ASASI Edisi Juli - Agustus Tahun 2008.pdf - Elsam

daftar isieditorial 03Sense of Victimhoodlaporan utamanasional11-12POLISI: Di antara Kekerasandan Korupsidaerah(Dok diolah dari : sijo sudarsono & islamkejawen.multiply.com)kolom tetapdari pembaca 4Pemekaran Daerah di Papua:Bertemunya Dua Kepentingan17perspektif 20Tragedi UNAS danAksi Brutal Aparat Kepolisianresensi 22Profil ELSAM 24(Profesionalisme Polisi dipertanyakan? Dok. Bbg)Suatu konsekuensi logis dari rendahnya keberdayaan politik negaradalam menegakkan HAM adalah digerogotinya dirinya sendiri olehsuatu sense of victimhood yang menyebar ke segala kepentinganpolitik. Pengusaha merasa korban ketidakpastian hukum danpungli. Militer merasa korban penghinaan. Pemerintah merasakorban campur tangan partai politik. Partai politik merasa korbanmaneuver pemerintah. Kaum sekuler menjadi korban maneuverkaum agama dan kaum agama menjadi korban kaum sekuler.Masyarakat lokal merasa korban kebijakan pemerintah pusat.Pemerintah pusat merasa korban dari politik lokal. Maling adalahkorban kesewenangan polisi. Koruptor menjadi korban lawan atausaingannya. Siapa sesungguhnya korban? Bila perasaan sebagaikorban itu menjadi titik gerak segala kekuatan politik, maka politikbukan lagi bicara tentang suatu yang baik di masa depan,melainkan menjadi arena meratap dan membalas dendam.laporan utama 5 - 10Melihat Peran Polri dalam KasusUNAS dan MONASKasus kekerasan aparat polisi di kampus Universitas Nasional(Unas) dan kekerasan massa dari Front Pembela Islam (FPI) diMonas tidak akan terjadi bilamana polisi selaku aparat yangbertanggung jawab dalam penegakan hukum, pemeliharaanketertiban dan keamanan (Pasal 14 UU No. 2/2002 tentang Polri)dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara tepat dan benar.Polisi dan Penegakan HAMPenting untuk diingat oleh seluruh aparat kepolisian bahwaperlindungan dan penegakan HAM adalah kewajiban negara,karenanya seluruh penggunaan instrumen kekerasan olehaparat kepolisian tidak hanya ditujukkan untuk menjaga rasaaman semata tetapi juga sepenuhnya ditujukkan untukmenjaga dan melindungi hak-hak warga negara itu sendiri.Dengan demikian sesat pikir aparat kepolisian dalammenggunakan kekerasan selama ini yang akhirnya berujungpada praktik brutalitas sepantasnya dihentikan.laporan khusus 13-16Resolusi Konferensi Warisan Otoritarianisme“Demokrasi dan Tirani Modal”,Modal internasional tidak hanya mengeruk keuntungan darikebijakan yang dibuat tapi juga menganjurkan agarpemerintah mengurangi tanggung jawabnya untukmelindungi dan mensejahterakan rakyat. Kekuasaankorporasi yang tidak terbatas membuat semua bidangkehidupan digerus oleh kepentingan mencari untung. Di titikinilah modal menjadi tirani.