Bagian Hukum - Pemerintah Kabupaten Bandung
Bagian Hukum - Pemerintah Kabupaten Bandung
Bagian Hukum - Pemerintah Kabupaten Bandung
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
BAGIAN HUKUMBerdasarkan Peraturan Daerah <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong> Nomor 19 Tahun 2007tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD<strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong> dan Peraturan Bupati <strong>Bandung</strong> Nomor 4 Tahun 2008 tentangRincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD<strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong> Kepala <strong>Bagian</strong> <strong>Hukum</strong> mempunyai tugas pokok melaksanakansebagian tugas Asisten <strong>Pemerintah</strong>an dalam merencanakan teknis operasional,merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusankebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melaluianalisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan,fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasihukum;Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Kepala <strong>Bagian</strong><strong>Hukum</strong> menyelenggarakan fungsi :a. penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional analisa danpengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi danpembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum;b. pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis analisa dan pengkajianproduk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaanpermasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum;c. pengkoordinasian dalam pelaksanaan analisa dan pengkajian produk hukumdan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahanhukum serta pelayanan dokumentasi hukum;d. pengkoordinasian rumusan penyusunan kebijakan penyelenggaraan analisadan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasidan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum;e. penyelenggaraan pembinaan administratif analisa dan pengkajian produkhukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaanpermasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum;f. penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporanpenyelenggaraan analisa dan pengkajian produk hukum danperaturanperundang-undangan,fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukumserta pelayanan dokumentasi hukum;g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;h. penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD,<strong>Pemerintah</strong>, <strong>Pemerintah</strong> Provinsi dan instansi lainnya di bidang analisa danpengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi danpembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum.<strong>Bagian</strong> <strong>Hukum</strong>, dalam melaksanakan tugasnya membawahi 3 (tiga ) Sub<strong>Bagian</strong>, yaitu :1. Sub <strong>Bagian</strong> Pengkajian Produk <strong>Hukum</strong>;Tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas <strong>Bagian</strong> <strong>Hukum</strong> dalammerencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasionalpenyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas1
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pengkajian produk hukumdan perundang–undangan;Fungsi :a. penyusunan perencanaan teknis operasional pengkajian produkhukum dan perundang–undangan;b. pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah <strong>Kabupaten</strong>;c. pelaksanaan fasilitasi harmonisasi peraturan daerah dengan peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi;d. pelaksanaan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan RancanganPeraturan Bupati tentang Penjabaran APBD serta RancanganPeraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan TataRuang Daerah kepada Gubernur untuk di evaluasi;e. pelaksanaan pengkajian, perumusan dan penyusunan produk -produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan dan Instruksi Bupati, Peraturan/ Keputusan Bersama,Perjanjian/ MOU dan produk hukum lainnya;f. pelaksanaan pengolahan data produk hukum daerah dalam bentukPeraturan Daerah dan Peraturan/ Keputusan dan Instruksi Bupati,Peraturan/ Keputusan Bersama, Perjanjian/ MOU dan produk hukumlainnya;g. pelaksanaan pengkajian dan evaluasi atas pelaksanaan produkprodukhukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah danPeraturan/ Keputusan dan Instruksi Bupati, Peraturan/ KeputusanBersama, Perjanjian/ MOU dan produk hukum lainnya;h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas danfungsinya;i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;j. pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD,<strong>Pemerintah</strong>, <strong>Pemerintah</strong> Provinsi dan Instansi terkait dalampengkajian produk hukum dan perundang–undangan.2. Sub <strong>Bagian</strong> Permasalahan <strong>Hukum</strong>;Tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas <strong>Bagian</strong> <strong>Hukum</strong> dalammerencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasionalpenyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerahdan Lembaga Teknis Daerah di bidang fasilitasi dan pelayanan permasalahanhukum dan HAM;Fungsi :a. penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan permasalahanhukum dan HAM;b. pelaksanaan koordinasi penegakan hukum dan HAM;c. pelaksanaan pengolahan data permasalahan hukum dan HAM,pembahasan, pengkajian, serta evaluasi penyelesaian masalah hukum;2
STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANDUNGBERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 19 TAHUN 20079 JULI 20125