Pembentukan LSK

infokursus.net
  • No tags were found...

Pembentukan LSK

KATA SAMBUTANDirektur Jenderal PNFI DepdiknasiPEMBENTUKAN LSKPendidikan diselenggarakan secara berkeadilan, bermutu dan relevandengan kebutuhan masyarakat baik lokal, nasional, maupun global sehinggamampu mewujudkan visi pendidikan nasional untuk membangun insan yangcerdas dan kompetitif. Untuk mewujudkan visi tersebut dalam penyelenggaraanpendidikan nasional bertumpu pada tiga tema, yakni: 1) pemerataan danperluasan akses, 2) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dan 3)peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal sebagai salah satuunit utama Departemen Pendidikan Nasional dalam menindaklanjuti tema tersebutdi bidang pembinaan kursus dan kelembagaan diantaranya dengan penyelenggaraanuji kompetensi bagi peserta didik kursus dan pelatihan serta warga masyarakat.Kebijakan penyelenggaraan uji kompetensi ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 61 ayat 1,2dan 3 tentang sertifikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan pasal 89 ayat (1) dan (5) tentang sertifikasi, serta KeputusanMenteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi bagiPeserta didik Kursus dan Pelatihan Dari Satuan Pendidikan Nonformal atau WargaMasyarakat yang Belajar Mandiri.Uji Kompetensi bagi peserta didik kursus dan warga masyarakat merupakansarana untuk mengukur pencapaian kompetensi akhir peserta didik, dan bagi merekayang dinyatakan lulus dan kompeten akan memperoleh sertifikat kompetensi. Untukmenyelenggarakan uji kompetensi tersebut diperlukan lembaga sertifikasikompetensi yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah, tempatuji kompetensi, penguji uji kompetensi dan berbagai standar kompetensi lulusanberstandar nasional.Akhirnya dengan terbitnya pedoman uji kompetensi, pembentukanlembaga sertifikasi kompetensi, pembentukan tempat uji kompetensi, sertapelatihan dan ujian calon penguji uji kompetensi ini diharapkan dapat memacudinas pendidikan, organisasi profesi, penyelenggara kursus dan satuanpendidikan nonformal melakukan langkah-langkah yang terarah, terencanadan berkesinambungan dalam penyelenggaraan uji kompetensi. Mudahmudahandengan pedoman ini pelaksanaan uji kompetensi dapat berjalandengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.Jakarta, 10 Februari 2009Direktur JenderalHamid Muhammad, Ph.DNIP 19590512 198311 1 001


KATA PENGANTARDirektur Pembinaan Kursus dan KelembagaanDitjen PNFI DepdiknasPuji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karenadengan kerja keras dan upaya yang tidak mengenal lelah akhirnya DirektoratPembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat Jenderal PendidikanNonformal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional berhasilmenyelesaikan penyusunan berbagai pedoman yang akan menjadi acuanatau rujukan oleh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah,dibidang pembinaan kursus dan kelembagaan, khususnya dalam mendukungpelaksanaan program uji kompetensi.Pada tahap awal pedoman-pedoman yang berhasil disusun, antara lain:1) Pedoman Uji Kompetensi; 2) Pedoman Pembentukan Lembaga SertifikasiKompetensi; 3) Pedoman Pembentukan Tempat Uji Kompetensi; 4) PedomanPelatihan dan Ujian Calon Penguji Uji Kompetensi. Kemudian akan dilanjutkandengan penyusunan beberapa pedoman lainnya: 1) Prosedur OperasionalStandar (POS) Uji Kompetensi SPA; 2) POS Uji Kompetensi Tata Boga; 3)POS Uji Kompetensi Seni Merangkai Bunga dan Desain Floral; 4) PenetapanBiaya Uji Kompetensi; 5) Pedoman Pelatihan Calon pelatih/master pengujiUji KompetensiPenyusunan pedoman-pedoman tersebut merupakan upaya mewujudkanatau mengimplementasikan salah satu dari 3 (tiga) pilar kebijakanpembangunan pendidikan di Indonesia, yaitu peningkatan mutu, relevansi,dan daya saing. Sementara itu, pelaksanaan uji kompetensi merupakan wujudpelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dariSatuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri.Saya berharap seluruh pedoman tersebut dapat dilaksanakan sesuaidengan ketentuan dan berhasil dengan baik. Apabila terdapatkekurangsempurnaan pedoman-pedoman tersebut dalam pelaksanaannya,maka akan kami jadikan bahan masukan penyempurnaan dan pelaksanaanprogram di masa mendatang.Jakarta, 9 Februari 2009Direktur,Dr. WartantoNIP 131865020iiPEMBENTUKAN LSK


DAFTAR ISIKATA SAMBUTANKATA PENGANTARDAFTAR ISIiiiiiiBAB I : PENDAHULUAN 1A. Latar Belakang 1B. Landasan Hukum 2C. Pengertian 2D. Tujuan 3BAB II: PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBENTUKANLEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI 5A. Persyaratan Pembentukan Lembaga SertifikasiKompetensi 5B. Tata cara Pembentukan Lembaga SertifikasiKompetensi 6C. Evaluasi Kinerja Lembaga Sertifikasi Kompetensi 6iiiPEMBENTUKAN LSKBAB III : KELENGKAPAN LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI 7A. Bentuk dan Pembinaan Lembaga SertifikasiKompetensi 7B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang LembagaSertifikasi Kompetensi 8C. Pendanaan 10D. Struktur Organisasi Lembaga SertifikasiKompetensi 10E. Periode Kepengurusan 12F. Sarana, Prasarana dan Ketenagaan 12BAB IV : PENUTUP 13LAMPIRAN-LAMPIRAN


BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangUndang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19tahun 2005, Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan No. 0151/U/1977 mengamanatkanpelaksanaan uji kompetensi dan pemberian sertifikatkompetensi dilaksanakan oleh satuan pendidikan yangterakreditasi atau lembaga sertifikasi.Oleh karena itu, ujian nasional kursus pendidikannonformal yang dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun1977 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan No. 0151/U/1977 tidak sesuai lagi denganUndang-undang dan peraturan tersebu dan akan digantikandengan uji kompetensi.Untuk membentuk lembaga sertifikasi kompetensisebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor20/2003, Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005, danPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70/2008,maka perlu disusun pedoman pembentukan lembagasertifikasi kompetensi yang dapat dijadikan acuan olehorganisasi/asosiasi profesi.B. Landasan HukumPeraturan perundang-undangan yang dapat dijadikanlandasan pembentukan dan pelaksanaan Uji dan SertifikasiKompetensi antara lain:1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional.2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan.1PEMBENTUKAN LSK


3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta DidikKursus dan Pelatihan dari Satuan PendidikanNonformal atau Warga Masyarakat yang BelajarMandiri.C. Pengertian1. Organisasi Profesi atau Asosiasi Profesi adalahorganisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakatwarga negara Republik Indonesia secara sukarela atasdasar kesamaan tujuan, kegiatan, profesi, dan/ataukeahlian yang berperan dalam mengembangkan,meningkatkan kemampuan atau kompetensianggotanya dan warga masyarakat, dalam rangkamencapai tujuan pendidikan nasional dalam wadahNegara Kesatuan Republik Indonesia yangberdasarkan Pancasila.2PEMBENTUKAN LSK2. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaianyang dilakukan oleh penguji atau asesor uji kompetensiuntuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasilbelajar peserta didik kursus dan satuan pendidikannonformal lainnya,serta wargamasyarakat yangbelajar mandiri padasuatu jenis dan tingkatpendidikan tertentu.3. Penguji pada ujikompetensi adalahtenaga pendidik yangtelah memenuhistandar kualifikasi dankompetensi pengujipada kursus danpelatihan.


4. Sertifikasi adalah proses kegiatan pemberian dokumenijazah dan/atau sertifikat kompetensi atas pencapaiankompetensi akhir peserta didik melalui suatu ujian.5. Sertifikasi kompetensi adalah proses pelaksanaan,penetapan dan pengakuan terhadap pencapaiankompetensi seseorang pada suatu jenis dan tingkatpendidikan tertentu melalui uji kompetensi denganstandar kompetensi yang telah ditetapkan dan berlakusecara nasional.6. Lembaga sertifikasi kompetensi adalah suatu lembagapenyelenggara uji kompetensi yang dibentuk olehorganisasi/asosiasi profesi yang diakui Pemerintahdan dikelola secara mandiri untuk melaksanakan uji dansertifikasi kompetensi bagi peserta didik kursus dansatuan pendidikan nonformal lainnya serta wargamasyarakat yang belajar mandiri.7. Tempat uji kompetensi adalah lembaga kursus dan/atausatuan pendidikan nonformal lainnya atau tempat lainyang berdasarkan penilaian dinyatakan layak danmampu melaksanakan uji kompetensi.8. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti penetapandan pengakuan terhadap pencapaian kompetensiseseorang yang telah lulus uji kompetensi.D. Tujuan1. Tujuan PedomanPedoman ini disusun untuk memberikan acuan kepadaaparat pemerintah pusat dan daerah, organisasi atauasosiasi profesi, penyelengara kursus dan pelatihan,dan masyarakat agar memiliki pemahaman mengenaipembentukan lembaga sertifikasi kompetensi.3PEMBENTUKAN LSK


4PEMBENTUKAN LSK2. Tujuan pembentukan lembaga sertifikasi kompetensi.Pembentukan lembaga sertifikasi kompetensibertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan ujikompetensi bagi peserta didik kursus dan pelatihandari satuan pendidikan nonformal atau wargamasyarakat yang belajar mandiri berdasarkan standarkompetensi yang ditetapkan.


BAB IIPERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBENTUKANLEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSIA. Persyaratan Pembentukan LembagaSertifikasi KompetensiPembentukan lembaga sertifikasi kompetensidilakukan oleh organisasi/asosiasi profesi yang memenuhipersyaratan sebagai berikut.1. Memiliki akte notaris.2. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga (AD/ART) disahkan oleh notaris.3. Memiliki struktur organisasi.4. Memiliki alamat lembaga yang tetap.5. Kesepakatan bersama untuk membentuk lembagasertifikasi kompetensi antara organisasi/asosiasiprofesi sejenis apabila terdapat lebih dari satuorganisasi/asosiasi profesi yang diakui pemerintah.6. Memiliki rancangan:a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(AD/ART) lembaga sertifikasi kompetensi;b. Struktur organisasi lembaga sertifikasi kompetensitermasuk curriculum vitae calon pengurus lembagasertifikasi kompetensi;c. alamat lembaga sertifikasi kompetensi yang tetap.5PEMBENTUKAN LSK


6PEMBENTUKAN LSKB. Tata Cara Pembentukan LembagaSertifikasi KompetensiPembentukan lembaga sertifikasi kompetensidilakukan oleh organisasi/asosiasi profesi melalui tata carasebagai berikut.1. Organisasi/asosiasi profesi membentuk lembagasertifikasi kompetensi;2. Organisasi profesi melaporkan dan mengajukanpermohonan pengukuhan lembaga sertifikasi kompetensikepada Menteri Pendidikan Nasional melalui DirekturJenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI)dengan melampirkan kelengkapan persyaratanpembentukan lembaga sertifikasi kompetensi.3. Direktorat Jenderal PNFI meneliti dan memverifikasidokumen kelengkapan persyaratan pembentukanlembaga sertifikasi kompetensi.4. Direktur Jenderal PNFI menetapkan pengukuhanlembaga sertifikasi kompetensi.5. Lembaga sertifikasi kompetensi yang telah dikukuhkanharus melengkapi komponen sebagai berikut:a. Pedoman pengujian dan penilaian;b. Alat dan bahan penilaian uji kompetensi;c. Standar kompetensi lulusan (SKL);d. Master penguji;e. Penguji;f. Tempat uji kompetensi yang akan menjadi bagiandari organisasi lembaga sertifikasi kompetensi.C. Evaluasi Kinerja Lembaga SertifikasiKompetensiDirektur Jenderal PNFI melakukan evaluasi kinerjalembaga sertifikasi kompetensi setiap satu tahun. Apabilahasil evaluasi menunjukkan kinerja yang tidak/kurang baik,Direktur Jenderal PNFI dapat mempertimbangkan kembalipenetapan pengukuhan yang telah diberikan.


BAB IIIKELENGKAPAN LEMBAGA SERTIFIKASIKOMPETENSIA. Bentuk dan Pembinaan LembagaSertifikasi Kompetensi1. Bentuk OrganisasiLembaga sertifikasikompetensi adalahlembaga mandiriyang berbadan hukumyang dibentuk olehorganisasi/asosiasiprofesi yang diakuipemerintah.2. Pembinaana. Secarakelembagaan dan teknis edukatif dibina olehDirektorat Pembinaan Kursus danKelembagaan Ditjen PNFI Depdiknas,mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut.1) Prosedur pembentukan dan standar lembagasertifikasi kompetensi.2) Penyusunan norma, standar kompetensilulusan, pedoman, bahan/alat uji kompetensidan pengadaan blangko sertifikat.b. Secara teknis administrasi dibina dan bertanggungjawab kepada organisasi/asosiasi profesi pendiri,yang mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut.7PEMBENTUKAN LSK


1) Penyampaian laporan berkala setiap enambulan sekali & satu tahun sekali, meliputikegiatan sertifikasi, penjamin mutu, hubunganantar lembaga dan promosi.2) Penyampaian laporan keuangan secaraberkala bulanan, enam bulan dan tahunan.B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang LembagaSertifikasi Kompetensi1. Tugas :a. Merencanakan program kerja lembaga sertifikasikompetensi, meliputi: uji kompetensi dan sertifikasi,penjaminan mutu, hubungan antar lembaga, sertapromosi dan publikasi sertifikasi.b. Menyusun dan menetapkan petunjuk teknis ujikompetensi.c. Melakukan pengelolaan administrasi.d. Melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi,penjaminan mutu, hubungan antar lembaga,promosi dan publikasi.e. Mengawasi uji kompetensi dan sertifikasi,penjaminan mutu, hubungan antar lembaga,promosi dan publikasi.8PEMBENTUKAN LSK


e. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan ujikompetensi dan sertifikasi, penjaminan mutu,hubungan antar lembaga, promosi dan publikasi.2. FungsiDalam melaksanakan tugas tersebut, lembagasertifikasi kompetensi menyelenggarakan fungsi:a. Pengembangan, penyusunan dan penetapankompetensi lulusan, norma, pedoman, kriteria, daninstrumen penilaian uji kompetensi;b. Pelaksanaan hubungan antar lembaga dalampelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi;c. Pelaksanaan penjaminan mutu dalam ujikompetensi dan sertifikasi;d. Pelaksanaan promosi dan publikasi dalampelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi;e. Penatausahaan administrasi lembaga sertifikasikompetensi dalam pelaksanaan uji kompetensi dansertifikasi.f. Pengawasan, evaluasi, dan pelaporanpelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi.3. Wewenanga. Menetapkan tempat uji kompetensi.b. Menetapkan master penguji dan penguji ujikompetensi.c. Menugaskan master penguji dan penguji ujikompetensi.d. Menetapkan materi uji kompetensie. Menetapkan alat uji kompetensif. Menetapkan biaya uji kompetensi berdasarkanstandar yang ditetapkan pemerintah.g. Menetapkan kelulusan peserta uji kompetensi.h. Menetapkan jadwal uji kompetensi9PEMBENTUKAN LSK


i. Menetapkan dan mendistribusikan sertifikatkompetensi dengan blangko sertifikat yangdisediakan Ditjen PNFI Depdiknasj. Mengevaluasi tempat uji kompetensi 2 (dua) kalidalam satu tahunC. PendanaanPendanaan lembaga sertifikasi kompetensi dapatbersumber dari peserta uji kompetensi, pemerintah,pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah.PEMBENTUKAN LSK10D. Struktur Organisasi Lembaga SertifikasiKompetensiStruktur organisasi lembaga sertifikasi kompetensisekurang–kurangnya memiliki kepengurusan yang meliputi:ketua, sekretaris, bendahara, bidang pengujian dansertifikasi, bidang penjaminan mutu, bidang hubungan antarlembaga, bidang promosi dan publikasi. Tugas dan fungsitiap–tiap pengurus diatur dalam anggaran dasar dananggaran rumah tangga lembaga sertifikasi kompetensi.Kepengurusan tersebut sekurang–kurangnya memenuhiketentuan sebagai berikut.1. Ketuaa. Pendidikan minimal lulusan Diploma III (D-3)b. Tidak merangkap sebagai pengurus inti dalamorganisasi profesic. Memiliki kompetensi di bidangnya yang dibuktikandalam bentuk sertifikat keahlian.d. Memiliki kemampuan manajerial.2. Sekretarisa. Pendidikan minimal lulusan Diploma III (D-3)b. Tidak merangkap sebagai pengurus inti dalamorganisasi profesi


c. Memiliki kompetensidi bidangnya yangdibuktikan dalambentuk sertifikatkeahlian.d. Memiliki kemampuanmengoperasikankomputer (minimalMicrosoft Office)e. Memiliki kemampuanberkomunikasidengan baik.2. Bendaharaa. Pendidikan minimal SLTA atau sederajatb. Tidak merangkap sebagai pengurus inti dalamorganisasi profesic. Memiliki kompetensi di bidang administrasikeuangan (mampu menyusun laporan keuangandan menguasai perpajakan)d. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer(minimal Microsoft Excel)3. Ketua-ketua Bidanga. Pendidikan minimal Diploma III (D-3)b. Tidak merangkap sebagai pengurus inti dalamorganisasi profesic. Memiliki kompetensi di bidang yang relevandengan lembaga sertifikasi kompetensi yangdibuktikan dalam bentuk sertifikat keahlian.d. Memiliki kemampuan manajerialPEMBENTUKAN LSK11


E. Periode KepengurusanMasa kepengurusan lembaga sertifikasi kompetensisetiap periode adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali 1periode kepengurusan berikutnya.F. Sarana, Prasarana dan Ketenagaan1. Sarana dan PrasaranaUntuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, makalembaga sertifikasi kompetensi harus memiliki:a. Kantor sebagai sekretariat lembaga sertifikasikompetensi yang tidak digunakan sebagai tempattinggalb. Fasilitas kantor (furniture, komputer dan jaringaninternet, printer, jaringan telepon, fax, mesin hitung,mesin ketik, dan peralatan pendukung lainnya)2. KetenagaanLembaga sertifikasi kompetensi minimal memiliki 2orang staf sekretariat yang bertugas membantupengurus untuk menangani kegiatan harian lembagasertifikasi kompetensi.PEMBENTUKAN LSK12


BAB IVPENUTUPTerbentuknya lembaga sertifikasi kompetensi sertifikasikompetensi yang mandiri, kuat dan berwibawa sangatdiperlukan dalam pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasiagar memberikan pencitraan positif kepada penyelenggarakursus dan pelatihan satuan pendidikan nonformal lainnya sertapara pemangku kepentingan.Oleh karena itu penguatan kelembagaan dan kapasitaspengelola lembaga sertifikasi komptensi menjadi bagian yangtak terpisahkan untuk menghasilkan lembaga sertifikasikompetensi yang mandiri, kuat, dan berwibawa.Pedoman ini diharapkan dapat dijalankan secara baikuntuk menciptakan lembaga sertifikasi kompetensi yangmandiri sesuai dengan perkembangan kebutuhan kompetensidan organisasi/asosiasi profesi.PEMBENTUKAN LSK13


LAMPIRAN 1FORMAT VERIFIKASI USULAN PEMBENTUKANLEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSIPEMBENTUKAN LSK14


PEMBENTUKAN LSK15

More magazines by this user
Similar magazines