Nomor 008 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di ...
Nomor 008 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di ...
Nomor 008 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di ...
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA- 7 -c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vei-tikal maupunhorisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;, d. menghargai perbedaai~ pendapat; .e. menjunjung tinggi harkat dan martabat <strong>Pegawai</strong> <strong>Negeri</strong> <strong>Sipil</strong>;f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama <strong>Pegawai</strong><strong>Negeri</strong> <strong>Sipil</strong>; dang. berhimpun dalam satu wadah Korps <strong>Pegawai</strong> Hepublik Indonesia yangmenjamin tenvujudnya solidaritas dan soli<strong>di</strong>tas semua <strong>Pegawai</strong> <strong>Negeri</strong><strong>Sipil</strong> dalam memperjuangkan hak-haknya.BAB VSANKSIPasal 11(1) <strong>Pegawai</strong> yang melanggar <strong>Kode</strong> <strong>Etik</strong> <strong>Pegawai</strong> <strong>di</strong>kenakan sanksi moral.(2) Sanksi moral sebagaimana <strong>di</strong>maksud pada ayat (1) <strong>di</strong>buat secaratertulis dan <strong>di</strong>nyatakan oleh Pejaibat Pembina Kepegawaian(3) Sanksi moral sebagaimana <strong>di</strong>maksud pada ayat (1) berupa :a. Pernyataan secara tertutup; ataub. Pernyataan secara terbuka;(4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana <strong>di</strong>maksud pada ayat (3)hams <strong>di</strong>sebutkan jenis pelanggaran kode etik yang <strong>di</strong>lakukan oleh<strong>Pegawai</strong> <strong>Negeri</strong> <strong>Sipil</strong> tersebut(5) Pejabat sebagaimana <strong>di</strong>maksud pada ayat (2) dapat mendelegasikanwewenangnya sebagaimana <strong>di</strong>maksud pada ayat (3) kepada pejabatlain <strong>di</strong> lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselonIV.Pasal 12<strong>Pegawai</strong> <strong>Negeri</strong> <strong>Sipil</strong> yang melakukan pelanggaran kode etik selain<strong>di</strong>kenakan sanksi moral sebagaimana <strong>di</strong>maksud pada pasal 11 ayat (3)dapat <strong>di</strong>kenakan tindakan administiatif dan/atau <strong>di</strong>siplin sesuai denganperaturan perundang-undangan.Pasal 13 . . .
Change language