LAPORAN PEMBANGUNAN MANUSIA ACEH 2010 - UNDP

undp.or.id
  • No tags were found...

LAPORAN PEMBANGUNAN MANUSIA ACEH 2010 - UNDP

LAPORAN PEMBANGUNAN MANUSIAACEH 2010Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan MasyarakatLAPORAN PEMBANGUNAN MANUSIA ACEH 2010IndonesiaUnited Nations Development ProgrammeMenara Thamrin Building, Lantai 8Kav. 3, Jl. M.H. ThamrinP.O. Box 2338, Jakarta 10250www.undp.or.idBADAN PUSAT STATISTIKPemerintah AcehIndonesia


LaporanPembangunanManusia Aceh 2010Pembangunan Manusia dan PemberdayaanMasyarakatBADAN PUSAT STATISTIKPemerintah AcehIndonesiaLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010i


ISBN: 978-602-96539-3-9Naskah:Badan Pusat Statistik, Pemerintah Aceh, UNDP IndonesiaPenulis:Hugh EvansDesain tata letak/cover:CV. Aksara BuanaFoto:FakhrurruaziDiterbitkan oleh:United Nations Development Programme (UNDP) IndonesiaAnalisa dan rekomendasi kebijakan dalam laporan ini, tidak dengan sendirinya merefleksikan pandangan Pemerintah Aceh, BPS atau UNDP. Laporanini, adalah publikasi independen yang diminta oleh Pemerintah Aceh, BPS dan UNDP - PRU (Unit Penanggulangan Kemiskinan). Mitra utamadan lembaga pelaksana dari proyek ini, sebagai bagian dari Pemerintah Aceh, adalah BAPPEDA. Dalam penulisan laporan ini, UNDP-PRU, bekerjasamadengan sebuah tim konsultan dan penasehat terkemuka. Sementara, data-data statistik, disiapkan oleh BPS. Laporan yang ada di tanganAnda ini, adalah hasil dari sejumlah pertemuan konsultasi terbuka yang dilaksanakan di Aceh, dengan melibatkan pemerintah, aktivis masyarakatsipil seperti dari media massa, akademisi dan lembaga donor.iiLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Kata Pengantar dari Kepala Perwakilan UNDPLaporan ini dibuat atas permintaan Pemerintah Aceh dan ini adalah yang pertama untuktingkat Provinsi di Indonesia, meskipun Pemerintah Provinsi lainnya merencanakan untukmengikuti.Tujuan penulisan laporan pembangunan manusia adalah untuk menempatkan pembangunanmanusia sebagai titik pusat agenda pembangunan, baik di tingkat nasional maupun lokal.Laporan-laporan tersebut, menyediakan perangkat untuk mengukur dan mengkaji kemajuan,membandingkan indikator kesejahteraan dari berbagai komunitas dan kelompok sosial yangberbeda, serta mengidentifikasi ketidakadilan dan kelompok-kelompok yang tersisih dari prosespembangunan. Yang tak kalah penting, laporan pembangunan manusia juga memacu perdebatanterkait prioritas pembangunan, penyediaan informasi yang mendorong perubahan, meningkatkanperumusan kebijakan dan mempromosikan pemanfaatan dari sumberdaya publik yang lebih baik.Pencapaian di Aceh yang tercatat dalam laporan ini sangat mengesankan, jauh diatas perkiraanorang pada lima atau enam tahun yang lalu setelah terjadi konflik dan bencana alam. Meskipunada kecemasan akan kegagalan namun Kesepakatan Damai 2005 di Aceh sebagian besar bisadipertahankan, sambil menyelesaikan berbagai persoalan tersisa. Dukungan yang sangat besardari komunitas global, telah memungkinkan terjadinya perbaikan hampir seluruh kerusakan dankehancuran infrastruktur fisik akibat terjangan tsunami pada bulan Desember 2004. Namun,penyembuhan trauma akibat kehilangan kerabat dan penderitaan selama berlangsungnyakonflik, masih memerlukan bantuan lebih lanjut. Salah satu tantangan terbesar saat ini adalahkebutuhan untuk membangkitkan perekonomian demi terciptanya lapangan pekerjaan yangproduktif bagi semua serta memperbaiki administrasi dan menejemen pelayanan publik untukmemastikan kualitas dan peningkatan akses bagi orang miskin dan mereka yang kurang beruntung.Pesan utama dari laporan ini adalah bahwa cara yang efektif untuk melakukan berbagai haltersebut dengan memberdayakan masyarakat dan komunitas lokal dalam menentukan sendiripemanfaatan sumber daya bagi pembangunan daerah. Beberapa contoh telah ada di Acehdan banyak kesempatan terbuka untuk memperluas pemanfaatannya di berbagai bidangdan pelayanan. Laporan ini, memberikan contoh bagaimana hal tersebut bisa dilakukan.Sementara sebagian besar komentar dan masukan yang diperoleh selama penulisan laporan bernadapositif, tak diragukan bahwa sebagian juga bersikap skeptis terhadap rekomendasi yang ada dalamlaporan ini. Debat dan diskusi diterima dengan tangan terbuka. Satu dari sekian tujuan LaporanPembangunan Manusia adalah mengembangkan berbagai pemikiran dan mereformasi praktek yangada selama ini. Kami berharap bahwa laporan ini dapat memenuhi tujuan tersebut serta membantupemerintah dan masyarakat Aceh untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi semua warga.El-Mostafa BenlamlihKepala Perwakilan UNDP IndonesiaLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010iii


Kata Pengantar dari Gubernur AcehAssalamu ‘alaikum Wr. Wb.Hasil pembangunan yang cukup positif beberapa tahun terakhir, telah mendorongperbaikan kualitas manusia di Provinsi Aceh. Dengan otonomi daerah, pendekatanpembangunan yang sentralistik telah disempurnakan menjadi pendekatan desentralistikyang menempatkan manusia dan keluarga sebagai titik sentral pembangunan. Pendekatan terbaru inisekaligus dapat diikuti dengan memperhatikan secara cermat kaidah-kaidah tatanan pembangunanmanusia dan dukungan yang kuat terhadap pelaksanaan hak-hak (ekonomi, sosial, budaya danpolitik) manusia.Pembangunan manusia dan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses perbaikan kemampuanmanusia untuk mengembangkan pilihan dan kesempatan. Pemberdayaan masyarakat mengantarsetiap individu berpengetahuan dan berketrampilan agar bisa hidup lebih sejahtera dan lebihterhormat.Dalam era otonomi daerah dewasa ini, dimana kepemimpinan serta pengelolaan pembangunanmenjadi sangat dekat dengan sasarannya, terbuka kesempatan mengembangkan pembangunan yangtepat sasaran dan berpihak kepada mereka yang selama ini termarjinalisasi. Proses pembangunanseperti itu, akan mempercepat proses pemerataan peningkatan mutu manusia di Provinsi Aceh.Penempatan manusia sebagai titik sentral pembangunan sekaligus memungkinkan transformasimanusia dari obyek menjadi subyek pembangunan.Laporan Pembangunan Manusia 2010 Provinsi Aceh, diharapkan bisa menjadi acuan untukmengembangkan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang bermutu, mandiri danberbudaya sehingga mampu menghadapi tantangan dalam memajukan provinsi serta berkontribusidalam memajukan manusia Indonesia dan umat manusia secara keseluruhan. Semoga visi yangtermuat dalam laporan ini bisa menjadi dasar pijakan dalam pengambilan kebijakan, pelaksanaanperencanaan dan implementasinya.Wassalamu ‘alaikum Wr. WbIrwandi YusufGubernur AcehivLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Ucapan Terima KasihPenghargaanLaporan ini adalah hasil dari kerjasama dan konsultasi ekstensif dengan para pakardan praktisi dari lembaga serta departemen pemerintahan penting, serta aktivis LSMnasional maupun daerah.Sejak awal, dua lembaga utama pemerintah,yaitu Pemerintah Aceh dan Badan Pusat Statistik(BPS), terlibat aktif dalam proses penulisan.BPS dan kantor cabangnya di provinsi Aceh,menyumbangkan waktu dan sumberdaya dalampengumpulan dan memproses data yang sangatkaya untuk laporan ini.Pemerintah AcehPara penulis laporan ini, dengan tulus mengucapkanterima kasih dan penghargaan setingginyakepada Irwandi Yusuf, selaku GubernurAceh, juga kepada Husni Bahri Tob, T. SaidMustafa dan Tabrani Usman.BPSTim BPS, yang dipimpin oleh WynandinImawan, telah dengan cermat memeriksaakurasi dan konsitensi seluruh data. Tim BPSjuga memberikan analisa yang sangat berhargaterkait apa yang diungkapkan dalam indekspembangunan manusia, begitu pula informasitentang definisi statistik serta mengusulkanmetodologi yang pas dalam mempersiapkanlaporan ini. Kami sangat berterima kasih kepadaBPS dan tim, terutama kepada Nurma Midayantidan Tiodora H. S., serta staf BPS di Aceh,termasuk La Ode Marwan Hakim dan Yudi YosElvin.BAPPEDATim BAPPEDA yang dikomandani olehIr. Iskandar (dan sebelumnya, oleh Prof.Munirwansyah) dan didukung oleh staf intiseperti Marthunis Muhammad, Warqah Helmi,Syafrigani, Aulia Sofyan, Ir Hamdani, Hasratidan Lestari Suci, yang selalu memberikanarahan kepada tim penulis laporan ini sertamengorganisir berbagai pertemuan dengan parapakar dan praktisi, baik di BAPPEDA maupundi Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait.Sekretariat Otonomi KhususMinyak dan GasTim penulis juga berterima kasih atas dukungandan masukan yang diberikan olehDr. Islahuddin T. Harmawan dan Taufik C.Dawood.Para KontributorStudi latar belakang terkait berbagai isu tematiktelah dilakukan oleh Satish Mishra, DerryHabir, Alakh Sharma, Katrina Lee-KooPrabowo. Kami ingin mengucapkan terimakasih atas penelitian dan wawasan mereka.Patrick Barron, sebagai ‘reader’ (pakarpembaca) laporan ini, telah memberikanmasukan sangat baik (excellent) untuk draftLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010v


akhir Laporan Pembangunan Manusia Aceh.Penghargaan khusus patut diberikan kepadaGull Gulluova yang telah membantu dalamsetiap tahapan laporan serta mengkonsolidasisemua data dan statistik.Kelompok PenasehatLaporan ini memperoleh manfaat besarberupa nasehat dan arahan intelektual yangdiberikan oleh para pakar anggota panel.Panel penasehat ini terdiri dari Dr. Islahuddin,Harry Masyrafah, Dr. Saiful Mahdi, Prof.Yusny Saby, Dr. Ahmad Humam Hamid, ItaFatia Nadia, Arijanto Komari, Said Ikram,Ingrid-Kolb Hindarmanto, Jean-Piere Paratore,Prof. Abdul Rahman Lubis, Amrina Habibi,Jeff Herbert dan Safriza Sofyan. Partisipanlainnya, termasuk Arman Fauzi, Martin Vane,Rebecca B Domondon, Nur Aisyah Usman, Dr.Nazamuddin, Saifuddin Bantasyam, Dr. Eka SriMulyani, Paul Greening, Vivi Sylvia, Dahlan,Hamdani, Hanif Asmara, Elvida, Saiful Mahdidan Harry M.dan visi mereka. Perlu juga disampaikanpenghargaan atas kontribusi AbdurrahmanSyebubakar dari Unit PenanggulanganKemiskinan - UNDP dan Felicity Pascoe, GentaKonci, yang telah memberikan pengawasanteknis dan administrasi.Terima kasih khusus juga disampaikanuntuk UNDP Aceh, terutama kepadaSimon Field, Fakri Karim dan RamonHagad, serta juga kepada ZulkarnainLubis dan Teuku Zulfikar yang telahmendukung proses penulisan laporan dengansangat profesional dan berdedikasi tinggi.Laporan, dengan sangat hati-hati telah diedit oleh Danielle Ide-Tobin. Berbagai fotoindah, merupakan kontribusi Fakhrurrazi.Pendanaan laporan ini, berasal dari UNDP,sebagai bagian dari proyek Bantuan Teknisuntuk BRR dan Transisi Pemerintahan Aceh.Laporan ini tidak bisa tuntas tanpadukungan tulus dari banyak orang. Tanpaminatnya yang mendalam terhadap kegiatanini, kami tak mungkin menyelesaikan LaporanPembangunan Manusia 2010 dengan kualitasseperti ini.UNDPPara penulis juga memberikan apresiasi setinggitingginyakepada Beate Trankmann, DirekturUNDP Indonesia, dan Stephen Rodriques, WakilDirektur UNDP Indonesia, atas kepemimpinanviLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Ringkasan EksekutifSaat ini, Acehmenghadapilima tantanganutama, terkaitpeningkatankeamanan, upayamengatasibencana alam dimasa mendatang,pengurangankemiskinan,kecenderunganmenurunnyakesejahteraanperempuan,dan penangananketidaksetaraandi daerah-daerahyang kurangberkembang.Latar belakangBerbagai peristiwa yang terjadi di Aceh belakangan ini, merupakan babak terakhirdalam sejarah panjang dan bergolak sejak Aceh menjadi bangsa pedagang yang kayadan menguasai Selat Malaka. Namun, tahun-tahun panjang perjuangan militerdan politik, disertai dengan perubahan kondisi ekonomi dan bencana alam yangterus-menerus telah mengakibatkan Aceh menjadi salah satu provinsi termiskindi Indonesia saat ini. Akan tetapi, sejak tsunami Desember 2004, disertai denganKesepakatan Damai pada bulan Agustus 2005, masyarakat Aceh dengan dukungandari masyarakat lainnya, telah mencapai perkembangan luar biasa dalam mengkonsolidasikanperdamaian, menyembuhkan luka-luka konflik dan bencana serta membangunkembali masyarakatnya.Laporan ini, adalah respon terhadap permintaan Gubernur Aceh dan merupakanyang pertama dari sejumlah Laporan Pembangunan Manusia yang direncanakan olehUnited Nations Development Programme (UNDP) untuk beberapa provinsi terpiihdi Indonesia.Pemberdayaan MasyarakatTema utama Laporan Pembangunan ManusiaAceh ini, adalah pemberdayaan masyarakat.Pemberdayaan masyarakat, dimaksudkan bukansekedar berupa partisipasi masyarakat dalamperencanaan, tetapi juga keterlibatan dalampengambilan keputusan bersama pemerintahatau pendelegasian pengambilan keputusanke forum-forum yang mewakili pemerintah,konsumen, masyarakat penerima manfaat danpara pemangku kepentingan (stakeholder).Cara seperti ini, diyakini paling efektif untukmenjaga perdamaian, meningkatkan pelayananpublik dan mempromosikan kesejahteraanmasyarakat Aceh. Cara ini juga merupakancara yang lebih tepat untuk memastikan bahwakebutuhan kelompok yang kurang beruntungdan terpinggirkan, akan tertangani denganbaik.Kondisi SosialBerakhirnya konflik dan Kesepakatan Damaitelah memulihkan situasi menjadi lebih normal diAceh sehingga memungkinkan perkembanganyang lebih baik dalam pembangunan manusia.Program pemulihan secara besar-besaran setelahtsunami telah memperbaiki banyak kerusakandan kehancuran yang diakibatkan oleh tsunamidan konflik. Sebagian besar pengungsi yangmenjadi korban peristiwa-peristiwa tersebut,telah dapat kembali ke rumah atau menetapdi lokasi-lokasi baru. Banyak perkembangantelah dicapai dalam melakukan reintegrasi paramantan pejuang GAM ke dalam masyarakatsipil, meski belum mencakup semuanya.Kondisi sosial yang positif di Aceh saat ini,memberikan dasar yang memungkinkan bagipembangunan manusia secara partisipatif,meskipun penyelesaian pengungsi dan mantanLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010vii


pejuang telah menyebabkan gesekan dibeberapa kelompok masyarakat. Penyiksaandan kekerasan dalam rumah tangga, juga masihmenjadi persoalan.Indikator PembangunanBerbagai indikator pembangunan Aceh menunjukkangambaran yang beragam, meskiperbandingan dengan provinsi lain tidakdimungkinkan karena metode penghitunganyang berbeda. Indeks Pembangunan Manusia(IPM) Aceh, melangkah maju berbarengandengan angka nasional hingga tahun 2007,untuk kemudian menurun secara tajam padatahun 2008, sebagai tahun terakhir ketersediaandata. Hal ini terutama karena penurunanbelanja pribadi, yang menggambarkan penurunanberbagai program pemulihan besarbesaranyang pada waktu itu, untuk sementara,menciptakan lapangan pekerjaan yang besarusai tsunami. Dibandingkan dengan daerahdaerahlain di Indonesia, IPM Aceh mengalamipeningkatan lebih lambat dalam beberapatahun terakhir, dengan menduduki peringkatke-29 dari 33 provinsi pada 2008.Dua indikator lainnya yang terkait denganpembangunan gender di Aceh menunjukkantren penurunan selama periode 1996 sampai2008. Indeks Pembangunan Gender (IPG)tahun 2008, telah menunjukkan sedikit perkembangan,dengan angka sekitar 60, beberapapoin lebih rendah dibandingkan 12 tahun sebelumnya.Sementara itu, Ukuran PemberdayaanGender telah bergerak naik-turun selamabertahun-tahun, mulai dari angka tertinggi 57,3pada tahun 1996 dan berakhir dengan 7 poinlebih rendah pada tahun 2008 pada angka 50,2.Penurunan yang tajam ini, bertentangan denganapa yang diharapkan, karena angka-angka palingakhir setelah Kesepakatan Damai berada dibawah angka-angka yang dicapai selama periodekonflik. Tingkat kemiskinan turun menjadi22% dibandingkan dengan rata-rata Indonesiasebesar 14 persen. Meskipun demikian, peringkatAceh terkait Indeks Kemiskinan Manusia(IKM) meningkat dari peringkat ke-20 dari 26provinsi pada tahun 1996 menjadi peringkatke-17 dari 33 provinsi pada tahun 2008. Sementaraitu, angka pertumbuhan penduduk di Acehtelah menurun secara dramatis dalam beberapatahun terakhir, sebagai akibat dari konflik berkepanjangan,migrasi keluar daerah dan ekonomiyang memburuk.viiiDi Provinsi Aceh, indikator-indikator tersebutmenunjukkan Aceh Bagian Barat danSelatan secara signifikan kurang berkembangdibandingkan dengan Aceh Bagian Utara danTimur atau Aceh Bagian Tengah. Kabupatenkabupatenpemekaran, juga terbukti kurangberkembang dibandingkan dengan kabupatenkabupatensebelumnya, sedangkan kota-kotaseperti diperkirakan berkembang lebih maju.Setiap tahun, jumlah kabupaten dan kota yangberada di bawah rata-rata IPM nasional telahmeningkat, dari hanya 1 dari 10 kabupaten padatahun 1993, menjadi semua kecuali satu dari 23yurisdiksi pada tahun 2008. Hal ini sebagiandijelaskan akibat pemekaran kabupatenkabupatenbaru dari kabupaten-kabupaten yangsudah ada.Saat ini, Aceh menghadapi lima tantanganutama, terkait peningkatan keamanan, pengembanganupaya mengatasi bencana alam di masamendatang, pengurangan kemiskinan, pembalikankecenderungan menurunnya kesejahteraanperempuan, dan penanganan ketidaksetaraandi daerah-daerah yang kurang berkembang.Akses ke Layanan PublikInfrastruktur Dasar: Pada tahun 2005, sekitarsatu dari empat rumah tangga masih tinggal dirumah berkualitas buruk dengan pelayanandasar yang buruk, terutama di Aceh BagianBarat dan Selatan. Di tingkat kabupaten secarakeseluruhan, ada hubungan yang lemahantara kualitas perumahan dan penyebaranpenyakit, sebuah hubungan yang biasanyalebih kuat di tingkat rumah tangga. Kualitasperumahan, sebagian besar tergantung padaketersediaan infrastruktur dasar, yang padaumumnya menjadi tanggung jawab lembagapemerintah. Ini menjadi contoh, bagaimanapemberdayaan masyarakat bisa memberikanhasil yang berbeda. Masyarakat lokal penerimadana hibah dari pemerintah, tidak perlumenunggu pemerintah daerah atau pusat untukmemberikan pelayanan ini kepada masyarakatyang kurang memperoleh pelayanan tersebut.Sebaliknya, mereka dapat menentukan penggunaandana yang dialokasikan, untuk tujuantersebut atau untuk melakukan perbaikanjika diperlukan.Pendidikan: Aceh menunjukkan kinerjapaling baik di antara provinsi-provinsi lainnyadi Indonesia terkait angka partisipasi sekolah,Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010di mana perbedaan meningkat pada setiaptingkat pendidikan. Akan tetapi, hal ini tidakharus diterjemahkan sebagai pendidikananak-anak yang lebih baik karena kualitasfasilitas pengajaran dan sekolah yang tidakmerata. Di tingkat sekolah dan universitas, adakecenderungan nyata bagi anak-anak di daerahdaerahterpencil untuk pindah ke kota-kotadan kabupaten lain dengan fasilitas yang lebihbaik. Seperti di bagian lain di dunia, banyakorang dengan tingkat pendidikan yang lebihtinggi tetap miskin, karena kesulitan mencaripekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka.Sektor Pendidikan di Aceh merupakan satusektor dimana pemberdayaan masyarakat relatifcukup maju. Sejalan dengan petunjuk nasional,komite sekolah yang terdiri dari perwakilanguru, pengurus, orang tua dan siswa (jika perlu)memiliki kewenangan untuk menyiapkan danmenyetujui rencana dan anggaran tahunan.Di tingkat provinsi, forum yang terdiri daripara pemangku kepentingan (stakeholder) daripemerintah, universitas, masyarakat sipil, LSM,lembaga donor dan lembaga keagamaan Islammempunyai wewenang untuk menyiapkan danmelaksanakan rencana bagi sektor tersebut.Kesehatan: Meskipun perkembangan besartelah dicapai selama 40 tahun terakhir, tetapiindikator kesehatan menunjukkan bahwaAceh masih menduduki peringkat pertigaatau perempat terbawah dari semua provinsi.Harapan hidup lebih rendah, anak-anak bergiziburuk dan angka kematian ibu dan bayiyang lebih tinggi. Berbagai masalah tersebut,terutama sangat berat terjadi di Aceh BagianBarat dan Selatan, dimana satu dari enam orangtidak memiliki akses ke fasilitas kesehatandalam jarak yang wajar. Hal yang hampir samaberlaku pula di Aceh Bagian Tengah. Adabeberapa bukti bahwa, fasilitas yang lebih baikdi kabupaten menyebabkan kesehatan yanglebih baik. Meski kondisi tersebut, masih jarangada. Sebuah program yang diperkenalkan pemerintahprovinsi pada tahun 2009 yang memberikanpelayanan kesehatan gratis kepada semuawarga masyarakat telah meningkatkan permintaanpelayanan. Meskipun program ini bertujuanbaik, namun ini belum mewakili penggunaanterbaik dari sumberdaya atau pantasmemperoleh dukungan dalam jangka panjang.Ada beberapa peluang untuk menerapkankonsep pemberdayaan masyarakat di sektorkesehatan. Peluang-peluang ini meliputipembentukan sebuah forum publik-swasta ditingkat provinsi, yang serupa dengan forumpendidikan dan penyelenggaraan forum sejenisdi tingkat puskesmas kecamatan. Keahlianpara bidan di daerah perdesaan dapat digunakansecara lebih efektif dengan membentukdan memberikan pelatihan kepada kelompokswadaya masyarakat guna membantuperempuan hamil dan mereka yang memilikibayi. Kelompok serupa juga dapat ditetapkandan diberikan pelatihan dengan bantuan tenagamedis untuk tujuan-tujuan lain, sepertimelawan kekerasan dalam rumah tangga, memperbaikikesehatan dan gizi keluarga, sertamengobati kecanduan narkoba dan alkohol.Keadilan: Tidak seperti provinsi-provinsilainnya di Indonesia, tiga sistem hukum telahditerapkan secara paralel di Aceh sejak tahun2001: hukum tata negara Indonesia, sistemadat tradisional, dan hukum syariah. Hal inisering menimbulkan kekacauan, karena lingkupyurisdiksi yang dicakup oleh setiap sistemmengalami tumpang tindih dan kadangkadangmenimbulkan interpretasi yang berbeda.Beberapa hambatan mengakibatkanmasyarakat, pertama, tidak dapat mengajukantuntutan serta, selanjutnya, tidak memperolehkeadilan. Banyak orang tidak mengetahui opsiopsihukum, mereka tunduk pada tekanansosial yang ada sehingga mereka terpaksamengandalkan sepenuhnya pada adat untukmenyelesaikan sengketa, dan mereka yang beradadi daerah perdesaan seringkali jauh daripengadilan. Karena persepsi yang luas tentangpenyuapan dan korupsi dalam sistem hukumformal, masyarakat memiliki keyakinan yanglebih besar pada pengadilan syariah. Pengadiansyariah ini telah menjadi semakin aktif untuksejumlah isu-isu hak perempuan, termasukpemberian perwalian anak kepada perempuansetelah perceraian, pemberian bagian yangsama atas harta gono-gini pada saat perceraian,dan perlindungan hak waris perempuan. Langkah-langkahuntuk memberdayakan organisasiberbasis masyarakat dapat membantu meningkatkanakses keadilan melalui kampanye untukmeningkatkan kesadaran hak-hak hukum masyarakat,pemantauan keputusan pengadilansyariah dan peraturan adat, serta pemantauankinerja polisi agama (wiliyatul hisbah).Akses ke Kesempatan EkonomiMeskipun ukuran PDRB per kapita menyatakanbahwa Aceh merupakan salah satu provinsiterkaya di Indonesia, tetapi pengeluaran perix


kapita menunjukkan bahwa masyarakat Acehberada di antara yang termiskin. Berlawanandengan persepsi umum, rata-rata pengeluaranper kapita tak seimbang di luar kota-kota padatahun 2008 tidak berbeda jauh di antara semuadaerah. Pengeluaran rumah tangga terendah,terdapat di Aceh Bagian Tengah, dan tertinggi– meski hanya sebesar 8 persen - berada di AcehBagian Barat dan Selatan.Selama bertahun-tahun, kontribusi terbesarPDRB provinsi berasal dari industri minyakdan gas, meski mengalami penyusutan secaracepat akibat kehabisan cadangan. Penerimaanbantuan terbesar untuk rehabilitasi dan rekonstruksisetelah tsunami memberikan dorongansementara bagi perekonomian, tetapi sebagianbesar program tersebut, kini telah berakhir.Investasi di daerah tersebut telah diabaikanselama bertahun-tahun, akibat konflik, persepsiyang tetap hidup tentang ketidakamanan,pemerasan, dan isu-isu peraturan yang tidakterselesaikan tentang kegiatan bisnis.Produktivitas kerja di sektor pertanian telahmeningkat secara bertahap selama beberapatahun, tetapi dibandingkan dengan provinsilain, pertumbuhan PDRB di Aceh memberikandampak yang lebih rendah pada penciptaanpekerjaan. Angka partisipasi tenaga kerja diAceh jauh di bawah rata-rata nasional, dancenderung lebih rendah di kota-kota danlebih tinggi di daerah perdesaan. Terlepas daribeberapa tahun yang tidak normal sebelum dansesudah tsunami, jumlah perempuan dalamangkatan kerja masih dalam angka tetap yaitusekitar 650.000, sedikit lebih rendah dalam duatahun terakhir dimana tersedia data. Penurunanbaru-baru ini mungkin sebagian berkaitan dengankembalinya para mantan pejuang GAM kedalam keluarga, sehingga meringankan bebanperempuan sebagai pencari nafkah utama. Ratarataupah non-pertanian bagi perempuan diAceh kurang dari upah untuk laki-laki, kecualidi empat kabupaten.Enam dari sepuluh pekerja di Aceh bekerjadi sektor informal, tetapi proporsi ini meningkatmenjadi empat dari lima pekerja di AcehBagian Tengah, terutama karena kesempatanyang baik untuk produksi kopi arabika. Meskipunsektor informal yang besar biasanya tidakdianggap sebagai tanda kemajuan pembangunan,sektor ini memainkan peran penting di Aceh(dan daerah-daerah lain di Indonesia) dalammemberikan kesempatan kerja dan mengurangipengangguran terbuka. Salah satu faktor penghambatpertumbuhan lapangan kerja sektorxformal di Aceh adalah upah minimum yangditetapkan oleh pemerintah provinsi, yangmerupakan upah minimum tertinggi di Indonesia,yang sebagian mencerminkan laju inflasidi tahun-tahun pasca tsunami.Kendala lain yang dihadapi baik oleh usahakecil maupun usaha besar, terutama di sektorpertanian, adalah kesulitan memperoleh kredit.Proporsi rumah tangga yang menerima kreditdi Aceh lebih rendah dari rata-rata nasionaldan lebih mengutamakan kredit konsumsibagi penduduk perkotaan. Berbagai upayaterbaru yang dilakukan oleh pemerintah danlembaga donor untuk menciptakan lapangankerja dan memperluas mata pencaharian diAceh terutama mengandalkan pada dana hibahdan pinjaman. Meskipun kajian evaluasi biasanyamelaporkan hasil yang baik, tetapi berbagaikajian lebih rinci mencakup kelompok pengontrolnon-penerima menunjukkan risiko tinggitanpa keuntungan, khususnya pada usaha-usahakecil yang secara khusus melayani permintaanrumah tangga dan pasar lokal.Jika Aceh ingin mencapai sukses dalammenciptakan kesempatan yang lebih luas danproduktif bagi masyarakat untuk mencari nafkah,diperlukan upaya-upaya dalam dua bidangluas berikut ini. Di tingkat makro, kelemahanstruktural dalam perekonomian perlu ditangani,sedangkan di tingkat mikro programprogramuntuk mendukung usaha rumahtangga dan mata pencaharian pribadi harusdihubungkan dengan perubahan strukturalyang sedang berlangsung dalam perekonomianmakro yang lebih luas. Mesin utama pertumbuhanekonomi di masa mendatang sebagianakan berasal dari peningkatan belanja pemerintahyang timbul dari Kesepakatan Damai,dan yang lebih penting dari ekspor komoditaspertanian yang ditentukan secara luas mencakupperkebunan, kehutanan dan perikanan.Berbagai upaya diusulkan untuk memberdayakanmasyarakat bisnis, yang ditetapkansecara luas, untuk berkerja sama secara lebihefektif dengan pemerintah dalam membentukkebijakan dan prioritas bagi pembangunanekonomi. Beberapa hal dapat dijadikan contoh.Dengan pendanaan dari IFC (IntenationalFinancial Cooporation), sebuah Forum BisnisAceh ditetapkan pada tahun 2008 sebagaiplatform untuk meningkatkan dialog antarapemerintah dan sektor swasta mengenai hal-halyang berkaitan dengan pembangunan ekonomidan kegiatan usaha di Aceh. Model kedua dapatdiperoleh pada proyek APED (KerjasamaLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


untuk Pembangunan Ekonomi Aceh) yangdiimplementasikan oleh UNDP melalui kerjasamadengan BAPPEDA provinsi sejak pertengahan2006. Pendekatan ini berdasarkan padapemberdayaan forum publik-swasta untuk industri-industriterpilih dengan yang mempunyaipotensi kuat untuk ekspor.Partisipasi dan PemberdayaanSurvei terbaru menyimpulkan bahwa kondisisosial yang positif di Aceh memberikan dasaryang memungkinkan bagi pengambilan keputusanpartisipatif. Akan tetapi, bias gender danpembagian sosial akibat konflik perlu ditanganisebelum partisipasi penuh masyarakat dapatdiwujudkan.Secara keseluruhan, telah terjadi perubahannyata pada dekade terakhir di Indonesia terkaitpartisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Strategiawal untuk mempromosikan perencanaandari bawah ke atas (bottom up) melaluiMusrenbang telah terbukti sangat tidak efektifdalam menghasilkan manfaat bagi masyarakatsetempat. Strategi yang lebih baru seperti yangdiadopsi dalam program PPK/PNPM-Mandirisecara nasional dan program BKPG diAceh, mengalokasikan dana hibah (block grant)langsung ke kecamatan dan perdesaan, danmemberdayakan para pihak yang berkepentinganuntuk mengambil keputusan sendiritentang penggunaan dana tersebut. Ini merupakanlangkah penting ke depan dalam mempromosikanpembangunan manusia sesuai denganprioritas lokal.Selama satu dekade terakhir, Indonesia jugatelah melakukan langkah besar dalam memajukandemokrasi melalui pemilihan langsunganggota majelis dan dewan perwakilan rakyatdi semua tingkat pemerintahan dari desa hinggapusat, serta kepala pemerintahan dari kepaladesa hingga Presiden. Hal ini menggambarkanprestasi yang luar biasa dalam jangka waktuyang relatif singkat dan merupakan kemajuanpenting dalam pembangunan manusia. Padatahun 2009, sekitar 75 persen dari pemilih terdaftardi Aceh ikut serta dalam pemilihan dewantingkat nasional, provinsi dan kabupaten.Pada tahun 2008, jumlah dan proporsi perempuandalam majelis daerah (DPRA danDPRKs) mengalami peningkatan secara substansial,sebagian karena perkembangan yurisdiksibaru. Angka-angka ini dilaporkan telahmenurun setelah pemilu 2009, tetapi data resmibelum dipublikasikan.Data menunjukkan bahwa perempuantelah menduduki 40 hingga 50 persen dari semuaposisi untuk staf profesional dan teknisdi Aceh setidaknya sejak satu dekade terakhir,meskipun sebagian besar posisi yang diembantidak memiliki pengaruh yang besar. Sementaraitu, proporsi perempuan dalam kepemimpinanjauh lebih rendah, berjumlah di atas 40 persendi beberapa kabupaten, hingga tidak ada samasekali di kabupaten lainnya.Alokasi Sumberdayabagi Pembangunan ManusiaSejak tahun 2000, pendapatan fiskal yang dikelolaoleh pemerintah provinsi dan daerah diAceh telah meningkat secara dramatis. Duasumber utama pendapatan ini adalah transferdari pemerintah pusat, yaitu Dana AlokasiUmum (DAU) dan Dana Otonomi Khusus(DAK) untuk Aceh sebagai bagian dalam KesepakatanDamai dan selanjutnya diundangkandalam Undang-Undang Pemerintah Aceh(UUPA) 2006. Dengan pendapatan pemerintahdi Aceh yang tumbuh jauh lebih cepat daripadaperekonomian lokal, porsi anggaran pemerintahdalam total PDRB meningkat dari hanya 7persen pada tahun 1999 menjadi sekitar 29persen pada tahun 2008, yang menekankan potensiperan pembelanjaan pemerintah sebagaimesin bagi pembangunan ekonomi.Meskipun tidak didesain secara khusus untukmelakukan hal seperti itu, formula alokasiDAU telah menghasilkan pendapatan fiskalper kapita yang jauh lebih tinggi bagi banyakkabupaten yang kurang berkembang, khususnyadi Aceh Bagian Barat dan Selatan serta AcehBagian Tengah. Karena formula DAU lebihtepat untuk yurisdiksi yang lebih kecil makaformula tersebut juga secara tidak sengajadapat memainkan peran dalam mendorongpemekaran kabupaten-kabupaten baru.Peningkatan pendapatan fiskal di Aceh telahdisertai dengan peningkatan serupa dalampengeluaran publik. Porsi terbesar adalah administrasipemerintahan, yang meningkat padaangka tahunan sebesar 8 persen antara 2001dan 2007, sebagian besar karena pemekarankabupaten-kabupaten baru. Kedua terbesaradalah pendidikan, meskipun sebagai secarakeseluruhan, pendidikan telah menurun,Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010xi


sementara terjadi peningkatan pada porsiinfrastruktur, bantuan sosial dan sedikit lebihrendah terkait sektor kesehatan. Pendapatanper kapita yang lebih tinggi antara kabupatendan kota juga telah diterjemahkan ke dalampembelanjaan publik per kapita yang jauh lebihtinggi di Aceh Bagian Barat dan Selatan sertaAceh Bagian Tengah.Meskipun pemerintah provinsi dapat menggunakanalokasi sumberdaya fiskal antara pemerintahkabupaten dan kota sebagai instrumenuntuk mengimplementasikan kebijakan publik,tetapi kontrol atas penggunaan dana SAF,yang diberikan sejak tahun 2008, bisa menjadialat yang jauh lebih efektif. Akan tetapi, halini mengasumsikan departemen-departemenpemerintah provinsi memiliki kapasitas yangdiperlukan untuk mengkaji ulang proposalsecara tepat waktu, untuk memberikan dukunganteknis kepada kabupaten dan kota, danmemantau implementasinya.GenderxiiPosisi perempuan dalam masyarakat Aceh telahmengalami kemajuan dalam beberapa hal, tetapibeberapa indikator menunjukkan kemundurandi berbagai bidang lain. Masuknya lembaga-lembagainternasional setelah tsunamimembantu mengembangkan kapasitas organisasimasyarakat sipil tentang keadilan gender,dan telah ada interaksi dan kerja sama yanglebih besar antara lembaga-lembaga tersebutdan pemerintah terkait isu ini. PengadilanSyariah telah membantu untuk memajukanhak-hak perempuan tentang warisan dan tanah,tetapi beberapa orang menyatakan bahwa interpretasihukum Syariah Aceh dianggap sempitdan konservatif. BRR (Badan Rekonstruksi danRehabilitasi) dan BPN (Badan Pertanahan Nasional)menetapkan kebijakan untuk PendaftaranBersama Harta Gono Gini, tetapi kebijakantersebut mengalami sukses yang berbedabeda.Di sisi lain, IPG (Indeks PembangunanGender) dan UPG (Ukuran PemberdayaanGender) menyatakan tren yang mengecewakanselama bertahun-tahun. Meskipun partisipasiperempuan dalam angkatan kerja terus meningkatsampai yang tertinggi sebesar 40 persenpada tahun 2002, tetapi sejak itu turun sedikit,sebagian karena kembalinya para mantan pejuangGAM ke keluarga masing-masing. Kontribusiperempuan terhadap pendapatan keluargamenurun dan tingkat upah rata-ratanya lebihrendah dibandingkan dengan para lelakidi sebagian besar kabupaten Aceh. Partisipasimereka dalam dewan lokal meningkat, sebelumkembali menukik turun setelah 2008.Yang lebih serius adalah bahwa perempuan menempatiposisi senior dengan proporsi yangkecil, dan sebagian besar masih kurang terwakilidalam pengambilan keputusan di tingkat masyarakat.Kekerasan dalam rumah tangga, denganpelaku laki-laki terhadap perempuan, jugamasih menjadi perhatian utama keluarga diAceh.Kesimpulan dan RekomendasiBerdasarkan analisa informasi yang ada, laporanini mendukung enam tujuan utama guna memajukanpembangunan manusia di provinsi Aceh.Memberdayakan Masyarakat untuk Pembangunan:Mungkin satu-satunya instrumenyang paling efektif untuk meningkatkan pembangunanmanusia adalah memberdayakanmasyarakat untuk mengambil keputusan bersamasecara mandiri tentang apa yang perlu dilakukan.Pemberdayaan ini tidak hanya berartimempromosikan partisipasi dalam rapat umumuntuk mendiskusikan berbagai prioritas danrencana, tetapi juga mengalihkan sumberdayafiskal bagi kelompok-kelompok yang diakui danmendelegasikan wewenang untuk menentukancara bagaimana menggunakan sumberdaya tersebut.Memastikan Manfaat bagi setiap Orang:Meskipun beberapa indikator menunjukkan kemajuandalam pembangunan manusia di Aceh,tetapi penting untuk memastikan bahwa semuaorang memperoleh manfaat dari kemajuanyang dicapai. Semua program pemerintah harusmemberikan perhatian khusus terhadap penanganankebutuhan kelompok-kelompok sosialtertentu yang mungkin telah diabaikanatau yang tidak mampu untuk mendapatkanbantuan yang mereka perlukan karena satu danlain alasan.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik:Pelayanan sosial dasar sekarang dapat diaksessecara fisik oleh sebagian besar masyarakat diseluruh provinsi. Tantangan utama di masamendatang adalah peningkatan kualitas pelayananini, terutama di bidang kesehatan danpendidikan.Meningkatkan Kesempatan bagi PekerjaanProduktif: Tujuan utama lainnya di Acehadalah untuk mengurangi angka pengangguranLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


yang tinggi dan kekurangan lapangan pekerjaansebagai sarana untuk menurunkan kemiskinandan meningkatkan pendapatan rumah tangga.Hal ini penting bukan hanya karena alasanekonomi tetapi juga sebagai sarana untuk menggunakaninvestasi secara lebih baik dalam pendidikandan sumberdaya manusia, dan untukmeningkatkan martabat pribadi dan harga diri.Strategi yang efektif untuk mencapai tujuantujuanini memerlukan langkah-langkah salingmelengkapi baik pada tingkat makro maupunmikro. Aksi-aksi untuk memperkuat ekonomidi tingkat daerah akan membantu menciptakanpekerjaan baru dan memperluas kesempatanbagi mata pencaharian produktif di seluruhAceh.Menggabungkan Mitigasi Bencana denganProgram Lingkungan: Meskipun tsunamimerupakan peristiwa langka, tetapi jenisbencana alam lainnya sering terjadi di Acehdan secara kumulatif menyebabkan kerugiandan kesulitan besar. Karena strategi dan agendaseringkali saling melengkapi maka upaya-upayamitigasi bencana harus digabungkan denganlembaga lain yang bertanggung jawab terhadaplingkungan hidup. Langkah-langkah pengarusutamaanberbagai tindakan untuk mengurangibencana alam sebaiknya diperkuat dalam programpemerintah dan lembaga donor, khususnyadi sektor kehutanan, pertanian dan perikanan.Menggunakan Sumberdaya Publik secaralebih baik: Peningkatan yang sangat besar dalamsumberdaya fiskal yang mengalir ke Acehsebagai hasil dari Kesepakatan Damai danUndang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA)menekankan keharusan untuk meminimalkanpenyalahgunaan dan memastikan sumberdayayang disalurkan untuk berbagai program danpelayanan yang lebih efektif dalam memajukanpembangunan manusia. Untuk tujuan ini, departemen-departemenpemerintah didoronguntuk mengadopsi prinsip-prinsip umum kinerjaperencanaan dan penganggaran. Karenapendekatan ini belum dipahami dengan baikdi Aceh maka pemerintah provinsi sebaiknyamencari bantuan lembaga donor untuk melaksanakanprogram pengembangan kapasitasyang luas sehingga staf terkait dapat mengadopsikonsep tersebut.Rekomendasi lainnya: Selain itu, laporanini memberikan sejumlah rekomendasi untuksektor-sektor khusus. Rekomendasi-rekomendasiini meliputi:• Keamanan• Kemiskinan• Perempuan• Infrastruktur Dasar• Pendidikan• Perawatan Kesehatan• Keadilan• Pembagunan Ekonomi, dan• Alokasi Sumberdaya Fiskal.Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010xiii


xivLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Daftar IsiNomer ISBNPengantarUcapan Terima KasihRingkasan EksekutifLatar BelakangPemberdayaan MasyarakatKondisi SosialIndikator PembangunanAkses ke Pelayanan PublikAkses ke Kesempatan EkonomiPartisipasi dan PemberdayaanAlokasi Sumberdaya dan Pembangunan ManusiaGenderKesimpulan dan RekomendasiAcronimiiiiivviiviiviiviiviiiviiiixxixixiixiixxBAB 1. Pendahuluan 11.1 Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat 31.2 Ukuran Pembangunan Manusia 51.3 Susunan Laporan 6BAB 2. Kondisi Pembangunan Manusia di Aceh 92.1 Peristiwa-peristiwa di Aceh beberapa waktu terakhir 112.1.1 Konflik 112.1.2 Bencana Alam 132.1.3 Pengungsi 132.1.4 Kesepakatan Damai 142.1.5 Pemulihan dan Rekonstruksi 152.2 Indikator Pembangunan Manusia di Aceh 152.2.1 Aceh dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia 162.2.2 Perbedaan-perbedaan di Aceh 202.3 Sisa Dampak 252.4 Kesimpulan 292.4.1 Tantangan 302.4.2 Respon 30Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010xv


BAB 3. Akses ke Layanan Publik 333.1 Akses ke Infrastruktur Dasar 353.1.1 Perlindungan 353.1.2 Perumahan dan Kesakitan 363.1.3 Infrastruktur Ekonomi 363.1.4 Kesimpulan 373.2 Akses ke Pendidikan 373.2.1 Angka Melek Huruf Dewasa 383.2.2 Lama Pendidikan 393.2.3 Partisipasi Sekolah 403.2.4 Perbedaan Gender 423.2.5 Pendidikan dan Kemiskinan 423.2.6 Kesimpulan 433.3 Akses ke Pelayanan Kesehatan 453.3.1 Perbandingan dengan Provinsi-Provinsi lain 453.3.2 Harapan Hidup 463.3.3 Kematian Bayi 473.3.4 Layanan Anak 473.3.5 Kesehatan Masyarakat 493.3.6 Indikator Pelayanan 503.3.7 Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan 513.3.8 Akes pada Orang-Orang Miskin 523.3.9 Kesimpulan 523.4 Akses ke Keadilan 543.4.1 Sistem Hukum yang Paralel 543.4.2 Keluhan-keluhan Umum 553.4.3 Hambatan Keadilan 563.4.4 Pertimbangan Gender 563.4.5 Kesimpulan 59BAB 4. Akses ke kesempatan ekonomi 614.1 Perekonomian Aceh 634.1.1 Ukuran Pendapatan per Kapita di Aceh 634.1.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan 654.1.3 Investasi 664.2 Perbandingan Kabupaten 674.3 Pekerjaan 694.3.1 Produktivitas Tenaga Kerja 694.3.2 Ciri-ciri Pekerjaan 714.3.3 Pekerjaan Perempuan dan Mantan Pejuang GAM 734.4 Akses ke Sumberdaya Finansial 754.5 Pendekatan pada Pembangunan Ekonomi di Aceh 774.6 Kesimpulan 78BAB 5. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat 835.1 Partisipasi Politik 855.1.1 Pemilu Demokratis 855.1.2 Aksi Politik Pascakonflik 855.1.3 Pemilu 2009 865.1.4 Peran Perempuan dalam Posisi Kepemimpinan 865.2 Kohesi Sosial 885.3 Pemberdayaan dan Pengambilan Keputusan 88xviLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


5.3.1 Musrenbang 895.3.2 Program Pengembangan Kecamatan (PPK) 895.3.3 Kerangka Kerja Pemulihan Aceh 905.3.4 BKPG 905.3.5 Organisasi Masyarakat 905.3.6 Bias Gender 915.3.7 Pelajaran berharga 915.4 Kesimpulan 93BAB 6. Perencanaan dan penganggaran bagi pembangunan manusia 956.1 Pendapatan 976.1.1 Sumber Pendapatan 976.1.2 Alokasi Sumberdaya 986.1.3 Dana Otonomi Khusus 1006.2 Pengeluaran 1016.2.1 Agregasi Pngeluaran Publik menurut Sektor 1016.2.2 Pengeluaran per Kapita Sektor 1036.3 Pengeluaran menurut Kabupaten 1066.3.1 Pengeluaran untuk Pendidikan 1066.3.2 Pengeluaran untuk Kesehatan 1076.4 Kesimpulan 108BAB 7. Kesimpulan dan Rekomendasi 1117.1 Kesimpulan 1137.2 Rekomendasi 1157.2.1 Memberdayakan Masyarakat bagi Pembangunan 1157.2.2 Memastikan Manfaat bagi setiap Orang 1167.2.3 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 1167.2.4 Meningkatkan Kesempatan bagi Pekerjaan Produktif 1177.2.5 Menggabungkan Mitigasi Bencana dengan Program Lingkungan 1187.2.6 Meningkatkan Penggunaan Sumberdaya Fiskal 1187.3 Rekomendasi bagi Sektor-Sektor Khusus 1197.4 Pemikiran Akhir 122Lampiran Statistik 123Lampiran A: Tabel dan Gambar tambahan 125Lampiran B: Tabulasi Khusus BPS 143Referensi 157Catatan Teknis 159Metodologi 161TABEL2.2 Total Kerugian Tsunami menurut Sektor (Milyar Rp) 132.3 Pencapaian Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) 142.4 Ringkasan Indikator Aceh 1996 – 2008 192.5 Keseluruhan peringkat kabupaten di Aceh menurut Indikator Pembangunan 243.1 Peringkat Indikator Kesehatan untuk beberapa Provinsi, 2008 453.2 Anak-anak Gizi Kurang di Aceh (% usia Balita) 493.3 Pertolongan Persalinan di Indonesia dan Aceh (%) 49Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010xvii


GAMBAR3.4 Tabel ringkasan Indikator Kesehatan dan Pelayanan menurut Kabupaten di Aceh 513.5 Distribusi Tanah menurut Jenis Kelamin di Aceh, 20081 1 594.1 PDRB per Kapita untuk beberapa Provinsi di Indonesia 1978-2007(Rp sekarang 000) 634.2 Pertumbuhan Pendapatan per Kapita di Indonesia dan Aceh, 2005 - 2007 644.3 Penyesuaian Pengeluaran per Kapita di Indonesia dan Aceh, 2002, 2008 654.4 Investasi menurut beberapa Provinsi di Indonesia 2006 – 2009 664.5 Tabel Ringkasan Tingkat Pendapatan per Kapita menurut Kabupaten di Aceh 694.6 Prosentase Pekerjaan dan PDRB menurut Sektor di Aceh, 2003 - 2008 694.7 Tingkat relatif PDRB per Pekerja menurut Sektor di Aceh 2003 - 2008 706.1 Alokasi Pengeluaran Publik per Sektor di Aceh 2001 – 2007(Provinsi, kabupaten dan kota gabungan) (%) 1026.2 Pengeluaran per Kapita menurut Sektor bagi Kabupaten dan Kotadi Aceh 2001 - 2007 (Rp tetap 2006) 1042.1 Kecamatan-Kecamatan dengan Intensitas Konflik Tinggi,Sedang dan Rendah di Aceh 122.2 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia, 1996-2008 162.3 Perkembangan Pembangunan Terkait Gender di Aceh 1996 – 2008 172.4 Angka kemiskinan menurut Provinsi di Indonesia: 1999-2009 182.5 Laju Pertumbuhan Penduduk di Indonesia 192.6 Perbedaan IPM untuk Seluruh Daerah di Aceh 202.7 Tingkat IPM untuk seluruh Kabupaten dan Kota di Aceh, 1993-2008 212.8 Skor IPM untuk Kabupaten dan Kota dibandingkan denganRata-rata Nasional, 1993-2008 212.9 Indeks Kemiskinan Manusia menurut Kabupaten di Aceh 2007 232.10 Kekerasan di Aceh: Januari 2005 – Desember 2008 262.11 Bantuan dan Konflik menurut Kabupaten di Aceh (Jumlah Konflik, 2008) 283.1 Indikator Perumahan dan Kesakitan menurut Kabupaten di Aceh 2008 363.2 Indikator Pendidikan di Aceh, 1990-2007 383.3 Angka Melek Huruf Dewasa untuk Seluruh Daerah di Aceh 393.4 Angka Melek Huruf Dewasa menurut Jenis Kelamin di Aceh, 1996 – 2008 393.5 Rata-rata Lama Pendidikan untuk Seluruh Daerah di Aceh 403.6 Angka Partisipasi Sekolah di Aceh menurut Kelompok Umurdan Jenis Kelamin, 2007 423.7 Penduduk Miskin yang lulus Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi 433.8 Harapan Hidup untuk Seluruh Daerah di Aceh 463.9 Angka Kematian Bayi dan Rasio Harapan Hidup di Aceh, 1971-2007 463.10 Angka Kematian Bayi menurut Kabupaten di Aceh 2008 (Per 1000) 483.11 Imunisasi Anak Balita menurut Jenis di Indonesia dan Aceh, 2003-2006 504.1 Saham Minyak dan Gas dalam Perekonomian Aceh (%), 1983 – 2006. 644.2 Dampak Pertumbuhan Ekonomi pada Penanggulangan Kemiskinandi Aceh dan daerah lain 654.3 Pengeluaran per Kapita menurut Kabupaten di Aceh (Rp sekarang 2008) 674.4 Peranan Pekerjaan dan PDRB dalam Bidang Pertanian di Aceh, 1980 – 2007 714.5 Pengangguran dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurutKabupaten Aceh, 2008 724.6 Pekerjaan Sektor Informal dan Pengangguran menurut Kabupaten di Aceh, 2008 734.7 Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin di Aceh, 1998 - 2008 744.8 Rasio Rata-rata Upah Non-pertanian Laki-laki-Perempuan menurutkabupaten di Aceh, 2008 754.9 Kesenjangan Kota-Desa dalam Akses ke kredit di Indonesiadan Aceh 2006 dan 2007 76xviiiLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


4.10 Agregasi Jumlah Kredit 775.1 Partisipasi Pemilih di Aceh dalam Pemilu 2009 866.1 Pendapatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota di Aceh(Rp milyar, harga tetap 2006), 1999 – 2008 906.2 IPM dan Pendapatan Fiskal per Kapita menurut Kabupaten di Aceh, 2007 916.3 Pengeluaran untuk Kesehatan, Pendidikan Administrasi Umum sebagai bagiandari Total Pengeluaran Umum menurut Pemerintah Provinsi di Aceh, 2001 - 2007 1026.4 Pengeluaran untuk Kesehatan, Pendidikan dan Administrasi Umum sebagaibagian dari Total Pengeluaran Umum menurut Kabupaten di Aceh, 2001 - 2007 1036.5 Rata-rata Pengeluaran Publik per Kapita menurut Kabupatendi Aceh 2006-2007 (Rp 000s) 1056.6 Pengeluaran Pendidikan Per Kapita menurut kabupaten di Aceh, 2006 & 2007 1076.7 Pengeluaran per Kapita dan Akses ke Fasilitas Kesehatan menurutKabupaten di Aceh, 2007 108KOTAK1 Proyek Peradilan Aceh 552 Kisah Witni 583 Posko Pendaftaran Tanah 584 Forum Kopi APED 805 Program Pengembangan Kecamatan (PPK) 896 Forum Pemulihan Kabupaten/Kota 917 Pemberdayaan rakyat bagi pemberian layanan 93Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010xix


AkronimACMUAFRAHAHDRAHAPEDARIBappenasBCGBCPRBKPGBKPMBKRABLTBLUBOKBOSBPDBPNBPP&PABPSBRABRRBukesraBulogCBOCSOCSRCDAKDAUDPDDPRxx: Pembaharuan Monitorisasi KonflikAceh: Kerangka Kerja Pemulihan Aceh: Aceh Bagian Tengah: Laporan Pembangunan Manusia,Aceh: Aceh Hinterland: Kerjasama untuk PembangunanEkonomi Aceh: Institut Penelitian Asia: Badan Perencanaan PembangunanNasional: Bacillus Calmette-Guérin: Biro untuk Pencegahan danPemulihan Krisis: Bantuan Keuangan PeumakmuGampong: Badan Koordinasi PenanamanModal: Badan KesinambunganRekonstruksi Aceh: Bantuan Langsung Tunai: Badan Layanan Umum: Bantuan Operasional Kesehatan: Bantuan Operasional Sekolah: Bank Pembangunan Daerah: Badan Pertanahan Nasional: Badan Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak: Badan Pusat Statistik: Badan Reintegrasi-Damai Aceh: Badan Rekonstruksi danRehabilitasi: Badan Usaha KesejahteraanPenyandang Cacat: Badan Urusan Logisitik: Organisasi Berbasis Komunitas: Organisasi Masyarakat Sipil: Pusat Sumber Daya MasyarakatSipil: Dana Alokasi Khusus: Dana Alokasi Umum: Dewan Perwakilan Daerah: Dewan Perwakilan RakyatDPRA : Dewan Perwakilan Rakyat AcehDPT : Diphtheria, Pertussis and TetanusDRR-A : Pengurangan Resiko Bencana-Aceh (PRB-A)EDFF : Fasilitas Finansial PembangunanEkonomiERTR : Tanggap Darurat dan PemulihanTransisionalGAM : Gerakan Aceh MerdekaGDI : Indek Pembangunan Gender (IPG)GEM : Ukuran Pemberdayaan GenderGNP : Produk Nasional Bruto (PNB)GoI: Pemerintah IndonesiaGRDP : Produk Domestik Regional Bruto(PDRB)HDI : Indeks Pembangunan Manusia(IPM)HDR : Laporan Pembangunan ManusiaHKI : Hak Kekayaan IntelektualHPI : Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)IASC : Komite antar AgensiIDP : PengungsiIFC: Koperasi Keuangan InternasionalISE: Pekerjaan Sektor InformalJKA : Jaminan Kesehatan AcehJLT: Posko Pendaftaran TanahKDP : Program PengembanganKecamatanKomnas : Komite NasionalKPA : Komite Peralihan AcehKPN : Kredit Pemakmu NanggroeKPU : Komisi Pemilihan UmumKRF : Forum Pemulihan Kecamatan/KotaKUBE : Kelompok Usaha BersamaLKM : Lembaga Keuangan MikroLoGA : Undang-Undang PemerintahanAcehMA: Madrasah AliyahMDF : Multi Donor FundMDG : Tujuan Pembangunan MilleniumMenko Kesra : Menteri Koordinator BidangKesejahteraan RakyatMI: Madrasah IbtidaiyahMoU : Nota KesepahamanLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


MT: Madrasah TarbiyahMusrenbang : Musyawarah RencanaPembangunanNAD : Nanggroe Aceh DarussalamNEA : Aceh Bagian Utara dan TimurNGO : Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM)NTB : Nusa Tenggara BaratNTT : Nusa Tenggara TimurNZAID : Badan PembangunanInternasional New ZealandOtsus : Migas Otonomi Khusus – Minyakdan GasPA: Partai AcehPAAS : Partai Aceh Aman dan SejahteraPBA : Partai Bersatu AcehPDA : Partai Daulat AcehPDP : Proyek Pusat PembangunanManusiaPER : Pemberdayaan Ekonomi RakyatPerda : Peraturan DaerahPLN : Perusahaan Listrik NegaraPNPM : Program Nasional PemberdayaanMasyarakatPNS : Pegawai Negeri SipilPRA : Partai Rakyat AcehPSIRA : Partai Suara Independen RakyatAcehPuskesmas : Pusat Kesehatan MasyarakatRALAS : Rekonstruksi Sistem AdministrasiPertanahan AcehRBARPJPRSDSAFSDSLBSMASMESMKSMPSSPDASusenasTKSKTNATNIUNUNFPAUNICEFUNORCUnsyiahUUWHWSAYBKM: Pendekatan Berdasarkan Hak: Rencana Pembangunan JangkaPanjang: Rumah Sejahtera Darussa’adah: Dana Otonomi Khusus (DanaOtsus): Sekolah Dasar: Sekolah Luar Biasa: Sekolah Menengah Atas: Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Sekolah Menengah Kejuruan: Sekolah Menengah Pertama: Dukungan untuk KeberlangsunganKeamanan Aceh: Survey Sosial Ekonomi Nasional: Tenaga Kesejahteraan SosialKecamatan: Tentara Nasional Aceh: Tentara Nasional Indonesia: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB): Badan PBB di BidangKependudukan: Badan PBB di Bidang Anak: Badan PBB untuk KoordinasiPemulihan Aceh dan Nias: Universitas Syiah Kuala: Undang-Undang: Wilayatul Hisbah: Aceh Bagian Barat dan Selatan: Yayasan Bina Kitorang MandiriLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010xxi


xxiiLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


1PendahuluanLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 1


2Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


1BABPendahuluanPemberdayaanmasyarakatuntuk mengambilkeputusan merekasendiri tentangprioritas-prioritaspembangunandan penggunaansumber dayamerupakan carayang paling efektifuntuk memeliharaperdamaian,meningkatkanpemberianlayanan publikdan meningkatkankesejahteraanrakyat Aceh.Daerah yang dikenal sebagai Aceh ini, memiliki sejarah panjang dan bergejolak.Terletak di ujung barat laut pulau Sumatera, rakyat Aceh berkembang menjadisebuah bangsa kaya dan kuat yang menguasai jalur perdagangan strategis melaluiSelat Malaka. Untuk memperluas dan melindungi kepentingan dagang merekapada abad-abad yang lalu, Kesultanan seringkali terlibat dalam perjuangan melawannegara-negara pesaing di kawasan tersebut. Laporan para pelancong pada abadke-16 memuji kekayaan istana Sultan dan perlunya memberi penghormatan untukmenjamin keamanan perjalanan. Sebagai salah satu negara pertama yangmengadopsi Islam di Asia Tenggara, rakyat Aceh telah mengembangkandan mempertahankan identitas budaya yang kuat. Kemudian, mereka melawanupaya Belanda untuk menggabungkan negara tersebut ke dalam Hindia Belanda,dan dibagi sebagai kesepakatan untuk menjadi bagian dari Indonesia setelahkemerdekaan. Kebencian terhadap dominasi orang Jawa dalam administrasipemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang akhirnya mengarah padakonflik berkepanjangan, yang baru berakhir dengan ditandatanganinya KesepakatanDamai pada tahun 2005.Seperti daerah lainnya di Indonesia, Acehjuga merupakan daerah yang sangat rawan terhadapbencana alam. Meskipun tsunami yangterjadi pada bulan Desember 2004 telah menarikperhatian dunia dan dana besar-besaran untukrekonstruksi, tetapi daerah tersebut telah lamamenderita, dan terus menderita, akibat banyakbencana dengan skala yang lebih kecil, terutamagempa bumi, tanah longsor dan banjir.Namun demikian, sejak tsunami, rakyat Acehdengan dukungan dari pihak-pihak lain, telahmencapai perkembangan luar biasa dalam mengkonsolidasikanperdamaian, menyembuhan lukalukadari konflik dan bencana dan membangunkembali masyarakat mereka.Laporan tentang Aceh ini merupakan responterhadap permintaan Gubernur dan merupakanyang pertama dari sejumlah Laporan PembangunanManusia yang direncanakan oleh UnitedNations Development Programme (UNDP)untuk beberapa provinsi di Indonesia. Laporanlaporanuntuk provinsi-provinsi lainnya sedangdidiskusikan untuk Papua dan Nusa TenggaraTimur (NTT). Laporan-laporan tersebut mengikutitradisi laporan global tahunan dan laporanberkala UNDP bagi banyak negara di seluruhdunia. Laporan Nasional untuk Indonesia diterbitkanpada tahun 1996, 2001 dan 2004, danlaporan lainnya dijadwalkan selesai akhir tahunini (2010).1.1. Pembangunan Manusiadan Pemberdayaan MasyarakatLaporan Pembangunan Manusia yang pertamaditerbitkan pada tahun 1990 dengan satu tujuanuntuk mengembalikan manusia sebagai titikpusat pembangunan, dan sebagai sarana untukmemperluas diskusi tentang berbagai kecenderungan(trend) dalam pembangunan nasional diluar fokus terbatas pada faktor-faktor ekonomi.Tujuannya adalah untuk memberikan penilaianyang luas tentang perkembangan dalam mening-Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 3


katkan kualitas hidup bagi semua orang, khususnyaperempuan, orang-orang miskin dan kurangberuntung. Tujuannya adalah untuk mengkajifaktor-faktor yang membentuk dan bertanggungjawab terhadap kualitas hidup, menekankan keadaansulit kelompok-kelompok yang kurangberuntung dan terkucilkan, dan membuka jalanke depan menuju kebijakan yang lebih inklusifbagi pembangunan yang memberikan manfaatkepada masyarakat dari segala lapisan.Baik Laporan Pembangunan Manusia globalyang diterbitkan setiap tahun oleh UNDP maupunlaporan berkala tentang setiap negara biasanyamemasukkan tema utama yang disesuaikandengan peristiwa-peristiwa terakhir dan keadaantertentu. Misalnya, laporan global untuk tahun2009 memasukkan mobilitas dan migrasimanusia. Laporan Pembangunan Manusia2007 untuk Bosnia Herzegovina menekankandimasukkannya kelompok etnis dan agamayang sebelumnya terpinggirkan dalam programprogrampembangunan. Laporan PembangunanManusia untuk Indonesia yang segeradiluncurkan mengadopsi tema partisipasi dalampemerintahan daerah.Partisipasi aktif merupakan salah satu langkahmenuju pemberdayaan rakyat, yang merupakantema Laporan Pembangunan Manusia untukAceh ini. Melalui pemberdayaan ini dimaksudkanbukan hanya partisipasi dalam perencanaan,tetapi juga berbagi dalam pengambilan keputusandengan pemerintah atau pendelegasian pengambilankeputusan ke forum-forum yang mewakilipemerintah, konsumen, penerima manfaatdan para pemangku kepentingan (stakeholder).Pemberdayaan masyarakat untuk mengambilkeputusan mereka sendiri tentang prioritasprioritaspembangunan dan penggunaan sumberdaya merupakan cara yang paling efektifuntuk memelihara perdamaian, meningkatkanpemberian layanan publik dan meningkatkankesejahteraan rakyat Aceh. Cara ini juga merupakancara yang lebih tepat untuk memastikanbahwa kebutuhan kelompok yang kurang beruntungdan terpinggirkan ditangani denganbaik.Perbedaan antara partisipasi dan pemberdayaanmasyarakat perlu ditekankan. Arnstein(1969) 2 membuat titik perbedaan yang jelas tetapisering diabaikan bahwa ada gradasi luasdalam sebuah tangga partisipasi, mulai dari nonpartisipasi(manipulasi) pada anak tangga palingbawah, sampai tokenisme (informasi, konsultasi)pada tingkat menengah, sampai kekuasaan masyarakat(kemitraan, delegasi kekuasaan, dan4kontrol masyarakat) menuju puncak tangga. Tipologiini perlu diingat ketika mengkaji ulangproses-proses partisipatif yang dibahas pada bagianlain dalam laporan ini. Tipologi tersebutjuga berguna dalam menekankan bahwa pemberdayaanrakyat pada dasarnya melibatkan redistribusiotoritas dan tanggung jawab.Ruang lingkup pemberdayaan masyarakatdalam pembangunan manusia bersifat luas, khususnyadalam perencanaan dan implementasiinfrastruktur dan pelayanan publik di tingkatmasyarakat. Ruang lingkup ini dapat dilihat darikajian ulang secara singkat terhadap tahap-tahapterkait.• Identifikasi Masalah dan Peluang. Pengetahuandan pengalaman bersama penduduksetempat mungkin akan menjadi sumberinformasi terbaik tentang individu dan kelompokmana saja yang terkucilkan dariprogram-program pemerintah atau tidakmampu mengakses layanan, dan tentangide-ide untuk meningkatkan akses.• Prioritas. Demikian juga, penduduk setempatdiberi posisi terbaik untuk mengekspresikantingkat permintaan yang relatif atasproposal-proposal yang berbeda untuk meningkatkanlayanan dan mengkaji prioritasdalam mengalokasikan sumberdaya di antarakebutuhan-kebutuhan yang berbeda. DiKamboja, misalnya, para peserta pertemuanpublik mampu mengubah keputusan pemerintahtentang desa-desa mana saja yang palingmembutuhkan langkah-langkah pengendalianbanjir.• Desain Proyek. Para calon pengguna infrastrukturdan fasilitas layanan yang diusulkanjuga dapat memberikan ide-ide penting bagipembuatan rute jalan, lokasi dan desain fasilitas.Di Palestina, misalnya, warga masyarakatmempercepat penyelesaian isu pentingtentang penentuan penyesuaian jalan antardesayang menimpa sejumlah pertanian, danmembuat rencana yang jauh lebih baik darirencana yang diusulkan oleh kepala desa untukjaringan jalan akses pertanian.• Pendanaan. Dana yang tersedia dari sumbersumberpemerintah mungkin tidak memadaiuntuk membiayai proposal yang diutamakan,tetapi aksi bersama yang dilakukanoleh masyarakat dapat menghasilkan sumberdayatambahan dalam bentuk uang ataubarang sehingga memungkinkan untukmengimplementasikan proyek. Misalnya, keluarga-keluargadi Kenya terkenal karenamelakukan penggalangan dana tambahanLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Laporan inidisusunsecara khususuntuk membantupemerintahdanmasyarakatsipil dalammemikirkankembaliberbagaikebijakan danprogrampembangunandan penanggulangankemiskinan,dan strategistrategiuntuk meningkatkanpartisipasiaktifkelompokkelompokterpinggirkandalam pengambilankeputusan.bagi sekolah dan layanan pendidikan. DiMalawi, para penduduk desa membuat batubata untuk pembangunan ruang kelas sekolah,sebuah tugas berat, yang jika tidak dilakukanakan memerlukan biaya yang mahal.• Pengadaan dan Pelaksanaan. Banyak lembagapemerintah dan donor hati-hati dalammendelegasikan wewenang kepada masyarakatsetempat untuk pengadaan jasa kontraktorbangunan, LSM atau penyedia sektorswasta lainnya. Akan tetapi di Vietnam,misalnya, unit pendukung pemerintah daerahmembantu desa-desa untuk mencapai tujuanini, yang mengikuti prosedur penawarantransparan yang disaksikan oleh para stakeholdersetempat.• Pembayaran Dana. Demikian juga, banyaklembaga pemerintah dan donor lebih memilihuntuk menangani sendiri pembayaran danakepada kontraktor. Tetapi di Nepal, misalnya,setelah uji coba awal berjalan denganbaik, UNDP sepakat untuk mendelegasikanpembayaran dana kepada staff desa dengantanda tangan bersama dari unit manajemenproyek yang terdiri dari wakil-wakil masyarakat.• Pengawasan dan Pemantauan. Meskipunstaf profesional dipersyaratkan untuk memeriksaspesifikasi teknis pekerjaan yang telahdiselesaikan oleh kontraktor bangunan, tetapiunit pelaksanaan proyek di tingkat masyarakatdapat melakukan pengawasan secarakeseluruhan. Di Palestina, misalnya, masyarakatdi satu desa aktif memantau pembangunanperluasan ruang kelas, dengan memeriksatagihan kontraktor terhadap pasokanmaterial, mengawasi pekerjaan yang salah,dan bahkan meminta kontraktor untuk meratakanhalaman sekolah dengan kelebihanbahan secara gratis.• Operasi dan Pemeliharaan. Meskipun lembagapemerintah berupaya keras untuk membangunfasilitas-fasilitas baru, tetapi pemberiandana untuk pemeliharaan biasanyasangat tidak memadai atau tidak ada, sehinggamengakibatkan akumulasi perbaikanyang perlu dilakukan dan kerusakan bangunandan peralatan secara tetap. Berbagai laporanmenyebutkan adanya penundaan yanglama dalam menunggu pemerintah untukmelakukan perbaikan sederhana yang murah,misalnya untuk pompa air di Timor Barat.Tetapi di Nepal, petani telah lama diorganisiruntuk mengoperasikan dan memeliharasistem irigasi lokal.Contoh-contoh ini hanya mengacu padaperencanaan dan pelaksanaan infrastrukturdan pelayanan publik. Tetapi ada banyak kesempatanlain untuk memberdayakan rakyatguna memainkan peran penting dalam aspekaspekpembangunan manusia yang lebih luas,yang dijelaskan di bagian lain dalam laporan ini.1.2. Ukuran Pembangunan ManusiaSelama lima puluh tahun atau lebih, sejak pemerintahpertama kali mulai mengumpulkandata tentang ukuran pembangunan manusia,standard indikator pembangunan nasionaladalah produk nasional bruto (PNB) per kapita.Tetapi seperti yang ditunjukkan selanjutnyadalam laporan ini, data tersebut mungkinmemberikan gambaran yang keliru tentangkualitas hidup penduduk suatu negara ataudaerah.Pada tahun 1990, UNDP memperkenalkanIndeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagaisebuah cara alternatif untuk mengukur kesejahteraanrakyat. Seperti angka PNB, indeks inidirancang untuk menghasilkan satu angka yangdapat digunakan dengan mudah untuk membandingkankondisi di antara negara dan daerahyang berbeda. Akan tetapi, tidak sepertiPNB, IPM memasukkan empat dimensi untukmemberikan indikasi kondisi kehidupan yanglebih luas, yaitu harapan hidup, tingkat melekhuruf dewasa, rata-rata lama pendidikan danpengeluaran per kapita yang diukur secara nyatauntuk memungkinkan perbandingan dari waktuke waktu.Sejak itu, UNDP dan organisasi-organisasipembangunan internasional lainnya telah menciptakansejumlah indikator lain untuk mengukuraspek-aspek pembangunan yang berbeda.Tiga dari aspek-aspek tersebut dijelaskan dalamlaporan ini: Indeks Pembangunan Gender (IPG),Ukuran Pemberdayaan Gender (UPM) danIndeks Kemiskinan Manusia (IKM). Meskipunindeks-indeks ini dapat dijadikan sebagai standaruntuk memungkinkan perbandingan antardaerah,tetapi rumusan-rumusan yang diadopsioleh Badan Pusat Statistik di Indonesia telahberubah-ubah selama tahun-tahun tersebut,sebagian tergantung pada ketersediaan dankeandalan data.IPG didasarkan pada empat komponenyang membandingkan data untuk laki-laki danLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 5


perempuan dalam hal harapan hidup, melekhuruf dewasa, lama pendidikan dan kontribusiterhadap pendapatan keluarga. IPG untukprovinsi meliputi proporsi perempuan dalamDPRD, dalam posisi-posisi pejabat senior, stafmanajerial dan teknis, dan dalam angkatankerja lokal. IPG untuk kabupaten-kabupaten diAceh menambahkan indikator lain, yaitu ratarataupah non-pertanian. IKM untuk provinsididasarkan pada proporsi jumlah pendudukyang belum mencapai usia 40 tahun, tanpa akseske air bersih, tanpa akses ke fasilitas kesehatan,dan proporsi anak balita gizi buruk. IKMuntuk kabupaten-kabupaten menambahkantingkat melek huruf dewasa.Indikator-indikator ini hampir semuanya didasarkanpada data dari lembaga-lembaga pemerintahpusat 3 , yang pada gilirannya tergantungpada dinas-dinas daerah, kadangkadangsampai ke tingkat desa. Proses pengumpulan,penyusunan dan pengolahan data initentang berbagai topik merupakan tantanganbesar, terutama bagi negara sebesar Indonesia.Kesenjangan pasti terjadi dalam pengumpulaninformasi dan kesalahan-kesalahan dapat timbuldalam pengolahan data, walaupun metode statistikdapat mengurangi kesalahan-kesalahanini. Seperti yang terlihat selama penyajian drafttemuan-temuan laporan ini, beberapa pembacamungkin mempertanyakan ketepatan angkaangkayang disajikan di sini. Meskipun angkaangkakhusus terbuka untuk pertanyaan, tetapikecenderungan-kecenderungan lebih besar yangdinyatakan oleh data tersebut lebih kuat danakhirnya apa yang lebih penting.1.3. Susunan Laporan6Karena laporan ini merupakan permintaan PemerintahAceh maka laporan tersebut disusunsecara khusus untuk membantu pemerintah danmasyarakat sipil dalam memikirkan kembaliberbagai kebijakan dan program pembangunandan penanggulangan kemiskinan, dan strategistrategiuntuk meningkatkan partisipasi aktifkelompok-kelompok terpinggirkan dalam pengambilankeputusan. Dengan mengingat tujuanini, laporan tersebut disusun di seputartema-tema dan topik-topik yang menyangkutmereka yang bertanggung jawab terhadap penyusunanrencana pembangunan jangka menengahdan panjang (RPJM dan RPJP) danpenentuan penggunaan yang tepat atas tambahanpendapatan publik yang besar yang dihasilkandari Kesepakatan Damai tahun 2005.Hal ini berhubungan dengan peningkatanbagian pendapatan yang berasal dari minyakdan gas di wilayah tersebut dan dana otonomikhusus bagi Aceh, yang keduanya diundangkandi bawah Undang-Undang Pemerintahan Aceh(UUPA) tahun 2006.Laporan ini dimulai dengan Bab Satu yangmengkaji ulang beberapa konsep dan pendekatanpembangunan manusia dan khususnyagagasan tentang pemberdayaan masyarakatuntuk berbagi dalam pengambilan keputusanmengenai berbagai kebijakan dan programpembangunan. Ini adalah konsep terakhir yangdisusun untuk memfokuskan pada kelompokkurang beruntung yang seringkali diabaikandalam penilaian pembangunan manusia. BabDua menjelaskan gambaran umum tentangperistiwa-peristiwa besar yang terjadi di Acehdan dampaknya pada kondisi pembangunanmanusia di provinsi tersebut. Hal ini diukurberdasarkan beberapa indikator gabunganstandar, yang dapat digunakan untuk melakukanperbandingan antara Aceh dan provinsiprovinsilainnya di Indonesia dan di antarakabupaten-kabupaten di Aceh.Bab Tiga dan Empat mengkaji akses kelayanan publik dan kesempatan-kesempatanekonomi, sebuah faktor kunci dalam menanggulangikemiskinan dan mengurangi pengucilansosial. Diskusi tersebut diselenggarakanmenurut sektor dan program yang biasanyadiadopsi dalam dokumen perencanaan pemerintah.Format ini dimaksudkan untuk mempermudahstaff pemerintah guna menggambarkanberbagai temuan dan rekomendasidari laporan ini dalam rencana dan anggaranyang mereka buat bagi setiap departemenatau lembaga. Bab Tiga mengkaji akses yangberkaitan dengan infrastruktur fisik dasar,kesehatan dan pendidikan, serta keadilan.Bab Empat meringkas kecenderungan terbarudalam perekonomian setempat dan mengkajiakses ke kesempatan-kesempatan untuk meningkatkanpendapatan bagi keluarga berkaitandengan pekerjaan, mata pencaharian dankredit. Salah satu pertimbangan penting disini adalah juga akses ke pasar bagi produsenskala kecil. Hal ini penting untuk menghindaripermainan menang kalah (zero sum gain) bagiprogram-program mata pencaharian dan untukmemastikan pertumbuhan jangka panjang dankesinambungan pekerjaan dan usaha setempat.Bab Lima mengkaji ulang dua faktor lainnyayang sangat penting untuk meningkatkanLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


pembangunan manusia dan mempromosikanpelibatan kelompok-kelompok yang kurangberuntung, yaitu partisipasi dan pemberdayaan.Isu-isu ini dibahas berkaitan dengan partisipasipolitik dalam pemilu dan pemerintahan, dandan partisipasi masyarakat dan pemberdayaandalam pengambilan keputusan lokal, khususnyadalam desain dan alokasi sumberdaya keuanganbagi program-program pengembangan masyarakat.Meskipun pemerintah-pemerintah daerahdi Aceh telah mengetahui banyak persoalanyang dibahas dalam laporan ini, tetapi analisapengeluaran publik menyatakan adanya kesenjanganantara tujuan dan praktek. BabEnam mengkaji kecenderungan-kecenderunganterbaru dalam pengeluaran publik dan prosesperencanaan dan penganggaran. Bab inimengidentifikasi beberapa alasan ketidaksesuaianantara tujuan dan alokasi sumber dayafiskal, dan mengusulkan cara-cara untukmengatasi kesenjangan tersebut.Laporan ini diakhiri dengan ringkasan beberapatemuan penting dan kesimpulan yang munculdari analisa pembangunan manusia di Aceh,dan memberikan sejumlah usulan dan rekomendasi.Usulan dan rekomendasi ini bertujuanuntuk meningkatkan kesejahteraan rakyatAceh dan untuk mempromosikan pelibatansemua kelompok sosial secara lebih luas terutamamereka yang saat ini kurang beruntung.Dalam penyusunan laporan ini, UNDP menyiapkansejumlah dokumen dasar yang selesaipada tahun lalu. Dokumen-dokumen ini mencakupbeberapa topik, antara lain pelibatansosial, ketidaksetaraan, gender, keadilan, matapencaharian, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaranpublik. Laporan ini diambil daridokumen-dokumen dasar ini, dan laporanlaporanlainnya, yang penulisnya disebutkandalam daftar referensi, halaman 115.Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 7


8Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Kondisi Pembangunan2 Manusia di AcehLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 9


10Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


2BABKondisi Pembangunan Manusia di AcehDampak burukkonflik padastruktur sosialdi Aceh,selainmemperburukketidaksetaraanhorizontal danvertikalpenduduk,merupakantantanganberat bagiupaya-upayauntukmemperbaikikondisihidupmereka.Bab ini memberikan gambaran luas tentang keadaan pembangunan di Aceh saat ini.Bagian 2.1 mengkaji ulang peristiwa-peristiwa besar yang terjadi beberapa dekadeterakhir yang menimbulkan dampak negatif dan positif terhadap peningkatankesejahteraan rakyat. Bagian 2.2 menganalisa beberapa ukuran pembangunan yangmembandingkan perkembangan di Aceh dengan provinsi lain di Indonesia danantara kabupaten dan kota di Aceh. Bagian 2.3 menyajikan sejumlah aspek lain darikesejahteraan sosial yang tidak dijelaskan oleh indikator-indikator kuantitatif.2.1. Peristiwa-Peristiwa di Acehbeberapa Waktu TerakhirBeberapa peristiwa yang menimbulkan dampakbesar dan luas terhadap pembangunan manusiadi Aceh. Konflik politik, bencana alam danupaya pembangunan kembali secara besarbesaransejak tahun 2005, telah menimbulkandampak yang sangat berbeda pada masyarakatdan daerah di Aceh.2.1.1 KonflikAceh memiliki sejarah panjang dan membanggakansebagai sebuah negara merdeka sebelumBelanda menggabungkan provinsi tersebutke dalam Hindia Belanda pada abad ke-19.Katalisator yang lebih baru bagi gerakan separatisdihubungkan dengan ketegangan etnisantara rakyat Aceh dan imigran dari Jawa, yangdianggap akan menduduki posisi-posisi seniordi pemerintahan dan diperlakukan secara istimewamelalui proyek-proyek transmigrasi yangmemberikan kepemilikan lahan yang relatifluas (Brown 2005). Sumber lain ketidakpuasanadalah perbedaan antara generasi yang kayakarena ledakan (boom) minyak di satu sisi,dan mayoritas penduduk setempat yang terusmengalami kemiskinan di sisi lain.Konflik bersenjata antara Gerakan AcehMerdeka (GAM) dan TNI (Tentara NasionalIndonesia), yang berlangsung lebih dari 30tahun, menyebabkan kematian 15.000 orangdan menelantarkan lebih dari 30.000 keluarga(PPK-Bank Dunia, 2007). Konflik ini jugamenimbulkan kehancuran infrastruktur fisiksecara luas dan menghambat pemberian danpemeliharaan layanan publik pemerintah.Dampak buruk pada struktur sosial di Aceh,selain memperburuk ketidaksetaraan horizontaldan vertikal penduduk, merupakan tantanganberat bagi upaya-upaya untuk memperbaikikondisi hidup mereka. Dalam tiga dekadesetelah pernyataan kemerdekaan GAM, perkembanganAceh menuju pembangunan manusiamengalami penurunan dibandingkandengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesiadan kemiskinan mengalami peningkatan. Penetapanpengawasan militer yang sebernarnyaatas wilayah tersebut oleh angkatan bersenjataIndonesia dan masuknya para migran Jawa kedaerah-daerah boom minyak, disertai dengandominasi mereka atas pekerjaan sipil denganposisi yang tinggi, semakin memperburukketidaksetaraan dan perbedaan di Aceh (Brown2005).Intensitas konflik yang bersifat relatif diantara kabupaten-kabupaten di Aceh dipetakanpada Gambar 2.1. Pertentangan terjadi palinghebat antara kabupaten-kabupaten pesisir ditimur laut, daerah bagian tengah di utara, danjuga tersebar di daerah pantai barat laut danbarat daya jauh. Kota Banda Aceh dan daerah-Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 11


Gambar 2.1KOTA SABANGBANDA ACEHINTENSITASKONFLIKTINGGISEDANGRENDAHTidak adadataKecamatan-Kecamatan dengan Intensitas Konflik Tinggi, Sedang dan Rendah di AcehACEH BESARACEH JAYAPIDIESIMEULUEACEH BARATBIREUENNAGAN RAYAACEH BARAT DAYALHOKSUMAWEACEH UTARABENER MERIAHACEH TENGAHACEH TIMURGAYO LUESACEH SELATANACEH TENGGARAWKOTA LANGSAACEH TAMIANGACEH SINGKILNSEDibandingkandengan konflik,tsunamimemilikidampakyang jauhlebih burukterhadapkehidupanmanusia.Jumlah korbantewas akibattsunamisebanyak130.000 oranghampir sepuluhkali lipatjumlah yangmeninggalakibat konflik,bahkanmungkinlebihdari 37.000orang hilang,masih belumditemukanpada tahun2008.Sumber: BPSdaerah bagian tengahnya kurang terkena dampakkarena adanya pasukan yang kuat dari pemerintahpusat di daerah-daerah tersebut.Dampak konflik tersebut pada infrastrukturekonomi dan fasilitas sosial cukup parah. (LihatLampiran A: Gambar 2.2 dan 2.3.) Separuhatau lebih dari dermaga, kolam ikan dan tambakudang, pasar dan penggilingan padi mengalamikerusakan, dan sampai tingkat yang lebih ren-12dah, juga terjadi pada tanah pertanian, sawah,pabrik, toko dan ternak. Konflik ini menghancurkanmata pencaharian sejumlah besarkeluarga di Aceh, termasuk sebagian besarkeluarga miskin yang merasa paling sulit untukpulih dari kerugian mereka. Kerusakan fasilitassosial bahkan lebih besar dalam hal bangunandan aset fisik. Konflik tersebut merusak lebihdari separuh fasilitas pada delapan kelompok,Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Tabel 2.2Total Kerugian Tsunami menurut Sektor (Milyar Rp)Kerusakan Kerugian BiayaTsunamiSektor Sosial 16.749 0.658 17.407Infrastruktur 6.36 2.408 8.768Sektor Produksi 3.519 8.302 11.821Lintas Sektor 2.576 3.944 6.52Total Dampak 29.204 15.312 44.516Sumber: Indonesia: Pengkajian Awal Kerusakan dan Kerugian. Bappenas dan Masyarakat Donor International. 2005termasuk sekolah dasar, sekolah menengah pertamadan atas, dan sebanyak tiga perempat daripra-sekolah dan klinik kesehatan desa. Akantetapi, angka-angka ini tidak menggambarkankerusakan pada struktur sosial. Tidak hanyamata pencaharian yang hancur oleh konflik,tetapi juga modal sosial dan kesejahteraankeluarga juga mengalami kerusakan parah.2.1.2 Bencana AlamGempa bumi besar dan tsunami yang terjadipada bulan Desember 2004 menyebabkan lebihbanyak kerusakan, kehancuran dan korbanjiwa, sehingga membuat situasi menjadi burukbahkan sangat buruk. Bank Dunia (2008) meringkaspengaruh besar tsunami pada Acehsebagai berikut:“Tsunami 2004 menyebabkan kerusakanfisik yang sangat parah di sepanjang pantaiAceh dengan 130.000 orang meninggaldan 37.000 masih hilang. Selain itu, 500.000orang menjadi pengungsi karena bencanatersebut. Kerusakan dan kerugian diperkirakanmencapai US$ 4,8 miliar dan sektorproduktif saja mengalami kerusakan yangdiperkirakan mencapai US$ 1,2 miliar, denganlebih dari 100.000 usaha kecil hancurdan lebih dari 60.000 petani setidaknyamenjadi pengungsi sementara.”Perkiraan total kerugian tsunami mencapaiRp 44 triliun. (Lihat tabel 2.2.) Kira-kira duapertiga dari kerugian ini disebabkan oleh kerusakan,sedangkan kerugian menggambarkankehancuran aset-aset fisik, bukan dampakfinansial akibat kehilangan kegiatan. Kerugianterbesar akibat tsunami adalah untuk perumahan(Rp 14 triliun) dan sektor-sektor produktif(Rp 12 triliun) yang masing-masing terdiridari sekitar sepertiga total biaya. Kerugian besarlainnya terjadi pada sektor infrastruktur, terutamauntuk jalan, pengendalian banjir, irigasidan pekerjaan perlindungan laut. Dibandingkandengan konflik, tsunami memiliki dampakyang jauh lebih buruk terhadap kehidupan manusia.Jumlah korban tewas akibat tsunami sebanyak130.000 orang hampir sepuluh kali lipatjumlah yang meninggal akibat konflik, bahkanmungkin lebih mengingat 37.000 orang hilang,masih belum ditemukan pada tahun 2008.Angka kematian perempuan tidak seimbangdibandingkan dengan laki-laki yang meninggaldalam tsunami. Pada tahun 2005, Oxfam melaporkanbahwa di empat desa yang disurvei diKabupaten Aceh Besar, jumlah korban selamatlaki-laki melebihi jumlah korban selamat perempuandengan rasio hampir 3 : 1. Beberapapenjelasan telah diberikan untuk menunjukkanketidakseimbangan ini. Perempuan lebih rentankarena mereka tidak bisa berenang. Merekaberusaha untuk menyelamatkan anak-anakdan orang tua. Pakaian tradisional merekamembatasi kemampuan mereka untuk bergeraklebih cepat. Begitu pula, mereka lebih mungkinberada di rumah pada hari Minggu pagi, danmereka umumnya tidak memiliki kekuatanfisik untuk berjuang melawan air atau untukmelarikan diri.2.1.3 PengungsiKonflik dan tsunami secara bersama, mengakibatkanpengungsian secara besar-besarandi seluruh wilayah Aceh. Sebuah studi yangdilakukan pada tahun 2005 memperkirakantotal jumlah pengungsi hampir mencapai350.000 orang. Kabupaten-kabupaten disepanjang pantai memiliki jumlah pengungsiyang jauh lebih besar daripada daerah bagiantengah (Aceh Tengah, Bener Meriah dan AcehTenggara), yang menunjukkan bahwa tsunamimerupakan penyebab utama pengungsian.(Lihat Lampiran A: Tabel 2.1) Gabunganpengungsi adalah yang terbesar di kabupatenPidie di pantai utara dengan jumlah 65.000Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 13


orang, Aceh Barat (53.000), dan Aceh Besar(40.000), keduanya di pesisir barat laut. Di antarapara pengungsi, laki-laki (52%) menunjukkanpersentase sedikit lebih besar daripadaperempuan (48%). Proporsi pengungsi lakilakidi lokasi tertentu mencapai 56% di kotaBanda Aceh dan 55% di Aceh Besar, sedangkanperempuan menunjukkan persentase lebih besardi Langsa (53%) dan di Aceh Tengah (54%),yang berada di daerah bagian tengah dan karenaitu dipastikan hampir semata-mata akibatkonflik. Terkait catatan yang lebih positif, relokasipengungsi terjadi dengan sangat cepat.Pada tahun 2009, UNORC melaporkan bahwakurang dari 0,1% penduduk atau 2.600 orang,masih dianggap sebagai pengungsi.Konflik dan bencana alam juga mengubahstruktur banyak keluarga di Aceh. Jumlah perempuanpengungsi mencapai 167.000, 14.319di antaranya adalah janda dan 20.751 sebagaikepala keluarga. Secara lebih luas, menurutdata terbaru terdapat kira-kira 148.000 jandadi Aceh pada tahun 2007. 4 Proporsi kepalakeluarga janda di provinsi tersebut lebih tinggidaripada angka nasional. Ini merupakan akibatlain dari konflik, di mana kemungkinan lakilakiterbunuh lebih besar. (Lihat Tabel 2.3.)Demikian pula, persentase kepala Keluarga yangjuga janda secara signifikan lebih tinggi di Acehdibandingkan rata-rata nasional.2.1.4 Kesepakatan DamaiKejutan tsunami pada bulan Desember 2004diyakini banyak orang sebagai katalisator KesepakatanDamai yang dilakukan pada bulanAgustus 2005. Nota Kesepahaman antara PemerintahIndonesia dan GAM yang ditandatanganidi Helsinki meliputi beberapa ketentuanpenting. Para pihak setuju untuk melakukangencatan senjata dalam konflik tersebut;perlucutan senjata dan demobilisasi pasukanbersenjata GAM, penarikan pasukan daruratpemerintah pusat dan polisi di Aceh, amnestibagi semua orang yang berpartisipasi dalamkegiatan GAM, dan penyelenggaraan Pemilu.GAM juga menghentikan tuntutannya untukkemerdekaan, sementara pemerintah pusatsepakat untuk memberikan tingkat otonomidaerah kepada Aceh yang lebih luas daripadayang diperoleh oleh setiap provinsi lainnyadi Indonesia, disertai dengan tambahan danapublik yang besar dan hak untuk membentukpartai-partai politik lokal.14Setelah penandatangan Nota Kesepahaman,GAM melakukan perlucutan senjata sayap militernya,Tentara Nasional Aceh (TNA) danpada bulan-bulan terakhir tahun 2005, menciptakandua lembaga baru, Majelis Nasional,yang dipimpin oleh Malik Mahmud, ketuajuru runding Aceh di Helsinki, dan KomitePeralihan Aceh (KPA), sebuah badan yang ditetapkanuntuk mengawasi demobilisasi paramantan pejuang TNA.Setahun kemudian, pada bulan Agustus2006, DPR RI mengesahkan Undang-UndangNo. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh(UUPA) yang berisi langkah-langkah otonomikhusus berdasarkan ketentuan-ketentuan NotaKesepahaman tersebut. Pemilihan langsungpertama untuk gubernur, wakil gubernur danpejabat kabupaten diselenggarakan pada bulanDesember 2006, dengan jabatan gubernur danTabel 2.3Pencapaian Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR)Kebutuhan danKerusakanPerkembangan sampaiAgustus 2008Rumah yang dibangun 139,195 unit 140.304 unitsTanah pertanian 73,869 ha 69,979 haJalan 2,618 km 3,696 kmPelabuhan 22 23Bandara/landasan terbang 8 13Guru 1,927 meninggal 39,663 terlatihSekolah 3,415 unit 1,759 unitsFasilitas kesehatan 517 unit 1,115 unitsFasilitas ibadah 1,089 unit 3,781 unitsPerahu 13,828 unit 7,109 unitBangunan pemerintah 669 unit 996 unitJembatan 119 unit 363 unitUsaha kecil dan menengah 104,500 195,726 penerima bantuanTenaga kerja155,182 terlatSumber: Status Program Rekonstruksi dan Kesiapan Menuju Transisi. Pertemuan Panitia Pengarah MDF Ke-17,Jakarta 22 September 2008wakil gubernur dimenangkan oleh para mantananggota GAM. Akan tetapi, dalam melakukanpersiapan pemilu, keretakan terjadi dalamtubuh GAM antara pengawal lama yang masihberada di Swedia dan generasi muda di Aceh.Terpilihnya Irwandi Yusuf sebagai Gubernurdan Muhammad Nazar sebagai Wakil Gubernurmenandakan kemenangan bagi kelompokkedua. Pemilu 2006 diikuti dengan pemiluanggota DPRD di tingkat provinsi, kabupatendan kota pada tahun 2009.Peristiwa-peristiwa ini disambut dengangembira oleh sebagian besar rakyat Aceh, yangmerasa lelah oleh tahun-tahun pertempuran,kematian dan kehancuran. Dengan beberapaLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


pengecualian yang relatif kecil, perdamaiantelah tercipta dan stabilitas sosial telah pulih,sehingga menjadi dasar bagi pemulihanekonomi dan memperlancar jalan bagi programrekonstruksi dan rehabilitasi secara besarbesaran,yang dimulai tepat setelah tsunamipada bulan Desember 2004.2.1.5 Pemulihan dan RekonstruksiSeperti telah banyak dilaporkan di tempat lain,tsunami mendorong masyarakat internasionaluntuk memberikan bantuan sumberdaya danteknis kepada semua daerah yang terkena dampak.Aceh menerima bagian yang lebih besar,sebanyak $9,0 miliar, melebihi beberapa perkiraan,atau setara dengan $2.000 per orang.Kesepakatan Damai pada gilirannya menghasilkantambahan pendanaan donor untukmengkonsolidasikan kesepakatan-kesepakatan,meskipun jauh lebih kecil dibandingkan bantuanuntuk tsunami. Upaya penyelamatan danpemulihan dimulai hampir segera setelah tsunami.Beberapa lembaga donor internasionalsepakat untuk membentuk Multi Donor Fundbagi Aceh dan Nias, sebuah pulau di ProvinsiSumatera Utara yang juga terkena dampakparah, yang memperoleh lebih dari $ 600juta. Sementara itu, pada bulan April 2005,pemerintah pusat menetapkan sebuah badankhusus untuk menangani pemulihan, yaituBadan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh danNias (BRR), dengan tugas selama empat tahunyang berakhir pada bulan Maret 2009.Ketentuan-ketentuan khusus dalam undangundangyang menetapkan BRR memungkinkannyauntuk melewati berbagai peraturan pemerintahyang rumit sebagai sarana untukmempercepat dukungan dan implementasiprogram. Untuk memastikan bahwa jumlah sangatbesar yang disumbangkan bagi upayabantuan digunakan dengan benar dan efisien,langkah-langkah khusus dilakukan untuk mempekerjakanstaf berkualifikasi tinggi pada tingkatgaji yang tinggi, untuk menetapkan proseduryang ketat bagi manajemen dan monitorisasikeuangan, dan untuk menggunakan konsultandan kontraktor sektor swasta secara luas.Pada akhir tugas empat tahunnya, BRRtelah mencapai track record (rekam jejak) yangmengesankan dan menetapkan dirinya sebagaisebuah model untuk diikuti oleh pihak-pihaklain dalam situasi pasca-bencana. BRR memberikankontribusi besar bagi pemulihan daerahtersebut dari bencana alam. (Lihat Tabel 2.4).Misalnya, pembangunan 120.000 rumah merupakanfaktor penting untuk secara cepatmengurangi jumlah pengungsi yang disebutkansebelumnya. Proyek pelabuhan dan jalan membantumempercepat pengiriman pasokan danmemperbaiki jaringan transportasi. Perbaikandan pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatandi beberapa daerah lebih dari menutupkerugian akibat konflik dan tsunami.Sebagai bagian dari upaya pembangunanperdamaian, pemerintah pusat juga mendirikanBadan Reintegrasi Damai Aceh (BRA). MeskipunBRA telah berhasil menetapkan langkahlangkahpenting, tetapi perselisihan internaltelah menghambat pencapaian keberhasilanyang lebih luas dan sebagai akibatnya masihbanyak pekerjaan yang harus dilakukan berkaitandengan reintegrasi para mantan pejuangke dalam masyarakat sipil.2.2. Indikator pembangunanmanusia di AcehBagian ini menganalisa empat indikator yangdijelaskan pada Bab Satu, yaitu Indeks PembangunanManusia (IPM), Indeks KemiskinanManusia (IKM), Indeks Pembangunan Gender(IPG) dan Ukuran Pemberdayaan Gender(UPG). Bagian 2.2.1 membandingkan indikator-indiktoruntuk Aceh dengan provinsiprovinsilainnya di Indonesia, sedangkan Bagian2.2.2 menggunakan indikator-indikatorini untuk menyatakan perbedaan-perbedaandi antara kabupaten dan kota di Aceh.Pembaca pada umumnya mengharapkanagar berbagai indikator ini dapat menjelaskandampak yang menghancurkan dari masa konflikdan kerusakan yang diakibatkan oleh tsunami.Akan tetapi, seperti dinyatakan padahalaman-halaman berikutnya, hal ini tidakselalu terjadi. Akan tetapi, indikator-indikatortersebut menunjukkan gambaran campurantentang perkembangan di beberapa daerahdan kemunduruan di daerah lainnya, yangmenyajikan sebuah tantangan tentang bagaimanamenginterpretasikan informasi tersebutdengan cara paling tepat.Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 15


Gambar 2.2 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia, 1996-200880.0075.0070.0065.0060.0055.001999 2002 2004 2005 2006 2007 2008Nanggroe Aceh DarussalamDKI JakartaNasionalSumatera UtaraPapuaSumber: BPS2.2.1 Aceh dibandingkan dengan Provinsilainnya di IndonesiaIndeks Pembangunan Manusia: IPM untukAceh merupakan persoalan yang sedang dibicarakan.Terlepas dari semua pergolakan diprovinsi tersebut, IPM secara mengejutkanterus berkembang hampir selangkah denganangka nasional hingga tahun 2007. Terjadi kenaikandari 65,3 pada tahun 1999, mencapaiangka tertinggi sebesar 70,4 pada tahun 2007,tidak jauh di bawah provinsi tetangga SumateraUtara. (Lihat Gambar 2.2). Ini menjadi kinerjayang patut dibanggakan, meskipun dibandingkandengan provinsi lainnya, Aceh turundari urutan ke-9 dalam peringkat nasional padatahun 1996 menjadi urutan ke-15 pada tahun2002. Terakhir, dengan angka 67,1 5 mengalamaipenurunan tajam dengan menempati urutanke-29 pada tahun 2008. Periode ini, mencatatdampak negatif dari tahun-tahun terakhir konflikdan tsunami pada akhir tahun 2004, sertasebaliknya, dampak positif dari empat tahunprogram pemulihan. Kenaikan sebelumnya padaIPM ditambah dengan penurunan peringkatmenunjukkan bahwa provinsi-provinsi laintelah mengalami perkembangan yang lebihpesat.Pembangunan Gender. Dua indikator lainyang terkait dengan pembangunan gender diAceh, mencatat kecenderungan mengecewakanselama kurun waktu 1996 hingga 2008, tahunterakhir ketersediaan data. (Lihat Gambar 2.3.)Indeks Pembangunan Gender (IPG) telah menunjukkansedikit perkembangan, yang beradadi sekitar angka 60 pada tahun 2008, beberapapoin lebih rendah dibandingkan 12 tahun sebelumnya.Sementara itu Ukuran PemberdayaanGender (UPG) telah bergerak naik dan turunselama bertahun-tahun, mulai dari yangtertinggi sebesar 57,3 pada tahun 1996 dan,menjadi 50,2 atau sekitar 7 poin lebih rendahpada tahun 2008 .Hal ini sangat bertentangan dengan apayang diharapkan, karena angka-angka palingakhir setelah Kesepakatan Damai berada dibawah angka-angka yang dicapai selama tahuntahunkonflik. Penurunan minimal pada IPGselama bertahun-tahun, tampaknya sebagiandisebabkan oleh kesenjangan yang lebih besarpada tingkat melek huruf (literacy) antaralaki-laki dan perempuan dan sebagian karenapenurunan yang lebih nyata pada kontribusiperempuan terhadap pendapatan keluarga. Yangterakhir mungkin menggambarkan berakhirnyapertempuran dan kembalinya laki-laki ke dalamkeluarga yang mampu melakukan kegiatankegiatanuntuk memperoleh pendapatan.Ukuran Pemberdayaan Gender (UPG) sangatrentan terhadap kenaikan dan penurunankarena masuknya komponen yang mencer-16Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


minkan proporsi perempuan di DPRD, yangsangat berbeda-beda dari satu pemilu ke pemiluyang lain. Akan tetapi, UPG merupakan komponenpenting, karena perempuan dapat mempengaruhipengambilan keputusan, termasukundang-undang dan peraturan tentang isuisuyang berhubungan dengan kesejahteraanperempuan. Faktor lain yang berkontribusiterhadap penurunan UPG adalah turunnyaproporsi perempuan dalam angkatan kerja, sekalilagi mungkin akibat dari berakhirnya pertempuran,yang mungkin telah mengurangibeban perempuan sebagai pencari nafkahutama.Beberapa orang mungkin menginterpretasikankecenderungan dalam berbagai indikatorterkait kemajuan peran perempuan sebagai biasgender yang telah mengakar dalam masyarakatAceh, terutama keanggotaan mereka di DPRDdan partisipasi mereka dalam angkatan kerja.Tetapi faktor-faktor lain tidak mendukung pernyataantersebut. Ukuran yang lebih tinggi padabeberapa tahun sebelumnya lebih mungkinmencerminkan peran penting perempuan dalammasa-masa konflik. Kenaikan atau penurunanproporsi perempuan dalam posisi senior danteknis dalam beberapa tahun diimbangi denganpenurunan dan peningkatan partisipasi merekayang berbeda dalam angkatan kerja. Penurunanakhir-akhir ini terhadap proporsi perempuandalam angkatan kerja kemungkinan sebagianmerupakan refleksi dari berakhirnya konflikdan reintegrasi para mantan pejuang, menjadipekerja.Meskipun rasio pekerja perempuan terhadaplaki-laki sangat rendah di Aceh dibandingkandengan rata-rata nasional, tetapi hal ini tidakmenyatakan bias gender secara a priori. Industri-industriyang telah menciptakan sejumlahbesar kesempatan baru bagi tenaga kerja perempuansejak akhir tahun 1970-an, seperti tekstil,alas kaki dan jasa-jasa bernilai rendah, terletakdi kota-kota besar utama, tetapi tidak di Aceh.Peran dominan pertanian, kehutanan dan perikanandalam perekonomian setempat, disertaidengan tenaga kerja khusus pada industriindustriminyak dan gas di provinsi tersebut,menunjukkan bahwa faktor-faktor lain di sampingbias gender menjelaskan partisipasi perempuanyang relatif rendah dalam angkatankerja. Perlu diperhatikan pula bahwa perempuanseringkali dipekerjakan dalam bidangpekerjaan berupah rendah, yang tercerminpada kontribusi mereka terhadap pendapatankeluarga, sebuah faktor yang dimasukkan dalamIPG.Kemiskinan. Dua ukuran standar kemiskinanadalah angka kemiskinan, yaitu proporsipenduduk dengan pendapatan (bacapengeluaran) di bawah ambang batas yang cukupuntuk menutup biaya-biaya hidup dasar,dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM), yangGambar 2.3 Perkembangan Pembangunan Terkait Gender di Aceh 1996 – 200870.060.050.040.030.020.0199619992002200810.00.0Sumber: BPSIPJIDJLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 17


Gambar 2.4 Angka kemiskinan menurut Provinsi di Indonesia: 1999-200960.050.040.030.020.010.00.01999 2002 2005 2006 2007 2008 2009Aceh Sumatera Utara DKI Jakarta Papua NasionalSumber: BPSdibahas di bawah ini pada Bagian 2.2.2. Analisaangka kemiskinan juga menunjukkan bahwaAceh memiliki kinerja yang buruk dibandingkansebagian besar provinsi lainnya. (LihatGambar 2.4.) Dampak menurunnya pertumbuhanPDB dan meningkatnya ketimpanganpendapatan selama kurun waktu sejak pertengahantahun 1990-an menunjukkan hasilnyata, yang menyebabkan meningkat tajamnyajumlah penduduk di bawah garis kemiskinan.Pada tahun 1996 angka kemiskinan di Acehmencapai 12,7 persen hampir sama denganrata-rata nasional. Krisis keuangan tahun 1998meningkatkan angka kemiskinan di seluruhIndonesia, meskipun lebih lambat di Aceh. Sebagianbesar tempat-tempat lain mengalamipenurunan setelah tahun 1999, tetapi sebagiankarena meningkatnya konflik horisontal yangdisertai respon militer yang keras. Angka kemiskinandi Aceh terus meningkat, yang mencapaiangka tertinggi sebesar 30 persen padatahun 2002, dengan peringkat di atas empatprovinsi terbawah 6 . Sejak itu, sejalan dengandaerah-daerah lain di Indonesia, angka kemiskinanAceh terus menurun, meski masih jauhdi atas sebagian besar provinsi lainnya. Padatahun 2009, tingkat kemiskinan di Aceh turunmenjadi 22 persen dibandingkan dengan 14persen untuk Indonesia secara keseluruhan.Menurut sensus 2010, angka-angka ini telahturun masing-masing sebesar 1 persen, denganAceh yang saat ini menduduki peringkat ke-7dari bawah di antara semua provinsi .Perbandingan empat indikator Aceh denganprovinsi lain, dari waktu ke waktu, menyebabkanterjadinya penurunan besar atas peringkatAceh. (Lihat Tabel 2.5.). Terlepas dari tingginyaangka kemiskinan di Aceh, menurut IKMperingkatnya meningkat dari urutan ke-20dari 26 provinsi pada tahun 1996 menjadiurutan ke-17 dari 33 provinsi pada tahun 2008.Peringkat Aceh baik untuk IPG maupun UPGjuga turun masing-masing dari urutan ke-20dan ke-19 pada tahun 1996 menjadi urutanke-27 dan ke-29 pada tahun 2008. Akan tetapi,untuk sementara, Aceh menduduki peringkatjauh lebih tinggi pada perhitungan tahun 1999dan 2002, meskipun skornya lebih rendahdibandingkana tahun 1996.Sepertinya ada sesuatu yang salah di sini.Sebagian penjelasan, terkait pemekaran tujuhprovinsi baru antara 1999 dan 2008, yang cenderungmenurunkan peringkat untuk semuaprovinsi, khususnya pada tahun 2008 dan bagiprovinsi-provinsi yang lebih dekat denganbagian paling bawah tabel. Kemungkinan penjelasanlain muncul dari lingkup tersebut untukberbagai kesalahan baik dalam pengumpulandata maupun penghitungan, dan berbagai interpretasimetode penghitungan oleh tim yang18Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Tabel 2.4 Ringkasan Indikator Aceh 1996 – 2008IPM IPG UPG IKM Provinsi1996 69.4 63.6 57.3 28.91999 65.3 59.0 52.4 31.42002 66.0 62.1 55.5 28.42005 69.0 na na na2008 67.1 61.4 50.2 16.5Rank 1996 9 20 19 20 26Rank 1999 12 8 6 23 26Rank 2002 15 5 5 23 30Rank 2008 29 27 29 17 33Catatan: Data untuk IPG, UPG dan IKM untuk Aceh 2005 tidak tersedia.Sumber: BPSberbeda di setiap provinsi. Singkatnya, meskipunperingkat dapat meramaikan diskusi, tetapikecenderungan indikator, memiliki arti lebih.Pertumbuhan Penduduk. Meskipun lajupertumbuhan penduduk itu sendiri bukan merupakanindikator pembangunan, tetapi lajupertumbuhan penduduk mencerminkan dampakkekuatan-kekuatan yang lebih besar di tempatkerja dalam perekonomian lokal dan masyarakatpada umumnya.Di Aceh, laju pertumbuhan pendudukmengalami penurunan secara dramatis dalambeberapa tahun terakhir. (Lihat Gambar 2.5.)Meskipun laju pertumbuhan penduduk turundi seluruh Indonesia, tetapi pertumbuhan pendudukdi Aceh menurun jauh lebih cepat, darisekitar 3 persen per tahun selama kurun waktu1971 – 1980 menjadi hanya 0,5 persen pertahun selama kurun waktu 2000 – 2005. Penurunanini hanya disebabkan oleh tiga faktor,yaitu kematian yang lebih tinggi, penurunanangka kelahiran dan migrasi keluar Aceh. Tidakdiragukan lagi, angka kelahiran menurun sebagiandiakibatkan oleh terganggunya kehidupankeluarga yang disebabkan oleh konflik,yang juga meningkatkan kematian tidak hanyadi antara para pejuang tetapi juga para simpatisanyang dicurigai. Sementara itu, migrasikeluar Aceh dipercepat, akibat konflik maupunmelemahnya perekonomian, karena lakilakimuda berusaha untuk menghindari keterlibatandalam pertempuran dan banyak lakilakilainnya mencari pekerjaan di tempat lain.Proyeksi Bappenas dan lembaga lainnya, lajuGambar 2.5Laju Pertumbuhan Penduduk di Indonesia%3.503.002.502.001.501.000.500.001971-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020Indonesia Nanggroe Aceh Darussalam PapuaSumber: Sensus penduduk (1971, 1980, 1990, 2000) dan Supas 2005; Proyeksi Penduduk Indonesia 2005-2025 (Bappenas, BPS, UNFPA-2005)Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 19


pertumbuhan akan terus menurun setelah tahun2005. Tetapi antisipasi ini didasarkan padakecenderungan masa lalu dan, boleh jadi, tidaktepat. Hal ini terjadi di Aceh mengingat berakhirnyakonflik dan dorongan sementara terhadappekerjaan dari program-program pemulihansecara besar-besaran setelah tahun 2004.Hasil sensus penduduk 2010 akan menunjukkanapakah proyeksi tersebut benar adanya.2.2.2 Perbedaan-Perbedaan di AcehBagian ini mengkaji indikator-indikator pembangunankabupaten dan kota di Aceh. Untuktujuan analisa, kabupaten dikelompokkan menjaditiga daerah: Aceh Bagian Utara dan Timur,Aceh Bagian Barat dan Selatan, dan Aceh BagianTengah. Kota dikelompokkan secara terpisah.Setelah undang-undang tentang otonomipemerintah daerah dimulai tahun 1999, jumlahkabupaten di Aceh telah meningkat dari 13menjadi 23. Peningkatan ini menyulitkan untukmelakukan perbandingan kinerja secaratepat dari waktu ke waktu. Untuk membantupembaca lebih memahami apa yang sedangterjadi, tabel-tabel yang menyebutkan kabupaten-kabupatendiatur sedemikian rupa sehinggakabupaten-kabupaten baru yang dibentuk darikabupaten-kabupaten yang sudah ada disebutkansecara langsung di bawah kabupaten lama.Indeks Pembangunan Manusia. Antaratahun 2002 dan 2008, IPM mengalami kenaikankemudian menurun di semua daerah diAceh. (Lihat Gambar 2.6.) Kenaikan awal antaratahun 2002 dan 2005 cukup penting, khususnyadi daerah Aceh Bagian Barat dan Selatan,sebelum terjadi penurunan yang lebih kecil diseluruh daerah pada tahun 2008.Skor IPM di setiap kabupaten dan kota sangatbervariasi pada setiap tahun pengukuran,sebagaimana ditunjukkan oleh neraca vertikalpada Gambar 2.7. Pada tahun 1993, misalnya,skor tersebut berkisar dari yang terendah sebesar62 di Aceh Tenggara sampai yang tertinggi(75) di Banda Aceh, selisihnya 13 angka. Sejakitu, kisaran skor tersebut telah mengecil selamabertahun-tahun dengan rata-rata sedikit lebihbesar dari 9 angka sejak tahun 2006, dandengan skor terendah pada tahun 2008 sebesar63 di Gayo Lues dan tertinggi sebesar 72 diBanda Aceh.Ketika membandingkan IPM untuk kabupatendan kota 7 di Aceh dengan rata-rata nasional,terjadi kejutan lain. Terlepas dari dua tahundimana IPM mengalami penurunan secaratajam pada tahun 1999 dan 2008, agregasi IPMuntuk provinsi meningkat secara tetap. Namundi setiap tahun, jumlah kabupaten dan kotayang berada di bawah rata-rata IPM nasionaltelah meningkat. Pada tahun 1993, hanya 1 dari10 kabupaten di Aceh berada sedikit di bawahtingkat nasional. (Lihat Gambar 2.8) Pada saatterjadi Tsunami, n Desember 2004, 12 dari 21kabupaten berada pada atau di bawah angkanasional. Pada tahun 2008, proporsinya meningkatsecara dramatis dengan semua kecualiBanda Aceh berada di bawah rata-rata nasional.Gambar 2.6Perbedaan IPM untuk Seluruh Daerah di Aceh72.070.068.066.064.062.060.058.0Aceh Bagian Utaradan TimurCatatan: IPM tertimbang untuk setiap daerahSumber: BPSAceh Bagian Baratdan SelatanDataran Tinggi Aceh2002 2005 200820Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Gambar 2.7 Tingkat IPM untuk seluruh Kabupaten dan Kota di Aceh, 1993-200880.078.076.074.072.0IPM70.068.066.064.062.0Aceh60.0Sumber: BPS1993 1996 1999 2002 2004 2005 2006 2007 2008Kecenderungan ini dapat diamati tidak hanya diAceh tetapi juga di banyak provinsi di seluruhIndonesia. Setidaknya di Aceh, dan mungkindi tempat lain di Indonesia, kecenderungantersebut sebagian disebabkan oleh pemekarankabupaten baru yang dibentuk dari kabupatenyang sudah ada. Dalam beberapa hal, dilakukanrestrukturisasi pusat kota utama sebagai kabupatenbaru, misalnya Kota Lhokseumawe dariAceh Bagian Utara dan Kota Langsa dari AcehTimur. Namun, dalam beberapa kasus lainnya,kabupaten-kabupaten baru tersebut terdiri daridaerah bagian tengah perdesaan dari pusat kotautama, yang tetap berada di kabupaten lama.Karena fasilitas umum biasanya lebih baik didaerah perkotaan, dan inovasi dan perbaikanbiasanya terjadi pertama di daeah tersebut, makadaerah perdesaan kurang terlayani dengan baiksehingga tidak mengherankan bahwa skorlebih rendah pada sebagian besar ukuranpembangunan. Faktor lain yang membantumenjelaskan hasil adalah kepentingan dirikabupaten lama. Tentu saja kabupaten lamaingin mempertahankan aset penting danfasilitas umum, seperti SMA dan fasilitaskesehatan di tingkat yang lebih tinggi, dankhususnya layanan yang menghasilkan pendapatanseperti air dan pengumpulan sampah.(Untuk lebih lanjut tentang persoalan ini, lihatBab 6 tentang Perencanaan dan Penganggaran).Analisa skor IPM untuk setiap kabupatendan kota mencerminkan agregat gambaranyang ditunjukkan pada Gambar 2.7 dan 2.8.(Lihat Lampiran A: Tabel 2.2) Tanpa terkecualiGambar 2.8 Skor IPM untuk Kabupaten dan Kota dibandingkan dengan Rata-rata Nasional, 1993-2008917355 49 9 9 910112 1214131993 1996 1999 2002 2004 2005 2006 2007 200822Di atas IPM nasionalDi bawah IPM nasionalCatatan: IPM untuk tahun 2004, 2006 dan 2007 kurang meyakinkan karena survei sosial ekonomi hanya mencakup sejumlah kecil keluarga.Sumber: BPSLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 21


semua kabupaten secara konsisten menunjukkanpeningkatan tetap pada skor IPM antaratahun 2002 dan 2006, dan semua kecuali duakabupaten menunjukkan penurunan IPMselama dua tahun berikutnya hingga tahun2008. Dua pengecualian tersebut adalah AcehTimur dan Aceh Barat, dimana keduanya hanyamenunjukkan kenaikan kecil. Revisi ke bawahyang besar terhadap estimasi BPS untuk IPMpada tahun 2008 menyatakan bahwa 13 dari23 kabupaten lebih miskin dibandingkan kabupatenlainnya pada tahun 2004, yang sebagianbesar disebabkan oleh pengeluaran per kapitayang lebih rendah. Hal ini mungkin menggambarkanpenurunan program-program pemulihansecara besar-besaran yang menciptakansejumlah besar pekerjaan sementara setelahtsunami.Akan tetapi, kecenderungan-kecenderunganumum lainnya tetap tidak berubah selama beberapatahun sejak 2002. Daerah Aceh BagianUtara dan Timur secara konsisten menunjukkanskor HDI yang lebih tinggi dibanding dengandaerah-daerah lain, diikuti Aceh Bagian Tengahdan selanjutnya Aceh Bagian Barat dan Selatan.Kesenjangan antara Aceh Bagian Utara danTimur dan Aceh Bagian Barat dan Selatanmenurun dari 4,3 poin pada tahun 2002 menjadi2,7 poin pada tahun 2006, tetapi meningkat lagipada tahun 2008. Kesenjangan pada tahun 2008sangat jelas: ketika 11 kabupaten di Aceh BagianUtara dan Timur semuanya menunjukkan skordi atas rata-rata provinsi, 6 dari 8 kabupaten diAceh Bagian Barat dan Selatan menunjukkanskor di bawah rata-rata. Meskipun ali tidakberarti seluruhnya, peta tersebut membantumenjelaskan mengapa hal ini terjadi. Kabupatendan kota di Aceh Bagian Utara dan Timursemuanya terletak di sepanjang jalan raya yangrelatif baik, yang menghubungkan dua kotaterbesar di daerah itu, yakni Banda Aceh danMedan di Sumatera Utara, dan dua pertigajumlah penduduk terdapat di Aceh. Kabupatendan kota di daerah Aceh Bagian Barat dan Selatanterletak di sepanjang jalan miskin yang tidakmenghubungkan ke tempat lain. Jalan tersebutdigunakan oleh sejumlah kecil pendudukyang tersebar di daerah itu. Keuntungan lokasiatas akses yang lebih baik ke pasar utama danfasilitas umum menyebabkan biaya transportasiyang rendah, kesempatan ekonomi yang lebihbesar dan layanan umum yang sangat baik.Kecenderungan di antara kota dan kabupatenjuga tetap konstan selama beberapa tahun.Kota secara konsisten menunjukkan skor IPM22yang lebih tinggi, seperti yang diharapkanmengingat layanan sosial yang pada umumnyalebih baik dan pekerjaan dengan upah yanglebih tinggi akan ditemukan di kota. Antarakabupaten, skor IPM kabupaten yang barudibentuk, ketinggalan di belakang kabupateninduk, mungkin karena alasan yang sama, dalamhal ini pelayanan yang lebih buruk dan pekerjaandengan upah yang lebih rendah akan ditemukansebagian besar di daerah-daerah perdesaan.Indeks Pembangunan Gender. Analisaskor IPG untuk setiap kabupaten di Aceh menunjukkanbeberapa perubahan mengejutkan.(Lihat Lampiran A Tabel 2.3.) Seperti halnyaIPM, skor IPG mengalami kenaikan di semuatempat antara tahun1999 dan 2002, hanyadengan satu pengecualian, Aceh Bagian Utarayang mengalami penurunan sebesar 5 poin.Akan tetapi, antara tahun 2002 dan 2008, skormengalami penurunan di 8 dari 13 kabupatendimana data tersedia. Peningkatan paling pentingadalah Aceh Bagian Utara, yang mengimbangipenurunan nyata pada masa sebelumnya, yangmenunjukkan kesalahan dalam penghitunganskor untuk tahun 2002. Penurunan Besar padaIPG terjadi di Aceh Singkil, yang mengalamipenurunan sebesar 6,5 poin, diikuti denganSimeulue (turun 5,5 poin) dan kota Banda Aceh(turun 4 poin). Empat komponen, yaitu IPG,harapan hidup, melek huruf dan lama pendidikantidak mungkin berubah secara signifikan selamamasa-masa yang singkat. Hal ini menunjukkanbahwa sebagian besar dari perubahan tersebutmungkin disebabkan oleh menurunnya kontribusiperempuan terhadap pendapatan keluarga,yang diakibatkan oleh meningkatnya kontribusilaki-laki yang kembali dari konflik.Berdasarkan daerah, Aceh Bagian Tengahmenunjukkan skor sedikit lebih tinggi daripadaAceh Bagian Utara dan Timur, tetapi daerahAceh Bagian Barat dan Selatan sekali lagimengalami ketinggalan. Sementara hanya satudari empat kabupaten di Aceh Bagian Tengah,yaitu Gayo Lues, menunjukkan skor di bawahrata-rata IPG provinsi, tujuh dari delapankabupaten di daerah Aceh Bagian Barat danSelatan mengalami penurunan. Di Aceh BagianTengah, Aceh Tengah, Bener Meriah dan AcehTenggara menunjukkan skor di atas rata-ratapada semua komponen IPG. Tetapi dua yangpertama dan bahkan Gayo Lues sangat baikdalam hal kontribusi perempuan terhadappendapatan keluarga, yakni lebih dari 50 persenpada tahun 2002 dan tetap lebih besar darikabupaten-kabupaten lain pada tahun 2008.Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Gambar 2.9 Indeks Kemiskinan Manusia menurut Kabupaten di Aceh 2007NWESSABANGBANDA ACEHACEH BESARACEH JAYAPIDIEBIREUENLHOKSUMAWEACEH UTARABENER MERIAHACEH TIMURACEH BARATACEH TENGAHKOTA LANGSANAGAN RAYAACEH TAMIANGGAYO LUESACEH BARAT DAYAACEH TENGGARAACEH SELATANSIMEULUEACEH SINGKILLEGENDA6.3 - 9.39.3 - 12.112.1 - 18.318.3 - 21.421.4 - 28.3ACEH SINGKILSumber: BPSKetiga kabupaten ini merupakan satu-satunyaprodusen utama kopi arabika yang berhargatinggi di Aceh dan banyak perempuan ikut sertadalam produksi dan pemasaran kopi tersebut.Di daerah lain, empat kabupaten denganskor IPG terendah pada tahun 2008 adalahAceh Singkil, Simeulue, Subulussalam dan secaramengejutkan Kota Lhokseumawe. AcehSingkil menunjukkan skor buruk pada empatdari lima komponen dan Subulussulam padatiga dari lima komponen terutama rata-ratawaktu pendidikan dimana Subulussulam mendudukiperingkat terendah (hanya 5,4 tahun).Perempuan di Simeulue mengalami harapanhidup terpendek (65,3 tahun) dan kontribusiterendah ketiga untuk pendapatan keluarga(24,3 persen). Perempuan di Kota Lhokseumawemenempati peringkat yang baik di atasLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 23


Tabel 2.5Keseluruhan peringkat kabupaten di Aceh menurut Indikator PembangunanDaerah / KabupatenPeringkat IPM2008Peringkat IPG2008Peringkat IKM2008Rata-rataPeringkatKeseluruhanPeringkatAceh Bagian Utara dan Timur(rata-rata tidak meliputi kota-kota)10.3 9.9 10.1 10.1 9.4Aceh Besar 6 6 5 5.7 4Aceh Timur 9 5 15 9.7 9Kota Langsa* 3 10 4 5.7 4Aceh Tamiang* 13 19 11 14.3 15Aceh Utara 15 12 19 15.3 16Kota Lhokseumawe* 4 21 3 9.3 8Bireuen 5 2 8 5.0 3Pidie 10 7 6 7.7 7Pidie Jaya* 14 18 7 13.0 12Kota Banda Aceh 1 3 1 1.7 1Kota Sabang 2 8 2 4.0 2Aceh Bagian Barat dan Selatan(rata-rata)16.7 16.9 15.6 16.4 17.1Aceh Barat 11 16 20 15.7 17Aceh Jaya* 12 15 12 13.0 12Nagan Raya* 18 11 18 15.7 17Simeulue 19 23 23 21.7 23Aceh Selatan 16 14 9 13.0 12Aceh Barat Daya* 20 17 13 16.7 19Aceh Singkil 21 22 14 19.0 20Subulussalam* 22 20 22 21.3 22Aceh Bagian Tengah (rata-rata) 13.8 6.8 16.0 12.2 11.8Aceh Tengah 7 1 10 6.0 6Bener Meriah* 17 4 16 12.3 11Aceh Tenggara 8 9 17 11.3 10Gayo Lues* 23 13 21 19.0 20AcehRata-rata kota 6.4 12.4 6.4 8.4 7.4Rata-rata kabupaten lama 11.5 10.6 13.3 11.8 11.5Rata-rata kabupaten baru 16.7 13.9 14.0 14.9 15.1Catatan: * Merupakan kabupaten baru yang dibentuk setelah tahun 1999Sumber: BPSrata-rata pada sebagian besar komponen, tetapimemberikan kontribusi paling kecil terhadappendapatan keluarga (hanya 22,2 persen)Di antara kabupaten-kota, berbeda denganapa yang diharapkan, IPG tidak secara konsistenmerupakan yang tertinggi di kota-kota.Pada tahun 1999 dan 2008, IPG dinyatakanlebih tinggi di kabupaten-kabupaten lama.Indeks Kemiskinan Manusia. Kembali keindikator-indikator kemiskinan, data menyatakansebuah gambaran yang berbeda lagi,meskipun satu kecenderungan berikut nampaknyata. Selama kurun waktu 1999 hingga 2008,kemiskinan sebagaimana diukur dengan IKM24menurun secara tetap baik di tingkat provinsimaupun di semua kabupaten. (Lihat LampiranTabel 2.4 dan Gambar 2.9.) Penurunan palingnyata terjadi sejak tahun 2002. Di tingkatprovinsi, IPM mengalami penurunan sebesar 3poin selama tiga tahun antara 1999 dan 2002,tetapi kemudian turun 12 poin selama limatahun berikutnya menjadi 16,5 pada tahun 2008.Berdasarkan rata-rata tak tertimbang, daerahAceh Bagian Utara dan Timur secara konsistenmuncul dengan kemiskinan lebih kecil daripadadaerah-daerah lainnya, sehingga menurunkanIKM hampir sebesar 16 poin antara tahun 1999dan 2008. Akan tetapi, penurunan IKM palingLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Pada tahun2005, UNFPAmelaporkanbahwamasalah palingumum yangdihadapiperempuanadalah tidakadanyasensitivitasgender dalamperencanaanpertolongandanbantuandarurat.dramatis selama masa yang sama terjadi di daerahAceh Bagian Barat dan Selatan, yang turunhampir 20 poin ke angka 20,4 pada tahun 2008.Sementara itu, IKM turun hanya 9 poin di AcehBagian Tengah. Kabupaten-kabupaten denganIKM tertinggi pada tahun 2008 adalah Simelue(28), Subulussalam (26) dan Aceh Barat (21) diAceh Bagian Barat dan Selatan, Gayo Lues (25)di Aceh Bagian Tengah dan Aceh Bagian Utara(21) di Aceh Bagian Utara dan Timur.Pengamatan secara lebih mendalam terhadapkomponen-komponen IKM menunjukkanperbedaan-perbedaan nyata di antarakabupaten-kabupaten. Persentase penduduktanpa akses ke air bersih adalah tinggi di Acehsebesar 26 persen pada tahun 2008. Pada tahunyang sama, persentase tersebut mencapai 72persen di Simeulue, tetapi hanya 1,1 persendi Banda Aceh. Pada tahun 2008, 13 persenpenduduk Aceh tidak memiliki akses ke fasilitaskesehatan, tetapi proporsi ini meningkatmenjadi 24 persen di Gayo Lues, 25 persendi Aceh Jaya dan 31 persen di Subulussalam.Pada perbedaan lain, persentase tersebutturun menjadi 1,4 persen di Simeulue dan 0persen di Banda Aceh. Perbedaan-perbedaanbesar juga terjadi untuk proporsi anak-anakgizi kurang. Sementara angka untuk provinsiadalah 31 persen, persentase tersebut berkisardari 49 persen untuk Aceh Tenggara sampaiyang rendah hanya sebesar 22 persen di AcehTimur dan 21 persen untuk Banda Aceh.Peringkat Gabungan. Dengan menggabungkanperingkat-peringkat untuk tiga indikatorIPM, IPG dan IKM, kita dapat melihatbagaimana kabupaten dan kota dibandingkansatu sama lain. (Lihat Tabel 2.6). Di tingkatwilayah, Aceh Bagian Barat dan Selatan munculsebagai wilayah yang kurang berkembangdibandingkan Aceh Bagian Utara dan Timur danAceh Bagian Tengah. Peringkat-peringkatnyajauh lebih rendah dibandingkan dengan daerahdaerahlainnya baik untuk IPM maupun IPG,dan hanya sedikit lebih tinggi dari AcehBagian Tengah untuk IKM. Delapan (8)kabupaten di wilayah Aceh Bagian Barat danSelatan semuanya berada pada paruh palingbawah tabel. Di Aceh Bagian Tengah, GayoLues muncul sebagai yang paling kurangberkembang, sedangkan tiga kabupaten lainnyaberada pada paruh teratas tabel.Mengingat kesempatan ekonomi dankualitas pelayanan yang pada umumnya lebihbaik di kota-kota, tidak mengherankan jikasebagian besar kesempatan ekonomi dankualitas layanan tersebut terdapat pada bagianatas daftar, dengan Banda Aceh dan Sabangberada di tempat paling atas, diikuti tidak jauh dibelakangnya oleh Langsa di peringkat ke-4 danLhokseumawe di tempat ke-8. Lhokseumawejauh lebih tinggi kecuali untuk skor rendahIPG yang hampir seluruhnya disebabkanoleh kontribusi kecil perempuan terhadappendapatan keluarga. Pengecualiannya adalahkota Subulussalam, yang baru saja ditetapkansebagai kabupaten baru, yang menempatiperingkat ke-22, kedua dari yang terakhir.Yang juga terlihat jelas adalah tingkat pembangunanmanusia yang relatif rendah di semuakabupaten yang baru dibentuk. Sebagai sebuahkelompok, mereka menempati rata-rataperingkat 15, lebih rendah dari kabupatenkabupatenlama dengan rata-rata peringkat dibawah 12. Di antara kabupaten-kabupatenbaru, Bener Meriah menempati posisi yang baik,dengan peringkat ke-11, diikuti Pidie Jaya danAceh Jaya, yang keduanya menempati peringkatke-12. Posisi Bener Meriah berasal dari skortinggi IPG, yang sekali lagi disebabkan hampirsepenuhnya oleh kontribusi besar perempuanterhadap pendapatan keluarga. Karena kisarannilai dalam komponen IPG jauh lebih besardaripada yang lain, hal ini memberikanpengaruh besar pada hasil skor IPG dankeseluruhan peringkat yang ditunjukkan di sini.2.3. Sisa DampakMeskipun perang terbuka telah berakhir danbanyak kerusakan akibat bencana alam telahdiperbaiki, tetapi peristiwa-peristiwa ini telahmeninggalkan banyak bekas luka yang akandialami oleh orang-orang yang selamat untukwaktu yang lama. Sarana fisik mungkin dapatdipulihkan secara relatif cepat misalnya denganperbaikan dan pembangunan kembali sekolah,klinik, pusat pasar dan fasilitas produksi. Tetapipemulihan psikis, memerlukan waktu bertahun-tahunbagi orang-orang untuk mengatasikehilangan orang yang dicintai dan traumapsikologis, bagi keluarga untuk memperbaikimata pencaharian, dan bagi masyarakat untukmenyelesaikan perpecahan sosial yang diakibatkanoleh ketidakamanan fisik dan pengungsianyang berkepanjangan. Beberapa komentatorbahkan pesimis tentang masa depan.Misalnya, Sidney Jones dari International CrisisGroup menulis:“Selama pengangguran para mantan pe-Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 25


juang GAM tetap tinggi, program reintegrasitidak akan berjalan, dan kebencian tumbuhterhadap jurang pemisah yang nyata antarakaya dan si miskin, potensi masalah keamanantetap tinggi.” 8Reintegrasi: Reintegrasi para mantan pejuangGAM tentu saja merupakan tugas yangmasih harus diselesaikan. Multi StakeholderReview (MSR) memperkirakan bahwa ada14.300 mantan pejuang GAM di Aceh. Lebihdari separuh dari mereka terdapat di empatkabupaten yang terkena dampak konflik palinghebat: Aceh Bagian Utara, Bireuen, Aceh Timurdan Pidie. 9 Nota Kesepahaman (MoU) tahun2005 antara Pemerintah Indonesia dan GAMberisi beberapa klausul tentang reintegrasisosial. Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA),yang ditetapkan pada tahun 2006, bertujuanuntuk membantu mendapatkan pekerjaan,menyediakan tanah pertanian yang layak, danmemastikan akses demi perbaikan sosial bagitiga kelompok: mantan pejuang dan pendukungGAM, tahanan politik yang memperoleh amnesti,dan masyarakat sipil yang terkena dampakkonflik. Meskipun beberapa keberhasilan telahtercapai, tetapi banyak mantan pejuang GAMmerasa kesulitan untuk kembali ke dalamkehidupan masyarakat sipil dan mendapatkanpekerjaan yang wajar.Dari perspektif rekonstruksi pascakonflikdan kembali ke situasi sosial dan politik yangGambar 2.10 Kekerasan di Aceh: Januari 2005 – Desember 20085045403530252015105normal, dampak konflik bisa bersifat jauh lebihluas dan jangka panjang dibandingkan dampakyang ditimbulkan oleh bencana alam. Dimensidimensikonflik ini diringkas dengan baik olehBank Dunia (2009):“Konflik kekerasan mengubah berbagai keterampilanyang berharga dalam suatu perekonomian.Selama konflik keterampilanketerampilanini berkaitan dengan pertempuran,tetapi keterampilan tersebut menjaditidak relevan dalam perekonomian pascakonflik.Sebaliknya, dalam lingkungan pascakonflik, keterampilan yang sangat diperlukanhanya ada sedikit, karena seringkali orangorangyang paling berpendidikan dan terkayamerupakan orang-orang yang pertama kaliberemigrasi dan melarikan diri dari konflik” 10Banyak mantan pejuang GAM masih menganggur.Upaya-upaya untuk mendorong merekaguna memulai usaha perkebunan dan pertaniancoklat, misalnya, belum dapat memenuhikepentingan. Beberapa dari mereka tidakmemiliki akses ke lahan. Sementara merekayang memiliki akses tidak mampu menanampohon dan sementara mereka harus menunggutiga atau empat tahun untuk memberikan hasil.Mantan pejuang GAM lainnya tidak memilikiketerampilan atau merasa bahwa prospek tenagakerja manual kasar yang diperlukan untukperkebunan tidak menarik.Keamanan dan Investasi: Terlepas dariMengingatjumlahbantuanyang besar,pihak-pihakberwenangmenyadariadanya potensiketidakadilanyang akandiakibatkanolehinterpretasisempit tentangpersyaratanpersyaratanyang diberikanoleh paradonor, danberhasilmeyakinkanbeberapadonor untukmemperluasinterpretasigunamemberikanmanfaatkepadaorang-orangdan masyarakatyang lebih luas.0J FMAMJJ A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J FMAMJJ A S O N D05 06 07 08Insiden Kekerasan (tdk termasuk GAM vs RI)Insiden Kekerasan GAM vs RISumber: Pembaharuan Monitorisasi Konflik Aceh, Bank Dunia26Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Namundemikian,masih banyaksekali yangharus dicapai.Banyak lakilaki,perempuandananak-anakyang hidupnyatelah terlukabaik secarafisik maupunmental olehperistiwaperistiwamasa lalu,yang masihmemerlukanbantuan dalammenghadapipenderitaandantrauma.berakhirnya konflik bersenjata antara GAMdan TNI, peristiwa-peristiwa kekerasan masihmerupakan ancaman terhadap stabilitas danhambatan investasi. Jaringan yang ditetapkanoleh para pejuang GAM selama bertahun-tahun,masih terus hidup. Dengan tidak adanya pilihanpilihanyang tepat, banyak mantan pejuangGAM hanya mengandalkan pada jaringan lamamereka untuk mendapatkan pekerjaan danpendapatan, yang kadang-kadang melakukankegiatan-kegiatan ilegal termasuk pemalakandan pemerasan. Pemerasan luas oleh kelompokkelompokpreman (rougue) mantan pejuangGAM dan persepsi yang masih mengakartentang ketidakamanan pada komunitas bisnistelah terbukti sebagai sebuah hambatan investasidan perkembangan usaha.Tidak adanya pekerjaan tetap di antara paramantan pejuang GAM juga disebabkan olehmeningkatnya kekerasan dan kejahatan di Aceh.(Lihat Gambar 2.10). Meskipun bentrokanbentrokanantara GAM dan PemerintahIndonesia dalam waktu singkat meningkatsetelah tsunami pada awal tahun 2005, tetapibentrokan-bentrokan tersebut akhirnya berakhirsetelah penandatanganan Kesepakatan Damai.Namun, peristiwa-peristiwa kekerasan lainnyaterus meningkat yang mencapai puncaknyapada pertengahan tahun 2008, untuk kemudiansedikit melemah. Menurut data DirektoratReserse Kriminal Kepolisian Aceh, terdapat218 kasus perampokan bersenjata dan kejahatanjalanan lainnya antara Agustus 2005 dan Februari2008. Meskipun kurang dari separuh kasus-kasusini telah diselidiki pada saat penyusunan laporantersebut, namun lebih dari 90 persen terdakwayang memberikan kesaksian mengaku bahwamereka adalah mantan pejuang GAM. 11Dampak pada Perempuan: Akibat konflikdan tsunami juga telah menimbulkan dampakberkepanjangan pada perempuan. Pada masasegera setelah tsunami, perempuan sangatrentan. Pada tahun 2005, UNFPA melaporkanbahwa masalah paling umum yang dihadapiperempuan adalah tidak adanya sensitivitasgender dalam perencanaan pertolongan danbantuan darurat. Perempuan mengalamikekurangan produk-produk kebersihan wanita,keterbatasan akses ke layanan kesehatan ibu danreproduksi, kekurangan fasilitas BAB dan mandiyang layak, kekurangan air bersih di kamp-kamp,dan keterbatasan akses ke bantuan kemanusiaan.Ketika situasi darurat membaik, perempuanmenjadi pengasuh utama anak-anak, orangorangtua dan korban terluka dalam keluargabesar. Perempuan juga melakukan tanggungjawab yang lebih besar terhadap pekerjaan rumahtangga, yang kemudian dilakukan dalam kondisiruang sempit dan berjejal seperti di kampkamppengungsi, dan seringkali tanpa akses keair dan fasilitas rumah tangga. Hal ini secaradramatis meningkatkan beban kerja perempuan.Akibatnya, mereka memiliki sedikit waktuuntuk terlibat dalam program-program umumseperti penerimaan bantuan, atau partisipasidalam pengambilan keputusan tentang distribusibantuan. Jika perempuan tidak secara langsungmenjadi target bantuan, akses mereka akanterbatas dan tergantung pada distribusi ulang olehpara lelaki anggota keluarga. Kegagalan umum(walaupun tidak universal) untuk mendesaindan mengimplementasikan program bantuanspesifik-gender pada masa awal pascadaruratmenciptakan sumber pengucilan sosial diantara perempuan-perempuan Aceh. Akan tetapi,pengakuan atas keadaan ini kemudianmenghasilkan sebuah pendekatan yang lebihinklusif, konsultatif dan berbasis konsensus padaprogram-program bantuan dan pembangunanoleh sejumlah organisasi yang beroperasi di Aceh.Kekerasan dalam Rumah Tangga:Selama masa darurat, perempuan seringkalitidak mendapatkan perlindungan danmenjadi lebih rentan terhadap kekerasan,termasuk perdagangan perempuan, kekerasandan pelecehan sek-sual. 12 Sebuah studikomprehensif tahun 2005 tentang kekerasanberbasis gender di Aceh yang dilakukan olehUNFPA mengkaji tingkat kekerasan berbasisgender di provinsi tersebut, yang memburukpada masa-masa konflik dan dari dampakTsunami 2004. Studi tersebut juga membahasfaktor-faktor sosial dan budaya khusus yangberkontribusi terhadap kekerasan berbasisgender di Aceh, seperti Syariah (hukum Islam)yang memberikan pembatasan-pembatasanpada pakaian dan perilaku perempuan. Bahasanjuga terkait kekerasan dalam rumah tanggaoleh lelaki terhadap perempuan, masih menjadiperhatian utama dalam keluarga dan juga dilingkungan publik Aceh. Ulama-ulama Islamradikal bahkan telah menganggap perilaku ‘takberiman’ perempuan Aceh (seperti kegagalanuntuk memakai penutup kepala) sebagaipenyebab tsunami. Kelompok-kelompok perempuanmenyatakan bahwa kekerasan biasgender telah menjadi hal yang ‘biasa’ di Aceh.Keadaan ini terutama terjadi di kampkamppengungsi setelah tsunami, dan di antarakelompok-kelompok sosial-ekonomi yang lebihLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 27


endah. Kekurangan pelaporan tentang kekerasandalam rumah tangga memberikan impunitaskepada para pelaku dan oleh karena itu tingkatkekerasan dalam rumah tangga tetap tinggi.Selain kekerasan fisik dan seksual, kekerasandalam rumah tangga juga menghancurkankeamanan dalam rumah tangga dan hargadiri perempuan, yang melemahkan motivasidan dorongan mereka untuk mengupayakanpemberdayaan. Hal ini merupakan penghambatutama pembangunan manusia.Meskipun demikian, dalam melaporkanhasil gender di Aceh, Pennels menyimpulkanbahwa terlepas dari prevalensi tingkat kekerasanberbasis gender yang tinggi, telah terjadi perkembangansignifikan dalam kesetaraan genderdibandingkan dengan masa-masa pra-tsunami(Pennels 2008). Perkembangan ini meliputiperwakilan gender yang lebih formal dalam pemerintahprovinsi dan kabupaten.Juga terjadilebih banyak interaksi dan kerja sama antarsektorpemerintahan dan organisasi masyarakatsipil terkait isu kesetaraan gender. PengadilanSyariah juga memajukan hak perempuan ataswarisan dan tanah. Di bidang sosial, terjadipeningkatan pendidikan, akses ke layanan kesehatandan ibu di desa, dan pembangunanberbagai jejaring perlindungan anak.Bantuan Pasca-Tsunami: Tsunami jugamenimbulkan dampak jangka panjangnyasendiri. Meskipun tsunami menyebabkanbesarnya aliran bantuan yang belum pernahterjadi sebelumnya, tetapi sebagaimana yangdimaksudkan, bagian utama dari bantuanini ditargetkan pada daerah-daerah yangterkena dampak tsunami. Aspek yang luas daribantuan tersebut memungkinkan programprogrampemulihan tidak hanya digunakanuntuk memperbaiki kerusakan-kerusakanfisik, tetapi seperti seringkali dinyatakan olehBRR untuk “membangun kembali secaralebih baik”. Sesuai dengan tujuan ini, tsunamimenimbulkan akibat yang tidak diinginkankarena perbedaan-perbedaan pendapat tentangalokasi dana, proyek dan sumberdaya lainnya,yang kadang-kadang menyebabkan terjadinyakekerasan. Jumlah sengketa yang muncul disetiap kabupaten pada tahun 2008 dan jenisbantuan yang menjadi sengketa ditunjukkanpada Gambar 2.11. Sengketa-sengketa tersebutkebanyakan terjadi di Banda Aceh, diikutioleh Aceh Barat, Aceh Bagian Utara danAceh Timur. Sengketa-sengketa seringkaliberkaitan dengan identifikasi orang-orang danmasyarakat yang layak menerima bantuan,terutama di antara para mantan pejuang GAMdan masyarakat yang terkena dampak tsunami.Mengingat jumlah bantuan yang besar, pihakpihakberwenang menyadari adanya potensiketidakadilan yang akan diakibatkan olehinterpretasi sempit tentang persyaratanpersyaratanyang diberikan oleh para donor,dan berhasil membujuk beberapa donor untukmemperluas interpretasi guna memberikanGambar 2.11 Bantuan dan Konflik menurut Kabupaten di Aceh (Jumlah Konflik, 2008)160140Setelah Tsunami Setelah Konflik Subsidi Bahan Bakar Program-program Pemerintah Lainnya120100806040200Banda AcehAceh BaratAceh UtaraAceh TimurPidieLhokseumaweBireuenAceh BesarAceh JayaAceh TamiangNagan RayaAceh SelatanAceh Barat DayaBener MeriahAceh TenggaraSabangAceh SingkilSubussalamLangsaPidie JayaAceh TengahGayo LuesSimeulueSumber: ACMU, sebagaimana dikutip dari Laporan MSR, 200928Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


manfaat kepada orang-orang dan masyarakatyang lebih luas. Terlepas dari masalah ini,kesalahan persepsi sulit dihapus dan banyakmasyarakat tidak diragukan lagi memilikialasan sah untuk menyampaikan pengaduan.2.4. KesimpulanDibandingkan dengan situasi awal setelahtsunami pada bulan Desember 2004, rakyatAceh, dan pihak-pihak yang telah membantumereka, telah mencapai pemulihan luar biasayang mungkin tidak dibayangkan atau diharapkanpada saat itu. Pemulihan ini tidak hanyaberlaku untuk pembangunan kembali strukturfisik, tetapi juga untuk pembaharuan struktursosial yang mengalami kerusakan sangat parahkarena masa-masa konflik.Pembangunan kembali struktur fisikmerupakan tugas yang lebih mudah, mengingatbesarnya jumlah bantuan keuangan yangtersedia untuk tujuan tersebut. Seperti yangditunjukkan oleh data BRR, banyak kerusakandan kehancuran telah diperbaiki dan sejumlahbesar rumah dan fasilitas baru telah dibangun.Jalan-jalan di Banda Aceh dan banyak kota-kotapesisir lainnya adalah bukti pembangunan ini,walaupun masih ada tugas untuk memperbaikidan membangun kembali banyak rumah danfasilitas di daerah bagian tengah yang hancurselama konflik, tetapi tidak memenuhi syaratuntuk memperoleh pendanaan dari sumberdayayang dialokasikan untuk pemulihan tsunami.Tugas lebih berat adalah memperbaiki struktursosial dan menangani trauma yang dialamioleh mereka yang menderita akibat bencanatsunami serta konflik. Perkembangan besartelah tercapai dalam beberapa bidang, berdasarkanpada prinsip-prinsip Kesepakatan Damaitahun 2005 dan Undang-Undang PemerintahanAceh (UUPA) yang diundangkan pada tahun2006. Sebagaimana didokumentasikan kemudiandalam laporan ini, provinsi tersebut kinimendapatkan dukungan dari besarnya transferfiskal tambahan dari pemerintah pusat. Partaipolitik lokal telah dibentuk dan pemilihanumum lokal telah diselenggarakan, yang memungkinkanbanyak anggota GAM untukmenempati posisi dalam legislatif pusat dandaerah. Sebagian besar pengungsi sudah dapatkembali ke masyarakat mereka atau berpindahke masyarakat lain. Banyak meskipun tidaksemua mantan pejuang GAM telah melakukanreintegrasi ke dalam masyarakat sipil dan mendapatkanpekerjaan.Namun demikian, masih banyak sekali yangharus dicapai. Banyak laki-laki, perempuan dananak-anak yang hidupnya telah terluka baiksecara fisik maupun mental oleh peristiwaperistiwamasa lalu, yang masih memerlukanbantuan dalam menghadapi penderitaan dantrauma. Seperti di banyak daerah pasca-konflikdi seluruh dunia, mantan pejuang yang belumbisa mendapatkan pekerjaan, atau yang belummemperoleh manfaat dari perdamaian akantetap melakukan kekerasan dan pemerasan. Salahsatu unsur penting dari Kesepakatan Damai yangselama ini belum diimplementasikan adalahpembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi.Banyak orang menyatakan bahwa pembentukankomisi ini merupakan langkah penting yangdiperlukan untuk mendukung reintegrasi,mengatasi perpecahan dalam masyarakat, danmenyelesaikan keluhan-keluhan yang ada.Sedikit dari kemajuan luar biasa ataukemunduran-kemunduran ini dicerminkandalam indikator-indikator pembangunan yangdibahas di atas, karena indikator-indikatortersebut didesain untuk mencerminkan aspekaspeklain dari kesejahteraan. Meskipun IPMdan IPG menunjukkan kemajuan sampai tahun2006, tetapi IPM dan IPG tersebut menujukkanpenurunan tajam dalam data untuk tahun 2008.Terlepas dari peningkatan dalam beberapatahun, keseluruhan kecenderungan untuk UPGsejak tahun 1996 menunjukkan kemundurannyata antara tahun 1996 dan 2008. BahkanIKM, yang menunjukkan kecenderungan untukmeningkat secara tetap selama bertahun-tahun,mengalami penurunan tajam pada tahun 2008,dan angka kemiskinan di Aceh tetap lebih tinggidaripada sebagian besar provinsi lainnya. Banyakdari penurunan dalam indikator-indikator initampaknya terkait terutama dengan komponenkomponenyang mencerminkan kecenderunganmenurun dalam kegiatan ekonomi.Perbandingan yang didasarkan pada indikator-indikatorini antara Aceh dan provinsiprovinsilainnya di Indonesia menunjukkanketidaksesuaian nyata antara kecenderunganlokal dan peringkat nasional. Hal ini mungkinkarena perbedaan dalam metode penghitunganindeks-indeks di antara provinsi atau kesalahan-kesalahansederhana. Cara apapun yang digunakan,hasil tersebut menimbulkan keraguantentang validitas perbandingan.Di antara daerah-daerah di Aceh, indikator-Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 29


indikator tersebut secara umum menunjukkanbahwa kabupaten-kabupaten di Aceh BagianUtara dan Timur lebih berkembang, sedangkankabupaten-kabupaten di Aceh Bagian Baratdan Selatan mengalami ketinggalan, meskipunkesenjangan tersebut telah mengecil dari waktuke waktu. Secara umum, indikator-indikatortersebut menyatakan bahwa kota-kota diAceh lebih berkembang daripada kabupatenkabupaten,dan kabupaten baru yang dibentuksejak tahun 1999 cenderung ketinggalan darikabupaten-kabupaten lama dari mana kabupaten-kabupatentersebut dibentuk.2.4.1 Tantangan30Tidak dipungkiri bahwa Aceh menghadapi berbagaitantangan besar. Tantangan ini dijelaskanpada bab-bab selanjutnya, namun limatantangan berikut melingkupi (overarching)lebih nyata apa yang didiskusikan sebelumnya.• Keamanan. Terlepas dari keberhasilan KesepakatanDamai dalam mengakhiri konflik,keamanan tetap menjadi sebuah persoalanpenting. Peristiwa-peristiwa kekerasan terusberlangsung, yang disebabkan oleh sengketaatas manfaat program, gesekan dalammasyarakat, ketegangan dalam rumah tanggadan khususnya pemerasan dan kegiatanilegal oleh para mantan pejuang GAM.• Bencana. Meskipun perkembangan besartelah tercapai dalam memperbaiki kerugiandan kehancuran akibat tsunami, tetapi berbagaibencana alam dengan skala yang lebihkecil terus menimbulkan korban jiwa manusia,kerusakan infrastruktur fisik dan gangguanekonomi. Analisa resiko menunjukkanbahwa 35 persen dari wilayah daratan provinsiAceh rentan terhadap tsunami, dan75 persen rawan terhadap satu jenis bencanaatau yang lainnya, termasuk peristiwaperistiwayang kurang dipublikasikan tetapilebih umum. Peristiwa-peristiwa inimeliputi gempa bumi, tanah longsor, banjirdan serangan hama tanaman pertanian.Meskipun setiap peristiwa dapat menyebabkankerugian kecil dan kesulitan bagi merekayang terkena dampak, tetapi dampak kumulatifdari peristiwa-peristiwa ini yang terusberulang menggambarkan besarnya bebanekonomi dan emosional pada masyarakat.• Kemiskinan. Sebagaimana diindikasikandi atas, kemiskinan masih jauh di atas rataratanasional dan harus dikurangi. Pengeluaranper kapita mengalami penurunanpada tahun 2008, yang mungkin mencerminkanmenurunnya program-program pemulihandan hilangnya pekerjaan, yang menunjukpada kebutuhan mendesak untukmenciptakan kesempatan kerja yang lebihbanyak dan lebih baik.• Perempuan. Ukuran kesejahteraan perempuanmenunjukkan kecenderungan yangmengecewakan selama bertahun tahun,yang sebagian berhubungan dengan tingkatpartisipasi angkatan kerja yang lebihrendah dan penurunan pendapatan. Meskipunkecenderungan ini dapat dijelaskan sebagiankarena kembalinya para mantan pejuangGAM laki-laki ke dalam keluarga danangkatan kerja, tetapi terdapat faktor-faktorlain yang juga terkait dan perlu ditangani.• Pembangunan yang adil. Data menunjukkanbahwa pembangunan di Aceh telah memberikanmanfaat kepada beberapa daerahdan kabupaten lebih besar dibandingdengan daerah dan kabupaten lainnya.Beberapa indikator yang disebutkan diatas dan di bagian lain dalam laporan inimenunjukkan bahwa Aceh Bagian Baratdan Selatan mengalami ketertinggalan, sepertijuga kabupaten-kabupaten terpencildi daerah-daerah lain.2.4.2 ResponMeskipun tantangan-tantangan ini diakui olehpemerintah dan para mitra pembangunan, tetapikebijakan dan program yang ada saat initidak terfokus dan perlu dikoordinasikan denganlebih baik.Keamanan: Masalah keamanan yang mengganggukebanyakan orang, khususnya masyarakatbisnis, adalah praktek pemerasan olehkelompok preman mantan pejuang GAM. Halini memerlukan ‘strategi wortel dan tongkat’(carrot and stick) bagi mereka yang tetap melakukanpemerasan dan kegiatan-kegiatan ilegallainnya.Rekomendasi: Upaya-upaya sebaiknya terusdilakukan untuk menempatkan para mantanpejuang GAM dalam pekerjaan alternatif yangmenarik, untuk memberikan pelatihan keterampilanbagi tujuan ini dan dukungankeuangan untuk mengikuti pelatihan atauuntuk menjalankan bisnis mereka sendiri.Pada saat yang sama, militer, polisi, pejabatpengadilan dan lembaga lainnya harus bekerjaLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


sama secara lebih erat untuk menghentikankegiatan-kegiatan ilegal dan menghukumpara pelaku. Hal ini mendorong terbentuknyasebuah satuan tugas untuk tujuan tersebutdan juga lembaga independen untuk menerimapengaduan, meminta tindakan korektif,dan memantau respon. Bencana. Sebuah awalyang baik untuk mengurangi bencana alamtelah dilakukan melalui peluncuran programPengurangan Resiko Bencana - Aceh (PRB-A)pada tahun 2008 oleh pemerintah provinsimelalui kerja sama dengan UNDP. Hal inimemberikan pendekatan konseptual yang kuatuntuk menangani isu tersebut dan meliputiunsur-unsur bagi penetapan kerangka hukumdan kelembagaan yang mendukung, penguatanlembaga teknis di Unsyiah, implementasi proyekpercontohan dalam beberapa masyarakat danpenyelenggaraan kampanye kesadaran publik.Rekomendasi: Inisiatif-inisiatif yang salingmelengkapi diperlukan untuk mengkonsolidasikandan memperluas cakupan ke daerahdaerahdi seluruh provinsi. Berdasarkan pelajaranyang dipetik dari penerapan percobaan,model tersebut harus dilakukan replikasi,khususnya bagi masyarakat yang lebih rentan.Kerusakan lingkungan, penyakit tanaman daninfeksi hama juga menyebabkan kerusakandan kerugian besar. Rekomendasi: Programprogramdi masa mendatang sebaiknya jugamelibatkan departemen-departemen pemerintahlainnya, seperti pertanian, kehutanan,perkebunan dan sejenisnya.Kemiskinan. Untuk menanggulangi kemiskinan,diperlukan dua strategi utama.Rekomendasi: Meningkatkan akses keinfrastruktur publik dan layanan sosial. Meningkatkanpeluang bagi pekerjaan produktifdan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan.Kegiatan-kegiatan ini dibahas padaBab 3 dan 4.Perempuan. Pengarusutamaan gender dalamkegiatan-kegiatan pembangunan telah lamadipromosikan. Akan tetapi di Aceh, pengarusutamaangender sejauh ini belum mendapatperhatian yang layak. Rekomendasi: Pemerintahprovinsi sebaiknya melakukan sesuatudengan tepat untuk mempertimbangkan pemberianprofil yang jauh lebih tinggi bagi pengarusutamaangender, misalnya melalui pembentukansebuah departemen untuk perempuandan anak. Departemen tersebut akan menanganihak-hak hukum, keadilan, akses ke layanansosial, dan kesempatan untuk mendapatkanpenghasilan. Yang sangat mendesak adalah kebutuhanperawatan kesehatan yang efektifbagi ibu dan anak-anak muda, yang dibahaslebih lanjut pada Bab 3.Pembangunan yang adil. Perbedaan ekonomidi antara daerah-daerah di suatu negaraatau provinsi merupakan fenomena umum padatahap-tahap awal pembangunan. Perbedaanini terutama disebabkan oleh kecenderunganindustri dan jasa yang menawarkan pekerjaandengan upah yang lebih tinggi untuk mengkonsentrasikandi pusat-pusat kota pada tahapawal. Kualitas infrastruktur dan layanan publikjuga cenderung lebih baik di kota-kota. Rekomendasi:Untuk memastikan akses yanglebih adil ke berbagai pelayanan ini di daerahdaerahperdesaan, lembaga-lembaga publikharus memiliki target investasi sesuai denganindikator-indikator khusus pemberian layanan,sebuah isu yang dibahas lebih lanjut pada Bab 6.Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 31


32Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


3Akses keLayanan PublikLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 33


34Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


CHAPTER3Akses ke Layanan PublikDalam Bab ini dan berikutnya, kami mengkaji akses ke pelayanan publik dan kesempatanekonomi, yang merupakan faktor-faktor penting dalam menanggulangi kemiskinandan meningkatkan kesejahteraan kelompok terpinggirkan. Pembahasan inidibagi menurut sektor dan program umum yang biasanya diadopsi dalam dokumenperencanaan pemerintah. Bab ini mengamati akses yang berkaitan dengan infrastrukturfisik dasar, kesehatan, pendidikan dan keadilan.3.1. Akses ke Infrastruktur DasarKetersediaan infrastruktur dasar memiliki dampakpenting, baik pada kualitas perumahanmaupun produktivitas kegiatan ekonomi.3.1.1 PerlindunganKualitas lingkungan fisik di mana orang tinggalmempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan.Akses ke infrastruktur dasar seperti air bersihdan sanitasi membantu mengurangi rasa sakitdan penyakit, seperti halnya kualitas konstruksirumah. Listrik membantu mengurangi polusiudara di dalam rumah, menyederhanakan tugasrumah tangga, dan menjadikan rumah sebagaitempat yang lebih menarik bagi kegiatankeluarga.Data untuk empat unsur kualitas perumahanpada tahun 2008, yang menunjukkan prosentasependuduk yang tinggal di rumah yang serbakekurangan, disajikan pada Lampiran A: Tabel3.1. Unsur-unsur ini meliputi akses ke air bersihdan sanitasi, lantai tanah sebagai indikatorkualitas pembangunan rumah, dan sambunganlistrik. Seperti sebelumnya, kabupaten dikelompokkanmenurut wilayah, dan angka-angkayang dihitung untuk kota, kabupaten lamayang ada pada tahun 1999 dan kabupaten yangdibentuk setelah itu.Di tingkat provinsi, kekurangan utama adalahsanitasi (36 persen) dan air bersih (27 persen),dengan hanya kira-kira 10 persen yangtinggal di rumah dengan lantai tanah dan tidakada listrik. Dilihat dari rata-rata kekurangandari empat indikator, kualitas perumahanumumnya lebih baik di Aceh Bagian Utara danTimur (dengan rata-rata sebesar 22 persen) dankurang lebih sama di Aceh Bagian Barat danSelatan dan Aceh Bagian Tengah (keduanyasekitar 27 persen). Di Aceh Bagian Utara danTimur, proporsi rumah yang tidak memilikiakses ke air bersih, sanitasi dan listrik adalahlebih kecil. Di Aceh Bagian Barat dan Selatan,proporsi penduduk tanpa sanitasi (46 persen)dan listrik (16 persen) adalah lebih tinggidaripada di tempat lain. Di Aceh BagianTengah, ketiadaan akses ke air bersih (39persen) lebih luas dibandingkan dengan daerahdaerahlain.Menurut indikator-indikator ini, kabupatendengan kualitas perumahan termiskin adalahAceh Barat Daya dan Pidie Jaya (keduanyadengan rata-rata kekurangan sebesar 30 persen),dan khususnya Gayo Lues (35 persen) danSimeulue (37 persen). Lebih dari setengahpenduduk tidak memiliki akses ke air bersihdi Gayo Lues (52 persen), Subulussalam (56persen) dan hampir tiga dari empat orang diSimeulue (74 persen). Kekurangan sanitasi yangpaling banyak terdapat di Pidie Jaya dan AcehBarat Daya (keduanya sebesar 66 persen), Pidie(71 persen) dan Gayo Lues (74 persen). Lebihdari seperempat penduduk di Simeulue danAceh Jaya tinggal di rumah tanpa listrik.Seperti yang diharapkan, perumahan dikota-kota pada umumnya mempunyai kualitasyang lebih baik, dan sedikit lebih baik di kabupaten-kabupatenlama daripada kabupaten-Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 35


Gambar 3.1 Indikator Perumahan dan Kesakitan menurut Kabupaten di Aceh 2008Bagi banyakpetani,35.0komponenpaling mahal30.0dari biayatransportasi25.0adalahwaktu dan20.0tenaga untukmembawa15.0hasil daritempat10.0pertanian kejalan utama5.0terdekat padabeberapa0.0kilometer0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0pertama.Angka kesakitanSumber: Tabel 3.1Rata-rata dari 4 indikatorkabupaten baru. Hal ini menegaskan komentardisampaikan pada Bab Dua tentang kabupatenkabupatenbaru yang pada umumnya memilikiinfrastruktur dan layanan lebih buruk.3.1.2 Perumahan dan KesakitanRiset yang didasarkan pada survei rumah tanggamenunjukkan hubungan yang jelas antara lingkunganfisik rumah dan kejadian penyakit.Meskipun lemah, hubungan ini bahkan nyatadi tingkat agregat dari tiap-tiap kabupaten.(Lihat Gambar 3.1.) Antara kelompok limakota, dimana kualitas perumahan terlihatlebih baik, kesakitan lebih rendah sebesar 16persen, dibandingkan dengan 22 persen untukkabupaten-kabupaten lama dan 24 persenuntuk kabupaten-kabupaten baru. Selain itu, diantara 12 kabupaten dengan perumahan yangberkualitas lebih baik, 7 kabupaten memilikitingkat kesakitan rendah. Jelas bahwa faktorfaktorlain merupakan penentu penting, yangpaling nyata adalah gizi, tingkat pendapatandan sampai tingkat yang lebih rendah akses kefasilitas kesehatan. Untuk tiap-tiap kabupaten,tingkat kesakitan yang tertinggi terdapatdi Bener Meriah (29 persen), Bireuen (28persen), Aceh Tengah, Aceh Timur dan36Aceh Jaya (semuanya 27 persen), dan semuakecuali Bireuen memiliki perumahan dengankualitas yang relatif buruk.3.1.3 Infrastruktur EkonomiInfrastruktur dasar dalam mendukung kegiatankegiatanekonomi juga merupakan faktor pentingdalam meningkatkan produktivitas danmemperluas lingkup kesempatan usaha pertaniandan non-pertanian untuk menghasilkanpendapatan, khususnya bagi mereka yangtinggal di daerah-daerah perdesaan. Bagi banyakpetani, komponen paling mahal dari biaya transportasiadalah waktu dan tenaga untuk membawahasil dari tempat pertanian ke jalan utamaterdekat pada beberapa kilometer pertama. Pertanianke jalan-jalan pasar, dan jalur-jalur yangdatar bagi gerobak dan sepeda motor dapatmengurangi berbagai biaya ini dan memungkinkanuntuk mengakses pasar lokal dan bersaingsecara lebih efektif di tempat-tempat yangjauh. Kondisi jalan juga akan mempengaruhibiaya transportasi, dan karena kurangnya danauntuk pemeliharaan maka banyak jalan dalamkondisi rusak. Data terakhir menunjukkanbahwa 20 persen jalan nasional di provinsitersebut rusak, sebuah angka yang meningkatLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


hingga 30 persen untuk jalan-jalan kabupatendan 37 persen untuk jalan-jalan provinsi. 13Meskipun jaringan irigasi meliputi areatanah pertanian yang luas di Aceh, tetapi perluasanjaringan ini melalui irigasi mini diperlukanuntuk mencapai sejumlah besar produsen pertanianlainnya. Kekurangan listrik dan pasokanyang tidak dapat diandalkan merupakan sumberkeluhan umum dalam komunitas bisnis. Tetapilistrik juga penting untuk menyiapkan usahausahabaru berskala kecil, terutama di daerahperdesaan, dan bagi penyandang cacat serta perempuanyang terikat dengan pekerjaan rumahdan tidak dapat mencari pekerjaan di luar.3.1.4 KesimpulanPenyediaan, kualitas dan pemeliharaan infrastrukturdasar sebagian besar merupakan tanggungjawab lembaga publik. Mengingat keterbatasandana bagi infrastruktur, dapat dipahamijika dinas pekerjaan umum memberikan prioritaspada investasi yang menghasilkan keuntunganlebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwainfrastruktur memberikan layanan kepadabanyak orang, terutama jalan, pelabuhan, jaringanirigasi utama, sampai tingkat yang lebihrendah berupa sarana air dan sanitasi di daerahdaerahdengan kepadatan penduduk yang tinggi.Jauh lebih rendah di bagian bawah padadaftar tersebut adalah infrastruktur dasar untukpemukiman perdesaan dengan penduduk yangtersebar, dimana biaya-biaya unit sangat tinggi.Meskipun pemilik rumah dan warga mempunyaipengaruh dalam menekan pemerintahdaerah untuk menyediakan dan memeliharainfrastruktur dasar, tetapi tidak ada jaminanbahwa permintaan mereka akan ditangani danmereka mempunyai pengaruh yang jauh lebihkecil dalam pengambilan keputusan tentangpenyedia layanan nasional, misalnya PLN untuklistrik.Pemberdayaan Masyarakat. Ini merupakansalah satu contoh dimana pemberdayaan masyarakatdapat menciptakan perbedaan. Masyarakatsetempat sebagai penerima dana hibah daripemerintah, tidak perlu menunggu lembagadaerah atau nasional untuk memberikan pelayanankepada lingkungan yang kekurangan. Sebaliknya,masyarakat dapat memutuskan untukmenggunakan dana yang dialokasikan untukmemberikan pelayanan tersebut atau tidak kalahpentingnya untuk melakukan perbaikan jikadiperlukan. Selain itu, masyarakat dapat memilihuntuk mengatur kelompok penggunanyasendiri guna berbagi biaya pekerjaan konstruksiskala kecil atau secara lebih umum bagi pemeliharaanfasilitas. Salah satu contoh berasal darisebuah desa di NTT, dimana para pendudukmengeluh karena harus menunggu lembagasetempat selama beberapa bulan untuk melakukanperbaikan kecil pompa air yang hanya memerlukanbiaya beberapa dolar. Akan jauh lebihbaik jika mereka mengatur kelompok penggunamereka sendiri untuk melakukan perbaikantersebut.Rekomendasi:• Melanjutkan dan mengembangkan program-programyang ada yang memberikandana hibah kepada masyarakat setempatyang dapat digunakan untuk mengembangkandan meningkatkan infrastruktur dasar.• Mempertimbangkan berbagai kesempatanbagi pemberdayaan kelompok penggunauntuk membangun, mengoperasikan, memeliharadan memobilisasi sumberdaya bagiinfrastruktur dasar skala kecil seperti persediaanair bersih, jejaring irigasi kecil danbahkan pembangkit listrik di daerah-daerahterpencil.• Mengalokasikan proporsi dana publik yanglebih tinggi bagi pemeliharaan infrastrukturdasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah.3.2. Akses ke PendidikanSelama dua puluh tahun terakhir, Aceh telahmengalami perkembangan besar dalam sektorpendidikan, meskipun seperti halnya di bagian-bagianlain di dunia, perkembangan-perkembanganselanjutnya ternyata semakin sulitdicapai.Angka melek huruf dewasa di Aceh meningkatdari 87 persen pada tahun 1990 menjadi96 persen pada tahun 2007, sedangkan rataratalama pendidikan meningkat dari di bawah6 tahun pada tahun 1990 menjadi di atas 8tahun pada akhir dekade. (Lihat Gambar 3.2).Kedua indikator mencapai kemajuan nyatapada pertengahan dekade terakhir. Pengaruhkemajuan ini terlihat jelas sebelumnya dalamindikator-indikator IPM di negara-negarayang lebih maju setelah negara-negara tersebutmencapai angka melek huruf dewasa yangLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 37


Gambar 3.2 Indikator Pendidikan di Aceh, 1990-200710.0100.08.096.0Tahun6.04.092.088.0Persentase2.00.0Rata-rata jumlah tahun bersekolahTingkat melek huruf orang dewasa (axis kanan)1990 1993 1996 1999 2002 2004 2005 2006 200784.080.0Sumber: Berbagai Terbitan BPS Indonesia.hun 2002, tetapi Aceh Bagian Tengah masihberjuang untuk mengejar ketinggalan padatahun 2007.Angka-angka juga menunjukkan kesenjangantingkat melek huruf secara tetap antara lakilakidan perempuan. (Lihat Gambar 3.4). Sampaitahun 2006, kesenjangan ini berakhir secarasignifikan, menurun dari 8,0 poin pada tahun1996 sampai 6,1 poin pada tahun 1999 dan 3,4poin pada tahun 2006. Akan tetapi sejak saatitu, kesenjangan tersebut dalam keadaan tetap.Tidak diragukan lagi bahwa kesenjangan tingkatmelek huruf dalam beberapa tahun terakhirmencerminkan sisa pengaruh kesenjangan pendidikanyang sama atau lebih besar di antaragenerasi laki-laki dan perempuan yang lebih tua.Sebagaimana diperkirakan, angka melekhuruf sangat berbeda-beda antara satu kabupatendengan kabupaten lainnya. (Lihat LampiranA: Tabel 3.2). Angka melek huruf lebihtinggi di kota daripada di kabupaten, dengan8 poin penuh pada tahun 1993, tetapi kesenjangantersebut kemudian berakhir. Angka tersebutjuga lebih tinggi di kabupaten-kabupatenlama daripada kabupaten-kabupaten baru kirakiradengan 3 poin. Sedangkan rata-rata angkamelek huruf untuk seluruh Aceh pada tahun2008 adalah 95,9 persen. Angka tersebut rendahkhusunya di Gayo Lues di Aceh BagianTengah (84 persen), Nagan Raya (88 persen%),Aceh Singkil (90 persen) dan Subulussalam (91persen), ketiganya di daerah Aceh Bagian Baratdan Selatan. Tidak menjadi persoalan tahunhampirlengkap. Akibatnya, rata-rata lamapendidikan ditambahkan sebagai indikatorIPM bagi pencapaian pendidikan untuk menciptakanperbedaan yang lebih besar dalam perbandinganinternasional.3.2.1 Angka Melek Huruf DewasaPada tahun 2008, Aceh mencapai angka melekhuruf dewasa sebesar 95,9 persen dibandingkandengan 92,1 persen untuk Indonesia secara keseluruhan,dan menduduki peringkat ke-10 diantara semua provinsi di Indonesia.Perbandingan angka melek huruf dewasauntuk tiga daerah di Aceh selama kurun waktu2002 sampai 2007 menunjukkan bahwa AcehBagian Utara dan Timur berada di tempat pertama,Aceh Bagian Tengah di tempat kedua danselanjutnya diikuti Aceh Bagian Barat dan Selatan.(Lihat Gambar 3.3.) Tiga daerah tersebut,semuanya menunjukkan penurunan pada tahun2005, meskipun penurunan ini merupakansebuah penyimpangan, karena data lain padaTabel 3.2 di bawah ini untuk tahun-tahun 1993,2004 dan 2007 menunjukkan peningkatantetap selama kurun waktu itu. Karena penurunanini kurang nyata di Aceh Bagian Tengah,barangkali hal ini terkait dengan survei yangdilakukan selama kekacauan pada tahun 2005yang disebabkan oleh tsunami. Namun demikian,meskipun dua dari tiga daerah menyamaiatau melampaui tingkat yang dicapai pada ta-38Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Gambar 3.3Angka Melek Huruf Dewasa untuk Seluruh Daerah di Aceh98.097.096.095.094.093.092.091.0Aceh Bagian Utaradan TimurAceh Bagian Baratdan SelatanDataran Tinggi Aceh2002 2005 2007Catatan: Angka Melek Huruf Dewasa tertimbang untuk setiap daerahSumber: BPSGambar 3.4 Angka Melek Huruf Dewasa menurut Jenis Kelamin di Aceh, 1996 – 2008Persen melek huruf orang dewasa100.095.090.085.094.286.296.290.198.094.796.693.297.694.280.01996 1999 2003 2006 2008Laki-lakiPerempuanSumber: Indeks Pembangunan Manusia (BPS), berbagai tahun.tahun mana yang dipilih untuk perbandingan,data menunjukkan penurunan angka melekhuruf yang sama setelah tahun 2004, dengansedikit penurunan dalam beberapa tahun yangkemudian diikuti dengan sedikit peningkatan.3.2.2 Lama PendidikanPada tahun 2008, rata-rata lama pendidikanpenduduk di Aceh adalah 8,6 tahun dibandingkandengan 7,6 tahun untuk Indonesia secarakeseluruhan. Ini artinya Aceh menempatiperingkat ke-9 di antara semua provinsi diIndonesia pada tahun itu. (Lihat Lampiran A:Tabel 3.2) Indikator ini menunjukkan bahwahampir tidak ada perbedaan antara Aceh BagianUtara dan Timur dan Aceh Bagian Tengah,meskipun daerah Aceh Bagian Barat dan Selatanmengalami ketinggalan lagi. (Lihat Gambar3.5). Tidak seperti kisah tentang melek huruf,setiap daerah masih menunjukkan peningkatansecara bertahap dalam rata-rata jumlah tahunkehadiran di sekolah, yang mencerminkan dam-Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 39


Gambar 3.510.08.06.04.02.00.0Rata-rata Lama Pendidikan untuk Seluruh Daerah di AcehAceh Bagian Utaradan TimurCatatan: Angka rata-rata Lama Pendidikan tertimbang untuk setiap daerahSumber: BPSpak kumulatif partisipasi sekolah yang terus meningkatdalam beberapa tahun terakhir, yangdidokumentasikan pada bagian berikutnya.Di tingkat kabupaten, gambaran tentanglama pendidikan, sama dengan gambaran tentangmelek huruf (Lihat Lampiran A: Tabel3.2.). Lama pendidikan untuk kota secara tetaplebih tinggi dibandingkan dengan lama pendidikanuntuk kabupaten, yang naik dari 9,1tahun pada 1993 menjadi 10,1 tahun padatahun 2008. Tetapi kesenjangan tersebut berakhir,dari 2,8 tahun pada tahun 1993 menjadi2 tahun atau kurang pada tahun 2008. Di antarakabupaten, rata-rata lama pendidikan dikabupaten-kabupaten lama lebih tinggi daripadakabupaten-kabupaten baru denganmargin sebesar 0,7 tahun pada 2004 dan 2008.Rata-rata lama pendidikan tertinggi padatahun 2008 tercatat di kota-kota yang berkisardari 12 tahun di Banda Aceh sampai 10 tahunatau lebih di Langsa, Lhokseumawe dan Sabang,tetapi hanya 7,6 tahun di Subulussalam. Selamatahap-tahap awal dan pertengahan pembangunan,pola ini dianggap biasa. Kota adalahtempat dimana pekerjaan dengan keterampilanmaju akan lebih mungkin didapatkan, yang memerlukantingkat pendidikan yang lebih tinggi.Sebaliknya, rata-rata lama pendidikan terendahterdapat di sebagian besar kabupaten perdesaan,karena pekerjaan yang memerlukan keterampilanmaju lebih langka. Kebanyakan rataratalama pendidikan terendah tersebut ditemukandi daerah Aceh Bagian Barat dan Selatan,seperti Nagan Raya (7,4 tahun), Aceh BaratAceh Bagian Baratdan SelatanDaya (7,5 tahun), dan baru saja disebutkanSubulussalam (7,6 tahun), ditambah Pidie Jayadi daerah Aceh Bagian Utara dan Timur (7,6tahun).Perbedaan skor lama pendidikan di antarakabupaten dan kota sebaiknya tidak sematamatadiinterpretasikan sebagai refleksi sistempendidikan di setiap lokasi. Lama pendidikanini juga merupakan sebuah fungsi dari tingkatketerampilan yang diperlukan untuk pekerjaan,yang cenderung lebih tinggi dimana akan didapatkanposisi teknis dan manajemen yang lebihsenior, khususnya di kota-kota dan kabupatenkabupatenyang lebih kota. Jika pekerjaanpekerjanini tidak banyak ditemukan di daerahdaerahperdesaan maka skor lama pendidikansecara nyata akan lebih rendah.3.2.3 Partisipasi SekolahDataran Tinggi Aceh2002 2005 2007Catatan yang mengesankan di Aceh tentangangka partisipasi di semua jenjang pendidikandiakui dengan baik. Laporan PengkajianKemiskinan 2008 meringkas situasi di Acehsebagai berikut :“Aceh memiliki tingkat partisipasi yang lebihtinggi daripada Indonesia atau SumateraUtara. Hal ini berlaku di seluruh tingkatpenghasilan dan semua jenis pendidikan. DiAceh, semua kelompok penghasilan mempunyaitingkat partisipasi yang lebih tinggi daripadakelompok-kelompok sebaya mereka diIndonesia dan Sumatera Utara, dan perbeda-Perbedaanskor lamapendidikan diantarakabupaten dankota sebaiknyatidak sematamatadiinterpretasikansebagai refleksisistempendidikan disetiap lokasi.Lama pendidikanini jugamerupakansebuah fungsidari tingkatketerampilanyang diperlukanuntuk pekerjaan,yang cenderunglebihtinggi dimanaakan didapatkanposisi teknisdan manajemenyanglebih senior,khususnya dikota-kota dankabupatenkabupatenyang lebihkota.40Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


an ini lebih jelas pada bagian penduduk yanglebih miskin. Tingkat partisipasi yang lebihtinggi di Aceh bukanlah hal yang baru. Adabukti bahwa orang-orang Aceh secara konsistenmemiliki angka partisipasi yang lebihtinggi daripada rata-rata keluarga Indonesiasejak sebelum kemerdekaan, dengankemungkinan yang lebih tinggi lulus SD,SMP atau SMA.” 14Pada tahun 2008, Aceh menempati peringkatpertama atau kedua di antara seluruh provinsidi Indonesia untuk angka partisipasi sekolahpada semua kelompok umur termasuk kelompokumur tertua. 15 (Lihat Lampiran A: Tabel3.3). Perbedaan antara Aceh dan rata-ratanasional meningkat pada setiap tingkat, dari1,2 persen di antara kelompok usia termudasampai 9,7 persen% untuk kelompok usia 13sampai 15 tahun dan 17,7 persen untuk kelomokusia 16 sampai 17 tahun. Kinerja Aceh ditingkat yang lebih tinggi sangat luar biasa. Padakelompok umur 16 - 17 tahun, Aceh (72,4persen) adalah yang tertinggi dalam hal pusatpusatpendidikan maju seperti Jakarta (49,4persen) dan Yogyakarta (57,4 persen), danprovinsi-provinsi yang kaya sumberdaya sepertiRiau (47,3 persen) dan Kalimantan Timur(51,4 persen ). Bahkan di antara kelompokumur 18 sampai 23 tahun, angka partisipasi diAceh (22,4 persen) lebih tinggi daripada Jakarta(15,5 persen) dan hanya di bawah Yogyakarta(35,0 persen), dua pusat nasional utama untukpendidikan universitas. Selain itu, angka putussekolah di Aceh lebih rendah dibanding dengansebagian besar provinsi lainnya, termasukprovinsi tetangga Sumatera Utara dan Riau.Di Aceh, perbedaan-perbedaan angka partisipasisekolah di antara kabupaten menggambarkansebuah kisah yang lebih beragam danterkadang mengejutkan. (Lihat juga LampiranA: Tabel 3.3). Kota menunjukkan angka partisipasiyang lebih tinggi dibandingkan kabupatenpada kedua kelompok umur yang lebih tua.Hal ini diperkirakan karena sekolah menengahatas dan fasilitas pendidikan tinggi cenderunglebih terkonsentrasi. Angka-angka untuk kotabahkan lebih tinggi pada tingkat ini, kecualiSabang dengan angka-angka rendah. Hal inimungkin karena para siswa di sana lebih memilihuntuk pindah ke dekat Banda Aceh untuktingkat pendidikan tinggi.Di tingkat sekolah dasar, angka partisipasiuntuk semua kabupaten mendekati rata-rata 99persen untuk Aceh, hanya Aceh Jaya dan GayoLues turun di bawah 98 persen. Di tingkatsekolah menengah pertama, dimana rata-rataangka partisipasi untuk provinsi sebesar 94,1persen, hanya Aceh Timur dan Gayo Luesturun di bawah 90 persen. Di tingkat sekolahmenengah atas, dimana rata-rata provinsimencapai 72,4 persen, angka-angka tersebutberbeda-beda secara lebih luas. Di bagianpaling atas, empat kabupaten mempunyai skorhampir 80 persen atau lebih tinggi. Dua darikabupaten-kabupaten ini adalah kota-kotaBanda Aceh (86,8 persen) dan Lhokseumawe(79,6 persen), dan dua di antaranya adalahdaerah-daerah perdesaan ter-pencil, NaganRaya (70,5 persen) dan pulau Simeulue (83,3persen). Pada bagian paling bawah skalatersebut adalah Aceh Timur (58,9 persen), GayoLues (61,4 persen), Aceh Jaya (62,1 persen)dan Aceh Tamiang (64,7 persen), semuanyamerupakan kabupaten baru kecuali Aceh Timur.Angka partisipasi mengalami penurunankarena anak-anak tumbuh menjadi dewasayang disebabkan oleh berbagai alasan. Tidaksaja anak tertarik atau ingin mendapatkan pekerjaandan memperoleh penghasilan, tetapijuga karena penyesuaian yang kadang-kadangmengalami kesulitan untuk berpindah darisatu sekolah ke sekolah lainnya. Perbedaanangka partisipasi dalam kabupaten tertentuantara tingkat SMP dan SMU sangat nyata.(Lihat kolom 7 Tabel 3.3). Meskipun beberapakabupaten menunjukkan penurunan dramatis,seperti Aceh Tamiang (turun 28,9 persen), PidieJaya (-29,4 persen), Aceh Timur (-30 persen)dan Aceh Jaya (-32 persen), tetapi penurunanuntuk semua kabupaten di Aceh kecuali duaterakhir yang disebutkan lebih kecil dari rataratanasional sebesar -29,7 persen. Kabupatenkabupatenyang hanya menunjukkan kerugiankecil adalah sama dengan kabupaten-kabupatenyang disebutkan sebelumnya yang memilikiangka partisipasi tinggi di tingkat SLTA. Fluktuasiyang luas ini sebagian disebabkan olehanak-anak yang putus sekolah pada tahap itu,tetapi sebagian besar mungkin juga disebabkanoleh migrasi, karena anak-anak pergi dari rumahuntuk melanjutkan pendidikan mereka di sekolahmenengah atas di tempat lain. Misalnya,anak-anak di Aceh Jaya mungkin berpindahke sekolah-sekolah di Banda Aceh, merekayang ada di Aceh Timur dan Aceh Tamiangberpindah ke Langsa. Kecenderungan yang samabahkan lebih nyata di tingkat pendidikan tinggi.Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 41


Untuk menentukan kabupaten mana sajayang mencapai angka partisipasi tertinggi untukketiga tingkat sampai usia 17 tahun, kabupatenkabupatentersebut diperingkat untuk setiaptingkat dan rata-rata dihitung dari peringkatmereka. (Kolom 6 pada Lampiran A: Tabel3.3). Kabupaten dengan peringkat tertinggimeliputi dua kota, Lhokseumawe dan BandaAceh, dan tiga daerah perdesaan yang cukupterpencil, Bener Meriah dan Aceh Tengahdi Aceh Bagian Tengah dan Aceh Selatan didaerah Aceh Bagian Barat dan Selatan. Halini menggambarkan dengan baik tiga daerahyang disebutkan terakhir untuk mengupayakanagar anak-anak tetap di sekolah dan untukmendidik mereka di tempat itu, tanpa haruspindah ke tempat lain. Kabupaten denganperingkat terendah meliputi Gayo Lues, AcehTimur, Aceh Jaya dan Subulussalam, semuanyamerupakan kabupaten baru kecuali AcehTimur.Riset lebih lanjut diperlukan untuk menentukansecara lebih tepat sebab-sebab rendahnyaperingkat ini dan apa yang diperlukan untukmeningkatkan angka partisipasi di daerah tersebut.Di antara penyebab yang mungkin adalahfasilitas yang rusak, kelas yang terlalu penuh,jalan dan layanan transportasi yang buruk, kualitasguru yang rendah, manajemen sekolah yangburuk atau sekedar pilihan sekolah yang lebihbaik di tempat lain. Di kabupaten-kabupatendimana kepadatan penduduk rendah, daerahdaerahtangkapan (catchment) yang cukupuntuk mendukung sebuah sekolah menengahatas adalah luas, artinya banyak anak tinggal diluar jarak pulang-pergi yang wajar, khususnyadi mana jalan dan transportasi umum buruk.Untuk bersekolah di sekolah menengah atas,anak-anak di daerah-daerah terpencil harusmeninggalkan rumah dan pindah ke tempatyang lebih dekat dengan sekolah. Anak-anakenggan untuk meninggalkan rumah, dan orangtua tidak memiliki dana untuk membayar biayatambahan. Jika mereka memutuskan untuk pindah,mereka mungkin lebih memilih bersekolahdi sekolah yang lebih baik di tempat yang lebihjauh, mungkin di salah satu kota besar.Faktor lain yang mempengaruhi angka partisipasisekolah di setiap kabupaten adalah estimasianak-anak usia sekolah di setiap jenjang.Estimasi untuk tahun-tahun sejak sensus sebelumnyapada tahun 2005 tidak secara penuhmencerminkan migrasi ke dalam atau keluaryang terjadi sejak saat itu. Migrasi ini cukupsignifikan di beberapa kabupaten, mengingatbanyaknya pekerjaan sementara yang dihasilkansebagai akibat dari program-program pemulihansecara besar-besaran setelah tsunami padabulan Desember 2004. Hal ini sebagian dapatmenjelaskan mengapa angka partisipasi dibeberapa daerah perdesaan yang mengalamimigrasi keluar relatif rendah dan mengapakabupaten lainnya yang mengalami migrasi kedalam relatif tinggi. Akan tetapi, persoalan inibaru akan jelas setelah hasil sensus 2010 diketahui.3.2.4 Perbedaan GenderPersoalan tetap yang ada di berbagai belahandunia adalah kesenjangan angka partisipasisekolah antara anak laki-laki dan perempuan,dimana anak-anak perempuan seringkali tertinggaljauh di belakang karena tradisi sosial,budaya atau agama. Akan tetapi, hal ini tidakterjadi di Aceh. Seperti yang ditunjukkan padaGambar 3.6, angka partisipasi tersebut hampirsama untuk anak laki-laki dan perempuan diseluruh sekolah menengah pertama, dimanajumlah anak perempuan melebihi anak lakilakidi tingkat pendidikan tinggi. Hal ini karenaGambar 3.6100806040200Sumber: Data Susenas (BPS)Angka Partisipasi Sekolahdi Aceh menurut Kelompok Umurdan Jenis Kelamin, 20077-12 13-15 16-18 19-24Perempuan Laki-lakilaki-laki muda berada di bawah tekanan yangbesar untuk mencari pekerjaan dan memberikankontribusi bagi pendapatan keluarga. Selainitu, mereka kehilangan semangat untukmelanjutkan ke pendidikan tinggi karena tidakadanya kesempatan kerja dan harapan setelahlulus.42Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Gambar 3.7Penduduk Miskin yang lulus Sekolah Menengah Atas dan Perguruan TinggiBanda AcehSabangLangsaLhokseumaweAceh BesarAceh TenggaraBener MeriahAceh TengahBireuenAcehAceh TamianAceh TimurNagan RayaGayo LuesAceh UtaraPidieAceh Bara DayaAceh BaratPidie JayaAceh SelatanAceh SingkilAceh JayaSimeulueSubulussalamCatatan: Prosentase Jumlah Penduduk Miskin, 2007Sumber: Dihitung dari BPS.0 5 10 15 20 25 30 35 403.2.5 Pendidikan dan KemiskinanTerlepas dari tingginya angka partisipasi sekolahdi Aceh, kecenderungan yang mengkhawatirkanterjadi di antara mereka yang telah lulus sekolahmenengah atas atau lembaga-lembaga pendidikantinggi yang tetap menempati peringkatorang-orang miskin. Di tingkat provinsi diAceh, para lulusan ini mewakili kira-kira 10persen orang miskin (Lihat Gambar 3.7), mulaidari yang terendah yaitu kurang dari 5 persendi Aceh Singkil sampai 22 persen di Sabangdan yang tertinggi sebesar 37 persen di BandaAceh. Kondisi seperti ini bukan hal yang unikbagi Aceh, tetapi merupakan sebuah fenomenayang juga terjadi di tempat lain di Indonesiadan negara-negara lain pada tahap-tahappertengahan pembangunan. Situasi ini munculdari ketidaksesuaian antara jumlah lulusanterampil dan sedikitnya permintaan untukorang-orang yang memiliki keterampilan sepertiitu. Mereka dengan keterampilan yang lebihbaik enggan untuk menerima pekerjaan yangtidak sesuai dengan kualifikasi mereka, karenaini nantinya akan mengurangi harapan merekauntuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baikdi masa depan. Mereka lebih suka menunggudengan waktu yang tidak terbatas agar dapatmemperoleh pekerjaan yang sesuai, dan merekacenderung untuk berkumpul di tempat-tempatdimana prospek pekerjaan tersebut lebihbaik, yaitu dekat dengan universitas dimanamereka belajar, kota-kota besar dan pusat kotalainnya. Dalam perekonomian dengan tingkatperkembangan yang relatif rendah, besarnyaproporsi orang-orang berpendidikan yangakhirnya menjadi orang-orang miskin merupakansebuah fenomena yang sangat mengkhawatirkan.3.2.6 KesimpulanAceh dibandingankan dengan Provinsi-Provinsilain. Dalam beberapa hal, Aceh cukupseimbang dengan provinsi-provinsi lainnya diIndonesia berkaitan dengan kinerjanya di sektorLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 43


pendidikan. Pada tahun 2008, Aceh menempatiperingkat tertinggi ketiga untuk melekhuruf dewasa dan rata-rata lama pendidikandan peringkat pertama atau kedua menurutdata untuk angka partisipasi sekolah di semuajenjang pendidikan dari sekolah dasar sampaiperguruan tinggi. Tidak diragukan lagi, tingginyaskor melek huruf dan lama pendidikan sebagianmencerminkan tradisi panjang di Acehuntuk mendorong anak-anak untuk bersekolahdan melanjutkan pendidikan mereka.Tantangan yang dihadapi oleh SektorPendidikan. Walaupun indikator-indikator inimemberikan kesan yang baik tentang prestasiAceh di bidang pendidikan, tetapi indikatorindikatorini tidak banyak menjelaskan tentangtantangan-tantangan yang dihadapi oleh sektorpendidikan. Tantangan-tantangan tersebut diringkassebagai berikut :• Meskipun angka partisipasi sekolah tinggi,tetapi beberapa anak masih tertinggal danbanyak anak putus sekolah, terutama setelahsekolah menengah pertama.• Anak-anak di daerah-daerah yang lebih terpencilmemiliki akses terbatas ke sekolahmenengah atas, artinya mereka juga harusberpindah ke tempat yang lebih dekat dengansekolah, dimana keluarga miskin tidakmampu, atau mereka putus sekolah begitusaja.• Mutu pendidikan sangat berbeda-beda, danseringkali kurang baik di banyak kabupaten,khususnya kabupaten-kabupaten di daerahperdesaan dan lebih terpencil.• Meskipun hasil ujian bukan merupakan indikatoryang dapat diandalkan, tetapi hasilujian tersebut menunjukkan bahwa siswasiswadari Aceh memiliki kinerja yang relatifburuk dibandingkan dengan provinsi-provinsilainnya, sekali lagi sebagian merupakanrefleksi dari mutu pengajaran yang buruk.• Kurikulum yang digunakan di banyak sekolahtidak tepat untuk mempersiapkan paralulusan guna mendapatkan pekerjaan, khususnyadi beberapa lembaga pelatihan kejuruan.• Banyak sekolah yang rusak atau hancur selamakonflik belum diperbaiki atau dibangunkembali, terutama di kabupatenkabupatenbagian tengah yang jauh daripantai yang tidak memperoleh dukungandari program-program pemulihan tsunami.• Kapasitas staf manajemen dan administrasidi banyak sekolah masih lemah.Respon. Hal yang menguntungkan bahwadinas pendidikan provinsi Aceh telah menunjukkankepemimpinan yang luar biasa dalammerespon tantangan-tantangan ini. Padatahun 2007, dinas pendidikan tersebut mengeluarkanrencana strategis (renstra) untuk sektorpendidikan, yang merupakan model yang harusdiikuti oleh departemen lain. Rencana strategisini menjelaskan lima tujuan dan indikatorkinerja terkait yang digunakan dalam penyusunanrencana dan anggaran tahunan, barangkalidepartemen pertama pemerintah provinsiyang akan mempraktekkan prinsip-prinsippenganggaran kinerja berbasis hasil.Strategi-strategi yang sedang diupayakanadalah untuk:• Merasionalisasikan alokasi staf pengajaruntuk menangani kelebihan di beberapadaerah dan kekurangan di daerah-daerahlain.• Meningkatkan akses bagi semua orang denganmenargetkan subsidi untuk jenjangdan jenis pendidikan tertentu. Belakanganini, Aceh memperkenalkan pendidikan gratisuntuk semua sampai ke sekolah menengahpertama dan merencanakan untukmemperluas pendidikan gratis ini ke sekolahmenengah atas.• Memperkuat mutu staf pengajar melaluiprogram-program peningkatan dan akreditasistaf kunci.• Memperkuat tata kelola dan efisiensi melaluiperencanaan dan pengembanganpartisipatif.• Menggunakan sumberdaya provinsi untukmengatasi ketidakseimbangan dalam pengeluaranpemerintah daerah untuk pendidikan.Inovasi penting lainnya oleh Dinas Pendidikanadalah adopsi konsep manajemen dan penganggaranberbasis kinerja bagi penyusunanrencana dan anggaran tahunan. Target inovasiini adalah sumberdaya untuk mencapai tujuandan sasaran khusus, dan bertujuan untuk menggunakandana secara lebih efektif dan memperbaikimanajemen layanan-layanan pendidikan.Pemberdayaan Masyarakat. Yang sangatpenting adalah ukuran-ukuran yang digunakanoleh departemen pendidikan untuk mempromosikanpemberdayaan masyarakat dalam sektorini. Di tingkat provinsi, departemen pendidikantelah menetapkan sebuah forum yangterdiri dari para pemangku kepentingan (stakeholder)dari pemerintah, universitas, masyara-44Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Tabel 3.1 Peringkat Indikator Kesehatan untuk beberapa Provinsi, 2008ProvinsiHarapanhidup(tahun)AngkaKematian Bayi(per 1,000)Angkakesakitan (%)Penduduk yangmengobatisendiri (%)Penduduk tanpaakses ke fasilitas(%)KeseluruhanperingkatD. I. Yogyakarta 1 1 2 4 1 1DKI Jakarta 2 2 1 5 2 2Jawa Tengah 5 4 4 8 6 3Aceh 19 19 23 19 16 18Sulawesi Tengah 29 29 30 26 18 31Maluku 26 26 25 29 28 32Maluku Utara 30 30 31 33 31 33Maximum 73.1 63.5 31.0 81.6 50.1Aceh 68.5 34.1 21.5 67.1 12.9Minimum 61.5 18.2 14.1 50.9 0.0Sumber: BPSkat sipil, LSM, lembaga donor dan badan-badanIslam, dengan kewenangan untuk menyuundan mengimplementasikan rencana bagisektor tersebut. Berbagai pertemuan telah diselenggarakandengan kabupaten dan kotauntuk mempromosikan agenda rencana strategis.Di tingkat sekolah masing-masing, denganmengikuti petunjuk nasional, komite sekolahtelah dibentuk yang terdiri dari wakil-wakilguru, pengurus, orang tua dan siswa (jikaperlu), dengan kewenangan untuk menyusundan menyetujui rencana dan anggaran tahunan.Ini merupakan sesuatu yang baik (preseden)yang dapat diadopsi di sektor-sektor lainnya.Kesempatan-kesempatan lain bagi pemberdayaanmasyarakat dapat ditemukan dalam penyelenggaraanprogram-program pra-sekolah,yang sangat penting dalam mempersiapkananak-anak usia muda untuk pendidikan formaldi kemudian hari. Saat ini, program pra-sekolahhanya melayani sebagian kecil anak di bawahusia 7 tahun, dan sektor swasta jauh melampauipemerintah dalam memberikan programprogramseperti itu.Rekomendasi: Sementara pemerintah merencanakanuntuk memperluas pemberian program-program,pilihan lain bagi mereka adalahuntuk lebih mendorong sektor swasta dan kelompokmasyarakat guna melakukan programprogramini, karena orang tua memiliki kepentinganterkuat dalam melakukan programprogramtersebut. Dukungan Pemerintah sebaiknyaberupa hibah disertai dengan kumpulanstandar kinerja untuk memenuhi syaratdukungan.Bidang lain yang perlu mendapatkan perhatianlebih serius adalah pelatihan kejuruan untukmemastikan bahwa para pencari kerja memilikikeahlian yang tepat sesuai dengan prioritasekonomi dan kondisi pasar yang berubah.Sama pentingnya adalah perlunya memperluaskesempatan bagi orang-orang yang ingin mengubahpekerjaan atau karier, terutama dari pekerjaanmanual di bidang pertanian dan dalamkegiatan-kegiatan kerja kasar harian ke pekerjaanatau karir dalam industri teknis atau layanan,sebuah kebutuhan yang seringkali dinyatakanoleh para mantan pejuang GAM.Rekomendasi:• Untuk tujuan pelatihan kejuruan, wakilwakilmasyarakat bisnis sebaiknya dilibatkandalam perencanaan dan desain kursusdan kurikulum.• Mempertimbangkan penyumberan luar (outsourcing)untuk manajemen dan petunjuklembaga pelatihan kejuruan kepada sektorswasta. Kursus dapat diselenggarakan berdasarkanpada biaya jasa, yang danai olehkontribusi dari bisnis yang memerlukantenaga terampil, seperti hotel, jasa perbaikankendaraan dan industri konstruksi. 163.3. Akses ke Pelayanan Kesehatan3.3.1 Perbandingan dengan Provinsi-Provinsi lainnyaTidak seperti keadaan yang memberikan harapandalam sektor pendidikan di Aceh, situasiLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 45


Gambar 3.10 Angka Kematian Bayi menurut Kabupaten di Aceh 2008 (Per 1000)NWESSABANGBANDA ACEHACEH BESARACEH JAYAPIDIEBIREUENLHOKSUMAWEACEH UTARABENER MERIAHACEH TIMURACEH BARATACEH TENGAHKOTA LANGSANAGAN RAYAACEH TAMIANGGAYO LUESACEH BARAT DAYAACEH TENGGARAACEH SELATANSIMEULUEACEH SINGKILLEGENDA20.920.9 - 29.329.3 - 35.235.2 - 42.242.2 - 57.6ACEH SINGKILSumber: BPSpada dokter atau paramedis baik di Aceh maupunsecara nasional, karena frekuensi kehadirandokter di Aceh lebih kecil dibanding rata-ratanasional. Sebaliknya, kemungkinan kehadirandukun bayi di Aceh lebih kecil daripada di tempatlain. Selama kurun waktu tiga tahun, Acehmengalami perkembangan lebih besar daripadasecara nasional dalam memperluas penyediaantenaga medis profesional pada persalinan, naik6,5 persen dibandingkan dengan 4,5 persen.48Di sisi lain, data untuk indikator kedua menunjukkanAceh tetap ketinggalan dari rata-ratanasional untuk sebagian besar jenis imunisasianak usia dini. Hanya untuk polio Aceh berhasilmendekati tingkat nasional yang mencapai 91persen anak-anak balita pada tahun 2006. (LihatGambar 3.9). Untuk imunisasi DPT danBCG, kinerja Aceh meningkat kira-kira 75 persenanak balita dan untuk campak 71 persen.Karena beberapa alasan, ketiga kampanye ini,Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Tabel 3.2Anak-anak Gizi Kurang di Aceh (% usia Balita)1999 2002 2008Aceh 35.6 35.2 31.5Indonesia 30.0 25.8 23.5Selisih 5.6 9.4 8.0Sumber: BPSTabel 3.3 Pertolongan Persalinan di Indonesia dan Aceh (%)Tenaga2005 2008 Perubahan 2005-2008Aceh Indonesia Aceh Indonesia Aceh IndonesiaBidan 67.4 58.2 73.1 59.5 5.7 1.3Dokter 8.7 11.0 9.8 14.7 1.1 3.7Paramedik 0.9 1.2 0.6 0.7 -0.3 -0.5Subtotal 77.0 70.4 83.5 74.9 6.5 4.5Dukun bayi 20.1 26.4 16.0 23.1 -4.5 -3.3Keluarga 2.1 2.8 0.7 1.8 -1.4 -1.0Lain-lain 0.8 0.4 0.2 0.3 -0.6 -0.1Subtotal 23.0 29.6 16.9 25.1 -6.5 -4.5Total 100.0 100.0 100.0 100.0Sumber: Data Susenas (BPS), 2005 dan 2008.tetapi bukan kampanye untuk polio, menurunsecara tajam pada tahun 2004 sebelum tsunami,tetapi pada umumnya meningkat pada tahunberikutnya.3.3.5 Kesehatan MasyarakatKualitas kesehatan rakyat tergantung pada beberapafaktor termasuk pola makan, olah raga,gaya hidup dan kualitas layanan kesehatan, yangsangat berbeda-beda di daerah-daerah kurangberkembang. Sebuah perbandingan data di antarakabupaten-kabupaten berguna dalam menentukansejauh mana layanan-layanan kesehatanmembantu meningkatkan kesehatan diAceh.Untuk mengkaji kualitas kesehatan, data tentanglima indikator pada tahun 2008 dikumpulkanuntuk setiap kabupaten, yang selanjutnyadibuat peringkat pada setiap indikator danperingkat gabungan kemudian dihitung darirata-rata lima peringkat masing-masing. (LihatLampiran A: Tabel 3.8). Sebagai sebuah kelompok,orang-orang di empat kota tersebutsecara konsisten menonjol karena memilikikesehatan terbaik (rata-rata peringkat 4,0)dibandingkan dengan 11 kabupaten lama (11,8)dan 8 kabupaten baru (17,3). Perbedaan antarakedua kelompok kabupaten tersebut dalam halini cukup nyata, sekali lagi menekankan tingkatpembangunan yang lebih rendah di antarakabupaten-kabupaten baru. Di tingkat daerah,rakyat Aceh Bagian Utara dan Timur, tidaktermasuk mereka yang tinggal di kota-kota,memiliki kesehatan yang lebih baik (rata-rataperingkat 11,4) dibandingkan dengan merekayang tinggal di Aceh Bagian Barat dan Selatandan Aceh Bagian Tengah (keduanya sekitar 15,5).Untuk tiap-tiap kabupaten, orang-orangdengan kesehatan terburuk adalah mereka yangtinggal di Pidie Jaya di timur laut, Bener Meriahdi bagian tengah, Aceh Barat Daya dan AcehSelatan, keduanya di barat daya. Kematian bayi,yang rata-rata 32 per 1.000 untuk provinsitersebut secara keseluruhan, secara nyata merupakanyang tertinggi di Aceh Bagian Barat danSelatan dengan 5 dari 8 kabupaten di daerahitu yang memiliki angka di atas 40 per seribu.Lima kabupaten ini adalah Aceh Selatan, AcehBarat Daya, Subulussalam, Aceh Singkil danSimeulue, dua terakhir memiliki angka di atas50 per seribu. Di antara kabupaten-kabupatenlainnya, hanya Gayo Lues di Aceh BagianTengah memiliki angka di atas 40 per seribu.Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 49


Gambar 3.11 Imunisasi Anak Balita menurut Jenis di Indonesia dan Aceh, 2003-2006Masalahlainnya adalah10080604092.2 92.288.189.286.591.1 91.178.2 78.2 86.777.2 83.072.574.075.070.9 70.956.62003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006MeaslesSumber: Susenas (BPS),2003 & 2006IndonesiaPolio84.663.7DPT87.1 87.1Nanggroe Aceh Darussalam73.4 73.488.4 87.374.8 74.5 74.4565.7BCG89.3 89.3biaya untukmengakseslayanan medis,bukan hanyauntukkonsultasi,pengobatandan perawatan,tetapijuga untuktransportasi kefasilitas daridaerahdaerahterpencil.Meskipun rata-rata provinsi untuk anakanakgizi kurang sebesar 27 persen, tetapi empatkabupaten memiliki angka di atas 40%, tiga darikabupaten tersebut berada di Aceh Bagian Baratdan Selatan - Simeulue, Nagan Raya dan AcehBarat Daya - dan satu di Aceh Bagian Tengah,Aceh Tenggara, dimana angka tersebutadalah yang terburuk dari semua sebesar 49persen atau hampir setengah dari semua anak.Masalah-masalah kesehatan yang berkaitandengan anak-anak dengan jelas banyak sekaliditemukan di kabupaten-kabupaten ini, terutamadi Aceh Bagian Barat dan Selatan. Daerahini memiliki kejadian masalah-masalah kesehatanyang lebih rendah pada penduduk secarakeseluruhan, hanya 33 persen dibandingkandengan 37 persen di Aceh Bagian Tengah dan40 persen di Aceh Bagian Utara dan Timur.Mengingat prevalensi kesehatan yang burukpada anak-anak di Aceh Bagian Barat dan Selatan,orang-orang dewasa di daerah tersebutmenganggap penyakit mereka sendiri kurangpenting dan tidak layak dilaporkan.3.3.6 Indikator PelayananUntuk mengkaji kualitas layanan kesehatan,proses yang sama diadopsi berdasarkan limaindikator yang mencerminkan standar pemberianlayanan. Seperti sebelumnya, peringkat untukkabupaten-kabupaten dibuat pada setiapindikator dan peringkat gabungan kemudian50dihitung dari rata-rata kelima peringkatmasing-masing. (Lihat Lampiran A: Tabel 3.5)Dalam hal kelompok-kelompok, seperti yangdiperkirakan, kota-kota yang membanggakanmenempati peringkat terbaik untuk layanankesehatan dengan rata-rata 6,8, jauh di depankabupaten-kabupaten, dimana sekali lagikabupaten-kabupaten lama (rata-rata 11,6)terlayani dengan lebih baik daripada kabupatenkabupatenbaru (15,6). Kota-kota mempunyaiskor terburuk hanya pada satu indikator. Jumlahorang untuk setiap fasilitas kesehatan (ratarata21.800). Hal ini dapat diinterpretasikansebagai kekurangan, tetapi mengingat kepadatanpenduduk yang jauh lebih tinggi di daerahtersebut, hanya sebagian kecil penduduk tidakmemiliki akses ke layanan ini, seperti yangditunjukkan oleh rata-rata sebesar kurang dari5 persen, dibandingkan dengan 13 persen dikabupaten-kabupaten lama dan 16 persendi kabupaten-kabupaten baru. Sebaliknya,penduduk kota memperoleh dukungan daridokter dan tempat tidur rumah sakit yang relatiflebih banyak dan proporsi yang lebih tinggiuntuk persalinan yang ditolong oleh tenagamedis. Di antara daerah-daerah, Aceh BagianUtara dan Timur muncul karena memilikilayanan yang lebih baik, sedangkan Aceh BagianBarat dan Selatan dan Aceh Bagian Tengahsedikit berbeda seperti halnya kesehatan rakyat.Untuk tiap-tiap kabupaten, layanan kesehatanmenempati peringkat terendah di AcehTimur di Aceh Bagian Utara dan Timur, BenerLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Meriah di Aceh Bagian Tengah, dan Aceh Jayaserta Subulussalam di Aceh Bagian Barat danSelatan. Peringkat untuk yang terakhir dan jugaPidie Jaya didasarkan hanya pada dua indikator,dan oleh karena itu merupakan penilaian yangkurang akurat. Di luar kota-kota tersebut, akseske dokter umumnya buruk, dengan sepertigakabupaten yang memiliki kurang dari 1,0 dokterper 10.000 penduduk. Hal ini mencerminkansulitnya membujuk mereka untuk bekerja didaerah-daerah perdesaan dimana fasilitas biasanyabelum memadai. Dari 18 kabupaten, 5 memilikikurang dari 2 tempat tidur per 10.000penduduk, dan dua di antaranya, Bener Meriahdan Aceh Jaya tidak memiliki tempat tidur.Di tingkat provinsi, tenaga medis menolonglebih dari 80 persen persalinan pada tahun2008, tetapi angka tersebut untuk Aceh Barat,Simeulue dan Gayo Lues kurang dari 60 persen.Proporsi penduduk tanpa akses ke fasilitaskesehatan di tingkat provinsi adalah sebesar13 persen, tetapi naik menjadi lebih dari 20persen di Aceh Timur di Aceh Bagian Utara danTimur, Bener Meriah dan Gayo Lues di AcehBagian Tengah, dan Aceh Barat, Aceh Jaya danSubulussalam di Aceh Bagian Barat dan Selatan,dalam hal yang terakhir di atas 30 persen.3.3.7 Kesehatan Masyarakat danPelayanan KesehatanApakah layanan kesehatan yang lebih baikmemberikan kontribusi terhadap kesehatanyang lebih baik? Hasil sebelumnya diringkaspada Tabel 3.4, dimana kabupaten-kabupatenditempatkan pada salah satu dari empat kategorisesuai dengan peringkat kabupaten-kabupatentersebut untuk kesehatan masyarakat danlayanan kesehatan. Jika jawaban atas pertanyaanini “Ya”, kita akan mendapatkan sebagian besarkabupaten pada kuadran kiri paling atas ataukuadran kanan bawah. Di Aceh, seperti yangTabel 3.4Tabel ringkasan Indikator Kesehatan dan Pelayanan menurut Kabupaten di AcehPelayanan yang lebih baikPelayanan yang lebih burukKesehatan yang lebih baikAceh Bagian Utara dan Timur Kota Lhokseumawe* Aceh TimurKota Banda AcehKota SabangAceh Tamiang*Kota Langsa*Aceh BesarAceh Bagian Barat dan Selatan Simeulue Subulussalam*Aceh SingkilAceh Bagian TengahAceh TengahKesehatan yang lebih burukAceh Bagian Utara dan Timur Pidie Aceh UtaraPidie Jaya*BireuenAceh Bagian Barat dan Selatan Aceh Barat Daya* Nagan Raya*Aceh BaratAceh Jaya*Aceh SelatanAceh Bagian Tengah Aceh Tenggara Bener Meriah*Gayo Lues*Kesehatan yanglebih baik total11 8 3Kesehatan yanglebih buruk total12 4 8Pelayanan Lebih baik total 12 Lebih buruk total 11Catatan: *Merupakan kabupaten baruLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 51


terlihat melalui jumlah dalam baris pada bagianbawah tabel, ada beberapa bukti bahwa hubungantersebut adalah benar meskipun tidakkuat.Informasi pada tabel ini juga berguna dalammengusulkan strategi-strategi yang tepatuntuk meningkatkan kesehatan masyarakat.Untuk tiap-tiap kabupaten, tujuh kabupatendi kuadran kanan bawah dengan kesehatan danlayanan yang lebih buruk secara jelas memerlukanperhatian prioritas, khususnya Nagan Raya danAceh Jaya di Aceh Bagian Barat dan Selatandan Bener Meriah dan Gayo Lues di AcehBagian Tengah, yang semuanya mempunyai skorperingkat sangat rendah. Kabupaten-kabupatenpada kuadran kanan atas memiliki kesehatanyang lebih baik tetapi layanan yang ada relatiflemah dan perlu ditingkatkan. Kabupatenkabupatenpada kuadran kiri bawah memperolehmanfaat dari layanan yang lebih baik tetapikabupaten-kabupaten tersebut masih mengalamikesehatan lebih buruk, yang menyatakan bahwapersoalan tersebut lebih banyak berkaitandengan akses fisik di daerah-daerah terpencil atautingginya biaya yang menghalangi masyarakatmiskin untuk memperoleh layanan kesehatan.Orang-orang di empat kota dan kabupatenpada kuadran kiri atas semuanya memperolehlayanan kesehatan yang lebih baik, dan merekarelatif beruntung, tetapi hal ini bukanberarti tidak ada lagi yang perlu ditingkatkan.3.3.8 Akses untuk Orang-Orang MiskinSebuah survei nasional oleh Program PembangunanKecamatan (PPK) menyatakan bahwabeban kesehatan yang buruk paling banyak menimpaorang-orang miskin, terutama di Aceh.Hal ini menunjukkan bahwa, tidak seperti banyakbagian lainnya di Indonesia dimana keluargakaya melaporkan insiden penyakit yanglebih tinggi dibandingkan dengan keluargamiskin. Situasinya berbeda di Aceh. SurveiKemiskinan PPK menunjukkan bahwa 29persen keluarga miskin melaporkan penyakitpada bulan terakhir dibandingkan 19 persenpada keluarga kaya. Hal ini juga menunjukkanbahwa kurangnya program-program imunisasicenderung sangat membebani keluarga-keluargayang lebih miskin, khususnya di daerah-daerahperdesaan. Masalah lainnya adalah biaya untukmengakses layanan medis, bukan hanya untukkonsultasi, pengobatan dan perawatan, tetapijuga untuk transportasi ke fasilitas dari daerahdaerahterpencil. Hal ini menghalangi banyakorang untuk menggunakan layanan-layanan ini,khususnya mereka yang ada di daerah-daerahperdesaan dan orang-orang miskin.Survei PPK lainnya melaporkan bahwa34 persen dari keluarga miskin tidak mampumenggunakan metode-metode medis perawatankesehatan modern karena halangan biaya.Indikasi lebih lanjut tentang bagaimana orangenggan untuk mendapatkan saran medis adalahtingginya proporsi penduduk yang melakukandan menerapkan pengobatan sendiri. Secaranasional, proporsi ini mencapai 67 persen. DiAceh, proporsi tersebut sedikit lebih tinggi,yaitu sebesar 71 persen, tetapi meningkatmenjadi hampir 80 persen atau lebih diSubulussalam, Aceh Jaya dan Bener Meriah,dan bahkan 91 persen di Nagan Raya, semuanyakabupaten-kabupaten perdesaan yang baru.3.3.9 KesimpulanTantangan-tantangan yang dihadapi sektorkesehatan. Sebagaimana dinyatakan oleh datadi atas, Aceh menghadapi banyak tantangandalam meningkatkan kualitas layanan kesehatandan kesehatan rakyat. Di antara tantangantantangantersebut yang utama adalah:• Kurangnya pemberian layanan perawatanpra dan pasca-persalinan. Angka kematianbayi di Aceh berada di atas sebagian besarprovinsi lainnya, seperti halnya angka kematianibu, yang dilaporkan sangat tinggi dibeberapa daerah terpencil di Aceh.• Terbatasnya akses ke bidan. Sebagian besarbidan tinggal di pusat-pusat kota, denganhanya 30 persen yang tinggal di daerahdaerahperdesaan, dimana mayoritas penduduktinggal. Kemampuan bidan untukmenjangkau daerah-daerah perdesaan secaratepat waktu terhambat oleh buruknya layanan-layanantransportasi dan keterbatasandana untuk perjalanan.• Perawatan trauma. Kebutuhan untuk merawatmereka yang menderita trauma masihbelum diakui dengan baik. Sejumlah besarorang perlu membantu mengatasi luka fisikdan trauma akibat konflik dan bencanaalam.• Obat-obat kesehatan tradisional. Sebagianbesar penduduk masih mengandalkan padapengobatan sendiri dan anjuran dukun, khususnyaorang-orang miskin dan mereka yangberpendidikan rendah.Lebih darisembilanpuluh persenanggotaDPRA tidakmempunyaipengetahuandasartentang prosespenyusunanperaturanhukum(legaldrafting),sebuahmasalah yangdipersulitdenganpengenalan“ketentuanketentuanagama yangtidak praktis”ke dalamundangundangyang dibuatoleh para ahlihukumsyariah danulama-ulamaAceh.52Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


• Rendahnya kepadatan penduduk. Sebagianbesar penduduk tersebar di kurang lebih6.000 desa kecil, sehingga pemberian layanankesehatan kepada mereka menjadisulit dan mahal. Sedangkan 85 persen pendudukdilaporkan hidup dalam jarak 5 kmdari pusat-pusat kesehatan. Banyak dari pusatkesehatan ini merupakan fasilitas tingkatrendah dengan staf dan peralatan yang terbatas.• Kurangnya pelatihan. Meskipun jaringanpos-pos kesehatan sangat luas dan dapatmenjangkau sebagian besar wilayah provinsitersebut, tetapi banyak staf medis hanya menerimapelatihan dasar dan pengetahuan dankeahlian mereka terbatas.• Lemahnya kapasitas manajemen. Kapasitasadministrasi dan manajemen staf yang memberikanlayanan kesehatan dinyatakan lemahdi banyak bidang sehingga mempengaruhikualitas operasi.• Terbatasnya dana. Yang mendasari timbulnyabeberapa masalah ini adalah investasipublik yang tidak memadai di sektor kesehatan.Sekitar 70 persen dari total diperlukanuntuk gaji saja, yang hanya menyisakan30 persen bagi pemberian layanan dan peningkatanfasilitas.• Proyek donor. Meskipun proyek-proyekyang didanai lembaga donor di sektor kesehatanbermanfaat, tetapi beberapa proyekcenderung lebih digerakkan oleh agendadonor daripada kebutuhan lokal. Salah satucontoh adalah proyek-proyek yang berkaitandengan HIV/AIDS, yang kurang umumdaripada penyakit-penyakit lainnya, sepertimalaria, demam berdarah, tipus, hepatitisdan gangguan usus, belum lagi stroke dangangguan jantung vaskuler.Respon. Tantangan-tantangan yang disebutkandi atas bukan merupakan tantangantantanganbaru. Pemerintah dan pihak-pihaklainnya sedang melakukan langkah-langkahuntuk merespon tantangan-tantangan tersebut.• Perawatan kesehatan gratis. Langkah pentingtelah diperkenalkan pada tahun 2009oleh pemerintah provinsi tentang sebuahprogram untuk memberikan perawatan kesehatangratis kepada semua warga Aceh.Meskipun program ini mempunyai tujuanyang baik, tetapi program tersebut tidakmemanfaatkan sumber daya secara maksimalatau mendapatkan dukungan dalamjangka panjang. Sementara itu, penyelenggarakesehatan di rumah sakit yang lebih besarmelaporkan adanya peningkatan permintaanlayanan yang besar, tetapi tidak ada peningkatanpendanaan untuk memberikanlayanan tersebut. Sepertinya legislatif belummenyetujui jumlah tambahan yang diperlukan.Rekomendasi:• Mengkaji kembali biaya-biaya kesempatanperawatan kesehatan gratis dan memastikanbahwa sumberdaya pertama digunakan untukmemberikan layanan efektif kepada merekayang tidak mampu dan bagi kebutuhankebutuhanprioritas lainnya seperti perawatanpra-dan pasca-persalinan. Keluargakaya tidak perlu mendapatkan subsidi, karenamereka mampu membayar asuransikesehatan pribadi atau dapat membayar biaya-biayayang timbul.• Pendanaan untuk sektor kesehatan. Mengingatkurangnya sumberdaya, langkah-langkahsedang dilakukan untuk meningkatkandana bagi sektor kesehatan. Undang-UndangNo. 34 / 2009 menetapkan bahwa minimal10 persen pengeluaran publik harusdialokasikan untuk sektor kesehatan. Demikianjuga, program PNPM juga menetapkanbahwa proporsi dana yang sama harus dialokasikanuntuk proyek-proyek kesehatan yangdiajukan oleh masyarakat.• Badan Layanan Umum. Pemerintah pusatsedang mempromosikan konsep Badan LayananUmum (BLU) bagi rumah sakit-rumahsakit yang lebih besar. BLU diberi berwenanguntuk menyimpan pendapatan untukjasa yang diberikan daripada menyerahkannyake kantor kas provinsi. Hal ini akanmengurangi ketidakpastian atas alokasi anggarandan pengaturan waktu pembayaran,dan memungkinkan badan tersebut untukmelakukan pengawasan yang lebih besarterhadap perencanaan, penganggaran dankoordinasi dengan fasilitas-fasilitas kesehatanlainnya.• Fokus pada fasilitas kecamatan. Sebuah laporanyang sedang dipersiapkan oleh UNI-CEF atas nama Tim Otsus Migas mengusulkanlangkah-langkah untuk memperkuatkapasitas Puskesmas, fasilitas kesehatandi tingkat kecamatan, khususnya untuk manajemenoperasi dan administrasi keuangan.Tahun ini, pemerintah pusat telah memperkenalkansebuah program dengan judul BantuanOperasional Kesehatan (BOK), yangmemberikan dukungan keuangan langsungLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 53


kepada Puskesmas bagi biaya operasional,dan dimaksudkan untuk membantu Puskesmastersebut meningkatkan pemberianlayanan kesehatan.• Dinas kesehatan pemerintah daerah akanberupaya untuk melakukan hal sama dengandinas pendidikan dalam mengadopsipenganggaran berbasis kinerja untuk menggunakansumberdaya secara lebih optimaldalam menargetkan tujuan dan sasarankhusus, seperti penurunan kematian bayidan ibu.Pemberdayaan Masyarakat. Seperti di sektorpendidikan, ada beberapa kesempatan untukmenerapkan konsep pemberdayaan rakyatdalam sektor kesehatan. Beberapa pilihan meliputi:Rekomendasi:• Menetapkan forum publik-swasta di tingkatprovinsi, yang serupa dengan forum untukpendidikan, yang fungsinya adalah untukmelakukan kerja sama dengan pemerintahdalam merumuskan kebijakan, strategi danprogram bagi sektor tersebut.• Mengadakan forum-forum serupa di tingkatpuskesmas kecamatan, yang bertanggungjawab terhadap penyusunan rencana dananggaran bagi layanan kesehatan di kabupatendimana forum-forum tersebut ditetapkan.• Mengingat cakupan bidan yang tidak tetapdi daerah-daerah perdesaan, maka keahlianmereka dapat digunakan secara lebih efektifdengan membentuk dan melatih kelompokkelompokswadaya berbasis masyarakat untukmendukung perempuan hamil dan merekayang memiliki anak-anak baru lahir.Ada beberapa contoh untuk kelompok-kelompoktersebut, yang dapat memainkanperan penting karena perawatan yang tepatselama beberapa tahun pertama kehidupananak adalah sangat kritis dalam menentukankesejahteraan fisik dan mental yang sehatbagi masa depannya.• Kelompok-kelompok serupa juga dapat dibentukdan diberi pelatihan dengan bantuandari tenaga medis untuk tujuan-tujuanlain, seperti kekerasan dalam rumah tangga,kesehatan keluarga dan gizi, kecanduan narkobadan alkohol.Investasi sederhana dalam dukungan teknisdan pendanaan bagi bentuk-bentuk pemberdayaanmasyarakat ini dapat bertahan lama untukmeningkatkan kesehatan dan mencegah sakitdan penyakit.3.4. Akses ke Keadilan 18Akses ke keadilan semakin diakui sebagai syaratyang diperlukan bagi perdamaian dan pembangunan,khususnya dalam lingkungan miskindan pascakonflik. Akses ke keadilan mengkonsolidasikanperdamaian melalui penciptaankondisi yang memungkinkan orang-orang untukmenyelesaikan keluhan-keluhan sah, yangjika tidak dilakukan, dapat menimbulkan konfliksosial. Akses ke keadilan juga berkontribusiterhadap kesinambungan pembangunan manusiadengan menetapkan lingkup minimal pengaduan-pengaduansah berdasarkan hak asasimanusia, sementara berusaha untuk meningkatkankemampuan para pemangku hak (claimholder)untuk memperoleh kembali hak-hak inidan menganggap para pengemban tugas (dutybearer)bertanggung jawab dalam melindungihak-hak ini.3.4.1 Sistem Hukum yang ParalelDi Aceh, tidak seperti provinsi-provinsi lainnyadi Indonesia, tiga sistem hukum diberlakukansecara bersamaan (paralel). Hal ini seringkalimenimbulkan kebingungan, karena lingkupyurisdiksi yang dicakup oleh setiap sistemhukum tumpang tindih dan kadang-kadangmenimbulkan interpretasi yang berbeda. Sistemperadilan umum di Aceh diinformasikan melaluihukum positif nasional Indonesia. Dalamhal ini, semua hukum yang berlaku di daerahdaerahlain Indonesia juga berlaku di Aceh.Seperti di provinsi-provinsi lainnya, banyakmasyarakat mengandalkan pada sistem adatyang digunakan di tingkat desa berdasarkannorma-norma dan praktek-praktek tradisional.Akan tetapi di Aceh, sejak tahun 2001, denganUU No. 18 / 2001 yang memberikan otonomikhusus Aceh, hukum syariah juga telah berlakusecara resmi. Terlepas dari beberapa upayauntuk menjelaskan situasi tersebut, masih tetapmuncul kebingungan.Undang-Undang Pemerintahan Aceh(UUPA) menetapkan hak-hak dan tanggungjawab tertentu yang hanya berlaku di Aceh. Ketentuan-ketentuanUUPA yang paling mempengaruhiakses masyarakat ke keadilan meli-Hanya 7 persenrespondenmenganggapsyariah sebagaiisu penting,sementarahanya 23persen yangsenangdenganimplementasisyariah,namun 87persenmerasa bahwasyariah dapatmenyelesaikanmasalahrakyat.54Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


puti ketentuan-ketentuan tentang: Dewan PerwakilanRakyat Aceh (DPRA), pembentukanPengadilan HAM dan Komisi Kebenaran danRekonsiliasi, pendirian partai-partai politik lokal,lembaga adat dan pasal singkat 231 yangmelindungi hak-hak perempuan dan anak-anak.Seperti provinsi-provinsi lainnya, tanggungjawab terhadap penyusunan peraturan daerahyang baru dan direvisi, yang di Aceh dikenalsebagai qanun, terletak pada dewan perwakilanrakyat daerah, di Aceh disebut DPRA. Sepertihalnya di tempat lain di Indonesia, sebagianbesar anggota DPRA tidak memiliki pendidikandan pengalaman yang memadai di pemerintahan.Mereka memiliki pengetahuan yangterbatas tentang hukum nasional dan konstitusi,dan berubah setelah setiap pemilu. Di Aceh,para komentator melakukan pengkajian bahwalebih dari sembilan puluh persen anggotaDPRA tidak mempunyai pengetahuan dasartentang proses penyusunan peraturan hukum(legal drafting), sebuah masalah yang dipersulitdengan pengenalan “ketentuan-ketentuanagama yang tidak praktis” ke dalam undangundangyang dibuat oleh para ahli hukumsyariah dan ulama-ulama Aceh.Sistem peradilan syariah di Aceh dikembangkansejak abad keenam belas, meskipunPengadilan Syariah hanya diakui di Provinsitersebut oleh Pemerintah Nasional pasca-penjajahanpada tahun 1957 melalui UU No. 29/1957. Sementara undang-undang nasionaldengan jelas menyatakan bahwa hukum syariahdi Aceh hanya berlaku bagi umat Islam, qanunprovinsi yang diudangkan kemudian tidakmenegaskan kembali persoalan ini, dan UUPAmemasukkan sebuah artikel membingungkanyang menyatakan bahwa non-Muslim akantunduk pada hukum syariah jika melakukanpelanggaran-pelanggaran tertentu. Non-Muslim,termasuk Cina, India dan, baru-baru ini,masyarakat (kemanusiaan) internasional diAceh telah menentang ketentuan ini.Di Indonesia, istilah adat secara budaya danetnis mengacu pada bentuk-bentuk khusus hukum(hukum adat) atau kebiasaan. Hukumini merupakan kumpulan aturan-aturan yangtidak dibukukan tentang perilaku atau sistem“kepemimpinan dan tata kelola masyarakat”,yang diberlakukan dengan sanksi sosial, digunakanantara lain untuk menyelesaikan sengketa.Adat terdiri dari norma-norma kehidupan,yang dihormati dan diakui oleh masyarakat,dan berfungsi sebagai kode etik masyarakat. DiAceh saat ini, hukum adat juga merupakan simbolotonomi daerah, meskipun praktek dan ritualadat berbeda-beda, khususnya di seluruhkelompok etnis. Perda No. 7 / 2000 mengakuilembaga-lembaga adat yang berbeda, hukumdan adat di tingkat desa, selama hukum danadat tersebut tidak bertentangan dengan hukumsyariah. Selain itu, perundang-undangannasional harus lebih diutamakan daripadahukum adat jika terjadi pertentangan.Kotak 1Proyek Peradilan AcehProyek Peradilan Aceh (AJP) UNDP berkontribusiterhadap perbaikan sistem peradilan (adat) informalmelalui sebuah karya inovatif dengan Majelis AdatAceh tentang pedoman peradilan adat dan pelatihantokoh adat. Proyek Peradilan Aceh merupakansumber wacana penting tentang isu-isu hukum dankebijakan publik di Aceh. Proyek ini memberikan sebuahforum netral bagi dialog di Aceh tentang isu-isukebijakan publik yang penting dan kontribusi berhargabagi pembentukan kebijakan publik di Aceh.Kegiatan-kegiatan untuk mendukung konsultasi berbagaipemangku kepentingan (stakeholder) tentangmekanisme keadilan transisional telah menunjukkanrelevansi kebijakan dan memfasilitasi komunikasi dankoordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintahpusat, serta antara pemerintah dan masyarakatsipil. 193.4.2 Keluhan-Keluhan UmumSelain keluhan-keluhan yang biasanya timbuldalam masyarakat sipil, konflik dan bencanaalam mengakibatkan ketidakadilan hebat yangperlu ditangani dan peningkatan jumlah sengketa.Karena banyak dari keluhan-keluhan inimelibatkan perempuan, orang-orang miskindan orang-orang yang kurang beruntung lainnya,adalah penting agar akses warga ke keadilanditingkatkan. Saluran yang mereka pilih untukmenangani keluhan-keluhan mereka harus dapatmenyelesaikan keluhan-keluhan tersebutsecara adil dan efektif. Dengan cara ini, rakyatAceh dapat merasakan bahwa mereka benarbenarmendapatkan manfaat dari hasil perdamaiandan pembangunan.Berbagai keluhan keadilan umum yang diidentifikasidi daerah-daerah yang terkena dampakkonflik meliputi: pelanggaran HAM, pencuriandan perusakan harta benda, kehancuranmata pencaharian, pengungsian, kekerasan terhadapperempuan dan sengketa tanah (khususnyabagi orang-orang yang kembali). Keluhankeluhanumum yang diidentifikasi di daerahdaerahyang terkena dampak tsunami meliputikurangnya perumahan, klaim tanah danLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 55


sengketa perbatasan karena kehilangan dokumen,sengketa warisan, kurangnya bantuan bagianak-anak yatim piatu, kekerasan dalam rumahtangga terhadap perempuan dan ketimpangandistribusi bantuan (karena diskriminasi, distribusiyang tidak adil dan korupsi).3.4.3 Hambatan KeadilanMeskipun terdapat sistem hukum untuk menyelesaikansengketa, tetapi pada dasarnya banyakhambatan mencegah orang untuk mengajukanklaim dan mendapatkan hasil yang adil.Salah satu masalah umum adalah kurangnyakesadaran terhadap opsi dan prosedur hukum.Berbagai studi menyatakan bahwa sebagianbesar orang-orang Indonesia, khususnya merekadengan sedikit atau tanpa pendidikan formal,tidak mengetahui hukum-hukum yangrelevan bagi mereka. Selain itu mereka jugatidak mengetahui hak-hak hukum mereka,layanan yang tersedia bagi mereka dan proseduruntuk mengakses layanan ini. Kurangnyakesadaran hukum juga ditemukan di antarapara responden desa di Aceh. Kelompokrentan memiliki kesadaran hukum yang lebihrendah karena mereka seringkali buta hurufdan memiliki akses yang lebih kecil ke sumberinformasi. Keadaan ini selanjutnya tidakmenguntungkan mereka.Kendala kedua adalah bahwa tekanan sosialyang luas memaksa orang untuk mengandalkansebagian besar pada adat untuk menyelesaikansengketa, tetapi keputusan dapat dikesampingkanoleh pengadilan yang lebih tinggi,khususnya jika menyangkut prosedur hukumformal seperti kompensasi, warisan dan pendaftarantanah. Akan tetapi, pertimbanganpertimbanganlain membuat lebih sulit atauhampir tidak mungkin bagi banyak orang untukmengakses sistem peradilan formal. Halini dianggap terlalu birokratis, rumit, menghabiskanwaktu dan mengintimidasi. Karenapengadilan terletak jauh dari tempat tinggalsebagian besar orang, mereka tidak mampumembayar waktu untuk hadir atau uang untukmenutup biaya perjalanan, apalagi biayapenasehat hukum dan prosedur pengadilan.Masalah lainnya adalah bahwa orang-orangtidak dapat mengandalkan pada adat atausistem formal untuk mencapai keputusankeputusansaja. Pada tingkat adat, keputusankadang-kadang tidak sesuai dari satu kasus kekasus yang lain, dan mungkin dipengaruhi oleh56pertimbangan politik, khususnya pada masamasaawal konflik, atau oleh kepentingan wargasetempat yang memiliki kekuasaan. Dalamsistem formal, orang sangat menyadari bahwasuap seringkali memenangkan alasan-alasanhukum yang terbaik. Dalam hal ini, orang lebihpercaya pada pengadilan syariah, khususnyadalam menilai hak-hak perceraian dan warisanyang adil, meskipun sekali lagi keputusankeputusanyang menyangkut beberapa aspekhukum dapat dibatalkan oleh pengadilan yanglebih tinggi.Upaya-upaya untuk mengatasi kurangnyakesadaran warga masyarakat tentang syariahdan sistem pengadilan formal terhambat olehkurangnya sumberdaya, yang dilaporkan baikoleh lembaga negara maupun LSM, yang jugatidak mempunyai kapasitas.3.4.4 Pertimbangan GenderTiga isu yang sangat penting bagi perempuanadalah implikasi-implikasi gender hukum syariah,hak-hak warisan karena berhubungandengan tanah, dan pendaftaran tanah.Hukum Syariah: Proses pengenalan hukumsyariah tidak melibatkan wakil-wakil perempuandan implementasinya memiliki banyakkonsekuensi terhadap perempuan. Di beberapadaerah, hukum syariah tersebut telah meningkatkanakses perempuan ke hak asasi manusiadan keamanan, sedangkan di daerah-daerahlain hukum syariah tersebut secara aktif mempromosikanketidakadilan gender. Banyak perempuanAceh sudah lama tertekan sehinggamereka menentang konsep syariah. Akan tetapi,mereka peduli dengan cara interpretasi danimplementasinya di Aceh.Pengadilan Syariah semakin aktif menanganisejumlah isu tentang hak-hak perempuan.Isu-isu ini meliputi pemberian perwalian anakkepada perempuan selama perceraian (dimanasebelumnya hak asuh anak diberikan kepadalaki-laki), yang memberikan pembagian hartaperkawinan yang sama pada saat perceraian,dan memastikan bahwa hak waris perempuandilindungi. Pengadilan Syariah juga telah memeriksasejumlah kasus yang berhubungan denganperceraian. Karena pengajuam permohonansebagian besar atas dasar kekerasan dalamrumah tangga atau perilaku poligami, makajumlah perempuan adalah lebih dari 75 persendari mereka yang mengajukan permohonankepada pengadilan untuk perceraian. Pengadil-Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


an Syariah juga telah menunjukkan dukunganbagi peningkatan perwakilan politik perempuandalam Qanun No. 3 / 2008, yang menegaskanbahwa “daftar calon ... harus meliputi sekurangkurangnya30 persen perempuan.” Hal ini didukungoleh banyak contoh ulama ‘progresif ‘yang aktif melakukan advokasi atas nama perempuandalam kekerasan rumah tangga dan isuisuterkait gender lainnya.Akan tetapi, di daerah-daerah lain, para komentatormenyatakan bahwa interpretasi SyariahAceh telah menyempit dan konservatif. 20Hal ini memberikan pengaruh buruk terhadaphak-hak perempuan, terutama kontroversipembatasan tentang pakaian perempuan danperilaku umum. Qanun No. 11/2002 mengharuskansemua umat Islam untuk memakaipakaian Islam. Bagi perempuan, pakaian iniadalah pakaian yang menutupi seluruh tubuhkecuali tangan, kaki dan wajah. Simbol yangpaling ikonik adalah jilbab atau kerudung.Qanun No. 12, 13, 14/2003 mengkriminalkanperjudian, penjualan dan konsumsi minumankeras, dan hubungan antara laki-laki dan perempuanyang dianggap ‘haram’. Ini termasukkhalwat, yang melarang kedekatan antaraperempuan yang belum menikah dan seoranglaki-laki yang bukan walinya.Persoalan hak asasi manusia timbul dari implementasihukum-hukum ini dan sifat hukuman,yang meliputi hukuman cambuk di depanumum. Komnas Perempuan (Komisi NasionalAnti Kekerasan terhadap Perempuan) menyatakanbahwa bentuk hukuman ini, selain kejam,mengakibatkan stigmatisasi perempuan, yangsekaligus diberi label ‘tidak bermoral’ olehmasyarakat dan keluarga mereka.Menjadikan perempuan sebagai target merupakanpersoalan khusus karena penerapanhukum syariah yang dianggap tidak sesuai, dankadang-kadang terlalu bersemangat, oleh WilayatulHisbah (WH atau polisi agama), yangdiberi tugas untuk memantau pemenuhan hukumIslam. WH dituduh melakukan korupsidan kebrutalan, dan pentargetan perempuandan orang-orang miskin secara tidak proporsional,21 sebuah kegiatan yang telah menimbulkankemarahan besar dalam masyarakat Aceh.International Crisis Group telah menggambarkanWH sebagai sebuah pasukan yang “direkrutsembarangan, kurang disiplin, dan kurangdiawasi yang membedakan dirinya lebihmenurut semangat moral daripada kompetensihukum.” 22 Meskipun kekuatan mereka telahdibatasi sampai tingkat tertentu, tetapi persoalantetap ada mengenai peran mereka dalammasyarakat Aceh.Sebuah jajak pendapat di Aceh pada tahun2007 menyatakan bahwa hanya 7 persen respondenmenganggap syariah sebagai isu penting,sementara hanya 23 persen yang senangdengan implementasi syariah, namun 87 persenmerasa bahwa syariah dapat menyelesaikanmasalah rakyat. Meskipun syariah ini nampakbertentangan, Wilmot menyimpulkan bahwaorang-orang Aceh memahami potensi danrelevansi syariah dalam masyarakat mereka. 23Mereka mengakui bahwa syariah dapat memberikankonteks bagi keadilan sosial danekonomi, bukan digunakan sebagi alat sempituntuk melakukan tindakan-tindakan menghukum.Lebih penting lagi, syariah tetap melanjutkandan meningkatkan komitmennyauntuk mempromosikan keadilan gender. Pemantauansecara terus-menerus dan kemitraandengan masyarakat sipil akan menjadi sesuatuyang penting dalam hal ini.Warisan tanah: Hak warisan juga merupakanisu penting bagi perempuan di Aceh pascatsunami.Kekacauan atas hukum warisan danketidaksesuaian penerapan hukum-hukum tersebuttelah menyebabkan pencabutan hak perempuanatas tanah. Sebuah upaya untuk memperbaikikeadaan ini dilakukan pada bulan September2006 melalui penetapan kebijakan tentangPendaftaran Bersama Harta Perkawinan.Pendaftaran ini dikembangkan oleh BRR danBPN dan diatur melalui Sistem RekonstruksiAdministrasi Pertanahan Aceh (RALAS). Meskipunprogram ini merupakan langkah pentingke depan bagi perempuan, tetapi program tersebuttelah mencapai sukses ganda.Perempuan, terutama para janda, merasabahwa mereka kehilangan hak mereka atastanah karena hak mereka diserahkan kepadakeluarga-keluarga suami mereka yang meninggalatau hilang. Selanjutnya, kebingungan ataukurangnya pemahaman tentang hukum warisandan hak-hak perempuan juga digunakan untukmencabut hak perempuan atas tanah.Akibatnya, bagi perempuan Aceh ada duapersoalan tentang tanah. Yang pertama adalahwarisan dan yang kedua adalah kejelasan hakatas kepemilikan tanah. Hukum warisan beradadi bawah yurisdiksi pengadilan syariah di bawahQanun 10/2002, tetapi hukum tersebut tidakmemiliki yurisdiksi terhadap hak atas tanah(UU No. 3 / 2006). Akan tetapi, ketika tanahmerupakan komponen dari warisan, pengadilansyariah dapat membuat keputusan tentangLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 57


kepemilikan tanah, meskipun dalam praktekseringkali diberlakukan hukum adat. Hal inidiputuskan di tingkat desa oleh kepala desa(keucik). Kepala desa dibantu oleh imam, danpara tetua desa (tuha peut). Kasus-kasus jugadapat diselesaikan secara damai di antara orangorangyang selamat tanpa masukan dari keuciktersebut. 24 Namun, dalam kasus-kasus yang tidakdapat diselesaikan di tingkat keluarga atau desa,kasus-kasus tersebut dialihkan ke pengadilansyariah. Dilakukan antisipasi bahwa jumlahkasus yang disampaikan ke pengadilan syariahakan meningkat. BPN awalnya bertujuanuntuk mendaftar 300.000 bidang tanah didaerah-daerah yang terkena dampak tsunami,dan 300.000 lagi di daerah-daerah yang tidakterkena dampak pada tahun 2006. Akan tetapi,pada tahun 2008 pendaftaran tersebut barumencapai 33% dari target tersebut. 25 Meskipuntidak diketahui berapa banyak hak atas tanahadat yang ada, tetapi masih ada sejumlah besarhal yang belum terselesaikan.Pendaftaran tanah: Isu penting ketigabagi perempuan adalah proses pendaftaran hakatas tanah, terutama sejak diperkenalkannyaundang-undang pada tahun 2006 tentang PendaftaranTanah Bersama ( JLT) tentang HartaPerkawinan. Meskipun kepemilikan tanah perempuantidak diingkari secara formal, tetapikepemilikan tanah secara tradisional telah didaftaratas nama kepala keluarga laki-laki. PendaftaranBersama merupakan intervensi spesifik-genderyang didesain untuk memastikanbahwa perempuan yang telah menikah memilikiakses yang sama ke kepemilikan tanah. Kutipan58Kotak 2Kisah WitniKisah Witni: “Witni bekerja sebagai karyawan sebuahperusahaan di Indonesia yang mendistribusikan ponsel.Sebelum tsunami, kondisi suami Witni tidak sehatuntuk jangka waktu yang lama dan upah Witnimerupakan satu-satunya pendapatan keluarga. Witnikini menjadi janda. Ia selamat dari tsunami, tetapisuami dan anak-anaknya tidak. Witni mengalamitrauma berat karena bencana dan ia masih dalamkondisi yang lebih buruk. Warisannya dirampas olehempat saudara kandung suaminya yang selamat daritsunami. Terlepas dari hak hukum Witni, saudara-saudarasuaminya telah menuntut seratus persen tanahsuaminya. Witni ditinggalkan dengan tanpa mendapatkanapa-apa dan tidak memiliki kepercayaan diriuntuk memprotes saudara tertua suaminya tentangwarisan tersebut karena ia terkenal dengan perilakukekerasannya. Witni merasa sendirian dan tanpadukungan.” 26Kotak 3Posko Pendaftaran TanahPendaftaran Bersama: “Pada bulan September 2006,Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (BRR)dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menetapkankebijakan tentang pendaftaran tanah bersama (JLT)untuk lokasi-lokasi yang dibebaskan oleh pemerintahuntuk permukiman kembali korban tsunami. JLTmerupakan sebuah program yang diberlakukan untukkeluarga (suami dan istri atau saudara kandung)dan kesetaraan jaminan kepemilikan tanah antaralaki-laki dan perempuan. Dengan JLT, suami dan istriyang menikah sah menurut hukum Indonesia, atausaudara-saudara kandung yang kehilangan orangtua mereka, akan diberikan sertifikat tanah dengannama baik suami maupun istri atau saudara laki-lakidan perempuan sebagai pemilik dimana mereka telahditempatkan di tanah yang dibebaskan oleh BRR ataupemerintah daerah. Bagian kepemilikan harus sama.”pada kotak di bawah ini menjelaskan visi BRRdan BPN untuk program Pendaftaran TanahBersama.Program ini merupakan langkah pentingke depan karena mengesahkan kepemilikanperempuan. Dalam hal perceraian, warisan,pemerolehan uang yang dilakukan dari tanahtersebut, dan dalam hal jaminan kredit, programtersebut melakukan pemberdayaan ekonomibagi perempuan. Akan tetapi, perlu diperhatikanbahwa pedoman RALAS menyatakan bahwatanah yang dimiliki oleh suami dan istri dapatdidaftarkan bersama atas nama suami istri, danbukan hanya suami.” Hal ini tidak mengharuskanbahwa nama istri ada pada setiap harta yangdimiliki bersama, tetapi lebih memberikankewajiban moral yang semestinya. Pada tahun2008, data RALAS menunjukkan bahwa 6persen bidang tanah telah didaftar dengan namanamasuami dan istri secara bersama. Hal inimenunjukkan bahwa masih terjadi banyak sekalipraktek pendaftaran tanah hanya atas nama kepalakeluarga laki-laki. (Lihat tabel 3.5).Hal ini mencerminkan kecenderungannasional. Beberapa bidang tanah di Indonesiaterdaftar dengan nama suami dan istri secarabersama. Statistik nasional tentang pendaftaranbersama menurut jenis kelamin sangat terbatas.Akan tetapi, untuk daerah-daerah dimanapendaftaran sistematis telah dilaksanakan, datamenunjukkan bahwa keluarga-keluarga yangrelatif sedikit di seluruh Indonesia memilihpendaftaran tanah bersama. Data tahun1998 menunjukkan bahwa hanya 30 persenpendaftaran nasional dikeluarkan atas namaperempuan, 54 persen atas nama laki-laki, dan 5persen dengan banyak nama. 27 Jelas bahwa upayaLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


yang lebih terkonsentrasi perlu dilakukan olehlembaga-lembaga pemerintah dan kelompokkelompokadvokasi untuk memastikan bahwahak perempuan atas tanah terealisasikan.Tabel 3.5Kepemilikantanah(Hektar)3.4.5 KesimpulanDistribusi Tanah menurut JenisKelamin di Aceh, 20081 29Perempuan Laki-laki Bersama Total43, 195 71, 279 6, 961 121, 435Prosentase 36 59 6 101Sebagai respon terhadap hambatan-hambatankeadilan dan isu-isu lain yang disebutkan di atas,Laporan “Akses ke Keadilan di Aceh” memberikanbeberapa rekomendasi, yang diringkasdi bawah ini.• Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentangHak-Hak Hukum: Tanpa memahamihak-hak mereka dan bagaimana melaksanakanhak-hak tersebut, orang-orang tidakdapat menyelesaikan berbagai persoalanhukum yang mereka hadapi. Programprogrampeningkatan kesadaran hukum harusdifokuskan tidak hanya seperti yang merekalakukan sekarang pada kewajiban, tetapijuga pada hak.• Meningkatkan Layanan Penasehat dan AdvokasiHukum bagi Masyarakat: Kelompokkelompokkurang beruntung yang menghadapikesulitan ekonomi atau sosial seringkalimemerlukan dukungan untuk mengakseshak-hak hukum mereka atau mempertahankankepentingan hukum mereka. Mekanisme-mekanismeyang memungkinkanLSM untuk menetapkan dan memeliharalayanan penasehat dan bantuan hukum dikota-kota dan daerah-daerah yang lebih terpenciladalah penting untuk memastikanbahwa bagian-bagian masyarakat yang lebihrentan memiliki akses penuh ke keadilan.• Memperkuat Kapasitas Lembaga-LembagaPeradilan Setempat: Sebagian besar keluhanditangani oleh para tokoh di tingkat lokal,termasuk lembaga adat, kepala desa dantokoh agama. Mekanisme-mekanisme inimemerlukan pengembangan kapasitas yangmeliputi keterampilan mediasi, pengetahuanhukum dasar dan prosesnya, dan kesadarangender untuk memberikan solusi-solusi yangberkesinambungan dan adil untuk sengketa.Anggota-anggota Wiliyatul Hisbah (WH)harus mendapatkan pelatihan yang serupadengan standar-standar kepolisian. Akantetapi, ada langkah-langkah positif terhadappengembangan kapasitas peradilan, yangdilakukan bersama-sama oleh PemerintahAceh dan badan-badan internasional yangberoperasi di Aceh.• Mendukung Sektor Peradilan Formal:Konflik telah menghancurkan kepercayaanpublik terhadap lembaga-lembaga hukum,sehingga mengurangi kapasitas lembaga-lembagatersebut untuk merespon berbagaipersoalan hukum dan mendukungpemerintahan yang bertanggung jawab. Tsunamijuga menimbulkan kerugian dan kerusakanparah terhadap pengadilan, jaksadan polisi, sehingga memperlemah sumberdayamanusia, infrastruktur dan manajemeninformasi. Konsultasi dengan lembaga-lembagaperadilan formal maupunpihak-pihak yang kepentingan yang diberiamanat dan mampu merespon kebutuhantersebut harus terus dilakukan dalam rangkamencari masukan tentang kebutuhankebutuhanlain dan strategi tentangbagaimana kebutuhan-kebutuhan ini dapatditangani secara tepat.• Menyelesaikan Tumpang Tindih Yurisdiksi:Ketidakpastian yurisdiksi antaraPengadilan Umum dan Syariah dan lembagaadat perlu diperjelas. Secara khusus, yurisdiksilembaga-lembaga adat memerlukanperaturan, dan peraturan-peraturan yangdiadopsi di Aceh harus sesuai dengan KonstitusiIndonesia dan prinsip-prinsip hakasasi manusia. Praktek UNDP untuk mendukungkejelasan yurisdiksi dengan pedomandan pelatihan yang memperjelas tugasdan tanggung jawab dalam sistem yurisdiksitelah mendorong perubahan-perubahanyang menggembirakan.• Meningkatkan Pemantauan dan Pengawasan:Komisi nasional yang ditugasiuntuk mengawasi peradilan, jaksa dan polisi,serta lembaga-lembaga pemerintah lainnyayang bertanggung jawab terhadap pemberianlayanan publik, sebaiknya menetapkankantor-kantor provinsi di Aceh. Mekanismepengawasan dan pertanggungjawaban jugaharus ditetapkan bagi lembaga-lembagaadat untuk memastikan kesesuaian denganKonstitusi Indonesia dan prinsip-prinsiphak asasi manusia.Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 59


60Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Akses ke Kesempatan4 EkonomiLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 61


62Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


4BABAkses ke Kesempatan EkonomiPertumbuhanekonomimerupakanpendorongpentingpendapatanper kapita,tetapi sektorminyak dangas di Acehmerupakancontoh klasikkantongekonomiyangmenghasilkanbeberapamanfaatbagi penduduksetempat.Sementara akses ke layanan publik membantu untuk mempromosikan pembangunanmanusia dan mengurangi kemiskinan, faktor penting lainnya adalah akses kekesempatan untuk mendapatkan nafkah. Kesempatan ini adalah sebagai karyawanyang bekerja untuk orang lain atau sebagai pemilik atau anggota perusahaan keluarga.Dalam perekonomian yang berkembang sangat pesat, kesempatan-kesempatantersebut sangat banyak, tetapi tidak ada jaminan bahwa beberapa orang tidak akanmengalami ketertinggalan. Dalam perekonomian yang lemah, seperti yang terjadi diAceh sekarang, tantangan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatanyang adil adalah lebih besar. Hal ini secara khusus terjadi di daerah-daerah kurangberkembang yang mengalami hambatan dalam berkompetisi di pasar yang lebih jauhdan dalam menarik industri dan jasa yang baru dan berkembang. Sifat persoalan-persoalanekonomi yang dihadapi masyarakat Aceh dijelaskan pada bagian berikut.4.1. Perekonomian Aceh4.1.1 Ukuran Pendapatan per Kapita di AcehDalam istilah ekonomi, Aceh menampilkandua wajah yang sangat berbeda. Menurut salahsatu indikator pembangunan yang digunakansecara umum, produk domestik regional bruto(PDRB)per kapita, Aceh menduduki peringkattetap di antara provinsi-provinsi terkayadi Indonesia, meskipun Aceh turun dari 5 diantara28 provinsi pada tahun 1999 menjadi7 di antara 32 provinsi pada tahun 2007. (Lihattabel 4.1). Ukuran PDRB ini meliputipendapatan dari minyak dan gas, yang sejakTabel 4.1 PDRB per Kapita untuk beberapa Provinsi di Indonesia 1978-2007 (Rp sekarang 000)PDRBper cap1978 2008 1999 2007PeringkatNasionalPDRBper capPeringkatNasionalPDRBper capPeringkatNasionalPDRBper capPeringkatNasionalNanggroe AcehDarussalam188 6 1,910 4 6,864 5 17,329 7Sumatera Utara 167 9 808 9 5,476 6 14,167 11Riau 994 2 3,067 2 10,640 3 41,413 3DKI Jakarta 331 4 2,150 3 19,767 2 62,490 2Jawa Tengah 95 23 591 17 3,317 19 9,469 21Kalimantan Timur 1,246 1 4,672 1 23,640 1 70,120 1Nusa Tenggara Timur 73 26 299 25 1,456 27 4,302 32Papua 363 3 856 6 8,913 4 27,468 5Sumatera 227 1,053 5,455 -Indonesia 153 816 5,040 17,581Catatan: (a) PDRB menurut harga pasar sekarang. (b) Setelah 2002, Riau dimekarkan menjadi 2 provinsi: Kepulauan Riau dan Riau; sedangkan setelah 2003,Papua dimekarkan menjadi Papua Barat dan Papua.Sumber: (a) Data untuk tahun1978 dan 1988 dari Bappenas (2001) “Pembangunan Daerah dalam Angka”; (b) data 1999 dari BPS (2002)“Buku Tahunan Statistik Indonesia; (c) data 2005 dari BPS (2009) “Beberapa Indikator Sosio-ekonomik: Indonesia”.Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 63


Gambar 4.1 Saham Minyak dan Gas dalam Perekonomian Aceh (%), 1983 – 2006.80.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.00198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006Catatan: Saham dihitung dengan menggunaan harga tetap berdasarkan tahun 2000.Sumber: http://.dtwh.esdm.go.id/index.pertengahan tahun 1970-an telah menjadi sumberpendapatan utama bagi Aceh.Meskipun ekonomi telah berkembang, tetapiperkembangan ini belum secepat perkembanganyang dinyatakan oleh angka-angka dalamtabel. Angka-angka ini didasarkan padaharga sekarang dan mencerminkan inflasi besarselama beberapa tahun, terutama setelah krisisfiskal tahun 1998.Untuk sebagian besar kasus, pertumbuhanekonomi merupakan pendorong penting pendapatanper kapita, tetapi sektor minyak dangas di Aceh merupakan contoh klasik ekonomikantong yang menghasilkan beberapa manfaatbagi penduduk setempat. Sebagian besar inputyang diperlukan diperoleh dari luar, sepertihalnya proporsi tenaga kerja terampil yang tinggi,yang tidak tersedia di tempat. Selanjutnya,terlepas dari beberapa operasi pengolahan, sektortersebut telah menghasilkan beberapa industribarang (spin-off) di daerah tersebut, sebagiankarena ketidakamanan politik dan fisikdan lokasi yang lebih baik di tempat lain. Kon-tribusi terbesar bagi Aceh dari industri tersebutadalah dalam bentuk bagian (share) pendapatanyang diperoleh pemerintah pusat, yang meningkatsecara substansial sebagai akibat dari KesepakatanDamai tahun 2005.Akan tetapi, sumberdaya minyak dan gasmenurun cepat, diikuti dengan bagian dariPDB provinsi sektor, kemudian penurunanperingkat yang ditunjukkan pada Tabel 4.1.Puncaknya terjadi pada tahun 1984. Minyakdan gas merupakan 75 persen dari total, tetapimengalami penurunan tetap sejak saat itusampai sedikit di atas 30 persen pada tahun2006, dan lebih kecil sejak saat itu. (LihatGambar 4.1). Ini berarti bahwa pendapatanminyak untuk pemerintah juga menurun,seperti halnya efek pengganda (multiplier)sederhana bagi perekonomian lokal. Hal inimerupakan tantangan lain yang mengancamupaya-upaya untuk mempromosikan pemulihanekonomi di Aceh dan kesempatan kerja.Jika minyak dan gas tidak dimasukkan dalamperhitungan PDRB per kapita, peringkatTabel 4.2 Pertumbuhan Pendapatan per Kapita di Indonesia dan Aceh, 2005 - 2007Pertumbuhan PDRB per kapita riil 2005-2006 (%) Pertumbuhan PDRB per kapita riil 2006-2007Total Tanpa minyak & gas Total Tanpa minyak & gasAceh 0.5 6.6 -5.7 3.6Indonesia 5.6 6.2 0.5 1.0Aceh dikurangiIndonesia-5.0 0.4 -6.2 2.6Sumber: Berdasarkan data BPS.64Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Pertumbuhanekonomiseharusnyamembantumenciptakankesempatankesempatanuntukmemperolehnafkah danmengurangikemiskinan,tetapidampaknya diAceh ternyatalemah.Tabel 4.3 Penyesuaian Pengeluaran per Kapita di Indonesia dan Aceh, 2002, 2008Penyesuaian pengeluaran per kapitabulanan (Rp tetap 000s)Aceh di antara provinsi-provinsi menempatiposisi ke-17 atau ke-18 antara tahun 2005 dan2007. Peringkat ini sedikit di bawah rata-ratanasional, tetapi masih menunjukkan bahwaAceh berada di antara kelompok provinsi-provinsiyang berpendapatan menengah. Selain itu,meskipun sektor minyak telah menunjukkanpertumbuhan negatif dalam beberapa tahunterakhir, tetapi pendapatan per kapita yang didasarkanpada PDRB non-minyak telah meningkat,sebesar 6,6 persen pada tahun 2006dan 3,6 persen pada tahun 2007, yang beradadi atas rata-rata nasional pada kedua tahun tersebut.(Lihat Tabel 4.2). Hal ini sebagian besarkarena program-program pemulihan secara besar-besaranbagi rekonstruksi dan rehabilitasi diAceh, yang saat ini kebayakan sudah berjalan.Estimasi terakhir menunjukkan angka pertumbuhanyang lebih rendah sejak saat itu.Gambaran ini tampak membingungkan, tetapitidak terlalu mengkhawatirkan. Akan tetapi,pengamatan terhadap penyesuaian pengeluaranper kapita 28 sebagai gambaran untuk pendapatanper kapita menyatakan situasi yang jauhlebih buruk. Selain muncul sebagai salah satuPeringkat2002 2008 2002 2008Aceh 558 559 30 32Indonesia 591 634Aceh sebagai % Indonesia 94% 88%Jumlah provinsi 30 33Sumber: Berasal dari data BPS.provinsi terkaya di Indonesia, Aceh juga sebagaisalah satu provinsi termiskin, yang menempatiperingkat terakhir pada tahun 2002, dan terakhirdi tahun 2008, naik satu tepat di atasPapua. Hal ini terlepas dari program-programpemulihan secara besar-besaran setelah tsunami,yang menciptakan banyak pekerjaan dan meningkatkanupah, tetapi menurun pada tahun2008. (Lihat Tabel 4.3).4.1.2 Pertumbuhan Ekonomi danPenanggulangan KemiskinanPertumbuhan ekonomi seharusnya membantumenciptakan kesempatan-kesempatan untukmemperoleh nafkah dan mengurangi kemiskinan,tetapi dampaknya di Aceh ternyatalemah. Studi Pengkajian Kebutuhan KemiskinanAceh untuk tahun 2008 menyimpulkanbahwa selama tahun-tahun tersebut pertumbuhantelah menimbulkan dampak yang jauhlebih lemah daripada daerah-daerah lainnyadi Indonesia. Estimasi BPS dan Bank Duniamenyatakan bahwa meskipun peningkatanGambar 4.2Dampak Pertumbuhan Ekonomi pada Penanggulangan Kemiskinan di Aceh dan daerah lain0% Elastisitas Pertumbuhan Kemiskinan,1984-1999-0.5-1-1.5-2-2.5-3Aceh Papua Riau EastKalimantanRest ofIndonesia-3.5Source: BPS and World Bank staff calculations.Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 65


sebesar 1 persen pada pertumbuhan ekonomidi tempat lain di Indonesia mengurangi kemiskinamsebesar 3 persen, tetapi peningkatan tersebutmencapai kurang dari setengah di Aceh(Lihat Gambar 4.2). Peningkatan ini secara jelasmenggambarkan sifat kantung industri minyakdan gas dan kontribusi terbatasnya terhadappeningkatan pendapatan di provinsi tersebut.4.1.3 InvestasiHambatan utama lainnya terhadap pencapaianpertumbuhan ekonomi yang kuat di Aceh adalahtidak adanya investasi baik dari dalam maupunluar negeri. Hal ini telah lama menjadi kelemahandalam perekonomian lokal, yang sebagiankarena konflik dan sejak itu karena persepsiyang masih berkembang tentang ketidakamanandan pemerasan, yang didokumentasikan dalamstudi Bank Dunia baru-baru ini berdasarkansurvei bisnis terbatas. 29Meskipun konflik telah berakhir, tetapi situasibelum membaik. Faktor penyebabnya padabeberapa tahun terakhir adalah tidak adanyakejelasan tentang lembaga-lembaga mana sajayang memiliki kewenangan untuk memberikanlisensi dan perizinan lainnya yang diperlukanuntuk menjalankan bisnis di provinsi tersebut.Meskipun UUPA tahun 2006 memberikankewenangan kepada Aceh untuk melakukanbanyak tugas, tetapi perundang-undanganpendukung untuk mengimplementasikan alihwewenang dari pemerintah pusat terhentidalam negosiasi yang berkepanjangan antaralembaga pusat dan provinsi.Informasi dari Badan Koordinasi PenanamanModal (BKPM) Indonesia menyatakanbahwa hampir tidak ada investasi di Aceh selamaempat tahun terakhir. Hanya 5 lisensitelah dikeluarkan untuk investasi yang hanyamenunjukkan di atas 0 persen dari totalnasional. (Lihat Tabel 4.4). Investasi yangbesar, sekitar 70 persen atau lebih, mengalir keJakarta dan provinsi-provinsi yang berdekatan,Riau dan Kalimantan, meskipun baru-baruini provinsi-provinsi lain telah mendapatkanbagian (share) yang lebih besar. Sementara itu,Aceh bersama dengan Bengkulu dan beberapaprovinsi lainnya terutama di kawasan timurIndonesia tidak atau hanya mendapatkansedikit bagian. Aceh adalah salah satu dari 5provinsi yang gagal untuk menarik investasiapapun, baik pada tahun 2006 maupun 2008.Tidak adanya investasi juga mempengaruhikualitas infrastruktur fisik. Tahun-tahun konflikyang panjang melemahkan upaya-upaya yangdilakukan oleh sektor publik untuk mempertahankandan meningkatkan infrastruktur, terutamajalan-jalan dan listrik. Meskipun penda-Tabel 4.4 Investasi menurut beberapa Provinsi di Indonesia 2006 – 20092006 2007 2008 2009LisensiInvestasi(Rp trilyun)LisensiInvestasi(Rp trilyun)LisensiInvestasi(Rp trilyun)LisensiInvestasi(Rp trilyun)Aceh 0 0 2 17 0 0 3 80Aceh sebagai% total0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2%Riau 18 5,002 11 6,190 16 3,934 10 2,061Jakarta 359 4,560 399 8,889 468 11,765 494 15,205Jawa Barat 329 6,937 279 12,675 357 6,842 351 6,659Banten 103 4,323 100 1,778 130 2,467 115 5,794Kalimantan(4 provinsi)32 3,071 38 1,859 31 1,936 53 3,223Subtotal 841 23,893 827 31,391 1002 26,944 1023 32,942Total persen 82% 90% 72% 69% 73% 76% 70% 68%Provinsi lain 190 2,748 312 13,812 375 8,290 443 15,593Subtotal 190 2,748 314 13,829 375 8,290 446 15,673Total persen 18% 10% 28% 31% 27% 24% 30% 32%Indonesia 1031 26,641 1141 45,220 1377 35,234 1469 48,615Provinsi tanpainvestasi5 6 5 3Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)66Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Gambar 4.3 Pengeluaran per Kapita menurut Kabupaten di Aceh (Rp sekarang 2008)NWESSABANGBANDA ACEHACEH BESARACEH JAYAPIDIEBIREUENLHOKSUMAWEACEH UTARABENER MERIAHACEH TIMURACEH BARATACEH TENGAHKOTA LANGSANAGAN RAYAACEH TAMIANGGAYO LUESACEH BARAT DAYAACEH TENGGARAACEH SELATANSIMEULUEACEH SINGKILLEGENDA323 - 370370 - 420420 - 514514 - 652652 - 889ACEH SINGKILSumber: BPSnaan untuk program-program pemulihanbencana telah membantu untuk meningkatkanbeberapa pelabuhan dan jalan di seluruhprovinsi pada beberapa tahun terakhir, tetapitidak adanya pembangkit listrik tetap menjadikendala utama terhadap pertumbuhan kegiatanusaha dan memberikan beban lain pada perusahaanswasta untuk melakukan investasidalam peralatan cadangan (standby) merekasendiri untuk pembangkit listrik. Sebagian daripersoalan tersebut muncul karena persaingantuntutan nasional terhadap dana yang ada bagiPLN.4.2. Perbandingan KabupatenSebagaimana dijelaskan pada Bagian 4.1.1,ukuran-ukuran pendapatan per kapita yang didasarkanpada PDRB dan penyesuaian penge-Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 67


luaran per kapita memberikan hasil yang sangatberbeda, sehingga meningkatkan kebingungandan kesalahpahaman tentang daerah-daerahmana saja yang lebih miskin atau lebih kaya. 30Estimasi dua ukuran ini ditunjukkan untukdua kabupaten di Aceh dalam Lampiran A:Tabel 4.1. Angka-angka PDRB adalah menurutharga-harga sekarang untuk tahun 2007, sedangkanangka-angka pengeluaran adalahmenurut harga-harga sekarang untuk tahun2008 dan berasal dari survei rumah tanggaSusenas untuk tahun itu. 31 Meskipun tidakdapat dibandingkan secara tepat, angka-angkatersebut memberikan sebuah gagasan tentangperbedaan antara kedua ukuran tersebut danperingkat di antara kabupaten-kabupaten untuksetiap ukuran.Hal pertama yang perlu diperhatikan adalahperbedaan peringkat-peringkat kabupaten berdasarkandua ukuran ini. (Kolom 6 pada LampiranA: Tabel 4.1.) Untuk 8 dari 23 kabupaten,perbedaan tersebut kurang dari 3 tempat, artinyaangka-angka PDRB tidak sangat menyesatkansebagai indikator tingkat pendapatan relatif.Untuk 8 kasus lainnya, angka PDRB terlalumenekankan pada tingkat pendapatan, terutamadi Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang danLhokseumawe, meskipun pendapatan dariminyak dan gas telah dikurangi dari angkauntuk dua terakhir yang disebutkan. Sebaliknya,di 7 kabupaten lainnya angka-angka PDRBkurang menekankan pada tingkat pendapatan,terutama di Sabang dan Pidie di daerah AcehBagian Utara dan Timur, dan Aceh Jaya danSimeulue di daerah Aceh Bagian Barat danSelatan. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwaPDRB bukan merupakan gambaran yang tepatuntuk pengeluaran per kapita, karena PDRBdidasarkan pada faktor-faktor tambahan. 32Angka-angka manapun yang digunakan,kota-kota muncul lebih kaya daripada kabupaten-kabupaten,yang menduduki peringkatrata-rata 4 tempat lebih tinggi. Angka-angkaPDRB menunjukkan kabupaten-kabupatenlama lebih baik dibanding kabupaten-kabupatenbaru, tetapi angka-angka pengeluaran perkapita menunjukkan lebih kurang sama.Estimasi pengeluaran per kapita sebaiknyamerupakan gambaran yang lebih tepat untukpendapatan pribadi, dan selanjutnya lebihberguna untuk mengidentifikasi masyarakatyang lebih miskin. Estimasi ini menghasilkanbeberapa kejutan. Meskipun daerah di AcehBagian Barat dan Selatan secara tetap menempatiperingkat lebih rendah daripada daerahdaerahlainnya untuk banyak indikator, tetapidaerah ini muncul di depan dua daerah lainnya,yang menduduki tiga atau empat tempat lebihtinggi. Pada tahun 2008 paling tidak, tigakabupaten di daerah tersebut, Aceh Barat dandua kabupaten hasil pengembangannya, AcehJaya dan Nagan Raya, menempati peringkat diantara 7 tertinggi dari semua kabupaten untukpengeluaran per kapita. Dua kabupaten didaerah Aceh Bagian Tengah, Aceh Tengah danBener Meriah, berada tepat di belakangnya,yang menduduki tempat ke-8 dan ke-9. Sebagaimanadisebutkan dalam diskusi IPG, tigadari kabupaten ini merupakan penghasil utamakopi arabika yang harganya tinggi. Harga-hargakomoditas pertanian secara nyata merupakanfaktor utama yang mempengaruhi pendapatandan pengeluaran keluarga di daerah-daerahperdesaaan, sehingga akan berbeda-beda daritahun ke tahun. Pengeluaran per kapita yangterendah terdapat di Aceh Tenggara, Subulussalam,Gayo Lues dan Aceh Bagian Utara,semuanya daerah-daerah perdesaan.Hasil analisa ini diringkas pada Tabel 4.5yang memisahkan kabupaten-kabupaten kedalam empat kelompok. Pada umumnya, kabupaten-kabupatenyang memiliki pendapatanPDRB per kapita non-minyak yang tinggi adalahpenerima rata-rata pengeluaran per kapitadan investasi pemerintah di atas. Contohcontohmeliputi Banda Aceh, Lhokseumawedan Langsa, yang semuanya adalah kota. Kabupaten-kabupatenyang memiliki pengeluaran(pendapatan) per kapita lebih rendah adalahdaerah-daerah perdesaan dengan kombinasipekerjaan berupah lebih rendah, petani penghasilkomoditas harga lebih rendah, dan yangpaling penting akses yang buruk ke pasar luar,seperti Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkildan Subulussalam.Proporsi pengeluaran untuk pangan merupakanindikator lain tingkat pendapatan relatif,karena proporsi ini menunjukkan apa yangtersisa untuk tujuan-tujuan lainnya. (LihatLampiran Tabel 4.1) Di antara daerah-daerah,meskipun angka-angka tersebut sama, tetapiangka-angka ini menyembunyikan perbedaanperbedaanyang luas di antara kabupaten.Perbedaan-perbedaan ini berkisar dari yangrendah di kota-kota seperti Lhokseumawe (57persen) dan Banda Aceh (41 persen) sampaiyang tinggi di Aceh Tenggara (69 persen), GayoLues (70 persen) dan Pidie (72 persen).68Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Tabel 4.5Tabel Ringkasan Tingkat Pendapatan per Kapita menurut Kabupaten di AcehTingkat PDRB Non-minyakTingkat pengeluaran Tinggi RendahTinggiTotal 12RendahTotal 11Aceh BesarLangsaLhokseumaweBanda AcehAceh BaratNagan RayaAceh TengahBener MeriahAceh TamiangBireuenAceh Barat DayaAceh SelatanTotal 12 11Sumber: Berasal dari Tabel 4.5.PidieSabangAceh JayaSimeulueAceh TimurAceh UtaraPidie JayaAceh SingkilSubulussalamAceh TenggaraGayo Lues4.3. Pekerjaan4.3.1 Produktivitas Tenaga KerjaRata-rata pendapatan per kapita dalam masyarakattertentu secara langsung berkaitan denganproporsi pekerja yang bekerja pada kegiatankegiatanyang berbeda, seberapa banyak merekamendapatkan bayaran, dan secara tidak langsungterhadap produktivitas relatif pekerjadalam kegiatan-kegiatan tersebut. Untuk lebihmemahami mengapa tingkat pendapatan lebihrendah di beberapa tempat daripada yanglainnya, adalah penting untuk memperhatikankomposisi pekerjaan dan PDRB pada setiapsektor (Tabel 4.6), dari mana tingkat relatifproduktivitas tenaga kerja berasal (Tabel 4.7).Tabel 4.6 Prosentase Pekerjaan dan PDRB menurut Sektor di Aceh, 2003 - 2008Sektor2003 2005 2008Pekerjaan PDRB menurutmenurut sektor sektorPekerjaanmenurut sektorPDRB menurutsektorPekerjaanmenurut sektorPDRB menurutsektorPertanian* 62.1 21.0 59.8 26.7 48.5 26.2Pertambangan 0.5 30.0 0.3 23.1 0.5 18.9Manufaktur 4.8 19.9 3.6 18.0 5.3 11.1Listrik, Gas & Air 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3Konstruksi 2.9 3.8 3.8 3.2 6.4 8.5Jasa# 29.7 25.0 32.3 28.8 39.1 35.0Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Catatan: (*) Pertanian meliputi perkebunan, ternak, kehutanan dan perikanan(#) Jasa meliputi transportasi dan perhubungan; perdagangan, hotel dan restauran; keuangan; dan jasa-jasa lain.Sumber: Buku Tahunan Statistik BPS.Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 69


Tabel 4.7 Tingkat relatif PDRB per Pekerja menurut Sektor di Aceh 2003 - 2008PDRB/pekerja 2003 PDRB/pekerja 2005 PDRB/pekerja 2008Pertanian* 0.3 0.4 0.5Pertambangan 66.5 79.7 37.8Manufaktur 4.1 5.0 2.1Listrik, Gas & Air 2.6 0.8 1.3Konstruksi 1.3 0.9 1.3Jasa* 0.8 0.9 0.9Total 1.0 1.0 1.0Catatan: Sektor seperti didefinisikan pada Tabel 4.7Sumber: Berasal dari Tabel 4.770Karena keterbatasan data, analisa ini didasarkanpada informasi untuk provinsi secara keseluruhan,meskipun proporsi-proporsi akan berbedasecara nyata di setiap kabupaten.Sebagaimana dapat dilihat, berakhirnya konflikdan khususnya tsunami membawa perubahanbesar pada pekerjaan, terutama dari pertanianke industri konstruksi dan sektor jasa khususnyatransportasi. Meskipun pertanian masihmerupakan sebagian besar pekerjaan di Aceh,tetapi pertanian mengalami penurunan tajamdari 60 persen dari total pada tahun 2005 menjadi49 persen pada tahun 2008. Penurunan inidisebabkan banyaknya pekerja desa yang bekerjapada program-program pemulihan. Sementaraitu, pekerjaan dalam industri konstruksiberkembang pesat dari 3 persen% pada tahun2003 menjadi lebih dari 6 persen pada tahun2008, meskipun pekerjaan ini lebih tinggi selamaprogram-program rekonstruksi mencapaipuncaknya. Pekerjaan di sektor jasa juga telahberkembang dalam beberapa tahun terakhir,dari 30 persen dari total pada tahun 2003 menjadi39 persen pada tahun 2008, sebagian sebagairespon terhadap berbagai kesempatan dalamprogram-program pemulihan dan besarnya gelombangpekerja bantuan. Selain itu juga karenapermintaan terpendam yang terakumulasi selamakonflik.Perubahan besar juga terlihat jelas dalamhal kontribusi sektor terhadap PDRB. Sepertidinyatakan sebelumnya, sektor pertambangan,yang hampir seluruhnya terdiri dari minyak dangas, telah mengalami penurunan tetap, dari 30persen pada tahun 2003 menjadi 19 persen%pada tahun 2008. Karena banyak manufakturyang berhubungan dengan minyak, maka proporsinyajuga turun dari 20 persen% menjadi 11persen dalam kurun waktu yang sama. Sementaraitu, sektor-sektor lainnya telah berkembang,sebagian didorong oleh program-program rekonstruksi.Akan tetapi, perkembangan ini tidakcukup untuk mengimbangi penurunan dalampertambangan. Terlepas dari penurunan ini,proporsi PDRB dari konstruksi naik 4,7 persenantara tahun 2003 dan 2008, dari jasa 10 persendan lebih penting dari pertanian, juga naik diatas 5 persen.Sehubungan dengan produktivitas tenagakerja, karena sifat kegiatan tersebut yangsangat intensif-modal, sektor pertambangan(baca minyak dan gas bumi) jauh melebihisemua sektor lainnya di Aceh, yang mencapaikira-kira 60 sampai 80 kali rata-rata untukprovinsi, tetapi menurun secara nyata padatahun 2008 dan terus menurun sejak saat itu.Demikian pula, karena manufaktur yang terkaitdengan minyak menurun, maka produktivitasdi sektor tersebut juga menurun. Angkaangkauntuk sektor utiliti menurun karenakerugian akibat tsunami dan pada tahun2008 belum kembali ke tingkat sebelumnya.Angka-angka produktivitas yang lebih rendahuntuk sektor konstruksi pada tahun 2005kemungkinan karena sifat pekerjaan tersebutyang berubah-ubah. Hal ini melibatkan kampanyepembersihan besar-besaran pada tahunsetelah tsunami 2005 dan rehabilitasi tambakikan dan lahan pertanian selama beberapatahun lagi, yang merupakan kegiatan-kegiatandimana ukuran-ukuran produktivitas relatifrendah.Tren paling menggembirakan yang ditunjukkanpada Tabel 4.7 adalah meningkatnya produktivitastenaga kerja secara relatif di bidangpertanian, yang meningkat dari 0,3 pada tahun2003 menjadi 0,5 pada tahun 2008. Sepertiyang ditunjukkan pada Gambar 4.4, peningkatanini bukan sebuah kebetulan yang terjadidalam waktu singkat, tetapi secara signifikantelah meningkat selama bertahun-tahun, tentusaja sejak tahun 1980, yang menunjukkansejumlah kecil petani menghasilkan proporsiPDRB yang lebih besar. Hal ini menjadi tandaLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Gambar 4.4 Peranan Pekerjaan dan PDRB dalam Bidang Pertanian di Aceh, 1980 – 2007Sektor Pertanian807060504030201001980 1985 1990 1995 2003 2005 2007Pembagian Tenaga Kerja Pembagian PDRK Kesenjangan antara Tenaga Kerja dan PDRKSumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)yang baik bagi keluarga yang terlibat dalambidang pertanian, kehutanan dan perikanandan kabupaten-kabupaten perdesaan dimanakegiatan-kegiatan ini dianggap penting.4.3.2 Ciri-ciri PekerjaanMeskipun analisa kinerja ekonomi setempatmembantu untuk memahami perubahan-perubahanstruktural yang terjadi di daerah tersebut,tetapi dua pertanyaan perlu mendapatkanperhatian yang lebih besar dalam memikirkanpembangunan manusia. Bagaimana orangorangdilibatkan saat ini, dan bagaimana kesempatan-kesempatanuntuk mencari nafkah dapatditingkatkan? Untuk menjawab pertanyaan pertama,kita mengkaji ciri-ciri utama pekerjaandi setiap kabupaten. Ciri-ciri tersebut meliputitingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), pekerjaansektor informal dan pengangguran terbuka.(Lihat Lampiran A: Tabel 4.2). Pertanyaankedua dibahas pada bagian akhir ini Bab ini.Dibandingkan dengan rata-rata nasional,tingkat partisipasi angkatan kerja 33 di Aceh lebihrendah (60 persen vs 67 persen) dan pengangguranterbuka 34 sedikit lebih tinggi (9,6 persenvs 8,4 persen). Di antara daerah-daerah di Aceh,tingkat partisipasi angkatan kerja jelas lebihtinggi di Aceh Bagian Tengah, yang meliputitiga kabupaten dengan peringkat empat tertinggi,yang merupakan kabupaten-kabupatenyang hanya memproduksi kopi arabika. DaerahdaerahAceh Bagian Utara dan Timur dan AcehBagian Barat dan Selatan memiliki tingkat partisipasiangkatan kerja yang sebanding, sedikitlebih rendah di Aceh Bagian Barat dan Selatan,dimana tingkat partisipasi di sebagian besarkabupaten mencapai 60 persen atau lebih kecil,kecuali untuk Nagan Raya yang menempatiperingkat ketiga secara keseluruhan. Kabupatenkabupatendengan peringkat terendahmeliputi Simeulue dan Aceh Utara (keduanya55 persen), Aceh Tenggara (54 persen) danagak mengejutkan kota Lhokseumawe (52persen). Di antara kabupaten-kabupaten, tingkatpartisipasi angkatan kerja tertinggi terdapatdi antara kabupaten-kabupaten baru (64 persen)dan yang terendah di antara kota-kota(59 persen). Sulit untuk mendeteksi pola keseluruhandi sini, kecuali bahwa tingkat partisipasiangkatan kerja tampaknya lebih tinggidi daerah-daerah perdesaan terpencil, mungkinkarena sebagian besar bekerja di usaha keluarga,terutama peternakan.Pengangguran terbuka cenderung lebihtinggi di kota-kota, lebih rendah di kabupatenkabupatenlama dan terendah di kabupatenkabupatenbaru. Rata-rata peringkat penganggurandi antara daerah-daerah sangat berbeda.Aceh Bagian Tengah menunjukkan skor tertinggi,artinya bahwa pengangguran umumnyalebih rendah, diikuti oleh daerah di AcehBagian Barat dan Selatan, kemudian Aceh BagianUtara dan Timur pada posisi terakhir dengantingkat pengangguran yang lebih tinggi.Untuk tiap-tiap kabupaten, pengangguranterendah terdapat di Bener Meriah (3,4 persen),Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 71


Gayo Lues (4,3 persen), Aceh Tengah (4,9 persen)dan Nagan Raya (5 persen). Penganggurantertinggi terdapat di Lhokseumawe (14,4persen), Aceh Utara (14,0 persen) dan AcehBarat (12,1 persen), semua di daerah AcehBagian Utara dan Timur, dan Subulussalam(12,2 persen) di Aceh Bagian Barat dan Selatan.Proporsi pekerja yang bekerja pada sektorinformal 35 di Aceh mendekati rata-rata nasionalsebesar 62 persen, yang mengindikasikan ekonomiyang masih sangat tergantung pada sektortersebut untuk memberikan cara guna mendapatkannafkah kepada sebagian besar penduduk.Ini merupakan situasi khusus di negaranegarayang berada pada pertengahan tahaptahappembangunan. Angka di atas jauh lebihtinggi di Aceh Bagian Tengah dibandingkandengan daerah-daerah lainnya, semua empatkabupaten di daerah tersebut menunjukkantingkat yang mendekati 80 persen atau lebihtinggi, jauh di atas kabupaten berikutnya, PidieJaya sebesar 69 persen. Angka ini yang terendahterdapat di Kabupaten Aceh Barat (49 persen)dan tiga kota, Langsa (54 persen), Sabang(49 persen), dan terutama Banda Aceh hanyasebesar 24 persen.Seperti yang dinyatakan oleh angka-angkayang lebih rendah untuk kota-kota, pekerjaandi sektor informal pada umumnya menurunketika ekonomi mengalami perkembangan,perusahaan-perusahaan bisnis tumbuh lebihbesar dan memasuki sektor formal. Sebaliknya,daerah-daerah perdesaan yang masih sangattergantung pada pertanian kecil dan perusahaankeluarga diharapkan untuk menunjukkan tingkatpekerjaan sektor informal yang lebih tinggi.Di Aceh, pekerjaan sektor informal yang tertinggiterdapat di kabupaten-kabupaten baru,lebih rendah di kabupaten-kabupaten lama danterendah di kota-kota, yang sebagian mencerminkanukuran relatif dan konsentrasi kantorkantorpemerintah.Berdasarkan gambaran yang lebih luas, datadari Aceh mengisyaratkan dua kecenderunganbesar, yang juga ditemukan dalam beberapakajian daerah-daerah lainnya. Di daerah-daerahdimana pekerjaan sulit didapatkan dan dimanapengangguran tinggi, orang akan kehilangansemangat untuk mencari pekerjaan. Kondisi iniakan tercermin pada tingkat partisipasi angkatankerja yang lebih rendah. Hal ini tampaknyaterjadi di Aceh seperti yang ditunjukkan padaGambar 4.5. Misalnya, Lhokseumawe tidakhanya memiliki tingkat pengangguran tertinggi(14 persen), tetapi juga tingkat partisipasiangkatan kerja terendah (52 persen). Sebaliknya,Bener Meriah dengan tingkat pengangguranterendah (3,4 persen) memiliki tingkat partisipasiangkatan kerja tertinggi kedua (72,2 persen).Kecenderungan kedua yang dikaji di Acehadalah peran sektor informal dalam menyeraporang-orang yang tidak bekerja dan mengurangipengangguran. (Lihat Gambar 4.6). Tigakabupaten dengan proporsi pekerja tertinggiyang bekerja di sektor informal, Aceh Tengah,Bener Meriah dan Gayo Lues, semuanyamencapai 80 persen atau lebih tinggi, jugamemiliki tingkat pengangguran terendahMeskipunkesenjangantelah menyempitselamabertahun-tahun,tetapi tingkatpartisipasilaki-laki masihjauh lebihtinggi daripadatingkat partisipasiperempuan.Gambar 4.5 Pengangguran dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Kabupaten Aceh, 200880Rata-rata partisipasi tenaga kerja (%)75706560555045400 2 4 6 8 10 12 14 16Persen pengangguran terbukaSumber: BPS, Indonesia, 2008.72Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Gambar 4.6 Pekerjaan Sektor Informal dan Pengangguran menurut Kabupaten di Aceh, 200816.014.0Pengangguran tebuka12.010.08.06.04.02.00.045.0 50.0 55.0 60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0Pekerja sektor informalSumber: BPS, Indonesia, 2008.(masing-masing 4,9, 3,4 dan 4,3 persen). Sebaliknya,kabupaten-kabupaten dengan proporsipekerja yang rendah di sektor informal - BandaAceh, Sabang dan Aceh Besar - juga memilikitingkat pengangguran di atas 11 persen. Kemampuansektor informal ini untuk menyerapmereka yang tidak bekerja juga dikaji di Indonesiasetelah krisis ekonomi Asia tahun 1997-98, ketika banyak pekerja kota yang menganggurkembali ke tempat tinggal mereka danusaha-usaha keluarga, khususnya peternakan.Pengkajian ini dapat diinterpretasikan sebagaisebuah pernyataan bahwa upaya-upaya untukmengurangi pengangguran sebaiknya difokuskanpada dukungan bagi sektor informal.Mungkin, akan ada resiko. Meskipun upaya inidapat mengurangi pengangguran terbuka, tetapimungkin hanya mengubah pekerja menjadipekerja setengah pengangguran. Pekerjaan disektor informal biasanya tidak memiliki perlindungansosial dan hak-hak pekerja, dan perempuansecara khusus rentan terhadap eksploitasi.Setelah tahun 1998, banyak perusahaan jugaterpaksa menawarkan pekerjaan informal untukmenghemat uang dan menghindari pembayaraniuran dan pajak serta lembur dan cuti yang dibayar.Tujuan jangka panjang adalah untukmembantu usaha-usaha informal agar menjadilebih produktif, memberikan kondisi-kondisiyang lebih baik kepada para karyawan, danakhirnya beralih ke sektor formal.4.3.3 Pekerjaan Perempuan danMantan Pejuang GAMAntara tahun1998 dan 2008, angkatan kerja diAceh tumbuh tidak merata dari tahun ke tahun,dan tidak seperti yang diharapkan. (Lihat LampiranTabel 4.3.) Selama beberapa tahun pertama,angkatan kerja tersebut umumnya tumbuhlebih cepat daripada penduduk, yang mencerminkanpeningkatan jumlah orang-orangmuda yang memasuki angkatan kerja yangmelebihi jumlah mereka yang pensiun. Padatahun 2003, data menunjukkan bahwa jumlahtenaga kerja meningkat dengan angka di atas 20persen oleh faktor yang sama tahun berikutnyapada tahun 2004. Jika perhitungan jumlahtenaga kerja dilakukan tepat pada akhir tahun,perhitungan ini sebagian akan mencerminkankorban jiwa yang besar akibat tsunami. Akantetapi, mengingat adanya kenaikan besartahun sebelumnya, tampaknya lebih mungkinbahwa angka untuk tahun 2003 merupakansuatu kesalahan atau estimasi yang berlebihan.Jika hal ini terjadi, maka pertumbuhansedang sebesar 0,7 persen pada tahun 2005mencerminkan baik kehilangan jiwa akibattsunami yang diimbangi dengan gelombangbesar pekerja bantuan ketika upaya pemulihansedang berlangsung. Percepatan pertumbuhanpada tahun 2007 menjadi 4,1 persen ketikaprogram-program rekonstruksi berkembang,Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 73


tetapi mengalami sedikit penurunan sebesar0,4 persen pada tahun 2007, yang mengejutkankarena rekonstruksi masih dalam kekuatan penuh.Pada tahun 2008, pertumbuhan kembalidengan kecepatan yang lebih normal sebesar 2,9persen, lebih mendekati rata-rata pada tahuntahunsebelumnya.Pekerjaan Perempuan: Selama bertahuntahun,jumlah perempuan dalam angkatankerja terus meningkat sampai yang tertinggikira-kira 850.000 pada tahun 2003, meskipunangka ini dapat meningkat. (Lihat Gambar 4.7.)Dari tahun 2005 dan seterusnya, jumlah tersebutberkisar kira-kira 650.000, lebih rendahpada dua tahun terakhir dimana selama masatersebut data tersedia. Sebagai persentase dariseluruh angkatan kerja, partisipasi mereka terusmeningkat dari 29 persen pada tahun 1980sampai yang tertinggi sebesar hampir 40% padatahun 2002, yang menandakan kenaikan sebesar11 persen selama kurun waktu 22 tahun. Sejakitu, jumlah tersebut mengalami penurunan kecilmenjadi sekitar 36 persen, yang mencerminkankomentar yang dinyatakan sebelumnya bahwasetelah kembalinya para mantan pejuang GAMke dalam keluarga, beban perempuan sebagaipencari nafkah menjadi berkurang. Meskipunkesenjangan telah menyempit selama bertahuntahun,tetapi tingkat partisipasi laki-laki masihjauh lebih tinggi daripada tingkat partisipasiperempuan.Bidang perhatian lainnya adalah diskriminasigender dalam tingkat upah. Rasio upahlaki-laki terhadap perempuan di sektor nonpertanianpada tahun 2008 ditunjukkan padaGambar 4.8. Ada dua hal penting. Pertama,rata-rata upah perempuan di Aceh lebih kecildari upah laki-laki di semua daerah kecualiempat kabupaten - Subulussalam, Aceh Tenggara,Aceh Timur dan Bener Meriah. Kedua,rasio upah untuk empat kabupaten di AcehBagian Tengah adalah di atas rata-rata untukprovinsi tersebut. Sebaliknya, empat kabupatendengan rasio terendah - Aceh Tamiang, Pidie,Lhokseumawe dan Pidie Jaya - semuanya terdapatdi daerah Aceh Bagian Utara dan Timur.Selain itu, rasio-rasio ini tidak menunjukkanadanya konsistensi pola distribusi daerah ataudesa-kota.Pekerjaan Mantan Pejuang GAM: MenurutMSR 36 , juga terjadi kenaikan tingkat pekerjaansecara signifikan di antara para mantan pejuangGAM, dimana sebagian besar dari mereka sekarangsudah bekerja. Dilaporkan bahwa paramantan pejuang kini lebih mungkin untukmendapatkan pekerjaan daripada pendudukyang bukan pejuang. Sebagian besar mantanpejuang dan tahanan politik telah kembalike pekerjaan yang mereka lakukan sebelumbergabung dengan pemberontakan - khususnyapekerja upah di bidang peternakan dan pertanian,dengan banyak lagi yang menjadi pekerjaFaktor utamayang menjadikendalapertumbuhandankesempatanekonomi bagimasyarakatuntukmembangunusaha-usahakeluargaadalah sulitnyamendapatkanakses ke kredit.Gambar 4.7 Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin di Aceh, 1998 - 20082500Tenaga kerja (ribuan)200015001000500019981999200020012002200320042005200620072008Perempuan612635660693727867545681688621640Laki-laki10201045107111251101133510741082112611211154Laki-lakiPerempuanSumber: BPS Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 200974Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Gambar 4.8 Rasio Rata-rata Upah Non-pertanian Laki-laki-Perempuan menurut kabupaten di Aceh, 2008Sumber: BPSSubulussalam*Aceh TenggaraAceh TimurBener Meriah*Aceh BesarGayo Lues*Aceh UtaraSabangBanda AcehAceh TengahACEHNagan Raya*Aceh Jaya*SimeulueBireuenLangsa*Aceh SelatanAceh Barat Daya*Aceh BaratAceh SingkilAceh Tamiang*PidieLhokseumawe*Pidie Jaya*0.40 0.60 0.80 1.00 1.20upah harian di bidang non-pertanian. Meskipuntingkat lapangan kerja tinggi, tetapi paramantan pejuang, rata-rata kurang kaya dan berpenghasilanlebih rendah daripada penduduksipil pada umumnya, meskipun ada perbedaanbesar dalam populasi mantan kombatan. Sejakkonflik berakhir, kelompok-kelompok tertentu,khususnya mantan perwira TNA, mengumpulkankekayaan lebih cepat dibandingkan kelompok-kelompoklainnyaMSR juga menunjukkan bahwa bantuanreintegrasi telah menimbulkan dampak kecilterukur terhadap status ekonomi keluarga penerima.Hal ini sebagian karena banyak programpemerintah menyerahkan bantuan tunaitanpa bimbingan, atau pendampingan lebihlanjut untuk memastikan bahwa bantuan tersebutdigunakan secara efektif. Terdapat beberapalayanan atau program untuk memberikanpelatihan keterampilan atau dukungan pengembanganusaha bagi para mantan pejuang, tahananpolitik atau korban konflik. Hanya sejumlahkecil mantan pejuang atau tahanan politikyang diberi pengampunan (amnesty) telahkembali ke sekolah sejak konflik berakhir.Dalam jangka menengah hingga jangkapanjang, strategi-strategi untuk meningkatkanpertumbuhan ekonomi yang luas mungkinlebih efektif dalam menangani kebutuhan masyarakatyang paling terkena dampak konflikdaripada program-program bantuan yangmemiliki sasaran tepat. Akan tetapi, kelompokpenduduk tertentu yang rentan – khususnya parapengungsi / orang-orang yang kembali saat ini,janda korban konflik dan keluarga dengan kepalakeluarga perempuan – akan terus memerlukanbantuan dengan sasaran yang tepat. Pemilihankelompok-kelompok tersebut sebaiknyadidasarkan pada indikator-indikator kerentananbukan identitas mereka selama konflik, dandalam kebanyakan kasus, masyarakat adalahtempat yang paling tepat untuk memutuskansiapa yang sebaiknya memperoleh manfaat.4.4. Akses ke Sumberdaya FinansialFaktor utama yang menjadi kendala pertumbuhandan kesempatan ekonomi bagi orangoranguntuk membangun usaha-usaha keluargaadalah sulitnya mendapatkan akses ke kredit.Kesulitan ini terjadi baik pada usaha kecil maupunusaha yang lebih besar, khususnya usahausahayang terlibat dalam sektor pertanian (dalampengertian luas). Di Aceh, proporsi keluargayang menerima kredit dari lembaga keuangandan program pemerintah pada umumnya di bawahrata-rata nasional, seperti yang digambar-Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 75


Gambar 4.9 Kesenjangan Kota-Desa dalam Akses ke kredit di Indonesia dan Aceh 2006 dan 2007Rumah tangga dengan akses mendapatkan kredit (%)8765432102006 2007 2006 2007 2006 2007Sumber: Survei Sosial dand Ekonomi Nasional (Susenas)kan untuk tahun 2006 dan 2007. (Lihat Gambar4.9). Proporsi keluarga perkotaan yang lebihtinggi di Aceh pada tahun 2007 merupakan pengecualian,karena peluncuran sebuah programkredit oleh pemerintah provinsi, yang diuraikandi bawah ini.Di tingkat nasional, tidak ada perbedaannyata antara pinjaman di daerah perkotaan danperdesaan, tetapi di Aceh keluarga perkotaancenderung memiliki akses yang lebih baik daripadakeluarga di daerah perdesaan, dengan faktorlebih dari 2:1 pada tahun-tahun yang ditunjukkan.Bank memiliki preferensi untuk memberikanpinjaman kepada pelanggan, denganpermintaan yang lebih besar di daerah perkotaan(untuk sepeda motor, peralatan elektronikdan sejenisnya). Hal ini juga lebih hemat biayabagi bank untuk memantau peminjam yangterpusat di kota-kota daripada peminjam yangtersebar di seluruh daerah perdesaan denganjalan-jalan buruk. Kebanyakan lembaga keuanganswasta di Aceh juga enggan untuk memberikanpinjaman bagi kegiatan-kegiatan ekonomi,khususnya di bidang pertanian, yang merekaanggap jauh lebih beresiko, mengingatcuaca yang tidak menentu, penyakit dan hargakomoditas.Selain preferensi selektif bank untuk memberikanpinjaman, para calon peminjam menghadapihambatan-hambatan lain untuk mengakseskredit di Aceh. Hambatan-hambatan inidiakui secara luas dalam perekonomian yangkurang berkembang di seluruh dunia, dan ham-Akses Mendapatkan KreditPerkotaan Perdesaan TotalIndonesiaAcehpir sama dengan hambatan-hambatan yang telahdisebutkan dalam mengakses keadilan. Beberapalembaga keuangan membuka cabangcabangdi daerah perdesaan, sehingga memerlukanwaktu dan biaya mahal untuk memulaipinjaman dan melakukan pembayaran berkala.Banyak orang merasakan bahwa prosedur administratifsulit dipahami, khususnya merekayang buta huruf atau yang berpendidikan rendah.Persyaratan jaminan sulit dipenuhi, khususnyamereka yang tidak memiliki hak atastanah, sebuah hambatan serius bagi orangorangmiskin dan juga perempuan seperti yangdisebutkan sebelumnya. Hal ini memaksa sebagianbesar orang, khususnya di daerah pedesaan,tergantung pada pemberi pinjamanuang, yang biasanya memberlakukan sukubunga tinggi atau terlalu tinggi, yang seringkalimelebihi 100 persen per tahun.Dalam upaya untuk meningkatkan akses kekredit, sebagai bagian dari sebuah strategi untukmenanggulangi kemiskinan dan mempromosikanusaha kecil dan menengah (UKM),pemerintah Aceh meluncurkan program dibulan Mei 2007, yang disebut Kredit untukKesejahteraan Nanggroe (Kredit PeumakmuNanggroe atau KPN). Program ini mengikutiprogram-program serupa yang diluncurkanlebih awal oleh tiga gubernur sebelumnya, yangdisebut Gema Assalam dan PemberdayaanEkonomi Rakyat (PER). Program-programini sebagian besar didanai oleh dividen yangditerima pemerintah Aceh dari sahamnya diPemberianlayananpenyuluhan,perbaikansistemirigasi, danpeningkatanakses ke pasarakanmemberikanmanfaatkepada seluruhmasyarakatpertanian dankarena itukurangselektif ataudiskriminatif.76Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Orang-orangyang palingmemahamiberbagaikendala dankesempatanyang dihadapidalampertumbuhanekonomi, danmemiliki posisiterbaik untukmempromosikanpertumbuhantersebut,adalahmereka yangmencari nafkahdari kegiatankegiatanekonomi, yaitupengusahabesar dankecil.Bank Pembangunan Daerah (BPD). ProgramKPN memberikan kredit mikro sampai denganmaksimal sebesar Rp 15 juta untuk proposaldari individu, yang diproses oleh BPD.Meskipun sejumlah besar proposal diterimasetelah peluncuran KPN, tetapi programtersebut menimbulkan dampak kecil dan dianggapgagal. Hal ini diperkirakan karena buruknyadesain program, yang penuh dengankekurangan. Program tersebut tidak memilikitarget yang terencana, tidak ada strategi yangjelas dan tidak ada prosedur evaluasi yang jelas.Pinjaman secara nominal diperuntukan bagiorang-orang miskin, tetapi sedikit pemikirandiberikan pada bagaimana menjangkau merekaatau melayani kebutuhan khusus mereka. Sepertiyang seringkali terjadi pada program kreditpemerintah dengan sifat ini, suku bunga yangditetapkan sebesar 5 persen per tahun, jauh dibawah suku bunga pasar, yang biasanya menimbulkankorupsi dalam pemberian kreditkepada klien-klien yang disukai. Beberapa orangmenolak bunga atas dasar agama. Meskipundimaksudkan untuk kesinambungan, programtersebut gagal dengan cepat karena banyakpeminjam lalai atas pinjaman mereka, yangmemperhitungkan apakah mereka akan mendapatkansedikit denda atau tidak. Ini merupakanpersoalan umum lainnya dengan program-programkredit yang didanai oleh pemeintah,khususnya dimana pemerintah memutuskanalokasi kredit dan bank hanya bertindaksebagai perantara dan lembaga pelaksana.Sebuah strategi yang lebih tepat diimplementasikanoleh BRR selama empat tahun beroperasi,dimana dana tersebut dialihkan keLSM yang memenuhi syarat dengan pengalamanrelevan, yang bertanggung jawab terhadappengalokasian dan pengelolaan pinjaman.Banyak program kredit serupa lainnya dimulaioleh para donor sebagai bagian dari upaya-upayapemulihan mereka, sehingga menciptakanberbagai Lembaga Keuangan Mikro(LKM) karena lembaga-lembaga tersebut dikenalsecara lokal. Bersama-sama, lembagalembagaini telah mengeluarkan sejumlah besarpinjaman, yang berjumlah sekitar 140.000 padaakhir tahun 2008. (Lihat Gambar 4.10). Banyakdari LKM ini telah ditutup, ketika programprogram,donor berakhir, walaupun lembagalembagalainnya berjalan dengan upaya merekasendiri. Sejak BRR selesai beroperasi pada bulanMaret 2009, beberapa program, kredit yangmereka mulai, bersama dengan pihak-pihak lain,telah diserahkan kepada pemerintah provinsi.Gambar 4.10160.000140.000120.000100.00080.00060.00040.00020.0000Agregasi Jumlah Kredit2007 (Mei) 2008 (Des)BRR4.5. Pendekatan padaPembangunan Ekonomi di AcehLSMPemikiran pemerintah tentang promosi pemulihandan pembangunan ekonomi tercermindalam sejumlah dokumen-dokumen terakhir,bersama dengan sektor-sektor lain yang menjaditanggung jawab pemerintah. Dokumen-dokumenini meliputi rencana pembangunan jangkapanjang dan jangka menengah (RPJP danRPJM) dan anggaran tahunan, yang disusunoleh semua pemerintah daerah, serta berbagailaporan yang dihasilkan oleh departemen danlembaga terkait, khususnya Kantor Gubernurdan Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh(BKRA). Yang terakhir diberi tugas untukmengkoordinasikan kelanjutan kegiatan-kegiatanBadan Rehabilitasi dan Rekonstruksi,serta kesejahteraan sosial dan kapasitas kelembagaan.Pada tahun 2008, Kantor Gubernur menerbitkansebuah dokumen konsep yang berjudulGreen Economic Development and InvestmentStrategy for Aceh (Strategi Investasi dan PembangunanEkonomi Hijau bagi Aceh), yangdikenal sebagai Green Aceh (Aceh Hijau). Judulini agak membingungkan karena merujukterutama pada konservasi kawasan hutan lindungdan penggunaan sumberdaya alam yangsesuai secara lingkungan. Di antara ide-idelainnya, dokumen tersebut meliputi usulanusulanuntuk memanfaatkan kawasan hutanAceh yang sangat luas melalui partisipasi dalamLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 77


pasar karbon global. Meskipun dokumen initidak secara langsung menangani isu-isu pemulihandan pembangunan ekonomi yang lebihbesar, tetapi dokumen tersebut berguna dalammenarik perhatian terhadap perlunya mempertimbangkanimplikasi-implikasi lingkunganyang diakibatkan oleh berbagai strategi pembangunanekonomi.Dokumen-dokumen ini dan dokumen-dokumenlainnya semuanya menegaskan kembalidalam satu bentuk prioritas nyata atau lainnyabagi pembangunan ekonomi, seperti penanggulangankemiskinan, penciptaan perkerjaandan dukungan bagi usaha-usaha kecil. Tetapidokumen-dokumen tersebut semuanya tidakmemiliki kerangka konseptual menyeluruh yangakan memberikan dasar pemikiran bagi strategistrategiyang tepat, hasil dan kriteria untukmemprioritaskan penggunaan sumberdaya.Akibatnya, jumlah rencana sedikit lebih banyakdari daftar panjang program-program yangdiusulkan oleh departemen masing-masing,bukan sebuah pilihan logis yang didesain untukmencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.Dua laporan lainnya yang perlu diperhatikanterkait dengan pembangunan ekonomi di Acehtelah disusun oleh Bank Dunia. Pengkajian KemiskinanAceh, 37 yang diterbitkan pada tahun2008, merekomendasikan agar prioritas sebaiknyadiberikan kepada daerah-daerah termiskindi Aceh seperti daerah-daerah bagian tengahperdesaan dan daerah-daerah yang lebih terpencil.Laporan ini menyatakan:“Sumberdaya yang saat ini terpusat di daerah-daerahyang terkena dampak tsunami,terutama Banda Aceh dan daerah-daerahdekat dengan ibukota, sebaiknya diperluasuntuk mencakup daerah-daerah lain yangterkena dampak konflik. ... ... ... Strategi pengentasankemiskinan apapun sebaiknya difokuskanpada peningkatan produktivitassektor pertanian dan perikanan. Strategi inisebaiknya dikaitkan dengan strategi untukmeningkatkan kemampuan orang-orang miskin(pengembangan keterampilan, rehabilitasiaset fisik) dan menghubungkan mereka dengankutub-kutub pertumbuhan di daerahdaerahperkotaan (infrastruktur perdesaandan akses yang lebih baik ke pasar).”Laporan kedua Bank Dunia, yang berjudulAceh Growth Diagnostic (Diagnostik PertumbuhanAceh), 38 memfokuskan pada pengidentifikasiandan penghapusan berbagai kendalapertumbuhan. Kendala-kendala ini antara lain78meliputi kekurangan pasokan listrik, ketidakteraturanpasokan, ketidakamanan fisik, pemerasankriminal, dan peran investasi publik dalammeningkatkan penyediaan barang dan jasapublik. Sejumlah rekomendasi berhubungandengan perbaikan iklim investasi bagi parainvestor swasta, dan pemajuan pembangunanyang adil sebagai sarana untuk mencegah konflikdi masa depan. Seperti laporan-laporanlainnya, studi ini juga menekankan peran pentingyang dimainkan oleh sektor pertanian,tidak hanya dalam ekonomi secara keseluruhan,tetapi juga dalam kinerja sektor industri nonminyak.Sebuah rekomendasi penting dari studi tersebutdalam meningkatkan produktivitas sektorpertanian adalah melakukan reorientasipengeluaran publik diluar subsidi pemakaianpemakaiankhusus, seperti benih dan pupuk,terhadap peningkatan pemberian layanan publik.Pemberian layanan penyuluhan, perbaikansistem irigasi, dan peningkatan akses ke pasarakan memberikan manfaat kepada seluruhmasyarakat pertanian dan karena itu kurangselektif atau diskriminatif.4.6. KesimpulanImplikasi terhadap Pembangunan Ekonomi.Implikasi strategis dari analisa sebelumnyadapat dipahami. Jika Aceh ingin mencapaikeberhasilan dalam menciptakan kesempatanyang lebih luas dan produktif bagi orang-oranguntuk mencari nafkah, upaya-upaya diperlukanpada dua bidang yang luas. Di tingkat makro,kelemahan struktural dalam ekonomi perluditangani, sementara di tingkat mikro programprogramuntuk mendukung perusahaankeluarga dan mata pencaharian pribadi perludihubungkan dengan perubahan-perubahanstruktural yang terjadi pada ekonomi yang lebihbesar.Apa artinya ini dalam praktek?Rekomendasi:• Karena industri minyak dan gas menurun secaratajam, dan sektor manufaktur nonmigashanya merupakan sebagian kecil dariPDRB dan pekerjaan, maka pemulihan danpertumbuhan ekonomi hanya dapat dicapaidengan mengembangkan pertanian yangakan meliputi perkebunan, perikanan dankehutanan.• Karena prospek untuk investasi dari luar didaerah tersebut dalam kondisi yang buruk,Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


dan permintaan lokal sangat dibatasi olehpengeluaran per kapita yang rendah, makaupaya-upaya untuk mengembangkan sektorpertanian harus memfokuskan pada eksporke pasar-pasar non-lokal baik di Indonesiamaupun di luar negeri. Hal ini menunjukkanperubahan nyata dalam pendekatanpemerintah saat ini pada pemberian dukunganbagi pertanian, yang sangat berorientasipada sisi persediaan (supply).• Selain itu, berbagai kebijakan dan programharus ditentukan oleh permintaan eksternaldan bertujuan untuk memungkinkan paraprodusen lokal untuk bersaing dengan baikdi pasar-pasar tersebut. Peningkatan produksisaja tidaklah cukup. Perhatian jugaharus diberikan terhadap peningkatan kualitasproduksi dan pemenuhan kebutuhankhusus para pembeli.• Tanpa pemahaman yang jelas tentang berbagaiimplikasi perubahan struktural yangterjadi dalam perekonomian Aceh, upayaupayauntuk menciptakan lapangan kerjadan usaha-usaha kecil akan sangat tidakefektif.• Sebagian besar program yang mendukungmata pencaharian di Aceh, khususnya program-programyang diluncurkan selama upayapemulihan besar-besaran, difokuskanterutama pada pemberian kredit, kadangkadanghibah, dan pendampingan teknisterutama bagi manajemen bisnis. Evaluasiprogram-program ini hampir selalu menyatakankeberhasilan, sebagaimana ditunjukkanoleh peningkatan usaha yang dicapaioleh para penerima.• Akan tetapi, beberapa evaluasi membandingkanpenerima dengan kelompok kontrolnon-penerima. Studi yang telah memasukkankelompok kontrol menyatakan bahwabanyak orang melaporkan kehilanganusaha, dan memperingatkan bahwa ada resikodari program-program tersebut yangbersifat menang kalah (zero sum), artinyakeuntungan yang diperoleh oleh beberapaorang akan disertai dengan kerugian yangdialami oleh beberapa orang lainnya.• Resiko ini lebih kecil dari sebuah resiko dalamkeadaan luar biasa, misalnya sebagaiakibat langsung dari bencana-bencana besarseperti tsunami, dimana permintaan sementaramelebihi penawaran. Tetapi resiko tersebutmeningkat lagi ketika produksi berangsur-angsurpulih ke tingkat sebelum bencana.• Mengapa harus begitu? Sangat sederhana,karena sebagian besar usaha kecil keluargabersaing di pasar lokal yang terbatas. Halini secara khusus terjadi di sektor jasa, misalnyapada kafe, restoran, toko kelontong,toko reparasi dan panti kecantikan, tetapijuga berlaku untuk beberapa petani danprodusen produk-produk makanan, dengankata lain mereka yang melayani konsumen dilingkungan setempat atau daerah pasar.• Sebagaimana ditekankan di tingkat makro,pelajaran di sini adalah bahwa programprogramyang mendukung petani, nelayan,usaha kecil dan bentuk-bentuk mata pencaharianlainnya, harus mempertimbangkanbatas-batas permintaan lokal dan mencarikesempatan-kesempatan yang mungkin dipasar-pasar lebih jauh. Di tingkat provinsi,ini berarti di luar Aceh, khususnya bagi penanamdan pengolah komoditas pertanian.• Sebagaimana ditunjukkan oleh proyekAPED (lihat di bawah), strategi yang tepatuntuk melakukan ini adalah dengan memperkuatrantai pasokan yang menghubungkanprodusen lokal dengan pasar non-lokalmelalui kemitraan usaha yang melibatkanprodusen, pengolah, eksportir dan importer.Implikasi terhadap Pemberdayaan Masyarakat.Di masa lalu, banyak pemerintah daerahdi Indonesia telah berusaha untuk melakukaninisiatif pengembangan ekonomi sendiri, tetapidengan keberhasilan yang berbeda-beda.Investasi pemerintah dalam program-programekonomi seringkali terbukti sangat tidak efektif,seperti program kredit mikro, subsidi untukpemakaian produksi dan khususnya tempattempatindustri yang kosong selama bertahuntahun.Meskipun pemerintah dapat dan sebaiknyamemainkan peran penting sebagaifasilitator dan koordinator, tetapi mereka tidakmenciptakan pengusaha-pengusaha yang baik.Orang-orang yang paling memahami berbagaikendala dan kesempatan yang dihadapi dalampertumbuhan ekonomi, dan memiliki posisiterbaik untuk mempromosikan pertumbuhantersebut, adalah mereka yang mencari nafkahdari kegiatan-kegiatan ekonomi, yaitu pengusahabesar dan kecil.Rekomendasi: Hal ini menyerukan aksiaksiuntuk memberdayakan komunitas bisnisguna melakukan kerja sama secara lebih efektifdengan pemerintah dalam menentukan kebijakandan prioritas bagi pengembangan ekonomi.Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 79


Dua inisiatif telah diluncurkan di Aceh danmemberikan contoh-contoh tentang bagaimanapengembangan ini dapat dicapai. Dengan pendanaandari IFC, Forum Bisnis Aceh yang ditetapkanpada tahun 2008 sebagai platform untukmeningkatkan dialog antara pemerintahdan sektor swasta mengenai hal-hal yang berkaitandengan pengembangan ekonomi dan kegiatanusaha di Aceh. Kelompok-kelompokyang beranggotakan para wakil dari pemerintahdan komunitas bisnis bertemu secara terpisahpertama kali, dan kemudian berkumpul bersama-samasecara berkala untuk berbagi berbagaigagasan dan proposal. Konsep ini dikembangkanberdasarkan pengalaman IFC dinegara-negara lain, yang telah diperluas untukmemasukkan sub-kelompok yang mewakili sektormasing-masing seperti perdagangan, pertanianinfrastruktur, dan pariwisata.Model kedua dapat ditemukan dalam proyekAPED (Kerjasama untuk PembangunanEkonomi Aceh) yang telah didukung olehUNDP sejak pertengahan tahun 2006 dengandana dari Fasilitas Dukungan Desentralisasidan kemudian Kantor Penanggulangan danPemulihan Krisis di Jenewa. PendekatanAPED didasarkan pada pemilihan komoditaskomoditaslokal dengan potensi yang kuat un-Kotak 4 Forum Kopi APED 42Forum Kopi pada awalnya diluncurkan oleh UNDP dan pihak-pihak lain pada bulan September 2005 sebagaibagian dari program Tanggap Darurat dan Pemulihan Transisional (ERTR), dan telah didukung oleh APED sejakpertengahan tahun 2006. Selama ini, Forum tersebut hanya memfokuskan pada kopi arabika yang ditanamterutama di tiga kabupaten di Aceh Bagian Tengah - Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues. Jika danatersedia, proyek ini dapat dikembangkan untuk mencakup kabupaten-kabupaten yang menanam kopi robusta.Forum bertemu kira-kira dua kali setahun dan meliputi wakil-wakil dari kelompok tani, koperasi kopi, pengolah,eksportir, departemen pemerintah, lembaga riset, lembaga keuangan, LSM, donor dan pihak-pihak yang berkepentinganlainnya. Setiap dua tahun, peserta forum memilih anggota dan ketua Komite Eksekutif, yang saat iniberjumlah dua belas orang. Forum ini bertemu secara formal sekitar sekali sebulan dan secara informal jikadiperlukan. Pada tahun 2008, Forum tersebut menetapkan diri secara resmi sebagai badan hukum dengan aturannyasendiri dan memperoleh dukungan teknis dari tim proyek APED yang ada di Bappeda Provinsi di Banda Aceh.Sejak pembentukannya, Forum Kopi telah melakukan sejumlah inisiatif yang meliputi:• Persiapan dan distribusi 1000 salinan petunjuk pembuatan, pengolahan, dan pemasaran kopi arabika Aceh, dimanaIFC (International Financial Corporation/Korporasi Keuangan Internasional) merencanakan untuk merevisi penggunaanpetani kopi secara nasional.• Riset yang mengarah pada identifikasi varietas kopi yang paling disukai oleh para pembeli internasional, yang telahmenarik dana pemerintah untuk mendapatkan sertifikasi formal dari Kementerian Pertanian.• Pengenalan sistem untuk memberikan informasi tentang harga-harga pasar lokal kepada para petani kopi denganmenggunakan pesan-pesan teks yang disampaikan melalui ponsel.• Kerja sama dengan proyek SSPDA UNDP untuk distribusi 37.600 peralatan dan perlengkapan pertanian kepadakoperasi kopi dan 11.846 petani, yang sebagian besar dari mereka adalah korban konflik dan pengungsi yang telahkembali ke desa-desa mereka.• Pembentukan Komite untuk Melindungi Kopi Gayo, yang telah menyiapkan dokumen-dokumen untuk melindunginama “Gayo” sebagai Indikasi Geografi untuk kopi yang ditanam di daerah pegunungan Gayo Aceh. Indikasi geografiini sedang diupayakan di forum internasional oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Jakarta.• Sebuah program untuk memberikan hibah sebesar US $ 100.000 kepada kelompok-kelompok usaha yang terdiri daripetani, koperasi, pengolah, eksportir dan LSM untuk tujuan memperkuat rantai pasokan pasar untuk kopi, yangtelah menghasilkan peningkatan kualitas produksi dan peningkatan penjualan dan pendapatan yang besar bagi parapetani lokal.• Peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai kegiatan proyek termasuk kursus pelatihan lapangan bagi parapetani dan pemilihan mereka untuk Komite Eksekutif Forum.• Sukses awal dalam mengatasi perlawanan lembaga-lembaga keuangan lokal untuk memberikan pinjaman kepadakoperasi petani dan usaha swasta bagi produksi pertanian dan perdagangan.• Mobilisasi dukungan dari para donor, sektor swasta dan khususnya pemerintah daerah untuk berbagai kegiatanForum.Seperti dapat dilihat, Forum Kopi memberikan contoh yang sangat baik tentang apa yang dapat dicapai melalui pemberdayaanpihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam memajukanpembangunan ekonomi. Forum ini telah menarik perhatian luas dari pemerintah dan komunitas bisnis di seluruh provinsi,dan banyak kabupaten lainnya telah menyatakan keinginan mereka untuk membentuk forum yang serupa bagisektor-sektor lainnya. 3980Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


tuk ekspor ke pasar-pasar non-lokal dan pembentukanforum-forum industri untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam mempromosikanpengembangan komoditas-komoditas ini.Agar forum-forum tersebut dapat berfungsi secaraefektif, sebuah unit pendukung proyekmemberikan pendampingan teknis dan administratifsecara intensif, terutama dalam menyusunproposal-proposal yang lengkap danmengimplementasikan berbagai inisiatif. ProyekAPED telah diimplementasikan di Aceholeh UNDP melalui kerja sama dengan Bappedadan telah meluncurkan forum-forum untukkopi, coklat dan yang paling akhir untuk karet,yang kesemuanya meliputi sepuluh kabupaten.Sejak proyek APED dimulai, proyek initelah mendorong dukungan keuangan yang besardari pemerintah dan pendekatan tersebut telahmenarik perhatian beberapa kabupaten lain, yangtertarik untuk melakukan replikasi pendekatanitu di sektor-sektor lain. (Lihat kotak 4)Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 81


82Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Partisipasi dan Pemberdayaan5 MasyarakatLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 83


84Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


5BABPartisipasi dan Pemberdayaan MasyarakatDi Aceh,hampir semuaorganisasilokal berbasismasyarakatmerupakanorganisasi nirlaba,yang dijalankanoleh pararelawan dantergantungpada kontribusidari masyarakatitu sendiriatau di tempatlain. Sebagianbesar strukturorganisasitersebut disusunsecara informal,meskipunbeberapamungkinterdaftarsecara resmi.Sebagaimana dikatakan oleh Amartya Sen dalam bukunya Development and Freedom(Pembangunan dan Kebebasan), barangkali tujuan yang paling penting bagipembangunan manusia adalah untuk memberikan kebebasan kepada orang-oranguntuk membuat berbagai pilihan, yang dapat dipertimbangkan pada tiga tingkat.Secara pribadi, orang-orang harus bebas untuk membuat pilihan-pilihan sosial,budaya dan agama tentang cara hidup mereka tanpa dipaksa harus disesuaikandengan tradisi dan harapan kelompok-kelompok dominan. Di tingkat lokal,orang-orang harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilankeputusan tentang masyarakat tersebut dimana mereka tinggal. Jika kesempatanini tidak bisa dilaksanakan, orang-orang harus memiliki hak untuk memilih orangoranguntuk mewakili mereka dalam forum-forum pengambilan keputusan yanglebih besar di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.Bab ini mengkaji partisipasi yang berkaitanpertama dengan bidang politik yang lebih besar,dan selanjutnya dengan pemberdayaan masyarakatdan pengambilan keputusan di tingkatmasyarakat.5.1. Partisipasi Politik5.1.1 Pemilu DemokratisSalah satu aspek kebebasan untuk membuat pilihan-pilihanberhubungan dengan hak orangoranguntuk memilih mereka yang akan mewakilidalam forum-forum pengambilan keputusanyang lebih besar. Hal ini mengacu terutamapada pemilihan para wakil untuk majelis kabupaten,provinsi dan nasional. Dalam hal ini,Indonesia telah mencapai perkembangan besardalam dekade reformasi, sejak jatuhnya rezimSoeharto pada tahun 1998. Memang, Indonesiakini diakui sebagai negara dimana prinsip-prinsipdemokrasi politik lebih banyak dilaksanakandibandingkan dengan negara-negara lainnya diAsia. Di bawah Soeharto, sedikit warga negarayang memiliki hak untuk memilih pejabat publik.Dewasa ini, orang-orang Indonesia memilikihak untuk memilih para wakil rakyat disemua tingkat pemerintahan dari desa sampaiDewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta parapemimpin pemerintahan dari kepala desa, bupatidi tingkat kabupaten, sampai Gubernur ditingkat provinsi dan yang paling akhir presidendi tingkat nasional. Ini adalah prestasi yang luarbiasa dalam kurun waktu yang singkat tersebutdan merupakan kemajuan penting dalam pembangunanmanusia.5.1.2 Aksi Politik Setelah KonflikSelain hak-hak yang dimiliki oleh seluruh rakyatIndonesia, rakyat Aceh juga memiliki hak-hakistimewa lainnya. Sebagai salah satu indikasidari status khususnya saat ini, Aceh adalah satusatunyaprovinsi di Indonesia dimana orangorangdiperbolehkan untuk mendirikan partailokal. Enam partai telah diakui secara resmi:Partai Aceh (PA, Partai Aceh yang mewakiliGAM); Partai Suara Independen Rakyat Aceh(PSIRA); Partai Rakyat Aceh (PRA); PartaiDaulat Aceh (PDA); Partai Bersatu Aceh(PBA), dan Partai Aceh Aman dan SejahteraLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 85


(PAAS). Pada bulan Desember 2006, untukpertama kalinya pemilu diadakan di Acehuntuk memilih gubernur, bupati dan walikota.Sebelum Pemilu legislatif 2009, terjadi kekerasan-kekerasankecil yang disebabkan olehpersaingan politik lokal. Kekerasan ini dan faktor-faktorlainnya dianggap oleh beberapa orangsebagai tanda menurunnya komitmen politikterhadap proses perdamaian. Dampak tsunamitahun 2004, yang merupakan faktor besar yangmendorong proses perdamaian ke depan, mulaisurut seiring dengan berjalannya waktu. Penggunaankata “Merdeka” secara terus-menerusoleh GAM dianggap oleh militer Indonesia sebagaiindikasi bahwa keinginan untuk kemerdekaanmasih menjadi agenda GAM. Selain itu,kekerasan politik sebelum pemilu dipandangoleh kedua belah pihak sebagai kemundurankeamanan dan cara yang mungkin bagi pembaruankonflik. ( Jones 2009). Akan tetapi, karenakekerasan tidak terjadi secara luas, dan pemiludiadakan dengan baik, maka pandangan buruktentang masa depan bagi pemeliharaan perdamaiandi Aceh tampaknya tidak beralasan.5.1.3 Pemilu 2009Pada bulan April 2009, pemilu diadakan beberapakali untuk anggota majelis nasional danlokal. Rakyat memilih empat wakil, masingmasinguntuk DPR pusat, DPD (DewanPerwakilan Daerah), Dewan Perwakilan RakyatAceh (DPRA), dan Dewan Perwakilan RakyatKabupaten (DPRK). Berdasarkan keterbatasaninformasi yang ada, rakyat Aceh menggunakanhak pilih mereka dengan baik. Kira-kira 75%dari pemilih terdaftar berpartisipasi dalam pemilu-pemiluini, jauh di atas rata-rata nasionaluntuk provinsi-provinsi lainnya 40 .Berdasarkan pemantau pemilu independen,pemilihan Aceh pada umumnya dianggap bebasdan adil dengan tingkat kekerasan yang relatifkecil. Persoalan-persoalan yang terkait denganpolitik uang dan intimidasi dalam pemilu dapatmenimbulkan dampak jangka panjang dalampotensinya untuk meruntuhkan pemerintahandemokratis di Aceh jika persoalan-persoalantersebut terus merupakan masalah. Meskipundemikian, keberhasilan pemilu tersebut menunjukkanbahwa kesepakatan damai masih ditangguhkan,meskipun ada kekhawatiran terhadappenyimpangannya.5.1.4 Peran Perempuandalam Posisi KepemimpinanData partisipasi perempuan dalam majelis lokalpada tahun 2008 menunjukkan kecenderungankecenderunganyang berbeda di tingkat provinsidan kabupaten. Meskipun prosentase perempuanyang menjadi anggota DPRA provinsimencapai 8 persen dan 9 persen pada tahun1999 dan 2002, tetapi angka ini turun hinggakurang dari 6 persen% pada tahun 2008. Disisi lain, di antara majelis kabupaten, proporsiwakil-wakil perempuan masih rendah dalamBanyakpemilih diAcehmasihmemandanglaki-laki lebihtepatuntuk perankepemimpinan.Gambar 5.1 Partisipasi Pemilih di Aceh dalam Pemilu 200925%19%75%81%Proporsi orang yang memilihProporsi orang yang tidak memilihProporsi suara yang sahProporsi suara yang tidak sahSumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)86Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Tugas-tugaspenting yangmasih harusdilakukanadalahmengkonsolidasikankohesi sosial,selanjutnyameningkatkanreintegrasisosial mantanpejuang GAM,menanganisejumlah isuyang terkaitdengangender,dan mempromosikaninklusiorang-orangmiskin dankurangberuntungsecara lebihluas.dua tahun pertama, tetapi meningkat secaradramatis pada tahun 2008. Mereka terpilihhanya di 5 dari sepuluh majelis kabupaten padatahun 1999 dan 4 dari 13 majelis pada tahun2002, tetapi pada tahun 2008 mereka telahberhasil terpilih di seluruh 23 kabupaten. Selainitu, dengan pengecualian Sabang, proporsiperempuan pada tahun 2008 meningkat disemua majelis kabupaten yang ada pada tahun2002. Pada tahun 2008, prosentase wakil-wakilmereka adalah sebesar 1 persen di 6 kabupaten,sampai dengan 10 persen di 9 kabupaten danlebih dari 10 persen di 8 kabupaten lainnya.Di antara daerah-daerah, partisipasi perempuankira-kira sama di Aceh Bagian Utara danTimur (7,7 persen) dan Aceh Bagian Barat danSelatan (7,5%), tetapi jauh lebih tinggi di AcehBagian Tengah (13,0 persen), terutama disebabkanBener Meriah, dimana perempuan mencapai38 persen dari anggota majelis, jauh lebihtinggi daripada di tempat lain. Meskipun kotakotamemiliki rata-rata proporsi wakil-wakilperempuan yang lebih tinggi pada tahun 1999dan 2002, tetapi kabupaten-kabupaten baru(termasuk Bener Meriah) telah menyusul kotakotatersebut pada tahun 2008.Peningkatan partisipasi perempuan secaradramatis pada tahun 2008 mungkin sebagiandisebabkan oleh peraturan nasional yang mengharuskanpartai-partai untuk mencalonkan perempuanminimal 30 persen dari calon-calonmereka. Tetapi perlu juga diperhatikan bahwasumber data untuk tahun 2008 berbeda dengantahun 1999 dan 2002, sehingga metode perhitunganmungkin berbeda.Meskipun data pembanding belum tersediadari pemilu April 2009 untuk majelis lokal,DPRA dan DPRK, tetapi calon-calon perempuantampaknya bernasib kurang baik. Sementarabanyak perempuan direkrut untuk memenuhikuota yang ditetapkan sebesar 30 persenuntuk setiap partai, sebagian besar calon-calonini tidak memperoleh cukup suara individualuntuk dipilih. Komentator menyatakan bahwabeberapa calon merupakan politisi yang tidakberpengalaman yang direkrut hanya untukmemenuhi kuota, dan tidak melakukan kampanyesecara aktif. Selain itu, banyak pemilih diAceh masih memandang laki-laki lebih tepatuntuk peran kepemimpinan, sebuah pandanganyang dinyatakan secara tajam oleh seorang pejabatlaki-laki dari partai nasional (non-Islam):“Dunia diciptakan untuk laki-laki, perempuantidak bisa menjadi pemimpin ... perempuantidak bisa berpikir rasional selama satu mingguper bulan, lalu bagaimana mereka bisa mengambilkeputusan?” (Palmer 2009). Akan tetapi,faktor-faktor ini bukan hal baru dan tidak menjelaskanmengapa partisipasi perempuan jauhlebih tinggi pada tahun 2008 dan nampaknyajauh lebih rendah setelah pemilu-pemilu 2009.Meskipun tidak secara langsung terkait denganbidang politik, salah satu indikator yangdigunakan dalam Ukuran Pemberdayaan Gender(UPG) untuk provinsi-provinsi di Indonesiadan kabupaten-kabupaten di Aceh adalahprosentase perempuan dalam posisi-posisi pejabatsenior, staff manajerial dan teknis. Datamenunjukkan bahwa pada tahun 2008, perempuanmenduduki sekitar 50 persen dariposisi ini, naik sejak tahun 2002 tetapi tidaksetinggi tahun 1999. (Lihat tiga kolom sebelahkanan pada Lampiran A: Tabel 5.1). Sepertihalnya dengan indikator-indikator pembangunanlainnya yang disajikan dalam laporanini, kota-kota menunjukkan perempuan memilikirata-rata proporsi tertinggi untuk posisiposisiini, sementara kabupaten baru memilikiproporsi terendah. Untuk tiap-tiap kabupatenpada tahun 2008, proporsi tertinggi terdapatdi Nagan Raya (65 persen), Bireuen (60%)dan Aceh Tengah (59 persen), dan terendahdi Lhokseumawe (29 persen), Aceh Barat (33persen) dan Aceh Tenggara (41 persen).Meskipun indikator ini merupakan gambaranyang tepat bagi para profesional perempuan,tetapi indikator tersebut bukan merupakanindikator yang tepat untuk perempuansebagai pemimpin dan pengambil keputusan.Banyak dari personil yang dimasukkan dalamdata menduduki posisi yang relatif yunior dikantor-kantor pemerintah dengan wewenangterbatas untuk mengambil keputusan. Indikatortersebut didasarkan pada rata-rata tertimbangtiga sub-kategori untuk para pejabat seniordan manajer, tenaga profesional, dan teknisidan asisten profesional. Data tentang kategoripertama sangat berbeda-beda di antara kabupaten-kabupatendi Aceh. Di Simeulue, Acehimur, Bireuen, Nagan Raya dan Aceh Tenggara,perempuan menempati antara 40 persen dan 45persen posisi senior, tetapi di Aceh Barat, AcehBarat Daya, Pidie, Pidie Jaya dan Subulussalam,tidak ada perempuan yang menduduki posisiposisiini. Sebuah perhitungan langsung sederhanadi sebagian besar kantor pemerintah menunjukkanbahwa jumlah laki-laki tetap lebihbanyak daripada jumlah perempuan yang men-Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 87


Bagi banyak orang, keputusan-keputusan terpentingdi bidang publik adalah keputusankeputusanyang mempengaruhi masyarakatdimana mereka tinggal. Aksi-aksi untuk meningkatkanakses ke layanan publik dan kualitaslayanan tersebut biasanya mendapatkanperhatian yang lebih besar dan lebihmemberikan manfaat langsung daripada masalah-masalahkebijakan di tingkat pemerintahanyang lebih tinggi. Karena alasanini, langkah-langkah untuk meningkatkankesempatan bagi orang-orang untuk berdudukiposisi-posisi senior, sebuah situasi yangmungkin serupa di antara kebanyakan bisnissektor swasta.5.2. Kohesi SosialKesempatan yang paling menjanjikan untukmeningkatkan partisipasi aktif dan pemberdayaanrakyat dapat ditemukan di tingkat masyarakatlokal, dan sampai tingkat yang lebihrendah kabupaten dan provinsi. Akan tetapi,agar partisipasi dan pemberdayaan ini terjadi,masyarakat sipil harus terlebih dahulu mencapaitingkat stabilitas politik yang memuaskan, kohesisosial dan rasa saling percaya, kondisi yangmudah hancur selama konflik bersenjata yanghebat dan kesulitan untuk membangun kembalisetelah itu.Terlepas dari gejolak luas yang disebabkanoleh konflik dan bencana alam di Aceh, studistuditerbaru menyatakan bahwa kondisi-kondisiini sedikit banyak telah diperbaiki, meskipuntugas-tugas penting masih perlu dilakukan.Pada tahun 2006, Program Pembangunan Kecamatan(PPK) melakukan survei komprehensiftentang infrastruktur dan kondisi sosial di desadesadi Aceh di seluruh provinsi. 41 Pertanyaanpertanyaansurvei berkaitan dengan mekanismepengambilan keputusan, kepercayaan dan solidaritasmasyarakat, kohesi sosial dan inklusi.Kesimpulan umum yang bisa ditarik dari surveiini adalah bahwa kondisi sosial yang positif diAceh memberikan dasar yang mungkin bagipengambilan keputusan partisipatif. Akan tetapi,bias gender dan pembagian sosial yang diakibatkanoleh konflik perlu ditangani sebelumpartisipasi masyarakat dapat diwujudkan secarapenuh.Informasi lebih akhir dimasukkan dalamdraft Multi Stakeholder Review (MSR) 42 2009,yang bertujuan untuk mengidentifikasi danlebih memahami faktor-faktor yang mendukungatau menghambat pemulihan dan pembangunankembali dalam masyarakat di Acehsegera setelah konflik dan bencana alam. Hal inididasarkan pada data yang dikumpulkan selamatahun 2008 - 2009 dari tiga survei yang mencakupmantan anggota TNA (tentara GAM),laki-laki dan perempuan perorangan, dan kepaladesa. Penyusunan MSR melibatkan pemerintahAceh dan Indonesia, Badan Reintegrasi DamaiAceh (BRA), dan BAPPENAS yang didukungoleh beberapa lembaga donor.Laporan tersebut menyimpulkan bahwa“strategi yang komprehensif dan inklusif untukmengkonsolidasikan perdamaian masih kurangmemadai seperti halnya struktur kelembagaanyang efektif untuk mengawasi implementasinya”.43 Meskipun demikian, laporan itu jugamenyimpulkan bahwa masyarakat perdesaan diAceh memiliki tingkat kepercayaan yang tinggiterhadap pemerintah desa dan lembaga-lembagatradisional, meskipun kepercayaan terhadaptingkat-tingkat pemerintah lainnya dianggaprendah. Temuan-temuannya tentang kohesisosial yang secara umum mendukung temuantemuanpositif dari survei desa PPK 2006dimana kondisi sosial yang relatif positif dapatmemberikan dasar untuk mengatasi tantangantantanganlebih lanjut dalam rekonstruksi danpembangunan kembali Aceh melalui pemberdayaanwarga melalui pendekatan pengembanganmasyarakat.Tugas-tugas penting yang masih harus dilakukanadalah memperbaiki kerusakan dalambeberapa masyarakat, selanjutnya meningkatkanreintegrasi sosial mantan pejuang GAM, menanganisejumlah isu yang terkait dengan gender,dan mempromosikan inklusi orang-orangmiskin dan kurang beruntung secara lebih luas.Misalnya, MSR tersebut melaporkan bahwahubungan antardesa dan antaretnis merupakansumber ketegangan di beberapa daerah pegunungan(highland), seperti halnya hubunganantara para pengungsi yang kembali dan pendudukdesa di seluruh provinsi. Reintegrasiyang lebih mendalam para mantan pejuangGAM belum dapat dicapai, seperti tercerminoleh keterbatasan persahabatan yang eratdengan penduduk sipil.5.3. Pemberdayaan danPengambilan KeputusanLangkahlangkahuntukmeningkatkankesempatanbagi orangoranguntukberdudukipartisipasisecara aktifdalam prosespengambilankeputusantentangmasyarakatmerekamerupakanunsur pentingpembangunanmanusia.88Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


partisipasi secara aktif dalam proses pengambilankeputusan tentang masyarakat merekamerupakan unsur penting pembangunan manusia.Sejak berakhirnya rejim Suharto pada tahun1998, berbagai inisiatif telah diperkenalkan untukmemungkinkan keputusan-keputusan diambiloleh pemerintah daerah, dewan perwakilanrakyat terpilih dan forum-forum publiklainnya yang lebih dekat dengan orang-orangdan masyarakat yang terkena dampak mereka.Perundang-undangan awal pada tahun 1999,yang mendesentralisasikan kekuasaan dan sumberdayadari pemerintah pusat ke pemerintahdaerah, telah mendorong berbagai kebijakandan program lainnya yang ditetapkan oleh pemerintahdi tingkat nasional dan daerah. Sejumlahcontoh yang diterapkan di Aceh saat inidikaji ulang di bawah ini.5.3.1 MusrenbangMusrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan)ditetapkan menurut UU No. 25/ 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasionalsebagai bagian dari kerangka kerja yang disusunoleh pemerintah pusat untuk menyelaraskanproses perencanaan dan penganggaran daribawah ke atas (bottom-up) dan dari atas kebawah (top-down) sebagai cara untuk menyatukanperbedaan kebutuhan dan kepentinganstakeholder pemerintah dan non-pemerintah.Proses tersebut dimulai di tingkat desa, dimanamasyarakat menyusun rencana pembangunanjangka menengah dan anggaran tahunan. Rencanadan anggaran ini selanjutnya disampaikanke kantor kecamatan, yang mengkoordinasikanproposal dan membuat rencana dan anggarangabungan. Rencana dan anggaran tersebutpada gilirannya disampaikan ke Bappeda, yangmengulangi proses tersebut, dengan menggabungkanproposal-proposal lainnya dari departemenpemerintah. Rencana dan anggaran kabupatenyang dihasilkan selanjutnya diserahkanke DPRD untuk pengkajian ulang (review),negosiasi dan persetujuan akhir. Beberapa komponenmungkin juga perlu didiskusikan dan dinegosiasikandengan pemerintah provinsi danDPRD. Karena banyaknya langkah yang harusditempuh, proses Musrenbang telah banyakmendapat kritikan, khususnya dari desa-desa,karena dianggap tidak praktis, berkepanjangandan tidak efektif dalam merespon prioritasmasyarakat.5.3.2 Program Pengembangan Kecamatan(PPK)Pada awalnya PPK diluncurkan dan didanaioleh Bank Dunia satu dekade yang lalu dansejak saat itu pengarusutamaan PPK telah dilakukandalam Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM - Mandiri) secara nasional,sehingga menjadi salah satu programpembangunan partisipatif terbesar di dunia.PPK bertujuan untuk menyampaikan sumberdayapembangunan kepada masyarakat perdesaanmelalui “mekanisme pengambilan keputusanyang inklusif, transparan dan bertanggungjawab, didesain berdasarkan riset sosial sebelumnyayang luas di Indonesia”. Program tersebutkini dilaksanakan di 40 persen kecamatandi seluruh Indonesia.Petunjuk tentang prosedur pengambilankeputusan, yang bertujuan untuk memberdayakankelompok-kelompok terpinggirkan, dapatmenimbulkan dampak pada struktur kekuasaanlokal. Dapat diperkirakan bahwa perlawananterhadap perubahan-perubahan tersebut darimereka yang secara tradisional telah memegangkekuasaan dapat menjadi penyebab perselisihandi daerah-daerah PPK. Pada waktu yang sama,proses yang lebih transparan yang diciptakanoleh PPK juga dapat menimbulkan perselisihankarena penduduk desa mengetahui campurtangan para elit desa dalam proses pengambilankeputusan. Namun demikian, meskipun PPKberpotensi untuk memicu perselisihan, tetapibukti menunjukkan bahwa kemungkinanmeningkatnya perselisihan yang disebabkanoleh PPK dianggap lebih kecil daripadaprogram-program lainnya karena mekanismepenyelesaian konflik dan pelibatan berbagaipihak dalam proses perencanaan PPK.Kotak 5Program Pengembangan KecamatanProgram Pengembangan Kecamatan (PPK) bertujuanuntuk memperkenalkan perencanaan pembangunanyang transparan, bertanggung jawab dan partisipatifdi tingkat desa dan kecamatan di seluruh Indonesia.Unsur penting program tersebut melibatkan pemberiandana hibah kepada komite di tingkat kecamatan,yang sebagian besar terdiri dari wakil-wakil nonpemerintahyang dipilih dari dan oleh desa-desa utama.Kelompok desa-desa melakukan curah pendapat(brainstorming) dan selanjutnya memprioritaskanide-ide tentang proyek-proyek kecil yang mereka inginkanuntuk didanai di desa mereka – misalnya pembukaanjalan, pembangunan jembatan sungai, pusatmasyarakat, atau dana simpan pinjam. DidukungLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 89


oleh masukan dari para ahli teknis, seperti insinyur,desa-desa selanjutnya menyerahkan proposal kepadakomite kecamatan untuk mendapatkan pendanaan.Komite mengevaluasi proposal untuk kelayakan teknisdan financial, sasaran kemiskinan, kemungkinandampak dan kesinambungan. Paling sedikit satu proposaldari setiap desa harus berasal dari kelompokperempuan. Semua proses dilakukan di depan umumdan semua hasil dipasang di papan buletin desa, dimanajurnalis dan LSM dianjurkan untuk melaporkansetiap penyimpangan yang ada. Selanjutnya, PPKmemperkenalkan, atau mencoba untuk memperkenalkan,kompetisi berbasis peraturan, transparan danbertanggung jawab ke dalam kehidupan masyarakat.Dalam proses tersebut, PPK menyetujui dan menolakproposal – beberapa proposal didanai dan beberapatidak – dan dengan demikian menungkinkan terjadinyaperselisihan. Akan tetapi, PPK menciptakan ruangbaru bagi pemikiran masyarakat, cara baru bagi partisipasikelompok yang terpinggirkan dan kesempatanbaru bagi pengembangan keterampilan warga masyarakat:partisipasi masyarakat dalam perencanaan,pembahasan perbedaan, manajemen pertemuan, tatakearsipan, dll.Patrick Barron, Rachael Diprose, Michael Woolcock,“Local Conflict and Development Projects in Indonesia:Part of the Problem or Part of a Solution?” WorldBank Policy Research Working Paper 4212, April 2007,p 8.5.3.3 Kerangka Kerja Pemulihan Aceh (ARF)Kerangka Kerja Pemulihan Aceh (ARF) dimaksudkanuntuk membentuk dasar bagi peta perjalanan(road map) transisi Gubernur selamaempat tahun bagi pencapaian perdamaian danpembangunan yang berkesinambungan di Aceh,meskipun kerangka kerja tersebut tidak pernahdiadopsi secara resmi. Proses konsultatif digunakanuntuk merumuskan kerangka kerja tersebut.Enam komite gugus yang dipimpin oleh Provinsibekerja selama delapan bulan untuk mengidentifikasitantangan-tantangan besar terhadaptransisi Aceh dan menetapkan prioritas danhasil. Komite Gugus diketuai oleh PBB, BankDunia, donor dan BRR bersama dengan keanggotaanberbagai organisasi lokal dan internasionaldan stakeholder. Sepuluh konsultasi stakeholderARF berlangsung di kabupaten dan kotadi seluruh provinsi pada tahun 2008 untukmencerminkan realitas, keprihatinan dan kebutuhanpemerintah daerah dan masyarakat,dengan menggunakan Forum-forum PemulihanKabupaten/Kota yang ada. Forum-forum inidiketuai oleh pejabat pemerintah provinsi yangdipilih dengan berbagai peserta dari masyarakatsipil, tokoh budaya, persatuan mantan pejuangGAM dan sektor swasta. Akan tetapi, meskipunARF melakukan upaya-upaya keras untuk berdialogdengan masyarakat, tetapi ARF tidakmemberikan kesempatan kepada mereka untukberbagi dalam proses pengambilan keputusanakhir.5.3.4 BKPGPada tahun 2009, pemerintah provinsi Acehmembuat sebuah program baru yang disebutBantuan Keuangan Peumakmue Gampong(BKPG). Program ini didesain untuk menjadialat utama pemerintah dalam mewujudkanvisinya tentang pembangunan seluruh provinsi.Program tersebut bertujuan untuk mempercepatpembangunan perdesaan, menanggulangikemiskinan, memberdayakan masyarakatdan memperkuat kapasitas pemerintahgampong. Berdasarkan Qanun No. 1 / 2009,pemerintah telah menetapkan Alokasi DanaGampong untuk memberikan Rp 100 jutaper tahun kepada setiap gampong, yang akanditambah dengan Rp 50 juta per tahun darianggaran kabupaten. Selain itu, gamponggampongdi Aceh juga dapat menerima danadari pemerintah pusat melalui program PNPM.Petunjuk teknis (juknis) untuk program BKPGterdapat dalam Peraturan Gubernur No. 25/ 2009, yang merupakan upaya nyata untukmemberdayakan masyarakat dalam perencanaandan pengambilan keputusan.5.3.5 Organisasi MasyarakatSelain program-program pemerintah yangbaru disebutkan, sejumlah besar organisasi laindi luar pemerintah aktif dalam mendukunginisiatif-inisiatif yang dipimpin oleh masyarakatdi Aceh. Organisasi-organisasi ini secara berbedadisebut sebagai Organisasi MasyarakatSipil (OMS), yang biasanya terdiri dari wargadari daerah setempat, Organisasi BerbasisKomunitas, dengan sifat-sifat yang sama, danLembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yangberbeda-beda ukurannya dari lokal sampaiinternasional. Di Aceh, hampir semua organisasilokal berbasis masyarakat merupakanorganisasi nirlaba, yang dijalankan oleh pararelawan dan tergantung pada kontribusi darimasyarakat itu sendiri atau di tempat lain.Di sektorsektorkhusus,sepertipertanian,perikanan danirigasi, dimanaperempuan diAceh sangatterlibat,mereka jarangikut sertadalam prosesperumusankebijakandi sektorsektorini.90Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Prinsip-prinsippartisipasi danpemberdayaanrakyat dalamperencanaandan pengambilankeputusansekarangjuga dikenaldan dipraktekkanjauhlebih luas darisebelumnya.Terlepas dariketerbatasannya,pengenalanprosesMusrenbangmerupakanupaya seriusuntuk memperhatikansuara masyarakatdi seluruhIndonesiadan untukmeningkatkanresponpemerintahterhadapkebutuhan danprioritasmereka.Sebagian besar organisasi tersebut disusunsecara informal, meskipun beberapa mungkinterdaftar secara resmi. Banyak organisasi telahdibentuk melalui pemerintah atau lebih seringmelalui program-program donor untuk tujuantertentu, khususnya selama masa setelah tsunami,sementara yang lain-lainnya mungkin dimulaisebagai hasil dari inisiatif lokal. Organisasiorganisasitersebut mungkin dibentuk untukberbagai tujuan, tetapi biasanya terlibat dalamkegiatan-kegiatan yang berhubungan dengankesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial dankadang-kadang pembangunan ekonomi.Sebagai respon terhadap situasi pada bulanNovember 2006, sebuah studi UNDP 44 melaporkanbahwa: “OMS yang telah didirikan setelahtsunami dan gempa bumi memiliki kelemahandalam kapasitas organisasi dan teknis.LSM yang cukup mapan dan telah aktif dalamadvokasi dan pemberdayaan rakyat memilikitingkat kapasitas yang lebih tinggi, tetapimemerlukan pengembangan kapasitas dibanyak bidang lainnya. Untuk memperkuatkapasitas organisasi-organisasi ini dan untukmemfasilitasi partisipasi mereka yang berartidalam proses pemulihan pascabencana, UNDPmengimplementasikan proyek Organisasi LayananMasyarakat yang berjalan selama empattahun dan berakhir pada awal tahun ini (2010).Selain itu, proyek tersebut menetapkan PusatSumberdaya Masyarakat Sipil (CSRC) yangberfungsi sebagai pusat-pusat pembelajaranbagi OMS dan memberikan hibah kecil untukkegiatan-kegiatan peningkatan pendapatan,layanan sosial dasar dan program-programpemberdayaan perempuan.Meskipun proyek ini didesain secara khususagar OMS dapat berpartisipasi dalam kegiatankegiatanrekonstruksi dan rehabilitasi, tetapiproyek tersebut dengan jelas menunjukkan apayang dapat dicapai melalui pemberdayaan rakyat.Proyek ini juga berfungsi sebagai contohtentang kemungkinan peran yang dapat dimainkanoleh organisasi-organisasi ini dalammendukung berbagai inisiatif untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat setempat.5.3.6 Bias GenderTerlepas dari temuan-temuan tentang tingkatmodal sosial dan kohesi yang relatif tinggi diAceh, survei desa PPK tahun 2006 juga menunjukkanbahwa sebagian besar perempuan masihkurang terwakili dalam pengambilan keputusandi tingkat masyarakat. Di sektor-sektor khusus,seperti pertanian, perikanan dan irigasi, dimanaperempuan di Aceh sangat terlibat, mereka jarangikut serta dalam proses perumusan kebijakandi sektor-sektor ini. Di tingkat desa,karena keterlibatan perempuan dalam lembagalembagadesa formal masih terbatas makapengambilan keputusan jarang melibatkanperempuan.Kotak 6Kotak 6 Forum PemulihanKabupaten/Kota (KRF)Kotak 6 Forum Pemulihan Kabupaten/Kota (KRF)Salah satu proses partisipasi skala besar paling relevanyang dilakukan baru-baru ini adalah FroumPemulihan kabuaten/Kota (KRF), yang mendukungkabupaten-kabupaten di Aceh dalam menyusunrencana-rencana strategis sesuai dengan prioritaslokal. Diskusi lapangan dengan tiga tim KRF menyatakanbahwa partisipasi perempuan tidak selalu optimal.Diperlukan pelatihan gender dan keterampilantentang bagaimana mengatasi hambatan terhadappartisipasi perempuan. Kunjungan lapangan menunjukkanbahwa informasi yang lebih kaya dan dukungan(buy-in) yang lebih besar akan dihasilkan jikasesi-sesi terpisah diadakan terlebih dulu bagi laki-lakidan perempuan, yang diikuti dengan sesi pleno untukmembangun kesamaan. Ide-ide yang hanya berasaldari perempuan atau laki-laki kemudian akan dikajisecara bersama-sama. Kesempatan untuk suksesakan meningkatk melalui sesi-sesi tentang sensitisasigender dan partisipasi semua aktor yang terlibat dalamperencanaan pemulihan.Mission Report Gender Outcomes & Reflections –Aceh. (hal. 12).Komentar dari Linda Pennells, IASC Gender Advisor,Office of the Resident Coordinator, OCHA – IndonesiaMission, 14 Agustus – 3 September 2008.5.3.7 Pelajaran BerhargaGagasan tentang partisipasi masyarakat dalamproses perencanaan bagi pembangunan masyarakattelah ada selama kira-kira 40 tahun ataulebih, tetapi baru dalam dekade terakhir upayaupayadilakukan untuk mempraktekkan gagasantersebut di Indonesia. Pelajaran yang dipetikdari pengalaman di Aceh, Indonesia dan tempat-tempatlainnya menunjuk pada beberapakesimpulan yang diterima secara luas.• Dengar pendapat dan bentuk-bentuk partisipasilainnya yang lemah seperti Musrenbangdapat menghasilkan informasi bergunabagi para perencana tetapi memberikansedikit jaminan bahwa preferensi atau prioritasstakeholder akan diadopsi atau tercermindalam anggaran.Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 91


• Pemberdayaan masyarakat memerlukanbentuk-bentuk partisipasi yang kuat sehinggamemungkinkan para stakeholder berbagitanggung jawab atas keputusan-keputusandengan pejabat pemerintah atau yang mendelegasikantanggung jawab kepada pihakpihakyang berkepentingan untuk mengambilkeputusan sendiri.• Pemberdayaan juga memerlukan alokasisumberdaya keuangan dan lainnya bagi forumatau kelompok stakeholder untuk melaksanakankeputusan.• Pemberdayaan masyarakat dapat diterapkantidak hanya di tingkat masyarakat, tetapijuga di sektor-sektor lain, seperti kesehatan,pendidikan dan kegiatan ekonomi.• Pemberdayaan dengan cara ini merupakaninstrumen yang sangat kuat untuk meningkatkanpemberian layanan publik, menggunakansumberdaya yang tersedia secaralebih baik dan akhirnya merupakan carayang lebih efektif untuk mempromosikanpembangunan manusia.Meskipun kesimpulan-kesimpulan ini dianggaptepat, tetapi prinsip pemberdayaan pemangkukepentingan (stakeholder) tidak bolehdipandang sebagai obat mujarab bagi keberhasilan.Para skeptis menyatakan bahwa pemberdayaanmenimbulkan potensi resiko untuk kolusidan korupsi. Para elit lokal dapat memperolehmanfaat, atau menekan para peserta untukmendukung agenda mereka sendiri. Para pesertamungkin tidak memiliki keterampilan teknisdan administratif untuk mengambil keputusanyang tepat dan mengelola dana dengan baik.Meskipun semua ini merupakan resiko, tetapimereka hanya menekankan perlunya lembagapemerintah, donor dan pihak-pihak lainnyauntuk membuat komitmen yang kuatguna mendukung forum-forum stakeholder.Rekomendasi: Untuk memastikan bahwaforum-forum ini mampu memenuhi potensimereka dan berfungsi secara efektif, lembagalembagapemerintah dan lainnya yang terlibatdalam penetapan forum-forum tersebut sebaiknya:• Menentukan secara tepat kekuasaan dantanggung jawab yang akan didelegasikan,sehingga para peserta dapat memahamibatas-batas kewenangan mereka denganjelas.• Menentukan prosedur-prosedur operasionalyang jelas untuk memastikan bahwa forumforumstakeholder mematuhi prinsip-prinsiptata kelola yang baik, transparansi danakuntabilitas.• Memberikan saran dan membantu forumforumdalam mengadopsi metode-metodeuntuk memastikan partisipasi perempuandan kelompok terpinggirkan yang selama inibelum diikutsertakan dan untuk memperkuatsuara mereka dalam pengambilan keputusan.• Memberikan dukungan teknis secara intensifuntuk membantu stakeholder merumuskanproposal-proposal yang layak untukdilaksanakan.• Mengalokasikan dana untuk menutup tidakhanya aksi-aksi yang diusulkan oleh forumtersebut tetapi juga, jika perlu, biaya operasionalsehingga para anggota dapat mengadakandan menghadiri pertemuan tetap.Hal ini sangat penting bagi forum-forumyang mewakili para stakeholder yang tersebardi seluruh provinsi, seperti kelompokkelompokindustri.• Merumuskan prosedur pencairan dana,pengadaan dan pelaporan keuangan.• Memantau cara kerja dan kegiatan forumforumtersebut untuk mengurangi penyalahgunaankekuasaan mereka dan mencegahpenyalahgunaan dana.Ada beberapa contoh yang baik tentangpemberdayaan stakeholder di Aceh sekarangini, yang memberikan model untuk diterapkandi bidang-bidang lainnya. Forum-forum yangditetapkan di bawah program PNPM-Mandirisudah cukup mapan dan telah dievaluasi. Forum-forumBPKG juga beroperasi di tingkatmasyarakat tetapi merupakan hal yang lebihbaru dan belum dikaji. Di sektor ekonomi,contoh-contoh dapat ditemukan dalam proyekDialog Publik Swasta yang didanai oleh IFC(Koperasi Keuangan Internasional), dan proyekAPED (Kerjasama untuk Pembangunan EkonomiAceh) UNDP untuk kopi, coklat dankaret. Di sektor pendidikan, petunjuk pemerintahpusat mengharuskan dewan sekolah yangterdiri dari guru, penyelenggara dan orang tuauntuk bekerja sama dalam penyusunan rencanadan anggaran. Usulan rencana dan anggaranharus ditandatangani secara bersama-samaoleh penyelenggara sekolah dan wakil orangtua. Ini merupakan bagian dari strategi untukmeningkatkan administrasi dan manajemensesuai dengan indikator-indikator kinerja.92Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


5.4. KesimpulanSelama dekade terakhir, Indonesia telah mengalamiperkembangan besar dalam memberdayakanmasyarakat untuk membuat berbagaipilihan dan untuk berpartisipasi dalam pengambilankeputusan di bidang publik. Prinsipprinsipdemokrasi telah meningkat denganbaik melalui perluasan pemilu secara bertahapbagi para pejabat publik di semua tingkat pemerintahan.Selain itu, pejabat publik sekarangjauh lebih bertanggung jawab kepada rakyatdaripada sebelumnya. Sementara pe-nyuapandan pemerasan masih endemik di seluruh daerahtersebut, dan merupakan persoalan seriusbagi rakyat Aceh, masalah tersebut tidak lagiditoleransi atau diabaikan tetapi dituntut secaraluas dan dihukum, seperti terbukti dariseringnya laporan di media publik.Prinsip-prinsip partisipasi dan pemberdayaanrakyat dalam perencanaan dan pengambilankeputusan sekarang juga dikenal dan dipraktekkanjauh lebih luas dari sebelumnya. Terlepasdari keterbatasannya, pengenalan proses Musrenbangmerupakan upaya serius untuk memperhatikansuara masyarakat di seluruh Indonesiadan untuk meningkatkan respon pemerintahterhadap kebutuhan dan prioritas mereka.Barangkali inovasi yang paling mendasar danluas pada dekade terakhir adalah peluncurandan pengembangan bertahap ProgramPengembangan Kecamatan (PPK) oleh BankDunia melalui kerja sama dengan pemerintahpusat. PPK sekarang mencakup seluruhIndonesia dengan nama barunya, ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM- Mandiri). Alokasi dana hibah untuk komiteyang mewakili masyarakat setempat denganwewenang untuk menentukan penggunaandana tersebut, merupakan penerapan yang kuatatas konsep pemberdayaan rakyat. Pengadopsiankonsep tersebut oleh pemerintah pusat, danperluasan program di seluruh Indonesia,memberikan preseden yang kuat dan contohyang harus diikuti oleh pemerintah-pemerintahdaerah dalam program-program mereka sendiri.Adalah hal yang membanggakan untuk melihatpemerintah provinsi dan kabupaten di Acehmengadopsi model tersebut melalui programBPKG yang memberikan dana hibah kepadaKotak 7Pemberdayaan Masyarakat terkait Pemberian LayananYapen, 6 September 2010 – Hampir semua desa di daerah-daerah terpencil di Provinsi Papua kekurangan listrik.Perusahaan Listrik Negara (PLN) belum mampu menjangkau desa-desa ini karena lokasi yang sulit dan hambatangeofisika. Sebagai respon terhadap persoalan ini, Yayasan Bina Kitorang Mandiri (YBKM), mitra OMS Proyek PusatPembangunan Manusia (PDP) UNDP, bersama dengan masyarakat desa Worioi, melakukan sebuah studi yangmenunjukkan bahwa secara teknis layak untuk membangun pembangkit listrik tenaga air mikro di daerah itu yangakan menghasilkan 5000 watt daya listrik. Mengingat tingginya estimasi biaya proyek, tantangannya adalah untukmemobilisasi dana yang memadai guna membangun pembangkit tersebut dan infrastruktur terkait.YBKM berhasil mendapatkan dana hibah kira-kira sebesar US$ 70.000 dari proyek PDP, tetapi dana ini tidak cukup.Untuk mengurangi biaya, masyarakat sepakat untuk menyumbangkan tenaga, material dan uang. Pembangunan inimeliputi bendungan dan waduk, tangki air, instalasi pipa air, pembangunan gardu listrik, instalasi listrik ke setiap rumah,pembangunan jalan akses, pengangkutan material dan perlengkapan turbin secara manual, penyediaan material lokalseperti kayu, pasir dan batu, pemasangan tiang listrik dan pipa air ke turbin.Sebagai hasilnya atas upaya mereka, pembangkit listrik sekarang menghasilkan listrik dua belas jam sehari yangmelayani 50 keluarga. Untuk pertama kalinya, masyarakat kini dapat menonton televisi, anak-anak dapat belajar dimalam hari, dan pekerjaan rumah tangga perempuan menjadi lebih mudah melalui penggunaan alat-alat listrik. Dalamwaktu empat bulan setelah dimulainya operasi turbin, keluarga-keluarga telah membeli 15 televisi dan 10 antenaparabola.Untuk memastikan kesinambungan, masyarakat menetapkan pengurus untuk mengoperasikan dan memelihara fasilitastersebut, dan untuk mengumpulkan biaya pengguna. Biaya ini besarnya Rp 10.000 per bulan (sekitar satu dolar), yangdigunakan untuk menutup biaya pemeliharaan.Proyek ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Belanda, NZAID, UNDP dan Pemerintah Indonesia. Untuk informasilebih lanjut hubungi:Hilda Eveline at hilda.eveline@undp.orgSumber: Diambil dari sebuah laporan di:http://www.undp.or.id/press/view.asp?FileID=20100906-2&lang=enLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 93


seluruh desa di provinsi tersebut. Ada banyakkesempatan lainnya untuk menerapkan konseppemberdayaan rakyat dalam bidang-bidang usahamanusia.Rekomendasi:• Konsep pemberdayaan masyarakat jugaharus diterapkan pada layanan-layananpublik lainnya, seperti pusat kesehatan masyarakat(puskesmas) dan pekerjaan infrastrukturskala kecil, seperti sistem irigasi,persediaan air, pemeliharaan jalan dan bahkanpembangkit listrik lokal di daerahdaerahterpencil seperti di Papua (lihatkotak 7).• Di bidang ekonomi, terdapat cukup ruanguntuk menerapkan konsep tersebut melaluiforum-forum bisnis publik-swasta gunamempromosikan pertanian dan industrisetempat.• Pemerintah-pemerintah daerah di Aceh sebaiknyamengkaji kesempatan-kesempatanlain bagi pemberdayaan rakyat sebagaisarana untuk meningkatkan penyampaianlayanan, meningkatkan mata pencahariandan kegiatan usaha, dan memajukan tujuantujuanpembangunan manusia yang lebihbesar.94Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Perencanaan dan Penganggaran6 Bagi Pembangunan ManusiaLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 95


96Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


6BABPerencanaan dan Penganggaran Bagi Pembangunan ManusiaSeperti yang ditunjukkan oleh Aaron Wildavsky beberapa tahun yang lalu, bahwatujuan, program dan rencana terbaik tidak akan berarti kecuali atau sebelumtujuan, program dan rencana tersebut diwujudkan dalam anggaran yangdisetujui 45 . Bahkan selanjutnya, banyak tujuan, program dan rencana berjalan tidaktepat sebelum atau selama pelaksanaan. Sebagaimana dijelaskan pada Bab4, pemerintah Aceh telah berulang kali menyatakan tujuannya untuk memajukanpembangunan manusia dalam rencana dan dokumen resmi. Pertanyaanyang dapat dikembangkan pada Bab ini adalah: Sejauh mana tujuan ini tercermindalam anggaran terakhir pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Aceh?Ada tiga bagian untuk pertanyaan ini: prosedur-prosedurapa saja yang digunakan untukmenentukan alokasi sumberdaya di antara kabupatendan kota; bagaimana rencana pemerintahuntuk menggunakan sumberdaya tersebutsebagaimana tercermin dalam anggaran tahunan,dan terakhir, bagaimana pengeluaran aktualsesuai dengan rencana pengeluaran.Pertanyaan terakhir adalah apa yang sebenarnyamenjadi persoalan, karena banyak faktordapat menghalangi penggunaan sumberdayasesuai dengan yang direncanakan. Majelis lokalmungkin memerlukan waktu beberapa bulanuntuk menyetujui usulan anggaran, atau mungkinmemerlukan perubahan penting, juga carayang menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan.Kadang-kadang keterlambatan ini diartikanapakah terlambat untuk mengimplementasikanprogram-program tertentu, terutamayang terkait dengan siklus panen, atauwaktu yang tersisa pada tahun fiskal terlalu pendek.Persoalan-persoalan lain dapat timbul karenakesulitan dalam pengadaan barang dan jasayang diperlukan dari pemasok yang memenuhisyarat, tidak adanya kesepakatan di antara parapenerima manfaat, atau hanya karena lemahnyaketerampilan dalam manajemen proyek.Analisa tentang jenis-jenis masalah ini akanmembantu dalam mengusulkan cara-cara untukmeningkatkan pemberian layanan publik danmeningkatkan kinerja. Akan tetapi, karena informasitentang pengeluaran aktual tidak tersediasecara luas, maka isu-isu ini lebihdikembangkan dalam riset yang lebih mendalam.Selain itu, Bab ini akan memfokuskan pada duapertanyaan pertama yang berkaitan denganalokasi sumberdaya dan rencana pengeluaranseperti yang ditunjukkan dalam usulan anggaran.6.1. Pendapatan6.1.1 Sumber PendapatanSejak tahun 2000, pendapatan fiskal Aceh yangdikelola oleh pemerintah provinsi dan kabupatentelah meningkat secara dramatis. Provinsitersebut merupakan salah satu penerima manfaatutama desentralisasi fiskal setelah diberlakukannyaundang-undang pada tahun 1999tentang otonomi daerah, yang memberikanbagian (share) pendapatan minyak dan gas, danbagian tambahan kepada banyak pemerintahdaerah di Aceh karena status otonomi khususnya.Pada tahun 2006, peningkatan ini diikutidengan peningkatan besar dalam sumberdayanasional untuk Dana Alokasi Umum (DAU).Awal tahun 2008, peningkatan pendapatanAceh selanjutnya berasal dari DAU tambahan,yang disebut sebagai “Dana Otonomi Khusus”di bawah Undang-Undang tahun 2006 tentangLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 97


Gambar 6.1Pendapatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota di Aceh(Rp milyar, harga tetap 2006), 1999 – 200816.00014.00012.00010.0008.0006.0004.0002.00001999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Kabupaten ProvinsiSumber: Estimasi dari data yang dilaporkan dalam Bank Dunia (2008).Pemerintahan Aceh. Ini akan berlanjut selama20 tahun sampai 2028, dan terdiri dari 2 persendari total DAU nasional selama 15 tahun, dan1 persen untuk 5 tahun berikutnya. Dana OtonomiKhusus lebih dari sebagai kompensasipenurunan pendapatan minyak dan gas karenakehabisan cadangan, dan diharapkan untukmemastikan aliran pendapatan yang besarselama dua dekade berikutnya.Pendapatan pemerintah provinsi, kabupatendan kota di Aceh meningkat hampir empat kalilipat secara nyata antara tahun 1999 dan2002,dan hampir enam kali lipat antara tahun 1999dan 2008 46 . (Lihat Gambar 6.1). Akibatnya,Aceh kini merupakan salah satu provinsi terkayadi Indonesia yang diukur dengan pendapatanfiskal per kapita. Di bagian paling atasdari peningkatan pendapatan fiskal tetap tersebut,provinsi Aceh memperoleh manfaat daripemasukan sumberdaya yang sangat besar bagipendanaan pemulihan dan rekonstruksi selamatahun 2005 - 2009 pasca tsunami. Sumberdayaini merupakan tambahan yang besar pada pengeluaranpublik selain pengeluaran tetap pemerintah.Sementara itu, pemerintah pusatmasih terus mengeluarkan sumberdaya yangbesar di daerah tersebut untuk membiayai proyek-proyekpembangunan yang dikelompokkansebagai prioritas nasional, seperti bandara yangbaru selesai untuk BAA, dan pelabuhan internasionalyang diusulkan di Sabang. Denganpendapatan pemerintah yang meningkat jauhlebih cepat dari ekonomi lokal, bagian (share)98anggaran pemerintah dalam total PDRBmeningkat dari hanya 7 persen pada tahun 1999menjadi sekitar 29 persen pada tahun 2008.6.1.2 Alokasi SumberdayaPengkajian lebih mendalam terhadap sumberdayafiskal yang diterima oleh kabupaten dankota di Aceh selama dekade terakhir menunjukkanbahwa provinsi tersebut memiliki sedikitkapasitas untuk mempengaruhi alokasi sumberdayafiskal sesuai dengan tujuan-tujuan yangtelah ditetapkan bagi pembangunan manusia,pengentasan kemiskinan atau prioritas-prioritaskebijakan lainnya. Hal ini karena sampai diperkenalkannyaSAF tahun 2008, provinsi tersebuthanya menguasai alokasi sebagian kecilsumberdaya fiskal yang mengalir ke kabupatendan kota.Sumber-sumber pendapatan. Pendapatankabupaten dan kota berasal dari lima sumberutama. Secara singkat, sumber-sumber inimeliputi: (a) pendapatan lokal dari biaya danpajak, sebesar rata-rata sekitar 5 persen daritotal, (b) pendapatan dari pajak-pajak tertentuyang dihasilkan di kabupaten mereka sendiri,tetapi dikumpulkan oleh pemerintah pusat,sebesar rata-rata antara 4 persen sampai 11persen dari total; (c) pendapatan non-pajak,terutama dari minyak dan gas, sebesar 20 persendari total awal dekade ini, tetapi sejak itu terusmenurun menjadi sekitar 7 persen pada tahunLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


2008 (d) Dana Alokasi Khusus (DAK), yangmerupakan transfer bersyarat dari pemerintahpusat untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakanpemerintah pusat, dan (e) Dana Alokasi Umum(DAU).Berbeda dengan proporsi tetap yang ditentukanuntuk bagi hasil, pemerintah pusat menggunakanformula untuk alokasi dana DAU,yang secara eksplisit mempertimbangkan kebutuhanlokal, meskipun unsur-unsur formulatersebut telah dimodifikasi beberapa kali. 47 Spesifikasiformula tersebut merupakan sumberpenjelasan tetap, karena alokasi DAU sejauh inimerupakan komponen terbesar dari pendapatankabupaten dan kota, di Aceh mendekati 60persen rata-rata pada tahun-tahun terakhir sejak2000. Formula DAU mengalokasikan 10 persendari total yang tersedia sebagai jumlah dasarstandar dibagi sama di antara semua kabupatendan kota, dan 50 persen didesain sebagai faktorpenyeimbang untuk pembayaran gaji pegawaipemerintah. Formula ini sebelumnya digunakanuntuk menutup sekitar 70 persen dari totalbiaya pegawai pemerintah kabupaten dan kotatetapi sekarang mencakup hampir 100 persen.Formula ini secara efektif menghapus setiappenghambat (disincentive) pada pembentukankabupaten-kabupaten baru dan mungkin sebenarnyamendorong kecenderungan tersebut.Sisa 40 persen DAU dialokasikan untuk menutupapa yang disebut sebagai kesenjanganfiskal, yang diartikan sebagai perbedaan antarakebutuhan pengeluaran dan kapasitas fiskal,atau pendapatan yang diterima dari sumbersumberselain DAU. Estimasi kebutuhan pengeluaranmempertimbangkan empat faktor: jumlahpenduduk, wilayah geografis, biaya relatifdan tingkat kemiskinan di setiap kabupaten.Setiap faktor diberi bobot yang berbeda danbobot-bobot dapat berubah, tetapi setidaknyapada tahun-tahun awal, penekanannya adalahpada jumlah penduduk dan biaya relatif (masing-masing40 persen), dengan hanya 10 persenyang ditempatkan pada kemiskinan dan wilayahgeografis. Beberapa orang mempertanyakanmengapa kemiskinan pun dimasukkan dalamalokasi DAU bagi pemerintah daerah, karenaisu tersebut lebih tepat ditangani di tingkatnasional.Sampai tahun 2008, beberapa sumberdayafiskal yang dikontrol oleh pemerintah provinsiuntuk didistribusikan ke kabupaten dan kotadi Aceh adalah sumberdaya-sumberdaya yangberkaitan dengan bagi hasil tambahan dariminyak dan gas yang disepakati sebagaibagian dari Kesepakatan Damai tahun 2005.Penggunaan sumberdaya-sumberdaya ini ditentukanoleh pemerintah provinsi itu sendiri,dengan pembagian sebesar 30 persen untukpendidikan dan 70 persen untuk alokasi diantara pemerintah-pemerintah daerah. Dari yangterakhir, 40 persen mengalir ke provinsi, 25 persenmengalir ke pemerintah kabupaten dan kota yangmenghasilkan pendapatan dan 35 persen sisanyake pemerintah daerah lainnya. Setengah dariprosentase ini kemudian dibagi sama di antarasemua penerima dan 50 persen menurut formulayang hanya didasarkan pada jumlah penduduk danwilayah geografis, dengan mengabaikan faktorfaktorlain yang mencerminkan kemiskinan atautujuan-tujuan lain dari pembangunan manusia.Alokasi Sumberdaya dan Pembangunan.Secara singkat, alokasi sumberdaya di antarakabupaten dan kota di Aceh selama dekade terakhirsedikit banyak telah mengabaikan faktorfaktoryang mencerminkan tingkat-tingkatpembangunan yang bersifat relatif, dengan pengecualianfaktor kemiskinan yang dimasukkandalam formula DAU. Selanjutnya, meskipunDAU merupakan komponen terbesar dari pendapatanfiskal untuk sebagian besar kabupatendan kota, tetapi kriteria kemiskinan secara keseluruhanmemberikan pengaruh kecil dalampenghitungan jumlah untuk setiap kabupaten.Menurut keadaan sekarang, kita menemukansedikit atau tidak ada hubungan antara pendapatanfiskal per kapita dan tingkat pembangunandi antara kabupaten dan kota di Aceh.Secara mengejutkan, hal ini tidak terjadi.Sebaliknya, jika kita menghapus dua kabupatenyang tidak memiliki data lengkap, Pidie Jaya danSubulussalam, dan Sabang sebagai kabupatenyang berada di luar (outlier), hubungan yangagak jelas muncul ketika IPM digunakansebagai indikator tingkat pembangunan. (LihatGambar 6.2 dan Lampiran A: Tabel 6.1).Berkaitan dengan daerah-daerah, pendapatanper kapita tertinggi terdapat di Aceh BagianBarat dan Selatan (Rp 3,0 juta), diikuti olehAceh Bagian Tengah (Rp 2,9 juta), tetapi secarasignifikan lebih rendah di Aceh Bagian Utaradan Timur (Rp 1,6 juta). Baik IPM maupunbeberapa indikator lainnya yang dibahassebelumnya dalam laporan ini menunjukkanAceh Bagian Utara dan Timur sebagai daerahyang lebih berkembang dan Aceh Bagian Baratdan Selatan sebagai paling kurang berkembang.Selanjutnya, dari sebelas kabupaten denganperingkat yang lebih tinggi untuk pendapatanfiskal per kapita, tujuh kabupaten menempatiLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 99


Gambar 6.2 IPM dan Pendapatan Fiskal per Kapita menurut Kabupaten di Aceh, 200760005000Pendapatan fiskal perkapita (Rp.)4000300020001000066 68 70 72 74 76 78IPMSumber: Tingkat IPM didasarkan pada data dari BPS; tingkat pendapatan per kapita didasarkan pada data dari Bank Dunia (2008) “Analisa Pengeluaran Publik Aceh”.peringkat lebih rendah pada IPM. Kabupatenkabupatenini adalah Aceh Barat, Simeulue, AcehJaya, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Bener Meriahdan Gayo Lues, lima terakhir semua merupakankabupaten baru. Selain itu, enam dari sepuluhkabupaten dengan peringkat yang lebih rendahuntuk pendapatan per kapita juga mendudukiperingkat yang lebih tinggi pada IPM. Kabupatenkabupatenini adalah Aceh Besar, Langsa,Aceh Utara, Lhokseumawe, Bireuen dan Pidie.Tiga faktor dapat menjelaskan hasil-hasil ini.Standar bagian (share) yang sama untuk semuakabupaten yang dimasukkan dalam formulaDAU, dan sampai tingkat lebih rendah untukbagi hasil tambahan dari minyak dan gas yangtelah disepakati dalam Kesepakatan Damai,yang memberikan manfaat kepada kabupatenkabupatendengan jumlah penduduk yang kecil.Enam dari tujuh kabupaten dengan IPM lebihrendah dan pendapatan fiskal per kapita lebihtinggi semuanya memiliki jumlah pendudukyang kecil, sebesar 3 persen atau kurang darijumlah keseluruhan penduduk Aceh. Faktorlainnya adalah alokasi sebesar 50 persendari dana DAU sebagai faktor penyeimbangbagi pembayaran gaji pegawai pemerintah,sekarang dilaporkan mencakup hampir 100persen dari biaya tersebut. Karena alokasi inimerupakan proporsi yang cukup besar daritotal pengeluaran pemerintah daerah, makaalokasi tersebut juga akan memberikan manfaatkepada kabupaten dan kota yang lebih kecil.Namun, alokasi ini tidak akan memberikankontribusi pada peningkatan infrastrukturdan layanan publik di daerah-daerah yang100kurang berkembang. Faktor ketiga adalahpemasukan indeks biaya untuk mengimbangiperbedaan-perbedaan biaya konstruksi darisatu tempat ke tempat yang lain. Karena banyakdaerah yang kurang berkembang adalah lebihterpencil dengan jalan-jalan akses yang buruk,maka biaya-biaya di daerah-daerah tersebutcenderung lebih tinggi daripada biaya-biaya didaerah-daerah yang lebih kota yang berada padajalan-jalan raya utama.6.1.3 Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) 48Pengenalan SAF pada tahun 2008 berpotensimenciptakan peluang-peluang penting bagipemerintah provinsi untuk mengalokasikansumberdaya sesuai dengan prioritas-prioritaskebijakan, meskipun bagaimana pengenalanini akan dicapai masih sedang dibahas. SAFdiharapkan mampu menghasilkan kira-kiraUS$ 400 juta per tahun pada awalnya, danmenyumbangkan 54 persen dari pendapatanprovinsi pada tahun pertama dan lebih dari 20persen dari total pendapatan pemerintah daerahdi Aceh.Menurut kesepakatan awal yang tercantumdalam Qanun No 2 / 2008 49 , 60% Dana Otsusakan digunakan untuk membiayai programprogrampembangunan kabupaten dan kotayang dilaksanakan bersama-sama dengan provinsi,dan 40 persen sisanya akan digunakanuntuk membiayai program-program provinsi,yang dapat juga diimplementasikan melaluikerja sama dengan tiap-tiap kabupaten dan kota.Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Masih banyakuji cobadiperlukanuntukmenentukankombinasi(variabel dan)bobot manayangmemberikansolusi optimaldan alokasi(sumber daya)yang palingditerima.Pengaturan ini diusulkan untuk memberikanwewenang kepada provinsi guna melakukanpengawasan ketat atas alokasi sumberdaya,tetapi juga mengharuskan provinsi untukmempertanggungjawabkan penggunaan semuadana Otsus. Setelah ada pemikiran lebih lanjut,provinsi tersebut menyadari bahwa pengaturanini tidak layak maupun bukan demi kepentingankabupaten dan kota. Sekarang diusulkanbahwa 60 persen Dana Otonomi Khusussebaiknya ditransfer langsung dari pemerintahpusat ke kabupaten dan kota, tetapi penggunaandana tersebut harus mendapat persetujuanoleh provinsi sesuai dengan prioritas-prioritaskebijakan yang telah disepakati denganpenekanan pada pendidikan, kesehatan,infrastruktur fisik dan ekonomi pembangunan.Alokasi dana Otsus pada kabupaten dankota di Aceh saat ini meliputi alokasi dasar (30persen dari total) dan alokasi formula (70persen dari total). Alokasi dasar hanya merupakanbagian (share) yang sama untuk semua kabupaten,sedangkan komponen formula ini didesainuntuk mencerminkan kebutuhan fiskal.Menurut Qanun No. 4 / 2007 50 , formula tersebutmempertimbangkan jumlah penduduk, wilayahgeografis dan IPM, semua dengan bobot30 persen, dan indeks biaya dengan bobot 10persen. Alokasi dasar yang memberikan bagianyang sama untuk seluruh kabupaten dan kotasekali lagi akan cenderung memberikan manfaatkepada pemerintah daerah dengan jumlahpenduduk yang lebih kecil. Banyak dari kabupatendan kota tersebut adalah kurang berkembangsesuai dengan IPM dan indikator-indikatorlainnya.Sebelum menyimpulkan diskusi tentangalokasi sumberdaya ini, dua hal perlu diingatdalam merumuskan model untuk alokasi danaOtsus oleh pemerintah provinsi. Tujuan utamadalam mengadopsi sebuah formula adalahuntuk memastikan transparansi proses yangdapat dipahami dan diterima oleh semua pihaksebagai pembagian sumberdaya yang adil.Hal ini menjelaskan mengapa pilihan faktorfaktoryang akan dimasukkan dalam formulacenderung terbatas pada beberapa variabelnyata dimana tersedia data akurat yang dapatdijelaskan secara obyektif. Dimasukkannyaindeks-indeks seperti IPM atau IKM membukapintu bagi perbedaan pendapat tentangindikator-indikator mana saja yang akandimasukkan dan apakah indikator-indikatortersebut mencerminkan realitas di lapangan.Terlepas dari formula mana yang diadopsi,beberapa penerima akan selalu mengeluh bahwamereka tidak mendapatkan perlakuan yang adil.Hal ini tak bisa dihindari, tetapi lebih baik darialternatif setiap kabupaten yang melakukannegosiasi bagiannya sendiri.Hal kedua adalah bahwa pilihan indikatorindikatordan bobot indikator-indikator tersebutmenawarkan sejumlah kemungkinankombinasi dan dapat memberikan berbagai hasilyang membingungkan. Beberapa hasil tersebutbersifat kontra-intuitif. Meskipun dianggaplayak untuk memberikan bobot yangrelatif lebih besar pada sebuah indikator untukkemiskinan atau tingkat pembangunan, tetapidistribusi sumberdaya yang dihasilkan dapatbertentangan dengan apa yang diharapkan.Variabel-variabel lainnya, seperti jarak daripusat kota utama, dapat memberikan hasilyang lebih baik. Sebagaimana kesimpulanstudi yang dilakukan baru-baru ini olehUNDP untuk Pemerintah Maladewa:“Tidak ada solusi tunggal yang tepat untuksebuah formula bagi dana hibah. Tujuantujuankebijakan jarang bertepatan. Sebuahformula yang mencapai satu tujuan tidak dapatmemberikan hasil yang baik untuk tujuan-tujuanlainnya. Tetapi satu kesimpulandianggap jelas. Variabel-variabel khusus yangdipilih untuk menggambarkan tujuan-tujuankebijakan mempengaruhi hasil yang lebihkecil daripada bobot untuk hasil tersebut.Banyak pengujian diperlukan untuk menentukankombinasi (variabel dan) bobot manayang memberikan solusi optimal dan alokasi(sumber daya) yang paling diterima.” 516.2. Pengeluaran6.2.1 Agregasi BelanjaPublik menurut SektorPertanyaan kedua yang akan dikembangkanpada Bab ini adalah bagaimana rencana pemerintahuntuk menggunakan sumberdaya sepertitercermin dalam anggaran tahunan mereka.Sejalan dengan peningkatan pendapatan fiskalsecara besar-besaran bagi pemerintah-pemerintahdaerah di Aceh selama beberapa tahun terakhir,pengeluaran juga telah meningkat secaraproporsional, dari Rp 6,0 triliun pada tahun2001 sampai hampir dua kali lipat padaLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 101


Tabel 6.1Alokasi Pengeluaran Publik per Sektor di Aceh 2001 – 2007(Provinsi, kabupaten dan kota gabungan) (%)2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007A. Administrasi Pemerintah 39 31 29 35 36 35 31B. Pekerjaan Umum dan Transportasi 14 12 11 9 13 13 17C. Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat 6 5 7 6 6 8 9D. Pendidikan dan Kebudayaan 18 30 35 31 27 25 22E. Perumahan, Tenaga Kerja dan Sosial 9 10 5 5 4 3 4F. Pertanian, Kehutanan, dll 7 5 5 5 5 5 6G. Industri, Perdagangan, dll 4 4 1 1 1 1 1H. Bantuan Sosial, Hibah, dll 3 3 7 8 8 7 10Subtotal setor sosial (C,D,E,H) 35 49 54 51 45 44 44Subtotal sektor ekonomi (B,F,G) 25 20 17 15 19 20 25Total 100 100 100 100 100 100 100Rp bn (2006 tetap) 6,038 6,309 7,975 8,356 6,449 8,943 11,980Sumber: Berasal dari Bank Dunia, Aceh public expenditure analysis update 2008, Jakarta, Bank Dunia, 2008; tabel C.6 dan C.7.tahun 2007. Bagian-bagian pengeluaran agregatsektor oleh semua pemerintah daerah diAceh selama kurun waktu 2001 sampai 2007ditunjukkan pada Tabel 6.1. 52Secara umum, data selama kurun waktu2001 sampai 2007 menunjukkan bahwa pemerintah-pemerintahdaerah telah memberikanprioritas pertama pada pengeluaran untuk program-programsosial, meskipun administrasi pemerintahjuga memperoleh bagian yang besardari total tersebut, sedangkan pengeluaran untukprogram-program ekonomi jelas telah mendapatkanprioritas yang lebih rendah. Jika digabungkanbersama-sama, keempat sektor yangsebagian besar adalah program sosial (kesehatan,pendidikan, perumahan dan bantuan sosial)merupakan bagian terbesar dari pengeluaranpublik dalam semua tahun antara 2001 dan 2007,kecuali untuk tahun pertama. Pengeluaran inimeningkat tajam dari 35 persen pada tahun 2001menjadi lebih dari 50 persen pada tahun 2004,tetapi sejak saat itu pengeluaran tersebut dalamkeadaan tetap sebesar kira-kira 44 persen%.Dari total ini, pendidikan secara konsisten telahdiprioritaskan pada program sosial lainnya,sebagian besar karena tingginya biaya sejumlahstaff pengajar. Masalah perumahan, tenagakerja dan sosial merupakan kira-kira 10 persendari total pengeluaran pada tahun-tahun awal,tetapi sejak saat itu menurun sampai sekitar4 persen. Sementara itu, pengeluaran untuksektor kesehatan masih cukup stabil kira-kiraGambar 6.3Pengeluaran untuk Kesehatan, Pendidikan Administrasi Umum sebagai bagian dari TotalPengeluaran Umum menurut Pemerintah Provinsi di Aceh, 2001 - 2007504540353025201510502001 20022003 2004 2005 2006 2007Sumber: Berdasarkan data yang dilaporkan dalam Bank Dunia (2008).Administrasi Umum Kesehatan Pendidikan102Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Gambar 6.4Pengeluaran untuk Kesehatan, Pendidikan dan Administrasi Umum sebagai bagian dari TotalPengeluaran Umum menurut Kabupaten di Aceh, 2001 - 2007504540353025201510502001 20022003 2004 2005 2006 2007Administrasi Umum Kesehatan PendidikanSumber: Berdasarkan data yang dilaporkan dalam Bank Dunia (2008).6 persen% dari total sampai tahun 2005, tetapikemudian meningkat tajam menjadi 9 persenpada 2007. Sektor kesehatan dan programprogrambantuan sosial merupakan penerimamanfaat utama dari peningkatan pengeluaran,yang terakhir meningkat dari 3 persen padatahun 2001 menjadi 10 persen pada tahun 2007.Berkaitan dengan tiap-tiap sektor, bagianterbesar dari pengeluaran agregat adalah untukadministrasi pemerintah, biasanya sekitar 35- 40 persen dari total tetapi turun pada tahun2007 menjadi 31 persen ketika pendapatan danpengeluaran meningkat. Sementara itu, bagianpengeluaran untuk tiga sektor yang merupakandukungan bagi pembangunan ekonomi (pekerjaanumum, pertanian dan industri) terus menurundari 25 persen pada tahun 2001 menjadi 15persen pada tahun 2004, tetapi kemudian padatahun 2007 kembali ke titik dimana bagianpengeluaran tersebut dimulai enam tahunsebelumnya.Sementara Tabel 6.1 menunjukkan bagianpengeluaran agregat pemerintah daerah, trenbagian pengeluaran provinsi dan kabupatendan kota ditunjukkan secara terpisah padaGambar 6.3 dan 6.4 untuk administrasi umum,kesehatan dan pendidikan. Bagian pengeluaranuntuk administrasi umum telah mengalamipeningkatan dan penurunan, barangkali yangmenunjukkan sifat pola-pola pengeluaranyang tak terselesaikan pada masa transisi fiskal.Pengeluaran provinsi untuk administrasidua kali lipat dari seperempat dari total padatahun 2001 menjadi hampir setengah pada tahun2006, sebelum turun kembali menjadi kurangdari 30 persen pada tahun berikutnya, sedangkanbelanja kabupaten dan kota dimulai sebesar 42persen pada tahun 2001, turun tajam sampaikurang dari 30 persen pada dua tahun berikutnya,baru meningkat lagi hampir 35 persen setelahitu. Bagian pengeluaran untuk pendidikanmengikuti pola yang sama baik untuk provinsimaupun kabupaten dan kota, yang naik dari dibawah 20 persen sampai dengan yang tertinggisebesar 30 persen dan 35 persen pada tahun2003, baru turun kembali pada tahun-tahunberikutnya menjadi 25 persen di kabupatendan kota, tetapi jauh lebih tajam menjadi 10persen untuk provinsi tersebut. Sementara itu,bagian pengeluaran untuk sektor kesehatan jugamengikuti pola-pola yang sama untuk keduakasus, yang bergerak naik turun sekitar 5 persenpada permulaan dan meningkat secara perlahansampai 9 atau 10 persen pada tahun 2007.6.2.2 Pengeluaran Sektor Per KapitaSementara analisa sebelumnya mengkaji perubahan-perubahanpada bagian pengeluarantotal sektor, konsekuensi terhadap orang-oranglebih tepat digambarkan dengan analisa perubahanberkaitan dengan pengeluaran perkapita kabupaten dan kota selama kurun waktu2001 sampai 2007. Untuk menyamakan perubahan-perubahanbesar dari satu tahun keLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 103


Tabel 6.2 Pengeluaran per Kapita menurut Sektor bagi Kabupaten dan Kota di Aceh 2001 - 2007 (Rp tetap 2006)(Rp bn)2001-02 2006-07Per kapita(Rp 000s)(Rp bn)Per kapita(Rp 000s)Persenperubahanper kapitaEstimasi jumlah penduduk 3,974,968 4,130,960 4%Total pengeluaran 5,633 1,417 8,439 2,043 44%Pengeluaran menurut sektorA. Administrasi Pemerintah 1,988 500 2,753 666 33%B. Pekerjaan Umum dan Transportasi 763 192 1,349 326 70%C. Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat 283 71 708 171 141%D. Pendidikan dan Kebudayaan 1,426 359 2,150 521 45%E. Perumahan, Tenaga Kerja dan Sosial 517 130 209 51 -61%F. Pertanian, Kehutanan, dll 275 69 461 112 62%G. Industri, Perdagangan, dll 198 50 108 26 -48%H. Bantuan Sosial, Hibah, dll 183 46 701 170 268%Subtotal sektor sosial (C,D,E,H) 2,409 606 3,768 912 51%Subtotal sektor ekonomi (B,F,G) 1,236 311 1,918 464 49%Sumber: Berasal dari Bank Dunia, Aceh public expenditure analysis update 2008, Jakarta, Bank Dunia, 2008; tabel C.6 dan C.7.tahun berikutnya, rata-rata pengeluaran dalamdua tahun pertama dibandingkan dengan rataratapengeluaran dalam dua tahun terakhir.Estimasi jumlah penduduk pada setiap tahundidasarkan pada rata-rata pertumbuhan tahunanyang tercatat antara dua sensus pendudukpada tahun 2000 dan 2005, sebesar 0,85 persen.Sebagaimana didiskusikan sebelumnya, rendahnyaangka pertumbuhan penduduk di Acehdalam beberapa tahun terakhir ini mungkinsebagian besar disebabkan oleh migrasi keluar,yang telah memperlambat atau mungkin sebaliknyasejak Kesepakatan Damai tahun 2005.Bahkan jika ini yang menjadi masalah, rendahnyaangka tersebut secara signifikan tidak akanmempengaruhi gambaran keseluruhan.Hal pertama yang perlu diperhatikan adalahbesarnya peningkatan keseluruhan pengeluaranper kapita sebagai akibat dari besarnya peningkatansumberdaya fiskal yang ada untuk kabupatendan kota. Peningkatan ini naik sebesar44 persen dari Rp 1,4 juta pada awal periodemenjadi lebih dari Rp 2,0 juta pada akhir periode.(Lihat Tabel 6.2). Pengeluaran per kapitauntuk administrasi pemerintahan naik sebesarsepertiga (33 persen), sebagian karena penambahan10 kabupaten baru selain 13 yang sudahada pada tahun 2001.Sementara perubahan-perubahan besar terjadipada tiap-tiap sektor, pengeluaran agregatuntuk program-program sosial dan programprogramekonomi keduanya meningkat denganjumlah yang hampir sama, kira-kira 50 persen.104Di sektor sosial, kenaikan terbesar dalampengeluaran per kapita terjadi pada kategori H(Bantuan Sosial, dll), naik lebih dari tiga kalilipat dari Rp 46.000 pada tahun 2001 / 02 sampaiRp 170.000 pada tahun 2006 / 07. Kenaikan inimeliputi baik program-program bantuan sosialnasional maupun provinsi, yang berkembangpesat selama tahun-tahun ini. Keuntungan besarjuga ditunjukkan untuk sektor kesehatan, naik141 persen, yang sebelumnya telah menerimadana cukup. Sebagai perbandingan, pengeluaranper kapita untuk pendidikan naik relatif cukupsebesar 45 persen, meskipun peningkatanpengeluaran aktual jauh lebih besar, Rp 734.000dibanding Rp 425.000 untuk kesehatan, karenaini dimulai dari dasar yang jauh lebih tinggi.Di sisi lain, pengeluaran per kapita untukkategori E (perumahan, tenaga kerja dan sosial)turun secara dramatis, kira-kira 61 persenatau Rp 308.000, yang mungkin disebabkanoleh investasi besar oleh BRR dan donorlainnya dalam membangun kembali rumahrumahyang hancur atau rusak oleh tsunami.Dalam sektor ekonomi, kenaikan pengeluaranper kapita terbesar terjadi pada kategoriB (infrastruktur dan transportasi), kira-kira 70persen atau Rp 586.000. Kenaikan ini pentinguntuk meningkatkan akses fisik dan mengurangibiaya bagi orang-orang di daerah-daerahlebih terpencil, meskipun apakah dana yangdigunakan untuk tujuan ini memerlukan analisalebih lanjut. Pengeluaran per kapita padakategori F (sektor pertanian dalam pengertianLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Gambar 6.5 Rata-rata Pengeluaran Publik per Kapita menurut Kabupaten di Aceh 2006-2007 (Rp 000s)NSABANGWESBANDA ACEHACEH BESARACEH JAYAPIDIEBIREUENLHOKSUMAWEACEH UTARABENER MERIAHACEH TIMURACEH BARATACEH TENGAHKOTA LANGSANAGAN RAYAACEH BARAT DAYAGAYO LUESACEH TAMIANGACEH TENGGARAACEH SELATANSIMEULUEACEH SINGKILLEGENDASektor(Kesehatan danPendidikan)1277 - 15191519 - 19671967 - 24792479 - 36173617 - 8983ACEH SINGKILSumber: BPSluas) juga meningkat selama tahun-tahunyang dilaporkan, kira-kira 62 persen tetapihanya sebesar Rp 186.000, yang tidak akanmenimbulkan dampak besar terhadappemulihan ekonomi di sektor ini. Sebaliknya,pengeluaran untuk kategori G (industri danperdagangan) turun hampir setengah, kira-kira48 persen atau Rp 90.000 per kapita. Penurunanini sebagian karena kecilnya jumlah orangorangyang bekerja di sektor tersebut dan karenapenurunan di sektor minyak dan gas. Selain itu,penurunan tersebut juga mencerminkan adanyakesulitan dalam menarik investasi swasta. Inimerupakan contoh nyata tentang pengeluaranyang tidak sesuai dengan retorika pengembanganindustri berbasis agro dan penciptaankesempatan kerja di sektor tersebut yang harusdibicarakan agar investasi dapat berjalan.Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 105


6.3. Pengeluaran menurut KabupatenSementara pengeluaran publik agregat menurutsektor memberikan gambaran umum yangtepat, analisa yang lebih rinci tentang pengeluaranoleh pemerintah kabupaten dan kotamenunjukkan prioritas relatif yang mereka berikanpada tiap-tiap sektor. Sekali lagi, bahkanuntuk tahun-tahun yang berbeda, pengeluarandianggap sedang selama dua tahun terakhiryang datanya tersedia, 2006 dan 2007. Duakabupaten yang baru terbentuk, Pidie Jaya danSubulussalam, diabaikan karena tidak ada data.Rata-rata tingkat pengeluaran per kapitauntuk semua kabupaten yang dimasukkan dalamanalisa ini adalah sebesar Rp 2,2 juta untuksemua sektor gabungan. (Lihat Lampiran A: Tabel6.2). Tingkat pengeluaran ini berkisar dariyang tinggi di Sabang sebesar lebih dari empatkali rata-rata, sampai yang rendah di Pidie kurangdari 60 persen dari rata-rata. Kabupatenkabupatendi bawah rata-rata diarsir denganwarna merah. Sabang melebihi semua kabupatenlainnya di Aceh, hampir untuk semua indikatorpengeluaran karena pendapatan per kapitanyayang tinggi, seperti yang ditunjukkan padaGambar 6.5. Pengeluaran tertinggi terdapatdi kota-kota, terutama Sabang, sekitar Rp 4,0juta per kapita, diikuti oleh kelompok kabupaten-kabupatenbaru sebesar Rp 3,2 juta,dengan kabupaten-kabupaten lama yangberada di belakangnya di bawah Rp 2,0 juta.Berkaitan dengan daerah-daerah, pengeluaranper kapita tertinggi terdapat di Aceh BagianBarat dan Selatan Aceh (Rp 2,8 juta), diikutiAceh Bagian Tengah (Rp 2,6 juta) dan AcehBagian Utara dan Timur (Rp 1,8 juta). Kondisiini mencerminkan data tentang pendapatanper kapita yang disajikan pada Lampiran A:Tabel 6.1 dan menunjukkan dengan jelasbahwa pengeluaran berbanding terbalikdengan beberapa indikator pembangunanyang dibahas pada Bab 3, yang merupakanakibat langsung dari hasil pengalokasiansumberdaya fiskal yang dijelaskan di atas.Rata-rata tingkat pengeluaran gabunganuntuk tiga sektor utama - kesehatan, pendidikandan infrastruktur – berjumlah hanya di atasRp 2,0 juta per kapita atau hampir setengahdari total pengeluaran. Rasio ini sedikit berbedaantara kota dan kabupaten, meskipun rataratapengeluaran nyata lebih tinggi di kota-kota,terutama Sabang, dan lebih rendah di kabupaten-kabupatenlama. Jika Sabang dihapus,pengeluaran per kapita di kabupaten-kabupatenbaru sekitar 50 persen lebih dari kelompokkelompoklainnya (Rp 1,6 juta dibandingkandengan plus atau minus Rp 1,0 juta dalam duakelompok lainnya). Rata-rata pengeluaran perkapita tertinggi adalah untuk pendidikan (22%dari total), diikuti dengan infrastruktur (17%)dan kesehatan (hanya 8%).6.3.1 Pengeluaran untuk PendidikanPreferensi budaya rakyat Aceh untuk pendidikandi semua jenjang didukung oleh tingkatpengeluaran publik yang relatif tinggi untukpendidikan. Bahkan sebelum UUPA, yangmengharuskan agar 30 persen pendapatantambahan dialokasikan untuk pendidikan,pemerintah-pemerintah daerah di Aceh sudahmenunjukkan prioritas pengeluaran publikuntuk sektor tersebut. Dengan demikian padatahun 2004 sebelum tsunami, KesepakatanDamai atau UUPA, Aceh mengeluarkan sebesar31,4 persen dari anggaran untuk pendidikandibandingkan dengan 28,8 persen di Indonesia.Estimasi Bank Dunia menunjukkan bahwa perbedaandalam pembangunan jika dibandingkandengan pengeluaran rutin untuk pendidikanadalah jauh lebih besar: 32,9 persen untuk Acehdibandingkan dengan 16,6 persen di Indonesia.Seperti indikator-indikator lainnya, rataratapengeluaran per kapita untuk pendidikandi Aceh menunjukkan beberapa perbedaan diantara kabupaten-kabupaten. (Lihat Gambar6.6.) Akan tetapi, tidak seperti indikator-indikatorlainnya, rata-rata pengeluaran ini relatifsama kecuali pada dua perbedaan yang besar.Untuk sebagian besar tempat yang berada dibagian tengah, pengeluaran sebesar kira-kiraRp 500.000 per kapita, sedikit lebih tinggipada tahun 2007. Pengeluaran tertinggi terjadidi Sabang, diikuti Aceh Jaya, Banda Aceh danNagan Raya, dan terendah di Aceh Singkil,Aceh Timur dan Simeulue.Perhatian utama dalam meningkatkan layananpendidikan di Aceh tidak meningkatkanangka melek huruf secara keseluruhan atau bahkanangka partisipasi, tetapi memastikan bahwaanak-anak di setiap tempat memiliki akses kependidikan dengan mutu yang baik. Pendidikanseperti ini meliputi fasilitas fisik yang dipeliharadengan baik, guru yang memenuhi syarat, ukurankelas yang layak dan staff pengelola yangkompeten. Pemerintah sedang dalam proses106Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Peningkatanaksesmerupakansalah satuunsur dalampeningkatkankualitaslayanankesehatan.Terkaitmasalah besarlainnya adalahmembujukpara dokterdan staffprofesional lainuntuk bekerjadidaerah-daerahyang kurangberkembang,disertaidenganpenyediaanpasokan danperalatanyang layak.Gambar 6.6 Pengeluaran Pendidikan Per Kapita menurut kabupaten di Aceh, 2006 & 20072007 2006Kota SabangAceh Jaya*Kota Banda AcehNagam Raya*Aceh Barat Daya*Aceh BaratKota Lhokseumawe*Aceh TengahBener Meriah*Aceh Tamiang*Aceh BesarKota Langsa*Gayo Lues*Aceh SelatanBireuenPidieAceh UtaraAceh TenggaraAceh SingkilAceh TimurSimeulue0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000Sumber: Kalkulasi staff Bank Dunia berdasarkan data Depkeu (harga 2006 tetap)pengenalan kumpulan standar-standar kinerjayang lebih baik dan sistem penganggaran danmanajemen yang berorientasi pada pencapaiandan peningkatan standar-standar tersebut.Pengadopsian penganggaran berbasis kinerjaoleh Dinas Pendidikan Provinsi merupakaninovasi penting dan menjadi sesuatu yangdapat ditiru dan contoh yang harus diikuti olehdepartemen-departemen lain di tingkat provinsidan kabupaten. Akan tetapi, untuk mencapaitujuan-tujuan yang diharapkan, alokasi dari danaOtsus diperlukan untuk memastikan bahwasemua kabupaten memiliki sumberdaya yangdiperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.6.3.2 Pengeluaran untuk KesehatanSeperti ditunjukkan pada Tabel 6.2, pengeluaranagregat untuk sektor kesehatan oleh semuapemerintah daerah di Aceh gabungan telahmeningkat secara cukup signifikan, naik dariRp 283.000 per kapita pada tahun 2001-02menjadi Rp 708.000 pada tahun 2006-07.Sebagian besar pengeluaran dan sebagianbesar peningkatan berasal dari pemerintahprovinsi. Rata-rata pengeluaran kabupatendan kota pada tahun 2006-07 hanya sebesarRp 253.000, hampir sepertiga dari total. AkanRupiah at 2006 pricestetapi, sebagai bagian dari total pengeluarankabupaten dan kota saja, pengeluaran tersebutjuga telah meningkat dalam beberapa tahunterakhir, naik dari 6,3 persen (atau Rp 105.000per kapita berdasarkan harga-harga tahun2006) pada tahun 2004 menjadi 8,1 persen(atau Rp 253.000 per kapita) pada tahun2007, tetapi pengeluaran ini masih lebih rendahdibandingkan dengan 17 persen di bidanginfrastruktur dan 22 persen di bidang pendidikan.(Lihat Tabel 6.4).Pertanyaan yang muncul di sini adalahapakah kabupaten dan kota menggunakan danayang tersedia untuk mengatasi kekuranganlayanan kesehatan. Jika prosentase jumlahpenduduk yang tidak memiliki akses kefasilitas kesehatan digunakan sebagai ukuran,jawabannya adalah ya dalam keadaan tertentudan tidak dalam keadaan lainnya. Kabupatenkabupatendengan akses buruk ke fasilitaskesehatan tetapi dengan pengeluaran per kapitatinggi, (yang terkumpul pada kuadran bagiankanan atas Gambar 6.7), meliputi Aceh Jaya,Aceh Barat, Bener Meriah, Aceh Tamiangdan Nagan Raya. Kecuali untuk Aceh Barat,yang lain-lainnya semuanya adalah kabupatenkabupatenbaru. Kabupaten-kabupaten denganakses buruk ke fasilitas kesehatan tetapi pengeluaranper kapita rendah, (yang terkumpul pa-Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 107


da kuadran kiri atas Gambar 6.6), meliputiGayo Lues, Aceh Timur dan Aceh Utara.Tidak diragukan lagi, Gambar tersebut tampakberbeda jika ukuran-ukuran lain digunakan,tetapi dapat dipastikan bahwa akses merupakanaspek penting dalam mengurangi kemiskinandan memastikan bahwa mereka yang tinggaldi daerah-daerah yang lebih terpencil danberpenduduk jarang mendapatkan perhatianmedis jika mereka membutuhkannya.Peningkatan akses tentu saja hanya merupakansalah satu unsur dalam peningkatkan kualitaslayanan kesehatan. Mengenai pendidikan,masalah besar adalah membujuk para dokterdan staff profesional lain untuk bekerja didaerah-daerah yang kurang berkembang, disertaidengan penyediaan pasokan dan peralatanyang layak. Fasilitas fisik nampaknya tidak terlalumenjadi persoalan karena adanya dukunganbaru-baru ini yang diberikan oleh para donordalam merehabilitasi dan membangun kembalifasilitas kesehatan yang rusak atau hancur selamakonflik dan tsunami. Salah satu gagasanyang perlu dipertimbangkan, seperti yang diusulkanpada Bab 5, adalah untuk membentukforum-forum stakeholder bagi fasilitas kesehatan,mengalokasikan dana untuk setiapforum, dan memungkinkan forum-forum tersebutuntuk menentukan bagaimana menggunakansumberdaya yang tersedia dengan carayang paling tepat. Forum-forum seperti iniperlu melibatkan wakil-wakil dari staff medis,pengguna dan dinas kesehatan pemerintahdaerah.6.4. KesimpulanBab ini bertujuan untuk melihat sejauh manatujuan pemerintah tercermin dalam alokasisumberdaya dan pengeluaran publik. Risetlebih lanjut diperlukan untuk mengkaji berbagaitujuan dan prioritas kebijakan khusussecara lebih mendalam, seperti tujuan danprioritas yang disebutkan dalam KerangkaKerja Pemulihan Aceh terkait dengan prosesperdamaian, hak asasi manusia, reintegrasimantan pejuang GAM, pemberian layananpublik dan pembangunan ekonomi. Namundemikian, beberapa hal berikut perlu diperhatikan.• Berkaitan dengan alokasi sumberdaya, prosedur-proseduryang diadopsi saat ini olehpemerintah pusat pada dasarnya bertujuanuntuk memastikan distribusi sumberdayayang adil di antara pemerintah daerah diseluruh Indonesia. Beberapa orang berpendapatuntuk memasukkan faktor-faktoryang mencerminkan tujuan-tujuanbagi pembangunan manusia, pengentasankemiskinan, atau prioritas-prioritas kebijakanlainnya. Akan tetapi, ada kesepakatankecil tentang indikator-indikator mana sajayang layak, atau apakah indikator-indikatorGambar 6.7 Pengeluaran per Kapita dan Akses ke Fasilitas Kesehatan menurut Kabupaten di Aceh, 200730Populasi Tanpa Akses ke Fasilitas Kesehatan252015105050 100 150 200 250 300 350Pengeluaran perkapita dan akses ke fasilitas kesehatan (Rp 000s)Sumber: Berasal dari Bank Dunia, Aceh public expenditure analysis update 2008, Jakarta, Bank Dunia, 2008; tabel C.8dan Dinas Kesehatan, Aceh sebagaimana dikutip oleh database AcehInfo.108Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


tersebut secara akurat mencerminkan kondisidi lapangan, dan dalam praktek indikator-indikatorini mungkin tidak memberikanhasil yang diharapkan. Terlepas dari semuaini, seperti yang terlihat di atas, formulaalokasi saat ini sungguh-sungguh memberikanhasil yang setidaknya di Aceh padaumumnya mendukung kabupaten-kabupatenyang kurang berkembang, meskipuntidak semuanya.• Hal ini tercermin dari hasil yang ditunjukkanpada Tabel 6.1, dan 6.4 yang mengindikasikanbahwa baik rata-rata pendapatanmaupun pengeluaran per kapita untuk kabupaten-kabupatenbaru dalam beberapa tahunterakhir adalah kira-kira 50 persen lebihbesar daripada kabupaten-kabupaten lamadimana kabupaten-kabupaten baru tersebutterbentuk. Terlepas dari pandangan yangdipertahankan secara luas bahwa tujuan utamapembentukan kabupaten-kabupatenbaru adalah untuk meningkatkan kekuasaanelit setempat, bukti secara jelas mendukungpendapat bahwa pemekaran kabupaten-kabupatenyang luas menjadi kabupaten-kabupatenyang lebih kecil menghasilkan sumberdayafiskal yang lebih besar dan kesempatan-kesempatanyang berpotensi lebihbesar untuk meningkatkan layanan setempat.• Perkembangan kabupaten-kabupaten barudi Aceh merupakan faktor utama terhadappeningkatan pengeluaran yang besar untukadministrasi pemerintah dalam beberapatahun terakhir, tetapi peningkatan ini padaumumnya dikaburkan oleh kenaikan pendapatanfiskal yang lebih besar. Seperti yangditunjukkan pada Tabel 6.2, pengeluaranuntuk administrasi pemerintah merupakanproporsi yang lebih kecil dari total pengeluarangabungan pada tahun 2007 dibandingkandengan pengeluaran pada sebagianbesar tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi,secara nyata pengeluaran tersebut meningkatkira-kira 8,0 persen per tahun antara tahun2001 dan 2007, dan dalam per kapita sebesarlebih dari sepertiga. (Lihat Tabel 6.3).• Meskipun pemerintah pusat telah menyatakankeprihatinannya tentang perkembanganbesar kabupaten-kabupaten baru di seluruhIndonesia sejak diberlakukannya undang-undangtentang otonomi daerah padatahun 1999, penyebab utama adalah insentif-insentifyang kurang hati-hati tetapibesar yang dimasukkan dalam formula bagipengalokasian dana dari DAU. Diskusi terbarutentang pokok persoalan tersebut dapatmenimbulkan pemikiran kembali tentangformula untuk mengurangi insentifinsentifini, yang menyatakan bahwa bagiandari biaya-biaya yang lebih besar harusditanggung oleh pemerintah daerah sendiridi masa depan.• Hingga diperkenalkannya dana Otsus padatahun 2008, pemerintah provinsi tidak memilikipengaruh yang besar terhadap alokasisumberdaya di antara kabupaten dan kota diAceh, hanya karena sebagian besar sumberdayaberasal dari pemerintah pusat. Kondisiini sekarang berubah bahwa dana Otsus merupakankira-kira 20 persen atau lebih daritotal pendapatan fiskal di Aceh.Rekomendasi:• Pemerintah provinsi sebaiknya melakukanriset yang lebih mendalam untuk menentukanformula yang tepat bagi pengalokasiandana Otsus yang mencapai tujuan-tujuankebijakan bagi distribusi yang adil. Dimasukkannyafaktor-faktor seperti IPM atausesuatu yang serupa dalam formula alokasisecara material tidak akan mempengaruhidistribusi sumberdaya di antara kabupatendan kota, karena alokasi dasar dan faktorfaktoryang berkaitan dengan jumlah pendudukdan daerah geografis mempengaruhihasil yang jauh lebih besar.• Sebaliknya, pemerintah provinsi sebaiknyamemberikan fokus yang lebih besar padapenerapan prioritas-prioritas kebijakan melaluiinstrumen-instrumen lainnya yang berkaitandengan pengeluaran. Instrumen-instrumenini meliputi petunjuk tentang preferensipenggunaan sumberdaya dana Otsus,indikator kinerja, dan sebagian besar secaralangsung melalui proses persetujuan proposaldari kabupaten dan kota untuk penggunaanpendapatan dana Otsus.• Pemerintah provinsi dan kabupaten sebaiknyamenggunakan ukuran-ukuran yang dimasukkandalam IPM, IPG, UPG dan IKMuntuk menentukan indikator-indikator kinerjayang tepat bagi pengeluaran bukandalam pengalokasian sumberdaya.• Proses persetujuan proposal mengasumsikanbahwa pemerintah provinsi memiliki kapasitasyang diperlukan untuk mengkaji ulangproposal secara tepat waktu, memberikandukungan teknis kepada kabupaten dankota, dan memantau implementasiny. Awalnya,departemen-departemen provinsi me-Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 109


merlukan dukungan teknis dari luar untuktujuan ini, yang serupa dengan KonsultanManajemen Proyek yang terkait denganFasilitas Finansial Pengembangan Ekonomi(EDFF).• Pemerintah provinsi sebaiknya memperkuatkapasitas departemen-departemen utamauntuk melakukan pengkajian ulang secaraefektif terhadap proposal-proposal kabupatenbagi penggunaan dana Otsus danuntuk memantau implementasinya. Tanpalangkah-langkah ini, akan muncul resikobahwa kabupaten dan kota hanya akanmenggunakan dana Otsus untuk tujuanmereka sendiri dengan mengorbankan prioritas-prioritaskebijakan yang lebih besar.• Provinsi dan kabupaten sebaiknya mengadopsiprinsip-prinsip penganggaran berbasiskinerja untuk memastikan bahwa pengeluarantersebut benar-benar diarahkan padapencapaian tujuan-tujuan yang lebih besarbagi pembangunan manusia.• Penganggaran ini berbeda sekali denganpraktek saat ini dalam penyusunan anggaran,yang biasanya ditandai dengan penyesuaian“tambahan” terhadap pola-pola pengeluaranyang ditetapkan sebelumnya.Penganggaran berbasis kinerja memerlukanbeberapa langkah, yang meliputi: pertamapenentuan indikator-indikator yang akandigunakan untuk mencerminkan prioritasprioritaskebijakan, penetapan target-targetkinerja yang akan dicapai dalam kerangkawaktu tertentu, biasanya tahun anggaran;penggabungan indikator-indikator ini dalamanggaran dan penghitungan sumberdayayang diperlukan untuk mencapaitarget-target tersebut; pengawasan ketatatas pencairan dana sesuai dengan targettargetyang disepakati, dan terakhir pemantauanyang efektif untuk menentukan sejauhmana hasil atau dampak yang ditargetkantelah tercapai.• Sejak beberapa donor telah menunjukkanperhatian yang besar terhadap isu tersebut,pemerintah provinsi sebaiknya mempertimbangkanpenggunaan sebagian danaOtsus untuk mendapatkan dukungan teknisguna memperkenalkan dan mengimplementasikankonsep penganggaran berbasiskinerja pada bidang yang jauh lebih luas, diantara departemen-departemen kunci baikpemerintah provinsi maupun kabupatendan kota. Upaya-upaya untuk memperkenalkankonsep tersebut di departemendepartemenpemerintah daerah di Acehsejauh ini telah memberikan hasil yangbiasa. Sebagian besar pejabat pemerintah tidakmengetahui ide tersebut dan tidakmempunyai keahlian dalam menerapkankonsep tersebut.110Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Kesimpulan dan7 RekomendasiLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 111


112Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


7BABKesimpulan dan RekomendasiRakyatAceh danpihak-pihakyang telahmembantumereka, telahmencapaipemulihan luarbiasa yangmungkin tidakdibayangkanataudiharapkanpada saat itu.7.1. KesimpulanDalam dekade terakhir telah terjadi baik kemajuan maupun kemunduran dalammempromosikan pembangunan manusia dan keadilan sosial di Aceh.Dibandingkan dengan situasi segera setelah tsunami pada bulan Desember 2004,rakyat Aceh, dan pihak-pihak yang telah membantu mereka, telah mencapai pemulihanluar biasa yang mungkin tidak dibayangkan atau diharapkan pada saat itu. Pemulihanini tidak hanya berlaku untuk pembangunan kembali struktur fisik, tetapijuga untuk pembaruan struktur sosial yang mengalami kerusakan sangat parah karenamasa-masa konflik. Terlepas dari adanya kekhawatiran, Kesepakatan Damaitersebut telah dipegang secara kuat dan sebagian besar ketentuan telah dihormati.Reintegrasi para mantan pejuang GAMpada umumnya dianggap berhasil, meskipunmasih tetap ada berbagai persoalan. Para mantanpejuang telah disambut kembali dengan baikdi dalam masyarakat, tetapi reintegrasi yanglebih mendalam belum tercapai di beberapatempat. Sebagian besar dari mereka sekarangmempunyai pekerjaan yang menguntungkan.Mereka telah kembali pada pekerjaan-pekerjaanyang mereka lakukan sebelum terlibat dalamkonflik, khususnya di perkebunan dan sebagaipekerja upah harian. Dalam pemilu belakanganini, para mantan pejuang GAM berpartisipasisecara luas, dan memenangkan banyak posisisebagai wakil-wakil majelis dan pemimpinpemerintahan, yang menjadi tanda baik bagipenghapusan ketegangan dan pemeliharaanperdamaian di masa mendatang. Akan tetapiperampasan dan kekerasan tetap menjadipersoalan.Dengan bantuan yang sangat besar dari masyarakatinternasional, kehancuran dan kerusakanyang disebabkan oleh bencana alam sebagianbesar telah diperbaiki, meskipun banyak rumah,pertanian dan fasilitas di daerah-daerah yangterkena dampak konflik masih harus direhabilitasi.Sebagian besar orang yang mengungsiakibat konflik dan bencana telah diberikantempat tinggal yang baru, meskipun masihbanyak yang memerlukan bantuan dalam menghadapitrauma yang mereka alami.Akan tetapi, hasil-hasil ini tidak tercermindalam tiga dari empat indikator pembangunanyang diuraikan dalam laporan ini. IPM, IPGdan UPG semuanya menunjukkan kemundurandari tingkat-tingkat yang telah dicapai sebelumnya,khususnya yang berkaitan dengangender, sebagian besar karena pendapatanpribadi yang lebih rendah sebagaimana diukurdengan pengeluaran. Hanya IKM menunjukkanpeningkatan dalam mengurangi kemiskinan,seperti halnya angka kemiskinan, yang mencerminkanproporsi penduduk dengan pendapatan(baca pengeluaran) di bawah ambang batasyang cukup untuk menutup biaya-biaya hidupdasar. Langkah penanggulangan kemiskinanlebih lambat dibandingkan di tempat lain,dengan hasil bahwa Aceh saat ini menempatiperingkat di antara provinsi-provinsi termiskindi Indonesia. Pengentasan kemiskinan di Acehmasih menjadi masalah utama, khususnya diAceh Bagian Barat dan Selatan. Dari 8 kabupatendi Aceh Bagian Barat dan Selatan, 7 menunjukkanangka kemiskinan di atas rata-rata untukprovinsi. Meskipun program-program jaringpengaman sosial memberikan manfaat bagiLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 113


masyarakat miskin, tetapi banyak orang masihbelum dapat memperoleh program tersebut,seringkali karena alasan-alasan administrasi.Posisi perempuan dalam masyarakat Acehtelah mengalami kemajuan dalam beberapahal, tetapi beberapa indikator menunjukkankemunduran di daerah-daerah lain. Masuknyalembaga-lembaga internasional setelah tsunamimembantu mengembangkan kapasitas organisasimasyarakat sipil tentang keadilan gender,dan ada interaksi dan kerja sama yang lebihbesar antara lembaga-lembaga tersebut danpemerintah untuk isu-isu ini. PengadilanSyariah telah membantu untuk memajukanhak-hak perempuan tentang warisan dan tanah,tetapi beberapa orang menyatakan bahwa interpretasihukum Syariah Aceh dianggap sempitdan konservatif. BRR dan BPN menetapkankebijakan untuk Pendaftaran Bersama HartaPerkawinan, tetapi kebijakan tersebut mengalamisukses yang berbeda. Di sisi lain, IPG danUPG menyatakan tren yang mengecewakan selamabertahun-tahun. Meskipun partisipasimereka dalam angkatan kerja terus meningkatsampai yang tertinggi sebesar 40 persen padatahun 2002, tetapi sejak saat itu turun kembalisedikit, sebagian karena kembalinya para mantanpejuang GAM ke dalam keluarga. Kontribusimereka terhadap pendapatan keluarga menurundan rata-rata tingkat upah lebih rendahdibandingkan dengan laki-laki di sebagian besarkabupaten di Aceh. Partisipasi mereka dalammajelis lokal meningkat sampai 2008, tetapisejak saat itu turun lagi. Yang lebih serius adalahbahwa perempuan menempati posisi seniordengan proporsi yang kecil, dan sebagian besarmasih kurang terwakili dalam pengambilankeputusan di tingkat masyarakat. Laki-lakidalam kekerasan rumah tangga perempuan jugamasih menjadi perhatian utama dalam keluargakeluargadi Aceh.Berakhirnya konflik sekali lagi telah memungkinkanuntuk meningkatkan pemberianlayanan publik. Akan tetapi, kepadatan pendudukyang rendah di banyak daerah membuatsulit dan mahal untuk memperluas jangkauanlayanan ini ke orang-orang yang tersebar diantara kira-kira 6.000 desa kecil.Data tentang sektor pendidikan menunjukkanbahwa Aceh memiliki kinerja yang lebihbaik dibandingkan dengan daerah-daerah lainnyadi Indonesia menurut beberapa ukuran,meskipun manfaat-manfaat selanjutnya semakinsulit tercapai. Mutu pendidikan masih menyisakanbanyak hal yang akan diperlukan, khususnyadalam pelatihan kejuruan untuk membekalipara lulusan sekolah guna mencari pekerjaan.Akses ke pendidikan, khususnya bagi masyarakatmiskin, telah dipermudah dengan pengenalanuang sekolah gratis untuk semua siswayang bersekolah di SD dan SMP, dan rencanarencanajuga sedang dibahas untuk mengembangkansekolah menengah atas.Di sektor kesehatan, harapan hidup meningkatdan kematian bayi menurun, tetapi masihtinggi di beberapa daerah, terutama daerahAceh Bagian Barat dan Selatan. Gizi kurang(malnutrisi) mengalami penurunan kecil tetapitidak secepat provinsi-provinsi lainnya, danimunisasi tetap di bawah rata-rata nasional.Sekarang ini pemberian layanan mencakup sebagianbesar provinsi, meskipun kualitaslayanan tidak merata sebagian karena pengelolaanyang buruk. Pengenalan perawatan kesehatangratis pada tahun 2009 meningkatkanaksesibilitas, khususnya bagi masyarakat miskin,tetapi sejauh ini alokasi anggaran belum meingkatuntuk mengatasi meningkatnya permintaan.Akses ke keadilan mengalami peningkatan,meskipun berbagai hambatan masih tetap adakarena kurangnya informasi tentang opsi-opsihukum dan ketidakpastian dan ketidaksesuaianputusan-putusan pengadilan, khususnya dalamsistem formal karena suap dan korupsi. PengadilanSyariah telah mendukung hak-hak perempuanyang berkaitan dengan perceraian dantanah.Meskipun ada dorongan sementara dariprogram-program rekonstruksi, tetapi ekonomilokal dianggap lemah. Penurunan industriminyak dan gas tidak diimbangi dengan keuntungan-keuntunganpada komponen-komponenekonomi lainnya, walaupun produktivitas disektor pertanian menunjukkan perkembanganyang menggembirakan. Tingkat partisipasi angkatankerja rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsilainnya, yang menekankan perlunyauntuk menciptakan kesempatan kerjaproduktif. Investasi diabaikan karena kurangnyakeamanan, pemerasan dan kekacauan atas kewenanganpemerintah untuk mengeluarkan izindan lisensi bagi kegiatan usaha.Aceh, bersama dengan daerah-daerah lainnyadi seluruh Indonesia, telah menunjukkanhasil yang mengesankan dalam partisipasi dibidang politik dan dalam pembangunan masyarakat.Yang sangat penting adalah pengenalanprogram-program yang memberdayakan masyarakatdengan memberikan dana hibah kepa-Yang sangatpenting adalahpengenalanprogramprogramyangmemberdayakanmasyarakatdenganmemberikandana hibahkepada forumforumlokal,dan memungkinkanmereka untukmemutuskanbagaimanamenggunakandana tersebut.114Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


da forum-forum lokal, dan memungkinkanmereka untuk memutuskan bagaimana menggunakandana tersebut.Manfaat besar dari Kesepakatan Damai adalahpeningkatan sumberdaya fiskal secara besarbesaranuntuk Aceh yang sebagian besar berasaldari pengenalan Dana Otonomi Khusus padatahun 2008. Hal ini menyebabkan besarnya kenaikanpengeluaran publik untuk semua sektor,baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.Peningkatan pendanaan lebih dari mengimbangibiaya-biaya administrasi tambahan yangmuncul karena perkembangan kabupatenkabupatenbaru sejak tahun 1999, dan menciptakankesempatan untuk mengatasi kekurangandalam pemberian layanan publik. Akan tetapi,peningkatan proses perencanaan dan penganggarandiperlukan untuk memastikan bahwasumberdaya ditargetkan secara efektif terhadapprioritas-prioritas pembangunan.7.2. RekomendasiDi dalam rencana, laporan dan dokumendokumenlainnya, pemerintah dan pihak-pihakyang lain telah menyatakan berbagai prioritaspembangunan bagi Aceh, termasuk misalnya:• Menanggulangi Kemiskinan• Menciptakan Kesempatan Kerja Produktif• Memulihkan Mata Pencaharian• Melakukan Konsolidasi Perdamaian• Mendorong pembangunan yang adil,melalui penurunan kesenjangan antaradaerah-daerah lebih dan kurang berkembangdi provinsi tersebut• Mempromosikan konservasi dan penggunaansumber daya lingkungan secaratepat (Green Aceh).Meskipun terjadi perbedaan-perbedaanpendapat yang kuat untuk tiap-tiap prioritasdan banyak lagi lainnya, tetapi beberaparencana menunjukkan prioritas-prioritasapa saja yang diperlukan untuk kebijakan,strategi dan program atau penjelasan yangtepat tentang bagaimana proyek-proyek yangdiusulkan diharapkan dapat mencapai hasil yangdiinginkan.Berdasarkan analisa informasi yang ada,laporan ini mendukung enam tujuan utamauntuk lebih meningkatkan pembangunan manusiadi provinsi tersebut sebagai bagian daristrategi jangka panjang bagi pemulihan darikonflik dan tsunami. Tujuan-tujuan ini adalahuntuk:• Memberdayakan Masyarakat bagi Pembangunan• Memastikan Manfaat bagi semua Orang• Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik• Meningkatkan Lapangan KerjaProduktif• Menggabungkan Mitigasi Bencana denganProgram-program Lingkungan.• Menggunakan Sumberdaya Publik secaralebih tepatBagian selanjutnya menjelaskan unsur-unsurstrategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.7.2.1 Memberdayakan Masyarakat untukPembangunanBarangkali, salah satu instrumen yang palingefektif untuk meningkatkan pembangunanmanusia adalah pemberdayaan masyarakatuntuk mengambil keputusan bersama merekasendiri tentang apa yang harus dilakukan.Pemberdayaan ini tidak hanya berarti mempromosikanpartisipasi dalam pertemuanpertemuanpublik untuk mendiskusikan berbagaiprioritas dan rencana, tetapi juga mentransfersumberdaya fiskal kepada kelompokkelompokyang diakui dan mendelegasikanwewenang untuk menentukan bagaimanamenggunakan sumberdaya tersebut. Beberapahal yang dapat dijadikan contoh bagi pemberdayaanrakyat sudah ada di Aceh, seperti programPNPM dan BKPG, tetapi ada banyakkesempatan untuk mengembangkan konseptersebut di bidang-bidang lainnya, sepertimanajemen sekolah, fasilitas kesehatan danprogram-program irigasi skala kecil, perbaikandan pemeliharaan jalan-jalan perdesaan,dan forum-forum bisnis publik-swasta bagipembangunan ekonomi. Langkah-langkahuntuk mengimplementasikan strategi untukmencapai tujuan ini meliputi:• Mengidentifikasi berbagai kesempatan untukmemberdayakan para pengguna, konsumendan kelompok-kelompok lain yangrelevan di tiap-tiap sektor untuk bekerjasama dengan pejabat pemerintah, manajerfasilitas, dan staff profesional dalam menetapkanprioritas, rencana dan anggaran.• Melakukan konsultasi dengan calon-calonstakeholder untuk menentukan tujuan yangtepat dan lingkup tanggung jawab bagiLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 115


forum-forum partisipatif, dan menyiapkanaturan-aturan perilaku yang memasukkanprinsip-prinsip tata kelola yang baik.• Membuat draft dan mengundangkan peraturan-peraturanyang diperlukan (qanun)untuk memungkinkan alokasi sumberdayafiskal bagi forum-forum tersebut dan mendelegasikanwewenang kepada mereka untukmenentukan penggunaan sumberdaya ini.• Menetapkan dan memperkuat kapasitasforum-forum ini untuk melakukan fungsifungsiyang ditugaskan kepada mereka dengancara yang mencerminkan kepentingankolektif semua pihak terkait termasuk kelompok-kelompokterpinggirkan yang seringkalidiabaikan dalam proses tersebut.• Memobilisasi sumberdaya dari departemenpemerintah, donor dan LSM untuk memberikanpendampingan teknis secara terusmenerusbagi pencapaian tujuan ini danuntuk memantau dan mengevaluasi kinerjamereka.7.2.2 Memastikan Manfaatbagi Setiap OrangSementara beberapa indikator menunjukkanperkembangan tetap dalam pembangunanmanusia di Aceh, adalah penting untuk memastikanbahwa semua orang memperolehmanfaat dari perkembangan yang telah dicapai.Semua program pemerintah harus memberikanperhatian khusus terhadap penanganan kebutuhankelompok-kelompok sosial tertentuyang mungkin telah diabaikan atau yang tidakmampu mendapatkan bantuan yang merekaperlukan karena satu atau beberapa alasan. Diantara aksi-aksi yang diperlukan adalah untuk:• Memperkuat kampanye peningkatan kesadaranuntuk menginformasikan kepada semuamasyarakat tentang bagaimana memperolehlayanan yang menjadi hak merekaatau yang tersedia bagi mereka, khususnyaprogram-program pangan, tambahan pendapatan,asuransi kesehatan, hibah pendidikandan layanan hukum.• Mengevaluasi prosedur-prosedur administrasiuntuk mengakses layanan-layanan ini,mengidentifikasi berbagai hambatan yangmenyulitkan masyarakat miskin, orangorangbuta huruf dan kelompok-kelompokkurang beruntung lainnya untuk mendapatkanbantuan yang mereka perlukan, dan memodifikasiprosedur-prosedur untuk menghapusberbagai kendala yang ada.• Mengidentifikasi kesenjangan-kesenjangandalam pemberian layanan yang diperlukanoleh kelompok-kelompok khusus dan menyesuaikanprogram-program untuk mengatasikesenjangan-kesenjangan tersebut,khususnya anak-anak cacat fisik, anak-anakyatim piatu, anak-anak mantan pejuangGAM, para mantan pejuang GAM itu sendiridan keluarga-keluarga pengungsi yangmenetap di komunitas-komunitas baru, danorang-orang miskin yang tidak mempunyaidana untuk membayar prosedur administrasisederhana seperti akte kelahiran.• Menggabungkan aksi-aksi untuk mengidentifikasi,mengurangi dan menghapus diskriminasiatas dasar jenis kelamin, ras, agama,usia, keterbatasan fisik atau ciri-ciri sosiallainnya dalam segala aspek kehidupan, misalnyadalam sengketa mengenai warisankeluarga, hak atas tanah, dan aplikasi untukpendidikan lebih lanjut, pekerjaan dankredit.• Mengevaluasi dan meningkatkan programprogramjaring pengaman sosial untuk meningkatkantarget dukungan bagi penerimamanfaat yang diharapkan dan menghapuspenyalahgunaan dan korupsi oleh para penyelenggaraprogram dan mereka yangmemperoleh manfaat yang bukan menjadihak mereka.• Memperkenalkan langkah-langkah untukmemperkuat suara perempuan, orangorangmiskin dan kelompok-kelompok kurangberuntung lainnya dalam pertemuanpertemuanmasyarakat dan forum-forumstakeholder untuk memastikan bahwa kebutuhankhusus mereka dipertimbangkan,jika perlu melalui pertemuan terpisah sebelumdiskusi pleno.7.2.3 Meningkatkan KualitasPelayanan PublikInforman terdidik melaporkan bahwa layanansosial dasar saat ini secara fisik dapat diakseshampir oleh semua masyarakat di seluruhprovinsi. Tantangan utama di masa depan116Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


adalah untuk meningkatkan kualitas layananini, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.Tugas ini memerlukan aksi-aksi untuk:• Mengkonsolidasikan perkembangan dalammemperbaiki, meningkatkan atau membangunfasilitas-fasilitas fisik yang baru,khususnya sekolah-sekolah dan pusat-pusatkesehatan yang berada dalam kondisi burukatau yang mengalami kerusakan atau kehancuranselama konflik.• Meningkatkan insentif bagi para profesionalyang memenuhi syarat untuk bekerjadi daerah-daerah terpencil melalui tambahangaji, tunjangan biaya, tunjangan perumahandan sejenisnya.• Memperluas program-program bagi pengembangansumberdaya manusia untukmeningkatkan keterampilan dan pengetahuanpara guru lokal, alat bantu perawatankesehatan dan staff junior lainnya.• Memperkuat kapasitas staff administrasibagi perencanaan, penganggaran, administrasikeuangan, pengadaan dan manajemenfasilitas.• Di sektor kesehatan, memperluas dan meningkatkanprogram-program bagi kelompok-kelompokkhusus, terutama bagi perempuanhamil untuk mengurangi kematian ibudan bayi, ibu-ibu muda dan anak-anak untukmengurangi kekerdilan (stunting) danmemastikan makanan yang tepat, dan merekayang menderita trauma karena pelecehanpribadi atau kerugian akibat konflik, bencanaalam dan kekerasan dalam rumahtangga.• Di sektor pendidikan, memobilisasi sumberdayamasyarakat untuk memperluas program-programperawatan anak dan prasekolahuntuk lebih menyiapkan anak-anakuntuk bersekolah dan untuk memberikankesempatan yang lebih besar kepada perempuanuntuk mendapatkan pekerjaan.• Untuk sektor peradilan, lihat rekomendasipada bagian 3.5.5.• Mempertimbangkan berbagai kesempatanuntuk memperkenalkan dan mengembangkanlayanan keliling, terutama di sektor kesehatanuntuk memperluas jangkauan tenagamedis yang berkualitas seperti bidanbidandi daerah-daerah perdesaan.• Mempertimbangkan berbagai kesempatanuntuk melakukan penyumberan luar (outsourcing)bagi pengelolaan atau pemberianlayanan tertentu kepada sektor swasta sebagaisarana untuk meningkatkan kualitas,efisiensi dan jangkauan.7.2.4 Meningkatkan Kesempatan untukPekerjaan ProduktifTujuan utama lainnya di Aceh adalah untukmengurangi tingginya angka penganggurandan kurangnya pekerjaan sebagai sarana untukmengurangi kemiskinan dan meningkatkanpendapatan keluarga. Hal ini penting tidakhanya karena alasan ekonomi tetapi juga sebagaisarana untuk menggunakan investasi dalamsumberdaya pendidikan dan manusia secaralebih baik, dan untuk meningkatkan martabatdan harga diri pribadi. Strategi-strategi yangefektif untuk mencapai tujuan ini memerlukanlangkah-langkah yang saling melengkapi baikdi tingkat makro maupun mikro. Berbagaiaksi untuk memperkuat ekonomi di tingkatdaerah akan membantu menciptakan pekerjaanbaru dan memperluas kesempatan bagi matapencaharian produktif di seluruh Aceh. Ditingkat makro, diperlukan langkah-langkahuntuk:• Mengidentifikasi berbagai produk dan jasadari Aceh yang sangat laku di pasar-pasarnon-lokal di tempat lain di Indonesia danluar negeri, terutama komoditas pertanianseperti kopi, coklat, kelapa sawit, karet, ikandan sejenisnya.• Mengundang komunitas bisnis, produsenskala kecil, departemen pemerintah daerahdan stakeholder lainnya di kabupatenkabupatendi seluruh Aceh untuk membangunjaringan forum berbasis komoditasguna meningkatkan daya saing lokal disektor-sektor ini.• Mengalokasikan dana publik bagi forumforumini untuk menutup biaya operasionaldan membiayai inisiatif-inisiatif untuk mengembangkansetiap industri, khususnyamelalui penguatan rantai pasokan yang secara langsung menghubungkan produsenskala kecil dengan eksportir, importir danpembeli lain di pasar-pasar non-lokal.• Sebagai respon terhadap proposal-proposaldari forum-forum ini, meningkatkan infrastrukturfisik untuk mendukung berbagaikegiatan ekonomi, terutama listrik, air(irigasi), komunikasi, teknologi informasidan jalan desa untuk meningkatkan akses kepasar.Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 117


Di tingkat mikro:• Memperluas akses bagi produsen skala kecildan usaha-usaha keluarga bagi faktor-faktorproduksi, terutama tanah (termasuk hak atastanah), air dan modal.• Mendelegasikan manajemen dan tanggungjawab fiskal terhadap program-program pinjamanpemerintah bagi produsen dan usahausahaskala kecil melalui lembaga keuanganyang memenuhi syarat dan LSM dengan keahlianyang telah terbukti dalam penyalurankredit mikro.• Menetapkan dan memperkuat kapasitaspusat-pusat layanan bisnis yang dijalankanoleh masyaraakat untuk mengidentifikasipeluang-peluang pasar bagi usaha-usaha setempatdan untuk mempromosikan barangdan jasa mereka di pasar-pasar non-lokal.• Mengembangkan program-program melaluiLSM yang memenuhi syarat untuk memperkuatkapasitas UKM lokal bagi manajemenbisnis, keterampilan teknis dan khususnyapemasaran.• Mengembangkan dan memfokuskan program-programpelatihan kejuruan sebagairespon terhadap permintaan dari pengusahauntuk memastikan bahwa para pencarikerja memiliki keterampilan yang diperlukanuntuk mendapatkan pekerjaan sebagaistaff hotel, pekerja logam, mekanik motor,pekerja bangunan, staff administrasi, pekerjarumah tangga asing dan sejenisnya.7.2.5 Menggabungkan Mitigasi Bencanadengan Program LingkunganMeskipun tsunami merupakan peristiwa langka,dan semoga merupakan peritiswa yang tidakakan terjadi lagi sepanjang hidup mereka yanghidup hari ini, tetapi tsunami sungguh-sungguhmenarik perhatian terhadap perlunya untukmelakukan persiapan untuk jenis-jenis bencanaalam lainnya yang sering terjadi di Aceh. Secarakumulatif, bencana-bencana ini menimbulkankerugian dan kesulitan besar bagi merekayang terkena dampak, dan banyak bencanayang disebabkan oleh intervensi manusia danpenyalahgunaan sumberdaya lingkungan.Berdasarkan proyek-DRR-A, aksi-aksi lebihlanjut diperlukan untuk:• Menggabungkan upaya-upaya mitigasi bencanadengan departemen pemerintah danorganisasi lain yang bertanggung jawab terhadaplingkungan, karena strategi dan agendaseringkali saling melengkapi.• Melakukan replikasi model untuk kesiapsiagaanmasyarakat di daerah-daerah rawanlainnya di provinsi tersebut, berdasarkan pelajaranyang diperoleh dari penerapan percobaan(pilot).• Memperluas cakupan untuk meliputi bencanaalam yang terkait dengan kegagalanpanen akibat wabah hama dan penyakit karenamempengaruhi sejumlah besar petaniskala kecil.• Memperkuat langkah-langkah untuk melakukanpengarusutamaan tindakan-tindakanuntuk mitigasi bencana alam dalam berbagaiprogram pemerintah dan donor, khususnyadi sektor kehutanan, pertanian dan perikanan.• Menyebarluaskan pedoman untuk tujuanini ke dinas-dinas provinsi dan kabupatenyang relevan dan memberikan lokakarya pelatihanterkait untuk meningkatkan kesadarandan pengetahuan.• Memanfaatkan potensi sumberdaya Organisasi-organisasimasyarakat sipil (OMS)untuk memberdayakan organsasi-organisasitersebut guna merencanakan dan mengimplementasikaninisiatif-inisiatif merekasendiri untuk mengurangi resiko dan potensidampak bencana.7.2.6 Meningkatkan PenggunaanSumberdaya FiskalPeningkatan sumber daya fiskal yang besar,yang mengalir ke Aceh sebagai hasil dari KesepakatanDamai dan UUPA menekankankeharusan untuk mengurangi penyalahgunaandan memastikan sumberdaya disalurkan untukberbagai program dan layanan yang efektif dalammemajukan pembangunan manusia. Untukmencapai tujuan ini, departemen pemerintahdidorong untuk mengadopsi prinsip-prinsipumum perencanaan dan penganggaran berbasiskinerja. Karena pendekatan ini belum dipahamidengan baik di Aceh, maka pemerintah provinsisebaiknya mencari bantuan donor untuk melaksanakanprogram pengembangan kapasitasyang luas sehingga staff yang relevan dapatmengadopsi konsep tersebut. Secara singkat,penganggaran berbasis kinerja melibatkanlangkah-langkah berikut:118Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


• Dalam rencana jangka menengah dan panjang(RPJM dan RPJP), menjelaskan tujuantujuanyang lebih besar untuk setiap sektor,menentukan hasil-hasil yang akan dicapai dibawah tujuan masing-masing, dan menjelaskanstrategi yang luas untuk mencapai hasilhasilini.• Dalam rencana dan anggaran tahunan, menetapkanhasil yang akan dihasilkan di bawahsetiap strategi dan kegiatan-kegiatanyang akan dilakukan untuk mencapai hasiltersebut.• Menentukan indikator-indikator khususdan target-target bagi setiap hasil untukmengukur perkembangan dan kinerja, danmemperkirakan masukan yang diperlukandan biaya-biaya yang akan dicakup dalamanggaran.Selain itu, untuk mendukung pengadopsianperencanaan dan penganggaran berbasis kinerja,aksi-aksi yang saling melengkapi akan diperlukanuntuk:• Menetapkan satuan tugas provinsi untukbekerja dengan para kontraktor yang memenuhisyarat guna memperkuat kapasitas komiteanggaran dan wakil-wakil majelis untukmembantu mereka lebih memahami danmendukung dasar pemikiran yang mendasarirencana dan anggaran yang diusulkan.• Memperkuat kapasitas staff pemerintah untukmemantau dan mengevaluasi implementasirencana dan anggaran sesuai dengantarget yang ditetapkan dalam indikator kinerja.• Memperkenalkan sistem insentif untukmemberikan penghargaan kepada departemen-departemenyang berhasil dalammencapai perkembangan signifikan dalammencapai target-target yang telah direncanakan.Seperti disebutkan sebelumnya, pengenalanDana Otonomi Khusus pada tahun 2008berpotensi menciptakan berbagai kesempatanbagi pemerintah provinsi untuk mengalokasikansumberdaya sesuai dengan prioritas-prioritaskebijakan bagi pembangunan manusia.Untuk memastikan bahwa dana ini digunakansesuai dengan cara yang diharapkan, diperlukanaksi-aksi untuk:• Membentuk satuan tugas antardepartemenyang terkait dengan forum-forum stakeholderuntuk meningkatkan kerja samaantardepartemen dalam mengejar prioritasprioritaskebijakan.• Memberikan petunjuk tentang penggunaansumberdaya fiskal yang direkomendasikanbagi kesehatan, pendidikan, infrastrukturdan pembangunan ekonomi.• Menetapkan indikator-indikator kinerjauntuk setiap sektor dan target-target luasyang layak dicapai sesuai interval dalam kerangkawaktu yang direncanakan.• Merekrut staff dukungan teknis yang memenuhisyarat untuk membantu staff pemerintahprovinsi dalam mengkaji ulangproposal-proposal yang disampaikan olehkabupaten dan kota untuk penggunaan danaOtsus.• Menugaskan staff di departemen-departemenpemerintah provinsi untuk membantukabupaten dan kota di merevisi proposaljika diperlukan.7.3. Rekomendasiuntuk Sektor-Sektor KhususSelain enam tujuan utama yang diuraikan diatas, laporan ini juga merekomendasikan aksiaksiyang disebutkan di bawah ini untuk sektorsektorkhusus.Keamanan• Lembaga-lembaga pemerintah sebaiknyaterus menempatkan para mantan pejuangGAM dalam pekerjaan alternatif yang menarikdan memberikan pelatihan keterampilanuntuk tujuan ini. Selain itu, mantanpejuang GAM sebaiknya diberikan dukunganfinansial untuk menjalani pelatihandan / atau untuk memulai bisnis merekasendiri.• Sebuah satuan tugas sebaiknya dibentukuntuk mengurangi praktek pemerasan,yang terdiri dari wakil-wakil dari militer,polisi, pejabat peradilan dan institusiinstitusiterkait lainnya.• Sebuah lembaga independen sebaiknya ditetapkanuntuk menerima pengaduan tentangpemerasan dan kekerasan, dan melakukantindakan-tindakan perbaikan, dan memantaurespon.KemiskinanUntuk mengurangi kemiskinan, pemerintah harusmelakukan dua strategi utama:• Meningkatkan akses ke infrastruktur publikdan pelayanan sosial.Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 119


• Meningkatkan kesempatan untuk pekerjaanproduktif dan kegiatan-kegiatan untuk menambahpendapatan.Aksi-aksi khusus untuk mengimplementasikanstrategi-strategi mencakup berbagai sektordan disebutkan di bagian lain dalam Bab ini.PerempuanUntuk lebih meningkatkan peran perempuan diAceh, pemerintah sebaiknya memberikan perhatiankhusus untuk:• Memberitahukan kepada perempuan tentanghak-hak dan opsi-opsi hukum merekauntuk mencari keadilan melalui sistemadat, pengadilan syariah dan sistem peradilannasional.• Mengurangi diskriminasi dalam keputusankeputusanpengadilan, mencari pekerjaan,rekrutmen staff dan kemajuan karir.• Memastikan bahwa perempuan memiliki aksesyang sama ke layanan publik, terutamapinjaman dan kredit.• Meningkatkan layanan perawatan kesehatanyang menangani kebutuhan-kebutuhan khususperempuan dan anak-anak, terutama merekayang tinggal di daerah-daerah perdesaan.• Mengurangi kekerasan dalam rumah tanggamelalui kampanye peningkatan kesadarandan program konseling keluarga.Infrastruktur dasarUntuk meningkatkan pemberian dan pemeliharaaninfrastruktur dasar, khususnya di daerahdaerahperdesaan, pemerintah sebaiknya:• Melanjutkan dan mengembangkan program-programyang ada yang memberikandana hibah kepada masyarakat setempatyang dapat digunakan untuk mengembangkandan meningkatkan infrastruktur dasar.• Memberdayakan kelompok-kelompok penggunauntuk membangun, mengoperasikan,memelihara dan memobilisasi sumberdayabagi infrastruktur dasar skala kecil sepertipasokan air bersih, jaringan irigasi mini danbahkan pembangkit listrik di daerah-daerahterpencil.• Mengalokasikan proporsi dana publik yanglebih tinggi bagi pemeliharaan infrastrukturdasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah.PendidikanDi sektor pendidikan, pemerintah sebaiknya,antara lain:• Terus mendorong sektor swasta dan kelompok-kelompokmasyarakat untuk memberikanprogram-program pra-sekolah danpusat-pusat penitipan anak, karena orangtua memiliki kepentingan yang sangat kuatdalam menitipkan anak-anak mereka.• Memberikan dana hibah untuk tujuan ini,digabungkan dengan sekumpulan standarkinerja untuk memenuhi syarat dukungan.• Melibatkan wakil-wakil masyarakat bisnisdalam perencanaan dan desain penawarankursus dan kurikulum untuk programprogrampelatihan kejuruan.• Mempertimbangkan penyumberan luar(outsourcing) untuk manajemen dan bimbinganlembaga pelatihan kejuruan kepadasektor swasta, untuk memasukkan kursusberdasarkan biaya jasa, yang sebagian didanaioleh kontribusi dari bisnis yang membutuhkantenaga terampil.Perawatan kesehatanDi sektor perawatan kesehatan, pemerintah sebaiknya,antara lain:• Mengkaji ulang biaya-biaya kesempatan perawatankesehatan gratis dan memastikanbahwa sumberdaya pertama kali digunakanuntuk memberikan layanan yang efektifbagi mereka yang tidak mampu dan bagikebutuhan-kebutuhan prioritas lainnya sepertiperawatan pra-dan pasca-kelahiran.• Membentuk forum publik-swasta di tingkatprovinsi, yang serupa dengan forum untukpendidikan, yang fungsinya akan bekerjasama dengan pemerintah dalam merumuskanberbagai kebijakan, strategi dan programuntuk sektor tersebut.• Mengadakan forum-forum serupa di tingkatpuskesmas kecamatan, yang akan bertanggungjawab terhadap penyusunan rencanadan anggaran untuk layanan-layanan kesehatandi kabupaten dimana forum-forumtersebut berada.• Memperkuat kapasitas puskesmas, terutamauntuk manajemen operasi dan administrasikeuangan.• Bekerja sama dengan pihak-pihak lain untukmembentuk dan melatih kelompok swadaya120Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


masyarakat untuk mendukung perempuanhamil dan mereka yang memiliki anak-anakbaru lahir.• Bekerja sama dengan pihak-pihak lain untukmembentuk dan melatih kelompok-kelompokserupa untuk tujuan-tujuan lain, sepertikekerasan dalam rumah tangga, kesehatankeluarga dan gizi, kecanduan narkoba danalkohol.Pengembangan EkonomiUntuk mempromosikan pemulihan dan pengembanganekonomi, pemerintah sebaiknyamelakukan strategi yang:• Menekankan pengembangan sektor pertanianyang secara luas mencakup perkebunan,perikanan dan kehutanan, dan industripengolahan terkait.• Dibentuk oleh permintaan eksternal danbertujuan untuk memungkinkan para produsenlokal untuk bersaing dengan sukses dipasar-pasar tersebut.• Memfokuskan pada ekspor komoditas pertanianke pasar-pasar non-lokal apakah diIndonesia atau di luar negeri.• Memperkuat rantai pasokan yang menghubungkanpara produsen lokal denganpasar-pasar non-lokal melalui kemitraanusaha yang melibatkan produsen, pengolah,eksportir dan importir.• Mempromosikan usaha-usaha kecil dan bentuk-bentukmata pencaharian lainnya melaluipendampingan teknis, infrastruktur yangtepat, dan terutama dukungan bagi pemasaranproduk dan layanan kepada konsumendan pembeli di luar masyarakat setempat.• Memberdayakan komunitas bisnis untuk bekerjasama secara efektif dengan pemerintahdalam menentukan kebijakan dan prioritasuntuk pengembangan ekonomi.Pemberdayaan MasyarakatUntuk memastikan bahwa forum-forum stakeholderpublik-swasta bisa memanfaatkan potensimereka dan beroperasi secara efektif, lembagalembagapemerintah dan pihak-pihak lainnyayang terlibat dalam menetapkan forum-forumtersebut sebaiknya:• Menentukan secara tepat kekuasaan dantanggung jawab yang akan didelegasikan, sehinggapara peserta memahami secara jelasbatas-batas kewenangan mereka.• Menentukan prosedur-prosedur operasionalyang jelas untuk memastikan bahwa forumforumstakeholder mematuhi prinsip-prinsiptata kelola yang baik, transparansi danakuntabilitas.• Memberi tahu dan membantu forum-forumdalam mengadopsi metode-metodeuntuk memastikan partisipasi perempuandan kelompok-kelompok terpinggirkanyang selama ini belum diikutsertakan danuntuk memperkuat suara mereka dalampengambilan keputusan.• Memberikan dukungan teknis secara intensifuntuk membantu para stakeholder merumuskanproposal-proposal yang layak untukdilaksanakan.• Mengalokasikan dana untuk menutup tidakhanya aksi-aksi yang diusulkan oleh forumtersebut tetapi juga, jika perlu, biaya-biayaoperasi sehingga para anggota dapat mengadakandan menghadiri pertemuan-pertemuantetap. Hal ini sangat penting bagiforum-forum yang mewakili stakeholderyang tersebar di seluruh provinsi, sepertigugus-gugus industri.• Merumuskan prosedur-prosedur pencairandana, pengadaan dan pelaporan keuangan.• Memantau cara kerja dan kegiatan forumforumtersebut untuk mengurangi penyalahgunaankekuasaan mereka dan mencegahpenyalahgunaan dana.Alokasi SumberdayaDalam mengalokasikan sumberdaya fiskal danmenyusun rencana dan anggaran, departemenpemerintah sebaiknya:• Melakukan riset yang lebih mendalamuntuk menentukan formula yang tepatbagi pengalokasian dana Otsus yang mencapaitujuan-tujuan kebijakan bagi distribusiyang adil.• Menggunakan ukuran-ukuran yang dimasukkandalam IPM, IPG dan UPG untukmenentukan indikator-indikator kinerjayang tepat bagi pengeluaran daripada dalampengalokasian sumberdaya.• Lebih memfokuskan pada pencapaian prioritas-prioritaskebijakan melalui instrumeninstrumenlain yang terkait dengan pengeluaran,termasuk petunjuk tentang preferensipenggunaan sumberdaya dan Otsus,indikator kinerja, dan sebagian besar secaralangsung melalui proses persetujuan proposaldari kabupaten dan kota untuk penggunaanpendapatan dana Otsus.• Menentukan target investasi sesuai denganindikator-indikator khusus pemberina layananuntuk memastikan akses yang lebihLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 121


adil ke layanan-layanan ini di daerah-daerahperdesaan.• Memperkuat kapasitas departemen-departemenutama untuk melakukan pengkajianulang secara efektif terhadap proposal-proposalkabupaten bagi penggunaan danaOtsus dan untuk memantau implementasinya.• Mengadopsi prinsip-prinsip penganggaranberbasis kinerja untuk memastikan bahwapengeluaran tersebut sungguh-sungguh ditujukanpada pencapaian tujuan-tujuan yanglebih besar bagi pembangunan manusia.• Merekrut dukungan teknis untuk memperkenalkandan mengimplementasikan konseppenganggaran berbasis kinerja pada bidangyang jauh lebih luas, di antara departemendepartemenkunci baik dari pemerintahprovinsi maupun kabupaten dan kota.7.4. Pemikiran Akhiruntuk mendorong pembangunan manusia diAceh. Jelas bahwa ada banyak persoalan lainnyayang belum tercakup di sini yang perlu ditangani,seperti pelestarian lingkungan hidup dankesinambungan sumberdaya alam. Pembacapasti akan bertanya tentang gagasan-gagasanyang disajikan dan mungkin memiliki pandangan-pandanganyang sangat berbeda tentangapa yang perlu dilakukan. Hal tersebutmempunyai maksud yang baik dan dihargai.Namun demikian, tujuan utama pembuatanrekomendasi ini adalah untuk membantumendorong perdebatan yang dinamis dan untukmemajukan pemikiran konstruktif tentangperjalanan pembangunan Aceh di masa depan.Akhirnya, perdebatan tersebut sebaiknyatercermin dalam rencana dan program masadepan dan menciptakan hasil yang lebih baikdalam meningkatkan kesejahteraan umum bagisemua rakyat Aceh.Usulan dan rekomendasi yang diuraikanpada Bab ini merupakan sebuah agenda besar122Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


LAMPIRAN STATISTIKLampiran A: Tabel dan Gambar TambahanBab DuaLampiran A: Gambar 2.1 Tingkat Kerusakan Sektor Produktif .................................................................. 125Lampiran A: Gambar 2.2 Tingkat Kerusakan Sektor Sosial ........................................................................ 125Lampiran A: Tabel 2.1 Jumlah dan Perrosentase Pengungsi Laki-Laki dan Perempuanmenurut Kabupaten, 2005 ........................................................................................................ 126Lampiran A: Tabel 2.2 Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten di Aceh, 2002 - 2008 ... 127Lampiran A: Tabel 2.3 Prosentase Kepala Keluarga Perempuan di Aceh dan Indonesia,2003-06 ........................................................................................................................................ 128Lampiran A: Tabel 2.4 Indeks Pembangunan Gender menurut Kkabupaten di Aceh, 1999 – 2008 ... 129Lampiran A: Tabel 2.5 IKM menurut Kabupaten di Aceh 1999 - 2008 .................................................... 130Bab TigaLampiran A: Tabel 3.1 Indikator-indikator Kkesehatan dan yang terkait dengan Perumahanmenurut Kabupaten di Aceh, 2008 ......................................................................................... 131Lampiran A: Tabel 3.2 Indikator Pendidikan menurut Kabupaten di Aceh 1993, 2004 dan 2008 ....... 132Lampiran A: Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah menurut Kabupaten di Aceh, 2008 (Prosentase) .. 133Lampiran A: Tabel 3.4 Harapan Hidup di Aceh 2002, 2005 dan 2008 (tahun) ........................................ 134Lampiran A: Tabel 3.5 Indikator Kesehatan Rakyat menurut Kabupaten di Aceh, 2008 ....................... 135Lampiran A: Tabel 3.6 Indikator Ppelayanan Kesehatan menurut Kabupaten di Aceh, 2008 .............. 136Bab EmpatLampiran A: Tabel 4.1 Tabel 4.1 PDRB dan Pengeluaran per Kapita per bulan menurut Kabupatendi Aceh (Rp 000s) ....................................................................................................................... 137Lampiran A: Tabel 4.2 Indikator Pekerjaan menurut Kabupaten di Aceh, 2008 .................................... 138Lampiran A: Tabel 4.3 Partisipasi Aangkatan Kerja menurut Gender di Aceh 1998-2008 .................... 139Bab LimaLampiran A: Tabel 5.1 Partisipasi perempuan di DPR dan Posisi Kepemimpinan menurutkabupaten di Aceh, 1999 - 2008 (%) ....................................................................................... 140Bab EnamLampiran A: Tabel 6.1 IPM dan Pendapatan Fiskal per Kapita menurut Kabupaten di Aceh, 2007 .... 141Lampiran A: Tabel 6.2 Rata-rata Pengeluaran per Kapita menurut Kabupaten di Aceh 2006-07(Rp 000s tetap 2006) .................................................................................................................. 142Lampiran B: Tabulasi Khusus BPSLampiran B: Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, 2008 ............................. 143Lampiran B: Tabel 2. Indeks Pembangunan Jender (IPJ) Menurut Provinsi, 2008 ................................ 144Lampiran B: Tabel 3. Indeks Pemberdayaan Jender (IDJ) Menurut Provinsi, 2005 dan 2008 .............. 145Lampiran B: Tabel 4. Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) Menurut Provinsi, 2008 .................................. 146Lampiran B: Tabel 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 2008 .............. 147Lampiran B: Tabel 6. Indeks Pembangunan Jender (IPJ) Menurut Kabupaten/Kota, 2008 .................... 148Lampiran B: Tabel 7. Indeks Pemberdayaan Jender (IDJ) Menurut Kabupaten/Kota, 2008 ................ 149Lampiran B: Tabel 8. Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) Menurut Kabupaten/Kota, 2008 ................... 150Lampiran B: Tabel 9. Kondisi Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota, 2008 ............................................... 151Lampiran B: Tabel 10. Partisipasi Sekolah Menurut Kabupaten/Kota, 2008 ............................................ 152Lampiran B: Tabel 11. Kondisi perumahan Menurut Kabupaten/Kota, 2008 ........................................... 153Lampiran B: Tabel 12A. Kinerja Perekonomian Menurut Kabupaten/Kota, 2005-2007 .......................... 154Lampiran B: Tabel 12B. Kinerja Perekonomian Menurut Kabupaten/Kota, 2005-2007 ........................ 155Lampiran B: Tabel 13. Kondisi Tenaga Kerja dan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, 2008 ............ 156Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 123


124Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Lampiran A: Gambar 2.1 Tingkat KerusakanSektor ProduktifBab DuaKerusakanTidak rusakDermaga (unit)19139Ikan atau Tambak Udang (Ha)Pasar Lelang Ikan (unit)Pasar Desa (unit)45,4381271,40925,00995927Rice miller (unit)Umum (Ha)Pabrik Lainnya (unit)Perbaikan Toko (unit)Toko/Kios (unit)Sawah(Ha)Livestock (head)803278,9146805656,14296,391200,553794293,77889781210,984214,212906,3940% 25% 50% 75% 100%Sumber: Biaya Konflik di Aceh, Laporan MSR, 2009Lampiran A: Gambar 2.2 Tingkat KerusakanSektor SosialKerusakanTidak RusakPra Sekolah (unit)2,601794Clinik Kesehatan Desa (unit)1,134386Pusat Persalinan Desa (unit)402197Tempat Sembahyang (unit)1,9401,115Sekolah Dasar (unit)1,325985Sekolah Menengah Atas (unit)165143Puskesmas (unit)330289Sekolah Menengah Pertama (unit)288 278Sumber: Biaya Konflik di Aceh, Laporan MSR, 20090% 25% 50% 75% 100%Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 125


Lampiran A: Tabel 2.1 Jumlah dan Prosentase PengungsiLaki-Laki dan Perempuan menurut Kabupaten, 2005Bab DuaKabupaten Perempuan % Total Laki-laki % Total TotalPidie 32.075 49 33.399 51 65.474Aceh Barat 24.945 46.9 28.257 53.1 53.202Aceh Besar 18.041 45 22.055 55 40.096Banda Aceh 12.866 44.1 16.285 55.9 29.151Bireuen 14.123 50.9 13.598 49.1 27.721Simeulue 11.449 48.3 12.246 51.7 23.695Aceh Utara 11.786 50.1 11.741 49.9 23.527Aceh Singkil 9.916 49.8 9.995 50.2 19.911Aceh Timur 8.123 49.6 8.270 50.4 16.393Aceh Selatan 5.592 47.1 6.278 52.9 11.870Aceh Jaya 5.337 47.5 5.898 52.5 11.235Nagan Raya 5.306 47.3 5.921 52.7 11.227Lhokseumawe 2.675 50.5 2.619 49.5 5.294Aceh Barat Daya 1.517 49.2 1.568 50.8 3.085Aceh Tengah 861 53.7 742 46.3 1.603Aceh Tamiang 780 49.5 797 50.5 1.577Sabang 657 48 712 52 1.369Langsa 494 53.1 436 46.9 930Aceh Tenggara 180 49.2 186 50.8 366Bener Meriah 48 49 50 51 98Total 166.771 47.9 181.053 52.1 347.824Catatan: Tabel ini diambil dari Daniel Fitzpatrick, Women’s Rights to Land and Housing inTsunami-Affected Aceh, Indonesia, ARI Aceh Working Paper No. 3, 2008, 11.126Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Lampiran A: Tabel 2.2 Indeks Pembangunan Manusiamenurut Kabupaten di Aceh, 2002 - 2008Bab DuaDaerah/Kabupaten 2002 2004 2006 2008PerubahanTingkat2004-08 2008Aceh Bagian Utara dan Timur(rata-rata tidak meliputi kota-kota)67.6 69.1 70.2 68.8 -0.3 10.3Aceh Besar 67.2 70.6 71.9 70.5 -0.1 6Aceh Timur 66.7 67.7 68.8 69.2 1.5 9Kota Langsa* 69.5 71.5 71.3 1.8 3Aceh Tamiang* 67.3 68.7 67.5 0.2 13Aceh Utara 65.9 68.6 70.4 67.4 -1.2 15Kota Lhokseumawe* 72.8 73.8 71.2 -1.6 4Bireuen 70.6 71.3 72.2 71.1 -0.3 5Pidie 67.8 68.8 70.0 68.5 -0.3 10Pidie Jaya* 69.4 67.4 -2.0 14Kota Banda Aceh 71.8 74.0 75.4 72.4 -1.6 1Kota Sabang 69.4 72.5 73.7 71.4 -1.1 2Aceh Bagian Barat dan Selatan(rata-rata tidak meliputi kota-kota)63.4 65.9 67.5 65.8 -0.3 17.4Aceh Barat 65.6 66.7 68.1 68.2 1.5 11Aceh Jaya* 66.2 67.8 67.6 1.4 12Nagan Raya* 65.5 66.9 65.7 0.2 18Simeulue 61.8 64.5 66.4 65.2 0.7 19Aceh Selatan 63.8 66.9 68.4 67.0 0.1 16Aceh Barat Daya* 65.9 67.5 65.1 -0.8 20Aceh Singkil 62.2 65.8 67.2 64.5 -1.3 21Subulussalam* 67.8 63.3 -4.5 22Aceh Bagian Tengah (rata-rata) 66.7 67.6 69.1 67.3 -0.3 13.8Aceh Tengah 66.7 69.9 71.2 70.1 0.1 7Bener Meriah* 66.3 68.1 66.7 0.4 17Aceh Tenggara 66.8 69.4 70.6 69.2 -0.2 8Gayo Lues* 64.8 66.6 63.2 -1.7 23Aceh (rata-rata) 66.0 68.7 69.4 67.1 -1.6Rata-rata kota 70.6 72.2 72.4 69.9 -2.3 6.4Rata-rata kabupaten lama 65.9 68.2 69.6 68.2 0.0 11.5Rata-rata kabupaten baru na 66.0 67.9 65.8 -0.2 17.4Catatan: * Merupakan kabupaten baruSumber: BPSLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 127


Lampiran A: Tabel 2.3: Prosentase Kepala Keluarga Perempuan di Aceh danIndonesia, 2003-06Bab DuaTahun Aceh Indonesia2003 17 132004 18 132005 18 132006 19 13Sumber: Sejahtera dan Suleeman, Inong Aceh Di Bentala Nusantara, 18.128Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Lampiran A: Tabel 2.4 Indeks Pembangunan Gendermenurut Kabupaten di Aceh, 1999 – 2008Bab DuaDaerah/Kabupaten 1999 2002 2008PerubahanTingkat2002-08 2008Aceh Bagian Utara dan Timur (rataratatidak meliputi kota-kota)62.5 9.9Aceh Besar 62.6 65.0 64.6 -0.4 6Aceh Timur 56.7 62.5 64.9 2.4 5Kota Langsa* 62.1 10Aceh Tamiang* 57.8 19Aceh Utara 58.8 53.8 61.3 7.5 12Kota Lhokseumawe* 57.2 21Bireuen na 68.3 67.3 -1.0 2Pidie 57.2 66.3 64.0 -2.3 7Pidie Jaya* 57.9 18Kota Banda Aceh 57.5 69.7 65.7 -4.0 3Kota Sabang 56.0 60.5 63.1 2.6 8Aceh Bagian Barat dan Selatan(rata-rata tidak meliputi kota-kota)58.2 16.9Aceh Barat 56.2 60.2 58.3 -1.9 16Aceh Jaya* 58.8 15Nagan Raya* 61.7 11Simeulue na 60.1 54.6 -5.5 23Aceh Selatan 51.7 60.3 60.7 0.4 14Aceh Barat Daya* 58.3 17Aceh Singkil na 61.8 55.3 -6.5 22Subulussalam* 57.6 20Aceh Bagian Tengah (rata-rata) 64.3 6.8Aceh Tengah 58.0 64.6 67.5 2.9 1Bener Meriah* 65.6 4Aceh Tenggara 63.0 65.4 63.0 -2.4 9Gayo Lues* 60.9 13Aceh (rata-rata) 59.0 62.1 61.4Rata-rata kota 56.8 65.1 61.2 12.4Rata-rata kabupaten lama 58.0 62.6 62.0 10.6Rata-rata kabupaten baru 60.1 13.9Catatan: * Merupakan kabupaten baruSumber: Laporan Kesenjangan Kesejahteraan Masyarakat Antar Daerah, BPSLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 129


Lampiran A: Tabel 2.5 IKM menurut Kabupatendi Aceh 1999 - 2008Chapter TwoDaerah/Kabupaten 1999 2002 2008Tingkat2008Aceh Bagian Utara dan Timur (rataratatidak meliputi kota-kota)31.5 27.5 15.9 10.1Aceh Besar 30.7 27.6 11.2 5Aceh Timur 29.3 27.0 19.9 15Kota Langsa* 9.3 4Aceh Tamiang* 17.8 11Aceh Utara 32.6 25.6 21.0 19Kota Lhokseumawe* 8.7 3Bireuen 31.0 15.3 8Pidie 33.3 26.3 12.1 6Pidie Jaya* 14.0 7Kota Banda Aceh 12.5 12.0 6.3 1Kota Sabang 20.6 19.7 7.8 2Aceh Bagian Barat dan Selatan(rata-rata tidak meliputi kota-kota)42.3 40.0 20.4 15.6Aceh Barat 42.8 41.0 21.4 20Aceh Jaya* 18.3 12Nagan Raya* 20.7 18Simeulue 37.3 28.3 23Aceh Selatan 41.7 40.2 16.1 9Aceh Barat Daya* 18.3 13Aceh Singkil 41.3 19.6 14Subulussalam* 26.4 22Aceh Bagian Tengah (rata-rata) 30.3 26.4 20.7 16.0Aceh Tengah 26.5 24.9 17.2 10Bener Meriah* 20.0 16Aceh Tenggara 34.0 27.8 20.1 17Gayo Lues* 25.4 21Aceh 31.4 28.4 16.5Rata-rata kota 16.6 15.9 11.7 6.4Rata-rata kabupaten lama 33.9 31.8 18.4 13.3Rata-rata kabupaten baru 19.2 14.0Catatan: Karena kehilangan data, gambar-gambar untuk tahun 2007 diambil dari sumber yang berbeda.* Merupakan Kabupaten BaruSumber: BPS dan Riset Kesehatan Dasar 2007 – Depkes.130Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Lampiran A: Tabel 3.1 Indikator-indikator Kesehatan dan yang terkaitdengan Perumahan menurut Kabupaten di Aceh, 2008Bab TigaProsentase penduduk yang tinggal di rumahDaerah/KabupatenTanpa akseske air bersihTanpa akeske sanitasiLantaitanahTanpalistrikRata-ratauntuk 4indikatorAngkakesakitan #Aceh Bagian Utara dan Timur (rataratatidak meliputi kota-kota)26.5 37.5 13.0 9.7 21.7 22.3Aceh Besar 16.6 24.4 3.7 5.0 12.4 13.8Aceh Timur 41.9 30.4 21.1 9.9 25.8 26.8Kota Langsa* 6.1 8.9 3.9 0.7 4.9 16.4Aceh Tamiang* 30.2 9.0 12.4 3.5 13.8 19.6Aceh Utara 33.7 42.1 20.2 15.9 28.0 21.3Kota Lhokseumawe* 2.8 18.7 6.7 1.8 7.5 21.8Bireuen 16.8 22.4 9.2 5.9 13.6 28.4Pidie 18.8 70.7 7.7 10.7 27.0 21.0Pidie Jaya* 23.9 65.6 13.4 15.3 29.6 26.2Kota Banda Aceh 1.1 1.5 1.5 0.4 1.1 13.9Kota Sabang 3.0 22.5 3.9 0.5 7.5 8.6Aceh Bagian Barat dan Selatan(rata-rata tidak meliputi kota-kota)34.4 46.4 8.0 16.3 26.3 23.9Aceh Barat 37.8 51.6 8.5 18.9 29.2 22.1Aceh Jaya* 17.9 35.4 8.9 28.1 22.6 26.6Nagan Raya* 32.8 47.9 14.6 18.8 28.5 21.9Simeulue 74.0 43.1 4.4 24.6 36.6 15.9Aceh Selatan 20.4 48.9 5.5 6.8 20.4 25.6Aceh Barat Daya* 31.4 66.2 6.6 14.1 29.6 24.9Aceh Singkil 44.0 18.3 8.4 6.3 19.2 16.7Subulussalam* 55.7 18.2 10.9 15.1 25.0 19.3Aceh Bagian Tengah (rata-rata) 38.8 45.0 12.7 11.8 27.1 23.2Aceh Tengah 41.5 33.2 13.4 14.1 25.6 27.3Bener Meriah* 39.6 27.0 21.4 14.2 25.6 29.4Aceh Tenggara 29.7 56.6 9.0 9.7 26.3 17.7Gayo Lues* 52.1 73.8 6.7 7.5 35.0 16.8Aceh 26.6 36.3 10.6 10.2 20.9 21.5Rata-rata kota 8.5 10.4 4.5 0.8 6.1 11.1Rata-rata kabupaten lama 29.6 40.7 11.6 10.7 23.2 19.8Rata-rata kabupaten baru 31.8 41.0 12.4 13.8 24.7 24.7Median 25.6 21.3Catatan. Rata-rata tertimbang menurut jumlah penduduk.* Merupakan kabupaten baru# Kesakitan adalah % penduduk yang menderita penyakit selama tahun 2005.Sumber: BPS, berdasarkan estimasi penduduk pada tahun 2008.Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 131


Lampiran A: Tabel 3.2 Indikator Pendidikan menurutKabupaten di Aceh 1993, 2004 dan 2008Bab TigaRata-rata lama pendidikan Angka melek huruf dewasa (%)Daerah/Kabupaten1993 2004 2008 1993 2004 2008Aceh Bagian Utara dan Timur (rataratatidak meliputi kota-kota)6.5 8.7 8.7 88.4 96.5 96.2Aceh Besar 7 9.4 9.9 87.4 96.1 96.2Aceh Timur 6.4 8.1 8.4 94.1 98.8 97.1Kota Langsa* 9.2 10.0 98.6Aceh Tamiang* 8.1 8.4 97.9 97.7Aceh Utara 6.6 8.9 9.1 89.6 94.4 95.1Kota Lhokseumawe* 9.6 10.0 98.8Bireuen 9.1 9.2 98.1 98.1Pidie 6.1 8.3 8.6 82.3 93.9 95.4Pidie Jaya* 7.6 93.5Kota Banda Aceh 10.3 11.2 12.0 96.3 97 99.0Kota Sabang 7.8 9.4 10.5 95.1 97.9 98.1Aceh Bagian Barat dan Selatan(rata-rata tidak meliputi kota-kota)5.3 7.4 8.2 83.6 94.3 93.1Aceh Barat 5.1 8.1 8.3 81.1 89.1 92.8Aceh Jaya* 8.6 8.8 96.1 93.1Nagan Raya* 6.3 7.4 89.3 88.4Simeulue 6.1 8.5 98.7 98.0Aceh Selatan 5.5 8.1 8.3 86.1 95.7 93.4Aceh Barat Daya* 7.2 7.5 95 95.7Aceh Singkil 7.7 8.3 96.2 90.4Subulussalam* 7.6 90.7Aceh Bagian Tengah (rata-rata) 6.8 8.6 8.9 89.7 92.9 93.8Aceh Tengah 7.3 9 9.2 93.2 97.1 97.7Bener Meriah* 7.8 8.1 97.0Aceh Tenggara 6.2 9.3 9.4 86.2 96 97.1Gayo Lues* 8.3 8.7 85.5 83.5Aceh 6.5 8.4 8.6 88.5 95.7 95.9Rata-rata kota 9.1 9.9 10.1 95.7 97.5 97.0Rata-rata kabupaten lama 6.3 8.4 8.8 87.5 95.8 95.6Rata-rata kabupaten baru 7.7 8.1 92.8 92.7Indonesia# 7.1 7.6 89.5 92.1Peringkat Aceh 9 10Catatan: Rata-rata daerah tidak tertimbang menurut penduduk usia sekolah. Rata-rata tertimbang akanmengalami sedikit kenaikan atau penurunan.* Merupakan kabupaten baru # Data untuk Indonesia adalah untuk tahun 2002 dan 2008Sumber: Bappeda dan Dinas Pendidikan NAD.132Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Lampiran A: Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolahmenurut Kabupaten di Aceh, 2008 (Prosentase)Bab TigaDaerah / KabupatenKelompok Usia(dalam tahun)Rata-ratatingkatSelisihantara SMAdan SMP7-12 13-15 16-17 18-23 7-17Aceh Bagian Utara dan Timur (rataratatidak meliputi kota-kota)99.1 93.6 69.5 20.4 13.0 -24.2Aceh Besar 99.1 94.4 76.8 30.5 9.0 -17.6Aceh Timur 98.9 89.3 58.9 14.6 20.3 -30.4Kota Langsa* 99.0 94.3 76.2 27.4 10.0 -18.1Aceh Tamiang* 99.2 93.6 64.7 13.9 14.3 -28.9Aceh Utara 99.5 90.4 70.5 13.7 12.3 -19.9Kota Lhokseumawe* 99.4 95.2 79.6 31.8 5.0 -15.6Bireuen 99.3 92.5 74.6 33.8 11.3 -17.9Pidie 98.8 97.1 72.0 22.0 12.0 -25.1Pidie Jaya* 98.9 98.2 68.9 14.2 11.3 -29.4Kota Banda Aceh 98.7 97.7 86.8 42.0 7.3 -10.9Kota Sabang 98.9 94.6 70.4 9.3 13.7 -24.2Aceh Bagian Barat dan Selatan(rata-rata tidak meliputi kota-kota)98.7 94.5 74.2 15.1 12.5 -20.3Aceh Barat 98.5 95.2 78.2 15.8 11.7 -17.0Aceh Jaya* 97.3 93.8 62.1 8.3 19.7 -31.8Nagan Raya* 99.0 92.9 79.5 17.5 11.0 -13.4Simeulue 98.7 93.9 83.3 12.6 11.7 -10.6Aceh Selatan 99.4 97.4 74.4 17.1 6.3 -23.0Aceh Barat Daya* 98.9 95.2 72.7 20.8 10.7 -22.5Aceh Singkil 98.9 93.0 69.0 13.6 16.7 -24.0Subulussalam* 97.6 91.6 73.3 15.9 17.3 -18.3Aceh Bagian Tengah (rata-rata) 98.9 95.3 69.5 15.8 11.1 -25.8Aceh Tengah 99.2 98.5 71.5 14.0 7.7 -27.0Bener Meriah* 99.4 97.3 75.7 18.9 5.0 -21.6Aceh Tenggara 99.4 96.6 69.6 16.1 9.3 -27.0Gayo Lues* 97.5 88.8 61.4 14.1 22.3 -27.4Aceh 99.0 94.1 72.4 22.4 -21.7Rata-rata kota 98.7 94.7 77.3 25.3 10.7 -17.4Rata-rata kabupaten lama 99.1 94.4 72.6 18.5 11.7 -21.8Rata-rata kabupaten baru 98.6 94.3 69.3 15.4 13.5 -25.0Indonesia 97.8 84.4 54.7 12.4 -29.7Peringkat Aceh 2 1 1 2* Merupakan Kabupaten BaruSumber: BPS 2010Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 133


Lampiran A: Tabel 3.4 Harapan Hidup di Aceh2002, 2005 dan 2008 (tahun)Bab TigaDaerah / Kabupaten 2002 2005 2008Perubahan2002-2008Aceh Bagian Utara dan Timur (rataratatidak meliputi kota-kota)69.3 69.4 69.7 0.9Aceh Besar 69.5 70.0 70.5 1.0Aceh Timur 67.9 69.1 69.5 1.6Kota Langsa* 68.9 70.1Aceh Tamiang* 67.8 68.2Aceh Utara 68.9 69.1 69.5 0.6Kota Lhokseumawe* 68.4 70.0Bireuen 72.7 72.2 72.3 -0.4Pidie 67.7 68.4 69.1 1.4Pidie Jaya* 69.0Kota Banda Aceh 68.5 68.7 70.2 1.7Kota Sabang 68.8 69.6 70.4 1.6Aceh Bagian Barat dan Selatan(rata-rata tidak meliputi kota-kota)64.5 66.0 66.8 1.4Aceh Barat 68.4 68.9 69.8 1.4Aceh Jaya* 67.0 67.9Nagan Raya* 69.1 69.4Simeulue 62.2 62.5 62.8 0.6Aceh Selatan 64.7 65.7 66.7 2.0Aceh Barat Daya* 65.4 66.5Aceh Singkil 62.7 63.2 64.5 1.8Subulussalam* 65.5Aceh Bagian Tengah (rata-rata) 67.7 67.7 68.2 1.6Aceh Tengah 67.1 69.1 69.4 2.3Bener Meriah* 66.4 67.4Aceh Tenggara 68.3 68.9 69.2 0.9Gayo Lues* 66.2 66.8Aceh 67.7 68.0 68.5 0.8Rata-rata kota 68.7 68.9 69.3 0.6Rata-rata kabupaten lama 67.3 67.9 68.5 1.2Rata-rata kabupaten baru 67.0 67.9Catatan: * Merupakan daerah baruSumber: BPS134Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Lampiran A: Tabel 3.5 Indikator Kesehatan Rakyatmenurut Kabupaten di Aceh, 2008Bab TigaDaerah / KabupatenAngkakematian bayi(per 1000)Pendudukdengan masalahkesehatan%Angkakesakitan%Rata-ratalama penyakit%Anak giziburuk


Lampiran A: Tabel 3.6 Indikator Pelayanan Kesehatanmenurut Kabupaten di Aceh, 2008Bab TigaDaerah / KabupatenPendudukper puskemasDokterper 10.000pendudukTempattidur rumahsakit per 10.000penduduk% Pertolonganpersalinanoleh TenagaKesehatan% Penduduktanpa Akseske FasilitasKesehatanTingkatGabungan2008 2008 2008 2008 2008Aceh Bagian Utara dan Timur (rataratatidak meliputi kota-kota)17.731 1.1 2.6 87.6 12.8 11.9Aceh Besar 12.404 0.8 1.6 91.4 7.1 11Aceh Timur 15.853 0.7 1.2 82.7 21.9 22Kota Langsa* 35.067 4.1 30.2 96.4 0.0 3Aceh Tamiang* 23.990 0.9 4.2 87.9 18.8 17Aceh Utara 23.534 1.6 2.6 79.1 18.3 16Kota Lhokseumawe* 31.752 1.6 11.4 96.3 4.4 5Bireuen 21.033 1.3 2.8 83.0 11.0 14Pidie 11.527 1.4 4.5 92.8 2.6 4Pidie Jaya* 87.3 5.4 6Kota Banda Aceh 21.792 9.9 43.0 100.0 0.0 2Kota Sabang 4.870 4.4 10.3 94.6 5.6 1Aceh Bagian Barat dan Selatan(rata-rata tidak meliputi kota-kota)10.465 1.2 3.8 68.7 13.4 13.3Aceh Barat 12.783 1.6 6.5 59.9 22.8 15Aceh Jaya* 9.450 1.1 0.0 72.8 25.1 20Nagan Raya* 12.434 0.6 3.2 81.6 15.2 17Simeulue 10.224 0.9 9.2 56.4 1.4 7Aceh Selatan 11.673 1.2 3.9 68.0 12.5 13Aceh Barat Daya* 12.310 1.0 2.2 72.6 2.3 11Aceh Singkil 5.898 1.9 1.0 69.5 12.8 10Subulussalam* 65.2 31.1 23Aceh Bagian Tengah (rata-rata) 11.362 1.3 3.4 76.9 14.7 13.5Aceh Tengah 14.041 1.5 4.7 87.6 13.3 7Bener Meriah* 12.505 0.4 0.0 90.9 22.4 21Aceh Tenggara 12.536 1.5 4.3 74.5 7.0 9Gayo Lues* 6.233 1.5 2.9 54.8 24.3 17Aceh 10.347 2.1 7.5 83.1 12.9Rata-rata kota 21.847 5.7 28.8 96.9 4.7 6.8Rata-rata kabupaten lama 14.012 1.3 3.3 76.8 12.5 11.6Rata-rata kabupaten baru 14.935 0.7 2.1 76.6 15.5 15.6Catatan: Perhitungan dokter dan tempat tidur rumah sakit hanya meliputi fasilitas yang terbuka bagi masyarakatumum dan tidak termasuk dokter dan tempat tidur bagi TNI, polisi dan pegawai negeri.* Merupakan Kabupaten BbaruSumber: BPS, Aceh Dalam Angka 2009136Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Lampiran A: Tabel 4.1 PDRB dan Pengeluaran per Kapitaper bulan menurut Kabupaten di Aceh (Rp 000s)Bab EmpatDaerah / Kabupaten(Rp sekarang000s 2007)PDRB per kapitanon-minyakTingkat(Rp sekarang000s 2008)Pengeluaranper kapitaTingkatSelisihtingkatPangan(%total)Aceh Bagian Utara dan Timur (rataratatidak meliputi kota-kota)703 11.9 401 13.9 2.0 63.9Aceh Besar 811 6 514 4 -2 58.0Aceh Timur 607 17 403 15 -2 62.5Kota Langsa* 715 12 471 5 -7 59.2Aceh Tamiang* 792 7 370 18 11 62.9Aceh Utara 629 15 338 21 6 66.8Kota Lhokseumawe* 1,487 1 419 12 11 57.3Bireuen 732 11 380 17 6 64.0Pidie 442 20 420 11 -9 71.5Pidie Jaya* 512 18 412 13 -5 68.0Kota Banda Aceh 1,028 4 889 1 -3 41.1Kota Sabang 693 14 652 2 -12 60.1Aceh Bagian Barat dan Selatan(rata-rata tidak meliputi kota-kota)815 12.0 441 10.7 -1.3 63.5Aceh Barat 1,205 3 573 3 0 55.7Aceh Jaya* 628 16 470 6 -10 66.5Nagan Raya* 1,255 2 466 7 5 64.0Simeulue 339 23 439 10 -13 66.5Aceh Selatan 738 9 381 16 7 63.3Aceh Barat Daya* 733 10 363 19 9 66.1Aceh Singkil 435 21 407 14 -7 62.4Subulussalam* 480 19 331 22 3 67.5Aceh Bagian Tengah (rata-rata) 658 12.0 399 15.0 3.0 65.5Aceh Tengah 703 5 401 8 3 58.0Bener Meriah* 811 8 514 9 1 64.8Aceh Tenggara 607 22 403 23 1 69.4Gayo Lues* 715 13 471 20 7 69.6Aceh 703 5 401 8 3 58.0Rata-rata kota 880.6 10.0 552.3 8.4 -1.6 57.0Rata-rata kabupaten lama 651.7 13.8 422.4 12.9 -0.9 63.4Rata-rata kabupaten baru 770.1 10.6 411.0 13.1 2.6 66.0Notes: * Denotes new jurisdiction. # Denotes non-oil GRDP.Source: GDRP data is derived from BPS. Expenditure data is from Susenas survey.Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 137


Lampiran A: Tabel 4.2 Indikator Pekerjaanmenurut Kabupaten di Aceh, 2008Bab EmpatDaerah / KabupatenAngkaPartisipasiAngkatanKerja%PekerjaanSektorInformal%PengangguranTerbuka%TingkatPartisipasiAngkatanKerjaTingkatPekerjaanSektorInformalTingkatPengangguranTerbukaKeseluruhantingkatAceh Bagian Utara dan Timur (rataratatidak meliputi kota-kota)60.0 62.2 10.4 11.6 12.4 14.3 13.9Aceh Besar 55.9 49.1 12.1 19 3 20 18Aceh Timur 61.4 61.3 11.7 10 11 19 17Kota Langsa* 57.0 53.6 11.3 17 4 16 15Aceh Tamiang* 62.2 60.0 11.2 7 9 15 8Aceh Utara 55.0 62.3 14.0 20 13 22 23Kota Lhokseumawe* 52.3 54.3 14.4 23 5 23 20Bireuen 61.1 65.6 7.5 11 15 7 10Pidie 62.5 67.5 7.9 6 17 8 8Pidie Jaya* 61.8 69.3 8.5 8 19 9 13Kota Banda Aceh 63.0 24.4 11.4 5 1 18 1Kota Sabang 61.8 48.8 11.4 9 2 17 6Aceh Bagian Barat dan Selatan(rata-rata tidak meliputi kota-kota)59.4 60.1 8.0 13.9 10.7 9.0 10.6Aceh Barat 56.4 62.4 7.2 18 14 6 16Aceh Jaya* 59.4 55.9 10.4 14 8 14 13Nagan Raya* 65.6 68.6 5.0 3 18 4 2Simeulue 54.9 61.8 8.6 21 12 10 19Aceh Selatan 60.9 60.2 8.8 12 10 11 10Aceh Barat Daya* 60.2 55.9 5.5 13 7 5 2Aceh Singkil 58.7 55.8 10.2 16 6 13 12Subulussalam* 58.7 65.6 12.2 15 16 21 21Aceh Bagian Tengah (rata-rata) 66.8 80.7 5.6 7.3 21.5 4.5 8.8Aceh Tengah 77.6 80.0 4.9 1 21 3 2Bener Meriah* 72.2 84.7 3.4 2 23 1 5Aceh Tenggara 54.3 77.7 9.6 22 20 12 22Gayo Lues* 63.2 80.5 4.3 4 22 2 6Aceh 60.3 61.8 9.6Indonesia 67.2 61.3 8.4Rata-rata kota 58.6 49.3 12.1 13.8 5.6 19.0 12.6Rata-rata kabupaten lama 59.9 64.0 9.3 14.2 12.9 11.9 14.3Rata-rata kabupaten baru 63.5 67.8 6.9 7.3 15.1 7.1 7.0Catatan: * Merupakan kabupaten baru.Sumber: BPS, Indonesia, 2008.138Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Lampiran A: Tabel 4.3 Partisipasi Angkatan Kerjamenurut Gender di Aceh 1998-2008Bab EmpatTahun Laki-laki Perempuan Total % Laki-laki%Perempuan% totalpertumbuhan1998 1020 612 1631 62.5 37.51999 1045 635 1680 62.2 37.8 2.5%2000 1071 660 1731 61.9 38.1 2.5%2001 1125 693 1818 61.9 38.1 5.0%2002 1101 727 1828 60.2 39.8 -2.1%2003 1335 867 2202 60.6 39.4 21.3%2004 1074 545 1619 66.3 33.7 -19.5%2005 1082 681 1762 61.4 38.6 0.7%2006 1126 688 1814 62.1 37.9 4.1%2007 1121 621 1742 64.3 35.7 -0.4%2008 1154 640 1793 64.3 35.7 2.9%Sumber: BPS Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2009Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 139


Lampiran A: Tabel 5.1 Partisipasi perempuan di DPR dan Posisi Kepemimpinanmenurut kabupaten di Aceh, 1999 - 2008 (%)Bab LimaDaerah / KabupatenPartipasiperempuan di DPR(%)Perempuan dalam Posisi Pejabat Senior,Manajerial dan Staff Teknis(%)1999 2002 2008Tingkat20081999 2002 2008Tingkat2008Aceh Bagian Utara dan Timur (rataratatidak meliputi kota-kota)7.7 12.1 7.3Aceh Besar 0 0 1.0 19 59.3 60 53.3 7Aceh Timur 2.2 0 6.7 13 57.9 36.8 55.2 4Kota Langsa* 16.7 2 44.3 17Aceh Tamiang* 6.7 15 53.1 8Aceh Utara 8.9 4.4 12.5 5 62.6 44.4 42.0 19Kota Lhokseumawe* 1.0 23 29.1 23Bireuen 0 8.6 12 56 60.3 2Pidie 0 5.0 9.1 10 47.5 56.5 55.2 5Pidie Jaya* 9.1 11 54.5 6Kota Banda Aceh 0 0 13.3 4 53.3 55.4 49.6 14Kota Sabang 5.0 5.0 1.0 22 58.5 35.9 51.5 10Aceh Bagian Barat dan Selatan(rata-rata tidak meliputi kota-kota)7.5 12.1 13.6Aceh Barat 2.6 2.5 6.7 14 37.3 39.3 32.7 22Aceh Jaya* 15.0 3 50.6 13Nagan Raya* 4.0 17 65.3 1Simeulue 0 10.0 9 19 45.0 16Aceh Selatan 0 0 4.0 16 47.8 62.5 50.8 12Aceh Barat Daya* 1.0 20 51.0 11Aceh Singkil 0 12.0 6 26.9 41.1 20Subulussalam* 12.0 8 49.6 15Aceh Bagian Tengah (rata-rata) 13.0 11.8 12.8Aceh Tengah 0 0 1.0 18 54.5 50 59.3 3Bener Meriah* 38.1 1 52.4 9Aceh Tenggara 3.3 0 12.0 7 41.8 30.4 40.8 21Gayo Lues* 1.0 21 42.0 18Aceh 8.3 9.1 5.8 54.5 45.3 49.6Rata-rata kota 2.5 2.5 8.8 11.8 55.9 45.7 44.8 15.8Rata-rata kabupaten lama 2.1 1.1 7.6 11.7 51.1 43.8 48.7 11.9Rata-rata kabupaten baru 10.7 12.6 52.7 9.4Catatan: * Merupakan kabupaten baru.Sumber: Laporan Kesenjangan Kesejahterraan Masyarakat Antar Daerah untuk tahun 1999, 2002. BPS untuk 2008.140Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Lampiran A: Tabel 6.1 IPM dan Pendapatan Fiskal per Kapitamenurut Kabupaten di Aceh, 2007Bab EnamDaerah / KabupatenIPM 2007Pendapatan fiskalper kapita 2007Indeks Tingkat Rp TingkatAceh Bagian Utara dan Timur (rataratatidak meliputi kota-kota)71.3 1,611Aceh Besar 72.7 4 1,574 18Aceh Timur 69.4 12 1,608 17Kota Langsa* 72.2 6 2,201 13Aceh Tamiang* 69.2 14 1,624 16Aceh Utara 71.4 8 1,462 20Kota Lhokseumawe* 74.7 2 2,211 12Bireuen 72.5 5 1,493 19Pidie 70.8 10 1,308 21Kota Banda Aceh 76.3 1 2,641 9Kota Sabang 74.5 3 9,233 1Aceh Bagian Barat dan Selatan(rata-rata tidak meliputi kota-kota)68.3 3,010Aceh Barat 69.3 13 2,646 8Aceh Jaya* 68.2 19 5,016 2Nagan Raya* 67.6 22 3,008 5Simeulue 68.0 20 3,391 4Aceh Selatan 68.9 15 2,050 15Aceh Barat Daya* 68.4 17 2,821 6Aceh Singkil 68.0 20 2,138 14Aceh Bagian Tengah (rata-rata) 69.8 2,870Aceh Tengah 72.1 7 2,439 10Bener Meriah* 68.9 15 2,774 7Aceh Tenggara 71.0 9 2,260 11Gayo Lues* 67.1 23 4,006 3Median 69.4 2,260Rata-rata kota 71.8 8.0 2,351 15.3Rata-rata kabupaten lama 70.2 12.4 2,034 10.9Rata-rata kabupaten baru 70.1 12.4 3,208 11.8Sumber: Tingkat IPM didasarkan pada data dari BPS; Tingkat pendapatan per kapita didasarkan pada data dariBank Dunia (2008) “Analisa Pengeluaran Publik Aceh”.* Merupakan kabupaten baru.Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 141


Lampiran A: Tabel 6.2 Rata-rata Pengeluaran per Kapita menurutKabupaten di Aceh 2006-07 (Rp 000s tetap 2006)Bab EnamDaerah / Kabupaten Kesehatan PendidikanInfrastrukturstrukturSubtotalPersendari totalTotalsemua sektorAceh Bagian Utara dan Barat (rataratatidak meliputi kota-kota)1.825Aceh Besar 139 545 156 840 55% 1.519Aceh Timur 104 346 206 656 46% 1.434Kota Langsa* 238 553 230 1.021 48% 2.134Aceh Tamiang* 181 545 472 1.198 57% 2.086Aceh Utara 134 453 732 1.319 60% 2.198Kota Lhokseumawe* 124 601 319 1.045 48% 2.180Bireuen 135 498 264 898 63% 1.429Pidie 96 452 116 664 52% 1.277Kota Banda Aceh 138 802 268 1.208 49% 2.479Kota Sabang 1.171 1.637 1.061 3.870 43% 8.983Aceh Bagian Barat dan Selatan(rata-rata)2.804Aceh Barat 237 639 601 1.478 53% 2.804Aceh Jaya* 289 870 1.918 3.077 54% 5.739Nagan Raya* 203 656 606 1.464 55% 2.670Simeulue 177 289 294 760 29% 2.653Aceh Selatan 136 480 147 763 45% 1.704Aceh Barat Daya* 235 649 507 1.392 53% 2.645Aceh Singkil 183 421 211 815 38% 2.151Aceh Bagian Tengah (rata-rata) 2.580Aceh Tengah 195 580 318 1.093 47% 2.314Bener Meriah* 176 561 383 1.120 46% 2.423Aceh Tenggara 128 443 243 814 41% 1.967Gayo Lues* 147 589 504 1.241 34% 3.617Median untuk Aceh 176 549 306 1.069 2.189Rata-rata sebagai % total 8% 22% 17% 47% 100%Rata-rata kota 418 898 469 1.786 48% 3.944Rata-rata kabupaten lama 151 468 299 918 48% 1.950Rata-rata kabupaten baru 205 645 732 1.582 50% 3.196Catatan: Berasal dari Bank Dunia, Aceh public expenditure analysis update 2008, Jakarta, Bank Dunia, 2008; tabel C.8.* Merupakan Kabupaten Baru.142Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Lampiran B: Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Menurut Provinsi, 2008ProvinsiHarapanHidup(Tahun)AngkaMelek Huruf(%)Rata-RataLama Sekolah(Tahun)PengeluaranRiil Per KapitaYang Disesuaikan(Ribu Rupiah)IPMPeringkatIPM2008 2008 2008 2008 2008 200811. Nangroe Aceh D 68.5 95.9 8.6 559.1 67.1 2912. Sumatera Utara 69.2 97.0 8.6 615.8 72.0 813. Sumatera Barat 69.0 96.6 8.3 620.0 71.9 914. Riau 71.1 97.8 8.6 618.9 73.4 415. Jambi 68.8 95.3 7.7 623.4 71.3 1316. Sumatera Selatan 69.2 97.0 7.7 619.0 71.6 1017. Bengkulu 69.4 94.5 8.1 621.1 71.5 1118. Lampung 69.0 93.5 7.3 623.6 70.7 1719. Bangka Belitung 68.6 95.3 7.5 628.3 71.3 1221. Kepulauan Riau 69.7 94.8 8.2 625.0 72.1 731. DKI Jakarta 72.9 98.7 10.7 625.8 76.7 132. Jawa Barat 67.8 95.5 7.5 625.9 70.8 1633. Jawa Tengah 71.1 89.1 7.0 627.6 71.0 1534. D. I. Yogyakarta 73.1 89.5 8.9 630.3 73.8 335. Jawa Timur 69.1 87.5 7.1 626.3 69.5 2036. Banten 64.6 95.2 8.2 628.7 69.7 1951. Bali 70.6 87.1 7.9 627.9 71.0 1452. Nusa Tenggara Barat 61.5 79.4 6.8 623.0 63.0 3253. Nusa Tenggara Timur 67.0 87.3 6.6 586.7 64.9 3161. Kalimantan Barat 66.3 88.3 6.8 615.2 67.1 3062. Kalimantan Tengah 71.0 97.2 8.0 619.8 72.9 663. Kalimantan Selatan 63.1 95.0 7.5 625.5 68.0 2564. Kalimantan Timur 70.8 96.2 8.9 620.5 73.2 571. Sulawesi Utara 72.0 99.1 9.0 620.0 74.6 272. Sulawesi Tengah 66.1 95.3 8.0 615.7 69.4 2173. Sulawesi Selatan 69.6 86.0 7.2 621.3 69.1 2274. Sulawesi Tenggara 67.4 90.9 7.9 610.1 68.6 2375. Gorontalo 66.2 95.2 7.1 614.1 68.6 2476. Sulawesi Barat 1) 67.4 87.0 7.1 614.7 67.5 2881. Maluku 67.0 97.3 8.6 609.8 70.4 1882. Maluku Utara 65.4 95.5 8.6 592.5 67.7 2791. Papua Barat 2) 67.9 90.8 7.9 595.7 67.8 2694. Papua 68.1 73.0 6.4 503.2 55.8 33Indonesia 69.0 92.1 7.6 634.4 71.5Keterangan:1 Hasil pemekaran Provisi Sulawesi Selatan Tahun 20042 Hasil pemekaran Provinsi Papua Tahun 2001- Angka di depan nama provinsi adalah kode daerahSumber: Tabulasi khusus oleh BPSLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 143


Lampiran B: Tabel 2. Indeks Pembangunan Jender (IPJ)Menurut Provinsi, 2008ProvinsiProporsiPenduduk(% dari Total)AngkaHarapan Hidup(Tahun)AngkaMelek HurufUsia Dewasa(%)Rata-rataLama Sekolah(Tahun)KontribusidalamPendapatan(%) IPJPeringkatIPJP L P L P L P L P L11. Nangroe Aceh D 50.3 49.7 70.5 66.6 94.2 97.6 8.2 9.0 32.2 67.8 61.4 2712. Sumatera Utara 50.2 49.8 71.2 67.3 95.4 98.6 8.2 9.0 35.8 64.2 68.1 813. Sumatera Barat 50.7 49.3 71.0 67.1 95.4 98.0 8.2 8.4 37.8 62.2 68.7 414. Riau 47.3 52.7 73.1 69.2 96.5 99.0 8.3 8.9 21.4 78.6 60.1 3015. Jambi 49.0 51.0 70.8 66.9 92.7 97.9 7.2 8.2 30.0 70.0 64.3 1716. Sumatera Selatan 49.5 50.5 71.2 67.3 95.7 98.3 7.4 8.1 32.3 68 66.0 1117. Bengkulu 49.1 50.9 71.4 67.5 92.1 96.9 7.7 8.4 36.4 63.6 68.4 518. Lampung 49.0 51.0 71.0 67.1 90.3 96.5 7.0 7.6 31.3 68.7 64.7 1619. Bangka Belitung 47.2 52.8 70.6 66.7 93.1 97.3 7.1 7.8 23.7 76.3 60.1 2921. Kepulauan Riau 51.2 48.8 71.7 67.8 93.2 96.4 8.2 8.2 31.9 68.1 65.2 1431. DKI Jakarta 50.9 49.1 74.9 71.1 97.9 99.5 10.3 11.1 33.0 67.0 70.7 232. Jawa Barat 49.6 50.4 69.8 65.9 93.4 97.7 7.1 8.0 29.0 71.0 62.7 2433. Jawa Tengah 50.4 49.6 73.1 69.2 84.8 93.7 6.5 7.5 34.2 65.8 65.9 1234. D. I. Yogyakarta 49.8 50.2 75.1 71.3 84.7 94.5 8.3 9.5 40.4 59.6 72.0 135. Jawa Timur 50.4 49.6 71.1 67.2 83.0 92.5 6.5 7.7 35.0 65.0 65.0 1536. Banten 49.5 50.5 66.6 62.7 92.8 97.6 7.7 8.7 32.6 67.4 64.2 1851. Bali 49.6 50.4 72.6 68.7 81.4 92.8 7.2 8.7 37.7 62.3 68.2 752. Nusa Tenggara Barat 52.2 47.8 63.4 59.7 73.0 87.0 6.2 7.5 35.2 64.8 57.5 3253. Nusa Tenggara Timur 50.2 49.8 69.0 65.1 85.3 89.4 6.4 6.9 42.7 57.3 63.9 1961. Kalimantan Barat 49.5 50.5 68.3 64.4 83.3 93.2 6.4 7.2 36.0 64.0 63.5 2062. Kalimantan Tengah 47.8 52.2 73.0 69.1 96.0 98.2 7.7 8.3 32.4 67.6 68.3 663. Kalimantan Selatan 49.9 50.1 65.0 61.3 92.6 97.4 7.1 8.0 33.1 66.9 62.7 2564. Kalimantan Timur 47.7 52.3 72.8 68.9 94.6 97.7 8.4 9.3 21.2 78.8 59.3 3171. Sulawesi Utara 49.1 50.9 74.0 70.1 98.9 99.4 9.0 8.9 31.9 68.1 69.0 372. Sulawesi Tengah 49.1 50.9 68.1 64.2 93.5 97.0 7.7 8.2 35.9 64.1 66.1 1073. Sulawesi Selatan 51.8 48.2 71.6 67.7 83.5 88.7 7.0 7.5 33.6 66.4 63.1 2274. Sulawesi Tenggara 50.7 49.3 69.4 65.5 87.6 94.5 7.4 8.4 37.1 62.9 65.2 1375. Gorontalo 49.4 50.6 68.2 64.3 94.9 95.4 7.3 6.8 31.9 68.1 62.9 2376. Sulawesi Barat 1) 49.4 50.6 69.4 65.5 84.1 90.0 6.7 7.4 34.6 65.4 63.4 2181. Maluku 49.3 50.7 69.0 65.1 96.3 98.3 8.4 8.9 34.3 65.7 66.2 982. Maluku Utara 49.4 50.6 67.4 63.5 93.4 97.6 8.3 8.9 32.5 67.5 62.6 2691. Papua Barat 2) 47.5 52.5 69.9 66.0 88.3 93.0 7.4 8.4 28.4 71.6 60.9 2894. Papua 48.1 51.9 70.1 66.2 67.1 78.4 5.5 7.2 36.2 63.8 53.4 33Indonesia 49.9 50.1 71.0 67.1 89.1 95.3 7.2 8.1 33.0 67.0 65.9Keterangan:1 Hasil pemekaran Provisi Sulawesi Selatan Tahun 20042 Hasil pemekaran Provinsi Papua Tahun 2001- Angka di depan nama provinsi adalah kode daerahSumber: Tabulasi khusus oleh BPS144Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Lampiran B: Tabel 3. Indeks Pemberdayaan Jender (IDJ)Menurut Provinsi, 2005 dan 2008ProvinsiWanitadi parlemen(% darianggotaparlemen)Wanita pekerjaprofesional, teknisi,kepemimpinan& ketatalaksanaan(% dari total)Wanitadalamangkatankerja(% dari total)Rata-rata Upahdi Sektor Non Pertanian(Rupiah)IDJPeringkatIDJ2008 2008 2008 P L 2008 200811. Nangroe Aceh D 5.8 49.6 35.7 1 221 603 1 427 396 50.2 2912. Sumatera Utara 7.1 43.0 40.8 931 833 1 154 245 56.9 2013. Sumatera Barat 9.1 49.7 39.8 1 121 399 1 220 368 60.9 1414. Riau 7.3 42.5 28.4 1 075 122 1 566 738 48.6 3115. Jambi 13.3 42.5 35.2 933 816 1 182 983 61.4 1116. Sumatera Selatan 18.5 49.5 38.5 960 468 1 262 305 67.7 317. Bengkulu 20.5 45.2 39.0 1 153 219 1 288 118 71.8 118. Lampung 20.0 35.5 35.8 757 904 927 724 66.3 419. Bangka Belitung 2.9 40.4 29.9 866 195 1 192 230 45.6 3221. Kepulauan Riau 6.7 30.2 37.1 1 478 773 1 864 917 49.3 3031. DKI Jakarta 14.7 35.4 40.2 1 320 438 1 796 428 61.0 1332. Jawa Barat 10.0 32.7 33.5 929 919 1 147 989 53.6 2733. Jawa Tengah 15.0 44.6 41.1 650 466 875 415 65.2 634. D. I. Yogyakarta 12.7 40.8 43.8 912 222 1 049 631 65.9 535. Jawa Timur 14.9 42.9 40.0 771 776 953 242 65.2 736. Banten 6.7 36.6 35.4 1 107 859 1 254 907 54.4 2651. Bali 7.3 34.7 44.8 972 173 1 305 557 57.0 1952. Nusa Tenggara Barat 9.1 38.6 44.0 678 251 981 039 56.6 2153. Nusa Tenggara Timur 10.9 40.0 42.8 1 185 166 1 189 415 61.1 1261. Kalimantan Barat 5.5 41.2 41.0 1 034 076 1 278 576 55.3 2462. Kalimantan Tengah 20.0 41.6 35.3 1 110 168 1 267 031 69.7 263. Kalimantan Selatan 10.9 41.1 40.0 893 163 1 203 722 60.1 1664. Kalimantan Timur 22.2 33.4 30.7 1 181 421 1 943 835 59.6 1771. Sulawesi Utara 12.8 46.0 31.1 1 238 793 1 193 590 62.4 972. Sulawesi Tengah 13.3 45.0 36.8 1 081 556 1 124 339 64.9 873. Sulawesi Selatan 8.0 44.1 37.7 1 038 635 1 241 938 56.1 2274. Sulawesi Tenggara 8.9 38.4 41.6 987 719 1 192 334 57.8 1875. Gorontalo 11.4 48.8 32.7 866 772 898 006 60.5 1576. Sulawesi Barat 1) 11.4 48.5 37.4 1 085 119 1 223 787 62.2 1081. Maluku 4.4 36.7 36.4 1 211 524 1 325 010 51.7 2882. Maluku Utara 1.0 36.0 38.0 1 065 906 1 354 556 44.7 3391. Papua Barat 2) 11.8 32.5 34.8 1 327 453 1 790 456 55.2 2594. Papua 14.3 39.8 41.0 1 822 289 2 233 949 55.8 23Indonesia 11.3 39.8 38.2 934 773 1 174 597 60.5Keterangan:1 Hasil pemekaran Provisi Sulawesi Selatan Tahun 20042 Hasil pemekaran Provinsi Papua Tahun 2001- Angka di depan nama provinsi adalah kode daerahSumber: Tabulasi khusus oleh BPSLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 145


Lampiran B: Tabel 4. Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)Menurut Provinsi, 2008ProvinsiPendudukyang diperkirakantidakmencapai usia40 tahun (%)Angkabuta hurufpendudukdewasa(%)PendudukTanpa AksesPada Air Bersih(%)Penduduktanpa aksespada fasilitassaranakesehatan(%)Balitakurang gizi(*Riskesdas NHCS,** WHO Standards)(%)IKM(*RiskesdasNHCS, ** WHOStandards)PeringkatIKM (*RiskesdasNHCS, ** WHO Standards)2008 2008 2008 2008 2008* 2008** 2008* 2008** 2008* 2008**11. Nangroe Aceh D 8.8 4.1 25.7 12.9 31.5 26.5 16.5 15.4 17 1512. Sumatera Utara 8.1 3.0 23.7 20.1 28.4 22.7 16.9 15.6 20 1713. Sumatera Barat 8.3 3.4 26.1 4.9 25.6 20.2 13.5 12.3 10 714. Riau 6.3 2.2 39.6 15.3 25.8 21.4 18.7 17.7 24 2215. Jambi 8.5 4.7 40.7 9.3 24.1 18.9 17.4 16.2 21 1816. Sumatera Selatan 8.1 3.0 34.4 24.7 21.6 18.2 18.8 18.0 25 2417. Bengkulu 7.9 5.5 52.0 10.4 20.7 16.7 19.4 18.5 26 2618. Lampung 8.3 6.5 32.3 13.0 22.5 17.5 16.0 15.0 14 1319. Bangka Belitung 8.7 4.7 20.4 15.7 24.8 18.3 14.5 13.1 12 1121. Kepulauan Riau 7.6 5.2 22.3 7.4 16.4 12.4 11.2 10.4 5 631. DKI Jakarta 4.7 1.3 0.9 0.0 17.0 12.9 4.7 4.1 1 132. Jawa Barat 9.5 4.5 14.1 6.1 20.6 15.0 10.5 9.5 3 333. Jawa Tengah 6.3 10.9 12.1 5.4 20.7 16.0 10.6 9.9 4 434. D. I. Yogyakarta 4.6 10.5 13.3 0.0 14.9 10.9 9.1 8.4 2 235. Jawa Timur 8.2 12.5 8.2 6.0 21.9 17.4 11.3 10.7 7 536. Banten 13.3 4.8 12.9 11.5 22.3 16.6 12.8 11.9 9 851. Bali 6.7 12.9 10.8 1.1 15.4 11.4 11.3 9.9 6 1052. Nusa Tenggara Barat 17.1 20.6 15.0 3.2 31.6 24.8 16.9 17.7 19 2153. Nusa Tenggara Timur 10.5 12.7 33.7 20.7 39.6 33.6 22.5 21.2 29 2861. Kalimantan Barat 11.3 11.7 75.5 29.2 28.0 22.5 31.0 29.8 32 3262. Kalimantan Tengah 6.4 2.8 51.1 23.8 28.2 24.2 23.9 23.0 30 2963. Kalimantan Selatan 15.1 5.0 36.3 13.9 33.0 26.6 20.3 18.9 27 2064. Kalimantan Timur 6.6 3.8 27.1 18.7 23.9 19.3 16.3 15.2 16 1971. Sulawesi Utara 5.5 0.9 13.9 14.0 21.2 15.8 11.5 10.3 8 972. Sulawesi Tengah 11.5 4.7 21.0 13.5 32.4 27.6 16.2 15.2 15 1473. Sulawesi Selatan 7.7 14.0 22.4 9.7 23.4 17.6 14.8 13.7 13 1674. Sulawesi Tenggara 10.0 9.1 21.6 18.5 28.8 22.7 16.7 15.4 18 2375. Gorontalo 11.4 4.8 16.3 6.2 32.5 25.4 13.7 12.4 11 1276. Sulawesi Barat 1) 10.0 13.0 31.1 11.6 31.1 25.4 18.2 17.1 23 2581. Maluku 10.5 2.7 20.4 24.4 31.9 27.8 18.1 17.2 22 2782. Maluku Utara 12.3 4.5 31.6 34.1 27.7 22.8 22.0 20.9 28 3091. Papua Barat 2) 9.4 9.2 55.5 37.8 28.1 23.2 28.3 27.2 31 3194. Papua 9.2 27.0 59.3 50.1 26.2 21.2 33.0 32.5 33 33Indonesia 8.3 7.8 19.4 14.7 23.5 18.4 14.0 12.9Keterangan:1 Hasil pemekaran Provisi Sulawesi Selatan Tahun 20042 Hasil pemekaran Provinsi Papua Tahun 2001- Angka di depan nama provinsi adalah kode daerahSumber: Tabulasi khusus oleh BPS146Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Lampiran B: Tabel 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Menurut Kabupaten/Kota, 2008ProvinsiKabupaten/KotaHarapan Hidup(Tahun)AngkaMelek Huruf(%)Rata-RataLama Sekolah(Tahun)PengeluaranRiil per Kapitayang Disesuaikan(Ribu Rupiah)IPMPeringkatIPM2008 2008 2008 2008 2008 200811. Nangroe Aceh D 68.5 95.9 8.6 559.1 67.1 2901. Simeulue 62.8 98.0 8.5 568.3 65.2 40102. Aceh Singkil 64.5 90.4 8.3 572.5 64.5 41503. Aceh Selatan 66.7 93.4 8.3 579.3 67.0 36104. Aceh Tenggara 69.2 97.1 9.4 569.5 69.2 26405. Aceh Timur 69.5 97.1 8.4 576.4 69.2 26506. Aceh Tengah 69.4 97.7 9.2 578.6 70.1 21407. Aceh Barat 69.8 92.8 8.3 574.9 68.2 31308. Aceh Besar 70.5 96.2 9.9 573.9 70.5 19309. Pidie 69.1 95.4 8.6 572.5 68.5 30010. Bireuen 72.3 98.1 9.2 570.0 71.1 16311. Aceh Utara 69.5 95.1 9.1 552.0 67.4 34512. Aceh Barat Daya 66.5 95.7 7.5 557.9 65.1 40213. Gayo Lues 66.8 83.5 8.7 553.5 63.2 42414. Aceh Tamiang 68.2 97.7 8.4 562.1 67.5 34115. Nagan Raya 69.4 88.4 7.4 566.2 65.7 39116. Aceh Jaya 67.9 93.1 8.8 574.8 67.6 33517. Bener Meriah 67.4 97.0 8.1 562.2 66.7 36818. Pidie Jaya 69.0 93.5 7.6 574.3 67.4 34471. Banda Aceh 70.2 99.0 12.0 573.0 72.4 9972. Sabang 70.4 98.1 10.5 574.9 71.4 14273. Langsa 70.1 98.6 10.0 578.6 71.3 14874. Lhokseumawe 70.0 98.8 10.0 578.5 71.2 15075. Subulussalam 65.5 90.7 7.6 554.4 63.3 420Indonesia 69.0 92.1 7.6 634.4 71.5- Angka di depan nama provinsi adalah kode daerahSumber: Tabulasi khusus oleh BPSLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 147


Lampiran B: Tabel 6. Indeks Pembangunan Jender (IPJ)Menurut Kabupaten/Kota, 2008ProvinsiKabupaten/KotaProporsiPenduduk(% dari Total)AngkaHarapan Hidup(Tahun)AngkaMelek HurufUsia Dewasa(%)Rata-rataLama Sekolah(Tahun)KontribusidalamPendapatan(%) IPJPeringkatIPJP L P L P L P L P L11. Nangroe Aceh D 50.3 49.7 70.5 66.6 94.2 97.6 8.2 9.0 32.2 67.8 61.4 2701. Simeulue 47.9 52.1 64.8 61.0 97.1 99.0 8.0 9.1 24.3 75.7 54.6 41902. Aceh Singkil 49.8 50.2 66.4 62.6 85.6 95.1 7.6 9.0 24.6 75.4 55.3 41303. Aceh Selatan 50.2 49.8 68.7 64.8 91.2 95.9 7.9 8.7 32.3 67.7 60.7 33804. Aceh Tenggara 50.2 49.8 71.2 67.2 95.0 99.4 8.8 10.0 34.4 65.6 63.0 26405. Aceh Timur 50.0 50.0 71.6 67.6 96.0 98.3 8.3 8.5 34.1 65.9 64.9 19106. Aceh Tengah 51.2 48.8 71.5 67.5 97.0 98.4 9.1 9.3 40.7 59.3 67.5 10607. Aceh Barat 47.9 52.1 71.8 67.9 89.9 95.9 7.8 8.8 25.0 75.0 58.3 38408. Aceh Besar 50.8 49.2 72.6 68.6 95.5 96.9 9.6 10.1 32.7 67.3 64.6 21409. Pidie 52.4 47.6 71.1 67.2 92.9 98.1 8.2 9.1 34.6 65.4 64.0 23510. Bireuen 50.2 49.8 74.3 70.4 97.4 98.9 9.2 9.3 35.0 65.0 67.3 11611. Aceh Utara 51.2 48.8 71.6 67.6 93.7 96.6 9.1 9.1 33.3 66.7 61.3 31812. Aceh Barat Daya 51.0 49.0 68.5 64.6 93.4 98.1 7.2 7.8 30.8 69.2 58.3 38613. Gayo Lues 49.5 50.5 68.9 64.9 76.1 90.9 8.3 9.1 38.8 61.2 60.9 33114. Aceh Tamiang 49.6 50.4 70.2 66.3 96.8 98.6 8.1 8.7 26.6 73.4 57.8 39215. Nagan Raya 49.8 50.2 71.5 67.5 84.4 92.6 6.8 8.0 35.9 64.1 61.7 30716. Aceh Jaya 47.3 52.7 70.0 66.0 89.8 96.5 8.8 8.8 25.6 74.4 58.8 37517. Bener Meriah 49.1 50.9 69.4 65.5 95.3 98.8 7.8 8.4 42.5 57.5 65.6 16318. Pidie Jaya 50.9 49.1 71.1 67.1 91.0 96.6 7.2 8.1 28.8 71.2 57.9 39171. Banda Aceh 48.9 51.1 72.3 68.3 98.6 99.3 11.7 12.3 29.7 70.3 65.7 15772. Sabang 50.8 49.2 72.4 68.4 97.3 98.9 10.4 10.7 29.3 70.7 63.1 26173. Langsa 49.5 50.5 72.2 68.2 97.8 99.3 9.8 10.3 24.8 75.2 62.1 29474. Lhokseumawe 50.0 50.0 72.0 68.1 98.6 99.0 9.7 10.3 22.2 77.8 57.2 40075. Subulussalam 49.4 50.6 67.5 63.7 84.4 97.2 7.0 8.3 32.1 67.9 57.6 395Indonesia 49.9 50.1 71.0 67.1 89.1 95.3 7.2 8.1 33.0 67.0 64.8 65.9- Angka di depan nama provinsi adalah kode daerahSumber: Tabulasi khusus oleh BPS148Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Lampiran B: Tabel 7. Indeks Pemberdayaan Jender (IDJ)Menurut Kabupaten/Kota, 2008ProvinsiKabupaten/KotaWanita diparlemen(% darianggotaparlemen)Wanitapekerja profesional,teknisi,kepemimpinan &ketatalaksanaan(% dari total)Wanitadalamangkatankerja(% daritotal)PendudukWanita(% dari Total)PPenduduk Wanita(% dari Total)LIDJPeringkatIDJ11. Nangroe Aceh D 5.8 49.6 35.7 50.3 1.221.603 1.427.396 50.2 2901. Simeulue 10.0 45.0 27.9 47.9 967.979 1.164.714 51.0 31802. Aceh Singkil 12.0 41.1 29.7 49.8 1.095.169 1.413.832 53.6 26003. Aceh Selatan 4.0 50.8 37.0 50.2 1.013.935 1.247.553 49.0 35304. Aceh Tenggara 12.0 40.8 33.8 50.2 1.555.393 1.514.889 56.1 19705. Aceh Timur 6.7 55.2 33.7 50.0 1.105.230 1.084.673 53.6 25906. Aceh Tengah 1.0 59.3 43.4 51.2 1.110.296 1.244.278 47.9 37107. Aceh Barat 6.7 32.7 30.0 47.9 1.234.798 1.582.444 45.0 40308. Aceh Besar 1.0 53.3 33.0 50.8 1.499.221 1.515.506 45.1 40109. Pidie 9.1 55.2 42.1 52.4 1.092.974 1.500.082 55.6 21110. Bireuen 8.6 60.3 39.6 50.2 926.756 1.125.980 54.7 23111. Aceh Utara 12.5 42.0 33.9 51.2 1.111.725 1.141.370 55.4 21712. Aceh Barat Daya 1.0 51.0 35.8 51.0 931.736 1.168.513 43.0 41813. Gayo Lues 1.0 42.0 39.3 49.5 1.468.570 1.497.807 46.7 39014. Aceh Tamiang 6.7 53.1 33.0 49.6 917.593 1.244.815 47.4 38115. Nagan Raya 4.0 65.3 39.8 49.8 1.482.778 1.752.452 47.2 38416. Aceh Jaya 15.0 50.6 29.2 47.3 1.248.056 1.490.324 58.6 14217. Bener Meriah 38.1 52.4 42.4 49.1 1.396.903 1.390.212 79.3 118. Pidie Jaya 9.1 54.5 43.1 50.9 750.086 1.406.204 50.9 32071. Banda Aceh 13.3 49.6 32.1 48.9 1.843.931 2.061.905 58.7 14172. Sabang 1.0 51.5 30.7 50.8 1.453.601 1.554.407 42.9 41973. Langsa 16.7 44.3 28.8 49.5 815.799 1.001.424 59.2 13174. Lhokseumawe 1.0 29.1 28.8 50.0 1.242.094 1.758.778 31.6 44675. Subulussalam 12.0 49.6 31.2 49.4 1.016.237 971.742 56.9 178Indonesia 11.3 39.8 38.2 49.9 934.773 1.174.597 60.5- Angka di depan nama provinsi adalah kode daerahSumber: Tabulasi khusus oleh BPSLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 149


Lampiran B: Tabel 8. Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)Menurut Kabupaten/Kota, 2008ProvinsiKabupaten/KotaPendudukyang diperkirakantidakmencapai usia40 tahun (%)Angkabuta hurufpendudukdewasa(%)PendudukTanpa AksesPada AirBersih(%)Penduduktanpa aksespada fasilitassaranakesehatan(%)Balita kurang gizi(*Riskesdas NHCS,** WHO Standards)(%)IKM (*RiskesdasNHCS, ** WHOStandards)Peringkat IKM (*RiskesdasNHCS, ** WHOStandards)2008 2008 2008 2008 2007* 2008* 2008* 2008** 2008* 2008**11. Nangroe Aceh D 8.8 4.1 25.7 12.9 31.5 26.5 16.5 15.4 17 1501. Simeulue 15.4 2.0 71.7 1.4 47.0 39.7 28.3 26.7 410 38802. Aceh Singkil 13.5 9.6 41.6 12.8 25.7 21.0 19.6 18.6 304 30003. Aceh Selatan 10.8 6.6 20.3 12.5 33.8 24.9 16.1 14.2 236 18204. Aceh Tenggara 8.2 2.9 30.5 7.0 48.7 48.7 20.1 20.1 321 27605. Aceh Timur 7.8 2.9 42.0 21.9 21.8 21.7 19.9 19.9 318 33506. Aceh Tengah 7.9 2.3 40.6 13.3 19.8 15.1 17.2 16.2 260 25307. Aceh Barat 7.5 7.2 34.6 22.8 34.2 29.9 21.4 20.4 342 28108. Aceh Besar 6.8 3.8 16.0 7.1 24.1 20.0 11.2 10.4 131 12409. Pidie 8.2 4.6 17.2 2.6 30.1 23.6 12.1 10.7 145 7110. Bireuen 5.3 1.9 16.3 11.0 38.7 32.8 15.3 14.0 217 16211. Aceh Utara 7.8 4.9 33.3 18.3 38.8 35.5 21.0 20.3 335 35512. Aceh Barat Daya 11.1 4.3 31.6 2.3 43.2 39.1 18.3 17.4 289 19613. Gayo Lues 10.7 16.5 50.6 24.3 30.3 19.5 25.4 23.1 387 35814. Aceh Tamiang 9.1 2.3 30.3 18.8 26.5 21.4 17.8 16.6 272 30115. Nagan Raya 7.9 11.6 31.4 15.2 40.4 36.1 20.7 19.7 332 25816. Aceh Jaya 9.4 6.9 17.0 25.1 35.2 29.0 18.3 16.9 287 24617. Bener Meriah 10.0 3.0 38.3 22.4 24.5 13.7 20.0 17.6 320 26518. Pidie Jaya 8.3 6.5 23.1 5.4 30.1 14.0 10.8 182 10071. Banda Aceh 7.1 1.0 1.1 0.0 21.0 15.5 6.3 5.6 32 3672. Sabang 7.0 1.9 2.6 5.6 22.8 14.6 7.8 6.4 60 3173. Langsa 7.2 1.4 5.9 0.0 31.9 27.1 9.3 8.3 89 5574. Lhokseumawe 7.3 1.2 1.9 4.4 28.8 24.0 8.7 7.8 75 7875. Subulussalam 12.2 9.3 55.5 31.1 25.7 26.4 30.3 398 379Indonesia 8.3 7.8 19.4 14.7 23.5 18.4 14.0 12.9- Angka di depan nama provinsi adalah kode daerahSumber: Tabulasi khusus oleh BPS150Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Lampiran B: Tabel 9. Kondisi KesehatanMenurut Kabupaten/Kota, 2008ProvinsiKabupaten/KotaAngkaKematian Bayi(per 1.000)Pendudukdengan KeluhanKesehatan(%)AngkaMorbiditas(%)Rata-rataLama Sakit(Hari)Pendudukyang MelakukanPengobatanSendiri(%)KelahiranDitolong olehTenaga Medis(%)11. Nangroe Aceh D 34.1 36.6 21.5 5.4 67.1 83.101. Simeulue 57.6 24.7 15.9 5.1 89.2 56.402. Aceh Singkil 50.7 31.3 16.7 5.9 72.1 69.503. Aceh Selatan 41.3 37.5 25.6 7.7 77.5 68.004. Aceh Tenggara 31.6 25.7 17.7 6.2 77.8 74.505. Aceh Timur 30.3 36.6 26.8 3.9 69.3 82.706. Aceh Tengah 30.7 37.6 27.3 5.2 75.4 87.607. Aceh Barat 29.3 32.6 22.1 6.2 71.1 59.908. Aceh Besar 26.6 38.2 13.8 6.5 44.3 91.409. Pidie 31.8 43.2 21.0 5.9 63.6 92.810. Bireuen 20.9 43.2 28.4 4.5 72.3 83.011. Aceh Utara 30.3 40.8 21.3 4.9 59.6 79.112. Aceh Barat Daya 42.2 31.6 24.9 7.0 73.2 72.613. Gayo Lues 40.7 38.1 16.8 6.9 76.9 54.814. Aceh Tamiang 35.2 34.5 19.6 5.1 66.4 87.915. Nagan Raya 30.7 31.8 21.9 6.2 79.3 81.616. Aceh Jaya 36.2 41.0 26.6 4.3 66.5 72.817. Bener Meriah 38.3 44.7 29.4 5.8 80.3 90.918. Pidie Jaya 32.1 42.3 26.2 5.5 51.4 87.371. Banda Aceh 27.7 24.6 13.9 6.3 56.1 100.072. Sabang 27.2 20.9 8.6 6.7 65.8 94.673. Langsa 28.0 31.2 16.4 5.7 77.5 96.474. Lhokseumawe 28.5 41.8 21.8 3.3 71.3 96.375. Subulussalam 46.2 33.5 19.3 4.7 79.1 65.2Indonesia 32.2 33.3 17.2 6.1 65.5 75.2- Angka di depan nama provinsi adalah kode daerahSumber: Tabulasi khusus oleh BPSLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 151


Lampiran B: Tabel 10. Partisipasi SekolahMenurut Kabupaten/Kota, 2008ProvinsiKabupaten/KotaAngka Partisipasi SekolahAngka Putus SekolahUsia 7-12 Usia 13-15 Usia 16-18 Usia 19-24 Usia 7-15 Usia 16-18 Usia 19-2411. Nangroe Aceh D 99.0 94.1 72.4 22.4 1.0 6.1 13.601. Simeulue 98.7 93.9 83.3 12.6 0.9 3.4 20.502. Aceh Singkil 98.9 93.0 69.0 13.6 1.0 9.4 16.803. Aceh Selatan 99.4 97.4 74.4 17.1 0.4 5.1 8.804. Aceh Tenggara 99.4 96.6 69.6 16.1 1.0 10.4 9.005. Aceh Timur 98.9 89.3 58.9 14.6 0.9 8.5 11.806. Aceh Tengah 99.2 98.5 71.5 14.0 0.0 4.6 20.107. Aceh Barat 98.5 95.2 78.2 15.8 1.9 3.8 21.908. Aceh Besar 99.1 94.4 76.8 30.5 1.2 2.9 8.809. Pidie 98.8 97.1 72.0 22.0 0.8 4.7 7.210. Bireuen 99.3 92.5 74.6 33.8 1.5 4.8 7.011. Aceh Utara 99.5 90.4 70.5 13.7 1.2 6.7 20.512. Aceh Barat Daya 98.9 95.2 72.7 20.8 1.2 2.9 21.413. Gayo Lues 97.5 88.8 61.4 14.1 2.9 15.0 23.414. Aceh Tamiang 99.2 93.6 64.7 13.9 0.7 9.5 10.415. Nagan Raya 99.0 92.9 79.5 17.5 1.4 2.2 12.416. Aceh Jaya 97.3 93.8 62.1 8.3 1.3 9.3 9.917. Bener Meriah 99.4 97.3 75.7 18.9 0.2 3.5 8.618. Pidie Jaya 98.9 98.2 68.9 14.2 0.7 11.6 11.771. Banda Aceh 98.7 97.7 86.8 42.0 0.8 0.0 19.072. Sabang 98.9 94.6 70.4 9.3 1.6 4.5 15.073. Langsa 99.0 94.3 76.2 27.4 1.0 5.1 12.774. Lhokseumawe 99.4 95.2 79.6 31.8 1.1 5.6 5.175. Subulussalam 97.6 91.6 73.3 15.9 2.1 19.0 38.3Indonesia 97.8 84.4 54.7 12.4 2.3 11.0 14.1- Angka di depan nama provinsi adalah kode daerahSumber: Tabulasi khusus oleh BPS152Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Lampiran B: Tabel 11. Kondisi perumahanMenurut Kabupaten/Kota, 2008ProvinsiKabupaten/KotaRumah tanggayang mempunyai aksesterhadap air bersih(%)Rumah tanggayang tinggal di rumahberlantai tanah(%)Rumah tanggatanpa akses terhadapsanitasi (%)2008*) 2008**) 2008 200811. Nangroe Aceh D 41.2 73.4 10.6 36.301. Simeulue 11.9 26.0 4.4 43.102. Aceh Singkil 42.3 56.0 8.4 18.303. Aceh Selatan 27.7 79.6 5.5 48.904. Aceh Tenggara 24.9 70.3 9.0 56.605. Aceh Timur 30.4 58.1 21.1 30.406. Aceh Tengah 40.7 58.5 13.4 33.207. Aceh Barat 29.3 62.2 8.5 51.608. Aceh Besar 53.3 83.4 3.7 24.409. Aceh Besar 28.3 81.2 7.7 70.710. Bireuen 37.1 83.2 9.2 22.411. Aceh Utara 29.3 66.3 20.2 42.112. Aceh Barat Daya 31.0 68.6 6.6 66.213. Gayo Lues 35.8 47.9 6.7 73.814. Aceh Tamiang 51.7 69.8 12.4 9.015. Nagan Raya 23.5 67.2 14.6 47.916. Aceh Jaya 42.8 82.1 8.9 35.417. Bener Meriah 39.5 60.4 21.4 27.018. Pidie Jaya 38.8 76.1 13.4 65.671. Kota Banda Aceh 94.3 98.9 1.5 1.572. Kota Sabang 89.9 97.0 3.9 22.573. Kota Langsa 65.7 93.9 3.9 8.974. Kota Lhokseumawe 78.5 97.2 6.7 18.775. Sabulussalam 24.3 44.3 10.9 18.2Indonesia 54.1 79.8 13.0 26.1Keterangan:*) Akses terhadap air bersih dengan kontrol jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat**) Akses terhadap air bersih tanpa kontrol jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat- Jumlah provinsi dan kabupaten sebelum memiliki kode area resmiSumber: Tabulasi khusus oleh BPSLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 153


Lampiran B: Tabel 12A. Kinerja PerekonomianMenurut Kabupaten/Kota, 2005-2007Kabupaten/KotaPDRB per kapita tahun 2005(Ribu Rupiah)PDRB per kapita tahun 2006*(Ribu Rupiah)PDRB per kapita tahun 2007**(Ribu Rupiah)Dengan Minyakdan GasTanpa Minyakdan GasDengan Minyakdan GasTanpa Minyakdan GasDengan Minyakdan GasTanpa Minyakdan Gas11. Nangroe Aceh D 14.126.34 8.792.89 17.380.60 11.024.31 17.329.35 12.268.7301. Simeulue 3.410.98 3.410.98 3.671.36 3.671.36 4.063.97 4.063.9702. Aceh Singkil 4.779.32 4.779.32 4.848.83 4.848.83 5.217.00 5.217.0003. Aceh Selatan 7.786.01 7.786.01 8.436.24 8.436.24 8.857.37 8.857.3704. Aceh Tenggara 3.841.49 3.841.49 4.367.06 4.367.06 4.664.72 4.664.7205. Aceh Timur 18.461.01 6.205.80 25.782.92 6.726.57 29.706.48 7.285.4306. Aceh Tengah 8.108.53 8.108.53 9.086.87 9.086.87 10.099.57 10.099.5707. Aceh Barat 8.755.52 8.755.52 10.962.98 10.962.98 14.458.63 14.458.6308. Aceh Besar 8.834.45 8.834.45 9.340.38 9.340.38 9.733.60 9.733.6009. Pidie 4.822.50 4.822.50 5.083.89 5.083.89 5.299.03 5.299.0310. Bireuen 7.352.31 7.352.31 7.903.44 7.903.44 8.786.41 8.786.4111. Aceh Utara 21.955.79 6.218.07 29.237.52 6.881.28 23.786.78 7.552.4412. Aceh Barat Daya 6.866.28 6.866.28 7.479.79 7.479.79 8.794.81 8.794.8113. Gayo Lues 6.063.33 6.063.33 6.842.32 6.842.32 8.352.79 8.352.7914. Aceh Tamiang 11.366.47 5.792.87 11.539.90 7.643.99 10.714.36 9.505.6515. Nagan Raya 10.168.57 10.168.57 12.410.95 12.410.95 15.064.47 15.064.4716. Aceh Jaya 5.914.32 5.914.32 6.999.34 6.999.34 7.538.90 7.538.9017. Bener Meriah 7.990.87 7.990.87 8.633.77 8.633.77 9.294.69 9.294.6918. Pidie Jaya - - 5.751.71 5.751.71 6.139.76 6.139.7671. Banda Aceh 10.757.24 10.757.24 12.918.11 12.918.11 12.340.85 12.340.8572. Sabang 6.948.82 6.948.82 7.523.36 7.523.36 8.310.19 8.310.1973. Langsa 7.279.37 7.279.37 7.931.94 7.931.94 8.582.30 8.582.3074. Lhokseumawe 15.207.41 15.207.41 16.037.35 16.037.35 17.839.30 17.839.3075. Subulussalam - - 5.392.29 5.392.29 5.761.80 5.761.80Indonesia 2.774.281.10 2.458.234.30 3.339.479.60 2.967.303.10 3.957.403.90 3.540.950.10Keterangan:* Angka sementara** Angka sangat sementara- Angka di depan nama provinsi adalah kode daerahSumber: Tabulasi khusus oleh BPS154Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Lampiran B: Tabel 12B. Kinerja PerekonomianMenurut Kabupaten/Kota, 2005-2007Annual Growth in Real Per Capita GRDPKabupaten/Kota2005-2006 2006-2007Dengan Minyakdan GasTanpa Minyakdan GasDengan Minyakdan GasTanpa Minyakdan Gas11. Nangroe Aceh D 23.04 25.38 -0.29 11.2901. Simeulue 7.63 7.63 10.69 10.6902. Aceh Singkil 1.45 1.45 7.59 7.5903. Aceh Selatan 8.35 8.35 4.99 4.9904. Aceh Tenggara 13.68 13.68 6.82 6.8205. Aceh Timur 39.66 8.39 15.22 8.3106. Aceh Tengah 12.07 12.07 11.14 11.1407. Aceh Barat 25.21 25.21 31.89 31.8908. Aceh Besar 5.73 5.73 4.21 4.2109. Pidie 5.42 5.42 4.23 4.2310. Bireuen 7.50 7.50 11.17 11.1711. Aceh Utara 33.17 10.67 -18.64 9.7512. Aceh Barat Daya 8.94 8.94 17.58 17.5813. Gayo Lues 12.85 12.85 22.08 22.0814. Aceh Tamiang 1.53 31.96 -7.15 24.3515. Nagan Raya 22.05 22.05 21.38 21.3816. Aceh Jaya 18.35 18.35 7.71 7.7117. Bener Meriah 8.05 8.05 7.66 7.6618. Pidie Jaya - - 6.75 6.7571. Banda Aceh 20.09 20.09 -4.47 -4.4772. Sabang 8.27 8.27 10.46 10.4673. Langsa 8.96 8.96 8.20 8.2074. Lhokseumawe 5.46 5.46 11.24 11.2475. Subulussalam - - 6.85 6.85Indonesia 20.37 20.71 18.50 19.33- Angka di depan nama provinsi adalah kode daerahSumber: Tabulasi khusus oleh BPSLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 155


Lampiran B: Tabel 13. Kondisi Tenaga Kerja dan KemiskinanMenurut Kabupaten/Kota, 2008ProvinsiKabupaten/KotaAngkaPartisipasiTenagaKerja(%)Pengangguranterbuka(%)Pekerja yangBekerja Selama< 14JamPerminggu(%)< 35JamPerminggu(%)Pekerjadi SektorInformal(%)PengeluaranPer KapitaTotal(RibuRupiah/Bulan)Makanan(% dariTotal)GarisKemiskinan(Rupiah/Kapita/Bulan)KemiskinanJumlahPendudukMiskin(000)AngkaKemiskinan(%)11. Nangroe Aceh D 60.3 9.6 3.5 35.7 61.8 444.1 60.6 248.627 962.34 23.601. Simeulue 54.9 8.6 3.0 35.7 61.8 439.5 66.5 253.123 20.57 26.502. Aceh Singkil 58.7 10.2 2.6 33.7 55.8 407.2 62.4 213.997 22.24 23.303. Aceh Selatan 60.9 8.8 6.2 37.4 60.2 380.8 63.3 203.761 38.82 19.404. Aceh Tenggara 54.3 9.6 3.4 43.3 77.7 323.5 69.4 165.925 30.89 18.505. Aceh Timur 61.4 11.7 1.4 32.1 61.3 403.4 62.5 256.739 76.22 24.106. Aceh Tengah 77.6 4.9 4.2 44.6 80.0 466.1 58.0 283.307 40.64 23.407. Aceh Barat 56.4 7.2 4.8 36.6 62.4 572.9 55.7 335.955 43.69 30.008. Aceh Besar 55.9 12.1 6.0 36.5 49.1 514.2 58.0 285.876 63.46 21.509. Pidie 62.5 7.9 2.5 33.9 67.5 420.5 71.5 277.688 101.77 28.110. Bireuen 61.1 7.5 4.7 36.5 65.6 380.2 64.0 214.801 79.09 23.311. Aceh Utara 55.0 14.0 3.0 36.4 62.3 338.1 66.8 218.970 135.70 27.612. Aceh Barat Daya 60.2 5.5 2.4 29.8 55.9 363.0 66.1 231.460 27.43 23.413. Gayo Lues 63.2 4.3 0.9 44.5 80.5 351.0 69.6 231.260 18.89 26.614. Aceh Tamiang 62.2 11.2 4.4 44.1 60.0 370.1 62.9 240.753 50.82 22.315. Nagan Raya 65.6 5.0 5.8 39.0 68.6 466.3 64.0 288.593 33.21 28.116. Aceh Jaya 59.4 10.4 3.2 23.1 55.9 470.3 66.5 215.382 17.24 23.917. Bener Meriah 72.2 3.4 1.7 42.4 84.7 444.2 64.8 272.217 31.28 29.218. Pidie Jaya 61.8 8.5 6.7 44.6 69.3 412.0 68.0 274.078 37.70 30.371. Banda Aceh 63.0 11.4 1.7 14.8 24.4 888.8 41.1 362.992 19.91 9.672. Sabang 61.8 11.4 1.6 24.7 48.8 652.1 60.1 310.697 7.14 25.773. Langsa 57.0 11.3 2.2 32.7 53.6 471.1 59.2 199.628 23.96 18.074. Lhokseumawe 52.3 14.4 1.4 28.6 54.3 418.7 57.3 194.884 23.94 15.975. Subulussalam 58.7 12.2 3.6 46.6 65.6 330.6 67.5 168.953 17.73 29.0Indonesia 67.2 8.4 4.2 30.3 61.3 436.6 52.5 195.678 34.543.00 15.2- Angka di depan nama provinsi adalah kode daerahSumber: Tabulasi khusus oleh BPS156Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Referensi1 Diambil dari Sejahtera dan Suleeman, Inong Aceh Di BentalaNusantara, 94. xviii2 Arnstein, Sherry R., 1969. A Ladder of Citizen Participation.43 Untuk laporan ini, empat indikator yang baru saja disebutkanditambahkan oleh Badan Pusat Statistik, berdasarkandata yang dikumpulkan dari beberapa sumber. 64 Aris Ananta, Lee Poh Onn, Aceh: A New Dawn (Singapore:Institute of Southeast Asian Studies, 2007), 55. 145 IPM untuk Aceh sekarang ini direvisi oleh BPS setelahmenghitung komponen-komponen indeks, terutama penyesuaianpengeluaran per kapita riil. Lihat Bab 1 untukpenjelasan tentang factor-faktor yang dimasukkan dalamberbagai indeks. 166 Lihat Koran Serambi tanggal 26 Agustus 2010: “Aceh PeringkatTujuh Termiskin”. 187 Kota-kota di Aceh meliputi: Banda Aceh, Lhokseumawe,Langsa, Sabang dan Subulussalam. 208 Sidney Jones, “Keeping the Peace: Security in Aceh”,Accord, 20, 2008, 75. 269 “The Multi stakeholder Review”, Draft Desember 2009,p xv. 2610 World Bank (2009), “Aceh Growth Diagnostic”, p18. 2611 Jakarta Post, 18 Agustus 2008: “Reintegration after threeyears of Helsinki accord”. 2712 UNFPA, Gender-Based Violence in Aceh, Indonesia: A CaseStudy, Oktober 2005. 2713 Data dari Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Aceh,2010. 3714 Poverty Assessment Report (2008), hal. 45. 4115 Data tentang angka partisipasi sekolah didasarkan padaproporsi anak dari kelompok usia berbeda yang bersekolah.Aceh, seperti daerah lainnya di Indonesia, memilikitiga tingkat sekolah yang dikenal sebagai sekolah dasar(SD/MI) untuk usia 7-12 tahun, sekolah menengah pertama(SMP/MT) untuk usia 13-15 tahun dan sekolah menengahatas (SMA MA/SMK) biasanya untuk usia 16-17tahun. Dalam prakteknya, siswa dari usia tertentu mungkinbersekolah untuk kelompok umur yang lebih rendah ataulebih tinggi. 4116 Contoh yang sangat tepat tentang pengaturan tersebutdapat ditemukan di kota Santa Cruz di Bolivia, dimanakamar dagang setempat mengambil alih fasilitas pelatihanpemerintah yang ditinggalkan. 4517 Hubungan terbalik yang jelas antara variabel-variabel inimerupakan salah satu alasan tentang penggunaan harapanhidup pada saat kelahiran sebagai indikator kuncidalam menghitung IPM. 4718 Bagian ini didasarkan pada tarik dari laporan UNDP barubaruini “Access to Justice in Aceh: Making the Transitionto Sustainable Peace and Development”, yang diterbitkanoleh UNDP pada bulan Oktober 2006. 5419 Sumber: Laporan Perkembangan Akhir Program AJP2010. 5520 Fadlullah Wilmot, “Shari’a in Aceh: panacea or blight?”,Accord, 20, 2008, 77. 5021 International Crisis Group, “Islamic Law and CriminalJustice in Aceh”, 31 July 2006, 9. 5722 Ibid. 5723 Wilmot, “Shari’a in Aceh: panacea or blight?”, 79. 5724 Fitzpatrick, Women’s Rights to Land and Housing in Tsunami-AffectedAceh, Indonesia, 2008, 23. 5825 UNORC, Tsunami Recovery Indicators Package (TRIP): TheThird Report For Aceh and Nias, 36. 5826 Ibid. 5827 Data ini diambil dari Bank Pembangunan Asia, Indonesia:Country Gender Assessment, Juli, 2006, 17. 5928 Istilah “penyesuaian” artinya data mentah yang disesuaikanuntuk memperhitungkan inflasi untuk sampai padaharga-harga konstan yang memungkinkan perbandinganyang lebih akurat di sepanjang waktu dan daerah. Inflasiberbeda-beda dari satu provinsi ke provinsi lainnya danjauh lebih tinggi di Aceh selama tahun-tahun setelah tsunami.6529 “Aceh’s Growth Diagnostic”, World Bank, 2009. 6630 Perbedaan disebabkan oleh banyak faktor. PDRB dihitungdengan beberapa cara, salah satunya adalah konsumsikeluarga, tetapi juga investasi dan pengeluaran publik.Pengeluaran digunakan sebagai pengganti (proxy) untukpendapatan, karena informasi dari responden mengenaipengeluaran telah terbukti lebih handal dari pendapatan.68Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 157


31 Angka-angka Susunas Susenas yang ditujukkan padaTabel 4.5 berbeda dengan penyesuaian angka-angka pengeluaranper kapita yang disebutkan di bagian lain dalamlaporan ini karena angka-angka tersebut dihitung dengancara yang berbeda. 6832 Estimasi-estimasi PDRB untuk daerah-daerah yang lebihkecil harus diperlakukan secara hati-hati, karena estimasiestimasitersebut sangat sulit dihitung karena data tidaklengkap. Oleh karena itu, perlu untuk mengadopsi asumsi-asumsiyang mungkin tidak valid atau yang menyebabkanbias atau kesalahan. 6833 Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah prosentasependuduk usia kerja yang sudah bekerja atau aktif mencaripekerjaan. Di Indonesia, penduduk usia kerja terdiri darilaki-laki dan perempuan berusia antara 15 dan 60 tahun.7134 Pengangguran terbuka adalah prosentase orang-orangyang bekerja dan mencari pekerjaan yang menyatakantidak memiliki pekerjaan, dengan kata lain masih mencaripekerjaan. 7135 Definisi pekerjaan sektor informal adalah kurang tepat,yang didasarkan terutama pada daftar negatif, yangumumnya diambil untuk mengartikan orang-orang yangtidak bekerja di pemerintah, lembaga publik atau perusahaanswasta berlisensi dan organisasi-organisasi terdaftarlainnya. Pekerjaan ini sebagian besar mencakup usaha keluargaseperti peternakan, perikanan dan usaha toko. 7236 The Multi-Stakeholder Review of Post-Conflict Programming”(MSR), draft, Desember 2009. 7437 World Bank, 2008. The Impact of the Conflict, the Tsunamiand Reconstruction on Poverty in Aceh: Aceh PovertyAssessment 2008. Jakarta: The World Bank Office Jakarta.7838 World Bank, 2009. Aceh Growth Diagnostic: Identifyingthe Binding Constraints to Growth in a Post-Conflict andPost-Disaster Environment. Jakarta: World Bank Office. 7839 Laporan lengkap tentang Coffee Forum dan proyek APEDdapat diperoleh di UNDP, Aceh Partnerships for EconomicDevelopment (APED): Annual Progress Report 2009. Disusunbagi Biro untuk Pencegahan dan Pemulihan Krisis(BCPR). Februari 2010. 8040 Lihat website untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU): http://mediacenter.kpu.go.id/hasil-pemilu-2009.html. 8641 Survei meliputi 5.698 desa, 221 kecamatan dan 18 kabupaten(17 kabupaten dan 1 kota). 8842 “The Multi-Stakeholder Review of Post-Conflict Programming”(MSR), draft, Desember 2009. 8843 MSR 2009, p xvii. 8844 Julie van Dassen (July 2010) Support to Strengthen theCapacity and Role of Civil Society Organizations (CSOs) inthe Recovery of Communities in Aceh and Nias: LessonsLearned Report. Disusun untuk Unit Penanggulangan danPemulihan Krisis UNDP Indonesia. 9145 Aaron Wildavsky with Naomi Caiden, 2001. Planning andBudgeting in Poor Countries. Wiley. 9746 Data yang digunakan dalam Bab ini berasal dari BankDunia, Aceh public expenditure analysis update 2008,Jakarta, Bank Dunia, 2008. 9847 Blane Lewis (2002). “Indonesia”, Ch5 in IntergovernmentalFiscal Transfers in Asia: Current Practice and Challengesfor the Future. Diedit oleh: Paul Smoke and Yun-Hwan Kim.Manila: Asian Development Bank, Desember 2002. 9948 Sumber Qanun No. 11/2006 tentang Otonomi KhususAceh yang memberikan Aceh dana otonomi khusus yangbaru — transfer tambahan dari pemerintah pusat keprovinsi sebesar 2 % persen dari DAU nasional untuk 15tahun dan 1% persen untuk sisa lima tahun — yangdimulai pada tahun 2008. Ini merupakan tambahan sebesar70% persen dari bagi hasil minyak dan gas yangtelah diterima Aceh sejak tahun 2002. UU No. 11/2006telah mengubah ketentuan Dana Otonomi Khusus. DanaOtsus kini hanya untuk dana yang diterima dari 2 persen%alokasi dana DAU nasional. Nama untuk “dana otonomikhusus” telah berubah menjadi “dana tambahan bagi hasilminyak dan gas”. 10049 Sumber Qanun No. 2/2008 tentang prosedur alokasi danatambahan bagi hasil minyak dan gas dan menggunakanotonomi khusus. Menurut UU tersebut, 60% persen danaOtsus akan dialokasikan untuk mendanai program-programpembangunan pemerintah kabupaten/kota (misalnya,pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) melaluiprogram bersama antara provinsi dan kabupaten/kota,dan sisanya 40 % persen akan digunakan untuk membiayaiprogram-program provinsi (juga melalui programbersama), yang juga dapat diimplementasikan di kabupaten/kotajuga. 10050 Sumber Qanun No. 2/2008 Struktur Organisasi dan TataKerja Sekretariat Pemerintah dan Sekretariat DPRA ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam. 10151 Hugh Emrys Evans (2007). Functions and fiscal resourcesfor local councils in the Maldives. Government of the Maldives,Ministry of Atolls Development, Department ofPlanning and Coordination. 10152 Seperti dijelaskan dalam laporan Bank Dunia yang disebutkanpada Bab ini, karena kendala data, analisa tentangpengeluaran menggunakan gabungan rencana dan realisasiAPBD untuk tahun 2006 dan rencana APBD untuktahun 2007. 102BibliographyBrown, Graham (2005). Horizontal Inequalities, Ethnic Separatism,and Violent Conflict: The Case of Aceh, Indonesia,Human Development Report Office, Occasional Paper, UNDP,New York.Sidney Jones, “Keeping the Peace: Security in Aceh”, Accord,20, 2008, 75.Palmer, Robin, 2007. Donor and NGO Involvement in LandIssues – Some Further Reflections. Faculty of Law, Universityof Leiden.Pennells, Linda, Mission Report: Gender Outcomes and Reflections– Aceh, OCHA – Indonesia, August-September 2008.158Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Catatan TeknisPenghitungan indeks-indeks pembangunan manusiaDiagram di bawah ini menyajikan gambaran bagaimana indeks-indeks yang disajikan pada LaporanPembangunan Manusia ini dihitung, dan memperlihatkan secara jelas persamaan dan perbedaanantara masing-masing indeks.IPMDIMENSIUmur panjangdan sehatPengetahuanKehidupanyang layakINDIKATORAngka harapan hiduppada saat lahirAngka melek huruf (Lit)Rata-rata lama sekolah(MYS)Pengeluaran per kapita riil yangdisesuaikan (PPP rupiah)Index LitIndex MYSINDEKSDIMENSIIndeks harapan hidupIndeks pendidikanIndeks pendapatanIndeks PembangunanManusia (IPM)IKMDIMENSIUmur panjangdan sehatPengetahuanKehidupan yang layakINDIKATORKemungkinan tidakbertahan hidup sampaiumur 40 tahunAngka buta huruf(dewasa)Persentase penduduktanpa akses terhadapair bersihPersentase penduduktanpa akses terhadapsarana kesehatanPersentase balitaberstatus kurang giziKekuranglayakantingkat kehidupanIndeks Kemiskinan Manusia(IKM) untuk negara berkembangIPJDIMENSIINDIKATORUmur panjang dan sehat Pengetahuan Kehidupan yang layakAngkaharapan hidupperempuanAngkaharapan hiduplaki- lakiAngkamelek hurufperempuanMYSperempuanAngkamelek huruflaki-laki(Lit)MYSLaki-lakiPerkiraanpendapatanperempuanPerkiraanpendapatanlaki-lakiINDEKSDIMENSIIndeksharapan hidupperempuanIndeksharapan hiduplaki-lakiIndekspendidikanperempuanIndekspendidikanlaki-lakiIndekspendapatanperempuanIndekspendapatanlaki-lakiINDEKSSEBARANMERATAIndeksharapan hidupdengan sebaranmerataIndeks pendidikandengan sebaran merataIndeks pendapatandengan sebaran merataIndeksPembangunan(Terkait) Jender(IPJ)IDJDIMENSIPartisipasiPolitikPartisipasi ekonomidan pengambilan keputusanPenguasaan sumberdaya ekonomiINDIKATORProporsi perempuandan laki-laki di parlemenProporsi perempuan dan laki-lakiyang berkerja sebagai profesional, teknis,pimpinan dan tenaga ketatalaksanaanPerkiraan penghasilanperempuan dan laik-lakiPERSENTASEEKUIVALENDENGANSEBARANMERATA (EDEP)EDEP untukketerwakilan di parlemenEDEP untuk partisipasi dalampengambilan keputusanEDEP untukpenghasilanIndeks PemberdayaanGender (IPG)Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 159


160Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


MetodologiPenghitungan IndeksIndeks Pembangunan Manusia (IPM)IPM didasarkan pada tiga komponen: panjangusia, yang diukur dengan harapan hidup padasaat lahir, pencapaian pendidikan, yang diukurdengan gabungan tingkat kemampuan bacatulis dewasa (bobot dua pertiga) dan rata-ratalama pendidikan (bobot sepertiga); dan standarhidup, yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan (PPP Rupiah).Indeks tersebut didefinisikan secara sederhanasebagai rata-rata dari berbagai indeks tigakomponen di atas:IPM = 1/3 (Indeks X 1 + Indeks X 2 + Indeks X 3 )di mana X 1 , X 2 dan X 3 masing-masing adalahpanjang usia, pencapaian pendidikandan standar hidup.Untuk komponen IPM manapun, tiap-tiapindeks dapat dihitung sesuai dengan rumusumum:Indeks X (i,j) = (X (i,j) - X (i-min) ) / (X (i-maks) - X (i-min) )di mana :X (i,j)X (i-min)X (i-maks)Panjang Usia: Indikator i untuk daerah j: Nilai minimum X i: Nilai maksimum X iPanjang Usia diukur dengan menggunakanindikator harapan hidup pada saat lahir (e 0 ).e 0 yang disajikan dalam laporan ini didasarkanpada penghitungan angka e 0 berdasarkan padasituasi akhir 1996 dan akhir 1999 sebagaikorespondensi angka kematian bayi (AKB)untuk periode yang sama. Untuk publikasiini, estimasi AKB di tingkat provinsi dihitungberdasarkan pada seri data dari sensus 1971, sensus1980, sensus 1990, dan kumpulan data surveitahun 1995 antarsensus (SUPAS) dan surveisosial-ekonomi (SUSENAS) 1996. Angkaangkahasil sensus tahun 2000 juga digunakanuntuk menghitung e0 dan AKB tahun 2002.Metode penghitungan menggunakan tekniktidak langsung berdasarkan dua data dasar - yaiturata-rata jumlah kelahiran hidup dan rata-ratajumlah anak masih hidup yang dilaporkan darisetiap kelompok lima-tahun dari ibu-ibu usiaantara 15 – 49 tahun. Dengan penggunaan teknikini, akan ada tujuh angka estimasi untuk setiapreferensi waktu dari setiap sumber data. Sebagaiakibatnya, terdapat 28 estimasi AKB untuksemua referensi waktu dari mana estimasi AKBdihitung. Hal ini dilakukan setelah penghilanganTabel 1KomponenIPMHarapanhidupTingkatkemampuanbaca tulisRata-ratalamapendidikanNilai Maksimum dan Minimun untukSetiap Indikator IPMNilaiMaksimumNilaiMinimumCatatan85 25 StandarUNDP100 0 StandarUNDP15 0 UNDPmenggunakangabunganrasio partisipasikasarDaya beli 737,720 a) 300,000(1999) b) per kapita(1996)360,000UNDPmenggunakanPDB rillyang disesuaikanCatatan:a) Proyeksi daya beli tertinggi untuk Jakarta pada tahun 2018 (akhir periodepembangunan jangka panjang kedua) setelah disesuaikan dengan formulaAtkinson. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi pertumbuhan 6,5 persendalam daya beli selama kurun waktu 1993-2018.b) Sama dengan dua kali garis kemiskinan provinsi dengan konsumsi perkapita terendah pada tahun 1990 (daerah pedesaan Sulawesi Selatan). Untuktahun 1999, nilai minimum disesuaikan menjadi Rp 360.000. Penyesuaian inidiperlukan, karena krisis ekonomi secara drastis telah menurunkan daya belimasyarakat. Hal ini tercermin dari kenaikan tingkat kemiskinan dan penurunanupah riil. Tambahan Rp 60.000 didasarkan pada perbedaan antara“garis kemiskinan lama” dan “garis kemiskinan baru” yang berjumlah sekitarRp 5.000 per bulan (= Rp 60.000 per tahun.).Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 161


angka-angka tidak sahih (valid) yang dilaporkanmenurut kelompok ibu tertua dan termuda.Estimasi AKB di tingkat kabupaten/kotadidasarkan pada kumpulan data dari SUPAS1995 dan SUSENAS 1996. Kumpulan datatersebut dianggap sebagai sumber data sahihyang berlaku karena mencakup sekitar 416.000rumah tangga. Akan tetapi, teknik tidaklangsung yang digunakan dalam estimasi inimenghasilkan estimasi empat tahun sebelumwaktu survei. Untuk menghitung angka-angkaestimasi tersebut untuk tahun 1999, angkaestimasi yang didasarkan pada kumpulandata SUPAS 1995 dan SUSENAS 1996diproyeksikan setelah memperhitungkan trenprovinsi dari daerah masing-masing dan variasiantarkabupaten/kota dalam setiap provinsimasing-masing. Sementara itu, untuk tahun2002, hasil sensus tahun 2000 digunakan ditingkat daerah/kota.Pencapaian PendidikanKomponen pencapaian pendidikan dalam publikasiini diukur dengan menggunakan duaindikator – tingkat kemampuan baca tulis(literacy) dan rata-rata lama pendidikan. Tingkatkemampuan baca tulis didefinisikan sebagaiproporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yangmampu membaca dan menulis dalam tulisanLatin atau tulisan lainnya sebagai prosentasedari kelompok usia ini. Indikator tersebut diberibobot dua pertiga. Sepertiga bobot lainnyadiberikan pada indikator rata-rata lamapendidikan yang didefinisikan sebagai rataratalama pendidikan formal yang diikuti olehpenduduk usia 15 tahun ke atas. Indikator inidihitung berdasarkan variabel kelas (grade)saat ini atau yang telah dicapai dan pencapaiantingkat pendidikan dalam kuesioner intiSUSENAS. Tabel 2 menyajikan faktor konversilama pendidikan untuk setiap tingkat pendidikanyang telah diselesaikan. Bagi seseorangyang belum menyelesaikan tingkat pendidikantertentu atau putus sekolah, lama pendidikan(LP) dihitung dengan menggunakan rumussebagai berikut:LP = Tahun Konversi + kelas saat ini/yang dicapai-1Misalnya, seseorang yang putus sekolah dariKelas 2 SMA:LP = 9 + 2 - 1 = 10 (tahun)162Tabel 2Tingkat pendidikanyang diselesaikanStandar HidupTahun konversi untuk tingkat pendidikantertinggi yang diselesaikanLaporan ini menggunakan pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan sebagai pengganti untukstandar hidup. Untuk memastikan perbandinganseri waktu dan antardaerah, digunakanprosedur sebagai berikut:1. Menghitung pengeluaran per kapita tahunandari data modul SUSENAS [= Y];2. Menaikkan Y dengan faktor sebesar 20%[=Y1], sebagaimana yang dinyatakan berbagaistudi bahwa angka SUSENAS menilaiterlalu rendah sebesar kira-kira 20%;3. Menghitung Y1 riil dengan mengurangi Y1dengan Indeks Harga Konsumen (IHK)[=Y2];4. Menghitung Paritas Daya Beli (PPP) untuksetiap daerah sebagai harga relatif sejumlahkomoditas tertentu, dengan harga di JakartaSelatan sebagai standar;5. Membagi Y2 dengan PPP untuk memperolehnilai Rupiah standar [=Y3];6. Mengurangi Y3 dengan menggunakan rumusAtkinson untuk mendapatkan estimasidaya beli [=Y4]. Langkah ini digunakan untukmengakomodasi aturan penurunan utilitaspendapatan marjinal, karena pencapaiantingkat pembangunan manusia yang baiktidak… ??Indek Harga Konsumen (IHK)Faktor konversi1. Tidak pernah bersekolah 02. Sekolah Dasar 63. Sekolah Menengah Pertama 94. Sekolah Menengah Atas 125. Diploma I 136. Diploma II 147. Akademi/Diploma III 158. Diploma IV/Sarjana 169. Master (S2) 1810. PhD (S3) 21Di Indonesia, angka IHK hanya tersedia untuk54 kota. Penghitungan daya beli di tingkatkabupaten/kota dihitung dengan menggunakanIHK kabupaten/kota masing-masing jika ang-Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


ka tersedia. Untuk kota-kota selain 54 kotatersebut, jika data IHK tersedia, IHK provinsi -yaitu rata-rata angka IHK yang tersedia di setiapprovinsi – akan digunakan.Paritas Daya Beli (PPP)Penghitungan PPP pada dasarnya menggunakanmetode yang sama dengan metode yangdigunakan oleh International ComparisonProject dalam standarisasi PDB untuk perbandinganinternasional. Penghitungan tersebutdidasarkan pada harga dan jumlah berbagaiitem komoditas terpilih (27 item) yang terdapatdalam modul konsumsi SUSENAS. Hargahargadi Jakarta Selatan digunakan sebagaiharga dasar. Rumus penghitungan PPP adalah:Dimana:E (i,j)P (9,j)Q (i,j): pengeluaran untuk komoditas jdi provinsi i: harga komoditas j di JakartaSelatan: volume komoditas j (unit) yangdikonsumsi di provinsi iUnit perumahan dihitung berdasarkanindeks kualitas perumahan yang terdiri daritujuh komponen kualitas perumahan dalammodul SUSENAS. Nilai untuk setiap komponenadalah:1) Lantai: keramik, marmer, atau granite =1,lainnya= 02) Luas lantai per kapita > 10 m2 = 1,lainnya= 03) Dinding: semen=1, lainnya = 04) Atap: kayu/single, semen=1, lainnya= 05) Fasilitas penerangan: listrik=1, lainnya= 06) Fasilitas air minum: ledeng=1, lainnya= 07) Sanitasi: milik pribadi =1, lainnya= 08) Nilai awal untuk setiap rumah =1Tabel 3Daftar berbagai komoditas yangdigunakan untuk menghitung IHKKomiditasUnitProporsi totalkonsumsi (%)1. Beras Lokal Kg 7.252. Terigu Kg 0.103. Singkong/Ubi Kg 0.224. Tuna/Cakalang Kg 0.50KomoditasUnitProporsi totalkonsumsi (%)5. Ikan Teri Ons 0.326. Daging Sapi Kg 0.787. Daging Ayam Kg 0.658. Telur Butir 1.489. Susu Manis 397 grams 0.4810. Bayam Kg 0.3011. Kacang Panjang Kg 0.3212. Kacang Tanah Kg 0.2213. Tempe Kg 0.7914. Jeruk Kg 0.3915. Pepaya Kg 0.1816. Kelapa Butir 0.5617. Gula Ons 1.6118. Kopi Ons 0.6019. Garam Ons 0.1520. Merica Ons 0.1321. Mi Instan 80 grams 0.7922. Kretek 10 batang 2.8623. Listrik KWh 2.0624. Air Minum M 3 0.4625. Bensin Liter 1.0226. Bensin Liter 1.7427. Sewa Rumah Unit 11.56Total 37.52Indeks kualitas perumahan adalah jumlahsemua nilai dengan kisaran 1 sampai 8. Kualitasrumah yang dipakai oleh rumah tangga adalahsama dengan indeks kualitas perumahan dibagidengan 8. Misalnya, jika rumah memiliki indekskualitas perumahan 6, maka kualitas rumah yangdipakai oleh rumah tangga adalah 6/8 atau 0,75unit.Rumus AtkinsonRumus Atkinson yang digunakan untuk mengurangiY3 dapat didefinisikan sebagai berikut:C(I)*= C (i) if C (i) < Z= Z + 2(C (i) - Z) (1/2) if Z < C (i) < 2Z= Z +2(Z) (1/2) + 3(C (i) - 2Z) (1/3) if 2Z< C (i)


atau Rp 1.500 per kapita perhariTingkat penurunan kekurangan juga dapatdiukur untuk setiap komponen IPM.Penghitungan IPMIlustrasi penghitungan IPM ini menggunakan datauntuk Sumatera Utara pada tahun 2008.Harapan hidup 71.7Tingkat kemampuan baca tulis dewasa (%) 97.0Rata-rata lama pendidikan 8.5Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan(Ribuan Rupiah) 615.8Indeks harapan hidup(71.7 – 25) / (85 - 25) = 0.78 = 78%Indeks kemampuan baca tulis dewasa(97.0 - 0) / (100 - 0) = 0.97 = 97%Rata-rata lama pendidikan(8.5 - 0) / (15 - 0) = 0.56 = 56%Indeks pencapaian pendidikan(2/3 x 97) + (1/3 x 56) = 0.83 = 83%Indeks Pendapatan(615.8 - 360) / (732.72 - 300) = 0.59 = 59%Indeks Pembangunan ManusiaIPM = (78+83+59) / 3 = 73.3Tingkat Penurunan KekuranganPerbedaan tingkat perubahan setiap skorIPM selama periode tertentu dapat diukurdengan tingkat penurunan kekurangan tahunan.Nilai kekurangan ini mengukur rasio pencapaiandalam hal kesenjangan antara jarakyang ‘dicapai’ dan ‘yang akan dicapai’ terhadapkondisi optimal. Kondisi ideal yang akandicapai didefinisikan sebagai IPM yang besarnyasama dengan 100. Semakin tinggi tingkatpenurunan kekurangan, semakin cepatpeningkatan IPM. Langkah ini didasarkanpada asumsi bahwa pertumbuhan IPM tidakbersifat linier. Diasumsikan akan berkurangketika tingkat IPM mendekati titik ideal.Penghitungan tingkat penurunan kekuranganadalah sebagai berikut:Indeks Pembangunan Gender (IPG)Pada dasarnya, IPG menggunakan variabelvariabelyang sama dengan IPM. Perbedaannyaadalah bahwa IPG menyesuaikan rata-ratapencapaian setiap daerah dalam harapanhidup, pencapaian pendidikan dan pendapatansesuai dengan perbedaan pencapaian antaraperempuan dan laki-laki. Parameter ε dimasukkanke dalam persamaan tersebut untuk mempertimbangkanaversi (aversion) kesenjanganyang mencerminkan elastisitas marjinal penilaiansosial terhadap pencapaian tertentu diseluruh gender. Untuk menyatakan aversimoderat terhadap kesenjangan, parameter εditetapkan sama dengan 2.Untuk menghitung IPG, pertama kita harusmenghitung pencapaian setara [X ede ] yang didistribusikansecara merata dengan menggunakanrumus sebagai berikut:X ede = (P f X f(1-ε)+ Pm Xm (1-ε) ) 1/(1-ε)dimana:X fX mP fP mε: pencapaian perempuan: pencapaian laki-laki: proporsi penduduk perempuan: proporsi penduduk laki-laki: parameter aversi kesenjangan(=2)Penghitungan komponen distribusi pendapatancukup rumit. Berdasarkan data upah yang dikumpulkandalam Survei Sosial Ekonomi Nasional(SUSENAS) 2008, penghitungan tersebutmengikuti langkah-langkah sebagai berikut:1) Menghitung rasio upah non-pertanian perempuanterhadap laki-laki [W f ];2) Menghitung upah rata-rata (W) denganmenggunakan rumus sebagai berikut:W = (Aec f x W f ) + (Aec m x 1)dimana:HDI (t) : adalah IPM untuk tahun ke-tHDI (ideal) : adalah 100n : tahun164dimana:Aec fAec m: proporsi perempuan dalam angkatankerja (yang aktif secaraekonomi): proporsi laki-laki dalam angkatankerja (yang aktif secara ekonomi)Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


W f: rasio upah perempuan pada sektornon-pertanian3) Menghitung rasio antara setiap kelompokgender dari rata-rata upah di atas [=R];Tabel 4Ambang batas maksimum danminimum dari komponen IPGMaksimumPerempuanLakilakiLakilakiMinimumPerempuanUntuk Perempuan:Untuk Laki-Laki:4) Menghitung pendapatan yang dikontribusikanoleh kelompok gender [=IncC], dimana:Untuk Perempuan : IncC f = Aec f x R fUntuk Laki-Laki : IncC m = Aec m x R m5) Menghitung proporsi pendapatan yang dikontribusikanoleh setiap kelompok gender[% IncC] dengan menggunakan rumus sebagaiberikut:Untuk Perempuan : %IncC f = IncC f / P fUntuk Laki-Laki : %IncC m = IncC m / P m6) Kalkulasi:7) Mengitung Indeks distribusi pendapatan[= I Inc-dis ]I Inc-dis = [(X ede (Inc) x PPP) – PPP min ] / [PPPmax – PPP min ]Penghitungan IPG mengikuti langkah-langkahsebagai berikut:1) Setiap Indeks IPG dihitung dengan menggunakanrumus yang dijelaskan di atas denganambang maksimum dan minimum sebagaimanadinyatakan pada Tabel 4;2) Menghitung Xede dari setiap indeks;3) Menghitung IPG dengan menggunakan rumussebagai berikut:GDI = 1/3 [(X ede(1) + X ede(2) + I Inc-dis )]dimana:X ede(1)X ede(2)I Inc-dis: X ede untuk harapan hidup: X ede untuk pendidikan: Indeks distribusi pendidikanHarapan hidup 82.5 87.5 22.5 27.5Angka elekakasaraLamapendidikansekolahKonsumsiper kapita100.0 100.0 0.0 0.015.0 15.0 0.0 0.0732.720 300.000Sebagian besar data untuk menghitungIPG berasal dari sumber yang sama dengandata untuk menghitung IPM. Hanya dataupah untuk menghitung IPG dan UkuranPemberdayaan Gender (UPG) berasal dariSUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional)2008.Ukuran Pemberdayaan Gender (UPG)UPG terdiri dari tiga komponen: yaituperwakilan di DPR, pengambilan keputusandan distribusi pendapatan. Dalam menghitungUPG, pertama kita harus menghitung EDEP(indeks setiap komponen berdasarkan ‘EquallyDistributed Equivalent Percentage’). Penghitunganpembagian pendapatan untuk UPGadalah sama dengan penghitungan pembagianpendapatan untuk perhitungan GDI yang dijelaskandi atas. Selanjutnya, indeks setiap komponenadalah EDEP dari setiap komponendibagi dengan 50. 50 persen dianggap sebagaibagian yang ideal dari setiap kelompok genderuntuk semua komponen UPG dalam sebuahmasyarakat ideal dengan pemberdayaan yangsama untuk jenis kelamin tersebut.Komponen pengambilan keputusan terdiridari dua indikator: pekerjaan manajerial danadministrasi, dan stafprofesional dan teknis.Untuk angka nasional, Indeks pengambilankeputusan adalah rata-rata semua indeks duaindikator ini. Gabungan ini diperlukan untukmenghindari kesalahan persepsi respondendalam memilih antara dua kategori pekerjaanini. Data untuk komponen pengambilankeputusan berasal dari SUSENAS 2008. Datauntuk perwakilan di DPR berasal dari “LembagaPemilihan Umum” (LPU) dan DPR ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 165


UPG dihitung sebagai berikut:UPG = 1/3 [I par + I DM + I Inc-dis ]Rasio terhadap rata-rata upah:• Perempuan: 0.735/0.893 = 0.823• Laki-laki: 1.000/0.893 = 1.119dimana:I parI DMI Inc-dis: Indeks perwakilan di DPR: Indeks pengambilan keputusan: Indeks distribusi pendapatanPembagian perolehan pendapatan:• Perempuan: (0.823)(0.402) = 0.331• Laki-laki: (1.119)(0.598) = 0.669Pembagian pendapatan proporsional:• Perempuan: 0.331/0.509 = 0.650• Laki-laki: 0.669/0.491 = 1.363Penghitungan IPGSebagai contoh, penghitungan IPG untuk ProvinsiDKI Jakarta 2008 adalah sebagai berikut:Komponen Perempuan Laki-lakiProporsi penduduk 0.509 0.491Harapan hidup (%) 74.9 71.1Tingkat kemampuanbaca tulis (%)97.9 99.5Rata-rata lamapendidikan (RLP)10.3 11.1Prosentase pendudukaktif secara ekonomi(Proporsi AngkatanKerja)40.2 59.8Upah Non-pertanian (Rp) 1.320.438 1.796.428PPP (Rp 000) 625.8Pengitungan indeks harapan hidup dan pencapaianpendidikanIndeks harapan hidup:• Perempuan: (74.9 - 27.5)/(87.5 - 27.5) = 0.79• Laki-laki: (71.1 - 22.5)/(87.5 - 22.5) = 0.73Jika = 2 maka:X ede (1) = [(0.509)(0.79) -1 + (0.491)(0.73) -1 ] -1 = 0.77Indeks tingkat kemampuan baca tulis:• Perempuan: (97.9 – 0)/(100 – 0) = 0.979• Laki-laki: (99.5 – 0)/(100 – 0) = 0.995Indeks rata-rata lama pendidikan:• Perempuan: (10.3 – 0)/(15 – 0) = 0.687• Laki-laki: (11.1 – 0)/(15 – 0) = 0.740Indeks pencapaian pendidikan:• Perempuan: 2/3(0.979) + 1/3(0.687) = 0.882• Laki-laki: 2/3(0.995) + 1/3(0.740) = 0.910Jika = 2 maka:X ede (2) = [(0.509)(0.882) -1 + (0.491)(0.910) -1 ] -1 = 0.90Penghitungan Rasio indeks distribusi pendapatanterhadap upah laki-laki non-pertanian:• Perempuan: 1.320.438/1.796.428 = 0.735• Laki-laki: 1Rata-rata upah:(0.402)(0.735) + (0.598)(1.000) = 0.893Jika = 2 maka:Xede (Inc) =[(0.509)(0.650) -1 + (0.491)(1.363) -1 ] -1 = 0.874Indeks distribusi pendapatan (I Inc-dis ) adalahI Inc-dis = [(0.874)(625.8) – 360]/[732.72 – 300] = 0.433Indeks Pembangunan GenderGDI = (0.77 + 0.90 + 0.433)/3 = 0.70 = 70%Penghitungan UPGDengan menggunakan kasus Provinsi Jawa Baratpada tahun 2008, penghitungan UPG adalah sebagaiberikut:Komponen Perempuan Laki-lakiProporsi penduduk 0.496 0.504Perwakilan DPR (%) 10.0 90.0Proporsi manajer,Staf administrasi, staffprofessional dan teknis(%)Prosentase pendudukaktif secara ekonomi(Proporsi AngkatanKerja)Penghitungan Indeks perwakilan di DPR dan Indekspengambilan keputusan dengan = 2.Indeks Perwakilan DPR (Ipar)EDEP (par) = [(0.496)(10.0) -1 + (0.504)(90.0) -1 ] -1 = 18.12I par = 18.12/50 = 0.362Indeks pengambilan keputusan (IDM)EDEP (DM) = [(0.496)(32.7)-1 + (0.504)(67.3)-1]-1 = 44.14IDM = 44.14/50 = 0.883Penghitungan indeks distribusi pendapatan mengikutipenghitungan indeks distribusi pendapatanuntuk IPG di atas, I inc-dis = 0363Ukuran pemberdayaan gender:UPG = 1/3 (I par + I DM + I inc-dis )= (0.362 + 0.883 + 0.363)/3 = 0.536 = 53.6%32.7 67.333.5 66.5Upah Non-pertanian 929.919 1.147.989PPP (Rp 000) 625.9166Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010


Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)IKM menggabungkan beberapa dimensi kemiskinanmanusia yang dianggap sebagai indikatorkemiskinan manusia yang paling dasar.IKM terdiri dari tiga indikator: penduduk yangtidak memiliki harapan hidup lama, rendahnyatingkat pencapaian pendidikan dan keterbatasanakses ke layanan dasar. Indikator pertamadiukur dengan probabilitas pendudukyang tidak memiliki harapan hidup sampaidengan usia 40 (P 1 ). Penghitungan indikatorini mengikuti metode penghitungan harapanhidup untuk pengukuran IPM. Indikatorkedua diukur dengan tingkat kemampuan bacatulis orang dewasa (P 2 ). Indikator ini dihitungberdasarkan data SUSENAS 2008 dan meliputipenduduk usia 15 tahun ke atas. Sedangkanketerbatasan akses ke layanan dasar (P 3 ) terdiridari beberapa variabel sebagai berikut:• Prosentase penduduk tanpa akses ke air bersih(=P 31 ). P 31 didefinisikan sebagai prosentaserumah tangga yang menggunakan sumberair selain air ledeng, pompa air dan kincirair yang terletak 10 meter atau lebih daripembuangan limbah. Data ini dikumpulkandari SUSENAS 2008.• Prosentase penduduk tanpa akses ke layanankesehatan (=P 32 ). P 32 didefinisikan sebagaiprosentase penduduk yang tinggal di lokasidengan jarak 5 km atau lebih dari fasilitaskesehatan. Data ini dikumpulkan dariSUSENAS 2008.• Prosentase anak balita dengan status gizirendah (=P 33 ). P 33 didefinisikan sebagai prosentaseanak-anak balita yang masuk dalamkelompok status gizi rendah dan menengah.Penghitungan IKMSebagai ilustrasi, persamaan berikut ini memperlihatkanpenghitungan IKM Provinsi Aceh pada tahun1999:Kemungkinan mereka yang tidakAkan mencapai usia 40 – P 1 (%)9.5Tingkat melek huruf dewasa - P 2 (%) 4.5Komposit deprivasi ariabel:P 3 =1/3 (48.6 + 6.1 + 15.0) = 23.2Indeks Kemiskinan ManusiaIKM= [1/3 (9.5 3 + 4.5 3 + 23.2 3 )] 1/3 = 16.5Untuk publikasi ini, penghitungan IKMmengikuti LPM 1997 yang diterbitkan olehUNDP:IKM = [1/3 (P 13+ P 23+ P 3 3 )] 1/3dimanaP3 = 1/3 (P 31 + P 32 + P 33 )Prosedur perkiraan waktu yang diperlukanuntuk mencapai target tertentuWaktu yang diperlukan untuk mencapai targettertentu dalam beberapa indikator pembangunanmanusia, sebagaimana disajikan dalam laporanini, diperkirakan dengan asumsi bahwakecepatan terakhir peningkatan indikatorindikatortersebut adalah tetap di masa mendatang.Kecepatan peningkatan di sini menunjukkanperubahan mutlak, sebagaimana disebutrata-rata sederhana kenaikan tahunan (ataupenurunan), yang dinyatakan dalam tahun.Dengan membandingkan data tahun 1999(I 99 ), 2002 (I 02 ) dan 2005 (I 05 ), 2008 (I 08 ), makakecepatan peningkatan tahunan (s) ditentukansebagai:s = [(I 02 – I 99 )/3 + (I 05 – I 02 )/3 + (I 08 – I 05 )/3]/3Selanjutnya, perkiraan waktu (T) untukmencapai target atau tujuan tertentu dalamindikator pembangunan manusia (G) dapatdihitung dengan mudah sebagai berikut:T = (G – I 08 )/sPenduduk yang tidak memiliki aksesair yang aman – P 31 (%)Penduduk yang tidak memiliki akseske Layanan kesehatan – P 32 (%)48.66.1Balita kekurangan gizi – P 33 (%) 15.0Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 167

More magazines by this user
Similar magazines