12.07.2015 Views

bab iv anggaran belanja pemerintah pusat 2011 - Direktorat ...

bab iv anggaran belanja pemerintah pusat 2011 - Direktorat ...

bab iv anggaran belanja pemerintah pusat 2011 - Direktorat ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVBAB IVANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT <strong>2011</strong>4.1 UmumSebagai salah satu instrumen utama kebijakan fiskal, besaran dan kebijakan alokasi <strong>anggaran</strong><strong>belanja</strong> negara, termasuk kebijakan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong>, menempati posisiyang sangat strategis untuk mendukung akselerasi pembangunan yang inklusif,berkelanjutan dan berdimensi kewilayahan dalam mencapai dan meningkatkankesejahteraan rakyat, sesuai dengan visi, misi dan platform Presiden terpilih, sebagaimanatertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 - 2014.Sehubungan dengan itu, hal-hal penting dan strategis yang mendasari perencanaankebijakan dan alokasi <strong>belanja</strong> negara adalah sebagai berikutPertama, melalui besaran dan kebijakan alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong>, terbukapeluang bagi Pemerintah untuk secara langsung dapat berperan aktif dalam mencapaiberbagai tujuan dan sasaran-sasaran program pembangunan di segala bidang kehidupan,termasuk dalam mempengaruhi alokasi sumber daya ekonomi antarkegiatan, antarprogram,antarsektor dan antarfungsi <strong>pemerintah</strong>an, mendukung stabilitas ekonomi, dan menunjangdistribusi pendapatan yang lebih merata. Karena itu, sebagai salah satu instrumen utamakebijakan fiskal, perencanaan alokasi dan kebijakan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong>dalam Rancangan APBN tahun <strong>2011</strong> akan lebih diarahkan untuk mencapai 10 (sepuluh)sasaran strategis dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan selamajangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kesepuluh arah kebijakan dan sasaran strategistersebut adalah: (1) ekonomi tumbuh lebih tinggi; (2) pengangguran makin menurun denganmenciptakan lapangan kerja yang lebih baik; (3) kemiskinan makin menurun; (4) pendapatanperkapita makin meningkat; (5) stabilitas ekonomi makin terjaga; (6) pembiayaan dalamnegeri semakin kuat dan meningkat; (7) ketahanan pangan semakin meningkat;(8) ketahanan energi meningkat; (9) daya saing ekonomi nasional makin menguat danmeningkat; (10) upaya pembangunan yang ramah lingkungan dengan pendekatan “greeneconomy” makin diperkuat.Kedua, di tengah dinamika perekonomian global yang masih penuh dengan ketidakpastianseperti berlangsung dalam beberapa tahun terakhir, besaran dan kebijakan alokasi <strong>anggaran</strong><strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong> harus dapat diupayakan agar seoptimal mungkin mampu berperansebagai stabilisator bagi perekonomian dan atau menjadi instrumen kebijakan countercyclicalyang efektif dalam meredam siklus bisnis atau gejolak ekonomi. Ini berarti, dalam kondisiperekonomian yang sedang mengalami kelesuan usaha dan perlambatan akt<strong>iv</strong>itas bisnisakibat resesi, besaran dan kebijakan alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> negara, termasuk <strong>belanja</strong><strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong>, perlu dirancang lebih ekspansif agar mampu berperan dalam memberikanstimulasi pada pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas dan memperkuat fundamentalekonomi makro. Sebaliknya, pada saat kondisi ekonomi terlalu ekspansif (overheating),kebijakan dan alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong> sebagai salah satu instrumenutama kebijakan fiskal, dapat dijadikan alat kebijakan yang efektif dalam mendinginkanroda kegiatan perekonomian menuju kondisi yang lebih kondusif.Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -1


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Dalam kerangka memperkecil dampak negatif dari krisis ekonomi dan keuangan globalyang sangat berat pada tahun 2008 yang lalu itulah, Pemerintah memandang perlumelakukan langkah-langkah penyesuaian darurat di bidang fiskal, guna menyelamatkanperekonomian nasional tahun 2009 dari krisis global, antara lain dengan memperluasprogram stimulus ekonomi melalui APBN 2009. Kebijakan stimulus fiskal tersebut dilakukanmelalui tiga cara dan sekaligus untuk tiga tujuan: (a) mempertahankan dan/ataumeningkatkan daya beli masyarakat untuk dapat menjaga laju pertumbuhan konsumsi diatas 4,0 persen; (b) mencegah PHK dan meningkatkan daya tahan dan daya saing usahamenghadapi krisis ekonomi dunia; dan (c) menangani dampak PHK dan mengurangi tingkatpengangguran dengan meningkatkan <strong>belanja</strong> infrastruktur padat karya. Selain ditujukanuntuk meredam dampak krisis global, langkah-langkah penyesuaian darurat di bidang fiskaltersebut juga dimaksudkan untuk mempersiapkan fondasi yang lebih kuat dalam rangkamempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta meletakkan dasar-dasaryang lebih kuat dan memperkokoh sendi-sendi perekonomian nasional. Hal ini dilakukandengan meneruskan reformasi di seluruh kementerian negara/lembaga (K/L). Di bidang<strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong>, paket kebijakan stimulus fiskal terutama dialokasikan untukprogram pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengantujuan dapat menghasilkan output dan outcome yang secara langsung memberikan nilaitambah (multiplier-effect) yang besar bagi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan,peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi, seraya tetap menjagastabilitas harga. Melalui program stimulus fiskal yang terkoordinasi secara sinergis dengankebijakan moneter dan sektor keuangan, maka dalam tahun 2009 telah berhasil dicapaistabilitas ekonomi seperti yang diharapkan, hal ini antara lain tercermin pada tingkatpertumbuhan ekonomi 4,5 persen, tingkat inflasi 2,8 persen, dan tingkat bunga SBI 3 bulanrata-rata 7,6 persen.Ketiga, dalam rangka memaksimalkan dampak positifnya bagi perekonomian nasional,kebijakan dan alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong> harus dilakukan secara efektif,efisien, dan tepat sasaran, mengingat terbatasnya sumber-sumber keuangan negara. Halini terutama karena setidaknya terdapat tiga permasalahan strategis sangat mendasar yangperlu diperhatikan dalam pengelolaan fiskal. Pertama, ruang fiskal (fiscal space) APBN masihterbatas. Komposisi <strong>belanja</strong> negara masih didominasi oleh <strong>belanja</strong> mengikat yang bersifatwajib. Sekitar 93 % dari pendapatan dalam negeri (baik penerimaan perpajakan maupunpenerimaan negara bukan pajak) dalam tahun 2010 digunakan untuk membiayai <strong>belanja</strong>mengikat yang bersifat wajib, antara lain untuk transfer ke daerah (35%); <strong>belanja</strong> pegawaidan barang (27%); subsidi (20%), dan bunga utang (11%). Dengan demikian, dana yangtersisa untuk <strong>belanja</strong> tidak mengikat (diskresioner), antara lain <strong>belanja</strong> modal untukinfrastruktur dan bantuan sosial menjadi sangat terbatas. Kedua, mandatory spendingsemakin membesar. Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dan langkahlangkahkebijakan bersifat mengikat dan/atau membatasi ruang fiskal APBN, yaitu antaralain kewajiban penyediaan <strong>anggaran</strong> pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD sesuaiamanat Amandemen Keempat UUD 1945; kewajiban pemenuhan tunjangan untuk guru(fungsional, profesi, maslahat tambahan, dan tunjangan khusus) sesuai dengan UU No. 20tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No.14 tahun 2005 Tentang Gurudan Dosen; kewajiban penyediaan dana perimbangan, yaitu untuk DAU minimal 26% daripenerimaan dalam negeri neto, DBH dengan persentase tertentu sesuai ketentuan UU No33/2004; penyediaan dana otonomi khusus (2% dari DAU Nasional) sesuai dengan UndangundangOtonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam dan Papua; dan alokasi <strong>anggaran</strong>IV-2 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVkesehatan 5% dari APBN (sesuai UU No 36/2009). Mandatory spending yang semakinbesar tersebut semakin memperkecil fiscal space. Ketiga, penyerapan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>negara masih belum optimal. Daya serap <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> K/L dalam lima tahun terakhirrata-rata hanya sekitar 90% dari pagu <strong>anggaran</strong> yang ditetapkan dalam APBN setiap tahun.Faktor yang menye<strong>bab</strong>kan penyerapan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> K/L yang kurang optimal, diantaranya: (a) keterlambatan dalam penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) danPengelola Kegiatan di hampir semua Satker Pusat dan Daerah; (b) perencanaan kegiatankurang baik: tidak ada kerangka acuan kerja (TOR dan RAB); (c) dampak penerapan Keppres80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang membuat proses pengadaanbarang/jasa Pemerintah menjadi suatu persoalan yang tidak sederhana; dan (d) masalahpengadaan/pembebasan lahan.Keempat, dengan ruang fiskal (fiscal space) yang masih terbatas berhadapan denganbanyaknya sasaran pembangunan yang harus dicapai, maka kualitas <strong>belanja</strong> negara,termasuk <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong> harus ditingkatkan, baik dari sisi perencanaanmaupun pelaksanaan. Hal ini dimaksudkan agar <strong>belanja</strong> negara, termasuk <strong>belanja</strong><strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong> dapat berfungsi sebagai instrumen fiskal yang efektif dalam memberikanpengaruh yang optimal pada perekonomian, antara lain berupa peningkatan pertumbuhan,penurunan tingkat pengangguran, dan pengentasan kemiskinan. Untuk itu, delapan langkahstrategis peningkatan kualitas <strong>belanja</strong>, yaitu: pertama, mengedepankan alokasi <strong>belanja</strong> modaluntuk mendukung pembiayaan bagi kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur yangdapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Pro Growth), menciptakan kesempatan kerja(Pro Job), mengentaskan kemiskinan (Pro Poor), dan mendukung pembangunan yanginklusif, berkelanjutan dan ramah lingkungan (Pro Environment). Kedua, mengurangipendanaan bagi kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif, dengan antara lain membatasi<strong>belanja</strong> barang (biaya perjalanan dinas, kegiatan rapat kerja, workshop, seminar, dan kegiatanyang sejenis), serta menekan biaya kegiatan pendukung pencapaian sasaran suatu program(biaya manajemen, monitoring, sosialisasi, safeguarding). Ketiga, merancang ulang(redesign) kebijakan subsidi, di antaranya dengan merubah sistem subsidi dari subsidi hargamenjadi subsidi yang lebih tepat sasaran (targeted subsidy), mempertajam sasaran penerimasubsidi melalui sistem seleksi yang ketat dan basis data yang transparan, serta menataulang sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel, predictable, dan makin tepat sasaran.Keempat, menghindarkan meningkatnya pengeluaran mandatory spending, yaitu kewajibanpengeluaran yang ditetapkan (“dikunci”) dalam suatu peraturan perundang-undangan yangtidak diamanatkan dalam konstitusi dan bertentangan dengan kaidah pengelolaan keuangannegara. Kelima, mempercepat implementasi sistem peng<strong>anggaran</strong> berbasis kinerja, dankerangka pengeluaran jangka menengah, dengan antara lain melakukan restrukturisasiprogram dan kegiatan, serta memperjelas hubungan yang logis antara alokasi <strong>anggaran</strong>dengan output kegiatan dan outcome program. Keenam, memperluas pelaksanaan reformasibirokrasi, di antaranya melalui penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis,pelaksanaan kontrak kinerja, peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia(SDM) dalam rangka menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif, serta pemberianremunerasi yang layak. Ketujuh, menerapkan sistem reward dan punishment dalampengalokasian <strong>anggaran</strong>, antara lain dengan memberikan tambahan alokasi <strong>anggaran</strong> bagikementerian negara/lembaga (K/L) dan daerah yang dapat mencapai sasaran yangditetapkan dengan biaya yang lebih hemat, untuk pencapaian sasaran program yang lebihbesar; dan sebaliknya, memotong <strong>anggaran</strong> bagi K/L dan atau daerah yang tidak mampumencapai sasaran yang sudah ditetapkan tanpa alasan yang dapat dipertangungjawabkan.Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -3


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Kedelapan, mempercepat penyerapan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>, di antaranya dengan revisi KeppresNo.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(seperti percepatan dan perbaikan tender, termasuk syarat untuk penetapan pemenanglelang); dan langkah-langkah strategis lainnya untuk meningkatkan daya serap<strong>belanja</strong> K/L.Dalam tahun <strong>2011</strong>, kebijakan alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong>, sebagai kelanjutandan pengembangan dari kebijakan tahun sebelumnya, diarahkan untuk merangsangkegiatan ekonomi nasional dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif,berkualitas dan berkelanjutan; memantapkan pengelolaan keuangan negara yang prudent,transparan dan akuntabel; menunjang upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melaluipemenuhan <strong>anggaran</strong> pendidikan 20 persen dari <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> negara (APBN); sertamendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sesuai dengan tema RKPtahun <strong>2011</strong>, yaitu “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung olehPemantapan Tatakelola dan Sinergi Pusat-Daerah”.RKP <strong>2011</strong>, sebagai acuan bagi penyusunan program-program yang akan dilakukan<strong>pemerintah</strong> dalam tahun <strong>2011</strong>, antara lain memuat rancangan kerangka ekonomi makro,program-program kementerian negara/lembaga, lintas kementerian negara/lembaga, danlintas wilayah, yang tercermin dalam bentuk: (1) kerangka regulasi, dan (2) kerangka investasi<strong>pemerintah</strong> serta layanan umum. Karena itu, RKP mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu:(1) menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa, karena memuat seluruh kebijakan publik;(2) menjadi pedoman bagi penyusunan APBN, karena memuat arah kebijakan pembangunannasional satu tahun; dan (3) menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen<strong>pemerintah</strong>.Sejalan dengan itu, dalam RKP tahun <strong>2011</strong> ditetapkan sebelas prioritas pembangunan sebagaiberikut : (1) melanjutkan reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) meningkatkan aksespendidikan; (3) meningkatkan akses kesehatan dan kependudukan; (4) mempercepatpenanggulangan kemiskinan; (5) memperkuat ketahanan pangan; (6) meningkatkan kualitasinfrastruktur; (7) meningkatkan kondisi iklim investasi dan iklim usaha; (8) memperkuatketahanan energi; (9) meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;(10) meningkatkan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik;dan (11) meningkatkan dukungan kebudayaan, kreat<strong>iv</strong>itas, dan inovasi teknologi.Sasaran-sasaran (outcomes) pokok yang ingin dicapai dengan berbagai prioritas RKP tahun<strong>2011</strong> tersebut, pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian besar, yakni:(1) sasaran pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan; (2) sasaran perkuatanpembangunan demokrasi; dan (3) sasaran penegakan hukum. Dalam pembangunan untukpeningkatan kesejahteraan, sasaran-sasaran pokok yang ingin dicapai dalam tahun <strong>2011</strong>terdiri atas: (a) sasaran bidang ekonomi, yang meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3persen, tingkat inflasi terkendali pada kisaran 5,3 persen, dan tingkat kemiskinan menurunmenjadi sekitar 11,5-12,5 persen, dan tingkat pengangguran turun menjadi 7,3 persen;(b) sasaran bidang pendidikan, yang meliputi antara lain meningkatnya rata-rata pendudukdi atas 15 tahun yang bersekolah, dan menurunnya disparitas partisipasi pelayananpendidikan antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi; (c) sasaran bidang pangan, dengantarget utama produksi padi mencapai 68,8 juta ton gabah kering giling (GKG), jagung sebesar22 juta ton dan produksi kedelai mencapai 1,6 juta ton; (d) sasaran bidang energi, di antaranyaberupa meningkatnya produksi minyak bumi menjadi 970 ribu barel per hari, dan tercapainyarasio elektrifikasi 70,4 persen; serta (e) sasaran bidang infrastruktur, antara lain berupaIV-4 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVpembangunan jalan lintas Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua.Selanjutnya, sasaran yang ingin dicapai di bidang perkuatan pembangunan demokrasiIndonesia di antaranya adalah meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia, yangditunjukkan dengan besaran indeks demokrasi dalam tahun <strong>2011</strong> sebesar 65. Sementaraitu, sasaran pokok yang ingin dicapai di bidang pembangunan penegakan hukum adalahtercapainya kepastian keadilan (rule of law) dan terjaganya ketertiban umum dengantercapainya indeks persepsi korupsi (IPK) sebesar 3,0 pada tahun <strong>2011</strong>, yang berarti meningkatdari 2,8 pada tahun 2009.Dalam upaya mencapai sasaran-sasaran tersebut di atas, dalam RKP <strong>2011</strong> ditetapkan tigaprinsip pengarusutamaan dan rencana kerja lintas bidang, sebagai landasan operasionalbagi seluruh aparatur negara dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuaidengan tugas dan fungsi masing-masing K/L. Prinsip-prinsip pengarusutamaan tersebutterdiri atas: (1) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (2) pengarusutamaan tatakelola <strong>pemerintah</strong>an yang baik; dan (3) pengarusutamaan gender. Selain itu, agar menjadisebuah rencana kerja yang menyeluruh dan tidak terfragmentasi, dalam RKP <strong>2011</strong> jugaditetapkan rencana kerja lintas bidang, yang meliputi: (1) penanggulangan kemiskinan;(2) perubahan iklim global; (3) pembangunan kelautan yang berdimensi kepulauan; serta(4) perlindungan anak.Dengan mempertimbangkan sasaran-sasaran pembangunan yang ingin dicapai sesuaidengan prioritas RKP <strong>2011</strong>, serta memperhatikan langkah-langkah kebijakan fiskal yangakan diambil dan perkiraan situasi perekonomian dalam tahun <strong>2011</strong>, maka volume <strong>anggaran</strong><strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong> dalam RAPBN <strong>2011</strong> direncanakan mencapai Rp823,6 triliun (11,8persen terhadap PDB). Jumlah ini, secara nominal menunjukkan peningkatan sebesar Rp42,1triliun dari pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong> yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp781,5 triliun. Kenaikan volume <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong>tersebut terutama berkaitan dengan langkah-langkah kebijakan strategis yang akan ditempuhdalam tahun <strong>2011</strong>, yang meliputi antara lain: (1) pencapaian pertumbuhan ekonomi yangberkualitas (di antaranya melalui pembangunan infrastruktrur untuk domestic connect<strong>iv</strong>itydan pengembangan kawasan ekonomi khusus); (2) perbaikan kesejahteraan aparatur negaradan pensiunan; (3) pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi; (4) penyediaan <strong>anggaran</strong>subsidi yang lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan perlindungankesejahteraan masyarakat; dan (5) tambahan sasaran penerima program beasiswa untuksiswa miskin, PNPM, dan Program Keluarga Harapan (PKH); serta (6) pemenuhan kewajibanpembayaran utang tepat waktu.4.2 Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan KebijakanAnggaran Belanja Pemerintah Pusat, 2005–20104.2.1 Perkembangan Kebijakan Umum Belanja PemerintahPusat, 2005-2010Dalam kurun waktu enam tahun terakhir (2005–2010), <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong>mengalami pertumbuhan rata-rata 16,7 persen per tahun, yaitu dari Rp361,2 triliun(13,0 persen terhadap PDB) pada tahun 2005 menjadi sebesar Rp628,8 triliun (11,2 persenterhadap PDB) pada tahun 2009, dan mencapai Rp781,5 triliun dalam APBN-P tahun 2010.Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -5


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Perkembangan volume <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong> dalam kurun waktu tersebutdipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang mempengaruhiperkembangan <strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong> adalah perkembangan berbagai indikator ekonomimakro, terutama harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah terhadap dolarAmerika, dan suku bunga rata-rata SBI 3 bulan, yang terutama mempengaruhi besaran<strong>belanja</strong> subsidi dan pembayaran utang. Sementara itu, faktor internal yang mempengaruhiperkembangan <strong>belanja</strong> tersebut adalah perkembangan kebutuhan penyelenggaraan negaradan berbagai langkah kebijakan di bidang <strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong> dalam mencapai berbagaisasaran pembangunan. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh <strong>pemerintah</strong> dalam 6 tahunterakhir tersebut antara lain adalah sebagai berikut.Pertama, kebijakan pembaharuan (reformasi) di bidang fiskal, termasuk perubahan sistempeng<strong>anggaran</strong> yang mulai diberlakukan sejak tahun 2005, sebagai implementasi dariUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Reformasi sistempeng<strong>anggaran</strong> tersebut merupakan bagian integral dari paket pembaharuan fiskal (fiscalreform) dan pengelolaan keuangan negara, yang diatur dalam paket undang-undang dibidang keuangan negara, yaitu: (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;(2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan (3) UU No. 15 Tahun2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Karenaitu, mulai tahun 2005, <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong> disusun, dilaksanakan, dandipertanggungjawabkan dalam kerangka pelaksanaan pembaharuan (reformasi) keuangannegara, sebagaimana diamanatkan dalam tiga undang-undang (UU) di bidang keuanganNegara tersebut.Selanjutnya, terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong><strong>pusat</strong>, terdapat perubahan cukup mendasar yang diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun2003, antara lain berkaitan dengan tiga pilar dalam peng<strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> negara, yaitumeliputi: (1) peng<strong>anggaran</strong> terpadu (unified budget); (2) peng<strong>anggaran</strong> berbasis kinerja(performance based budgeting); dan (3) kerangka pengeluaran jangka menengah (mediumterm expenditure framework). Untuk mewujudkan tiga pilar peng<strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> negaratersebut, maka <strong>pemerintah</strong> telah menetapkan strategi pengenalan, yang dilaksanakan dalamkurun waktu 2005-2009; strategi pemantapan, yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2010-2014, dan strategi penyempurnaan, yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tahun 2015.Implikasi dari pendekatan peng<strong>anggaran</strong> terpadu (unified budget) dalam pembaharuansistem peng<strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> negara, menye<strong>bab</strong>kan penyusunan dan pelaksanaan <strong>anggaran</strong><strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong> sejak tahun 2005, tidak lagi memisahkan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> rutin(current expenditures) dengan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> pembangunan (development expenditures).Sejak tahun 2005, penyusunan <strong>anggaran</strong> dilakukan secara terintegrasi antarprogram/antarkegiatan dan jenis <strong>belanja</strong> pada kementerian negara/lembaga beserta seluruh satuankerja yang bertanggungjawab terhadap aset dan kewajiban yang dimilikinya. Selain itu,dalam sistem peng<strong>anggaran</strong> terpadu, alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong> dirincimenurut organisasi, fungsi, dan jenis <strong>belanja</strong>.Pelaksanaan <strong>anggaran</strong> berbasis kinerja, dalam kerangka pembaharuan sistem peng<strong>anggaran</strong>,mengakibatkan penyusunan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> dari setiap satuan kerja pada semuakementerian negara/lembaga <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong> harus dilakukan dengan memperhatikanketerkaitan antara pendanaan (input) dengan keluaran (output) dan/atau hasil (outcome)yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.IV-6 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVSelanjutnya, pemberlakuan konsep kerangka pengeluaran jangka menengah (medium termexpenditure framework), mengharuskan perencanaan peng<strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> dari setiapsatuan kerja pada semua kementerian negara/lembaga dilakukan dengan memperhitungkankebutuhan <strong>anggaran</strong> dalam perspektif lebih dari satu tahun.Kedua, langkah-langkah kebijakan pengamanan APBN dalam rangka menyehatkan APBN,dan menjaga kesinambungan fiskal sebagai dampak perkembangan harga minyak mentahIndonesia. Kebijakan yang diambil <strong>pemerintah</strong> dalam periode 2005 – 2010 sebagai responatas perkembangan tersebut antara lain adalah penyesuaian ke atas harga BBM yangdilakukan pada bulan Maret dan Oktober 2005 serta pada bulan Mei 2008. Penyesuaiantersebut berdampak pada penurunan beban subsidi BBM, dan ditujukan untukmengendalikan APBN agar tetap sehat dan kredibel. Sebagai paket kebijakan dari kenaikanharga BBM tersebut, <strong>pemerintah</strong> juga melaksanakan berbagai program kompensasi ataskenaikan harga BBM, agar dapat mengurangi beban masyarakat, serta mempertahankanmomentum pertumbuhan. Selain itu, sesuai dengan perkembangan ICP di pasar internasionalyang mengalami penurunan hingga mencapai US$38,45 per barel pada akhir tahun 2008,Pemerintah juga melakukan penurunan harga BBM hingga tiga kali yaitu pada awal danpertengahan Desember 2008, serta bulan Januari 2009. Penurunan harga BBM tersebutdilakukan terutama untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas hargaguna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.Ketiga, kebijakan pelonggaran defisit <strong>anggaran</strong> dalam rangka memberikan dukungan ataspelaksanaan paket stimulus fiskal sebagai respon atas melemahnya perekonomian domestiksebagai dampak dari krisis global. Kebijakan tersebut ditempuh <strong>pemerintah</strong> pada tahun 2009,dengan mengalokasikan paket stimulus fiskal, yang antara lain dilakukan melalui alokasistimulus untuk infrastruktur dan berbagai subsidi.Keempat, penerapan kebijakan-kebijakan baru terkait implementasi <strong>anggaran</strong>, sepertipelaksanaan kebijakan reward and punishment. Sistem reward and punishment inimerupakan upaya <strong>pemerintah</strong> untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan<strong>belanja</strong> negara, yang telah diimplementasikan pada tahun 2009. Pada prinsipnya,kementerian negara/lembaga yang berhasil melakukan optimalisasi penggunaan <strong>anggaran</strong>,atau dapat mencapai sasaran/target dengan biaya yang lebih rendah pada tahun sebelumnya,akan diberikan tambahan pagu <strong>belanja</strong> pada tahun berikutnya (reward). Sementara itu,bagi K/L yang tidak bisa menyerap <strong>anggaran</strong> dan sasaran/target tidak terpenuhi denganalasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada sebelumnya, maka pada tahunberikutnya, <strong>anggaran</strong> K/L yang bersangkutan akan dikurangi (punishment). Kebijakan inidiharapkan dapat mendukung upaya peningkatan kualitas <strong>belanja</strong> negara, melalui perbaikankualitas perencanaan dan pelaksanaan <strong>anggaran</strong>.Selain berbagai kebijakan tersebut diatas, Pemerintah juga terus berupaya untukmeningkatkan kualitas <strong>belanja</strong> (quality of spending), khususnya untuk memperbaikiefekt<strong>iv</strong>itas dan efisiensi <strong>belanja</strong> negara. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat bahwasebagian besar <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong> masih merupakan <strong>belanja</strong> mengikatatau pengeluaran-pengeluaran yang bersifat wajib (nondiscretionary expenditures), sepertipembayaran bunga utang, subsidi, <strong>belanja</strong> pegawai dan sebagian <strong>belanja</strong> barang, sehinggaruang gerak yang tersedia bagi <strong>pemerintah</strong> untuk melakukan intervensi fiskal, dalam bentukstimulasi dari <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> negara terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, baik untukmendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja produktif maupunNota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -7


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>pengentasan kemiskinan menjadi relatif terbatas. Rasio <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> mengikat terhadaptotal <strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong> dalam kurun waktu 2005-2010 secara rata-rata mencapai73,3 persen, dan sisanya sebesar 26,7 persen merupakan <strong>belanja</strong> tidak mengikat.Selanjutnya, sebagaimana amanat UU Nomor 17 tahun 2003, berikut diuraikan mengenaiperkembangan <strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong> dalam tahun 2005–2010 menurut organisasi,fungsi, dan jenis <strong>belanja</strong>.4.2.2 Perkembangan Pelaksanaan Anggaran BelanjaPemerintah Pusat Menurut Organisasi, 2005—2010Menurut ketentuan undang-undang bidang keuangan negara, kementerian negara/lembaga(K/L) melalui satuan-satuan kerjanya merupakan business unit pengelola <strong>anggaran</strong><strong>pemerintah</strong>. Karena itu, semua kementerian negara/lembaga selaku pengguna <strong>anggaran</strong>dan/atau pengguna barang harus menyusun rencana kerja dan <strong>anggaran</strong> kementeriannegara/lembaga (RKA-K/L) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.Selanjutnya, masing-masing K/L tersebut juga harus melaksanakan,mempertanggungjawabkan, dan melaporkan realisasi <strong>anggaran</strong> dan kinerja yang telahdicapainya. Dari hasil evaluasi yang dilakukan terhadap perkembangan pelaksanaan<strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong> menurut organisasi selama kurun waktu 2005-2009,yang merupakan pelaksanaan RPJMN2004–2009, dan perkiraan realisasi APBN-P tahun 2010, yang merupakan tahunpertama pelaksanaan RPJMN 2010-2014dapat disimpulkan tiga hal penting. Pertama,realisasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> kementeriannegara/lembaga (K/L) pada rentang waktu2005–2010 mengalami pertumbuhan yangcukup signifikan, yaitu rata-rata sekitar 23,8persen per tahun, dari sebesar Rp120,8 triliun(4,4 persen terhadap PDB) dalam tahun2005, dan diperkirakan mencapai Rp350,7triliun (5,6 persen terhadap PDB) dalamtriliun rupiahtahun 2010 (lihat Grafik IV.1). Kedua, porsi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> K/L terhadap total <strong>belanja</strong>Pemerintah Pusat dalam periode yang sama, mengalami peningkatan dari sebesar 33,5 persendalam tahun 2005 menjadi sekitar 46,8 persen dalam tahun 2010. Faktor utama penye<strong>bab</strong>kenaikan porsi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> K/L terhadap total <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong>dalam periode tersebut, yaitu adanya program stimulus fiskal dalam rangka meminimalisasidampak krisis global dalam tahun 2009, dan pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 2010 TentangPercepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010. Ketiga, dalam rangkapelaksanaan tiga agenda pembangunan nasional, yaitu menciptakan Indonesia yang amandan damai; menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis; serta meningkatkankesejahteraan rakyat, yang mencerminkan platform Presiden dalam lima tahun pelaksanaanRPJMN 2004-2009, dan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2010-2014 terdapat sepuluhK/L yang selalu memperoleh alokasi <strong>anggaran</strong> cukup besar. Hal ini sejalan dengan perubahanorientasi kebijakan fiskal dalam periode 2005–2009, yang lebih mengedepankan aspekstimulasi terhadap perekonomian (pro-growth, pro-job, dan pro-poor), maka sesuai dengan400.0350.0300.0250.0200.0150.0100.050.0-4.4158.0120.85.7 5.7214.4189.4244.6225.05.2290.0259.75.5 5.6314.7 307.0366.1350.72005 2006 2007 2008 2009 2010*)*) Perkiraan RealisasiSumber : Kementerian KeuanganGRAFIK IV. 1PERKEMBANGAN BELANJA K/L, 2005−2010APBN-P Realisasi % Real thd PDBpersen6.05.04.03.02.01.0-IV-8 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVtugas pokok dan fungsi masing-masing K/L dalam melaksanakan fungsi <strong>pemerintah</strong>an,yang ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidangdengan menekankan pada upaya peningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia,membangun kemampuan iptek, dan memperkuat daya saing perekonomian. Sepuluh K/Ltersebut adalah (1) Kementerian Pendidikan Nasional (18,5 persen dari <strong>belanja</strong> K/L);(2) Kementerian Pertahanan (13,1 persen dari <strong>belanja</strong> K/L); (3) Kementerian PekerjaanUmum (11,0 persen dari <strong>belanja</strong> K/L); (4) Kepolisian Republik Indonesia (8,6 persen dari<strong>belanja</strong> K/L); (5) Kementerian Agama (6,4 persen dari <strong>belanja</strong> K/L); (6) KementerianKesehatan (6,2 persen dari <strong>belanja</strong> K/L); (7) Kementerian Perhubungan (4,3 persen dari<strong>belanja</strong> K/L); (8) Kementerian Keuangan (3,6 persen dari <strong>belanja</strong> K/L); (9) KementerianDalam Negeri (1,8 persen dari <strong>belanja</strong> K/L); dan (10) Kementerian Pertanian (2,6 persendari <strong>belanja</strong> K/L).Pada Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), realisasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>dalam kurun waktu 2005-2010 mengalami peningkatan rata-rata 22,2 persen per tahun,yaitu dari Rp23,1 triliun (0,8 persen terhadap PDB) dalam tahun 2005, diperkirakan menjadiRp62,9 triliun (1,0 persen terhadap PDB) dalam tahun 2010. Sejalan dengan itu, realisasipenyerapan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kemendiknas dalam periode tersebut juga mengalamipeningkatan dari 85,6 persen terhadap pagu <strong>anggaran</strong> dalam APBN-P dalam tahun 2005,diperkirakan menjadi sekitar 99,1 persen dari pagunya dalam APBN-P 2010. Realisasi<strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kemendiknas dalam periodetersebut digunakan untuk: (1) peningkatanpemerataan dan perluasan akses pendidikan;(2) peningkatan mutu, relevansi dan dayasaing; dan (3) penguatan tata kelola. Hal itudilaksanakan melalui berbagai program,antara lain: (1) program wajib belajarpendidikan dasar sembilan tahun; (2)program pendidikan menengah; (3) programpendidikan tinggi; serta (4) programpeningkatan mutu pendidik dan tenagakependidikan. Perkembangan <strong>anggaran</strong>untuk Kemendiknas dalam periode 2005-2009, disajikan dalam Grafik IV.2.triliun rupiahPada program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, output yang dihasilkan antaralain berupa: (1) penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) yang mengalamipeningkatan dari Rp5,1 triliun pada tahun 2005 untuk 39,6 juta siswa menjadi Rp16,5 triliunpada tahun 2010 bagi 37,3 juta siswa; (2) terlaksananya penyediaan beasiswa untuk siswamiskin SD dan SMP, dari masing-masing sebanyak 1,8 juta siswa dan 499 ribu siswa padatahun 2008 menjadi masing-masing sebanyak 1,8 juta siswa SD dan 871 ribu siswa SMPpada tahun 2010; (3) terlaksananya rehabilitasi ruang kelas sebanyak 284.976 ruang untukSD dan 29.894 ruang kelas SMP dalam kurun waktu 2005-2009; (4) terlaksananyapembangunan SMP pada tahun 2005-2009 sebanyak 2.107 unit sekolah baru (USB) dan43.410 ruang kelas baru (RKB).Selanjutnya, output yang dihasilkan dari pembiayaan program pendidikan menengah diantaranya berupa: (1) meningkatnya penyediaan beasiswa untuk siswa miskin pada jenjangpendidikan menengah, yaitu dari 729 ribu siswa selama tahun 2008, menjadi 688 ribu siswa70.060.050.040.030.020.010.0-GRAFIK IV. 2PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL, 2005−201027.00.8323.1*) Perkiraan RealisasiSumber : Kementerian Keuangan1.1140.1 40.137.11.0240.52005 2006 2007 2008 2009 2010 *)45.30.8843.560.31.0659.6APBN-P Realisasi % Real thd PDB63.41.0062.9persen1.201.000.800.600.400.20-Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -9


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>pada tahun 2010; dan (2) terlaksananya pembangunan 247 USB SMA dan 641 USB SMK,serta 10.551 RKB SMA dan 7.418 RKB SMK pada tahun 2005-2009. Sementara itu, outputyang diperoleh dari pembiayaan berbagai kegiatan pada program pendidikan tinggi antaralain berupa terlaksananya penyediaan beasiswa bagi 174 ribu mahasiswa miskin pada tahun2008, dan bagi 211 mahasiswa miskin dalam tahun 2010.Selain itu, capaian yang telah diperoleh oleh Kemendiknas terkait dengan mutu dan dayasaing pendidikan pada tahun 2005-2009, adalah: (1) sampai dengan tahun 2009Kemendiknas telah menghubungkan 33.140 titik, yaitu 942 pada zona kantor, 363 padazona perguruan tinggi, dan 25.835 pada zona sekolah; (2) terlaksananya pemberian hakcipta buku teks pelajaran sebanyak 441 judul buku untuk pendidikan dasar dan menengah;(3) meningkatnya jumlah sertifikat kompetensi kecakapan hidup yang diterbitkan pada tahun2008 diberikan untuk 43.053 orang, yang berarti melampaui target nasional sebanyak40.000 orang.Outcome yang dihasilkan dari alokasi <strong>anggaran</strong> pada berbagai program dan kegiatan yangdilaksanakan oleh Kemendiknas dalam periode tersebut, antara lain: (1) meningkatnya aksespemerataan pendidikan penduduk Indonesia, yang antara lain tercermin dari meningkatnyaangka partisipasi murni/kasar (APM/APK) dan disparitas APM/APK antar kawasan;(2) meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan, yang antara lain tercermin darimeningkatnya rerata nilai ujian nasional seluruh jenjang pendidikan dan proporsi guru yangmemenuhi kualifikasi S1/D4; (3) meningkatnya relevansi pendidikan. Perkembangan yanglebih rinci dari pencapaian sasaran tersebut disampaikan dalam Tabel IV. I.SasaranRealisasi2005 2006 2007 2008 2009I. Meningkatnya akses pendidikan1. APK PAUD 42,34% 45,63% 48,32% 50,62% 53,70%2. APM SD/MI/Paket A 94,30% 94,48% 94,90% 95,14% 95,20%3. APK SMP/MTs/Paket B 85,22% 88,68% 92,52% 96,18% 98,30%4. APK SMA/SMK/MA/Paket C 52,20% 56,22% 60,51% 64,28% 69,60%5. APK PT/PTA termasuk UT 15,00% 16,70% 17,25% 17,75% 18,36%6. Buta Aksara > 15 th 9,55% 8,07% 7,20% 5,95% 5,30%II. Meningkatnya pemerataan akses Pendidikan1. Disparitas APK PAUD antara Kab/Kota 5,42% 4,37% 4,20% 3,61% 2,99%2. Disparitas APK SD/MI/Paket A antara Kab/Kota 2,49% 2,43% 2,40% 2,28% 2,23%3. Disparitas APK SMP/MTs/Paket B antara Kab/Kota 25,14% 23,44% 23,00% 20,18% 18,95%4. Disparitas APK SMA/MA/SMK/Paket C antara Kab/Kota 33,13% 31,44% 31,20% 29,97% 29,18%5. Disparitas APK antar Gender di jenjang pendidikan menengah 6,07% 5,50% 5,45% 4,45% 3,97%6. Disparitas APK antar Gender di jenjang pendidikan tinggi 9,62% 0,17% 0,59% -2,29% -0,60%7. Disparitas APK antar Gender buta aksara 5,59% 5,33% 5,09% 3,24% 2,62%III. Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan1. Rata-rata nilai UN SMP/MTs 6,38 7,27 6,98 6,87 7,352. Rata-rata nilai UN SMA/SMK/MA 6,32 7,08 7,20 7,13 7,343. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 30,00% 35,60% 41,70% 47,04%4. Dosen berkualifikasi S2/S3 50,00% 54,02% 71,82% 74,39% 76,47%IV. Meningkatnya relevansi pendidikan1. Rasio jumlah siswa SMK:SMA 32:68 35:65 44:56 46:54 49:512. APK PT vokasi (D2/D3/D4/Politeknik) 3,31% 3,96% 3,86% 3,80% 2,92%3. Rasio jumlah mahasiswa profesi thd jumlah lulusan S1/D4 10,00% 10,00% 78,22% 44,81% 20,00%4.Persentase peserta pendidikan kecakapan hidup terhadap lulusanSMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang tidak melanjutkan 6,50% 12,70% 12,50% 16,40% 18,99%Sumber : Kementerian Pendidikan NasionalTABEL IV.1PENCAPAIAN KINERJA KEMENDIKNAS, 2005-2009Dalam periode yang sama, realisasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Pertahananmengalami peningkatan rata-rata 15,4 persen per tahun, yaitu dari Rp20,8 triliun (0,8 persenterhadap PDB) dalam tahun 2005 menjadi Rp42,5 triliun (0,7 persen terhadap PDB) dalamIV-10 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVtahun 2010. Demikian pula, realisasi penyerapan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Pertahanandalam periode tersebut juga mengalami peningkatan dari 94,4 persen terhadap pagu<strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Pertahanan dalam APBN-P tahun 2005 diperkirakan menjadisekitar 99,2 persen terhadap pagunya dalam APBN-P tahun 2010. Peningkatan alokasi<strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Pertahanan selama kurun waktu tersebut, terutama berkaitandengan upaya <strong>pemerintah</strong> untuk mewujudkan salah satu agenda pembangunan nasionaldalam RPJM 2004-2009, yaitu mewujudkan Indonesia yang aman dan damai dengansasaran pembangunan pertahanan negara menuju kekuatan pertahanan pada tingkatkekuatan pokok minimal (minimum essential force). Realisasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>Kementerian Pertahanan dalam kurun waktu 2005-2010 sebagian besar merupakan realisasi<strong>anggaran</strong> dari program: (1) pengembangan pertahanan integratif; (2) pengembanganpertahanan matra darat; (3) pengembangan pertahanan matra laut; (4) programpengembangan pertahanan matra udara; (5) program penegakan kedaulatan dan penjagaankeutuhan wilayah NKRI; serta (6) program pengembangan industri pertahanan.Realisasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Pertahanan dalam periode tersebut, antara laindigunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan: (1) pembangunan danpengembangan kekuatan dan kemampuan sistem, personel, materiil dan fasilitas TNI;(2) pembentukan kemampuan pertahanan pada skala kekuatan pokok minimum (minimumessential force) mencapai kesiapan alutsista rata-rata 45 persen dari yang dimilikinya; serta(3) penambahan baru, menghidupkan kembali, atau repowering terhadap alat utama sistempersenjataan (alutsista) yang secara ekonomi masih bias dipertahankan. Selain itu, realisasi<strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Pertahanan tersebut juga digunakan untuk membiayaipelaksanaan kegiatan-kegiatan pengembangan sarana, prasarana dan fasilitas TNI, denganoutput antara lain berupa terlaksananya pembangunan/renovasi asrama dan perumahandinas/perumahan prajurit, perkantoran, serta pangkalan dan fasilitas pemeliharaan dengankondisi mantap mencapai 40 persen. Dalam periode 2005-2010, telah dapat dicapai beberapakemajuan penting di bidang pertahanan, antara lain: (1) tersusunnya rancangan posturpertahanan Indonesia berdasarkan Strategy Defense Review (SDR) dan strategi rayapertahanan periode 2005-2006 yang disusun sebagai hasil kerjasama antara c<strong>iv</strong>il societydan militer; (2) meningkatnya profesionalisme anggota TNI baik dalam operasi militer untukperang maupun selain perang; (3) meningkatnya kesejahteraan prajurit TNI terutamakecukupan perumahan, pendidikan dasar keluarga prajurit, dan jaminan kesejahteraan akhirtugas; (4) meningkatnya jumlah dan kondisi peralatan pertahanan kearah modernisasi alatutama sistem persenjataan dan kesiapanoperasional;(5) meningkatnya penggunaanalutsista produksi dalam negeri dan dapatditanganinya pemeliharaan alutsista olehindustri dalam negeri; (6) teroptimalisasinya<strong>anggaran</strong> pertahanan serta tercukupinya<strong>anggaran</strong> minimal secara simultan denganterselesaikannya reposisi bisnis TNI; dan (7)terdayagunakannya potensi masyarakatdalam bela negara sebagai salah satukomponen utama bela negara. Ilustrasitentang perkembangan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>Kementerian Pertahanan dalam periode2005-2010 disajikan dalam Grafik IV.3.triliun rupiah50.040.030.020.010.0-22.1GRAFIK IV. 3PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN PERTAHANAN, 2005−20100.7520.827.50.7223.929.80.770.6332.930.6 31.3 32.02005 2006 2007 2008 2009 2010*)*) Perkiraan RealisasiSumber : Kementerian Keuangan0.6134.342.9APBN-P Realisasi % Real thd PDB0.6842.5persen0.900.800.700.600.500.400.300.200.10-Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -11


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Dari berbagai program dan kegiatan tersebut, outcome yang akan dicapai meliputi antaralain: (1) terwujudnya postur dan struktur menuju minimum essential force yang mampumelaksanakan operasi gabungan dan memiliki efek penangkal antara lain melaluipembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan yang terintegrasi; (2) meningkatnyapendayagunaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan;(3) menurunnya angka gangguan keamanan laut dan pel<strong>anggaran</strong> hukum di laut.Selanjutnya, realisasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Pekerjaan Umum dalam kurunwaktu 2005-2010 mengalami peningkatan rata-rata 21,0 persen per tahun, dari Rp13,3triliun (0,5 persen terhadap PDB) dalam tahun 2005, dan meningkat menjadi Rp34,6 triliun(0,6 persen terhadap PDB) dalam tahun 2010. Realisasi penyerapan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>Kementerian Pekerjaan Umum dalam periode tersebut juga mengalami peningkatan dari69,8 persen terhadap pagu <strong>anggaran</strong> Kementerian Pekerjaan Umum dalam APBN-P tahun2005, dan menjadi 96,0 persen dari pagunya APBN-P 2010. Peningkatan alokasi <strong>anggaran</strong><strong>belanja</strong> Kementerian Pekerjaan Umum selama kurun waktu tersebut, terutama berkaitandengan upaya <strong>pemerintah</strong> untuk mewujudkan salah satu agenda pembangunan nasionaldalam RPJMN 2004-2009, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaansarana dan prasarana dasar yang dibutuhkan untuk investasi guna memacu pertumbuhanekonomi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan dasar yang dilanjutkandalam RPJMN 2010-2014. Realisasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Pekerjaan Umum dalamperiode tersebut, sebagian besar digunakan untuk membiayai upaya percepatanpembangunan dan penyediaan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi, yangdilaksanakan melalui berbagai program,yang meliputi antara lain: (1) programpeningkatan/pembangunan jalan danjembatan; (2) program rehabilitasipemeliharaan jalan dan jembatan; (3)program pemberdayaan komunitasperumahan; (4) program pengembangan,pengelolaan, dan konservasi sungai, danau,dan sumber air lainnya; serta (5) programpengembangan dan pengelolaan jaringanirigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.Ilustrasi tentang perkembangan <strong>anggaran</strong><strong>belanja</strong> Kementerian Pekerjaan Umumdalam periode 2005-2010 di sajikan dalamGrafik IV. 4.triliun rupiahOutput yang dihasilkan dari pelaksanaan berbagai program tersebut, di antaranya meliputi:(1) meningkatnya pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 220 km dan 730 meterpada tahun 2005, menjadi 1.635 km dan 3.948 meter pada tahun 2010; (2) terpeliharanyajalan nasional dan jembatan sepanjang 33.359 km dan 33.544 meter pada tahun 2005,menjadi 33.525 km dan 92.357 meter pada tahun 2010; (3) terlaksananya peningkatan luaslayanan jaringan irigasi seluas 159.251 ha pada tahun 2005, menjadi 504.294 ha hinggaawal tahun 2010; (4) terlaksananya pembangunan prasarana pengendali banjir sepanjang228 km pada tahun 2005, menjadi 1.031 km hingga awal tahun 2010; (5) terlaksananyapembangunan 69 embung pada tahun 2005, menjadi 11 waduk dan 43 embung hinggaawal tahun 2010.45.040.035.030.025.020.015.010.05.0-GRAFIK IV. 4PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2005-20100.4819.113.30.57 0.5821.319.224.922.80.6232.830.70.7139.1 40.10.5536.134.62005 2006 2007 2008 2009 2010 *)*) Perkiraan RealisasiSumber : Kementerian KeuanganAPBN-P Realisasi % Real thd PDBpersen0.800.700.600.500.400.300.200.10-IV-12 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVOutcome yang dihasilkan dari alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Pekerjaan Umumdalam periode tersebut, diantaranya adalah : (1) meningkatnya fungsi dan tingkat pelayananpengguna prasana jalan dan aksesibilitas wilayah dan kawasan terisolir sesuai perkembangankebutuhan transportasi baik dalam hal kecepatan maupun kenyamanan; (2) dapatdipertahankannya fungsi jaringan jalan yang ada dalam rangka melancarkan distribusisarana dan hasil produksi sehingga dapat memulihkan dan meningkatkan pertumbuhanekonomi; (3) meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga,permukiman, pertanian dan industri; (4) berkurangnya tingkat risiko dan periode genanganbanjir; dan (5) terlindunginya daerah pantai dari abrasi air laut terutama pulau-pulau kecil,daerah perbatasan dan wilayah strategis.Pada Kepolisian Republik Indonesia (Polri), perkembangan realisasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>dalam kurun waktu 2005-2010 mengalami peningkatan rata-rata 18,9 persen per tahun,yaitu dari Rp11,6 triliun (0,4 persen terhadap PDB) dalam tahun 2005, menjadi Rp27,6triliun (0,4 persen terhadap PDB) dalam tahun 2010. Realisasi penyerapan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>Polri dalam periode tersebut juga mengalami peningkatan rata-rata 2,6 persen per tahun,yaitu dari 87,3 persen terhadap pagu <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kepolisian Republik Indonesia (Polri)dalam APBN-P tahun 2005, dan diperkirakan menjadi 99,4 persen dari pagunya dalamAPBN-P tahun 2010. Realisasi <strong>anggaran</strong><strong>belanja</strong> Polri dalam kurun waktu 2005-2010tersebut, sebagian besar digunakan untukmembiayai berbagai program Polri, yaitu diantaranya meliputi: (1) programpengembangan strategi keamanan danketertiban; (2) program pemberdayaanpotensi keamanan; (3) programpemeliharaan keamanan dan ketertibanmasyarakat; serta (4) program penyelidikandan penyidikan tindak pidana. Ilustrasiperkembangan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> KepolisianRepublik Indonesia dalam periode 2005-2010disajikan dalam Grafik IV.5.triliun rupiahOutput yang dihasilkan dari berbagai program Polri dalam periode tersebut, di antaranyaadalah: (1) menurunnya angka pel<strong>anggaran</strong> hukum dan indeks kriminalitas,(2) meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas kejahatan konvensional dan transnasionaldari 76 ribu kasus pada tahun 2005 menjadi 79 ribu kasus pada tahun 2010;(3) meningkatnya angka penyelesaian kasus narkotika, psikotropika, dan bahan berbahayadari 16 ribu kasus pada tahun 2005 menjadi 28 ribu kasus pada tahun 2010; (4) menurunnyakejadian tindak terorisme di wilayah hukum Indonesia. Sementara itu, outcome yangdihasilkan dari berbagai program yang dibiayai dengan alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Polri dalamkurun waktu tersebut antara lain berupa: (1) terwujudnya personel Polri dan PNS Polriyang profesional dan bermoral; (2) terciptanya suasana aman, tertib dan kondusif dalammasyarakat; (3) meningkatnya kesadaran hukum dan peran serta masyarakat dalammenyelesaikan permasalahan sosial dan gangguan keamanan; serta (4) terselenggaranyatata kelola <strong>pemerintah</strong>an dan pelayanan yang profesional di lingkungan Polri.30.025.020.015.010.05.0-0.4213.311.6GRAFIK IV.5PERKEMBANGAN BELANJA KEPOLISIAN NEGARA RI, 2005-20100.4916.6 16.40.5019.918.421.20.4321.10.4625.624.40.4427.8 27.62005 2006 2007 2008 2009 2010*)*) Perkiraan RealisasiSumber : Kementerian KeuanganAPBN-P Realisasi % Real thd PDBpersen0.600.500.400.300.200.10-Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -13


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Realisasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Agama dalam kurun waktu 2005-2010mengalami peningkatan rata-rata 34,4 persen per tahun, dari Rp6,5 triliun (0,2 persenterhadap PDB) dalam tahun 2005 diperkirakan menjadi Rp28,5 triliun (0,5 persen terhadapPDB) dalam tahun 2010. Demikian pula kinerja realisasi penyerapan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>Kementerian Agama dalam periode tersebut mengalami peningkatan, dari 92,6 persenterhadap pagu <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Agama dalam APBN-P tahun 2005,diperkirakan menjadi 94,5 persen dari pagunya dalam APBN-P 2010. Dengan perkembangantersebut, maka porsi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Agama terhadap total <strong>belanja</strong> K/L,meningkat dari 5,4 persen dalam tahun 2005 menjadi sebesar 8,1 persen dalam tahun 2010.Peningkatan porsi alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Agama selama kurun waktutersebut, terutama berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama,penciptaan tata <strong>pemerintah</strong>an yang bersih dan berwibawa serta peningkatan aksesmasyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas. Realisasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> KementerianAgama dalam periode tersebut, sebagian besar digunakan untuk mendorong terciptanyapeningkatan kualitas kehidupan beragama,yang dilaksanakan melalui berbagaiprogram, diantaranya: (1) programpeningkatan pelayanan kehidupanberagama; (2) program peningkatanpemahaman, penghayatan, pengamalan danpengembangan nilai-nilai keagamaan; (3)program wajib belajar pendidikan dasarsembilan tahun; (4) program pendidikantinggi; (5) program PAUD (pendidikan anakusia dini); dan (6) program peningkatanmutu pendidik dan tenaga kependidikan.Ilustrasi perkembangan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>Kementerian Agama dalam periode 2005-2010 disajikan dalam Grafik IV.6.triliun rupiahOutput yang dihasilkan dari alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Agama dalam periodetersebut, diantaranya adalah: (1) dilaksanakannya pembangunan sarana dan prasaranaperibadatan, yaitu sebanyak 6.244 tempat ibadah; (2) telah disalurkannya hampir 498.178eksemplar kitab suci dan tafsir kitab suci; (3) terlaksananya pembangunan dan rehabilitasiKantor Urusan Agama (KUA) dan Balai Nikah dan Penasihat Perkawinan (BNPP) sebanyak607 gedung KUA dan 425 gedung BNPP; (4) terlaksananya pemberian bantuan beasiswabagi siswa miskin MI dan MTs sebanyak 3.213.213 orang; dan (5) terlaksananya pemberianBOS jenjang pendidikan dasar sebanyak 18.657.786 orang.Outcome yang dihasilkan dari alokasi <strong>anggaran</strong> Kementerian Agama dalam periode tersebut,diantaranya adalah: (1) meningkatnya kerukunan baik intern maupun antarumat beragamasehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam suasanaaman dan damai; (2) meningkatnya APK MI/MTs, dan MA, serta berkurangnya angkaputus sekolah; serta (3) terlaksananya penerapan alternatif layanan pendidikan, khususnyabagi masyarakat kurang beruntung (miskin, berpindah-pindah, terisolasi, terasing, minoritasdan di daerah bermasalah termasuk jalanan dan terlantar).Pada Kementerian Kesehatan, realisasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> dalam kurun waktu 2005-2010mengalami peningkatan rata-rata 28,0 persen per tahun, yaitu dari Rp6,5 triliun (0,2 persen35.030.025.020.015.010.05.0-7.00.23GRAFIK IV. 6PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN AGAMA, 2005-20106.50.3010.910.013.40.34 0.3013.316.014.90.4425.1 25.00.4530.128.52005 2006 2007 2008 2009 2010*)*) Perkiraan RealisasiSumber : Kementerian KeuanganAPBN-P Realisasi % Real thd PDBpersen0.500.400.300.200.10-IV-14 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVterhadap PDB) dalam tahun 2005, diperkirakan menjadi Rp22,4 triliun (0,4 persen terhadapPDB) dalam tahun 2010. Demikian pula realisasi penyerapan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> KementerianKesehatan dalam periode tersebut juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari58,4 persen terhadap pagu <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Kesehatan pada APBN-P tahun2005, diperkirakan menjadi 94,2 persen dari pagunya dalam APBN-P 2010. Dengan berbagaiperkembangan tersebut, maka porsi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Kesehatan terhadaptotal <strong>belanja</strong> K/L, mengalami peningkatan dari 5,4 persen dalam tahun 2005 menjadi sebesar6,4 persen dalam tahun 2010. Peningkatan porsi alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>Kementerian Kesehatan selama kurun waktu tersebut, terutama berkaitan denganupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan akses masyarakat terhadaplayanan kesehatan yang berkualitas, sesuai dengan visi “Masyarakat yang Mandiri untukHidup Sehat”, dan misi “Membuat Rakyat Sehat”. Realisasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> KementerianKesehatan dalam periode tersebut, sebagian besar digunakan untuk mendukung upayapercepatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur guna meningkatkan derajatkesehatan masyarakat, yang dijabarkan dalam beberapa program pembangunan kesehatan,antara lain: (1) program obat dan perbekalan kesehatan; (2) program upaya kesehatanperorangan; (3) program upaya kesehatan masyarakat; dan (4) program pencegahan danpemberantasan penyakit.Output yang diperoleh dari berbagai programyang dilaksanakan tersebut, diantaranyaadalah: (1) meningkatnya cakupanJamkesmas melalui layanan rawat inap kelasIII rumah sakit secara gratis bagi pendudukmiskin, dari 36,4 juta orang pada tahun 2005menjadi 76,4 juta orang pada tahun 2009;(2) meningkatnya jumlah puskesmas, dari7.669 puskesmas pada tahun 2005 menjadi8.481 puskesmas pada tahun 2009; (3)meningkatnya kemampuan rumah sakitdalam pelayanan kesehatan rujukan, yangmeliputi peningkatan daya tampung untuktriliun rupiahkeperawatan maupun peningkatan fasilitas pelayanan medik seperti ruang operasi, unitgawat darurat (UGD), ruang isolasi, unit transfusi darah, dan laboratorium kesehatan sertapenambahan jumlah tempat tidur rumah sakit; (4) meningkatnya penemuan kasustubercolosis (TB) dari 58 persen menjadi 73 persen; (5) menurunnya angka annual malariaincidence (AMI) dari 18,9 per 1000 penduduk pada tahun 2005 menjadi 16,6 per 1000penduduk pada tahun 2008; (6) meningkatnya persentase balita yang mendapat imunisasidasar; serta (7) meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatandari 70,4 persen pada tahun 2005 menjadi 74,9 persen pada tahun 2008. Ilustrasiperkembangan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Kesehatan dalam periode 2005-2010 disajikandalam Grafik IV.7.Selanjutnya, dari alokasi <strong>anggaran</strong> Kementerian Kesehatan dalam periode tersebut Outcomeyang dihasilkan, di antaranya adalah: (1) meningkatnya jumlah, pemerataan dan kualitaspelayanan kesehatan melalui puskesmas dan jaringannya, meliputi puskesmas pembantu,puskesmas keliling dan bidan di desa; (2) meningkatnya akses, keterjangkauan dan kualitaspelayanan kesehatan; (3) meningkatnya kesadaran gizi keluarga dalam upayameningkatkan status gizi masyarakat, terutama pada ibu hamil, bayi dan anak balita;30.025.020.015.010.05.0-11.1GRAFIK IV.7PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN KESEHATAN, 2005-20100.236.50.3714.312.316.90.390.32 0.3218.4 18.918.015.5 15.90.3623.822.42005 2006 2007 2008 2009 2010*)*) Perkiraan RealisasiSumber : Kementerin KeuanganAPBN-P Realisasi % Real thd PDBpersen0.450.400.350.300.250.200.150.100.05-Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -15


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>(4) menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular danpenyakit tidak menular; (5) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yang antara laintercermin dari meningkatnya umur harapan hidup, dari 70,0 tahun pada tahun 2005menjadi 70,7 tahun pada tahun 2009, dan menurunnya angka kematian bayi dan ibumelahirkan.Sementara itu, realisasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Perhubungan, dalam kurun waktu2005-2010 mengalami peningkatan rata-rata 33,4 persen per tahun, yaitu dari Rp 4,0 triliun(0,14 persen terhadap PDB) dalam tahun 2005, dan diperkirakan menjadi Rp16,8 triliun(0,27 persen terhadap PDB) dalam tahun 2010. Sementara itu realisasi penyerapan <strong>anggaran</strong><strong>belanja</strong> Kementerian Perhubungan dalam periode tersebut juga mengalami peningkatanyang cukup signifikan dari 66,0 persen terhadap pagu <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> KementerianPerhubungan dalam APBN-P tahun 2005 menjadi 95,8 persen dari pagunya dalam tahun2010. Dengan berbagai perkembangan tersebut, maka porsi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> KementerianPerhubungan terhadap total <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> K/L, mengalami peningkatan dari 3,3 persendalam tahun 2005 menjadi sebesar 4,8 persen dalam tahun 2010. Peningkatan porsi alokasi<strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Perhubungan selama kurun waktu tersebut, terutamaberkaitan dengan upaya <strong>pemerintah</strong> untuk mewujudkan sektor perhubungan sebagai salahsatu pelayanan publik inti (core public service) yang sangat menentukan terwujudnyakesejahteraan masyarakat (welfare society) dan keberhasilan pembangunan bangsa padaumumnya. Hal ini terutama karena transportasi merupakan salah satu tulang punggung(backbone) pembangunan infrastruktur, sehingga pada akhirnya akan meningkatkankehidupan berbangsa dan bernegara pada bidang politik, ekonomi, sosial budaya danpertahanan-keamanan. Karena itu, pembangunan transportasi diarahkan pada terwujudnyapelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.Pelayanan transportasi yang handal diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yangaman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality),terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampumendukung pembangunan nasional. Realisasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Perhubunganyang cenderung meningkat dalam periodetersebut, sebagian besar digunakan untukmembiayai upaya percepatan pembangunandan penyediaan infrastruktur gunamendorong pertumbuhan ekonomi, yangdilaksanakan melalui berbagai program,antara lain: (1) program pembangunan dibidang transportasi laut; (2) programpembangunan di bidang transportasi udara;dan (3) program pembangunan di bidangtransportasi darat dan perkeretaapian.Ilustrasi perkembangan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>Kementerian Perhubungan dalam periode2005-2010 disajikan dalam Grafik IV.8.triliun rupiahOutput yang dihasilkan dari alokasi <strong>anggaran</strong> Kementerian Perhubungan dalam periodetersebut diantaranya adalah : (1) peningkatan 2.365,8 km jalan dan 6.243,9 m jembatanpada lintas timur Sumatera, pantai utara jawa, lintas selatan Kalimantan, lintas baratSulawesi, dan lintas lainnya serta non lintas; (2) pembangunan 179 km jalan dan 440 m20.015.010.05.0-GRAFIK IV.8PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, 2005-20106.00.144.08.90.206.810.10.239.115.30.2713.518.60.2815.60.2717.616.82005 2006 2007 2008 2009 2010*)*) Perkiraan RealisasiSumber : Kementerian KeuanganAPBN-P Realisasi % Real thd PDBpersen0.300.250.200.150.100.05-IV-16 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVjembatan di kawasan perbatasan, terpencil, dan terluar atau terdepan; (3) pembangunan73 km jalan lintas selatan Jawa dan 765 jembatan; (4) pembangunan jalan akses sepanjang9,53 km; (5) meningkatnya panjang jalur ganda kereta api (KA), antara lain berupaterbangunnya jalur ganda kereta api lintas Yogyakarta-Kutoarjo (64 km), lintas Cikampek-Cirebon (48 km), lintas tanah abang-Serpong (24 km), lintas Cirebon-Kroya (24,48 km),Tegal-Pekalongan lintas Pemalang-Surodadi-Larangan (22,7 km); (6) meningkatnyapengadaan fasilitas keselamatan, berupa pengadaan dan pemasangan marka jalan sepanjang797.000 meter pada tahun 2005, dan 1.605.499 meter pada tahun 2010; (7) meningkatnyapembangunan dermaga penyeberangan sebanyak 47 unit (baru dan lanjutan) pada tahun2006, menjadi 57 unit (baru dan lanjutan) pada tahun 2010; (8) pengembangan pelabuhanBelawan dan Tanjung Priok serta pembangunan dan lanjutan pelabuhan di 146 lokasi yangtersebar diseluruh Indonesia; (9) subsidi perintis angkutan penyeberangan pada 49 kapalpenyeberangan perintis di 111 lintas angkutan penyeberangan perintis; (10) meningkatnyapelayanan angkutan udara perintis kepada masyarakat dari 90 rute dan 81 kota pada tahun2005 menjadi 118 rute dan 117 kota pada tahun 2010; (11) pembangunan kapal perintis dari112 unit pada tahun 2005 menjadi 25 unit pada tahun 2010, sehingga meningkatnya jumlahtrayek perintis angkutan laut dari 48 trayek pada tahun 2005 menjadi 60 trayek tahun2010, dan penyediaan public service obligation (PSO) melalui PT Pelni untuk 22 kapal padatahun 2005 menjadi 23 kapal pada tahun 2010; (12) terlaksananya pembangunan danpengembangan bandar udara strategis, antara lain Bandara Hasanuddin Makassar, BandaraSoekarno Hatta (Pengembangan terminal III), Bandara Kualanamu Medan Baru, danBandara Lombok Baru.Dari pelaksanaan berbagai program tersebut, outcome yang dihasilkan dari adanyapembangunan infrastruktur transportasi antara lain, adalah: (1) meningkatnya keselamatandan keamanan transportasi jalan melalui peningkatan pelayanan angkutan umum sesuaistandar pelayanan minimal; (2) meningkatnya keselamatan transportasi sungai, danau danpenyeberangan melalui rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasaranan transportasisungai, danau dan penyeberangan; serta (3) meningkatnya aksesibilitas pelayanantransportasi sungai, danau dan penyeberangan melalui pembangunan prasarana angkutansungai, danau dan penyeberangan di daerah kepulauan dan di pulau-pulau kecil sertakawasan perbatasan.Pada Kementerian Keuangan, realisasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> dalam kurun waktu 2005-2010mengalami peningkatan rata-rata 32,2 persen per tahun, yaitu dari Rp3,6 triliun (0,13 persenterhadap PDB) dalam tahun 2005 menjadi Rp14,6 triliun (0,23 persen terhadap PDB) dalamtahun 2010. Sejalan dengan itu, realisasi penyerapan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> KementerianKeuangan dalam periode tersebut juga mengalami peningkatan dari 74,5 persen terhadappagu <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Keuangan pada APBN-P tahun 2005 diperkirakanmenjadi 95,3 persen dari pagunya dalam APBN-P 2010. Dengan perkembangan tersebut,maka porsi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Keuangan terhadap total <strong>belanja</strong> K/L, mengalamipeningkatan dari 3,0 persen dalam tahun 2005 menjadi sebesar 4,2 persen dalam tahun2010. Peningkatan porsi alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Keuangan selama kurunwaktu tersebut, terutama berkaitan dengan upaya <strong>pemerintah</strong> untuk meningkatkanefekt<strong>iv</strong>itas sistem peng<strong>anggaran</strong>, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan, sehinggamampu menjadi pengaman dan pengendali dalam aspek-aspek seperti infrastruktur,kelembagaan, dan pasar uang guna memacu pertumbuhan ekonomi. Realisasi <strong>anggaran</strong><strong>belanja</strong> Kementerian Keuangan dalam periode tersebut, sebagian besar digunakan untukmembiayai: (1) program peningkatan efekt<strong>iv</strong>itas pengeluaran negara; (2) programNota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -17


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>pengembangan kelembagaan keuangan;serta (3) program stabilisasi ekonomi dansektor keuangan.triliun rupiah0.240.23 0.25Outcome yang dihasilkan dari alokasi15.00.2115.015.414.514.6<strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Keuangan0.180.200.1512.1 11.8dalam periode 2005-2010, diantaranya 10.0 0.130.158.9adalah: (1) meningkatnya ketahanan sektor0.107.06.35.0keuangan; (2) meningkatnya fungsi4.95.20.053.6intermediasi perbankan dan penyaluran--2005 2006 2007 2008 2009 2010*)dana melalui lembaga keuangan nonbank*) Perkiraan RealisasiAPBN-P Realisasi % Real thd PDB(termasuk pasar modal) kepada usaha mikroSumber : Kementerian Keuangankecil menengah (UMKM); (3) meningkatnyaperanan lembaga jasa keuangan nonbankterhadap perekonomian; (4) meningkatnya stabilitas sistem keuangan; (5) terselesaikannyapenyempurnaan sistem akuntasi <strong>pemerintah</strong> (SAP); (6) tersusunnya standar akuntansi<strong>pemerintah</strong> berbasis akrual, terselesaikannya laporan keuangan Pemerintah Pusat, danterselenggaranya sistem informasi keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;(7) terwujudnya secara bertahap mekanisme pencegahan dan pengelolaan krisis dengandidukung infrastruktur pendukung jasa-jasa keuangan; (8) meningkatnya penerimaannegara, terutama penerimaan yang bersumber dari pajak dengan mempertimbangkanperkembangan dunia usaha dan aspek keadilan; serta (9) meningkatnya penerimaan darisumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian dan kesinambungan pengelolaansumber daya alam dan lingkungan hidup. Ilustrasi perkembangan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>Kementerian Keuangan dalam periode 2005-2010 disajikan dalam Grafik IV.9.Dalam periode 2005-2010, realisasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Dalam Negerimengalami peningkatan rata-rata 80,1 persen per tahun, yaitu dari Rp0,6 triliun (0,02 persenterhadap PDB) dalam tahun 2005, dan diperkirakan menjadi Rp12,1 triliun (0,19 persenterhadap PDB) pada akhir tahun 2010. Sejalan dengan itu, realisasi penyerapan <strong>anggaran</strong><strong>belanja</strong> Kementerian Dalam Negeri dalam periode tersebut juga mengalami peningkatanyang sangat signifikan dari 58,0 persen terhadap pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> KementerianDalam Negeri pada APBN-P tahun 2005 diperkirakan menjadi 90,2 persen dari pagunyadalam APBN-P 2010. Dengan berbagai perkembangan tersebut, maka porsi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>Kementerian Dalam Negeri terhadap total <strong>belanja</strong> K/L dalam kurun waktu tersebutmengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 0,5 persen dalam tahun 2005 menjadisebesar 3,4 persen dalam tahun 2010. Peningkatan porsi alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>Kementerian Dalam Negeri selama kurun waktu tersebut, terutama berkaitan dengan upayamewujudkan tiga pilar pokok yang menjadi arah kebijakan <strong>pemerintah</strong>an dalam negeri,yaitu: menjaga dan memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, memperkuat danmenjaga stabilitas sistem politik dalam negeri dan sistem <strong>pemerintah</strong>an dalam negeri; sertameningkatkan kapasitas pembangunan daerah dan keberdayaan masyarakat. Realisasi<strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Dalam Negeri tersebut, sebagian besar digunakan untukmendukung penyelenggaraan berbagai kebijakan <strong>pemerintah</strong>an dalam negeri, yangdilaksanakan melalui berbagai program antara lain: (1) Program Penyempurnaan danPenguatan Kelembagaan Demokrasi; (2) Program Perbaikan Proses Politik; (3) ProgramPenataan Administrasi Kependudukan; (4) Program Peningkatan Kapasitas KelembagaanPemerintah Daerah; dan (5) Program Peningkatan Keberdayaaan Masyarakat Perdesaan.20.0GRAFIK IV.9PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN KEUANGAN, 2005-2010persen0.30IV-18 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVIlustrasi perkembangan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>Kementerian Dalam Negeri dalam periode2005-2010 disajikan dalam Grafik IV.10.triliun rupiah12.50.19Outcome yang dihasilkan dari alokasi0.2012.110.0<strong>anggaran</strong> Kementerian Dalam Negeri dalam0.1513.40.15periode tersebut, di antaranya adalah: 7.58.08.30.110.100.08(1) meningkatnya peran dan fungsi lembagalembagapolitik dan sosial kemasyarakatan,0.033.95.05.75.30.052.5 0.023.1serta terbangunnya pondasi kerjasama1.1 0.6 1.4 1.2--2005 2006 2007 2008 2009 2010*)konstruktif antar lembaga-lembaga tersebut;*) Perkiraan RealisasiAPBN-P Realisasi % Real thd PDB(2) terfasilitasinya penyelenggaraanSumber : Kementerian Keuangandesentralisasi dan otonomi daerah melaluipenataan regulasi, penataan urusan <strong>pemerintah</strong>an, peningkatan kapasitas dan penataankelembagaan pemda dan <strong>pemerintah</strong> desa, pembinaan dan peningkatan profesionalismeaparatur pemda, penataan daerah otonom baru dan evaluasinya, peningkatan kapasitaspengelolaan keuangan daerah, serta penyelenggaraan Pilkada langsung; (3) terselenggaranyadukungan upaya pengentasan kemiskinan melalui Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) di perdesaan; serta (4) terselenggaranya fungsi administrasikependudukan melalui penyelesaian regulasi, penyerasian kebijakan, pengelolaan pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil, dan berbagai kegiatan stimulan lainya, serta inisiasipengembangan dukungan sistem teknologi informasi dan komunikasi.Untuk Kementerian Pertanian, realisasi dari alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> dalam kurun waktu2005-2010 mengalami peningkatan rata-rata 25,1 persen per tahun, yaitu dari Rp2,7 triliun(0,1 persen terhadap PDB) dalam tahun 2005, dan diperkirakan menjadi Rp8,2 triliun (0,1persen terhadap PDB) dalam tahun 2010. Sejalan dengan itu, realisasi penyerapan <strong>anggaran</strong><strong>belanja</strong> Kementerian Pertanian dalam periode tersebut juga mengalami peningkatan yangsangat signifikan dari 61,9 persen terhadap pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> KementerianPertanian dalam APBN-P tahun 2005 diperkirakan menjadi sekitar 91,7 persen dari pagunyadalam APBN-P 2010. Dengan perkembangan tersebut, maka porsi alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>Kementerian Pertanian terhadap total <strong>belanja</strong> K/L, meningkat dari 2,2 persen dalam tahun2005 menjadi sebesar 2,3 persen dalam tahun 2010. Peningkatan porsi alokasi <strong>anggaran</strong><strong>belanja</strong> Kementerian Pertanian selama kurun waktu tersebut, terutama berkaitan denganupaya peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya petani dengan penciptaan lapangankerja terutama di perdesaan dan pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan ketahananpangan nasional melalui revitalisasi pertanian. Realisasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> KementerianPertanian dalam periode tersebut, sebagian besar digunakan untuk mendukung upayameningkatkan kemampuan petani untuk dapat menghasilkan komoditas yang berdaya saingtinggi, dan menjaga tingkat produksi beras dalam negeri dengan tingkat ketersediaan minimal90,0 persen dari kebutuhan domestik untuk mengamankan kemandirian pangan. Upayatersebut dilaksanakan melalui berbagai program, antara lain: (1) program peningkatanketahanan pangan; (2) program pengembangan agribisnis; dan (3) program peningkatankesejahteraan petani. Ilustrasi perkembangan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Pertanian dalamperiode 2005-2010 disajikan dalam Grafik IV.11.Output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut, diantaranya meliputi:(1) meningkatnya produksi komoditas pertanian, yang tercermin antara lain darimeningkatnya produksi padi dari 54,15 juta ton gabah kering giling (GKG) pada tahun15.0GRAFIK IV.10PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI, 2005-2010persen0.25Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -19


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>2005 menjadi 64,33 juta ton GKG pada tahun2009 ; dan (2) meningkatnya produksikomoditas perkebunan.triliun rupiah0.17 0.17Outcome yang dihasilkan dari alokasi8.00.150.160.140.13<strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Pertanian6.00.120.10dalam periode tersebut, di antaranya adalah8.94.08.1 8.38.27.70.08: (1) terjaganya tingkat produksi beras dalam7.26.56.85.95.6negeri dengan tingkat ketersediaan minimal 2.0 4.30.042.790 persen dari kebutuhan domestik, untuk-0.002005 2006 2007 2008 2009 2010*)pengamanan kemandirian pangan; (2)*) Perkiraan RealisasiAPBN-P Realisasi % Real thd PDBmeningkatnya daya saing dan nilai tambahSumber : Kementerian Keuanganproduk pertanian; (3) meningkatnyaproduksi dan produkt<strong>iv</strong>itas nasional dalamrangka mendukung pertumbuhan dan peningkatan pendapatan petani, dimana Nilai TukarPetani (NTP) meningkat menjadi sekitar 101,16 (menggunakan tahun dasar 2007=100);(4) meningkatnya nilai ekspor produk pertanian strategis, dan menurunnya ketergantungankepada produk impor, sehingga diharapkan surplus neraca perdagangan dapat terusditingkatkan menjadi US$13,1 miliar pada tahun 2009. Pencapaian produksi komoditastanaman pangan dan perkebunan dapat dilihat pada Tabel IV.2.10.0GRAFIK IV.11PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN PERTANIAN, 2005-2010persen0.20TABEL IV.2PRODUKSI KOMODITAS TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN, 2005-2010No Komoditas2005 2006 2007 2008 2009 2010 (1 )(ribu ton)I. Komoditas Tanaman Pangan1 Padi 54.151 54.455 57.157 60.326 64.398 66.6802 Jagung 12.524 11.609 13.288 16.317 17.629 19.8003 Kedele 808 748 593 776 975 1.3004 Kacang Tanah 836 838 789 770 778 8825 Kacang Hijau 321 316 322 298 314 3606 Ubi Kayu 19.321 19.987 19.988 21.757 22.039 22.2487 Ubi Jalar 1.857 1.854 1.887 1.882 2.058 2.000II. Komoditas Perkebunan1 Kelapa Sawit 11.862 17.351 17.665 19.200 20.570 23.2002 Karet 2.271 2.637 2.755 2.751 2.594 2.6813 Kelapa 3.097 3.131 3.193 3.240 3.247 3.2664 Kakao 749 769 740 803 934 9885 Kopi 640 682 677 698 698 6986 Jambu Mete 135 149 146 157 143 1457 Gula (2) 2.242 2.307 2.448 2.704 2.624 2.9968 Tembakau 153 146 165 168 177 1819 Cengkeh 79 62 80 70 75 78Keterangan: (1) Angka Target; (2) HablurSumber: BPS, Kementerian Pertanian4.2.3 Perkembangan Pelaksanaan Anggaran BelanjaPemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2005-2010Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara, <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong> juga dikelompokkan menjadi 11fungsi. Pengelompokan ini menggambarkan berbagai aspek dari penyelenggaraanIV-20 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVDalam kurun waktu enam tahun terakhir, sebagian besar dari realisasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>Pemerintah Pusat merupakan <strong>belanja</strong> operasional, yaitu <strong>belanja</strong> pegawai, <strong>belanja</strong> barang,subsidi, dan pembayaran bunga utang, rata-rata mencapai 73,5 persen dari total <strong>belanja</strong>Pemerintah Pusat. Sementara itu, sisanya sebesar rata-rata 26,5 persen merupakan realisasi<strong>belanja</strong> modal, bantuan sosial, <strong>belanja</strong> hibah, dan <strong>belanja</strong> lain-lain. Hal tersebut menunjukanbahwa realisasi <strong>belanja</strong> Pemerintah Pusat dalam kurun waktu tersebut masih didominasioleh pengeluaran-pengeluaran yang bersifat wajib, yang membawa konsekuensi padaterbatasnya ruang gerak Pemerintah untuk melaksanakan intervensi fiskal bagi pelaksananberbagai program dan kegiatan pembangunan. Untuk itu, dalam beberapa tahun terakhirtelah ditempuh kebijakan untuk meningkatkan kualitas <strong>belanja</strong> Negara (spending quality),dengan lebih memperhatikan efisiensi, ketepatan alokasi, serta pengaruhnya terhadapperekonomian.Belanja Pemerintah Pusat, dalam periode2005–2010, secara nominal menunjukkanpeningkatan rata-rata 16,7 persen pertahun,yaitu dari Rp361.155,2 miliar (13,0 persenterhadap PDB) dalam tahun 2005 menjadiRp781.533,6 miliar (12,5 persen terhadapPDB) dalam tahun 2010. Dilihat darikomposisinya secara per jenis, <strong>belanja</strong> yangmengalami peningkatan signifikan adalah<strong>belanja</strong> modal, dari 9,1 persen terhadap total<strong>belanja</strong> Pemerintah Pusat dalam tahun 2005,menjadi 12,3 persen terhadap total <strong>belanja</strong>Pemerintah Pusat dalam tahun 2010.Perkembangan <strong>belanja</strong> Pemerintah Pusat menurut jenis dapat dilihat pada Tabel IV.7 danGrafik IV.18.(miliar rupiah)TABEL IV.7PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2005-2010( triliun rupiah )9008007006005004003002001000GRAFIK IV.18BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS2005 - 201013.0 13.212.815.5Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi APBN APBN-P Perk. Real2005 2006 2007 2008 2009 2010Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja ModalPembayaran Bunga Utang Subsidi Belanja HibahBantuan Sosial Belanja Lain-lain % thd PDBSumber : Kementerian Keuangan11.212.112.511.9%18.016.014.012.010.08.06.04.02.0-2005 2006 2007 2008 20092010UraianLKPP% thdPDBLKPP% thdPDBLKPP% thdPDBLKPP% thdPDBLKPP% thdPDB% thdBPPAPBN% thdPDBAPBN-P% thdPDBPerk.Realisasi% thdPDB1. Belanja Pegawai 54,3 1,9 7 3,3 2,2 90,4 2,3 112,8 2,5 127 ,7 2,3 20,3 160,4 2,7 162,7 2,6 150,4 2,42. Belanja Barang 29,2 1,0 47 ,2 1,4 54,5 1,4 56,0 1,2 80,7 1,4 12,8 107 ,1 1,8 112,6 1,8 103,2 1,63. Belanja Modal 32,9 1,2 55,0 1,6 64,3 1,6 7 2,8 1,6 7 5,9 1,4 12,1 82,2 1,4 95,0 1,5 90,7 1,44. Pembayaran Bunga Utang 65,2 2,3 7 9,1 2,4 7 9,8 2,0 88,4 2,0 93,8 1,7 14,9 115,6 1,9 105,7 1,7 100,8 1,65. Subsidi 120,8 4,3 107 ,4 3,2 150,2 3,8 27 5,3 6,1 138,1 2,5 22,0 157 ,8 2,6 201,3 3,2 195,2 3,16. Belanja Hibah - - - - - - - - - - - 7 ,2 0,1 0,2 0,0 0,2 0,07 . Bantuan Sosial 24,9 0,9 40,7 1,2 49,8 1,3 57 ,7 1,3 7 3,8 1,3 11,7 64,3 1,1 7 1,2 1,1 63,1 1,08. Belanja lain-lain 34,0 1,2 37 ,4 1,1 15,6 0,4 30,3 0,7 38,9 0,7 6,2 30,7 0,5 32,9 0,5 32,2 0,5Total BPP361,2 13,0 440,0 13,2 504,6 12,8 693,4 15,5 628,8 11,2 100,0 725,2 12,1 781,5 12,5 735,9 11,8Sum ber : Kem enterian KeuanganBelanja PegawaiBesaran <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> pegawai, antara lain dipengaruhi oleh beberapa faktor, sepertiperkembangan jumlah pegawai dan penerima pensiun (beserta keluarga yang ditanggung),komposisi pangkat dan jabatan pegawai, serta kebijakan pegawai yang ditempuh <strong>pemerintah</strong>.Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -31


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Secara nominal realisasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> pegawai dalam kurun waktu 2005-2010mengalami peningkatan rata-rata 24,6 persen per tahun, yaitu dari Rp54,3 triliun (15,0persen terhadap total <strong>belanja</strong> Pemerintah Pusat) dalam tahun 2005 menjadi sebesar Rp162,7triliun (20,8 persen terhadap total <strong>belanja</strong> Pemerintah Pusat) dalam APBN-P tahun 2010.Sementara itu, realisasi penyerapan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> pegawai dalam periode tersebut jugamengalami peningkatan, yaitu dari 88,7 persen terhadap pagu <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> pegawaidalam APBN-P tahun 2005 diperkirakan menjadi 92,5 persen terhadap pagunya dalamAPBN-P tahun 2010.Kenaikan realisasi <strong>belanja</strong> pegawai yang cukup signifikan dalam kurun waktu tersebut, antaralain berkaitan dengan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh dalam rangkamemperbaiki penghasilan dan kesejahteraan pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri danpara pensiunan dalam periode tersebut, yang meliputi antara lain: (1) kebijakan kenaikangaji pokok bagi PNS dan TNI/Polri secara berkala; (2) kebijakan pemberian gaji bulan ke-13; (3) kenaikan tunjangan fungsional bagi pegawai yang memegang jabatan fungsionaldan kenaikan tunjangan struktural bagi para pejabat struktural; (4) kenaikan uang laukpauk bagi anggota TNI/Polri; (5) pemberian uang makan kepada PNS mulai tahun 2007;(6) kenaikan tarif uang lembur dan uang makan lembur; serta (7) penyesuaian pokok pensiundan pemberian pensiun ke-13. Selain itu, terkait dengan pemeliharaan kesehatan bagi PNSdan pejabat, sejak tahun 2009 telah diberikan subsidi untuk penyakit katastropik, dan sejaktahun 2010 telah dilaksanakan program Jamkesmen (jaminan kesehatan menteri danpejabat tertentu).Dalam periode tersebut, ditempuh kebijakan kenaikan gaji PNS dan TNI/Polri dan kenaikanpokok pensiun sebesar rata-rata 15,0 persen dalam tahun 2006 dan 2007, sebesar rata-rata20,0 persen dalam tahun 2008, sebesar rata-rata 15,0 persen dalam tahun 2009, dan ratarata5,0 persen dalam tahun 2010. Di samping itu, tunjangan jabatan struktural jugadinaikkan masing-masing sebesar 50,0 persen bagi eselon III, IV dan V pada tahun 2006,serta masing-masing sebesar 23,6 persen untuk eselon I, sebesar 32,5 persen untuk eselonII, sebesar 42,5 persen untuk eselon III, sebesar 52,5 persen untuk eselon IV, dan sebesar60,0 persen untuk eselon V tahun 2007. Selanjutnya, kenaikan tunjangan fungsionaldiberikan rata-rata sebesar 10,0 persen pada tahun 2006, dan 20,0 persen pada tahun 2007.Sementara itu, bagi pegawai nonpejabat, pada tahun 2006 diberikan tunjangan umummasing-masing sebesar Rp175.000 per bulan bagi pegawai golongan I, Rp180.000 per bulanbagi pegawai golongan II, Rp185.000 per bulan bagi pegawai golongan III, Rp190.000 perbulan bagi pegawai golongan IV, dan sebesar Rp75.000 per bulan bagi TNI/Polri. Selainitu, uang lauk pauk bagi TNI/Polri ditingkatkan dari Rp17.500 per orang per hari padatahun 2005, menjadi Rp35.000 per orang per hari pada tahun 2008, dan menjadi Rp40.000per orang per hari pada tahun 2010. Sejalan dengan itu, sejak tahun 2007 juga diberikanuang makan bagi pegawai negeri sipil yang meningkat dari sebesar Rp10.000 per orang perhari dalam tahun 2007, menjadi Rp15.000 per orang per hari kerja pada tahun 2008 danmenjadi Rp20.000 per orang per hari kerja pada tahun 2010.Dengan ditempuhnya berbagai kebijakan tersebut, penghasilan dan kesejahteraan aparaturPemerintah dalam kurun waktu tersebut mengalami peningkatan, yaitu take home pay,PNS dengan pangkat terendah (golongan I/a tidak kawin) mengalami peningkatan darisekitar Rp674.000 dalam tahun 2005 menjadi sekitar Rp1.896.000 dalam tahun 2010.Khusus bagi guru dengan pangkat terendah (golongan II/a tidak kawin) take home payIV-32 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVmereka mengalami peningkatan dari sekitarRp1.002.000 dalam tahun 2005 menjadisekitar Rp2.496.000 dalam tahun 2010,sedangkan bagi anggota TNI/Polri denganpangkat terendah (Tamtama/Bintara) takehome pay-nya mengalami peningkatan darisekitar Rp1.271.000 dalam tahun 2005menjadi sekitar Rp2.505.000 dalam tahun2010. Perkembangan take home pay aparaturNegara tahun 2005-2010 dapat dilihat dalamGrafik IV.19.Belanja BarangDalam periode 2005–2010, <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> barang secara nominal mengalami peningkatanrata-rata 31,0 persen per tahun, yaitu dari Rp29,2 triliun dalam tahun 2005 menjadi Rp112,6triliun dalam APBN-P tahun 2010. Demikian pula, realisasi penyerapan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>barang dalam periode tersebut juga mengalami peningkatan dari 68,9 persen terhadap pagu<strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> barang pada APBN-P tahun 2005 diperkirakan menjadi 91,7 persenterhadap pagunya dalam tahun 2010. Sementara itu, perkembangan proporsi <strong>belanja</strong> barangterhadap total <strong>belanja</strong> Pemerintah Pusat meningkat dari 8,1 persen dalam tahun 2005 menjadi14,4 persen dalam tahun 2010.Kenaikan realisasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> barangdalam kurun waktu tersebut, sejalan dengan:(1) meningkatnya ketersediaan sarana danprasarana kerja, baik perangkat kerasmaupun perangkat lunak, serta pengadaanperalatan kantor guna memenuhi kebutuhanadministrasi dan operasional yang semakinmeningkat di berbagai instansi; (2)bertambahnya jumlah satuan kerja yangberdampak pada meningkatnya jumlah asetdan barang inventaris Pemerintah yangmemerlukan pemeliharaan; serta (3)meningkatnya harga barang dan jasa yangsangat mempengaruhi biaya pemeliharaanmaupun perjalanan dinas. Di samping itu, kegiatan pemilihan umum (Pemilu) juga telahmeningkatkan realisasi <strong>belanja</strong> barang dalam tahun 2009. Perkembangan realisasi <strong>belanja</strong>barang tahun 2006-2010 dapat dilihat dalam Grafik IV.20.Belanja Modalribu rupiahSementara itu, dalam rentang waktu yang sama, realisasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> modal secaranominal mengalami peningkatan rata-rata 23,6 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp32,9triliun (9,1 persen terhadap total <strong>belanja</strong> Pemerintah Pusat) dalam tahun 2005 menjadisebesar Rp95,0 triliun (12,2 persen terhadap total <strong>belanja</strong> Pemerintah Pusat) dalam tahun2010. Kenaikan realisasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> modal yang cukup signifikan dalam rentang waktutersebut merupakan dampak dari kebijakan pergeseran <strong>belanja</strong> barang ke <strong>belanja</strong> modal.300025002000150010005000Sumber : Kementerian Keuangantriliun rupiah12010080604020-GRAFIK IV.19PERKEMBANGAN TAKE HOME PAY TERENDAHAPARATUR NEGARA, 2005-20102005 2006 2007 2008 2009 2010PNS Guru TNI/PolriGRAFIK IV.20PERKEMBANGAN BELANJA BARANG2006 - 2010Realisasi2006Realisasi2007Realisasi2008Realisasi2009Barang & BLU Jasa Pemeliharaan PerjalananAPBN-P2010Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -33


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Melalui kebijakan pergeseran alokasi <strong>anggaran</strong> dari <strong>belanja</strong> barang ke <strong>belanja</strong> modal yangmemiliki dampak langsung yang diperkirakan relatif lebih besar bagi perekonomian nasional,diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat lebih ditingkatkan.Di samping itu, meningkatnya alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> modal dalam periode tersebut, jugamenunjukkan besarnya upaya Pemerintah untuk mengatasi permasalahan bottleneckinfrastruktur melalui pembangunan infrastruktur di tanah air. Selain dimaksudkan untukmeningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan alokasi <strong>anggaran</strong><strong>belanja</strong> modal kepada pembangunan infrastruktur juga dimaksudkan untuk dapatmendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan domesticconect<strong>iv</strong>ity.Dalam periode 2006-2010, <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> modal yang cukup besar terdapat pada K/Lyang terkait dengan pembangunan infrastruktur, yaitu: (1) Departemen Pekerjaan Umum;(2) Departemen Perhubungan; (3) Departemen Pertahanan; (4) Departemen Energi danSumber Daya Mineral; dan (5) Departemen Pendidikan Nasional. Realisasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>modal pada 5 K/L tersebut dalam kurun waktu 2005-2009 digunakan untuk melaksanakanberbagai program antara lain, yaitu: (1) program pengembangan pertahanan; (2) programpeningkatan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan; (3) programpeningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana kereta api; (4) program pembangunantransportasi laut; (5) program pembangunan transportasi udara; (6) program pendidikantinggi; (7) program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumberair lainnya; (8) program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringanpengairan lainnya; (9) program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan; (10) programpeningkatan/pembangunan jalan dan jembatan; (11) program pengendalian banjir danpengaman pantai; dan (12) program pengembangan kinerja pengelolaan air minum danair limbah.Outcome yang dihasilkan dari realisasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> modal dalam kurun waktu 2005-2009 antara lain adalah: (1) meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi jalanmelalui peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai standar pelayanan minimal;(2) meningkatnya keselamatan transportasi sungai, danau dan penyeberangan melaluirehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasaranan transportasi sungai, danau danpenyeberangan; (3) meningkatnya aksesibilitas pelayanan transportasi sungai, danau danpenyeberangan melalui pembangunan prasarana angkutan sungai, danau danpenyeberangan di daerah kepulauan dan dipulau-pulau kecil serta kawasan perbatasan;(4) meningkatnya kapasitas pembangkitlistrik dan rasio elektrifikasi; (5)terpeliharanya dan meningkatnya dayadukung, kapasitas, maupun kualitaspelayanan prasarana jalan untuk daerahdaerahyang perekonomiannya berkembangpesat; (6) meningkatnya aksesibilitas wilayahyang sedang dan belum berkembang melaluidukungan pelayanan prasarana jalan yangsesuai dengan perkembangan kebutuhantransportasi, baik dalam hal kecepatanmaupun kenyamanan, khususnya padatriliun rupiah80706050403020100Sumber: KementerianKeuanganGRAFIK IV.21PERKEMBANGAN REALISASI BELANJA MODAL, 2006 - 2009Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi2006 2007 2008 2009TanahGedung dan BangunanBelanja Pemeliharaan Yang dikapitalisasiDana BergulirPeralatan dan MesinJalan, Irigasi, dan JaringanBelanja Modal Fisik LainnyaBelanja Modal BLUIV-34 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVkoridor-koridor utama di masing-masing pulau dan wilayah; (7) meningkatnya kemampuanpemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, pemukiman, pertanian dan industri denganprioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat; (8) berkurangnyadampak bencana banjir dan kekeringan; (9) terlindunginya daerah pantai dari abrasi airlaut, terutama pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dan wilayah strategis; (10) optimalnyakapasitas penyediaan air baku; dan(11) optimalnya fungsi dan kapasitastampungan air baku. Perkembangan realisasi <strong>belanja</strong> modal tahun 2006-2009 dapat dilihatdalam Grafik IV. 21.Pembayaran Bunga UtangPembayaran bunga utang dalam kurun waktu 2005-2010 secara nominal menunjukkanpeningkatan, namun porsinya terhadap <strong>belanja</strong> negara hingga tahun 2010 cenderungmenurun. Secara nominal pembayaran bunga utang mengalami peningkatan sebesarRp40,5 triliun, atau tumbuh rata-rata 12,8 persen per tahun, dari Rp65,2 triliun (18,1 persenterhadap Belanja Pemerintah Pusat atau 2,4 persen terhadap PDB) pada tahun 2005,diperkirakan mencapai Rp 105,7 triliun (13,5 persen terhadap Belanja Pemerintah Pusatatau 1,7 persen terhadap PDB) di tahun 2010 (lihat Tabel IV.8).TABEL IV.8PEMBAYARAN BUNGA UTANG, 2005 - 2010(triliun Rupiah)Uraian2005 2006 2007 2008 20092010LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP APBN APBN-PPembayaran Bunga Utang (triliun rupiah) 65,2 79,1 79,8 88,4 93,8 115,6 105,7i. Utang Dalam Negeri 42,6 54,9 54,1 59,9 63,8 77,4 71,9ii. Utang Luar Negeri 22,6 24,2 25,7 28,5 30,0 38,2 33,8% thd Belanja NegaraPembayaran Bunga Utang : 12,8 11,9 10,5 9,0 10,0 11,0 9,4i. Utang Dalam Negeri 8,4 8,2 7,1 6,1 6,8 7,4 6,4ii. Utang Luar Negeri 4,4 3,6 3,4 2,9 3,2 3,6 3,0% thd PDBPembayaran Bunga Utang : 2,3 2,4 2,0 1,8 1,7 1,9 1,7i. Utang Dalam Negeri 1,5 1,6 1,4 1,2 1,1 1,3 1,1ii. Utang Luar Negeri 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5Asumsi dan Parameter- Rata-rata nilai tukar (Rp/US$) 9.705,0 9.164,0 9.140,0 9.691,0 10.407,0 10.000,0 9.200,0- Rata-rata SBI 3 bulan (%) 9,1 11,7 8,0 9,3 7,6 6,5 6,5I. Outstanding Utang Dalam Negeri (triliun rupiah) *) 652,9 662,4 693,1 732,4 783,9 836,3 836,3- SBN domestik 652,9 662,4 693,1 732,4 783,9 836,3 836,3II. Outstanding Utang Luar Negeri (miliar US$) *) 69,6 66,6 67,5 69,4 77,9 80,3 80,3- Pinjaman luar negeri 68,6 63,1 62,0 62,4 66,7 65,0 65,0- SBN internasional 1,0 3,5 5,5 7,0 11,2 15,2 15,2Pembiayaan Utang : (triliun Rp) 12,3 9,4 30,6 67,5 83,9 94,5 107,3i. Dalam Negeri (2,0) 17,5 43,6 46,0 52,7 59,4 66,1- SBN domestik (neto) (2,0) 17,5 43,6 46,0 52,7 59,4 66,1ii. Luar Negeri 14,3 (8,1) (13,0) 21,5 31,3 35,1 41,2- Pinjaman luar negeri (neto) (10,3) (26,6) (26,6) (18,4) (15,5) (9,9) (0,2)- SBN internasional 24,5 18,5 13,6 39,9 46,8 45,0 41,4*) Nilai outstanding akhir tahun sebelumnyaSumber : Kementerian KeuanganDari realisasi pembayaran bunga utang selama periode 2005-2010 tersebut, lebih dari 65,0persen dari total pembayaran bunga utang digunakan untuk pembayaran bunga utang dalamnegeri yang seluruhnya berasal dari pembayaran bunga Surat Berharga Negara (SBN)domestik. Sementara itu, sisanya merupakan pembayaran bunga utang luar negeri, yangterdiri dari bunga SBN internasional dan bunga pinjaman luar negeri.Bunga untuk SBN terdiri dari beberapa komponen, diantaranya adalah bunga atas SBNyang diterbitkan, diskon penerbitan, dan biaya penerbitan. Diskon dan biaya penerbitanNota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -35


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>SBN merupakan non-cash items sebagai kompensasi yang membebani bunga, agar hasilpenerbitan SBN tetap dalam nilai nominalnya. Besaran bunga SBN dipengaruhi antara lainoleh outstanding SBN, jumlah penerbitan pada tahun berjalan, tingkat bunga SBI-3 bulan,yield pada saat penerbitan SBN, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat untukSBN valuta asing (valas).Dalam lima tahun terakhir, perkembangan tingkat bunga SBI-3 bulan cenderung turun.Pada tahun 2005, rata-rata tingkat bunga SBI-3 bulan adalah sebesar 9,1 persen danmenurun menjadi 7,6 persen pada tahun 2009. Penurunan ini terus berlanjut pada tahun2010, dimana rata-rata tingkat suku bunga SBI-3 bulan tersebut diperkirakan berada padalevel 6,5 persen.Sementara itu, nilai tukar mata uang rupiahterhadap dolar Amerika Serikat pada periodeyang sama cenderung berfluktuasi. Padatahun 2005, rata-rata nilai tukar mata uangrupiah terhadap dolar Amerika Serikat beradapada kisaran Rp 9.705 per USD, danmelemah menjadi Rp 10.407 per USD padatahun 2009. Namun, pada tahun 2010 rataratanilai tukar rupiah diperkirakan beradapada kisaran Rp 9.200 per USD. Selanjutnya,perkembangan yield SBN dalam negeri padaperiode 2005-2010 diperkirakan jugasemakin menurun, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dan keamanan dalamnegeri sebagaimana tergambar dalam grafik berikut ini (lihat Grafik IV.22).Bunga pinjaman luar negeri, terdiri dari bunga atas pinjaman luar negeri yang ditarik, danfee/biaya pinjaman, seperti commitment fee, front end fee, insurance premium, dan lainlain.Besaran bunga pinjaman luar negeri, terutama dipengaruhi oleh faktor outstandingpinjaman luar negeri, besarnya penarikan pinjaman luar negeri pada tahun berjalan, tingkatbunga Libor, dan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Selama periode2005 sampai dengan tahun 2010, pembayaran bunga utang luar negeri cenderung lebihrendah dari pembayaran bunga utang dalam negeri. Hal ini berkaitan dengan kebijakan<strong>pemerintah</strong> untuk mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri, dan lebihmemprioritaskan kemampuan pasar obligasi dalam negeri. Lebih lanjut, pembiayaan melaluisumber luar negeri hingga saat ini justru bersifat negatif (penarikan pinjaman luar negerilebih kecil dari pembayaran kembali pokok utang luar negeri), sedangkan penerbitan SBNinternasional hanya dilakukan apabila pasar SBN domestik diperkirakan tidak mampumenyerap penerbitan SBN domestik.Dalam kurun waktu 2005-2010, perkembangan realisasi pembayaran bunga utang dalamnegeri secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp29,3 triliun atau tumbuh ratarata14,0 persen per tahun, dari sebesar Rp42,6 triliun (11,8 persen terhadap BelanjaPemerintah Pusat atau 1,5 persen terhadap PDB) pada tahun 2005 menjadi Rp63,8 triliun(10,2 persen terhadap Belanja Pemerintah Pusat atau 1,7 persen terhadap PDB) pada tahun2009, dan diperkirakan mencapai Rp71,9 triliun (9,2 persen terhadap Belanja PemerintahPusat atau 1,7 persen terhadap PDB) pada tahun 2010. Penye<strong>bab</strong> kenaikan realisasipembayaran bunga utang dalam negeri pada periode tersebut, adalah karena meningkatnya211917151311975GRAFIK IV.22PERGERAKAN YIELD SBN DALAM NEGERI, 2005-2010Sumber:Kementerian Keuangan5 Tahun 10 TahunIV-36 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVoutstanding SBN domestik dari Rp662,4triliun pada akhir tahun 2005 menjadiRp836,3 triliun pada akhir tahun 2009.100.0Sementara itu, perkembangan realisasi80.0pembayaran bunga utang luar negeri secara 60.040.0nominal mengalami peningkatan sebesar20.0Rp11,2 triliun, atau tumbuh rata-rata 10,6-LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP APBN APBN-Ppersen per tahun, dari sebesar Rp22,6 triliun2005 2006 2007 2008 2009 2010(6,3 persen terhadap Belanja PemerintahUtang Luar Negeri Utang Dalam NegeriPusat atau 0,8 persen terhadap PDB) padaSumber : Kementerian Keuangantahun 2005 menjadi Rp 30,0 triliun (4,8persen terhadap Belanja Pemerintah Pusat atau 0,5 persen terhadap PDB) pada tahun 2009,dan diperkirakan mencapai Rp 33,8 triliun (4,3 persen terhadap Belanja Pemerintah Pusatatau 0,5 persen terhadap PDB) pada tahun 2010. Penye<strong>bab</strong> kenaikan realisasi pembayaranbunga utang luar negeri dalam periode tersebut, adalah karena meningkatnya outstandingSBN internasional dari semula US$ 3,5 miliar pada akhir tahun 2005 menjadi sebesarUS$15,2 miliar pada akhir tahun 2009. Perkembangan bunga utang keseluruhan dapatdilihat di Grafik IV.23.SubsidiSubsidi merupakan alokasi <strong>anggaran</strong> yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yangmemproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyaksedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Walaupunpenyediaan <strong>anggaran</strong> subsidi oleh <strong>pemerintah</strong> dalam beberapa tahun terakhir ini jumlahnyamengalami peningkatan yang cukup besar, namun penyediaan <strong>anggaran</strong> subsidi tersebutharus tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara. Dalam rentang waktu 2005–2010, realisasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> subsidi secara nominal mengalami peningkatan sebesarRp80,5 triliun, atau tumbuh rata-rata 10,8 persen per tahun, dari sebesar Rp120,8 triliun(4,4 persen terhadap PDB) pada tahun 2005, menjadi Rp138,1 triliun (2,5 persen terhadapPDB) pada tahun 2009, dan diperkirakanmencapai Rp201,3 triliun (3,2 persenterhadap PDB) pada tahun 2010. Perubahanrealisasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> subsidi yang cukupsignifikan dalam kurun waktu tersebut,antara lain berkaitan dengan: (1) perubahanharga minyak mentah Indonesia(Indonesian Crude Price, ICP) dan nilai tukarrupiah terhadap dolar Amerika Serikat; dan(2) perubahan parameter yang digunakandalam perhitungan subsidi. Proporsi subsidienergi dan proporsi subsidi non-energiterhadap total subsidi disajikan dalam GrafikIV.24.Subsidi EnergiSubsidi energi adalah alokasi <strong>anggaran</strong> yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yangmenyediakan dan mendistribusikan bahan bakar minyak jenis tertentu (Bahan Bakar Minyak140.0120.0ribu kiloliter6,000.05,200.04,400.03,600.02,800.02,000.0GRAFIK IV.23KOMPOSISI PEMBAYARAN BUNGA UTANG, 2005-2010(triliun rupiah)GRAFIK IV.24PERKEMBANGAN VOLUME KONSUMSI BBM, 2005 - 2010Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agts Sept Okt Nop Des2005 2006 2007 2008 2009 2010Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -37


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>dan Bahan Bakar Nabati), Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kilogram, dan tenagalistrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat. Realisasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> subsidienergi, yang terdiri dari subsidi BBM dan subsidi listrik, dalam rentang waktu 2005–2010secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp39,5 triliun, atau tumbuh rata-rata 6,6persen per tahun, dari sebesar Rp104,4 triliun (3,8 persen terhadap PDB) pada tahun 2005,dan diperkirakan mencapai Rp144,0 triliun (2,3 persen terhadap PDB) pada tahun 2010.Perubahan realisasi <strong>anggaran</strong> subsidi energi yang cukup signifikan dalam kurun waktutersebut, antara lain berkaitan dengan: (1) perubahan parameter dalam perhitungan subsidienergi, diantaranya ICP, nilai tukar rupiah, volume BBM bersubsidi, dan penjualan tenagalistrik; serta (2) kebijakan penetapan harga bahan bakar minyak bersubsidi dan tarif dasarlistrik.Subsidi BBM, diberikan dengan maksud untuk mengendalikan harga jual BBM, sebagaisalah satu kebutuhan dasar masyarakat di dalam negeri, sehingga dapat terjangkau olehdaya beli masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini dise<strong>bab</strong>kan hargajual BBM dalam negeri sangat dipengaruhi oleh perkembangan berbagai faktor eksternal,antara lain harga minyak mentah di pasar dunia, dan nilai tukar rupiah terhadap dolarAmerika Serikat. Pada saat ini, BBM bersubsidi hanya diberikan pada beberapa jenis BBMtertentu, yaitu minyak tanah (kerosene), minyak solar (gas oil), premium kecuali untukindustri, dan LPG tabung 3 kilogram.Dalam rentang waktu 2005–2010, realisasi <strong>anggaran</strong> subsidi BBM secara nominalmengalami penurunan sebesar Rp6,7 triliun, atau menurun rata-rata 1,4 persen per tahun,dari sebesar Rp95,6 triliun (3,5 persen terhadap PDB) pada tahun 2005 dan diperkirakanmencapai Rp88,9 triliun (1,4 persen terhadap PDB) pada tahun 2010. Penurunan realisasi<strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> subsidi dalam kurun waktu tersebut, antara lain berkaitan denganparameter volume konsumsi BBM bersubsidi. Dalam tahun 2010, volume konsumsi BBMbersubsidi diperkirakan mencapai 36,5 juta kiloliter, atau turun sebesar 23,2 juta kiloliterbila dibandingkan dengan realisasi volume konsumsi BBM bersubsidi dalam tahun 2005,yang mencapai 59,7 juta kiloliter.Sementara itu, perkembangan harga minyakmentah (crude oil) di pasar dunia, termasukharga minyak mentah Indonesia (ICP) dannilai tukar rupiah terhadap dolar AmerikaSerikat dalam rentang waktu yang samacenderung mengalami fluktuasi. Dalamtahun 2010, realisasi ICP diperkirakanmencapai US$80 per barel. Jumlah ini berartimengalami kenaikan sebesar US$26,6 perbarel (49,8 persen) dibandingkan denganrealisasi ICP dalam tahun 2005 sebesarUS$53,4 per barel (lihat Grafik IV.25).Dalam periode yang sama, perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikatjuga mengalami fluktuasi. Apabila realisasi rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2005 mencapaiRp9.705 per dolar Amerika Serikat, maka pada tahun 2010 rata-rata nilai tukar rupiahdiperkirakan mencapai Rp9.200 per dolar Amerika Serikat. Untuk mengendalikan <strong>anggaran</strong>subsidi BBM, Pemerintah bersama DPR-RI sepakat untuk melakukan efisiensi, denganUS$/barel150120906030GRAFIK IV.25PERKEMBANGAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA (ICP), 2005 - 2010Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nop DesSumber : Kementerian Keuangan2005 2006 2007 2008 2009 2010IV-38 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVmenurunkan konsumsi BBM bersubsidi secara bertahap. Apabila pada tahun 2005 konsumsiBBM bersubsidi mencapai 59,7 juta kiloliter, maka pada tahun 2010 konsumsi BBM bersubsididiperkirakan mengalami penurunan menjadi 36,5 juta kiloliter. (lihat Tabel IV.9).TABEL IV.9PERKEMBANGAN SUBSIDI BBM JENIS TERTENTU DAN LPG TABUNG 3 KILOGRAM , 2005−2010Uraian2005 2006 2007 2008 20092010Real. Real. Real. Real Real. APBN APBN-PSubsidi BBM Jenis Tertentu dan LPGTabung 3 Kg (triliun rupiah)95,6 64,2 83,8 139,1 45,0 68,7 88,9% terhadap PDB 3,5 1,9 2,1 2,8 0,8 1,1 1,4Faktor-faktor yang mempengaruhi :- ICP Jan-Des (US$/barel) 53,40 64,26 72,31 97,02 61,58 65,00 80,00- Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$) 9.705 9.164 9.140 9.692 10.408 10.000 9.200- Volume BBM (ribu kiloliter) 59.747,4 37.630,0 38.643,0 39.176,0 37.724,0 36.505,0 36.505,0> Premium 17.734,3 16.807,0 17.929,0 19.529,0 21.120,0 21.454,1 21.454,1> Kerosene (Minyak Tanah) 11.355,4 9.959,0 9.850,0 7.855,0 4.569,0 3.800,0 3.800,0> Minyak Solar 25.530,8 10.864,0 10.864,0 11.792,0 12.035,0 11.250,9 11.250,9> Minyak Diesel 781,4 - - - - - -> Minyak bakar 4.345,5 - - - - - -- Volume Subsidi LPG (ribu metrik ton) - - 21,5 506,4 1.753,9 2.973,3 2.973,3- Alpha (%) 14,10 14,10 14,10 9,00 8 (jan-juni) - -- Alpha (Rp/liter) - - - 537 (juli - des) 556 556Sumber : Kementerian KeuanganDalam kurun waktu 2005–2010, harga minyak mentah Indonesia (ICP) mengalamiperubahan yang signifikan, sehingga Pemerintah memandang perlu untuk menyesuaikanharga BBM bersubsidi dalam rangka menjaga kestabilan perekonomian secara menyeluruh.Berkaitan dengan hal itu, Pemerintah telah melakukan kebijakan penyesuaian harga BBMdalam negeri, yaitu rata-rata 32,0 persen pada bulan Maret 2005, dan rata-rata 61,1 persenpada bulan Oktober 2005. Penyesuaian harga BBM pada bulan Maret 2005, berkaitan denganmelonjaknya ICP sejak memasuki triwulan terakhir tahun 2004, yang bahkan mencapaihampir dua kali lipat (US$49,2 per barel) dari asumsi ICP (US$24,0 per barel) yang telahditetapkan dalam APBN 2005. Kenaikan ICP tersebut terus berlanjut sampai memasukitriwulan terakhir 2005 yang mencapai US$58,0 per barel, sehingga harga BBM dalam negeriharus disesuaikan kembali pada bulan Oktober 2005. Pada bulan Mei 2008, rata-rata hargaBBM bersubsidi dinaikkan kembalai sebesar 28,7 persen. Sementara itu, sejalan denganpenurunan ICP di pasar internasional hingga mencapai US$38,5 per barel, maka dalamrentang periode bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Januri 2009, dilakukanpenurunan harga BBM bersubsidi hingga tiga kali, yaitu masing-masing 8,3 persen padaawal Desember 2008, 10,9 persen pada pertengahan bulan Desember 2008, dan bulan Januari2009 sebesar 8,1 persen. Dalam tahun 2010, harga BBM diperkirakan tidak mengalamiperubahan, lihat Tabel IV.10.Tahun3 Jan - 28FebTABEL IV.10PERKEMBANGAN HARGA BBM, 2005−2009(dalam rupiah)2005 2006 20072008 20091 Mar - 30 1 Okt - 1 1 Jan - 31 1 Jan - 31 1 Jan - 23 24 Mei - 1 Des - 14 15 Des - 1 Jan - 1415 Jan - …Sep Des Des Des Mei 30 Nov Des 31 Des JanJenis BBMPREMIUM 1.810 2.400 4.500 4.500 4.500 4.500 6.000 5.500 5.000 5.000 4.500SOLAR 1.650 2.100 4.300 4.300 4.300 4.300 5.500 5.500 4.800 4.800 4.500MINYAK TANAH 1.800 2.200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500MINYAK DIESEL 1.650 2.300 - - - - - - - - -MINYAK BAKAR 1.560 2.160 - - - - - - - - -Sumber : Kemneterian ESDMNota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -39


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Seperti halnya subsidi BBM, <strong>anggaran</strong> subsidi listrik diberikan dengan tujuan agar hargajual listrik dapat terjangkau oleh pelanggan dengan golongan tarif tertentu. Subsididialokasikan karena rata-rata Harga Jual Tenaga Listrik (HJTL)-nya lebih rendah dari biayapokok penyediaan (BPP) tenaga listrik pada tegangan di golongan tarif tersebut. Anggaransubsidi listrik juga dialokasikan untuk mendukung ketersediaan listrik bagi industri, komersialdan pelayanan masyarakat. Selain itu, pemberian subsidi listrik diharapkan dapat menjaminprogram investasi dan rehabilitasi sarana/prasarana dalam penyediaan tenaga listrik.Sementara itu, dalam rangka mengurangi beban subsidi listrik yang terus meningkat,Pemerintah dan PT PLN berupaya menurunkan BPP tenaga listrik, melalui : (1) programpenghematan pemakaian listrik dengan melakukan penerapan tarif non-subsidi untukpelanggan di atas 6.600 VA dan penurunan susut jaringan (losses); dan (2) programd<strong>iv</strong>ersifikasi energi primer di pembangkit listrik dengan melakukan optimalisasi penggunaangas, panas bumi, batubara, biodiesel, dan penggantian High Speed Diesel (HSD) menjadiGas ex LNG. Penggunaan Gas ex LNG dan bahan bakar pembangkit listrik di luar BBMdapat mengurangi BPP tenaga listrik.Selain perbaikan pada sisi permintaan dan penawaran (demand and supply side), Pemerintahjuga mengupayakan pembenahan pada PT PLN (Persero). Untuk menjaga agar PT PLN(Persero) tidak mengalami kesulitan likuiditas dan pendanaan, maka <strong>pemerintah</strong>memberikan margin usaha. Pemberian margin usaha merupakan upaya agar kondisikeuangan PT PLN (Persero) semakin baik dan bankable, yang antara lain ditunjukkan denganindikator Consolidated Interest Coverage Ratio (CICR) di atas 2 persen. Tingkat CICR diatas 2 persen diperlukan oleh PT PLN (Persero) agar dapat memenuhi syarat untukmelakukan penerbitan global bond di pasar internasional. Pendanaan dari obligasi (pinjaman)di pasar internasional tersebut diperlukan untuk pembangunan pembangkit listrik yangmerupakan faktor penting dalam menjamin ketersediaan pasokan listrik dan pertumbuhanpenjualan tenaga listrik (growth sales) untuk memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat.Dalam rentang waktu 2005-2010, realisasi <strong>anggaran</strong> subsidi listrik secara nominalmengalami peningkatan sebesar Rp46,3 triliun, atau tumbuh rata-rata 44,2 persen per tahun,dari sebesar Rp8,9 triliun (0,3 persen terhadap PDB) pada tahun 2005, diperkirakan mencapaiRp55,1 triliun (0,9 persen terhadap PDB) pada tahun 2010. Kenaikan realisasi <strong>belanja</strong> subsidilistrik dalam kurun waktu tersebut, antara lain berkaitan dengan: (1) naiknya biaya pokokpenyediaan (BPP) tenaga listrik sebagai dampak dari masih dominannya penggunaan BBMdalam sistem pembangkit listrik nasional; (2) perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolarAmerika Serikat; dan (3) semakin meningkatnya penjualan tenaga listrik yang mencapai143.260 Giga Watt hour (GWh) pada perkiraan realisasi 2010, dibandingkan penjualantenaga listrik dalam tahun 2005 sebesar 107.032 GWh (lihat Tabel IV.11).TABEL IV.11PERKEMBANGAN SUBSIDI LISTRIK, 2005−2010Uraian2005 2006 2007 2008 20092010Real. Real. Real. Real. Real. APBN APBN-PSubsidi Listrik (triliun rupiah) 8,9 30,4 33,1 83,9 49,5 37,8 55,1% terhadap PDB 0,3 0,9 0,8 1,7 0,9 0,6 0,9Faktor-faktor yang mempengaruhi :ICP Jan-Des (US$/barel) 53,40 64,26 72,31 97,02 61,58 65,00 80,00Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$) 9.705 9.164 9.140 9.692 10.408 10.000 9.200Penjualan Tenaga Listrik (GWh) 107.032 112.609 120.893 124.253 135.999 145.890 143.260Sumber : Kementerian KeuanganIV-40 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVPerkembangan realisasi <strong>anggaran</strong> subsidi listrik dalam periode tersebut, juga dipengaruhioleh perubahan sistem perhitungan subsidi. Mulai tahun 2005, kebijakan subsidi listrikdiberikan melalui kebijakan subsidi harga kepada konsumen yang diperluas terhadapgolongan pelanggan yang tarif rata-ratanya masih lebih rendah dari BPP. Pada periodesebelumnya (tahun 2002-2004), subsidi listrik diberikan melalui subsidi harga konsumenterarah untuk pelanggan golongan tarif S-1, S-2, R-1, I-1, dan B1 dengan daya terpasangkurang dari 450 VA dan pemakaian kurang dari 60 kWh. Pada tahun 2009, Pemerintahmemberikan kebijakan potongan tarif listrik untuk industri, yaitu industri kelompok I-3dengan daya sambung 20 KVA -30 KVA, dan kelompok I-4 dengan daya tersambung diatas 30 KVA.Dalam rangka mengendalikan subsidi listrik, Pemerintah bersama DPR-RI sepakat untukmenurunkan subsidi listrik secara bertahap, dengan tidak mengorbankan masyarakatberpenghasilan rendah. Dalam perkembangannya, BPP listrik sejak tahun 2009 mengalamikenaikan akibat naiknya beberapa harga komponen utama untuk menghasilkan tenagalistrik. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah merasa perlu untuk menyesuaikan tarifdasar listrik (TDL) rata-rata sebesar 10 persen yang telah dilaksanakan sejak awal bulanJuli tahun 2010. Namun demikian, Pemerintah tetap berpihak kepada masyarakatberpenghasilan rendah, dengan tidak memberlakukan kenaikan TDL bagi pelanggan listrikdengan daya 450 watt dan 900 watt.Subsidi Non EnergiSubsidi non-energi adalah alokasi <strong>anggaran</strong> yang diberikan kepada perusahaan/lembagayang memproduksi dan/atau menjual barang dan/atau jasa tertentu yang ditetapkan olehPemerintah selain BBM jenis tertentu, BBN, LPG tabung 3 kg, dan tenaga listrik, sehinggaharga jualnya terjangkau oleh masyarakat berpendapatan rendah.Perkembangan realisasi subsidi non-energi dalam rentang waktu 2005–2010 secara nominalmengalami peningkatan sebesar Rp40,9 triliun, atau tumbuh rata-rata 28,5 persen per tahun,dari sebesar Rp16,3 triliun (0,6 persen terhadap PDB) pada tahun 2005, menjadi Rp43,5triliun pada tahun 2009 (0,8 persen terhadap PDB), dan diperkirakan mencapai Rp57,3triliun (0,9 persen terhadap PDB) pada tahun 2010. Kenaikan realisasi <strong>anggaran</strong> subsidinon-energi yang sangat signifikan dalam kurun waktu tersebut, antara lain berkaitan dengan:(1) perubahan parameter dalam perhitungan subsidi; dan (2) kebijakan penambahan jenissubsidi.Perkembangan realisasi <strong>anggaran</strong> subsidi pangan dipengaruhi oleh beberapa parameter,antara lain: (1) jumlah rumah tangga sasaran (RTS) yang mempunyai hak untuk membeliraskin; (2) kuantum raskin per RTS per bulan; (3) durasi penjualan raskin; dan (4) subsidiharga raskin (selisih harga pembelian beras (HPB) oleh Bulog dengan harga jual raskin) perkilogram. Perkembangan realisasi <strong>anggaran</strong> subsidi pangan, selama kurun waktu 2005–2010, secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp7,6 triliun atau tumbuh rata-rata17,0 persen per tahun, dari sebesar Rp6,4 triliun (0,2 persen terhadap PDB) pada tahun2005, menjadi Rp13,0 triliun pada tahun 2009 (0,2 persen terhadap PDB), dan diperkirakanmenjadi Rp13,9 triliun (0,2 persen terhadap PDB) pada tahun 2010. Kenaikan realisasi<strong>anggaran</strong> subsidi pangan dalam kurun waktu tersebut berkaitan dengan: (1) bertambahnyakuantum raskin yang disalurkan, dari sebesar 2,0 juta ton pada tahun 2005, dan diperkirakanNota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -41


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>mencapai 3,0 juta ton pada tahun 2010; dan (2) makin tingginya subsidi harga raskin, dariRp2.494/kg/RTS pada tahun 2005 menjadi Rp4.685/kg/RTS pada tahun 2010 (lihat TabelIV.12).TABEL IV.12PERKEMBANGAN SUBSIDI PANGAN, 2005−2010Uraian2005 2006 2007 2008 2009Real. Real. Real. Real. Real.APBN2010APBN-PSubsidi Pangan (triliun rupiah)6,4 5,3 6,6 12,1 13,0 11,4 13,9% terhadap PDB 0,23 0,16 0,17 0,24 0,23 0,19 0,22Asumsi dan Parameter- Kuantum (ton) 1.991.133 1.624.089 1.731.805 3.342.500 3.330.000 2.7 27.502 2.97 2.27 8> RTS (juta KK) 11,1 12,7 16,7 19,1 18,5 17,5 17,5> Durasi (bulan) 12 10 11 12 12 12 12> Alokasi (kg/RTS/bulan) 14,9 12,8 9,4 10-15 15 13 13 - 15Subsidi Harga (RP/Kg) 2.494 3.27 5 3.620 3.483 3.900 4.175 4.685- HPB (Rp/kg) 3.494 4.27 5 4.620 5.083 5.500 5.775 6.285- Harga jual (Rp/kg) 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 1.600Sumber : Kementerian Keuangan & BPSSelanjutnya, dalam kurun waktu 2005–2010, realisasi subsidi pupuk yang disalurkan melaluiBUMN produsen (PT Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk Petrokimia Gresik, PT Pupuk KujangCikampek, PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Iskandar Muda), dan bantuan langsung pupuk (BLP)yang disalurkan melalui PT Sang Hyang Seri, dan PT Pertani dalam rangka mendukungprogram revitalisasi pertanian, menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat.Perkembangan realisasi <strong>anggaran</strong> subsidi pupuk selama kurun waktu 2005–2010 secaranominal mengalami peningkatan sebesar Rp15,9 triliun atau tumbuh rata-rata 48,8 persenper tahun, dari sebesar Rp2,5 triliun (0,1 persen terhadap PDB) pada tahun 2005 menjadiRp18,3 triliun (0,3 persen terhadap PDB) pada tahun 2009, dan diperkirakan meningkatmencapai Rp18,4 triliun (0,3 persen terhadap PDB) pada tahun 2010. Kenaikan realisasi<strong>anggaran</strong> subsidi pupuk yang sangat signifikan dalam periode tersebut berkaitan dengan:(1) meningkatnya volume pupuk bersubsidi dari 5,7 juta ton pada tahun 2005 dandiperkirakan menjadi 9,3 juta ton pada tahun 2010; dan (2) makin besarnya subsidi hargapupuk (selisih antara harga pokok produksi (HPP) dengan harga eceran tertinggi (HET))(lihat Tabel IV.13).Peningkatan kebutuhan pupuk bersubsidi tersebut sejalan dengan upaya untuk mendukung,menjaga, serta meningkatkan program ketahanan pangan nasional melalui peningkatanproduksi, produkt<strong>iv</strong>itas, dan mutu produk pertanian (khususnya beras). Selanjutnya, dalamrangka mengurangi <strong>anggaran</strong> subsidi pupuk, Pemerintah tetap akan melakukan penyaluransubsidi pupuk berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pada kelompokpetani di setiap wilayah. Selain itu, Pemerintah juga akan memperbaiki mekanismepenyaluran subsidi pupuk dengan pemberian subsidi pupuk secara langsung kepada parapetani (redesign subsidy).Selain subsidi pupuk, dalam upaya memberikan dukungan terhadap program revitalisasipertanian, <strong>pemerintah</strong> juga mengalokasikan <strong>anggaran</strong> untuk subsidi benih. Pemberian subsidibenih tersebut ditujukan untuk menyediakan benih padi, jagung, dan kedelai dengan hargaIV-42 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVTABEL IV.13PERKEMBANGAN SUBSIDI PUPUK, 2005−2010Uraian2005 2006 2007 2008 20092010Real. Real. Real. Real. Real. APBN APBN-PSubsidi Pupuk (triliun rupiah) 2,5 3,2 6,3 15,2 18,3 14,8 18,4% terhadap PDB 0,09 0,10 0,16 0,31 0,33 0,25 0,29Faktor-faktor yang mempengaruhi :a.Volume (ribu ton) 5.696 5.674 6.353 6.891 7.874 11.750 9.316- Urea 3.993 3.962 4.249 4.558 4.624 7.000 4.816- SP-36/Superphose 798 711 765 558 707 1.000 849- ZA 643 601 702 751 889 950 842- NPK 262 400 637 956 1.418 2.200 2.095- Organik - - - 68 236 600 715b.Harga Pokok Produksi (ribu rupiah/ton)- Urea 1.046 1.352 1.803 2.153 2.183 2.852 3.207- SP-36/Superphos 1.656 1.654 2.432 2.655 2.879 2.639 2.891- ZA 1.174 1.182 1.815 3.573 3.657 2.610 2.307- NPK 2.465 2.227 3.104 5.134 5.179 5.397 4.847- Pupuk Organik - - - 1.582 1.582 1.576 1.617c. Harga Eceran Tertinggi (ribu rupiah/ton)- Urea 1.050 1.200 1.200 1.200 1.200 2.000 1.600- SP-36/Superphose 1.400 1.550 1.550 1.550 1.550 2.100 2.000- ZA 950 1.050 1.050 1.050 1.050 1.800 1.400- NPK 1.600 1.750 1.750 1.750 1.750 4.200 2.300- Organik - - - 1.000 500 500 7 00Sumber : Kementerian Pertanianterjangkau oleh para petani. Dalam kurun waktu 2005–2010, realisasi <strong>anggaran</strong> subsidibenih secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp2,2 triliun, atau tumbuh rata-rata72,6 persen per tahun, dari sebesar Rp0,1 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp1,6 triliunpada tahun 2009, dan diperkirakan mencapai Rp2,3 triliun pada tahun 2010. Kenaikanrealisasi <strong>anggaran</strong> subsidi benih tersebut terutama berkaitan dengan makin besarnya volumebenih bersubsidi yang disalurkan kepada petani.Selain penyediaan subsidi pangan, pupuk dan benih, <strong>pemerintah</strong> juga mengalokasikan<strong>anggaran</strong> untuk subsidi/bantuan dalam rangka kewajiban pelayanan publik (public serviceobligation/PSO) kepada BUMN tertentu, sehingga harga jual pelayanan yang diberikandapat terjangkau masyarakat. Dalam kurun waktu 2005–2010, realisasi <strong>anggaran</strong> subsidi/bantuan dalam rangka PSO secara nominal mengalami kenaikan sebesar Rp0,5 triliun,atau tumbuh rata-rata 8,0 persen per tahun, dari sebesar Rp0,9 triliun pada tahun 2005menjadi Rp1,3 triliun pada tahun 2009, dan diperkirakan mencapai Rp1,4 triliun pada tahun2010. Kenaikan realisasi subsidi/bantuan dalam rangka PSO dalam kurun waktu tersebut,terkait dengan kebijakan Pemerintah untuk menyesuaikan tarif sarana transportasi keretaapi kelas ekonomi dan kapal laut kelas ekonomi. Subsidi/bantuan dalam rangka PSO tersebutantara lain dialokasikan melalui BUMN di sektor perhubungan, yaitu PT KAI dan PT Pelni,serta di sektor telekomunikasi dan informasi, yaitu PT Posindo dan Lembaga Kantor BeritaNasional (LKBN) Antara.Dalam kurun waktu yang sama, perkembangan realisasi subsidi bunga kredit program secaranominal mengalami peningkatan sebesar Rp2,8 triliun, atau tumbuh rata-rata 80,5 persenper tahun, dari sebesar Rp0,1 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp1,1 triliun pada tahun2009, dan diperkirakan mencapai Rp2,9 triliun pada tahun 2010. Kenaikan realisasi <strong>anggaran</strong>subsidi bunga kredit program yang sangat signifikan dalam kurun waktu tersebut, selaindipengaruhi oleh perkembangan suku bunga kredit, juga ditentukan oleh besarnyaoutstanding kredit program, baik yang berasal dari skema kredit eks kredit likuiditas BankNota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -43


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Indonesia (KLBI), kredit pemilikan rumah sederhana sehat (KPRSh), maupun kreditketahanan pangan dan energi (KKP-E), termasuk risk sharing KKP-E. Selain itu, peningkatanrealisasi <strong>anggaran</strong> subsidi bunga kredit program juga berkaitan dengan pengembanganenergi nabati (biofuel) dan kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan(KPEN-RP) dan jaminan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka membantu usahamikro, kecil dan menengah (UMKM). Selain itu, dalam APBN-P 2010, Pemerintahmelakukan realokasi sebagian subsidi KPRSh dan Rusunami ke pos pembiayaan melaluifasilitas likuiditas pembiayaan perumahan.Selain berbagai jenis subsidi tersebut, <strong>pemerintah</strong> juga mengalokasikan <strong>anggaran</strong> subsidipajak untuk mendukung program stabilisasi harga kebutuhan pokok dan perkembanganindustri nasional yang strategis. Perkembangan realisasi subsidi pajak ini sangat tergantungkepada jenis komoditi atau sektor-sektor tertentu yang diberikan fasilitas pajak dalam bentukpajak ditanggung <strong>pemerintah</strong> (DTP). Dalam kurun waktu 2005–2010, perkembanganrealisasi subsidi pajak DTP secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp12,2 triliunatau tumbuh dengan rata-rata 24,3 persen per tahun, dari sebesar Rp6,2 triliun (0,2 persenterhadap PDB) pada tahun 2005 menjadi Rp8,2 triliun (0,1 persen terhadap PDB) padatahun 2009, dan diperkirakan mencapai Rp18,4 triliun (0,3 persen terhadap PDB) padatahun 2010.Kenaikan realisasi subsidi pajak DTP tersebut berkaitan dengan kebijakan <strong>pemerintah</strong> untukmenanggung pajak atas sektor-sektor yang strategis, yaitu pembebasan pajak pertambahannilai (PPN) atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panasbumi. Perkembangan realisasi subsidi dalam periode tahun 2005-2010 dapat diikuti dalamTabel IV.14.TABEL IV.14PERKEMBANGAN SUBSIDI, 2005−2010(triliun rupiah)Uraian2005 2006 2007 2008 20092010Real. Real. Real. Real. Real. APBN APBN-PI. Subsidi Energi 104,4 94,6 116,9 223,0 94,6 106,5 144,01. Subsidi BBM 95,6 64,2 83,8 139,1 45,0 68,7 88,92. Subsidi Listrik 8,9 30,4 33,1 83,9 49,5 37,8 55,1II. Subsidi Non-Energi 16,3 12,8 33,3 52,3 43,5 51,3 57,31. Subsidi Pangan 6,4 5,3 6,6 12,1 13,0 11,4 13,92. Subsidi Pupuk 2,5 3,2 6,3 15,2 18,3 14,8 18,43. Subsidi Benih 0,1 0,1 0,5 1,0 1,6 1,6 2,34. PSO 0,9 1,8 1,0 1,7 1,3 1,4 1,45. Kredit Program 0,1 0,3 0,3 0,9 1,1 5,3 2,96. Subsidi Minyak Goreng - - 0,0 0,2 - - -7. Subsidi Kedele - - - 0,1 - - -8. Subsidi Pajak 6,2 1,9 17,1 21,0 8,2 16,9 18,49. Subsidi Lainnya - 0,3 1,5 - - - -JumlahSumber : Kementerian Keuangan120,8 107,4 150,2 275,3 138,1 157,8 201,3IV-44 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVBelanja HibahBelanja hibah merupakan <strong>belanja</strong> dalam bentuk uang, barang, atau jasa dari <strong>pemerintah</strong>kepada <strong>pemerintah</strong> daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, <strong>pemerintah</strong>negara lain, atau lembaga/organisasi internasional yang tidak perlu dibayar kembali, bersifattidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.Dalam kurun waktu 2005-2008, <strong>pemerintah</strong> tidak mengalokasikan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> hibahdalam APBN dan/atau APBN-P. Pemerintah mulai mengalokasikan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> hibahsejak tahun 2009 dalam APBN-P sebesar Rp31,6 miliar, namun dari <strong>anggaran</strong> yangdialokasikan tersebut, tidak dapat terserap seluruhnya, dikarenakan proses penerbitandokumen pencairan yang tidak terselesaikan sampai akhir tahun. Untuk tahun 2010,Pemerintah mengalokasikan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> hibah dalam APBN-P sebesar Rp243,2 miliar.Jumlah tersebut merupakan penerusan pinjaman dan/atau hibah luar negeri ke daerah,yang akan digunakan untuk: (1) Mass rapid transit (MRT) project sebesar Rp34,4 miliar;(2) Program Local Basic Education Capacity (L-BEC) sebesar Rp80,1 miliar; (3) Programhibah air minum sebesar Rp106,2 miliar; (4) Program hibah air limbah ter<strong>pusat</strong> sebesarRp10,0 miliar; dan (5) Water and Sanitation Program-Sub program D (WASAP-D) sebesarRp12,6 miliar.Bantuan SosialBantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat gunamelindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, dan ditujukan untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Bantuan sosialdapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan,termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non-Pemerintah bidang pendidikan dankeagamaan, atau kepada ind<strong>iv</strong>idu, kelompok atau komunitas, yang secara ekonomi masihlemah (miskin). Dari segi durasinya, bantuan dapat bersifat sementara (misalnya untukkorban bencana), atau bersifat tetap (misalnya untuk penyandang cacat). Bantuan yangdapat berupa uang atau barang (in-cash transfers), dapat diberikan dengan syarat(conditional) atau tanpa syarat (unconditional). Dalam implementasinya, <strong>belanja</strong> bantuansosial dialokasikan melalui kementerian negara/lembaga sesuai dengan tugas dankewenangan masing-masing, serta melalui bendahara umum negara (BA 999) untukpenanggulangan bencana alam.Dalam kurun waktu 2005–2010, realisasi <strong>anggaran</strong> bantuan sosial mengalami peningkatanrata-rata 23,4 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp24,9 triliun (6,9 persen terhadap total<strong>belanja</strong> Pemerintah Pusat) dalam tahun 2005 diperkirakan menjadi Rp71,2 triliun (9,1 persenterhadap total <strong>belanja</strong> Pemerintah Pusat) dalam APBN-P tahun 2010. Sementara itu, realisasipenyerapan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> bantuan sosial dalam periode tersebut juga mengalamipeningkatan dari 83,0 persen terhadap pagu <strong>anggaran</strong> bantuan sosial dalam APBN-P tahun2005, menjadi 88,6 persen terhadap pagu alokasi <strong>anggaran</strong> dalam APBN-P tahun 2010.Peningkatan alokasi <strong>anggaran</strong> bantuan sosial selama kurun waktu tersebut, terutamaberkaitan dengan upaya Pemerintah untuk mewujudkan agenda pembangunan nasionaldalam RPJMN 2004-2009, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatanperlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikandan kesehatan yang berkualitas, penanggulangan kemiskinan, serta penanggulangan bencanaalam.Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -45


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Kenaikan realisasi <strong>anggaran</strong> bantuan sosial dalam rentang waktu tersebut, sebagian besarmerupakan realisasi bantuan sosial yang dialokasikan melalui K/L untuk menjaga danmelindungi masyarakat dari dampak berbagai risiko sosial. Kenaikan realisasi bantuan sosialmelalui K/L tersebut, antara lain berkaitan dengan: (1) bertambahnya cakupan penerimabantuan sosial kemasyarakatan; (2) meningkatnya nilai bantuan sosial kepada masyarakatdan lembaga-lembaga; serta (3) semakin luas dan meningkatnya program-programpemberdayaan masyarakat yang berada di bawah naungan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM).Berbagai program yang dirancang dan dilaksanakan terkait <strong>belanja</strong> bantuan sosial adalah:(1) bidang pendidikan; (2) bidang kesehatan; (3) bidang pemberdayaan masyarakat;(4) program keluarga harapan (PKH); dan (5) penanggulangan bencana alam (pascabencana). Bantuan sosial bidang pendidikan mencakup antara lain bantuan operasionalsekolah (BOS), beasiswa untuk siswa dan mahasiswa miskin, bantuan pembangunan danrehabilitasi gedung sekolah; sementara bantuan sosial bidang kesehatan meliputi antaralain pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas serta di kelas III rumah sakitPemerintah/rumah sakit swasta yang ditunjuk Pemerintah melalui asuransi kesehatan bagimasyarakat miskin (Askeskin) atau jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).Selanjutnya, bantuan sosial bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi antara lain PNPMperdesaan dengan kecamatan (PNPM perdesaan), penanggulangan kemiskinan perkotaan(PNPM perkotaan), program peningkatan infrastruktur perdesaan (PPIP), PNPM daerahtertinggal dan khusus, serta PNPM infrastruktur sosial ekonomi wilayah. Bantuan sosialbidang keluarga harapan (Program Keluarga Harapan/PKH) ditujukan untuk meningkatkankualitas sumber daya masyarakat miskin melalui pemberdayaan kaum ibu dan mendorongagar anaknya tetap sehat dan bersekolah. Sementara itu, bantuan sosial untuk penangananbencana alam merupakan bantuan untuk kondisi darurat yang timbul dalam hal terjadibencana. Tahapan yang didesain untuk bantuan jenis ini meliputi kegiatan-kegiatan tahapprabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana.Realisasi <strong>anggaran</strong> bantuan sosial bidangpendidikan dalam kurun waktu 2005-2010mengalami peningkatan rata-rata 29,1 persenper tahun, yaitu dari sebesar Rp10,6 triliun(0,4 persen terhadap PDB) dalam tahun2005 diperkirakan menjadi Rp39,3 triliun(0,6 persen terhadap PDB) dalam APBN-Ptahun 2010. Dalam tahun 2005–2010,realisasi bantuan ini mengalami peningkatanyang sangat signifikan hingga pada tahun2009 mencapai Rp52,9 triliun sejalan dengankebijakan peningkatan alokasi <strong>anggaran</strong>bantuan sosial bidang pendidikan selamakurun waktu tersebut, terutama berkaitan dengan upaya <strong>pemerintah</strong> untuk meringankanbeban masyarakat terhadap biaya pendidikan, agar semua siswa memperoleh layananpendidikan dasar yang bermutu sampai tamat, dalam rangka penuntasan wajib belajarpendidikan dasar 9 tahun (lihat Grafik IV.26).Miliar Rupiah60,000.050,000.040,000.030,000.020,000.010,000.0GRAFIK IV.26BELANJA BANTUAN SOSIAL BIDANG PENDIDIKAN2005-2010-10,592.517,748.623,328.735,048.552,916.738,989.0 39,271.3Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi APBN APBN-P Perk RealSumber : Kementerian Keuangan2005 2006 2007 2008 2009 2010Tahun37,955.4IV-46 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVDari cara penyalurannya, realisasi <strong>anggaran</strong> bantuan sosial bidang pendidikan tersebut antaralain digunakan untuk bantuan langsung (block grant) bagi sekolah/lembaga/guru, bantuanimbal swadaya sekolah, dan bantuan beasiswa. Bantuan operasional sekolah (BOS), sebagaisalah satu komponen penting dari bantuan bidang pendidikan, diberikan dengan tujuanutama untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu, dan meringankanbeban siswa lain agar semua siswa dapat memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebihbermutu sampai tamat, dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.Dalam kurun waktu 2005–2010, <strong>anggaran</strong> BOS mengalami peningkatan rata-rata 32,7persen per tahun, yaitu dari Rp4,8 triliun dalam tahun 2005 menjadi Rp19,8 triliun dalamtahun 2010. Kenaikan <strong>anggaran</strong> BOS yang cukup signifikan dalam rentang waktu tersebut,terutama berkaitan dengan meningkatnya cakupan penerima BOS, yaitu dari 34,5 juta siswadalam tahun 2005 menjadi 41,9 juta siswa dalam tahun 2008, dan mencapai 44,1 jutasiswa dalam tahun 2010. Selain itu, nilai bantuan yang diberikan kepada siswa dalam empattahun terakhir juga mengalami peningkatan, yaitu dari Rp235.000 per murid per tahununtuk tingkat SD dalam tahun 2005 dan 2006 menjadi Rp254.000 per murid dalam tahun2007 dan 2008. Untuk murid SMP/sederajat, besarnya bantuan naik dari sebesar Rp324.500per murid per tahun dalam tahun 2005 dan 2006 menjadi Rp354.000 per murid dalamtahun 2007 dan 2008. Dalam tahun 2010, besarnya bantuan operasional sekolah dibedakanantara sekolah yang terletak di daerah perkotaan, dengan sekolah yang terdapat di daerahperdesaan. Bantuan operasional sekolah SD/sederajat untuk daerah perkotaan dalam tahun2010 dialokasikan sebesar Rp400.000 per murid per tahun, dan SMP/sederajat sebesarRp575.000 per murid per tahun, sedangkan bantuan operasional sekolah SD/sederajat untukdaerah perdesaan dalam tahun 2010 dialokasikan sebesar Rp397.000 per murid per tahun,dan SMP/sederajat sebesar Rp570.000 per murid per tahun.Selanjutnya, <strong>anggaran</strong> bantuan sosial bidang pendidikan juga digunakan untuk pemberianbantuan beasiswa untuk siswa/mahasiswa miskin, yang dianggarkan mulai tahun 2008dengan tujuan antara lain untuk: (i) memberikan peluang bagi kelulusan bagi siswa/mahasiswa kurang mampu; (ii) mengurangi jumlah siswa/mahasiswa putus sekolah akibatpermasalahan biaya pendidikan; dan (iii) meringankan biaya pendidikan siswa/mahasiswakurang mampu. Program bantuan beasiswa miskin tersebut diberikan untuk siswa SD,siswa SMP, siswa MI, siswa MTs, siswa SMA, siswa SMK, siswa MA, mahasiswa perguruantinggi, dan mahasiswa perguruan tinggi agama. Dalam kurun waktu 2008–2010, alokasi<strong>anggaran</strong> untuk bantuan beasiswa untuk siswa/mahasiswa miskin mengalami peningkatanrata-rata 9,7 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp2,2 triliun dalam tahun 2008, menjadiRp2,7 triliun dalam tahun 2010. Kenaikan alokasi <strong>anggaran</strong> beasiswa untuk siswa/mahasiswa miskin dalam kurun waktu 2008-2010 tersebut, terutama dise<strong>bab</strong>kan olehmeningkatnya cakupan penerima beasiswa untuk siswa/mahasiswa miskin, yaitu dari 1,8juta siswa SD dan SMP pada tahun 2008 menjadi 2,5 juta siswa SD dan SMP pada tahun2010. Kenaikan jumlah cakupan penerima juga terjadi pada kategori siswa MI dan MTs,siswa MA dan mahasiswa perguruan tinggi agama. Untuk kategori siswa MI dan MTS,pada tahun 2008 jumlah cakupan penerima sebanyak 640 ribu siswa, dan mencapai 1,180juta siswa pada tahun 2010. Untuk kategori siswa madrasah aliyah (MA), cakupan penerimasebanyak 210,2 ribu siswa, dan mencapai 320 ribu siswa pada tahun 2010. Hal yang samajuga terjadi pada kategori mahasiswa perguruan tinggi agama, dimana pada tahun 2008,cakupan penerima program beasiswa pada kategori tersebut pada tahun 2008 sebanyak48,9 ribu mahasiswa, dan mencapai 65 ribu mahasiswa pada tahun 2010.Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -47


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Anggaran untuk melaksanakan program pelayanan kesehatan penduduk miskin diPuskesmas serta di kelas III rumah sakit Pemerintah/rumah sakit swasta yang ditunjukPemerintah melalui Askeskin atau Jamkesmas dalam kurun waktu 2005–2010 mengalamipeningkatan rata-rata 9,6 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp3,2 triliun dalam tahun2005 menjadi sebesar Rp5,1 triliun dalam tahun 2010. Kenaikan realisasi <strong>anggaran</strong> padaprogram pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas serta di kelas III rumah sakitPemerintah/rumah sakit swasta yang ditunjuk Pemerintah (Askeskin atau Jamkesmas)dalam kurun waktu tersebut, terutama dise<strong>bab</strong>kan oleh meningkatnya jumlah pendudukmiskin yang menerima bantuan, yaitu dari 60 juta penduduk miskin dalam tahun 2005menjadi 76,4 juta penduduk miskin dalam tahun 2010.Pada program keluarga harapan (PKH), realisasi <strong>anggaran</strong> dalam kurun waktu 2007–2009 mengalami peningkatan rata-rata 15,7 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp843,6miliar dalam tahun 2007 menjadi Rp1,3 triliun dalam tahun 2010. Kenaikan realisasi<strong>anggaran</strong> pada program keluarga harapan dalam kurun waktu tersebut, selain dise<strong>bab</strong>kanoleh terjadinya penurunan jumlah RTSM penerima bantuan pada tahun 2007, jugadise<strong>bab</strong>kan oleh perubahan komposisi anggota keluarga RTSM yang menye<strong>bab</strong>kan besaranbantuan per RTSM secara rata-rata menurun. Hal ini menye<strong>bab</strong>kan dapat ditingkatkannyajumlah rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang menerima bantuan, yaitu dari 384 ribuRTSM dalam tahun 2007, menjadi 816 ribu RTSM dalam tahun 2010. Penambahan jumlahRTSM tersebut disertai pula dengan penambahan cakupan geografis program, yaitu dari 7provinsi, 48 kabupaten/ kota, dan 337 kecamatan dalam tahun 2007 menjadi 20 provinsidan 88 kabupaten/kota dalam tahun 2010. PKH yang dialokasikan mulai tahun 2007,diberikan dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan, dan pengembangankebijakan di bidang perlindungan sosial. PKH ini, merupakan upaya membangun sistemperlindungan sosial dengan memberikan bantuan uang tunai kepada RTSM, yang bertujuanuntuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM, meningkatkan taraf pendidikan anakanakRTSM, serta meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak dibawah enam tahun. Penerima bantuan PKH adalah RTSM yang memiliki anggota keluarga,yang terdiri dari anak usia 0–15 tahun (atau usia 15–18 tahun namun belum menyelesaikanpendidikan dasar), dan/atau ibu hamil/nifas. PKH memberikan bantuan tunai kepada RTSM,dengan mewajibkan RTSM tersebut mengikuti persyaratan yang ditetapkan program, yaitu:(1) menyekolahkan anaknya di satuan pendidikan, dan menghadiri kelas minimal 85 persenhari sekolah/tatap muka dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung; dan (2) melakukankunjungan rutin ke fasilitas kesehatan bagi anak usia 0–6 tahun, ibu hamil, dan ibu nifas.Realisasi PNPM perdesaan dalam kurun waktu 2005–2009 mengalami peningkatan ratarata196,4 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp42,1 miliar dalam tahun 2005 menjadiRp6,0 triliun dalam tahun 2009, dan diperkirakan mencapai Rp9,6 triliun dalam tahun2010. Kenaikan realisasi PNPM perdesaan dalam kurun waktu tersebut, selain dise<strong>bab</strong>kanoleh meningkatnya jumlah alokasi bantuan kepada setiap kecamatan, yaitu dari Rp350,0juta dalam tahun 2005 menjadi Rp1,5 miliar sampai dengan Rp3,0 miliar dalam tahun2010, juga diakibatkan oleh meningkatnya jumlah kecamatan yang menerima bantuan,yaitu dari 1.592 kecamatan dalam tahun tahun 2005 menjadi 4.371 kecamatan dalam tahun2009, dan mencapai 4.671 kecamatan dalam tahun 2010. Sementara itu, realisasi <strong>anggaran</strong>PNPM perkotaan dalam kurun waktu 2005—2009, secara nominal meningkat sebesar Rp1,6triliun, atau mengalami pertumbuhan rata-rata 44,4 persen per tahun. Dalam tahun 2005,realisasi PNPM perkotaan mencapai Rp240,2 miliar menjadi Rp1,5 triliun dalam tahunIV-48 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IV2010. Realisasi <strong>anggaran</strong> PNPM perkotaan yang meningkat cukup signifikan dalam kurunwaktu tersebut, selain dise<strong>bab</strong>kan oleh peningkatan jumlah alokasi bantuan kepada setiapkecamatan, juga dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah kecamatan yang menerimabantuan. PNPM perkotaan tersebut dialokasikan dalam rangka meningkatkan kapasitasmasyarakat, baik secara ind<strong>iv</strong>idu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagaipersoalan, khususnya terkait dengan upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dankesejahteraannya. Mekanisme PNPM dalam upaya menanggulangi kemiskinan ditempuhdengan melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hinggapemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dankemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin dapat ditumbuhkembangkan,sehingga mereka bukan sebagai obyek, melainkan sebagai subyek upaya penanggulangankemiskinan.Realisasi bantuan sosial untuk lembaga sosial lainnya dalam kurun waktu yang samamengalami peningkatan rata-rata 55,0 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp2,2 triliundalam tahun 2005 menjadi Rp16,4 triliun dalam tahun 2009, dan diperkirakan mencapaiRp20,0 triliun dalam tahun 2010 (lihat Grafik IV.27).Peningkatan alokasi bantuan sosialuntuk lembaga sosial lainnya selamakurun waktu tersebut, terutamaberkaitan dengan upaya <strong>pemerintah</strong>untuk mewujudkan agendapembangunan nasional dalam RPJMN2004-2009, yaitu meningkatkankesejahteraan rakyat melaluipeningkatan akses masyarakatterhadap kesehatan yang berkualitas,pemberdayaan masyarakat, danprogram keluarga harapan.Belanja Lain-lainMiliar Rupiah25,000.020,000.015,000.010,000.05,000.0Selanjutnya, dalam kurun waktu 2005-2010, realisasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> lain-lain secaranominal berfluktuasi dengan trend yang semakin menurun. Dalam tahun 2005, realisasi<strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> lain-lain mencapai sebesar Rp34,0 triliun (9,4 persen terhadap total <strong>belanja</strong>Pemerintah Pusat) dan turun menjadi Rp32,9 triliun (4,2 persen terhadap total <strong>belanja</strong>Pemerintah Pusat) dalam tahun 2010. Namun, realisasi penyerapan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> lainlainpada periode 2005-2010 tersebut mengalami trend kenaikan dari 78,3 persen terhadappagu <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> lain-lain dalam APBN-P II tahun 2005 diperkirakan menjadi 97,9persen terhadap pagunya dalam APBN-P tahun 2010. Realisasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> lain-laintersebut, antara lain berasal dari realisasi <strong>anggaran</strong> untuk: (1) pengeluaran mendesak danbelum terprogram; (2) pengeluaran terprogram; (3) <strong>belanja</strong> penunjang; dan (4) cadangan.Realisasi <strong>belanja</strong> lain-lain dalam kurun waktu 2005-2009, sangat dipengaruhi oleh berbagaikebijakan <strong>pemerintah</strong> yang alokasi <strong>anggaran</strong>nya belum ditampung dalam jenis <strong>belanja</strong> yanglain (<strong>belanja</strong> pegawai, <strong>belanja</strong> barang, <strong>belanja</strong> modal, pembayaran bunga utang, subsidi,dan bantuan sosial). Dalam tahun 2005 dan 2006, realisasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> lain-lainsebagian besar berasal dari realisasi <strong>anggaran</strong> untuk bantuan/subsidi langsung tunai (BLT),-GRAFIK IV. 27BELANJA BANTUAN SOSIAL LEMBAGA SOSIAL LAINNYA2005-20102,237.27,890.611,439.718,597.716,396.920,206.621,124.0Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi APBN APBN-P Perk Real2005 2006 2007 2008 2009 2010Sumber : Kementerian KeuanganTahun20,017.4Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -49


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong><strong>belanja</strong> untuk mendukung proses perdamaian di Aceh pasca nota kesepakatan Helsinki, dandana rehabilitasi dan rekonstruksi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.Sementara itu, dalam tahun 2007, realisasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> lain-lain sebagian besardipengaruhi antara lain oleh realisasi <strong>anggaran</strong> untuk rehabilitasi dan rekonstruksi DaerahIstimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, dan biaya sarana dan prasarana konversi minyaktanah ke LPG. Dalam tahun 2008, realisasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> lain-lain meningkat cukupsignifikan, seiring dengan bertambahnya kebutuhan pendanaan bagi kegiatan-kegiatan yangmendesak untuk dilaksanakan dan bersifat ad hoc, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT),kebutuhan dana untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu, dan berbagai program lainnya,seperti untuk pengadaan sarana dan prasarana konversi minyak tanah ke LPG. Realisasi<strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> lain-lain dalam tahun 2009 mencapai Rp53,3 triliun, yang berartimeningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2008, terutama karenamenampung program-program prioritas Pemerintah yang membutuhkan pendanaan cukupbesar, seperti pendanaan untuk Pemilu, sarana dan prasarana konversi energi, BLT, sertapenuntasan dan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan KepulauanNias pasca berakhirnya mandat BRR NAD-Nias.4.3 Kaitan Antara RKP Tahun <strong>2011</strong> Dengan RancanganAnggaran Belanja Pemerintah Pusat, RAPBN tahun <strong>2011</strong>Sesuai dengan amanat pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara, maka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan <strong>pemerintah</strong>an dan kemampuan dalammenghimpun pendapatan negara. Selanjutnya, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 12ayat (2) undang-undang tersebut, dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara,penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) berpedomanpada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Ini berarti bahwa program-program pembangunanbeserta sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam RKP tahun tertentu, sepanjang terkait denganintervensi <strong>anggaran</strong> akan dijabarkan dan memperoleh prioritas pendanaan di dalam RAPBNtahun bersangkutan.RKP disusun setiap tahun dengan tema pembangunan nasional yang berbeda, sesuai denganmasalah dan tantangan yang dihadapi dalam tahun bersangkutan, serta rencana tindakyang akan diambil dalam tahun berikutnya. Tema pembangunan tersebut, selanjutnyadijabarkan ke dalam prioritas-prioritas pembangunan, yang dirinci lebih lanjut ke dalamfokus prioritas, dan kegiatan prioritas pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaranpembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RKP.Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yangditetapkan dalam RKP tersebut, maka setiap satuan kerja akan menyusun rencana kerjadan <strong>anggaran</strong> kementerian negara/lembaga (RKA-KL) sesuai dengan tugas dan fungsimasing-masing K/L dalam menunjang pelaksanaan tugas <strong>pemerintah</strong>an. RKA-KL, sebagaidokumen peng<strong>anggaran</strong> dalam APBN, disusun dengan menggunakan pendekatan fungsi,subfungsi, dan program.Pada subbagian ini akan diuraikan mengenai keterkaitan antara RKP dengan alokasi<strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong> dalam RAPBN, proses penetapan tema pembangunannasional yang dimulai dari masalah dan tantangan yang dihadapi, hingga proses penentuanprioritas dan pengalokasian <strong>anggaran</strong> sesuai dengan prioritas.IV-50 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IV4.3.1 Masalah dan Tantangan Pokok Pembangunan <strong>2011</strong>Dalam tahun <strong>2011</strong>, berbagai hasil dan kemajuan pembangunan yang telah dicapai sampaidengan tahun 2009, sebagai tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, dan hasil-hasil yang akan dicapai pada tahun2010 yang merupakan tahun pertama RPJMN 2010-2014, diharapkan dapat ditingkatkanmelalui pelaksanaan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RKP <strong>2011</strong>.Dalam tahun <strong>2011</strong>, terdapat 3 tantangan utama yang harus dihadapi dan dipecahkan melaluiprogram-program dan kegiatan pembangunan yang inklusif, berkesinambungan dan ramahlingkungan. Pertama, menciptakan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan. Kedua,membangun tata kelola yang baik untuk dapat meningkatkan efekt<strong>iv</strong>itas dan efisiensipengeluaran Pemerintah. Ketiga, meningkatkan sinergi antara <strong>pusat</strong> dan daerah. Ketigatantangan utama tersebut akan mewarnai pelaksanaan berbagai program dan kegiatanpembangunan lima tahun ke depan, sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalamRPJMN 2010-2014. Masalah dan tantangan utama yang harus dihadapi dan dipecahkandalam tahun <strong>2011</strong> berkaitan dengan berbagai bidang yang menjadi prioritas pembangunannasional RKP <strong>2011</strong> adalah sebagai berikut.Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Tantangan pokok yang akan dihadapi ke depanadalah: (1) melanjutkan penataan kelembagaan secara bertahap pada seluruh instansi,khususnya kementerian dan lembaga di <strong>pusat</strong>, sebagai upaya mewujudkan sosok organisasibirokrasi yang mencerminkan structure follow function, proporsional, efektif, dan efisien;(2) perlu adanya kebijakan yang ketat atas usulan pembentukan daerah otonom yang baru;dan (3) masih rendahnya kinerja instansi penegak hukum di Indonesia, yang menye<strong>bab</strong>kantingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan instansi hukum sangat rendah.Pendidikan. Tantangan pokok yang dihadapi di bidang pendidikan ke depan adalah:(1) peningkatan akses dan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan; (2) penyusunanrancangan materi pendidikan agar mampu membangun karakter bangsa, meningkatkanpemahaman dan pengamalan ajaran agama, serta mampu mengembangkan pribadi danakhlak peserta didik; dan (3) peningkatan proporsi guru yang memenuhi kualifikasiakademik.Kesehatan dan Kependudukan. Tantangan pokok yang dihadapi bidang kesehatan dankependudukan ke depan adalah: (1) peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;(2) pengembangan kerjasama antara <strong>pemerintah</strong> dan swasta dalam penyediaan layanankesehatan serta antara <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong> dan daerah; dan (3) pengendalian kuantitaspenduduk melalui angka kelahiran (Total Fertility Rate) yang merupakan faktor dominandalam mempengaruhi laju pertumbuhan dan jumlah pertambahan penduduk.Penanggulangan Kemiskinan. Tantangan pokok yang dihadapi dalam penanggulankemiskinan ke depan adalah: (1) peningkatan iklim usaha yang kondusif di daerah, sehinggamampu menarik investasi lokal serta meluasnya budaya usaha di masyarakat;(2) peningkatan penyelenggaraan bantuan dan jaminan sosial, dan masih terbatasnya jumlahdan kapasitas sumber daya manusia, seperti tenaga lapangan yang terdidik dan terlatihserta memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial; dan(3) peningkatan pemenuhan beberapa kebutuhan dasar (indikator kemiskinan nonpendapatan) misalnya pada kecukupan pangan (kalori), layanan kesehatan, air bersih dansanitasi masih rendah, yang masih cukup timpang antar golongan pendapatan.Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -51


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Ketahanan Pangan. Tantangan pokok yang dihadapi dalam ketahanan pangan ke depanadalah: (1) peningkatan jaminan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dari produksidalam negeri; (2) penjagaan stabilitas harga dan distribusi bahan pangan agar terjangkauoleh masyarakat; (3) pengembangan nilai tambah dan daya saing komoditas bahan pangan;dan (4) peningkatan kesejahteraan dan kapasitas petani/nelayan.Infrastruktur. Tantangan pokok yang dihadapi di bidang infrastruktur ke depan adalah:(1) peningkatan ketersediaan air baku yang salah satunya dimanfaatkan untuk memenuhikebutuhan air irigasi; (2) peningkatan pembangunan komunikasi dan informatika; dan(3) pengembangan pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan.Iklim Investasi dan Iklim Usaha. Tantangan pokok yang dihadapi dalam perbaikaniklim investasi dan iklim usaha ke depan adalah: (1) peningkatan kualitas dan cakupanpelayanan perijinan investasi; (2) peningkatan integrasi jaringan logistik domestik; dan(3) penyempurnaan prosedur dalam penetapan upah minimum, yang hingga saat ini masihmembuahkan perdebatan di antara kalangan serikat pekerja, pengusaha, dan <strong>pemerintah</strong>.Energi. Tantangan pokok yang dihadapi di bidang energi ke depan adalah: (1) peningkatanpelayanan, efisiensi, dan keandalan sistem penyediaan dan penyaluran energi di seluruhIndonesia; (2) pengembangan sumber energi alternatif yang dapat digunakan secara masal;dan (3) peningkatan penyediaan energi final, terutama listrik dan Bahan Bakar Minyak.Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Tantangan pokok yang dihadapi dibidang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana ke depan adalah: (1) penurunan tingkatpencemaran terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayatinya yang sudah melebihi bakumutu lingkungan; (2) pembangunan sistem peringatan dini, yaitu penyediaan sisteminformasi yang cepat perlu ditingkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya; dan(3) peningkatan kualitas pelaksanaan tanggap darurat dan penanganan korban bencanaalam dan kerusuhan sosial yang terkoordinasi, efektif, dan terpadu.Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik. Tantangan pokok yangdihadapi dalam pengembangan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflikke depan adalah: (1) peningkatan optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya lokal dalampengembangan perekonomian daerah tertinggal; (2) peningkatan kualitas SDM dan tingkatkesejahteraan masyarakat daerah tertinggal, yang tercermin dari rendahnya tingkatpendidikan dan keterampilan angkatan kerja, rendahnya derajat kesehatan masyarakat,dan tingginya tingkat kemiskinan; serta (3) peningkatan aksesibilitas daerah tertinggalterhadap <strong>pusat</strong>-<strong>pusat</strong> pertumbuhan wilayah, khususnya terhadap sentra-sentra produksidan pemasaran karena belum didukung oleh sarana dan prasarana angkutan barang danpenumpang yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tertinggal;Kebudayaan, Kreat<strong>iv</strong>itas, dan Inovasi Teknologi. Tantangan pokok yang dihadapidalam pengembangan Kebudayaan, Kreat<strong>iv</strong>itas, dan Inovasi Teknologi ke depan adalah:(1) pengayaan khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri dankemampuan adaptif kompetitif bangsa; (2) peningkatan kemampuan sisi penelitian danpengembangan dalam menyediakan solusi-solusi teknologi; dan (3) peningkatan kemampuansisi pengguna dalam menyerap teknologi baru yang tersedia.IV-52 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IV4.3.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional RKP Tahun<strong>2011</strong>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 telahmenggariskan bahwa Visi Pembangunan 2010-2014 adalah “TERWUJUDNYAINDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN”. Untukmewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) misi yang harus diemban yakni:Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera,Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi, danMisi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang.Sebagai penjabaran dari RPJMN 2010-2014, dan dengan memperhatikan kemajuan yangdicapai dalam tahun 2009 dan perkiraan 2010, serta tantangan yang dihadapi tahun <strong>2011</strong>,tema pembangunan yang ditetapkan dalam RKP Tahun <strong>2011</strong> adalah “PERCEPATANPERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG OLEHPEMANTAPAN TATAKELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH.”Sejalan dengan tema tersebut, sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam tahun <strong>2011</strong>dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni: (1) sasaran pembangunan kesejahteraanrakyat; (2) sasaran perkuatan pembangunan demokrasi; dan (3) sasaran penegakan hukum.Rincian ketiga kelompok sasaran ini disajikan dalam Tabel IV.15.Dalam melaksanakan rencana pembangunan yang tertuang dalam RKP tahun <strong>2011</strong> tersebut,terdapat 3 (tiga) prinsip-prinsip pengarusutamaan, dan 4 (empat) isu-isu lintas sektor yangharus menjadi landasan operasional dan dasar pertimbangan bagi seluruh aparatur negaradalam menyusun berbagai program dan kegiatan dalam RKA-K/L <strong>2011</strong>. Prinsip-prinsippengarusutamaan tersebut terdiri atas:Pertama, pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan.Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan memperhatikan aspeklingkungan, sosial, dan ekonomi dalam menyusun kerangka strategis, struktur kelembagaan,strategi dan kebijakan nasional, sektoral dan wilayah, serta dalam proses perencanaan danpelaksanaan kegiatan pembangunan. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan jugaharus dilakukan dengan memperhatikan permasalahan strategis lingkungan dan sosial yangada;Kedua, pengarusutamaan tata kelola <strong>pemerintah</strong>an yang baik.Penerapan tata kelola <strong>pemerintah</strong>an yang baik secara konsisten dan berkelanjutan olehsebuah negara mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaranpembangunan nasional, dan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi secaraefektif dan efisien; danKetiga, pengarusutamaan gender.Pengarusutamaan gender dalam pembangunan adalah strategi yang digunakan untukmengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalammengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi danmengontrol proses pembangunan.Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -53


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>TABEL IV.15SASARAN UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL <strong>2011</strong>NO PEMBANGUNAN SASARANSASARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT1. Ekonomia) Pertumbuhan Ekonomi6,3 persenb) Inflasi5,7 persenc) Tingkat Pengangguran (terbuka)7,3 persend) Tingkat Kemiskinan11,5 – 12,5 persen2. PendidikanStatus Awal(2008)Target <strong>2011</strong>a) Meningkatnya rata-rata lama sekolah pendudukberusia 15 tahun ke atas (tahun)7,50 7,75b) Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia15 tahun ke atas (persen)5,97 5,17c) Meningkatnya APM SD/SDLB/MI/Paket A (persen) 95,14 95,3d) Meningkatnya APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B(persen)72,28 74,7e) Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/Paket C(persen)64,28 76,0f) Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun (persen) 21,26 26,1Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, dang) sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh <strong>pemerintah</strong> danmasyarakat.3. Pangana) Produksi Padi68,8 juta ton GKGb) Produksi Jagung22,0 juta tonc) Produksi Kedelai1,6 juta tond) Produksi Gula3,9 juta tone) Produksi Daging Sapi439 ribu tonf) Produksi Ikan12,3 juta ton4. Energia) Peningkatan kapasitas pembangkit listrik5.279 MWb) Meningkatnya rasio elektrifikasi70,4 persenc) Meningkatnya produksi minyak bumi970 ribu barrel per harid) Peningkatan pemanfaatan energi panasPLTP 158 MW5. Infrastrukturb ia) Pembangunan Jalan Lintas Sumatera, Jawa,Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, NusaTenggara Timur, dan PapuaTotal jalan yang dibangun 2.791,97 kmIV-54 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVb) Pembangunan jaringan prasarana danpenyediaan sarana transportasi antarmoda danantar-pulau yang terintegrasi sesuai denganSistem Transportasi Nasional dan Cetak BiruTransportasi MultimodaMeningkatnya kapasitas sarana dan prasaranatransportasi untuk mengurangi backlog maupunbottleneck kapasitas prasarana transportasi dansarana transportasi antarmoda dan antarpulauyang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasinasional dan cetak biru transportasi multimoda;Terbangunnya sistem jaringan transportasiperkotaan dan perdesaan di wilayah terpencil,pedalaman, perbatasan dan pulau terdepan yangdapat menjangkau seluruh lapisan masyarakatyang juga didorong melalui pelayanan perintis,Public Service Obligation (PSO), dan DAK bidangtransportasi perdesaan;Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadappelayanan sarana dan prasarana transportasi;Meningkatnya keselamatan masyarakat terhadappelayanan sarana dan prasarana transportasi.c) Penuntasan pembangunan Jaringan Serat Optikdi Indonesia Bagian Timurd) Perbaikan sistem dan jaringan transportasi di 4kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, danMedan)Terselesaikannya pembangunan link Mataram –KupangPenyelesaian detail engineering design untuk MRTJakarta dan penilaian proyek monorail;Penyelesaian Bandung Urban Transport MasterPlan ;Penyusunan Surabaya Urban Transport MasterPlan.SASARAN PERKUATAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI1. Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia Pada tahun <strong>2011</strong>, Indeks Demokrasi Indonesia: 65SASARAN PEMBANGUNAN PENEGAKAN HUKUM1. Tercapainya suasana dan kepastian keadilanIndeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun <strong>2011</strong> sebesarmelalui penegakan hukum (rule of law ) dan3,0 yang meningkat dari 2,8 pada tahun 2009terjaganya ketertiban umum.Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.Prinsip-prinsip pengarusutamaan tersebut akan menjadi jiwa dan semangat yang mewarnaiberbagai kebijakan pembangunan di setiap bidang pembangunan. Dengan dijiwainya prinsipprinsippengarustamaan tersebut, pembangunan jangka menengah akan memperkuat upayamengatasi berbagai permasalahan yang ada.Sementara itu, isu-isu lintas sektor tersebut terdiri atas:(1) Isu lintas sektor penanggulangan kemiskinan.Pertumbuhan yang pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usahausahayang melibatkan orang-orang miskin dan orang-orang dengan kondisi khusus.Peningkatan kualitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melaluikebijakan afirmatif/keberpihakan serta peningkatan efekt<strong>iv</strong>itas pelaksanaan penurunankemiskinan di daerah.Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -55


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>(2) Isu lintas sektor perubahan iklim global.Antisipasi dampak dan laju perubahan iklim diarahkan untuk mewujudkanpeningkatan kapasitas penanganan dampak dan laju perubahan iklim yang tepat danakurat.(3) Isu lintas sektor pembangunan kelautan berdimensi kepulauan.Pembangunan berdimensi negara kepulauan adalah pembangunan yang berorientasipada pengembangan potensi kepulauan secara ekonomi, ekologis dan sosial yangditujukan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya yang ada di dalamnya untuksebesar-besarnya kemakmuran rakyat generasi sekarang dan generasi selanjutnya;serta(4) Isu lintas sektor perlindungan anak.Pembangunan perlindungan anak yang dilaksanakan secara komprehensif danterintegrasi akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif dalam mewujudkandunia yang layak bagi seluruh anak Indonesia.Kebijakan lintas bidang ini akan menjadi sebuah rangkaian kebijakan antarbidang yangterpadu, meliputi prioritas, fokus prioritas, serta kegiatan prioritas lintas bidang untukmenyelesaikan permasalahan pembangunan yang semakin kompleks.Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam tahun <strong>2011</strong>, dan memperhatikan kemajuanyang telah dicapai dalam RPJMN I Tahun 2005-2009, dan perkiraan pelaksanaan tahun2010, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapipada tahun <strong>2011</strong>, maka dalam RKP tahun <strong>2011</strong> ditetapkan 11 (sebelas) prioritaspembangunan nasional. Kesebelas prioritas RKP Tahun <strong>2011</strong> tersebut adalah sebagai berikut:(1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) PenanggulanganKemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha(8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah Tertinggal,Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik; (11) Kebudayaan, Kreat<strong>iv</strong>itas, dan Inovasi Teknologi4.3.2.1 Reformasi Birokrasi dan Tata KelolaDalam upaya mendukung pencapaian sasaran-sasaran prioritas reformasi birokrasi dantata kelola, dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakan alokasi <strong>anggaran</strong> sekitar Rp1,4 triliun.Alokasi <strong>anggaran</strong> tersebut akan digunakan untuk melaksanakan 17 program prioritas, antaralain: (1) program penataan administrasi kependudukan sebesar Rp1,0 triliun; (2) programdukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Kejaksaan Republik Indonesia sebesarRp80,0 miliar; (3) program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebesar Rp75,0miliar; (4) program pemberantasan tindak pidana korupsi sebesar Rp43,0 miliar; dan(5) program pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sebesar Rp38,6 miliar.Sasaran yang akan dicapai dengan alokasi <strong>anggaran</strong> pada prioritas reformasi birokrasi dantata kelola dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut adalah: (a) makin mantapnya tata kelola <strong>pemerintah</strong>anyang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taatkepada hukum yang berwibawa, dan transparan; serta (b) makin meningkatnya kualitaspelayanan publik yang ditopang oleh struktur <strong>pemerintah</strong> di <strong>pusat</strong> dan di daerah, kapasitaspegawai <strong>pemerintah</strong> yang memadai, dan data kependudukan yang baik.IV-56 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVUntuk mencapai sasaran tersebut, maka arah kebijakan pembangunan reformasi birokrasidan tata kelola dalam tahun <strong>2011</strong> diarahkan antara lain pada: (1) penataan kelembagaan<strong>pemerintah</strong>an melalui proses konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementeriannegara/lembaga yang menangani aparatur negara; dan restrukturisasi lembaga <strong>pemerintah</strong>,khususnya yang menangani bidang keberdayaan UMKM, pengelolaan energi, pemanfaatansumber daya kelautan, restrukturisasi BUMN hingga pemanfaatan tanah dan penataanruang bagi kepentingan rakyat; (2) pemantapan pelaksanaan desentralisasi, yang ditandaidengan mantapnya pembagian urusan <strong>pemerintah</strong>an serta peningkatan kapasitaskelembagaan, keuangan, dan aparatur <strong>pemerintah</strong> daerah; serta (3) penyempurnaanmanajemen kepegawaian berbasis sistem merit dalam rangka peningkatan kinerja danprofesionalisme pegawai.4.3.2.2 PendidikanDalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran prioritas pendidikan, dalam RAPBNtahun <strong>2011</strong> direncanakan alokasi <strong>anggaran</strong> sekitar Rp52,5 triliun. Anggaran tersebut akandigunakan untuk melaksanakan 9 program prioritas, antara lain: (1) program pendidikantaman kanak-kanak dan pendidikan dasar, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp20,3 triliun;(2) program pendidikan tinggi sebesar Rp16,7 triliun; (3) program peningkatan mutu dankesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp8,7 triliun; (4) program dukunganmanajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp3,1 triliun; serta (5) programpendidikan menengah sebesar Rp2,4 triliun.Sasaran yang akan dicapai dengan alokasi <strong>anggaran</strong> pada prioritas pendidikan dalam tahun<strong>2011</strong> tersebut adalah: (a) meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahunke atas (tahun) menjadi 7,75 tahun; (b) menurunnya angka buta aksara penduduk berusia15 tahun ke atas menjadi 5,17 persen; serta (c) meningkatnya APM SD/SDLB/MI/Paket Amenjadi sebesar 95,3 persen, APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B menjadi 74,7 persen, APKSMA/SMK/MA/Paket C menjadi 76,0 persen, dan APK PT usia 19 sampai 23 tahun menjadi26,1 persen.Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka kebijakan pembangunan pendidikan dalamtahun <strong>2011</strong> akan diarahkan antara lain pada: (1) peningkatan kualitas wajib belajarpendidikan dasar sembilan tahun yang merata; (2) peningkatan akses, kualitas, dan relevansipendidikan menengah dan saing pendidikan tinggi; serta (3) peningkatan profesionalismedan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan.4.3.2.3 KesehatanUntuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran prioritas kesehatan, dalam RAPBN tahun<strong>2011</strong> direncanakan alokasi <strong>anggaran</strong> sekitar Rp11,5 triliun. Anggaran tersebut akandigunakan untuk melaksanakan 9 program prioritas, antara lain: (1) program pembinaandan pengembangan infrastruktur permukiman sebesar Rp6,2 triliun; (2) program pembinaanupaya kesehatan sebesar Rp1,3 triliun; (3) program kefarmasian dan alat kesehatan sebesarRp1,1 triliun; (4) program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sebesar Rp1,0triliun; dan (5) program kependudukan dan Keluarga Berencana sebesar Rp889,5 miliar.Sasaran yang akan dicapai dengan alokasi <strong>anggaran</strong> pada prioritas kesehatan dalam tahun<strong>2011</strong> tersebut, adalah: (a) meningkatnya pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat preventifyang terpadu; (b) meningkatnya persentase ketersediaan obat dan vaksin menjadi sebesarNota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -57


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>85 persen, meningkatnya persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yangmemiliki jaminan kesehatan dari 59 persen menjadi 70,3 persen, meningkatnya persentaseRS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas menjadi sebesar80 persen; serta (c) meningkatnya jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatandasar bagi penduduk miskin menjadi sebesar 8.608 puskesmas.Untuk mencapai berbagai sasaran prioritas kesehatan tersebut maka kebijakan pembangunankesehatan dalam tahun <strong>2011</strong> akan diarahkan antara lain pada: (1) pelaksanaan programkesehatan preventif terpadu, yang meliputi pemberian imunisasi dasar, penyediaan aksessumber air bersih dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas, serta penurunan tingkatkematian ibu, dan tingkat kematian bayi; (2) revitalisasi program KB melalui peningkatankualitas dan jangkauan layanan KB; serta (3) penerapan asuransi kesehatan nasional untukmasyarakat miskin dan diperluas secara bertahap untuk seluruh penduduk (un<strong>iv</strong>ersalcoverage).4.3.2.4 Penanggulangan KemiskinanDalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran prioritas penanggulangankemiskinan, dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakan alokasi <strong>anggaran</strong> sekitar R49,3 triliun.Alokasi <strong>anggaran</strong> tersebut akan digunakan untuk melaksanakan 24 program prioritas, antaralain: (1) program koordinasi pengembangan kebijakan kesejahteraan rakyat sebesar Rp15,3triliun; (2) program pemberdayaan masyarakat dan <strong>pemerintah</strong> desa sebesar Rp9,6 triliun;(3) program pembinaan upaya kesehatan sebesar Rp5,3 triliun; dan (4) program pembinaandan pengembangan infrastruktur permukiman sebesar Rp7,0 triliun.Memperhatikan pelaksanaan kebijakan dan program, serta capaian hasil, dan permasalahanyang masih dihadapi, maka sasaran tingkat kemiskinan pada tahun <strong>2011</strong> adalah sebesar11,5-12,5 persen dari jumlah penduduk pada tahun <strong>2011</strong>.Untuk mencapai sasaran tersebut, maka arah kebijakan untuk mendukung pencapaiansasaran tingkat kemiskinan tersebut dalam tahun <strong>2011</strong> adalah sebagai berikut:(1) mendorong pertumbuhan yang pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khususpada usaha-usaha yang melibatkan orang-orang miskin dan orang-orang dengan kondisikhusus; (2) meningkatkan kualitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinanmelalui kebijakan afirmatif/keberpihakan; serta (3) meningkatkan akses usaha mikro dankecil kepada sumber daya produktif.4.3.2.5 Ketahanan PanganDalam upaya mendukung pencapaian sasaran-sasaran prioritas ketahanan pangan, dalamRAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakan alokasi <strong>anggaran</strong> sekitar Rp38,1 triliun. Anggaran tersebutakan digunakan untuk melaksanakan 30 program prioritas, antara lain: (1) programpeningkatan produksi, produkt<strong>iv</strong>itas, dan mutu tanaman pangan dengan alokasi <strong>anggaran</strong>Rp19,0 triliun; (2) program pengelolaan sumber daya air sebesar Rp6,3 triliun; (3) programpenyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian sebesar Rp2,7 triliun;(4) program pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan panganhewan yang aman, sehat, utuh, dan halal sebesar Rp1,6 triliun; serta (5) kredit programsubsidi non energi Rp1,0 triliun.IV-58 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVSasaran yang akan dicapai dengan alokasi <strong>anggaran</strong> pada prioritas ketahanan pangan dalamtahun <strong>2011</strong> tersebut, adalah: (a) terpeliharanya dan meningkatnya tingkat pencapaianswasembada bahan pangan pokok; (b) terbangunnya dan meningkatnya luas layananinfrastruktur sumberdaya air dan irigasi; (c) menurunnya jumlah dan persentase pendudukdan daerah yang rentan terhadap rawan pangan; (d) terjaganya stabilitas harga bahanpangan dalam negeri; (e) meningkatnya kualitas pola konsumsi pangan masyarakat denganskor pola pangan harapan (PPH) menjadi sekitar 88,1; (f) meningkatnya PDB sektorpertanian, perikanan, dan kehutanan dengan pertumbuhan sekitar 3,7 persen; serta(g) tercapainya indeks Nilai Tukar Petani (NTP) di atas 105, dan Nilai Tukar Nelayan menjadi107.Untuk mencapai berbagai sasaran pada prioritas ketahanan pangan tersebut, maka arahkebijakan pembangunan ketahanan pangan pada tahun <strong>2011</strong> akan lebih ditekankan pada:(1) perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian dan perikanan, khususnya jaringanirigasi serta jalan usaha tani dan produksi di daerah sentra produksi; (2) penyediaan benih/bibit unggul dan dukungan terhadap pengembangan industri hilir pertanian dan perikananhasil inovasi penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan kualitas danprodukt<strong>iv</strong>itas hasil pertanian; (3) pemantapan cadangan pangan Pemerintah dan percepatanpenganekaragaman konsumsi pangan masyarakat; serta (4) jaminan ketersediaan pupukdan pengembangan pupuk organik melalui perbaikan mekanisme subsidi pupuk.4.3.2.6 InfrastrukturAlokasi <strong>anggaran</strong> yang direncanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaranprioritas infrastruktur dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> adalah sekitar R63,6 triliun. Anggarantersebut akan digunakan untuk melaksanakan 17 program prioritas, antara lain: (1) programpenyelenggaraan jalan sebesar Rp25,5 triliun; (2) subsidi/PSO dan pembiayaan bidanginfrastruktur sebesar Rp20,1 triliun; (3) program pengelolaan sumber daya air sebesarRp4,3 triliun; (4) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut sebesar Rp3,2triliun; serta (5) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara sebesarRp3,1 triliun.Sasaran yang akan dicapai dengan alokasi <strong>anggaran</strong> pada prioritas infrastruktur dalam tahun<strong>2011</strong> tersebut, antara lain adalah: (a) terlaksananya pembangunan Lintas Sumatera, Jawa,Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua akandiselesaikan jalan sepanjang 2.792 kilometer; (b) meningkatnya keselamatan, keamanandan kualitas pelayanan transportasi yang memadai dan merata guna mewujudkan sistemlogistik nasional yang menjamin distribusi bahan pokok, bahan strategis dan nonstrategisuntuk seluruh masyarakat; serta (c) terlaksananya penyelesaian pembangunan prasaranapengendalian banjir, diantaranya Kanal Banjir Timur Jakarta dan penanganan secara terpadudaerah aliran sungan Bengawan Solo.Dalam rangka mendukung tercapainya berbagai sasaran pada prioritas pembangunaninfrastruktur dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, maka arah kebijakan pembangunan infrastrukturakan lebih difokuskan antara lain pada: (1) pembangunan jalan lintas strategis nasionaldan terintegrasi dalam suatu sistem transportasi nasional dan regional yang mampumenghubungkan wilayah-wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh, serta outlet-outlet(pelabuhan dan bandara) untuk meningkatkan perekonomian nasional; (2) pengembangansarana dan prasarana transportasi yang mendukung pengembangan daerah pariwisata danNota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -59


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>sentra-sentra produksi pertanian dan industri; serta (3) percepatan penyelesaianpembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir.4.3.2.7 Iklim Investasi dan Iklim UsahaUntuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran prioritas iklim investasi dan iklim usaha,dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakan alokasi <strong>anggaran</strong> sekitar Rp1,9 triliun. Alokasi<strong>anggaran</strong> tersebut akan digunakan untuk melaksanakan 16 program prioritas, antara lain:(1) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut sebesar Rp455,6 miliar;(2) program pengelolaan pertanahan nasional sebesar Rp397,5 miliar; (3) pengawasan,pelayanan, dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai sebesar Rp272,5 miliar;(4) program sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangkapenciptaan lapangan kerja sebesar Rp227,5 miliar; serta (5) program pengembanganperdagangan dalam negeri Rp188,0 miliar.Sasaran yang akan dicapai dengan alokasi <strong>anggaran</strong> untuk prioritas iklim investasi daniklim usaha dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, antara lain adalah: (a) tercapainya pertumbuhaninvestasi dalam bentuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada tahun <strong>2011</strong> sebesar10,9 persen; (b) menurunnya tingkat pengangguran terbuka hingga 7,3 persen; dan(c) terciptanya 2,2-2,5 juta kesempatan kerja baru, dan angkatan kerja baru yang masukpasar kerja diperkirakan 2,0 juta orang.Dalam rangka mendukung pencapaian berbagai sasaran pada prioritas iklim investasi daniklim usaha dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, maka arah kebijakan prioritas iklim investasi daniklim usaha akan di<strong>pusat</strong>kan untuk: (1) mensosialisasikan rancangan amandemen UU No.13/2003 kepada serikat pekerja, asosiasi pengusaha, perusahaan, lembaga legislatif tingkatPropinsi, dan Kabupaten/Kota; (2) meningkatkan kualitas hubungan industrial antara pekerjadan pemberi kerja dalam rangka mendorong pencapaian proses negosiasi bipartite, denganmeningkatkan teknik-teknik bernegosiasi; serta (3) memperkuat kapasitas organisasi serikatpekerja dan asosiasi pengusaha.4.3.2.8 EnergiDalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan pada prioritas energi,dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakan alokasi <strong>anggaran</strong> sekitar Rp10,9 triliun. Anggarantersebut akan digunakan untuk melaksanakan 9 program prioritas, antara lain: (1) programpengelolaan listrik dan pemanfaatan energi, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp10,2 triliun;(2) program pengelolaan dan penyediaan minyak dan gas bumi sebesar Rp475,5 miliar;(3) program pembinaan dan pengusahaan mineral, batubara, panas bumi, dan air tanahsebesar Rp91,8 miliar; (4) program penelitian pengembangan dan penerapan teknologinuklir, isotop, dan radiasi sebesar Rp86,5 miliar; serta (5) program pengkajian dan penerapanteknologi sebesar Rp34,5 miliar.Sasaran yang akan dicapai dengan alokasi <strong>anggaran</strong> pada prioritas energi dalam tahun<strong>2011</strong> tersebut, antara lain adalah: (a) tercapainya komposisi bauran energi yang sehat denganmenurunnya persentase pemanfaatan energi fosil dan meningkatnya persentase energi baruterbarukan (EBT); (b) berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan sumberdayamanusia nasional yang mendukung industri energi dan ketenagalistrikan nasional; serta(c) tercapainya produksi minyak bumi sebesar 970 (MBOPD) dan produksi gas bumi sebesar1.592 (MBOPD);IV-60 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVUntuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka arah kebijakan pembangunan energi tahun<strong>2011</strong> akan lebih ditekankan antara lain pada: (1) d<strong>iv</strong>ersifikasi energi serta peningkatan efisiensidan konservasi energi yang diarahkan guna penganekaragaman pemanfaatan energi, baikyang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; (2) pengembangan dan peningkatankerjasama <strong>pemerintah</strong> dan swasta dalam pembangunan dan pemanfaatan sarana danprasarana energi dan ketenagalistrikan guna mendorong peran serta <strong>pemerintah</strong> daerah,swasta, koperasi dan badan usaha lainnya; dan (3) terjaminnya keamanan pasokan energidengan meningkatkan (intensifikasi) eksplorasi dan optimalisasi produksi minyak dan gasbumi, serta eksplorasi untuk meningkatkan cadangan minyak dan gas bumi, termasuk gasmetana batubara.4.3.2.9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan BencanaAnggaran yang dialokasikan dalam upaya mendukung pencapaian sasaran-sasaran prioritaslingkungan hidup dan pengelolaan bencana dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> adalah sekitar Rp4,7triliun. Alokasi <strong>anggaran</strong> tersebut akan digunakan untuk melaksanakan 12 program prioritas,antara lain: (1) program peningkatan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS)berbasis pemberdayaan masyarakat sebesar Rp2,8 triliun; (2) program penanggulanganbencana sebesar Rp522,9 miliar; (3) program pengembangan dan pembinaan meteorologi,klimatologi, dan geofisika sebesar Rp402,0 miliar; (4) program pengelolaan sumber dayaalam dan lingkungan hidup dengan alokasi <strong>anggaran</strong> Rp278,0 miliar; serta (5) programkonservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan sebesar Rp275,0 miliar.Sasaran yang akan dicapai terkait upaya dan prioritas lingkungan hidup dan pengelolaanbencana dalam tahun <strong>2011</strong>, antara lain adalah: (a) berkurangnya lahan kritis melaluirehabilitasi dan reklamasi hutan, peningkatan pengelolaan kualitas ekosistem lahan gambut,terus ditingkatkannya kualitas kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan danlahan yang terpadu, evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan dayatampung lingkungan yang bersifat lintas K/L, serta dukungan terhadap penelitian danpengembangan untuk penurunan gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim;(b) terjaganya kelestarian SDA dan LH dan kemampuan SDA dalam mendukungpembangunan berkelanjutan, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pengelolalingkungan, serta tersedianya data dan informasi kualitas SDA dan LH sebagai dasarperencanaan pembangunan; dan (c) terlaksananya penyelamatan dan evakuasi korbanbencana yang cepat efektif dan terpadu.Arah kebijakan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan lingkungan hidupdan pengelolaan bencana tersebut dalam tahun <strong>2011</strong> antara lain adalah: (1) mengembangkanproses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang disertaidengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat, memantapkan kelembagaan dan kapasitasantisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan <strong>pemerintah</strong>an;(2) meningkatkan akurasi jangkauan dan kecepatan penyampaian informasi denganmenambah dan membangun jaringan observasi, telekomunikasi dan sistem kalibrasi, danpendirian Pusat Basis Data dan informasi yang terintegrasi; serta (3) membentuk tim gerakcepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan alat transportasi yang memadaidengan basis 2 lokasi strategis (Jakarta-Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayahIndonesia.Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -61


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>4.3.2.10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-KonflikUntuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran prioritas daerah tertinggal, terdepan, terluar,dan pasca-konflik, dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp11,8triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk melaksanakan 23 program prioritas, antaralain: (1) program peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan,dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp6,9 triliun; (2) program percepatan pembangunandaerah tertinggal sebesar Rp957,0 miliar; (3) program penyelenggaraan pos dan informatikasebesar Rp779,9 miliar; (4) program pembangunan dan pemberdayaan SDM kesehatansebesar Rp551,2 miliar; serta (5) pembangunan kawasan transmigrasi Rp469,4 miliar.Sasaran pembangunan yang akan dicapai dengan alokasi <strong>anggaran</strong> pada prioritas daerahtertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik dalam tahun <strong>2011</strong>, meliputi: (a) terwujudnyakedaulatan wilayah nasional, yang ditandai dengan kejelasan dan ketegasan batas-bataswilayah negara; (b) berfungsinya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), sebagai <strong>pusat</strong>pelayanan kawasan perbatasan; serta (c) meningkatnya kondisi perekonomian kawasanperbatasan, yang ditandai dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di 38kabupaten/kota perbatasan, yang diprioritaskan penanganannya, khususnya pada 27kabupaten perbatasan yang tergolong daerah tertinggal.Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakanuntuk mendukung prioritas daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik dalamtahun <strong>2011</strong>, antara lain adalah: (1) penyelesaian penetapan dan penegasan batas wilayahnegara; (2) peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan; serta (3) penguatankapasitas kelembagaan dalam pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi.4.3.2.11 Kebudayaan, Kreat<strong>iv</strong>itas, dan Inovasi TeknologiDalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran prioritas kebudayaan, kreat<strong>iv</strong>itas,dan inovasi teknologi, dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesarRp484,7 miliar. Alokasi <strong>anggaran</strong> tersebut akan digunakan untuk melaksanakan 8 programprioritas, antara lain: (1) peningkatan kemampuan iptek untuk penguatan sistem inovasinasional sebesar Rp162,0 miliar; (2) program kesejarahan, kepurbakalaan, danpermuseuman sebesar Rp104,0 miliar; (3) program pengembangan nilai budaya, seni, danperfilman sebesar Rp80,6 miliar; (4) program pengembangan sumber daya budaya danpariwisata sebesar Rp49,8 miliar; serta (5) program pengembangan perpustakaan sebesarRp47,0 miliar.Sasaran yang akan dicapai dengan alokasi <strong>anggaran</strong> pada prioritas kebudayaan, kreat<strong>iv</strong>itas,dan inovasi teknologi dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, adalah: (1) meningkatnya perhatian dankesertaan <strong>pemerintah</strong> dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat,dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya; (2) meningkatnyapenyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pergelaran senibudaya di kota besar dan ibu kota kabupaten; serta (3) terlaksananya penetapan danpembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museumdan perpustakaan di seluruh Indonesia sebelum Oktober <strong>2011</strong>;Untuk mendukung pencapaian berbagai sasaran pada prioritas pembangunan kebudayaandan pembangunan iptek, kebijakan pada prioritas pembangunan kebudayaan danpembangunan iptek dalam tahun <strong>2011</strong> akan lebih diarahkan untuk: (1) meningkatkan upayaIV-62 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVpengembangan dan perlindungan warisan budaya dan karya seni; (2) mendorongberkembangnya apresiasi masyarakat terhadap kemajemukan budaya untuk memperkayakhazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri bangsa; serta(3) meningkatnya kapasitas nasional untuk pelaksanaan penelitian, penciptaan dan inovasi,serta memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas.4.4 Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat RAPBN<strong>2011</strong>4.4.1 Kebijakan Umum Belanja Pemerintah Pusat RAPBNTahun <strong>2011</strong>Kebijakan dan alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> negara memiliki peranan yang sangat strategis,sebagai salah satu instrumen fiskal dalam mencapai berbagai tujuan dan sasaran-sasaranpembangunan sesuai dengan visi, misi dan platform Presiden terpilih. Peranan strategiskebijakan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> negara tersebut dilakukan melalui fungsi alokasi, distribusi, danstabilisasi. Agar diperoleh hasil yang maksimal, pengelolaan kebijakan dan alokasi <strong>anggaran</strong><strong>belanja</strong> negara tersebut harus dilakukan secara hati-hati selaras dengan arah dan agendapembangunan yang telah digariskan dalam rencana pembangunan jangka menengah, danrencana pembangunan jangka pendek (tahunan).Rancangan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> negara dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, sesuai dengan amanatPasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, disusun sebagai wujud dari pengelolaan keuangannegara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan dilaksanakan secaraterbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai bagianintegral dari <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> negara, maka alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong>tahun <strong>2011</strong> disusun dengan mengacu pada pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangkaekonomi makro, serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKP <strong>2011</strong>.Karena itu, RKP tahun <strong>2011</strong>, menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan pembangunanberikut rencana kerja dan <strong>anggaran</strong> kementerian negara/lembaga pada tahun <strong>2011</strong>. Sejalandengan arah kebijakan pembangunan RPJMN 2010-2014, dalam RKP <strong>2011</strong> digariskansasaran pembangunan tahun <strong>2011</strong>, yang secara garis besar dapat dikelompokkan dalam:(1) sasaran pembangunan kesejahteraan, (2) sasaran perkuatan pembangunan demokrasi,dan (3) sasaran penegakan hukum.Selanjutnya, berdasarkan sasaran-sasaran strategis dan arah kebijakan yang akan dicapaipada tahun <strong>2011</strong>, serta sejalan dengan masalah dan tantangan yang harus dihadapi dalamtahun <strong>2011</strong> mendatang, maka Pemerintah bersama-sama dengan DPR dalam forumpembicaraan pendahuluan RAPBN tahun <strong>2011</strong> telah sepakat untuk menetapkan TemaPembangunan nasional dalam RKP Tahun <strong>2011</strong>, yaitu “Percepatan Pertumbuhan Ekonomiyang Berkeadilan Didukung oleh Pemantapan Tatakelola dan Sinergi Pusat Daerah”. Sesuaidengan tema tersebut, telah ditetapkan 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional dalamRKP tahun <strong>2011</strong>, yaitu: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan;(3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur;(7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan PengelolaanBencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik; serta(11) Kebudayaan, Kreat<strong>iv</strong>itas; dan Inovasi Teknologi.Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -63


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Dengan mengacu kepada sasaran strategis, arah kebijakan, dan prioritas pembangunandalam RKP tahun <strong>2011</strong>, maka kebijakan <strong>belanja</strong> negara dalam tahun <strong>2011</strong> akan diarahkanuntuk memberikan dorongan terhadap perekonomian dengan tetap menjaga keberlanjutanfiskal, menjaga stabilitas perekonomian, serta meningkatkan efekt<strong>iv</strong>itas dan efisiensi <strong>belanja</strong>negara. Sesuai dengan arah kebijakan tersebut, maka alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong><strong>pusat</strong> dalam tahun <strong>2011</strong> akan lebih difokuskan untuk memberikan dukungan terhadap:(1) pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi; (2) pencapaian pertumbuhan ekonomiyang berkualitas antara lain melalui pembangunan infrastruktur; (3) perlindungan sosialmelalui perluasan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan (Jamkesmas);(4) pemberdayaan masyarakat antara lain melalui PNPM mandiri dan Program KeluargaHarapan; (5) perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan; (6) pengalokasian<strong>anggaran</strong> subsidi yang lebih tepat sasaran; serta (7) pemenuhan kewajiban pembayaranbunga utang secara tepat waktu. Terkait dengan layanan pendidikan, sesuai dengan RencanaKerja Pemerintah (RKP) tahun <strong>2011</strong>, mekanisme penyaluran dana BOS yang selama inidialokasikan melalui <strong>anggaran</strong> Kementerian Pendidikan Nasional, mulai tahun <strong>2011</strong>direalokasi menjadi bagian dari <strong>anggaran</strong> transfer ke daerah mengikuti pola desentralisasifiskal, dengan pertimbangan bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan urusandaerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah.Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong><strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong> dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakan mencapai Rp823,6 triliun (11,8persen dari PDB). Jumlah ini berarti lebih tinggi sebesar Rp42,1 triliun, atau 5,4 persen biladibandingkan dengan volume <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong> dalam APBN-P tahun2010 sebesar Rp781,5 triliun (12,5 persen dari PDB). Peningkatan volume <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong><strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong> dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut terutama berkaitan denganmeningkatnya alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> pegawai, <strong>belanja</strong> barang, <strong>belanja</strong> modal, danpembayaran bunga utang. Alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong> dalam RAPBN tahun<strong>2011</strong> tersebut, akan digunakan terutama untuk mendukung pendanaan bagi berbagaiprogram pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga (<strong>belanja</strong>K/L) sesuai tugas dan fungsi masing-masing K/L, maupun program-program yang bersifatlintas sektoral, dan/atau <strong>belanja</strong> non-K/L, sesuai dengan prioritas pembangunan yangditetapkan dalam RKP Tahun <strong>2011</strong>.Selanjutnya, sesuai dengan amanat pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara, maka <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong> dirinci menurutorganisasi, fungsi, dan jenis <strong>belanja</strong>. Rincian <strong>belanja</strong> negara menurut organisasi disesuaikandengan susunan K/L <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong> yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi<strong>pemerintah</strong>an berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundangan yang berlaku. Sementaraitu, rincian <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> negara menurut fungsi terdiri atas fungsi: (1) pelayanan umum;(2) pertahanan; (3) ketertiban dan keamanan; (4) ekonomi; (5) lingkungan hidup;(6) perumahan dan fasilitas umum; (7) kesehatan; (8) pariwisata dan budaya; (9) agama;(10) pendidikan; dan (11) perlindungan sosial. Selanjutnya, rincian <strong>belanja</strong> negara menurutjenis <strong>belanja</strong> (sifat ekonomi), terdiri atas: (1) <strong>belanja</strong> pegawai; (2) <strong>belanja</strong> barang; (3) <strong>belanja</strong>modal; (4) pembayaran bunga utang; (5) subsidi; (6) <strong>belanja</strong> hibah; (7) bantuan sosial; dan(8) <strong>belanja</strong> lain-lain.IV-64 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IV4.4.2 Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat MenurutOrganisasi, RAPBN tahun <strong>2011</strong>Dari alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong><strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong> dalam RAPBN tahun<strong>2011</strong> sebesar Rp823,6 triliun, alokasi<strong>anggaran</strong> untuk <strong>belanja</strong> K/Ldirencanakan mencapai Rp410,4 triliun(5,9 persen terhadap PDB), sedangkanalokasi <strong>belanja</strong> non-K/L (bagian<strong>anggaran</strong> bendahara umum negara)direncanakan sebesar Rp413,2 triliun (5,9persen terhadap PDB). Dengan demikian,alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> K/L dalamTriliun (Rp)450.0400.0350.0300.0250.0200.0150.0100.050.0-120.8 189.4 225.0 259.7 307.0 366.1 410.4RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp44,3 triliun atau 12,1persen bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp366,1 triliun(5,8 persen terhadap PDB). Peningkatan alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> K/L yang cukup signifikandalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut berkaitan dengan kerangka strategi upfront loadingdalam pendanaan RPJMN 2010-2014. Landasan berpikir dari strategi tersebut adalah bahwapada awal pemulihan dari krisis ekonomi, <strong>belanja</strong> Pemerintah merupakan stimulan utamauntuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga pada tahun-tahun awal pelaksanaanRPJMN 2010-2014 diperlukan daya dorong <strong>belanja</strong> yang cukup besar, terutama untukpembangunan infrastruktur. Namun demikian, peningkatan alokasi <strong>anggaran</strong> tersebutmenuntut perbaikan kualitas <strong>belanja</strong>, baik dalam tahap perencanaan, peng<strong>anggaran</strong>,maupun pertanggungjawabannya, agar diperoleh manfaat yang optimal berkaitan denganpencapaian sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RKP <strong>2011</strong>. Berkaitan dengan itu,alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> K/L akan lebih diarahkan pada berbagai kegiatan yang secaraefektif dapat memberikan dampak dan/atau kontribusi langsung bagi pencapaian sasaransasaranpembangunan.Sejalan dengan upaya tersebut, dalam rangka meningkatkan kinerja satuan kerja sebagaiunit business terkecil dalam proses perencanaan dan peng<strong>anggaran</strong>, sejak tahun 2009,Pemerintah telah menerapkan peng<strong>anggaran</strong> berbasis kinerja (PBK), dan kerangkapengeluaran jangka menengah (KPJM) kepada beberapa K/L yang dipilih sebagai pilotproject. Sebagai kelanjutan dari reformasi peng<strong>anggaran</strong> tersebut, pada tahun <strong>2011</strong>, akanditerapkan PBK dan KPJM secara penuh kepada seluruh K/L. Pelaksanaan kebijakan PBKdan KPJM ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara, yang mengamanatkan agar sistem perencanaan dan sistempeng<strong>anggaran</strong> merupakan serangkaian kebijakan yang harus bersifat saling melengkapi(complementary policy) untuk menjamin terselenggaranya proses pembangunan nasionaldan pengalokasian sumber daya pendanaan yang paling efektif.PBK merupakan pendekatan dalam sistem peng<strong>anggaran</strong> yang menekankan padapencapaian hasil dan keluaran dari program/kegiatan dengan meningkatkan efisiensi danefekt<strong>iv</strong>itas penggunaan sumber daya yang terbatas. Dibandingkan dengan sistempeng<strong>anggaran</strong> konvensional yang lebih berorientasi pada masukan (input based), sistempeng<strong>anggaran</strong> berbasis kinerja lebih berorientasi pada keluaran dan hasil (output based).Peng<strong>anggaran</strong> berbasis kinerja dapat mengukur tingkat efisiensi penggunaan sumber daya,4.3Sumber: Kementerian KeuanganGRAFIK IV.28PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA K/L, TAHUN 2005-<strong>2011</strong>5.7 5.72005 2006 2007 2008 2009 APBN-P2010Belanja K/L5.25.5% thd PDB5.9 5.9RAPBN<strong>2011</strong>Persen7.06.05.04.03.02.01.0-Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -65


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>GRAFIK IV.29PROPORSI ANGGARAN BELANJA 10 KL TERBESARTAHUN <strong>2011</strong>Kemenhan, 10.6%Kemenag, 7.3%Polri, 6.6%Triliun (Rp)70.060.0 56.5GRAFIK IV.30ALOKASI ANGGARAN BELANJA 10 KL TERBESAR, TAHUN 2010-<strong>2011</strong>63.4Kemenkes, 6.2%50.050.345.242.9Kemendiknas,11.8%Kemenhub, 5.0%40.030.020.036.131.030.128.327.826.223.821.417.616.815.416.515.1Kementan, 3.9%10.08.98.0Kemen PU, 13.3%Sumber: Kementerian KeuanganKemenkeu, 3.9%Kemen ESDM, 3.6%pencapaian hasil dan keluaran, serta efisiensi proses transformasi sumber daya menjadikeluaran melalui indikator kinerja sumber daya (input), indikator kinerja keluaran (output),dan indikator kinerja hasil (outcome). Di samping itu, PBK dapat memberikan arah dalammenyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga terbentuk hubunganyang jelas antara kebijakan dan hasil yang diharapkan dari suatu program, dengan kondisiyang diinginkan untuk mencapai sasaran program berupa output dan kegiatan tahunan,serta kegiatan dan keluarannya, beserta masukan (sumber daya) yang dibutuhkan untukmelaksanakan kegiatan tersebut. Dengan demikian, sistem peng<strong>anggaran</strong> berbasis kinerjaakan menjamin tersedianya pendanaan bagi program-program Pemerintah secaraberkesinambungan (sustainable) yang dialokasikan berdasarkan jenis <strong>belanja</strong> secara efektifdan efisien, baik yang bersifat komitmen maupun yang bersifat kebijakan sesuai denganskala prioritas (Renstra/RKP) dengan target atau sasaran yang jelas dan terukur, sertaterjamin akuntabilitasnya, baik dalam mencapai target dan sasaran program, maupun dalammenggunakan sumber daya, yang tercermin dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat(LKPP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang akuntabel.Selanjutnya, untuk lebih memantapkan penerapan reformasi peng<strong>anggaran</strong> tersebut, dalamRAPBN tahun <strong>2011</strong> telah dilakukan penuntasan restrukturisasi program dan kegiatan K/L,termasuk rumusan outcome, output, indikator kinerja dengan pendekatan struktur organisasidan tugas fungsi masing-masing unit organisasi secara spesifik. Hasil dari restrukturisasiprogram tersebut telah digunakan dalam penyusunan RPJMN 2010-2014 dan Renstra K/Ltahun 2010-2014, serta mulai diimplementasikan dalam penyusunan RKP, Renja K/L, RKA-KL, dan DIPA tahun <strong>2011</strong>. Restrukturisasi program tersebut dilakukan dengan mengacupada dua prinsip, yaitu: (1) prinsip akuntabilitas kinerja kabinet (perencanaan kebijakan/policy planning), yang merupakan keterkaitan yang jelas antara program dan kegiatandengan upaya pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan platform Kabinet/Pemerintah; (2) prinsip akuntabilitas kinerja organisasi, yang merupakan keterkaitan antaratugas dan fungsi organisasi (struktur organisasi) dengan struktur program dan kegiatan(struktur <strong>anggaran</strong>). Kedua prinsip tersebut ditujukan untuk meningkatkan keterkaitanantara ketersediaan pendanaan dengan akuntabilitas kinerja, baik di tingkat kabinet/Pemerintah maupun di tingkat K/L. Berdasarkan kerangka acuan tersebut, maka terdapatdua jenis program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing unit di lingkungan K/L,yaitu program teknis dan program generik. Program teknis yaitu program yang menghasilkanpelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (eksternal), sedangkan program generik,adalah program yang mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi <strong>pemerintah</strong>(internal) dan memiliki karakteristik sejenis pada setiap K/L.-Ke men PU Kemendiknas Kemenhan Kemenag Polri Kemenkes Kemenhub Kementan Kemenkeu Kemen ESDMSumber: Kementerian KeuanganAPBN-P 2010 RAPBN <strong>2011</strong>IV-66 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVSelain itu, untuk meningkatkan disiplin dan kinerja K/L, pada tahun <strong>anggaran</strong> <strong>2011</strong>,Pemerintah akan menerapkan sistem reward dan punishment atas pelaksanaan APBN tahun2010. Pelaksanaan reward dan punishment tersebut, pada dasarnya sudah mulai diterapkandalam APBN-P 2010 untuk pelaksanaan stimulus fiskal tahun 2009, sebagaimana tercantumdalam Undang-Undang No.2 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010. Dalam APBN-P 2010 tersebut,terdapat dua K/L yang mendapat punishment berupa pemotongan pagu <strong>anggaran</strong>, yaituKementerian Perhubungan, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk tahun<strong>2011</strong>, Pemerintah akan memberikan reward berupa tambahan pagu bagi K/L yang mampumelakukan optimalisasi penggunaan <strong>anggaran</strong> dan/atau dapat mencapai sasaran/targetyang ditetapkan dengan biaya yang lebih rendah dari yang direncanakan pada tahun<strong>anggaran</strong> 2010. Sebaliknya, bagi K/L yang tidak dapat menyerap <strong>anggaran</strong>, dan tidak dapatmemenuhi sasaran/target yang telah ditetapkan dengan alasan yang tidak dapatdipertanggungjawabkan, maka pagunya akan dikurangi. Dengan pelaksanaan reward danpunishment tersebut, diharapkan kinerja penyerapan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> K/L dapat meningkatdan pelaksanaan APBN dapat lebih efisien. Sejalan dengan kemampuan keuangan negaradan penerapan berbagai kebijakan peng<strong>anggaran</strong> tersebut, rencana alokasi <strong>anggaran</strong> dansasaran keluaran serta hasil dari masing-masing K/L diuraikan sebagai berikut.Majelis Permusyawaratan RakyatMajelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakan mendapatalokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp340,8 miliar. Jumlah ini secara nominal meningkat Rp80,5miliar atau 30,9 persen bila dibandingkan dengan alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> MPR dalamAPBN-P tahun 2010 sebesar Rp260,3 miliar. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> MPR tersebutseluruhnya bersumber dari rupiah murni, yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakanberbagai program, antara lain: (1) program pelaksanaan tugas konstitusional MPR dan alatkelengkapannya, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp253,5 miliar; (2) program dukunganmanajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MPR, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesarRp48,8 miliar; serta (3) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur MPR, denganalokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp38,5 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut, antara lain: (1) meningkatnyapemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan BhinekaTunggal Ika; serta (2) bertambahnya dukungan teknis dan administrasi persidangan MPRdan alat kelengkapannya 100 persen. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yangakan dilaksanakan oleh MPR pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, maka outcome yang diharapkanantara lain: (1) meningkatnya kualitas pelayanan administrasi MPR dan alatkelengkapannya; (2) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, baik dalam lingkupMPR maupun Sekretariat Jenderal MPR; serta (3) terlaksananya tugas konstitusional MPRdan alat kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Dewan Perwakilan RakyatAlokasi <strong>anggaran</strong> untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam RAPBN <strong>2011</strong> direncanakanmencapai Rp2,8 triliun. Jumlah ini secara nominal meningkat Rp399,4 miliar atau 16,8persen bila dibandingkan dengan alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> DPR dalam APBN-P 2010 sebesarRp2,4 triliun. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> DPR dalam RAPBN <strong>2011</strong> tersebutseluruhnya bersumber dari rupiah murni, yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakanberbagai program, antara lain: (1) program peningkatan sarana dan prasarana aparaturNota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -67


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>DPR RI sebesar Rp1,3 triliun; (2) program penguatan kelembagaan DPR RI, dengan alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp893,3 miliar; serta (3) program pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI,dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp279,3 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut, antara lain: (1) meningkatnyapersentase kepuasan anggota DPR terhadap kinerja Setjen mencapai 75 persen; (2) persentasehasil analisis dan surat tindak lanjut pengaduan masyarakat yang akuntabel dan tepat waktumencapai 85 persen; serta (3) terlaksananya harmonisasi RUU dan pemantauan UUmencapai 90 persen. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakanoleh DPR pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain:(1) terlaksananya penerapan manajemen yang terintegrasi dengan data yang up to datedan akurat pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan; (2) terfasilitasinyadukungan penguatan kelembagaan DPR RI; serta (3) terfasilitasinya Dewan dalampenyusunan UU.Badan Pemeriksa KeuanganDalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) direncanakan mendapatalokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp2,8 triliun. Jumlah ini secara nominal meningkat sebesarRp459,5 miliar atau 20,0 persen bila dibandingkan dengan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> BPK dalamAPBN-P tahun 2010 sebesar Rp2,3 triliun. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> BPK dalamRAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp2,7 triliun, PHLN sebesarRp15,9 miliar, dan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp0,7 miliar. Alokasi <strong>anggaran</strong> padaBPK dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program,antara lain: (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPK,dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp1,1 trilun; (2) program peningkatan sarana danprasarana aparatur BPK, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp857,8 miliar; serta (3) programpemeriksaan keuangan negara, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp670,0 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut, antara lain: (1) tercapainya skoropini laporan keuangan sebesar 2,99 poin; (2) tercapainya persentase jumlah temuan krusialyang berulang sebesar 15 persen; serta (3) tercapainya tingkat kehandalan pengukuran danevaluasi kinerja Satker sebesar 85 persen. Berdasarkan berbagai kebijakan dan programyang akan dilaksanakan oleh BPK pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, maka outcome yangdiharapkan antara lain: (1) meningkatnya cakupan dan mutu pemeriksaan keuangan negaradan pemantauan kerugian negara; (2) meningkatnya efekt<strong>iv</strong>itas dan efisiensi pengelolaansumber daya dalam rangka terwujudnya organisasi prima; serta (3) terlaksananya sistempengendalian mutu, serta meningkatnya efekt<strong>iv</strong>itas penanganan pel<strong>anggaran</strong> kode etik dandisiplin pegawai.Mahkamah AgungAlokasi <strong>anggaran</strong> untuk Mahkamah Agung dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakan sebesarRp6,1 triliun. Jumlah ini secara nominal meningkat Rp835,4 miliar atau 16,0 persen biladibandingkan dengan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Mahkamah Agung dalam APBN-P tahun 2010sebesar Rp5,2 triliun. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Mahkamah Agung dalam RAPBNtahun <strong>2011</strong> tersebut seluruhnya bersumber dari rupiah murni, yang akan dimanfaatkanuntuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program dukungan manajemendan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesarRp4,4 triliun; (2) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung,IV-68 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVdengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp1,3 triliun; serta (3) program peningkatan manajemenperadilan umum, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp149,5 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut, antara lain: (1) terlaksananyarekruitmen yang transparan, adil, akuntabel dan berdasarkan kompetensi pada 806 satker;(2) tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan Zitting Plaatz di50 lokasi; serta (3) terselesaikannya administrasi perkara (yang sederhana dan tepat waktu)di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Umum sebanyak 12.203 perkarabanding, 213.013 perkara tingkat 1, dan 3.646.825 perkara tipiring. Berdasarkan berbagaikebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung pada tahun <strong>2011</strong>tersebut, outcome yang diharapkan antara lain: (1) meningkatnya dukungan manajemendan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan; (2) tersedianya sarana danprasarana dalam penyelenggaraan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama; serta(3) terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan, danakuntabel di lingkungan Peradilan Umum.Kejaksaan AgungDalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, Kejaksaan Agung direncanakan mendapat alokasi <strong>anggaran</strong>sebesar Rp2,6 triliun. Jumlah ini secara nominal menurun sebesar Rp295,2 miliar atau10,0 persen bila dibandingkan dengan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kejaksaan Agung dalam APBN-Ptahun 2010 sebesar Rp2,9 triliun. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kejaksaan Agung dalamRAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut seluruhnya bersumber dari rupiah murni, yang akandimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program dukunganmanajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kejaksaan RI, dengan alokasi <strong>anggaran</strong>sebesar Rp1,5 triliun; (2) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KejaksaanRI, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp553,4 miliar; serta (3) program penanganan danpenyelesaian perkara tindak pidana umum, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp363,1 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut, antara lain: (1) tercapainyadukungan manajemen SDM, keuangan, informasi, dan data peraturan perundang-undangan;(2) terselesaikannya penanganan perkara pidana umum secara cepat,tepat dan akuntabel;serta (3) terselesaikannya penanganan perkara pidana khusus, pel<strong>anggaran</strong> HAM yang beratdan perkara tindak pidana korupsi secara cepat, tepat, dan akuntabel. Berdasarkan berbagaikebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung pada tahun <strong>2011</strong>tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain: (1) meningkatnya kemampuanprofesional di bidang SDM, keuangan, informasi, dan data peraturan perundang-undangan;(2) meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus, pel<strong>anggaran</strong> HAM yang berat danperkara tindak pidana korupsi; serta (3) meningkatnya penyelesaian perkara pidana umum.Sekretariat NegaraSekretariat Negara dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakan mendapat <strong>anggaran</strong> sebesarRp2,2 triliun. Jumlah ini secara nominal meningkat sebesar Rp246,3 miliar atau 12,9 persenbila dibandingkan dengan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Sekretariat Negara dalam APBN-P tahun 2010sebesar Rp1,9 triliun. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Sekretariat Negara dalam RAPBNtahun <strong>2011</strong> tersebut, bersumber dari rupiah murni sebesar Rp1,9 triliun dan pagu penggunaanPNBP/BLU sebesar Rp215,6 miliar. Alokasi <strong>anggaran</strong> pada Sekretariat Negara dalam tahun<strong>2011</strong> tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain:(1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Sekretariat Negara,dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp1,5 triliun; (2) program peningkatan sarana danNota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -69


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>prasarana aparatur Sekretariat Negara, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp548,0 miliar;serta (3) program penyelenggaran pelayanan dukungan kebijakan kepada Presiden dan WakilPresiden, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp82,1 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut, antara lain: (1) meningkatnyakualitas penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden dan atauMenteri Sekretaris Negara; (2) terselenggaranya hubungan yang harmonis dan sinergisantara Menteri Sekretaris Negara/Presiden, baik dengan Lembaga-lembaga Negara,Lembaga-lembaga Daerah, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan LembagaSwadaya Masyarakat (LSM); serta (3) terselenggaranya kerjasama teknik luar negeri danprogram kerja sama teknik selatan-selatan yang cepat, tepat dan aman. Berdasarkan berbagaikebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara padatahun <strong>2011</strong> tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain: (1) meningkatnyaakuntabilitas kinerja dan penanganan pengaduan masyarakat; (2) meningkatnya hubungandengan lembaga/instansi terkait; serta (3) meningkatnya pelayanan kerjasama teknik luarnegeri.Kementerian Dalam NegeriAlokasi <strong>anggaran</strong> Kementerian Dalam Negeri dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakansebesar Rp13,3 triliun. Jumlah ini turun sebesar Rp111,5 miliar atau 0,8 persen biladibandingkan dengan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Dalam Negeri dalam APBN-P tahun2010 sebesar Rp13,4 triliun. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Dalam Negeritahun <strong>2011</strong> tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp11,5 triliun, PHLN sebesarRp1,7 triliun, dan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp26,1 miliar. Alokasi <strong>anggaran</strong> padaKementerian Dalam Negeri dalam tahun 2010 tersebut, akan dimanfaatkan untukmelaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program pemberdayaan masyarakat dan<strong>pemerintah</strong>an desa, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp10,0 triliun; (2) program penataanadministrasi kependudukan, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp1,1 triliun; serta (3) programpeningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Dalam Negeri, dengan alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp519,5 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai program tersebut, antara lain: (1) terlaksananyapenerapan PNPM-MP dan penguatan PNPM yang mencakup 4.940 kecamatan; (2) jumlahpenduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari mencapai 24,75juta jiwa di 75 kab/kota; serta (3) tersedianya satu Peraturan Pemerintah tentang PembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota, sebagai turunan dari revisi UU No. 32 Tahun 2004. Berdasarkanberbagai kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian DalamNegeri pada tahun <strong>2011</strong>, maka outcome yang diharapkan adalah: (1) terlaksananyapelayanan percepatan penanggulangan kemiskinan, dan pengangguran di kecamatan dandesa (PNPM-Perdesaan) sesuai standar; (2) terlaksananya tertib administrasi kependudukandengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu; serta(3) terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan terlaksananya pengelolaansarana dan prasarana kementerian.Kementerian Luar NegeriKementerian Luar Negeri dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakan mendapat alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp5,6 triliun. Jumlah ini secara nominal meningkat sebesar Rp70,1 miliaratau 1,3 persen bila dibandingkan dengan alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Luar NegeriIV-70 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVdalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp5,6 triliun. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>Kementerian Luar Negeri dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut bersumber dari rupiah murnisebesar Rp5,4 triliun, dan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp219,2 miliar. Alokasi <strong>anggaran</strong>pada Kementerian Luar Negeri dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, akan dimanfaatkan untukmelaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Luar Negeri, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesarRp4,6 triliun; (2) program peningkatan peran dan diplomasi Indonesia di bidang multilateral,dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp382,3 miliar; serta (3) program peningkatan saranadan prasarana aparatur Kementerian Luar Negeri, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp371,6miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut, antara lain: (1) terselenggaranya22 kegiatan terkait pelaksanaan pertemuan resmi ASEAN dimana Indonesia menjadi ketuaASEAN pada <strong>2011</strong>; (2) tercapainya tingkat keberhasilan rekomendasi/gagasan PemerintahRI yang diterima dalam sidang terkait penanganan isu-isu multilateral dan pemajuankerjasama multilateral mencapai 70 persen; serta (3) tercapainya tingkat pelayanankeprotokolan, kekonsuleran, fasilitas diplomatik dan perlindungan WNI/BHI yang memadaidan tepat waktu hingga 100 persen. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yangakan dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, outcome yangdiharapkan antara lain: (1) meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia dalampembentukan Komunitas ASEAN di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosialbudaya; (2) meningkatnya peran dan diplomasi Indonesia dalam penanganan isumultilateral; serta (3) meningkatnya kualitas pelayanan keprotokolan dan kekonsuleran,informasi dan diplomasi publik.Kementerian PertahananDalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, Kementerian Pertahanan direncanakan memperoleh alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp45,2 triliun. Jumlah ini secara nominal naik sebesar Rp2,3 triliun, atau5,3 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> Kementerian Pertahanan dalamAPBN-P tahun 2010 sebesar Rp42,9 triliun. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> tersebut bersumberdari rupiah murni sebesar Rp38,8 triliun, dan PHLN/PDN sebesar Rp6,4 triliun. Alokasi<strong>anggaran</strong> Kementerian Pertahanan dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, akan dimanfaatkan untukmelaksanakan berbagai program, antara lain untuk: (1) program penyelenggaraanmanajemen dan operasional matra darat, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp17,9 triliun;(2) program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra laut, dengan alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp4,6 triliun; serta (3) program modernisasi alutsista dan non alutsistaserta pengembangan fasilitas dan sarpras matra udara, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesarRp3,6 triliun.Output yang diharapkan dari berbagai program tersebut, antara lain: (1) persentasepeningkatan/penambahan alutsista, non alutsista, fasilitas serta sarpras matra udaramencapai 15 persen; (2) peningkatan/penambahan alutsista, non alutsista, fasilitas sertasarpras Matra Darat terhadap MEF mencapai 20 persen; serta (3) persentase kesiapan danpenambahan material/bekal alutsista dan non alutsista serta fasilitas dan sarana prasaranapertahanan negara matra laut mencapai 30 persen. Outcome yang diharapkan dari berbagaikebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pertahananpada tahun <strong>2011</strong> diantaranya adalah terlaksananya modernisasi dan peningkatan alutsistadan fasilitas/sarpras dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan sertakemampuan TNI AU, TNI AD, dan TNI AL.Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -71


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakanmemperoleh alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp4,9 triliun. Jumlah ini secara nominal menurunsebesar Rp467,4 miliar atau 8,8 persen bila dibandingkan dengan alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp5,3triliun. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiadalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp4,3 triliun, PHLNsebesar Rp144,5 miliar, dan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp457,0 miliar. Alokasi<strong>anggaran</strong> pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut,akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) programdukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp 3,4 triliun; (2) program peningkatansarana dan prasarana aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp518,2 miliar; serta (3) program peningkatan pelayanan dan pengawasankeimigrasian, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp378,9 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai program dan kegiatan tersebut, meliputi antara lain:(1) meningkatnya pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitas keimigrasian yangmemenuhi standar dan akurat sebesar 40 persen; (2) terlaksananya formasi pegawai yangmengikuti pendidikan dasar keimigrasian dan teknis keimigrasian hingga 100 persen; serta(3) terlaksananya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dari unit kerja yang secaratepat waktu dan akuntabel sesuai <strong>anggaran</strong>. Berdasarkan berbagai kebijakan dan programyang akan dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun<strong>2011</strong> tersebut, outcome yang diharapkan antara lain: (1) terpenuhinya standar pelayananprima dan tercapainya target kinerja dengan administrasi yang akuntabel; (2) meningkatnyaperencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi,serta berdasarkan data yang akurat; serta (3) terpenuhinya sarana dan prasarana yangmenunjang tupoksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.Kementerian KeuanganDalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, Kementerian Keuangan direncanakan mendapat alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp16,5 triliun. Jumlah ini naik sebesar Rp1,1 triliun atau 7,1 persen biladibandingkan dengan alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Keuangan dalam APBN-Ptahun 2010 sebesar Rp15,4 triliun. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Keuangandalam RAPBN tahun 2010 tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp16,0 triliun,PHLN sebesar Rp432,4 miliar, dan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp37,0 miliar. Alokasi<strong>anggaran</strong> pada Kementerian Keuangan dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, akan dimanfaatkanuntuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program dukungan manajemendan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Keuangan, dengan alokasi sebesar Rp6,2triliun; (2) program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak, dengan alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp5,4 miliar; serta (3) program pengawasan, pelayanan, dan penerimaandi bidang kepabeanan dan cukai, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp1,9 triliun.Output yang diharapkan dari berbagai program tersebut, antara lain: (1) persentasepenyelesaian proses bisnis/SOP terhadap proses bisnis/SOP yang harus dibuat mencapai100 persen; (2) pencapaian target penerimaan bea dan cukai mencapai 100 persen; serta(3) dapat diselesaikannya LKPP (unaudited) secara tepat waktu. Berdasarkan berbagaikebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan pada tahunIV-72 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IV<strong>2011</strong> tersebut, maka outcome yang diharapkan diantaranya adalah: (1) meningkatnyapenerimaan pajak dan bea cukai yang optimal; (2) terselenggaranya pengelolaan kekayaannegara, penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang profesional,tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder; serta(3) meningkatnya pengelolaan keuangan negara secara profesional, transparan, danakuntabel sesuai dengan ketentuan.Kementerian PertanianKementerian Pertanian dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakan mendapat alokasi <strong>anggaran</strong>Rp16,8 triliun. Jumlah ini naik sebesar Rp7,9 triliun atau 89,0 persen bila dibandingkandengan alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Pertanian dalam APBN-P tahun 2010 sebesarRp8,9 triliun. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Pertanian dalam RAPBNtahun <strong>2011</strong> tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp16,1 triliun, PHLN sebesarRp620,1 miliar, dan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp79,7 miliar. Anggaran <strong>belanja</strong>Kementerian Pertanian dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakanberbagai program, antara lain: (1) program penyediaan dan pengembangan prasarana dansarana pertanian, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp2,8 triliun; (2) program dukunganmanajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Pertanian, dengan alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp2,5 triliun; serta (3) program pencapaian swasembada daging sapi danpeningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal, dengan alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp2,2 triliun.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut, antara lain: (1) terlaksananyaoptimasi, konservasi, rehabilitasi dan reklamasi lahan seluas 67.813 Ha; (2) tersedianya jalansepanjang 12.500 km untuk JUT dan jalan produksi, serta tersedianya data bidang tanahpetani yang layak disertifikasi; serta (3) meningkatnya produksi dan produkt<strong>iv</strong>itas ternakmenjadi 23.760 ekor sapi. Berdasarkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang akandilaksanakan oleh Kementerian Pertanian pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, maka outcome yangdiharapkan adalah: (1) meningkatnya pelayanan teknis pertanian terkait penyediaan datadan sistem informasi pertanian, pembiayaan pertanian, perijinan dan investasi pertanian,serta perlindungan varietas tanaman; (2) meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging,telur, susu); serta (3) meningkatnya produkt<strong>iv</strong>itas lahan pertanian dan prasarana jalan usahatani/jalan produksi serta pengendalian lahan untukmendorong peningkatan produksipertanian.Kementerian PerindustrianDalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, alokasi <strong>anggaran</strong> untuk Kementerian Perindustrian direncanakansebesar Rp2,2 triliun. Jumlah ini secara nominal meningkat sebesar Rp505,5 miliar atau30,0 persen bila dibandingkan dengan alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Perindustriandalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp1,7 triliun. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>Kementerian Perindustrian dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut bersumber dari rupiah murnisebesar Rp2,1 triliun, dan pagu penggunaan PNBP/BLU sebesar Rp109,7 miliar. Anggaran<strong>belanja</strong> Kementerian Perindustrian dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, akan dimanfaatkan untukmelaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program revitalisasi dan penumbuhanbasis industri manufaktur, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp388,0 miliar; (2) programrevitalisasi dan penumbuhan industri agro, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp378,6 miliar;serta (3) program revitalisasi dan pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM), denganalokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp376,0 miliar.Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -73


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut, antara lain: (1) meningkatnyajumlah populasi industri material dasar dan permesinan sebanyak 14 unit; (2) terfasilitasinyapengembangan kawasan industri berbasis sawit yang berlokasi di Sumatera Utara,Kalimantan Timur, dan Riau; serta (3) meningkatnya unit usaha dan tenaga kerja di 7propinsi. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan olehKementerian Perindustrian pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, maka outcome yang diharapkan antaralain: (1) tumbuh dan kuatnya industri material dasar dan permesinan; serta (2) terbinanyapengembangan IKM di kawasan tengah Indonesia.Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralAlokasi <strong>anggaran</strong> untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam RAPBNtahun <strong>2011</strong> direncanakan mencapai Rp15,1 triliun. Jumlah ini secara nominal meningkatsangat signifikan, yaitu mencapai Rp7,1 triliun atau 89,2 persen bila dibandingkan denganalokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam APBN-Ptahun 2010 sebesar Rp8,0 triliun. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Energidan Sumber Daya Mineral dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut bersumber dari rupiah murnisebesar Rp13,4 triliun, PHLN sebesar Rp18,5 miliar, dan pagu penggunaan PNBP sebesarRp1,7 triliun. Alokasi <strong>anggaran</strong> pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalamtahun <strong>2011</strong> tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antaralain: (1) program pengelolaan listrik dan pemanfaatan energi, dengan alokasi <strong>anggaran</strong>sebesar Rp10,4 triliun; (2) program pendidikan dan pelatihan aparatur ESDM, dengan alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp830,0 miliar; (3) program penelitian dan pengembangan KementerianESDM, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp772,4 miliar; dan (4) program pengelolaan danpenyediaan minyak dan gas bumi sebesar Rp723,4 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut, antara lain: (1) terbangunnyatransmisi sepanjang 1.558 kms (termasuk bagian multiyears) dan gardu induk sebesar 1.280MVA (termasuk bagian multiyears); (2) tercapainya jumlah desa mandiri energi sebanyak50 desa; serta (3) tercapainya jumlah lokasi penyelidikan status keprospekan sumber dayapanas bumi sebanyak 22 lokasi. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akandilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun <strong>2011</strong> tersebut,outcome yang diharapkan antara lain: (1) terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik danmeningkatnya ratio elektrifikasi; (2) meningkatnya pemanfaatan hasil survei penelitian,penyelidikan dan pelayanan geologi; serta (3) terwujudnya penyediaan dan pengelolaanenergi baru terbarukan dan konservasi energi.Kementerian PerhubunganDalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, Kementerian Perhubungan direncanakan mendapat alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp21,4 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp3,8 triliunatau 21,7 persen bila dibandingkan dengan APBN-P <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> KementerianPerhubungan dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp17,6 triliun. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong><strong>belanja</strong> Kementerian Perhubungan dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut bersumber dari rupiah murnisebesar Rp19,0 triliun, PHLN sebesar Rp1,8 triliun, dan pagu penggunaan PNBP sebesarRp530,5 miliar. Alokasi <strong>anggaran</strong> pada Kementerian Perhubungan dalam tahun <strong>2011</strong>tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain:(1) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut, dengan alokasi angggaransebesar Rp6,8 triliun; (2) progam pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara,dengan alokasi <strong>anggaran</strong> Rp4,9 triliun; serta (3) program pengelolaan dan penyelenggaraantransportasi perkeretaapian, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp4,2 triliun.IV-74 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVOutput yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut, antara lain: (1) meningkatnyajumlah volume pengerukan sedimen pada alur pelayaran dan/atau kolam pelabuhan sebesar14,5 juta m 3 ; (2) terlaksananya pengembangan dan rehabilitasi 118 bandar udara danpembangunan 14 bandar udara baru; serta (3) terbangunnya jalur kereta api baru, termasukjalur ganda sepanjang 85,06 km, dan meningkatnya kondisi dan keandalan jalur kereta apisepanjang 126,12 kilometer. Berdasarkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yangakan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan pada tahun <strong>2011</strong>, maka outcome yangdiharapkan adalah: (1) meningkatnya kinerja pelayanan dan tingkat keselamatan pelayanantransportasi laut, darat, udara dan perkeretaapian; (2) meningkatnya kapasitas dan kualitaspelayanan dan operasi prasarana navigasi penerbangan; serta (3) meningkatnya kapasitasdan kualitas pelayanan dan operasi prasarana keamanan penerbangan.Kementerian Pendidikan NasionalDalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) direncanakanmemperoleh alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp50,3 triliun. Jumlah ini turun sebesar Rp13,1 triliunatau 20,6 persen bila dibandingkan dengan alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian PendidikanNasional dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp63,4 triliun. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong>Kementerian Pendidikan Nasional dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut bersumber dari rupiah murnisebesar Rp37,1 triliun, PHLN sebesar Rp2,5 triliun, dan pagu penggunaan PNBP sebesarRp10,7 triliun. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> pada Kemendiknas dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut,akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) programpendidikan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesarRp6,3 triliun. Mulai tahun <strong>2011</strong>, direncanakan adanya kebijakan realokasi <strong>anggaran</strong> untukdana bantuan operasional sekolah (BOS), yang selama ini dialokasikan melalui <strong>anggaran</strong>Kementerian Pendidikan Nasional, kemudian dipindahkan menjadi bagian dari <strong>anggaran</strong>transfer ke daerah. Realokasi <strong>anggaran</strong> tersebut sebesar Rp16,8 triliun yang terdiri dari:(a) dana BOS sebesar Rp16,6 triliun; dan (b) dana cadangan (buffer funds) sebesar Rp0,2triliun; (2) program pendidikan tinggi, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp20,2 triliun; serta(3) program peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, denganalokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp11,5 triliun.Output yang diharapkan dari berbagai program tersebut, antara lain (1) meningkatnya APMSD/SDLB dan SMP/SMPLB dengan sasaran masing-masing mencapai 84,7 persen dan 60,0persen dan meningkatnya APK perguruan tinggi usia 19-23 tahun menjadi 23,05 persen;(2) tersedianya BOS untuk 27.973.000 siswa SD/SDLB dan 9.965.000 siswa SMP/SMPLB;serta (3) meningkatnya persentase kab/kota yang telah memiliki rasio pendidik dan pesertadidik SD 1:20 sampai 1:28 menjadi 51,2 persen. Berdasarkan berbagai kebijakan dan programdan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun<strong>2011</strong> tersebut di atas, maka outcome yang diharapkan adalah: (1) tercapainya keluasan dankemerataan akses TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMLB/SMK, dan perguruantinggi bermutu dan berkesetaraan gender di semua kabupaten/kota; (2) tersalurkannyasubsidi pendidikan bagi siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB; serta (3) tersedianya guru dan tenagakependidikan PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK bermutu yang merata di kabupaten dan kota.Kementerian KesehatanDalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, alokasi <strong>anggaran</strong> Kementerian Kesehatan direncanakanmencapai Rp26,2 triliun. Jumlah ini secara nominal naik sebesar Rp2,5 triliun atau 10,3persen bila dibandingkan dengan alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Kesehatan dalamNota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -75


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>APBN-P tahun 2010 sebesar Rp23,8 triliun. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> KementerianKesehatan dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp20,8triliun, PHLN sebesar Rp917,1 miliar, dan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp4,5 triliun.Rancana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> pada Kementerian Kesehatan dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut,akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) programpembinaan upaya kesehatan, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp14,4 triliun; (2) programdukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Kesehatan, denganalokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp3,1 triliun; serta (3) program bina gizi dan kesehatan ibu dananak, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp2,3 triliun.Output yang diharapkan dari berbagai program tersebut antara lain adalah:(1) meningkatnya Rumah Sakit yang melayani pasien penduduk miskin peserta programJamkesmas menjadi 80 persen; (2) meningkatnya jumlah puskesmas yang memberikanpelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin menjadi sebanyak 8.608 puskesmas; serta(3) persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminankesehatan mencapai 70,3 persen. Berdasarkan berbagai kebijakan, program dan kegiatanyang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, makaoutcome yang diharapkan adalah: (1) meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan bagipenduduk miskin di RS; (2) meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskindi Puskesmas; serta (3) meningkatnya kualitas perencanaan dan peng<strong>anggaran</strong> programpembangunan kesehatan.Kementerian AgamaKementerian Agama dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakan mendapat alokasi <strong>anggaran</strong>Rp31,0 triliun. Jumlah ini secara nominal naik sebesar Rp905,6 miliar atau 3,0 persen biladibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Agama dalam APBN-Ptahun 2010 sebesar Rp30,1 triliun. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Agamadalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp29,6 triliun,PHLN sebesar Rp756,7 miliar, dan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp652,8 miliar. Rencanaalokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Agama dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut, akandimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, diantaranya yaitu: (1) programpendidikan islam, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp25,1 triliun; (2) program dukunganmanajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Agama, dengan alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp1,7 triliun; serta (3) program bimbingan masyarakat islam, denganalokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp1,7 triliun.Output yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah: (1) terlaksananya sertifikasiguru sebanyak 90.000 orang; (2) meningkatnya APK MI dan MA menjadi 13,49 persen dan7,35 persen; serta (3) terlaksananya rehabilitasi 1660 ruang kelas MI, 3.044 ruang kelasMTs, dan 1.975 ruang kelas MA. Outcome yang diharapkan dari berbagai output ataspelaksanaan pelbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan olehKementerian Agama pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, antara lain adalah: (1) meningkatnya aksesdan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalurformal maupun non formal yang mencakup semua jenjang pendidikan agama;(2) meningkatnya pelayanan agama Islam; serta (3) terlaksananya penyelenggaraanpenelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan Kementerian Agama.IV-76 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVKementerian Tenaga Kerja dan TransmigrasiDalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi direncanakanmemperoleh alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp3,4 triliun. Jumlah ini secara nominal meningkatsebesar Rp301,2 miliar atau 9,6 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong><strong>belanja</strong> Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam APBN-P tahun 2010 sebesarRp3,1 triliun. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasidalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp2,9 triliun, danpagu penggunaan PNBP sebesar Rp521,2 miliar. Alokasi <strong>anggaran</strong> pada Kementerian TenagaKerja dan Transmigrasi dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakanberbagai program, antara lain: (1) program peningkatan kompetensi tenaga kerja danprodukt<strong>iv</strong>itas, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp756,0 miliar; (2) program pembangunankawasan transmigrasi, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp683,3 miliar; serta (3) programpenempatan dan perluasan kesempatan kerja, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp626,7miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut, antara lain adalah:(1) meningkatnya jumlah lembaga pelatihan yang terakreditasi sebanyak 65 lembaga;(2) terbangunnya rumah transmigran dan jamban keluarga (RTJK) di daerah tertinggalsebanyak 3.990 unit; serta (3) tersedianya pekerjaan sementara bagi 90.000 orangpenganggur dan terselenggaranya program pengurangan pengangguran sementara di 360kab/kota. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan olehKementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, maka outcome yangdiharapkan antara lain adalah: (1) diterapkannya tata kelola manajemen yang baik olehlembaga pelatihan berbasis kompetensi; (2) termanfaatkannya dan terkelolanya sumberdayaalam dan lingkungan hidup melalui pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam bentukwilayah pengembangan transmigrasi (WPT) atau lokasi pengembangan transmigrasi (LPT)yang layak dalam rangka pembangunan perdesaan di daerah tertinggal; serta (3) tersedianyapeluang kerja produktif di berbagai bidang usaha produktif.Kementerian SosialDalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, Kementerian Sosial direncanakan mendapat alokasi <strong>anggaran</strong>sebesar Rp4,0 triliun. Jumlah ini secara nominal meningkat sebesar Rp317,9 miliar atau8,5 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Sosialdalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp3,7 triliun. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>Kementerian Sosial dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut bersumber dari rupiah murni sebesarRp4,0 triliun, dan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp3,9 miliar. Alokasi <strong>anggaran</strong> padaKementerian Sosial dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakanberbagai program, antara lain: (1) program perlindungan dan jaminan sosial, dengan alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp2,2 triliun; (2) program rehabilitasi sosial, dengan alokasi <strong>anggaran</strong>sebesar Rp762,5 miliar; serta (3) program pemberdayaan sosial, dengan alokasi <strong>anggaran</strong>sebesar Rp757,0 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut, antara lain meliputi: (1) tercapainya63 persen jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) penerima manfaatyang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan,perlindungan dan jaminan sosial; (2) tercapainya 63 persen jumlah PMKS penerima manfaatyang mampu berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelaksanaanpemberdayaan sosial; serta (3) tercapainya 63 persen jumlah PMKS penerima manfaat yangNota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -77


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan,perlindungan dan rehabilitasi sosial. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yangakan dilaksanakan oleh Kementerian Sosial pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, outcome yangdiharapkan antara lain adalah: (1) meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaatmelalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial; (2) meningkatnya fungsisosial PMKS penerima manfaat melalui pemberdayaan dan pemenuhan kebutuhan dasar;serta (3) meningkatnya fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)penerima manfaat melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial.Kementerian KehutananAlokasi <strong>anggaran</strong> Kementerian Kehutanan dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakanmencapai Rp5,9 triliun. Jumlah ini secara nominal meningkat sebesar Rp1,9 triliun atau47,5 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Kehutanandalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp4,0 triliun. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>Kementerian Kehutanan dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut bersumber dari rupiah murnisebesar Rp4,8 triliun, PHLN sebesar Rp223,1 miliar, dan pagu penggunaan PNBP sebesarRp885,8 miliar. Alokasi <strong>anggaran</strong> pada Kementerian Kehutanan dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut,akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) peningkatanfungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) berbasis pemberdayaan masyarakat,dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp3,0 triliun; (2) konservasi keanekaragaman hayati danperlindungan hutan, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp1,3 triliun; serta (3) dukunganmanajemen dan pelaksanaaan tugas teknis lainnya Kementerian Kehutanan, dengan alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp644,3 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut, antara lain adalah: (1) tercapainyafasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS Prioritas seluas520.000 Ha; (2) berkurangnya hotspot (titik api) di pulau Kalimantan, pulau Sumatera,dan pulau Sulawesi sebesar 20 persen setiap tahun; serta (3) terlaksananya fasilitasi penetapanareal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan seluas 800.000 Ha. Berdasarkan berbagaikebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan pada tahun<strong>2011</strong> tersebut, outcome yang diharapkan antara lain adalah: (1) berkurangnya lahan kritispada DAS Prioritas sehingga dapat mengurangi risiko bencana alam, dan meningkatnyakesejahteraan masyarakat dalam usaha komoditas kehutanan; (2) meningkatnya sistempencegahan, pemadaman, penanggulangan dampak kebakaran hutan dan lahan; serta(3) meningkatnya pengelolaan hutan melalui pemberdayaan masyarakat.Kementerian Kelautan dan PerikananKementerian Kelautan dan Perikanan dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakan mendapatalokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp4,8 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar Rp1,4 triliun atau40,9 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Kelautandan Perikanan dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp3,4 triliun. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong><strong>belanja</strong> Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut bersumberdari rupiah murni sebesar Rp4,3 triliun, PHLN sebesar Rp441,3 miliar, dan pagu penggunaanPNBP sebesar Rp30,4 miliar. Anggaran <strong>belanja</strong> Kementerian Kelautan dan Perikanan dalamtahun <strong>2011</strong> tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antaralain: (1) program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap, dengan alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp1,1 triliun; (2) program peningkatan produksi perikanan budidaya,IV-78 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVdengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp874,5 miliar; serta (3) program dukungan manajemendan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp593,7 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan dari program-program tersebut, antara lainmeliputi: (1) tercapainya 5.409.100 ton jumlah produksi perikanan tangkap dan tercapainyapendapatan nelayan pemilik sebesar Rp1.903.290/bulan dan nelayan buruh sebesarRp721.384/bulan; (2) tercapainya volume produksi perikanan budidaya sebanyak 6.847.500ton; serta (3) tercapainya jumlah usaha mikro yang mandiri serta jumlah usaha mikro dikawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebanyak 1.100.000 kelompok. Outcome yangdiharapkan dari output atas berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan olehKementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, antara lain adalah:(1) meningkatnya produkt<strong>iv</strong>itas perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan;(2) meningkatnya produksi, produkt<strong>iv</strong>itas, dan mutu hasil perikanan budidaya; serta(3) meningkatnya penataan dan pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir dan pulaupulaukecil secara berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat.Kementerian Pekerjaan UmumDalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, Kementerian Pekerjaan Umum direncanakan mendapat alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp56,5 triliun. Jumlah ini secara nominal meningkat sebesar Rp20,4 triliunatau 56,6 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> KementerianPekerjaan Umum dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp36,1 triliun. Rencana alokasi<strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Pekerjaan Umum dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebutbersumber dari rupiah murni sebesar Rp46,1 triliun, PHLN sebesar Rp10,4 triliun, dan pagupenggunaan PNBP sebesar Rp50,7 miliar. Anggaran <strong>belanja</strong> Kementerian Pekerjaan Umumdalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program,antara lain: (1) program penyelenggaraan jalan, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp28,6triliun; (2) program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman, denganalokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp13,1 triliun; serta (3) program pengelolaan sumber daya air,dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp12,5 triliun.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut, antaralain adalah: (1) terbangunnya flyover dan underpass sepanjang 4.551 kilometer danjembatan sepanjang 2.119 meter; (2) meningkatnya lingkungan hunian untuk masyarakatyang tinggal di pulau kecil, desa tertinggal dan terpencil di 1.500 desa; serta (3) terbangunnyawaduk dan embung/situ sebanyak 8 waduk dalam pelaksanaan pembangunan dan 34embung/situ selesai dibangun, dan 2 waduk selesai direhabilitasi. Berdasarkan berbagaikebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum padatahun <strong>2011</strong> tersebut, outcome yang diharapkan antara lain adalah: (1) meningkatnyakapasitas dan kualitas jalan dan jembatan nasional serta jalan tol; (2) meningkatnya kualitaslingkungan hunian untuk masyarakat yang tinggal di pulau kecil, desa tertinggal danterpencil; serta (3) meningkatnya ketersediaan dan terjaganya kelestarian air.Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan KeamananAlokasi <strong>anggaran</strong> untuk Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (KemenkoPolhukam) dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakan sebesar Rp436,2 miliar. Jumlah inisecara nominal meningkat sebesar Rp197,3 miliar atau 82,6 persen bila dibandingkan denganpagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kemenko Polhukam dalam APBN-P tahun 2010 sebesarRp238,8 miliar. Rencana <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kemenko Polhukam dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -79


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp432,3 miliar, dan PHLN sebesar Rp3,9miliar. Alokasi <strong>anggaran</strong> pada Kemenko Polhukam dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, akandimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program koordinasikeamanan dan keselamatan di laut, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp256,8 miliar;(2) program peningkatan koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan, dengan alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp96,2 miliar; serta (3) program dukungan manajemen dan pelaksanaantugas teknis lainnya Kemenko Polhukam, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp79,8 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut, antaralain adalah: (1) meningkatnya persentase penyelenggaraan dukungan manajemen dan tugasteknis lainnya yang profesional, akuntabel, efisien dan efektif mencapai 85 persen;(2) meningkatnya persentase rekomendasi kebijakan politik dalam negeri yang dilaksanakanoleh kementerian teknis dan pemda mencapai 65 persen; serta (3) meningkatnya ketersediaansarana dan prasarana aparatur mencapai 65 persen. Outcome yang diharapkan dari berbagaikebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kemenko Polhukam pada tahun <strong>2011</strong>tersebut, antara lain adalah: (1) meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaanoperasional Kemenko Polhukam; (2) meningkatnya efektifitas koordinasi perumusan danpelaksanaan kebijakan politik dalam negeri; serta (3) meningkatnya dukungan administrasidan teknis Kemenko Polhukam-Bakorkamla.Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianDalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (KemenkoPerekonomian) direncanakan mendapat alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp220,4 miliar. Jumlahini secara nominal meningkat sebesar Rp104,0 miliar atau 89,3 persen bila dibandingkandengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kemenko Perekonomian dalam APBN-P tahun 2010sebesar Rp116,4 miliar. Rencana <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kemenko Perekonomian dalam RAPBNtahun <strong>2011</strong> tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp204,9 miliar dan PHLN sebesarRp15,5 miliar. Alokasi <strong>anggaran</strong> pada Kemenko Perekonomian dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut,akan dipergunakan untuk melaksanakan berbagai program, yang meliputi: (1) programpeningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemenko Perekonomian, dengan alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp92,2 miliar; (2) program koordinasi kebijakan bidang perekonomian,dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp89,9 miliar; serta (3) program dukungan manajemendan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemenko Perekonomian, dengan alokasi <strong>anggaran</strong>Rp38,3 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program prioritas KemenkoPerekonomian dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut, antara lain adalah: (1) tercapainyarekomendasi hasil koodinasi kebijakan bidang ketahanan pangan yang terimplementasikanmencapai 60 persen; (2) tercapainya rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakanbidang percepatan penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif yang terimplementasikansebesar 60 persen; serta (3) tercapainya rekomendasi hasil koordinasi kebijakan penataandan pengembangan sistem logistik nasional yang ditindaklanjuti sebesar 70 persen. Outcomeyang diharapkan dari berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh KemenkoPerekonomian pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, antara lain adalah: (1) meningkatnya koordinasiurusan ketahanan pangan; (2) meningkatnya koodinasi dan sinkronisasi implementasikebijakan percepatan penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif; serta (3) meningkatnyakoordinasi pelaksanaan kebijakan penataaan dan pengembangan sistem logistik nasional.IV-80 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVKementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan RakyatKementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) dalam RAPBN<strong>2011</strong> direncanakan mendapat alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp132,3 miliar. Jumlah ini secaranominal meningkat sebesar Rp31,1 miliar atau 30,7 persen bila dibandingkan dengan pagualokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kemenko Kesra dalam APBN-P 2010 sebesar Rp101,2 miliar.Rencana <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kemenko Kesra dalam RAPBN <strong>2011</strong> tersebut seluruhnyabersumber dari rupiah murni, yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagaiprogram, antara lain: (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknislainnya Kemenko Kesra, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp49,7 miliar; serta (2) programkoordinasi pengembangan kebijakan kesejahteraan rakyat, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesarRp113,5 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut, antara lain adalah: (1) tersusunnyaPP Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kematian (bekerjasama dengan Kementerian Keuangan); (2) terlaksananya persentase Nomor IndukKependudukan (NIK) bagi seluruh masyarakat (bekerja sama dengan Kementerian DalamNegeri) mencapai 70 persen; serta (3)tercapainya tingkat (indeks) koordinasi kebijakandan <strong>anggaran</strong> penanggulangan kemiskinan dan peraturan perundangannya sebesar 100persen. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan olehKementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, makaoutcome yang diharapkan antara lain adalah: (1) tersusunnya perangkat hukum SJSN;(2) tersedianya NIK bagi setiap peserta jaminan sosial; serta (3) meningkatnya jumlahkoordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangankemiskinan di bidang pengarusutamaan kebijakan dan <strong>anggaran</strong> terlaksananya seluruhkegiatan pendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat.Kementerian Kebudayaan dan PariwisataAlokasi <strong>anggaran</strong> untuk Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dalam RAPBN tahun<strong>2011</strong> direncanakan mencapai Rp2,1 triliun. Jumlah ini secara nominal meningkat sebesarRp384,9 miliar atau 22,9 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp1,7 triliun.Rencana <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dalam RAPBN <strong>2011</strong>tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp2,0 triliun, dan pagu penggunaan PNBPsebesar Rp20,3 miliar. Alokasi <strong>anggaran</strong> pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisatadalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program,antara lain: (1) program pengembangan pemasaran, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesarRp492,1 miliar; (2) program kesejarahan, kepurbakalaan, dan permuseuman, dengan alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp413,0 miliar; serta (3) program pengembangan sumber dayakebudayaan dan pariwisata, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp316,3 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut, antaralain adalah: (1) tercapainya 42.000 film/ video/iklan yang lulus sensor; (2) meningkatnyajumlah pengunjung museum (dukungan Gerakan Nasional Cinta Museum) hinggamencapai 250.000 orang; serta (3) terlaksananya revitalisasi 30 museum di seluruhIndonesia. Outcome yang diharapkan dari berbagai output atas kebijakan dan programyang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun <strong>2011</strong>tersebut, antara lain adalah: (1) menguatnya jati diri dan karakter bangsa yang berbasispada keragaman budaya; (2) meningkatnya kualitas perlindungan, penyelamatan,Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -81


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya; serta (3) meningkatnya apresiasiterhadap keragaman serta kreat<strong>iv</strong>itas seni dan budaya.Kementerian Badan Usaha Milik NegaraKementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakanmendapat alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp140,8 miliar. Jumlah ini secara nominal turun sebesarRp25,4 miliar atau 15,3 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>Kementerian BUMN dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp166,2 miliar. Rencana alokasi<strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian BUMN dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut seluruhnyabersumber dari rupiah murni, yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan dua program,yaitu: (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KementerianBUMN sebesar Rp74,9 miliar; serta (2) program pembinaan BUMN sebesar Rp65,9 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada kedua program tersebut, antara lainadalah: (1) terpilihnya direksi dan komisaris pada 20 BUMN; (2) tersusunnya peraturanmengenai best practice Good Corporate Governance (GCG); serta (3) tersusunnya laporanhasil pelaksanaan penetapan target, monitoring dan evaluasi kinerja BUMN melalui RUPS/RPB. Berdasarkan output dari berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakanoleh Kementerian BUMN pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, maka outcome yang diharapkan antaralain adalah: (1) meningkatnya kapasitas dan kemampuan pembinaan BUMN;(2) meningkatnya penerapan best practices GCG dan sistem penilaian kinerja; serta(3) meningkatnya laba BUMN.Kementerian Riset dan TeknologiDalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, Kementerian Riset dan Teknologi direncanakan memperolehalokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp440,7 miliar. Jumlah ini secara nominal menurun sebesarRp209,8 miliar, atau 32,2 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>Kementerian Riset dan Teknologi dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp650,5 miliar.Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Kementerian Riset dan Teknologi dalamRAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp432,6 miliar, PHLNsebesar Rp0,4 miliar, dan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp7,7 miliar. Alokasi <strong>anggaran</strong>pada Kementerian Riset dan Teknologi dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, akan dimanfaatkan untukmelaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program peningkatan kemampuan iptekuntuk penguatan sistem inovasi nasional, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp356,3 miliar;(2) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Risetdan Teknologi, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp76,9 miliar; serta (3) program peningkatansarana dan prasarana aparatur Kementerian Riset dan Teknologi, dengan alokasi <strong>anggaran</strong>sebesar Rp7,6 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut, antaralain adalah: (1) adanya <strong>pusat</strong>-<strong>pusat</strong> unggulan iptek; (2) meningkatnya jumlah karyasiswadari S2 dan S3 menjadi 65 karya siswa; serta (3) meningkatnya jumlah pilot peningkataninovasi dan kreat<strong>iv</strong>itas pemuda sebanyak 12 pilot dan pilot implementasi interoperabilitasteknologi informasi dan komunikasi sebanyak 5 pilot. Outcome yang diharapkan dari outputyang akan dihasilkan atas berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan olehKementerian Riset dan Teknologi pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, antara lain adalah:(1) berkembangnya <strong>pusat</strong>-<strong>pusat</strong> unggulan iptek; (2) terbangunnya kawasan percontohanpengembangan budaya masyarakat yang kreatif dan inovatif; serta (3) meningkatnyakapasitas sumber daya manusia (SDM) iptek.IV-82 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVKementerian Lingkungan HidupKementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakan mendapatalokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp854,3 miliar. Jumlah ini secara nominal meningkat sebesarRp432,0 miliar atau 102,3 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>KLH dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp422,3 miliar. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>KLH dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp844,9miliar, PHLN sebesar Rp8,0 miliar, dan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp1,5 miliar. Alokasi<strong>anggaran</strong> pada KLH dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakanberbagai program, antara lain: (1) program pengelolaan sumber daya alam dan lingkunganhidup, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp703,3 miliar; (2) program dukungan manajemendan pelaksanaan tugas teknis lainnya KLH, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp143,0 miliar;serta (3) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KLH, dengan alokasi <strong>anggaran</strong>sebesar Rp8,0 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut, antara lain adalah: (1) tercapainyapersentase penyiapan penetapan kelas air di tingkat kabupaten/kota untuk 13 sungai-sungaiprioritas dari 119 kabupaten/kota, yang terkoordinasi lintas K/L dan daerah menjadi 25persen; (2) tercapainya persentase penyiapan pemetaan kesatuan hidrologi gambut yangterkoordinasi dengan K/L terkait mencapai 40 persen; serta (3) diterapkannya mekanismepencegahan kebakaran hutan dan lahan yang rawan kebakaran hutan dan lahan yangterkoordinasi antar K/L dan daerah di sebanyak 8 wilayah. Outcome yang diharapkan darioutput atas berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh KementerianLingkungan Hidup pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, antara lain adalah: (1) tersedianya perangkatkebijakan pengelolaan kualitas air, ekosistem gambut dan ekosistem danau yang terpadudan bersifat lintas K/L, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan,Kementerian Pertanian, dan Pemerintah Daerah; (2) meningkatnya kualitas kebijakankonservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang terpadu dan bersifat lintasK/L, antara lain dengan Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional danPemerintah Daerah; serta (3) tersedianya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalamskala provinsi dan kabupaten/kota, dan meningkatnya kualitas data, informasi, dan sisteminformasi pengelolaan lingkungan hidup.Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil MenengahDalam RAPBN Tahun <strong>2011</strong>, alokasi <strong>anggaran</strong> untuk Kementerian Koperasi dan Usaha KecilMenengah (Kementerian Koperasi dan UKM) direncanakan sebesar Rp828,7 miliar. Jumlahini secara nominal meningkat sebesar Rp39,4 miliar atau 5,0 persen bila dibandingkan denganpagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Koperasi dan UKM dalam APBN-P tahun 2010sebesar Rp789,3 miliar. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Koperasi dan UKMdalam RAPBN <strong>2011</strong> tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp781,0 miliar, dan pagupenggunaan PNBP sebesar Rp47,6 miliar. Alokasi <strong>anggaran</strong> pada Kementerian Koperasidan UKM dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagaiprogram, antara lain: (1) program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, danMenengah (UMKM), dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp511,0 miliar; (2) program dukunganmanajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Koperasi dan UKM, denganalokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp305,2 miliar; serta (3) program peningkatan sarana danprasarana aparatur Kementerian Koperasi dan UKM, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp12,5miliar.Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -83


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Output yang diharapkan dari kegiatan pada berbagai program tersebut, antara lain adalah:(1) terlaksananya pemberian bantuan dana bagi 1.200 pelaku usaha mikro/koperasi;(2) terlaksananya bantuan sarana usaha produksi bagi UMK melalui 56 buah koperasi;serta (3) terselenggaranya pameran produk-produk dari 575 KUMKM yang berkualitas.Berdasarkan output dari berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan olehKementerian Koperasi dan UKM pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, maka outcome yang diharapkanantara lain adalah: (1) tersedianya skim-skim pembiayaan khusus yang sesuai dengankebutuhan dan kapasitas usaha mikro; (2) meningkatnya kapasitas produksi sentra UMK;serta (3) tersebarnya informasi produk-produk KUMKM yang berkualitas.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>,direncanakan mendapat alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp160,1 miliar. Jumlah ini secara nominalturun sebesar Rp23,4 miliar atau 12,8 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi<strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalamAPBN-P 2010 sebesar Rp183,5 miliar. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> KementerianPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam RAPBN <strong>2011</strong> tersebut seluruhnyabersumber dari rupiah murni, yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagaiprogram, antara lain: (1) program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, denganalokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp66,2 miliar; (2) program dukungan manajemen dan pelaksanaantugas teknis lainnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp54,3 miliar; serta (3) program perlindungan anak, denganalokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp39,6 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut, antaralain adalah: (1) terlaksananya fasilitasi penerapan kebijakan sistem data terpilah gendermasing-masing pada 4 K/L dan 8 propinsi; (2) terlaksananya fasilitasi tentang kota layakanak masing-masing pada 10 K/L dan 10 propinsi; serta (3) tercapainya persentase rencanaprogram dan <strong>anggaran</strong> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakyang diselesaikan tepat waktu, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi berdasarkan tersedianyadata terkini, terintegrasi dan harmonis sebesar 100 persen. Berdasarkan output dari berbagaikebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, maka outcome yangdiharapkan antara lain adalah: (1) meningkatnya penerapan sistem data gender;(2) meningkatnya pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA); serta(3) meningkatnya jumlah dokumen perencanaan, pengembangan dan evaluasi SDM danpeng<strong>anggaran</strong> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yangdiselesaikan tepat waktu, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi berdasarkan tersedianyadata terkini, terintegrasi, dan harmonis.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam RAPBNtahun <strong>2011</strong> direncanakan memperoleh alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp153,9 miliar. Jumlahini secara nominal meningkat sebesar Rp24,1 miliar atau 18,6 persen bila dibandingkandengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp129,8 miliar. Rencana alokasi<strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp146,6 miliar,IV-84 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVdan PHLN sebesar Rp7,3 miliar. Anggaran <strong>belanja</strong> Kementerian Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, akan dimanfaatkan untukmelaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program pendayagunaan aparatur negaradan reformasi birokrasi, dengan alokasi sebesar Rp85,5 miliar; (2) program dukunganmanajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp61,1 miliar; serta(3) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp7,3 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut, antaralain adalah: (1) tersusunnya 8 peraturan/kebijakan di bidang Kelembagaan; (2) tersusunnya14 Peraturan Pemerintah, 1 Peraturan Presiden, dan 2 peraturan/kebijakan di bidang SDMaparatur; serta (3) tersusunnya 1 Peraturan Presiden tentang budaya kerja “bersih, melayani,dan kompeten” di lingkungan aparatur negara. Berdasarkan output yang dihasilkan dariberbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, maka outcome yangdiharapkan antara lain adalah: (1) terwujudnya organisasi Pemerintah yang proporsional,efektif dan efisien, meningkatnya kualitas pelayanan publik dan terwujudnya instansiPemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi; (2) terwujudnya peningkatan kinerjamanajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas; serta (3) terwujudnya peningkatankualitas sarana dan prasarana internal dalam rangka pelaksanaan tugas.Badan Intelijen NegaraBadan Intelijen Negara (BIN) dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakan mendapat alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp1,0 triliun. Jumlah ini secara nominal meningkat sebesar Rp47,2 miliaratau 4,8 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> BIN dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp985,9 miliar. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> BIN dalam RAPBNtahun <strong>2011</strong> tersebut seluruhnya bersumber dari rupiah murni, yang akan dimanfaatkanuntuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program pengembanganpenyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara, dengan alokasi <strong>anggaran</strong>sebesar Rp718,3 miliar; (2) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknislainnya BIN, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp312,3 miliar; serta (3) program pengawasandan peningkatan akuntabilitas aparatur BIN, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp2,5 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut, antaralain meliputi: (1) meningkatnya kapasitas institusi intelijen negara mencapai 30 persen;(2) tercapainya persentase pemantauan intelijen lawan sebesar 75 persen; serta(3) tercapainya rasio personil daerah terhadap jumlah kabupaten/kota sebesar 30 persen.Berdasarkan output yang dihasilkan dari berbagai kebijakan dan program yang akandilaksanakan oleh BIN pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, maka outcome yang diharapkan antaralain: (1) meningkatnya pelaksanaan penyelidikan, pengamanan, dan penanggulangankeamanan negara; (2) meningkatnya upaya kontra intelijen; serta (3) meningkatnyapelaksanaan penyelidikan beraspek dalam negeri.Lembaga Sandi NegaraDalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, Lembaga Sandi Negara direncanakan mendapat alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp500,0 miliar. Jumlah ini secara nominal mengalami penurunan sebesarRp125,1 miliar atau 20,0 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -85


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Lembaga Sandi Negara dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp625,1 miliar. Rencana alokasi<strong>anggaran</strong> yang seluruhnya berasal dari rupiah murni tersebut, akan digunakan untukmelaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program pengembangan persandiannasional, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp394,9 miliar; serta (2) program dukunganmanajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Lembaga Sandi Negara, dengan alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp105,1 miliar.Pengalokasian <strong>anggaran</strong> pada kedua program diatas diharapkan dapat menghasilkan output,antara lain berupa: (1) tercapainya tingkat kepuasan user terhadap layanan administratifdan sarana perkantoran sebesar 95 persen; (2) tercapainya 389 lulusan pendidikan sandidan pendukungnya; serta (3) tersusunnya 122 paket dokumen kebijakan persandian. Melaluioutput yang dihasilkan dari kedua program yang dilaksanakan pada tahun <strong>2011</strong> tersebutdiharapkan dapat tercapai sasaran-sasaran outcome antara lain, berupa: (1) terlaksananyapelayanan administrasi perkantoran Lembaga Sandi Negara secara akuntabel danterpenuhinya kebutuhan aparatur persandian dan pendukungnya; serta (2) terselenggaranyapersandian sesuai kebijakan nasional, terdukungnya komunikasi rahasia, kemandirianteknologi persandian.Dewan Ketahanan NasionalAlokasi <strong>anggaran</strong> untuk Dewan Ketahanan Nasional dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakansebesar Rp37,3 miliar. Jumlah ini secara nominal meningkat sebesar Rp7,2 miliar atau 23,7persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Dewan Ketahanan Nasionaldalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp30,2 miliar. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> DewanKetahanan Nasional dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut seluruhnya bersumber dari rupiahmurni, yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain:(1) program pengembangan kebijakan ketahanan nasional, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesarRp23,5 miliar; serta (2) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnyaDewan Ketahanan Nasional, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp13,8 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut, antaralain adalah: (1) tersusunnya kajian dalam bentuk saran tindak dan rencana kontijensi bidangpengembangan pembangunan nasional untuk mengatasi permasalahan keamanan internal,keamanan eksternal dan bencana berskala besar sebesar 15 persen; (2) terlaksananyapenyelenggaraan perumusan kebijakan ketahanan nasional bidang keamanan eksternalsebesar 90 persen; serta (3) tercapainya pelayanan administrasi dan pelaksanaan kajiansesuai dengan kebutuhan sebesar 30 persen. Berdasarkan output yang dihasilkan dari berbagaikebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Dewan Ketahanan Nasional pada tahun<strong>2011</strong> tersebut, outcome yang diharapkan antara lain adalah: (1) terlaksananya kajian tentangekonomi, sosial, budaya, hukum dan perundang-undangan, politik nasional, perencanaankontijensi, lingkungan strategis nasional, lingkungan strategis regional, dan lingkunganstrategis internasional; (2) meningkatnya kelancaran pengelolaan dan kecukupan dukunganoperasional pelaksanaan tugas Wantanas; serta (3) terlaksananya penyelenggaraanperumusan kebijakan ketahanan nasional.Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakan mendapat alokasi <strong>anggaran</strong>sebesar Rp2,2 triliun. Jumlah ini secara nominal turun sebesar Rp2,9 triliun atau 56,6persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Badan Pusat Statistik dalamIV-86 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVAPBN-P tahun 2010 sebesar Rp5,2 triliun. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Badan PusatStatistik dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp2,1triliun, PHLN sebesar Rp15,2 miliar, dan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp79,1 miliar.Anggaran <strong>belanja</strong> Badan Pusat Statistik dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, akan dimanfaatkanuntuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program penyediaan dan pelayananinformasi statistik, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp1,0 triliun; (2) program dukunganmanajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Pusat Statistik, dengan alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp882,5 miliar; serta (3) program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur Badan Pusat Statistik, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp315,0 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut, antaralain adalah: (1) terlaksananya program Statistical Capacity Building-Change and Reformfor Development of Statistic in Indonesia (Statcap-Cerdas), yang meliputi peningkatankualitas data, pembinaan dan peningkatan kualitas SDM, penguatan teknologi informasidan komunikasi, serta penguatan kelembagaan; (2) terselenggaranya pembangunan/revitalisasi gedung BPS provinsi, kabupaten/kota; dan pengadaan kendaraan operasionaluntuk memenuhi kebutuhan koordinator kecamatan sebagai petugas dalam pendataan dilapangan; serta (3) terselenggaranya lanjutan Sensus Penduduk 2010 dan persiapan SurveiBiaya Hidup 2012, Survei Ekonomi Nasional, Survei Angkatan Kerja Nasional, Survei Upahdan Struktur Upah, Sensus Potensi Desa, dan Statistik Kemiskinan. Berdasarkan output yangdihasilkan dari berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Badan PusatStatistik pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain adalah:(1) meningkatnya kualitas penyediaan data dan informasi statistik bagi pengguna data;(2) meningkatnya kepuasan pelanggan dan pengguna data dan informasi statistik; serta(3) meningkatnya manajemen survei dan metode sensus.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BappenasAlokasi <strong>anggaran</strong> untuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas(Kementerian PPN/Bappenas) dalam RAPBN Tahun <strong>2011</strong> direncanakan sebesar Rp699,4miliar. Jumlah ini secara nominal meningkat sebesar Rp133,1 miliar atau 23,5 persen biladibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian PPN/ Bappenas dalamAPBN-P tahun 2010 sebesar Rp566,3 miliar. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> KementerianPPN/Bappenas dalam RAPBN <strong>2011</strong> tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp449,5miliar dan PHLN sebesar Rp249,9 miliar. Alokasi <strong>anggaran</strong> pada Kementerian PPN/Bappenasdalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program,antara lain: (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnyaBappenas, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp416,7 miliar; (2) program perencanaanpembangunan nasional, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp219,0 miliar; serta (3) programpeningkatan sarana dan prasarana aparatur Bappenas, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesarRp60,0 miliar.Output yang diharapkan dari kegiatan pada program-program tersebut, antara lain adalah:(1) terlaksananya proses reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui penataankelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia hingga mencapai 80 persen;(2) tercapainya kesesuaian antara muatan rancangan RKP dengan RPJMN dan kesesuaianrancangan Renja K/L dengan target/sasaran dalam rancangan RKP hingga 100 persen;serta (3) tersedianya sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas hingga100 persen, di antaranya termasuk 10 persen proses pembangunan gedung baru Bappenas.Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -87


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Berdasarkan output yang dihasilkan dari berbagai kebijakan dan program yang akandilaksanakan oleh Kementerian PPN/ Bappenas pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, maka outcomeyang diharapkan antara lain adalah: (1) terlaksananya dukungan manajemen terhadappelaksanaan tupoksi Kementerian PPN/Bappenas; (2) terlaksananya penugasan-penugasanlainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional; serta(3) meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas.Badan Pertanahan NasionalDalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, Badan Pertanahan Nasional (BPN) direncanakan mendapatalokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp3,4 triliun. Jumlah ini secara nominal meningkat sebesarRp497,4 miliar atau 16,9 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>BPN dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp3,0 triliun. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>BPN dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp2,3 triliun,dan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp1,1 triliun. Alokasi <strong>anggaran</strong> pada BPN dalam tahun<strong>2011</strong> tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain:(1) program pengelolaan pertanahan nasional, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> Rp1,6 triliun;(2) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPN, denganalokasi <strong>anggaran</strong> Rp1,4 triliun; serta (3) program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur BPN, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> Rp283,5 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut, antara lain adalah: (1) terlaksananyalegalisasi bidang tanah sejumlah 973.475; (2) terlaksananya inventarisasi penguasaanpemilikan dan pemanfaatan tanah (P4T) sebanyak 335.665; serta (3) tersedianya data daninformasi pertanahan yang terintegrasi secara nasional (sistem informasi manajemenpertanahan nasional/SIMTANAS) di 419 Kab/Kota. Berdasarkan output yang dihasilkandari berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh BPN pada tahun <strong>2011</strong>tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain adalah: (1) makin optimalnyapengaturan dan penataan penguasaan dan kepemilikan tanah, serta pemanfaatan danpengguanaan tanah; (2) meningkatnya pelaksanaan percepatan legalisasi aset pertanahan,ketertiban administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah; serta(3) meningkatnya akses layanan pertanahan, melalui layanan rakyat untuk sertifikasi tanah(Larasita); serta (4), meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana BadanPertanahan Nasional dan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi.Perpustakaan NasionalPerpustakaan Nasional dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakan mendapat alokasi <strong>anggaran</strong>sebesar Rp332,5 miliar. Jumlah ini secara nominal menurun sebesar Rp111,1 miliar atau25,0 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Perpustakaan Nasionaldalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp443,6 miliar. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>Perpustakaan Nasional dalam RAPBN <strong>2011</strong> tersebut bersumber dari rupiah murni sebesarRp331,6 miliar dan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp0,9 miliar. Alokasi <strong>anggaran</strong> padaPerpustakaan Nasional dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakanberbagai program, antara lain: (1) program pengembangan perpustakaan, dengan alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp239,1 miliar; (2) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugasteknis lainnya Perpustakaan Nasional, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp91,7 miliar; serta(3) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur perpustakaan nasional, denganalokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp1,7 miliar.IV-88 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVOutput yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut, antaralain adalah: (1) tercapainya jumlah pengunjung perpustakaan hingga 4,5 juta orang;(2) terlaksananya pengembangan 33 unit perpustakaan keliling berupa mobil dan kapal;serta (3) terselenggaranya pelestarian fisik dan kandungan informasi dalam 173.415 bahanpustaka serta naskah kuno. Berdasarkan output yang dihasilkan dari berbagai kebijakandan program yang akan dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional pada tahun <strong>2011</strong> tersebut,maka outcome yang diharapkan antara lain adalah: (1) meningkatnya minat baca dan budayagemar membaca masyarakat; (2) meningkatnya kualitas bahan bacaan dan fasilitaspendukung yang tersedia; serta (3) meningkatnya kesadaran dan peran aktif masyarakatatas perpustakaan keliling di daerah masing-masing.Kementerian Komunikasi dan InformatikaAlokasi <strong>anggaran</strong> untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam RAPBN tahun<strong>2011</strong> direncanakan sebesar Rp3,3 triliun. Jumlah ini secara nominal meningkat sebesarRp420,5 miliar atau 14,6 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp2,9 triliun.Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam RAPBNtahun <strong>2011</strong> tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp816,2 miliar, PHLN sebesarRp69,6 miliar, dan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp2,4 triliun. Anggaran <strong>belanja</strong>Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, akan dimanfaatkanuntuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program penyelenggaraan pos daninformatika, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp1,8 triliun; (2) program pengelolaan sumberdaya dan perangkat pos dan informatika, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp784,1 miliar;serta (3) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KementerianKomunikasi dan Informatika dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp165,2 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut, antaralain adalah: (1) tercapainya prosentase desa yang dilayani akses telekomunikasi dan internetmasing-masing sebesar 100 persen dan 20 persen; (2) tercapainya persentase pemanfaatanspektrum frekuensi radio sebesar 60 persen; serta (3) tercapainya peningkatan pemanfaatanmedia publik oleh masyarakat sebesar 25 persen. Berdasarkan output yang dihasilkan dariberbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasidan Informatika pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lainadalah: (1) meningkatnya e-literasi masyarakat dalam menggunakan sarana dan prasaranakomunikasi dan informatika hingga mencapai 35 persen; (2) makin optimalnya pengelolaansumber daya informatika hingga mencapai 60 persen serta (3) meningkatnya penyebaran,pemerataan, dan pemanfaatan informasi publik.Kepolisian Negara Republik IndonesiaDalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) direncanakan mendapatalokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp28,3 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar Rp505,3 miliar atau1,8 persen apabila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Polri dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp27,8 triliun. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> Polri dalam RAPBN tahun<strong>2011</strong> tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp24,0 triliun, PHLN/PDN sebesar Rp1,8triliun, dan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp2,5 triliun. Alokasi <strong>anggaran</strong> Polri dalamtahun <strong>2011</strong> tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program,diantaranya yaitu: (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnyaPolri, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp20,1 triliun; (2) program pemeliharaan keamananNota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -89


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>dan ketertiban masyarakat, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp4,2 triliun; serta (3) programpeningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp2,7triliun.Output yang diharapkan dari program-program tersebut, antara lain adalah:(1) meningkatnya jumlah kriminalitas yang dapat ditindak oleh fungsi Babinkam Polrimencapai 80,0 persen; (2) meningkatnya jumlah kecukupan ketersediaan sarana danprasarana pendukung fasilitas guna memenhi standar pelayanan Kamtibmas Primamencapai 60 persen; serta (3) meningkatnya pengungkapan tindak pidana konvensionaldan transnasional mencapai 64,1 persen dan 43,0 persen. Berdasarkan output yang dihasilkandari berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Polri dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut,maka outcome yang diharapkan diantaranya adalah: (1) dapat dikembangkannya langkahstrategi, dan pencegahan suatu potensi gangguan keamanan baik kualitas maupun kuantitas,sampai kepada penanggulangan sumber penye<strong>bab</strong> kejahatan, ketertiban dan konflik dimasyarakat dan sektor sosial, politik dan ekonomi sehingga gangguan kamtibmas menurun;(2) terpenuhinya dukungan terhadap tugas pembinaan dan operasional Polri melaluiketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas;serta (3) terwujudnya penanggulangan dan penurunan penyelesaian jenis kejahatan(kejahatan konvensional, kejahatan trans-nasional, kejahatan yang berimplikasi kontijensidan kejahatan terhadap kekayaan negara) tanpa melanggar HAM.Badan Pengawas Obat dan MakananBadan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam RAPBN Tahun <strong>2011</strong> mendapat alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp778,8 miliar. Jumlah ini secara nominal meningkat sebesar Rp120,9miliar atau 18,4 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> BPOMdalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp657,9 miliar. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> BPOMdalam RAPBN <strong>2011</strong> tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp743,1 miliar, dan pagupenggunaan PNBP sebesar Rp35,7 miliar. Alokasi <strong>anggaran</strong> pada BPOM dalam tahun <strong>2011</strong>tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain:(1) program pengawasan obat dan makanan, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp464,8miliar, (2) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPOM,dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp222,0 miliar; serta (3) program peningkatan saranadan prasarana aparatur BPOM, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp92,0 miliar.Output yang diharapkan dari kegiatan pada program-program tersebut, antara lain adalah:(1) meningkatnya proporsi obat yang memenuhi standar mencapai 99,3 persen dan proporsimakanan yang memenuhi syarat mencapai 80 persen; (2) tercapainya jumlah unit kerjayang menerapkan quality policy hingga 15 persen dan unit kerja yang terintegrasi secaraonline sampai 72 persen; serta (3) tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerjamencapai 75 persen. Berdasarkan output yang dihasilkan dari berbagai kebijakan danprogram yang akan dilaksanakan oleh BPOM pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, maka outcomeyang diharapkan antara lain adalah: (1) meningkatnya efektifitas pengawasan obat danmakanan dalam rangka melindungi masyarakat; (2) meningkatnya koordinasi perencanaanpembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkunganBPOM sesuai dengan standar sistem manajemen mutu; serta (3) meningkatnya ketersediaansarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh BPOM.IV-90 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVLembaga Ketahanan NasionalAlokasi <strong>anggaran</strong> untuk Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dalam RAPBN tahun<strong>2011</strong> direncanakan sebesar Rp140,9 miliar. Jumlah ini secara nominal turun sebesar Rp97,7miliar atau 41,0 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Lemhannasdalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp238,5 miliar. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>Lembaga Ketahanan Nasional dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut bersumber dari rupiahmurni sebesar Rp137,9 miliar, dan PHLN sebesar Rp3,0 miliar. Anggaran <strong>belanja</strong> padaLemhannas dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagaiprogram, antara lain: (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknislainnya Lemhannas, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp86,6 miliar; (2) programpengembangan ketahanan nasional, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp52,0 miliar; serta(3) program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Lemhannas, dengan alokasi<strong>anggaran</strong> Rp2,3 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut, antaralain adalah: (1) tersusunnya dokumen perencanaan program kerja dan <strong>anggaran</strong> LemhannasRI, laporan pengelolaan administrasi keuangan, laporan hasil pengendalian program kerjadan evaluasi pelaksanaan program kerja dan <strong>anggaran</strong> Lemhannas RI; (2) tersusunnyadokumen Kurikulum Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) dan ProgramPendidikan Reguler Angkatan (PPRA), dokumen bahan ajaran dan Modul Penataran Istri/Suami PPSA/PPRA) Lemhannas RI, dokumen bahan ajaran dan modul forum konsolidasibupati, Walikota & Ketua DPRD Kabupaten/Kota; serta (3) terselenggaranya penyampaianberita dan informasi Lemhannas serta database informasi kehumasan secara online danup-to-date. Berdasarkan output yang dihasilkan dari berbagai kebijakan dan program yangakan dilaksanakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, makaoutcome yang diharapkan antara lain adalah: (1) meningkatnya dukungan bagi KinerjaLemhannas RI secara efektif dan efisien serta optimal; (2) meningkatnya kualitaspelaksanaan pendidikan pimpinan tingkat nasional secara efektif dan efisien serta optimal;serta (3) meningkatnya pengawasan dan pemeriksaan kinerja pelaksanaan tugas pokokdan fungsi kelembagaan di lingkungan Lemhannas RI.Badan Koordinasi Penanaman ModalDalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) direncanakanmendapat alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp435,8 miliar. Jumlah tersebut secara nominalmeningkat sebesar Rp7,1 miliar atau 1,7 persen bila dibandingkan dengan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>BKPM dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp428,7 miliar. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>BKPM dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut seluruhnya bersumber dari rupiah murni, yangakan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) programpeningkatan daya saing penanaman modal, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp270,1 miliar;(2) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BKPM, denganalokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp155,5 miliar; serta (3) program peningkatan sarana danprasarana aparatur BKPM, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp10,2 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut, antaralain adalah: (1) meningkatnya jumlah aplikasi perijinan dan non perijinan yang menjadiwewenang BKPM, PTSP Propinsi, PTSP Kabupaten/Kota yang terbangun dalam SistemPelayanan Informasi dan Pemberian Izin Secara Elektronik (SPIPISE) sebanyak 15 perijinansektor; (2) meningkatnya jumlah aparatur BKPM yang mengikuti diklat struktural, diklatNota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -91


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>teknis, diklat fungsional, dan tenaga kediklatan serta jumlah kurikulum dan modul diklatsebanyak 442 orang; serta (3) terlaksananya pengembangan laporan data realisasipenanaman modal untuk 4.500 proyek di 9 provinsi. Berdasarkan output yang dihasilkandari berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh BKPM pada tahun <strong>2011</strong>tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain adalah: (1) meningkatnya kualitasdukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di BKPM; (2) meningkatnyakualitas kajian dan usulan kebijakan, informasi potensi, dan fasilitasi pengembangan usahauntuk mendorong peningkatan daya saing penanaman modal; serta (3) meningkatnyakualitas promosi yang berorientasi pada peningkatan daya saing penanaman modal.Badan Narkotika NasionalBadan Narkotika Nasional (BNN) dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> mendapat alokasi <strong>anggaran</strong>sebesar Rp723,6 miliar. Jumlah ini secara nominal meningkat sebesar Rp355,4 miliar atau96,5 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> BNN dalam APBN-Ptahun 2010 sebesar Rp368,2 miliar. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> BNN dalam RAPBN<strong>2011</strong> tersebut seluruhnya bersumber dari rupiah murni, yang akan dimanfaatkan untukmelaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program pencegahan dan pemberantasanpenyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesarRp545,6 miliar; serta (2) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknislainnya BNN, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp178,0 miliar.Output yang diharapkan dari kegiatan pada program-program tersebut, antara lain adalah:(1) terbentuknya 7 Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan 25 Badan NarkotikaNasional Kabupaten/Kota (BNNK) yang terbentuk untuk menyelenggarakan Pencegahandan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);(2) tercapainya opini laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan BNN dengan penilaianWajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan tercapainya peringkat Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (Lakip) BNN dalam peringkat 30 besar; serta (3) menurunnya angkaprevalensi penyalahgunaan narkoba menjadi 1,95 persen. Berdasarkan output yang dihasilkandari berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh BNN pada tahun <strong>2011</strong>tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain meliputi: (1) meningkatnya sikappostif masyarakat thd bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;(2) meningkatnya kinerja akuntabilitas dan keuangan BNN; serta (3) meningkatnya fasilitasrehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang dikelola instansi Pemerintah.Kementerian Pembangunan Daerah TertinggalAlokasi <strong>anggaran</strong> untuk Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) dalamRAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakan sebesar Rp1,2 triliun. Jumlah ini secara nominal meningkatsebesar Rp144,5 miliar atau 13,9 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong><strong>belanja</strong> Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dalam APBN-P tahun 2010 sebesarRp1,0 triliun. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Pembangunan DaerahTertinggal dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp716,4miliar, dan PHLN sebesar Rp468,1 miliar. Anggaran <strong>belanja</strong> Kementerian PembangunanDaerah Tertinggal dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakanberbagai program, antara lain: (1) program percepatan pembangunan daerah tertinggal,dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp1,1 triliun; serta (2) program dukungan manajemendan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPDT, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp126,7 miliar.IV-92 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVOutput yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut, antaralain meliputi: (1) terlaksananya fasilitasi penguatan kelembagaan <strong>pemerintah</strong> daerah danpeningkatan indeks Good Governance pada kabupaten di daerah tertinggal sebesar 40 persen;(2) meningkatnya persentase kabupaten di daerah tertinggal yang memiliki <strong>pusat</strong> produksidan <strong>pusat</strong> pertumbuhan sebesar 40 persen; serta (3) meningkatnya persentase kabupatendaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur energi daerahtertinggal sebesar 40 persen. Berdasarkan output yang dihasilkan dari berbagai kebijakandan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggalpada tahun <strong>2011</strong> tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain adalah:(1) meningkatnya kemampuan sistem, organisasi, dan SDM <strong>pemerintah</strong> daerah untukmewujudkan Good Governance; (2) meningkatnya pengembangan <strong>pusat</strong> produksi danpertumbuhan di daerah tertinggal; serta (3) meningkatnya pemanfaatan energi matahariuntuk pengembangan infrastruktur dasar di wilayah perdesaan tertinggal terpencil.Badan Koordinasi Keluarga Berencana NasionalDalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)direncanakan mendapat alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp2,4 triliun. Jumlah ini secara nominalmeningkat sebesar Rp1,1 triliun atau 77,3 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi<strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> BKKBN dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp1,4 triliun. Rencana alokasi<strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> BKKBN dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut seluruhnya bersumber darirupiah murni, yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antaralain: (1) program kependudukan dan KB, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp2,2 triliun;(2) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BKKBN, denganalokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp102,7 miliar; serta (3) program pelatihan dan pengembanganBKKBN, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp65,1 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut, antaralain meliputi: (1) tercapainya peserta keluarga berencana (KB) baru miskin dan rentanlainnya yang mendapatkan alat dan obat kontrasepsi gratis melalui 23.500 klinik KB<strong>pemerintah</strong> dan swasta sebanyak 3,8 juta orang, (2) tercapainya peserta KB aktif miskindan rentan lainnya yang mendapatkan diskon gratis melalui 23.500 klinik KB Pemerintahdan swasta sebanyak 12,2 juta orang; serta (3) persentase cakupan jejaring sistem teknologiinformasi dan komunikasi data informasi kependudukan dan KB sampai kabupaten/kota(495 sasaran) mencapai 30 persen. Berdasarkan output yang dihasilkan dari berbagaikebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh BKKBN pada tahun <strong>2011</strong> tersebut,maka outcome yang diharapkan antara lain adalah: (1) meningkatnya pembinaan kesertaan,dan kemandirian ber-KB; (2) meningkatnya keterampilan keluarga dalam pengasuhan danpembinaan tumbuh kembang anak, pembinaan remaja, serta peningkatakan kualitas hiduplansia; serta (3) meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana, dan teknologi informasikomunikasi program kependudukan dan KB.Komisi Nasional Hak Asasi ManusiaKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakanmendapat alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp57,2 miliar. Jumlah ini turun sebesar Rp0,9 miliaratau 1,5 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Komnas HAMdalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp58,1 miliar. Penurunan ini antara lain dise<strong>bab</strong>kanoleh telah selesainya pembangunan gedung dalam tahun <strong>anggaran</strong> 2010. Rencana alokasi<strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Komnas HAM dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut seluruhnya bersumberNota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -93


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>dari rupiah murni, yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan program kerja dukunganmanajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Komnas HAM. Output yang diharapkandari kegiatan pada program-program tersebut adalah tercapainya kenaikan pemahamanaparatur negara terhadap ketaatan atas produk perundang-undangan yang berperspektifHAM sebesar 5 persen. Sementara itu, outcome yang diharapkan adalah meningkatnyadukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis Komnas HAM.Badan Meteorologi Klimatologi dan GeofisikaDalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, Badan Meterorologi, Geofisika, dan Klimatologi (BMKG)direncanakan mendapat alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp1,3 triliun. Jumlah ini secara nominalmeningkat sebesar Rp370,1 miliar atau 39,1 persen bila dibandingkan dengan <strong>anggaran</strong><strong>belanja</strong> BMKG dalam APBN-P 2010 sebesar Rp947,3 miliar. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong>tersebut berasal dari rupiah murni sebesar Rp1,1 triliun, PHLN/PDN sebesar Rp140,9 miliardan pagu penggunaan PNBP/BLU sebesar Rp40,3 miliar. Alokasi <strong>anggaran</strong> pada BMKGdalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan dua program, yaitu:(1) program pengembangan dan pembinaan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, denganalokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp1,0 triliun; serta (2) program dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya BMKG, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp277,8 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut meliputi:(1) terlaksananya pembangunan sarana analisa cuaca Meteorological Early Warning System(MEWS) di empat lokasi, (2) telaksananya pembangunan AWOS (Automatic WeatherObservation System) di stasiun meteorologi di empat lokasi, serta (3) pelaksanaanpemeliharaan dan operasional MKKuG (Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara danGeofisika) pada 177 UPT. Berdasarkan output yang dihasilkan dari berbagai kebijakan danprogram yang akan dilaksanakan oleh BMKG pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, maka outcomeyang diharapkan antara lain yaitu: (1) meningkatnya pelayanan data dan informasimeteorologi publik serta peringatan dini cuaca ekstrim; (2) meningkatnya kualitas, kuantitasdan jangkauan pelayanan data, informasi dan jasa di bidang meteorologi penerbangan danmaritim; serta (3) terbinanya pelaksanaan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) BMKG.Komisi Pemilihan UmumAlokasi <strong>anggaran</strong> untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>direncanakan sebesar Rp980,9 miliar. Jumlah ini secara nominal meningkat sebesar Rp19,4miliar atau 2,0 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> KPU dalamAPBN-P tahun 2010 sebesar Rp961,5 miliar. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> KPU dalamRAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut seluruhnya bersumber dari rupiah murni, yang akandimanfaatkan untuk melaksanakan tiga program, yaitu: (1) program dukungan manajemendan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp796,0 miliar;(2) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU, dengan alokasi <strong>anggaran</strong>sebesar Rp121,5 miliar; serta (3) program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikanproses politik, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp63,4 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut, antaralain meliputi: (1) tercapainya persentase penyiapan dan penyelenggaraan pemilu yang tepatwaktu dan akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan) sebesar 80 persen;(2) tercapainya persentase penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional,akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran), dan efektif (tepatguna) sebesar 70 persen; serta (3) terlaksananya tingkat/kesesuaian kebutuhan anggotaIV-94 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVdan staf KPU terhadap ketersediaan sarana dan prasarana KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan sarana dan prasarana serta kendaraan operasional untuk daerah pemekaran sebesar20 persen. Berdasarkan output yang dihasilkan dari berbagai kebijakan dan program yangakan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, maka outcomeyang diharapkan antara lain meliputi: (1) tersedianya dokumen perencanaan danpeng<strong>anggaran</strong>, koordinasi antarlembaga, data dan informasi serta hasil monitoring danevaluasi; (2) terselenggaranya pengelolaan data, pengadaan, pendistribusian, inventarisasisarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu; serta (3) tersedianyasarana dan prasarana operasionalisasi KPU yang memadai.Mahkamah KonstitusiDalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, Mahkamah Konstitusi RI direncanakan mendapat alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp287,7 miliar. Jumlah ini secara nominal meningkat sebesar Rp98,4miliar atau 52,0 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> MahkamahKonstitusi RI dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp189,3 miliar. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong><strong>belanja</strong> Mahkamah Konstitusi dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut seluruhnya bersumberdari rupiah murni, yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antaralain: (1) program dukungan teknis manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnyaMahkamah Konstitusi RI, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp115,6 miliar; (2) programpeningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Konstitusi RI, dengan alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp70,0 miliar; serta (3) program penanganan perkara konstitusi, denganalokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp55,0 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut, antaralain meliputi: (1) terselenggaranya persidangan perkara Pengujian Undang-Undang (PUU),Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (SKLN), Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)Legislatif, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, Pemilihan Walikota dan perkara lainnya;(2) terselenggaranya pendidikan dan pelatihan panitera pengganti bagi pegawai SekretariatJenderal dan Kepaniteraan Mahakamah Konstitusi RI, serta pendidikan dan pelatihanadministrasi yustisial bagi pegawai Mahkamah Konstitusi RI; serta (3) terselenggaranyatemu wicara antara Mahkamah Konstitusi dengan KPU dan KPUD, Badan Bawaslu danPanwaslu, serta kelompok profesi dan organisasi masyarakat, serta debat konstitusi antaraMahkamah Konstitusi dengan perguruan tinggi. Berdasarkan output yang dihasilkan dariberbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi padatahun <strong>2011</strong> tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain berupa: (1) terselesaikannyaperkara-perkara yang terkait dengan peradilan konstitusi yang tepat waktu, serta dengankeputusan yang independen dan tidak memihak; (2) meningkatnya proses peradilan secaraefektif, efisien, akuntabel, dan transparan; serta (3) meningkatnya pemahaman masyarakattentang isu konstitusi dan ketatanegaraan.Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi KeuanganPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>direncanakan mendapat alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp97,9 miliar. Jumlah ini secara nominalmenurun sebesar Rp16,0 miliar atau 14,1 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi<strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> PPATK dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp113,9 miliar. Rencana alokasi<strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam RAPBN tahun<strong>2011</strong> tersebut seluruhnya bersumber dari rupiah murni, yang akan dimanfaatkan untukmelaksanakan tiga program, yaitu: (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaanNota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -95


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>tugas teknis lainnya PPATK, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp56,9 miliar; (2) programpencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaanterorisme, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp33,5 miliar; serta (3) program peningkatansarana dan prasarana aparatur PPATK, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp7,5 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut, antaralain adalah: (1) tercapainya kualitas yang baik dan tepat waktu penyelesaian dokumenperencanaan, pelaksanaan, sistem akuntansi dan pelaporan yang mengacu pada ketentuanyang berlaku, hingga 100 persen; (2) tersedianya sarana dan prasarana perkantoran terhadapkebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PPATK hingga 100 persen; serta(3) masuknya dan tersedianya pendapat dan bantuan hukum terkait masalah TPPU danpendanaan terorisme maupun masalah terkait lainnya sebanyak 24 dokumen.Berdasarkan output yang dihasilkan dari berbagai kebijakan dan program yang akandilaksanakan oleh PPATK pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, outcome yang diharapkan antara lainmeliputi: (1) terpenuhinya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis PPATK yangberkualitas; (2) terpenuhinya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugasdan fungsi PPATK; serta (3) meningkatnya partisipasi pihak-pihak terkait dalam upayapencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme di Indonesia.Lembaga Ilmu Pengetahuan IndonesiaDalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia direncanakan mendapatalokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp599,0 miliar. Jumlah ini secara nominal meningkat sebesarRp102,8 miliar atau 20,7 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp496,2 miliar.Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam RAPBN<strong>2011</strong> tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp531,7 miliar, PHLN sebesar Rp27,0miliar, dan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp40,4 miliar. Alokasi <strong>anggaran</strong> pada LembagaIlmu Pengetahuan Indonesia dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, akan dimanfaatkan untukmelaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program penelitian, penguasaan, danpemanfaatan iptek, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> Rp452,2 miliar; (2) program dukunganmanajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya LIPI, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesarRp103,7 miliar; serta (3) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur LIPI, denganalokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp43,1 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut, antaralain meliputi: (1) terbangunnya kreatifitas dan profesionalisme pada 40 UKM binaan;(2) tersusunnya 12 publikasi ilmiah, termasuk buku indikator iptek mengenai pembangunankebijakan Iptek Nasional yang tepat; serta (3) terbangunnya 1 paket fasilitas laboratoriumdan peralatannya dan paket pengembangan program bioteknologi peternakan. Berdasarkanoutput yang dihasilkan dari berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan olehLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, maka outcomes yangdiharapkan antara lain adalah: (1) terbangunnya tatakelola litbang yang efisien dan efektif,yang mampu mendorong kreatifitas dan profesionalisme peneliti ; (2) tersusunnya konsepdan rancangan pembangunan kebijakan Iptek Nasional yang tepat; serta (3) terbangunnyafasilitas litbang bioteknologi peternakan modern.IV-96 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVBadan Tenaga Nuklir NasionalAlokasi <strong>anggaran</strong> untuk Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dalam RAPBN tahun<strong>2011</strong> direncanakan sebesar Rp601,6 miliar. Jumlah ini secara nominal meningkat sebesarRp194,8 miliar atau 47,8 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>BATAN dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp406,8 miliar. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong><strong>belanja</strong> BATAN dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut bersumber dari rupiah murni sebesarRp588,0 milar, dan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp13,6 miliar. Alokasi <strong>anggaran</strong> padaBATAN dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan dua program,yaitu: (1) program penelitian pengembangan dan penerapan energi nuklir, isotop, dan radiasi,dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp506,9 miliar; serta (2) program dukungan manajemendan pelaksanaan tugas teknis lainnya BATAN, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp94,7miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut, antaralain adalah: (1) terlaksananya pengembangan aplikasi teknologi isotop dan radiasi untukmeningkatkan produkt<strong>iv</strong>itas dan varietas bibit unggul tanaman pangan, yaitu varietas padi(padi sawah, padi gogo, padi lokal dataran tinggi, dan padi hibrida), sorgum dan gandumtropis; serta (2) tersedianya prototipe perangkat nuklir untuk kesehatan, industri, dan sistemkendali reaktor. Berdasarkan output yang dihasilkan dari berbagai kebijakan dan programyang akan dilaksanakan oleh BATAN pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, maka outcome yangdiharapkan antara lain berupa: (1) meningkatnya kapasitas dan kapabilitas sumber dayaiptek dan kinerja manajemen kelembagaan litbang untuk mendukung penguatan sisteminovasi dan pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan energi nuklir isotopdan radiasi ke masyarakat; serta (2) meningkatnya hasil litbang enisora dan pemanfaatan/penerapan di bidang pangan, energi, kesehatan dan obat serta sumber daya alam danlingkungan untuk kesejahteraan masyarakat.Badan Pengkajian dan Penerapan TeknologiBadan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakanmendapat alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp693,3 miliar. Jumlah ini secara nominal meningkatsebesar Rp24,3 miliar atau 3,6 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong><strong>belanja</strong> BPPT dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp669,0 miliar. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong><strong>belanja</strong> Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dalam RAPBN <strong>2011</strong> tersebut bersumberdari rupiah murni sebesar Rp581,1 miliar, dan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp112,2miliar. Anggaran <strong>belanja</strong> BPPT dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, akan dimanfaatkan untukmelaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya BPPT, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp332,3 miliar;(2) program pengkajian dan penerapan teknologi, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp280,9miliar; serta (3) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPPT, dengan alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp80,1 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut, antaralain meliputi: (1) terselenggaranya pengembangan produk pupuk berimbang, yang meliputi10.000 TPY Slow Realease Fertilizer (SRF), 1.000 TPY pupuk hayati, dan 300 TPY pupukBCOF; (2) terlaksananya pengembangan PLTP skala kecil, yang meliputi satu pilot plantPLTP 3MW dan satu paket komponen PLTP binary cycle 100kW; serta (3) terlaksananyauji coba prototipe BCCS dengan kemampuan daya serap 1,5 gram CO2 per liter per hari.Berdasarkan output yang dihasilkan dari berbagai kebijakan dan program yang akanNota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -97


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>dilaksanakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi pada tahun <strong>2011</strong> tersebut,maka outcomes yang diharapkan antara lain adalah: (1) berkembangnya produk pupukberimbang; (2) berkembangnya PLTP skala kecil; serta (3) berkembangnya teknologipengendalian dan mitigasi dampak pemanasan global.Lembaga Penerbangan dan Antariksa NasionalAlokasi <strong>anggaran</strong> untuk Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dalamRAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakan sebesar Rp365,5 miliar. Jumlah tersebut secara nominalmeningkat sebesar Rp126,5 miliar atau 52,9 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi<strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> LAPAN dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp239,0 miliar. Rencanaalokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> LAPAN dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut bersumber dari rupiahmurni sebesar Rp349,5 miliar, dan pagu penggunaan PNBP/BLU sebesar Rp16,0 miliar.Alokasi <strong>anggaran</strong> pada LAPAN dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, akan dimanfaatkan untukmelaksanakan dua program, yaitu: (1) program pengembangan teknologi penerbangan danantariksa, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp278,3 miliar program; serta (2) dukunganmanajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya LAPAN, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesarRp87,2 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut, antara lain adalah: (1) terlaksananyapengembangan 10 tipe/jenis roket; (2) terlaksananya peluncuran 2 satelit yang dibuat/diintegrasi di dalam negeri; serta (3) tersedianya 1 rancang bangun jenis pesawat nir-awakdan propulsi jet. Berdasarkan output yang dihasilkan dari berbagai kebijakan dan programyang akan dilaksanakan oleh LAPAN pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, maka outcome yangdiharapkan antara lain meliputi: (1) meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi roket,teknologi satelit, dan stasiun bumi; (2) kontinuitas operasi instansi uji terbang, stasiunpengamat dirgantara untuk mendukung litbang, dan pemanfaatan sains antariksa.Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan NasionalDalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakorsurtanal)direncanakan mendapat alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp455,2 miliar, atau secara nominal turunsebesar Rp7,8 miliar atau 1,7 persen dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> dalamAPBN-P tahun 2010 sebesar Rp463,0 miliar. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>Bakorsurtanal dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut berasal dari rupiah murni sebesar Rp221,8miliar, PNBP/BLU sebesar Rp9,3 miliar, dan PHLN sebesar Rp224,1 miliar. Alokasi danatersebut digunakan untuk melaksanakan dua program, yaitu: (1) program survei danpemetaan nasional, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp372,8 miliar; (2) program dukunganmanajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bakorsurtanal, dengan alokasi <strong>anggaran</strong>Rp82,4 miliar.Melalui kedua program tersebut diharapkan dapat tercapai output diantaranya:(1) tersusunnya dokumen-dokumen kebijakan pemetaan dasar rupa bumi, peta dasarnasional matra darat, lautan dan udara serta batas wilayah; (2) tersusunnya dokumen datadan informasi atas serta pengembangan wilayah; serta (3) tersusunnya dokumen koordinasipelaksanaan di bidang sistem jaringan dan standardisasi data spasial serta bidang surveigeodesi dan geodinamika. Berdasarkan output yang dihasilkan dari berbagai program dankebijakan yang akan dilaksanakan oleh Bakosurtanal pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, makaoutcome yang diharapkan antara lain meliputi: (1) meningkatnya pemanfaatan peta dasardalam mendukung pembangunan nasional; (2) tertatanya penyelenggaraan survei danIV-98 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVpemetaan di bidang sistem jaringan dan standardisasi data spasial serta survei geodesi dangeodinamika; serta (3) memperluas pemanfaatan data dan informasi spasial tematik hasilsurvei SDA dan lingkungan hidup untuk pengelolaan SDA dan perlindungan fungsilingkungan hidup yang berkelanjutan.Badan Standardisasi NasionalBadan Standardisasi Nasional (BSN) dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakan mendapatalokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp82,6 miliar. Jumlah ini secara nominal menurun sebesar Rp39,0miliar atau 32,1 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> BSN dalamAPBN-P tahun 2010 sebesar Rp121,6 miliar. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> BSN dalamRAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp74,2 miliar, dan pagupenggunaan PNBP sebesar Rp8,4 miliar. Alokasi <strong>anggaran</strong> pada BSN dalam tahun <strong>2011</strong>tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain:(1) program pengembangan standardisasi nasional, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp52,6miliar; (2) program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya BSN, denganalokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp29,1 miliar; serta (3) program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur BSN, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp0,9 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut, antaralain adalah: (1) terselesaikannya Undang-Undang mengenai standardisasi;(2) terselesaikannya 200 Standard Nasional Indonesia (SNI); serta (3) terselesaikannyalaporan fasilitasi penerapan SNI kepada LPK dan industri/organisasi. Berdasarkan outputyang dihasilkan dari berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh BSNpada tahun <strong>2011</strong> tersebut, outcome yang diharapkan antara lain berupa: (1) tersedianyaperaturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian;(2) meningkatnya jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan sesuaikebutuhan pasar dan tata cara perumusan standar; serta (3) meningkatnya penerapanstandar/SNI oleh pemangku kepentingan standardisasi.Badan Pengawas Tenaga NuklirAlokasi <strong>anggaran</strong> untuk Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>direncanakan sebesar Rp76,8 miliar. Jumlah ini secara nominal meningkat sebesar Rp19,5miliar atau 34,0 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> BadanPengawas Tenaga Nuklir dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp57,3 miliar. Rencana alokasi<strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebutbersumber dari rupiah murni sebesar Rp72,0 miliar, dan pagu penggunaan PNBP sebesarRp4,7 miliar. Alokasi <strong>anggaran</strong> pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam tahun <strong>2011</strong>tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan tiga program, yaitu: (1) programdukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Pengawas TenagaNuklir, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp52,0 miliar; (2) program pengawasanpemanfaatan tenaga nuklir, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp22,1 miliar; serta (3) programpeningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp2,6 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut, antaralain adalah: (1) terselesaikannya laporan hasil inspeksi bahan nuklir, proteksi fisik, auditpembukuan, dan pengendalian bahan nuklir serta bahan sumber sebanyak 30 laporan;(2) terselesaikannya laporan hasil inspeksi keselamatan instalasi nuklir sebanyak 24 laporan;serta (3) terselesaikannya dokumen sistem manajemen inspeksi instalasi nuklir sebanyak 9Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -99


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>laporan. Berdasarkan output yang dihasilkan dari berbagai kebijakan dan program yangakan dilaksanakan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, outcomeyang diharapkan antara lain meliputi: (1) tersedianya rumusan kebijakan pengawasan dalambentuk hasil kajian yang handal untuk mendukung pengawasan, dan tersedianya peraturanperundangan yang harmonis untuk mendukung pengawasan fasilitas radiasi dan instalasinuklir sesuai dengan regulasi nasional; (2) terwujudnya tata kelola ke<strong>pemerintah</strong>an yangbaik (good governance) sebagai pendukung pelaksanaan pengawasan pemanfaatan tenaganuklir; serta (3) meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana dalam rangka mendukungpengawasan pemanfaatan tenaga nuklir.Lembaga Administrasi NegaraDalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, Lembaga Administrasi Negara (LAN) direncanakan mendapatalokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp244,1 miliar. Jumlah ini secara nominal meningkat sebesarRp44,6 miliar atau 22,4 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>LAN dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp199,5 miliar. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>LAN dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp184,6miliar, dan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp59,5 miliar. Alokasi <strong>anggaran</strong> pada LembagaAdministrasi Negara dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakantiga program, yaitu: (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnyaLAN, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp95,4 miliar; (2) program pengkajian administrasinegara dan diklat aparatur negara, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp87,9 miliar; serta(3) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur LAN, dengan alokasi <strong>anggaran</strong>Rp60,8 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut, antaralain meliputi: (1) tersusunnya suatu laporan sosialisasi pembaharuan sistem diklat polabaru; (2) terselenggaranya diklat training of trainer (TOT) pelayanan publik berbasis kinerjadengan target jumlah peserta mencapai 100 orang; serta (3) terselenggaranya diklatkepemimpinan tingkat I dengan target jumlah peserta mencapai 60 orang. Berdasarkanoutput yang dihasilkan dari berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan olehLembaga Adminstrasi Negara pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, maka outcome yang diharapkanantara lain adalah: (1) meningkatnya pembangunan sistem diklat aparatur pola baru;(2) meningkatnya kualitas penyusunan modul dan terselenggaranya diklat pelayanan publik;serta (3) meningkatnya kualitas pelaksanaan diklat kepemimpinan tingkat I.Arsip Nasional Republik IndonesiaAlokasi <strong>anggaran</strong> untuk Arsip Nasional Republik Indonesia dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>direncanakan sebesar Rp129,1 miliar. Jumlah ini secara nominal meningkat sebesar Rp15,0miliar atau 13,3 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Arsip NasionalRepublik Indonesia dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp114,0 miliar. Rencana alokasi<strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Arsip Nasional Republik Indonesia dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebutbersumber dari rupiah murni sebesar Rp123,2 miliar, dan pagu penggunaan PNBP sebesarRp5,9 miliar. Alokasi <strong>anggaran</strong> pada Arsip Nasional Republik Indonesia dalam tahun <strong>2011</strong>tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan tiga program, yaitu: (1) programdukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Arsip Nasional RepublikIndonesia, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp56,8 miliar; (2) program penyelenggaraankearsipan nasional, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp44,4 miliar; serta (3) programpeningkatan sarana dan prasarana aparatur Arsip Nasional Republik Indonesia, denganalokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp27,9 miliar.IV-100 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVOutput yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada ketiga program tersebut, antara lainmeliputi: (1) tercapainya peningkatan koordinasi penyusunan program dan <strong>anggaran</strong>,evaluasi, dan pelaporan, ketatausahaan pimpinan serta hubungan masyarakat di lingkunganANRI; (2) terpenuhinya sarana dan prasarana kantor untuk mendukung layanan arsip;serta (3) terlaksananya peningkatan jasa sistem dan pembenahan, penyimpanan danperawatan arsip. Berdasarkan output yang dihasilkan dari berbagai kebijakan dan programyang akan dilaksanakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia pada tahun <strong>2011</strong> tersebut,outcome yang diharapkan antara lain adalah: (1) meningkatnya efekt<strong>iv</strong>itas koordinasiperencanaan program dan kegiatan serta pengelolaan administrasi di lingkungan ANRI;(2) meningkatnya efekt<strong>iv</strong>itas pemenuhan sarana dan prasarana kantor untuk mendukunglayanan arsip; serta (3) meningkatnya kualitas pembinaan kearsipan secara efektif danefisien.Badan Kepegawaian NegaraDalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) direncanakan mendapatalokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp448,5 miliar, yang secara nominal mengalami penurunansebesar Rp49,2 miliar atau 9,9 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong>BKN dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp497,7 miliar. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>BKN dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut berasal dari rupiah murni sebesar Rp415,3 miliar,dan PHLN sebesar Rp33,2 miliar. Alokasi <strong>anggaran</strong> pada BKN dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut,akan digunakan untuk melaksanakan tiga program, yaitu: (1) program dukunganmanajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BKN, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesarRp253,4 miliar; (2) program penyelenggaraan manajemen kepegawaian negara, denganalokasi <strong>anggaran</strong> Rp114,3 miliar; serta (3) program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur BKN, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp80,8 miliar.Melalui pelaksanaan ketiga program tersebut, diharapkan dapat tercapai output antara lainberupa: (1) meningkatnya kecepatan durasi penyelesaian penetapan SK, persetujuan,pertimbangan teknis kenaikan pangkat dan mutasi lainnya serta pensiun PNS dan pejabatnegara; (2) tersedianya data PNS yang up to date dan akurat; serta (3) meningkatnya instansi<strong>pemerintah</strong> yang telah menerapkan standar kompetensi jabatan di lingkungannya.Sedangkan outcome yang diharapkan dari output yang dihasilkan dari berbagai kegiatan diBKN pada tahun <strong>2011</strong> diantaranya adalah: (1) meningkatnya efektifitas koordinasiperencanaan program dan kegiatan, sumber daya serta pengelolaan administrasi dilingkungan BKN; (2) terwujudnya rumusan kebijakan pembinaan kinerja dan pelaksanaanpenyusunan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian; serta (3) terwujudnyapeningkatan kualitas pelayanan di bidang pengadaan, kepangkatan, dan mutasi lainnya,pelayanan pensiun PNS dan Pejabat Negara serta penetapan pertimbangan status dankedudukan kepegawaian.Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanAlokasi <strong>anggaran</strong> untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalamRAPBN Tahun <strong>2011</strong> direncanakan sebesar Rp714,0 miliar. Jumlah ini secara nominalmeningkat sebesar Rp47,0 miliar atau 7,0 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi<strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> BPKP dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp667,0 miliar. Rencana alokasi<strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> BPKP dalam RAPBN <strong>2011</strong> tersebut bersumber dari rupiah murni sebesarRp693,3 miliar, PHLN sebesar Rp15,5 miliar, dan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp5,2miliar. Anggaran <strong>belanja</strong> BPKP dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, akan dimanfaatkan untukNota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -101


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp540,8 miliar,(2) program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaanpenyelenggaraan sistem pengendalian intern <strong>pemerintah</strong>, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesarRp155,8 miliar; serta (3) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPKP, denganalokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp17,4 miliar.Output yang diharapkan dari kegiatan pada program-program tersebut, antara lain adalah:(1) terealisasinya jumlah rencana penugasan pengawasan hingga mencapai 75 persen;(2) tercapainya hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusanoleh stakeholders hingga 80 persen; serta (3) tercapainya tingkat kepuasan penerimaanlayanan dengan skala 7.7 (dalam skala likert 1-10). Berdasarkan output yang dihasilkandari berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh BPKP pada tahun <strong>2011</strong>tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain meliputi: (1) meningkatnya kualitasdukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitaskeuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP; (2) meningkatnya kualitaspenyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaanpenyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian/Lembaga bidang Perekonomian, bidang Polsoskam, instansi Pemerintah Daerah, BadanUsaha Milik Negara/Pemerintah Daerah, dan terkait kegiatan investigasi; serta(3) terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP.Kementerian PerdaganganKementerian Perdagangan dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakan mendapat alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp1,6 triliun. Jumlah ini secara nominal meningkat sebesar Rp171,2 miliaratau 11,8 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> KementerianPerdagangan dalam APBN-P 2010 sebesar Rp1,5 triliun. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> tersebutberasal dari <strong>belanja</strong> murni sebesar Rp1,6 triliun, dan pagu PNBP/BLU sebesar Rp26,2 miliar.Alokasi <strong>anggaran</strong> pada Kementerian Perdagangan dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, akandimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program dukunganmanajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Perdagangan, dengan alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp419,9 miliar; (2) program pengembangan perdagangan dalam negeri,dengan alokasi <strong>anggaran</strong> Rp315,6 miliar; serta (3) program pengembangan ekspor nasional,dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp278,9 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut meliputi:(1) terlaksananya pengembangan 15 unit pasar percontohan dan pembangunan satu unit<strong>pusat</strong> distribusi; (2) meningkatnya persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagimasyarakat mencapai 92 persen; serta (3) meningkatnya pelayanan promosi dan hubungandagang dalam rangka pengembangan ekspor nasional. Berdasarkan output yang dihasilkandari berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perdaganganpada tahun 2001 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain adalah:(1) meningkatnya efekt<strong>iv</strong>itas kebijakan yang menunjang pengembangan dan pengamananperdagangan dalam negeri; (2) meningkatnya d<strong>iv</strong>ersifikasi pasar ekspor; serta(3) meningkatnya kerja sama perdagangan internasional dalam rangka peningkatan danpengamanan akses pasar.IV-102 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVKementerian Perumahan RakyatDalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, Kementerian Perumahan Rakyat direncanakan mendapatalokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp2,8 triliun. Jumlah ini secara nominal meningkat sebesar Rp1,8triliun atau 186,1 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>Kementerian Perumahan Rakyat dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp964,5 miliar.Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Perumahan Rakyat dalam RAPBN tahun<strong>2011</strong> tersebut seluruhnya bersumber dari rupiah murni, yang akan dimanfaatkan untukmelaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program pengembangan perumahan danpermukiman, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp2,5 triliun; (2) program dukungan danmanajemen tugas teknis lainnya Kementerian Perumahan Rakyat, dengan alokasi <strong>anggaran</strong>sebesar Rp216,8 miliar; serta (3) program pengembangan pembiayaan perumahan danpermukiman, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp57,0 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut, antaralain adalah: (1) terbangunnya 100 twin block rusunawa; (2) tersedianya fasilitasi danstimulasi pembangunan baru perumahan swadaya sebanyak 12.500 unit; serta(3) tersedianya fasilitasi dan stimulasi prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahandan permukiman sebanyak 117.010 unit. Berdasarkan output yang dihasilkan dari berbagaikebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Negara PerumahanRakyat pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain adalah:(1) meningkatnya jumlah rusunawa terbangun; (2) meningkatnya jumlah fasilitasi danstimulasi pembangunan baru perumahan swadaya; serta (3) meningkatnya jumlah fasilitasidan stimulasi prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman.Kementerian Pemuda dan Olah RagaKementerian Pemuda dan Olahraga dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakan mendapatalokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp2,1 triliun. Jumlah ini secara nominal menurun sebesar Rp419,8miliar atau 16,8 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> KementerianPemuda dan Olahraga dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp2,5 triliun. Rencana alokasi<strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam RAPBN <strong>2011</strong> tersebutkeseluruhannya bersumber dari rupiah murni, yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakanberbagai program, antara lain: (1) program pembinaan olahraga prestasi, dengan alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp965,5 miliar; (2) program pembinaan dan pengembangan olahraga,dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp479,7 miliar; serta (3) program pelayanan kepemudaan,dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp342,5 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut, antaralain adalah: (1) terfasilitasinya 4.850 pemuda dalam pendidikan kepanduan;(2) terfasilitasinya 66 sentra kewirausahaan pemuda; serta (3) terlaksananya fasilitasi 135kejuaraan cabang olahraga unggulan bertaraf internasional. Berdasarkan output yangdihasilkan dari berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh KementerianPemuda dan Olahraga pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, maka outcome yang diharapkan antaralain adalah: (1) meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidangpembangunan; (2) meningkatnya kualitas fasilitas penunjang prestasi olahraga; serta(3) meningkatnya budaya dan prestasi olahraga.Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -103


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Komisi Pemberantasan KorupsiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) direncanakan mendapat alokasi <strong>anggaran</strong> sebesarRp575,7 miliar. Jumlah ini secara nominal meningkat Rp116,9 miliar atau 25,5 persen biladibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> Belanja KPK dalam APBN-P tahun 2010 sebesarRp458,8 miliar. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> KPK dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebutberasal dari rupiah murni sebesar Rp540,0 miliar, dan PHLN sebesar Rp35,7 miliar. Alokasi<strong>anggaran</strong> tersebut akan digunakan untuk melaksanakan dua program, yaitu: (1) programdukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPK, dengan alokasi <strong>anggaran</strong>sebesar Rp417,0 miliar; serta (2) program pemberantasan tindak pidana korupsi, denganalokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp158,7 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai program tersebut, antara lain adalah: (1) tercapainya80 persen putusan Inkracht Pengadilan Tipikor yang menyatakan terdakwa bersalah;(2) tercapainya 50 persen hasil pengembalian/penyelamatan kerugian Negara dari eksekusiperkara yang telah Inkracht; serta (3) tercapainya 100 persen keberhasilan penangananperkara TPK oleh Apgakum yang disupervisi KPK. Sedangkan outcome yang diharapkandari output yang dihasilkan dari berbagai kebijakan dan kegiatan pada KPK pada tahun<strong>2011</strong> diantaranya adalah: (1) meningkatnya efekt<strong>iv</strong>itas penindakan TPK; (2) penindakanTPK yang kuat dan proaktif; serta (3) berkurangnya korupsi di Indonesia.Dewan Perwakilan DaerahDalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) direncanakan mendapatalokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp1,2 triliun. Jumlah ini secara nominal meningkat sebesar Rp519,6miliar, atau 81,9 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> DPD dalamAPBN-P tahun 2010 sebesar Rp634,6 miliar. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> DPD dalamRAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut seluruhnya bersumber dari rupiah murni, yang akandimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain yaitu: (1) programpeningkatan sarana dan prasarana aparatur DPD RI, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesarRp641,3 miliar; (2) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnyaDPD RI sebesar Rp327,6 miliar; serta (3) program penguatan kelembagaan DPD dalamsistem demokrasi, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp185,3 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut, antaralain adalah: (1) tercapainya persentase tersedianya dukungan persidangan Komite I, KomiteIII, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU), Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT),Kelompok DPD di MPR untuk pelaksanaan fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasanDewan Perwakilan Daerah sebesar 100 persen; serta (2) tercapainya persentaseterselenggaranya kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi keanggotaan, kepegawaian,penataan organisasi dan tata laksana, teknologi informasi, pengkajian aspirasi masyarakatdaerah, dan pengkajian kebijakan hukum sebanyak 100 persen. Berdasarkan output yangdihasilkan dari berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh DPD padatahun <strong>2011</strong> tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain adalah:(1) terselenggaranya pelaksanaan fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan DPD sertapenyerapan aspirasi masyarakat dan daerah dan akuntabilitas kinerja anggota DPD; serta(2) terselenggaranya pelaksanaan kinerja Biro Administrasi, Biro Sekretariat Pimpinan, BiroPerencanaan dan Keuangan, Pusat Data dan Informasi, Pusat Kajian Daerah, Pusat KajianKebijakan dan Hukum Setjen DPD.IV-104 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVKomisi Yudisial RIKomisi Yudisial dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakan mendapat alokasi <strong>anggaran</strong> sebesarRp79,7 miliar. Jumlah ini meningkat sebesar Rp21,2 miliar atau 36,3 persen biladibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Komisi Yudisial dalam APBN-P tahun2010 sebesar Rp58,5 miliar. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Komisi Yudisial dalamRAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut seluruhnya bersumber dari rupiah murni, yang akandimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program dukunganmanajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Komisi Yudisial, dengan alokasi <strong>anggaran</strong>sebesar Rp60,2 miliar; (2) program peningkatan kinerja seleksi Hakim Agung danpengawasan perilaku Hakim, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp16,1 miliar; serta(3) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Komisi Yudisial, dengan alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp3,4 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut, antaralain meliputi: (1) terwujudnya pelayanan yang handal oleh Komisi Yudisial bagi publik pencarikeadilan; (2) tercapainya jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntassebesar 70 persen; serta (3) meningkatnya penyelesaian pelaksanaan tugas oleh KomisiYudisial secara cepat dan efisien dengan sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkanoutput yang dihasilkan dari berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan olehKomisi Yudisial pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, outcome yang diharapkan antara lain adalah:(1) meningkatnya dukungan teknis administratif kepada Komisi Yudisial di bidangpembiayaan kegiatan, peningkatan SDM, akuntabilitas serta pelayanan publik;(2) terwujudnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bersih dan berwibawa; serta(3) meningkatnya sarana dan prasarana kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas danfungsi Komisi Yudisial.Badan Nasional Penanggulangan BencanaAlokasi <strong>anggaran</strong> untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam RAPBNtahun <strong>2011</strong> direncanakan sebesar Rp663,2 miliar. Jumlah ini secara nominal meningkatsebesar Rp441,1 miliar atau 198,7 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong><strong>belanja</strong> Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam APBN-P tahun 2010 sebesarRp222,1 miliar. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> BNPB dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebutbersumber dari rupiah murni sebesar Rp645,7 milar, dan PHLN sebesar Rp17,6 miliar. Alokasi<strong>anggaran</strong> pada BNPB dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakanberbagai program, antara lain: (1) program penanggulangan bencana, dengan alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp579,2 miliar; (2) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugasteknis lainnya BNPB, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp46,7 miliar; serta (3) programpeningkatan sarana dan prasarana aparatur BNPB, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp34,0miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut, antaralain meliputi: (1) tersusunnya rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana yang tersusundan terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana daerah di 33 provinsi dan 100kabupaten/kota; serta (2) terlaksananya pemenuhan kebutuhan dan pendistribusian logistikkebencanaan pada 17 provinsi. Berdasarkan output yang dihasilkan dari berbagai kebijakandan program yang akan dilaksanakan oleh BNPB pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, maka outcomeyang diharapkan adalah terlaksananya penanggulangan bencana di Indonesia secara terpadu,terkoordinasi dan menyeluruh.Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -105


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja IndonesiaDalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia (BNP2TKI) direncanakan mendapat alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp264,0 miliar.Jumlah ini secara nominal meningkat sebesar Rp10,5 miliar atau 4,1 persen biladibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> BNP2TKI dalam APBN-P tahun 2010sebesar Rp253,5 miliar. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> BNP2TKI dalam RAPBN tahun<strong>2011</strong> tersebut seluruhnya bersumber dari rupiah murni, yang akan dipergunakan untukmelaksanakan dua program, yaitu: (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaantugas teknis lainnya BNP2TKI, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp184,5 miliar; serta(2) program peningkatan fasilitasi penempatan dan perlindungan TKI, dengan alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp79,5 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut, antaralain adalah: (1) terlayaninya 600 ribu pekerja migran dalam memperoleh KTKLN; serta(2) terlaksananya pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dengan silabus yang memenuhistandar perlindungan dan prinsip-prinsip HAM kepada 600 ribu pekerja migran. Berdasarkanoutput yang dihasilkan dari berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan olehBNP2TKI pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain yaitu:(1) meningkatnya pemahaman hak dan kewajiban pekerja imigran; serta (2) meningkatnyafasilitasi penempatan dan perlindungan TKI.Badan Penanggulangan Lumpur SidoarjoBadan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakanmendapat alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp1,3 triliun. Jumlah ini secara nominal meningkatsebesar Rp70,0 miliar atau 5,8 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong><strong>belanja</strong> BPLS dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp1,2 triliun. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong><strong>belanja</strong> BPLS dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut seluruhnya bersumber dari rupiah murni,yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan dua program, yaitu: (1) programpenanggulangan bencana lumpur sidoarjo, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp1,3 triliun;serta (2) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPLS, denganalokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp22,8 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada kedua program tersebut, antara lainadalah: (1) terlaksananya pembayaran jual beli tanah dan pembangunan di luar peta areaterdampak seluas 61 Ha; (2) terlaksananya penanganan pengaliran luapan lumpur melaluioperasi 6 unit kapal keruk untuk mengalirkan 32,4 juta m 3 lumpur; serta (3) terlaksananyapembangunan relokasi jalan arteri sebanyak 4 paket dan simpang susun Kesambi 1 paket.Berdasarkan output yang dihasilkan dari berbagai kebijakan dan program yang akandilaksanakan oleh BPLS pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, maka outcome yang diharapkan adalah:(1) terlaksananya perlindungan sosial terhadap warga terdampak akibat semburan danluapan lumpur; (2) terpenuhinya pemberian rasa aman masyarakat di sekitar semburanlumpur dan menyediakan infrastruktur untuk percepatan pemulihan kehidupan sosialekonomi masyarakat/Jawa Timur; serta (3) terlaksananya penanggulangan bencana diIndonesia secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.IV-106 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahAlokasi <strong>anggaran</strong> untuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakan mendapat sebesar Rp208,6 miliar. Jumlah inisecara nominal meningkat sebesar Rp98,4 miliar atau 89,3 persen bila dibandingkan denganpagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> LKPP dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp110,2 miliar.Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> LKPP dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut bersumberdari rupiah murni sebesar Rp198,2 miliar, dan PHLN sebesar 10,4 miliar. Alokasi <strong>anggaran</strong>pada LKPP dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagaiprogram, antara lain: (1) program pengembangan sistem pengadaan barang/jasa<strong>pemerintah</strong> alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp80,9 miliar; (2) program peningkatan sarana danprasarana aparatur LKPP, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp79,7 miliar; serta (3) programdukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya LKPP, dengan alokasi <strong>anggaran</strong>sebesar Rp48,0 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut, antaralain meliputi: (1) terselesaikannya reorganisasi yang dilakukan sesuai dengan fungsi dankebutuhan LKPP; (2) tercapainya persentase pemenuhan kebutuhan pegawai sebesar 80persen; serta (3) tercapainya persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sebesar75 persen. Berdasarkan output yang dihasilkan dari berbagai kebijakan dan program yangakan dilaksanakan oleh LKPP pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, maka outcome yang diharapkanantara lain adalah: (1) terlaksananya penyempurnaan fungsi dan struktur organisasi LKPP;(2) terpenuhinya SDM yang kompeten; serta (3) terpenuhinya kebutuhan sarana danprasarana LKPP.Badan SAR NasionalDalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, Badan SAR Nasional direncanakan mendapat alokasi <strong>anggaran</strong>sebesar Rp1,2 triliun. Jumlah ini secara nominal meningkat sebesar Rp572,7 miliar atau96,9 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Badan SAR Nasionaldalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp591,1 miliar. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> BadanSAR Nasional dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut bersumber dari rupiah murni sebesarRp1.1 triliun, dan PHLN sebesar Rp109,2 miliar. Alokasi <strong>anggaran</strong> pada Badan SAR Nasionaldalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan tiga program, yaitu:(1) program pengelolaan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan, dengan alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp839,4 miliar; (2) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugasteknis lainnya Badan SAR Nasional sebesar Rp215,6 miliar; serta (3) program peningkatansarana dan prasarana aparatur Badan SAR Nasional, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesarRp108,8 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut, antaralain meliputi: (1) tersedianya beberapa kelengkapan Badan SAR Nasional, yang terdiri atashelikopter tipe medium sebanyak 2 unit, rapid deployment vehicle sebanyak 25 unit, danrubber boat sebanyak 20 unit; (2) terselenggaranya operasi dan latihan SAR sebanyak 12paket; serta (3) terlaksananya pelatihan, pendidikan, dan pemasyarakatan SAR sebanyak12 paket. Berdasarkan output yang dihasilkan dari berbagai kebijakan dan program yangakan dilaksanakan oleh Badan SAR Nasional pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, maka outcomeyang diharapkan antara lain adalah: (1) meningkatnya keberhasilan operasi SAR;(2) terpenuhinya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan SAR yang lebih meningkat sesuaiNota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -107


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>dengan beban dan tanggung jawab Badan SAR Nasional; serta (3) meningkatnyapengaturan, pengawasan dan pengendalian potensi SAR.Komisi Pengawas Persaingan UsahaKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakanmendapat alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp181,3 miliar. Jumlah ini secara nominal meningkatsebesar Rp99,0 miliar atau 120,3 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong><strong>belanja</strong> KPPU dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp82,3 miliar. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong><strong>belanja</strong> KPPU dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut seluruhnya bersumber dari rupiah murni,yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan program pengawasan persaingan usaha.Output yang diharapkan dari program tersebut, antara lain: (1) terselesaikannya penegakanhukum persaingan usaha sebanyak 326 kasus; serta (2) terselesaikannya kegiatanpengembangan dan harmonisasi kebijakan persaingan usaha sebanyak 28 kegiatan.Berdasarkan output yang dihasilkan dari program yang akan dilaksanakan oleh KomisiPengawas Persaingan Usaha pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, maka outcome yang diharapkanadalah berjalannya kegiatan pengawasan persaingan usaha secara efektif dan kredibel dalamrangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.Badan Pengembangan Wilayah SuramaduBadan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakanmendapat alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar R292,5 miliar. BPWS merupakan badan baru yangdibentuk berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 27 tahun 2008 dan telah dilakukanperubahan sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2009. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong><strong>belanja</strong> BPWS dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut seluruhnya bersumber dari rupiah murni,yang akan dipergunakan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) programpengawasan kawasan kaki jembatan sisi Madura (KKJSM), dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesarRp208,0 miliar; (2) program administrasi kegiatan, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> Rp30,0 miliar;serta (3) program fasilitasi pembangunan wilayah, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp20,5miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut, antaralain meliputi: (1) terbangun dan terkelolanya 3 kawasan (600 ha di kaki jembatan sisSurabaya, 600 ha kaki jembatan sisi Madura, dan 600 ha kawasan khusus di Pulau Madura);(2) beroperasinya jembatan tol Suramadu dan tol lingkar timur Surabaya; serta(3) beroperasinya pelabuhan peti kemas di pantai utara Madura. Berdasarkan output yangdihasilkan dari berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh BPWS padatahun <strong>2011</strong> tersebut, maka outcome yang diharapkan adalah optimalisasi pengembanganwilayah Surabaya – Madura sebagai <strong>pusat</strong> perekonomian Jawa Timur. Selanjutnya, rincianBelanja Pemerintah Pusat menurut Kementerian Negara/Lembaga dapat dilihat dalamTabel IV.16.IV-108 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVTABEL IV.16ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2010-<strong>2011</strong>(miliar rupiah)No.KODEBAKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAAPBN-P2010RAPBN<strong>2011</strong>1 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 260,3 340,82 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 2.376,2 2.775,63 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 2.297,0 2.756,54 005 MAHKAMAH AGUNG 5.219,9 6.055,35 006 KEJAKSAAN AGUNG 2.940,0 2.644,86 007 SEKRETARIAT NEGARA 1.908,4 2.154,77 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 13.363,3 13.251,88 011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 5.563,7 5.633,79 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 42.899,0 45.168,510 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 5.320,1 4.852,811 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 15.368,3 16.456,312 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 8.887,7 16.802,113 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 1.684,6 2.190,114 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 8.002,5 15.143,315 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 17.569,1 21.376,716 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 63.438,1 50.348,817 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 23.796,8 26.246,918 025 KEMENTERIAN AGAMA 30.129,7 31.035,219 026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.122,1 3.423,320 027 KEMENTERIAN SOSIAL 3.727,7 4.045,621 029 KEMENTERIAN KEHUTANAN 4.023,4 5.933,222 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.380,8 4.764,423 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 36.092,1 56.515,224 034 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 238,8 436,225 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 116,4 220,426 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKY AT 101,2 132,327 040 KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1.679,6 2.064,528 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 166,2 140,829 042 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI 650,5 440,730 043 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 422,3 854,331 044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 789,3 828,732 047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 183,5 160,133 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 129,8 153,934 050 BADAN INTELIJEN NEGARA 985,9 1.033,135 051 LEMBAGA SANDI NEGARA 625,1 500,036 052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 30,2 37,337 054 BADAN PUSAT STATISTIK 5.153,7 2.234,538 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS 566,3 699,439 056 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 2.951,6 3.449,040 057 PERPUSTAKAAN NASIONAL 443,6 332,541 059 KEMENTERIAN KOMUNI KASI DAN INFORMATIKA 2.888,7 3.309,242 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 27.795,0 28.300,343 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 657,9 778,844 064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 238,5 140,945 065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 428,7 435,846 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 368,2 723,647 067 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 1.040,0 1.184,548 068 BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL 1.361,0 2.413,249 074 KOMISI NASIONAL HAK AZASI MANUSIA 58,1 57,250 075 BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 947,3 1.317,351 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM 961,5 980,9Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -109


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>No.KODEBAKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA52 077 MAHKAMAH KONSTITUSI 189,3 287,753 078 PUSAT PELAPORAN ANALISIS DAN TRANSAKSI KEUANGAN 113,9 97,954 079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 496,2 599,055 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 406,8 601,656 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 669,0 693,357 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 239,0 365,558 083 BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL 463,0 455,259 084 BADAN STANDARDISASI NASIONAL 121,6 82,660 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 57,3 76,861 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 199,5 244,162 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 114,0 129,163 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 497,7 448,564 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 667,0 714,065 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 1.455,3 1.626,566 091 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 964,5 2.759,567 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.503,9 2.084,168 093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 458,8 575,769 095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH 634,6 1.154,270 100 KOMISI YUDISIAL RI 58,5 79,771 103 BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 222,1 663,272 104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI 253,5 264,073 105 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO 1.216,1 1.286,074 106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 110,2 208,675 107 BADAN SAR NASIONAL 591,1 1.163,876 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 82,3 181,377 109 BADAN PENGEMBANGAN WILAY AH SURAMADU - 292,5Sumber: Kementerian KeuanganJUMLAHAPBN-P2010RAPBN<strong>2011</strong>366.134,5 410.409,24.4.3 Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat MenurutFungsi, RAPBN tahun <strong>2011</strong>Menurut klasifikasi fungsi, alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong> dalam APBN dirincike dalam 11 fungsi, yang pengklasifikasiannya bertujuan untuk menggambarkan tugas<strong>pemerintah</strong> dalam melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan dalam rangka mencapai tujuanpembangunan nasional. Fungsi-fungsi tersebut mencakup: (1) pelayanan umum;(2) pertahanan; (3) ketertiban dan keamanan; (4) ekonomi; (5) lingkungan hidup;(6) perumahan dan fasilitas umum; (7) kesehatan; (8) pariwisata dan budaya; (9) agama;(10) pendidikan; dan (11) perlindungan sosial.Alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong> menurut fungsi merupakan pengelompokan<strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong> berdasarkan fungsi-fungsi utama <strong>pemerintah</strong> dalam memberikanpelayanan kepada masyarakat, yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai subfungsi,yang pada dasarnya merupakan kompilasi dari <strong>anggaran</strong> berbagai kegiatan di setiapkementerian negara/lembaga. Kegiatan adalah penjabaran dari program yang rumusannyamencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon II/satuan kerja atau penugasan tertentu K/Lyang berisi satu atau beberapa komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (output) denganindikator kinerja yang terukur. Selain itu, kegiatan terdiri dari sekumpulan tindakanpengerahan sumber daya, baik yang berupa sumber daya manusia (SDM), barang modaltermasuk peralatan dan teknologi, serta dana, atau dengan kata lain kegiatan adalahIV-110 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVkombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input)untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Satker merupakanbusiness unit yang melakukan siklus <strong>anggaran</strong> dari sejak perencanaan dan peng<strong>anggaran</strong>hingga pelaksanaan, pertanggungjawaban,dan pelaporannya.Dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, alokasi <strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong> berdasarkan fungsi masihdidominasi oleh fungsi pelayanan umum, yang kemudian diikuti secara berturut-turut olehfungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi pertahanan, fungsi perumahan dan fasilitas umum,fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya, seperti fungsilingkungan hidup, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama dan fungsi perlindungansosial.Relatif tingginya porsi alokasi <strong>anggaran</strong>pada fungsi pelayanan umum tersebutmenunjukkan bahwa fungsi pemberianpelayanan umum kepada masyarakatmerupakan fungsi utama <strong>pemerintah</strong>,yang terdiri dari pemberian subsidi,pembayaran bunga utang, dukunganmanajemen dan pelaksanaan tugasteknis lainnya, peyelenggaraandiplomasi dan kerjasama internasional,penataan administrasi kependudukan,pemberdayaan masyarakat,pembangunan daerah, serta penelitiandan pengembangan iptek.Perbandingan alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong><strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong> menurut fungsitahun 2010-<strong>2011</strong> dapat dilihat dalamTabel IV.17.KODETABEL IV.17ALOKASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT, MENURUT FUNGSITAHUN 2010-<strong>2011</strong> 1)(miliar rupiah)Selanjutnya penjelasan yang lebih rinci tentang alokasi <strong>anggaran</strong> Belanja Pemerintah Pusatmenurut fungsi dan sasarannya adalah sebagai berikut.Alokasi Anggaran Fungsi Pelayanan UmumDalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, <strong>anggaran</strong> yang dialokasikan pada fungsi pelayanan umumdirencanakan sebesar Rp525,4 triliun (7,5 persen terhadap PDB), yang berarti lebih rendahRp3,3 triliun atau sekitar 0,6 persen bila dibandingkan dengan fungsi pelayanan umumpada APBN-P tahun 2010 sebesar Rp528,8 triliun (8,5 persen tehadap PDB). Jumlah tersebut,terdiri dari: (1) alokasi <strong>anggaran</strong> pada subfungsi pelayanan umum lainnya sebesar Rp304,5triliun, atau 58,0 persen dari <strong>anggaran</strong> fungsi pelayanan umum; (2) alokasi <strong>anggaran</strong> padasubfungsi pinjaman <strong>pemerintah</strong> sebesar Rp116,5 triliun (22,2 persen); (3) alokasi <strong>anggaran</strong>pada subfungsi lembaga eksekutif dan legislatif, keuangan dan fiskal serta urusan luar negerisebesar Rp89,0 triliun (16,9 persen); dan (4) sisanya sebesar Rp15,4 triliun (2,9 persen)tersebar pada subfungsi-subfungsi lainnya, yaitu subfungsi pelayanan umum, subfungsipenelitian dasar dan pengembangan iptek, dan subfungsi pembangunan daerah.FUNGSIAPBN2010 <strong>2011</strong>APBN-P%thdPDBRAPBN% thdPDB% thdPDB01 PELAY ANAN UMUM 495.320,0 8,3 528.7 7 0,3 8,5 525.430,6 7 ,502 PERTAHANAN 20.968,2 0,4 21.434,1 0,3 45.168,7 0,603 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 14.926,0 0,2 16.908,3 0,3 19.7 46,9 0,304 EKONOMI 57 .358,8 1,0 61.203,9 1,0 95.647 ,4 1,405 LINGKUNGAN HIDUP 7 .889,2 0,1 8.585,8 0,1 11.090,6 0,206PERUMAHAN DAN FASILITASUMUM20.906,6 0,3 21.509,0 0,3 23.381,8 0,307 KESEHATAN 18.001,8 0,3 19.801,5 0,3 12.840,7 0,208 PARIWISATA DAN BUDAY A 1.416,1 0,0 1.530,5 0,0 2.27 4,1 0,009 AGAMA 913,1 0,0 943,1 0,0 1.639,6 0,010 PENDIDIKAN 84.086,5 1,4 97 .235,7 1,6 81.988,6 1,211 PERLINDUNGAN SOSIAL 3.456,7 0,1 3.611,4 0,1 4.417 ,9 0,1JUMLAH725.243,0 12,1 781.533,5 12,5 823.627 ,0 11,81) Perbedaan satu angka di belakang koma dalam angka penjumlahan adalah karena pembulatanSumber: Kementerian KeuanganNota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -111


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Alokasi <strong>anggaran</strong> pada subfungsi pelayanan umum lainnya direncanakan sebesar Rp304,5triliun, terutama akan digunakan untuk membayar subsidi dan transfer lainnya. Selanjutnya,pada subfungsi pinjaman <strong>pemerintah</strong>, alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp116,5 triliun akandigunakan untuk melaksanakan pembayaran bunga utang. Sementara itu, pada subfungsilembaga eksekutif dan legislatif, masalah keuangan dan fiskal serta urusan luar negeri, alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp89,0 triliun terutama akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan: (1) Dukungan Manajemen Dan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp7,8 triliun atau8,7 persen dari pagu subfungsi lembaga eksekutif dan legislatif, keuangan dan fiskal sertaurusan luar negeri; (2) Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan dan PengelolaanAnggaran sebesar Rp5,2 triliun (5,9 persen); dan (3) Penyelenggaraan Diplomasi DanKerjasama Internasional Perwakilan RI sebesar Rp4,1 triliun (4,6 persen).Sesuai dengan alokasi <strong>anggaran</strong>nya, sasaran pembangunan yang diharapkan dicapai darifungsi pelayanan umum tahun <strong>2011</strong> tersebut di antaranya: (1) terlaksananya penyaluransubsidi BBM dengan target volume sebesar 36,7 juta kilo liter; (2) terlaksananya penyaluransubsidi pangan dan penyediaan beras bersubsidi untuk 17,5 juta masyarakat miskin (RTS)sebanyak 5 kg per RTS selama 12 bulan; (3) terlaksananya penyaluran subsidi pupuk dansubsidi benih dalam bentuk penyediaan pupuk dan benih unggul murah bagi petani;(4) terlaksananya penyaluran subsidi transportasi umum untuk penumpang kereta api kelasekonomi dan kapal laut kelas ekonomi; (5) terlaksananya peningkatan kompetensi sumberdaya manusia PNS untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat; dan (6) tersusunnyakerangka kebijakan dalam rangka implementasi undang-undang pelayanan publik;(7) tersusunnya indeks dan hasil survey pelayanan publik; (8) terselenggaranya pelayananpenyelamatan dokumen/arsip termasuk penanganan arsip pasca bencana, arsip masuk desadan pengelolaan arsip secara efektif dan efisien; (9) terlaksananya implementasi sistemkearsipan statsis berbasis TIK dan system kearsipan dinamis berbasis TIK; serta(10) terlaksananya penyelamatan arsip Pemilu tahun 2009.Alokasi Anggaran Fungsi PendidikanAlokasi <strong>anggaran</strong> pada fungsi pendidikan yang mencerminkan upaya pemberian pelayanankepada masyarakat dalam bidang pendidikan, dari tahun ke tahun diupayakan untuk terusmeningkat. Peningkatan alokasi <strong>anggaran</strong> pada fungsi pendidikan tersebut berkaitan denganupaya <strong>pemerintah</strong> untuk mewujudkan amanat konstitusi untuk mengalokasikan <strong>anggaran</strong>pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. Pada tahun <strong>2011</strong>, sebagai hasilkompilasi dari <strong>anggaran</strong> berbagai program/kegiatan pendidikan yang dilaksanakan olehbeberapa kementerian negara/lembaga, alokasi <strong>anggaran</strong> pada fungsi pendidikan K/Ldiperkirakan mencapai Rp82,0 triliun (1,2 persen terhadap PDB). Jumlah tersebut, terdiridari: (1) alokasi <strong>anggaran</strong> pada subfungsi pendidikan dasar sebesar Rp9,2 triliun atau 11,3persen dari <strong>anggaran</strong> fungsi pendidikan; (2) alokasi <strong>anggaran</strong> pada subfungsi pendidikanmenengah sebesar Rp3,9 triliun (4,7 persen); (3) alokasi <strong>anggaran</strong> pada subfungsi pendidikantinggi sebesar Rp29,2 triliun (35,6 persen); (4) alokasi <strong>anggaran</strong> pada subfungsi pelayananbantuan terhadap pendidikan sebesar Rp15,7 triliun (19,2 persen); (5) alokasi <strong>anggaran</strong> padasubfungsi pendidikan lainnya sebesar Rp14,8 triliun (18,1 persen); dan (6) sisanya sebesarRp9,2 triliun (11,2 persen) tersebar pada subfungsi-subfungsi lainnya, yang meliputi alokasi<strong>anggaran</strong> pada subfungsi pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal,pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, dan litbang pendidikan, serta pendidikan danpembinaan kepemudaan dan olahraga.IV-112 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVPada RAPBN tahun <strong>2011</strong>, total <strong>anggaran</strong> pendidikan direncanakan sebesar Rp243,3 triliunatau 20,2 persen dari total <strong>belanja</strong> negara, yang terdiri dari : (1) <strong>anggaran</strong> pendidikan padaK/L sebesar Rp82,0 triliun; (2) <strong>anggaran</strong> pendidikan pada BA 999 sebesar Rp2,2 triliun;(3) <strong>anggaran</strong> pendidikan melalui transfer ke daerah sebesar Rp156,6 triliun, dan (4) danapengembangan pendidikan nasional Rp2,5 triliun.Dalam tahun <strong>2011</strong>, alokasi <strong>anggaran</strong> pada subfungsi pendidikan dasar yang mencapai Rp9,2triliun, akan digunakan untuk melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasarsembilan tahun. Alokasi <strong>anggaran</strong> tersebut telah mempertimbangkan adanya kebijakanrealokasi <strong>anggaran</strong> untuk dana bantuan operasional sekolah (BOS), yang selama inidialokasikan melalui <strong>anggaran</strong> Kementerian Pendidikan Nasional, kemudian dipindahkanmenjadi bagian dari <strong>anggaran</strong> transfer ke daerah. Realokasi <strong>anggaran</strong> tersebut sebesar Rp16,8triliun yang terdiri dari: (a) dana BOS sebesar Rp16,6 triliun; dan (b) dana cadangan (bufferfunds) sebesar Rp0,2 triliun. Sementara itu, alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp29,2 triliun padasubfungsi pendidikan tinggi akan digunakan untuk melaksanakan pendanaan pendidikantinggi. Selanjutnya, alokasi <strong>anggaran</strong> pada subfungsi pendidikan menengah, seluruhnyaakan digunakan untuk melaksanakan pendidikan menengah. Pada subfungsi pelayananbantuan terhadap pendidikan akan digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan, antaralain: (1) Penyediaan Guru Untuk Seluruh Jenjang Pendidikan, dengan alokasi <strong>anggaran</strong>sebesar Rp6,9 triliun atau 43,9 persen dari alokasi <strong>anggaran</strong> subfungsi pelayanan bantuanterhadap pendidikan; (2) Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu dengan alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp2,7 triliun atau 17,4 persen; dan (3) Peningkatan Penjaminan MutuPendidikan, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp1,9 triliun (12,4 persen).Sasaran pembangunan dari alokasi <strong>anggaran</strong> pada fungsi pendidikan dalam tahun <strong>2011</strong>tersebut, di antaranya: (1) meningkatnya taraf pendidikan masyarakat yang ditandai dengan:(a) peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 7,75 tahun,(b) penurunan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 5,17,(c) peningkatan APM SD/SDLB/MI/Paket A menjadi 95,3, (d) peningkatan APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B menjadi 74,7, (e) peningkatan APK PT usia 19-23 tahun menjadi 26,1;(2) meningkatnya tingkat efisiensi internal yang ditandai dengan meningkatnya angkamelanjutkan dan menurunnya angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan dasar danmenengah; (3) menurunnya disparitas dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah,gender, dan sosial ekonomi, serta antar satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh<strong>pemerintah</strong> dan masyarakat; (4) meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan yangditandai dengan: meningkatnya APK pendidikan anak usia dini (PAUD), meningkatnyatingkat kebekerjaan lulusan pendidikan kejuruan, meningkatnya proporsi satuan pendidikanbaik negeri maupun swasta yang terakreditasi baik pada jenjang SD/SDLB/MI menjadisebesar 11,0 persen, SMP/SMPLB/MTs menjadi sebesar 22,0 persen; SMA/SMALB/MAmenjadi sebesar 28,0 persen; dan SMK menjadi sebesar 24,0 persen; (5) meningkatnyaproporsi program studi PT yang terakreditasi menjadi sebesar 77,8 persen dan makinbanyaknya PT yang masuk dalam peringkat besar dunia (TOP 500 THES) menjadi sebesar5 PT; serta (6) tercapainya Standar Pendidikan Nasional (SNP) bagi satuan pendidikan agamadan pendidikan keagamaan paling lambat pada tahun 2013.Alokasi Anggaran Fungsi EkonomiUpaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperkuat daya tahanekonomi yang didukung oleh pembangunan transportasi, pertanian, infrastruktur, dan energididanai dengan <strong>anggaran</strong> pada fungsi ekonomi. Dalam tahun <strong>2011</strong>, alokasi <strong>anggaran</strong> padaNota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -113


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>fungsi ekonomi direncanakan sebesar Rp95,6 triliun (1,4 persen dari PDB), yang biladibandingkan dengan fungsi ekonomi pada APBN-P tahun 2010 sebesar Rp61,2 triliun,berarti lebih tinggi sebesar Rp34,4 triliun atau naik sekitar 56,3 persen. Jumlah tersebut,terdiri dari: (1) alokasi <strong>anggaran</strong> pada subfungsi transportasi sebesar Rp43,8 triliun atau45,8 persen dari <strong>anggaran</strong> fungsi ekonomi; (2) alokasi <strong>anggaran</strong> pada subfungsi pertanian,kehutanan, perikanan, dan kelautan sebesar Rp13,9 triliun (14,6 persen); (3) alokasi <strong>anggaran</strong>pada subfungsi pengairan sebesar Rp12,4 triliun (12,9 persen); (4) alokasi <strong>anggaran</strong> padasubfungsi bahan bakar dan energi sebesar Rp11,0 triliun (11,5 persen); dan (5) sisanya sebesarRp14,6 triliun (15,3 persen) tersebar pada subfungsi-subfungsi lainnya, yang meliputisubfungsi perdagangan, pengembangan usaha, koperasi dan UKM, tenaga kerja,pertambangan, industri dan konstruksi, telekomunikasi dan informatika, litbang ekonomi,dan subfungsi ekonomi lainnya.Pada subfungsi transportasi, alokasi <strong>anggaran</strong> yang direncanakan sebesar Rp43,8 triliunakan digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan, antara lain meliputi: (1) PelaksanaanPreservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesarRp23,7 triliun atau 54,2 persen dari <strong>anggaran</strong> subfungsi transportasi; (2) Pengelolaan danPenyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan, dengan alokasi <strong>anggaran</strong>sebesar Rp3,5 triliun (7,9 persen); (3) Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan FasilitasPendukung Kereta Api, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp3,4 triliun (7,7 persen); dan(4) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, dengan alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp2,2 triliun (5,1 persen).Melalui alokasi <strong>anggaran</strong> pada subfungsi transportasi dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, sasaranpembangunan yang diharapkan dapat tercapai di antaranya: (1) peningkatan kondisi mantapjalan nasional menjadi 88,5 persen; (2) penurunan waktu tempuh rata-rata antar <strong>pusat</strong>kegiatan nasional sebesar 1 persen; (3) bertambahnya kapasitas jalan lajur sepanjang 1.782Km pada jalan nasional; (4) terbangunnya sistem jaringan transportasi perkotaan danperdesaan di wilayah terpencil, pedalaman, perbatasan, dan pulau terdepan yang dapatmenjangkau seluruh lapisan masyarakat; (5) menurunnya tingkat kecelakaan transportasipada tahun <strong>2011</strong> turun 20 persen dari kondisi eksisting tahuun 2010; (6) terbangunnyapelabuhan dan Bandar udara yang ramah lingkungan (eco port dan eco airport);(7) terbangunnya transportasi umum massal berbasis bus di perkotaan; (8) selesainyaperaturan turunan dari undang-undang bidang transportasi.Sementara itu, pada subfungsi pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan, alokasi<strong>anggaran</strong> yang direncanakan mencapai Rp13,9 triliun akan digunakan untuk melaksanakanberbagai kegiatan, antara lain: (1) Peningkatan Produksi, Produkt<strong>iv</strong>itas dan Mutu TanamanRempah dan Penyegar, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp1,4 triliun atau 10,4 persen dari<strong>anggaran</strong> subfungsi pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan; (2) PengembanganPengelolaan Lahan Pertanian, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp942,3 miliar (6,8 persen);(3) Perluasan Areal Pertanian, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp919,2 miliar (6,6 persen);dan (4) Pengelolaan Air Untuk Pertanian, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp803,2 miliar(5,8 persen).Sasaran pembangunan yang diharapkan dapat tercapai dari alokasi <strong>anggaran</strong> pada subfungsipertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, di antaranyaadalah (1) terpeliharanya dan meningkatnya tingkat swasembada bahan pangan pokok;(2) menurunnya penduduk dan daerah yang rentan terhadap rawan pangan; (3) terjaganyaIV-114 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVstabilitas harga komoditas pangan; (4) meningkatnya ketersediaan dan konsumsi sumberpangan protein hewani dan ikan; (5) meningkatnya nilai tambah dan daya saing produkpertanian, perikanan, dan kehutanan; (6) tercapainya tingkat pertumbuhan PDB sektorpertanian, perikanan, dan kehutanan sekitar 3,7 persen; (7) tercapainya indeks Nilai TukarPetani (NTP) di atas 105 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sekitar 107; (8) terpeliharanyaswasembada beras dan meningkatnya swasembada bahan pangan lain (jagung, kedelai,gula, daging sapi, dan susu), dengan sasaran produksi padi 68,8 juta ton GKG, produksijagung 22,0 juta ton, kedelai 1,6 juta ton, gula 3,9 juta ton, dan daging sapi 439 ribu ton;(9) meningkatnya produksi perikanan menjadi 12,3 juta ton; (10) berkembangnya usahahutan rakyat untuk bahan baku industri pertukangan 100 ribu, hutan desa 200.000 ha,dan hutan kemasyarakatan 800.000 ha; (11) penambahan tanaman HTI dan HTR mencapai1 juta ha; (12) meningkatnya produksi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu (HHBK),dan jasa lingkungan sebesar 2%; dan (13) terkelolanya logged over area (LOA) oleh pemegangijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi seluas 650.000 haSelanjutnya, alokasi <strong>anggaran</strong> pada subfungsi pengairan yang direncanakan sebesar Rp12,4triliun merupakan kompilasi pada pagu <strong>anggaran</strong> dari beberapa kegiatan, antara lain:(1) Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai, dengan alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp4,3 triliun atau 34,9 persen dari <strong>anggaran</strong> subfungsi pengairan;(2) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan PengairanLainnya, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp3,7 triliun (29,7 persen); serta (3) Pengelolaandan Konservasi Waduk, Embung, Situ Serta Bangunan Penampung Air Lainnya, denganalokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp2,6 triliun (21,0 persen).Melalui alokasi <strong>anggaran</strong> pada subfungsi pengairan dalam tahun <strong>2011</strong>, sasaranpembangunan yang diharapkan dapat tercapai antara lain: (1) melanjutkan pembangunan6 buah waduk dan dimulainya pembangunan 2 waduk; (2) penyelesaian pembangunan 34embung/situ dan diselesaikannya rehabilitasi 2 waduk, 50 embung/situ, serta dimulainyarehabilitasi 13 waduk lainnya; (3) beroperasi dan terpeliharanya 179 waduk/embung/situ;(4) konservasi di 9 kawasan sumber air; (5) meningkatnya luas layanan jaringan irigasiseluas 56,78 ribu hektar, meningkatnya layanan jaringan rawa seluas 67,85 ribu hektar,terehabilitasinya jaringan irigasi seluas 161,9 ribu hektar, terehabilitasinya jaringan rawaseluas 171,34 ribu hektar, beroperasi dan terpeliharanya jaringan irigasi dan rawa seluas3,04 juta hektar; (6) terehabilitasinya 326 sumur air tanah, beroperasi dan terpeliharanya494 sumur air tanah; (7) meningkatnya prasarana air baku dengan kapasitas masing-masing5,89 m3/det, 2,92 m3/det dan 7,18 m3/det.Dalam tahun <strong>2011</strong>, alokasi <strong>anggaran</strong> pada subfungsi bahan bakar dan energi yangdirencanakan mencapai Rp11,0 triliun akan digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan,antara lain: (1) Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan KebijakanKetenagalistrikan, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> Rp10,1 triliun atau 91,9 persen dari <strong>anggaran</strong>subfungsi bahan bakar dan energi; (2) Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyakdan Gas Bumi, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp325,4 miliar (3,0 persen); dan(3) Penyediaan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Pelaksanaan Konservasi Energisebesar Rp191,7 miliar (1,7 persen).Sasaran pembangunan yang diharapkan dapat tercapai melalui alokasi <strong>anggaran</strong> padasubfungsi bahan bakar dan energi dalam tahun <strong>2011</strong>, diantaranya adalah: (1) pemanfaatanenergi baru terbarukan dalam bauran energi nasional sebesar 10,23 persen; (2) pembangunanNota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -115


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>jaringan gas kota untuk 16.000 sambungan rumah; (3) tercapainya pembangunan 7 buahSPBG di berbagai kota; (4) rasio elekrifikasi meningkat menjadi 69,50 persen di tahun <strong>2011</strong>;(5) meningkatnya rasio desa berlistrik menjadi 95,0 persen; serta (6) tercapainya bauranenergi primer batubara sebesar 22,1 persen, panas bumi sebesar 2,8 persen, gas bumi sebesar30 persen, dan EBT sebesar 3 persen.Alokasi Anggaran Fungsi PertahananSementara itu, alokasi <strong>anggaran</strong> pada fungsi pertahanan dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>diupayakan meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan alokasi <strong>anggaran</strong> pada fungsipertahanan tersebut berkaitan dengan upaya <strong>pemerintah</strong> untuk meningkatkan kemampuanpertahanan negara sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu tujuan nasionalsebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsadan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam tahun <strong>2011</strong>, alokasi <strong>anggaran</strong> pada fungsipertahanan, yang merupakan hasil kompilasi dari <strong>anggaran</strong> berbagai program pertahananyang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan/TNI (termasuk didalamnya Mabes, AD,AL dan AU), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), dan Dewan Ketahanan Nasional(Wantannas), direncanakan sebesar Rp45,2 triliun (0,6 persen terhadap PDB). Biladibandingkan dengan APBN-P 2010 sebesar Rp21,4 triliun (0,3 persen terhadap PDB), makaalokasi <strong>anggaran</strong> pada fungsi pertahanan dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, lebih tinggi Rp23,7triliun atau 110,7 persen dari pagu alokasi <strong>anggaran</strong> fungsi pertahanan pada APBN-P 2010.Jumlah tersebut, terdiri dari: (1) alokasi <strong>anggaran</strong> pada subfungsi pertahanan negara sebesarRp40,9 triliun (90,6 persen dari <strong>anggaran</strong> fungsi pertahanan); (2) alokasi <strong>anggaran</strong> padasubfungsi dukungan pertahanan sebesar Rp4,2 triliun (9,3 persen); dan (3) alokasi <strong>anggaran</strong>pada subfungsi litbang pertahanan sebesar Rp52,1 miliar (0,1 persen).Alokasi <strong>anggaran</strong> pada subfungsi pertahanan negara yang direncanakan sebesar Rp40,9triliun akan digunakan untuk melaksanakan pengembangan pertahanan integratif,pengembangan pertahanan matra darat, pengembangan pertahanan matra laut,pengembangan pertahanan matra udara, penegakan kedaulatan dan penjagaan keutuhanwilayah NKRI dan program pengembangan bela negara. Pada subfungsi dukunganpertahanan, alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp4,2 triliun akan digunakan untuk melaksanakanpengembangan sistem dan strategi pertahanan, dan pengembangan industri pertahanan.Pada subfungsi litbang pertahanan, alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp52,1 miliar akan digunakanuntuk melaksanakan penelitian dan pengembangan pertahanan, dan pengembanganketahanan nasional.Alokasi <strong>anggaran</strong> untuk fungsi pertahanan tahun <strong>2011</strong> tersebut, diharapkan memberikanpencapaian antara lain: (1) terwujudnya postur dan struktur Pertahanan sebesar 25 % darikekuatan pokok minimum (minimum essential force) yang mampu melaksanakan operasigabungan dan memiliki efek penggentar. Tercapainya sasaran ini ditandai denganmeningkatnya profesionalime personel TNI, meningkatnya kuantitas dan kualitas alutsistaTNI, serta terbentuknya komponen bela negara; (2) terbangunnya pos pertahanan baru diwilayah perbatasan darat dan terbangunnya pos pertahanan baru di pulau terdepan (terluar)dan memantapkan pos pertahanan di 12 pulau terdepan (terluar) beserta penggelaranprajuritnya; serta (3) terdayagunakannya industri pertahanan nasional bagi kemandirianpertahanan, pencapaian sasaran ini secara optimal akan meningkatkan kemandirian alutsistaTNI dan alat utama Polri baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun variasinya.IV-116 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVAlokasi Anggaran Fungsi Ketertiban dan KeamananSementara itu, alokasi <strong>anggaran</strong> pada fungsi ketertiban dan keamanan, yang menunjukkanbesaran <strong>anggaran</strong> yang dialokasikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatdalam bidang ketertiban dan keamanan, juga diupayakan meningkat dari tahun sebelumnya.Peningkatan alokasi <strong>anggaran</strong> pada fungsi ketertiban dan keamanan tersebut berkaitandengan upaya <strong>pemerintah</strong> untuk mewujudkan amanat konstitusi “melindungi segenapbangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Dalam tahun <strong>2011</strong>, alokasi <strong>anggaran</strong>pada fungsi ketertiban dan keamanan yang merupakan hasil kompilasi dari <strong>anggaran</strong>berbagai kegiatan ketertiban dan keamanan yang dilaksanakan oleh beberapa kementeriannegara/lembaga, direncanakan mencapai Rp19,7 triliun (0,3 persen terhadap PDB). Biladibandingkan dengan APBN-P nya dalam tahun 2010 sebesar Rp16,9 triliun (0,3 persenterhadap PDB), berarti lebih tinggi Rp2,8 triliun atau 16,8 persen. Alokasi <strong>anggaran</strong> padafungsi ketertiban dan keamanan dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, terdiri dari: (1) alokasi <strong>anggaran</strong>pada subfungsi kepolisian sebesar Rp8,8 triliun atau 44,8 persen dari <strong>anggaran</strong> fungsiketertiban dan keamanan; (2) alokasi <strong>anggaran</strong> pada subfungsi peradilan sebesar Rp6,1triliun atau 30,9 persen dari <strong>anggaran</strong> fungsi ketertiban dan keamanan; (3) alokasi <strong>anggaran</strong>pada subfungsi pembinaan hukum sebesar Rp2,3 triliun (11,9 persen); dan (4) alokasi<strong>anggaran</strong> pada subfungsi ketertiban dan keamanan lainnya sebesar Rp1,8 triliun (9,4 persen).Alokasi <strong>anggaran</strong> pada subfungsi kepolisian tahun <strong>2011</strong> sebesar Rp8,8 triliun akan digunakanuntuk membiayai beberapa kegiatan, antara lain: (1) Bina Pemeliharaan Keamanan danKetertiban Kewilayahan sebesar Rp2,1 triliun atau 24,7 persen dari pagu <strong>anggaran</strong> subfungsikepolisian; (2) Pengembangan Alut dan Alsus Kepolisian Strategis sebesar Rp1,7 triliun (19,0persen); dan (3) Peningkatan Kualitas Layanan Publik LLAJ sebesar Rp1,2 triliun (13,2persen). Pada subfungsi peradilan sebesar Rp6,1 triliun akan digunakan untuk membiayaibeberapa kegiatan, antara lain: (1) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan KeuanganBadan Urusan Administrasi sebesar Rp4,2 triliun atau 69,5 persen dari pagu subfungsiperadilan; dan (2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Lingkungan Peradilan TingkatBanding dan Tingkat Pertama sebesar Rp1,2 triliun (19,1 persen). Alokasi <strong>anggaran</strong> padasubfungsi pembinaan hukum sebesar Rp2,3 triliun akan digunakan untuk membiayaibeberapa kegiatan, antara lain: (1) Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana danPrasarana Kejaksaan RI sebesar Rp553,4 miliar atau 23,6 persen dari pagu subfungsipembinaan hukum; (2) Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/KejaksaanNegeri dan Cabang Kejaksaan Negeri sebesar Rp353,1 miliar (15,0 persen). Selanjutnya,alokasi <strong>anggaran</strong> pada subfungsi ketertiban dan keamanan lainnya sebesar Rp1,8 triliunakan digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan, antara lain: (1) PenyelenggaraanDukungan Administrasi dan Sumber Daya Manusia sebesar Rp246,8 miliar 13,4 persen daripagu subfungsi ketertiban dan keamanan lainnya; (2) Operasi Kontra Intelijen sebesarRp233,5 miliar (12,6 persen); (3) Operasi Intelijen Dalam Negeri sebesar Rp227,8 miliar(12,3 persen); dan (4) Pengamanan Sinyal sebesar Rp226,5 miliar (12,3 persen).Sasaran pembangunan yang diharapkan dapat tercapai melalui alokasi <strong>anggaran</strong> untukfungsi Ketertiban dan Keamanan tahun <strong>2011</strong> tersebut, di antaranya: (1) menurunnya tingkatkejahatan (criminal rate) yang meliputi kejahatan konvensional, transnasional, kontingensi,serta kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang akan berdampak pada meningkatnyakondisi keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) meningkatnya persentase penuntasankejahatan konvensional, transnasional, kontingensi, serta kekerasan terhadap perempuandan anak menjadi 52 - 55% (dengan penerapan prinsip d<strong>iv</strong>ersi dan restorat<strong>iv</strong>e justice sebagaiNota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -117


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>inti perubahan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan kepada sistem dan prosedurkepolisian); (3) meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian yangtercermin pada terselenggaranya pelayanan kepolisian sesuai dengan Standar PelayananKamtibmas Prima. Tercapainya sasaran ini berdampak pada masyarakat yaitu terdapatnyakenyamanan pada masyarakat ketika berhubungan dengan kepolisian, terutama ketikamelihat dan menghadapi kasus hukum/kriminalitas; serta (4) menurunnya angkapenyalahgunaan narkoba dan menurunnya peredaran gelap narkoba.4.4.4 Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat MenurutJenis, RAPBN tahun <strong>2011</strong>Menurut jenis <strong>belanja</strong> atau klasifikasiekonomi, <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> PemerintahPusat terdiri dari <strong>belanja</strong> pegawai, <strong>belanja</strong>barang, <strong>belanja</strong> modal, pembayaran bungautang, subsidi, <strong>belanja</strong> hibah, bantuan sosial,dan <strong>belanja</strong> lain-lain. Dari alokasi <strong>anggaran</strong><strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong> dalam RAPBN<strong>2011</strong> sebesar Rp823,6 triliun, sekitar 21,9persen akan dialokasikan untuk <strong>belanja</strong>pegawai, sekitar 16,0 persen untuk <strong>belanja</strong>barang, sekitar 14,8 persen untuk <strong>belanja</strong>modal, sekitar 14,1 persen untuk pembayaranbunga utang, sekitar 22,4 persen untuksubsidi, sekitar 0,1 persen untuk <strong>belanja</strong>hibah, sekitar 7,5 persen untuk bantuansosial, dan sekitar 3,2 persen untuk <strong>belanja</strong> lain-lain. Dari komposisi tersebut, terlihat bahwaalokasi <strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong> masih didominasi oleh pengeluaran yang sifatnya wajib(nondiscretionary spending), yang meliputi <strong>belanja</strong> pegawai, pembayaran bunga utang,subsidi, dan sebagian <strong>belanja</strong> barang. Anggaran yang tersedia untuk <strong>belanja</strong> tidak mengikat(discretionary spending), yaitu <strong>belanja</strong> modal, <strong>belanja</strong> hibah, bantuan sosial, sebagian <strong>belanja</strong>barang dan <strong>belanja</strong> lain-lain masih terbatas. Komposisi alokasi <strong>belanja</strong> Pemerintah Pusattahun <strong>2011</strong> menurut jenis dapat dilihat dalam Grafik IV.31Selanjutnya, uraian yang lebih rinci tentang rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> PemerintahPusat menurut jenis disampaikan pada bagian berikut.Alokasi Anggaran Belanja PegawaiGRAFIK IV.31KOMPOSISI BELANJA PEMERINTAH PUSATMENURUT JENIS BELANJA, TAHUN <strong>2011</strong>BelanjaPegawai21.9%Belanja pegawai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menjaga kelancarankegiatan penyelenggaraan <strong>pemerintah</strong>an dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.Alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> pegawai ini digunakan untuk pembayaran kompensasi terhadappenyelenggara negara, baik dalam bentuk uang ataupun barang, yang harus dibayarkankepada aparatur negara yang bertugas di dalam maupun di luar negeri, baik sebagai pejabatnegara, maupun pegawai negeri sipil, sebagai imbalan atas pekerjaan atau pelaksanaantugasnya, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.Dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, alokasi <strong>anggaran</strong> untuk <strong>belanja</strong> pegawai direncanakan sebesarRp180,6 triliun atau 2,6 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatanBelanjaBarang16.0%Sumber: Kementerian KeuanganBelanjalain-lain3.2%BelanjaModal14.8% PembayaranBunga Utang14.1%BantuanSosial7.5%Subsidi22.4%BelanjaHibah0.1%IV-118 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVsebesar Rp18,0 triliun atau 11,0 persen bila dibandingkan dengan pagu <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>pegawai dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp162,7 triliun. Peningkatan ini terutamaberkaitan dengan berbagai langkah kebijakan yang diambil <strong>pemerintah</strong> dalam kerangkareformasi birokrasi, baik dalam memperbaiki dan menjaga kesejahteraan aparatur<strong>pemerintah</strong> dan pensiunan maupun dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.Anggaran <strong>belanja</strong> pegawai tersebut terdiri dari <strong>belanja</strong> gaji dan tunjangan, <strong>belanja</strong>honorarium, vakasi, lembur dan lain-lain, serta <strong>belanja</strong> kontribusi sosial.Alokasi <strong>anggaran</strong> pada pos <strong>belanja</strong> gaji dan tunjangan dalam tahun <strong>2011</strong> direncanakansebesar Rp91,2 triliun atau 50,5 persen dari total <strong>belanja</strong> pegawai. Jumlah ini menunjukkanpeningkatan sebesar Rp10,1 triliun atau 12,5 persen bila dibandingkan dengan pagu <strong>anggaran</strong><strong>belanja</strong> gaji dan tunjangan dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp81,1 triliun. Peningkatantersebut terutama berkaitan dengan: (1) kebijakan meningkatkan gaji pokok bagi PNS dananggota TNI/POLRI sebesar rata-rata 10 persen, yang bertujuan selain untuk meningkatkankesejahteraan pegawai, juga sekaligus untuk memperbaiki rasio antara gaji pokok terendahdengan gaji pokok tertinggi, sehingga diperoleh skala gaji pokok yang lebih mencerminkankeadilan; (2) melanjutkan kebijakan pemberian gaji bulan ke-13, yang diarahkan untukmembantu pegawai dalam memenuhi beban biaya pendidikan; serta (3) menampungcadangan alokasi <strong>anggaran</strong> untuk mengantisipasi kebutuhan gaji bagi tambahan pegawaibaru di instansi <strong>pemerintah</strong> <strong>pusat</strong>. Tambahan formasi pegawai baru tersebut, terutamadimaksudkan untuk menggantikan pegawai yang memasuki usia pensiun (kebijakan zerogrowth).Sementara itu, alokasi <strong>anggaran</strong> pada pos honorarium, vakasi, lembur dan lain-lain dalamtahun <strong>2011</strong> direncanakan sebesar Rp28,1 triliun, atau meningkat sebesar Rp879,0 miliar(3,2 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasinya dalam APBN-P tahun 2010 sebesarRp27,3 triliun. Selain menampung <strong>anggaran</strong> honorarium, vakasi, dan lembur, jumlahtersebut juga menampung <strong>anggaran</strong> untuk pembayaran remunerasi pada beberapakementerian negara/lembaga terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Pemberianremunerasi pada beberapa kementerian negara/lembaga tersebut sejalan dengan programprioritas <strong>pemerintah</strong> untuk melakukan reformasi birokrasi secara bertahap danberkesinambungan, yang diikuti dengan upaya meningkatkan kesejahteraan aparaturnegara.Selanjutnya, alokasi <strong>anggaran</strong> pada pos kontribusi sosial dalam tahun <strong>2011</strong> direncanakansebesar Rp61,3 triliun atau naik sebesar Rp7,0 triliun (12,9 persen) bila dibandingkan denganpagu <strong>anggaran</strong> yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp54,3 triliun.Peningkatan alokasi <strong>anggaran</strong> pada pos kontribusi sosial, yang sebagian besar digunakanuntuk pembayaran pensiun melalui PT Taspen (persero) dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut,berkaitan dengan kebijakan <strong>pemerintah</strong> untuk menaikan pokok pensiun sebesar 10 persen,dan melanjutkan pemberian pensiun ke-13. Di samping itu, <strong>anggaran</strong> kontribusi sosial jugadisiapkan untuk menampung beban kewajiban <strong>pemerintah</strong> guna memenuhi iuran jaminankesehatan melalui PT Askes (persero), yang ditujukan untuk mendukung upaya perbaikanpelayanan asuransi kesehatan kepada pegawai, pensiunan, veteran nontuvet, serta tambahanmanfaat jaminan kesehatan bagi Menteri, pejabat setingkat Menteri, dan pejabat eselon I.Alokasi Anggaran Belanja BarangAlokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> barang dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakan sebesar Rp131,5triliun atau 1,9 persen terhadap PDB. Jumlah ini, menunjukkan peningkatan sebesar Rp18,9triliun atau 16,8 persen bila dibandingkan dengan pagu <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> barang yangNota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -119


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>ditetapkan dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp112,6 triliun (1,8 persen terhadap PDB).Alokasi <strong>anggaran</strong> pada pos <strong>belanja</strong> barang tersebut, terutama diarahkan untuk: (1) menjagakelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional <strong>pemerintah</strong>an, pelayanan kepadamasyarakat, dan pemeliharaan aset, termasuk penyediaan <strong>belanja</strong> operasional bagi satuankerja baru; dan (2) menyediakan dana untuk biaya perjalanan dalam rangka mendukungtugas pokok. Anggaran <strong>belanja</strong> barang dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut dialokasikanuntuk pos <strong>belanja</strong> barang dan jasa, pos <strong>belanja</strong> pemeliharaan, dan pos <strong>belanja</strong> perjalanan.Alokasi <strong>anggaran</strong> untuk pos <strong>belanja</strong> barang dan jasa dalam tahun <strong>2011</strong> direncanakan sebesarRp100,4 triliun atau mengalami peningkatan sebesar Rp16,2 triliun (19,3 persen) biladibandingkan dengan pagu alokasi <strong>belanja</strong> barang dan jasa yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp84,2 triliun. Peningkatan <strong>anggaran</strong> tersebut, selain dipengaruhioleh naiknya harga barang-barang secara umum (inflasi), juga merupakan dampak dariperkembangan jumlah dan jenis kegiatan yang memerlukan dukungan <strong>anggaran</strong> operasional.Sementara itu, alokasi <strong>anggaran</strong> untuk pos <strong>belanja</strong> pemeliharaan dalam tahun <strong>2011</strong>direncanakan sebesar Rp10,2 triliun atau naik sebesar Rp1,4 triliun (15,8 persen) biladibandingkan dengan pagu <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> pemeliharaan yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp8,8 triliun. Selanjutnya, alokasi <strong>anggaran</strong> untuk pos <strong>belanja</strong>perjalanan dalam tahun <strong>2011</strong> direncanakan sebesar Rp20,9 triliun atau mengalamipeningkatan sebesar Rp1,3 triliun (6,7 persen) bila dibandingkan dengan pagu <strong>anggaran</strong><strong>belanja</strong> perjalanan yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp19,6 triliun.Peningkatan <strong>anggaran</strong> pada pos <strong>belanja</strong> perjalanan tersebut, lebih rendah bila dibandingkandengan peningkatan pos <strong>belanja</strong> barang dan jasa dan pos <strong>belanja</strong> pemeliharaan. Hal inisejalan dengan kebijakan <strong>pemerintah</strong> untuk melakukan efisiensi dan efektifitas pada pos<strong>belanja</strong> perjalanan.Alokasi Anggaran Belanja ModalBelanja modal dalam APBN merupakan merupakan pengeluaran <strong>anggaran</strong> yang digunakandalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberimanfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batasan minimal kapitalisasi asettetap atau aset lainnya yang ditetapkan <strong>pemerintah</strong>. Aset tetap tersebut dipergunakan untukoperasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, dan bukan untuk dijual.Dengan sifat atau karakteristik tersebut, maka <strong>belanja</strong> modal diharapkan dapat mendorongpertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, secara berkesinambungan melaluipembangunan sarana-prasarana dan berbagai kegiatan ekonomi yang lebih produktif, sesuaidengan arah kebijakan pembangunan dalam RKP tahun <strong>2011</strong> yang memfokuskan padakegiatan-kegiatan yang pro growth, pro poor, dan pro job.Berkaitan dengan itu, dalam rangka mendukung tercapainya sasaran-sasaran pembangunansesuai dengan arah kebijakan, tema, dan prioritas pembangunan dalam RKP tahun <strong>2011</strong>tersebut, alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> modal dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> ditetapkan mencapaiRp121,7 triliun atau 1,7 persen terhadap PDB. Jumlah ini, berarti mengalami peningkatansebesar Rp26,6 triliun, atau 28,0 persen bila dibandingkan dengan pagu <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>modal yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp95,0 triliun (1,5 persen terhadapPDB). Peningkatan alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> modal dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, sejalandengan upaya <strong>pemerintah</strong> untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi yangberkualitas, inklusif dan berkeadilan.IV-120 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVAlokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> modal tersebut, bersama-sama dengan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> barang,akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan ke berbagai program pembangunan yangdilakukan oleh K/L, terutama untuk pembangunan infrastruktur. Sasaran umumpembangunan infrastruktur dalam tahun <strong>2011</strong> antara lain adalah: (1) mendukungketahanan pangan nasional; (2) meningkatkan keterhubungan antarwilayah;(3) memperkuat virtual domestic interconnect<strong>iv</strong>ity/Indonesia connected; (4) mengurangiback log perumahan; (5) meningkatkan ketahanan energi nasional; dan (6) menjagaketersediaan air baku dan pengendalian banjir. Dalam kaitan ini, <strong>belanja</strong> modal akandigunakan untuk mendukung program-program yang akan dilaksanakan oleh K/L, antaralain: (1) penyediaan pembangunan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, pelabuhan,pembangkit tenaga listrik) untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomidan perbaikan kesejahteraan rakyat; (2) penyediaan pembangunan infrastruktur pertanian(irigasi, optimalisasi/ konservasi/reklamasi lahan, dan pengembangan agrobisnis) untukmendukung pencapaian program ketahanan pangan; (3) pengembangan infrastruktur dalamrangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam; (4) prioritas diberikan untukpendanaan kegiatan multiyears guna mendukung kesinambungan pembiayaan; serta(5) peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap dampak negatif akibat perubahaniklim (climate change).Alokasi Anggaran Pembayaran Bunga UtangBeberapa tahun terakhir, <strong>pemerintah</strong> telah menggunakan kebijakan peng<strong>anggaran</strong> defisityang diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada target yang telah ditetapkan.Dengan kebijakan tersebut, diperlukan alokasi sumber pembiayaan yang memadai untukmenutup defisit yang ditetapkan. Dengan semakin berkurangnya sumber pembiayaannonutang, maka <strong>pemerintah</strong> mengandalkan pemenuhan pembiayaan melalui utang.Akibatnya, outstanding utang dari tahun ke tahun akan mengalami peningkatan. Sebagaikonsekuensinya, beban utang yang ditanggung oleh <strong>pemerintah</strong>, baik beban bunga atasoutstanding utang maupun biaya penerbitan/pengadaan utang yang diperlukan untukmemperolehnya, mengalami peningkatan.Beban bunga utang merupakan bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh <strong>pemerintah</strong>,selain pembayaran pokok jatuh tempo utang. Untuk itu, pengeluaran ini merupakan salahsatu bagian yang harus didahulukan oleh <strong>pemerintah</strong>. Selain itu, bagi investor, pemberipinjaman luar dan dalam negeri, dan lembaga internasional lainnya menilai kredibilitas<strong>pemerintah</strong> melalui kemampuan dan ketepatan waktu dalam memenuhi kewajibanutangnya. Untuk itu, perlu dilakukan perencanaan utang yang baik dan hati-hati, sehinggakewajiban atas utang di masa mendatang masih dalam batas kemampuan ekonomi, dantidak menimbulkan tekanan terhadap APBN dan neraca pembayaran.Dalam memperhitungkan beban utang, beberapa variabel ikut mempengaruhi, antara lain:(1) asumsi nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika, dan beberapamata uang kuat lainnya; (2) tingkat suku bunga SBI-3 bulan yang digunakan sebagaireferensi bunga instrumen variable rate SBN; (3) asumsi tingkat bunga Libor dengan tingkatbunga mengambang yang digunakan sebagai referensi untuk menghitung instrumentpinjaman; (4) outstanding utang; dan (5) perkiraan utang baru tahun <strong>2011</strong>. Berdasarkanbeberapa variabel di atas, <strong>pemerintah</strong> menganggarkan biaya bunga utang pada RAPBNtahun <strong>2011</strong> sebesar Rp116.4 triliun, atau 1,7 persen terhadap PDB. Beban bunga utangtersebut, diperuntukkan bagi pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp80,4 triliunNota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -121


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp36,0 triliun. Pembayaran bunga utangtahun <strong>2011</strong> tersebut dapat lihat dalam Tabel IV.18).TABEL IV.18PEMBAYARAN BUNGA UTANG, 2010 - <strong>2011</strong>(miliar Rupiah)Uraian2010<strong>2011</strong>APBN APBN-P RAPBNPembayaran Bunga Utang (triliun rupiah) 115.594,6 105.650,2 116.402,8i. Dalam Negeri 77.436,8 71.857,6 80.396,0ii. Luar Negeri 38.157,8 33.792,6 36.006,8Faktor-Faktor yang mempengaruhi :- Rata-rata nilai tukar (Rp/US$) 10.000,0 9.200,0 9.300,0- Rata-rata SBI-3 bulan (%) 6,5 6,5 6,5Pembiayaan Utang : (triliun rupiah) 95,5 108,3 123,4i. Dalam Negeri 60,4 67,1 84,9- SBN domestik (neto) 59,4 66,1 83,9- Pinjaman dalam negeri 1,0 1,0 1,0ii. Luar Negeri 35,1 41,2 38,5- Pinjaman luar negeri (neto) (9,9) (0,2) (3,0)- SBN internasional 45,0 41,4 41,5Sumber : Kementerian KeuanganSecara persentase terhadap outstanding, pembayaran bunga utang dalam negeri relatif lebihtinggi dibandingkan dengan pembayaran bunga utang luar negeri. Hal ini dise<strong>bab</strong>kan olehtingkat bunga yang diminta investor relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan instrumendengan mata uang asing yang dise<strong>bab</strong>kan mata uang rupiah yang lebih berfluktuasidibandingkan dengan mata uang dolar Amerika. Faktor lain adalah terdapat pinjaman lunakyang memiliki terms and conditions yang lebih ringan, sehingga menekan persentase bungautang luar negeri. Pembayaran bunga utang dalam negeri dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>mengalami kenaikan sebesar 11,9 persen jika dibandingkan dengan beban tahun sebelumnya.Hal ini dise<strong>bab</strong>kan oleh kebijakan <strong>pemerintah</strong> untuk mengutamakan utang yang bersumberdari dalam negeri, yang mengakibatkan jumlah outstanding utang dalam negeri meningkat.Sementara itu, bunga pinjaman luar negeri diperkirakan juga akan mengalami peningkatan.Peningkatan pembayaran bunga utang luar negeri relatif lebih kecil yakni sebesar 6,6 persenjika dibandingkan dengan peningkatan pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar 11,9persen. Hal ini dise<strong>bab</strong>kan oleh kebijakan <strong>pemerintah</strong> untuk mengutamakan utang yangbersumber dari SBN dibandingkan dengan utang yang bersumber dari pinjaman. Hal iniditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada lender, dan meningkatkan fleksibilitaspenggunaan dana yang diperoleh dari utang yang diterbitkan/ditarik.IV-122 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVMelihat perkembangan Sovereign Credit Rating dan Country Risk Classification Indonesiayang secara bertahap semakin membaik dari tahun ke tahun, telah memberikan pengaruhterhadap besaran biaya pengadaan utang oleh <strong>pemerintah</strong> yang cenderung semakin efisien,baik ketika menerbitkan SBN, maupun penarikan pinjaman. Peningkatan rating 1 notchberpotensi menurunkan yield SBN valas baru sekitar 75-115 bps, sedangkan penurunan 1level CRC berpotensi menurunkan biaya pinjaman luar negeri, khususnya fasilitas kreditekspor baru sekitar 130-150 bps. Posisi rating Indonesia pada tahun 2010 berada pada levelBB+ dengan outlook stabil (Fitch), BB dengan outlook positif (S & P), dan Ba2 (Moody), danterakhir level 4 (CRC).Alokasi Anggaran Belanja SubsidiDalam tahun <strong>2011</strong>, subsidi yang sudah berjalan namun masih diperlukan atau belum berakhirjangka waktu pemberiannya akan terus dilanjutkan. Namun demikian, pemberian subsiditersebut akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran. Mengingat keterbatasan <strong>anggaran</strong>negara, maka pemberian subsidi harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara,dan harus diberikan untuk hal-hal yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak,terutama masyarakat yang kurang mampu.Mengingat subsidi merupakan program <strong>pemerintah</strong>, maka pengajuan usulan subsididilakukan oleh kementerian negara/lembaga yang mempunyai tanggung jawab untukmenyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yangterjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, usulansubsidi diajukan bersamaan dengan pengajuan kegiatan kementerian negara/lembaga yangbersangkutan dalam rencana kerja dan <strong>anggaran</strong> kementerian negara/lembaga (RKA-KL).Alokasi <strong>anggaran</strong> subsidi dalam RAPBN <strong>2011</strong>, direncanakan mencapai Rp184,8 triliun (2,6persen terhadap PDB). Jumlah ini berarti turun sebesar Rp16,5 triliun, atau 8,2 persen biladibandingkan dengan <strong>belanja</strong> subsidi dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp201,3 triliun.Sebagian besar dari keseluruhan alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> subsidi dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>tersebut direncanakan akan disalurkan untuk subsidi energi sebesar 72,4 persen, yaitu subsidiBBM sebesar 50,2 persen dan subsidi listrik sebesar 22,2 persen, sedangkan sisanya, yaitusebesar 27,6 persen akan disalurkan untuk subsidi non-energi, yaitu: (1) subsidi pangan;(2) subsidi pupuk; (3) subsidi benih; (4) bantuan/subsidi PSO; (5) subsidi bunga kreditprogram; dan (6) subsidi pajak.Subsidi EnergiDalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, Pemerintah menyediakan <strong>anggaran</strong> subsidi BBM untuk beberapajenis BBM tertentu, terdiri dari: (1) minyak tanah; (2) premium dan biopremium; dan(3) minyak solar dan biosolar. Dengan subsidi BBM jenis tertentu dan subsidi LPG Tabung3 kilogram tersebut diharapkan kebutuhan masyarakat akan BBM dan LPG dapat terpenuhidengan harga yang terjangkau.Anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan LPG Tabung 3 Kilogram dalam RAPBN <strong>2011</strong>direncanakan mencapai Rp92,8 triliun (1,3 persen terhadap PDB). Jumlah ini berartimengalami kenaikan sebesar Rp3,9 triliun atau 4,4 persen bila dibandingkan dengan<strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> subsidi BBM jenis tertentu dan LPG Tabung 3 Kilogram dalam APBN-PNota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -123


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>tahun 2010 sebesar Rp88,9 triliun(1,4 persen terhadap PDB).Peningkatan beban <strong>anggaran</strong>subsidi BBM jenis tertentu danLPG Tabung 3 Kilogram dalamRAPBN <strong>2011</strong> tersebut, berkaitandengan perubahan alpha BBM,volume konsumsi BBM jenistertentu, dan volume konversiminyak tanah ke LPG tabung 3 Kgdalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>tersebut didasarkan atasparameter-parameter sebagaiberikut: (1) ICP sebesar US$80,0per barel; (2) volume konsumsiBBM jenis tertentu diperkirakanmencapai 36,8 juta kiloliter (kl)TABEL IV.19ASUMSI, PARAMETER DAN BESARAN SUBSIDI BBM JENISTERTENTU DAN LPG TABUNG 3 KILOGRAM, 2010−<strong>2011</strong>Uraian2010 <strong>2011</strong>APBN-P APBNSubsidi BBM (triliun rupiah) 88,9 92,8Asumsi dan Parameter- ICP (US$/barel) 80,00 80,00- Konsumsi BBM (ribu kiloliter) 36.505 36.773> Premium (ribu kiloliter) 21.454 22.960> Minyak Tanah (ribu kiloliter) 3.800 2.000> Solar (ribu kiloliter) 11.251 11.813- Volume LPG Tabung 3 kg (ribu metrik ton) 2.973 3.522- Alpha (Rp) 556 597- Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$) 9.200 9.300- Harga Jual> Premium (Rp/liter) 4.500 4.500> Minyak Tanah (Rp/liter) 2.500 2.500> Solar (Rp/liter) 4.500 4.500Sumber : Kementerian Keuangandan konsumsi LPG Tabung 3 Kg sebesar 3,52 metrik ton; (3) alpha BBM sebesar Rp597/liter; dan (4) nilai tukar rupiah sebesar Rp9.300 per dolar Amerika Serikat (lihat TabelIV.19).Dalam rangka menghemat subsidi BBM jenis tertentu dan sekaligus mendorong d<strong>iv</strong>ersifikasienergi alternatif, maka dalam tahun <strong>2011</strong> Pemerintah akan menempuh berbagai langkahkebijakan sebagai berikut: (1) optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG;(2) meningkatkan pemanfaatan energi alternatif seperti bahan bakar nabati (BBN) yangdicampurkan ke dalam BBM bersubsidi dan bahan bakar gas (BBG); (3) melakukan kajianatas pembatasan kategori pengguna BBM bersubsidi serta pembatasan volume; dan(4) pengendalian penggunaan BBM bersubsidi melalui sistem distribusi tertutup secarabertahap dan penyempurnaan regulasi.Dalam rangka meningkatkan kemandirian bidang energi di dalam negeri, dalam RKP tahun<strong>2011</strong>, melalui prioritas energi, sasaran pembangunan infrastruktur energi danketenagalistrikan tahun <strong>2011</strong>, diarahkan pada: (1) tercapainya komposisi bauran energi yangsehat dengan menurunnya persentase pemanfaatan energi fosil dan meningkatnya persentaseenergi baru terbarukan (EBT); (2) penurunan elastisitas energi; (3) pemanfaatan potensipendanaan domestik dan skema pendanaannya; (4) penyusunan dan penyempurnaanregulasi dan kebijakan guna meningkatkan jaminan dan kepastian hukum pemanfaatanenergi baru terbarukan serta pengembangan konservasi dan efisiensi energi; (5) peningkatankapasitas dan kualitas sarana dan prasarana energi nasional untuk memenuhi kebutuhandomestik dan komitmen ekspor; (6) peningkatan jangkauan pelayanan ketenagalistrikan;(7) pencapaian bauran energi (energy mix) primer; (8) peningkatan efektifitas subsidi<strong>pemerintah</strong>; dan (9) pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumberdaya manusianasional yang mendukung industri energi dan ketenagalistrikan nasional.Arah kebijakan pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan tahun <strong>2011</strong>, yaitu:(1) d<strong>iv</strong>ersifikasi energi serta peningkatan efisiensi dan konservasi energi yang diarahkanguna penganekaragaman pemanfaatan energi, baik yang terbarukan maupun yang tidakterbarukan, sehingga dicapai optimalisasi penyediaan energi regional dan nasional untukIV-124 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVmendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, termasuk upaya menjamin ketersediaanpasokan domestik dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan; (2) kebijakanharga energi yang menitikberatkan pada nilai keekonomian agar tercipta efisiensi ekonomidengan tetap memperhatikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat: (3) peningkatankapasitas sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan serta prioritas pembangunandan pemanfaatan energi terbarukan, terutama untuk kelistrikan desa, termasuk daerahterpencil dan pengembangan jaringan gas kota; serta (4) pengembangan dan peningkatankerjasama <strong>pemerintah</strong> dan swasta dalam pembangunan dan pemanfaatan sarana danprasarana energi dan ketenagalistrikan guna mendorong peran serta <strong>pemerintah</strong> daerah,swasta, koperasi dan ban dan usaha lainnya; (5) restrukturisasi kelembagaan, termasukpenyempurnaan regulasi untuk mengakomodasikan perkembangan sektor energi danketenagalistrikan; (6) peningkatan keselamatan dan perlindungan lingkungan dalampembangunan energi dan ketenagalistrikan nasional. Kebijakan ini ditujukan untukmendorong penerapan standarisasi dan sertifikasi peralatan, kewajiban sertifikasi laik I.2-61 operasi, sertifikasi kompetensi bagi tenaga teknik, dan sertifikasi bagi badan usaha sertapenerapan standar baku mutu lingkungan.Dalam tahun <strong>2011</strong>, subsidi listrik masih perlu disediakan, dengan pertimbangan masih lebihrendahnya tarif dasar listrik (TDL) yang berlaku bila dibandingkan dengan biaya pokokpenyediaan (BPP) tenaga listrik. Sebagaimana pedoman dalam RKP tahun <strong>2011</strong>, <strong>pemerintah</strong>mengupayakan beberapa kebijakan dalam rangka mengendalikan <strong>anggaran</strong> subsidi,khususnya subsidi BBM dan subsidi listrik. Selama beberapa tahun terakhir, realisasi <strong>anggaran</strong>subsidi listrik mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk mengendalikan<strong>anggaran</strong> subsidi listrik, maka Pemerintah bersama PT PLN (Persero) secara bertahap terusmelakukan langkah-langkah dan upaya untuk menurunkan BPP tenaga listrik, denganantara lain: (1) program penghematan pemakaian listrik (demand side) melalui penurunansusut jaringan(losses); dan (2) program d<strong>iv</strong>ersifikasi energi primer di pembangkit tenagalistrik (supply side), melalui optimalisasi penggunaan gas, penggantian High Speed Diesel(HSD) dengan Marine Fuel Oil (MFO), peningkatan penggunaan batubara, pemanfaatanbiofuel, dan panas bumi; (3) penyesuaian TDL sebesar 15 persen yang akan diberlakukanmulai awal tahun <strong>2011</strong>; dan (4) <strong>pemerintah</strong> menerapkan tarif dasar listrik (TDL) sesuaidengan harga keekonomian secara otomatis untuk pemakaian energi diatas 50 persenkonsumsi rata-rata nasional tahun 2010 bagi pelanggan rumah tangga (R), bisnis (B), danpublik (P) dengan daya mulai 6600 VA ke atas.Selain perbaikan pada sisi permintaan dan penawaran (demand and supply side), Pemerintahjuga mengupayakan pembenahan pada PT PLN (Persero). Untuk menjaga agar PT PLN(Persero) tidak mengalami kesulitan likuiditas dan pendanaan, maka <strong>pemerintah</strong>memberikan margin usaha. Hal ini merupakan upaya agar kondisi keuangan PT PLN(Persero) semakin baik dan bankable, yang antara lain ditunjukan dengan indikatorConsolidated Interest Coverage Ratio (CICR) di atas 2 persen. Tingkat CICR di atas 2persen diperlukan oleh PT PLN (Persero) agar dapat memenuhi syarat untuk melakukanpenerbitan global bond di pasar internasional. Pendanaan dari obligasi (pinjaman) di pasarinternasional tersebut diperlukan untuk pembangunan pembangkit listrik yang merupakanfaktor penting dalam menjamin ketersediaan pasokan listrik, dan pertumbuhan penjualantenaga listrik (growth sales) untuk memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat.Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -125


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Dalam rangka mengendalikan beban subsidi listrik, Pemerintah bersama DPR-RI telahmenyepakati untuk menurunkan subsidi listrik secara bertahap dengan tidak mengorbankanmasyarakat berpenghasilan rendah. Dalam perkembangannya, BPP listrik sejak tahun 2009mengalami kenaikan akibat naiknya beberapa harga komponen utama untuk dapatmenghasilkan tenaga listrik. Berkaitan dengan hal itu, Pemerintah merasa perlu untukmenyesuaikan tarif dasar listrik (TDL) rata-rata sebesar 10 persen yang telah dilaksanakansejak awal bulan Juli tahun 2010. Dalam hal ini, bagaimanapun Pemerintah tetap berpihakkepada rakyat kecil, dengan tidak menetapkan kenaikan TDL bagi masyarakat berpenghasilanrendah atau pelanggan pengguna listrik dengan daya 450 watt dan 900 watt.Selain berbagai kebijakan tersebut di atas, perhitungan beban subsidi listrik dalam tahun<strong>2011</strong> juga berdasarkan pada asumsi dan parameter-parameter sebagai berikut: (1) ICP sebesarUS$80,0/barel; (2) nilai tukar rupiah sebesar Rp9.300 per dolar Amerika Serikat; (3) marginusaha PT PLN sebesar 8 persen; (4) perkiraan peningkatan penjualan tenaga listrik berkisar7,4 persen dari penjualan tahun 2010; dan (5) susut jaringan (losses) sebesar 9,35 persen.Anggaran subsidi listrik dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakan sebesar Rp41,0 triliun(0,6 persen terhadap PDB). Jumlah ini berarti lebih rendah sebesar Rp14,1 triliun, atau 25,6persen dari beban <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> subsidi listrik dalam tahun 2010 sebesar Rp55,1 triliun(0,9 persen terhadap PDB) (lihat Tabel IV.20). Lebih rendahnya alokasi <strong>anggaran</strong> subsidilistrik dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut, terutama berkaitan dengan rencana penyesuaianTDL sebesar 15 persen, yang akan diberlakukan mulai awal tahun <strong>2011</strong>.TABEL IV.20ASUMSI, PARAMETER DAN BESARAN SUBSIDI LISTRIK, 2010−<strong>2011</strong>Uraian2010 <strong>2011</strong>APBN-P APBNSubsidi Listrik (triliun rupiah) 55,1 41,0Asumsi dan Parameter- ICP (US$/barel) 80,00 80,00- Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$) 9.200 9.300- TDL (%) 10,0 15,0- Margin (%) 8,0 8,0- Energy Sales (TWh) 143,26 153,85- Growth Sales (%) 6,60 7,40- Energy Losses (%) 9,41 9,35Sumber : Kementerian KeuanganSubsidi Non-energiDalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, alokasi <strong>anggaran</strong> subsidi pangan direncanakan sebesar Rp15,3triliun (0,2 persen terhadap PDB). Jumlah ini berarti lebih tinggi sebesar Rp1,3 triliun, atau9,6 persen dari alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> subsidi pangan dalam APBN-P tahun 2010 sebesarRp13,9 triliun (0,2 persen terhadap PDB). Kebijakan penyediaan subsidi pangan ini diberikandalam bentuk penjualan beras kepada rumah tangga sasaran (RTS) dengan harga terjangkaudaya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam tahun <strong>2011</strong>, program subsidi panganini disediakan untuk menjangkau 17,5 juta RTS, dalam bentuk penyediaan beras murahIV-126 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVoleh Perum Bulog sebanyak 3,1juta ton. Jumlah tersebut akandialokasikan untuk jangka waktu12 bulan, dengan alokasi sebanyak15 kg per RTS per bulan dan hargajual raskin sebesar Rp1.600 per kg(lihat Tabel IV.21).Sementara itu, ketahanan pangandalam upaya untuk mendorongswasembada pangan pokokterhadap lonjakan harga danketersediaan kebutuhan pangan didalam negeri, dipandang perluSubsidi Pangan (triliun rupiah)2010APBN-P<strong>2011</strong>APBN13,9 15,3Asumsi dan Parameter- Kuantum (ton) 2.927.278 3.147.841> RTS (juta KK) 17,5 17,5> Durasi (bulan) 12 12> Alokasi (kg/RTS/bulan) 13 - 15 15- HPB (Rp/kg) 6.285 6.450- Harga jual (Rp/kg) 1.600 1.600Sumber : Kementerian Keuangan & BPSTABEL IV.21SUBSIDI PANGAN, 2010−<strong>2011</strong>terus ditingkatkan. Dalam RKP tahun <strong>2011</strong> melalui prioritas ketahanan pangan, sasaranpeningkatan ketahanan pangan tahun <strong>2011</strong>, adalah: (1) terpeliharanya dan meningkatnyatingkat pencapaian swasembada bahan pangan pokok; (2) terbangunnya dan meningkatnyaluas layanan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi; (3) menurunnya jumlah danpersentase penduduk dan daerah yang rentan terhadap rawan pangan; (4) terjaganyastabilitas harga bahan pangan dalam negeri; (5) meningkatnya kualitas pola konsumsipangan masyarakat dengan skor pola pangan harapan (PPH) menjadi sekitar 88,1; (6)meningkatnya PDB sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan pertumbuhan sekitar3,7 persen; serta (7) tercapainya indeks Nilai Tukar Petani (NTP) di atas 105 dan Nilai TukarNelayan menjadi 107.Untuk mencapai sasaran prioritas ketahanan pangan tersebut, maka arah kebijakanpembangunan ketahanan pangan ditekankan pada: (1) pelaksanaan perluasan lahanpertanian, dan perikanan sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan dan tata ruang;(2) perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian dan perikanan khususnya jaringanirigasi serta jalan usaha tani dan produksi di daerah sentra produksi; (3) penyediaan benih/bibit unggul dan dukungan terhadap pengembangan industri hilir pertanian dan perikananhasil inovasi penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan kualitas danprodukt<strong>iv</strong>itas hasil pertanian; (4) pemantapan cadangan pangan <strong>pemerintah</strong> dan percepatanpenganekaragaman konsumsi pangan masyarakat; (5) stabilisasi harga bahan pangan dalamnegeri; serta (6) jaminan ketersediaan pupuk dan pengembangan pupuk organik melaluiperbaikan mekanisme subsidi pupuk.Dalam rangka mendukung upaya tersebut, maka dalam RAPBN <strong>2011</strong>, <strong>pemerintah</strong>mengalokasikan <strong>anggaran</strong> subsidi pada sektor pertanian, yaitu subsidi pupuk dan subsidibenih. Subsidi pupuk diberikan dalam rangka membantu meringankan beban petani dalammemenuhi kebutuhan pupuk dengan harga yang relatif lebih murah, dan sekaligus mampumendukung program ketahanan pangan secara berkesinambungan. Mekanisme penyaluranpupuk bersubsidi dilakukan secara tertutup melalui masing-masing perusahaan produsenpupuk, yaitu PT Pupuk Sriwijaya, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk KujangCikampek, dan PT Pupuk Iskandar Muda.Apabila pada tahun sebelumnya subsidi pupuk terdiri dari subsidi harga, dan bantuanlangsung pupuk (BLP), maka dalam rangka tertib <strong>anggaran</strong>, mulai tahun <strong>2011</strong> subsidi pupukhanya menampung <strong>anggaran</strong> subsidi harga, sedangkan <strong>anggaran</strong> BLP direalokasikan keUraianNota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -127


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Kementerian/Lembaga (KementerianPertanian). Alokasi <strong>anggaran</strong> subsidipupuk tahun <strong>2011</strong> direncanakansebesar Rp16,4 triliun (0,2 persenterhadap PDB). Jumlah ini berarti lebihrendah Rp2,0 triliun atau 11,1 persenbila dibandingkan dengan alokasi<strong>anggaran</strong> subsidi pupuk dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp18,4 triliun(0,3 persen terhadap PDB). Lebihrendahnya alokasi <strong>anggaran</strong> subsidipupuk dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>tersebut terutama berkaitan denganrealokasi <strong>anggaran</strong> BLP keKementerian/Lembaga (KementerianPertanian), dan rencana menaikkanHarga Eceran Tertinggi (HET) pupukdalam tahun <strong>2011</strong>. (lihat TabelIV.22).TABEL IV.22ASUMSI, PARAMETER DAN BESARAN SUBSIDI PUPUK, 2010−<strong>2011</strong>Uraian2010APBN-P<strong>2011</strong>APBNSubsidi Pupuk (triliun rupiah) 18,4 16,4Faktor-faktor yang mempengaruhi :a. Volume ( ribu ton) 9.316 11.282- Urea 4.816 5.820- SP-36/Superphose 849 1.000- ZA 842 950- NPK 2.095 2.420- Organik 715 1.092b. Harga Pokok Produksi (ribu/ton)- Urea 3.207 3.132- SP-36/Superphose 2.891 3.139- ZA 2.307 2.422- NPK 4.847 5.100- Pupuk Organik 1.617 1.663c. Harga Eceran Tertinggi (ribu/ton)- Urea 1.600 1.800- SP-36/Superphose 2.000 2.200- ZA 1.400 1.650- NPK 2.300 2.450- Organik 700 700Sumber : Kementerian PertanianSejalan dengan itu, dalam rangka membantu petani memenuhi kebutuhan akan saranaproduksi pertanian, dan mendukung upaya peningkatan produkt<strong>iv</strong>itas pertanian melaluipenyediaan benih unggul untuk padi, jagung, dan kedelai dengan harga terjangkau, makadalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> juga dialokasikan <strong>anggaran</strong> untuk subsidi benih sebesar Rp120,3miliar. Jumlah ini berarti lebih rendah sebesar Rp2,1 triliun atau 94,7 persen jika dibandingkandengan <strong>anggaran</strong> subsidi benih dalam tahun 2010 sebesar Rp2,3 triliun. Lebih rendahnyaalokasi <strong>anggaran</strong> subsidi benih dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut terutama berkaitan denganrealokasi <strong>anggaran</strong> cadangan benih nasional (CBN), dan <strong>anggaran</strong> bantuan langsung benihunggul (BLBU) ke Kementerian/Lembaga (Kementerian Pertanian). Hal tersebut dilakukandalam rangka tertib <strong>anggaran</strong>, dimana tahun <strong>2011</strong> subsidi benih hanya menampung subsidiharga benih bersubsidi. Dalam tahun sebelumnya, subsidi benih menampung <strong>anggaran</strong>subsidi harga benih bersubsidi, <strong>anggaran</strong> CBN, dan <strong>anggaran</strong> BLBU.Sementara itu, untuk memberikan kompensasi finansial kepada BUMN yang diberikan tugasuntuk menjalankan kewajiban pelayanan umum (public service obligation/PSO), sepertipenyediaan jasa di daerah tertentu dan/atau dengan tingkat tarif yang relatif lebih murahdari harga pasar (seperti angkutan kapal laut dan kereta api kelas ekonomi), dalam RAPBNtahun <strong>2011</strong> direncanakan alokasi <strong>anggaran</strong> untuk bantuan/subsidi PSO sebesar Rp1,9 triliun.Jumlah ini berarti lebih tinggi sebesar Rp0,5 triliun (36,5 persen) bila dibandingkan dengan<strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> bantuan subsidi PSO dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp1,4 triliun.Lebih tingginya alokasi <strong>anggaran</strong> subsidi/bantuan PSO dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebutterutama berkaitan dengan kenaikan biaya pokok produksi atas penyediaan barang/jasayang mendapat subsidi/PSO. Anggaran <strong>belanja</strong> subsidi/bantuan PSO dalam tahun <strong>2011</strong>tersebut dialokasikan masing-masing kepada PT Kereta Api (Persero) sebesar Rp0,6 triliununtuk penugasan layanan jasa angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi; PT Pelnisebesar Rp0,9 triliun untuk penugasan layanan jasa angkutan penumpang kapal laut kelasekonomi; PT Posindo sebesar Rp0,3 triliun untuk tugas layanan jasa pos di daerah terpencil;dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara sebesar Rp0,1 triliun untuk penugasanlayanan berita berupa teks, foto, radio, multimedia, english news, dan televisi.IV-128 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVSelanjutnya, dalam rangka menunjang upaya peningkatan ketahanan pangan danmendukung program d<strong>iv</strong>ersifikasi energi, Pemerintah akan meneruskan kebijakan pemberiansubsidi bunga kredit program, dalam bentuk subsidi bunga kredit untuk program ketahananpangan dan energi (KKP-E), termasuk penyediaan <strong>anggaran</strong> atas risk sharing terhadapKKP-E bermasalah yang menjadi beban <strong>pemerintah</strong>, serta kredit pengembangan energi nabatidan revitalisasi perkebunan (KPEN-RP). Selain dialokasikan melalui ketiga skim tersebut,subsidi bunga kredit program yang bertujuan untuk membantu meringankan bebanmasyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan sumber dana dengan bunga yang relatiflebih rendah, juga dialokasikan untuk kredit program eks-Kredit Likuiditas Bank Indonesia(KLBI) yang dikelola oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM); kredit pemilikan rumahsederhana sehat (KPRSh) dan Rusunami; subsidi bunga pengusaha NAD, Sumut, Sumbar,Jambi dan Jabar; Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR); subsidi bunga kreditberupa kredit usaha sektor peternakan; resi gudang; subsidi bunga untuk air bersih; sertasubsidi Pengembangan Ekspor Nasional. Dengan langkah-langkah kebijakan tersebut, dalamRAPBN tahun <strong>2011</strong>, direncanakan alokasi <strong>anggaran</strong> bagi subsidi bunga kredit programsebesar Rp2,6 triliun. Bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> subsidibunga kredit program dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp2,9 triliun, maka alokasi<strong>anggaran</strong> subsidi bunga kredit program dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut berarti lebihrendah sebesar Rp0,3 triliun, atau 8,3 persen. Lebih rendahnya alokasi <strong>anggaran</strong> subsidibunga kredit program dalam RAPBN <strong>2011</strong> tersebut, terutama berkaitan dengan penurunanalokasi <strong>anggaran</strong> kredit pengembangan energi nabati, dan revitalisasi perkebunan (KPEN-RP).Selanjutnya, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> Pemerintahjuga tetap mengalokasikan subsidi pajak berupa pajak ditanggung <strong>pemerintah</strong> sebesar Rp14,8triliun, yang terdiri dari subsidi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN)ditanggung <strong>pemerintah</strong> (DTP), dan fasilitas bea masuk DTP. Alokasi <strong>anggaran</strong> subsidi pajakdalam tahun 2010 tersebut berarti lebih rendah sebesar Rp3,7 triliun (20,0 persen), jikadibandingkan dengan <strong>belanja</strong> subsidi pajak dalam APBN-P tahun 2010 yang mencapaiRp18,4 triliun. Lebih rendahnya alokasi <strong>anggaran</strong> subsidi pajak dalam RAPBN <strong>2011</strong> tersebut,terutama berkaitan dengan penghapusan beberapa jenis pajak yang diberi fasilitas pajakditanggung <strong>pemerintah</strong> (DTP).Dalam tahun <strong>2011</strong>, alokasi <strong>anggaran</strong> subsidi pajak penghasilan berupa PPh DTPdirencanakan mencapai sebesar Rp3,5 triliun. Jumlah ini terdiri dari PPh DTP atas kegiatanpanas bumi sebesar Rp1,0 triliun, PPh DTP atas bunga imbal hasil atas SBN yang diterbitkandi pasar internasional sebesar Rp1,5 triliun, dan PPh DTP atas hibah dan pembiayaaninternasional dari lembaga keuangan multilateral sebesar Rp1,0 triliun. Alokasi <strong>anggaran</strong>subsidi pajak penghasilan dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut berarti lebih rendah sebesarRp0,9 triliun atau 20,9 persen, jika dibandingkan dengan subsidi pajak penghasilan dalamAPBN-P tahun 2010 yang mencapai Rp4,4 triliun. Penurunan rencana pemberian subsidiPPh DTP dalam tahun 2010 tersebut berkaitan dengan makin berkurangnya jenis pajakpenghasilan yang ditanggung Pemerintah. Di samping subsidi pajak penghasilan, dalamtahun <strong>2011</strong> juga dialokasikan subsidi pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp9,3 triliun,yang terdiri dari: (1) subsidi PPN atas penjualan BBM, BBN, dan LPG tabung 3 kg bersubsididalam negeri sebesar Rp6,0 triliun; (2) Subsidi PPN atas impor eksplorasi sebesar Rp2,8triliun; dan (3) Subsidi PPN adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebesar Rp0,5 triliun.Alokasi <strong>anggaran</strong> subsidi pajak pertambahan nilai dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut berarti lebihNota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -129


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>rendah sebesar Rp2,8 triliun atau 23,0 persen, jika dibandingkan dengan <strong>anggaran</strong> subsidipajak pertambahan nilai pada APBN-P dalam tahun 2010 sebesar Rp12,0 triliun. Sementaraitu, fasilitas bea masuk DTP dalam tahun <strong>2011</strong> direncanakan sebesar Rp2,0 triliun, yangberarti sama dengan fasilitas bea masuk DTP dalam APBN-P dalam tahun 2010.Alokasi Anggaran Belanja HibahDalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> hibah direncanakan sebesar Rp771,3miliar, yang berarti terjadi peningkatan sebesar Rp528,1 miliar bila dibandingkan denganpagu <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> hibah yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp243,2miliar. Kebijakan alokasi <strong>anggaran</strong> hibah kepada daerah untuk tahun <strong>2011</strong> masihdititikberatkan pada kelanjutan dari program tahun 2010, yaitu diarahkan pada upayamendukung peningkatan kapasitas <strong>pemerintah</strong> daerah dalam menyediakan layanan dasarumum dalam bidang pendidikan, air minum, sanitasi dan perhubungan. Sumber dana hibahkepada daerah berasal dari luar negeri baik berupa penerusan pinjaman maupun penerusanhibah luar negeri Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut: Pertama, Hibah yangbersumber dari penerusan pinjaman luar negeri Pemerintah, yaitu Program Mass RapidTransit (MRT) dari JBIC yang diberikan kepada Pemerintah DKI Jakarta pada tahun<strong>anggaran</strong> <strong>2011</strong> sebesar Rp592,1 miliar. Kedua, Hibah yang bersumber dari penerusan hibahluar negeri Pemerintah, yaitu (1) Program Local Basic Education Capacity (L-BEC) dariPemerintah Belanda dan Uni Eropa (dikelola oleh Bank Dunia) pada tahun <strong>anggaran</strong> <strong>2011</strong>sebesar Rp53,7 miliar; (2) Program Hibah Air Minum dari AusAid pada tahun <strong>anggaran</strong><strong>2011</strong> sebesar Rp58,9 miliar; (3) Program Air Limbah Ter<strong>pusat</strong> dari AusAid pada tahun<strong>anggaran</strong> <strong>2011</strong> sebesar Rp28,3 miliar; (4) Program Water and Sanitation Program Sub-D(WASAP-D) dari World Bank pada tahun <strong>anggaran</strong> <strong>2011</strong> sebesar Rp5,4 miliar; dan(5) Program Infrastructure Enhancement Grant (IEG) sebesar Rp33,0 miliar.Program MRT dilaksanakan untuk mengatasi masalah transportasi di Jakarta, dimanasebagian pendanaan untuk MRT Project bersumber dari pinjaman Japan InternationalCooperation Agency/JICA (dulu Japan Bank for International Cooperation/JBIC), yangakan diberikan dalam beberapa tahap. Cost-sharing yang menjadi bagian Pemerintah salahsatunya diwujudkan dalam bentuk penerusan pinjaman sebagai hibah kepada PemerintahProvinsi DKI Jakarta. Dana hibah tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan jasakonsultasi, pekerjaan sipil dan peralatan, dan alokasi cadangan dana tak terduga.Program L-BEC merupakan hibah kepada kabupaten/kota dari Komisi Eropa dan PemerintahBelanda yang dikelola oleh Bank Dunia sebagai Trustee, dan bertujuan untuk meningkatkankapasitas <strong>pemerintah</strong> daerah di bidang pendidikan dalam konteks desentralisasi. Kapasitasyang dikembangkan antara lain bidang perencanaan, manajemen keuangan, manajemensumber daya manusia, sistem informasi, dan sistem monitoring dan evaluasi.Program Hibah Air Minum dan Air Limbah Ter<strong>pusat</strong> berasal dari Pemerintah Australia,yang bertujuan untuk meningkatkan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yangbelum memiliki akses sambungan air minum perpipaan. Hibah yang diberikan kepada 23<strong>pemerintah</strong> daerah ini diharapkan akan dapat membantu pencapaian target pembangunanmilenium (MDGs).Selanjutnya, program Water and Sanitation Program Sub-D bersumber dari KerajaanBelanda melalui Bank Dunia. Tujuan pemberian hibah ini adalah dalam rangkapembangunan sarana pengelolaan air limbah, khususnya bagi Masyarakat BerpenghasilanRendah (MBR).IV-130 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVProgram Infrastructure Enhancement Grant (IEG) bersumber dari hibah AusAID, danditujukan untuk program peningkatan infrastruktur dalam mendukung proyek-proyekinfrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan. IEG ini bertujuan untuk meningkatkandampak ekonomi dan sosial dari investasi infrastruktur melalui penyediaan hibah.Alokasi Anggaran Bantuan SosialDalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, alokasi <strong>anggaran</strong> bantuan sosial direncanakan sebesar Rp61,5triliun atau 0,9 persen terhadap PDB. Jumlah ini, menunjukkan penurunan sebesar Rp9,6triliun atau 13,6 persen bila dibandingkan dengan pagu <strong>anggaran</strong> bantuan sosial yangditetapkan dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp71,2 triliun (1,1 persen terhadap PDB).Alokasi <strong>anggaran</strong> bantuan sosial dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, terdiri dari: (1) alokasi danapenanggulangan bencana alam sebesar Rp4,0 triliun, dan (2) alokasi bantuan sosial yangdisalurkan melalui kementerian negara/lembaga sebesar Rp57,5 triliun.Alokasi dana penanggulangan bencana alam dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut berartilebih tinggi Rp207,2 miliar atau 5,5 persen dari pagu <strong>anggaran</strong> penanggulangan bencanaalam yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp3,8 triliun. Danapenanggulangan bencana alam tersebut akan dipergunakan untuk melindungi masyarakatterhadap berbagai dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam, yang meliputi kegiatankegiatantahap prabencana dalam rangka meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaanmenghadapi bencana, tahap penanganan tanggap darurat pascabencana, dan tahappemulihan pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi.Selanjutnya, alokasi <strong>anggaran</strong> bantuan sosial yang akan disalurkan melalui berbagaikementerian negara/lembaga dalam tahun <strong>2011</strong> sebesar Rp57,5 triliun tersebut, berartimengalami penurunan sebesar Rp9,9 triliun, atau 14,6 persen bila dibandingkan denganpagu <strong>anggaran</strong> bantuan sosial yang disalurkan melalui K/L dalam 2010 sebesar Rp67,4triliun. Penurunan alokasi <strong>anggaran</strong> bantuan sosial dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, terutamaberkaitan dengan adanya kebijakan realokasi bantuan operasional sekolah yang semulamerupakan bantuan sosial yang dialokasikan melalui Kementerian Pendidikan Nasionalmenjadi bagian dari transfer ke daerah.Beberapa program yang termasuk dalam kategori bantuan sosial dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>antara lain adalah: (1) bantuan operasional sekolah (BOS), dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesarRp3,0 triliun, yang dialokasikan melalui Kementerian Agama. Mulai tahun <strong>2011</strong> inidirencanakan adanya kebijakan realokasi <strong>anggaran</strong> untuk dana bantuan operasional sekolah(BOS), yang selama ini dialokasikan melalui <strong>anggaran</strong> Kementerian Pendidikan Nasionalakan dipindahkan menjadi bagian dari <strong>anggaran</strong> transfer ke daerah. Realokasi <strong>anggaran</strong>BOS tersebut direncanakan mencapai Rp16,8 triliun, terdiri dari: (a) dana BOS sebesarRp16,6 triliun; dan (b) dana cadangan (buffer funds) sebesar Rp0,2 triliun; (2)beasiswapendidikan untuk siswa dan mahasiswa miskin, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp24,9triliun; (3) program upaya kesehatan masyarakat (pelayanan kesehatan di Puskesmas)dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp916,8 miliar; (4) program upaya kesehatan perorangan(pelayanan kesehatan di rumah sakit kelas III), dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesarRp4,3 triliun; (5) peningkatan keberdayaan masyarakat dan PNPM pedesaan dengankecamatan (PPK), dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp9,6 triliun; (6) pengembanganinfrastruktur sosial ekonomi wilayah/penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP),dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp1,7 triliun; serta (7) program keluarga harapan(PKH), dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp1,6 triliun.Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -131


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Program BOS merupakan amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), yang menyatakan bahwa Pemerintah danPemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjangpendidikan dasar tanpa memungut biaya. Tujuan dari program BOS, yaitu membebaskanbiaya pendidikan bagi siswa tidak mampu, dan meringankan beban siswa lainnya agar semuasiswa memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangkapenuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Program BOS diberikan kepada sekolahtingkat SD dan SMP, dan dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnyamasyarakat miskin dalam membiayai pendidikan, sehingga diharapkan angka putus sekolahdapat menurun. Program BOS diberikan, baik dalam bentuk pemenuhan kebutuhanoperasional sekolah, maupun dalam bentuk BOS buku. Dana BOS tersebut dialokasikanberdasarkan jumlah murid, dengan alokasi sebesar Rp397.000 untuk SD/MI kabupaten,sebesar Rp400.000 untuk SD/MI kota per murid per tahun, sebesar Rp570.000 untuk SMP/MTs kabupaten, dan sebesar Rp575.000 untuk SMP/MTs kota per murid per tahun. Dalamtahun <strong>2011</strong>, dana BOS akan disediakan bagi 44,1 juta siswa tingkat pendidikan dasar, dengantotal alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp19,8 triliun.Di samping program BOS yang dialokasikan untuk pendidikan dasar, Pemerintah jugamengalokasikan <strong>anggaran</strong> bagi program beasiswa untuk siswa miskin mulai dari jenjangpendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Program beasiswa untuk siswa miskin dalamtahun <strong>2011</strong> akan dialokasikan masing-masing untuk 5,3 juta siswa SD dan SMP denganalokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp19,5 triliun; bagi 1,3 juta siswa MI dan MTs dengan alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp702,0 miliar; bagi 892,4 ribu siswa SMA dan SMK dengan alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp2,9 triliun; bagi 400,0 ribu siswa MA dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesarRp304,0 miliar; bagi 67 ribu mahasiswa Perguruan Tinggi dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesarRp1,2 triliun; dan untuk 59,5 ribu mahasiswa Perguruan Tinggi Agama dengan alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp84,0 miliar.Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar,khususnya bagi penduduk miskin, maka pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan bagimasyarakat yang sudah dilaksanakan dalam tahun-tahun sebelumnya dalam bentukAskeskin/Jamkesmas akan terus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Dalam tahun <strong>2011</strong>,program jaminan pelayanan kesehatan pada masyarakat (jamkesmas) akan diberikan dalambentuk: (1) peningkatan akses penduduk miskin dan kurang mampu di kelas III RSPemerintah dan RS swasta tertentu yang ditunjuk, mencakup sebanyak 76,4 juta RTS, denganalokasi <strong>anggaran</strong> bantuan sosial sebesar Rp4,3 triliun dan pelayanan kesehatan dasar bagiseluruh penduduk di Puskesmas dan jaringannya, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> bantuan sosialsebesar Rp916,8 miliar.Dalam rangka menyempurnakan sistem perlindungan sosial, dan sekaligus sebagai upayauntuk mempercepat pencapaian target Millenium Development Goals (MDG’s), khususnyabagi masyarakat miskin, dalam tahun <strong>2011</strong> Pemerintah akan kembali melanjutkan programpenyediaan bantuan bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) dalam pos bantuan sosialmelalui program bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial (program keluarga harapan/PKH) bagi 1,1 juta RTSM, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp1,6 triliun. Apabiladibandingkan dengan pelaksanaan program keluarga harapan tahun 2010, terdapat kenaikanbaik untuk jumlah sasaran penerima, maupun alokasi <strong>anggaran</strong>nya. Kebijakan tersebutsesuai dengan rencana target sasaran-alokasi dalam Rencana Pembangunan JangkaMenengah tahun <strong>2011</strong>-2014. Sasaran yang berhak menerima bantuan adalah: (1) anakusia 0-6 tahun dalam RTSM yang akan diberikan pelayanan kesehatan; (2) ibu hamil danIV-132 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVibu nifas dalam RTSM yang akan diberikan pelayanan kesehatan; dan (3) anak usia 6-15tahun dalam RTSM yang akan diberikan layanan pendidikan.Selanjutnya, dalam rangka menjaga keberlanjutan berbagai program penanggulangankemiskinan yang telah dilaksanakan dalam tahun-tahun sebelumnya, dalam tahun <strong>2011</strong>cakupan PNPM akan diperluas ke beberapa kecamatan di perkotaan dan perdesaan, danakan terus dilakukan harmonisasi antarprogram penanggulangan kemiskinan berbasispemberdayaan masyarakat dari berbagai sektor ke dalam wadah Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Penyempurnaan dan perluasan cakupanprogram pembangunan berbasis masyarakat antara lain meliputi: (1) peningkatankeberdayaan masyarakat dan PNPM perdesaan dengan kecamatan (PNPM Perdesaan), yangmencakup pemberdayaan di 5.216 kecamatan, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp9,6 triliun;(2) penanggulangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah penanggulangan kemiskinanperkotaan/P2KP (PNPM perkotaan), yang mencakup 10.948 kelurahan, dengan alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp1,7 triliun; (3) PNPM infrastruktur perdesaan (PPIP) yang mencakup1.500 desa dengan alokasi <strong>anggaran</strong> Rp1,0 triliun; (4) PNPM Daerah Tertinggal dan Khususyang mencakup seluruh kabupaten di Nangroe Aceh Darussalam dan 75 kabupaten lainnyadengan alokasi <strong>anggaran</strong> Rp345,9 miliar; serta (5) PNPM Pengembangan InfrastrukturSosial Ekonomi Wilayah yang mencakup pemberdayaan di 237 kecamatan dengan alokasi<strong>anggaran</strong> Rp527,8 miliar.Alokasi Anggaran Belanja Lain-lainBelanja Lain-lain adalah semua <strong>belanja</strong> Pemerintah <strong>pusat</strong> yang dialokasikan untukmembiayai keperluan lembaga yang belum mempunyai kode bagian <strong>anggaran</strong>, keperluanyang bersifat ad-hoc (tidak terus menerus), kewajiban <strong>pemerintah</strong> berupa kontribusi atauiuran kepada lembaga internasional yang belum ditampung dalam bagian <strong>anggaran</strong>Kementerian negara/Lembaga, dana cadangan risiko fiskal, serta mengantisipasi kebutuhanmendesak dalam rangka penyelenggaraan <strong>pemerintah</strong>an.Alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> lain-lain dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> direncanakan sebesar Rp26,3triliun, atau 0,4 persen terhadap PDB. Jumlah ini, berarti menunjukkan penurunan sebesarRp6,6 triliun, atau 20,1 persen bila dibandingkan dengan pagu <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> lain-laindalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp32,9 triliun (0,5 persen terhadap PDB). Lebih rendahnyaalokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> lain-lain dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, antara lain berkaitan dengandilakukannya realokasi beberapa pos <strong>anggaran</strong> dari <strong>belanja</strong> lain-lain ke <strong>belanja</strong> K/L, sepertipendanaan untuk biaya pemungutan PBB, <strong>anggaran</strong> operasional beberapa komite/lembaga,dan sebagian <strong>belanja</strong> penunjang. Selain itu, juga dilakukan realokasi <strong>anggaran</strong> penyertaanmodal negara (PMN) kepada lembaga keuangan internasional dari <strong>belanja</strong> lainnya ke pospembiayaan. Alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> lain-lain dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut terdiri dari:(1) dana cadangan risiko fiskal (policy measures) sebesar Rp4,9 triliun; dan (2) <strong>belanja</strong>lainnya Rp21,4 triliun.Dana cadangan risiko fiskal dialokasikan antara lain berupa dana cadangan risiko asumsimakro, yang disediakan sebagai langkah antisipasi perubahan besar-besaran dalam posturAPBN apabila terjadi deviasi antara berbagai asumsi ekonomi makro yang ditetapkanPemerintah, seperti pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerikadengan realisasinya. Di samping itu, dana cadangan risiko fiskal juga menampung danacontingent liabilities, untuk proyek infrastruktur, khususnya pengadaan tanah untuk proyekjalan tol. Pemberian dukungan Pemerintah ini dimaksudkan untuk mendorong percepatanNota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -133


Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>pembangunan jalan tol yang terkendala oleh adanya permasalahan pembebasan tanahakibat terjadinya kenaikan harga tanah yang akan digunakan dalam pembangunan jalantol (land capping).Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka alokasi <strong>anggaran</strong> untuk dana cadanganrisiko fiskal dalam tahun <strong>2011</strong> direncanakan sebesar Rp4,9 triliun. Jumlah ini, berartimengalami penurunan sebesar Rp1,1 triliun dibandingkan dengan pagu <strong>anggaran</strong> danacadangan resiko fiskal dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp6,0 triliun. Penurunan alokasi<strong>anggaran</strong> dana cadangan risiko fiskal dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, antara lain berkaitandengan tidak lagi dialokasikannya cadangan risiko stabilisasi harga pangan dan risiko fiskallainnya seperti risiko lifting dan kenaikan harga gas PLN.Sementara itu, komponen lainnya dari <strong>belanja</strong> lain-lain adalah <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> lainnyayang antara lain menampung pengeluaran yang bersifat ad hoc, dan tidak diharapkanberulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidakterduga lainnya, yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan <strong>pemerintah</strong>an.Dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> lainnya direncanakan sebesar Rp21,4triliun (0,3 persen terhadap PDB). Jumlah ini, berarti lebih rendah sebesar Rp5,6 triliunatau 20,7 persen bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> lainnyadalam tahun 2010 sebesar Rp26,9 triliun (0,4 persen terhadap PDB). Alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>lainnya dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, antara lain dipergunakan untuk menampung:(1) operasional lembaga/komite; (2) cadangan <strong>belanja</strong> termasuk cadangan beras Pemerintah,lanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera Barat, dan pengembangan MeraukeIntegrated Food and Energy Estate (MIFEE); serta (3) <strong>belanja</strong> penunjang. Selain itu, jugamenampung cadangan pembangunan daerah perbatasan, penyelesaian nomor indukkependudukan, alutsista hankam, dan cadangan subsidi BBM.Alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> <strong>pemerintah</strong> Pusat menurut jenis dalam tahun 2010 dan <strong>2011</strong>,dapatdilihat pada Tabel IV.23.TABEL IV.23PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2010-<strong>2011</strong>(triliun rupiah)No.UraianAPBN-P2010 <strong>2011</strong>% thdPDBRAPBN% thdPDB1. Belanja Pegawai162,7 2,6 180,6 2,62. Belanja Barang112,6 1,8 131,5 1,93. Belanja Modal95,0 1,5 121,7 1,74. Pembayaran Bunga Utang 105,7 1,7 116,4 1,75. Subsidi201,3 3,2 184,8 2,66. Belanja Hibah0,2 0,0 0,8 0,07. Bantuan Sosial71,2 1,1 61,5 0,98. Belanja lain-lain32,9 0,5 26,3 0,4Jumlah781,5 12,5 823,6 11,8Sumber : Kementerian KeuanganIV-134 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!