Laporan Utama - Elsam

elsam.or.id

Laporan Utama - Elsam

EDISI: JANUARI - FEBUARI 2007


Daftar IsiRedaksi Asasi Edisi Ini:Penanggung Jawab/Pemimpin RedaksiAgung PutriWakil Pemimpin Redaksi:Amiruddin al RahabRedaktur PelaksanaEddie RiyadiRedakturSupriyadi W. Eddyono, Syahrial W.M.,Triana Dyah, Wahyu WagimanSekretaris RedaksiTriana DyahDistribusiKhumaedy.Alamat Redaksi/Editorial Address:ELSAMLembaga Studi dan Advokasi MasyarakatJl. Siaga II No. 31,Pejaten Barat, Jakarta 12510.Phone: 021-797 26627919 2564Fax: 021-7919 2519Emailelsam@nusa.or.idWebsitewww.elsam.or.id.Untuk berlangganan Bulletin Asasisecara rutin kirimkan namadan alamat lengkap ke redaksi.Redaksi menerima sumbanganpengganti biaya cetak dan pengirimanberapapun nilainya dan ditransferke rekening ELSAMBank Niaga, no. 641.0163.1.Desain & Tata LetakDesain Tata LetakEE Tim - 93614 297economica.enterprise@gmail.comBilly C. Putra 93614297economica.enterprise@gmail.comEDITORIALLAPORAN UTAMAMelihat Proses Seleksi Anggota Komnas HAM 2007-2012Oleh Tim Laporan Utama: Supriyadi Widodo Eddyono,Syahrial W.M., dan Triana DyahMasalah-Masalah Sekitar Pemilihan Anggota Komnas HAM:Sedikitnya Perempuan yang Lolos Seleksi danAkan Banyaknya Anggota Komnas HAM yang Abstain dalamSidang Paripurna Penetapan Calon Anggota Komnas HAM 2007-2012Oleh Wahyu WagimanNASIONALDicari Anggota Komnas HAM: Sebuah Catatan untuk Panitia SeleksiOleh Amiruddin al RahabINTERNASIONALHidup Segan Mati Tak Mau, Akhirnya Mati Juga:Belajar dari Pengalaman Komnas HAM ThailandOleh Emil AfandiSUARAKaum Waria Menuntut Pengakuan sebagai Warga Negara:Bincang-Bincang Bersama Mbak Yulia Rettoblaut dan Mbak Nancy IskandarOleh Eddie RiyadiWACANATanggung Jawab Bisnis terhadap HAM:Dari Sosial-Etis ke PolitikOleh Eddie RiyadiRESENSIMerebut Kembali Alam yang TerampasOleh Eddie RiyadiEDISI: Januari-Februari 2007


EditorialCalon Independen untuk Komisi IndependenKritik pedas terhadap Komnas HAM tidak terhindarkan.Setelah lima tahun beroperasi di bawah UU No. 39tentang HAM, yang dihasilkan adalah sebuahbirokrasi untuk penegakan hak asasi. Komnas HAM tidakgigih melawan konservatisme pemerintah, tidak responsifterhadap berbagai kejadian pelanggaran HAM dan sibukmembangun tata cara kerja dan pengambilan keputusaninternal.Besar anggapan bahwa Komnas terdahulu jauhlebih hebat, lebih berani membuat terobosan, padahal tidakdidukung oleh undang-undang. Benarkah? Sejauh itu benar,soalnya tidak sedangkal kegagalan DPR memilih calon yangtepat. Yang luput dihitung dalam memperjuangkan legalisasidan konstitusionalisasi hak asasi manusia adalah daya serapke dalam konservatisme, ide-ide pembaruan semacam hakasasi manusia oleh elite politik negeri ini. Sebelumnya,Komnas ada di luar negara. Ia menjadi ancaman dankarenanya terjadi intervensi terus-menerus. Sekarang,legalisasi menempatkan Komnas HAM bukan lagi ancaman.Segala denyut Komnas dengan mudah disambut dandiintegrasikan dalam logika negara birokrasi.Ini belum lagi jika kita boleh berpikir legalisasiKomnas HAM, berseiring dengan penyingkiran militer daripanggung parlemen, menjadi jaminan tidak digelarnyapertanggungjawaban pimpinan militer atas pelanggaran HAMdi masa lalu. Keadaan lain yang tidak menguntungkan adalahreformasi politik ternyata menghasilkan pemerintahan yanglemah terhadap kekuatan pemodal, yang bersekutu denganpenguasa-penguasa politik lokal. Liberalisasi ekonomi politikciptaan rejim pasca-otoritarian perlahan menelan kedaulatanrejim itu sendiri.Lantas komisioner macam apa yang pantasmenakhodai biduk komisi ini? Dengan segudang masalahdi atas rasanya tak pantas kita bicara tentang siapa jadikomisioner, tetapi cara apa komisi harus bekerja. Untuk itupercuma kita bicara keterwakilan dan keberagaman anggotajika hanya mengekspresikan cara berpikir yang tunggal dankonservatif. Independensi Komnas hanya bisa dijaga kalauKomnas mau terus-menerus mengkoreksi kerjanya.Keberagaman hanya mungkin jika komisioner mengembanlebih dari satu kepentingan.Untuk itu percuma kita bicara keterwakilan dankeberagaman anggota jika hanya mengekspresikan caraberpikir yang tunggal dan konservatif. Independensi Komnashanya bisa dijaga kalau Komnas mau terus-menerusmengkoreksi kerjanya. Keberagaman hanya mungkin jikakomisioner mengemban lebih dari satu kepentingan. Tepatkiranya apa yang dikatakan oleh Yulia Rettoblaut dariorganisasi waria bahwa keterlibatannya di pencalonanKomnas bukan karena ingin memajukan kepentingan wariasemata tetapi terutama memastikan hak warga negara.Sejak pagi-pagi panitia seleksi seharusnyamencegah bibit birokratisasi Komnas HAM dengan membuatterobosan baru yaitu mengusulkan jumlah anggota yang jauhlebih sedikit dari yang ditetapkan oleh undang-undang.Jumlah anggota yang sedikit memastikan bahwa komnasHAM bukan lembaga politik di mana berbagai kepentinganbernegosiasi. Biduk Komnas HAM harus dikayuh oleh parapendayung yang mampu mengembangkan improvisasiketika arus besar melemahkan kemampuan pemerintahmenegakan HAM. Kita juga perlu para pendayung yangmampu memprakarsai mekanisme lokal hak asasi manusia.Terutama, para pendayung biduk Komnas HAM harusmenemukan bentuk pertanggungjawaban untuk kejahatankerusakan lingkungan yang mengakibatkan bencana alamdan hancurnya hidup masyarakat, menunjuk pelakupelanggaran HAM yang berlindung di balik mekanismetanggung jawab sosial perusahaan atau CSR danmekanisme baru penyelesaian pelanggaran HAM.Komnas HAM harus kembali mengambil jarak dari rejimnegara birokrasi, memiliki mekanisme dan konsensusnyasendiri, efektif melakukan pemantauan dan penyelidikan.Pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat tidakdimulai dari prosedur hukum tetapi dari usaha terus-menerusmemperbesar gelombang tuntutan politik. (Agung Putri)EDISI: Januari-Februari 2007


Laporan UtamaMelihat Proses Seleksi AnggotaKomnas HAM 2007-2012Oleh Tim Laporan Utama( Supriyadi Widodo Eddyono - Koordinator Bidang Legal Servie,Sayhrial W.M Peneliti ELSAM, dan Triana Dyah - Pustakawati)Pada bulan September 2007 nanti masa jabatan paraKomisinoner Komnas HAM periode 2002-2007 akan segeraberakhir. Sehubungan dengan rencana itu Komnas HAMkemudian mempersiapkan seleksi anggota Komnas HAMuntuk periode 2002-2012 dengan membentuk Panitia SeleksiPemilihan Anggota Calon Komnas HAM pada awal bulanDesember 2006.Proses pemilihan anggota Komnas HAM ini menjadimomen yang penting bagi proteksi, pelayanan dan pemajuanhak asasi manusia di Indonesia. Karena itulah, proses iniperlu mendapat perhatian yang serius baik dari masyarakat,para pekerja HAM maupun pemerintah indonesia.Dasar Hukum Seleksi Anggota Komnas HAMDasar hukum utama bagi Komnas HAM untuk merekruit paraanggota (komisionernya) terdapat dalam Undang-UndangNo. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam undang-undang iniada beberapa pasal terkait dengan keanggotaan dariKomnas HAM yakni:• Pasal 76 ayat (2) mengenai keanggotaan Komnas HAM• Pasal 83 mengenai jumlah anggota Komnas HAM• Pasal 84 mengenai syarat menjadi anggota komnas HAM• Pasal 85 mengenai pemberhentian anggota Komnas HAMSedangkan mengenai tata cara pemilihan pengangkatanserta pemberhentian anggota Komnas ditetapkan dalamperaturan tata tertib Komnas HAM (pasal 86) UU No. 39Tahun 1999.Pembentukan Panitia SeleksiPada tanggal 11 Desember 2006, panitia seleksi (pansel)untuk pemilihan anggota Komnas resmi dibentuk dengandikeluarkannya keputusan ketua Komnas HAM No. 37/Komnas HAM/XII/2006. Dalam SK tersebut disebutkanbahwa ada lima orang yang menjadi Pansel untuk pemilihananggota Komnas HAM periode 2007-2012 ini yaitu:• Soetandyo Wigjosoebrtroto, akademisi dari Unair danmantan anggota Komnas HAM;• Azyumardi Azra, akademisi dari UIN Syarif Hidayatullah;• Siti Musdah Mulia, aktivis dari Indonesia Conference onReligion and Peace (ICRP);• Maria Hartaningsih, Jurnalis dari Kompas;• Kamala Chandrakirana, dari Komnas Perempuan.Pansel tersebut memiliki tugas untuk: (1) mengumumkanpenerimaan dan melakukan pendaftaran calon; (2)melakukan seleksi administratif dan seleksi kualitas maupunintegritas calon; (3) meminta pernyataan dari para calon;(4) mengumumkan daftar para calon; (5) menyampaikannama-nama calon ke sidang paripurna Komnas HAM; dan(5) memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugaskepada sidang paripurna Komnas HAM.Di samping itu, Komnas HAM juga berencana akanmengeluarkan SK baru mengenai tambahan tugas dari timpansel. Secara ringkas SK tersebut berisikan mengenaitugas pansel yang juga mengacu pada peraturan tata tertibKomnas HAM dan Prinsip-Prinsip Paris. Sayangnya isi dariTatib Komnas tersebut sampai saat ini belum bisa bisadiakses. Sehingga tidak diketahui persisnya apa yangmenjadi tata tertib Komnas terkait dengan proses pemilihananggotanya.Pengumuman bagi PelamarBerbekal SK tersebut, Tim Pansel ini kemudianmengumumkan undangan kepada masyarakat untukmenjadi anggota Komnas HAM di berbagai media padaEDISI: Januari-Februari 2007


Laporan Utamatanggal 21 Desember 2006. Pengumuman tersebut berisikansyarat-syarat yang ditetapkan untuk para calon termasuksyarat administratitf dan syarat lainnya (lihat Box).Penutupan pendaftaran dalam pengumumantersebut dinyatakan selambat-lambatnya pada tanggal 20Januari 2007 cap pos. Praktis jangka waktu untukpendaftaran ini tidak lebih dari dua bulan. Oleh karena itulah,ketika penutupan resmi tanggal 20 Januari 2007, ternyatajumlah pelamar calon anggota Komnas HAM ternyata masihsedikit sekali, akibatnya Pansel kemudian mengumumkanperpanjangan waktu bagi para pelamar.Box Pengumuman Anggota Komnas HAMSyarat• Warga Negara Indonesia• Tidak menjabat sebagai anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga negara, fungsionaris partai politik,pemegang pimpinan eksekutif pada perusahaan, dan organisasi non pemerintah.• Berdedikasi dan mempunyai integritas tinggi, profesional, menghayati cita-cita negara hukum dan negarakesejahteraan yang berintikan keadilan dan penghormatan pada hak asasi manusia.• Berpengetahuan dan berpengalaman memajukan dan melindungi orang atau kelompok yang dilanggar hak asasimanusianya.• Berpengalaman sebagai hakim, atau jaksa, atau polisi, atau pengacara, atau pengemban profesi hukum lainnya,atau tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis organisasi non-pemerintah, akademisi perguruan tinggi, jurnalis, danpembela hak asasi manusia.Adminiatratif• Profil singkat berupa daftar riwayat hidup tentang pengalaman yang berkaitan dengan kegiatan HAM, baiksebagai individu ataupun melalui lembaga tertentu.• Rekomendasi dari 2 (dua) organisasi atau tokoh masyarakat yang kompeten di bidang hak asasi manusia.• Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam masalah hak asasi manusia, dan termasukkorupsi, kolusi dan nepotisme.• Naskah antara 7500 – 8000 karakter tentang gagasan calon mengenai perlindungan dan pemajuan hak asasimanusia di Indonesia. Pas foto terbaru ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar.Ketentuan Lainnya• Berkas permohonan sebagai calon anggota Komnas HAM yang sudah dikirim ke Panitia Seleksi tidak akandikembalikan.• Selama proses seleksi, pendaftar tidak dipungut biaya apa pun.• Hanya pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi yang akan dipanggil untuk mengikuti tahapan seleksiberikutnya.• Panitia seleksi tidak melayani surat menyurat dan korespondensi lainnya.• Penentuan calon anggota Komnas HAM oleh Panitia Seleksi dan keputusan panitia seleksi bersifat final dan tidakdapat diganggu-gugatProses Seleksi dan MekanismenyaTerhadap calon yang tidak lengkap persyaratanadministratifnya, dikirimkan surat (baik kepada calon maupunyang mencalonkan). untuk melengkapi kekuranganpersyaratan administratif;• Tahap II, Penilaian profil;• Tahap III, Masukan masyarakat tentang calon;• Tahap IV, Dialog langsung;• Tahap V, Tes kesehatan bagi calon anggotaKomnas HAM terpilih.Sedangkan mengenai kriteria pemilihan calon angotaKomnas HAM ini, Pansel juga telah menetapkan beberapakriteria yakni: (lihat table).Kriteria IndividualPengetahuan • HAM (konsep, perangkat, struktur)• Peta permasalahan Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik yang relevanbagi penegakan HAM di IndonesiaTeknis • Pengorganisasian (perencanaan, koordinasi, evaluasi)• manjerialStrategis • Kemampuan kepemimpinan, dan bekerjasama (eksternal dan internal)• Kemampuan berkomunikasi (lembaga negara, masyarakat dan parpol)• Kemampuan menangani isu–isu HAM secara obyektif dan adilPrestasi • Pengalaman keterlibatan dalam upaya memajukan dan melindungi HAM• Pengalaman memajukan dan mendorong terciptanya masyarakat yangdemokratis, berkeadilan setara dan tidak diskriminatifIntegritas • Jujur, profesional, konsisten pada nilai-nilai HAM, imparsial, dan• Tidak pernah terlibat dalam masalah dan perkara pelanggaran HAMKomitmen • Bersedia melepaskan jabatan di tempat lain• Bersedia memberikan waktu yang memadai untuk pelaksanaan tugasdan pencapaian sasaran kerja Komnas HAM• Mengutamakan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat.Sumber: Portal komnas HAM Go.idKomposisikeangggotaan• Memastikan perwakilan bermacam ragam kekuatan-kekuatan sosial(dari masyarakat sipil) yang terlibat dalam perlindungan dan pemajuan HAM• Mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia• Mencerminkan keberagaman disiplin ilmu• Memungkinkan pendekatan muli dan inter-disiplinerBerdasarkan pengamatan dari berbagai dokumen yang ada,seleksi anggota Komnas HAM ini mencakup beberapa 5Seleksi Tahap I: Profil Umum Calontahap seleksi yakni:• Tahap I, seleksi administrasi: Setelah diterimanya Pada penutupan penerimaan calon, Tim Pansel telahdokumen calon anggota Komnas HAM yang masuk,selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapanadministratif para calon.menerima 178 pelamar, namun dari 178 pelamar tersebut38 di antaranya gugur karena tidak memenuhi syarat seleksiadministratif yakni: tidak melengkapi persyaratanEDISI: Januari-Februari 2007


Laporan Utamarekomendasi maupun makalah. Sedangkan 12 calon lainnyadiminta untuk melengkapi persyaratan administrasi sampaidengan tanggal 12 februari 2007.Dari segi perimbangan keterwakilan laki-laki danperempuan, komposisi pendaftar laki-laki masihmendominasi, yakni sebesar 83%. Dari 178 orang pendaftar,hanya terdapat 31 perempuan. Di antara pendaftar laki-lakitersebut, 2 di antaranya mendeklarasikan diri sebagairepresentasi kelompok waria. Komnas HAM dalam hal inidilihat sebagai institusi yang strategis dalam rangkaperjuangan hak dari kelompok-kelompok yangtermarginalisasi secara sosial.Kalangan aktivis Organisasi Non-Pemerintahadalah yang terbanyak jumlahnya sebagai pendaftar.Tercatat 45 orang aktivis mendaftarkan diri atau didorongoleh berbagai organisasi untuk mencalonkan sebagaikandidat komisioner Komnas HAM mendatang. Fenomenaini mengulang proses seleksi pada tahun 2002 ketika banyakaktivis Organisasi Non-Pemerintah menjadi kandidatkomisioner Komnas HAM. Jumlah tersebut disusul olehprofesi advokat, dosen, dan profesi lainnya berturut-turutseperti pensiunan, jurnalis, swasta, dan lain-lain (Lihat Tabel1). Yang menarik adalah bahwa 17 komisioner Komnas HAMmencalonkan diri kembali sebagai komisioner tahun untukperiode 2007-2012 mendatang. Undang-Undang No. 39Tahun 1999 memang tidak melarang seorang komisionermencalonkan diri untuk kedua kalinya. Tanpamengesampingkan pegabdian dan masa kerja merekaselama satu periode lalu, di tengah banyak pertanyaanpelbagai pihak terhadap kinerja Komnas HAM saat ini,tampaknya perlu perhatian ekstra bagi masyarakat danlembaga yang berwenang publik untuk mempertimbangkankinerja komisioner selama ini.Tabel 1 Komposisi Berdasarkan ProfesiTenaga ahliSwastaPurn.Pol & TNIPolisiPensiunanPengamatPenelitiPendetaMahasiswaLain2KriminologKonsultanKonselorKomisioner/SKetua OrmasJurnalisHakimGuru/DosenDokterAktivisAdvokatKomposisi Keterwakilan Berdasarkan Profesi131131 2112377109915170 10 20 30 40 503745Terkait dengan latar belakang wilayah geografis pendaftar(domisili), DKI Jakarta mencatat jumlah tertinggi sebanyak87 pendaftar atau lebih dari separo pendaftar. Lebihmencolok lagi 139 pendaftar tinggal di Pulau Jawa. Hal initentunya menjadi persoalan, bahwa kesenjangan Jawa danLuar Jawa adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Haltersebut bisa jadi dipicu karena adanya ketimpangan aksesinformasi. Situasi ini harusnya patut menjadi pertimbanganpanitia seleksi dan DPR kelak, bahwa faktor keterwakilangeografis menjadi salah satu indikator dalam seleksi.Tabel 2 Komposisi Pendaftar Berdasarkan LatarBelakang GeografisSumatera UtaraSumatera SelatanSumatera BaratSulawesi UtaraSulawesi SelatanPapuaNTTNADMalukuLampungKalimantan BaratJawa TimurJawa TengahJawa BaratDKI JakartaDI YogyakartaBantenBaliKomposisi Keterwakilan Berdasarkan Asal Daerah2 6313 571 2211 16134 8 870 20 40 60 80 100Sementara itu, perhatian utama terhadap topik-topikmengenai perlindungan dan penegakan hukum pada ranahhak-hak sipil politik masih mendominasi minat dari caloncalonangota Komnas HAM tahun 2007-2012. Hal ini dapatdilihat dari makalah yang ditulis oleh para calon anggota(Tabel 3). Ke depan, tampaknya tantangan Komnas HAMbukan sekadar menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hakasasi manusia pada ranah sipil dan politik. Kecenderungankasus-kasus yang berdimensi pelanggaran hak ekonomi,sosial, dan budaya tampak semakin menggejala dan kedepan berpeluang akan terus bertambah.Tabel 3 Minat Terhadap Bidang Hak Asasi Manusia1009080706050403020100PERHATIAN UTAMA CALON ANGGOTA KOMNAS HAM8WacanaHam5LembagaKomnas33HakAffirmatif87Hak Sipol35HakEkosob10Lain2EDISI: Januari-Februari 2007


Laporan UtamaDengan diumumkannya jumlah pendaftar yang dinyatakan lolos, berarti Pansel telah melakukan seleksi administratif.Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Komnas HAM kepada Pansel, tugas selanjutnya adalah melakukan “seleksikualitas dan integritas” para calon.Hasil Seleksi Tahap 2: Profil Calon Didominasi Para Aktivis OrnopSetelah melakukan uji sahih dan melihat kualitas dan integritas calon berdasarkan dokumen tertulis, pada tanggal 26februari 2007 Pansel kembali mengumumkan hasil seleksi tahap II untuk penilaian profil calon.Dari segi perimbangan (70 calon), keterwakilan laki-laki dan perempuan, komposisi pendaftar laki-laki masihmendominasi, yakni sebesar 79% yakni 55 orang calon laki-laki sedangkan untuk perempuan hanya terdapat 21% yakni15 orang calon. Bisa diduga, dari segi profesi, Kalangan aktivis Organisasi Non-Pemerintah adalah yang terbanyak jumlahnyayang lolos selesksi tahap II ini. Tercatat 26 orang aktivis lolos untuk mencalonkan diri sebagai kandidat komisioner KomnasProsentaseadvokat 9aktivis 26anggota KH 8dokter 1dosen 8ju rn a lis 3konsultan 1p e n e liti 5pens./purn 5rohaniwan 3staf kom nas 1perem puan 15Laki2 55SELEKSI TAHAP 2LATAR BELAKANG CALONstaf kom nasrohaniw anpens./purnpenelitikonsultanjurnalisdosendokteranggota KHaktivisadvokat111335588926SELEKSI TAHAP 2KOMPOSISI GENDERperempuan21%Laki 279%EDISI: Januari-Februari 2007


Laporan UtamaCALON ANGGOTA KOMNAS HAM 2007-2012, SELEKSI TAHAP IINO LOLOS TAHAP 2 PROFESI NO LOLOS TAHAP 2 PROFESI1 Antarini P.Arna Aktivis 43 M.Yusuf Ismail Pase Advokat2 AA Sudirman Jurnalis 44 Marzani Anwar Peneliti3 Abdul Muhaimin Rohaniwan 45 Mindawati Perangin-angin Rohaniawan4 Abdul Munir Mulkan Dosen 46 Miryam SaravastiKonsultanV.Nainggolan5 Abdul Rasal Rauf Dosen 47 Mohammad Imam Azis Aktivis6 Adrianus E.Maliala Dosen 48 Nur Khholis Advokat7 Agus Gunawan Wibisono Aktivis 49 Ori Rahman Aktivis8 Ahmad Baso Aktivis 50 Purwandono Aktivis9 Ahmad Hambali Advokat 51 Raharja Waluya Jati Jurnalis/Aktivis10 Ahmad Suaedy Aktivis 52 Ratna Batara Munti Aktivis11 Ahmad-Sofian Aktivis 53 Rita Serena Kalibonso Advokat/Aktivis12 Albert Rumbekwan KH -Papua 54 Roy Tumpal Pakpahan Jurnalis/Aktivis13 Aloysius Renwarin Aktivis 55 Rudi M.Rizki Dosen14 Amidhan anggota KH 56 Ruswiyati Suryasaputra anggota KH15 Andik Hariyanto Aktivis 57 S.A. Supardi Pens.Polisi16 Antonio Pradjasto Aktivis 58 Saharuddin Daming Advokat17 Asvi Warman Adam Peneliti 59 Sandra Moniaga Peneliti18 Azas Tigor Nainggolan Aktivis 60 Sarah Lery Mboeik Aktivis19 Bambang Budiono Dosen 61 Sulistijawati Sugondo anggota KH20 Daniel Panjaitan Advokat 62 Suma Mihardja Aktivis21 Derem Contius Marbun Pens. Hakim 63 Sumurung Parningotan RohaniawanHarianja22 Dian Kartika Sari Aktivis 64 Syafruddin NguimaAktivisSimeulue23 Enny Soeprapto anggota KH 65 Tati Krisnawaty Aktivis24 Hariyanto Ismi Pens.Jaksa 66 Tedy Yusuf Purn.25 Heppy Sebayang Advokat 67 Yosep Adi Prasetyo Aktivis26 Hesti Armiwulan Dosen 68 Yulianus Rettoblaut Aktivis27 Hira P. Jhamtani Peneliti 69 Zainuddin Maliki Dosen28 Ichsan Malik Aktivis 70 Zumrotin K. susilo anggota KHEDISI: Januari-Februari 2007


Laporan UtamaMasalah-Masalah Sekitar Pemilihan Anggota Komnas HAM:Catatan tentang Keseimbangan Jender dan Soal KredibilitasRekomendasiOleh Wahyu Wagiman (Peneliti ELSAM)Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Komnas HAM Periode2007-2012 telah menyelesaikan dua tahap dari lima tahapyang harus dilalui, yaitu seleksi administrasi dan penilaian.Dari tahap seleksi administrasi, 143 orang dinyatakan lolos,12 orang diharuskan melengkapi persyaratan yang tidaklengkap, dan 23 orang lainnya dinyatakan gagal. Sedangkantahap penilaian profil telah menghasilkan 70 orang calonanggota Komnas HAM.Selanjutnya Panitia Seleksi menunggu masukandari masyarakat perihal track record 70 orang yang telahlolos tersebut. Masukan dari masyarakat ini sedianya akandilakukan sampai dengan 5 Maret 2005. Penilaian profil danmasukan dari masyarakat merupakan salah satu tahapanyang paling penting dalam proses pemilihan ini. Pada tahapini Panitia Seleksi akan meneliti satu per satu calon anggotayang telah lolos seleksi tahap sebelumnya. Karena darisinilah Panitia Seleksi akan melihat potensi dan kemampuanseseorang untuk menjadi anggota Komnas HAM. PanitiaSeleksi akan menganalisis berkas-berkas yang telah lolosseleksi untuk kemudian ditetapkan apakah yangbersangkutan telah memenuhi kriteria-kriteria yangdiperlukan untuk menjadi anggora Komnas HAM atau belum.Di samping itu, tentunya, tidak ada catatan buruk calonanggota yang terkait dengan masalah hukum danpelanggaran hak asasi manusia yang dapat diperoleh, salahsatunya, dari masukan masyarakat.Namun, melihat hasil seleksi dari dua tahap yangtelah dilalui ini, ada beberapa masalah yang patutmendapatkan perhatian serius dari masyarakat. Mengingatmasalah-masalah ini akan berpengaruh pada prosespemilihan selanjutnya, baik terhadap kualitas calon anggotaKomnas HAM itu sendiri maupun independensi danimparsialitasnya dalam menjalankan tugas di masa yangakan datang.Beberapa masalah ini antara lain, sedikitnyaperempuan yang lolos dari tahap penilaian profil dan adanyarekomendasi dari pejabat publik/lembaga negara;rekomendasi dari anggota Komnas HAM; dan rekomendasidari Panitia Seleksi. Dari 70 orang yang lolos penilaian profil,lebih dari 2/3 (dua pertiganya) adalah laki-laki. Sedangkanperempuan kurang dari 1/3 (satu pertiganya). MungkinPanitia Seleksi memiliki penilaian tersendiri terhadapperempuan-perempuan yang mencalonkan diri sebagaiAnggota Komnas HAM ini. Tetapi sebaiknya, untukmendapatkan legitimasi publik yang kuat Panitia Seleksiharus melakukan tindakan afirmatif terhadap kelompokkelompokyang secara sosial dan politik termarjinalkan,khususnya kelompok perempuan. Sehingga, Komnas HAMsebagai lembaga negara dapat mewakili danmengakomodasi berbagai kepentingan dan keragamanmasyarakat, bukan elite politik atau golongan tertentu.EDISI: Januari-Februari 2007


Laporan UtamaTabel 1. Komposisi Calon Anggota Komnas HAM Lolos Seleksi Tahap IINo Nama (laki-laki) No Nama (Perempuan)1. A.A. Sudirman 1. Antarini P. Arna2. Abdul Muhaimin 2. Dian Kartika Sari3. Abdul Munir Mulkhan 3. Hesti Armiwulan4. Abdul Rasal Rauf 4. Ita Fatia Nadia5. Adrianus Eliasta Meliala 5. Lily Dorianty Purba6. Agus Gunawan Wibisono 6. Lily Zakiyah Munir7. Ahmad Sofian 7. Mindawati Perangin-angin8. Ahmad Baso 8. Miryam Saravasti Vinanta Nainggolan9. Ahmad Hambali 9. Ratna Batara Munti10. Ahmad Suaedy 10. Rita Serena Kalibonso11. Albert Rumbekwan 11. Ruswiyati Suryasaputra12. Aloysius Renwarin 12. Sandra Moniaga13. Amidhan 13. Sarah Lery Mboeik14. Andik Hardiyanto 14. Sulistijowati Sugondo15. Antonio Pradjasto 15. Tati Krisnawaty16. Asvi Warman Adam 16. Zumrotin K. Susilo17. Azas Tigor Nainggolan 17.18. Bambang Budiono Mulyo Sugiarto19. Daniel Panjaitan20. Derem Contius Marbun21. Enny Soeprapto22. Hariyanto Ismi Sudharman23. Heppy Sebayang24. Hira Parsomal Jhamtani25. Ichsan Malik26. Ifdhal Kasim27. Imanuel Parasian Silalahi28. Irianto Subiakto29. Johnson S. Panjaitan30. Johny Nelson Simanjuntak31. Kabul Supriyadi32. Kartono Mohamad33. M. Farid34. M. Ridha Saleh35. M. Yusuf Ismail Pase36. Marzani Anwar37. MM Billah38. Mohammad Imam Aziz39. Muhammad Habib Chirzin40. Nur Kholis41. Ori Rahman42. Purwandono43. Raharja Waluya Jati44. Roy Tumpal Pakpahan45. Rudi Muhammad Rizki46. S.A. Supardi47. Saharuddin Daming48. Suma Mihardja49. Sumurung Parningotan Harianja50. Syafruddin Ngulma Simeulue51. Tedy Jusuf52. Yosep Adi Prasetyo53. Yulianus Rettoblaut54. Zainuddin MalikiData diolah dari Pengumuman Panitia Seleksi Calon Anggota Komnas HAM Periode 2007-2012EDISI: Januari-Februari 2007


Laporan UtamaMasalah lain adalah seoal kredibilitas pemberi rekomendasi.Sama seperti kanditat Komisioner haruslah orang yangberkomitmen dengan HAM dan tidak pernah terlibat kasuspelanggaran HAM, demikian juga seharusnya berlaku untukpemberi rekomendasi. Berdasarkan pantauan kami, pemberirekomendasi itu berasal dari pelbagai institusi yaitu lembaganegara atau pejabat publik, anggota Komnas HAM yangmasih aktif, panitia seleksi dan partai politik.Prinsip Paris memang menekankan soalindependensi. Namun, yang dimaksudkan bukan dalam artitidak boleh ada “kedekatan” dengan pejabat atau lembagatertentu, melainkan dalam arti profesionalitas. Artinya, sangrekomendator mengajukan kandidat bukan karena hendakmencecokinya dengan kepentingannya melainkan karenasang kandidat itu sendiri mumpuni dan kredibel, sertaprofesional. Tapi bagaimana dengan rekomendator itusendiri? Ketentuan tentang penyeleksian yang dikeluarkanoleh Komnas HAM menegaskan bahwa sang rekomendatorharuslah orang yang berkomitmen dan berkompeten dalambidang hak asasi manusia.Tidak ada masalah jika pejabat publik atau lembaganegara memberikan rekomendasi, terlepas dari kedekatanantara pemberi rekomendasi dan kandidat Komisioner HAM.Yang menjadi persoalan adalah bahwa apakah sangrekomendator itu memiliki komitmen dan berkompetenterhadap hak asasi manusia, dan jauh lebih penting, tidakpernah terlibat kasus pelanggaran HAM. Bagaimanamungkin seorang pelanggar HAM merekomendasikanseorang penegak HAM? Demikian juga sebaliknya.Di sini kami sajikan tabel yang memperlihatkannama kandidat dan rekomendator berserta lembaganya ataujabatannya (Lihat Tabel 2.). Kiranya publik perlu mencermatikredibilitas bukan hanya sang kandidat melainkan jugarekomendator. Bisa saja kandidatnya memiliki rekam jejakyang baik, namun sang rekomendatornya tidak, atau tidakmemperlihatkan komitmen terhadap HAM, atau malah justrupelaku pelanggaran HAM. Hal ini kiranya menjadipertimbangan baik bagi panitia seleksi maupun publik yangmempunyai hak suara untuk mengajukan “protes”.Tabel 2. Penerima dan Pemberi RekomendasiNoCalon AnggotaRekomendasiLolos Seleksi Tahap IIAnggota Komnas HAM1. Saharudin Daming Taheri Noor2. Heppy Sebayang Taheri Noor3. Adrianus Meliala Koesparmono Irsan4. S.A.Supardi Koesparmono Irsan5. Imanuel Parasian Silalahi Koesparmono Irsan6. Marzani Anwar Muhamad Habib Chirzin7. Suma Miharja Lies Sugondo8. M. Chabib Chirzin Ansyari Thayib9. Zainudin M aliki Ansyari Thayib10. SA Supardi Zumrotin K Susilo11. S.A.Supardi Ruswiyati Suryasaputra12. Sulistijawati Sugondo Samsudin13. Sandra Moniaga Saafroedin Bahar14. Marzani Anwar Amidhan15. Tedy Yusuf Chandra SetiawanPejabat Negara16. Ruswiyati Suryasaputra Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, KetuaMahkamah Konsitusi17. SA Supardi Jend. Pol. Drs. Sutanto, Kapolri18. Hariyanto Ismi Sudharman Mangasi Situmeang, Jaksa Pada PeranHAM Kejaksaan AgungPanitia Seleksi19. Ahmad Baso Siti Musdah Mulia, MA20. Dian Kartika Sari Siti Musdah Mulia, MAData diolah dari Rekapitulasi Calon Anggota Komnas HAM Periode 2007- 2012EDISI: Januari-Februari 2007


Laporan UtamaBanyak sekali faktor determinan yang mempengaruhi dapatbekerjanya secara optimal sebuah lembaga yang disebutKomisi Nasional Hak Asasi Manusia, sebuah institusinasional yang dibentuk dalam rangka perlindungan danpemajuan hak asasi manusia. Independensi, imparsialitas,transparansi, accountability, dan keragaman merupakanprinsip-prinsip yang tidak boleh ditinggalkan ketika suatunegara hendak membentuk lembaga ini. Hal ini merupakanprasyarat terbentuknya suatu lembaga yang kuat dan mandiridalam pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasimanusia. Karena tanpa prinsip-prinsip ini, lembaga KomnasHAM hanya akan menjadi sebuah lembaga yang turut sertamelegitimasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannegara dan aparatusnya terhadap warga-negaranya.Proses pembentukan Komnas HAM yangindependen, imparsial, transparan, accountable danmencerminkan keragaman ini dimulai ketika Panitia Seleksimemilih dan menetapkan calon-calon anggota yang denganpengalaman dalam perlindungan dan penegakan hak asasimanusia telah memberikan kontribusi terhadap pemajuandemokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia..Dalam memilih dan menetapkan calon-calonanggota Komnas HAM mendatang Panitia Seleksidiharapkan mematuhi dan menjadikan prinsip-prinsip inisebagai acuan dalam menetapkan calon-calon anggotaKomnas HAM. Sehingga anggota-anggota yang terpilihhendaknya juga orang-orang profesional, berdedikasi,berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum, danmenghormati hak asasi manusia, terlibat aktif atau memilikikomitmen terhadap penghormatan dan perlindungan hakasasi.Dan yang paling penting dari semua itu, calon tidakpernah terkait pelanggaran HAM secara langsung atau tidaklangsung; baik sebagai pelaku atau perancang pelanggaranhak asasi manusia. Sehingga ke depan, Indonesia akanmemiliki Komnas HAM yang mampu melakukan pemajuan,penegakan dan perlindungan hak asasi manusia.(*)EDISI: Januari-Februari 2007


NASIONALDicari Anggota Komnas HAM: Sebuah Catatan untuk Panitia SeleksiOleh Amiruddin al Rahab (Staf Senior ELSAM)Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) saat initelah menjadi aktor kunci dalam promosi danperlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, tidakmengherankan jika hampir semua institusi negara,terutama institusi di bidang keamanan dan masyarakatluas selalu mencermati sepak terjang dan sikap Komnasterhadap sebuah peristiwa.Meskipun ada kalangan yang menilai kinerjaKomnas merosot tajam dalam 5 tahun ini, berbagaikelompok yang mencari keadilan karena merasa haknyadirugikan oleh aparat negara tetap mendatangi Komnassetiap hari.Akankah tempat yang telah berhasil direbut olehKomnas saat ini bisa bertahan di masa datang? Memangjawaban atas pertanyaan besar ini sangat tergantungpada kondisi atau arah laju dari sistem politik danekonomi masa depan Indonesia. Selain itu jugaditentukan oleh tingkat penerimaan institusi-institusinegara lainnya terhadap keberadaan dan hasil kerjaKomnas. Namun jawaban atas pertanyaan itu jugasangat dipengaruhi oleh kualitas para anggota atauorang yang duduk dalam Komnas itu sendiri.Pentingnya peranan individual anggota dalammenentukan arah dan posisi Komnas dalam gelombangperubahan situasi politik dan ekonomi Indonesia telahtercatat dalam sejarah Komnas HAM itu sendiri. CornelisLay (2002) dalam penelitiannya tentang Komnassepanjang tahun 1993 sampai 2001 mencatat bahwakeberhasilan yang diraih oleh Komnas HAM salahsatunya sangat ditentukan oleh kapasitas dan reputasi,serta komitmen yang tinggi terhadap promosi,perlindungan dan penegakan HAM dari para individuanggotanya.Dari kesimpulan penelitian Cornelis Lay di atasdapat dikatakan ketika Komnas HAM secara institusionaldidesain sekadar menjadi lembaga embel-embel olehrezim Orba, beberapa orang anggotanya – meskipunditunjuk oleh Presiden Soeharto – tetap bisa menjadikanKomnas HAM sebagai tempat yang kokoh bagi parakeluarga korban dan kelompok korban untukmengantungkan harapan untuk mengapai keadilan.Para individu anggota Komnas yang pantas dicatatsebagai figur yang independen, berdedikasi danberintegritas itu adalah Baharuddin Lopa, Munawir Sjadzali,Asmara Nababan, Soetandyo Wignjosoebroto, dan jugaRoekmini K.A., Albert Hasibuan, Marzuki Darusman sertaH.S. Dillon dan Satjipto Raharjo.Perlu ditegaskan saat ini, Panitia seleksi adalahujung tombak dalam menentukan komposisi anggotaKomnas dan kualitas anggota Komnas. Sementara prosespemilihan di Sidang Pleno Komnas dan DPR tak lebih darisekadar proses formalisme politik ketimbang prosespenilaian kemampuan dan kualitas dari para calonkomisioner secara terukur.Saat ini Panitia Seleksi telah menerima lamaran170-an pelamar. Pansel harus bekerja ekstra hati-hati dalammenyeleksi pelamar sebanyak itu, karena di tangan Pansellahmasa depan Komnas dipertaruhkan. Hasil kerja PanitiaSeleksi menjadi sangat vital bagi menentukan kualitasanggota Komnas.Jika Pansel lalai dengan kevitalan fungsinya, makadi masa datang kita akan berhadapan dengan Komnas HAMyang kuat secara mandat tetapi diisi oleh individu yang kerdil,atau sosok individu yang sekadar mencari kerja untukmenghabiskan masa pensiun atau orang muda yang sedangmerintis karier.Untuk mencari anggota Komnas yang tangguh itu,Pansel harus memperhatikan keragaman latar belakangcalon anggota Komnas yang akan diusulkan, karenakeragaman itu mencerminkan ketangguhan Komnas HAMdalam mengahadapi tantangan masa datang. Keragamanyang dituntut adalah baik dalam arti keahlian, maupungeografis. Keahlian yang dibutuhkan oleh Komnas ke depanadalah hukum, khususnya pidana, sosiologi dan sejarah,antropologi dan psikologi, penyelidik dan penyidik, sertakeahlian spesifik tentang perempuan dan kekerasan.Sementara keragaman geografis adalah agarKomnas tidak didominasi oleh mereka yang berasal dariJawa, tetapi juga diisi oleh tokoh-tokoh potensial dari luarJawa. Khususnya dari Aceh dan Papua serta Kalimantan.Individu yang tangguh diperlukan Komnas, karenaada beberapa tantangan berat di depan mata. Pertama telahberkembangnya secara signifikan norma-EDISI: Januari-Februari 2007


norma HAM dalam hukum positif nasional. Dengankata lain seseorang yang menjadi anggota Komnas HAM,semestinya menjadi tokoh nasional yang mampumenelorkan alternatif value bagi masyarakat.(*)lain tuntutan atas perlindungan dan pemenuhanHAM di masa datang adalah tuntutan yang konstitusional.Kedua, berubahnya format politik nasional darisentralis menjadi desentralis. Dalam format politik yangterdesentralisasi, instansi di daerah memainkan peranpenting dalam perlindungan dan pemenuhan HAMkhususnya hak EKOSOB.Ketiga, dianutnya sistem multipartai dan pemilihanlangsung dalam politik nasional. Dalam sistem multipartai,rekruitmen para elite nasional dan lokal baik di jajaraneksekutif maupun legislatif didominasi oleh elite partai politik.NASIONALBerubahnya konfigurasi elite di tingkat nasional ataudaerah akan mempengaruhi secara langsung kondisiperlindungan dan pemenuhan HAM secara nasional danregional.Perpaduan faktor kedua dan ketiga di atas dalam 5tahun ke depan berpotensi menimbulkan gejolak. Gejolaktersebut tidak menutup kemungkinan bisa menjadi amokterhadap orang atau harta milik orang lain.Seluruh tantangan yang terpapar di atas kianmenuntut para anggota Komnas HAM yang jauh lebih cerdas,tangkas dan arif dalam menyikapi setiap perkembanganserta kemudian mampu mengkomunikasikannya secara arifkepada masyarakat dan instansi negara lainnya. Dengankata lain seseorang yang menjadi anggota Komnas HAM,semestinya menjadi tokoh nasional yang mampumenelorkan alternatif value bagi masyarakat.(*)?EDISI: Januari-Februari 2007


INTERNASIONALHidup Segan Mati Tak Mau, Akhirnya Mati Juga:Belajar dari Pengalaman Komnas HAM ThailandOleh Emil Afandi (Peneliti Masalah Hak Asasi Manusia)Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (NHRC) Thailanddidirikan pada 13 Juli 2001 berdasarkan Undang-UndangPerlindungan HAM tahun 1999. Dalam dua tahun pertamasetelah terbentuknya, institusi ini mencoba mengembangkankapasitasnya untuk menegakkan hak asasi manusia diThailand. Sayangnya, pemerintah Thai tampak engganmemberikan ruang bebas bagi NHRC dalam menerapkanParis Principles. Hal itu mengundang keraguan pelbagaipihak terhadap institusi ini. NHRC sebenarnya lahir sebagairespon terhadap gugatan domestik terhadap peristiwa May1992 di mana militer melakukan pembantaian terhadap paraaktor demonstrasi pro-demokrasi di Bangkok.Pada September 1992, Kabinet Perdana MenteriAnand Panyarachun mengeluarkan sebuah resolusi yangmenekankan supaya pemerintah membentuk sebuahmekanisme nasional untuk perlindungan dan promosi hakasasi manusia. Setelah dua tahun dalam ketidakmenentuandan upaya lobi yang tak kenal menyerah dari para aktivisLSM, pendirian sebuah komisi nasional hak asasi manusiapun akhirnya dimandatkan dalam Pasal 199 dan 200 dariKonstitusi baru yang disahkan oleh pemerintah pada Oktober1999.Pasal 199 dari Konstitusi yang baru itu menetapkanbahwa NHRC terdiri dari seorang Ketua dan sepuluh anggotayang ditunjuk oleh Raja berdasarkan nasihat dari Senat. ParaKomisioner itu diangkat berdasarkan pengetahuan danpengalaman mereka dalam bidang perlindungan hak asasimanusia, dan juga mempertimbangkan keterlibatan para“wakil” dari LSM hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Perlindungan HAM tahun 1999, setiap anggotamemiliki masa tugas selama enam tahun sejak tanggalpenunjukannya oleh Raja dan hanya bertugas untuk satuperiode tersebut. Selama dua tahun pertamakeberadaannya, meskipun terdapat pelbagai tindakanpemerintah yang mengancam dan mengganggu kinerjanya,NHRC memperlihatkan independensinya dari pemerintahantara lain dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataankritis atas kebijakan pemerintah..Pada 2002, NHRC mengeluarkan sebuahkebijakan tegas atas pertikaian berdarah antara polisi danpara penentang Thai Malaysian Gas Pipeline Project di HatYai, Provinsi Sangkhla, 20 Desember 2002. Pada 2003,NHRC menunjukkan keprihatinan yang mendalam ataspembunuhan lebih dari 1.000 orang yang dicurigai sebagaipengedar narkoba sebagai bagian dari kebijakan pemerintahyang dikenal dengan sebutan “perang melawan narkoba”yang diluncurkan oleh PM Thaksin Shinawatra pada Februari2003. Koran The Nation memberitakan bahwa pada haripertama “perang” itu, empat tersangka ditembak mati ditempat, 264 dijebloskan ke dalam tahanan dan 727.742 tabletmethamphetamine yang dalam bahasa lokal disebut sebgai“yaa baa” atau obat gila disita. Pada 4 Maret 2003, hampirsebulan setelah perang melawan narkoba dimulai, jumlahtersangka yang mati sudah mencapai 1.100 orang. Di antarayang dibunuh itu terdapat seorang perempuan hamil delapanbulan, seorang bocah sembilan tahun, dan seorang ibu lansiaberusia 75 tahun.Bagian 15 dari Undang-Undang Perlindungan HAMdalam kaitannya dengan Pasal 200(1) Konstitusi barumemberikan kewenangan kepada NHRC “untuk memeriksatindakan atau kelalaian yang menyebabkan pelanggaran hakasasi manusia atau yang tidak bersesuaian dengankewajiban berdasarkan ketentuan internasional di manaThailand merupakan pihak di dalamnya, dan mendesakadanya tindakan-tindakan hukum yang tepat terhadap orangatau badan yang melakukan tindakan atau kelalaian yangmenyebabkan terlanggarnya hak asasi manusia.” Meskibegitu, NHRC tetap saja menjumpai kendala berat dalammenjalankan tugasnya. PM Thanksin bahkan telah membuatpernyataan eksplisit yang mendiskreditkan NHRC dan paraanggotanya. Komisioner Dr. Pradit Chareonthaitawee telahdifitnah sebagai “non-patriot” dan seorang “pembocorrahasia” (whistleblower) dan dipersalahkan karena“menggadaikan kemerdekaan Thailand” karena telahmengekspresikan keprihatinan yang mendalam dalamsebuah konferensi PBB di Pakistan pada Maret 2003 tentangperang anti-narkoba yang terus berlangsung di negerinya,EDISI: Januari-Februari 2007


Laporan Utamapembunuhan di luar proses hukum terhadap paratersangka pengedar dan pemakai narkoba, dan tentangkegagalan polisi untuk membawa para tersangka kepengadilan.Pada Maret 2003, dalam siaran mingguannya diradio setempat, PM Thaksin menggelari Dr. Pradit sebagai“pesakitan”. Bahkan Dr. Pradit dituduh telah “membantu” parapengedar/penjual narkoba. Pada Maret 2003, ia menerimaancaman pembunuhan melaluitelepon dari orang yang tidak dikenal, sebagaibagian dari upaya mencegahnya “berkomunikasi denganPBB” tentang situasi hak asasi manusia di negerinya.Ancaman tersebut juga menyatakan bahwa “sebuah bomtelah diletakkan di bawah mobilnya, tablet methamphetaminetelah dikirim ke rumahnya dan bahwa rumahnya telahdibakar.”Pada Februari 2003, Dr. Pradit diancam denganpemecatan (impeachment) karena telah membandingbandingkanPM Thaksin dengan seorang kuat dan diktatorsebelumnya yaitu Jenderal Sarit Tanarat, yang menggalangdukungan rakyat atas rezimnya dengan kebijakannyatembat-sampai-mati para tersangka kriminal. Tentu sajaNHRC menolak keputusan pemecatan tersebut, kendatitekanan terhadap Dr. Pradit datang dari mana-manaterutama dari pimpinan partai politik yang berkuasa saat itu,yaitu Thai Rak Thai Party. Para anggota NHRC memberikanpelbagai komentar yang antara lain menyatakan bahwareaksi pemerintah seperti itu memperlihatkan bahwapemerintah sangat anti-kritik dan tidak sadar akan tugas dantanggung jawab NHRC yang memang harus melakukanmonitoring dan pelaporan atas situasi hak asasi manusia,termasuk atas pelaksanaan kampanye perang anti-narkobaitu. Bahkan Amnesty International menanggapi tindakan PMThaksin ini sebagai sikap memusuhi keprihatinan domestikdan internasional terhadap hak asasi manusia.Sementara Bagian 22-26 Undang-UndangPerlindungan HAM memberikan NHRC kewenangan yangjelas untuk melakukan investigasi, mediasi, kerja samakeamanan, dan mengajukan proses hukum, namun yangtidak jelas adalah bagaimana mengefektifkan upaya-upayaremedial atau upaya-upaya hukum itu. NHRC memintapemerintah mempertanggungjawabkan secara transparantentang kebijakan “perang anti-narkoba” itu yangmenyebabkan ribuan orang mati tanpa melalui proses hukumdan terkesan asal comot itu.Masalah paling krusial yang dihadapi oleh NHRCadalah kurangnya sumber daya yang memadai. Pasal 75INTERNASIONALUndang-Undang Perlindungan HAM Thailandmenetapkan bahwa pemerintah harus mengalokasikan“anggaran yang memadai” untuk “administrasi independen”dari NHRC Thailand. Namun, undang-undang tersebut tidakmenetapkan secara tegas tentang bagaimana anggarantersebut diatur sehingga memenuhi kriteria memadai itu, danhanya menyerahkan hal tersebut pada pertimbangan arbitrerpemerintah, yang dengan demikian tergantung pada siapayang memegang kekuasaan untuk memutuskannya. Jugatidak jelas seberapa besar anggaran yang harus dialokasikanuntuk NHRC setiap tahun. Sekretaris Jenderal NHRC yangditunjuk dan diangkat oleh pemerintah, yang menanganipersoalan pengelolaan keuangan, tidak menyelesaikan apapun atas pelbagai problem tersebut.Selanjutnya, meskipun Bagian 23 dari undangundangtersebut menyediakan bahwa sebuah laporan(complaint) boleh dilakukan secara lisan atau tertulis danditujukan ke Kantor NHRC, baik melalui email kantor ataulangsung ke pribadi Komisioner tertentu, melalui LSM hakasasi manusia yang kemudian diteruskan ke Kantor NHRC,maupun melalui cara-cara lain yang telah ditentukan olehNHRC, namun tak ada satu pun ketentuan dalam Undang-Undang tersebut tentang pendirian kantor cabang dari NHRCdi seluruh negeri itu.Di antara pelbagai keterbatasan lain dari Undang-Undang tersebut adalah pembatasan jurisdiksi NHRC untukmelakukan investigasi – NHRC tidak memiliki otoritas untukmelakukan persidangan atau menjatuhkan hukuman padapelanggar hak asasi manusia. NHRC juga tidak memilikikekuasaan untuk memaksa orang atau institusi tertentu untukmengambil langkah-langkah yang perlu. NHRC hanya bisamelaporkan temuannya dan memberikan saran untuk isuisuyang dilaporkan itu. Satu-satunya kewajibannya adalah,jika para pelaku itu tidak mematuhi hukum yang berlaku,melaporkan hal tersebut kepada Parlemen, dan selebihnyameninggalkan masalah tersebut pada tekanan publik.Di atas segala kendala dan permasalahan yangdihadapinya, tetap ada harapan, kendati sangat kecil, diantara banyak LSM, bahwa NHRC bisa menjalankantugasnya memantau situasi dan pelanggaran hak asasimanusia di negeri tersebut. Keberanian Komisi tersebutberkonfrontasi dengan pemerintah menunjukkan bahwaNHRC memang menjalankan perannya secara serius. JikaNHRC bisa mengamankan kerja sama dan sumber dayayang diperlukannya untuk bisa bertindak secara independenterutama dalam melakukan investigasi, maka lembaga iniEDISI: Januari-Februari 2007


INTERNASIONALbisa diharapkan sebagai sebuah kekuatan positifuntuk hak asasi manusia di Thailand.PM Thaksin Shinawatra telah memerintahkan parapolisi untuk bekerja tujuh hari seminggu dan mengancamakan memecat atau menurunkan pangkat petugas yang tidakefektif dalam bekerja. Pada Maret 2003, ia muncul dihadapan publik untuk menjelaskan persoalan di balik semuaaksi pembunuhan yang dilakukannya. “Para aktivis hak asasimanusia harus lebih peduli pada kehidupan para polisiketimbang hidup para penghasil dan pengedar narkoba.”Meskipun ia telah mengumumkan kesediaannya untukmenerima kunjungan Pelapor Khusus PBB, namun ia kembalimenegaskan bahwa kepedulian terhadap hak asasi manusiatidak akan mengubah garis kebijakannya terhadap narkoba.“Kami pikir hidup para penghasil dan pengedar narkobatidaklah lebih penting daripada hidup para polisi,” demikiantegasnya. Karena itu, apa pun risikonya dan akibatnya, danbagaimanapun caranya, ia akan tetap teguh memeranginarkoba dengan pelbagai cara.Pada 4 Maret 2003, surat kabar The Nationmengutip Thaksin yang mengatakan bahwa PBB “bukanlahbapak saya. Saya tidak khawatir sedikit pun tentangkunjungan PBB ke Thailand untuk masalah ini. Silahkan sajapara petugas PBB itu datang kapan saja untuk melakukanobservasi. Saya tidak khawatir, siapa pun yang inginmengkritik, silahkan saja.” Menteri Dalam Negeri, WanMuhammad Nor Matha, yang mengepalai operasi antinarkobamendukung tindakan penghilangan dan kematianpara pengedar narkoba itu dan mengatakan bahwa “memanglebih baik jika para penghasil dan pengedar narkoba itu mati.Mereka harus dijebloskan ke dalam penjara atau bahkanharus dilenyapkan tanpa jejak sedikit pun. Siapa peduli?Mereka telah menghancurkan negeri kita.”Nasib Komnas HAM Thailand yang “hidup seganmati tak mau” itu, pada 19 September 2006 menemui ajalnyaseiring terjadinya kudeta militer terhadap pemerintahanThaksin oleh tentara, Royal Thai Army, di bawah pimpinanJenderal Sonthi Boonyaratglin. Junta baru ini menundapemilihan umum yang sedianya tidak lama lagi akandilangsungkan, membatalkan Konstitusi (baru) – yang didalamnya terdapat dasar hukum pembentukan NHRC,membubarkan Parlemen, melarang semua aksi protes dankegiatan-kegiatan politik dalam bentuk apa pun, membreideldan menyensor media baik cetak maupun elektronik,mengumumkan pemberlakuan undang-undang darurat, danmenangkap para anggota Kabinet.Meski demikian, dalam segala kesulitan yangdihadapinya, Komnas HAM Thailand ini sejak awal berdirinyahingga 31 Mei 2005 telah menerima total pengaduansebanyak 2.148 di mana sebanyak 1.309 pengaduan telahdiinvestigasi, 559 masih dalam proses investigasi sebelumterjadinya kudeta militer itu, 209 sedang dalam prosespengumpulan data dan bukti. Kasus-kasus yang diadu itubukan semata-mata berkaitan dengan hak sipil dan politik,melainkan juga ekonomi, sosial, dan budaya.Apa pelajaran menarik yang bisa kita ambil untuksituasi Indonesia? Stabilitas politik Indonesia barangkali lebihbaik ketimbang Thailand. Tapi, bukan itu persoalannya. Stabilatau tidak, persoalan utamanya: Pertama adalah komitmenpolitik pemerintah terhadap hak asasi manusia, dan bukansekadar komitmen personal. Artinya, komitmen terhadap hakasasi manusia menjadi alat ukur kredibilitas politik dankekuasaan. Kedua adalah soal independensi Komnas HAMdari kekuasaan politik. Independensi itu tercermin dalamaturan hukum yang jelas tentang hubungan institusionallembaga tersebut dengan lembaga negara lainnya,ketentuan tentang anggaran yang jelas dan tidak tergantungpada “niat baik” pemegang kekuasaan politik. Lebih dari itu,independensi itu terutama tercermin dalam ketentuan tentangperekruitan anggota atau para Komisioner yang transparansecara prosedural, Komisioner yang imparsial terhadapkepentingan politik apa pun serta memiliki keberanian dankomitmen yang tinggi terhadap hak asasi manusia.Barangkali, secara institusional Komnas HAMIndonesia sudah jauh lebih memadai dari Komnas HAMThailand. Namun, posisi institusional yang lebih baik itu tidakberarti apa-apa tanpa “tindakan” para Komisionernya. Ditangan para Komisioner yang barulah pelbagai “catatankurang” atas kinerja Komnas HAM selama ini dialamatkan.(*)EDISI: Januari-Februari 2007


Kaum Waria Menuntut Pengakuan sebagai Warga NegaraBincang-Bincang Bersama Mbak Yulia Rettoblaut dan Mbak NancyIskandarOleh Eddie RiyadiSUARAMulai edisi ini, ASASI menyajikan satu kolom baru yaitu“Suara” yang berisi hasil bincang-bincang Eddie Riyadi danreporter ASASI lainnya dengan tokoh-tokoh yang berkaitandengan gerakan hak asasi manusia. Kali ini ASASImenurunkan dua hasil perbincangan kami dengan MbakYulia Rettoblaut (Ketua Forum Komunikasi Waria Indonesia)dan Mbak Nancy Iskandar (Ketua Forum Komunikasi WariaCabang DKI Jakarta). Keduanya mencalonkan diri dandicalonkan untuk menjadi anggota Komnas HAM periode2007-2012. Keduanya telah lolos seleksi tahap pertama,namun pada tahap kedua yang diumumkan pada 24 Februari2007, hanya Mbak Julia yang lolos. Meski demikian, hasilwawancara dengan Mbak Nancy tetap kami sertakanbersama dengan Mbak Yulia, untuk memperlihatkankekayaan perspektif danmemperlihatkan bahwa perjuanganmelalui Komnas HAM bukanlahmenjadi satu-satunya tumpuanharapan mereka, melainkan hanyasalah satu. Mari kita ikuti sajiannya.Salon itu tampak lengang. Belum adapelanggan yang datang. Ya memang,jam kunjunganku memang jam-jamngantuk, jam-jam siesta kalaumengikuti kebiasaan orang Italia, jam tidur siang. Sayaberharap semoga Mbak Yulia masih berkenan menemuisaya, kendati sudah sangat terlambat dari waktu yangdijanjikan. Dan semoga beliau juga tidak sedang siesta.Ternyata memang tidak, beliau hanya sedikit kurang sehatkarena kecapean.Menunggu sekitar lima menit sambil menikmati teh hangatyang disajikan oleh salah satu karyawannya, Mbak Yuliamuncul dengan dandanan ala kadarnya. Tampak anggundalam kesederhanaannya. Berkulit hitam manis, rambutpanjang disanggul. Ia orang Papua asli, demikian iamengakui dirinya pada awal perkenalan sambil menebakdari mana saya berasal. Dan dia benar. Kebanyakan orangmenebak saya berasal dari Batak atau Menado, tapi diabenar dengan mengatakan bahwa saya dari Flores Barat.Hal itu menambah kehangatan suasana ngobrol.Jika orang sudah terlanjur memendam stereotip danstigma terhadap waria, maka mungkin setelah bertemu MbakYulia, keduanya akan luruh. Betapa tidak. Terlepas dari masalalu yang mungkin boleh dibilang hitam dalam jejakperadaban yang ditorehnya, bertemu Mbak Yulia yangsekarang sungguh menohok kita untuk meredefinisi tentangkonsep antropologis konvensional selama ini.Tak ada kesan genit dalam sosoknya. Tampaklumrah. Sederhana. Dan kesederhanaan itu pulalah yangmenjadi landasan perjuangannya memasuki bursapencalonan anggota Komisi Hak Asasi Manusia. Diamemang waria. Tetapi, bukan ke-waria-an itu yang menjadidasar utama dia ikut bermain, melainkan ke-warganegaraannya.“Bukan hak saya sebagai wariayang pertama-tama ingin sayaperjuangkan,” tegasnya, “melainkanhak saya sebagai warga negara.”Kalimat ini pendek tapi lugas danmenggugat. Mengapa?Selama ini eksistensi wariasebagai manusia selalu dipertanyakanberdasarkan konsep antropologiskonvensional yang didominasi olehajaran agama-agama dan filsafat tertentu. Hal ini kemudianberimplikasi pada eksistensi mereka di hadapan hukum,secara politis, sosiologis dan kultural. “Kami mengalamikesulitan,” demikian kembali ia berkata, “dengan model KTPyang hanya memungkinkan pencantuman jenis kelamin Pria/Wanita. Kami tidak termasuk pada salah satu pun di antarakedua hal itu. Bahkan toilet sekalipun menolak kami.” Mirismemang. Perjuangan waria untuk mendapat pengakuansebagai manusia yang sama seperti yang lain dan sekaligussebagai warga masyarakat dan negara memang tidakmudah. Tetapi, “Pasal 5 ayat 3 UU No. 39 tahun 1999 tentangHAM dan Komnas HAM,” demikian tegas Yulia, “merupakanpintu masuk bagi kami.” Ya, pasal itu memang mengaturtentang hak kelompok masyarakat yang rentan. Yuliamemakai pasal itu sebagai salah satu pengukuhEDISI: Januari-Februari 2007


SUARAperjuangannya untuk mendapatkan keadilan bagikaum marginal dan rentan, termasuk para waria, gay, lesbi,homo, dsb.Mengapa harus terjun sendiri? Bukankah kaumaktivis dan pembela hak asasi manusia lain dapat diandalkanuntuk memperjuangkan hak-hak mereka? “Bukannya sayatidak percaya, Mas, tetapi alangkah lebih baik kalau orangyang mengalami sendiri, mengetahui persis, yangmemperjuangkannya. Bantuan pihak lain sangat kitaharapkan dan kita terima bahkan kita gugah. Tetapi kamisendiri perlu terlibat aktif di dalamnya.”Tetapi, apakah Komnas HAM memang bisadipercaya menjadi wahana perjuangan? Yulia percaya sekalibahwa Komnas HAM bisa diandalkan, meski bukan satusatunyawahana. Akan tiba saatnya kaum waria dankelompok masyarakat rentan lainnya berjuang melaluipelbagaiinstitusi sosialdan politik yangada di republikini, baik ituDPR, lembagapemerintahan,tidak sekuat saudar-saudaranya yang lain.dsb. “Tetapi itunanti, Mas,nanti. Mungkin10-20 tahundalam lubuk jiwanya meminta untuk dilepaskan.lagi.” Yah, Yuliat a m p a kvisioner,optimis, tapi hidup menjadi diri sendiri!juga realistis.Karena itu,programkaderisasi danmelayani dan mengisi pelbagai kegiatan di republik ini.regenerasim e l a l u ipelbagaikegiatanpelatihan,seminar,kontes, dll., berkonsentrasi mengurus entertainmen kaum waria.menjadi agendautama kaumwaria saat ini.Melalui Komnas HAM, Yulia percaya dan berharapbahwa dia bisa pelan-pelan mempengaruhi wacana,paradigma dan perspektif dominan dan konvensionalmasyarakat yang mendiskreditkan kaum waria dan kelompokrentan sejenis. Terlepas dari catatan sejarah perjalananKomnas HAM Indonesia yang tidak memperlihatkankomitmen yang signifikan dalam advokasi hak asasimanusia, Yulia percaya bahwa jika lembaga itu diisi olehorang-orang yang bukan sekadar mau tampil dan genit baiksecara intelektual maupun politis, melainkan oleh orangorangyang memang berkomitmen tinggi, maka niscayalembaga itu akan menjadi wahana prima penegakan hakasasi manusia di Indonesia. “Dan, kami kaum waria, dankelompok masyarakat rentan lainnya, ada di sana,” demikiantegas Yulia yakin dan semangat.Namun, “sekali lagi, keberadaan saya di KomnasHAM nanti kalau sukses, pertama-tama bukan sebagai waria,Mbak Yulia lahir di Papua pada 30 April 1961 sebagai anak ke-7 dari 11 bersaudara. Saat terlahir, dianugerahi nama oleh orantuanya dengan nama yanghingga kini disandangnya, tidak diubah-ubahnya, yaitu Yulianus Rettoblaut. Hanya nama panggilannya saja barangkali yang disesuaikan, yaitu Yulia.Yulia sudah menyadari ke-wanita-an dalam dirinya sejak kelas 5 SD. Saat itu dia mengenakan atribut-atribut lelaki dalam hidupnya, tetapi jauh di dalamlubuk hatinya naluri kewanitaan menggedor-gedor eksistensinya. Secara umum Yulia tidak pernah mendapatkan perlakuan diskriminatif atau kekerasankarena keadaannya itu baik di sekolah maupun di keluarga. Bahkan oleh orang tuanya, dia diperlakukan secara istimewa karena mereka tahu bahwa diaAtribut lelaki tetap melekat dalam dirinya hingga ia memasuki universitas Atma Jaya di Jakarta, Fakultas Ekonomi. Kuliah itu terpaksa ditinggalkannyapada tahun 1984 karena Yulia mendapatkan kesempatan untuk bekerja di sebuah perusahaan asuransi. Di perusahaan tersebut Yulia sempatmendapatkan penghargaan sebagai Top Produser karena prestasi yang diraihnya. Atribut lelaki tetap dikenakannya. Namun, “suara-suara” wanita dariBegitulah, akhirnya pada usianya yang ke-25 Yulia memutuskan untuk memenuhi panggilan jiwanya itu. Ia pun berdandan. Mengapa berdandan? Bukanuntuk tampil genit atau semacamnya, melainkan untuk “menunjukkan identitas” bahwa Yulia adalah seorang waria. Sebuah keberanian! Keberanian untukYulia pernah menjadi ketua Karang Taruna di tempat tinggalnya dan ketua Mudika di sebuah Paroki Greja Katolik di Jakarta. Sekarang ini Yulia memilikipersekutuan doa para waria bernama “Eklesia”, memimpin Yayasan Pascalina, sebuah yayasan yang beranggotakan kaum waria sebagai relawankemanusiaan dalam pelbagai urusan dan masalah sosial, juga memimpin Pascalina Dancers, sebuah kelompok penari beranggotakan waria, yangYulia yang sempat mengalami kegelapan malam waria Jakarta dan menghirup debu jalan-jalan remang Jakarta, pada tahun 1997 melalukan pembalikanradikal. Remang malam dan jalan bukanlah tempatku, begitu katanya. Panggilan “suara wanita” dalam lubuk jiwanya tidak untuk menempatkannya disana. Ada sesuatu yang lain yang harus dikerjakannya sebagai waria. Dan itu dimulainya dengan membuka salon. Lalu kemudian mulai mengumpulkanteman-teman sejenis, mengkoordinir mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial, tampil dalam pelbagai acara sosial, dsb. Tahun 2002 Yulia dan temantemannyamenyelenggarakan kontes waria di Hotel Indonesia. Pelbagai kegiatan serupa pun kemudian merebak setelah itu, juga kegiatan-kegiatanolahraga, nyanyi, kebudayaan, dsb. Untuk lebih memantapkan regenerasi, maka pada tahun 2004, Meggy Megawati kemudian dipercaya untukBerbekal pelbagai pengalaman dan keterampilannya memimpin dan mengelola pelbagai kegiatan sosial, Yulia kemudian dinobatkan oleh teman-temanwaria seluruh Indonesia sebagai Ketua Forum Komunikasi Waria se-Indonesia.EDISI: Januari-Februari 2007


SUARAmelainkan sebagai warga negara yang adalahwaria, dan karena itu bukan terutama hak kami sebagai wariayang kami perjuangkan, melainkan hak kami sebagai warganegara. Dan, bukan hanya hak kami, melainkan hak semuakelompok masyarakat rentan pada khususnya, danmasyarakat Indonesia secara keseluruhan pada umumnya.”Luar biasa. Hak yang dia perjuangkan melalui lembaga itupunsederhana saja yaitu “hak atas hidup” sebagaiwarga masyarakat dan warganegara. Itu berarti adanyapengakuan hukum dalam segala bentuknya terhadapmereka, antara lain terterap dalam KTP. Hak lain yang sejajardengan itu adalah “hak atas lapangan pekerjaan” baik disektor formal maupun informal, serta “hak untuk tidakdiperlakukan secara diskriminatif”. Sederhana bukan? Tapiapakah dalam praktik politik hak asasi manusia negeri inibisa sesederhana itu? Para Komisioner Komnas HAM yangakan datang ditantang untuk itu.Ketika saya memasuki halaman parkir klinik PKBI di belakangstasiun Jatinegara itu, dua orang waria tampak sedangduduk-duduk santai di teras. Di sampinya duduk seorangibu yang mengenakan jilbab. Usianya kurang lebih 50-an.Ketika saya bersiap hendak menyapa salah seorang wariayang cantiknya sebanding Julia Perez, dan saya kira diaitulah Mbak Nancy, tiba-tiba HP saya berdering, ada teleponmasuk dari Mbak Nancy. Lalu ibu berjilbab itu tiba-tibamenyapa saya dan memanggil nama saya. “Saya Nancy,”katanya. Alamak, kukira dia bukan waria. Dia tampak sepertiseorang ibu tulen. Bahkan seorang temanku ketika melihatfotonya mengatakan bahwa ia tampak seperti seorang wanitapejabat di republik ini.Mbak Nancy tampak sederhana dan bijaksana.Kalimat-kalimat yang keluar dari hati dan pikirannya puntampak sederhana dan mencerminkan komitmen yang besarterhadap kemanusiaan. Pelbagai kegiatan yangdilakukannya pun menjadi penutur tentang pengabdian dankomitmennya. Sebagai seorang aktivis di Yayasan SrikandiSejati yang memang secara khusus menanganipermasalahan kaum waria, Nancy yang pernah menjadi stafkontrak di Departemen Sosial, sekarang ini menjadi konselorkesehatan dan sekaligus trainer untuk para waria se-DKIJakarta.Motivasinya mengikuti bursa pencalonan anggotaKomisi Hak Asasi Manusia pun sangat sederhana. “Kamihanya hendak mengatakan kepada publik Indonesia melaluikeberadaan mereka itu. Pengakuan itu diharapkanbisa dituangkan dalam bentuk peraturan hukum yangberfungsi sebagai payung penegakan hak mereka sebagaiwarga negara dan sebagai waria secara khusus. Diharapkanmelalui institusi Komnas HAM, perjuangan untukmengembangkan wacana tentang perlunya legislasi yangmengatur hak kaum waria dapat terwujud.Nancy melihat bahwa Komnas HAM merupakanlembaga yang bisa diandalkan untuk memperjuangkan hakhakmereka. Hanya saja, sebagaimana juga diungkapkanoleh Yulia, tanpa keterlibatan “korban” sendiri di dalamperjuangan itu, alias hanya sebagai penonton dan “klien”,keberhasilannya sangat diragukan. Mengapa? Karena yangpaling mengetahui situasi dan kondisi real di lapangan adalahkaum waria itu sendiri. Tampaknya, terobosan inimencerminkan suatu perombakan paradigma “patron-klien”yang sudah mendarah daging dalam kultur feodal yang takjua lenyap-lenyap di negeri ini, dan disanding dengan sebuahparadigma baru yaitu pendekatan victim-based. Dalamdiskursus hak asasi manusia, pendekatan ini tampakmengental dalam diskursus transitional justice yang lebihterartikulasi dalam KKR yang nasibnya sudah dibungkamitu.Nancy melihat bahwa penegakan keadilan diIndonesia belum menunjukkan hasil yang menggembirakan,terutama bagi kamu marginal dan kelompok rentan, termasukkaum waria. “Kami hanya menginginkan keadilan. Keadilanuntuk diperlakukan sama seperti warga negara yang lain,masyarakat umum.” Ya, tentu saja Nancy benar. Tidak adasatu alasan pun yang membuat mereka dibedakan secaradiskriminatif misalnya dalam pekerjaan baik di sektor informalmaupun formal. Nancy, seperti juga Yulia, menggugat praktikpraktikdiskriminasi yang terjadi dalam masyarakat kita.“Apakah seseorang dipekerjakan karena keahliannya ataukarena statusnya sebagai perempuan, laki-laki, atau waria?”Ini sebuah pertanyaan yang menyentak dan membongkar.Pencalonan diri menjadi anggota Komnas HAMhanya merupakan salah satu langkah, langkah yang penting,dalam advokasi hak-hak mereka sebagai warga negara.Nancy berharap bahwa dengan keterlibatan kaum wariadalam institusi itu, maka kekurangan yang ada selama inibisa diperbaiki, dan terutama bisa membuat Komnas HAMlebih menggigit, tegas dan independen, serta tidak bekerjadengan logika “keterwakilan”, melainkan dengan semangatkemanusiaan yang universal.EDISI: Januari-Februari 2007


SUARAMba Yulia dan Mbak Nancy dalam salah satu acarabersama fraksi kebangkitan Bangsa, DPR-RISumber : Dok. pribadiNancy Iskandar terlahir tahun 1954 di Bandung, dengan nama pemberian orang tua Nandy Iskandar. Nancyadalah anak pertama dari sembilan bersaudara. Ayahnya adalah seorang anggota ABRI dan dengan demikiandibesarkan dengan didikan ala militer dalam keluarga. Orang-tuanya menyadari karakter Nancy yang “kewanitawanitaan”sejak ia masih kecil. Karena itu, mereka berupaya mendidik Nandy kecil dengan keras ala militer agarsifat kewanitaannya itu hilang dan benar-benar tampil sebagai lelaki “tulen”. Salah satu cara yang ditempuhadalah menyekolahkan Nandy di perguruan tinggi teknik di Bandung. Memang, pada masa itu, jurusan teknikidentik dengan pria, dalam arti kebanyakan peminatnya adalah pria.Namun, “suara wanita” yang memanggil-manggil dari dalam lubuk batinnya membuat Nandy tidak betah. Iakemudian memilih keluar pada tahun keempat. Ia merasa tidak menemukan dirinya dengan memaksakan diriterus-menerus mengikuti kemauan orang-tuanya kuliah di jurusan teknik tersebut. Hasrat kewanitaan yangterpenjara dalam raga pria itu meronta-ronta meminta ekspresi bebas. Karena itu, ia kemudian mencari-carikomunitas waria sebagai bagian dari pencarian jati dirinya. Dari Bandung ia pindah ke Bogor kemudian keJakarta.“Kiprah saya dikalangan waria saya jalani,” demikian lanjutnya, dan “saya pernah mejalani kehidupan malampada saat itu … tidak lama karena kesadaran diri bahwa langkah itu kurang baik, sehingga saya ikut beraktivitasdi organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan segala macam. Oleh teman-teman saya ditua-kan, sehinggasekarang ini saya menjadi ketua Waria DKI Jakarta [sementara ketua Waria se-Indonesia adalah Mbak Yulia,penulis]. Sebelumnya saya bekerja di Dinas Bintalkesos, yang dulunya Dinas Sosial, selama 17 tahun. Statussaya di sana adalah karyawan Dinas Sosial tapi kontrak. Saya memberikan pelatihan keterampilan kepada parawaria; jadi tugas saya memberikan keterampilan pada waria dan PSK hasil razia dan anak-anak terlantar binaanDinas Sosial. Saya sekarang bekerja di LSM Yayasan Srikandi Sejati yang bergerak di bidang kemanusiaanyaitu pendampingan kesehatan kepada waria se-DKI Jakarta, dan sekarang saya di LSM ini ditempatkan diklinik PKBI sebagai konselor kesehatan karena Yayasan Srikandi Sejati kerjasama dengan klinik PKBI bidangkesehatan yang notabene untuk waria se-DKI Jakarta.”“Mengapa ditempatkan satu klinik khusus karena bagaimana pun waria ingin berobat nyaman dan tidakmendapatkan diskriminasi. …Pada dasarnya kalau berobat di rumah sakit lain kadang-kadang waria suka dapatdiskriminasi, dapat perlakuan yang kurang pas karena kewariaannya, sehingga kami pengurus-pengurus inimempunyai satu kebijakan yaitu melalui LSM Yayasan Srikandi Sejati kami mempunyai tempat bekerja samadengan PKBI di sini untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada waria di DKI Jakarta untuk bidangkesehatan. Untuk hal-hal saya mencalonkan diri ke Komnas HAM, kesempatan ini mengapa tidak.”EDISI: Januari-Februari 2007


WACANATanggung Jawab Bisnis terhadap HAM:Dari Sosial-Etis ke PolitikOleh Eddie Riyadi (Staf ELSAM)Kata “tanggung jawab” (accountability) telahmenjadi kata sakti dalam diskursus hak asasi manusia.Sayangnya, hingga sejauh ini, kata itu lebih banyakdicantelkan terhadap negara. Negaralah pengampu utamapertanggungjawaban atas pemenuhan, perlindungan, danpenghargaan terhadap hak asasi manusia. Secarakonseptual-teoretis baik filosofis, politik, maupun hukum halitu sangat logis. Negara memang “dimandatkan” oleh parapemberi kuasanya yaitu rakyat untuk menguruskesejahteraan mereka. Legitimasi kekuasaannya berasaldari rakyat, dan karena itu kepada merekalahpertanggungjawaban diarahkan. Itulah logika internal dalamdiskursus hak asasi manusia, yang berkelindan denganlogika demokrasi dan “kontrak sosial”.Tapi, perkembangan mutakhir memperlihatkanbahwa paradigma itu tidak efektif lagi. Mengapa? Pertama,paradigma itu mengandaikan bahwa lokus kekuasaan realpolitik hanya terletak pada negara. Kenyataannya, sentrasentrakekuasaan itu kini telah terpecah-pecah dan terbagibagi,baik kepada institusi ekonomi global dan nasionalmaupun kelompok-kelompok masyarakat sipil, dsb. Kedua,dampak lanjutan dari hal pertama itu adalah bahwa di satusisi negara tidak sendirian dan “tidak bebas” dalammenjalankan kekuasaannya, dan di sisi lain keberadaanpihak-pihak non-negara itu secara real memiliki implikasipolitis di lapangan. Ketiga, memang benar bahwa aktor-aktornon-negara itu tidak mendapatkan kekuasaan politik apa pundari rakyat, tetapi kinerja mereka justru memperlihatkanbahwa bahkan mereka lebih dari lembaga politik yang palingkuat sekalipun. Pelbagai advokasi terhadap pelanggaran hakasasi manusia hanya akan menemui jalan buntu jika hanyadiarahkan kepada negara saja tanpa melihat keterkaitannyadengan “pemegang kekuasaan lain” di balik itu yaitu pelakubisnis berupa perusahaan-perusahaan internasional dannasional. Bahkan, dalam beberapa kasus, pelanggaran itujelas-jelas dilakukan oleh perusahaan. Modelnya bisaperusahaan dengan dukungan negara, bisa juga negaradengan dukungan perusahaan.Dalam konteks seperti inilah tumbuh suburdiskursus tentang “tanggung jawab perusahaan” terhadapmasyarakat yang lazim disebut sebagai Corporate SocialResponsibility (CSR). Bahkan, di tingkat internasional yangterwakili oleh PBB, persoalan kaitan antara bisnis dan hakasasi manusia menjadi agenda utama di milenium baru ini.UN Global Compact, the UN Human Rights Norms forBusiness (lengkapnya adalah: United Nations Norms on theResponsibilities of Transnational Corporations and OtherBusiness Enterprises with Regard to Human Rights) yangdiadopsi oleh U.N. Sub-Commission on the Protection andPromotion of Human Rights pada Agustus 2003,Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD) Guidelines on Multinational Enterprises, danpelbagai kode-kode etik merupakan beberapa contohkeprihatian internasional yang hendak merespon kebutuhanuntuk berubah dan membimbing perilaku perusahaan dalamkaitan dengan hak asasi manusia. Memang, hinggasekarang belum ada satu pun yang berlaku mengikat sepertilayaknya sebuah treaty yang legally binding, namundiharapkan bahwa norma-norma itu akan menjadi soft lawyang berlaku sebagai customary international law seiringpraktiknya.Konsep CSR sendiri sebenarnya bukanlah barusama sekali, dan pengertiannya tidaklah statis. Telusuranbibliografis akan membantu untuk itu. Tinjauan literatur(Caroll, 1999) dan analisis bibliometris (de Bakeer, dkk.,2005) mendukung kesimpulan bahwa asal muasal akademiskonsep CSR dapat ditelusuri hingga ke tahun 1950-an. CSRpertama kali muncul dalam diskursus resmi-akademik sejakmunculnya tulisan Howard Bowen, Social Responsibility ofthe Businessmen pada tahun 1953 (Harper & Row, New York,1953). CSR yang dimaksudkan Bowen mengacu padakewajiban pelaku bisnis untuk membuat dan melaksanakankebijakan, keputusan, dan pelbagai tindakan-tindakan yangharus mengikuti tujuan dan nilai-nilai dalam suatumasyarakat. Karena itulah, Caroll menggelari Howard R.Bowen sebagai “father of Corporate Responsibility”.EDISI: Januari-Februari 2007


WACANASejak waktu itu banyak pakar mengikuti langkahBowen. Pada tahun 1970-an, intuisi bahwa bisnis memilikibeberapa bentuk tanggung jawab sosial di luar dan di atastanggung jawab semata pada aspek ekonominya telahditekankan dalam sejumlah terbitan (Frederic, 1960; Davis& Blomstrom, 1966; Walton, 1967). Meskipun konsep CSRdalam publikasi ini masih terasa kasar, namun keprihatinanutamanya adalah menekankan bahwa CSR memangdihasrati. Dia dihasrati baik karena dari dalam dirinya sendirimemang pada galibnya bisnis memiliki dimensi sosialmaupun karena pertimbangan jangka panjang demikepentingan ekonomi (bisnis) itu sendiri (cf. Davis, 1960;Johnson, 1971).Pada dekade berikutnya, diskursus tentang CSRsemakin mengalami diversifikasi dan proliferasi definisi.Namun, unsur-unsur umum yang tampak dari pelbagaitawaran pengertian itu mengarah pada pandangan bahwabisnis memang bertanggung jawab “melampaui isu ekonomiyang sempit, teknis dan bahkan persoalan legal semata”(Davis, 1973). Namun, tetap saja kesimpangsiuranpengertian dan konsep dalam diskursus tentang CSR ini tidakreda. Baru pada akhir abad 20, konsep ini terbantu dandiperkaya oleh teori tentang stakeholder dan pengertiantentang kewargaan-korporasi. Kegamangan dalam diskursusini disebabkan oleh kenyataan bahwa bidang bisnis danmasyarakat mengalami kekurangan fondasi konseptual dantidak memiliki tradisi teori yang sistematik.Meski masih memiliki beban teoretis, konsep CSRtelah menjadi “gerakan” yang fenomenal belakangan ini.Karena itu, terlepas dari pelbagai variasinya, namun secaraumum konsep itu memiliki arti sebagai berikut: (1)perusahaan swasta memiliki tanggung jawab terhadapmasyarakat melampaui kepentingan produksi barang danjasa yang hanya berorientasi pada keuntungan (laba); (ii)sebuah korporasi memiliki konstituten yang jauh lebih luasdari pada hanya sekadar para stakeholder-nya semata; (iii)korporasi berelasi dengan masyarakat melalui pelbagaiaspek dan tidak melulu melalui pasar semata; (iv) bisnismempunyai tugas melayani nilai-nilai kemanusiaan yanglebih luas cakupannya dan bukan sekadar nilai-nilaiekonomis tradisional yang mendominasi ranah pasar.Tanggung jawab sosial perusahaan berarti bahwabisnis atau perusahaan lebih dari sekadar institusi ekonomisemata. Karena itu, bisnis mempunyai tanggung jawab untukmembantu masyarakat dalam memecahkan masalahmasalahnyayang paling berat (yang kebanyakan justrudisebabkan oleh pelaku bisnis itu sendiri) denganmengalokasikan sumber daya dalam kualitas dankuantitas tertentu.Konsep CSR pada dasarnya merupakan konsepetis. Konsep ini melibatkan pengertian yang berubah tentangkesejahteraan manusia dan menekankan perhatian tentangdimensi sosial dari kegiatan bisnis yang memiliki koneksilangsung dengan kualitas hidup masyarakat. Konsep inimenyediakan jalan bagi bisnis untuk melibatkan dirinyadengan dimensi sosial dan memberikan perhatian terhadapdampak-dampak sosial, terutama yang justru disebabkanoleh bisnis itu sendiri. Kata tanggung jawab mengandungimplikasi bahwa organisasi-organisasi bisnis memilikibeberapa jenis kewajiban terhadap masyarakat di manamereka harus ikut aktif menangani masalah-masalah sosialdan memberikan kontribusi lebih dari sekadar barang-barangdan jasa ekonomis.Singkatnya, konsep CSR mengandung maknabahwa perusahaan atau pelaku bisnis pada umumnyamemiliki tanggung jawab yang meliputi tanggung jawab legal,ekonomi, etis, lingkungan. Lebih khusus lagi, CSRmenekankan aspek etis dan sosial dari perilaku korporasiseperti etika bisnis, kepatuhan pada hukum, pencegahanpenyalahgunaan kekuasaan dan pencaplokan hak milikmasyarakat, praktik tenaga kerja yang manusiawi, hak asasimanusia, keamanan dan kesehatan, perlindungankonsumen, sumbangan sosial, standard-standardpelimpahan kerja dan barang, dan operasi antar-negara.Persoalannya, konsep CSR itu sendiri, sejak awalpemunculannya hingga sekarang, berkesan moralis. Kata“sosial” dalam kata CSR sendiri memiliki makna peyoratifyang berarti “suka rela”, lebih bermakna sebagai tindakanfilantropi. Jadi bukan sebuah kewajiban. Padahal, dalamkaitan dengan advokasi hak asasi manusia, imbauan moralisserta semangat altruistik di balik kata “sosial” itu sama sekalitidak memadai. Konsep hak asasi manusiamengimplikasikan adanya “tanggung jawab” atau“kewajiban”, baik politik maupun hukum. Namun, sudahjamak juga bahwa hukum itu sendiri bukanlah hukum jikatanpa enforcement, atau dalam perspektif filsafat hukumsering disebut sebagai “faktisitas”, keterterimaan olehmasyarakat dan subjek hukum lainnya seperti pebisnis.Enforcement itu tidak bisa tidak pasti mengandaikan politik.Karena itu, kewajiban dan tanggung jawab yang terpentingdalam kaitan dengan CSR ini adalah tanggung jawab politik.Bagaimana menagih tanggung jawab politik daripara pelaku bisnis? Padahal, mereka bukanlah institusi politikdan malah sering di permukaan seolah “takut” dengan politik.EDISI: Januari-Februari 2007


Paradigma konsep politik perlu diubah.Pertanggungjawaban politik tidak lagi semata bersifatdiametris dalam arti institusi atau aktor politik dikatakanbertanggung jawab karena mendapatkan kekuasaan formaldari rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan, melainkan jugakarena praktik penggunaan kekuasaan real di lapangan.Dengan begitu, sebuah perusahaan yang bukan merupakaninstitusi politik, namun kekuasaan ekonominya memilikiimplikasi politik yang sangat signifikan bagi masyarakat –misalnya kehadirannya telah menyebabkan terampasnyahak-hak asasi manusia dari suatu komunitas tertentu di manaperusahaan itu beroperasi – apalagi jika perusahaan tersebutterlibat aktif dalam kampanye dan kegiatan politik baiksembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, akan sahsecara politik untuk dimintai pertanggungjawaban. Misalnya,masyarakat setempat sepakat untuk “mengusir” perusahaantersebut dari wilayah mereka, atau meminta perusahaantersebut membayar ganti rugi atau kompensasi, memintaperusahaan tersebut melibatkan para warga setempatsebagai tenaga kerja ketimbang orang-orang dari tempatatau negara lain, memaksa perusahaan tersebutbertanggung jawab secara hukum, dsb.Dengan demikian, dalam kaitan dengan advokasihak asasi manusia, kewajiban yang diminta dari para pelakubisnis bukan lagi semata moralis, sosial, filantropis, voluntary,melainkan politik. Kewajiban dalam konsep hak asasimanusia – di atas pengertian yang berlaku selama ini yanghanya mengedepankan kewajiban dalam pengertian hukum,yang hemat saya sudah saatnya perlu dikritik – adalahkewajiban politik. Artinya, hak asasi manusia telah menjadisuatu standard legitimasi kekuasaan.WACANAKewajiban dalam konsep hak asasi manusia – diatas pengertian yang berlaku selama ini yang hanyamengedepankan kewajiban dalam pengertian hukum, yanghemat saya sudah saatnya perlu dikritik – adalah kewajibanpolitik. Artinya, hak asasi manusia telah menjadi suatustandard legitimasi kekuasaan.Jika ia diabaikan, maka legitimasi suatu kekuasaanpolitik menjadi goyah. Pemerintah, perusahaan, dan aktoraktorlain yang tidak mempunyai perhatian terhadap, apalagimelanggar, hak asasi manusia dengan sendirinya berartimenggoyahkan legitimasinya sendiri.Bisnis mempunyai tanggung jawab politik bukankarena ia mendapatkan kekuasaannya dari rakyat, bukanjuga karena ia memang mempunyai kekuasaan politik perdefitionem, melainkan karena dalam operasinya ia seolaholahmemiliki kekuasaan politik, yang bahkan lebih darilembaga politik yang ada. Kekuasaan bisnis, apalagi dalamparadigma neoliberalisme, telah merontokkan pelbagaidimensi kekuasaan lain dalam kehidupan manusia, bahkanpolitik itu sendiri. Praktik kekuasaan ekonomi dari bisnis padakenyataannya berimplikasi politik, bahkan kekuasaanekonominya adalah kekuasaan politiknya.Dalam cengkeraman neoliberalisme, bukan lagiknowledge is power, melainkan economic is power. Bisnisditagih pertanggungjawaban politiknya bukan dilihat dari segisumber kekuasaannya, melainkan karena praktikkekuasaannya. Logika ini bisa juga dipakai untuk menanganikelompok-kelompok vigilante yang bertindak seolah-olahmereka adalah aparatus negara. Inilah sebuah tawaran yangkiranya perlu masih dikembangkan. (*)EDISI: Januari-Februari 2007


Merebut Kembali Alam yang TerampasOleh Eddie RiyadiJudul : Hak-Hak Masyarakat Adat dalamKonteks PengelolaanSumber Daya AlamPenulis : Rafael Edy Bosko(dengan Prolog: Eddie Riyadi;Epilog: Emil Ola Kleden)Penerbit : ELSAM dan AMANTahun Terbit : Desember 2006Tebal : 240 hlm. (xiv).Dewasa ini masyarakat global menyaksikan bangkitnya“masyarakat adat” baik pada tataran diskursus maupun padatataran gerakan. Terlepas dari apakah mereka dinamakan“masyarakat adat” (indigenous peoples) lebih dilihat dariperspektif politik, atau malah mungkin secara sosiologismereka juga diakui sebagai sebuah masyarakat atau tidak,yang jelas mereka memang “manusia-yang-bermasyarakat”dan “masyarakat-manusia”. Hanya saja, corakkemasyarakatan mereka memang khas dan unik, tapi jugaberagam. Penyebutan khas dan unik tentu saja diteropongdari, dan sekaligus sebagai gugatan terhadap, paradigmamodernisme. Modernisme telah menempatkan konsepantropologis secara sapu rata. Pandangan ini pada gilirannyaberimplikasi pada praksis sosial, politik, dan bahkanpengetahuan itu sendiri. Epistemologi modernisme inimeragukan mereka sebagai sebuah entitas sosial persiskarena pandangan sosialitas modern berkelindan denganpandangan antropologis yang “satu dimensi”. Tentu saja, inibukan murni kesalahan paradigma modernisme, melainkanlebih sebagai implikasi yang tak diperhitungkan sebelumnya.Karena itu, mereka dipandang sebagai “yang lain”.Pernah ada masanya “kelainan” mereka ini dipandangsecara rendah. Mereka dipandang tidak beradab. Bodoh.Barbar. Kafir. Tetapi, dialektika roh (kesadaran) terusberdenyut. Lalu, kemudian, datang masanya “kelainan”mereka dipandang sebagai sesuatu yang berharga, karenaitu “harus” dihargai. Penghargaan terhadap “kelainan”mereka semakin artikulatif dan signifikan seiringpenghargaan terhadap martabat manusia secaraKeseluruhan yang dalam tingkat normatif tertuangdalam pelbagai instrumen-instrumen hak asasi manusiainternasional. Sebuah tahap perjalanan roh kesadarantengah kita jalani.Namun, masih saja, kekhasan dan keunikanmereka tetap tak sepenuhnya terakomodasi dalam bingkaidiskursus hak asasi manusia internasional selama ini.Mengapa mereka menekankan kekhasan mereka dalammemperjuangkan penghargaan dan penghormatan terhadapmartabat dan hak-hak mereka? Jawabannya sederhana:hanya dengan mengakui kelainan mereka, kita bisa melihatkesamaan kita dengan mereka. Artinya, kelainan itu beradapada tataran faktual empiris saja, pada tataran fenomenal,tetapi justru dari sanalah kita menyelam ke kedalamanmencari akar ontologis dan antropologis yang sama. Lalukita melihat mereka sebagai “diri kita yang lain” (alter ego).Ada hal lain lagi mengapa mereka memang harus dilihatsebagai “yang lain” untuk dihargai sebagai “yang sama”, yaitubahwa pandangan tentang “hak”. Pandangan dominan hakasasi manusia dipahami dalam dimensi individual, namunmasyarakat adat memahaminya dalam dimensi kolektif(collective rights). Tentu saja, pandangan ini mempunyai akarantropologis dan filosofisnya, tetapi bukan di pengantar initempat kita mendiskusikannya.Buku ini, mengangkat salah satu isu pentingberkaitan dengan hak-hak masyarakat adat, yaitu isuEDISI: Januari-Februari 2007


tentang hak mereka dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam, dalam buku ini kita bisa melihat kompleksitasdan keterkait-kelindannya problem masyarakat adat secarakeseluruhan. Pembongkaran problem mereka semoga padagilirannya akan menyentak nurani para pejuang hak asasimanusia dan masyarakat umum untuk menggandeng “yanglain” dalam kesamaan ini sebagai “yang sama” dalamkelainan, dalam perjalanan dialektika pemuliaan martabatmanusia. Dengan demikian, melongok masalah masyarakatadat adalah melongok masalah kita sendiri. Juga sebaliknya,masyarakat adat dengan melongok masalahnya sendirisemestinya tidak berhenti di sana, melainkan mencobakeluar dari dirinya sendiri dan melihat problem kemanusiaanglobal. Di sana dia coba memetakan posisi masalahnyasecara tepat. Sehingga, perjuangan mereka sebagaimasyarakat adat juga akan menjadi perjuangan masyarakatdunia secara keseluruhan. Kali ini kita coba “menggalang”perjuangan bersama ini dengan mengetengahkan problemhak dalam pengelolaan sumber daya alam.Dalam buku ini penulis mendiskusikan dampak daripembangunan sumber daya alam terhadap hak-hakmasyarakat adat, dan menganalisis instrumen hukuminternasional yang relevan berkenaan dengan pengakuandan perlindungan hak-hak masyarakat adat terhadap tanahdan sumber daya alam mereka. Penulis membatasianalisisnya pada standard-standard yang berlaku universalyang tersedia. Uraian dilengkapi dengan contoh-contohkasus dari beberapa negara, sehingga pembaca bisamemperoleh gambaran yang lebih jelas mengenaipermasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adatberkenaan dengan hak-hak mereka terhadap tanah dansumber daya alam mereka ketika sumber daya tersebutdikembangkan atau dieksploitasi.Struktur buku ini disusun sebagai berikut: Setelahpengantar singkat pada Bab 1, pada Bab 2 penulismemaparkan dan menganalisis perkembangan konsepmasyarakat adat dalam hukum internasional, dan bagaimanaistilah “masyarakat adat” didefinisikan. Pada Bab 3, penulismendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi olehmasyarakat adat sehubungan dengan hak-hak merekaterhadap tanah dan sumber daya alam mereka, diikuti olehpemaparan tentang pembangunan skala besar sumber dayaalam pada tanah-tanah masyarakat adat dan kemudiandisusul dengan analisis mengenai hukum berkenaan dengan“aktor” utama yang menjalankan pembangunan tersebut.Pada Bab 4 penulis mengidentifikasi hak-hak masyarakatadat yang terkena dampak dan kemudian membahaskemungkinan penerapan norma-norma hak asasi manusiainternasional dalam konteks perlindungan hak-hakmasyarakat adat ini. Pada Bab 5, penulis mendiskusikanimplikasi hukum di masa datang, di mana penulismendiskusikan isi yang relevan dari draft Deklarasi PBBtentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan Forum Permanenuntuk Isu-Isu Masyarakat Adat di PBB, yang kemudian ditutupdengan kesimpulan dalam Bab 6. Seperti telah dikemukakandi atas, membaca buku ini memang tidaklah berarti bahwakita akan dengan sendirinya memahami isu tentangmasyarakat adat dengan segala kompleksitasnya. Hal ituakan tampak dalam tulisan epilog oleh Emil Kleden. Namun,buku ini paling tidak, sebagaimana diartikulasikan olehpenulis prolog, Eddie Riyadi, memberikan gambaran tentangperkembangan gerakan dan diskursus masyarakat adatdalam kaitannya dengan gerakan hak asasi manusia global.Buku ini memang tidak menawarkan uraian komprehensiftentang masyarakat adat, namun ia menampilkan salah satuisu yang paling krusial yang dihadapi masyarakat adat yaituhak mereka atas sumber daya alam yang meliputi tanah,hutan, dan segala isinya. (*)EDISI: Januari-Februari 2007


Profil ELSAMLembaga Studi dan Advokasi Mayarakat (Institute for Policy Research and Advocacy) yang disingkat ELSAM adalahorganisasi advokasi kebijakan yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usahamenumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya– sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.ELSAM mempunyai empat kegiatan utama sebagai berikut: (i) studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasimanusia; (ii) advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; (iii) pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan(iv) penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia.Susunan Organisasi Perkumpulan ELSAMDewan Pengurus: Ketua: Asmara Nababan; Wakil Ketua: Hadimulyo; Sekretaris: Ifdhal Kasim; Bendahara: Yosep AdiPrasetyo; Anggota: Sandrayati Moniaga, Abdul Hakim Garuda Nusantara, Maria Hartiningsih, Kamala Chandrakirana, SuraiyaKamaruzzaman, Johny Simanjuntak, Raharja Waluya Jati, Mustafsirah Marcoes, Ery Seda.Pelaksana Harian:Pelaksana Harian:Direktur Eksekutif: Agung PutriDeputir Direktur Program: A.H. SemendawaiDeputir Direktur Internal: Otto Adi YuliantoStaf: Atnike Nova Sigiro, Betty Yolanda, Elisabeth Maria Sagala, Ester Rini Pratsnawati, Adyani Hapsari Widowati,Indriaswati Dyah Saptaningrum, Maria Ririhena, Siti Sumarni, Triana Dyah, Yuniarti, Agung Yudhawiranata,Amiruddin, Edisius Riyadi, Ignasius Prasetyo J., Khumaedi, Paijo, Sentot Setyosiswanto, Supriyadi WidodoEddyono, Syahrial Wiryawan, Wahyu Wagiman, Zani, Kosim, Mariah.Alamat: Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510. Tel.: (021) 797 2662; 7919 2519; 7919 2564;Facs.: (021) 7919 2519; Email: elsam@nusa.or.id, atau advokasi@indosat.net.id; Website: www.elsam.or.id

More magazines by this user
Similar magazines