan dan penyelesaiankonflik.4. Pengelolaan pulau-pulau kecil dilakukan dalam satugugus pulau atau kluster dengan memperhatikanketerkaitan ekologi, keterkaitan ekonomi, dan keterkaitansosial budaya dalam satu bioekoregion dengan pulauinduk atau pulau lain sebagai pusat pertumbuhanekonomi.Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang relatifkaya sering menjadi pusat pertumbuhan ekonomi danpopulasi penduduknya padat. Namun, sebagian besarpenduduknya relatif miskin dan kemiskinan tersebut memicutekanan terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilyang menjadi sumber penghidupannya. Apabila diabaikan,hal itu akan berimplikasi meningkatnya kerusakan Ekosistempesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, masih terdapatkecenderungan bahwa industrialisasi dan pembangunanekonomi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sering kalimemarginalkan penduduk setempat. Oleh sebab itudiperlukan norma-norma pemberdayaan masyarakat.Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang rentanterhadap perubahan perlu dilindungi melalui pengelolaanagar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupdan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukankebijakan dalam pengelolaannya sehingga dapatmenyeimbangkan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil untuk kepentingan ekonomi tanpamengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang melaluipengembangan Kawasan Konservasi dan Sempadan Pantai.c. Pengawasan dan PengendalianPengawasan dan pengendalian dilakukan untuk:1.


2. mendorong . . .mengetahui adanya penyimpangan pelaksanaan rencanastrategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, sertaimplikasi penyimpangan tersebut terhadap perubahankualitas ekosistem pesisir;2. mendorong agar pemanfaatan sumber daya di WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan rencanapengelolaan wilayah pesisirnya;3. memberikan sanksi terhadap pelanggar, baik berupasanksi administrasi seperti pembatalan izin ataupencabutan hak, sanksi perdata seperti pengenaan dendaatau ganti rugi; maupun sanksi pidana berupapenahanan ataupun kurungan.4. Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil ini merupakan landasan penyesuaiandengan ketentuan yang tercantum dalam peraturanperundang-undangan yang lain.Undang-Undang ini mempunyai hubungan salingmelengkapi dengan undang-undang lain seperti:a. undang-undang yang mengatur perikanan;b. undang-undang yang mengatur pemerintahandaerah;c. undang-undang yang mengatur kehutanan;d. undang-undang yang mengatur pertambanganumum, minyak, dan gas bumi;e. undang-undang yang mengatur penataan ruang;f. undang-undang yang mengatur pengelolaanlingkungan hidup;g. undang-undang yang mengatur pelayaran;h. undang-undang yang mengatur konservasi sumberdaya alam dan ekosistem;i. undang-undang yang mengatur peraturan dasarpokok agraria;j. undang-undang yang mengatur perairan;k. undang-undang yang mengatur kepariwisataan;l. undang-undang yang mengatur perindustrian danperdagangan;m. undang-undang yang mengatur sumber daya air;n. undang-undang yang mengatur sistem perencanaanpembangunan nasional; dano. undang-undang yang mengatur arbitrase danalternatif penyelesaian sengketa.Undang-Undang ini diharapkan dapat dijadikan sebagailandasan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau


kecil yang dilaksanakan oleh berbagai sektor terkait.Dengan demikian, dapat dihindarkan terjadinya tumpangtindih wewenang dan benturan kepentingan.II. PASAL DEMI PASALII. PASAL DEMI PASAL . . .Pasal 1Cukup jelas.Pasal 2Ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputiWilayah Pesisir, yakni ruang lautan yang masih dipengaruhioleh kegiatan di daratan dan ruang daratan yang masih terasapengaruh lautnya, serta Pulau-Pulau Kecil dan perairansekitarnya yang merupakan satu kesatuan dan mempunyaipotensi cukup besar yang pemanfaatannya berbasis sumberdaya, lingkungan, dan masyarakat.Dalam implementasinya, ke arah laut ditetapkan sejauh 12 (duabelas) mil diukur dari garis pantai sebagaimana telah ditetapkandalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4437) sedangkan ke arah daratan ditetapkansesuai dengan batas kecamatan untuk kewenangan provinsi.Kewenangan kabupaten/kota ke arah laut ditetapkan sejauhsepertiga dari wilayah laut kewenangan provinsi sebagaimanatelah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan ke arah daratanditetapkan sesuai dengan batas kecamatan.Pasal 3Huruf aAsas keberlanjutan diterapkan agar:1. pemanfaatan sumber daya tidak melebihikemampuan regenerasi sumber daya hayati atau lajuinovasi substitusi sumber daya nonhayati pesisir;2. pemanfaatan Sumber Daya Pesisir saat ini tidak bolehmengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhangenerasi yang akan datang atas sumber daya pesisir;dan


3. pemanfaatan sumber daya yang belum diketahuidampaknya harus dilakukan secara hati-hati dandidukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.Huruf b . . .Huruf bAsas konsistensi merupakan konsistensi dari berbagaiinstansi dan lapisan pemerintahan, dari prosesperencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasanuntuk melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil yang telah diakreditasi.Huruf c.Asas keterpaduan dikembangkan dengan:1. mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaanberbagai sektor pemerintahan secara horizontal dansecara vertikal antara pemerintah dan pemerintahdaerah;dan2. mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistemlaut berdasarkan masukan perkembangan ilmupengetahuan dan teknologi untuk membantu prosespengambilan putusan dalam Pengelolaan WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil.Huruf dAsas kepastian hukum diperlukan untuk menjaminkepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumber dayapesisir dan pulau-pulau kecil secara jelas dan dapatdimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan;serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme ataucara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidakmemarjinalkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.Huruf eAsas kemitraan merupakan kesepakatan kerja samaantarpihak yang berkepentingan berkaitan denganPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.Huruf fAsas pemerataan ditujukan pada manfaat ekonomi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dinikmatioleh sebagian besar anggota masyarakat.Huruf g


Asas peran serta masyarakat dimaksudkan:1.agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyaiperan dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahappengawasan dan pengendalian;2. memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahuikebijaksanaan pemerintah dan mempunyai aksesyang cukup untuk memanfaatkan sumber daya pesisirdan pulau-pulau kecil;3. menjamin adanya representasi suara masyarakatdalam keputusan tersebut;4. memanfaatkan sumber daya tersebut secara adil.2. memilikiHuruf hAsas keterbukaan dimaksudkan adanya keterbukaan bagimasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,jujur, dan tidak diskriminatif tentang Pengelolaan WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dari tahap perencanan,pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasandengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasipribadi, golongan dan rahasia negara.Huruf iAsas desentralisasi merupakan penyerahan wewenangpemerintahan dari Pemerintah kepada pemerintah daerahotonom untuk mengatur dan mengurus urusanpemerintahan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil.Huruf jAsas akuntabilitas dimaksudkan bahwa pengelolaanwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secaraterbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.Huruf kAsas keadilan merupakan asas yang berpegang padakebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidaksewenang-wenang dalam pemanfaatan sumber daya pesisirdan pulau-pulau kecil.Pasal 4Cukup jelas


Pasal 5Dua faktor yang mempengaruhi keberlanjutan sumber daya diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ialah:a. interaksi . . .a. interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya danjasa-jasa lingkungan, baik secara langsung maupun tidaklangsung, seperti pembangunan di Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil, perikanan destruktif, reklamasi pantai,pemanfaatan mangrove dan pariwisata bahari;danb. proses-proses alamiah seperti abrasi, sedimentasi, ombak,gelombang laut, arus, angin, salinitas, pasang surut, gempatektonik, dan tsunami.Pasal 6Integrasi antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsipmanajemen merupakan pengelolaan terpadu yang didasarkanpada input data dan informasi ilmiah yang valid untukmemberikan berbagai alternatif dan rekomendasi bagipengambil putusan dengan mempertimbangkan kondisi dankarakteristik sosial, ekonomi, dan budaya, kelembagaan, danbiogeofisik lingkungan setempat.Pasal 7Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Pelibatan masyarakat berdasarkan norma, standar, danpedoman dilakukan melalui konsultansi publik dan/ataumusyawarah adat, baik formal maupun nonformal.Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 8Ayat (1)RSWP-3-K Provinsi dan Kabupaten/Kota disusunberdasarkan isu Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang aktual, seperti halnya degradasi sumberdaya, masyarakat tertinggal, konflik pemanfaatan dan


kewenangan, bencana alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan jaminan kepastian hukum gunamencapai tujuan yang ditetapkan.Ayat (2) . . .Ayat (2)Kepentingan pusat dan daerah merupakan keterpaduandalam bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil seperti pertahanan negara, wilayah perbatasannegara, kawasan konservasi, alur pelayaran internasional,Kawasan migrasi ikan dan kawasan perjanjianinternasional di bidang kelautan dan perikanan.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 9Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)RZWP-3-K Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakanbagian dari Tata Ruang Wilayah Provinsi atauKabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) dan ayat(5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K Provinsi danKabupaten/Kota sesuai dengan jangka waktu RencanaTata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata RuangWilayah Kabupaten/Kota yaitu 20 (dua puluh) tahun,sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 26ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang.Ayat (5)RZWP-3-K Provinsi ditetapkan dengan Peraturan DaerahProvinsi sejalan dengan Pasal 23 ayat (3), dan RZWP-3-KKabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah


Kabupaten/Kota sejalan dengan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.Pasal 10 . . .Pasal 10RZWP-3-K Provinsi mencakup wilayah perencanaan daratandari kecamatan pesisir sampai wilayah perairan paling jauh 12(dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepasdan/atau ke arah perairan kepulauan dalam satu hamparanruang yang saling terkait antara ekosistem daratan dan perairanlautnya. Skala peta Rencana Zonasi disesuaikan dengan tingkatketelitian peta rencana tata ruang wilayah provinsi, sesuaidengan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007tentang Penataan Ruang.Huruf aKawasan pemanfaatan umum yang setara dengan kawasanbudidaya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007tentang Penataan Ruang, merupakan kawasan yangdipergunakan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya,seperti kegiatan perikanan, prasarana perhubungan laut,industri maritim, pariwisata, pemukiman, danpertambangan.Kawasan Konservasi dengan fungsi utama melindungikelestarian sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yangsetara dengan kawasan lindung dalam Undang-UndangNomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.Alur laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antaralain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, danmigrasi biota laut.Kawasan Strategis Nasional Tertentu memperhatikankriteria; batas-batas maritim kedaulatan negara; kawasanyang secara geopolitik, pertahanan dan keamanan negara;situs warisan dunia; pulau-pulau kecil terluar yangmenjadi titik pangkal dan/atau habitat biota endemik danlangka.Huruf bCukup jelas.Huruf cPemanfaatan ruang laut antara lain untuk kegiatanpelabuhan, penangkapan ikan, budidaya, pariwisata,industri, dan permukiman.


Huruf dCukup jelas.Pasal 11 . . .Pasal 11Ayat (1)RZWP-3-K kabupaten/kota mencakup wilayahperencanaan daratan dari kecamatan pesisir sampai 1/3(sepertiga) wilayah perairan kewenangan provinsi.Pemerincian perencanaan pada tiap-tiap zona, dan tingkatketelitian skala peta perencanaan disesuaikan denganrencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimanadiatur dalam Pasal 14 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7)Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 12Ayat (1)Huruf aPenggunaan sumber daya yang diizinkan merupakanpenggunaan sumber daya yang tidak merusakekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.Penggunaan sumber daya yang dilarang adalahpenggunaan sumber daya yang berpotensi merusakEkosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.Huruf bKarakteristik Wilayah Pesisir merupakan daerah yangmemiliki produktivitas hayati dan intensitaspembangunan yang tinggi serta memiliki perubahansifat ekologi yang dinamis.Pulau-Pulau Kecil merupakan pengertian yangterintegrasi satu dengan yang lainnya, baik secarafisik, ekologis, sosial, budaya, maupun ekonomidengan karakteristik sebagai berikut :a. terpisah dari pulau besar;b. sangat rentan terhadap perubahan yangdisebabkan alam dan/atau disebabkan manusia;c. memiliki keterbatasan daya dukung pulau;d. apabila berpenghuni, penduduknya mempunyaikondisi sosial dan budaya yang khas;


e. ketergantungan ekonomi lokal padaperkembangan ekonomi luar pulau, baik pulauinduk maupun kontinen.Huruf c . . .Huruf cHasil-hasil konsultasi publik sesuai dengankesepakatan yang transparan, demokratis, dantercatat dalam dokumen konsultasi publik.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 13Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 14Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Masukan, tanggapan, saran, dan perbaikan dari berbagaipemangku kepentingan utama, instansi Pemerintah,pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota diwilayahnya disampaikan secara efektif melalui jalurkomunikasi yang tersedia.Ayat (4)Cukup jelasAyat (5)Pemerintah provinsi wajib melakukan perbaikan sertamemublikasikan dokumen final perencanaan PengelolaanWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkanmasukan, tanggapan, dan saran perbaikan yang diterimadari pihak penanggap.


Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (6) . . .Ayat (7)Dalam hal dokumen final perencanaan pengelolaanwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak mendapattanggapan dan/atau saran sampai batas waktu yangditentukan oleh Undang-Undang ini maka dokumentersebut dianggap final.Pasal 15Ayat (1)Data dan informasi yang dimaksud bersifat akurat, dapatdipertanggungjawabkan, terkini, dan sesuai kebutuhanmengenai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.Ayat (2)Publikasi resmi dimaksud antara lain melalui berita negarapada tingkat nasional, berita daerah pada tingkat provinsidan kabupaten/kota.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.Pasal 16Cukup jelas.Pasal 17Cukup jelas.Pasal 18Cukup jelas.Pasal 19Cukup jelas.


Pasal 20 . . .Pasal 20Ayat (1)Jaminan utang merupakan utang yang dijaminpelunasannya dengan hak tanggungan dapat berupa utangyang telah ada atau yang telah diperjanjikan denganjumlah tertentu atau jumlah yang pada saat permohonaneksekusi hak tanggungan diajukan dapat ditentukanberdasarkan perjanjian utang piutang atau perjanjian lainyang menimbulkan hubungan utang piutang yangbersangkutan.Hak tanggungan yang melekat pada HP-3 merupakan hakjaminan yang dibebankan pada HP-3, berikut atau tidakberikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuandengan HP-3, untuk pelunasan utang tertentu, yangmemberikan kedudukan yang diutamakan pada kreditortertentu terhadap kreditor-kreditor lain.Hak tanggungan dapat diberikan untuk suatu utang yangberasal dari satu hubungan hukum atau satu utang ataulebih yang berasal dari beberapa hubungan hukum.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Huruf aCukup jelas.Huruf bYang dimaksud ditelantarkan merupakan tindakanyang dilakukan oleh pemegang HP-3 dengan tidakberbuat sesuatu terhadap perairan pesisir selama tigatahun berturut-turut.Huruf cCukup jelas.Ayat (4)Pendaftaran HP-3 merupakan rangkaian kegiatan yangdilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus,berkesinambungan, dan teratur yang meliputipengukuran, pengolahan, pembukuan, dan penyajian sertapemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentukpeta dan daftar mengenai bidang-bidang perairan,termasuk pemberian sertifikat HP-3.Pasal 21 . . .


Pasal 21Cukup jelas.Pasal 22Suaka perikanan merupakan kawasan perairan tertentu baik airpayau maupun air laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagaitempat berlindung atau berkembang biak jenis sumber dayaikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan.Alur pelayaran merupakan bagian dari perairan baik alamimaupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar, dan hambatanpelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari.Kawasan pelabuhan meliputi daerah lingkungan kerja dandaerah lingkungan kepentingan pelabuhan.Pantai umum merupakan bagian dari kawasan pemanfaatanumum yang telah dipergunakan masyarakat antara lain untukkepentingan kegiatan sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olahraga, dan ekonomi.Pasal 23Cukup jelas.Pasal 24Kawasan yang dilindungi merupakan kawasan yang harus tetapdipertahankan keberadaannya dari kerusakan lingkungan, baikyang diakibatkan oleh tindakan manusia maupun yangdiakibatkan oleh alam untuk menjaga keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia.Pasal 25Cukup jelas.Pasal 26Cukup jelas.Pasal 27Cukup jelas.Pasal 28Ayat (1)Huruf aMenjaga kelestarian ekosistem pesisir meliputi upayauntuk melindungi gumuk pasir, estuari, lagoon, teluk,delta, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun.Huruf bHuruf b . . .


Cukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dSitus budaya tradisional antara lain: tempattenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologihistoriskhusus, situs sejarah kemaritiman, dantempat ritual keagamaan atau adat.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dEkosistem pesisir yang unik misalnya gumuk pasir dipantai selatan Jogyakarta, lagoon Segara Anakan,ekosistem pesisir kepulauan Derawan sebagai habitatpeneluran penyu laut.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (7)Cukup jelas.Ayat (7) . . .


Pasal 29Huruf aZona inti merupakan bagian dari Kawasan Konservasi diWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi,yang ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasiSumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sertapemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian.Huruf bZona pemanfaatan terbatas merupakan bagian dari zonakonservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yangpemanfaatannya hanya boleh dilakukan untuk budidayapesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional.Huruf cCukup jelas.Pasal 30Lihat Penjelasan Pasal 50 ayat (1).Pasal 31Cukup jelas.Pasal 32Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aPengayaan sumber daya hayati dilakukan terhadapjenis-jenis ikan yang telah mengalami penurunanpopulasi.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Pasal 33Cukup jelas.Pasal 33 . . .Pasal 34Ayat (1)


Reklamasi di wilayah pesisir hanya boleh dilakukanapabila manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebihbesar daripada biaya sosial dan biaya ekonominya.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 35Pemanfaatan secara langsung merupakan kegiatanperseorangan atau badan hukum dalam memanfaatkansebagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untukkegiatan pokoknya.Pemanfaatan secara tidak langsung merupakan kegiatanperseorangan atau badan hukum dalam memanfaatkansebagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untukmenunjang kegiatan pokoknya.Huruf aYang dimaksud dengan penambangan terumbu karangadalah pengambilan terumbu karang dengan sengajauntuk digunakan sebagai bahan bangunan, ornamenaquarium, kerajinan tangan, bunga karang, industri dankepentingan lainnya sehingga tutupan karang hidupnyakurang dari 50% (lima puluh persen) pada kawasan yangdiambil.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Huruf f . . .Huruf g


Penebangan mangrove pada kawasan yang telahdialokasikan dalam perencanaan Pengelolaan WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk budidaya perikanandiperbolehkan sepanjang memenuhi kaidah-kaidahkonservasi.Huruf hCukup jelas.Huruf iCukup jelas.Pasal 36Ayat 1Pengawasan dengan wewenang kepolisian khusus adalahpengawas yang melakukan kegiatan patroli dan tugaspolisional lainnya, di luar tugas penyidikan.Pengawas merupakan pegawai negeri sipil di instansi yangmembidangi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil.Ayat 2Cukup jelas.Ayat 3Pengawas atau penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) tertentumelakukan patroli secara aktif, tetapi tetap menampunglaporan dari masyarakat tentang pelanggaran dan kegiatanperusakan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui sistempengawasan berbasis masyarakat.Ayat 4Cukup jelas.Ayat 5Kegiatan pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk:a. mengetahui adanya penyimpangan pelaksanaan darirencana strategis, rencana zonasi, rencanapengelolaan, serta bagaimana implikasipenyimpangan tersebut terhadap perubahan kualitasekosistem pesisir;b. mendorong . . .b. mendorong agar pemanfaatan sumber daya di wilayahpesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan rencanapengelolaan wilayah pesisirnya; serta


c. menegakkan hukum yang dilaksanakan denganmemberikan sanksi terhadap pelanggar yang berupasanksi administrasi, sanksi perdata, dan/atausanksi pidana.Ayat 6Masyarakat mempunyai peran penting dalam pengawasandan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui:a. perencanaan pengelolaan dengan berdasarkan adatbudaya dan praktik-praktik yang lazim atau yangtelah ada di dalam masyarakat,b. pelaksanaan pengelolaan dengan memunculkankreativitas dan kemandirian dalam hal jumlah danvariasi pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil sehingga dapat meningkatkan aktivitas ekonomidi tempat-tempat yang sebelumnya belum dapatdimanfaatkan, sehingga wilayah kegiatan pengawasandan pengendalian dapat diperluas.c. penyelesaian konflik mengenai aturan-aturan baruyang sengaja dibuat oleh masyarakat karenakebutuhan sendiri ataupun aturan-aturan yangdifasilitasi oleh pemerintah.Pasal 37Cukup jelas.Pasal 38Cukup jelas.Pasal 39Cukup jelas.Pasal 40Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Insentif yang dapat diberikan berupa:a. bantuan program meliputiAyat (4) . . .


1. program yang disesuaikan dengan kondisi dankebutuhan,2. pengakuan formal dalam bentuk persetujuan atausertifikasi oleh Pemerintah dan/atau PemerintahDaerah atas program yang diajukan oleh pengelolaProgram Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta3. konsistensi Pemerintah dan/atau PemerintahDaerah dalam pelaksanaan program.b. bantuan teknis meliputi dukungan sumber dayamanusia baik kualitas maupun kuantitas, dukunganperalatan, peningkatan pengetahuan, komunikasi,serta sosialisasi kepada masyarakat.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (7)Cukup jelas.Ayat (8)Cukup jelas.Pasal 41Cukup jelas.Pasal 42Cukup jelas.Pasal 43Cukup jelas.Pasal 44Cukup jelas.Pasal 45Cukup jelas.Pasal 46Cukup jelas.Pasal 47Cukup jelas.Pasal 48Cukup jelas.Pasal 49Pasal 50 . . .Cukup jelas.Pasal 50Ayat (1)Penetapan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT),dengan mekanisme sebagai berikut:


a. Menteri mengajukan permohonan pertimbangan keDewan Perwakilan Rakyat,b. Dewan Perwakilan Rakyat bersama Menterimengadakan Rapat Kerja untuk melakukanpembahasan permohonan pertimbangan, huruf atersebut diatas,c. Menteri membentuk Tim Penelitian terpadu yangbersifat independen yang terdiri dari unsurPemerintah, Perguruan Tinggi, otoritas ilmiah (scientificauthority), pihak lain yang dianggap terkait,d. Hasil penelitian terpadu disampaikan ke DewanPerwakilan Rakyat untuk dijadikan dasar dalammemberikan pertimbangan kepada Menteri.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 51Ayat (1)Huruf aKawasan strategis nasional tertentu antara lain untukkepentingan geopolitik, pertahanan dan keamanan,Kawasan rawan bencana besar, perubahan statusZona Inti pada Kawasan Konservasi laut nasional,Pulau-Pulau Kecil terluar, dan Kawasan habitat biotaendemik.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Ayat (2)a. Menteri . . .Penetapan HP-3 oleh Menteri di Kawasan StrategisNasional Tertentu (KSNT), ijin pemanfaatan pulau-pulaukecil yang menimbulkan dampak besar terhadaplingkungan, perubahan status Zona inti pada kawasankonservasi perairan Nasional ditempuh denganmekanisme:a. Menteri mengajukan permohonan pertimbangan keDewan Perwakilan Rakyat,


. Dewan Perwakilan Rakyat meminta Menteri untukdilakukan penelitian terpadu oleh Tim Independen,c. Penelitian terpadu dilaksanakan untuk menjaminobjektivitas dan kualitas hasil penelitiandiselenggarakan oleh lembaga pemerintah yangmempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilimiah(scientific authority) bersama-sama dengan pihak lainyang terkait,d. Hasil penelitian terpadu disampaikan ke DewanPerwakilan Rakyat, untuk dijadikan dasar dalammemberikan pertimbangan kepada Menteri.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 52Cukup jelas.Pasal 53Cukup jelas.Pasal 54Cukup jelas.Pasal 55Cukup jelas.Pasal 56Cukup jelas.Pasal 57Cukup jelas.Pasal 58Cukup jelas.Pasal 59Ayat (1)Mitigasi dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagiMasyarakat yang berada di Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil rawan bencana. Kegiatan mitigasi dilakukanmelalui kegiatan struktur/fisik dan/ataunonstruktur/nonfisik.Ayat (2) . . .Ayat (2)Kegiatan struktur/fisik meliputi pembangunan sistemperingatan dini, pembangunan sarana prasarana,


dan/atau pengelolaan lingkungan untuk mengurangirisiko bencana. Kegiatan nonstrukur/nonfisik meliputipenyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunanpeta rawan bencana, penyusunan peta risiko bencana,penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan(AMDAL), penyusunan tata ruang, penyusunan zonasi,pendidikan, penyuluhan, dan penyadaran masyarakat.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 60Cukup jelas.Pasal 61Cukup jelas.Pasal 62Cukup jelas.Pasal 63Cukup jelas.Pasal 64Penyelesaian sengketa diatur sebagai berikut:1. Setiap sengketa yang berkaitan dengan Pengelolaan WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil diupayakan untukdiselesaikan di luar pengadilan.2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan parapihak dengan cara konsultasi, penilaian ahli, negosiasi,mediasi, konsiliasi, arbitrase atau melalui adatistiadat/kebiasaan/kearifan lokal.3. Penyelesaian sengketa Pengelolaan Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil melalui pengadilan dimaksudkan untukmemperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak,besarnya ganti kerugian, atau tindakan tertentu yang harusdilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa.Pasal 65Cukup jelas.Pasal 65 . . .Pasal 66Cukup jelas.


Pasal 67Cukup jelas.Pasal 68Cukup jelas.Pasal 69Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan tindakan tertentu antara lain:1. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbahsehingga limbah sesuai dengan baku mutulingkungan hidup yang ditentukan;2. memulihkan fungsi lingkungan wilayah pesisir;3. menghilangkan atau memusnahkan penyebabtimbulnya pencemaran dan atau perusakanlingkungan di wilayah pesisir.Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran nyataadalah biaya yang nyata-nyata dapat dibuktikan telahdikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,misalnya biaya bahan, tenaga dan alat-alat untuktindakan sementara guna mencegah dampak negatif yanglebih besar.Pasal 70Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Ayat (3) . . .


Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukanpenyidikan pelanggaran ketentuan di bidang PengelolaanWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.Ayat (3)1. Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara RepublikIndonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yanglingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidangPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,diberi wewenang khusus sebagai penyidiksebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undangHukum Acara Pidana.2. Penyidik memiliki kewenangan sebagaimana diaturdalam Undang-Undang ini antara lain melakukanpemeriksaan atas kebenaran laporan dan keteranganberkenaan dengan tindak pidana di bidangPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,meminta keterangan dan atau bahan bukti dari orangatau badan sehubungan dengan peristiwa tindakpidana di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 71Cukup jelas.Pasal 72Cukup jelas.Pasal 73Cukup jelas.Pasal 74Cukup jelas.Pasal 75Cukup jelas.Pasal 76Cukup jelas.Pasal 77Cukup jelas.


Pasal 78 . . .Pasal 78Cukup jelas.Pasal 79Cukup jelas.Pasal 80Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4739

More magazines by this user
Similar magazines