Draft RUU Perkoperasian - Smecda

- 2 -e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlumembentuk Undang-Undang tentang Perkoperasian;Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:1. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orangperseorangan atau badan hukum Koperasi, denganpemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modaluntuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dankebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budayasesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkutkehidupan Koperasi.3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh danberanggotakan orang perseorangan.4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan olehdan beranggotakan badan hukum Koperasi.5. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yangmemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.6. Pengawas . . .

- 3 -6. Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yangbertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepadaPengurus.7. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yangbertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasiuntuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakiliKoperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuaidengan ketentuan Anggaran Dasar.8. Setoran Pokok adalah sejumlah uang, yang wajib dibayaroleh seseorang atau badan hukum Koperasi pada saatyang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaanpada suatu Koperasi.9. Sertifikat Modal Koperasi adalah bukti penyertaan AnggotaKoperasi dalam modal Koperasi.10. Hibah adalah pemberian uang dan/atau barang kepadaKoperasi dengan sukarela tanpa imbalan jasa, sebagaimodal usaha.11. Modal Penyertaan adalah penyetoran modal pada Koperasiberupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai denganuang yang disetorkan oleh perorangan dan/atau badanhukum untuk menambah dan memperkuat permodalanKoperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya.12. Selisih Hasil Usaha adalah Surplus Hasil Usaha atauDefisit Hasil Usaha yang diperoleh dari hasil usaha ataupendapatan Koperasi dalam satu tahun buku setelahdikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha.13. Simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan olehAnggota kepada Koperasi Simpan Pinjam, denganmemperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuaiperjanjian.14. Pinjaman adalah penyediaan uang oleh Koperasi SimpanPinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkanperjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasidalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.15. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yangmenjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunyausaha.16. Unit Simpan Pinjam adalah salah satu unit usahaKoperasi non-Koperasi Simpan Pinjam yang dilaksanakansecara konvensional atau syariah.17. Gerakan . . .

- 4 -17. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasidan kegiatan Perkoperasian yang bersifat terpadu menujutercapainya cita-cita dan tujuan Koperasi.18. Dewan Koperasi Indonesia adalah organisasi yangdidirikan dari dan oleh Gerakan Koperasi untukmemperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasiKoperasi.19. Hari adalah hari kalender.20. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang Koperasi.BAB IILANDASAN, ASAS, DAN TUJUANPasal 2Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.Pasal 3Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan.Pasal 4Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggotapada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligussebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatananperekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.BAB IIINILAI DAN PRINSIPPasal 5(1) Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu:a. kekeluargaan;b. menolong diri sendiri;c. bertanggung jawab;d. demokrasi;e. persamaan . . .

- 5 -e. persamaan;f. berkeadilan; dang. kemandirian.(2) Nilai yang diyakini Anggota Koperasi yaitu:a. kejujuran;b. keterbukaan;c. tanggung jawab; dand. kepedulian terhadap orang lain.Pasal 6(1) Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi:a. keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;b. pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secarademokratis;c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomiKoperasi;d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yangotonom, dan independen;e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihanbagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya,serta memberikan informasi kepada masyarakattentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;f. Koperasi melayani anggotanya secara prima danmemperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja samamelalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional,regional, dan internasional; dang. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutanbagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakanyang disepakati oleh Anggota.(2) Prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secarakeseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasisesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.BAB IV . . .

- 6 -BAB IVPENDIRIAN, ANGGARAN DASAR,PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAN PENGUMUMANBagian KesatuPendirianPasal 7(1) Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (duapuluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagiankekayaan pendiri atau Anggota sebagai modal awalKoperasi.(2) Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga)Koperasi Primer.Pasal 8(1) Koperasi mempunyai tempat kedudukan di wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia yang ditentukan dalamAnggaran Dasar.(2) Wilayah keanggotaan Koperasi ditentukan dalam AnggaranDasar.(3) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sekaligus merupakan kantor pusat Koperasi.(4) Koperasi mempunyai alamat lengkap di tempatkedudukannya.(5) Dalam semua surat menyurat, pengumuman yangditerbitkan oleh Koperasi, barang cetakan, dan akta dalamhal Koperasi menjadi pihak harus disebutkan nama danalamat lengkap Koperasi.Pasal 9(1) Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi yang dibuatoleh Notaris dalam bahasa Indonesia.(2) Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat Notarissebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Akta PendirianKoperasi dapat dibuat oleh Camat yang telah disahkansebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri.(3) Notaris . . .

- 7 -(3) Notaris yang membuat Akta Pendirian Koperasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Notaris yangterdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakanurusan Pemerintahan di bidang Koperasi.Pasal 10(1) Akta Pendirian Koperasi memuat Anggaran Dasar danketerangan yang berkaitan dengan pendirian Koperasi.(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuatsekurang-kurangnya:a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempattinggal, dan pekerjaan pendiri perseorangan ataunama, tempat kedudukan, dan alamat lengkap, sertanomor dan tanggal pengesahan badan hukum Koperasipendiri bagi Koperasi Sekunder; danb. susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir,tempat tinggal, dan pekerjaan Pengawas dan Pengurusyang pertama kali diangkat.(3) Dalam pembuatan Akta Pendirian Koperasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), seorang pendiri dapat diwakilioleh pendiri lain berdasarkan surat kuasa sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.(4) Permohonan Akta Pendirian Koperasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh parapendiri secara bersama-sama atau kuasanya kepadaMenteri untuk mendapatkan pengesahan sebagai badanhukum.(5) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratanpermohonan pengesahan Koperasi sebagai badan hukumsebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalamPeraturan Menteri.Pasal 11Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10ayat (4) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)hari sejak diterimanya permohonan, Menteri harus menolakpermohonan secara tertulis disertai alasannya.Pasal 12 . . .

- 8 -Pasal 12(1) Terhadap penolakan permohonan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11, para pendiri atau kuasanya dapatmengajukan permohonan ulang dalam jangka waktupaling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyapenolakan.(2) Keputusan terhadap pengajuan permohonan ulangdiberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejakditerimanya pengajuan permohonan ulang.(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)merupakan keputusan pertama dan terakhir.Pasal 13(1) Koperasi memperoleh pengesahan sebagai badan hukumsetelah Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 ayat (1) disahkan oleh Menteri.(2) Pengesahan Koperasi sebagai badan hukum sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktupaling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggalpermohonan diterima.(3) Dalam hal Menteri tidak melakukan pengesahan dalamjangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), AktaPendirian Koperasi dianggap sah.Pasal 14(1) Dalam hal setelah Koperasi disahkan, Anggotanyaberkurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 maka dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan terhitung sejak keadaan tersebut, Koperasi yangbersangkutan wajib memenuhi jumlah minimalkeanggotaan.(2) Setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Anggota Koperasi tetap kurang dari jumlahminimal keanggotaan maka Anggota Koperasi bertanggungjawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugianyang terjadi dan Koperasi tersebut wajib dibubarkan olehMenteri.Pasal 15 . . .

- 9 -Pasal 15(1) Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Anggota,Pengurus, dan/atau Pengawas sebelum Koperasimendapat pengesahan menjadi badan hukum danperbuatan hukum tersebut diterima oleh Koperasi,Koperasi berkewajiban mengambil alih sertamengukuhkan setiap perbuatan hukum tersebut.(2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak diterima, tidak diambil alih, atau tidakdikukuhkan oleh Koperasi, masing-masing Anggota,Pengurus, dan/atau Pengawas bertanggung jawab secarapribadi atas setiap akibat hukum yang ditimbulkan.Bagian KeduaAnggaran DasarPasal 16(1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:a. nama dan tempat kedudukan;b. wilayah keanggotaan;c. tujuan, kegiatan usaha, dan jenis Koperasi;d. jangka waktu berdirinya Koperasi;e. ketentuan mengenai modal Koperasi;f. tata cara pengangkatan, pemberhentian, danpenggantian Pengawas dan Pengurus;g. hak dan kewajiban Anggota, Pengawas, dan Pengurus;h. ketentuan mengenai syarat keanggotaan;i. ketentuan mengenai Rapat Anggota;j. ketentuan mengenai penggunaan Selisih Hasil Usaha;k. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;l. ketentuan mengenai pembubaran;m. ketentuan mengenai sanksi; dann. ketentuan mengenai tanggungan Anggota.(2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilarang memuat ketentuan tentang pemberian manfaatpribadi kepada pendiri atau pihak lain.Pasal 17 . . .

- 10 -Pasal 17(1) Koperasi dilarang memakai nama yang:a. telah dipakai secara sah oleh Koperasi lain dalam satukabupaten atau kota;b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/ataukesusilaan; dan/atauc. sama atau mirip dengan nama lembaga negara,lembaga pemerintah, atau lembaga internasional,kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan.(2) Nama Koperasi Sekunder harus memuat kata ”Koperasi”dan diakhiri dengan singkatan ”(Skd)”.(3) Kata “Koperasi” dilarang digunakan oleh badan usahayang didirikan tidak menurut ketentuan Undang-Undangini.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaiannama Koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.Pasal 18(1) Koperasi wajib mempunyai tujuan dan kegiatan usahayang sesuai dengan jenis Koperasi dan harus dicantumkandalam Anggaran Dasar.(2) Tujuan dan kegiatan Koperasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan ekonomiAnggota dan jenis Koperasi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.Bagian KetigaPerubahan Anggaran DasarPasal 19(1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16ayat (1) dapat diubah oleh Rapat Anggota apabila dihadirioleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlahAnggota Koperasi dan disetujui oleh paling sedikit 1/2(satu perdua) bagian dari jumlah Anggota yang hadir.(2) Usul perubahan Anggaran Dasar dilampirkan dalam suratundangan kepada Anggota.(3) Perubahan . . .

- 11 -(3) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan padasaat Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan, kecuali atas persetujuanpengadilan.(4) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan Akta Perubahan AnggaranDasar dan dibuat dalam bahasa Indonesia.Pasal 20(1) Perubahan Anggaran Dasar yang berkaitan dengan haltertentu harus mendapat persetujuan Menteri.(2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. nama;b. tempat kedudukan;c. wilayah keanggotaan;d. tujuan;e. kegiatan usaha; dan/atauf. jangka waktu berdirinya Koperasi apabila AnggaranDasar menetapkan jangka waktu tertentu.(3) Perubahan Anggaran Dasar selain yang berkaitan denganhal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukupdiberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu palinglambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak AktaPerubahan Anggaran Dasar dibuat.Pasal 21(1) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalamPasal 20 ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal persetujuanMenteri.(2) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalamPasal 20 ayat (3) berlaku sejak tanggal diterimanyapemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar tersebutoleh Menteri.Pasal 22 . . .

- 12 -Pasal 22Permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditolak apabila:a. bertentangan dengan ketentuan mengenai tata caraperubahan Anggaran Dasar; dan/ataub. isi perubahan Anggaran Dasar bertentangan denganketentuan peraturan perundang-undangan, ketertibanumum, dan/atau kesusilaan.Pasal 23Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonanpersetujuan perubahan Anggaran Dasar dan penolakan atasperubahan Anggaran Dasar dilakukan sesuai denganketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampaidengan Pasal 15.Bagian KeempatPengumumanPasal 24(1) Akta Pendirian Koperasi dan Akta Perubahan AnggaranDasar yang telah disahkan oleh Menteri, harusdiumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Menteri.Pasal 25(1) Menteri menyelenggarakan Daftar Umum Koperasi.(2) Daftar Umum Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sekurang-kurangnya mencantumkan:a. nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha, jangkawaktu pendirian, nama Pengawas dan Pengurus,jumlah Anggota;b. alamat lengkap Koperasi;c. nomor dan tanggal Akta Pendirian Koperasi sertanomor dan tanggal surat pengesahan Menterisebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);d. nomor . . .

- 13 -d. nomor dan tanggal Akta Perubahan Anggaran Dasardan surat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksuddalam Pasal 21 ayat (1);e. nomor dan tanggal Akta Perubahan Anggaran Dasaryang telah diberitahukan kepada Menteri sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);f. nama dan tempat kedudukan Notaris atau Camat yangmembuat Akta Pendirian Koperasi atau AktaPerubahan Anggaran Dasar; dang. nomor dan tanggal Akta Pembubaran yang telahdiberitahukan kepada Menteri.(3) Daftar Umum Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terbuka untuk umum.BAB VKEANGGOTAANPasal 26(1) Anggota Koperasi merupakan pemilik dan sekaliguspengguna jasa Koperasi.(2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar Anggota.(3) Keanggotaan Koperasi bersifat terbuka bagi semua yangbisa dan mampu menggunakan jasa Koperasi dan bersediamenerima tanggung jawab keanggotaan.Pasal 27(1) Anggota Koperasi Primer merupakan orang perseoranganyang mampu melakukan perbuatan hukum, mempunyaikesamaan kepentingan ekonomi, bersedia menggunakanjasa Koperasi, dan memenuhi persyaratan sebagaimanaditetapkan dalam Anggaran Dasar.(2) Anggota Koperasi Sekunder merupakan Koperasi yangmempunyai kesamaan kepentingan ekonomi danmemenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalamAnggaran Dasar.Pasal 28(1) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhirisetelah persyaratan sebagaimana diatur dalam AnggaranDasar dipenuhi.(2) Keanggotaan . . .

- 14 -(2) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.Pasal 29(1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)mempunyai kewajiban:a. mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,dan keputusan Rapat Anggota;b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yangdiselenggarakan oleh Koperasi; danc. mengembangkan dan memelihara nilai sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5.(2) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)mempunyai hak:a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikansuara dalam Rapat Anggota;b. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurusdi luar Rapat Anggota baik diminta atau tidak;c. memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atauPengurus;d. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuandalam Anggaran Dasar;e. memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Koperasi;f. mendapat keterangan mengenai perkembanganKoperasi sesuai dengan ketentuan dalam AnggaranDasar; dang. mendapatkan Selisih Hasil Usaha Koperasi dankekayaan sisa hasil penyelesaian Koperasi.Pasal 30(1) Koperasi dapat menjatuhkan sanksi kepada Anggota yangtidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksuddalam Pasal 29 ayat (1).(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:a. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali; dan/ataub. pencabutan status keanggotaan.(3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksisebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalamAnggaran Dasar.BAB VI . . .

- 15 -BAB VIPERANGKAT ORGANISASIBagian KesatuUmumPasal 31Koperasi mempunyai perangkat organisasi Koperasi yangterdiri atas Rapat Anggota, Pengawas, dan Pengurus.Bagian KeduaRapat AnggotaPasal 32Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggidalam Koperasi.Pasal 33Rapat Anggota berwenang:a. menetapkan kebijakan umum Koperasi;b. mengubah Anggaran Dasar;c. memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas danPengurus;d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatandan belanja Koperasi;e. menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapatdilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi;f. meminta keterangan dan mengesahkanpertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalampelaksanaan tugas masing-masing;g. menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha;h. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, danpembubaran Koperasi; dani. menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukanoleh Undang-Undang ini.Pasal 34(1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus.(2) Rapat . . .

- 17 -(6) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkanmusyawarah untuk mencapai mufakat.(7) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui carasebagaimana dimaksud pada ayat (6), keputusan diambilberdasarkan suara terbanyak dari jumlah Anggota yanghadir.Pasal 37(1) Dalam Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal36 ayat (2) Pengurus wajib mengajukan laporanpertanggungjawaban tahunan yang berisi:a. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi sertahasil yang telah dicapai;b. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yangmempengaruhi kegiatan Koperasi;c. laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiridari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahunbuku yang bersangkutan serta penjelasan atasdokumen tersebut;d. laporan Pengawas;e. nama Pengawas dan Pengurus; danf. besar imbalan bagi Pengawas serta gaji dan tunjanganlain bagi Pengurus.(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuanganyang berlaku.(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak dapat dilaksanakan, Pengurus wajib memberikanpenjelasan dan alasannya.(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c ditandatangani oleh Pengurus.Pasal 38(1) Laporan pertanggungjawaban tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 37 ditandatangani oleh semuaPengurus.(2) Apabila salah seorang Pengurus tidak menandatanganilaporan pertanggungjawaban tahunan tersebut, Pengurusyang bersangkutan harus menjelaskan alasannya secaratertulis.Pasal 39 . . .

- 18 -Pasal 39Persetujuan terhadap laporan pertanggungjawaban tahunanmerupakan penerimaan terhadap pertanggungjawabanPengurus oleh Rapat Anggota.Pasal 40(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37ayat (1) huruf c harus diaudit oleh Akuntan Publikapabila:a. diminta oleh Menteri; ataub. Rapat Anggota menghendakinya.(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak dipenuhi, pengesahan laporan pertanggungjawabantahunan oleh Rapat Anggota dinyatakan tidak sah.Pasal 41Rapat Anggota dianggap sah apabila diselenggarakan sesuaidengan persyaratan dan tata cara Rapat Anggota yangditetapkan dalam Anggaran Dasar.Pasal 42(1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal36, dapat diselenggarakan Rapat Anggota Luar Biasaapabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segerayang wewenang pengambilannya ada pada Rapat Anggota.(2) Penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa Pengurusatau atas permintaan paling sedikit 1/5 (satu perlima)jumlah Anggota.(3) Permintaan Anggota kepada Pengurus untukmenyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dengandisertai alasan dan daftar tanda tangan Anggota.(4) Rapat Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan ataspermintaan Anggota hanya dapat membahas masalahyang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksudpada ayat (3).(5) Rapat . . .

- 19 -(5) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yangsama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimanadimaksud dalam Pasal 33.Pasal 43(1) Rapat Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan untukmemutuskan penggabungan, peleburan, atau pembubaranKoperasi dianggap sah apabila sudah mencapai kuorumyaitu dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat)jumlah Anggota.(2) Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila disetujuioleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah suara yangsah.(3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak tercapai, Pengurus dapat menyelenggarakan RapatAnggota Luar Biasa kedua pada waktu paling cepat 14(empat belas) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) haridihitung dari tanggal rencana penyelenggaraan RapatAnggota Luar Biasa pertama yang gagal diselenggarakan.(4) Ketentuan tentang kuorum dan pengesahan keputusandalam Rapat Anggota Luar Biasa kedua sama denganketentuan dalam Rapat Anggota Luar Biasa pertamasebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2).(5) Dalam hal kuorum Rapat Anggota Luar Biasa kedua tidaktercapai, atas permohonan Pengurus kuorum ditetapkanoleh Ketua Pengadilan.Pasal 44(1) Ketua Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Koperasi dapat memberikan izin kepadaAnggota Koperasi untuk:a. melakukan pemanggilan Rapat Anggota, ataspermintaan paling sedikit 1/5 (satu perlima) darijumlah Anggota apabila Pengurus tidakmenyelenggarakan Rapat Anggota pada waktu yangtelah ditentukan; ataub. melakukan . . .

- 20 -b. melakukan pemanggilan Rapat Anggota Luar Biasa,atas permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal42, apabila setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejakpermintaan dari Anggota, Pengurus tidakmenyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa.(2) Dalam hal Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasadiselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Ketua Pengadilan dapat memerintahkan Pengurusdan/atau Pengawas untuk hadir.(3) Apabila perintah Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) tidak dilaksanakan, Ketua Pengadilan dapatmemaksa Pengurus dan/atau Pengawas untuk hadir.(4) Penetapan Ketua Pengadilan mengenai pemberian izinsebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakanpenetapan instansi pertama dan terakhir.Pasal 45(1) Koperasi Primer yang jumlah anggotanya paling sedikit500 (lima ratus) orang dapat menyelenggarakan RapatAnggota melalui delegasi Anggota.(2) Ketentuan mengenai Rapat Anggota melalui delegasiAnggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdalam Anggaran Dasar.Pasal 46Setiap penyelenggaraan Rapat Anggota wajib dibuat RisalahRapat Anggota yang disertai tanda tangan pimpinan rapat danpaling sedikit 1 (satu) orang Anggota yang ditunjuk oleh RapatAnggota.Pasal 47Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, danketentuan lain mengenai penyelenggaraan Rapat Anggota danRapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalamPasal 32 sampai dengan Pasal 46 diatur dalam AnggaranDasar.Bagian . . .

- 21 -Bagian KetigaPengawasPasal 48(1) Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota pada RapatAnggota.(2) Persyaratan untuk dipilih menjadi Pengawas meliputi:a. tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatuKoperasi atau komisaris atau direksi suatuperusahaan yang dinyatakan bersalah karenamenyebabkan Koperasi atau perusahaan itudinyatakan pailit; danb. tidak pernah dihukum karena melakukan tindakpidana yang merugikan korporasi, keuangan negara,dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan,dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.(3) Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Pengawasdiatur dalam Anggaran Dasar.Pasal 49(1) Untuk pertama kalinya susunan dan nama Pengawasdicantumkan dalam Akta Pendirian Koperasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b.(2) Susunan Pengawas dicantumkan dalam Anggaran Dasar.(3) Jumlah imbalan bagi Pengawas ditetapkan dalam RapatAnggota.(4) Pengawas diangkat untuk jangka waktu tertentu dandapat diangkat kembali.(5) Pengawas dilarang merangkap sebagai Pengurus.Pasal 50(1) Pengawas bertugas:a. mengusulkan calon Pengurus;b. memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaankebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukanoleh Pengurus; dand. melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.(2) Pengawas . . .

- 22 -(2) Pengawas berwenang:a. menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baruserta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuandalam Anggaran Dasar;b. meminta dan mendapatkan segala keterangan yangdiperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait;c. mendapatkan laporan berkala tentang perkembanganusaha dan kinerja Koperasi dari Pengurus;d. memberikan persetujuan atau bantuan kepadaPengurus dalam melakukan perbuatan hukumtertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dane. dapat memberhentikan Pengurus untuk sementarawaktu dengan menyebutkan alasannya.Pasal 51(1) Pengawas wajib menjalankan tugas dengan itikad baik danpenuh tanggung jawab untuk kepentingan Koperasi.(2) Pengawas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnyakepada Rapat Anggota.Pasal 52(1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, Pengawas dapatmeminta bantuan kepada Akuntan Publik untukmelakukan jasa audit terhadap Koperasi.(2) Penunjukan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan oleh Rapat Anggota.Pasal 53(1) Pengawas dapat diberhentikan berdasarkan keputusanRapat Anggota dengan menyebutkan alasannya.(2) Keputusan untuk memberhentikan Pengawassebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapatditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatanuntuk membela diri dalam Rapat Anggota, kecuali yangbersangkutan menerima keputusan pemberhentiantersebut.(3) Ketentuan . . .

- 23 -(3) Ketentuan mengenai tanggung jawab Pengawas ataskesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi ketentuan dalam KitabUndang-Undang Hukum Pidana.Pasal 54Ketentuan mengenai pengisian jabatan Pengawas yang kosongatau dalam hal Pengawas diberhentikan atau berhalangantetap, diatur dalam Anggaran Dasar.Bagian KeempatPengurusPasal 55(1) Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik Anggotamaupun non-Anggota.(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus memenuhi persyaratan:a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;b. memiliki kemampuan mengelola usaha Koperasi;c. tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatuKoperasi atau komisaris atau direksi suatuperusahaan yang dinyatakan bersalah karenamenyebabkan Koperasi atau perusahaan itudinyatakan pailit; dand. tidak pernah dihukum karena melakukan tindakpidana yang merugikan korporasi, keuangan negara,dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan,dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.(3) Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Pengurusdiatur dalam Anggaran Dasar.Pasal 56(1) Pengurus dipilih dan diangkat pada Rapat Anggota atasusul Pengawas.(2) Untuk . . .

- 24 -(2) Untuk pertama kali pengangkatan Pengurus dilakukandengan mencantumkan susunan dan nama Pengurusdalam Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 ayat (2) huruf b.(3) Pengurus diangkat untuk jangka waktu tertentu dengankemungkinan diangkat kembali.(4) Ketentuan mengenai tata cara pencalonan, pemilihan,pengangkatan, jangka waktu kepengurusan,pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalamAnggaran Dasar.Pasal 57(1) Ketentuan mengenai susunan, pembagian tugas, danwewenang Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.(2) Gaji dan tunjangan setiap Pengurus ditetapkan oleh RapatAnggota atas usul Pengawas.Pasal 58(1) Pengurus bertugas:a. mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar;b. mendorong dan memajukan usaha Anggota;c. menyusun rancangan rencana kerja serta rencanaanggaran pendapatan dan belanja Koperasi untukdiajukan kepada Rapat Anggota;d. menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawabanpelaksanaan tugas untuk diajukan kepada RapatAnggota;e. menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dankomunikasi Koperasi untuk diajukan kepada RapatAnggota;f. menyelenggarakan pembukuan keuangan daninventaris secara tertib;g. menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektifdan efisien;h. memelihara . . .

- 25 -h. memelihara Buku Daftar Anggota, Buku DaftarPengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku DaftarPemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah RapatAnggota; dani. melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan,dan kemajuan Koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota.(2) Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam maupundi luar pengadilan.Pasal 59(1) Setiap Pengurus berwenang mewakili Koperasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), kecualiditentukan lain dalam Anggaran Dasar.(2) Pembatasan wewenang Pengurus sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.(3) Pengurus tidak berwenang mewakili Koperasi apabila:a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Koperasidan Pengurus yang bersangkutan; ataub. Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentinganyang bertentangan dengan kepentingan Koperasi.(4) Ketentuan mengenai siapa yang berhak mewakili Koperasidalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud padaayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar.Pasal 60(1) Setiap Pengurus wajib menjalankan tugas dengan itikadbaik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan danusaha Koperasi.(2) Pengurus bertanggung jawab atas kepengurusan Koperasiuntuk kepentingan dan pencapaian tujuan Koperasikepada Rapat Anggota.(3) Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadiapabila yang bersangkutan bersalah menjalankantugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1).(4) Pengurus . . .

- 26 -(4) Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkankerugian pada Koperasi dapat digugat ke pengadilan olehsejumlah Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satuperlima) Anggota atas nama Koperasi.(5) Ketentuan mengenai tanggung jawab Pengurus ataskesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi ketentuan dalam KitabUndang-Undang Hukum Pidana.Pasal 61Pengurus wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuanRapat Anggota dalam hal Koperasi akan:a. mengalihkan aset atau kekayaan Koperasi;b. menjadikan jaminan utang atas aset atau kekayaanKoperasi;c. menerbitkan obligasi atau surat utang lainnya;d. mendirikan atau menjadi Anggota Koperasi Sekunder;dan/ataue. memiliki dan mengelola perusahaan bukan Koperasi.Pasal 62(1) Pengurus dapat mengajukan permohonan ke pengadilanniaga agar Koperasi dinyatakan pailit hanya apabiladiputuskan dalam Rapat Anggota.(2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan ataukelalaian Pengurus yang dinyatakan berdasarkankeputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukumtetap, Pengurus yang melakukan kesalahan dan kelalaianbertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.Pasal 63(1) Pengurus dapat diberhentikan untuk sementara olehPengawas dengan menyebutkan alasannya.(2) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) harisetelah tanggal pemberhentian sementara harus diadakanRapat Anggota.(3) Rapat . . .

- 27 -(3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapatmencabut keputusan pemberhentian sementara tersebutatau memberhentikan Pengurus yang bersangkutan.(4) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)hari tidak diadakan Rapat Anggota sebagaimana dimaksudpada ayat (2), pemberhentian sementara tersebutdinyatakan batal.Pasal 64(1) Pengurus dapat diberhentikan berdasarkan keputusanRapat Anggota dengan menyebutkan alasannya.(2) Keputusan untuk memberhentikan Pengurus sebagaimanadimaksud pada ayat (1) hanya dapat diambil setelah yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diridalam Rapat Anggota.(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud padaayat (2) mengakibatkan kedudukan sebagai Pengurusberakhir.Pasal 65Ketentuan mengenai pengisian sementara jabatan Pengurusyang kosong atau dalam hal Pengurus diberhentikan untuksementara atau berhalangan tetap diatur dalam AnggaranDasar.BAB VIIMODALPasal 66(1) Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan SertifikatModal Koperasi sebagai modal awal.(2) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modalKoperasi dapat berasal dari:a. Hibah;b. Modal Penyertaan;c. modal pinjaman yang berasal dari:1. Anggota;2. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;3. bank dan lembaga keuangan lainnya;4. penerbitan . . .

- 28 -4. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;dan/atau5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah.dan/ataud. sumber lain yang sah yang tidak bertentangan denganAnggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturanperundang-undangan.Pasal 67(1) Setoran Pokok dibayarkan oleh Anggota pada saat yangbersangkutan mengajukan permohonan sebagai Anggotadan tidak dapat dikembalikan.(2) Setoran Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harustelah disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah.(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penetapanSetoran Pokok pada suatu Koperasi diatur dalamAnggaran Dasar.Pasal 68(1) Setiap Anggota Koperasi harus membeli Sertifikat ModalKoperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalamAnggaran Dasar.(2) Koperasi harus menerbitkan Sertifikat Modal Koperasidengan nilai nominal per lembar maksimum sama dengannilai Setoran Pokok.(3) Pembelian Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlahminimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan tanda bukti penyertaan modal Anggota diKoperasi.(4) Kepada setiap Anggota diberikan bukti penyetoran atasSertifikat Modal Koperasi yang telah disetornya.Pasal 69(1) Sertifikat Modal Koperasi tidak memiliki hak suara.(2) Sertifikat Modal Koperasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dikeluarkan atas nama.(3) Nilai nominal Sertifikat Modal Koperasi harusdicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia.(4) Penyetoran . . .

- 29 -(4) Penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi dapat dilakukandalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yangdapat dinilai dengan uang.(5) Dalam hal penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasidalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat(4) dilakukan penilaian untuk memperoleh nilai pasarwajar.(6) Koperasi wajib memelihara daftar pemegang SertifikatModal Koperasi dan daftar pemegang Modal Penyertaanyang sekurang-kurangnya memuat:a. nama dan alamat pemegang Sertifikat Modal Koperasidan pemegang Modal Penyertaan;b. jumlah lembar, nomor, dan tanggal perolehanSertifikat Modal Koperasi dan Modal Penyertaan;c. jumlah dan nilai Sertifikat Modal Koperasi dan nilaiModal Penyertaan; dand. perubahan kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi.Pasal 70(1) Pemindahan Sertifikat Modal Koperasi kepada Anggotayang lain tidak boleh menyimpang dari ketentuan tentangkepemilikan Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlahminimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.(2) Pemindahan Sertifikat Modal Koperasi oleh seorangAnggota dianggap sah jika:a. Sertifikat Modal Koperasi telah dimiliki paling singkatselama 1 (satu) tahun;b. pemindahan dilakukan kepada Anggota lain dariKoperasi yang bersangkutan;c. pemindahan dilaporkan kepada Pengurus; dan/ataud. belum ada Anggota lain atau Anggota baru yangbersedia membeli Sertifikat Modal Koperasi untuksementara Koperasi dapat membeli lebih dahuludengan menggunakan Surplus Hasil Usaha tahunberjalan sebagai dana talangan dengan jumlah palingbanyak 20% (dua puluh persen) dari Surplus HasilUsaha tahun buku tersebut.(3) Dalam . . .

- 30 -(3) Dalam hal keanggotaan diakhiri sebagaimana dimaksuddalam Pasal 28 ayat (1), Anggota yang bersangkutan wajibmenjual Sertifikat Modal Koperasi yang dimilikinya kepadaAnggota lain dari Koperasi yang bersangkutanberdasarkan harga Sertifikat Modal Koperasi yangditentukan Rapat Anggota.Pasal 71Perubahan nilai Sertifikat Modal Koperasi mengikuti standarakuntansi keuangan yang berlaku dan ditetapkan dalam RapatAnggota.Pasal 72(1) Sertifikat Modal Koperasi dari seorang Anggota yangmeninggal dapat dipindahkan kepada ahli waris yangmemenuhi syarat dan/atau bersedia menjadi Anggota.(2) Dalam hal ahli waris tidak memenuhi syarat dan/atautidak bersedia menjadi Anggota, Sertifikat Modal Koperasidapat dipindahkan kepada Anggota lain oleh Pengurus danhasilnya diserahkan kepada ahli waris yang bersangkutan.Pasal 73Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan danpemindahan Sertifikat Modal Koperasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 diatur dalam AnggaranDasar.Pasal 74(1) Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal darisumber modal asing, baik langsung maupun tidaklangsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi dandilaporkan kepada Menteri.(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapatdibagikan secara langsung atau tidak langsung kepadaAnggota, Pengurus, dan Pengawas.(3) Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 75 . . .

- 31 -Pasal 75(1) Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari:a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; dan/ataub. masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan ModalPenyertaan.(2) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib turut menanggung risiko danbertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayaidengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaanyang ditanamkan dalam Koperasi.(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlakujuga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turutserta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai denganModal Penyertaan dan/atau turut menyebabkan terjadinyakerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.(4) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yangdiperoleh dari usaha yang dibiayai dengan ModalPenyertaan.Pasal 76Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari masyarakatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf bsekurang-kurangnya memuat:a. besarnya Modal Penyertaan;b. risiko dan tanggung jawab terhadap kerugian usaha;c. pengelolaan usaha; dand. hasil usaha.Pasal 77Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 76 diaturdalam Peraturan Pemerintah.BAB VIII . . .

- 32 -BAB VIIISELISIH HASIL USAHA DAN DANA CADANGANBagian KesatuSurplus Hasil UsahaPasal 78(1) Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan keputusanRapat Anggota, Surplus Hasil Usaha disisihkan terlebihdahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakanseluruhnya atau sebagian untuk:a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yangdilakukan oleh masing-masing Anggota denganKoperasi;b. Anggota sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasiyang dimiliki;c. pembayaran bonus kepada Pengawas, Pengurus, dankaryawan Koperasi;d. pembayaran kewajiban kepada dana pembangunanKoperasi dan kewajiban lainnya; dan/ataue. penggunaan lain yang ditetapkan dalam AnggaranDasar.(2) Koperasi dilarang membagikan kepada Anggota SurplusHasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota.(3) Surplus Hasil Usaha yang berasal dari non-Anggotasebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakanuntuk mengembangkan usaha Koperasi danmeningkatkan pelayanan kepada Anggota.Bagian KeduaDefisit Hasil UsahaPasal 79(1) Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha, Koperasi dapatmenggunakan Dana Cadangan.(2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota.(3) Dalam . . .

- 33 -(3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untukmenutup Defisit Hasil Usaha, defisit tersebutdiakumulasikan dan dibebankan pada anggaranpendapatan dan belanja Koperasi pada tahun berikutnya.Pasal 80Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha pada Koperasi SimpanPinjam, Anggota wajib menyetor tambahan Sertifikat ModalKoperasi.Bagian KetigaDana CadanganPasal 81(1) Dana Cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagianSelisih Hasil Usaha.(2) Koperasi harus menyisihkan Surplus Hasil Usaha untukDana Cadangan sehingga menjadi paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari nilai Sertifikat Modal Koperasi.(3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangbelum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugianKoperasi.BAB IXJENIS, TINGKATAN, DAN USAHABagian KesatuJenisPasal 82(1) Setiap Koperasi mencantumkan jenis Koperasi dalamAnggaran Dasar.(2) Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/ataukepentingan ekonomi Anggota.Pasal 83 . . .

- 34 -Pasal 83Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 terdiridari:a. Koperasi konsumen;b. Koperasi produsen;c. Koperasi jasa; dand. Koperasi Simpan Pinjam.Pasal 84(1) Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usahapelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhanAnggota dan non-Anggota.(2) Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usahapelayanan di bidang pengadaan sarana produksi danpemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepadaAnggota dan non-Anggota.(3) Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usahapelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan olehAnggota dan non-Anggota.(4) Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpanpinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayaniAnggota.Pasal 85Ketentuan mengenai tata cara pengembangan jenis Koperasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal84 diatur dalam Peraturan Pemerintah.Bagian KeduaTingkatanPasal 86(1) Untuk meningkatkan usaha Anggota dan menyatukanpotensi usaha, Koperasi dapat membentuk dan/ataumenjadi Anggota Koperasi Sekunder.(2) Tingkatan dan penggunaan nama pada Koperasi Sekunderdiatur oleh Koperasi yang bersangkutan.Bagian . . .

- 35 -Bagian KetigaUsahaPasal 87(1) Koperasi menjalankan kegiatan usaha yang berkaitanlangsung dan sesuai dengan jenis Koperasi yangdicantumkan dalam Anggaran Dasar.(2) Koperasi dapat melakukan kemitraan dengan pelakuusaha lain dalam menjalankan usahanya.(3) Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsipekonomi syariah.(4) Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsipekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)diatur dengan Peraturan Pemerintah.BAB XKOPERASI SIMPAN PINJAMPasal 88(1) Koperasi Simpan Pinjam harus memperoleh izin usahasimpan pinjam dari Menteri.(2) Untuk memperoleh izin usaha simpan pinjamsebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi SimpanPinjam harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan olehMenteri.Pasal 89Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal88 ayat (1) meliputi kegiatan:a. menghimpun dana dari Anggota;b. memberikan Pinjaman kepada Anggota; danc. menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjamsekundernya.Pasal 90(1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada Anggota, KoperasiSimpan Pinjam dapat membuka jaringan pelayanansimpan pinjam.(2) Jaringan . . .

- 36 -(2) Jaringan pelayanan simpan pinjam dapat terdiri atas:a. Kantor Cabang;b. Kantor Cabang Pembantu; danc. Kantor Kas.(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata carapembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu,dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dalam Peraturan Menteri.Pasal 91(1) Untuk meningkatkan usaha Anggota dan menyatukanpotensi usaha serta mengembangkan kerjasama antar-Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam dapatmendirikan atau menjadi Anggota Koperasi Simpan PinjamSekunder.(2) Koperasi Simpan Pinjam Sekunder sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat menyelenggarakan kegiatan:a. simpan pinjam antar-Koperasi Simpan Pinjam yangmenjadi anggotanya;b. manajemen risiko;c. konsultasi manajemen usaha simpan pinjam;d. pendidikan dan pelatihan di bidang usaha simpanpinjam;e. standardisasi sistem akuntansi dan pemeriksaanuntuk anggotanya;f. pengadaan sarana usaha untuk anggotanya; dan/ataug. pemberian bimbingan dan konsultasi.(3) Koperasi Simpan Pinjam Sekunder sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dilarang memberikan Pinjaman kepadaAnggota perseorangan.Pasal 92(1) Pengelolaan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dilakukanoleh Pengurus atau pengelola profesional berdasarkanstandar kompetensi.(2) Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam harusmemenuhi persyaratan standar kompetensi yang diaturdalam Peraturan Menteri.(3) Pengawas . . .

- 37 -(3) Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dilarangmerangkap sebagai Pengawas, Pengurus, atau pengelolaKoperasi Simpan Pinjam lainnya.Pasal 93(1) Koperasi Simpan Pinjam wajib menerapkan prinsip kehatihatian.(2) Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjamwajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dankesanggupan peminjam untuk melunasi Pinjaman sesuaidengan perjanjian.(3) Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjamwajib menempuh cara yang tidak merugikan KoperasiSimpan Pinjam dan kepentingan penyimpan.(4) Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan informasimengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugianterhadap penyimpan.(5) Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan investasiusaha pada sektor riil.(6) Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dariAnggota harus menyalurkan kembali dalam bentukPinjaman kepada Anggota.Pasal 94(1) Koperasi Simpan Pinjam wajib menjamin SimpananAnggota.(2) Pemerintah dapat membentuk Lembaga PenjaminSimpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjaminSimpanan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Lembaga Penjamin Koperasi Simpan Pinjam sebagaimanadimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan programpenjaminan Simpanan bagi Anggota Koperasi SimpanPinjam.(4) Koperasi Simpan Pinjam yang memenuhi persyaratandapat mengikuti program penjaminan Simpanansebagaimana dimaksud pada ayat (3).(5) Ketentuan mengenai Lembaga Penjamin SimpananKoperasi Simpan Pinjam diatur dengan PeraturanPemerintah.Pasal 95 . . .

- 38 -Pasal 95Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi Simpan Pinjamsebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal93 diatur dengan Peraturan Pemerintah.BAB XIPENGAWASAN DAN PEMERIKSAANBagian KesatuPengawasanPasal 96(1) Pengawasan terhadap Koperasi wajib dilakukan untukmeningkatkan kepercayaan para pihak terhadap Koperasi.(2) Pengawasan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.Pasal 97(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96dilakukan melalui pelaporan, pemantauan, dan evaluasiterhadap Koperasi.(2) Kegiatan pengawasan melalui pelaporan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:a. meneliti laporan pertanggungjawaban tahunan,dokumen-dokumen, dan keputusan-keputusan RapatAnggota;b. meminta untuk hadir dalam Rapat Anggota; dan/atauc. memanggil Pengurus untuk diminta keteranganmengenai perkembangan Koperasi.(3) Kegiatan pengawasan melalui pemantauan dan evaluasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganmengamati dan memeriksa laporan.(4) Apabila dari hasil pemantauan dan evaluasi terbuktiterjadi penyimpangan, Menteri wajib mengambil langkahpenyelesaian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamUndang-Undang ini.Bagian . . .

- 39 -Bagian KeduaPemeriksaanPasal 98(1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Koperasi, dalamhal:a. Koperasi membatasi keanggotaan atau menolakpermohonan untuk menjadi Anggota atas orangperseorangan yang telah memenuhi persyaratankeanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam AnggaranDasar;b. Koperasi tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunandalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut;c. kelangsungan usaha Koperasi sudah tidak dapatdiharapkan; dan/ataud. terdapat dugaan kuat bahwa Koperasi yangbersangkutan tidak mengelola administrasi keuangansecara benar.(2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf d Menteri dapat menunjuk AkuntanPublik.(3) Biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatanpemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.(4) Menteri menyampaikan salinan laporan pemeriksaankepada Koperasi yang bersangkutan dan kepada pihakyang berkepentingan.Pasal 99Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pemeriksaanKoperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampaidengan Pasal 98 diatur dalam Peraturan Menteri.Bagian . . .

- 40 -Bagian KetigaPengawasan Koperasi Simpan PinjamPasal 100(1) Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dilakukan olehLembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam.(2) Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjambertanggung jawab kepada Menteri.(3) Pembentukan Lembaga Pengawasan Koperasi SimpanPinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaturdengan Peraturan Pemerintah.(4) Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjamsebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibentukpaling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang inidiundangkan.BAB XIIPENGGABUNGAN DAN PELEBURANPasal 101(1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi:a. satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diridengan Koperasi lain; ataub. beberapa Koperasi dapat meleburkan diri untukmembentuk suatu Koperasi baru.(2) Penggabungan atau peleburan dilakukan denganpersetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi.(3) Sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan,Pengawas dan Pengurus masing-masing Koperasi wajibmemperhatikan:a. kepentingan Anggota;b. kepentingan karyawan;c. kepentingan kreditor; dand. pihak ketiga lainnya.(4) Akibat . . .

- 41 -(4) Akibat hukum yang ditimbulkan oleh penggabungan ataupeleburan meliputi:a. hak dan kewajiban Koperasi yang digabungkan ataudilebur beralih kepada Koperasi hasil penggabunganatau peleburan; danb. Anggota Koperasi yang digabung atau dilebur menjadiAnggota Koperasi hasil penggabungan atau peleburan.(5) Koperasi yang menggabungkan diri pada Koperasi lainatau yang melebur diri, secara hukum bubar.(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan ataupeleburan Koperasi diatur dalam Peraturan Menteri.BAB XIIIPEMBUBARAN, PENYELESAIAN, DANHAPUSNYA STATUS BADAN HUKUMBagian KesatuPembubaranPasal 102Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:a. keputusan Rapat Anggota;b. jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atauc. Keputusan Menteri.Pasal 103(1) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada RapatAnggota oleh Pengawas atau Anggota yang mewakili palingsedikit 1/5 (satu perlima) jumlah Anggota.(2) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh RapatAnggota.(3) Keputusan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat(2) sah apabila diambil berdasarkan ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.(4) Pengurus bertindak sebagai kuasa Rapat Anggotapembubaran Koperasi apabila Rapat Anggota tidakmenunjuk pihak yang lain.(5) Koperasi dinyatakan bubar pada saat ditetapkan dalamkeputusan Rapat Anggota.(6) Keputusan . . .

- 42 -(6) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggotadiberitahukan secara tertulis oleh kuasa Rapat Anggotakepada Menteri dan semua Kreditor.(7) Pembubaran Koperasi dicatat dalam Daftar UmumKoperasi.Pasal 104(1) Koperasi bubar karena jangka waktu berdirinyasebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar telahberakhir.(2) Menteri dapat memperpanjang jangka waktu berdirinyaKoperasi atas permohonan Pengurus setelah diputuskanpada Rapat Anggota.(3) Permohonan perpanjangan jangka waktu berdirinyaKoperasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2)diajukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Koperasiberakhir.(4) Keputusan Menteri atas permohonan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) diberikan dalam jangka waktupaling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonanditerima.(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud padaayat (4) tidak dipenuhi, keputusan Rapat Anggotamengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Koperasidianggap sah.Pasal 105Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila:a. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;dan/ataub. Koperasi tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi danusahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.Bagian . . .

- 43 -Bagian KeduaPenyelesaianPasal 106(1) Untuk penyelesaian terhadap pembubaran Koperasi harusdibentuk Tim Penyelesai.(2) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaranberdasarkan Rapat Anggota dan berakhir jangka waktuberdirinya ditunjuk oleh kuasa Rapat Anggota.(3) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaranberdasarkan keputusan Pemerintah ditunjuk oleh Menteri.(4) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran,Koperasi tersebut tetap ada dengan status ”Koperasi dalamPenyelesaian”.(5) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran,Koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatanhukum, kecuali untuk memperlancar proses Penyelesaian.Pasal 107Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi tetapi Koperasi tidakmampu melaksanakan kewajiban yang harus dibayar, Anggotahanya menanggung sebatas Setoran Pokok, Sertifikat ModalKoperasi, dan/atau Modal Penyertaan yang dimiliki.Pasal 108Tim Penyelesai mempunyai tugas dan fungsi:a. melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentangkekayaan dan kewajiban Koperasi;b. memanggil Pengawas, Pengurus, karyawan, Anggota, danpihak lain yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupunbersama-sama;c. menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan terhadappihak ketiga;d. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota;e. melaksanakan tindakan lain yang perlu dilakukan dalampenyelesaian kekayaan;f. membuat berita acara penyelesaian dan laporan kepadaMenteri; dan/ataug. mengajukan . . .

- 44 -g. mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam BeritaNegara Republik Indonesia.Pasal 109Tim penyelesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat(2) dan ayat (3) dapat diganti apabila tidak melaksanakan tugasdan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108.Bagian KetigaPenghapusan Status Badan HukumPasal 110Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggalpengumuman pembubaran Koperasi dalam Berita NegaraRepublik Indonesia.Bagian KeempatPengaturan Lebih LanjutPasal 111Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata carapembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badanhukum Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102sampai dengan Pasal 110 diatur dalam Peraturan Pemerintah.BAB XIVPEMBERDAYAANBagian KesatuPeran PemerintahPasal 112(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkankebijakan yang mendorong Koperasi agar dapat tumbuhdan berkembang dengan baik.(2) Dalam . . .

- 45 -(2) Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerahmenempuh langkah untuk mendukung pertumbuhan,perkembangan, dan pemberdayaan Koperasi bagikepentingan Anggota.(3) Langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukandengan memberikan bimbingan dan kemudahan dalambentuk:a. pengembangan kelembagaan dan bantuanpendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitianKoperasi;b. bimbingan usaha Koperasi yang sesuai dengankepentingan ekonomi Anggota;c. memperkukuh permodalan dan pembiayaan Koperasi;d. bantuan pengembangan jaringan usaha Koperasi dankerja sama yang saling menguntungkan antaraKoperasi dan badan usaha lain;e. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkanpermasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengantetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi;dan/atauf. insentif pajak dan fiskal sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.Pasal 113(1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi,Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapatmemprioritaskan bidang kegiatan ekonomi yang hanyaboleh diusahakan oleh Koperasi.(2) Ketentuan mengenai peran Pemerintah dan PemerintahDaerah serta persyaratan dan tata cara pemberianperlindungan kepada Koperasi diatur dalam PeraturanPemerintah.Pasal 114(1) Menteri melaksanakan koordinasi dan pengendalianpemberdayaan Koperasi.(2) Koordinasi . . .

- 46 -(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputikoordinasi kebijakan, integrasi perencanaan, dansinkronisasi program pemberdayaan Koperasi.(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi pengawasan, monitoring, dan evaluasi.Bagian KeduaGerakan KoperasiPasal 115(1) Gerakan Koperasi mendirikan suatu dewan KoperasiIndonesia yang berfungsi sebagai wadah untukmemperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagaipembawa aspirasi Koperasi, dalam rangka pemberdayaanKoperasi.(2) Nama, tujuan, keanggotaan, susunan organisasi, dan tatakerja dewan Koperasi Indonesia diatur dalam AnggaranDasar.(3) Anggaran Dasar dewan Koperasi Indonesia disahkan olehPemerintah.Pasal 116Dewan Koperasi Indonesia menjunjung tinggi nilai dan prinsipKoperasi yang bertugas:a. memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasiKoperasi;b. melakukan supervisi dan advokasi dalam penerapan nilainilaidan prinsip Koperasi;c. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalanganmasyarakat;d. menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi kepadaKoperasi;e. mengembangkan dan mendorong kerjasama antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain,baik pada tingkat lokal, nasional, regional, maupuninternasional;f. mewakili dan bertindak sebagai juru bicara GerakanKoperasi;g. menyelenggarakan . . .

- 47 -g. menyelenggarakan komunikasi, forum, dan jaringan kerjasama di bidang Perkoperasian; danh. memajukan organisasi anggotanya.Pasal 117Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dewanKoperasi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116berasal dari:a. iuran wajib Anggota;b. sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat;c. Hibah; dan/ataud. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan AnggaranDasar dan/atau peraturan perundang-undangan.Pasal 118(1) Pemerintah menyediakan anggaran bagi kegiatan dewanKoperasi Indonesia yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara dan/atau AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.(2) Dewan Koperasi Indonesia bertanggung jawab penuh ataspenggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1).(3) Pengelolaan anggaran dewan Koperasi Indonesiadilaksanakan berdasar prinsip kehati-hatian,transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.Pasal 119(1) Untuk mendorong pengembangan dewan KoperasiIndonesia, dibentuk dana pembangunan dewan KoperasiIndonesia.(2) Dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia bersumberdari Anggota dewan Koperasi Indonesia dan pihak-pihaklain yang sah dan tidak mengikat.(3) Dana . . .

- 48 -(3) Dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia harusdiaudit oleh akuntan publik.(4) Ketentuan mengenai dana pembangunan dewan KoperasiIndonesia diatur dalam Anggaran Dasar dewan KoperasiIndonesia.BAB XVSANKSI ADMINISTRATIFPasal 120(1) Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap:a. Koperasi yang melanggar larangan pemuatanketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepadapendiri atau pihak lain dalam Anggaran Dasarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);b. Koperasi yang tidak melaksanakan Rapat AnggotaTahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36setelah 2 (dua) tahun buku terlampaui;c. Koperasi yang tidak melakukan audit atas laporankeuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;d. Pengawas yang merangkap sebagai Pengurussebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5);e. Koperasi yang tidak menyelenggarakan pembukuankeuangan dan inventaris secara tertib sebagaimanadimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf f;f. Pengurus yang tidak memelihara Buku DaftarAnggota, Buku Daftar Pengawas, Buku DaftarPengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat ModalKoperasi, dan risalah Rapat Anggota sebagaimanadimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf h;g. Pengurus yang tidak terlebih dahulu mendapatkanpersetujuan Rapat Anggota sebagaimana dimaksuddalam Pasal 61;h. Koperasi Simpan Pinjam Sekunder yang memberikanPinjaman kepada Anggota perseorangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 91 ayat (3);i. Pengawas . . .

- 49 -i. Pengawas atau Pengurus Koperasi Simpan Pinjamyang merangkap sebagai Pengawas, Pengurus, ataupengelola Koperasi Simpan Pinjam lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3);dan/atauj. Koperasi Simpan Pinjam yang melakukan investasiusaha pada sektor riil sebagaimana dimaksud dalamPasal 93 ayat (5).(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa:a. teguran tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali;b. larangan untuk menjalankan fungsi sebagai Pengurusatau Pengawas Koperasi;c. pencabutan izin usaha; dan/ataud. pembubaran oleh Menteri.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, tata cara, danmekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalamPeraturan Pemerintah.BAB XVIKETENTUAN PERALIHANPasal 121Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:a. Koperasi yang telah didirikan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan diakui sebagai Koperasiberdasarkan Undang-Undang ini;b. Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajibmelakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya paling lambat3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini;c. Koperasi yang tidak melakukan penyesuaian AnggaranDasar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud padahuruf b ditindak sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; dand. Akta . . .

- 50 -d. Akta Pendirian Koperasi yang belum disahkan atauperubahan Anggaran Dasar Koperasi yang belum disetujuioleh Menteri, proses pengesahan dan persetujuannyadilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini.Pasal 122(1) Koperasi yang mempunyai Unit Simpan Pinjam wajibmengubah Unit Simpan Pinjam menjadi Koperasi SimpanPinjam dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejakUndang-Undang ini disahkan(2) Dalam jangka waktu perubahan menjadi Koperasi SimpanPinjam sebagaimana dimaksud ayat (1) Unit SimpanPinjam dilarang menerima Simpanan dan/ataumemberikan Pinjaman baru kepada non-Anggota.(3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidakmengubah Unit Simpan Pinjam menjadi Koperasi SimpanPinjam dilarang melakukan kegiatan simpan pinjam.(4) Tata cara perubahan Unit Simpan Pinjam Koperasimenjadi Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.Pasal 123(1) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yangtelah memberikan Pinjaman kepada non-Anggota wajibmendaftarkan non-Anggota tersebut menjadi AnggotaKoperasi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunyaUndang-Undang ini(2) Jika non-Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak bersedia menjadi Anggota Koperasi yangbersangkutan, non-Anggota tersebut tidak berhakmemanfaatkan jasa simpan pinjam dari Koperasi yangbersangkutan.(3) Bagi . . .

- 51 -(3) Bagi non-Anggota yang sudah terikat dengan perjanjiansimpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)penyelesaian perjanjian simpan pinjam dilaksanakansesuai dengan perjanjian antara non-Anggota denganKoperasi yang bersangkutan.BAB XVIIKETENTUAN PENUTUPPasal 124(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor116, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3502) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.(2) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3502) dinyatakan masihtetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ataubelum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.(3) Terhadap Koperasi berlaku Undang-Undang ini, AnggaranDasar Koperasi, dan Peraturan Perundang-Undanganlainnya.Pasal 125Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejakUndang-Undang ini diundangkan.Pasal 126Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar . . .

- 52 -Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannyadalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Disahkan di Jakartapada tanggal 29 Oktober 2012PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttdDiundangkan di Jakartapada tanggal 30 Oktober 2012MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttdDR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONOAMIR SYAMSUDINLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 212Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARAREPUBLIK INDONESIAAsisten Deputi Perundang-undanganBidang Perekonomian,ttdLydia Silvanna Djaman

PENJELASANATASRANCANGANUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMORTAHUNTENTANGPERKOPERASIANI. UMUMDalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usahabersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuaidengan prinsip Koperasi, karena itu Koperasi mendapat misi untukberperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asaskekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuranmasyarakat bukan kemakmuran orang-seorang.Dalam rangka mewujudkan misinya, Koperasi tak henti-hentinya berusahamengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat danmandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan Anggota padakhususnya dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu, Koperasiberusaha berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan tataekonomi nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasiekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur.Untuk mencapai hal tersebut, keseluruhan kegiatan Koperasi harusdiselenggarakan berdasarkan nilai yang terkandung dalam Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai dan prinsipKoperasi.Pembangunan Koperasi telah diselenggarakan sejak beberapa dekade yanglalu. Ditinjau dari segi kuantitas, hasil pembangunan tersebut sungguhmembanggakan ditandai dengan jumlah Koperasi di Indonesia yangmeningkat pesat. Namun, jika ditinjau dari segi kualitas, masih perludiperbaiki sehingga mencapai kondisi yang diharapkan. Sebagian Koperasibelum berperan secara signifikan kontribusinya terhadap perekonomiannasional. Pembangunan Koperasi seharusnya diarahkan pada penguatankelembagaan dan usaha agar Koperasi menjadi sehat, kuat, mandiri,tangguh, dan berkembang melalui peningkatan kerjasama, potensi, dankemampuan ekonomi Anggota, serta peran dalam perekonomian nasionaldan global.Banyak . . .

- 2 -Banyak faktor yang menghambat kemajuan Koperasi. Hal tersebutberakibat pada pengembangan dan pemberdayaan Koperasi sulit untukmewujudkan Koperasi yang kuat dan mandiri yang mampumengembangkan dan meningkatkan kerja sama, potensi, dan kemampuanekonomi Anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dansosialnya. Salah satu faktor penghambat tersebut adalah peraturanperundang-undangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian ternyata sudah tidak memadai untuk digunakan sebagaiinstrumen pembangunan Koperasi. Sebagai suatu sistem, ketentuan didalam Undang-Undang tersebut kurang memadai lagi untuk dijadikanlandasan hukum bagi pengembangan dan pemberdayaan Koperasi, terlebihtatkala dihadapkan kepada perkembangan tata ekonomi nasional dan globalyang semakin dinamis dan penuh tantangan. Hal tersebut dapat dilihatdalam ketentuan yang mengatur nilai dan prinsip Koperasi, pemberianstatus badan hukum, permodalan, kepengurusan, kegiatan usaha simpanpinjam Koperasi dan peranan Pemerintah. Oleh karena itu, untukmengatasi berbagai faktor penghambat kemajuan Koperasi, perlu diadakanpembaharuan hukum di bidang Perkoperasian melalui penetapan landasanhukum baru berupa Undang-Undang. Pembaharuan hukum tersebut harussesuai dengan tuntutan pembangunan Koperasi serta selaras denganperkembangan tata ekonomi nasional dan global.Undang-Undang tentang Perkoperasian ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memuatpembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagaiorganisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, sertaterpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilaidan prinsip Koperasi. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pemberianstatus dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan mengenai haltertentu merupakan wewenang dan tanggung jawab Menteri. Selain itu,Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuhlangkah yang mendorong Koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembangdengan baik. Dalam menempuh langkah tersebut, Pemerintah wajibmenghormati jati diri, keswadayaan, otonomi, dan independensi Koperasitanpa melakukan campur tangan terhadap urusan internal Koperasi.Di bidang keanggotaan, Undang-Undang ini memuat ketentuan yang secarajelas menerapkan prinsip Koperasi di bidang keanggotaan, yaitu bahwakeanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka, satu orang satu suara,pengawasan Koperasi oleh Anggota, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatanekonomi Koperasi. Ketentuan mengenai perangkat organisasi Koperasimemuat adanya Pengawas dan Pengurus yang merupakan satu kesatuanyang tak terpisahkan. Pengawas bertugas memberi nasihat kepadaPengurus dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengurus,sedangkan Pengurus bertugas mengelola Koperasi. Ketentuan mengenaitugas dan wewenang Pengawas dan Pengurus disusun agar Pengawas danPengurus bekerja secara profesional.Dalam . . .

- 3 -Dalam hal pengawasan Koperasi Simpan Pinjam, peran Pemerintahdiperkuat dengan pembentukan Lembaga Pengawasan Koperasi SimpanPinjam yang langsung bertanggung jawab kepada Menteri. Selain itu dalamhal jaminan terhadap Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam, KoperasiSimpan Pinjam diwajibkan menjamin Simpanan Anggotanya. Dalam kaitanini, Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan AnggotaKoperasi Simpan Pinjam.Undang-Undang ini mendorong perwujudan prinsip partisipasi ekonomiAnggota, khususnya kontribusi Anggota dalam memperkuat modalKoperasi. Salah satu unsur penting dari modal yang wajib disetorkan olehAnggota adalah Sertifikat Modal Koperasi yang tidak memiliki hak suara.Sekalipun terdapat keharusan pemilikan Sertifikat Modal Koperasi ini,namun Koperasi tetap merupakan perkumpulan orang dan bukanperkumpulan modal. Undang-Undang ini juga memuat ketentuan mengenailembaga yang didirikan oleh Gerakan Koperasi. Ditegaskan bahwa GerakanKoperasi mendirikan suatu lembaga yang berfungsi sebagai wadah untukmemperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasiKoperasi, berupa dewan Koperasi Indonesia.Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi menyatakan bahwapembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan RapatAnggota, jangka waktu berdirinya telah berakhir, atau keputusan Menteri.Ketentuan tentang ketiga alternatif tersebut beserta penyelesaiannya diaturdi dalam Undang-Undang ini.Berdasarkan hal-hal tersebut, Undang-Undang ini disusun untukmempertegas jati diri Koperasi, asas dan tujuan, keanggotaan, perangkatorganisasi, modal, pengawasan, peranan Gerakan Koperasi dan Pemerintah,pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan penjaminan Simpanan AnggotaKoperasi Simpan Pinjam, serta sanksi yang dapat turut mencapai tujuanpembangunan Koperasi. Implementasi Undang-Undang ini secarakonsekuen dan konsisten akan menjadikan Koperasi Indonesia semakindipercaya, sehat, kuat, mandiri, dan tangguh serta bermanfaat bagi Anggotapada khususnya dan masyarakat pada umumnya.II. PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelas.Pasal 2Cukup jelas.Pasal 3Cukup jelas.Pasal 4 . . .

- 4 -Pasal 4Cukup jelas.Pasal 5Ayat (1)Huruf aYang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah Koperasi dalammelaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran Anggotapada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukankemakmuran orang-perseorangan.Huruf bYang dimaksud dengan “menolong diri sendiri” adalah semuaAnggota Koperasi berkemauan dan sepakat secara bersamasamamenggunakan jasa Koperasi untuk memenuhikebutuhannya dan mempromosikan Koperasi sehingga menjadikuat, sehat, mandiri, dan besar.Huruf cYang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah segalakegiatan usaha Koperasi harus dilaksanakan dengan prinsipprofesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab,efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilaitambah yang optimal bagi Koperasi.Huruf dYang dimaksud dengan “demokrasi” adalah setiap AnggotaKoperasi memiliki satu suara dan berhak ikut dalampengambilan keputusan yang berlangsung dalam RapatAnggota, tidak tergantung kepada besar kecilnya modal yangdiberikan.Huruf eYang dimaksud dengan “persamaan” adalah setiap AnggotaKoperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalammelakukan transaksi dan mendapatkan manfaat ekonomidengan berkoperasi.Huruf fYang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah kepemilikanpeluang dan kesempatan yang sama bagi semua warga negarasesuai kemampuannya untuk menjadi Anggota Koperasi.Huruf g . . .

- 5 -Huruf gYang dimaksud dengan “kemandirian” adalah dapat berdirisendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi olehsuatu kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan,kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirianterkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggungjawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkanperbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 6Ayat (1)Huruf aKoperasi merupakan organisasi swadaya dengan keanggotaansecara sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu danmembutuhkan memanfaatkan layanannya dan bersediamenerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasiatas dasar gender, sosial, ras, politik, atau agama.Huruf bKoperasi merupakan organisasi demokratis yang diawasi dandikendalikan oleh Anggotanya. Anggota berpartisipasi aktifdalam menentukan kebijakan dan membuat keputusan.Anggota yang ditunjuk sebagai wakil Koperasi dipilih danbertanggung jawab kepada Anggota dalam rapat Anggota.Setiap Anggota memiliki hak suara yang sama, satu Anggotasatu suara.Huruf cSelain sebagai pemilik Koperasi, Anggota Koperasi sekaliguspengguna jasa atau pasar bagi koperasinya. Partisipasi aktifdalam kegiatan ekonomi Koperasi merupakan sumberkekuatan utama bagi kemajuan Koperasi.Huruf dKoperasi merupakan organisasi otonom dan swadaya yangdiawasi dan dikendalikan oleh Anggota. Jika Koperasimengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasukPemerintah atau menambah modal dari sumber lain, merekamelakukan hal itu atas dasar syarat yang menjamin tetapterselenggaranya pengawasan dan pengendalian demokratisoleh Anggotanya dan tetap tegaknya otonomi Koperasi.Huruf e . . .

- 6 -Huruf ePenyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota,Pengawas, Pengurus, dan karyawan dimaksudkan agar merekadapat memberikan sumbangan secara efektif bagiperkembangan Koperasi. Pemberian informasi padamasyarakat, khususnya generasi muda dan pemukamasyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatanKoperasi adalah sangat prinsipil.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 7Cukup jelas.Pasal 8Cukup jelas.Pasal 9Cukup jelas.Pasal 10Cukup jelas.Pasal 11Cukup jelas.Pasal 12Cukup jelas.Pasal 13Cukup jelas.Pasal 14Cukup jelas.Pasal 15Cukup jelas.Pasal 16Cukup jelas.Pasal 17 . . .

- 7 -Pasal 17Cukup jelas.Pasal 18Cukup jelas.Pasal 19Cukup jelas.Pasal 20Cukup jelas.Pasal 21Cukup jelas.Pasal 22Cukup jelas.Pasal 23Cukup jelas.Pasal 24Cukup jelas.Pasal 25Cukup jelas.Pasal 26Ayat (1)Yang dimaksud dengan “Anggota sebagai pemilik” adalah pemilikanAnggota atas badan usaha Koperasi dengan tanggung jawabterbatas sebesar modal yang disetor Anggota.Yang dimaksud dengan “Anggota sebagai pengguna jasa Koperasi”adalah penggunaan atau pengambilan manfaat ekonomi daripelayanan yang disediakan oleh Koperasi.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 27 . . .

- 8 -Pasal 27Ayat (1)Yang dimaksud dengan “kesamaan kepentingan ekonomi” adalahkesamaan dalam hal kegiatan usaha, produksi, distribusi, danpekerjaan atau profesi. Kesamaan kepentingan ekonomi sangatterkait dengan latar belakang jenis Koperasi, yaitu KoperasiKonsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Jasa, dan Koperasi SimpanPinjam.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 28Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan karena salahsatu dasar keanggotaan Koperasi adalah kepentingan ekonomi yangmelekat pada Anggota yang bersangkutan.Pasal 29Ayat (1)Huruf aCukup jelas.Huruf bBerpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakanoleh Koperasi merupakan hak Anggota untuk memanfaatkanjasa pelayanan Koperasi sesuai dengan kebutuhannya.Huruf cYang dimaksud dengan “mengembangkan dan memeliharanilai” adalah mengusahakan pengamalan nilai-nilaisebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, peningkatan olehAnggota, dan penerapan dalam kegiatan Koperasi. Di sampingitu, Anggota berkewajiban menjaga agar tidak terjadipengikisan nilai di dalam Koperasi serta mengusahakan danmenjaga agar nilai dan prinsip Koperasi dipatuhi dandijalankan.Ayat (2)Huruf aCukup jelas.Huruf b . . .

Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.- 9 -Huruf eAgar Anggota memanfaatkan jasa yang disediakan olehKoperasi maka Koperasi wajib mengetahui apa yang menjadikebutuhan Anggotanya, sehingga terdapat kesesuaian antaraapa yang disediakan sebagai bentuk pelayanan Koperasidengan apa yang dibutuhkan oleh Anggota.Huruf fKeterangan mengenai perkembangan Koperasi antara lainberupa perkembangan tentang kekayaan Koperasi, utangKoperasi, dan kekayaan modal Anggota.Huruf gSelisih Hasil Usaha merupakan hak Anggota yang diperolehberdasarkan besarnya transaksi Anggota dan kepemilikanSertifikat Modal Koperasi.Pasal 30Cukup jelas.Pasal 31Cukup jelas.Pasal 32Rapat Anggota merupakan perwujudan kehendak para Anggota untukmembicarakan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan danpelaksanaan kegiatan Koperasi, serta memiliki segala wewenang yangtidak diberikan kepada Pengawas atau Pengurus dalam batas yangditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar.Pasal 33Cukup jelas.Pasal 34Cukup jelas.Pasal 35Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2) . . .

- 10 -Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Yang dimaksud dengan ”mempertimbangkan jumlah Anggota”adalah bahwa dalam penentuan hak suara, dipertimbangkan unsurunsurjumlah anggota dari Koperasi Anggota dan besar kecilnyavolume usaha atau kekayaan bersih Koperasi. Koperasi Sekunderyang bersangkutan perlu menciptakan rumus penentuan hak suarayang didasarkan pada asas keadilan dan disepakati oleh seluruhAnggota.Pasal 36Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Menteri dapat mendelegasikan wewenang kepadaGubernur/Bupati/Walikota untuk memerintahkan PengurusKoperasi agar menyelenggarakan Rapat Anggota.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (7)Cukup jelas.Pasal 37Cukup jelas.Pasal 38Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2) . . .

- 11 -Ayat (2)Laporan keuangan yang diajukan kepada Rapat Anggota harusditandatangani oleh semua Pengurus, karena laporan inimerupakan pertanggungjawaban mereka dalam melaksanakantugasnya.Apabila ada di antara Pengurus tidak menandatangani makaalasannya perlu dijelaskan secara tertulis kepada Rapat Anggota,agar Rapat Anggota dapat menggunakannya sebagai salah satubahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap laporantersebut.Pasal 39Penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota berartimembebaskan Pengurus dari tuntutan hukum pada tahun buku yangbersangkutan.Pasal 40Cukup jelas.Pasal 41Cukup jelas.Pasal 42Cukup jelas.Pasal 43Cukup jelas.Pasal 44Cukup jelas.Pasal 45Cukup jelas.Pasal 46Cukup jelas.Pasal 47Cukup jelas.Pasal 48Cukup jelas.Pasal 49Cukup jelas.Pasal 50 . . .

- 12 -Pasal 50Cukup jelas.Pasal 51Cukup jelas.Pasal 52Cukup jelas.Pasal 53Cukup jelas.Pasal 54Cukup jelas.Pasal 55Cukup jelas.Pasal 56Cukup jelas.Pasal 57Cukup jelas.Pasal 58Cukup jelas.Pasal 59Cukup jelas.Pasal 60Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Kesalahan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah melakukantindakan di luar Anggaran Dasar dan ketentuan lain yang berlaku diKoperasi yang bersangkutan. Hal-hal yang mempengaruhiperkembangan usaha Koperasi dari perubahan/perkembanganeksternal Koperasi tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahanPengurus.Ayat (4) . . .

- 13 -Ayat (4)Yang dimaksud dengan “kesalahan yang menimbulkan kerugianpada Koperasi” adalah kesalahan Pengurus sebagai pengelolaKoperasi yang mengakibatkan kerugian material pada Koperasi.Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 61Cukup jelas.Pasal 62Cukup jelas.Pasal 63Cukup jelas.Pasal 64Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Apabila Pengurus yang bersangkutan tidak hadir maka RapatAnggota tetap dapat memberhentikannya.Pasal 65Cukup jelas.Pasal 66Ayat (1)Modal awal yang terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat ModalKoperasi tidak boleh berkurang jumlahnya.Ayat (2)Huruf aCukup jelas.Huruf bModal Penyertaan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatanusaha Koperasi yang produktif dan prospektif, baik usaha yangdiselenggarakan sendiri oleh Koperasi maupun dengan carakerjasama usaha secara kemitraan dengan pihak lain.Huruf cCukup jelas.Huruf d . . .

- 14 -Huruf dCukup jelas.Pasal 67Ayat (1)Setoran pokok tidak dapat dikembalikan kepada Anggota pada saatyang bersangkutan keluar dari keanggotaan Koperasi. SetoranPokok mencerminkan ciri sebagai modal tetap Koperasi.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 68Ayat (1)Penetapan jumlah minimum Sertifikat Modal Koperasi bagi setiapAnggota dimaksudkan sebagai kontribusi modal minimum tiapAnggota.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 69Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Sertifikat Modal Koperasi dalam bentuk lain yaitu tanah,kendaraan, dan lain-lain yang dapat dinilai dengan uang olehpenilai dan berlaku sah, apabila kepemilikan tanah atau kendaraantersebut telah dialihkan atas nama Koperasi yang bersangkutan.Ayat (6) . . .

Ayat (6)Huruf aCukup jelas.- 15 -Huruf bYang dimaksud dengan “jumlah lembar, nomor, dan tanggalperolehan” adalah riwayat perolehan dari Sertifikat ModalKoperasi dan Modal Penyertaan.Huruf cYang dimaksud dengan “jumlah dan nilai Sertifikat ModalKoperasi dan nilai Modal Penyertaan” adalah jumlah dan nilaisecara keseluruhan.Huruf dCukup jelas.Pasal 70Cukup jelas.Pasal 71Cukup jelas.Pasal 72Cukup jelas.Pasal 73Cukup jelas.Pasal 74Cukup jelas.Pasal 75Cukup jelas.Pasal 76Cukup jelas.Pasal 77Cukup jelas.Pasal 78 . . .

- 16 -Pasal 78Ayat (1)Huruf aYang dimaksud dengan “sebanding dengan transaksi usaha“adalah Surplus Hasil Usaha bagian Anggota besar kecilnyaditentukan berdasarkan transaksi tiap-tiap Anggota kepadaKoperasinya.Huruf bYang dimaksud dengan “sebanding dengan Sertifikat ModalKoperasi yang dimiliki” adalah Surplus Hasil Usaha bagianAnggota didasarkan kepada jumlah keseluruhan SertifikatModal yang dimiliki oleh seorang Anggota. Jumlah keseluruhanSertifikat Modal Koperasi yang dimiliki Anggota, dapat berupaSertifikat Modal Koperasi awal yang wajib dimiliki secaraminimum, Sertifikat Modal Koperasi tambahan, SertifikatModal Koperasi warisan, dan/atau Sertifikat Modal Koperasiyang berasal dari pembelian Sertifikat Modal Koperasi milikAnggota lain.Huruf cYang dimaksud dengan ”bonus” adalah tambahan imbalan ataugaji yang diberikan sebagai bagian dari Surplus Hasil Usahauntuk meningkatkan gairah kerja Pengawas, Pengurus, dankaryawan Koperasi. Besarnya bonus ditetapkan berdasarkankeputusan Rapat Anggota.Huruf dYang dimaksud dengan “dana pembangunan Koperasi” adalahdana yang dihimpun dari Koperasi oleh dewan KoperasiIndonesia untuk memajukan organisasi.Huruf eCukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 79Cukup jelas.Pasal 80Cukup jelas.Pasal 81 . . .

- 17 -Pasal 81Cukup jelas.Pasal 82Cukup jelas.Pasal 83Cukup jelas.Pasal 84Cukup jelas.Pasal 85Cukup jelas.Pasal 86Cukup jelas.Pasal 87Cukup jelas.Pasal 88Cukup jelas.Pasal 89Cukup jelas.Pasal 90Cukup jelas.Pasal 91Cukup jelas.Pasal 92Cukup jelas.Pasal 93Cukup jelas.Pasal 94Cukup jelas.Pasal 95Cukup jelas.Pasal 96 . . .

- 18 -Pasal 96Cukup jelas.Pasal 97Cukup jelas.Pasal 98Cukup jelas.Pasal 99Cukup jelas.Pasal 100Cukup jelas.Pasal 101Cukup jelas.Pasal 102Cukup jelas.Pasal 103Cukup jelas.Pasal 104Cukup jelas.Pasal 105Cukup jelas.Pasal 106Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Ketentuan ini menegaskan bahwa hak dan kewajiban Koperasi yangberstatus ”Koperasi dalam Penyelesaian”, masih tetap ada untukmenyelesaikan seluruh urusannya. Agar masyarakatmengetahuinya, di depan kantor Koperasi dipasang pengumumanyang memuat frasa ”Koperasi dalam Penyelesaian”.Ayat (5) . . .

- 19 -Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 107Cukup jelas.Pasal 108Huruf aCukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan ”pihak lain yang diperlukan” antara lainadalah bekas Anggota, pejabat Pemerintah, pejabat LembagaGerakan Koperasi.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Pasal 109Cukup jelas.Pasal 110Cukup jelas.Pasal 111Cukup jelas.Pasal 112Cukup jelas.Pasal 113Cukup jelas.Pasal 114Cukup jelas.Pasal 115 . . .

- 20 -Pasal 115Ayat (1)Yang dimaksud dengan "dewan Koperasi Indonesia” yangselanjutnya disingkat Dekopin merupakan kelanjutan dari SentralOrganisasi Koperasi Rakyat Indonesia disingkat SOKRI, yangdidirikan pada tanggal 12 Juli 1947 oleh Kongres Koperasi SeluruhIndonesia yang Pertama, yang diselenggarakan di Tasikmalaya.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 116Cukup jelas.Pasal 117Cukup jelas.Pasal 118Ayat (1)Penyediaan anggaran dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerahbagi kegiatan dewan Koperasi Indonesia didasarkan ataskemampuan, ketersediaan anggaran, dan skala prioritaspembangunan nasional dan daerah.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 119Cukup jelas.Pasal 120Cukup jelas.Pasal 121Cukup jelas.Pasal 122Cukup jelas.Pasal 123Cukup jelas.Pasal 124 . . .

- 21 -Pasal 124Cukup jelas.Pasal 125Cukup jelas.Pasal 126Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5355