Naskah Akademik RUU Intelijen Negara - Elsam

elsam.or.id
  • No tags were found...

Naskah Akademik RUU Intelijen Negara - Elsam

PENGANTARVisi atau cita-cita bangsa serta misi Negara yang tercantum padapembukaan Undang-Undang Dasar 1945 selalu didukung oleh suatupenyelenggaraan sistem intelijen negara yang mampu mendeteksi,mengidentifikasi, mengolah sejak dini secara akurat cepat dan amanterhadap berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman (potensialdan nyata) agar dapat dicegah, dihancurkan atau dihindari.“Bisnis” intelijen adalah yang tertua di dunia, karena setiapmanusia yang mengambil suatu keputusan sesungguhnya secara taksadar telah melaksanakan “bisnis” intelijen, dimana sebelumnya iamelakukan koleksi data yang megandung elemen-elemen masa lalu,masa kini dan elemen masa mendatang yang diperkirakan. Manakalaelemen-elemen tersebut secara linier-lengkap-akurat-cepat dan amanterkumpul, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebihmudah, tepat waktu dan keberhasilannya akan optimal.Selanjutnya penampilan struktur dan postur intelijen nasionalyang dapat diandalkan tentu memerlukan dukungan profesionalismeSumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana, manajemen modernyang terkait dengan iptek terkini, pendanaan yang memadai sertapayung Undang-Undang Intelijen Negara.Untuk maksud tersebut, maka naskah akademik ini memuatsubstansi intelijen secara makro sebagai bahan acuan pembuatanRancangan Undang-Undang Intelijen Negara.2


- Setelah diproklamasikan kemeredekaan Republik Indonesia,badan pemuda pejuang membentuk BADAN ISTIMEWA,yang dipimpin oleh Zulkifli Lubis -- lulusan pendidikanintelijen Jepang di Tangerang --, didalamnya ada bagianyang disebut PENYELIDIK MILITER KHUSUS (PMC), dengantitik berat tugas intelijen tempur. Badan istimewa inimerupakan bagian dari Badan Keamanan Rakyat (BKR).- Pada 7 Mei 1946 Presiden Republik Indonesia secara resmimembentuk badan intelijen yang disebut BADAN RAHASIANEGARA INDONESIA (BRANI), dipimpin oleh Kolonel ZulkifliLubis, dengan bagian yang disebut FIELD PREPARATION(FP), dengan tugas diperluas dari intelijen tempur menjadiintelijen strategis.- Pada tahun 1947 BRANI dibubarkan. Intelijen negaradiselenggarakan oleh KEMENTERIAN PERTAHANAN dalamhal ini BAGIAN V (KP-V), dipimpin Letkol LautAbdurrahman.- BAGIAN V (KP-V) KEMENTERIAN PERTAHANAN,dibubarkan, selanjutnya dibentuk INTELIJENKEMENTERIAN PERTAHANAN (IKP), yang didalamnya adaBISAP (Biro Informasi Staf Angkatan Perang), yang dipimpinoleh Kolonel Zulkifli Lubis. Setelah peristiwa 17 Oktober1952 IKP dibubarkan, dengan demikian mulai saat itu tidakada badan yang menyelenggarakan intelijen negara. Masingmasingmatra angkatan perang membentuk badan-badanintelijen, Angkatan Darat dengan SUAD-I, Angkatan Lautdengan Dinas Staf Operasional, dan Angkatan UdaraDirektorat Intelijen.- Selanjutnya sesuai dengan perkembangan politik dankeamanan dalam negeri Republik Indonesia yang ditandaidengan peristiwa pemberontakan dibanyak daerah,tumbuhlah kesadaran akan pentingnya fungsi koordinasi dibidang intelijen Negara.4


Pada tahun 1958 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor64/1958 tanggal 5 Desember 1958 (Lembaran Negara Nomor150/1958) ditetapkan berdirinya : Badan Koordinasi Intelijen(BKI), yang dipimpin oleh Kolonel Laut Pirngadi, dengantugas: Menyelenggarakan koordinasi antar badan-badan sipildan militer yang mempunyai tugas intelijen;Mengumpulkan, mempelajari, membahas dan menilaiketerangan-keterangan dan laporan-laporan di bidangintelijen.Menyampaikan kepada Dewan Menteri melalui PerdanaMenteri produk-produk intelijen yang perlu gunakeselamatan, kesejahteraan dan keamanan Negara.Anggota BKI terdiri dari wakil-wakil badan intelijen sipil danmiliter, antara lain dari Kejaksaan Agung, JawatanKepolisian Negara, Badan-badan Intelijen Angkatan, wakilwakilinstansi yang dianggap perlu.- Kemudian pada tahun 1959 diganti dengan BADAN PUSATINTELIJEN (BPI), dipimpin oleh Soebandrio.- Setelah peristiwa G.30.S/PKI, pada tahun 1966 BPIdibubarkan dan diganti dengan KOMANDO INTELIJENNEGARA (KIN), dengan Letjen Soeharto sebagai PanglimaKIN.- Selanjutnya pada tahun 1967 setelah Letjen Soehartosebagai Pjs. Presiden, KIN dirubah menjadi BADANKOORDINASI INTELIJEN NEGARA (BAKIN), dengan MayjenSoedirgo sebagai Kepala BAKIN.- Pada tahun 2000, setelah reformasi BAKIN diganti menjadiBADAN INTELIJEN NEGARA (BIN) hingga saat ini.5


Walaupun perkembangan lingkungan stratejik dan peningkatanperjuangan bangsa, menuntut penyesuaian dan penyempurnaanpenyempurnaandisemua strata badan intelijen, namun hinggasaat ini, semuanya tetap utuh dalam suatu komunitas intelijentanpa meninggalkan sejarah, tradisi, jiwa patriotisme dandoktrinnya masing-masing menuju kepada profesionalisme yanghandal.Memang harus diakui, bahwa intelijen Negara Republik Indonesiajuga mengadopsi asas-asas serta filosofi intelijen universal, tetapidalam penerapannya disesuaikan dengan budaya dan karakterbangsa, pengalaman-pengalaman penugasan selama ini dalamkondisi kebhinekaan bangsa, luasnya geografis Nusantara, danperkembangan lingkungan strategis. Kemudian agar semua aktivitas intelijen tersebut dapatberlangsung secara terkoordinasi, tertib, terpadu, terarah, efektifdan efisien maka diperlukan suatu sistem pembinaan danpenyelenggaraan intelijen yang modern, serta memiliki doktrinintelijen khas Indonesia yang berlatar belakang sejarah, budayadan karakter bangsa Indonesia serta dipayungi oleh UndangundangIntelijen Negara.Dalam situasi dan kondisi lingkungan strategi global saat ini,dimana globalisasi digerakkan oleh revolusi 3-T : Telekomunikasi,Transportasi, Turisme dan dihela oleh revolusi 4-I : Investment,Industry, Information Technology dan Individual Consumer, sertamaraknya isu-isu kontemporer internasional (antara lain,demokratisasi, hak azasi manusia, suprermasi hukum,akuntabilitas) dunia semakin transparan.Kehidupan umat manusia nyaris tidak lagi mengenal tapal batasyang walaupun secara eksistensial masih ada namun hanyamenjadi “kelambu” atau “tirai” belaka.Selain itu kini terjadi pergeseran kekuatan dan munculkekuatan-kekuatan politik-moneter-militer serta entitas-entitasbaru non Negara, mendorong terjadinya proses demokratisasidan reformasi bidang politik, sektor keamanan, birokrasi.6


Oleh karena itu, Intelijen Negara Republik Indonesia perlumelakukan penyesuaian-penyesuaian diri berupa perubahanperubahantertentu di bidang visi, misi, paradigma, asas dandoktrin intelijen dalam menghadapi fenomena perubahandimaksud.Sebagai akibat dampak perkembangan lingkungan strategis(internasional, regional, sub regional, nasional, daerah dan lokal),kapasitas suatu organisasi (termasuk organisasi intelijen) harusmampu mengacu dan menyesuaikan perubahan. Namun dalam menghadapi tuntutan perubahan tersebut,Intelijen Negara Republik Indonesia tetap berpegang pada sikap,yaitu konsisten terhadap tujuan, luwes dalam berpikir danbertindak.Hal Itu berarti Intelijen Negara Republik Indonesia mampumenyesuaikan diri dengan fenomena tuntutan perubahan tanpamenyimpang dari tujuan “kepentingan nasional” yaituterjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara(berdasarkan Pancasila dan UUD’45) serta terwujudnyakesejahteraan rakyat.MAKSUD DAN TUJUANMaksudNaskah akademik ini dimaksudkan sebagai gambaran wujud visidan misi intelijen serta tugas dan fungsi intelijen secara makro,yang disesuaikan dengan dinamika globalisasi, kemajuan ilmupengetahuan dan teknologi, budaya bangsa serta tuntutan aspirasimasyarakatTujuanNaskah akademik ini bertujuan sebagai bahan masukan dan acuanbagi penyiapan/penyusunan Rancangan Undang-undang IntelijenNegara Republik Indonesia, agar subtansi Rancangan Undang-Undang Intelijen relevan dan memenuhi tuntutan negara yangdemokratis.7


RUANG LINGKUP DAN TATA URUTRuang LingkupRuang lingkup naskah akademik ini secara garis besar mencakuphal-hal mendasar/substantif tentang intelijen Negara, organisasi,lingkungan stratejik yang mempengaruhinya, ancaman sertapeluang yang perlu diantisipasi, pembinaan dan penyelenggaraanintelijen Negara, sarana-prasarana yang memadai, serta urgensi UUIntelijen Negara guna memayungi semua aktivitas intelijen.Tata UrutUraian naskah akademik ini dengan tata urut sbb :BAB I PENDAHULUANBAB II DASAR PEMIKIRANBAB III DINAMIKA LINGKUNGAN STRATEJIK DAN ANTISIPASITERHADAP ANCAMANBAB IV HAKIKAT DAN PENGERTIAN INTELIJENBAB V VISI DAN MISI INTELIJEN NEGARA REPUBLIKINDONESIABAB VI LANDASAN INTELIJEN NEGARA REPUBLIKINDONESIABAB VII TUJUAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI INTELIJENBAB VIII IDEALISME PROFESI DAN WATAK SOSOK INTELIJENBAB IX PERSYARATAN KEBERHASILAN INTELIJENBAB X ORGANISASI INTELIJEN NEGARABAB XI SISTEM INTELIJEN NEGARA REPUBLIK INDONESIABAB XII BADAN INTELIJEN NEGARA (BIN)BAB XIII PENYELENGGARAAN INTELIJEN NEGARABAB XIV PEMBINAAN INTELIJEN NEGARABAB XV ANGGARANBAB XVI PENGAWASANBAB XVII HUBUNGAN ANTARA UNDANG-UNDANG INTELIJENNEGARA DENGAN KUHAP DAN UNDANG-UNDANGKETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SERTA UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANATERORISMEBAB XVIII KESIMPULANBAB XIX PENUTUP8


BAB IIDASAR PEMIKIRANHAKIKAT KEWASPADAAN- Sesungguhnya Tuhan Yang Maha Esa telah memprogram ataumelengkapi semua makhluk ciptaan-Nya dengan sikap awas,naluri awas, kekuatan fisik awas serta kelebihan rasio dankesadaran awas khususnya bagi manusia untuk mendeteksi,mengidentifikasi sejak dini terhadap berbagai bentuk dan sifatancaman (potensial dan nyata) maupun peluang demimempertahankan hidupnya (survive).- Sikap awas atau kewaspadaan yang dimaksud tidak hanyaterbatas pada tingkat individu, keluarga, kelompok, RT, RKtetapi dapat terus dilanjutkan sampai ke strata propinsi,nasional bahkan mondial (misalnya kewaspadaan duniaterhadap aktivitas terorisme internasional, aids, perdaganganmanusia, dsb).- Dengan demikian maka strata dan jenjang kewaspadaandimulai dari tingkat individu, keluarga, kelompok, RT-RK-RW,desa-kelurahan, kabupaten/kota, propinsi, nasional danmondial, disesuaikan dengan bentuk, sifat serta lingkup strataancaman yang dihadapi.- Hal serupa berlaku juga di dunia intelijen (ada strata intelijenindividu, strata intelijen tempur, intelijen taktis, intelijenstratejik departemental, intelijen stratejik nasional).KEWASPADAAN NASIONAL- Kewaspadaan Nasional adalah sikap awas, naluri antisipatif,rasio maupun kesadaran nalar serta kesiapan fisik bangsaIndonesia yang berkemampuan untuk mendeteksi,mengidentifikasi berbagai bentuk dan sifat ancaman (potensialdan nyata) maupun peluang, sedini mungkin, sehingga dapatmencegah, mengatasi, mengurangi, menghindari akibat9


kejadian/bahaya yang akan me`nimpa atau memanfaatkanpeluang tersebut dalam rangka mencapai tujuan nasional.Dengan kata lain kewaspadaan nasional merupakan kegiatanberlanjut suatu bangsa yang melakukan deteksi awal terhadapberbagai bentuk dan sifat ancaman (potensial dan nyata) yangmembahayakan kebijakan dan strategi nasional serta peluangyang dapat dieksploitasi. Dengan demikian, kewaspadaannasional selalu berada pada lini pertama dalampengembangan :Sistem deteksi dan identifikasi dini;Sebagai peringatan dini; danLangkah pencegahan awal terhadap berbagai bentuk dansifat ancaman nasional.- Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman adalah pelbagaisituasi, kondisi, tindakan baik alamiah atau hasil suaturekayasa, berbentuk fisik atau non fisik/maya, berasal daridalam atau luar negeri, baik langsung atau tidak langsung,yang diantisipasi sebagai potensi ancaman yang dapatmengganggu, menghambat, mengubah, merusak,menghancurkan identitas, integritas, eksistensi, interest,perjuangan, kelangsungan hidup bangsa / negara sertapembangunan nasional (berdasarkan Pancasila dan UUD’45)dalam rangka pencapaian tujuan nasional.- Ancaman juga diartikan sebagai setiap upaya dan kegiatan,baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilaimengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhanwilayah negara NKRI dan keselamatan segenap bangsa sertakepentingan nasional.10


KEAMANAN NASIONAL- Beberapa pendapat tentang keamanan nasional menurut:Hasnan HabibKeamanan dalam arti luas mencakup dimensi eksternal(pertahanan) dan dimensi internal. Keamanan nasional(National security) memberikan rasa aman, tenteram dankepastian bagi suatu bangsa dalam mencapai aspirasiaspirasinya.la dipengaruhi oleh berbagai bentuk danmacam ancaman yang lebih luas dari perang, dan dapatbersumber di luar maupun di dalam negeri. Yangdatang dari luar umpamanya perang dengan seluruhspektrumnya, terorisme internasional dan kejahataninternasional. Sedangkan pemberontakan, konflik sosial,huru-hara, subversi, infiltrasi, kejahatan, dianggapbersumber di dalam negeri (masalah dalam negeri),walaupun dapat bersumber dari dan/atau ditunggangi olehluar negeri. Setiap negara, tanpa kecuali, memberikantempat yang paling tinggi kepada kepentingankeamanan nasionalnya dibanding kepentingan lainnya.Keamanan nasional adalah konsep yang abstrak, sulitdidefinisikan. Spektrumnya sangat luas, jauh lebih luasdari hanya aspek phisik militer saja. Keamanannasional menjadi fungsi dan tanggung jawabpemerintah yang sangat fundamental, karenakeamanan nasional merupakan kepentingan nasional yangvital.Kusnanto Anggoro,Keamanan nasional selalu merupakan persoalan yangsangat luas dan seringkali kontroversial. Tidak mudahmenyepakati bagaimana keamanan nasional dapat dijamindan dipelihara. Meskipun demikian, tidak sulit untukmenyetujui bahwa ancaman terhadap keamanan nasionalmemiliki tiga karakteristik. Pertama, ancaman-ancamantersebut dapat menampilkan dirinya dalam berbagaidimensi, bukan hanya ancaman yang berdimensi militermelainkan juga ancaman yang berdimensi sosial,11


kultural, ekonomi, politik, dan ideologi; kedua, ancamandapat berasal dari dalam (internal) maupun luar (eksternal)tapalbatas negara; dan, ketiga, ancaman dapat berasal darikelompok bukan-negara (non-state actors) maupun negara(state actors).Namun kesepakatan seperti itu tidak cukup menjadipijakan untuk merumuskan operasionalisasi kebijakan.Semakin banyaknya ancaman yang bersifat transnasional(lintas-batas) menimbulkan komplikasi tersendiri karenamenjadikan pembedaan "luar" dan "dalam" negerimenjadi sesuatu yang tidak mutlak. Begitu pula halnyadengan munculnya terorisme internasional atauterorisme yang didukung oleh negara tertentu (statesponsoredterrorism) meruntuhkan sendi pembedaannasional dan internasional. Gejala "de-teritorialisasiancaman" (deterritorialization of threats) ini menyebabkanpentingnya sinergi antar-instrumen untuk mengghadapiancaman.Institute Defence and Strategic Policy Studies (IDSPS)Keamanan nasional merupakan perwujudan konsepkeamanan menyeluruh (comprehensif security) yangmenempatkan keamanan sebagai konsep multidimensiyang mengharuskan negara menyiapkan beragam aktorkeamanan untuk mengelolanya. Aktor-aktor keamanantersebut masing-masing memiliki fungsi dan tugas spesifikuntuk menangani dimensi keamanan yang spesifik pula.Keragaman ancaman keamanan nasional kontemporerdan sifat dari penangkalan dan serangan yang asimetrismerupakan faktor utama kebutuhan akan kerangka yangkomprehensif tersebut. Setidaknya, ada lima ranah sektorkeamanan yang saling bertautan dalam bingkai keamanannasional, yaitu sektor militer (military security), sektorpolitik (political security), sektor ekonomi (economicsecurity), sektor sosial (societal security) dan sektorlingkungan (environmental security). Potensi ancamanyang terjadi di Indonesia tidak dapat dilepaskan daridinamika lingkungan strategis yang terjadi di tiga ranah,12


yaitu global, regional dan domestik. Di tingkat global,dinamika lingkungan strategis dipengaruhi oleh interaksidiantara negara-negara besar (great power) yaitu interaksiantara Amerika Serikat, Cina, Rusia dan negara-negaraEropa (Uni Eropa). Sementara di tingkat regional, beragamkepentingan dan persaingan antar negara-negara Asiaterhadap penguasaan pasar, jalur ekonomi dan sumberdaya alam terutama di wilayahwilayah perbatasan yangdipersengketakan menjadi persoalan tersendiri.Sedangkan di tingkat domestik, instabilitas politik,ancaman krisis ekonomi dan lemahnya sistem hukumyang ada merupakan potensi ancaman yang selaludikemukakan namun tidak pernah diupayakan untukdiselesaikan secara komprehensif, akuntabel, adil dansesuai dengan prinsip negara demokrasi.Barry BuzanMenyebutkan ada lima 5 sektor keamanan, yaitu, sektormiliter (military security), sektor politik (political security),sektor ekonomi (economic security), sektor sosial (societalsecurity) dan sektor lingkungan (environmental security).Dimana dalam prakteknya ke lima sektor tersebut satingbersinggungan satu sama lain:"The security of human collectivities is affected byfactors in five major sectors: military, political,economic, societal and environmental military securityconcerns the two0level interplay of the armedoffensive and defensive capabilities of states, andstates" perception of each other's intentions. Politicalsecurity concerns thee organizational stability of states,systems of government and the ideologies that givethem legitimacy. Economic security concerns access tothe resources, finance and markets necessary tosustain acceptable levels of welfare and state power.Societal security concerns the sustainability, withinacceptable conditions for evolution, of traditionalpatterns of language, culture and religious and nationalidentity and custom. Environmental security concerns13


the maintenance of the local and the planetarybiosphere as the essential support system on whichall other human enterprises depend. These fivesectors do not operate in isolation from each other.Each defines a focal point within the securityproblematique, and a way of ordering priorities, but allare woven together in a strong web of linkages."Seiring perubahan tersebut, di dalam pengertian keamananlahir istilah Human Security (Keamanan Insani). Hampsonmenuliskan adanya tiga pendekatan yang berusahamengkonseptualisasi human security, yaitu pertama,pendekatan HAM (right-based approach). Kedua,pendekatan humanitarian dan ketiga pendekatanpembangunan berkelanjutan (sustainable humandevelopment).United Kingdom (UK)National security refers to the requirement to maintainthe survival of the nationstate through the use ofeconomic, military and political power and the exercise ofdiplomacy.Measures taken to ensure national security include:‣ using diplomacy to rally allies and isolate threats‣ maintaining effective armed forces‣ implementing civil defense and emergency preparednessmeasures (including anti-terrorism legislation)‣ ensuring the resilience and redundancy of criticalinfrastructure‣ using intelligence services to detect and defeat oravoid threats and espionage, and to protect classifiedinformation‣ using counterintelligence services or secret police toprotect the nation from14


- Yang dimaksud dengan "aman" adalah suatu kondisi di manatidak terdapat rasa takut karena tidak adanya ancaman ataugangguan terhadap nilai-nilai internal bangsa, sehingga semuaaktivitas negara dapat berlangsung secara tertib dan damai.- Keamanan nasional merupakan kondisi dinamis yang menjamindan menjadi prasyarat terwujudnya tujuan nasional, sebagaihasil integrasi dan interaksi faktor dinamis yangmemungkinkan seluruh rakyat berkembang sesuai kemampuandan tuntutan hidup masing-masing dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkanPancasila dan UUD 1945.- Tujuan Keamanan Nasional dimaksudkan untuk menjaminkeselamatan rakyat, kedaulatan negara, keutuhan wilayah,integritas dan eksistensi pemerintah dan bangsa, kepentingannasional serta kesinambungan perjuangan bangsa.- Perwujudan dan peningkatan keamanan nasional harusdidukung oleh suatu sistem penyelenggaraan fungsi danaktivitas intelijen secara berdaya guna dan berhasil guna.FUNGSI KEAMANAN NASIONALFungsi-fungsi keamanan nasional adalah :- Membangun kemampuan pertahanan;- Memelihara keamanan negara;- Menegakkan hukum secara paksa;- Membina kepastian hukum;- Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat;- Melindungi masyarakat dari berbagai bencana, baik karenaalam, kelalaian, maupun kesengajaan;Masing-masing fungsi memiliki ciri ancamannya sendiri-sendiri(Michael Howard, Defence and Strategic Deterrence, 1973).Catatan :Penyelenggaraan fungsi keamanan nasional seperti yang dimaksuddi atas, memunculkan spesialisasi, diferensiasi dan lingkupintelijen negara yang dimanifestasikan ke dalam:15


- defence intelligence mulai dari yang terbatas pada lingkupintelijen pertempuran (combat intelligence) sampai denganintelijen strategis.- secret intelligence yang berkaitan dengan intelijen luar negeri;- domestic intelligence atau security intelligence, dalam rangkamemelihara keamanan negara, khususnya dari ancaman yangberada di dalam negeri;- crime and law enforcement intelligence yang berkaitan denganintelijen kriminal dan penegakan hukum;- intelligence for public protection, intelijen yang digunakan dalamrangka untuk melindungi masyarakat dari berbagai wujudbahaya.Meskipun ada spesialisasi pada berbagai badan intelijen sertaberagam tingkat dan wujudnya, namun tetap memiliki keterkaitansatu dengan yang lain. Oleh karena itu, peran dan fungsikoordinasi dan kerjasama antar badan-badan intelijen yang adatidak saja boleh dinafikan, tetapi secara fungsional merupakankebutuhan yang wajib dilakukan. Hambatan dan kelemahanutama dari badan-badan intelijen justru terletak pada fungsikoordinasi tersebut.INTELIJEN NEGARA SEBAGAI BAGIAN INTEGRAL DARI SISTEMKEAMANAN NASIONAL- Dalam upaya mewujudkan tujuan nasional sebagaimanadimaksud dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, makaintegritas nasional, tegaknya kedaulatan NKRI dan terciptanyastabilitas nasional yang dinamis merupakan suatu persyaratanutama.16


- Hal tersebut dapat terwujud dengan baik apabila intelijennegara sebagai bagian dari sistem keamanan nasionalmerupakan lini terdepan dituntut mampu melakukan deteksidini terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman baik yangpotensial maupun yang telah mengaktual.- Intelijen negara adalah lembaga pemerintah yang merupakanbagian integral dari sistem keamanan nasional yang memilikikewenangan melakukan aktivitas intelijen berdasarkanUndang-undang Intelijen.17


BAB IIIDINAMIKA LINGKUNGAN STRATEGIS DANANTISIPASI TERHADAP ANCAMANSalah satu aspek dominan yang mempengaruhi kelangsunganhidup dan perkembangan Republik Indonesia adalah dinamikalingkungan strategis yang disamping menawarkan peluang, secarapasti juga membawa potensi ancaman terhadap bangsa dan negarayang perlu diperhitungkan dengan seksama. Proses globalisasi telah mengakibatkan munculnya fenomenabaru yang harus dihadapi bangsa Indonesia seperti demokratisasi,hak asasi manusia, tuntutan supremasi hukum, transparansi,akuntabilitas, kejahatan transnasional, liberalisasi ekonomi danlain sebagainyaSeperti disebutkan di atas, disamping membawa manfaat bagikemajuan serta sejalan dengan kepentingan nasional kita,fenomena-fenomena tersebut juga membawa dampak negatif yangmerugikan kehidupan bangsa dan negara yang pada gilirannyadapat menimbulkan gangguan ataupun ancaman terhadapkeamanan nasional.Perlu pula dicermati bahwa perkembangan sistem keuangan globaltelah mencapai taraf sedemikian rupa sehingga mampu berubahmenjadi kekuatan ekonomi dan politik yang secara kolektif dapatmemepengaruhi pasar dunia. Krisis moneter yang melandaIndonesia dan beberapa negara Asia Tenggara dan Asia Timurmerupakan bukti bahwa pasar valuta asing (valas) dapatdigunakan untuk mencapai tujuan politik tertentu. Pasar valastidak lagi berfungsi sekedar instrumen untuk mendukungperkembangan perekonomian dunia, tetapi dapat pula digunakansebagai instrumen politik untuk mengganggu kesetabilan suatunegara.Globalisasi juga menuntut adanya pemahaman atau konsepsi barumengenai kedaulatan negara yang selama ini lebih berkonotasifisik atau teritorial saja. Perkembangan dunia, terutama bidang18


ekonomi, telah memungkinkan penetrasi kekuatan politik dariluar, seperti penguasaan saham dan penguasaan aset lainnya olehpihak asing. Diasamping itu, perkembangan infra strukturkomunikasi telah memungkinkan adanya arus informasi yangmelewati batas-batas teritorial negara kebangsaan tanpa dapatatau sulit untuk dikendalikan.Secara empiris, spektrum potensi ancaman nasional tidak lagibersifat tradisional tetapi lebih banyak diwarnai ancaman nontradisional. Sumber ancaman telah mengalami pergeseran makna,bukan hanya meliputi ancaman internal dan atau luar, tetapi jugaancaman azymutual/asimetris yang bersifat global tanpa bisadikatagorikan sebagai ancaman dari luar atau dari dalam.Watak dan wajah ancaman juga berubah menjadimultidimensional. Dengan demikian antisipasi terhadap ancamanharus dilakukan secara lebih komprehensif baik dari aspeksumber, sifat & bentuk, kecenderungannya, maupun isunya yangsesuai dengan dinamika kondisi lingkungan strategis.Perkembangan keamanan nasional (yang meliputi National Securitydan Public Security) sangat ditentukan oleh perubahan hakikatancaman terkini. Ancaman dapat juga dijelaskan sebagai segalasesuatu yang membahayakan kedaulatan nasional, integritaswilayah, keselamatan warga negara dan kehidupan demokratis,baik yang bersifat konvensional maupun non konvensional.Ancaman yang menonjol saat ini dan perlu diwaspadai sertadiantisipasi, antara lain:‣ Spionase, subversi dan/atau sabotase.‣ Terorisme.‣ Konflik perbatasan.‣ Separatisme.‣ Konflik horizontal, vertikal dan diagonal, yang ditengaraiadanya intervensi asing.19


‣ Kejahatan terorganisasi lintas nasional (narkotika, perdaganganmanusia, pencucian uang, peredaran senjata api illegal,penyelundupan, kejahatan ekonomi tinggi, kejahatan cyber,perompakan).‣ Radikalisme/anarkhisme.‣ Kerusuhan sosial akibat SARA.‣ Pencurian Sumber Kekayaan Alam.‣ Perusakan lingkungan hidup.‣ Pemalsuan uang.‣ Menurunnya rasa kebangsaan / nasionalisme.‣ Disintegrasi bangsa.‣ Imigrasi penduduk.‣ Kemiskinan/pengangguran.‣ Bencana alam.‣ Wabah penyakit baru (belum ada obat penangkal).20


BAB IVHAKIKAT DAN PENGERTIAN INTELIJEN Intelijen secara harfiah mengandung makna kecerdasan (IQ) :- "Intelijen" adalah suatu pernyataan yang mengandungpengertian lengkap yang disimpulkan dari bahan keteranganyang sudah dipilih, dinilai, ditafsirkan dan akhirnya dinyatakansedemikian rupa sehingga jelas maknanya bagi masalahmasalahnasional (Washington Platt, Strategic IntelligenceProduction).Jadi, ada hubungan antara intelijen dengan perumusankebijakan. Oleh karena itu kebijakan harus didasarkan padapemikiran terbaik (kecerdasan) atas analisa dari fakta yangterkumpul.- Selain itu lntelijen merupakan hasil suatu analisa yang akurat,terkini, relevan, terpercaya dan tepat waktu sebagai lanjutanaktivitas pendeteksian, pengidentifikasian dini, pengumpulandan pengolahan keterangan bermakna oleh badan intelijen yangberwenang, sehingga dengan bahan analisa tersebutmemungkinkan Presiden (sebagai institusi negara) dapatmengantisipasi berbagai bentuk, sifat ancaman/bahayanasional (potensial dan nyata) serta peluang yang ada untukmenentukan kebijakan dan strategi nasional demikelangsungan hidup bangsa-negara dan mantapnyapembangunan nasional.Hakikat IntelijenMenurut Sherman Kent Intelijen, is the search for the single bestanswer and strategic intelligence is an extention of the search foruseful knowledge. The extention is, however an extention in severaldirections.21


Selanjutnya Sherman Kent mengartikan intelijen:­ Intelijen sebagai organisasi (Intelligence is organization);­ Intelijen sebagai aktivitas (Intelligence is activity);­ Intelijen sebagai pengetahuan (Intelligence is knowledge);Intelijen sebagai organisasi, adalah suatu badan yangdigunakan sebagai alat untuk menggerakkan kegiatan atauoperasi intelijen sesuai fungsinya, guna mencapai tugas pokok.Prinsip organisasi pada umumnya berlaku juga bagi organisasiintelijen sepanjang tidak bertentangan dengan kepentinganuntuk mencapai tujuan, serta prinsip kekenyalan dankesinambungan.Intelijen sebagai aktivitas, adalah semua usaha, pekerjaan dantindakan penyelenggaraan kegiatan atau operasi intelijen yangdilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi-fungsipenyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk membeladan mempertahankan kepentingan nasional.Selanjutnya, As a function of activity, intelligence is organizedeffort to collect information to appraise it bit by bit, and to piece ittogether until it forms larger and clearer patterns which in turnenable us to see the shape of things to come (Ladislas - Farago).Intelijen sebagai pengetahuan, meliputi pengetahuan tentangkemampuan, kelemahan/kerawanan, serta kemungkinan adanyaniat dan cara bertindak suatu negara/bangsa atau sasaran yangditetapkan. Pengetahuan yang sudah diolah melaluiproses/tahapan intelijen, selanjutnya digunakan sebagai bahanperumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.Asas-asas Intelijen- Profesional, setiap personil intelijen harus berkeahlian sesuaibidang tugasnya dalam bersikap dan bertindak. Resultantesikap sedemikian itu, akan mewujudkan profesionalismeintelijen sebagai kelembagaan.- Kerahasiaan, pada dasar penyelenggaraan fungsi dan aktivitasdilaksanakan secara rahasia. Kerahasiaan ini sudah menjadisifat dasar intelijen.22


- kompartementasi, setiap aktivitas intelijen terpisah satu samalain, satu unit kerja intelijen hanya diketahui oleh unit yangbersangkutan.- koordinatif, pengaturan dan penyesuaian penyelenggaraanfungsi dan aktivitas intelijen negara.- integratif, sikap menyatu sebagai satu kesatuan dalambertindak diantara penyelenggara fungsi dan aktivitas intelijennegara.23


BAB VVISI DAN MISI INTELIJENNEGARA REPUBLIK INDONESIAVisi dan misi intelijen merupakan penjabaran dari visi bangsadan misi Negara‣ Visi BangsaVisi atau cita-cita bangsa adalah sebagaimana yang tercantumpada Pembukaan UUD 1945, yaitu :Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil danmakmur, serta berkehidupan kebangsaan yang bebasPedoman utama yang digunakan dalam proses perumusaninterpretasi visi di atas adalah terwujudnya keadilan bagisegenap komponen bangsa dan wilayah. Tema keadilan dipilihkarena berdasarkan analisis kondisi melemahnya kualitasintegrasi bangsa hanya disebabkan oleh faktor ketidak-adilanyang masih dirasakan oleh sebahagian komponen bangsa.Interpretasi visi atau cita-cita bangsa di atas adalah sebagaiberikut :­ Indonesia yang merdeka adalah Indonesia yang bebas darisegala bentuk penjajahan, baik antar manusia maupunantar bangsa, baik sebagai obyek maupun sebagai subyek.­ Indonesia yang bersatu adalah Indonesia yang milikikesatuan wilayah yang utuh sebagai ruang hidup seluruhbangsa, terjalin dan berkembangnya interkoneksitas yangharmonis dan sinergis antara setiap komponen bangsadalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara,serta memiliki kadar solidaritas sosial yang tinggi antarberbagai komponen bangsa.24


­ Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia yang memilikipemerintahan yang mampu melindungi segenap bangsaIndonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.­ Indonesia yang berkeadilan adalah Indonesia yang mampumenjamin terselenggaranya hak-hak setiap warganya danmencegah terjadinya kesenjangan dalam setiap aspekkehidupan bangsa.­ Indonesia yang berkemakmuran adalah Indonesia yangmampu menyediakan dan memenuhi kebutuhankebutuhandasar yang memenuhi standar yang layak bagikemanusiaan untuk seluruh warganya.­ Indonesia yang berkehidupan kebangsaaan yang bebasadalah Indonesia yang mampu memelihara danmengembangkan lingkungan kehidupan kebangsaan yangkondusif bagi perkembangan dan keberlangsungankeberadaan segenap komponen bangsa sesuai denganaspirasi dan budaya masing-masing.‣ Misi NegaraMisi negara sebagaimana yang tercantum pada pembukaanUUD 1945, adalah :“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruhtumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraanumum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikutmelaksanakan ketertiban dunia berdasarkankemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”Misi tersebut dijabarkan ke dalam tiga aspek, yaitu misi dibidang keamanan, misi kesejahteraan dan misi pembentukanlingkungan, sebagai berikut:­ Misi Keamanan.Misi… "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruhtumpah darah Indonesia", ditafsirkan tidak hanya dalambentuk pembangunan kekuatan untuk melindungi bangsadan wilayah Indonesia dari ancaman yang berasal dari luar25


saja, tetapi juga meliputi perlindungan hak-hak setiapwarga negara, komunitas dan wilayah dari kemungkinaneksploitasi yang dilakukan oleh semua pihak, termasukoleh pemerintah sendiri.­ Misi KesejahteraanMisi"...... memajukan kesejahteraan umum danmencerdaskan kehidupan bangsa", diinterpretasikansebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatdan martabat bangsa, dengan memberikan penekananpada upaya untuk senantiasa memelihara identitas daerah/ komunitas. Pembangunan nasional harus diartikansebagai upaya untuk memberikan ruang yang cukup bagisetiap daerah / komponen bangsa mengembangkan dirinyasesuai dengan aspirasi dan budaya masing-masing, dalamkerangka pembangunan bangsa secara keseluruhan.­ Misi Pembentukan LingkunganMisi"…….ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkankemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”,diinterpretasikan dengan menetapkan bahwa lingkunganyang dimaksud bukan hanya lingkungan eksternal di luarwilayah Indonesia tetap juga meliputi lingkungan internal.Secara singkat dapat disebutkan bahwa interpretasi misinegara berbasis pada semangat kebhinekaan. Pernyataanini bukanlah hal yang baru, karena telah disepakati olehpara "founding fathers" Indonesia. Selama ini kitamembangun bangsa dengan lebih menitik-beratkan padasemangat "Ika-nya" dan menafikan unsur "Bhineka-nya".Padahal kebhinekaan adalah kekayaan bangsa, oleh sebabitu pengembangannnya harus tidak dilihat sebagai suatuancaman tetapi justru sebagai perekat keutuhan persatuanbangsa.26


Visi dan Misi Intelijen NegaraVisi yang dimaksud ialah menjadi institusi intelijen Negara yangtangguh, modern, dinamis, berwibawa dan berwawasan masadepan yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsiIntelijen serta di percayai oleh masyarakat. Atau dengan kalimatlain, menjadi Intelijen Negara yang profesional di dalam dirinyaserta profesional didalam pelaksanaan tugasnya.Selanjutnya, untuk dapat mewujudkan visi tersebut diatasditetapkan misi intelijen yang mendukung dan mengamankanserta ikut menyukseskan kebijakan dan strategi Nasional melaluipengembangan sistem intelijen Negara yang modern,kepemimpinan yang profesional, kehandalan personil, saranaprasaranaintelijen terkini, anggaran yang memadai sertadukungan payung undang-undang Intelijen Negara.27


BAB VILANDASAN INTELIJENNEGARA REPUBLIK INDONESIALandasan Idiil (Pancasila)Pancasila merupakan landasan idiil yang menjiwai perumusancita-cita perjuangan bangsa Indonesia sebagaimana termuat dalamPembukaan Undang-Undang Dasar 1945. PengejawantahanPancasila dalam kehidupan bangsa adalah berupa nilai-nilai dalamwujud kesatuan dan persatuan, kekeluargaan dan kebersamaan,yang senantiasa menjadi pedoman penataan baik sebagai polapikir dan pola sikap, maupun sebagai pola tindak setiap warganegara, terutama dalam penyelenggaraan seluruh fungsipemerintahan negara. Dalam kaitan ini Pancasila juga merupakanlandasan idiil bagi Intelijen Negara Republik Indonesia. Landasan Konstitusional (UUD 1945)Pokok-pokok pikiran tentang pembinaan dan penyelenggaraanintelijen negara yang dijiwai dan dilandasi oleh falsafah Pancasila,isi hakikinya tertuang dalam Pembukaan dan Batang TubuhUndang-Undang Dasar 1945;‣ Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan olehkarena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karenatidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.‣ Bahwa pemerintahan negara Indonesia melindungi segenapbangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukankesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa danikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkankemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.‣ Bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia disusun dalam suatususunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yangberkedaulatan rakyat.28


‣ Bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalamusaha pembelaan negara.‣ Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuksebesar-besar kemakmuran rakyat.Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka seluruh aktivitasintelijen selalu mendukung dan ikut mensukseskan upaya-upayakesejahteraan dan keamanan dalam derap langkah kehidupan danpembangunan nasional.WAWASAN NUSANTARA sebagai LANDASAN VISIONALWawasan Nusantara yang menjadi wawasan visional bangsamerupakan penjabaran lebih lanjut dari Pembukaan UUD 1945.Oleh karena itu, suatu ancaman terhadap salah satu wilayahnegara langsung maupun tidak langsung juga merupakanancaman terhadap wilayah Nusantara lainnya.Wawasan Nusantara tetap memandang tanah air Indonesia berupanegara kepulauan sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruhwilayah dan segenap potensi nasional yang mencakup ideologi,politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.Wawasan Nusantara merupakan konsep Nasional mengenaikesatuan dan persatuan bangsa dan negara, sekaligus sebagiGeopolitik Indonesia.KETAHANAN NASIONAL sebagai LANDASAN KONSEPSIONALKetahanan nasional merupakan landasan konsepsional bangsaIndonesia. Hakekat Ketahanan Nasional Indonesia adalah keuletandan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuanmengembangkan kekuatan nasional, untuk menjaminkelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuannasional secara seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspekkehidupan nasional.Ketahanaan Nasional adalah konsepkelagsungan hidup bangsa dan negara yang dituangkan dalampembangunan nasional, sekaligus sebagai Geostrategi bangsaIndonesia.29


LANDASAN SEJARAH DAN BUDAYAPerjuangan dalam upaya mempersatukan seluruh wilayahNusantara telah dimulai sejak zaman Kerajaan Sriwijaya,dan Majapahit. Perjuangan tersebut diteruskan hingga mencapaipuncaknya ketika diikrarkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928,dan diwujudkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia melaluiProklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.Sesudah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus1945 bangsa Indonesia menghadapi berbagai peristiwa danrongrongan yang mengancam terhadap tegaknya NegaraKesatuan Republik Indonesia, namun berkatkemanunggalan kekuatan nasional secara utuh semua ancamanitu dapat diatasi.Setelah proklamasi kemerdekaan secara struktural dan organik,sebagian para pemuda yang pernah memperoleh pelatihan inteljenmenyatu di dalam administrasi pemerintahan, melakukan aktivitasintelijen untuk mendukung tercapainya tujuan nasional,khususnya saat melawan usaha-usaha Belanda untuk kembalimenjajah Indonesia.Pada masa awal pertumbuhannya aktivitas intelijen memang lebihdominan berkembang di kalangan militer karena kondisi saat itumengharuskan militer berada pada posisi ujung tombak dalammemimpin, mempertahankan dan mengamankan kemerdekaanterhadap unsur-unsur yang ingin menghancurkan negara.Sementara itu badan-badan intelijen pun bergerak menyatu,mendukung suksesnya gerakan-gerakan angkatan perang kita.Sejalan dengan perkembangan Republik Indonesia yang belumbegitu mulus yang ditandai dengan munculnya berbagaipermberontakan di banyak wilayah tanah air, mulailah tumbuhkesadaran akan pentingnya koordinasi dan kerjasama di bidangintelijen, yang terus berkembang hingga saat ini.Maka dari catatan emas perjuangan bangsa Indonesia itu,terungkap bahwa kandungan nilai-nilai hakiki perjuangan sepertipersaudaraan, kebersamaan, ketangguhan, keuletan, keberanian,keyakinan akan kemenangan, berjuang tanpa pamrih, serta rela30


erkorban demi kebenaran dan keadilan, semuanya tetapberlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai dasarbudaya tersebut tetap terpatri dalam sistem penyelenggaraan danpembinaan INTELIJEN NEGARA RI hingga sekarang.LANDASAN ASPIRASI MASYARAKATUntuk menghadapi prospek kekinian dan masa depan yang sarwaberubah, diperlukan dua sikap. Pertama, konsisten terhadaptujuan, yaitu konsisten dalam upaya mewujudkan cita-citaperjuangan bangsa. Kedua, luwes dalam berfikir dan bertindak,dalam arti mampu menyesuaikan diri dengan semua perubahaantanpa menyimpang dari tujuan, yaitu terjaminnya kehidupanbangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (berdasarkanPancasila dan UUD 1945) serta terwujudnya kesejahteraan rakyat.Tuntutan aspirasi masyarakat untuk perubahan sejak gerakanreformasi nasional mencakup hal-hal antara lain sebagai berikut:‣ Perlunya struktur kekuasaan yang terdistribusi / demokrasi.‣ Persamaan dan kebebasan dibidang politik.‣ Proses politik yang kompetitif.‣ Basis sosial ekonomi yang mandiri dan berinisiatif.‣ Penegakan supremasi hukum dan keadilan.‣ Hak azasi manusia.‣ Lingkungan Hidup.‣ Transparansi.‣ Akuntabilitas.‣ Rasa aman.Oleh karena itu visi dan misi intelijen harus disesuaikan puladengan fenomena perubahan mendasar ini, apakah itu perubahanAntisipatif, Reaktif ataupun perubahan Krisis.31


BAB VIITUJUAN, TUGAS POKOK, DANFUNGSI INTELIJEN NEGARATujuan intelijen negara ialah mendeteksi, mengidentifikasi,menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan intelijendalam rangka memberikan peringatan dini agar dapatmengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman(potensial dan nyata) terhadap keselamatan dan eksistensi bangsadan negara serta peluang yang ada bagi kesejahteraan nasional.Tugas pokok intelijen negara ialah:­ Memberikan dukungan intelijen kepada Presiden gunamenentukan kebijakan dan strategi nasional, serta sekaligusmengamankan dan menyukseskan pelaksanaannya.­ Membangun, membina dan mengembangkan sistem intelijensecara koordinatif, efisien, efektif dan berhasil guna, yangdisesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi(IPTEK), serta fenomena perubahan lainnya. Fungsi – fungsi intelijen negara terdiri dari :­ Penyelidikan­ Pengamanan­ PenggalanganFungsi penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari,mengumpulkan dan mengolah informasi menjadi Intelijen sebagaibahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilankeputusanFungsi pengamanan meliputi pengamanaan internal (Internalsecurity) dan kontra Intelijen.- Sekuriti Internal mencakup pengamanan personil, materil,instalasi, keuangan, pemberitaan dan kegiatan yang menjaditanggung jawab pimpinan atau kepala Badan / lembaga/dinas/ instansi yang bersangkutan.32


- Kontra Intelijen adalah kegiatan deteksi, insvestigasi dan negasiterhadap aktivitas intelijen pihak lawan.Fungsi penggalangan adalah aktivitas yang dilakukan secaraberencana dan terarah untuk mempengaruhi kejiwaan danmotivasi sasaran, agar memiliki pola pikir, pola sikap serta polatindak yang mendukung dan menguntungkan pihak sendiri.Kedalam lingkungan sendiri lebih bersifat pembinaan untukmenciptakan kondisi pengamanan yang baik.Keluar atau terhadap lawan dilakukan dengan tindakandisorganisasi dan disintegrasi agar kepentingan pihak lawan tidakmenimbulkan ancaman terhadap pihak sendiri.33


BAB VIIIIDEALISME PROFESI DAN WATAK SOSOKINTELIJEN NEGARAProfesi IntelijenTuntutan kemampuan dan kompetensi profesionalisme(professional competence) menjadi syarat mutlak menujuterbinanya sosok intelijen yang profesional. Profesionalismeintelijen tidak terbatas hanya pada penguasaan tradecraftsintelijen, tetapi juga menguasai kompetensi intelektual.Didalamnya terkandung kewajiban dan kemampuan untukmenegakkan etika profesi yang menjadikan intelijen sebagai profesiyang disegani, dipercaya dan terhormat, bukan profesi yangmenimbulkan rasa takut pada masyarakat. Profesionalismeintelijen menuntut intelijen dalam aktivitasnya menghormatidemokrasi, supremasi hukum, hak-hak azasi manusia, nilai-nilaibudaya dan sejarah yang ada, karena negara yang kita impikanadalah negara demokratis, bukan negara polisi (police state) ataunegara kekuasaan (machtstaat) yang kekuasaannya didukung olehpolisi rahasia semacam Kempetai, Gestapo, GRU atau Stazei.Intelijen adalah suatu profesi yang tidak dikenal (unknown), tidakbernama (anonim).Watak intelijen berorientasi kepada klien tunggal (Intellegence is aProfession with one client).Contoh:BIN sebagal BADAN INTELIJEN NEGARA senantiasa terikatpada tugas pokoknya yaitu menyampaikan informasi yangobyektif, relevan, faktual, terkini, aman dan tepat waktu mengenaipertimbangan what should or what should not be done kepadaPresiden/Kepala Negara sebagai institusi negara yang sah sertaikut mengamankan dan menyukseskan kebijakan dan strateginasional yang ditetapkan.Diminta atau tidak diminta BIN tetap menyampaikan analisisintelijen terkini kepada Presiden.34


BAB IXPERSYARATAN KEBERHASILAN INTELIJEN NEGARAKeberhasilan intelijen negara ditentukan (antara lain) oleh :­ Undang-undang sebagai payung dan landasan hukum.­ Kepemimpinan.­ Manajemen.­ Kualitas sumber daya manusia.­ Sarana dan prasarana pendukung yang memadai dan disesuaikandengan kemajuan IPTEK.­ Kemampuan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis(misal demokratisasi, HAM) dan antisipatif terhadap berbagaibentuk dan sifat ancaman yang semakin canggih.­ Mekanisme dan prosedur kerja yang cepat, akurat, aman, fleksibeldan tepat waktu.­ Memiliki kewenangan khusus.­ Menjunjung tinggi sumpah intelijen dan etika profesi intelijen.­ Dukungan anggaran yang memadai.­ Mendapatkan dukungan dan kepercayaan legislatif danmasyarakat.35


BAB XORGANISASI INTELIJEN NEGARAOrganisasi intelijen Negara adalah badan atau lembaga yang diberikemampuan, kewenangan dan dukungan untukmenyelenggarakan fungsi dan aktivitas intelijen guna mencapaitujuan intelijen negara. Sesuai dengan karakter dasar intelijenyang bersifat rahasia, organisasi intelijen disusun berdasarkanpada prinsip “gunung es” yaitu 1/3 diatas permukaan sedangkan2/3 dibawah permukaan (diluar negeri disebut secret intelligenceservice).Organisasi intelijen negara tiada lain hanyalah sekedar saranameans-menjalankanmisi untuk mencapai tujuan. Misi organisasiintelijen negara, ditentukan oleh lingkungan strategis, tugas utamadan khusus yang dibebankan kepada intelijen negara, sertatantangan yang sedang dan bakal dihadapi. Mengingat wataknyasebagai one client organization badan intelijen harus tajam padaspesialisasinya.Organisasi yang terlampau luas dan lebar tanggung jawabnyadapat terjebak ke dalam perangkap to know little about manythings. Ujung-ujungnya, organisasi intelijen seperti akan "berhasildalam banyak bidang terkecuali tugas pokok".Organisasi intelijen negara disusun berdasarkan prinsip-prinsipkekenyalan dan keserbagunaan, sehingga dapat bekerja secaraefisien,efektif dan produktif. Untuk dapat mencapai tujuan dimaksud, makapengorganisasian intelijen berdasarkan pada:- Fungsi-fungsi intelijen (penyelidikan, pengamanan,penggalangan); atau.- Wilayah; atau- Pokok persoalan atau bidang yang ditangani, misalnyaberdasarkan komponen-komponen intelijen strategis; atau36


- Pada umumnya diorganisasikan secara campuran dari tiga haldi atas;- Disamping itu, dikenal adanya sebutan intelijen positif (positiveintelligence), yaitu aktivitas memperoleh informasi pihak lawansecara rahasia, dan intelijen negatif (negative intelligence), yaituaktivitas melawan dan menggagalkan penyelenggaraan intelijenasing terhadap keamanan pihak sendiri, yang dikenal dengansebutan "kontra intelijen";Umumnya setiap negara mengorganisir badan-badan intelijensesuai dengan budaya, sejarah, karakteristik dan wawasannasionalnya. Indonesia mengorganisasikan intelijennya sebagaiberikut :- BIN merupakan badan intelijen negara tertinggi yangmenyelenggarakan fungsi aktivitas intelijen luar negeri dandalam negeri untuk mendukung Presiden dalam menentukankebijakan dan strategi nasional.- Badan Intelijen Pertahanan dan/atau militer menyelenggarakanfungsi dan aktivitas Intelijen pertahanan negara dan/atauoperasi militer, baik didalam negeri maupun luar negeri,intelijen signal dan intelijen pencitraan.- Badan Intelijen penegakan hukum menyelenggarakan fungsidan aktivitas intelijen kriminal untuk mendukung penegakanhukum.- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.- Intelijen departemen dan lembaga pemerintah non departemenmenyelenggarakan fungsi dan aktivitas intelijen gunamendukung tugas pokok lembaganya.- Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa intelijen dapatdikatagorikan sebagai intelijen taktis, intelijen operasional,intelijen strategis, dalam lingkup departemental maupunlingkup negara. Tugas dan tanggungjawab BIN adalah intelijennegara.37


Suatu organisasi intelijen negara yang berdaya guna dan berhasilguna ialah apabila badan intelijen tersebut dapat memilikikemampuan akses ke sumber-sumber informasi yang tepat, yangberkaitan dengan ancaman terhadap keamanaan negara/bangsa,kepentingan nasional.Koordinasi Intelijen NegaraMekanisme hubungan, koordinasi serta kerjasama antar badanbadanintelijen yang ada secara umum diatur dalam Undang-Undang Intelijen Negara Republik Indonesia.Sebagaimana diketahui, badan-badan intelijen negara Indonesiaadalah:- BIN (Badan Intelijen Negara)- Badan Intelijen Tentara Nasional Indonesia- Badan Intelijen Kepolisian Republik Indonesia- Intelijen Kejaksaan RI,- Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan; dan- Unsur-unsur intelijen pada Departemen atau LPNDBadan-badan tersebut mempunyai tugas, sasaran, sifat kegiatandan wilayah aktivitas intelijen masing-masing, sesuai peraturanperundang-undangan yang berlaku.Secara struktural badan-badan intelijen selain BIN, merupakanorganik dan bagian integral Departemen/LPND yangbersangkutan, tetapi secara umum penyelenggaraan Intelijendiarahkan secara terkoordinir, efektif dan berhasil guna olehKA BIN selaku Koordinator Komunitas Intelijen.Faktor rivalitas (persaingan) yang mungkin inheren atau melekatdi dalam tubuh berbagai badan-badan intelijen menjadi faktorkendala dalam upaya koordinasi dan sinkronisasi untukmengefisienkan kegiatan badan-badan intelijen yang ada. Berbedadengan kompetisi (yang juga berarti persaingan dalam bahasaIndonesia), di mana di dalamnya perjuangan merebut prestasidilaksanakan tanpa merugikan pihak-pihak yang bersaing,38


ivalitas adalah persaingan yang kadangkala tanpa perlumemperebutkan prestasi, justru bertujuan untuk menimbulkankerugian pada pihak pesaing lainnya. Keadaan yang merugikan inipada waktu yang lampau bertambah parah oleh sistem politik yangbersifat sentralistik-otoriter. Dengan ciri dari sistem yangdemikian, maka berbagai kelompok kepentingan bertarung untukmemperebutkan kedekatan atau untuk memperoleh favorit daripenguasa. Intelijen Indonesia tidak mengenal sistem ini.Tujuan koordinasi intelijen negara ialah mewujudkan keterpaduandalam pembinaan dan penyelenggaraan fungsi dan aktivitasintelijen.Dengan demikian pengalaman-pengalaman masa lalu denganadanya tumpang tindih/perebutan untuk mendapatkan informasidi lapangan, karena kurang memahami atau sengaja tidak maumemahami kedudukan dan lingkup tugas masing-masing, sertaadanya unsur rivalitas akan segera dapat teratasi oleh UndangundangIntelijen Negara.Pengaturan koordinasi dan kerjasama antar komunitas intelijen,perlu pula diatur dalam Peraturan Presiden yang mengaturtentang organisasi Badan Intelijen Negara. Catatan :- Badan Intelijen Tentara Nasional Indonesia bertugas bertugasmenyelenggarakan Intelijen dalam negeri maupun luar negeri,yang berkaitan dengan pertahanan negara dan/atau operasimiliter, intelijen signal dan intelijen citra.Susunan organisasi dan tata kerja Badan Intelijen TentaraNasional didasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangandilingkungan TNI.- Badan Intelijen Kepolisian Republik Indonesia bertugasmenyelenggarakan intelijen kriminal dan penegakan hukum.Susunan organisasi dan tata kerja Badan Intelijen Kepolisiandidasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangandilingkungan Kepolisian RI39


- Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia bertugasmenyelenggarakan intelijen penegakan hukum.Susunan organisasi dan tata kerja Intelijen Kejaksaan RepublikIndonesia diatur sesuai ketentuan peraturan perundangundangandilingkungan Kejaksaan Agung RI.- Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, bertugasmenyelenggarakan intelijen keuangan.- Unsur intelijen pada Departemen atau Lembaga pemerintahnon departemen, menyelenggarakan fungsi intelijen dalamrangka mendukung tugas departemen atau lembaga yangbersangkutan.Susunan organisasi dan tata kerjanya didasarkan padaketentuan peraturan perundang-undangan dilingkungannya.40


BAB XISISTEM INTELIJEN NEGARA REPUBLIK INDONESIASistem Intelijen negara RI adalah suatu sistem yang mengaturaktivitas badan-badan intelijen yang disesuaikan dengan stratamasing-masing agar lebih terarah dan terkoordinasi secara efektif,efisien, sinergis dan profesional dalam mengantisipasi berbagaibentuk dan sifat potensi ancaman maupun peluang yang ada(DN/LN) sehingga hasil analisisnya secara akurat, cepat, obyektif,relevan dapat mendukung dan ikut mensukseskan kebijaksanaandan strategi nasional oleh Kepala Negara sebagai institusi.Sistem Intelijen negara Republik Indonesia ditata berdasarkankaidah-kaidah intelijen universal yang diterapkan/disesuaikandengan situasi dan kondisi sejarah, budaya / karakter bangsaserta pengalaman aktivitas intelijen selama ini di Indonesia.Selain itu sistem Intelijen negara RI harus didukung oleh suatuUndang-Undang Intelijen di mana secara jelas menggariskanlandasan, pedoman, tugas, fungsi, wewenang, mekanisme kerjasemua badan intelijen yang ada secara terkoordinatif,tersinkronisasi, sehingga sinergi yang dicapai akan efektif, efisiendan berhasil guna, serta disesuaikan dengan luasnya geografisnusantara dan pola otonomi daerah yang ada.Dengan demikian maka strata pembagian tugas, fungsi, sasarankegiatan, sifat kegiatan serta prioritas wilayah kegiatan setiapbadan intelijen akan lebih tertib, akurat dan transparan, sekaligusmenghilangkan kemungkinan tumpang tindih di pusat, di daerah,atau pun pada penugasan di luar negeri.41


BAB XIIBADAN INTELIJEN NEGARA( BIN)KedudukanBIN adalah lembaga pemerintah non departemen yang beradadibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI.Tugas Pokok BINMembantu Presiden RI sebagai konstitusi melalui bahanpertimbangan berupa analisis intelijen negara yang obyektif,akurat, relevan, aman dan tepat waktu untuk menentukankebijakan dan strategi Nasional serta sekaligus mengamankan danikut mensukseskan pelaksanaannya.Fungsi BINMenyelenggarakan fungsi-fungsi :- Penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, baik dalambentuk kegiatan maupun operasi intelijen, di dalam dan luarnegeri.- Mengolah semua bahan keterangan yang diterima maupunyang didapatnya menjadi produk intelijen.- Menyampaikan pertimbangan saran kepada Presiden sebagaiinstitusi dalam rangka menentukan kebijakan dan strateginasional serta sekaligus melakukan pengamanan dan ikutmensukseskan pelaksanaannya.- Mengkoordinasikan, mengintegrasikan aktivitas intelijen yangdilakukan oleh badan-badan (intelijen) di luar BIN baik didalam maupun di luar negeri agar efektif, efisien, berhasil gunadan sinergis.- Bekerja sama dan berkoordinasi dengan badan-badanorganisasi lain yang dianggap perlu (sipil-swasta-universitasdll).42


- Melakukan pengendalian dan atau pengawasan ataspelaksanaan tugas-tugas intelijen pada umumnya.- Menyediakan intelijen bagi badan/lembaga/departemen/instansi sesuai kepentingan dan prioritas.- Pembinaan dan pengembangan kemampuan BIN secara efektifdan efisien disesuaikan dengan tuntutan lingkungan strategis.Postur BIN yang diharapkanSebagai suatu organisasi Intelijen Negara, BIN harus profesionaldipercaya rakyat karena bobot intelijennya cepat, akurat, relevandan tepat waktu.Selain itu BIN tetap berpedoman pada tugas pengabdian yangmutlak kepada kepentingan negara dan bangsa tanpa pamrih.Wewenang BIN- Dalam rangka menyelenggarakan fungsi dan aktivitas intelijen,khususnya intelijen dalam negeri, beberapa negara memberikankewenangan khusus kepada badan intelijen dalam negeri.Sebagai bahan banding:SPECIAL POWERAGENCYMI5ASIOCSISSPECIAL POWERS● Directed surveillance.● Interception of communication.● Intrusive surveillance.Intercept tellecommunication, use listening devices andtracking devices, remotly access computers, enter andsearch premises, examine postal articles, and thequestioning of person for purpose of investigatingterrorism.● To enter any place or open or obtain access toanything.● To search for, remove or return, or examine, takeextracts from or make copies of or record in any othermanner the information, record, document or thing, or● To install, maintain, or remove any thing43


Dengan merujuk bahan banding di atas, kepada BIN dapatdiberikan kewenangan intersepsi komunikasi seperti:penyadapan telepon dan faximile, membuka email, membukasurat dan memeriksa paket dan pemeriksaan aliran dana.- Untuk memperoleh data Intelijen yang akurat dan obyektiftentang ancaman, khususnya yang berkaitan dengan terorismeBIN perlu diberi wewenang yang sifatnya dapat membatasi,mengurangi dan atau menghilangkan sebagian kebebasan sipilnamun sekaligus mendukung HAM, serta dapat mengakseslangsung kesumber informasi aktual, yang diatur oleh Undang-Undang Intelijen Negara.Serangan terorisme sulit dideteksi dan diprediksi, mengingataktivitasnya dilakukan secara tertutup (gerakan bawah tanah),jaringan dan pengendaliannya longgar, mobilitasnya tinggi,bersifat global dan tidak mengenal batas terirorial dalamperencanaan maupun pelaksanaannya. Serangan teroris antaralain dengan menggunakan bom bunuh diri, menyebabkankerugian jiwa dan harta yang sangat besar, merusak image didunia internasional dan menimbulkan kerugian ekonomi yangsangat besar. Akibat serangan terorisme bersifat masiv danorang-orang yang menjadi korban tidak mengenal dan tidak adahubunganya dengan tujuan teroris.Terorisme bukan saja diklasifikasikan sebagai kejahatan umum,tetapi masyarakat internasional telah menyatakan bahwaterorisme merupakan kejahatan luar biasa ataupun kejahatanterhadap kemanusiaan.Oleh sebab itu, dalam rangka melindungi hak asasi manusiamasyarakat yang lebih besar, serta kepentingan nasional lainnya,perlu ada langkah-langkah khusus dalam menghadapi terorisme,antara lain kepada intelijen diberikan kewenangan melakukanpemeriksaan intensif untuk pemeriksaan.44


Kewenangan tersebut dapat diberikan mengingat:- Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, “Dalam menjalankan hak dankebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasanyang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksudsemata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatanatas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhituntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilaiagama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatumasyarakat demokratis”.- Pasal 70 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajibtunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undangdengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatanatas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutanyang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, danketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.- Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak AsasiManusia (Universal Declaration Of Human Rights) “Dalammenjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya setiap orangharus tunduk hanya kepada pembatasan-pembatasan yangditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-matauntuk menjamin pengakuan serta penghormatan yanglayak bagihak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untukmemenuhi syarat-syarat benar dari kesusilaan, tata tertib umumserta keselamatan umum dalam suatu masyarakat demokratis”.- Dokumen SiracusaDokumen Siracusa lahir dari hasil pertemuan para pakarpertahanan, pakar keamanan nasional dan pakar hak asasimanusia di Johanesburg, Afrika Selatan. Dokumen tersebutmelahirkan prinsip-prinsip Siracusa yang kemudian diadopt olehPBB. Isi prinsip-prinsip dokumen tersebut sebagai berikut:“Pembatasan hak asasi manusia dapat yang dibenarkansepanjang berkaitan dengan keamanan nasional, keselamatanbangsa dan dan diatur dengan undang-undang”.45


- Hal tersebut dapat dilakukan karena keadaan mendesak danmemerlukan kecepatan bertindak demi keamanan dankepentingan nasional serta keselamatan jiwa manusia.Kantor BIN DaerahPerlu disadari bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiasecara geografis amat luas dan terdiri dari 17.508 pulau besar dankecil yang terbagi pula atas 33 propinsi dan 440 kabupaten / kota(91 kota, 349 kabupaten), belum termasuk penambahanpemekaran. Hal ini merupakan kendala tersendiri untukmendapatkan berbagai informasi / data intelijen daerah secaraakurat, cepat dan aman.Oleh karena itu BIN mempunyai organ-organ di tiap provinsi, yangtugas dan fungsinya diatur secara khusus dan pimpinannyaadalah pejabat BIN setingkat eselon II yang dipilih melalui seleksi.Organ-organ itu disebut Kantor BIN daerah.Ka BIN daerah menjadi koordinator komunitas intelijen setempat.Pos intelijen di luar negeriPada lingkup internasional, BIN mempunyai organ yangmelakukan pengumpulan intelijen luar negeri yang disesuaikandengan skala prioritas, penilaian sasaran dan kebutuhan. KA BINmenentukan pos BIN di luar negeri.Pusat Data IntelijenDalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas tugas pokokdan fungsi BIN perlu dibangun Data Base Intelijen dengan tingkatsekuriti yang tinggi.EEI PresidenPresiden memberikan perintah/penugasan/arahan atau EEI(Esential Element of Information) atau UUK (Unsur-unsur utamaketerangan) kepada Kepala BIN agar BIN dapat menyajikan sesuaidengan kebutuhan.46


BAB XIIIPENYELENGGARAAN INTELIJEN NEGARA Penyelenggaran intelijen negara bertujuan :- Memperoleh bahan informasi intelijen yang diperlukan dalamrangka mendukung, mengamankan dan menyukseskankebijakan dan strategi nasional.- Mencegah, menghalangi dan melawan subversi, sabotase,spionase, terorisme.- Melakukan penggalangan guna mewujudkan kondisi yangmenguntungkan bagi pencapaian kepentingan dan keamanannasional.Operasi intelijen strategis dilakukan pada setiap saat danintensitasnya disesuaikan dengan keadaan politik nasional sertaruang dan waktu.Aktivitas pengumpulan di dalam dunia intelijen sangat dominan.Kegiatan atau operasi di bidang ini harus dilakukan terusmenerus,karena pada keseluruhan mekanisme siklus intelijenselalu diperlukan tambahan dan pengecekan data.Meskipun demikian tidak semua data dibawah kolong langitdikumpulkan, yang dicari adalah yang benar-benar relevan denganfenomena yang dibutuhkan oleh penentu kebijakan dan strateginasional.Operasi-operasi intelijen dilaksanakan secara tertutup/klandestindan menggunakan pola yang dikenal sebagai Trade Craft, antaralain berkedok dengan cover name, cover job, cover story untukmenutup identitas dan aktivitas terhadap observasi oposisi,namun hasilnya tidak boleh terlalu dibesar-besarkan (overemphasizing) sebab dapat berbahaya. Bagaimana pun harusdiingat bahwa Fact means nothing, tetapi peranan analisis dan risetjustru sangat vital.47


Isu-isu Nasional Kontemporer adalah :­ Kedaulatan negara dan keutuhan wilayah;­ Sistem kesatuan dan desentralisasi­ Demokrasi yang stabil dan tertib­ "Good Governance" dan pemberantasan korupsi­ Pembangunan ekonomi: pertumbuhan dan pemenuhan hakdasar rakyat­ Keberlanjutan fiskal­ Resolusi konflik­ Hukum, HAM dan Civil Society­ Peran Indonesia di forum regional maupun global­ Penanggulangan bencana alam Penyelenggaraan intelijen Negara berupa gelar kegiatan danatau operasi intelijen (penyelidikan, pengamanan, penggalangan)untuk mendukung dan mengamankan kebijakan, strategi danagenda nasional haruslah memperhitungkan secara cermat faktorfaktorantara lain :­ Hak azasi manusia dan nilai-nilai demokrasi;­ Supremasi hukum (ketentuan-ketentuan hukum nasional danhukum adat yang berlaku);­ Kepentingan rakyat/masyarakat;­ Dukungan masyarakat;­ Sistem/nilai sosial budaya setiap wilayah nusantara;­ Koordinasi antar badan intelijen;­ Kepekaan media massa;­ Kemajuan IPTEK, ilmu sosial, psikologi dsb.­ Etika profesi intelijen/kode etik;­ Sumpah intelijen.48


Masyarakat luas/rakyat hendaknya disadarkan/diajak dan dibinauntuk berani melaporkan semua informasi yang berkaitan dengankegiatan-kegiatan spionase, sabotase, subversi serta kegiatanlainnya yang merupakan ancaman, kepada para petugaskeamanan/intelijen terkait (namun laporan harus berdasarkanfakta, bukan isu palsu/bohong).Sesuai persyaratan yang ditentukan setiap warga negara dapatmenjadi anggota intelijen dalam rangka membela negara, sesuaiUndang-Undang dan persyaratan yang berlaku.Catatan :- Kode etik intelijen Negara disusun oleh komunitas intelijen.- Pelanggaran terhadap kode etik intelijen Negara disesuaikan olehDewan Kehormatan Intelijen masing-masing pelaksana fungsiintelijen.49


BAB XIVPEMBINAAN INTELIJEN NEGARAPembinaan intelijen negara adalah kegiatan yang berlanjut, meliputipembinaan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggiatan,pengendalian, riset dan pengawasan. Pembinaan kemampuan sumber daya manusia, memerlukansuatu sistem manajemen personil yang modern agar dapat menjadiinsan intelijen yang profesional, berintegritas pribadi yang tinggi,produktif, beriman dan bertaqwa, loyalitas tanpa reserve terhadapbangsa dan negara melalui daur pembinaan :‣ Seleksi dan rekrutmen;‣ Pendidikan dan pelatihan;‣ Penggunaan;‣ Pengembangan;‣ Penyaluran;‣ Regenerasi dan rekrutmen baru.Keluaran (output) tersebut diharapkan dapat menghasilkan sosokpersonil intelijen yang handal/profesional di bidang intelijendengan:‣ Kemampuan ;‣ Ketrampilan, etos kerja, berwawasan luas;‣ Berpikir secara holistik/integralistik;‣ Berorientasi pada tugas pokok.Pola karier, kenaikan pangkat dan jabatan personil intelijen harusdidasarkan pada "merit" dan tingkat keberhasilan profesional dibidang intelijen, bukan berdasarkan SARA atau melulu "politis"dan KKN.Perlu dibangun suatu Sistem Informasi Manajemen Personil(SIMP) agar mampu menyajikan data personil secara cepat,akurat, terkini, terpadu dan dapat dipercaya.50


Semangat/etos kerja insan intelijen perlu didukung dengan sistemkesejahteraan yang memadai (misal perawatan kesehatan,koperasi dan fasilitas lainnya).Pembinaan organisasi/intelijen Negara, bukanlah untuk ditakutitetapi disegani dan dipercaya oleh rakyat karena bobot profesionalintelijennya diakui/dihargai. Mengingat tingkat kerahasiaannyayang tinggi organisasi intelijen tidak boleh muncul di dalampublikasi apapun dan personilnya tidak terdaftar dalam Listemployees dan payroll resmi.Seluruh sosok yang bernaung dalam komunitas intelijen negaraharus dibina agar kohesif meski terbagi-bagi dalam berbagaibingkai dan fungsi, sesuai dan berdasarkan kepentingankeamanan nasional yang bersifat dinamik.Prasarana dan sarana intelijen yang khas dan disesuaikandengan perkembangan IPTEK mutakhir memang mutlakdibutuhkan guna mendukung keberhasilan berbagai aktivitasintelijen negara. Namun mengingat tingginya dana pengadaandan pemeliharaan kiranya prasarana dan sarana yang ada masihtetap dipelihara dan digunakan.Dukungan anggaranDemi tercapainya tugas pokok dan fungsi intelijen yang berdayaguna dan berhasil guna tentu dibutuhkan dukungan biaya yangmemadai. Sistem pertanggungjawaban keuangan bagipenyelenggaraan dan pembinaan intelijen dilaksanakan secarakhusus. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sebagai "pabrik" SDMintelijen yang berkualitas perlu dilakukan penyempurnaanpenyempurnaandan peningkatan fasilitas sarana, prasarana, danadan petugas yang tepat. Pembinaan hendaknya disesuaikandengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologimutakhir.Adalah ideal adanya suatu Diklat yang digunakan untuk semuasosok komunitas intelijen nasional.Sistem pendidikan dan pelatihan intelijen meliputi yang formal(umum, kejuruan) dan non formal (in house dan out house).51


Litbang/Riset.Perlu dibangun/dibina dengan konsepsi dan metoda-metodamutakhir (termasuk perpustakaan dan sebagainya).Pengawasan dan Pengendalian dibangun dan dibina dengan sistemyang efektif dan efisien.Rangkaian kegiatan pembinaan intelijen negara yang meliputiperencanaan, pengorganisasian, penggiatan, pengendalian danpengawasan hendaknya ditata dalam suatu sistem manajemenmodern yang disesuaikan dengan kemajuan Iptek (IlmuPengetahuan dan Teknologi) di alam demokrasi/reformasi.Memelihara dan meningkatkan etika profesi intelijen/kode etikintelijen serta tetap memegang sumpah intelijen Negara.Semua aktivitas intelijen adalah rahasia negara.Sangsi yang tegas dijatuhkan terhadap personil intelijen yangmelanggar sumpah intelijen Negara dan ketentuan dasar tugaspokok dan fungsi intelijen namun perlu mencatat sosok intel yangberprestasi dalam tugasnya.Menggalang kerjasama dengan para pakar / ahli di bidangkeilmuan baik diberbagai universitas maupun di swasta demikeberhasilan tugas intelijen.Hubungan dan Kerjasama dengan Intelijen Luar NegeriHubungan dan kerjasama dengan badan-badan intelijen luarnegeri dilakukan sesuai kebutuhan organisasi dan hubunganfungsional (antara lain pendidikan, pelatihan, kerjasamaoperasional misalnya strategi bersama menghadapi terorismeinternasional).Budaya IntelijenMembangun secara konseptual, konsisten, sistematis danbertahap budaya (Intelijen) komunitas Intelijen.52


Pembinaan Khusus Personil IntelijenMengingat kemampuan/keahlian dan pengetahuan yangdimilikinya, secara langsung atau tidak langsung mereka yangsudah diluar badan intelijen (a.l. pensiun) perlu tetap dibina agartidak dimanfaatkan oleh pihak ”lawan” untuk tujuan-tujuan antiNKRI.Pengembangan kemampuan profesionalisme personil intelijenNegara dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan Setiap anggota intelijen beserta keluarganya diberikanperlindungan secara fisik dan non fisik sesuai peraturanperundang-undangan yang berlaku.Dokumen-dokumen/arsip rahasia dapat dibuka atau tidak dibukasepanjang kepentingan nasional menghendakinya sesuaiketentuan undang-undang rahasia Negara.Setiap personil intelijen Negara yang melanggar kewajiban untukmerahasiakan hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan aktivitasintelijen dekenakan sanksi sesuai undang-undang intelijen.53


BAB XVANGGARANProses pengelolaan anggaran intelijen yang memadai dimulai dariperencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan pertanggungjawabansecara khusus.BIN berhak memperoleh alokasi anggaran melalui mekanisme danprosedur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.Pengajuan kebutuhan anggaran serta berbagai tindaklanjutnyatetap diselenggarakan BIN sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku.Anggaran bagi badan-badan intelijen di luar BIN disesuikandengan ketentuan dan peraturan terkait yang berlaku.54


BAB XVIPENGAWASANINTELIJEN DALAM NEGARA DEMOKRASIDi era transparansi, tuntutan demokratisasi, supremasi hukum,akuntabilitas, dan hak azasi manusia saat ini, bukanlah berartibahwa aktivitas badan-badan intelijen harus transparan pula.Selain itu untuk menghindari tuduhan-tuduhan dan kecurigaankecurigaanoleh sebagian masyarakat selama ini bahwa :‣ Kegiatan intelijen cenderung digunakan untuk kepentinganpolitik penguasa atau politik praktis;‣ Adanya penyalahgunaan wewenang;‣ Adanya tumpang tindih dalam penugasan antar badan-badanintelijen, maka perlu disiapkan secara konseptual pembuatanUndang-Undang Intelijen (Nasional) melalui mekanisme DPR-RIyang disahkan oleh Presiden Rl untuk menetapkan posisi,fungsi dan tugas badan-badan intelijen di Indonesia sertakewenangannya.Di beberapa negara, parlemen mempunyai kewenangan melakukanpengawasan terhadap intelijen. Contoh:COUNTRYMANDATEOVERSIGHTOFTYPE OF BODYAUSTRALIAReview the administrationand expenditure, anymatter in relating toASIO, ASIS, DIGO, DIO,DSD, ONAJoint Committee onIntelligence and Security,consist of 9 members (4senator, 5 HR). Majority mustbe government members55


UNITEDKINGDOOMCANADAFinance, administrationand policy of MI5, MI6and GCHQ with review onefficiency. It does notcheck legality.Performance of duties andfunctions. Investigatesthe complaint of anypersonThe Intelligence and SecurityCommittee, consist of 9members, drawn from boththe HC and the HL Appointedby the PMThe security IntelligenceReview committee, consist of- (3 – 5) Privy Councilor- 12 members of t he HCUNITEDSTATESReview all intelligenceagencies.Approves top intelligenceappointments. It checkboth legality andeffectiveness.Two Congressional Over-sightCommittees on IntelligenceThe Senate Select Committee(13-17)House Permanent Committee(19)Berdasarkan contoh tersebut dapat digunakan sebagai bahanbanding pengawasan intelijen oleh DPR RI.Di dalam UU tersebut secara jelas akan tercantum hal-hal apasaja yang dapat diungkap secara transparan dan apa yang tidak,misalnya berdasarkan UU Intelijen, BIN diperbolehkanmerahasiakan hal-hal yang menyangkut organisasi, tugas, fungsi,personil (nama, jabatan, pembinaan, pengelolaan).Semua aktivitas yang dilakukan anggota intelijen adalah rahasianegara.Khususnya dalam rangka keselamatan, kesejahteraan, keamanandan kepentingan negara, UU Intelijen tersebut harus dapatmenjamin akses aktivitas badan intelijen ke departemen/instansiPemerintah maupun swasta yang jelas-jelas berindikasi merugikanatau membahayakan keselamatan/kepentingan negara.Kemudian secara tegas perlu digariskan wewenang serta wilayahkegiatan semua badan intelijen negara yang ada, maupunprosedur pengkoordinasian dan pembinaan komunitas intelijensesuai doktrin intelijen yang berlaku.56


PENGAWASAN LEGISLATIFPada prinsipnya DPR-RI sebagai wakil rakyat dapat melakukanpengawasan terhadap intelijen, melalui prosedur dan mekanismeperangkat kelengkapan DPR-RI, di mana para anggotanya diangkatdengan sumpah khusus yang diatur oleh Undang-Undang IntelijenNegara.Pengawasan tersebut terbatas pada ”apa” dan ”mengapa”substansi kebijakan intelijen secara umum dan dukungannya,yang berkaitan dengan keamanan nasional dan keselamatan warganegara, artinya bukan mengontrol secara teknis operasionalmaupun aktivitas intelijen secara rinci.Informasi yang diketahui oleh perangkat kelengkapan DPR-RItersebut wajib dijaga kerahasiaannya.PENGAWASAN FUNGSIONALPengawasan Fungsional dilaksanakan oleh Badan Pengawasditingkat Negara dan tingkat lembaga. Pengawasan ini bersifatpengawasan managerial, yaitu apakah pencapaian tujuan aktivitasintelijen sesuai dengan sasaran dan pengguna sumber daya yangtelah direncanakan.57


BAB XVIIHUBUNGAN ANTARAUNDANG-UNDANG INTELIJEN NEGARA DENGAN KUHAP DANUNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SERTAUNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISMEHubungan antara (Rancangan) Undang-Undang Intelijen Negaradengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang RahasiaNegara serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorismedapat dijelaskan sebagai berikut:1. Hubungan antara (Rancangan) Undang-Undang Intelijen Negaradengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):Terdapat hubungan antara KUHAP dengan Undang-UndangIntelijen Negara.KUHAP mengatur proses penegakan hukum yang berkaitandengan pemidanaan seseorang atau koorporasi yang melakukantindak pidana.Sedang (Rancangan) Undang-Undang Intelijen Negara akanmengatur seseorang yang diperiksa oleh BIN, jika memenuhi buktipermulaan, dapat digunakan untuk proses pro-justisia.2. Hubungan antara (Rancangan) Undang-Undang Intelijen Negaradengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik:Segala sesuatu informasi yang berkaitan dengan intelijenmerupakan pengecualian dari informasi yang diatur dalamUndang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.3. Hubungan (Rancangan) Undang-Undang Inteijen dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berkaitandengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yangmengatur bahwa laporan intelijen dapat dipergunakan sebagaibukti permulaan untuk penyidikan selanjutnya, setelahmemperoleh pengesahan dari Ketua atau Wakil Ketua PengadilanNegeri.58


Oleh karena itu ada hubungan antara Undang-Undang IntelijenNegara dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak PidanaTerorisme.59


BAB XVIIIKESIMPULAN- Undang-Undang Intelijen Republik Indonesia adalah relevan danperlu yang disesuaikan dengan tuntutan-tuntutan perubahan,namun tanpa menyimpang dari tujuan dan kepentingan nasional.- Intelijen Indonesia memang mengadopsi filiosofi / asas-asasintelijen universal, namun dalam penerapannya disesuaikandengan budaya, sejarah, pengalaman, karakter bangsa dangeografis Nusantara.- Badan-badan Intelijen Indonesia disusun menurut strata masingmasing,yaitu: intelijen tempur / taktis, intelijen strategisdepartemental, dan intelijen strategis negara yaitu BIN.- Hubungan koordinasi dan kerjasama antar badan-badan intelijentersebut diatur dalam Undang-Undang Intelijen Negara danPeraturan Presiden.- Demi menjamin keamanan dan kepentingan nasional terhadapberbagai potensi ancaman yang semakin canggih, intelijen perludiberi wewenang tertentu yang diatur dalam Undang-UndangIntelijen RI;- Kontrol masyarakat terhadap intelijen, dilakukan oleh perangkatkelengkapan DPR RI yang diatur dalam Undang-Undang IntelijenNegara;- Intelijen memerlukan anggaran yang memadai (antara lain untukmeningkatkan mutu SDM, sarana prasarana dan lain-lain;60


BAB XIXPENUTUPBerbagai pengalaman perjuangan yang lalu hingga saat ini, yakniuntuk menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesiadan meningkatkan kesejahteraan bangsa, menunjukkan mutlaknyadiperlukan dukungan terpadu dari semua aktivitas intelijen, namunperlu penataan yang lebih profesional dan modern tentang visi, misi,doktrin, dan sistem intelijen nasional yang lebih disesuaikandengan situasi dan kondisi terkini (paradigma baru) serta budayabangsa.Pemahaman, penghayatan dan pengamalan pokok-pokok pemikiranyang terkandung dalam Naskah Akademik ini akan semakinmembulatkan keyakinan insan intelijen akan tugas mulia yangdiembannya yaitu mengamankan bangsa dan negara demi pencapaiantujuan serta cita-cita nasional. Semoga Tuhan Yang Maha Esasenantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya serta menguatkanniat dan tekad para insan intelijen untuk ikut mewujudkan danmengamankan cita-cita perjuangan dan pembangunan nasionalditengah-tengah dinamika pembangunan nasional dan kancah globalyang sarwa berubah.Akhirnya, substansi naskah akademik ini siap dimanfaatkan dalamrangka menyusun Rancangan Undang-Undang Intelijen RepublikIndonesia.61

More magazines by this user
Similar magazines