Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

- 5 -16. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri adalahpegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus danpegawai lain yang dibayarkan oleh AnggaranPendapatan dan Belanja Negara atau AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah.17. Anggota Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnyadisebut Anggota TNI adalah personil/prajurit alatnegara di bidang pertahanan yang melaksanakantugasnya secara matra di bawah pimpinan Kepala StafAngkatan atau gabungan di bawah Pimpinan PanglimaTNI.18. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yangselanjutnya disebut Anggota Polri adalah pegawainegeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yangmelaksanakan fungsi kepolisian.19. Veteran adalah Veteran Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.20. Perintis Kemerdekaan adalah Perintis Kemerdekaansebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor5 Prps Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan.21. Pemerintah …

- 8 -f. pegawai swasta; dang. Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampaidengan huruf f yang menerima Upah.(3) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b terdiri atas:a. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerjamandiri; danb. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukanpenerima Upah.(4) Bukan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c terdiri atas:a. investor;b. Pemberi Kerja;c. penerima pensiun;d. Veteran;e. Perintis Kemerdekaan; danf. bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampaidengan huruf e yang mampu membayar iuran.(5) Penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf c terdiri atas:a. Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hakpensiun;b. Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhentidengan hak pensiun;c. Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun;d. penerima pensiun selain huruf a, huruf b, danhuruf c; dane. janda …

- 9 -e. janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerimapensiun sebagaimana dimaksud pada huruf asampai dengan huruf d yang mendapat hakpensiun.(6) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adan huruf b termasuk warga negara asing yang bekerjadi Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.(7) Jaminan Kesehatan bagi Pekerja warga negaraIndonesia yang bekerja di luar negeri diatur denganketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.Pasal 5(1) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (1) huruf a meliputi:a. istri atau suami yang sah dari Peserta; danb. anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkatyang sah dari Peserta, dengan kriteria:1. tidak atau belum pernah menikah atau tidakmempunyai penghasilan sendiri; dan2. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun ataubelum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yangmasih melanjutkan pendidikan formal.(2) Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan dapatmengikutsertakan anggota keluarga yang lain.Bagian …

- 10 -Bagian KeduaKepesertaan Jaminan KesehatanPasal 6(1) Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dandilakukan secara bertahap sehingga mencakup seluruhpenduduk.(2) Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan sebagai berikut:a. Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014,paling sedikit meliputi :1. PBI Jaminan Kesehatan;2. Anggota TNI/Pegawai Negeri Sipil di lingkunganKementerian Pertahanan dan anggotakeluarganya;3. Anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Polri dan anggota keluarganya;4. Peserta asuransi kesehatan Perusahaan Persero(Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia(ASKES) dan anggota keluarganya; dan5. Peserta Jaminan Pemeliharaan KesehatanPerusahaan Persero (Persero) Jaminan SosialTenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan anggotakeluarganya;b. Tahap kedua meliputi seluruh penduduk yangbelum masuk sebagai Peserta BPJS Kesehatanpaling lambat pada tanggal 1 Januari 2019.Bagian ...

- 11 -Bagian KetigaPeserta yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja danCacat Total TetapPasal 7(1) Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)huruf a yang mengalami PHK tetap memperoleh hakManfaat Jaminan Kesehatan paling lama 6 (enam)bulan sejak di PHK tanpa membayar iuran.(2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangtelah bekerja kembali wajib memperpanjang statuskepesertaannya dengan membayar iuran.(3) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) tidak bekerja kembali dan tidakmampu, berhak menjadi Peserta PBI JaminanKesehatan.Pasal 8(1) Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan yangmengalami Cacat Total Tetap dan tidak mampu, berhakmenjadi Peserta PBI Jaminan Kesehatan.(2) Penetapan Cacat Total Tetap sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh dokter yang berwenang.Bagian ...

- 12 -Bagian KeempatPerubahan Status KepesertaanPasal 9(1) Perubahan status kepesertaan dari Peserta PBIJaminan Kesehatan menjadi bukan Peserta PBIJaminan Kesehatan dilakukan melalui pendaftaran keBPJS Kesehatan dengan membayar iuran pertama.(2) Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak mengakibatkan terputusnyaManfaat Jaminan Kesehatan.(3) Perubahan status kepesertaan dari bukan Peserta PBIJaminan Kesehatan menjadi Peserta PBI JaminanKesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.BAB IIIPENDAFTARAN PESERTA DAN PERUBAHANDATA KEPESERTAANPasal 10(1) Pemerintah mendaftarkan PBI Jaminan Kesehatansebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan.(2) Pendaftaran Peserta PBI Jaminan Kesehatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 11 …

- 13 -Pasal 11(1) Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya danPekerjanya sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepadaBPJS Kesehatan dengan membayar iuran.(2) Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata-nyata tidakmendaftarkan Pekerjanya kepada BPJS Kesehatan,Pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkandirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan.(3) Setiap Pekerja Bukan Penerima Upah wajibmendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya secarasendiri-sendiri atau berkelompok sebagai PesertaJaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan denganmembayar iuran.(4) Setiap orang bukan Pekerja wajib mendaftarkan dirinyadan anggota keluarganya sebagai Peserta JaminanKesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayariuran.Pasal 12(1) Setiap Peserta yang telah terdaftar pada BPJSKesehatan berhak mendapatkan identitas Peserta.(2) Identitas Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling sedikit memuat nama dan nomor identitasPeserta.(3) Nomor …

- 14 -(3) Nomor identitas Peserta sebagaimana dimaksud padaayat (2) merupakan nomor identitas tunggal yangberlaku untuk semua program jaminan sosial.Pasal 13(1) Peserta Pekerja Penerima Upah wajib menyampaikanperubahan data kepesertaan kepada Pemberi Kerja.(2) Pemberi Kerja wajib melaporkan perubahan datakepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)kepada BPJS Kesehatan.(3) Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata-nyata tidakmelaporkan perubahan data kepesertaan kepada BPJSKesehatan, Pekerja yang bersangkutan dapatmelaporkan perubahan data kepesertaan secaralangsung kepada BPJS Kesehatan.(4) Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan bukanPekerja wajib menyampaikan perubahan datakepesertaan kepada BPJS Kesehatan.Pasal 14Peserta yang pindah kerja wajib melaporkan datakepesertaannya dan identitas Pemberi Kerja yang barukepada BPJS Kesehatan dengan menunjukkan identitasPeserta.Pasal 15…

- 15 -Pasal 15Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendaftaran,verifikasi kepesertaan, perubahan data kepesertaan, danidentitas Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dengan PeraturanBPJS Kesehatan setelah berkoordinasi dengankementerian/lembaga terkait.BAB IVIURANBagian KesatuBesaran IuranPasal 16(1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI JaminanKesehatan dibayar oleh Pemerintah.(2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PekerjaPenerima Upah dibayar oleh Pemberi Kerja danPekerja.(3) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja BukanPenerima Upah dan peserta bukan Pekerja dibayar olehPeserta yang bersangkutan.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran IuranJaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan PeraturanPresiden.Bagian ...

- 16 -Bagian KeduaPembayaran IuranPasal 17(1) Pemberi Kerja wajib membayar Iuran JaminanKesehatan seluruh Peserta yang menjadi tanggungjawabnya pada setiap bulan yang dibayarkan palinglambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJSKesehatan.(2) Apabila tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksudpada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka iurandibayarkan pada hari kerja berikutnya.(3) Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sudah termasuk iuran yangmenjadi tanggung jawab Peserta.(4) Keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatansebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan dendaadministratif sebesar 2% (dua persen) per bulan daritotal iuran yang tertunggak dan dibayar oleh PemberiKerja.(5) Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Pesertabukan Pekerja wajib membayar Iuran JaminanKesehatan pada setiap bulan yang dibayarkan palinglambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJSKesehatan.(6) Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan dapatdilakukan diawal untuk lebih dari 1 (satu) bulan.(7) Ketentuan …

- 17 -(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaandenda administratif diatur dengan Peraturan BPJSKesehatan.Bagian KetigaKelebihan dan Kekurangan IuranPasal 18(1) BPJS Kesehatan menghitung kelebihan ataukekurangan Iuran Jaminan Kesehatan sesuai denganGaji atau Upah Peserta.(2) Dalam hal terjadi kelebihan atau kekuranganpembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat(1), BPJS Kesehatan memberitahukan secara tertuliskepada Pemberi Kerja dan/atau Peserta paling lambat14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya iuran.(3) Kelebihan atau kekurangan pembayaran iuransebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkandengan pembayaran iuran bulan berikutnya.Pasal 19Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaraniuran diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan setelahberkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.BAB V …

- 18 -BAB VMANFAAT JAMINAN KESEHATANPasal 20(1) Setiap Peserta berhak memperoleh Manfaat JaminanKesehatan yang bersifat pelayanan kesehatanperorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif,kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat danbahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhanmedis yang diperlukan.(2) Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdiri atas Manfaat medis dan Manfaatnon medis.(3) Manfaat medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan.(4) Manfaat non medis sebagaimana dimaksud pada ayat(2) meliputi Manfaat akomodasi dan ambulans.(5) Manfaat akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat(4) ditentukan berdasarkan skala besaran iuran yangdibayarkan.(6) Ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanyadiberikan untuk pasien rujukan dari FasilitasKesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkanoleh BPJS Kesehatan.Pasal 21 …

- 19 -Pasal 21(1) Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputipemberian pelayanan:a. penyuluhan kesehatan perorangan;b. imunisasi dasar;c. keluarga berencana; dand. skrining kesehatan.(2) Penyuluhan kesehatan perorangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi paling sedikitpenyuluhan mengenai pengelolaan faktor risikopenyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.(3) Pelayanan imunisasi dasar sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b meliputi Baccile Calmett Guerin(BCG), Difteri Pertusis Tetanus dan Hepatitis-B (DPT-HB), Polio, dan Campak.(4) Pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c meliputi konseling, kontrasepsidasar, vasektomi dan tubektomi bekerja sama denganlembaga yang membidangi keluarga berencana.(5) Vaksin untuk imunisasi dasar dan alat kontrasepsidasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)disediakan oleh Pemerintah dan/atau PemerintahDaerah.(6) Pelayanan …

- 20 -(6) Pelayanan skrining kesehatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf d diberikan secara selektif yangditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit danmencegah dampak lanjutan dari risiko penyakittertentu.(7) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pelayananskrining kesehatan jenis penyakit, dan waktupelayanan skrining kesehatan sebagaimana dimaksudpada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.Pasal 22(1) Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas:a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputipelayanan kesehatan non spesialistik yangmencakup:1. administrasi pelayanan;2. pelayanan promotif dan preventif;3. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasimedis;4. tindakan medis non spesialistik, baik operatifmaupun non operatif;5. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;6. transfusi darah sesuai dengan kebutuhanmedis;7. pemeriksaan …

- 21 -7. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratoriumtingkat pratama; dan8. rawat inap tingkat pertama sesuai denganindikasi.b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan,meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup:1. rawat jalan yang meliputi:a) administrasi pelayanan;b) pemeriksaan, pengobatan dan konsultasispesialistik oleh dokter spesialis dansubspesialis;c) tindakan medis spesialistik sesuai denganindikasi medis;d) pelayanan obat dan bahan medis habispakai;e) pelayanan alat kesehatan implan;f) pelayanan penunjang diagnostik lanjutansesuai dengan indikasi medis;g) rehabilitasi medis;h) pelayanan darah;i) pelayanan kedokteran forensik; danj) pelayanan jenazah di Fasilitas Kesehatan.2. rawat inap yang meliputi:a) perawatan inap non intensif; danb) perawatan inap di ruang intensif.c. pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan olehMenteri.(2) Dalam …

- 22 -(2) Dalam hal pelayanan kesehatan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c telah ditanggung dalamprogram pemerintah, maka tidak termasuk dalampelayanan kesehatan yang dijamin.(3) Dalam hal diperlukan, selain pelayanan kesehatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peserta jugaberhak mendapatkan pelayanan berupa alat bantukesehatan.(4) Jenis dan plafon harga alat bantu kesehatansebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan olehMenteri.Pasal 23Manfaat akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal20 ayat (5) berupa layanan rawat inap sebagai berikut:a. ruang perawatan kelas III bagi:1. Peserta PBI Jaminan Kesehatan; dan2. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Pesertabukan Pekerja dengan iuran untuk Manfaatpelayanan di ruang perawatan kelas III.b. ruang perawatan kelas II bagi:1. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun PegawaiNegeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang IIbeserta anggota keluarganya;2. Anggota …

- 23 -2. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNIyang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang Idan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;3. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polriyang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang Idan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;4. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang setaraPegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golonganruang II beserta anggota keluarganya;5. Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan sampaidengan 2 (dua) kali penghasilan tidak kena pajakdengan status kawin dengan 1 (satu) anak, besertaanggota keluarganya; dan6. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Pesertabukan Pekerja dengan iuran untuk Manfaatpelayanan di ruang perawatan kelas II;c. ruang perawatan kelas I bagi:1. Pejabat Negara dan anggota keluarganya;2. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun pegawainegeri sipil golongan ruang III dan golongan ruangIV beserta anggota keluarganya;3. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNIyang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IIIdan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;4. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polriyang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IIIdan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;5. Pegawai …

- 24 -5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang setaraPegawai Negeri Sipil golongan ruang III dangolongan ruang IV beserta anggota keluarganya;6. Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggotakeluarganya;7. Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan lebih dari 2(dua) kali penghasilan tidak kena pajak denganstatus kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggotakeluarganya; dan8. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Pesertabukan Pekerja dengan iuran untuk Manfaatpelayanan di ruang perawatan kelas I.Pasal 24Peserta yang menginginkan kelas perawatan yang lebihtinggi dari pada haknya, dapat meningkatkan haknyadengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, ataumembayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin olehBPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibatpeningkatan kelas perawatan.Pasal 25Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi:a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melaluiprosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yangberlaku;b. pelayanan ...

- 25 -b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di FasilitasKesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJSKesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat;c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh programjaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit ataucedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja;d. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;e. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;f. pelayanan untuk mengatasi infertilitas;g. pelayanan meratakan gigi (ortodonsi);h. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantunganobat dan/atau alkohol;i. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti dirisendiri, atau akibat melakukan hobi yangmembahayakan diri sendiri;j. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional,termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yangbelum dinyatakan efektif berdasarkan penilaianteknologi kesehatan (health technology assessment);k. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikansebagai percobaan (eksperimen);l. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;m. perbekalan kesehatan rumah tangga;n. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masatanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; dano. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungandengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.Pasal 26 ...

- 26 -Pasal 26(1) Pengembangan penggunaan teknologi dalam ManfaatJaminan Kesehatan harus disesuaikan dengankebutuhan medis sesuai hasil penilaian teknologikesehatan (health technology assessment).(2) Penggunaan hasil penilaian teknologi dalam ManfaatJaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Menteri.(3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan hasilpenilaian teknologi (health technology assessment)sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur denganPeraturan BPJS Kesehatan.BAB VIKOORDINASI MANFAATPasal 27(1) Peserta Jaminan Kesehatan dapat mengikuti programasuransi kesehatan tambahan.(2) BPJS Kesehatan dan penyelenggara program asuransikesehatan tambahan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat melakukan koordinasi dalammemberikan Manfaat untuk Peserta JaminanKesehatan yang memiliki hak atas perlindunganprogram asuransi kesehatan tambahan.Pasal 28 …

- 27 -Pasal 28Ketentuan mengenai tata cara koordinasi Manfaatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dalamperjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan denganpenyelenggara program asuransi kesehatan tambahan.BAB VIIPENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATANBagian KesatuProsedur Pelayanan KesehatanPasal 29(1) Untuk pertama kali setiap Peserta didaftarkan olehBPJS Kesehatan pada satu Fasilitas Kesehatan tingkatpertama yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan setelahmendapat rekomendasi dinas kesehatankabupaten/kota setempat.(2) Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulanselanjutnya Peserta berhak memilih FasilitasKesehatan tingkat pertama yang diinginkan.(3) Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan padaFasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat Pesertaterdaftar.(4) Dalam keadaan tertentu, ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Pesertayang:a. berada …

- 28 -a. berada di luar wilayah Fasilitas Kesehatan tingkatpertama tempat Peserta terdaftar; ataub. dalam keadaan kegawatdaruratan medis.(5) Dalam hal Peserta memerlukan pelayanan kesehatantingkat lanjutan, Fasilitas Kesehatan tingkat pertamaharus merujuk ke Fasilitas Kesehatan rujukan tingkatlanjutan terdekat sesuai dengan sistem rujukan yangdiatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatantingkat pertama dan pelayanan kesehatan rujukantingkat lanjutan diatur dengan Peraturan Menteri.Pasal 30(1) Fasilitas Kesehatan wajib menjamin Peserta yangdirawat inap mendapatkan obat dan bahan medishabis pakai yang dibutuhkan sesuai dengan indikasimedis.(2) Fasilitas Kesehatan rawat jalan yang tidak memilikisarana penunjang, wajib membangun jejaring denganFasilitas Kesehatan penunjang untuk menjaminketersediaan obat, bahan medis habis pakai, danpemeriksaan penunjang yang dibutuhkan.Pasal 31 …

- 29 -Pasal 31Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelayanankesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 danPasal 30 diatur dengan Peraturan Menteri dan PeraturanBPJS Kesehatan sesuai dengan kewenangannya.Bagian KeduaPelayanan Obat dan Bahan Medis Habis PakaiPasal 32(1) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai untukPeserta Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatanberpedoman pada daftar dan harga obat, dan bahanmedis habis pakai yang ditetapkan oleh Menteri.(2) Daftar dan harga obat dan bahan medis habis pakaisebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembalipaling lambat 2 (dua) tahun sekali.Bagian KetigaPelayanan Dalam Keadaan Gawat DaruratPasal 33(1) Peserta yang memerlukan pelayanan gawat daruratdapat langsung memperoleh pelayanan di setiapFasilitas Kesehatan.(2) Peserta …

- 30 -(2) Peserta yang menerima pelayanan kesehatan diFasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama denganBPJS Kesehatan, harus segera dirujuk ke FasilitasKesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatansetelah keadaan gawat daruratnya teratasi dan pasiendalam kondisi dapat dipindahkan.Bagian KeempatPelayanan Dalam Keadaan Tidak Ada Fasilitas KesehatanYang Memenuhi SyaratPasal 34(1) Dalam hal di suatu daerah belum tersedia FasilitasKesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhikebutuhan medis sejumlah Peserta, BPJS Kesehatanwajib memberikan kompensasi.(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa :a. penggantian uang tunai;b. pengiriman tenaga kesehatan; atauc. penyediaan Fasilitas Kesehatan tertentu.(3) Penggantian uang tunai sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a digunakan untuk biaya pelayanankesehatan dan transportasi.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberiankompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.BAB VIII …

- 31 -BAB VIIIFASILITAS KESEHATANBagian KesatuTanggung Jawab Ketersediaan Fasilitas Kesehatandan Penyelenggaraan Pelayanan KesehatanPasal 35(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas ketersediaan Fasilitas Kesehatan danpenyelenggaraan pelayanan kesehatan untukpelaksanaan program Jaminan Kesehatan.(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapatmemberikan kesempatan kepada swasta untukberperan serta memenuhi ketersediaan FasilitasKesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.Bagian KeduaPenyelenggara Pelayanan KesehatanPasal 36(1) Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semuaFasilitas Kesehatan yang menjalin kerjasama denganBPJS Kesehatan.(2) Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah dan PemerintahDaerah yang memenuhi persyaratan wajibbekerjasama dengan BPJS Kesehatan.(3) Fasilitas ...

- 32 -(3) Fasilitas Kesehatan milik swasta yang memenuhipersyaratan dapat menjalin kerjasama dengan BPJSKesehatan.(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) danayat (3) dilaksanakan dengan membuat perjanjiantertulis.(5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) danayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.Bagian KetigaBesaran dan Waktu PembayaranPasal 37(1) Besaran pembayaran kepada Fasilitas Kesehatanditentukan berdasarkan kesepakatan BPJS Kesehatandengan asosiasi Fasilitas Kesehatan di wilayahtersebut dengan mengacu pada standar tarif yangditetapkan oleh Menteri.(2) Dalam hal tidak ada kesepakatan atas besaranpembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Menteri memutuskan besaran pembayaran atasprogram Jaminan Kesehatan yang diberikan.(3) Asosiasi Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.Pasal 38 …

- 33 -Pasal 38BPJS wajib membayar Fasilitas Kesehatan atas pelayananyang diberikan kepada Peserta paling lambat 15 (limabelas) hari sejak dokumen klaim diterima lengkap.Bagian KeempatCara Pembayaran Fasilitas KesehatanPasal 39(1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepadaFasilitas Kesehatan tingkat pertama secara praupayaberdasarkan kapitasi atas jumlah Peserta yangterdaftar di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama.(2) Dalam hal Fasilitas Kesehatan tingkat pertama disuatu daerah tidak memungkinkan pembayaranberdasarkan kapitasi sebagaimana dimaksud padaayat (1), BPJS Kesehatan diberikan kewenanganuntuk melakukan pembayaran dengan mekanismelain yang lebih berhasil guna.(3) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepadaFasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutanberdasarkan cara Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s).(4) Besaran ...

- 34 -(4) Besaran kapitasi dan Indonesian Case Based Groups(INA-CBG’s) ditinjau sekurang-kurangnya setiap 2(dua) tahun sekali oleh Menteri setelah berkoordinasidengan menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keuangan.Pasal 40(1) Pelayanan gawat darurat yang dilakukan oleh FasilitasKesehatan yang tidak menjalin kerjasama denganBPJS Kesehatan dibayar dengan penggantian biaya.(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagihkanlangsung oleh Fasilitas Kesehatan kepada BPJSKesehatan.(3) BPJS Kesehatan memberikan pembayaran kepadaFasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) setara dengan tarif yang berlaku di wilayahtersebut.(4) Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tidak diperkenankan menarik biaya pelayanankesehatan kepada Peserta.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaiankegawatdaruratan dan prosedur penggantian biayapelayanan gawat darurat diatur dengan PeraturanBPJS Kesehatan.BAB IX …

- 35 -BAB IXKENDALI MUTU DAN BIAYAPENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATANPasal 41(1) Menteri menetapkan standar tarif pelayanankesehatan yang menjadi acuan bagi penyelenggaraanJaminan Kesehatan.(2) Penetapan standar tarif pelayanan kesehatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakandengan memperhatikan ketersediaan FasilitasKesehatan, indeks harga konsumen, dan indekskemahalan daerah.Pasal 42(1) Pelayanan kesehatan kepada Peserta JaminanKesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan,berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitastindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, sertaefisiensi biaya.(2) Penerapan sistem kendali mutu pelayanan JaminanKesehatan dilakukan secara menyeluruh meliputipemenuhan standar mutu Fasilitas Kesehatan,memastikan proses pelayanan kesehatan berjalansesuai standar yang ditetapkan, serta pemantauanterhadap luaran kesehatan Peserta.(3) Ketentuan ...

- 36 -(3) Ketentuan mengenai penerapan sistem kendali mutupelayanan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diatur dengan Peraturan BPJS.Pasal 43(1) Dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya,Menteri bertanggung jawab untuk:a. penilaian teknologi kesehatan (health technologyassessment);b. pertimbangan klinis (clinical advisory) dan ManfaatJaminan Kesehatan;c. perhitungan standar tarif; dand. monitoring dan evaluasi penyelenggaraanpelayanan Jaminan Kesehatan.(2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasipenyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Menteriberkoordinasi dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional.Pasal 44Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan danpengembangan sistem kendali mutu pelayanansebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 serta penjaminankendali mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 43 diatur dengan Peraturan Menteri.BAB X …

- 37 -BAB XPENANGANAN KELUHANPasal 45(1) Dalam hal Peserta tidak puas terhadap pelayananJaminan Kesehatan yang diberikan oleh FasilitasKesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,Peserta dapat menyampaikan pengaduan kepadaFasilitas Kesehatan dan/atau BPJS Kesehatan.(2) Dalam hal Peserta dan/atau Fasilitas Kesehatan tidakmendapatkan pelayanan yang baik dari BPJSKesehatan, dapat menyampaikan pengaduan kepadaMenteri.(3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) harus memperoleh penanganandan penyelesaian secara memadai dan dalam waktuyang singkat serta diberikan umpan balik ke pihakyang menyampaikan.(4) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud padaayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.BAB XI …

- 38 -BAB XIPENYELESAIAN SENGKETAPasal 46(1) Sengketa antara:a. Peserta dengan Fasilitas Kesehatan;b. Peserta dengan BPJS Kesehatan;c. BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan; ataud. BPJS Kesehatan dengan asosiasi FasilitasKesehatan;diselesaikan dengan cara musyawarah oleh para pihakyang bersengketa.(2) Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan secaramusyawarah, sengketa diselesaikan dengan caramediasi atau melalui pengadilan.(3) Cara penyelesaian sengketa melalui mediasi ataumelalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.BAB XIIKETENTUAN PENUTUPPasal 47Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1Januari 2014.Agar …

- 39 -Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Presiden ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 18 Januari 2013PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggal 23 januari 2013MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttd.AMIR SYAMSUDINLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 29Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT KABINET RIDeputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,Siswanto Roesyidi