Konservasi Kawasan Perairan Indonesia Bagi Masa ... - Blogs Unpad

Konservasi KawasanPerairan IndonesiaBagi Masa Depan Dunia1

Profil Konservasi Sumberdaya Ikan Kini dan Mendatang:Konservasi Kawasan Perairan Indonesia Bagi Masa Depan DuniaPengarah:M. Syamsul Maarif(Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil)Penulis:Yaya Mulyana dan Agus DermawanPenyelaras Akhir:SurajiPendukung:Subdit Identifikasi dan Pemetaan KonservasiSubdit Rehabilitasi Kawasan KonservasiSubdit Konservasi Ikan dan Pemanfaatan Kawasan KonservasiSubdit Konservasi Kawasan Perairan dan Taman Nasional LautFoto:Peter Mous, cipto aji gunawan, Koleksi Dit Konservasi dan KTNL, Coremap IIRancang Grafis:HERI SUROSOPencetakan Buku ini dibiayai oleh Satuan Kerja Direktorat Konservasi dan Taman Nasional LautDiterbitkan oleh Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut,Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,Departemen Kelautan dan PerikananJl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110Telp./Fax. +62-21 352 2045Email: agusder81@yahoo.comwww.dkp.go.idCetakan pertama, 2008ISBN 978-979-3556-65-9Dipersilahkan mengutip sebagian atau keseluruhan buku ini dengan menyebutkan sumber sitasi.2 3

Sekapur SirihKonservasi kawasan perairan merupakan bagian dari upaya konservasiekosistem yang ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan sumberdayaikan yang berkelanjutan. Upaya ini memerlukan pendekatan pengelolaanyang lebih spesifik, antara lain, karena terkait dengan dinamika ekosistem perairanyang senantiasa bergerak serta karakteristik biota perairan yang tidak mengenalpemisahan wewenang maupun batas-batas wilayah administrasi pemerintahan. Di lainpihak, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan wewenang urusan–urusan pemerintahandi bidang konservasi kawasan dan konservasi jenis ikan berkaitan erat dengan tugaspokok dan fungsi serta kompetensi masing-masing instansi pelaksana mandat.Makna konservasi sumberdaya ikan bukan saja perlindungan semata, namunsecara seimbang melaksanakan upaya pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutanterhadap sumberdaya ikan. Mengingat harapan pelestarian sumberdaya ikan terletakdi jantung kawasan konservasi perairan, Departemen Kelautan dan Perikanankhususnya melalui Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut sejauh ini telahmelakukan pembinaan, sosialisasi dan bantuan teknis bagi lembaga/instansi/DinasKelautan dan Perikanan, baik kabupaten maupun provinsi, dalam mengembangkankawasan konservasi perairan di daerah. Di tengah perubahan selama satudekade terakhir, terutama menyangkut otonomi daerah dan tuntutan partisipasimasyarakat yang lebih terbuka, upaya-upaya konservasi kawasan perairan tersebuttelah mendapat perhatian penuh dari pemerintah daerah dan masyarakat.Buku ini disusun untuk memberikan gambaran tentang upaya-upaya konservasisumberdaya ikan yang telah dilakukan utamanya terkait tugas pokok dan fungsiDirektorat Konservasi dan Taman Nasional Laut. Buku ini diawali dengan catatankecil tentang bagaimana menjaga laut demi masa depan, bukan hanya untuk anakcucu,tetapi sekaligus menjaga kelangsungan hidup ekosistem dunia, dilanjutkandengan untaian refleksi kisah konservasi kawasan perairan, memaknai aturankonservasi, upaya harmonisasi konservasi kawasan perairan dan jenis ikan besertapenatakelolaannya, hingga kepada perkembangan konservasi pada masa kini sertadiakhiri dengan menatap masa depan konservasi perairan. Beragam upaya dalammengembangkan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya ikan,baik di tingkat ekosistem, jenis dan genetik, diharapkan fajar konservasi perairanmenjadi makin benderang. Tidak saja dimaksudkan untuk menjamin hak-hakgenerasi mendatang atas sumber daya ikan, tetapi juga untuk mencapai kejayaandan kelestarian wilayah perairan Nusantara.Akhirnya, Penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atasterselesaikannya buku ini, tak lupa terimakasih dan memberikan penghargaanyang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu baik langsungmaupun tidak langsung mulai dari proses pengumpulan materi, penulisan hinggaterselesaikannya buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi pihak-phak yangmembutuhkannya.Jakarta, September 2008Penulis4 5

DAFTAR ISIKonservasi Kawasan Perairan Indonesia Bagi Anak Cucu Kita 10“Cobalah kita bertanya pada diri sendiri,mengapa Tuhan memberi dua pertiga luas negara kitaadalah lautan.”Laksdya TNI (Purn) Freddy Numberi, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik IndonesiaMenengok Kisah Konservasi Kawasan Perairan Indonesia 16Memaknai Aturan Konservasi 36Harmonisasi Pengelolaan Konservasi KawasanPerairan dan Jenis Ikan 52Kawasan Konservasi Perairan Pada Masa Kini 72Menatap Masa Depan Konservasi Kawasan Perairan 928 9

Konservasi KawasanPerairan IndonesiaBagi Anak Cucu KitaPergilah ke kawasan perairan. Anda niscaya akan mendapati panorama yangunik, entah itu perairan yang berada di wilayah darat maupun perairan yangmembatasi kawasan pesisir. Yang terakhir ini menyajikan belaian lembut pasir lautpada sepasang kaki Anda, sementara sepasang mata menikmati panorama lautan yangmembentang berbatas cakrawala langit. Negara kita justru memiliki bentang laut seluasdua pertiga dari luas keseluruhan wilayah. Inilah rumah bagi terumbu karang yangcantik, berbagai jenis ikan, dan sumber daya hayati lainnya. Indonesia tercatat sebagainegara kepulauan terbesar di dunia, yang telah diakui oleh konvensi PerserikatanBangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of theSea/UNCLOS) pada tahun 1982. Wilayah yang luas itu dengan pantai sepanjang 95.186kilometer dengan sekitar 17.480 pulau yang membentang pada garis katulistiwa denganiklim tropis.Diapit oleh dua samudra (Samudra Hindia dan Pasifik) dan benua (Asia dan Australia,Laut Indonesia memiliki posisi yang strategis, yang dapat memberikan keuntunganekonomi. Seiring pergeseran pusat ekonomi dunia, dari Poros Atlantik ke Asia Pasifik,kapal-kapal pengangkut internasional secara rutin melintasi perairan dalam Indonesia.Para ahli ekonomi memperkirakan bahwa potensi ekonomi jasa perhubungan lautmencapai 12 miliar dolar AS per tahun. Angka ini berdasarkan pada perhitungan, sejak15 tahun terakhir negara kita mengeluarkan devisa lebih dari 10 miliar dolar per tahununtuk membayar armada pelayaran asing yang selama ini mengangkut 95 persen daritotal barang untuk ekspor dan impor. Armada tersebut juga memobilisasi 45 persendari total barang yang dikapalkan melalui ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia), yangmeliputi Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Makassar, dan laut-laut lainnya.Jalur laut Indonesia memang telah memegang peranan penting sejak zaman nenekmoyang. Peninggalan pada zaman pra sejarah mengindikasikan adanya penguasaanteknologi pembuatan perahu dan kemampuan mengarungi lautan Nusantara dansinggah di kawasan sekitarnya. Pada masa Hindu-Buddha mulai menyebar di kepulauanNusantara, kerajaan-kerajaan Nusantara pun melakukan kegiatan maritim aktif, baikintra-insular ataupun ekstra-insular, hingga ke India dan China. Kekayaan komoditasperdagangan dari sumber daya alam dan posisi geografis yang strategis kepulauanNusantara, menjadikan wilayah ini berkembang sebagai jalur perdagangan dantransportasi penting.Laut juga menjadi saksi bagaimana pengorbanan para pahlawan kita saat berjuangmerebut Irian Barat dari tangan penjajah Belanda. Pada tanggal 15 Januari 1962,suatu pertempuran terjadi di Laut Aru, Maluku. Saat itu, dua jenis kapal jenis perusak,Ikan-ikan bernilai ekonomi tinggi melintasi wilayah perairan Indonesia, yang memiliki ekosistem terumbukarang yang indah. Saat ini berbagai pihak telah menyuarakan semangat pelestarian untuk melindungi sumberdaya ikan yang kita miliki bagi anak cucu kita di masa mendatang.pesawat jenis Neptune, dan Frely milik Belanda menyerang KRI Macan Tutul, KRIMacan Kumbang, dan KRI Harimau milik Indonesia yang tengah berpatroli. KomodorYos Sudarso yang memimpin armada Indonesia, yang saat itu berada di KRI MacanTutul, berhasil melakukan manuver untuk mengalihkan perhatian musuh. Pihak musuhakhirnya hanya memusatkan penyerangan ke KRI Macan Tutul. Dua kapal lainnya selamat,sementara KRI Macan Tutul tenggelam beserta awaknya. Yos Sudarso menyerukanpesan terakhirnya yang terkenal, “Kobarkan semangat pertempuran.”Bagi para peneliti kelautan negara kita merupakan tempat penelitian yang sangatpenting. Pasalnya, tiga lempengan kerak Bumi saling bertabrakan sehingga menjadikantopografi dasar laut Indonesia bervariasi. Bentuknya mulai dari kawasan paparan lautyang dangkal (< 200 meter) di Laut Jawa, hingga kawasan cekungan yang dalam di LautBanda dan deretan palung laut yang memanjang dan ultra dalam (> 7.000 meter) diselatan Pulau Jawa. Kombinasi beragam kedalaman laut ini memberikan keuntungandikaitkan dengan sirkulasi air laut yang mendukung ekologi dan menjadi habitat berbagaiikan bernilai ekonomis, beserta pasokan alami makanan ikan yang berkesinambungan.Pada Oktober 2002, Tim Ekspedisi Laut Dalam Indonesia-Jepang berhasil menyelampada kedalaman lebih dari 2.000 meter di Palung Jawa. Menggunakan kapal selamriset Jepang, Shinkai 6500, para ilmuwan itu mencari jawaban ilmiah terhadap PatahanSumatra, endapan gas metana di dasar laut, dan keberadaan biota laut dalam yanghidup tanpa cahaya matahari.Keindahan terumbu karang yang hidup di perairan dangkal negara kita berhasilmemikat hati setiap penyelam, entah yang berasal dari dalam negeri maupun mancanegara.Di wilayah perairan terumbu karang yang jernih, hewan-hewan membekali diri mereka10 11

Keindahan terumbu karang yang hidup di perairan dangkal negara kita berhasil memikat hati setiap penyelam,seperti yang ditemukan di dekat sebuah dermaga (halaman sebelah). Menjadi salah satu ikon penting perairanIndonesia, penyu adalah satwa laut yang membutuhkan perlindungan dari sejumlah ancaman masa kini (atas).dengan warna-warna yang mencolok. Pada kawasan yang berlimpah cahaya matahariini perubahan warna yang terjadi pada seekor ikan, misalnya ikan kambing-kambing(Pomacanthus imperator), juga berhasil memancing minat para peneliti dan olahragawanselam.Menghampar sepanjang kurang lebih 50.000 kilometer persegi, kawasan terumbukarang membentengi pulau-pulau Indonesia. Wilayah terumbu karang itu juga termasukkawasan segitiga terumbu karang (coral triangle) yang merupakan pusat keanekaragamanhayati laut dunia. Kawasan itu memiliki luas terumbu karang sekitar 75.000 km2 yangmencakup Indonesia, Philipina, Malaysia, Timor Leste, Papua Nugini dan KepulauanSolomon. Lebih dari 120 juta orang hidupnya sangat bergantung dari terumbu karangdi kawasan tersebut. Hal ini menjadi alasan yang sangat kuat untuk melakukan upayakonservasi terumbu karang di kawasan tersebut.Kawasan segitiga terumbu karang sendiri memiliki lebih dari 500 spesies karang.Hingga saat ini, kepulauan Raja Ampat merupakan lokasi dengan keanekaragaman hayatiterumbu karang tertinggi di dunia dengan sekitar 537 jenis karang (CI, 2001). Jumlahjenis karang tersebut merupakan 75% jenis karang yang ditemukan di dunia. Akibatletaknya yang dekat dengan garis pantai dan mudah diakses masyarakat setempat,ekosistem terumbu karang mengalami tekanan yang hebat. Praktik penangkapan ikanmenggunakan racun sianida dan bahan peledak merupakan contoh umum dalamkegiatan perusakan. Untuk itu, sudah sepantasnya kita menyelamatkan laut negara kitademi masa depan, bukan hanya untuk anak-cucu, tetapi sekaligus menjaga kelangsunganhidup ekosistem dunia. •12 13

14 15

Menengok KisahKonservasi KawasanPerairan IndonesiaMembentang di garis khatulistiwa, perairan laut Nusantara menopang anekakehidupan hayati. Lautan tropis seluas 5,8 juta kilometer persegi (km 2 )menutupi hampir 70 persen dari sekitar 7,8 juta km 2 wilayah Indonesia.Samudera raya itu bersentuhan langsung dengan 17.480 pulau besar dan kecil yangmembentuk bibir pantai tropis sepanjang 95.186 km.Perpaduan unik antara letaknya di pinggang Bumi, variasi iklim dengan interaksilintasan arus dua samudera menjadikan bentang laut Nusantara kaya akankeanekaragaman sumber daya ikan dan lingkungannya. Ragam ekosistem bisa dijumpai,mulai dari ekosistem pantai, muara, mangrove, laut terbuka, padang lamun, terumbukarang hingga laut teluk.Dengan pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, tersebar sekitar 4,5 jutahektar ekosistem mangrove yang membentengi daratan dari gempuran ombak. Selainitu, ekosistem yang ditumbuhi vegetasi Rhizophora, Avicennia, dan Sonneratia ini menjadihabitat bagi dua alam peralihan antara laut dan daratan. Di daratan, tumbuhan bakaumenjadi rumah bagi burung air, amfibia, reptilia maupun primata, seperti bekantan,Bagi hewan akuatik, perairan mangrove menjadi tempat pemijahan dan asuhan untukkelangsungan hidupnya.Pada kedalamannya, laut Indonesia memendam hamparan terumbu karang yangditempati lebih dari 500 spesies dari 70 genera terumbu karang. Taman air dangkal inimembentuk relung-relung ekologi yang didiami ratusan ikan karang, alga, crustacea,moluska, mamalia, dan reptilia laut. Komunitas biota laut dan terumbu karang iniberpadu membentuk surga bawah laut yang indah.Berdampingan dengan ekosistem terumbu karang, terserak hampir sekitar 12 jutahektar ekosistem padang lamun. Ekosistem tumbuhan berbunga ini ibarat belantaralaut yang dihuni sedikitnya 12 jenis lamun dari tujuh marga. Di sini hidup bermacambiota air, dari moluska, krustasea, cacing hingga ikan. Duyung, Dugong dugong, adalahmamalia laut yang hidupnya sangat tergantung pada kehadiran lamun. Hamparan lamunyang luas juga berfungsi sebagai penyaring sedimen dari daratan dan pelindung pantai.Topografi dasar samudera pun tak kalah menarik. Segala rupa dasar laut bisadijumpai di Indonesia: paparan dangkal, palung laut, lereng landai dan curam hinggagunung api. Meski hening dan gersang, laut jeluk didiami beragam hidupan: ikan, teripang,cumi-cumi dan sebagainya. Mereka ini, salah satunya, berperan sebagai pemulung jasadorganisme laut yang mati dan jatuh ke dasar samudera.Kekayaan hidupan laut yang melimpah itu sekaligus menyimpan keanekaragamansumber daya ikan. Artinya, plasma nutfah perairan masih berpotensi besar untuk bisaPemanenan berlebihan serta caranya yang serampangan adalah ancaman lain yang bersifat langsung terhadapsumber daya laut. Penangkapan tanpa bersandar pada daya pulih biota perairan akan berdampak buruk bagikelestarian hidupan laut. Cara lain yang memberikan dampak buruk adalah bahan peledak dan racun.dimanfaatkan secara lestari di masa depan. Di sisi lain, seiring dengan melimpahnyakeanekaragaman hayati beserta fungsi ekologi yang diembannya, secara tidak langsungmintakat perairan mengisyaratkan sebuah tantangan besar. Selain bermanfaat bagikehidupan bangsa selama ratusan tahun, laut juga sedang menghadapi tekanan hebat daridua sisi, dari kawasan daratan—polusi, limbah, dan sekaligus di perairan—pemanenanilegal dan destruktif.Aktivitas terestrial telah mengirim bahan-bahan buangan yang mengancamkehidupan laut. Sumber pencemaran itu berasal dari kegiatan industri, pemukiman,perkotaan, pertambangan, pelayaran, pertanian dan budidaya perikanan. Begitujuga kegiatan manusia di tubir laut yang merombak kawasan pesisir, pantai, muaradan mangrove. Umumnya ancaman di pesisir berupa perluasan pemukiman, akitivaspariwisata bahari hingga konversi mangrove untuk keperluan lain.Pemanenan berlebihan serta caranya yang serampangan adalah ancaman lain yangbersifat langsung terhadap sumber daya laut. Penangkapan tanpa bersandar pada dayapulih biota perairan akan berdampak buruk bagi kelestarian hidupan laut. Pun, tekniktangkap dengan bahan beracun, bahan peledak dan pukat harimau menyebabkan efeksampingan bagi organisme lain.Tekanan-tekanan dari manusia itu, makin berdaya rusak tinggi jika dikaitkandengan gejala pemanasan global. Bumi yang makin menghangat menyebabkan iklimtak lagi normal. Fenomena El Nino, misalnya, telah menyebabkan pemutihan karangdalam skala luas. Dengan demikian, diperlukan upaya konservasi untuk melindungi,melestarikan, dan memastikan pemanfaatan sumber daya ikan sejalan dengan kaidahkaidahpembangunan yang berkelanjutan.16 17

Menjadi bagian dari segitiga terumbu karang dunia, periran di Raja Ampat menyajikan panoram yang indahnan menawan (halaman sebelah). Upaya melestarikan kawasan perairan membutuhkan dukungan sejumlahpihak, suatu kerja bersama yang berupaya menggalang semangat pengelolaan sumber daya ikan.Kronik Pelestarian Perairan NusantaraSebagai negara bahari, Indonesia memiliki sejarah panjang dalam berinteraksidengan samudera yang menjadi bagian penting dari kesatuan wilayahnya. Salah satubentuk interaksi itu adalah pemanfaatan perairan, sekaligus pelestariannya, yang bisadilihat jejaknya ke masa lampau. Namun sebelum menapaki babak demi babak, perludipahami bahwa kesadaran tentang konservasi perairan di Indonesia tumbuh selarasdengan gerak konservasi internasional.Zaman KolonialSebelum masuknya Belanda ke tanah air, masyarakat pesisir dan pulau kecilNusantara telah akrab dengan alam perairan selama berabad silam. Bukti otentikkehidupan samudera bisa ditarik sampai abad VIII yang terlihat pada relief Jatakawadhanadan Gandawyuha bergambar perahu layar bercadik di Candi Borobudur. Salah satubentuk pemanfaatan kawasan pesisir sebagai tambak garam ditengarai telah dilakukansejak abad ke-13, di pantai utara Jawa bagian timur. Hal ini tercantum dalam kitabKutaramanawa, undang-undang Majapahit, yang mengatur tentang pengelolaan air.Hingga kini, jejak kearifan lokal dalam mengelola sumber daya ikan dan lingkungannyamasih bisa dilihat. Di Sulawesi Utara, misalnya, masyarakat Sangihe-Talaud memilikitradisi eha laut sebagai masa jeda panen ikan selama tiga hingga enam bulan. Usaieha, dilakukan upacara mane’e, pola pemanenan ikan tradisional yang telah disepakatibersama oleh tetua adat. Di Sumatera, juga dapat dijumpai tradisi lubuk larangan, sebuahlarangan menangkap ikan pada kawasan perairan dan jangka waktu yang ditentukan.Selain itu, jejak perlindungan perairan dari peninggalan salah satu kerajaan Nusantara,18 19

Kutai Kertanegara, di Provinsi Kalimatan Timur sekarang, bisa menjadi bukti bentukpemanfaatan perairan yang lestari. Selain mewariskan Cagar Alam Kerajaan Kutai—kini dikenal sebagai Taman Nasional Kutai, kerajaan ini juga memiliki Suaka PerikananDanau Loa Kang dan Batu Bumbun.Zaman Perjuangan KemerdekaanEra ini sangat dipengaruhi oleh geliat ilmu pengetahuan Barat yang menekankaneksplorasi sejarah alam dengan mengumpulkan temuan-temuan baru—hewan dantumbuhan. Dengan demikian untuk melihat perkembangan konservasi perairan tak bisadilepaskan dari gairah itu. Adalah G.E. Rumphius yang meretas jalan di bidang biologi,baik terestrial maupun perairan, lewat dua karyanya: d’Amboinsche Rareteitkamer, 1705,dan Herbarium Amboinense, 1741-1750. Dua risalah Rumphius, yang bisa dipandangsebagai bapak biologi laut Indonesia, itu memuat pertelaan flora-fauna Ambon dansekitarnya. Sekitar pertengahan abad ke-19, tercatat perkembangan penting dalam ilmusoal ikan di Nusantara dengan Pieter Bleeker, seorang ahli ikan (ichthyologist), sebagaitokoh utamanya. Di samping ratusan risalah ilmiah tentang ikan, dia juga menghasilkankarya besar Atlas Ichthyologique.Selain itu, selama babak ini tercatat pula sejumlah penjelajahan ilmiah dari berbagainegara mengarungi ataupun melintasi perairan Indonesia. Seperti Ekspedisi Beagleantara 1832-1836 dari negara penguasa laut dunia, Inggris. Dari ekspedisi ini, pakarbiologi Charles Darwin menciptakan teori evolusi bersama Alfred Russel Wallace.Tokoh terakhir ini dengan jeli menangkap perubahan fauna dari wilayah barat ke timurkepulauan Nusantara. Warisannya hingga kini dikenang sebagai Garis Wallace, sebuahbatas maya fauna antara Bali dengan Lombok dan memisahkan Kalimantan denganSulawesi. Belanda, dengan Ekspedisi Sibolga pada 1899-1900, menelisik perairan timurIndonesia dan menemukan spesies-spesies baru. Salah satu hasil penyusuran Sibolgaberupa peta dasar laut pertama bagi Indonesia.Tabel 1. Beberapa armada riset yang berlabuh di perairan Nusantara:Tahun Ekspedisi Keterangan1817-1820 Physicienne Prancis1822-1825 Coquille Prancis1826-1829 Astrolabe Prancis1832-1836 Beagle Inggris, dari hasil ekspedisi ini, Charles Darwin menciptakan teori evolusi.1836-1837 Bonite Prancis1872-1876 Challenger Inggris, mengitari Bumi yang meletakkan dasar-dasar bagi ilmu kelautan dunia.1898-1899 Valdivia Jerman1899-1900 Siboga Belanda, menyusuri perairan timur Nusantara dan menemukan berbagaispesies baru biota bahari.1906-1907 Planet Jerman1929-1930 Snellius Belanda, mengarungi perairan timur dengan fokus riset geologi laut.Langkah pertama pelestarian alam sebenarnya bisa dirunut sampai 1714 ketikaC. Chastelein menghibahkan 6 ha tanah di Banten untuk digunakan sebagai natuurKemitraan di wilayah regional untuk menyelamatkan kawasan periairan yang tak mengenal batas administrasitelah memberikan kepercayaan diri pada Indonesia untuk berbicara lebih banyak mengenai konservasiperairan. Penyelamatan ini tentu akan mendukung keberlanjutan sumber daya ikan.reservaat atau cagar alam. Baru seabad lebih kemudian, tepatnya 1889, Direktur KebunRaya Bogor mengikuti jejak Chastelein dengan mengesahkan cagar alam pertamadi Cibodas, Jawa Barat. Cagar ini untuk melindungi hutan pegunungan yang masihperawan di daerah itu. Watak pelestarian masa ini memang berbentuk pencadanganareal tertentu untuk memastikan hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya aman.Tahun 1910 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Ordonnantie tot Beschermingvan sommige in het levende Zoogdieren en Vogels, Undang-undang Perlindungan Mamaliadan Burung Liar, yang berlaku di seluruh wilayah Hindia Belanda. Ordonansi itu dipicuoleh kekhawatiran hilangnya burung cendrawasih akibat perburuan untuk diekspor kedaratan Eropa.Sementara itu, momen bersejarah bagi dunia perikanan terjadi pada 1904 kalaDirektur Kebun Raya Bogor Dr. Koningsberger meresmikan Visscherij Station, StasiunPerikanan, di Jakarta. Pada masa jayanya, stasiun ini dilengkapi kapal penelitian Gieruntuk melakukan berbagai penelitian perikanan.Gagasan melestarikan alam makin menguat dengan berdirinya NederlandschIndische Vereeniging Tot Natuurbescherming, atau Perkumpulan Perlindungan AlamHindia Belanda pada 1912. Setahun kemudian, ketua pertama perkumpulan ini, Dr. S.H.Koorders bersama koleganya, mengajukan sejumlah 12 kawasan perlindungan: PulauKrakatau, Gunung Papandayan, Ujung Kulon, Gunung Bromo, Nusa Barung, Alas Purwo,beberapa situ di daerah Banten, Kawah Ijen beserta dataran tingginya. Sejak organisasiini berdiri, usaha pencagaran terus berlanjut.Tak lama kemudian, 1916, pemerintahan Hindia Belanda mengambil alih urusanpelestarian alam dari perkumpulan tersebut. Dengan Staatsblad tahun 1916, No. 278pemerintahan waktu itu berwenang menetapkan kawasan cagar. Pada tahun itu juga,20 21

Menjadi salah satu tempat beraktivitas - ekonomi maupun sosial, pesisir memerlukan perhatian secara seksama.Kegiatan yang cenderung merusak dan tidak berkelanjutan dapat mengancam kelestarian kawasanyang mendukung ekosistem sekitar di masa depan. Inilah yang memerlukan perhatian.Hindia Belanda mengatur perikanan mutiara dan bunga karang melalui Parelvisscherij enSponsenvisscherijordonnantie (Staatsblad tahun 1916, No.157). Lantas, disusul VisscheriJordonnantie (Staatsblad tahun 1920, No. 396) untuk melindungi ikan yang mencakuptelur, benih ikan dan semua kerang-kerangan. Pasal 2 peraturan itu, misalnya, melarangpenangkapan ikan dengan bahan beracun, bius ataupun bahan peledak. Pada 1919,Visscherij Station dikembangkan menjadi Laboratorium voor het Onderzoek der Zee,atau Laboratorium Penelitian Laut, dengan fasilitas akuarium laut yang terkenal padazamannya.Masa ini bisa dijumpai beberapa peraturan yang melindungi satwa, seperti Dierenbeschermingsverordening(Staatsblad tahun 1931, No. 134) yang berlaku secara nasional. Padasaat hampir bersamaan, keluar Jachtordonantie 1931 (Staatsblad tahun 1931, No.133)yang mengatur tentang perburuan dan Jachtordonantie Java en Madoera 1940 (Staatsbladtahun 1940, No. 733) yang hanya berlaku untuk Jawa dan Madura. Selanjutnya, perlindunganalam diatur dengan Natuurbeschermingordonantie 1941 (Staatsblad tahun 1941,No. 167) menggantikan Natuur Monumenten en Wildressrvaten Ordonantie 1932 (Staatsbladtahun 1932, No. 17) yang menata soal cagar alam dan suaka margasatwa.Dalam pada itu, antara tahun 1942 hingga 1945-an, pendudukan Jepang di Indonesiahampir tidak ada usaha pelestarian, kecuali masih adanya kelonggaran bagi beberapapenelitian laut yang dilakukan oleh sarjana Belanda.Zaman Kemerdekaan- Masa Orde LamaHingga kurang lebih dua dasawarsa pertama setelah merdeka, Indonesia masihmewarisi langkah-langkah konservasi dari Hindia Belanda. Lima tahun usai meraih22 23

kemerdekaan, 1950, Laboratorium voor het Onderzoek der Zee diubah menjadi LembagaPenyelidikan Laut (LPL), yang pada 1952 memiliki kapal riset Samudera. Meski belumada sarjana Indonesia, Samudera meneliti perairan Indonesia secara teratur. Memasukidasawarsa 1960-an, jumlah kapal riset maritim terus bertambah. Jalanidhi, 1963, danBurudjulasad, 1966, adalah dua armada riset yang kian meneguhkan usaha penelitianlaut. Tak kurang ada tiga ekspedisi ilmiah selama 1960-1970: Operasi Baruna I, 1964;Operasi Baruna II, 1966; dan Operasi Cendrawasih, 1967.Lompatan besar era ini ditandai dengan adanya konsep Wawasan Nusantara melaluiDeklarasi Juanda pada 13 Desember 1957, yang kemudian diperkuat dengan Undangundang(UU) No. 4 tahun 1960. Wawasan Nusantara menjamin bahwa mintakat lautdan daratan merupakan satu-kesatuan wujud yang tak terpisahkan: Negara KepulauanIndonesia. Deklarasi itu juga memastikan seluruh sumber daya perairan, pesisir danpulau-pulau kecil yang masuk wilayah Indonesia dapat dikelola secara lestari.Secara bersamaan, pada dekade 1960-an di Bogor, kota pusat penelitian danperlindungan alam selama masa Hindia Belanda, dibentuk Bagian PengawetanAlam yang bernaung di bawah Kebun Raya Bogor; sementara itu, lembaga JawatanKehutanan memiliki Bagian Perlindungan Alam. Kedua lembaga itu kemudian digabungmenjadi Bagian Perlindungan dan Pengawetan Alam (PPA) yang dikelola oleh JawatanKehutanan. Dengan begitu, kewenangan Kebun Raya Bogor dalam bidang perlindunganalam juga berakhir.- Masa Orde BaruDengan terus meningkatnya perhatian atas kelestarian alam—waktu itu lebihtertuju pada kelestarian hutan, konservasi di Indonesia terus mencari bentuk. Untukmengurus perlindungan alam lebih serius, pada tahun 1971 dibentuk DirektoratPerlindungan dan Pengawetan Alam (Dit. PPA), menggantikan Bagian PPA, di bawahDirektorat Jenderal Kehutanan (Ditjen Kehutanan), Departemen Pertanian.Pada level internasional, tahun 1973 Indonesia ikut meratifikasi CITES (Conventionon International Trade in Endangered Spesies of Wild Flora and Fauna), yang kemudiansah menjadi hukum nasional melalui Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978. Sejakmeratifikasi konvensi itu, Indonesia harus memisahkan otoritas keilmuan (scientificauthority), yang dimandatkan pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) danotoritas penge lolaan (management authority) dipegang oleh Departemen Kehutanan,dan berdasarkan PP No.60 tahun 2007, Departemen Perikanan dan Kelautan medapatmandat dalam otoritas pengelolaan konservasi sumber daya ikan. Artinya, langkahpengaturan perdagangan flora fauna langka, dari maupun ke negara kita dildasarkanmenurut prosedur CITES.Rentang 1974-1983, dengan dukungan Organisasi Pangan Dunia (Food and AgricultureOrganization/FAO), pemerintah melaksanakan Program Pengembangan Taman Nasional.Program ini untuk membangun sistem kawasan konservasi daratan dan perairan diseluruh Indonesia sekaligus menentukan skala prioritasnya. Momentum berhargaberlangsung di Denpasar, Bali, waktu Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi TamanNasional Internasional III tahun 1982. Saat peristiwa ini, pemerintah meresmikan 10taman nasional baru di Indonesia;Sejalan dengan makin meningkatnya kesadaran akan konservasi, setahun setelahkonferensi di Bali, 1983, Departemen Kehutanan dibentuk dari hasil pemekaranSalah satu kawasan konservasi perairan di wilayah Kalimantan, Berau merupakan salah satu kisah suksesdalam pembangunan perikanan yang berkelanjutan. Kisah ini telah tercatat dalam sejarah konservasi perairanIndonesia dan menjadi acuan bagi wilayah lain yang akan mengadaptasi pola yang sama.Departemen Pertanian. Dengan perubahan institusi itu, bidang konservasi sumberdaya alam dipegang oleh Departemen Kehutanan melalui Direktorat JenderalPerlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) yang kini bernama DirektoratJenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA). Pada periode yang sama,untuk mengurus masalah lingkungan secara khusus dibentuk juga Kementerian NegaraLingkungan Hidup—awalnya, Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan danLingkungan Hidup (PPLH).Departemen Kehutanan, tahun 1984, saat itu melalui PHPA, menyiapkan sebuahrencana Sistem Kawasan Pelestarian Bahari Nasional yang berisi kerangka-kerja bagiberbagai aktivitas perlindungan perairan, dasar-dasar pemilihan dan penetapannya.Meskipun begitu, sejatinya, usulan pertama tentang kawasan pelestarian laut telahdiperkenalkan semenjak tahun 1975; misalnya, untuk kawasan Kepulauan Seribu, yangbaru berstatus sebagai cagar alam tahun 1982—sekarang taman nasional laut.Nilai penting sumber daya perairan dalam pembangunan nasional mulai dimasukkandalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1988. Dalam dokumen ini, secarasingkat dinyatakan bahwa kawasan pesisir, laut, daerah aliran sungai dan udara harusdikelola dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alamnya.Pengelolaan areal laut, secara khusus, harus ditingkatkan agar berdaya guna danberkelanjutan.Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem mendapat dukungan secara hukumdengan disahkannya UU No. 5 tahun 1990, yang mengatur seluruh aspek perlindungan,pengawetan, dan pemanfaatan lestari sumber daya hayati dan ekosistem. Menurutperaturan ini, konservasi dilakukan dengan perlindungan sistem penyangga kehidupan,24 25

sebaran kawasan konservasi perairan laut daerah di indonesiaIndramayu, Jawa BaratLuas: 720 HaTahun: 2004Berau, Kalimantan TimurLuas: 1.321.207 HaTahun: 2005Alor, Nusa Tenggara TimurLuas: 21.850 HaTahun: 2002Muna, Sulawesi TenggaraLuas: 27.936 HaTahun: 2004Raja Ampat, Papua BaratLuas: 900.000 HaTahun: 2007Pesisir Selatan, Sumatera BaratLuas: 733 HaTahun: 2006Daftar Kawasan Konservasi Perairan Laut Daerah17. KKLD:ayau-asia,teluk mayalibit,selat dampier,wayag-sayang-piay, 24 Wilayah laut Bunguran Utara,wilayah laut pulau Tiga-Sedanau danmisool selatan; 1 SML, Raja ampat, PAPUAwilayah laut Pesisir Timur Bunguran sebagai Kawasan Konservasi Laut1. Kawasan Wisata Laut P. Penyu, Pesisir Selatan, SUMBARP. Sembilan, Kotabaru, KALSEL18. Kawasan Linau,Merpas, dan Sekunyit sebagai KKLD Kab.Kaur, Kaur, Kab. Natuna, Kab. Natuna, KEP. RIAU2. Wilayah Pengelolaan Terumbu Karang Senayang Lingga, Kep Riau, 10. Kawasan Wisata Laut Selat Tiworo, Muna, SULTRABengkulu25. KKLD Kab. Lampung Barat (Pantai muara Tembulih, Sukanegara,RIAU11. Kawasan Konservasi Laut Pulau Liwutongkidi (Buton), Buton, SULTRA19. kawasan konservasi perairan payau di Jorong Maligi, Pasaman barat, Gedung Cahya Kuningan, Pulau Betuah ), Lampung Barat, LAMPUNG3. Kawasan Konservasi dan Wisata Laut P. Biawak dan sekitarnya, 12. Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD), Perairan dan Pesisir DistrikSUMBAR26. KKLD Kab. Sergai, sebagian P. Berhala, P. Sokong Nenek dan P.SokongIndramayu, JABARAbun, Sorong, PAPUA20. Pesisir Tanjung cantik dan sekitarnya sebagai kawasan pelestarianSiembah, Serdang Berdagai, SUMUT4. Kawasan Wisata Laut Gili Sulat dan Gili Lawang, Lombok Timu, NTB 13. Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro - Robanplasma nuftah flora dan fauna, Nunukan, KALTIM27. Kawasan KLD Kab. Nias, Nias, SUMUT5. Konservasi Taman Wisata Bahari P. Gili Banta, Bima, NTBkabupaten Batang, Batang, JAWA TENGAH21 Wilayah Perairan laut Pesisir timur Kec.Gunung Kijang dan Kec. Bintan 28. KKLD Kab. Tapteng, Tapanuli Tengah, SUMUT6. Taman Laut Selat Pantar dan sekitarnya, Alor, Alor, NTT14. Perairan Pulau Pinang, Siumat dan Simanaha (Pisisir) sebagai KawasanTimur, Perairan Kep. Tambelan sebagai KKLD Kabupaten Bintan, Bintan, 29. KKLD Kab. Banggai Kepulauan (Pulau Tolobundu, P. Bandang Besar,7. Kawasan Konservasi dan Wisata Alam Laut Bengkayang (PulauKonservasi Laut Daerah (KKLD), Simeulue, NADKEP. RIAUP. Makaliu, P. Lesampuang, P. Togong Sagu, P. Panteh, P. Maringkih, P.Randayan dan sekitarnya), Bengkayang, KALBAR15. Pulau Kasiak sebagai Daerah Konservasi Penyu dan Kawasan Wisata22 Marine Management Area, Batam, KEP. RIAUPesopo, P.Sonit, P. Banggai), Banggai Kepulauan, SULTENG8. Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Berau, Berau, KALTIMBahari, Pariaman, SUMATERA BARAT23. KKLD kab. Kep. Mentawai (lokasi Desa Saibi Samukop,Saliguma dan 30 Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Ciamis, Ciamis, JAWA BARAT9. Kawasan Konservasi 26 dan Wisata Laut Pulau Laut Barat-Selatan dan 16. KKLD Desa Ole’e, Bone Bolango, GORONTALOdesa Katurai, Kep. Mentawai, SUMBAR31 KKLD Kabupaten Kaimana, Kaimana, Papua Barat 27

pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, danpemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.Tahun 1992, Konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengenai Lingkungandan Pembangunan (United Nations Conference on Environment and Development/UNCED)dilaksanakan di Rio de Jeniro, Brasil. Salah satu hasil Konferensi yang sering dikenalsebagai Earth Summit ini adalah Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention onBiological Diversity). Berselang dua tahun, pemerintah mengesahkan konvensi ini melaluiUU No. 5 tahun 1994. Konvensi itu dan UU No. 5 tahun 1990 menggeser paradigmapelestarian yang hanya bertumpu pada pencadangan area—suatu model pelestarianwarisan Hindia Belanda—menjadi konservasi ekosistem, spesies dan genetik.Walaupun arah konservasi masih terfokus pada wilayah daratan, pada masa inisejumlah kawasan konservasi yang mencakup perairan telah didirikan. Cagar AlamTaman Laut Banda, misalnya, telah disahkan oleh menteri pertanian sejak 1977 lewatkeputusan No. 221/Kpts/Um/4/1977. Setelah itu, perlahan tapi pasti, sejumlah kawasankonservasi yang memasukkan gatra perairan terus disahkan. Sampai 1997, tak kurangseluas 2.600.000 ha perairan masuk dalam 24 kawasan konservasi, enam di antaranyaberstatus taman nasional laut: Kepulauan Seribu, Karimunjawa, Teluk Cendrawasih,Bunaken, Wakatobi, dan Taka Bone Rate.Dengan demikian, terlihat bahwa dalam satu dekade terakhir pemerintahanOrde Baru, antara 1988 sampai 1998, sebenarnya telah berkembang wacana tentangpentingnya pemanfaatan dan pelestarian sumber daya laut. Namun, hingga tahun 1998bidang perikanan dan kelautan masih berada di Departemen Pertanian, sedangkankonservasi alam tetap di Departemen Kehutanan.- Masa ReformasiWilayah perairan mulai digarap serius saat Departemen Eksplorasi Laut danPerikanan (DELP) dibentuk oleh pemerintahan pertama masa reformasi, yang sekarangmenjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Departemen ini memangkutugas di bidang kelautan, perikanan dan konservasi sumber daya ikan (SDI). Sesuaidengan Konvensi Keanekaragaman Hayati, DKP menekankan konservasi SDI padatingkat ekosistem perairan, spesies dan genetik hidupan air. Pada tahap awal, DKPmengembangkan konsep konsep dan memfasilitasi upaya konservasi sumber dayaikan dan lingkungannya dengan memasukkan partisipasi masyarakat dalam prosespembentukan kawasan konservasi hingga pengelolaannya oleh pemerintah daerah, kinidikenal sebagai kawasan konservasi laut daerah (KKLD).Satu Dekade ReformasiKian meluasnya kepedulian terhadap konservasi kawasan perairan memberitantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk berkiprah banyak dalam pengelolaansumber daya perairan. Pada skala internasional makin disadari peran ekologis perairandalam menahan laju pemanasan global; sementara di dalam negeri, searah dinamikareformasi, terjadi banyak pergeseran dalam pembangunan nasional.Untuk tingkat nasional, di samping perangkat peraturan yang sudah ada, sejumlahperaturan diterbitkan untuk menjawab semangat konservasi SDI yang sedangbergairah. Dalam bidang perikanan, pemerintah membuat UU No. 31 tahun 2004yang memandatkan DKP, salah satunya, untuk melakukan usaha konservasi ekosistem,Spesies yang unik, mirip dengan pohon cemara, menghiasi ekosistem terumbu karang yang indah hinggamenerbitkan keingintahuan para peneliti dan penyalam. Pemerintah pusat dan daerah, yang didukung olehmasyarakat, berupaya menyelamatkan salah satu kekayaan hayati yang menyokong peradaban sekitar.jenis dan genetik ikan. Di dalam undang-undang ini, terdapat empat jenis kawasankonservasi: taman nasional perairan, taman wisata perairan, suaka alam perairan, dansuaka perikanan. Dengan diterbitkan pula UU No. 27 tahun 2007 cakupan kawasankonservasi di wilayah pesisir dan pulau kecil meliputi ekosistem daratan pesisir (hinggabatas administrasi wilayah kecamatan), dan ekosistem perairan laut sejauh 12 mil.Selanjutnya, diturunkan dalam sebuah peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yangmenambah deretan penamaan kawasan konservasi. Saat ini paling tidak terdapat enamnomenklatur kawasan konservasi selain sempadan pantai yang notabenenya telahdiatur dengan undang-undang tersendiri. Nama-nama kawasan itu adalah suaka pesisir,taman pesisir, suaka pulau kecil, taman pulau kecil, daerah perlindungan adat maritim,dan daerah perlindungan situs budaya maritim.Sejauh ini telah dideklarasikan kawasan konservasi perairan (KKP) oleh bupati/wakil seluas lebih kurang 3,2 juta ha sehingga luas keseluruhan KKP Indonesia denganyang diinisiasi oleh Dephut (5,5 juta ha) mencapai sekitar 8,7 juta ha. Selain itu tengahdilakukan proses kawasan perairan seluas 5.705.839,00 ha untuk KKP nasional diKepulauan Anambas, Kepulauan Riau, dan Laut Sulu, Nusa Tenggara Timur. Serempakmelalui program COREMAP II (Coral Reef Rehabilitation and Management Program),Marine and Coastal Resources Management Program (MCRMP) dan Coastal CommunityDevelopment and Resources Management Project (COFISH), DKP juga memfasilitasipembentukan daerah perlindungan laut (DPL) dan daerah perlindungan mangrove(DPM) seluas 2.085,90 ha serta suaka perikanan (453,23 ha).Secara kelembagaan, untuk memudahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsitersebut, DKP membentuk Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut di28 29

Terletak di antara dua samudra dan pertemuan dua arus, perairan Indonesia secara rutin menjadi perlintasanmamalia laut dunia: paus (atas). Warna-warni ikan di ekosistem terumbu karang menjadi bagian penting untukmenunjang keberlanjutan ekosistem yang ada didekatnya - rantai makanan alami di muka Bumi.bawah Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Lembaga ini untukmewujudkan peningkatan dan penguatan pengelolaan di dalam dan sekitar KKP baik ditingkat nasional maupun lokal serta pelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.Untuk mewadahi peran pemerintah daerah yang semakin luas dalam mengelolasumber daya ikan, terutama setelah terbitnya UU No. 32 tahun 2004, pemerintahmengeluarkan peraturan pemerintah (PP) No. 60 tahun 2007. Peraturan terakhir inimemungkinkan pemerintah daerah, untuk mengembangkan KKP setingkat kabupatenataupun provinsi, yang disebut dengan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD).Partisipasi pemerintah daerah dalam pelestarian bahari nampak dari banyaknyaKKLD yang dideklarasikan pada masa ini. Sedikitnya, sampai pertengahan tahun 2008,terdapat 31 KKLD di Tanah Air yang mencakup luasan 3,9 juta ha; dan tak kurang 19KKLD seluas 13,5 juta ha sedang menunggu untuk diresmikan.Seiring dengan usaha itu, dilakukan pula harmonisasi dengan berbagai sektor, danpemangku kepentingan lainnya, antara lain dengan Departemen Kehutanan yang masihmengemban mandat yang mencakup kawasan konservasi perairan dan biota laut sesuaidengan UU No. 5 tahun 1990. Sejumlah lokasi TWAL, CAL dan SML direncanakanpengelolaannya akan dialihkan ke DKP.Untuk menunjukkan kiprah Indonesia di tingkat internasional dalam konservasiperairan, pemerintah bertekad untuk membentuk KKP laut seluas 10 juta ha sampai2010. Target ini kemudian ditegaskan kembali saat forum Konferensi AntarpihakKonvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity/COP) di Brasil,Maret 2006, yang akan memperluas KKL hingga 20 juta ha pada akhir 2020.30 31

Upaya konservasi bukan hanya ditunjukkan pada tingkat negara, tetapi masyarakat pesisir yang peduli akanlingkungan memberikan apresiasi yang sama - seperti membangun tempat penetasan telur penyu (atas). Diekosistem terumbu karang terdapat ghostpipe fish dan gorgonian yang cantik (halaman sebelah).Pemerintah, melalui DKP, terus mendorong inisiatif-inisiatif konservasi perairanpada tingkat regional. Program COREMAP, misalnya, merupakan bentuk kolaborasipara pemangku kepentingan dalam pengelolaan terumbu karang secara lestari.Pemerintah menyadari pentingnya konservasi perairan yang berwatak lintas batas yangjuga meliputi aspek ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi. Untuk mewujudkan kesadaranitu, DKP memakai pendekatan pengelolaan KKL berbasis ekoregion (ecoregion).Bersama Malaysia dan Filipina, Indonesia telah bersepaham untuk mengembangkanjaringan pengelolaan kawasan ekoregion perairan Sulu–Sulawesi (Sulu–Sulawesi MarineEcoregion/SSME). Begitu juga, bergandengan dengan Papua Nugini dan KepulauanSolomon, dikembangkan KKL untuk ekoregion di kawasan perairan Bismarck dansekitarnya atau Bismarck Solomon Seas Ecoregion (BSSE). Dengan skala yang lebih luas,Indonesia juga menumbuhkembangkan jaringan Coral Triangle Initiative (CTI) yangmelibatkan enam negara tersebut di atas ditambah Timor Leste.Semua langkah-langkah strategis skala regional tersebut dimaksudkan agar perairanIndonesia dapat berkontribusi positif atas semua masalah lingkungan dunia, sepertipemanasan global dan perubahan iklim. •32 33

34 35

Memaknai AturanKonservasiProses penyelarasan (harmonisasi) pengelolaan kawasan perairan dan konservasijenis ikan dimungkinkan karena berbagai argumentasi dan latar belakang. Dasardasarberupa aturan-aturan yang pernah dibuat di masa silam menjadi pendukungutama mengapa pada akhirnya penyelarasan menjadi penting untuk dilakukan.Aturan mengenai perlindungan kawasan perairan Nusantara sendiri sebenarnyalahir puluhan tahun lalu dari kesadaran bangsa ini akan kekayaan alamnya. Sebagainegara kepulauan dengan wilayah perairan terluas di dunia (tidak kurang dari 5,8 jutakm2), Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk bisa menjaga sumber dayayang terkandung di dalamnya.Sejak Konvensi PBB untuk Hukum Kelautan (UNCLOS) 1982 ditetapkan dankemudian diikuti lahirnya Undang-Undang No. 5 tahun 1985 tentang Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI), secara geografis 75% wilayah negeri ini merupakan laut. Dariaspek geografi inilah para ahli sejarah ekonomi memulai kajian nusantara. Salah satukesimpulannya adalah peran perikanan sebagai salah satu industri di pesisir nampakmasih sangat kecil (10% dari PDB Pertanian).Berdasarkan data yang dilaporkan peneliti Belanda van der Eng sektor ini masihberada di bawah sektor lainnya dalam kurun waktu lebih dari satu abad terakhir. Sektorperikanan dan kelautan mulai mendapat perhatian lebih ketika Presiden AbdurrahmanWahid menetapkan lahirnya Departemen Ekplorasi Laut dengan Keppres 136 tahun1999, atau kini disebut Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP).Potensi sumber daya alam yang besar dan daya serap tenaga kerja yang diperkirakanlebih dari 10 juta orang menjadikan sektor ini penting. Tahun lalu, produksi perikananmencapai 7,7 juta ton, penerimaan devisa US$ 3,2 miliar, konsumsi ikan 28 kg/kapita/tahun, penyerapan tenaga kerja 7,7 juta orang, dan kontribusi terhadap produk domestikbruto (PDB) nasional 3,1%.Fakta tersebut tidaklah mengherankan. Terletak pada pusat segi tiga terumbu karang(coral triangle), negeri ini dikaruniai wilayah pesisir dan lautan dengan keanekaragamanhayati terbesar di dunia. Tingginya keanekaragaman hayati tersebut bukan hanyadisebabkan oleh letak geografis yang begitu strategis, melainkan juga dipengaruhi olehfaktor lain seperti variasi iklim musiman, arus atau massa air laut yang memengaruhimassa air dari dua samudra, serta keragaman tipe habitat dan ekosistem yang terdapatdi dalamnya.Keanekaragaman hayati di wilayah pesisir dan laut meliputi keanekaragamangenetik, spesies, dan ekosistem. Karena itu, agar proses pengelolaannya sejalan denganprinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dibutuhkanupaya yang lebih serius dan terukur terhadap potensi-potensi biodiversitas. Tujuannyaagar bisa dirasakan manfaatnya baik secara ekonomis, sosial, maupun budaya olehSemburat semangat menjelang pergantian hari menyajikan panorama unik khas kawasan pesisir topis.Keunikan yang berbalut keindahan itu menjadi modal penting bagi pengembangan ekonomi di sektor pariwisata,yang memerlukan keterampilan pengemasan dan promosi poduk akhir.seluruh bangsa Indonesia.Atas dasar itulah maka dirumuskan seperangkat undang-undang yang terusbertambah dan disempurnakan dari tahun ke tahun menyesuaikan dengan perkembangankebutuhan akan regulasi.Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam danEkosistemnya dipandang sebagai . Undang-undang ini mengatur semua aspek yangberkaitan dengan konservasi, baik cakupan ruang maupun sumber daya alamnya. Dalambagian penjelasan, disebutkan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk mengaturpelindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhandan satwa beserta ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari SDA hayati.Selain mengatur sistem dan kekayaan sumber daya alam, undang-undang tersebutjuga merumuskan kebijakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam tersebutuntuk kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya perangkat hukum ini ditujukan bagipeningkatan mutu kehidupan manusia.Secara lebih detail undang-undang ini mendefinisikan berbagai terminologi agartidak terjadi miskonsepsi dalam implementasinya. Misalnya saja, dalam Pasal 1 ayat& disebutkan bahwa satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidupbebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Tak sampai di situ, pasal ini memilikipenjelasan: ikan dan hewan ternak tidak termasuk satwa liar, tetapi digolongkandalam pengertian satwa.Pengertian konservasi menurut undang-undang ini adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjaminkesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitaskeanekaragaman dan nilainya. Konservasi dilakukan melalui kegiatan perlindungan36 37

Memberikan pemahaman mengenai proses penyelerasan pengelolaan kawasan perairan dan konservasijenis ikan, Depertemen Kelautan dan Perikanan telah mendorong terbentuknya aturan perudangan yang mendukungproses itu. Berbagai pihak pun menjadi mitra dalam pelaksanaan penyelarasan kelola perairan.sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwabeserta ekosistemnya, dan melalui pemanfaatn secara lestari sumber daya alam hayatidan ekosistemnya.Perangkat hukum lain yang juga bisa dijadikan dasar pijakan dari upaya konservasiadalah UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang ini memuataturan konservasi di kawasan hutan. Pasal 1 angka 2 undang-undang ini menyatakanbahwa yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparanlahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuanalam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.Selanjutnya Pasal 7 menyatakan bahwa hutan konservasi sebagaimana dimaksuddalam pasal 6 ayat (2) terdiri dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarianalam, dan taman buru. Walaupun ketentuan konservasi ini masih berorientasi daratannamun prinsip-prinsip pengaturan mengenai konservasi secara analogi dimungkinkanuntuk diterapkan pada kawasan konservasi di perairan, khususnya yang memberikanperlindungan hukum terhadap ekosistem yang menjadi habitat satwa langka.Namun, perangkat perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kawasanperairan bukannya tidak ada. Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikananmengatur penetapan status hukum kawasan perairan. Secara khusus, undang-undang inimemberikan wewenang kepada menteri untuk menetapkan status suatu bagian perairantertentu sebagai kawasan Suaka Alam Perairan, Taman Nasional Perairan, atau SuakaPerikanan. Penetapan status kawasan perairan tersebut bertujuan untuk melindungi danmelestarikan sumber-sumber kekayaan alam hayati dan ekosistemnya.Pasal 7 ayat (1) UU No 31 tahun 2004 ini menyatakan bahwa dalam rangkamendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan rehabilitasdan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya, suaka perikanan, dan jenis ikanyang dilindungi. Pada ayat (5) disebutkan bahwa Menteri menetapkan jenis-jenis ikandan kawasan perairan yang masing-masing dilindungi, termasuk taman nasional laut,untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestariansumber daya ikan dan/atau lingkungannya.Yang dimaksud dengan jenis ikan seperti disebutkan dalam ayat (5) tersebut adalahpisces (ikan bersirip); krustasea (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya); moluska(kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya); coelenterata (ubur-ubur dansebangsanya); echinodermata (teripang, bulu babi dan sebangsanya); amfibia (kodok dansebangsanya); buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya; mamalia (paus,lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya); algae (rumput laut dan tumbuhan lainyang hidupnya di dalam air); Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenistersebut, semua termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi.Pasal lain yang memperkuat soal konservasi perairan adalah pasa 13 ayat (1) yangmenyatakan bahwa untuk mengelola sumber daya ikan, dilakukan upaya konservasiekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan. Selanjutnya dalam pasal14 ayat (1) disebutkan “pemerintah mengatur dan/atau mengembangkan pemanfaatanplasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dalam rangka pelestarianekosistem dan pemuliaan sumber daya ikan.”Namun, bukan hanya pemerintah yang berkewajiban melakukan konservasi. Dalampasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang wajib melestarikan plasma nutfah yangberkaitan dengan sumber daya ikan.Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga secaraimplisit menyebutkan bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenanganuntuk mengelola sumber daya di wilayah laut. Kewenangan itu meliputi eksplorasi,eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut. Yang juga termasuk dalamkewenangan yang dimaksud pasal ini adalah pengaturan administratif, pengaturan tataruang, penegakan hukum terhadap aturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yangdilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah. Pemerintah daerah juga mesti ikutserta dalam pemeliharaan keamanan dan pertahanan kedaulatan negara. Kewenangandi bidang konservasi memungkinkan daerah untuk mencadangkan kawasan konservasiperairan dan mengelola sesuai dengan kewenangannya.Aturan yang lebih spesifik tentang konservasi mungkin termaktub dalam PeraturanPemerintah Nomor 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan KawasanPelestarian Alam. PP ini merupakan pelaksanaaan dari Undang-undang Nomor 5 tahun1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. PengertianKawasan Suaka Alam menurut peraturan ini adalah kawasan dengan ciri khas tertentu,baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasanpengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang jugaberfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.Sedangkan yang dimaksud kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan cirikhas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungansistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa.Serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.Lalu, di mana perbedaan antara kawasan suaka alam dengan kawasan pelestarianalam? Jika melihat dua definisi tersebut terlihat bahwa di kawasan pelestarian alam,daratan maupun perairan, dimungkinkan untuk dilakukan kegiatan pemanfaatan secaralestari (berkelanjutan) dengan memerhatikan daya dukung ekosistemnnya. Selanjutnya,kawasan suaka alam dibagi menjadi cagar alam dan suaka margasatwa, sedangkan38 39

Perangkat perundang-undanganyang khusus mengatur tentang kawasankonservasi perairan bukannya tidak ada.Undang-undang Nomor 31 tahun 2004dan PP Nomor 60 tahun 2007, mengaturpenetapan status hukum kawasankonservasi perairankawasan pelestarian alam dibedakan menjadi taman nasional, taman hutan raya, dantaman wisata alam.Nomenklatur (penamaan) kawasan sebagaimana telah dijelaskan di atas secaraanalogi dapat dipersamakan dengan pengertian kawasan-kawasan yang termuat didalam Undang-undang 31 tahun 2004 tentang perikanan. Sepanjang menyangkut urusankelautan dan perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dalam rangka mendukungkesiapan pengelolaan sumber daya ikan, menetapkan suaka perikanan - pasal 7 ayat (1)dan huruf [q].Aturan lainnya yang dijadikan pijakan untuk pengelolaan konservasi kawasan adalahPeraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan danSatwa. Dalam Pasal 1 butir 8, dituliskan bahwa pelaksanaan pengawetan dan pemanfaatanjenis tumbuhan dan satwa merupakan tanggung jawab menteri yang bertanggungjawab di bidang kehutanan. Khusus pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar diaturkemudian dalam Peraturan Pemerintah tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhandan Satwa Liar, di mana pasal 1 butir 9 PP ini berbunyi ”pelaksanaan pengawetan danpemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar merupakan tanggung jawab menteri yangbertanggung jawab di bidang kehutanan.”Aturan domestik terbaru yang mengatur konservasi kawasan perairan, lebih khususkonservasi sumber daya ikan adalah Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2007 tentangKonservasi Sumber Daya Ikan. PP ini dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan pasal13 UU No 31/2004 tentang Perikanan. PP ini juga memberikan kewenangan kepadaMenteri (Kelautan dan Perikanan) untuk menetapkan kawasan konservasi perairan.Di samping itu, PP ini juga memberi kewenangan kepada Menteri Kelautan danPerikanan untuk menetapkan status perlindungan jenis ikan tertentu (pasal 24 ayat 1)yang meliputi jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi.Jenis ikan tertentu dapat ditetapkan sebagai jenis ikan yang dilindungi jika memenuhibeberapa kriteria, di antaranya: apabila mereka terancam punah, langka, daerahpenyebaranya terbatas dan tingkat kemampuan reproduksinya rendah. Hal utama dariPP ini yang menjadi dasar terkuat dari proses penyelarasan urusan konservasi perairanadalah ketentuan bahwa Departemen/Kementerian yang bertanggung jawab di bidangperikanan ditetapkan sebagai otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan. •40 41

42 43

Membangun Kerja SamaInternasionalMengingat wilayah perairan (laut) merupakan sistem yang tidak terpisah secara fisik dengannegara-negara lain, kerja sama internasional dalam konservasi sangat diperlukan terutamauntuk mencegah kepunahan yang disebabkan oleh pengelolaan dan pemanfaatan yang tidakberkelanjutan. Beberapa konvensi internasional terkait dengan konservasi yang mengikat secarahukum di antaranya adalah Convention on International Trade of Endangered Species (CITES),Ramsar, dan Convention on Biological Diversity (CBD).Indonesia telah meratifikasi konvensi CITES yang ditandatangani di Washington, D.C. pada1973 dan telah berlaku secara efektif sejak 1975. Konvensi tersebut telah menjadi hukumnasional melalui ratifikasi Keputusan Presiden nomor 43 tahun 1978. Ketentuan CITES kemudianmenjadi tanggung jawab bersama dalam pelaksanaannya, namun harus didasari oleh peraturanperundang-undangan nasional yang memadai. Dalam Article VIII CITES disebutkan bahwasetiap negara anggota Konvensi wajib mempunyai legislasi nasional (peraturan perundangundangan)yang memadai untuk pelaksanaan CITES dengan efeftif, yang dapat memberikanmandat kepada setiap negara anggota untuk menunjuk satu atau lebih otoritas pengelola(Management Authorities) yang berkompeten untuk menerbitkan izin atau sertifikat atas namaNegara Pihak, dan satu atau lebih Otoritas Keilmuan (Scientific Authorities) untuk memberikanpendapat atau nasihat kepada otoritas pengelola.Konvensi lain yang terkait dengan konservasi adalah Konvensi tentang KeanekaragamanHayati atau Convention on Biological Diversity (CBD), yang mengatur tentang konservasikeanekaragaman hayati, pemanfaatan yang berkelanjutan, serta pembagian yang adil terhadappemanfaatan genetik. Beberapa keputusan yang sangat terkait di antaranya adalah tentangkonservasi pesisir, pantai, dan laut. Sementara itu, Konvensi Ramsar memberikan pedomantentang pengelolaan dan pemanfaatan yang bijaksana terhadap lahan basah, termasuk jenisjenisyang ada di dalamnya.Upaya membangun jejaring kerjasama dalam konservasi sumberdaya ikan secara regionaldan internasional telah dikembangkan di kawasan laut sulu Sulawesi, Bismarck Solomonmaupun pada wilayah segitiga karang (the coral triangle)Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME) merupakan suatu kawasan ekoregion laut darisegitiga terumbu karang (coral triangle) yang terletak di laut Sulu dan laut Sulawesi yang secarayurisdiksi masuk ke dalam wilayah tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia dan Philipina. Ketiganegara sepakat untuk menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pengelolaanSulu-Sulawesi Marine Ecoregion di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 13 Februari 2004.Penandatanganan MoU Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion telah memberikan jalan bagiterbentuknya komite nasional tiga negara atau Tri-National Committee, suatu mekanisme yangakan mengawasi pelaksanaan kegiatan dalam kerangka kerjasama konservasi di kawasanekoregional laut Sulu-Sulawesi.Konservasi perairan di wilayah ekoregion Bismarck dan sekitarnya, dilakukan melaluikerjasama antara tiga negara, yaitu Indonesia, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon,Salah satu fokus dalam kerjasama ini adalah konservasi Penyu Belimbing (DermochelysMemberikan sambutan dalam pertemuan mengenai kemitraan dalam penyelamatan penyu, MenteriKelautan dan Perikanan Freddy Numberi telah memaparkan komitmen Indonesia melindungi asetbangsa yang amat berharga.corlacea), yang merupakan penyu tertua dan endemik serta terancam punah. Kerjasamaini menjamin Penyu Belimbing dengan sebaran geografis paling luas untuk jenis reptil,untuk bebas bertelur, menetas, mencari makan dan bermigrasi di Ekoregion Laut BismarckSolomon. BSSE merupakan habitat Penyu Belimbing dengan luasnya sekitar 2 juta km 2 ,terbentang dari Semenanjung Vogelkop (Doberai) di Papua Nugini, Indonesia, melintasiwilayah kenegaraan dan Kepulauan Bismarck di Papua Nugini, sampai Kepulauan Makiradi Kepulauan Solomon. Nota kesepahaman pembentukan jejaring BSSE dalam bidangkonservasi dan pengelolaan Penyu Belimbing di Pasifik Barat (The Tri-National Pastnershipfor Western Pacific Leatherback Turtles) ditandatangani dan diresmikan di Bali pada tanggal28 Agustus 2006.Coral Triangle Initiative atau CTI merupakan jejaring yang melibatkan enam negarayaitu Indonesia, Philipina, Malaysia, Timor Leste, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon.Pada awal bulan September 2007, CTI telah mendapatkan perhatian dari negara-negarayang hadir dalam APEC Summit di Sydney, Australia. Coral Triangle Initiative ini dimaksudkanuntuk: (1) penentuan bentang laut (seascapes) prioritas yang cukup luas untuk percontohanpengelolaan yang baik dan berkelanjutan di setiap negara; (2) pengembangan jejaringkawasan konservasi laut; (3) pengelolaan perikanan berbasis eksositem dan pariwisataalam; dan (4) pengembangan pendanaan yang berkelanjutan, pembangunan kapasitas danpelibatan sektor swasta.Pengembangan kerjasama dan langkah strategis skala regional maupun internasionaltersebut terus ditindaklanjuti dengan peran aktif dan langkah nyata untuk mendukungpelaksanaan konseravsi perairan di Indonesia serta berkontribusi positif terhadappenyelesaian masalah lingkungan dunia.44 45

Kebijakan dan StrategiKonservasi Sumber Daya IkanPertemuan puncak dunia mengenai pembangunan berkelanjutan di Johannesburgpada 2002 mendeklarasikan bahwa samudra, laut, pulau dan wilayah pantaimerupakan satu komponen terpadu dan esensial dari ekosistem Bumi yang sangatpenting bagi ketersediaan pangan global yang aman untuk menjaga kemamuranekonomi dan kesejahteraan ekonomi banyak negara, terutama di negara-negaraberkembang.Karena itu, guna memastikan pembangunan konservasi dan pengelolaansumber daya ikan yang berkelanjutan membutuhkan koordinasi dan kerja samayang efektif, termasuk pada tingkat globa dan regional di antara badan-badan yangberkepentingan.Arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan sumber daya alam tersebutmenunjukkan prinsip-prinsip yang sangat mendasar, dan harmonisasi antara keseimbangan,keselarasan, dan keserasian sistem ekologi, sosial, ekonomi, dan budayaPem-bangunan yang semata-mata menempatkan sistem dan fungsi ekonomi sebagaiprioritas dan mengabaikan fungsi ekologi, sosial, dan budaya akan menimbulkanmasalah-masalah yang pelik dan konflik sosial yang berkepanjangan. Oleh karenaitu, upaya pemerintah untuk membangun dan mengembangkan kesimbangan fungsiekologi, ekonomi, sosial, dan budaya harus dapat terimplementasikan dalam berbagaiperangkat kebijakan maupun program pemerintah. Ini sesuai dengan KebijakanDepartemen Kelautan dan Perikanan, seperti tertuang dalam visinya, yaitu pengelolaansumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab bagi kesejahteraananak bangsa.Sebagai pelaksanaan visi dan misi DKP, maka Direktorat Jenderal Kelautan,Pesisir, dan Pulau-pulau kecil menetapkan visi, yakni pengelolaan kelautan, pesisir,dan pulau-pulau kecil secara optimal dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Visiini dijabarkan dalam lima misi, antara lain memfasilitasi terwujudnya penataan ruanguntuk kepentingan dan kepastian hukum bagi pembangunan di wilayah laut, pesisir,dan pulau-pulau ekcil, memperbaiki sistem pengelolaan pesisir dan lautan untukmewujudkan wilayah pesisir dan lautan yang bersih, sehat, produktif dan aman.Direktorat konservasi dan taman nasional laut, sebagai bagian dari DitjenKelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil yang mengemban misi mengembangkankonservasi sumber-sumber daya ikan dan lingkungannya melalui upaya perlindungan,pelestarian, dan pemanfaatan yang berkelanjutan pada tingkat ekosistem, jenis,dan genetik, menetapkan strategi pengelolaan konservasi sumber daya ikan danlingkungannya dengan mengembangkan kebijakan penyusunan/pengembanganpedoman, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan,pengembangan pilot project, bimbingan teknis fasilitasi serta mengembangkankerja sama nasional dan internasional di bidang konservasi sumber daya ikan danlingkungannya.Membahas kebijakan dan strategi konservasi sumberdaya ikan yang telah disusun padakesempatan, para pengambil keputusan menentukan pula program aksi beserta langkah kerjapelaksanaannya. Hasil-hasil ini yang akan diimplementasikan di lapangan.Beberapa kebijakan dan strategi Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut,yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Ditjen KP3K tahun 2005-2009, diantaranya adalah mengembangkan strategi utama konservasi keanerkaragamanhayati laut, kebijakan dan strategi pengelolaan terumbu karang, jejaring kawasankonservasi laut, serta berbagai panduan maupun pedoman sebagai pelaksanaan darikebijakan dan strategi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.Pelaksanaan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya pada DirektoratKonservasi dan Taman Nasional Laut bertujuan untuk mewujudkan konservasisumber daya ikan dan lingkungannya melalui upaya perlindungan, pelestarian, danpemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik. Semuanyadalam rangka menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan dengantetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragaman sumberdaya ikan untuk kesejahteraan masyarakat.Target yang hendak disasar oleh kebijakan ini di antaranya adalah mewujudkanpengembangan kawasan konservasi perairan seluas 3,5 juta ha (tahun 2009),terlaksananya pengembangan konservasi jenis dan genetik di tiga wilayah biogeografi.Selain itu, sasaran yang hendak dicapai adalah rehabilitasi ekosistem sumber dayaikan dan lingkungannya di delapan provinsi, 15 kabupaten, dan 21 lokasi.Dengan berbagai program dan kebijakan yang diusung Departemen Kelautan danPerikanan, serta dukungan aturan perundang-undangan, maka proses harmonisasiurusan konservasi kawasan perairan telah memberikan jalan terang dan benangmerah, yakni bahwa pemisahan urusan konservasi terkait erat dengan kompetensidan cakupan kebijakan. Dengan adanya penyelarasan, maka upaya konservasi akanberjalan efektif dan efisien, tanpa tumpang tindih kewenangan, apalagi konflikkepentingan. Semua demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.46 47

48 49

50 51

Harmonisasi PengelolaanKonservasi KawasanPerairan dan Jenis IkanEkosistem perairan, baik kawasan perairan air tawar, perairan payau, atau perairanlaut beserta seluruh komponen ekologi di dalamnya merupakan sebuah sistemyang kompleks. Sebagai contoh, kawasan konservasi di wilayah perairan sajamencakup kawasan pesisir dan lautan, termasuk tumbuhan dan hewan yang hidup danberkembang di dalamnya. Selain itu, kekayaan laut juga meliputi peninggalan sejarah dansosial budaya di bawahnya.Di luar sistem fisiknya, kawasan ini juga memiliki nilai penting dilihat dari sisiekonomi, khususnya dalam pembangunan industri perikanan. Berbagai penelitianyang dilakukan di beberapa negara menunjukkan bahwa konservasi kawasan perairanberfungsi untuk meningkatkan produksi telur di dalam kawasan konservasi perairanhingga sepuluh kali lipat. Dengan konservasi, jumlah kelimpahan ikan bisa mencapaidua hingga sembilan kali lipat, ukuran rata-rata ikan juga membesar 33-300 persen,sedangkan keanekaragaman spesies di dalam kawasan konservasi laut lebih tinggi30-50 persen dibandingkan bila tidak dilakukan langkah-langkah konservasi.Bersandar pada nilai fisik dan nilai ekonomi tersebut, prinsip-prinsip yangmesti diterapkan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan mesti mencakupketerpaduan, partisipasi, serta mesti melibatkan banyak pemangku kepentingan, denganberfokus pada manajemen sumber daya perairan secara berkelanjutan.Lalu, sejauh mana sebuah kawasan bisa ditetapkan sebagai kawasan konservasiperairan? Tentunya kawasan tersebut harus mempunyai nilai dan kepentingankonservasi, setidaknya area tersebut harus memiliki keterwakilan ekosistem, memilikikemampuan daya pulih, dan memiliki jenis ikan langka (endemik, dan/atau terancampunah). Sebuah kawasan perairan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi jugabisa diajukan sebagai kawasan konservasi.Hal lainnya yang patut menjadi bahan pertimbangan bagi sebuah kawasan untukditetapkan sebagai kawasan konservasi adalah wilayah tersebut merupakan wilayahruaya bagi biota perairan, mengandung aspek sosial-ekonomi regional dan pragmatisserta potensi biofisik lainnya. Yang tidak boleh dilupakan, kondisi biota dan fisiklingkungan perairannya masih alami.Masing-masing elemen tersebut membutuhkan strategi pengelolaan yang khas dansistemis. Dengan begitu, para pemangku kepentingan yang terlibat juga perlu dudukbersama untuk merumuskan tugas dan tanggung jawab semua pihak. Dalam titik inilahistilah penyelarasan mencuat. Penyelarasan atau harmonisasi urusan bidang konservasikawasan dan konservasi jenis ikan menjadi penting dilakukan untuk mewujudkanefektivitas pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan (sustainable).Di luar sistem fisiknya, kawasan konservasi perairan juga memiliki nilai penting dilihat dari sisi ekonomi, khususnyadalam pembangunan perikanan. Aktivitas ekonomi inilah yang menjadi potensi besar negeri bahari untukmemberikan kemakmuran pada rakyat. KM Biawak sebagai salah satu sarana pengamanan di KKLD Indramayu.Sampai saat ini, kewenangan urusan pemerintahan di bidang konservasi kawasanperairan dan konservasi jenis ikan dilaksanakan oleh lebih dari satu instansi, denganmengacu pada peraturan perundang-undangan yang berbeda. Dengan sistem pengelolaanseperti itu, akan timbul tumpang tindih wewenang dan benturan kepentingan. Tumpangtindih wewenang ini lambat laun dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sedangkanbenturan kepentingan dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi pengaturan. Sebabnyajelas: perumusan dan pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh lebih dari satu otoritas.Kawasan konservasi perairan memerlukan pendekatan manajemen yang lebihspesifik, antara lain karena terkait dengan dinamika ekosistem perairan yang senantiasabergerak serta karakteristik biota perairan yang tidak mengenal pemisahan wewenangmaupun batas-batas wilayah administrasi pemerintahan.Di sisi lain, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan wewenang urusan-urusanpemerintahan di bidang konservasi kawasan perairan dan konservasi jenis ikanberkaitan sangat erat dengan tugas pokok dan fungsi serta kompetensi masing-masinginstansi pelaksana mandat. Selain itu, menurut undang-undang hukum laut internasional,laut merupakan sumber daya milik umum (public property) sehingga pengelolaannyamemerlukan fleksibilitas dalam penetapan hukum di tingkat nasional.Dalam pelaksanaannya di lapangan, hal ini sering menimbulkan ketidakefisienandan ketidakefektifan dalam proses penentuan arah kebijakan konservasi sumber dayaperairan. Jalan tengah yang perlu dilakukan adalah perumusan pembagian urusansecara lebih jelas agar tercipta keselarasan kerja, baik pada tahap pembuatan kerangkakebijakan dan pengaturan (policy and regulatory framework) maupun pada tahapimplementasinya.52 53

54 55

Evaluasi dan pemantauan, dilakukan secara terpadu melalui kunjungan lapang untuk melihat dari dekatcapaian program yang telah dilaksanakan. Kunjungan seperti ini sekaligus memberikan perhatian dandorongan kepada masyarakat yang tengah giat melakukan konservasi kawasan perairan.Upaya konservasi perairan, termasuk kawasan perairan darat, tidak saja dilakukan oleh pemerintah pusat,pengelola daerah mampu menunjukkan partisipasi aktif terhadap kearifan lokal yang mereka miliki. PemerintahKabupaten Pesisir Selatan telah memberikan contoh terhadap kearifan seperti lubuk larangan.Upaya tersebut mulai dilakukan dengan keluarnya Surat Keputusan BersamaMenteri Kelautan dan Perikanan RI dan Menteri Kehutanan RI pada tanggal 26Desember 2006 tentang Pembentukan Tim Penyelarasan Urusan Departemen Kelautandan Perikanan dan Departemen Kehutanan di Bidang Konservasi dan Pesisir. Tim inibertugas menginventarisasi urusan pemerintahan di bidang konservasi kawasan dankonservasi jenis ikan yang perlu diselaraskan, termasuk merekomendasikan pembagianurusan dan kompetensi masing-masing departemen dalam urusan konservasi kawasandan konservasi jenis ikan. Pertemuan-pertemuan maraton antara pihak-pihak yangberkepentingan juga dilakukan setelahnya.Kurun waktu tahun selanjutnya (2002-2004), dilakukan upaya menindaklanjutipenguatan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut (KKL) di Indonesia, khususnya di 6lokasi TNL, dengan kegiatan pemantapan dan penyerasian program pengelolaan bersamadi bidang kelautan dan perikanan.Sebagai implikasi kelembagaan dari pengaturan nasional yang berkembang dariUndang-undang No 5 tahun 1990 dan UU No 31 tahun 2004, juga sejalan denganketentuan Article VIII dan IX CITES, dua lembaga nasional bisa melaksanakan KonvensiCITES di Indonesia: Dephut bertindak sebagai otoritas pengelola jenis-jenis tumbuhandan satwa liar daratan, sedangkan DKP bertindak sebagai otoritas pengelola biotaperairan dan/atau sumber daya ikan. Hal ini sangat dimungkinkan sebagaimana telahdilakukan di negara lain. Dengan pembagian tugas dan wewenang ini diharapkan tidaklagi terjadi tumpang tindih kewenangan dalam konservasi sumber daya alam.Pemisahan ini juga merupakan konsekuensi logis dari dibentuknya DepartemenEksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) pada masa pemerintahan Presiden AbdurrahmanWahid pada 1999. DELP kemudian berganti nama menjadi DKP yang tugas pokoknyamencakup bidang kelautan dan perikanan, termasuk pengelolaan dan konservasi sumberdaya ikan.Konservasi KawasanPengaturan konservasi kawasan mengacu pada tiga undang-undang, yaituUndang-undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi SUmber Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya. UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan UU Nomor 27tahun 2007, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.Dalam kaitan dengan pendekatan tersebut, Departemen Kehutanan melalui DitjenPerlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) menyelenggarakan konservasimelalui penetapan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA),baik di daratan maupun di perairan. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan kawasankonservasi didasarkan pada status hukum yang disesuaikan dengan peruntukannya,yaitu: cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, taman wisataalam, dan taman buru. Pengelolaan KSA dan KPA tersebut memasukkan wilayahperairan karena UU tidak membatasi ekosistem hanya pada bagian daratan saja.Selain itu, penetapan ekosistem perairan di dalam jaringan KPA dan KSAmerupakan kebutuhan logis yang didasarkan pada kaidah ilmiah bahwa ekosistemperairan tersebut perlu diwakili dalam jaringan kawasan konservasi. UU No 27tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pasal 28telah mengamanatkan penetapan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulaupulaukecil oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.56 57

Beraktivitas di wilayah perairan dangkal, para nelayan memerlukan pengetahuan lebih jauh mengenai caratangkap yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (halaman sebelah). Peran pemerintah pusat dan daerahmengembangkan sektor pendidikan bahari sangat dinantikan oleh sejumlah warga (atas).Saat ini pemerintah RI telah mencanangkan 10 juta ha kawasan konservasiperairan laut pada 2010 dan realisasi pencapaiannya diharapkan dapat dipercepatdengan UU tersebut. Hingga kini telah ditunjuk sekitar 8,7 juta ha kawasankonservasi perairan yang terdiri dari KSA dan KPA, dan KKP yang diinisiasi daerahdengan fasilitas DKP dan pemda.Pengembangan kawasan konservasi perairan ini secara khusus ditujukan untukmendukung pengelolaan sumber daya ikan pada tataran konservasi ekosistem/kawasan, konservasi jenis dan konservasi genetik ikan. Sejalan dengan upayakonservasi perairan yang bertumpu pada pilar tersebut, sebagai turunan UU 31tahun 2004 telah terbit Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Sumber DayaIkan (PP 60 tahun 2007).Lalu, bagaimana program dan tindak lanjut upaya konservasi ke depan? Dalamjangka pendek, pengelolaan kawasan konservasi yang telah melembaga sepertiBalai Taman Nasional yang dikelola Dephut dilaksanakan oleh Dephut. Untuk aspekperairan dan kelautan bisa lakukan kolaborasi antara Dephut dan DKP. Untukkegiatan-kegiatan yang menjadi kepentingan bersama, Dephut dan DKP wajibberkoordinasi.Selanjutnya, DKP mengelola konservasi kawasan perairan untuk kawasankonservasi baru berdasarkan UU No 31 tahun 2004 dan PP No 60 tahun 2007serta UU No 27 tahun 2007 yang difasilitasi DKP dan pemda, termasuk ketetapanuntuk meningkatkan efisiensi, maka perlu ada penataan kelembagaan. Ke depannya,seluruh pengelolaan kawasan konservasi perairan mesti dilakukan oleh satu otoritasdemi tercapainya efisiensi dan efektivitas.58 59

Melestarikan kawasan perairan sekaligus menyelamatkan kehidupan di dalamnya. Satwa unik yang ditemukandalam ekosistem terumbu karang dapat menjadi modal penting bagi pembangunan wisata bahari masamendatang. Akan tetapi, kegiatan penggerak ekonomi itu harus memerhatikan kelestarian ekosistem.Konservasi JenisDengan diberlakukannya UU 31/2004 yang mengamanatkan upaya konservasiekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan, maka penyelenggaraankonservasi sumber daya ikan (KSDI) di Indonesia merupakan bagian tidakterpisahkan dari pengelolaan sumber daya ikan agar berkelanjutan.Apabila UU ini dikaitkan dengan UU sebelumnya yakni UU No 5/1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menyebutkan bahwaketentuan mengenai satwa yang dilindungi diatur dengan Peraturan Pemerintah,juga dengan terbitnya PP No 7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan danSatwa, yang salah satunya menguraikan jenis satwa yang dilindungi, termasuk habitatperairan, maka ada titik persinggungan. Objek pengaturan yang bersinggungankhususnya menyangkut definisi ikan yang termasuk kategori mamalia perairan,reptilia perairan, dan pisces.Berkaitan dengan hal tersebut, maka penyusunan dan penetapan peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan jenisikan, termasuk jenis ikan yang dilindungi, perlu juga mengacu pada ketentuan UU31 tahun 2004 agar tidak timbul dualisme pengaturan. Sedangkan untuk penetapanstatus tumbuhan dan satwa yang dilindungi tetap mengacu pada PeraturanPemerintah No 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.Dalam pelaksanaannya dapat dipertimbangkan juga prinsip-prinsip hukum yangberlaku.Langkah ke depan untuk konservasi jenis adalah menelaah kembali ketentuanhukum yang ada agar bisa diterima oleh CITES. DKP juga perlu membuatNon Detrimen Findings bagi seluruh spesies yang diperdagangkan. Dan untukmeningkatkan kualitas sumber daya manusia, DKP perlu mengembangkan magangbagi para personel DKP terkait pelaksanaan CITES.Keterpaduan upaya konservasi perairan, tidak saja dilakukan oleh pemerintah pusat, pengelola daerahmampu menunjukkan partisipasi aktif terhadap kearifan lokal yang mereka miliki. Harmonisasi urusankonservasi antara DKP dan Dephut sebagai salah satu wujud nyata.Budidaya perikanan memerlukan perhatian secara khusus, yang sekaligus mampu memicu aktivitas ekonomimasyarakat setempat. Penyebaran pengetahuan budidaya yang ramah lingkungan akan menghindarkan dayadukung ekosistem yang jenuh dan memastikan keberlanjutan sumber daya ikan.60 61

64 65

Sumber daya ikan menjadi nafas utama bagi masyarakat di kawasan pesisir, yang menyokong kehidupanekosistem sekitar. Untuk menjamin keberlanjutan daya dukung lingkungan, sejumlah pihak telah menawarkankemitraan dalam penyelamatan kawasan, yang berbasiskan masyarakat setempat.66 67

Biota penghuni ekosistem terumbu karang, seperti crocodile fish, akan sangat menarik minat para penelitidan penyelam (atas). Kegiatan penelitian dan pengambilan dokumentasi mengenai kekayaan perairan lautIndonesia telah dilakukan oleh sejumlah pihak, termasuk LSM dan masyarakat (halaman sebelah).Memberikan informasi kepada siapa saja yang mengunjungi kawasan konservasi, pemerintah daerah telahmenunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pelestarian sumber daya ikan yang berada di wilayahnya.Komitmen itu juga ditunjukkan oleh Kabupaten Sorong yang melindungi wilayah pesisir Abun.68 69

70 71

Kawasan KonservasiPerairan Pada Masa KiniKesadaran akan pentingnya menjaga sumberdaya alam dan keanekaragamanhayati perairan semakin tumbuh di seluruh dunia. Saat ini sudah 23 negarayang telah menetapkan lebih dari 100 kawasan konservasi laut (KKL)sebagai upaya konservasi kawasan perairan dengan tujuan untuk perlindungankeanekaragaman hayati, pengelolaan perikanan dan memperbarui populasi ikan danbiota laut lainnya yang terancam punah.Mengapa kesadaran itu muncul? Beberapa kajian yang telah dilakukan secarakomprehensif terhadap 80 KKL di dunia menunjukkan bahwa KKL yang dikeloladengan baik dan dilengkapi dengan rencana pengelolaan dan penegakan hukumtelah memberikan manfaat positif bagi pengelolaan perikanan. Manfaat itu misalnyapeningkatan populasi ikan dalam waktu relatif singkat, peningkatan jumlah spesiesdan laju reproduksi biota laut lainnya.Manfaat yang didapat dengan adanya KKL utamanya berhubungan denganproses-proses biofisik, seperti spillover, ekspor spesies ikan dewasa maupunbenih ke daerah penangkapan ikan, ekspor larva ikan dari tempat pemijahan yangtersedia sebagai stok perikanan. Manfaat KKL kepada perikanan tersebut sangattergantung kepada strategi tingkah laku spesies ikan target, dan desain dari KKLsendiri, termasuk lokasi, ukuran, dan bentuknya. Manfaat lainnya untuk perikananyaitu adanya peningkatan stabilitas perikanan.Oleh karena itu, KKL berperan sebagai landasan dalam pengelolaan perikananmodern dengan strategi pendekatan kehati-hatian dalam pengelolaan berkelanjutan(Precautionary management), sehingga akan mengurangi fluktuasi tajam stok ikanyang berkaitan dengan perikanan tangkap dan dinamika lingkungan laut.Penelitian yang dilakukan oleh Ward dkk (Roberts & Hawkins 2000) menunjukkanbahwa ada keterkaitan erat antara pentingnya KKL sebagai alat untuk pengelolaanperikanan dalam menjaga dan meningkatkan produksi perikanan.Perjalanan panjangMemaparkan kondisi konservasi laut masa kini tidak akan pernah bisa terlepasdari jalinan upaya yang pernah terukir di masa lalu. Secara formal, konservasi laut,lebih khusus lagi konservasi sumber daya ikan Indonesia dirintis pada tahun 1960-andan 1970-an dengan mulai berkiprahnya Indonesia dalam kancah internasionalpasca-kemelut politik dalam negeri yang menguras perhatian segenap bangsa.Pada era ini, konservasi sumber daya ikan Indonesia diawali dengan becermin padaarus utama konservasi global saat itu, yakni melakukan upaya-upaya perlindunganterhadap jenis-jenis hewan dan tumbuhan langka, termasuk jenis-jenis ikan.Menyapa siapa saja yang menengoknya, seekor penyu juga memberikan peran unik dalam ekosistem perairandangkal, seperti dalam terumbu karang (atas). Berbagai pihak berupaya melestarikan penyu denganmenawarkan sejumlah konsep dan program yang akan dijalankan dengan pola kemitraaan.Namun, jauh sebelum era ini sebenarnya upaya-upaya pengembangan konservasikawasan juga telah dimulai semenjak zaman penjajahan Belanda (1640-1942-an),walaupun fokus pengembangannya masih ke kawasan konservasi hutan. Kemudiansetelah kemerdekaan di masa pemerintahan Orde Lama (1945-1967-an), jugasetelah masa Orde Baru (1968-1998-an), berkembang pula kawasan-kawasankonservasi, termasuk untuk wilayah perairan.Sementara itu, untuk suaka perikanan yang diwarisi dari sistem kerajaan yangpernah ada di Indonesia, misalnya suaka perikanan Danau Loa Kang dan suakaperikanan Batu Bumbun, telah dikembangkan dan pernah mencapai puncakkesuksesannya sekitar 500 tahun yang lalu pada masa kerajaan Kutai Kertanegaradi Provinsi Kalimantan Timur--sekarang. Sayangnya, suaka perikanan tersebutsaat ini sudah hampir tidak terdengar lagi sejak dikelola oleh pemerintah dengandikeluarkannya Undang-undang nomor 57 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.Pengelolaan kawasan konservasi mulai menemukan bentuknya kembali padaera 1980-an, di mana pengembangan konservasi tidak hanya berfokus pada jenisdan kawasannya saja, tetapi juga mulai masuk ke dalam isu keanekaragaman hayati(biodiversity). Hal ini dipengaruhi juga oleh arus utama konservasi global denganhadirnya Convention on Biological Diversity (CBD) yang memandatkan negara-negaraanggotanya untuk melestarikan keanekaragaman hayati.Namun, sayangnya isu biodiversitas ini masih mengutamakan kepentinganperlindungan aspek biologi dan lingkungannya saja, sedangkan masyarakat belummendapat perhatian. Manusia masih dianggap sebagai bagian luar yang bukanmerupakan satu kesatuan dengan lingkungan yang harus dilestarikan.72 73

Menerobos perairan dangkal, cahaya mentari menjadi penyokong kehidupan pada ekosistem terumbukarang (halaman sebelah). Pembangunan resor wisata perlu memerhatikan penataan ruang agar dapat memnimilkankeruskana eksositem terumbu karang, yang memberikan nilai jasa lingkungan tak terkira.Pada era 1990-an perkembangan konservasi sumber daya ikan di Indonesiamulai berubah. Di masa ini, masyarakat mulai kritis, dan menuntut agar tidak adapembatasan akses terhadap kawasan-kawasan konservasi yang ditetapkan. Pihakpihakcivil society mulai memikirkan konsep-konsep pengembangan konservasikawasan yang juga memerhatikan akses masyarakat terhadap sumber daya alam,baik yang berada di luar kawasan maupun di dalam kawasan konservasi. Pengakuanhak-hak masyarakat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunankonservasi di tanah air. Di tingkat global pun mulai banyak diperkenalkan metodepengelolaan sumber daya alam yang berbasis masyarakat.Lantas di akhir era ini (1999) Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) lahirdengan nama awal Departemen Eksplorasi Laut. DKP saat itu mulai melakukanpembenahan-pembenahan termasuk di dalamnya melakukan pengembangankonsep konservasi laut yang memperhitungkan semua kepentingan yang ada,mulai dari masyarakat sampai pada konsep pengelolaan kawasan konservasi olehPemerintah Daerah.Namun, sejalan dengan disahkannya Undang-undang No 32 tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, yang merupakan perubahan atas UU No 22/1999 tentangPemerintahan Daerah, terjadilah perubahan paradigma pembangunan. WewenangPemerintah Daerah semakin besar, termasuk untuk urusan konservasi. DKPsejak saat itu mulai mengimplementasikan sistem desentralisasi yang memberikankewenangan kepada Pemda dan masyarakat setempat, antara lain dalammengembangkan KKL.Di depan para pejabat dari beberapa Negara, Menteri Kelautan dan Perikanansaat itu, Rokhmin Dahuri, mendeklarasikan target pengembangan KKL seluas 1074 75

juta ha pada 2010, yang saat itu dirasakan sebagai janji yang ambisius. Namun,perkembangannya sangat signifikan, sehingga pada bulan Maret 2006 di Brasil, PresidenSusilo Bambang Yudhoyono melalui catatan sambutannya kembali mempertegaskomitmen Indonesia dengan mendeklarasikan di depan sidang Pertemuan ParaPihak CBD bahwa Indonesia menargetkan kawasan konservasi laut seluas 10 juta hapada 2010 dan diharapkan meningkat dua kalinya sepuluh tahun kemudian. Dalamberbagai kesempatan, Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi senantiasamempertegas komitmen tersebut dan sampai saat ini perkembagan capaianpencadangan kawasan konservasi perairan (laut) tersebut cukup menggembirakan.Hal ini merupakan tantangan bagi DKP dalam menangani KKL di Indonesia.Namun, isu agar upaya konservasi tidak melulu berpatokan pada luasnyakawasan mulai diembuskan kembali di tingkat global. Konservasi semestinya bukanhanya diukur dari luasnya kawasan melainkan juga harus melalui pengelolaanyang efektif dan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Di sisilain, Pemerintah Daerah juga mendesak untuk membentuk kawasan konservasilaut daerah (KKLD) sebagai bentuk implementasi upaya konservasi laut yangdesentralistis.Isu perubahan iklim akibat pemanasan global juga menjadi perhatian khususdalam pengembangan konservasi sumber daya ikan oleh pemerintah Indonesia.Masyarakat dunia mulai bersuara bahwa laut berperan pula dalam perubahan iklim,mengingat di laut ada terumbu karang dan padang lamun yang berpotensi dalampenyerapan karbon. Di sisi lain keseimbangan kehidupan di laut juga berpengaruhakibat perubahan iklim.DKP juga tidak tinggal diam dalam menanggapi isu pemanasan global. Bersamaberbagai pihak baik swasta, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakatsendiri, DKP mengembangkan berbagai inisiatif dan program nyata dari tingkatlokal sampai regional. Sebut saja program Coral Reef Rehabilitation and ManagementProgram (COREMAP) yang bekerja sama dengan berbagai pihak untuk pengelolaanterumbu karang secara lestari, antara lain, melalui dorongan bagi daerah untukmenyusun peraturan daerah maupun rencana strategis daerah tentang pengelolaanterumbu karang.Pemerintah daerah bersama masyarakat di wilayah COREMAP jugamengembangkan kawasan konservasi perairan (laut) di tingkat kabupaten/kota.Kawasan konservasi ini sebagai upaya rehabilitasi terhadap terumbu karang danekosistem terkait lainnya serta untuk menjamin keberlanjutan sumber daya ikan.Di wilayah desa, secara partisipatif masyarakat membentuk Daerah PerlindunganLaut (DPL). Keberadaan DPL dalam sebuah KKL atau jejaring KKL adalah sebagaizona inti dari KKL. Wilayah DPL ini dapat berfungsi sekaligus sebagai tabungan ikanbagi masyarakat setempatJejaring Kawasan Konservasi PerairanSelain mengupayakan sistem pengelolaan kawasan konservasi perairan yangbersifat desentralistis yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat,konservasi kawasan perairan yang berkelanjutan juga mesti efektif dan efisien.Karena itu, ide untuk mengembangkan jejaring (network) kawasan konservasidirasakan semakin mendesak untuk diimplementasikan. Jaringan kawasan konservasidapat mengintegrasikan pengelolaan KKL berskala kecil dan besar di Indonesia,sehingga bisa membantu menyelesaikan masalah yang ada pada saat ini sekaligussebagai antisipasi permasalahan yang akan muncul di masa mendatang.Jejaring merupakan keterkaitan antara kawasan konservasi laut yangmempresentasikan daya lenting (resilience) spesies dan habitatnya untukmencapai keseimbangan ekosistem melalui pengelolaan bersama. Denganadanya jejaring, dapat tergambar keanekaragaman hayati di kawasan konservasilaut, sehingga keanekaragaman hayati terjaga dan terpelihara. Jejaring juga bisamemberikan model pemanfaatan kawasan konservasi laut yang mendukungekosistem setempat. Sistem jejaring juga efektif dalam upaya memperluaskawasan konservasi laut.Model jejaring kawasan konservasi laut bisa dibagi menjadi dua kriteria:jejaring berdasarkan ekologis dan jejaring berdasarkan pengelolaan. Kriteriaekologis menunjukkan bahwa kawasan konservasi laut yang satu dengan lainnyaterdapat keterkaitan dalam hal ekologis (ekoregion), baik secara fisik maupunbiologis. Sedangkan kriteria jejaring berdasarkan pengelolaan menunjukkan bahwaada keterkaitan dalam hal pengelolaan kawasan konservasi laut, berupa sistempengelolaan bersama yang melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholder).Untuk itu, diperlukan suatu kelembagaan dan pendanaan untuk mengoordinasikanseluruh pemangku kepentingan.Poin yang juga patut dicatat adalah KKL sebaiknya tidak dimaknakan hanyasebagai no take zone (zona larangan tangkap) semata, tetapi juga merupakan sebuahkeseimbangan antara upaya konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Setiappemangku kepentingan dalam urusan konservasi laut mesti sadar bahwa konservasibukan domain salah satu instansi atau pihak tertentu, melainkan domain dan semuapihak, dengan tanggung jawab yang proporsional.Efektivitas kawasan konservasi juga bisa terwujud jika pengelolaan KKLtidak bersifat keproyekan (project base). Sebagaimana lazimnya proyek, jikasudah selesai maka selesai pula tanggung jawab. Urusan konservasi sebaliknya,harus mengarah pada pengembangan program yang menjamin keberlanjutandan kesinambungannya.Keberlanjutan bisa dicapai bila masyarakat setempat, yang sebenarnyamerupakan faktor utama konservasi di tingkat daerah, juga memperoleh edukasidan mendapatkan penghasilan alternatif. Penegakan hukum yang konsisten jugamenjadi modal agar upaya konservasi kawasan perairan dapat berjalan lestari.Karena, berdasarkan pengalaman paling tidak ada tiga akar permasalahan yangmenyebabkan kawasan konservasi laut kurang berkembang, yakni ketidaktahuanmasyarakat, kemiskinan absolut, dan keserakahan serta arogansi kewenangan.Untuk mereduksi arogansi kewenangan ini, para pembuat kebijakan perlumengembangkan mekanisme pengelolaan kolaboratif, di mana tanggung jawabpengelolaan sumber daya laut dipikul bersama oleh masyarakat setempat, penggunasumber daya termasuk swasta, dan lembaga pemerintah maupun lembaga swadayamasyarakat. Pendekatan pengelolaan kolaboratif juga perlu dikembangkan untukmengeliminasi dampak pemekaran otonomi daerah yang berupa fragmentasiwilayah pengelolaan perikanan. Pendekatan ini juga diharapkan akan membantuupaya penegakan aturan perikanan di tingkat lokal. •76 77

Makhluk Jurasik yangNyaris TersingkirBentuknya unik. Ukuran kepalanya jauh lebih kecil dibandingkan besaran badanyang diselimuti cangkang, seperti layaknya jenis reptilia. Para peneliti menyebutcangkang ini dengan dua jenis nama, tergantung pada bagian mana yang akankita lihat. Pada bagian perut, mereka mengucapkan nama plastron, sementara sisipunggung dibilang karapas. Makhluk yang selalu berhasil membuat kita berpaling danmengamatinya dengan seksama ini memiliki kulit bersisik dan bernapas dengan paruparu,meskipun dia hampir sepanjang waktu dihabiskan di dalam perairan.Dengan sejumlah ciri tadi, kami pikir Anda tak akan sulit menebak jenis makhlukhidup yang akan kami paparkan secara ringkas. Inilah penyu yang merupakan bentukmodern penghuni laut tertua yang berevolusi hingga berbentuk seperti yang sekarangkita kenal. Penyu laut, kadangkala dibilang kura-kura oleh sejumlah awam, termasuksatwa berdarah dingin, sebab suhu tubuhnya tergantung pada lingkungan.Menurut informasi yang termuat dalam Penyu Sang Duta Laut yang diterbitkanoleh Conservation International Indonesia, penyu membutuhkan sekitar 25 tahununtuk menjadi dewasa dan siap bertelur. Selain itu, penyu tidak setiap tahunbertelur. Musim bertelur terjadi antara dua hingga lima tahun sekali. Dalam satumusim bertelur, penyu betina akan berkali-kali mendarat di pantai untuk bertelur.Ia akan menyimpan lebih dari 100 butir telur di dalam lubang pasir yang digalinyadan ditutup kembali dengan pasir itu dalam sekali pendaratan. Tujuan penimbunantelur-telur itu dengan pasir supaya terjadi masa inkubasi, yang membutuhkan waktuantara 45 hingga 60 hari, tergantung dengan jenis penyu. Setelah masa inkubasi,telur menetas menjadi tukik.Ketika menetas, tukik-tukik itu berlarian menuju perairan dari pasir putihyang lembut. Meskipun jumlahnya sangat banyak, para peneliti dan ahli penyumemperkirakan bahwa mungkin hanya satu dari seribu butir telur penyu yang mamputumbuh menjadi penyu dewasa. Apa pasal? Telur penyu dan tukik saat ini mendapattekanan yang luar biasa dari pemangsa alami dan aktivitas manusia. Yang terakhirini mendapatkan sorotan tajam dari para peneliti dan ahli penyu. Karena itu untukmenjaga kestabilan tingkat populasi, penyu dapat hidup hingga lebih dari 100 tahundengan masa reproduksi yang cukup panjang.Penyu yang hidup di perairan sub-tropis Australia dan perairan tropis, seperti dinegara kita, mampu berenang hingga ribuan kilometer antara lokasi bertelur dantempat mencari makan. Dalam hal ini, penyu juga memiliki keunikan lain: sejauhjauhnyamelaut ke belahan samudera nan luas, seekor penyu betina akan selalukembali dan bertelur di pantai yang sama tempat ia ditetaskan. Di negara kita terdapatsejumlah tempat bertelur penyu, seperti Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur;Taman Nasional Alas Purwo dan Meru Betiri, Jawa Timur; Pantai Perancah di Bali;Jamursbamedi, Pulau Sayang, dan Piai, Papua.Dari tujuh jenis penyu yang ada di dunia, enam di antaranya bertelur danmencari makan di perairanIndonesia. Keenam penyu tersebutadalah penyu lekang/abu-abu(Lepidochelys olivacea), penyubelimbing (Dermochelys coriacea),penyu hijau (Chelonia mydas),penyu pipih (Natator depressus), penyu sisik(Eretmochelys imbricata) dan penyu tempayan(Caretta caretta). Tentu, kehadiranpenyu di negara kitamembawa keuntungan bagi ekosistem perairan dangkal. Satwa inibertugas untuk mencegah terjadinya dominasi jenis pemangsa tertentusehingga spesies lainnya dapat tumbuh dan berkembang denganbaik. Kita bisa ambil contoh, penyu hijau yang banyak ditemukanbertelur di sebagian besar pantai di wilayah pesisir Indonesia.Penyu hijau memakan lamun tua sehingga pertumbuhan lamun diperairan dangkal lebih terkendali. Dengan demikian, lamun muda yanglebih bernutrisi dapat berkembang biak dengan baik. Ini menguntungkan penghuniekosistem lainnya, seperti ikan-ikan pemangsa ikan kecil dan udang renik yang hidupmenempel pada lamun.Dalam dekade belakangan populasi penyu di habitat asli mengalami penurunanyang sangat tajam. Oleh karena itu, satwa ini dikenal sebagai biota laut langka.Pemerintah kita telah melakukan upaya melindungi populasi penyu di habitat aslinya.Perannya yang begitu besar dalam menyokong ekosistem perairan laut tentu dapatdimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Upaya penyelamatan penyu, termasukmenetapkan habitat peneluran dan tempat mencari makan (feeding ground) bagipenyu dan turunannya sebagai biota perairan yang dilindungi, sebagai kawasankonservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.Penyu dan telur penyu merupakan satwa serta bagiannya yang dilindungi olehUndang-undang No 5 tahun 1990 serta Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Di dalam lampiran peraturanpemerintah tersebut, penyu kembali ditegaskan sebagai satwa yang dilindungi, yangtidak boleh diperdagangkan, dimusnahkan, disimpan atau dimiliki telur dan atausarangnya.Berkaitan dengan bidang perikanan, penyu termasuk kelompok reptil yangtergolong pada jenis ikan yang pengertian tersebut telah diatur menurut UndangundangNo 31 tahun 2004 mengenai perikanan serta Peraturan Pemerintah No 60tahun 2007 mengenai konservasi sumber daya ikan. Pengaturan jenis ikan yangdilindungi itu telah di atur dalam pasal 23 dalam undang-undang tersebut.Kami hanya ingin menarik sebuah kesimpulan bahwa penyu yang memiliki artipenting bagi ekosistem dan makhluk purba yang masih dapat kita jumpai di wilayahperairan laut kita adalah satwa yang dilindungi. Semua itu telah diatur oleh undangundangyang terbit pada tahun 1990 dan peraturan pemerintah pada 1999. UndangundangNo 31 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2007 bersifat lexspecialist yang merupakan penguatan dan komplementer dari aturan sebelumnya.78 79

Lika-liku PembentukanKawasan Konservasi Laut di DaerahSebagai wujud konsistensi terhadap semangat otonomi daerah, DKP mendorong berkembangnyakawasan konservasi perairan (laut). Sejak 2002 hingga pertengahan tahun 2008 telahdicadangkan 31 KKLD yang tersebar di seluruh Tanah Air (lihat Tabel 1), meski hanya beberapayang sudah diformalkan. Ada pun penamaan kawasan KKLD beragam, dan ada kecenderunganmasyarakat menghindari istilah seperti perlindungan semata, untuk kawasan konservasi yangkonotasinya laut harus ditutup sehingga dapat menimbulkan konflik dengan nelayan.Upaya pengembangan KKLD juga mendapat dukungan dari lembaga donor maupun LSM,seperti: Asian Development Bank, World Bank, The Nature Conservancy, Conservation International,WWF Indonesia, Yayasan Kehati, Yayasan Terangi, dan lainnya yang telah memintal kerjasamadengan DKP.Meski DKP mempromosikan desentralisasi, namun masih ada persoalan. Saat ini desentralisasihanya dipahami sebagai desentralisasi pada tingkat pemerintah daerah dan belum sampai padatingkat masyarakat.Ketidakjelasan peran masyarakat dikhawatirkan akan menyebabkan meningkatnya konflikdengan nelayan sebagaimana marak terjadi pada kebanyakan KKP yang telah berdiri. Disinilah dimensi perjuangan baru mesti dilakukan; perjuangan terhadap hak-hak nelayan yangdulunya mereka miliki namun hilang karena intervensi pihak luar atas nama konservasi. Prosesdesentralisasi juga efektif terhadap pengelolaan karena adanya rasa memiliki masyarakatterhadap hak-hak mereka: laut tempat mereka hidup.80 81

Kisah Sukses KKLD BerauKabupaten Berau merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya pesisirdan laut yang tinggi dan beragam di Indonesia. Di wilayah laut kabupaten ini terdapatterumbu karang yang luas dengan kondisi yang cukup baik. Keragaman terumbu karangBerau diperkirakan tertinggi kedua di Indonesia setelah Raja Ampat dan ketiga di dunia.Hutan mangrove ditemukan di Delta Berau dan di sepanjang daerah pesisir. Sejumlahpulau kecil dan ekosistem padang lamun juga terdapat di daerah ini. Beberapa spesiesyang dilindungi dapat ditemukan seperti penyu, paus, lumba-lumba, duyung, dan beberapaspesies lainnya. Perairan Berau dikenal sebagai wilayah yang memiliki habitat penyu hijauterbesar di Indonesia. Selain itu, potensi perikanan dan pariwisatanya masih baik.Namun demikian, di kawasan pesisir dan laut Berau terdapat berbagai permasalahanseperti perusakan terumbu karang, penurunan populasi penyu, praktik penangkapan ikanyang tidak ramah lingkungan, dan lain sebagainya.Dengan potensi sumber daya pesisir dan laut yang besar beserta permasalahannya,wilayah pesisir dan laut Kabupaten Berau perlu dikelola dengan baik dan tepat. Hal iniguna menjaga kelestarian dan berjalannya fungsi dari sumber daya tersebut sehinggadapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.Sesuai dengan program pemerintah (DKP) yang tengah menggalakkan pembentukanKKL di berbagai daerah, Kab Berau menyambut baik upaya ini melalui pembentukanKawasan Konservasi laut Kabupaten Berau (KKL Berau). KKL Berau ditetapkan melaluiPeraturan Bupati Berau tahun 2005. Hal ini sejalan dengan kewenangan Pemerintah KabBerau melalui Peraturan Daerah No 3 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang WilayahKab Berau. Batas KKL ke arah darat ditetapkan sesuai dengan batas kawasan lindunghutan mangrove berdasarkan Perda No 3 tahun 2004. Luas KKL Berau sendiri sebesar1.222.988 ha. Secara umum, tujuan pembentukan KKL Berau adalah untuk melindungikeanekaragaman laut, serta menjamin pemanfaatan sumber daya perikanan dan pariwisatabahari berkelanjutan di Kab Berau.Secara administratif Kab Berau merupakan salah satu dari 13 kabupaten/kota diKalimantan Timur. Luas wilayahnya 3.426.070 ha dengan luas laut sekitar 1.222.988ha. Kabupaten ini berbatasan dengan Kab Bulungan di sebelah barat dan utara, SelatMakassar di sebelah timur, dan Kab Kutai Timur di sebelah selatan.KKL Berau terletak Antara Pulau Panjang, Tanjung karangtigau dengan karangBaliktaba di utara, menghadap ke Selat Makassar ke arah timur dan SemenanjungMangkalihat di sebelah selatan. Luas wilayah KKL meliputi seluruh wilayah pesisir dan lauttermasuk kawasan mangrove, yaitu 1.222.988 ha, meliputi 7 kecamatan pesisir di atas,kecuali Kec Sambaliung.Untuk memudahkan pengelolaan, KKL Berau diusulkan menjadi 3 kawasanpengelolaan, yakni bagian utara, tengah, dan selatan. Kawasan bagian utara meliputiSatwa yang berhasil melewati masa jurasik, penyu kerapkali menjadi target aktivitas yang tidak bertanggungjawab. Reptil laut yang tak mengenal batas wilayah suatu negara ini telah memiliki jalur migrasidan jelajah yang rutin untuk melanjutkan kehidupannya. Inilah yang perlu diperhatikan oleh kita.wilayah laut, pulau-pulau kecil, terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove diKec Pulau Derawan dan Maratua. Bagian tengah meliputi wilayah laut dan hutan mangroveKec Tabalr, Balatan Lempake, dan Talisayan. Sedangkan bagian selatan mencakup laut,pulau-pulau kecil, terumbu karang, lamun dan hutan mangrove di Kec Batu Putih danBiduk-biduk.Zonasi pada KKL Berau mencakup kawasan yang dilindungi penuh (no take zones),terutama kawasan yang sangat penting untuk peningkatan stok ikan, seperti kawasanpemijahan dan proses-proses ekologis yang lain. Zonasi KKL juga mencakup kawasanpemanfaatan ekstraktif dan kawasan pemanfaatan terbatas. Zonasi itu ditujukan untukperlindungan keanekaragaman hayati dengan menjamin pemanfaatan sumber daya lautsecara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat pengguna lokal.Bekerja secara kolaborasi sebagai satu tim dalam pengembangan dan pengelolaan KKLBerau merupakan hal yang paling tepat dibandingkan bekerja sendiri-sendiri. Hal ini karenaketerbatasan sumber daya masing-masing lembaga dalam mengelola wilayah yang demikianluas. Di Berau dibentuk suatu forum yang disebut Sekretariat Bersama Kelautan (Sekber)Berau. Forum ini berfungsi sebagai pusat koordinasi antar Lembaga Non-Pemerintah danPemerintah Kab Berau. Saat ini anggota Sekber Berau dari non-Pemerintah ada 6 (enam),yaitu Bestari, Kalbu, TNC, Mitra Pesisir, WWF, dan Kehati.Meski bukan tanpa masalah, kesuksesan model zonasi dan sistem kerja koalisi dankolaboratif di KKL Berau merupakan langkah yang patut dicontoh oleh pengembanganpengembanganKKL di daerah lain.82 83

Kawasan konservasi perairan tak hanya melestarikan kehidupan bawah laut tetapi sekaligusmenyokong pembangunan perikanan laut yang berkelanjutan. Sumber daya ikan merupakan faktorutama bagi kaum nelayan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di wilayah mereka.Kawasan Konservasi Laut di IndonesiaLuas KKL Indonesia pada awal tahun 2005 sekitar 7,2 juta ha. Pada saat ini telahmencapai 8,7 juta ha. Tabel 3 memperlihatkan luasan masing-masing kawasan termasukcalon kawasan konservasi perairan yang dalam proses inisiasi.84 85

Manfaat Kawasan Konservasi LautIndonesia sebagai negara kepulauan memiliki luas laut lebih besar daripada luas daratan.Wilayah laut Indonesia yang terletak pada garis khatulistiwa terkenal memiliki kekayaandan keanekaragaman sumber daya alam, baik sumber daya alam yang dapat pulih sepertiperikanan, hutan mangrove, terumbu karang, dan lainnya, maupun yang tidak dapat pulihseperti minyak, gas, dan bahan tambang. Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihanantara ekosistem darat dan laut, memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkunganyang mengundang daya tarik berbagai pihak untuk memanfaatkannya.Sumber daya kelautan merupakan salah satu kekayaan alam yang banyakdimanfaatkan oleh masyarakat. Akan tetapi pemanfaatannya sampai saat ini kurangmemerhatikan kelestariannya. Akibatnya, terjadi penurunan fungsi, kualitas sertakeanekaragaman hayati yang ada. Sebagai contoh adalah degradasi ekosistem terumbukarang yang telah teridentifikasi sejak tahun 1990-an. Hasil penelitian Pusat PenelitianOceanografi LIPI tahun 2006 menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang yang sangatbaik hanya tinggal 5,23 %, baik 24,26 %, cukup 37,34 % dan yang kurang baik ataurusak sebesar 33,17 %. Kondisi yang lebih mengkhawatirkan dibandingkan dengan datapada tahun sebelumnya dimana yang sangat baik masih tercatat sebesar 5,8 %, baik25,7 %, cukup 37,34 % dan kurang baik atau rusak sebesar 31,9 %.Data tersebut menunjukkan sebagian besar terumbu karang di Indonesia dalamkeadaan rusak. Kerusakan tersebut pada umumnya disebabkan oleh kegiatan perikanandestruktif, yaitu penggunaan bahan peledak, racun sianida, penambangan karang,pembuangan jangkar perahu dan sedimentasi. Pelaku perusakan tidak hanya dilakukanoleh nelayan-nelayan tradisional, tetapi juga oleh nelayan-nelayan modern dan nelayanasing.Dalam rangka mengatasi dergradasi sumber daya kelautan di Indonesia, diperlukansuatu desain pengelolaan yang komprehensif. Desain pengelolaan ini diharapkan dapatmenyatukan beberapa kebijakan yang ada sehingga dapat mengakomodasi kebutuhanmasyarakat. Desain pengelolaan tersebut adalah menyisihkan lokasi-lokasi yang memilikipotensi keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, gejala alam dan keunikan, sertaekosistemnya menjadi kawasan konservasi laut (KKL). Desain pengelolaan ini telahditerapkan di banyak negara.Di beberapa tempat, KKL telah terbukti menjadi alat yang efektif dalam melindungikeanekaragaman hayati pesisir dan laut, serta pengelolaan pemanfaatan sumber dayasecara berkelanjutan, seperti perikanan tangkap dan pariwisata.Banyak contoh tentang dampak dari dibentuknya kawasan konservasi laut, Terdapatdua bukti dampak kawasan konservasi laut dalam mendukung perikanan berkelanjutan.Pertama, terdapat bukti yang kuat bahwa wilayah no-take-zone memiliki persediaanikan yang lebih besar, ukuran ikan yang lebih besar serta komposisi spesies yang lebihKawasan Konservasi Laut telahterbukti menjadi alat yang efektif dalammelindungi keanekaragaman hayati pesisirdan laut, serta pengelolaan pemanfaatansumber daya secara berkelanjutan, sepertiperikanan tangkap dan pariwisataberagam (spesies ikan komersial berukuran lebih besar) bila dibandingkan denganwilayah penangkapan. Namun dampak langsung manfaat perikanan jauh lebih sulituntuk dibuktikan di lapangan dan oleh karenanya dari berbagai kajian yang telahdilaksanakan, banyak yang menggunakan model matematis alih-alih observasi lapanganuntuk mengkuantifikasi manfaat perikanan. Sebagian besar model menunjukkan bahwaperikanan benar-benar dapat memperoleh manfaat dari kawasan konservasi laut,dan model tersebut juga menunjukan bahwa penangkapan yang berkelanjutan dapatdimaksimalkan jika kurang lebih 30% habitat sepenuhnya dilindungi dari kegiatanpenangkapan (Roberts & Hawkins 2000).Selain itu, Roberts & Hawkins (2000) menyatakan bahwa seringnya kecenderungannelayan untuk memfokuskan kegiatan penangkapan di dekat kawasan perlindungan(‘fishing the line’) menunjukan bukti manfaat dari wilayah perlindungan bagi perikanankomersial. Selanjutnya, McClanahan 1994 dalam Robert&Hawkins (2000) jugamenjelaskan bahwa dari 110 spesies yang tercatat di dalam wilayah terumbu karangyang dilindungi, 52 di antaranya tidak dijumpai di wilayah penangkapan.Beberapa cuplikan tentang dampak kawasan konservasi laut di wilayah Indo-Pasifikberdasarkan negara. Antara lain: Indonesia--Biomassa dan rata-rata ukuran spesiesikan tertentu lebih besar yang berada di dalam daripada di sekitar wilayah perlindungankecil di Sulawesi Utara (Blongko and Kakarotan) (McClanahan et al. 2006); Papua NewGuinea--Biomassa dan rata-rata ukuran spesies ikan tertentu lebih besar yang beradadi dalam daripada di sekitar wilayah perlindungan yang dikelola secara tradisional(Muluk and Ahus) (McClanahan et al. 2006); Philipina--Biomassa predator ukuran besarmeningkat 8 kali di wilayah perlindungan. Di wilayah penangkapan, rata-rata kerapatandan keragaman spesies dari predator besar juga meningkat (Russ & Alcala 1996, inRoberts & Hawkins 2000); Hawaii--Persediaan ikan tercatat 63% lebih banyak di dalamwilayah larangan penangkapan (Grigg, 1994, in Roberts & Hawkins 2000). Kenya--Persediaan spesies ikan komersial utama (groupers, snappers, and emperors) tercatat10 kali lebih banyak di dalam wilayah yang sepenuhnya dilindungi di Kisite Marine86 87

National Park bila dibandingkan di wilayah perlindungan di mana penangkapan diizinkan(Watson & Ormond 1994, in Roberts & Hawkins 2000).KKL berbeda dengan sistem pengelolaan perikanan tangkap yang ada saat ini,seperti pengaturan armada, alat, dan hasil tangkap. KKL lebih memerhatikan ekosistemsecara keseluruhan dibandingkan satu atau beberapa spesies yang bernilai ekonomis.Salah satu funsgi KKL adalah sebagai daerah perlindungan habitat dan spesies ikan.Dengan demikian KKL diharapkan dapat berfungsi sebagai bank sumber daya perikananyang dapat mendukung peningkatan dan keberlanjutan pendapatan masyarakat,khususnya nelayan.Nilai penting kawasan konservasi bagi kepentingan ekonomi, khususnya dalampembangunan perikanan, telah dilakukan berbagai penelitian di beberapa Negara,antara lain: Peningkatan produksi telur di dalam kawasan konservasi laut hingga 10 kalilipat, Kelimpahan jumlah ikan di dalam kawasan konservasi laut hingga 2 sampai 9 kalilipat, Peningkatan ukuran rata-rata ikan di dalam kawasan konservasi laut antara 33 –300 %, Peningkatan keanekaragaman species di dalam kawasan konservasi laut antara30 – 50 %, dan Peningkatan hasil tangkapan ikan di luar cagar alam antara 40 – 90 %(Sumardja, 2002).Pengelolaan KKL bersifat lebih adaptif sesuai dengan karakteristik masing-masingwilayah. Karakteristik initerlihat melalui zonasi yang memungkinkan diterapkannya tingkatpemanfaatan yang berbeda pada zona-zona yang berbeda. Pada zona larang ambil (notake zone) masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan wisata terbatas. Pemanfaatanuntuk pariwisata bahari pada zona perikanan berkelanjutan mampu memberikanmasukan devisa yang cukup signifikan. Sementara di zona lainnya bisa saja dimanfaatkansecara ekstraktif dengan penggunaan alat yang tidak merusak habitat ikan.Pemerintah, melalui DKP mencoba mengembangkan suatu pendekatan denganmemberikan tanggung jawab lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelolawilayah lautnya. Untuk itu pemerintah telah menetapkan kawasan-kawasan konservasilaut yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Model pengelolaan seperti ini diberinama Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD).KKLD merupakan paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya kelautan yangsedang digalakkan secara nasional, selain kawasan konservasi nasional yang telah ada.Sebagaimana diatur dalam UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya AlamHayati dan Ekosistemnya untuk kawasan konservasi nasional, lebih lanjut, penetapankawasan konservasi perairan juga diatur dalam UU No 31 tahun 2004 tentang perikanan.Landasan hukum untuk KKLD diatur dalam UU No 32 tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah. Dalam pasal 18 UU ini dijelaskan salah satu kewenangan daerah di wilayah lautadalah eksploitasi dan konservasi sumber daya alam di wilayahnya.88 89

90 91

Menatap Masa DepanKonservasi Kawasan PerairanSelepas memasuki Era Reformasi kawasan perairan Indonesia menyambut fajarbaru bagi kelestariannya. Tidak sebatas pemanfaatan dan eksplorasi sumberdaya, samudera mahaluas Nusantara juga sudah lama menunggu sentuhanpelestarian. Dengan demikian disadari dengan baik bahwa aspek konservasi perairanmencakup pemanfaatan, perlindungan dan pelestarian. Di sisi lain, pelestarian gatramaritim juga harus bersifat holistik yang meliputi konservasi ekosistem, spesiesdan genetik. Keseimbangan antara aspek pemanfaatan, perlidungan dan pelestariandi satu pihak, dengan konservasi yang holistik di sisi lain, merupakan paradigmakonservasi perairan saat ini dan masa datang.Kelanggengan sumber daya perairan menjadi jaminan bagi generasi penerusuntuk dapat memanfaatkannya. Berkaitan dengan hal itu, langkah-langkah konservasilaut di masa depan berkaitan erat dengan pengelolaan kawasan konservasi laut.Kawasan-kawasan konservasi perairan akan menjadi tandon plasma nutfah sumberdaya laut masa depan. Kendati demikian, menatap masa depan konservasi perairanberarti pula memandang dua sisi yang saling berpautan: peluang dan tantangan. Duahal ini bisa dirunut dengan melihat keadaan terkini.Prospek pertama konservasi kawasan perairan Indonesia datang dengandibentuknya Departemen Perikanan dan Kelautan (DKP). Harapan cerahpelestarian laut Indonesia berada pada upaya pengembangan lembaga ini. InstitusiDKP memegang tanggung jawab sebagai otoritas pengelola (management authority)bagi seluruh aspek pelestarian laut maupun konservasi sumberdaya ikan. Tugaspokok dan fungsi DKP secara jelas diuraikan dalam Peraturan Pemerintah No. 25tahun 2000 serta Keputusan Presiden No. 31 tahun 2001.Untuk mengurus konservasi secara tersendiri dibentuk Direktorat Konservasidan Taman Nasional Laut (dit. KTNL) di bawah Direktorat Jenderal Kelautan,Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ditjen KP3K). Hingga sewindu DKP berdiri, tercatatbeberapa perkembangan dalam hal konservasi laut: mulai dari lahirnya sejumlahperaturan, pengembangan lembaga dan sumber daya manusia, hingga inisiatif-inisiatifkerjasama regional maupun internasional.Sejumlah capaian bidang penguatan kelembagaan dalam kaitannya dengankonservasi sumberdaya ikan, antara lain: terbentuknya 2 (dua) unit pelaksana teknis(UPT) konservasi sumber daya ikan di Ditjen KP3K, yang akan ditingkatkan menjadienam unit pada 2009, serta Harmonisasi antar-departemen dalam urusan kawasankonservasi dan pesisir.Dengan adanya departemen teknis tersendiri, semakin dipahami keperluansumber daya manusia yang memadai. Tantangan ini menjadi pendorong bagiDKP untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya. Salah satujalan yang sudah ditempuh adalah pelatihan penyelaman dan monitoring kondisisumberdaya perairan, Pembinaan masyarakat di sekitar kawasan konservasiperairan, pembinaan SDM dalam penanganan urusan CITES, serta pertemuanteknis mengenai konservasi baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini juga tersuratpada Rencana Strategis 2005-2009 Ditjen KP3K, yang akan meningkatkan sejumlah250 personil sumber daya manusia, baik melalui pelatihan, pembinaan maupunpendidikan formal S-1, S-2 dan S-3.Masa depan konservasi kawasan perairan makin terang dengan adanya dukunganhukum: Undang-Undang No. 31tahun 2004, tentang perikanan dan Undang-undangNo. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.Dua perangkat hukum itu menjadi fondasi bagi kepastian pengelolaan konservasiperairan. Dengan begitu, upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan tak lagi samar-samar.Secara rinci undang-undang yang pertama telah diterjemahkan dalam PeraturanPemerintah (PP) No. 60 tahun 2007 tentang konservasi sumberdaya ikan (KSDI).Lahirnya peraturan pemerintah itu memberi kesempatan besar bagi DepartemenPerikanan dan Kelautan (DKP) selaku pemegang mandat pengelolaan konservasiperairan. Peraturan pemerintah itu juga menjamin pemanfaatan yang berkelanjutanberagam jenis ikan sekaligus melestarikan kekayaan genetiknya. Sementara itu,turunan UU No. 27 tahun 2007 sedang dalam proses bagi penerapannya. Turunanorganik UU 27/2007 terkait dengan kawasan konservasi di wilayah pesisir danpulau-pulau kecil telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananNomor PER. 17/MEN/2008. Beberapa hal tersebut memberi tengarai tentangkebutuhan untuk segera membuat kebijakan turunan dari undang-undang itu.Untuk lebih menjamin daya terap kedua undang-undang itu memang diperlukanturunannya pada tingkat peraturan pemerintah hingga keputusan menteri.Peraturan lanjutan yang lebih operasional dibutuhkan agar pelaksanaannyaberlangsung efektif dan efisien. Untuk itu, selain peraturan-peraturan di atas,DKP juga telah dan sedang bekerja keras untuk menerbitkan beberapa keluarankebijakan, antara lain:1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep. 38/Men/2004, tentangpedoman umum pengelolaan terumbu karang,2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 17/MEN/2008 tentangkawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.3. Kebijakan dan Strategi Konservasi Sumber Daya Ikan di Perairan Daratan,4. Strategi Utama Jejaring Kawasan Konservasi Laut,5. Strategi Utama Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut,6. Pedoman Umum Identifikasi Kawasan Konsevasi Laut Daerah,7. Pedoman Umum Penataan Batas Kawasan Konservasi Laut,8. Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi LautDaerah,9. Pedoman Umum Restocking Ikan terancam Punah di Perairan Umum92 93

10. Pedoman Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan11. Penyiapan peraturan setingkat menteri sebagai turunan dari UU 31/2004,UU 27/ 2007 dan PP 60/2007.Mengingat harapan pelestarian sumberdaya ikan terletak di jantung kawasankonservasi perairan, DKP sejauh ini telah melakukan pembinaan, sosialisasi danbantuan teknis bagi lembaga-lembaga Dinas Kelautan dan Perikanan, baik kabupatenmaupun provinsi, dalam mengembangkan kawasan konservasi perairan didaerah. Di tengah perubahan selama satu dekade terakhir, terutama menyangkutotonomi daerah dan tuntutan partisipasi masyarakat yang lebih terbuka, upayaupayakonservasi perairan telah mendapat perhatian penuh dari pemerintahdaerah—provinsi dan kabupaten. Pemerintah pusat, melalui DKP berusaha untukbekerja sama dengan pemerintah daerah maupun masyarakat di sekitar kawasankonservasi perairan.Secara simultan, DKP bersama pemerintah daerah akan terus menggalangkerjasama dalam menginisiasi dan pengelolaan kawasan konservasi perairan.Untuk keperluan sosialiasi dan pembinaan, misalnya, DKP telah mencetak materidan informasi tentang kawasan konservasi laut daerah. Dari aspek legal, juga telahditerbitkan Pedoman Umum Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentangPengelolaan Terumbu Karang. Tak hanya itu, agar pengelolaan terumbu karangdi daerah berjalan baik, juga telah dibuat Pedoman Umum Penyusunan RencanaStrategis Pengelolaan Terumbu Karang Daerah.Disamping telah memfasilitasi pencadangan 31 KKLD dan inisiasi dua calonkawasan konservasi perairan nasional, juga terus dilakukan identifikasi danpemetaan kawasan bakal kawasan konservasi perairan—laut dan perairan daratan.Target 10 juta ha kawasan konservasi perairan sampai saat ini telah tercapai seluaslebih dari 8,7 juta ha sehingga dengan segala daya upaya kekurangan seluas 1, 3 jutaha diharapkan terpenuhi pada tahun 2010.Perkembangan yang pesat dalam memenuhi cita-cita tersebut harus diimbangidengan kesiapan fasilitas pendukung—seperti, lembaga, dana, sumber daya manusiadan infrastruktur, sehingga pengelolaannya berjalan baik. Sekurangnya, agar tatakelolanya berlangsung efektif, saat ini telah dibuat rencana pengelolaan bagi belasanlokasi KKLD. Seiring program COREMAP II, juga dilaksanakan rehabilitasi ekosistemsumber daya ikan di delapan provinsi dan 15 kabupaten/kota.Untuk melengkapi usaha pelestarian berbasis kawasan, juga dikembangkankonservasi spesies dan genetik. Salah satunya, langkah pengelolaan bagi spesiestertentu diantaranya: labi-labi, duyung, teripang, kuda laut, kima dan hiu di kawasanbiogeografi oriental atau Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Halitu dibuktikan dengan telah dibuatnya sejumlah pedoman umum pengelolaan bagijenis-jenis biota laut, di antaranya:1.2.3.4.5.Pedoman Umum Pengelolaan Duyung,Pedoman Umum Pengelolaan Penyu,Pedoman Umum Pengelolaan Kuda laut,Pedoman Umum Pengelolaan Kima, dan,Pedoman Umum Pengelolaan Teripang.94 95

Perairan nasional di masa datang akan lebih berperan nyata melalui kerjasamaantarnegara, antar instansi pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat(LSM), baik nasional maupun internasional. Dalam pengelolaan kawasan konservasilaut, pemerintah telah bekerjasama dengan sejumlah lembaga non pemerintah,seperti World Wide Fund for Nature (WWF), The Nature Conservancy (TNC),Conservation International (CI) Indonesia, Marine Aquarium Council (MAC), YayasanKehati, Yayasan Terangi serta berbagai organisasi non pemerintah lainnya. Untukmemadukan langkah-langkah pelestarian, juga dilakukan koordinasi bersama KomisiNasional Konservasi Laut (Komnaskolaut) dan Komisi Nasional Lahan Basah.Kelompok-kelompok komunitas juga dibangun dalam berbagai bentuk mailing listmaupun kelompok formal seperti Indonesian Coral Reef Society (INCRES). Kerjasamakerjasamalain di tingkat regional juga terus dilakukan, seperti yang telah dilakukanbersama beberapa negara: Malaysia, Filipina, Timor Leste, Kepulauan Solomon, danPapua Nugini.Upaya konservasi perairan Indonesia juga ditunjukkan dengan melaksanakandan/atau meratifikasi berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengankonservasi jenis ikan. Indonesia tetap memiliki komitmen untuk terus meningkatkanpelaksanaannya di dalam negeri. Untuk memenuhi kewajiban KonvensiKeanekaragaman Hayati, misalnya, DKP telah mengeluarkan sejumlah kebijakanyang berkaitan dengan konservasi pesisir dan laut, serta konservasi jenis ikan yangterancam punah dan atau dilindungi.Dengan beragam upaya dalam mengembangkan pelestarian tersebut dimuka, baik di tingkat ekosistem, jenis dan genetik, diharapkan fajar pelestarianlaut menjadi makin benderang. Tidak saja dimaksudkan untuk menjamin hak-hakgenerasi mendatang atas sumber daya ikan, tetapi juga untuk mencapai kejayaandan kelestarian wilayah perairan Nusantara. •Mengail ikan air tawar, para pemancing begitu menikmati aktivitas yang dikembangkan di perairan sungai(kiri). Apabila dikemas dengan baik kegiatan pemanfaatan lubuk larangan dapat memberikan manfaat bagimasyarakat sekitar. Kita dapat melihat contoh tersebut di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat.Ikan-ikan bernilai ekonomi tinggi melintasi wilayah perairan Indonesia, yang memiliki ekosistem terumbukarang yang indah. Saat ini berbagai pihak telah menyuarakan semangat pelestarian untuk melindungi sumberdaya ikan yang kita miliki bagi anak cucu kita di masa mendatang.Bahan BacaanAnonim. 2006. Strategi Utama Jejaring Kawasan Konservasi Laut. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, ProgramRehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang Tahap II, Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.Anonim. 2007. Membangun Konservasi Perairan untuk Perikanan Berkelanjutan. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.Anonim. 2008. Konservasi Sumberdaya Ikan di Indonesia. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, DepartemenKelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency. Jakarta.Balmford A., P. Gravestock, N. Hockley, C.J. McClean & C. M. Roberts 2004. The worldwide costs of marine protected areas. PNAS101: 9694-9697CCIF 2006. Seven year financial model PT Putri Naga Komodo, Sanur, Bali, Indonesia.CI. 2001. Raja Ampat Marine Rapid Assesment Program Report. Woshington DC USA.Conservation International IndonesiaI. 2004. Penyu Sang Duta Laut. Jakarta, Indonesia.Direktorat jenderal Kelautan, Peisisr dan Pulau-pulau Kecil, 2006. Rencana Strategik Pembangunan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Keciltahun 2005 – 2009. Direktorat jenderal Kelautan, Peisisr dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta,DPI 2002. Fish Habitat Areas: Sustaining Queensland’s Fisheries. Brochure from the State of Queensland, Dept of PrimaryIndustries. 6 p.Erdmann M.V., P.R. Merrill, M. Mongdong, I. Arsyad, Z. Harahap, R. Pangalila, R. Elverawati & P. Baworo 2004. Building EffectiveCo-Management Systems for Decentralized Protected Areas Management in Indonesia: Bunaken National Park Case Study. NaturalResources Management Program, Jakarta, Indonesia. 150 p.McClanahan T.R., M.J. Marnane, J.E. Cinner, & W.E. Kiene 2006. A Comparison of Marine Protected Areas and Alternative Approachesto Coral-Reef Management. Current Biology 16: 1408–1413Mackinnon, K. 1992. Nature Treasurehouse The Wildlife of Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.Nontji, A. 1993. Laut Nusantara. Penerbit Djambatan. Jakarta.Supriharyono. 2000. Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang. Penerbit Djambatan.Tomascik, T., A.J. Mah, A. Nontji, dan M.K. Moosa. 1997. The Ecology of the Indonesian Seas, Part II. Periplus Edition.Pacific Consultants International 2001. Study on Fisheries Development Policy Formulation. Volume I. White Paper. Report by Pacific ConsultantsInternational under Jakarta Fishing Port / Market Development Project (Phase IV: JBIC Loan No. IP-403). 234 p. + AnnexesPet-Soede C., H.S.J. Cesar & J.S. Pet 1999. An economic analysis of blast fishing on Indonesian coral reefs. Environmental Conservation26: 83-93PISCO (2002) The science of marine reserves. http://www.piscoweb.org. 22 pRoberts CM, Hawkins JP. 2000. Fully Protected Marine Reserver: A Guide , WWF in Woshington DC USA. University of York, York. UK.Sumardja E. 2002. Kawasan Konservasi Laut (KKL): Kini Bukan Untuk Konservasi Saja. Bahan Presentasi pada WCPA Workshop diBangkok Thailand.Sembiring, S.N. dan F. Husbani. 1999. Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia : Menuju PengembanganDesentralisasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat. Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia /ICEL.Ward T, Eddie Hegeri, 2003. Wilayah Suaka Laut dalam Manajemen Perikanan Berbasis Ekosistem. Departemen Lingkungan Hidup danKelestarian Alam. Jakarta96 97

98 99

100