Untitled - Kadin Indonesia

kadin.indonesia.or.id

Untitled - Kadin Indonesia

KATA PENGANTARAsia merupakan kawasan yang menikmati penumbuhan paling pesat, sehingga dalam waktuyang tidak terlalu lama diperklrakan bakal menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia.Negara-negara ASEAN meskipun rata-rata pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan Chinadan India, mampu tumbuh diatas rata-rata ekonomi dunia. Indonesia akan memperolehmanfaat positif dari pemulihan ekonomi tersebut karena berbagai alasan, antara lain : (1)jumlah penduduk yang besar, (2) tersedianya potensi angkatan kerja yang produktif, (3)tersedianya berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk pengembangan ekonomi, (4)kondisi sosial-politik yang semakin stabil, (5) semakin turunnya biaya yang terkait maupuntidak langsung terkait dengan produksi.Namun, ancaman terhadap tidak t€rcapainya manfaat positif masih mengancam antara lainadalah faktor pen9an99uran, kemiskinan dan distribusi pendapatan, pengembangan UMKM,penumbuhan ekonomi regional dan daerah, pelaksanaan otonomi daerah, kepastian hukum,kebijakan moneter dan fiscal serta perlunya meningkatkan peran pelaku ekonomi daerah.Di tengah kondisi tersebut diatas, dilaksanakan l\4usyawarah Nasional Kamar Dagang danIndustri ke Vl pada tanggal 24-26 September 2010 yang memiliki nilai khusus karenabertepatan dengan hari ulang tahun Kadin yang ke 42 tahun. Penyelenggaraan N4unas VlKadin ini juga menjadi sangat istimewa karena dilaksanakan untuk pertama kalinyaberdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin hasilMusyawarah Nasional Khusus (Munassus) tahun 2010 yang telah ditetapkan melalui KeppresNo '17 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaan Rumah Tangga KamarDagang dan Industri Indonesia.l\4unas Vl Kadin mengambil te,']'a "Meningkatkan Fungsi dan Peran Kqdin daldmMembdngun Ekonomi Dderah untuk Kebangkitdn Ekonomi Ndsiondl"' Kegiatan l\4unasjuga diisi dengan kegiatan diskusi panel yang menghadirkan l\4enteri Perindustrian, MenteriPerdagangan dan Menteri Keuangan serta sambutan kunci dari l\4enteri KoordinatorPerekonomian Republik Indonesia.Perlu kita pahami bersama karena Program Kerja Kamar Dagang dan Industri 2008-2013telah ditetapkan saat lvlunas ke V tahun 2008 yang lalu, maka khusus untuk penyusunanProgram Kerja 2010-2015 ini dilakukan tetap mengacu kepada hasil Munas V Kadin denganmenambahkan Rencana Kerja sampai dengan tahun 2015.Dari rancangan Program Kerja yang telah disiapkan oleh panitia pengarah Munas Vl Kadin,telah mendlpatkan pembahasan yang intensif dalam sidang komisi dan pleno untukmendapatkan rancangan Program Kerja yang memberikan manfaat yang lebih baik lagi bagiorganisasi Kadin. Munas Vl Kadin juga telah berhasil menetapkan Kebijakan KeorganisasianKadin 20i0-2015 sena Program Strategis dan Rekomendsai Kadin 2010-2015, sertamenetaokan Ketua Umum Kadin Indonesia 2010'201 5. Visi dan Misi Ketua Umum melengkapiprogram kerja organisasi yang telah ditetapkan Munas Vl Kadin.LJntuk itu kami sampaikan Buku Rangkuman (proceeding\ hasil Munas VI Kadin, dan kamiharaokan bahwa buku ini dapat memudahkan bagi jajaran Kadin besena stakeholder untukmempelajari dan menerapkan hasil Munas Vl Kadin sesuai kepentingan dan fungsi masingmasing.Jakarta, 24 oktober 2010Musyawarah Nasional Vl Kamar Dagang dan IndustriHariyadi B, SukamdaniH6il - hasil Munes vt Ka.lin


DPR pada tanggal 16 Agustus 2010 menyatakan ekonomi Indonesia mampu tumbuh 4,5%pada tahun 2009 saat beberapa negara lain menderita pertumbuhan negatif dan menjadikanIndonesia berperforma terbaik ketiga setelah Cina dan India. Tahun ini pertumbuhan ekonomidiprediksi dapat mencapai 6% dan ditargetkan menjadi 6,3% pada tahun 2011.Namun manajemen anggaran Indonesia tidak akan mengalami perubahan besar. Hal inidikarenakan pemerintah belum berminat untuk menuju anggaran yang seimbang. Dengantarget belanja negara sebesar Rp. 1.202 triliun, RAPBN 2011 direncanakan mengalami defisitRp. 115,7 triliun atau 1,7% dari produk domestik bruto.Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 seperti tersebut di atas,pemerintah menargetkan pertumbuhan laju investasi sebesar 10%. Angka ini lebih tinggi jikadibandingkan dengan perkiraan realisasi tahun 2010 yang sebesar 8%. Kebutuhan investasinominal tahun 2011 diperkirakan mencapai Rp. 2.243,8 triliun. Kebutuhan investasi tersebutakan bersumber dari PMA dan PMDN sebesar 26,8%, kredit perbankan 17,4%, pasar modal16,7%, belanja modal pemerintah 12,4% dan sumber-sumber investasi lainnya.Indonesia juga memiliki modal dasar tambahan dengan naiknya peringkat daya saing versiInternational Institute for Management Development dalam publikasi World CompetitivenessYearbook, 2009. Urutan Indonesia tiba-tiba melambung ke posisi 42 tahun di tahun 2009,dari urutan 51 tahun lalu. Peningkatan ini bukan disebabkan oleh pembenahan mendasar didalam negeri, melainkan lebih karena negara-negara lain banyak yang tersungkur akibat krisisglobal. Momentum ini harus cepat dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan terhadap unsurunsurutama penentu daya saing.Meningkatkan Kualitas PertumbuhanUntuk meningkatkan sektor produksi, pembangunan perekonomian di pedesaan bisa menjadisuatu kebijakan yang efektif jika diawali dengan pembagunan infrastruktur yang memadaidan didukung oleh pengembangan tekologi pertanian yang tepat guna. Pembangunan sektorperkebunan hendaknya tidak lagi bertumpu melulu pada peningkatan ekspor, tetapi jugadengan kembali membangun agroindustri yang berdaya saing tinggi, untuk dapatmeningkatkan kembali nilai tambah sektor industri.Turunnya harga minyak tidak saja berdampak pada membengkaknya anggaran negara, tetapijuga melemahkan pertumbuhan ekonomi, karena peranan sektor pertambangan dalamProduk Domestik Bruto (PDB) masih sebesar 11 persen. Peranan pemerintah untukmeningkatkan produksi minyak dan gas harus ditingkatkan kembali.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 2


Pertama, pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan perekonomian rakyat danpendapatan asli daerah lebih diutamakan (terfokus) pada sektor dan subsektor andalan,dengan tetap tidak mengesampingkan ekstensifikasi untuk menggali sektor/subsektorlain untuk dijadikan andalan.Kedua, untuk mengatasi kendala yang sering terjadi dalam perkembangan industri kecil,sebaiknya perlu ditingkatkan adanya penyuluhan atau pelatihan bagi para pengusahaataupun pekerjanya, agar terjadi transfer teknologi dari teknologi yang lebih modern.Ketiga, perlunya pemerintah daerah mengupayakan pola kemitraan bagi industri kecil danrumah tangga agar lebih mampu untuk berkembang.Keempat, UMKM hendaknya lebih mengutamakan bahan baku lokal atau sumber daya alamlokal untuk mengantisipasi dampak ketidakstabilan ekonomi.Pembangunan Ekonomi DaerahMelalui pembangunan ekonomi daerah yang terencana, terarah sejalan dengan potensi lokalyang dimiliki diharapkan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin meningkatdan segera terwujud. Hal ini nantinya akan dapat dilihat dari indikator perputaran arus barang,daya beli masyarakat yang semakin meningkat, transaksi keuangan, dan gairah pasar yangtinggi yang pada akhirnya akan dapat memacu pembangunan suatu daerah.Adanya potensi lokal yang layak untuk dikembangkan, terciptanya iklim usaha yang kondusifpada akhirnya akan dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Jikahal ini terjadi maka pembangunan perekonomian secara merata di masing masing daerah akandapat tercipta yang pada akhirnya akan memperkuat stablitas pembangunan perekonomiannasional.Memasuki periode tahun 2010 - 2015, Kadin Indonesia menetapkan upaya kebangkitanperekonomian Nasional melalui upaya-upaya kongkrit untuk mendorong pembangunanekonomi daerah dengan menyelenggarakan Musyawarah Nasional VI Kamar Dagang danIndustri.B. TemaTema Musyawarah Nasional VI Kadin yaitu: “Meningkatkan Fungsi dan Peran KADIN dalamMembangun Ekonomi Daerah untuk Kebangkitan Ekonomi Nasional”.Berikut adalah rangkuman hasil-hasil Musyawarah Nasional VI Kadin yang diselenggarakan padatanggal 24 – 25 September 2010, di Jakarta Convention Center, Jakarta.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 4


I. POKOK-POKOK SAMBUTANA. SAMBUTAN PEMBUKAAN KETUA UMUM KADIN INDONESIAAdi Putra Tahir1. Musyawarah Nasional KADIN ke VI kali ini mempunyai nilai khusus karena selain bertepatandengan Hari Ulang Tahunnya yang 42 tahun, juga karena MUNAS Kadin terahir baru sajadilaksanakan pada tahun 2008 yang lalu dengan menetapkan masa kepengurusan KadinIndonesia masa Bakti 2009 – 2014 dibawah kepemimpinan Bapak Mohamad S. Hidayat yangpada saat ini berada ditengah kita semua sebagai Menteri Perindustrian Kabinet IndonesiaBersatu ke II. MUNAS ke VI kali ini memiliki pula kekhususan karena diselenggarakanberdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang baru sajamengalami perubahan sesuai ketapan Keppres No. 17 tentang Perubahan AD/ART Kadintahun 2010.2. Pada saat krisis yang lalu ekonomi Indonesia tergolong dalam salah satu diantara sedikitnegara di dunia yang mampu tumbuh dengan 4%. Data terahir menunjukkan tampaknyaperekonomian dunia bergerak pulih lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Euro zonesecara keseluruhan sudah membukukan pertumbuhan positif, perekonomian Jepang jugamencatatkan pertumbuhan signifikan dan semua negara yang tergabung di dalam BRICmengalami strong rebound dengan Emerging Markets Asia menjadi bintang pemulihan -kecuali ekonomi Amerika Serikat yang tampaknya masih digelayuti oleh ketakpastiantinggi.3. Asia merupakan kawasan yang menikmati pertumbuhan paling pesat, sehingga dalamwaktu yang tak terlalu lama diperkirakan bakal menjadi kekuatan ekonomi terbesar didunia. Saat ini negara Asia menjadi lokasi yang diminati oleh investor, termasuk Indonesia.Sebagai negara yang mempunyai sumber daya yang besar, Indonesia akan menjadi lokasiyang lebih menarik. Para investor yang berasal dari negara di luar ASEAN akan berusaha4. Menyimak kecenderungan yang terjadi, Indonesia perlu memberikan peluang kepada parainvestor untuk memanfaatkan “kelebihan” yang dimiliki oleh Indonesia. Berkaitan denganitu maka sikap keterbukaan dari masyarakat perlu dikembangkan agar para investor asingmerasakan bahwa risiko berusaha di Indonesia mengalami perubahan yang berarti.5. Sekalipun data terakhir BPS memperlihatkan pertumbuhan yang positif - menurut catatanpada Triwulan II 2010 tumbuh sebesar 6,2% dibandingkan triwulan yang sama pada tahun2009, namun jika mencermati perkembangan ekonomi dengan lebih mendalam, kita dapatmenjumpai beberapa karakteristik baru yang menyertai pertumbuhan ekonomi pasca krisis.6. Upaya peningkatan daya saing yang keperluannya semakin dibutuhkan sejakditandatanganinya beberapa Kesepakatan Perdagangan Bebas, tidak cukup disertai denganlangkah-langkah signifikan sehingga kita benar siap menghadapi persaingan global,khususnya disektor yang sangat memprihatinkan yaitu industri manufaktur. Sementara itubeberapa kesepakatan perdagangan bebas dalam waktu dekat juga akan dilaksanakanterhadap beberapa negara lainnya, misalnya FTA ASEAN – India, FTA ASEAN – Australia –New Zealand dan lainnya. Untuk mengantisipasi perdagangan global maupun menahanRangkuman Hasil Munas VI Kadin 5


terjadinya deindustrialisasi yang berdampak buruk terhadap daya saing produk Indonesiakiranya program P3DN perlu segera diintensifkan.7. Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota Kadin telah diterbitkan Kadin Card yangakan banyak memberikan manfaat untuk menunjang bisnis anggota Kadin.B. SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIADr. Susilo Bambang Yudhoyono1. Kepentingan Pemerintah adalah ekonomi berkembang dengan baik dan mendorong duniausaha nasional tumbuh dengan baik, lapangan pekerjaan untuk rakyat akan tercipta.Pengangguran akan berkurang, dengan rakyat kita bisa bekerja, income-nya, penghasilannyabertambah. Jika income-nya bertambah, maka secara bertahap kemiskinan akan berkurang.Dan jika dunia usaha tumbuh dengan baik, maka pajak yang diterima oleh pemerintah makinmeningkat, dan dengan penerimaan negara dari pajak yang diberikan kepada pemerintah,pemerintah bisa membiayai pembangunan lebih baik lagi, lebih banyak lagi: pendidikan,kesehatan, membangun infrastruktur, dan sebagainya.2. Pemerintah memiliki tiga strategi dalam pembangunan ekonomi yaitu pro-poor, pro-jobs,pro-growth, pro-environment. Semua dapat terlaksana jika bisnis berkembang dengan baik,untuk itu, Pemerintah harus pro bisnis sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi.3. Dalam Munas ini di samping menyusun program juga memilih ketua umum yang baru,Presiden berharap berlangsung dengan baik, damai, demokratis, mengarah kepadakepentingan masa depan Kadin dan kepentingan dunia usaha serta perekonomian kita.Forum Munas Kadin ini juga kesempatan untuk dijadikan satu forum untuk mencari danmendapatkan peluang untuk berusaha yang lebih besar lagi di masa depan, to find and tocreate opportunities.4. Kadin telah berjasa dalam mengembangkan usaha dan perekonomian, Presidenmengucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan pada saat krisis ekonomi dan pangantahun 2007-2008, yaitu pertemuan di Yogyakarta guna harga pangan dan energi, serta diJakarta tahun 2008 untuk pembahasan stabilisasi harga pangan. Kadin juga ikut menghadiriG20 Summit di akhir 2008 untuk mendampingi dan berkontribusi dalam summit tersebut.5. Banyak masalah kompleks yang dihadapi oleh pemerintah dalam pembangunan ekonomi,baik ekonomi nasional maupun regional. Juga terkait economy policy (aspek sosial, aspekpolitik, aspek hukum, aspek keamanan, dan bahkan kerja sama pada tingkat dunia) yangbenar-benar tepat untuk menghadapi tantangan masa kini dan masa depan.6. Dunia pasca krisis 2008 mengalami pergeseran dan perubahan. Geopolitik ikut berubah,demikian juga geoekonomi. Tetapi yang jelas, apa yang dilakukan dunia sekarang ini pascakrisis dalam global economic recovery, itu sesungguhnya memberikan peluang baru kepadasemua bangsa di dalam bidang perekonomian dan bidang usaha.7. Ada 2 (dua) hal yang harus kita perhatikan bersama-sama terkait perekonomian global, yaitupertama, semua pemimpin dunia, semua bangsa-bangsa di dunia sepakat, pertumbuhanperekonomian ke depan haruslah tetap kuat, yang dirumuskan dalam bahasa G20 adalahstrong, balanced, and sustainable global economic growth; kedua, pelajaran yang dipetik,realitas baru adalah jika dulu kutub-kutub atau kawasan-kawasan pertumbuhan itu beradaRangkuman Hasil Munas VI Kadin 6


pada Amerika Utara dan Eropa Barat, sekarang ternyata banyak pusat-pusat pertumbuhanyang baru, Timur Tengah misalnya, beberapa tempat di Amerika Latin, beberapa tempat diAfrika, beberapa tempat di Eropa Timur, di Asia. Satu hal yang nyata bahwa kawasan Asiadalam krisis kemarin telah menjadi benteng, menjadi penyelamat dan diharapkan ke depanAsia menjadi motor pengerak dan pilar dari perekonomian dunia.8. Kebangkitan Asia, tumbuhnya perekonomian Asia sebagai salah satu motor penggerakperekonomian global berarti terbuka lebih luas lagi trade and invesment di kawasan ini,yaitu: pertanian, industri, dan jasa, pangan dan energi, pariwisata, transportasi, dantelekomunikasi, perbankan, asuransi, jasa permodalan dan jasa keuangan, dan masih banyaklagi sektor-sektor dan cabang-cabang bisnis yang bisa didapatkan dan menciptakanpeluang-peluangnya bagi perekonomian Indonesia.9. Bicara pertumbuhan ekonomi Asia juga bicara tentang regional connectivity, konektivitasantara Indonesia, sesama negara ASEAN, Jepang, China, Korea, India, dan negara-negara lain.Juga bicara tentang regional logistical chain, sistem logistik kawasan Asia yangmemungkinkan interaksi lebih luas lagi di antara negara-negara di kawasan ini. Berarti bagiIndonesia diperlukan pembangunan infrastruktur yang lebih luas, diperlukan pembangunansistem logistik nasional yang lebih efisien dan lebih kompetitif, diperlukan lagi domesticconnectivity sebelum Indonesia mengintegrasikan dengan ekonomi-ekonomi yang lain, ataupaling tidak bersama-sama, berbarengan dengan itu semua.10. Pemerintah ingin ada sinergi antara pembangunan sektoral yang dikelola oleh para menteri:pertanian, perindustrian, telekomunikasi, perhubungan, perdagangan, apapun denganpembangunan-pembangunan regional; pembangunan daerah yang dikelola oleh paragubernur dan walikota.11. Paradigma dan kebijakan perekonomian Indonesia sekarang ini adalah pertama, paduan dariresource-based dengan knowledge-based economy; dan kedua, berdimensi kewilayahan.12. Pembangunan ekonomi yang berdimensi kewilayahan, dengan aliran anggaran negara kedaerah makin besar dari tahun ke tahun, sesuai dengan kebijakan desentralisasi fiskal.Otonomi daerah sudah diberlakukan. Dengan demikian, tentu harapannya adalah daerahharus lebih kreatif, lebih inovatif, lebih menciptakan iklim investasi yang baik, agar benarbenarupaya untuk meningkatkan pembangunan daerah itu berhasil.13. Kebijakan nasional untuk pembangunan ekonomi daerah, dengan kemitraan antaraPemerintah dan Kadin, adalah harus makin dikembangkan infrastruktur di daerah, termasuktransportasi: darat, laut, udara, dan juga energi listrik. Tanpa hal tersebut, sulit daerahdaerahuntuk mengembangkan industri dan juga bidang usahanya. Dengan prakarsa yangdatang dari daerah sendiri yaitu mengembangkan kawasan-kawasan ekonomi baru di daerah.14. Presiden menghimbau jangan melihat potensi bisnis dari APBN (besarnya sekitar Rp 1.100triliun), melainkan bersumber dari GDP dan PDB (karena enam kali lebih besar dari APBNsebesar Rp 6.370 triliun). Maknanya, the size of our GDP itu jika secara cerdas diikuti denganpencarian dan penciptaan opportunity atau peluang usaha, tentu lebih besar lagi.15. Economic connectivity yang menghubungkan semua negara tanpa terkecuali, juga lebih fokusuntuk benar-benar membangun, memantapkan dan memperkokoh domestic connectivity kitasendiri, dalam arti mata rantai suplai dan logistik serta distribusi harus diperkuat, fokus danmemperkokoh ekonomi domestik.16. Ekspor penting, karena penyerapan yang cukup besar dari konsumsi lokal. Kekuatan pasardalam negeri Indonesia besar dan harus secara maksimal di konsumsi dan digunakan diRangkuman Hasil Munas VI Kadin 7


dalam negeri. Bisnis masih sulit, kekurangan di infrastruktur, listrik, kebijakan ekonomi pusatdan daerah harus ditingkatkan lagi, dan yang belum beres tersebut diselesaikan dengankerjasama satu dengan lainnya.17. Ekonomi di Indonesia jangan hanya mengharapkan demand size economic. Dari segikeseimbangan akan menimbulkan masalah, maka Indonesia harus menciptakan supplyeconomy and resources, teknologi, inovasi, penelitian dan pengembangan. Maka pasar dalamnegeri makin baik (demand meningkat), suplay makin memadai, ekonomi menjadi kuat,keberlanjutan dan seimbang. Semua kalangan harus bersama sama membangun untukkepentingan perekonomian nasional.18. Ekonomi Indonesia di masa depan untuk masa 5 – 15 tahun lagi, benar-benar semakin kuat,semakin berimbang dan juga sustainable, berkelanjutan, dan tidak boleh pertumbuhan inihanya driven by demand semata. Demand-side economy : ada konsumsi rumah tangga yangmeningkat, pengeluaran pemerintah yang meningkat, ekspor yang juga meningkat, investasiyang meningkat, ekonomi akan tumbuh; demand-side economy. Tapi jika hanya itu saja, bisamengalami masalah-masalah: dari segi balance, bisa overheating; bisa ada kekuranganmodal dalam negeri yang kita perlukan. Oleh karena itu, sekarang dan ke depan kita jugaharus membangun supply-side economy.19. Pertumbuhan sebuah ekonomi bangsa sangat ditopang oleh capital-nya, manusianya, humancapital, infrastrukturnya, resources-nya, dan teknologinya. Oleh karena itu, dunia bisnis jugamelakukan inovasi, penelitian dan pengembangan. Dengan demikian, dari supply-sideeconomy terus tumbuh. Dengan demikian, jika pasar dalam negeri makin baik, demandmakin meningkat, supply bisa memenuhinya.20. Daya saing harus ditingkatkan, World Economic Forum memberikan Indonesia nilai peringkat10 lebih tinggi dari 54 menjadi 44. Pemerintah telah menghadirkan Komite Ekonomi Nasionaldan Komite Inovasi Nasional; sebagian besar KEN juga dari Kadin, yang masuk KIN dari Kadinjuga banyak; gunakan fasilitas itu bersama-sama untuk menuju ekonomi yang saya harapkantadi: keseimbangan antara sisi supply dan sisi demand, dan menuju ke ekonomi yang lebihberdaya saing tinggi.21. Kita bangun kerjasama dan partnership yang baik: pemerintah dengan dunia usaha, denganKadin, baik yang ada di pusat maupun di daerah.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 8


II. PAPARAN DAN DISKUSI PANELA. KEYNOTE SPEACH :MENTERI KOORDINATOR PEREKONOMIAN R.I.Ir. M. Hatta Rajasa1. Perkembangan ekonomi Indonesia meningkat. Hal ini didorong dengan pemberian subsidipemerintah dilakukan kepada semester pertama 2010. Listrik menjadi faktor utamapertumbuhan ekonomi nasional, sehingga perlunya restrukturisasi subsidi pemerintah.Kekurangan listrik membuat pemerintah menaruh harapan bahwa listrik tidak sajaditanggung oleh PLN.2. Indonesia memerlukan harga perekonomian yang benar sehingga investor mau masuk keIndonesia dan memberikan investasinya.3. Pemerintah memerlukan bantuan swasta untuk membetulkan regulasi-regulasi pemerintahagar investasi mengalir ke Indonesia.4. PMA dan PNPM dikembangkan pemerintah untuk mendukung perkembangan ekonomiIndonesia5. Kenaikan barang modal menunjukan investasi barang modal yang meningkat. Hal ini akanmeningkatkan productivity, perkembangan perbankan dan percepatan pertumbuhan importinggi. Kerja berat pemerintah adalah menerima import. Dalam kenyataannya revitalisasibahan baku impor menaik, sehingga perlu cluster subsidi impor-impor industri baru.Aktivitas ekspor Indonesia juga dikordinasikan dengan Kementerian Perdagangan danKementerian BUMN hingga lebih ditingkatkan lagi.6. Kinerja ekspor-import meningkat, konsumsi APBN meningkat, utang pemerintahmeningkat, utang Indonesia sudah semakin besar, diperlukan net GDP review yang mampumeminjamkan kredit kepada rakyat. Kredit yang diharapkan pemerintah adalah kredit yangprodukif bukanlah kredit konsumtif.7. Ratio hutang Indonesia pada waktu Orde Baru GDP 80 % sekarang menurun hingga rasio20%.8. Restrukturisasi pemerintah untuk percepatan perekonomian adalah infrastruktur. Terdapat3 infrastruktur yang menjadi perhatian pemerintah: Kebutuhan dasar. Sektor riil Ketahanan pangan.9. Perlunya program public private partnership, sangat prospektif dalam percepatanpendorong sektor real, ketahanan pangan, penambahan jalan, restrukturisasi rel kereta api,pelabuhan, bandara dan semua program infrastruktur yang dicanangkan pemerintah.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 9


10. Pengembangan connectivity. Terdapat 6 koridor Indonesia Zona Ekonomi Khusus yangmengkoneksikan percepatan pembangunan. Revitalisasi diperlukan pemerintah, pengaturanutang negara harus dikordinasikan demi percepatan pembangunan ekonomi Indonesia.11. Indonesia haus merubah mindset dan praktek di lapangan. Free trade boleh dilakukantetapi tidak semuanya di Indonesia. Indonesia memiliki Batam, dalam hal ini perlu peraturanyang membahas usulan PP dengan dewan kawasan. Perlunya PP yang lain untuk mengaturkawasan tertentu di Indonesia yang terkait dengan free trade zone. Pelaksanaannya adalahdengan melakukan komunikasi pemerintah.12. Presiden membuat Inpres 2010 yang mengatur segala pengaturan yang mengatur sektorsektorpembangunan pereknomian nasional. Regulasi yang diharapkan, presiden dapatmengatur segala usaha perekonomian baik di pusat maupun di daerah.13. Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan, namun ada kekurangannya yang belumdicapai. Pemeritah menghimbau para pengusaha untuk kerjasama, Kadin dan Pemerintahbersama-sama membangun bangsa, duduk bersama-sama dalam menyelesaikan persoalanbangsa, kebersamaan merupakan usaha yang positif untuk memajukan bangsa.B. MENTERI PERINDUSTRIANMohamad S. Hidayat1. Ketua Kadin yang baru diharapkan bisa meningkatkan perkembangan PerindustrianIndonesia dan kemajuan Kadin.2. Menteri menyampaikan beberapa peningkatan dan penurunan Indonesia di berbagai bidangindustri. Pertambangan mengalami penaikan, pengolahan mengalami penurunan, Listrikmengalami penurunan, Industri bangunan naik, Perdagangan meningkat, pengangkutankomunikasi meningkat, keuangan dan persewaan dan jasa-jasa lainnya meningkat.3. Masalah sektor industri :o Ketergantungan impor bahan baku, barang setengah jadi dan komponen sangat tinggio Ragam dan jenis industri terbataso Struktur industri kurang dalamo Diversifikasi produk ekspor terbataso Peranan IKM dalam struktur industri belum memadaio Penyebaran industri sebagian besar di Pulau Jawa ( > 60%)4. Langkah-langkah untuk meningkatkan faktor-faktor pendukung industri :o Menghilangkan ekonomi biaya tinggio Memperbaiki UU ketenagakerjaano Penyediaan bunga bank yang bersaing dalam percepatan utilisasi KURo Penyediaan listrik, gas dan energi yang mencukupi dan bersaingo Peningkatan infrastruktur, jalan, pelabuhan dan kawasan industriRangkuman Hasil Munas VI Kadin 10


o Penyediaan insentif untuk investasi, kegiatan R&D dan training yang bersaingo Kemudahan dalam meningkatkan izin lokasi5. Sektor-Sektor Industri sampai 2014 dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasionalakan meningkat. Sektor riil adalah tujuan utama. Konsep pendalaman industri itu regulasipemerintah berkaitan dengan industri berfokus kepada agro Industri, karet dll.6. Regulasi baru ditujukan untuk meningkatkan sektor riil. Agro industri tersebut didukungkerjasama dengan kementerian lainnya.7. Industri pengolahan mutlak didirikan guna menanggulangi ketidakefisiensi ekonomi,industri dasar menjadi komponen utama Indonesia demi peningkatan kemajuanpertumbuhan, dan mengurangi nilai impor yang masuk. Lebih banyak bahan baku yangkeluar dari pada yang masuk ke Indonesia.8. Industri sektor riil yang menyebar di wilayah Indonesia. Di pulau Jawa dan Batam menjadicontoh utama pembentukan kluster industri baru Jatim, Sulawesi Selatan, Merauke.Pembangunan sektor industri kluster ini diharapkan bisa mengundang pemain untukpemberdayaan industri, kegiatan ekspor menjadi fokus munculnya kluster-kluster tersebut.Kebijakan fiskal juga akan berpengaruh. Khusus di Papua akan dibangun infrastruktur baru,sebagai ketahanan pangan, gula dan lainnya. Investasi masuk untuk membangun daerah.9. Industri kreatif menjadi andalan untuk melakukan ekspor. Kementerian bersama samakementerian lainnya membuat regulasi demi mencanangkan peningkatan sektor riil.10. SKB Menteri, Perda, SK menteri banyak yang harus ditinjau ulang. Desain perindustriandiselaraskan demi menghilangkan hambatan-hambatan untuk memajukan perekonomiannasional.C. MENTERI PERDAGANGANMari Elka Pangestu1. Fakta empiris pertumbuhan di daerah, di beberapa daerah karena faktor tertentumengalami pertumbuhan yang sangat tinggi.2. Pasar global: walaupun sudah ada recovery perekonomian dunia, tapi yang menjadi potensiadalah potensi pasar negara berkembang (new growth market).3. Afrika, Eropa Selatan, Timur Tengah potensi pasar yang sangat penting. Pertumbuhanperdagangan negara maju dengan berkembang lebih bagus negara berkembang.4. Meningkatnya jumlah kelas pekerja, 30 jutaan orang penghasilannya diatas US$ 5300an, 5jutaan orang berpenghasilan US$10.000. Berarti muncul peluang-peluang pasar baru.5. Salah satu faktor kita meningkat peringkatnya dari 54 menjadi 44 adalah pendidikan dilevel dasar. Karakteristik demografi penduduk tersebut membuat kita makin interconnectedkarena kebutuhannya.6. Program-program yang harus didorong antara lain yang penting adalah:Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 11


• Peningkatkan daya saing guna meningkatkan penggunaan produk di dalam negeri sertaagar dapat bersaing di luar negeri. Potensi tersebut memerlukan peran Kadin yangsangat besar.• Perlu juga digalakkan terus menerus kegiatan cinta produk Indonesia.7. Kekuatan dan kesempatan yang ada di daerah :• Produk unggulan harus dispesifikasi apakah pertanian, teknologi, SDA atau apapunyang menjadi unggulan, terutama di daerah-daerah.• SDM harus diperbaiki, karena merupakan potensi dari sektor jasa. Jasa yang bentuknyatenaga kerja yang kita kirim ke luar negeri diharapkan bukan hanya sebagai PembantuRumah Tangga tapi juga tenaga-tenaga ahli seperti teknisi, outsourcing, dsb.8. Kelemahan dan Kendala :• 85% peraturan daerah tidak sinkron dengan Peraturan Pemerintah Pusat.• Pembiayaan dan pemberdayaan UKM daerah. Proses perijinannya sering memberatkanUKM (tarif tambahan, peraturan yang tidak jelas, dsb.)• Infrastruktur kurang maksimal.9. Solusi:• Cost of transportation and logistic besar berarti menuntut perbaikan dalam bidanginfrastruktur.• Cara meningkatkan daya saing produk ekspor kita adalah : Harus pembenahan dari hulu ke hilir Masalah lingkungan menjadi masalah yang menjadi perhatian masyarakat duniasekarang ini, untuk itu kita hrs membuktikan bahwa produk kita bisa sustainable,ramah lingkungan, memiliki setifikat ISO dan LSI. Diperlukan perbaikan desain kemasan Peningkatan skala produk secara kuantitas dan kualitas.10. Hal-hal ini semua membutuhkan kerjasama dan koordinasi antar seluruh pihak yangterkait, baik dari pihak Kadin, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian,maupun Kementerian-Kementerian lainnya.D. MENTERI KEUANGANAgus W. Martowardojo1. Asumsi Makro yang dijadikan acuan dalam penetapan APBN Tahun Anggaran 2011 yangdisepakati antara Pemerintah dan DPR RI, yaitu :• Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4 persen, lebih tinggi dari yang diusulkan Pemerintahsebesar 6,3 persen• Nilai tukar rupiah sebesar Rp9.250/US$• Inflasi sebesar 5,3 persen• Suku bunga SBI 3 bulan sebesar 6,5 persen• Harga minyak sebesar US$80 per barel• Lifting minyak sebesar 970 ribu barel/hari2. Arah dan Tujuan Kebijakan Ekonomi Makro Indonesia, meliputi :Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 12


• Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, melalui peningkatan konsumsi masyarakat,meningkatkan investasi dan ekspor, serta mendorong tumbuhnya industri pengolahan.• Menjaga stabilitas ekonomi, melalui pengamanan pasokan bahan makanan, sinkronisasikebijakan fiskal dan moneter, serta menjaga ketahanan fiskal.• Menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, antara lain denganmenciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan, serta penyempurnaanperaturan ketenagakerjaan, mendorong pelaksanaan negosiasi bipartit dan penyusunanstandar kompetensi tenaga kerja.• Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana infrastruktur sesuai SPM, mendukungpeningkatan daya saing sektor riil dan meningkatkan kerja sama pemerintah dan swasta(KPS/PPP) dalam penyediaan infrastruktur.3. Kondisi Fiskal Indonesia saat ini :• Rata-rata 34% dari Kapasitas Fiskal (Pendapatan Negara) dibelanjakan untuk Transfer keDaerah; 21% untuk Subsidi; dan 21% untuk Belanja Pegawai dan Barang.• Lebih dari 15% Pendapatan Negara untuk Pembayaran Bunga Utang dan BelanjaLainnya.4. Mandatory Spending semakin besar meliputi :• Anggaran Pendidikan 20% dari APBN/APBD setiap tahunnya (berdasarkan AmandemenUUD 1945).• Tunjangan untuk guru : fungsional, profesi, maslahat tambahan, dan tunjangan khusus(UU No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No.14 tahun 2005Tentang Guru dan Dosen).• Dana Perimbangan sekitar 27 - 30% terhadap belanja negara terbagi dalam :1) DAU minimal 26% dari Penerimaan Dalam Negeri Netto.2) DBH sesuai ketentuan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.• Dana Otonomi Khusus: 2% dari DAU Nasional (UU No. 18 Tahun 2001 tentang OtonomiKhusus Nangroe Aceh Darussalam dan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi KhususProvinsi Papua).• Anggaran Kesehatan 5% dari APBN (UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).• Kebijakan Anggaran Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) Kementerian Pertahanan: 1,5%dari PDB.5. Tax Holiday :Pasal 18 (5) UU No 25 Tahun 2007 tentang Fasilitas Penanaman Modal :• Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktutertentu.• Berlaku bagi penanaman modal baru.• Merupakan industri pionir, yaitu :a. industri yang memiliki keterkaitan yang luas;b. memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi;c. memperkenalkan teknologi baru; dand. serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.6. Tax Allowance :Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 13


• Pasal 31A UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan juncto UU No. 36 Tahun2008 tentang Pajak Penghasilan :a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman yangdilakukan.b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat.c. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakanyang berlaku menetapkan lebih rendah.• PP No. 1 Tahun 2007 juncto PP No. 62 Tahun 2008 :Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentudan/atau di daerah-daerah tertentu, meliputi :a. 23 bidang usaha tertentu; danb. 15 bidang usaha tertentu di daerah tertentu.7. Insentif Fiskal dalam mendukung Iklim Investasi dalam bentuk Pajak DitanggungPemerintah (DTP) :• PPh atas bunga Pemberian Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) Sebesar Rp.6,75 Triliundalam bentuk :1. imbal hasil atas Surat Berharga Negara yang diterbitkan di pasar internasionalsebesar Rp1,5 triliun Untuk menarik minat investor asing untuk membeli obligasi pemerintah2. PPN atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu eksplorasi migas dan panas bumisebesar Rp2,75 triliun Untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan eksplorasi energi diIndonesia3. PPN adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebesar Rp0,5 triliun Untuk meningkatkan investasi pada kegiatan-kegiatan yang berhubungandengan pengurangan dampak climate change.4. Insentif bea masuk untuk industri tertentu sebesar Rp2,0 triliun Dalam rangka memenuhi penyediaan barang/jasa untuk kepentingan umumdan peningkatan daya saing industri tertentu di dalam negeri.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 14


III. POKOK-POKOK LAPORAN PERTANGGUNG JAWABANA. Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia1. Dengan diangkatnya Mohamad S. Hidayat menjadi Menteri Perindustrian RI dalam KabinetIndonesia Bersatu II. Maka atas penugasannya itu, merujuk AD/ART pasal 36 KadinIndonesia tentang Pergantian Antar Waktu dan Rekomendasi Hasil Musyawarah NasionalKhusus (Munasus) Kadin tanggal 23 - 25 April 2010, maka melalui Rapat Dewan PengurusKadin Indonesia Pergantian Antar Waktu tanggal 24 Mei 2010 lalu secara musyawarah danmufakat telah menetapkan Adi Putra Tahir sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia yangbaru.2. Salah satu tugas penting yang dibebankan kepada Ketua Umum Kadin Indonesia masa bakti2010 selain menjalankan fungsi dan kegiatan organisasi, adalah menyelenggarakanMusyawarah Nasional Kadin 2010 yang dalam Munasus 2010 lalu direkomendasikandiselenggarakan tanggal 25 Agustus 2010. Namun dengan mempertimbangkan bulan suciRamadhan, pada ahirnya ditetapkanlah rencana penyelenggaraan MUNAS VI pada tanggal24 September 2010.3. Pemilihan tanggal penyelenggaraan MUNAS VI bertepatan dengan hari Ulang Tahun KamarDagang dan Industri Indonesia yang ke 42.4. Karena Laporan Pertanggungjawaban Formal untuk masa bakti sejak 21 Desember 2008hingga dengan terlaksananya Pergantian Antar Waktu telah disampaikan oleh Ketua Umumsaat itu yaitu Mohamad S. Hidayat, maka Laporan Pertanggungjawaban pada MusyawarahNasional VI kali ini hanya selama pelaksanaan tugas sejak Pergantian Antar Waktu tanggal24 Mei 2010 hingga dengan dilaksanakannya MUNAS VI ini.5. Laporan kegiatan selama masa jabatan telah disusun dalam Laporan berjudul “SEMESTERSATU” Kadin Indonesia 2010, yang merupakan rangkuman berbagai kegiatan DewanPengurus maupun Sekretariat Kadin Indonesia beserta Asosiasi/Himpunan serta berbagaipemangku kepentingan lainnya di tahun 2010 ini.6. Highlight pelaksanaan program Dewan Pengurus KADIN Indonesia 2010 sebagai berikut :a. “Launching Economic Outlook 2010” yang merupakan kegiatan rutin awal tahunmenyampaikan evaluasi serta pandangan mengenai perekonomian tahun 2010 hasil kajianLP3E Kadin Indonesiab. Acara “Feed the World” pada akhir Januari 2010. Acara ini diprakarsai oleh Bidang PertanianSdr. Franky Widjaya bersama Bidang Kelautan Sdr. Juan Permata Adoe, yang merupakanupaya terobosan baru dalam rangka menjaga ketahanan pangan serta menemukan sumberenergi alternatif yang berkelanjutan.c. Kerjasama mendorong investasi di Indonesia dengan berbagai lembaga, antara lain denganBKPM dengan menggunakan tagline Kadin Indonesia yaitu “Remarkable Indonesia” yangkemudian dilanjutkan dengan upaya promosi dengan tema “invest in Remarkable Indonesia”yang diharapkan akan mendorong percepatan pertumbuhan investasi baik dalam maupunluar negeri di Indonesia.d. “Eco Products International Fair” EPIF 2010 untuk pertamakalinya diselenggarakan denganbekerjasama dengan Asian Productivity Organization serta Departemen Tenaga Kerja.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 15


e. Sebagai tindak lanjut gerakan Feed the World, untuk mendorong Program PencapaianSwasembada Daging Sapi 2024 (P2SDS) telah dilakukan penyerahan bantuan 10 ekor sapitahap pertama di Solok Sumatera Barat, pada bulan April 2010 lalu juga telah diserahkansejumlah 10 sapi bunting bagi kelompok ternak Alban Mubarokah di Kabupaten Garut –Jawa Barat.f. Di sektor Usaha Kecil Menengah, Kadin telah menargetkan 5 sd 10 klaster strategis terpilihuntuk masuk dalam world class cluster.g. Bekerja sama dengan World Economic Forum untuk menerbitkan publikasi khusus tentangIndonesia yang diharapkan akan membantu meningkatkan citra positif tentang Indonesia.h. Melalui Munasus pada bulan April 2010 lalu, telah dilakukan beberapa penyempurnaanAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin yang kemudian ditetapkan denganKeppres No. 17 tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Kadin.i. Kunjungan beberapa delegasi negara sahabat dalam rangka menjajagi kemitraan bisnisdengan pengusaha Indonesia.B. Laporan Pertanggungjawaban Ketua Dewan Pertimbangan Kadin IndonesiaSelama kurun waktu 2008 – 2010, terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang DewanPertimbangan Kadin Indonesia, maka berbagai kegiatan telah dilakukan. Sesuai kesepakataninternal dan karena Dewan Pertimbangan diangkat oleh Munas untuk dapat bekerjaberdampingan dengan Dewan Pengurus, dengan satu tujuan agar organisasi Kadin semakinmaju dan berkembang, maka berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan outputnyaadalah untuk disampaikan kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia. Untuk itu, agarDewan Pertimbangan dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik, maka secaraaktif Dewan Pertimbangan sering mengadakan rapat-rapat guna membahas berbagai isu yangberkembang, melakukan kegiatan atau pertemuan dengan Asosiasi, baik formal maupuninformal dan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.Sesuai dengan fungsinya, maka Dewan Pertimbangan tidak menangani kegiatan-kegiatan yangsifatnya teknis dan operasional. Dalam kaitan ini segala sesuatu yang dilakukan oleh DewanPertimbangan out-put-nya disampaikan kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia. Out-puttersebut dapat berupa masukan, saran, rekomendasi bahkan kritik, yang merupakan upayauntuk lebih membenahi organisasi Kadin agar dapat berjalan sesuai fungsinya.Sesuai ketentuan Anggaran Dasar (AD) Kadin Pasal 21, ada beberapa hal yang pokok menjaditugas Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, antara lain :• melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan AD/ART dan Keputusan Munas.• Menilai dan mengusulkan penyempurnaan dan/atau penelitian lebih lanjut atas laporankerja, keuangan dan perbendaharaan yang diajukan Dewan Pengurus Kadin Indonesia• Melakukan pemantauan terhadap dinamika Anggota Luar Biasa agar tetap sejalan dengankebijaksanaan umum Kadin• Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia baikdiminta ataupun tidak mengenai hal-hal yang mengakut dunia usaha dan organisasi• Melakukan pengamatan dan penilaian atas pelaksanaan bisnis yang bersih, transparan,profesional dan etika bisnisRangkuman Hasil Munas VI Kadin 16


• Menyampaikan pertimbangan dan saran sebagai bahan untuk penyusunan rancanganProgram Umum organisasi kepada MunasDalam melaksanakan tugas keseharian organisasi, Dewan Pengurus-lah selaku eksekutif yangmengemban amanah untuk menjalankannya, baik ke luar maupun ke dalam organisasi. DewanPengurus sesuai tugas dan fungsinya telah melengkapi diri dengan struktur aparatkepengurusan yang sedemikian lengkap, agar setiap program, kegiatan serta masalah yangdihadapi dapat tertangani dan dikelola dengan baik. Dewan Pengurus memiliki kewenanganuntuk menetapkan kebijakan dan rencana kerja organisasi, termasuk upaya pembinaan danpengembangan Kadin provinsi serta Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional. Dalam kaitan itusemua, Dewan Pertimbangan berupaya untuk melakukan pemantauan serta pengamatan, yangditindaklanjuti dengan menyampaikan pertimbangan, saran dan usulan terhadap berbagaikebijakan dan program yang perlu ditempuh pengurus dalam melakukan upaya pembinaan danpengembangan anggota. Termasuk yang harus dilakukan terhadap Kadin provinsi maupunAnggota Luar Biasa Tingkat Nasional.Berikut ini beberapa substansi pokok dari Dewan Pertimbangan sebagai bagian dari masukan,saran, rekomendasi bahkan kritik yang pernah disampaikan dalam berbagai kesempatan, baikmelalui surat, kesempatan informal maupun pada forum formal lainnya. Substansi masukan inidihimpun sejak awal masa kepengurusan tahun 2008 sampai dengan menjelang pelaksanaanMunas VI Kadin, di penghujung akhir bulan September 2010. Semua itu merupakan bagian daricatatan yang pernah dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia periode 2008 –2010. Diantaranya adalah sebagai berikut :1. Pemantauan Pelaksanaan AD-ART dan Keputusan Munas• Munas V yang lalu, keputusan untuk membentuk adanya Dewan Penasehat merupakankeputusan yang tidak sesuai dengan AD-ART. Namun karena kebijaksanaan tersebut ditempuh untuk mengakomodasi kepentingan yang ada, maka keputusan ini harus segeraditampung dalam AD-ART dan untuk itu pelaksanaan penyempurnaan AD-ART melaluiMusyawarah Nasional Khusus (Munassus) harus segera dilakukan.• Sesuai Keputusan Munas V Kadin yang dilaksanakan pada tanggal 22 – 23 Desember2008, dinyatakan bahwa karena masih adanya ketentuan yang masih multitafsir danperlu diperjelas, maka perlu dilakukan perubahan AD-ART Kadin. Untuk itu, sesuaiketentuan Anggaran Dasar Kadin, upaya perubahan AD-ART dimaksud harus dilakukanmelalui Munassus. Dalam kaitan ini, Munas V Kadin telah menetapkan bahwa Munassusdilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun semenjak pelaksanaan Munas V Kadin.Jadi, secara jelas dapat disimpulkan bahwa Munassus harus dilaksanakan selambatlambatnyasebelum tanggal 22 Desember 2009. Namun nampaknya Dewan PengurusKadin Indonesia menetapkan untuk menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional(Rapimnas) terlebih dahulu pada bulan Desember 2009 dan mengundurkan jadwalpelaksanaan Munassus pada sekitar Maret atau April 2010.• Sehubungan dengan Penerbitan Peraturan Organisasi yang dikeluarkan oleh DewanPengurus Kadin Indonesia No. Skep/079/DP/VII/2010 tentang Tata Cara MusyawarahProvinsi Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara, maka Dewan Pertimbangan telahmemberikan masukan dan kritik. Inti masukan tersebut yakni dalam menerbitkan suatukebijakan organisasi, apalagi menyangkut peraturan yang harus dilaksanakan danRangkuman Hasil Munas VI Kadin 17


terkait dengan implementasi pelaksanaan AD-ART Kadin, maka seharusnya mekanismeorganisasi dalam pengambilan keputusan telah dilaksanakan sebagaimana seharusnya.Seharusnya rapat-rapat yang membahas mengenai hal yang terkait dengan POdimaksud dilakukan oleh Bidang Organisasi dan dibawa ke Pleno Dewan Pengurusuntuk diputuskan. Mengingat PO tersebut merupakan Keputusan Dewan Pengurus,maka persetujuannya juga harus melalui rapat Dewan Pengurus Kadin Indonesia.2. Laporan Kerja, Keuangan dan Perbendaharaan• Sehubungan dengan laporan kerja yang disampaikan terutama dalam penyusunan“Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia 2009 – 2014”, yang dilakukan oleh DewanPengurus. Dewan Pertimbangan menilai bahwa upaya yang dilakukan untuk Roadmapmerupakan langkah strategis bagi institusi Kadin dan untuk itu Dewan Pertimbanganmemberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kerja keras tersebut. Daripengamatan Dewan Pertimbangan, Roadmap ini banyak dirujuk oleh pemerintah dalammenyusun rencana dan program yang akan ditempuh ke depan, baik rencana kerja 5tahun maupun program kerja 100 hari. Contohnya, dalam National Summit padaOktober 2009 yang lalu, banyak masukan dari Kadin Indonesia terutama yang terkaitdengan bidang ekonomi diadopsi dalam program kerja pemerintah ke depan. Daripemantauan Dewan Pertimbangan, beberapa instansi juga banyak menjadikan RoadmapKadin sebagai referensi dalam menetapkan kebijakan yang akan ditempuh. Namun halyang perlu terus untuk diperjuangkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia adalahmengawal dengan baik agar program yang dicantumkan dalam Roadmap dan yang telahdisusun dengan melibatkan para stakeholders terkait, dapat diimplementasikan denganbaik dan lancar di lapangan.Dewan Pertimbangan juga memberikan apresiasi dan penghargaan terhadappenyelenggaraan “Feed The World” pada bulan Januari 2010 yang dilakukan oleh DewanPengurus Kadin Indonesia. Pelaksanaan kegiatan ini, yang sebelumnya telah melaluiserangkaian pertemuan pembahasan dan diskusi baik berupa Sarasehan, Lokakarya,Seminar maupun Diskusi Panel, telah menghasilkan Roadmap 2010 – 2014 serta visi2030 khusus mengenai pembangunan sektor pangan. Pembuatan cetak biru ini denganmelibatkan seluruh stakeholders yang terkait merupakan langkah strategis, sehinggadalam implementasinya diharapkan seluruh pemangku kepentingan sudah memiliki visiyang sama, terhadap upaya menjadikan Indonesia untuk mempu berswasembada danselanjutnya menjadi pemasok pangan dunia.• Dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia selamatahun 2009, Dewan Pertimbangan menilai Dewan Pengurus Kadin Indonesia telahbanyak berupaya untuk memberi kontribusi bagi kemajuan ekonomi dan eksistensidunia usaha. Namun, dari laporan kerja yang disampaikan, nampak masih ada beberapabidang yang belum bekerja secara optimal, sehingga dalam laporan yang disampaikantidak menampakkan out-put yang diharapkan.• Berkenaan dengan tugas Dewan Pertimbangan untuk memberikan masukan terhadaplaporan maupun program kerja Dewan Pengurus Kadin Indonesia, diminta agar berkaslaporan dan program kerja tersebut dapat disampaikan terlebih dahulu kepada DewanPertimbangan, minimal seminggu sebelum pelaksanaan Rapimnas.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 18


• Sehubungan dengan laporan keuangan yang disampaikan oleh Dewan Pengurus, DewanPertimbangan memberi apresiasi kepada Dewan Pengurus yang telah dapatmenampilkan laporan keuangan tahun 2009, yang disajikan dengan baik dan ter-audit.Namun, dari saldo keuangan yang ada nampak bahwa kondisi keuangan KadinIndonesia sangat tidak sehat, karena saldo tersebut jika dihitung secara matematishanya akan dapat memenuhi kebutuhan operasional Kadin Indonesia selama 2 bulan.Sebagai suatu organisasi besar seperti Kadin, nampaknya hal itu sangatmemprihatinkan. Untuk itu, Dewan Pertimbangan meminta kepada Dewan Penguruskiranya dapat secara sungguh-sungguh mengupayakan pendanaan bagi KadinIndonesia.3. Pemantauan terhadap Dinamika Anggota Luar BiasaPada saat pelaksanaan Musyawarah Nasional Khusus (Munassus), ada aspirasi yangberkembang diantara ALB Tingkat Nasional untuk membentuk forum komunikasi Asosiasi.Munculnya kebutuhan akan perlunya suatu forum yang dapat menjadi wadah bagi Asosiasiuntuk dapat saling menerima dan berbagi informasi terutama untuk penanganan masalahyang dihadapi bersama, sangat diperlukan. Hal ini disadari oleh Kadin, karena hingga saatini koordinasi, penanganan, pembinaan dan pengembangan Asosiasi perlu lebihditingkatkan. Dewasa ini, masih banyak persoalan yang dihadapi ALB Tingkat Nasionalbelum mendapatkan respon dan penanganan yang memadai. Sehingga banyak ALB merasamasih memperjuangkan secara sendiri-sendiri segala problematik yang dihadapi. Padahaldukungan dan bantuan solusi untuk pemecahan masalah yang dihadapi baik bersifatsektoral maupun lintas sektoral, sangat diperlukan. Untuk itu dan sebagai dasarterbangunnya kerjasama yang lebih solid, baik antar Asosiasi maupun Kadin, diperlukanadanya peningkatan hubungan komunikasi dan informasi serta mekanisme penangananmasalah yang dihadapi, agar persoalan yang sedang dialami mendapat porsi dan fokusperhatian serta terkoordinasikan, sehingga mampu tertangani secara lebih baik.4. Dunia Usaha dan KeorganisasianDunia UsahaKadin sebagai induk organisasi dunia usaha nasional memiliki peran yang sangat besar jikakiprahnya dapat dioptimalkan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi danmensukseskan pencapaian kinerja pembangunan nasional. Banyak hal yang dapatdilakukan oleh Kadin untuk memajukan perekonomian dan dunia usaha nasional sekaligus.Untuk dapat mencapai ke arah itu, Kadin dituntut untuk dapat berkembang menjadiorganisasi yang kuat dan profesional. Dalam hal ini, diharapkan Kadin dapat lebihmeningkatkan kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada dunia usaha,memberikan pertimbangan, masukan, rekomendasi dan saran kepada Pemerintah baikpusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang akan ditempuh. Selainitu, Kadin juga diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan anggota (duniausaha) dalam menghadapi tantangan masa depan dan memberikan respon secara efektifterhadap berbagai persoalan yang timbul sesuai dengan porsinya.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 19


Dalam kaitan upaya untuk menarik investasi, Dewan Pertimbangan telah meminta kepadaDewan Pengurus agar melakukan perjuangan bersama selaku komunitas pengusaha, antaralain :• Perlunya selalu diupayakan suatu koordinasi dan sinkronisasi tentang pengaturan danperangkat peraturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tidakmendorong semakin melemahnya daya saing Indonesia. Beberapa peraturan daerahsecara potensial dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Untuk itu agar dilakukanpeninjauan kembali sekiranya ada peraturan yang memberatkan dunia usaha. Sejalandengan itu, perlu dijaga adanya konsistensi peraturan, meningkatkan pelayananbirokrasi, serta stabilitas keamanan dan ketertiban.• Mengingat motor penggerak pembangunan ekonomi terutama adalah dunia usaha, baikdomestik maupun dari luar negeri, maka dalam setiap penyusunan kebijakan danlangkah-langkah oleh pemerintah, hendaknya melibatkan Kadin, Asosiasi besertaperangkatnya. Dengan demikian, dalam mengembangkan daya tarik investasi, dapatdirumuskan kebijakan dan langkah-langkah dengan masukan berdasarkan persepsidunia usaha.• Sangat diperlukan kegiatan untuk mempromosikan investasi yang dilakukan bersamasecara sinergis, baik oleh pemerintah maupun dunia usaha. Dengan demikian programdan sasaran pencapaian yang diharapkan dapat secara fokus tertangani secara baik.Beberapa informasi yang nampaknya sederhana namun sangat diperlukan antara laintata cara melakukan investasi; informasi yang lengkap dan akurat serta up-to-datemengenai perkembangan ekonomi, peluang dan potensi yang tersedia, pendidikan,ketenagakerjaan dan potensi sumber-sumber daya, dan lain-lain.• Beberapa permasalah yang hingga saat ini perlu mendapat prioritas perjuangan olehdunia usaha kepada pemerintah, antara lain:1) Rendahnya realisasi penyerapan Anggaran Belanja Negara.Kinerja penyerapan APBN saat ini, sekitar 3 tahun terakhir masih jauh darimemuaskan. Padahal, dengan kinerja yang lebih baik, sesungguhnya pertumbuhanekonomi Indonesia bisa jauh lebih tinggi, bahkan mencapai 6,5%.2) Pertumbuhan yang tidak berkualitas.Mengingat pertumbuhan ekonomi didorong oleh consumer driven, maka kondisi initidak menumbuhkan lapangan kerja, bahkan kesenjangan ekonomi semakin besar.Pertumbuhan yang ada saat ini, tidak memberikan dampak kemakmuran terhadaprakyat banyak. Selama beberapa tahun ini sektor informal menyerap 70% tenagakerja sedangkan sektor formal hanya mampu menyerap 30% tenaga kerja.3) Perlunya segera diwujudkan Undang Undang JPSK.Mengingat situasi ekonomi global yang saat ini sering tidak menentu dan dapatberimbas negatif pada perekonomian domestik, maka perlu segera didorong agarterwujud UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan, yang diperlukan dalam situasikritis.4) Perbaikan sistem PerpajakanBanyak persoalan di bidang perpajakan yang sampai saat ini masih memberatkandunia usaha.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 20


KeorganisasianDalam kaitan dengan masalah keanggotaan, Dewan Pertimbangan telah memberikancatatan kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia, antara lain:• Terkait dengan masalah keanggotaan Kadin yang akhir-akhir ini semakin menurun,maka perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih strategis agar jumlah anggota Kadindapat terdongkrak dan meningkat kembali. Untuk itu dan dalam kerangkamemperkokoh eksistensi UU No. 1 tahun 1987 tentang Kadin, jajaran Pengurus Kadinperlu melakukan approach kepada pemerintah agar Kadin dapat lebih diberdayakandan dikembangkan. Saat ini, pemerintah sedang memiliki perhatian yang baik danmemberi apresiasi yang tinggi kepada dunia usaha, terutama peranan Kadin. Untuk itu,sebaiknya momentum ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.• Dalam kerangka dan upaya meningkatkan jumlah anggota Kadin, perlu dilakukanpendekatan kepada Menteri Dalam Negeri yang baru, agar beliau dapat mengeluarkansurat edaran kepada seluruh Gubernur/Bupati/Walikota mengenai himbauan untukmenjadi anggota Kadin. Bahkan sedapat mungkin, keanggotaan Kadin dapat dijadikansyarat dalam pengurusan dokumen yang terkait dengan pemerintah, misalnya SIUP danlain-lain.• Selain itu, perlu juga dilakukan pendekatan dengan Kabinet Persatuan Pembangunan keII lainnya, terutama dalam rangka proses penyempurnaan Keppres No. 80 Tahun 2003tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang saat ini sedang dalam prosespengesahan. Dalam kaitan ini, harus diupayakan agar keanggotaan Kadin dapatdijadikan salah satu persyaratan dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut.Untuk itu, Dewan Pengurus Kadin Indonesia perlu berupaya keras dalam rangkamewujudkan harapan tersebut. Dalam kaitan ini, perlu dipertimbangkan Kadin dapatmenempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK), namun sebelumnya perludilakukan pengkajian terlebih dahulu.• Dari sisi internal Kadin, dalam kerangka meningkatkan jumlah anggota Kadin, DewanPengurus Kadin Indonesia juga perlu mengeluarkan surat edaran khsususnya kepadaseluruh jajaran pengurus Kadin. Surat tersebut pada intinya berisi himbauan agar setiapjajaran pengurus Kadin, melalui perusahaannya masing-masing dapat menerapkansyarat atau ketentuan mengenai kewajiban untuk menjadi anggota Kadin kepadaperusahaan-perusahanan yang menjadi vendor perusahaannya.• Sehubungan dengan langkah strategis yang perlu ditempuh secara internal oleh seluruhjajaran Pengurus Kadin dalam rangka meningkatkan jumlah anggota Kadin, maka dariPengurus Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia yakni Bapak Hotbonar Sinaga, DirekturUtama PT Jamsostek menyatakan kesediaannya untuk menjadi pelopor penerapankeanggotaan Kadin di perusahaannya. Untuk itu, PT. Jamsostek akan mengajakkerjasama dengan Kadin Indonesia melalui MoU dalam implementasinya. Selama ini PT.Jamsostek memiliki pengalaman yang baik, terutama dalam menerapkan kewajibanpada klien perusahaannya untuk menggunakan Jamsostek.5. Penilaian atas pelaksanaan bisnis yang bersih, transparan, profesionalSudah sejak beberapa tahun yang lalu, Kadin Indonesia terlibat dan memprakarsai gerakanBTP (Bersih, Profesional dan Transparan). Dalam perjalanannya perjuangan dan upaya untukmelakukan tindakan preventif terhadap prilaku koruptif semakin berkembang. Jika padaRangkuman Hasil Munas VI Kadin 21


awalnya gerakan yang dilaksanakan dilakukan melalui program BTP, selanjutnyaberkembang menjadi Tiga Pilar Kemitraan. Sejalan dengan itu lahir lagi gerakan-gerakanserupa seperti implementasi Pakta Integritas, Komunitas Pengusaha Anti Suap (KUPAS) danlain-lain. Namun inti kesemuanya adalah ajakan kepada semua pihak untuk melakukantindakan pemberantasan anti korupsi yang dimulai dari diri sendiri, selanjutnya meluas kelingkungan kerja, lingkungan masyarakat (LSM), birokrasi, dunia usaha dan lain sebagainya.Disadari, bahwa upaya untuk meningkatkan daya saing bangsa antara lain denganmewujudkan Good Corporate Governance (GCG) dan Good Governance serta Good PublicGovernance masih berjalan lambat. Hal ini dikarenakan belum seluruh institusi memilikikesamaan dalam pencapaian tujuan dengan sistem manajemen yang lebih sehat dan bersih,apalagi terhadap upaya pemberantasan korupsi. Namun, perkembangan saat inimenunjukkan persepsi terhadap pentingnya pemberantasan korupsi mulai tumbuh danmendapat sambutan yang sangat baik di masyarakat. Disisi lain, persaingan usaha yangtidak sehat masih tetap kerap mewarnai kehidupan dunia usaha nasional. Padahal,tuntutan berkompetisi semakin tinggi dan untuk itu efektifitas kegiatan usaha dan efisiensiharus dilakukan. Tak dapat ditawar, pembenahan terhadap etika usaha dan persainganyang sehat harus dilakukan, agar Indonesia tidak kalah bersaing dengan bangsa dan negaralain.Terkait dengan partisipasi terhadap gerakan anti korupsi, Ketua Dewan Pertimbangan atasnama Asosiasi yang dipimpinnya dan beberapa anggota Dewan Pertimbangan juga telahberkomitmen dan melakukan penandatanganan sebagai bagian dari Komisi Pengusaha AntiSuap (KUPAS).Program Strategis Kadin KedepanMencermati perkembangan ekonomi global dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesiaserta melihat kemampuan pembiayaan pemerintah yang sangat terbatas, begitu pula imbasyang diakibatkan ekonomi global yang pada akhirnya banyak melumpuhkan kegiatan usahanasional, maka program strategis Kadin ke depan harus lebih terfokus. Program ini padaakhirnya harus disosialisasikan dan disampaikan kepada pemerintah, agar dunia usaha danpemerintah memiliki kesamaan visi dalam mengatasi kondisi perekonomian bangsa dan secarabersama serta bersinergi program tersebut dilaksanakan.Disisi lain, secara internal organisatoris masih banyak persoalan yang harus dibenahi olehKadin Indonesia, sebagaimana banyak disampaikan dan fakta di lapangan bahwa pembangunandaerah sampai saat ini masih didominasi Jawa. Ada beberapa daerah yang memangberkembang cukup baik terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, namun masih banyakdaerah lainnya yang masih terbelakang. Di lain pihak, perkembangan Kadin di daerahnampaknya kurang mendapat pembinaan langsung, bahkan menurut beberapa laporan,pengurus Kadin Indonesia sangat jarang sekali terjun ke daerah. Hal inilah yang pada akhirnyamenjadi gap dan pada kenyataannya mereka tertinggal oleh berbagai aktifitas dan informasiyang dilakukan Kadin Indonesia. Untuk ini diperlukan program yang fokus untuk mendorongRangkuman Hasil Munas VI Kadin 22


tumbuhnya pembangunan ekonomi daerah, yang antara lain secara internal peran Kadin daerahjuga harus diperkuat.Program strategis yang perlu dan akan dilaksanakan oleh Kadin sesungguhnya keberhasilannyakelak akan lebih banyak ditentukan oleh pemerintah. Hal ini didasari karena seluruh programtersebut pada akhirnya yang harus melaksanakan perbaikannya adalah pemerintah. Namunkarena Kadin adalah mitra sejajar pemerintah dan Kadin memiliki kepentingan ataskeberhasilan program tersebut, maka Kadin harus secara proaktif ikut mendukung bahkanmelaksanakan secara bersama program tersebut.1. Pembangunan Ekonomi DaerahKebijakan untuk memfokuskan program pembangunan mulai dari daerah merupakanlangkah strategis untuk mengurangi kesenjangan pembangunan yang selama ini masihterjadi. Hal ini sangat penting karena potensi ekonomi sesungguhnya ada di daerah.Setiap daerah pada umumnya memiliki corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengandaerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah perlumengenali karakteriristik lokal antara lain tingkat pertumbuhan ekonominya, sarana danprasarana fisik yang telah tersedia, kondisi sosial budaya, potensi yang tersedia dan layakuntuk dikembangkan, termasuk juga dalam hal tingkat interaksinya dengan daerah lain.Melalui pembangunan ekonomi daerah yang terencana dan terarah sejalan dengan potensilokal yang dimiliki diharapkan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah akan semakinmeningkat dan segera terwujud. Hal ini nantinya akan dapat dilihat dari indikator perputaranarus barang, daya beli masyarakat yang semakin meningkat, transaksi keuangan, dan gairahpasar yang tinggi yang pada akhirnya akan dapat memacu pembangunan suatu daerah. Halini dapat terwujud jika para pemangku kepentingan dapat menciptakan iklim ekonomi yangkondusif antara lain adanya kebijakan pemerintah daerah yang berpihak kepada kepentinganpasar,pelaku usaha yang berorientasi pada perbaikan perekonomian daerah serta dukunganmasyarakat. Adanya potensi lokal yang layak untuk dikembangkan, terciptanya iklim usahayang kondusif pada akhirnya akan dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya disuatu daerah. Jika hal ini terjadi maka pembangunan perekonomian secara merata dimasingmasing daerah akan dapat tercipta yang pada akhirnya akan memperkuat stablitaspembangunan perekonomian nasional. Karena pembangunan ekonomi daerah merupakanbagian integral dari pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh.2. PertanianFokus pada program pembangunan pertanian dan kehutanan sangat penting, mengingatkrisis pangan sudah mulai terjadi di beberapa negara. Dipahami bahwa tidak ada satu negarapun yang bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan pangannya dan harus mengimpor. Bahkansaat inipun masih ada negara lain yang mengimpor pangan lebih besar dari Indonesia. Bukanrahasia lagi, ketika Indonesia dinyatakan sebagai negara swasembada beras, tapi impor berasmasih cukup besar dilakukan. Hal ini karena definisi swasembada pangan adalah tersedianyabahan pangan khususnya beras yang terjangkau oleh masyarakat baik jumlah maupunharganya. Namun menghadapi situasi dewasa ini yang memprihatinkan, dengan daya belimasyarakat yang cenderung semakin melemah karena meningkatnya berbagai kebutuhanRangkuman Hasil Munas VI Kadin 23


pokok, dan bencana alam yang mengakibatkan menurunnya produk pangan di berbagainegara, maka kebijakan pemerintah dalam menangani masalah pangan harus lebih serius.Revitalisasi pertanian harus menjadi prioritas dan pemerintah sesungguhnya dapatmelaksanakannya kalau memang memiliki political will yang kuat untuk itu. Ketimbangmemberikan subsidi berkepanjangan dan memberatkan, akan lebih tepat jika pemerintahmengupayakan anggaran sepenuhnya untuk melaksanakan revitalisasi sektor pertanian tanpakecuali. Dalam kaitan ini pemerintah perlu menetapkan kebijakan anggaran yang lebih jelasbagi pembangunan sektor pertanian, Di dalam negeri, persoalan pangan terbilang mendesak,mengingat harga yang terus melambung sementara daya beli masyarakat melemah. Untuk itumemprioritaskan revitalisasi sektor pertanian untuk mengentaskan kemiskinan danmemperkuat fondasi ekonomi nasional akan menjadi langkah yang paling bijak untuk saat inidan ke depan.Besarnya ketergantungan Indonesia akan produk pangan impor akan menjadi beban beratdimasa mendatang, karena peluang untuk bisa mengisi kebutuhan pangan dalam negeridengan produk impor dimasa mendatang juga akan semakin sulit dan mahal, sejalan dengansemakin menurunnya produksi pangan dunia.3. Beberapa program jangka pendek dan mendesak yang perlu dilaksanakan secara terfokusuntuk kurun waktu s/d 5 tahun ke depan, antara lain:a. Memperbaiki kinerja dan memperkuat sektor keuangan:• Mendorong pemerintah agar dapat memperkuat cadangan devisa.• Penurunan BI rate sehingga bunga bank juga akan turun, kredit perbankan lebih mudahdiperoleh dan lain-lain• Mengupayakan insentif pajak, seperti restitusi pajak dan lain-lainb. Mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor riil :• Prioritas pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi, pelabuhan)• Prioritas pembangunan ketahanan pangan nasional (swasembada beras, gula, keledai,jagung, daging)• Prioritas pengadaan energy (listrik, gas, bio fuel)• Mendorong berkembangnya sektor manufaktur (prioritas yang padat karya)• Mendorong berkembangnya UMKM dan lain-lain.c. Reformasi Birokrasi :• Percepatan realisasi APBN untuk belanja barang, belanja modal dan belanja rutin,dengan demikian sektor riil akan terdorong tumbuh.• Percepatan regulasi untuk mengatasi peroalan krisis dan mendesak.• Percepatan pelayanan dan fasilitas, termasuk mengurangi korupsi, pungli serta perdayang memberatkan dunia usaha.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 24


C. Laporan Pertanggungjawaban Ketua Dewan Penasehat Kadin Indonesia1. Sesuai dengan Tugas dan Wewenangnya, maka Dewan Penasehat dapat :a. Memberikan nasehat mengenai perkembangan ekonomi baik diminta maupun tidak,dalam rangka peningkatan daya saing perekonomian nasional sebagai masukan danusulan kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia.b. Menyampaikan analisis perkembangan ekonomi setiap akhir tahun dan prediksiperkembangan ekonomi tahun berikutnya kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia.c. Menyampaikan saran-saran untuk penyusunan rancangan kebijakan umum dan rencanakerja organisasi, khususnya yang menyangkut perkembangan ekonomi kepada Munas.2. Bidang Kerja Dewan Penasehat Kadin Indonesia :a. Makro Ekonomib. Persaingan Usahac. Etika Bisnisd. Kebijakan Organisasi & Pemberdayaan Daerah3. Rancangan Kebijakan Umum, sebagai bagian dari Rencana Kerja Organisasi untukpeningkatan daya saing perekonomian, adalah :a. Stabilisasi Makroekonomi dan Sektor Keuanganb. Optimalisasi APBNc. Peningkatan Investasid. Kemandirian Energie. Revitalisasi Industrif. Peningkatan Eksporg. Daya Saing Ketenagakerjaan4. Masukan Dewan Pertimbangan :a. Perkembangan ekonomi dan liberalisasi perdagangan menuntut ditingkatkannya dayasaing perekonomian Indonesia baik dipusat maupun didaerah.b. Penggunaan SDM yang berkualitas dan pemanfaatan SDA untuk mendapat nilai tambahbagi perekonomian Indonesia.c. Kadin dan Pemerintah secara bersama-sama membangun aspek social, budaya danlingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.d. Kadin harus berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur, terutama yang adadidaerah. Hal ini bisa dilakukan dengan Public Partnership Program (PPP) kemitraandengan Pemerintah.5. Usulan Dewan Penasehat :a. Agar keberadaan UU No.1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri untuksegera diamandemen.b. Agar AD/ART Kadin tidak perlu dikepreskan, karena jika dikepreskan maka Kadinmenjadi subordinat pemerintah, bukan sebagai organisasi civil society.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 25


IV. HASIL-HASIL MUNAS VI KADINA. KEBIJAKAN UMUM DAN RENCANA KERJA UMUM KADIN 2010-2015I. Kondisi dan Permasalahan Iklim UsahaMeski ekonomi kita mengalami pertumbuhan, namun secara relatif kesejahteraan masyarakatmenurun jika dibandingkan dengan negara lain karena rata-rata pertumbuhan ekonomi 5 tahun(5%) berada dibawah laju inflasi (8,7%). Hal ini terlihat dari masih tingginya angka pengangguran(8,9%) dan kemiskinan (14,2%). Sektor bisnis khususnya industri manufaktur yang berpotensimenyerap tenaga kerja selain disektor pertanian mengalami perlambatan dengan rata-ratapertumbuhan pertahun lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi yaitu hanya mencapai 5,6%(sebelum tahun 1998 mencapai 12% pertahun).Kondisi ini mengakibatkan rata-rata pertumbuhan ekspor non-migas dalam 5 tahun terakhir hanya17,8% berada dibawah rata-rata pertumbuhan impornya 26,5%. Sehingga kita berpotensi sebagainet importir, dimana industri manufaktur dalam negeri tidak lagi mampu memenuhi permintaanpasar domestik. Kondisi ini juga mengakibatkan pertumbuhan perolehan devisa bersih kita (neracaperdagangan) melambat, menyusul neraca perdagangan jasa yang selalu negatif dan defisitnyaterus membesar. Jika hal ini terus terjadi maka neraca keuangan kita akan defisit sehinggapembangunan akan terus ditopang dari hutang.Pembangunan ekonomi kedepan harus diarahkan pada 2 hal yaitu penyerapan tenaga kerja danperolehan devisa bersih yang menjadi kepentingan nasional bangsa (national interest) Maka selainmenargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%, laju inflasi harus ditekan hingga dibawah ratarata7% sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.Pembangunan ekonomi berkulitas tersebut dapat dicapai jika berbagai hambatan ekonomi dapatdieliminir dan permasalahan iklim usaha seperti ketersediaan energi, produktifitas SDM,pengelolaan sumber daya alam, infrastruktur, perpajakan, kepabeanan, transportasi, pendanaandan lain sebagainya dapat diselesaikan.Kualitas tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha/industri sehingga berdampaknegatif terhadap produktivitas, daya saing dunia usaha/industri dan penyerapan tenaga kerja.II. Tantangan Ekonomi dan Bisnis KedepanAdapun beberapa tantangan yang akan dihadapi dunia bisnis nasional kedepan adalah sebagaiberikut:• Integrasi ekonomi dunia baik secara bilateral, regional maupun multilateral dimana tarif tidaklagi menjadi hambatan sehingga persaingan pasar baik dipasar ekspor maupun dipasardomestik menjadi semakin ketat dan terbuka. Hal ini memerlukan perhatian kita untuk dapatmembaca situasi pasar dan memperkuat institusi perdagangan baik yang bertugas melakukanpromosi dan marketing maupun institusi hukum dagang yang bertugas melindungi kepentingandunia usaha nasional seperti KADI, KPPI dan institusi laninya.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 26


• Kegiatan ekonomi nasional yang belum terintegrasi antara pusat dan daerah dan antar daerahyang menyebabkan ongkos produksi menjadi lebih mahal sehingga diperlukan upayapercepatan integrasi ekonomi nasional.• Kurangnya sinergi dan ketidaksepahaman antara Pemerintah dan Swasta akan pentingnyapeningkatan daya saing menyebabkan banyaknya permasalahan hambatan industri yangberlarut-larut dan hingga saat ini belum dapat diselesaikan sehingga masih banyak kebijakankebijakanyang belum memprioritaskan pengembangan dunia usaha didalam negeri.• Pasar bebas ASEAN yang akan efektif berlaku pada tahun 2015 (ASEAN Economic Community2015) merupakan tantangan nyata dunia usaha terutama yang berkaitan dengan Free Flow ofGoods dan Free Flow of Skilled Workers.III. Kebijakan UmumDengan memperhatikan hal-hal diatas, maka kebijakan umum KADIN Indonesia pada periode2010-2015 adalah sebagai berikut :1. Sumber Energi Primer sepenuhnya (diutamakan) digunakan untuk kepentingan dalam negerisehingga kebutuhan energi listrik dunia usaha dapat terpenuhi dengan kualitas prima danharga terjangkau.2. Perbaikan sistim dan peraturan ketenagakerjaan yang mendorong peningkatan produktifitaskerja.3. Memaksimalkan penggunaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk kepentingan industri dalamnegeri agar dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi sehingga mendorongpengembangan industri di sektor antara dan hilirnya (integrasi industri) di daerah.4. Pembangunan infrastruktur, perbaikan sistim logistik (transportasi dan pergudangan) dalamrangka peningkatan efisiensi, percepatan arus barang serta mendorong pemerataan kegiatanekonomi/penyebaran investasi di daerah.5. Mendorong institusi perbankan agar dapat menstabilkan nilai tukar dan memaksimalkanpendanaan kegiatan usaha di sektor yang menyerap tenaga kerja dan menghasilkan devisasehingga pendanaan dapat diakses lebih mudah, lebih cepat dengan biaya yang kompetitif.6. Meningkatkan sinergi dengan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sehingga dapatmendorong perbaikan kinerja birokrasi khususnya di sektor perpajakan, kepabeanan,administrasi dan perijinan.7. Kebijakan perdagangan yang mendorong terciptanya persaingan pasar yang fair baik didalammaupun diluar negeri diantaranya melalui penguatan lembaga hukum perdagangan danperlindungan pasar dalam negeri yang ada sehingga kepentingan pelaku usaha nasional dapatterlindungi dan mampu mendorong terciptanya integrasi industri secara berkelanjutan.8. Mendorong penggunaan produk dalam negeri di kementerian/lembaga (K/L) dan BUMN sertamenggerakan kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri sehingga pasar domestikdapat menjadi “guaranteed market” bagi produk lokal dan mendorong ekspor.9. Peningkatan daya saing produk UMKM melalui pembangunan kapasitas pelaku usaha UMKM(capacity building) yang dapat mendorong terciptanya entrepreneur baru yang tangguh.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 27


10. Pengembangan industri pariwisata melalui pengembangan infrastruktur dan SDM Pariwisatamulai dari bandara sampai kembali ke bandara.11. Penguatan institusi KADIN, KADINDA dan Asosiasi Sektoral dalam rangka mendorongperbaikan iklim usaha nasional dan mengawal agenda peningkatan daya saing baik di daerahmaupun di tingkat pusat, sektoral dan lintas sektoral serta meningkatkan etika usaha.12. Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mengurangi pengangguran diperlukankebijakan penerapan peningkatan tenaga kerja/SDM berbasis kompetensi dan penerapanketerpaduan pelatihan, sertifikasi dan penempatan (3 in 1).13. Mendorong pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan internet di seluruh Indonesiasehubungan tercapainya penyebaran yang lebih cepat dengan biaya koneksi yang makinterjangkau.14. Terkait Ketahanan Pangan, perlu ditingkatkan peran penelitian/riset National Pertanian,pangan.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 28


IV. Program KerjaMenindak-lanjuti kebijakan umum diatas, maka program kerja KADIN Indonesia adalah sebagai berikut:No Kebijakan Umum Program Kerja Instansi Terkait1 Sumber Energi Primer Mendorong penambahan kapasitas pembangkit listrik 5000 MW/tahun dimulut tambang.KemkoperekonomianMengubah Kebijakan ekspor Gas & batubara, agar mengutamakan untuk mensuplai kebutuhan Kemneg BUMNKendala :energi didalam negeri.BP MigasListrik kurang tersedia, Alternatif penggunaan energi listrik nabati dan Nuklir untuk energi listrik terbarukan lainnya. PGNtarif tidak bersaing (8- Mendorong peningkatan efisiensi produksi listrik PLN melalui perbaikan sistim pembelian gas dan PLN13 cent/kwh), frekuensi batubara (dari royalti).pemadaman tinggi, Mendorong perbaikan kinerja PLN agar frekuensi pemadaman (blackout) diminimalisir hingga 0%.tekanan gas labilMendorong perbaikan kinerja PGN agar suplai tekanan gas ke industri stabil.Penghapusan faktor kenaikan 1,5 x waktu beban puncak dan PPJU n puncak.Harapan :Merubah paradigma kehutanan tidak hanya deforestasi tetapi sebagai sumber energi terbarukan.Ketersedian jaminanpasokan listrik bagidunia usaha denganharga untuk industridibawah 6 cent/kwhdengan kualitas yangstabil.WaktuTahun ke1 2 3 4 52 Peningkatan kompentensiSDMTidak meratanyakekuatan SDM Kadin diDaerahKendala:Kurangnya pemahaman dikalangan pelaku usahaRevisi UU 13/2003 menyangkut pesangon, upah minimum, lembur dan status tenaga kerja.Penghapusan upah minimum sektoralPenetapan upah minimum dilakukan 2 tahun sekali dan diserahkan pada forum bipartit tingkatperusahaan.Mendorong kemudahan sertifikasi kompetensi profesi dengan dukungan insentifPerlindungan tenaga ahli dalam negeri dari pembajakan perusahaan asing.Pembentukan Majelis Nasional Pengembangan standar kompetensi industriPenyelenggaraan Program Diklat dan Magang berbasis kompetensi dengan pola sistem ganda(dual System)Peningkatan peran Kadin pada penguatan pembentukan kurikulum pelatihan dan pemagangan,perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan peran Kadin pada perkuatan BNSP dan BKSPRangkuman Hasil Munas VI Kadin 29KemkoperekonomianKemnaker


Penguatan sosialisasi pemahaman mengenai Kadin melalui:Program eksternalProgram internal: Capacity BuildingAdanya Regulasi yang jelas tentang tenaga kerja OutsourcingPeningkatan kemampuan tenaga kerja melalui pelatihanInsentif fiskal (potongan PPH 5%) bagi perusahaan yang mengadakan pelatihan karyawan.3 Sumber Daya AlamTidak meratanyakekuatan SDM Kadin diDaerahKendala:Kurangnya pemahaman dikalangan pelaku usahaDaerah mengenai UU 1No. 1987Kurang minat menjaditerhadap anggotamaupun pengurus KadinMendorong revisi UU no 33 tahun 2004 tentang bagi hasil sumberdaya alam dengan berlandaskanpada asas keadilan bagi daerah penghasil SDA agar tidak tertinggal baik dalam hal infrastrukturenergi maupun BHSDA yang tidak berpihak.Penambahan kapasitas pengilangan minyak didalam negeri, tidak mengekspor minyak mentah.Pemetaan wilayah pengembangan ekonomi dan pembangunan sesuai geografis untuk pemerataanpembangunan ekonomi yang adil, dunia usaha yang sehat sesuai amanat UU otonomi daerah.Kebijakan DMO dan pengembangan potensi SDA yang berpotensi sebagai bahan baku, tidakmengekspor bahan mentah.Tindakan tegas bagi para penyelundup sumberdaya alam (kayu, pupuk, BBM dll)Penetapan pajak ekspor untuk produk-produk mentah (bahan baku)Perlindungan atas hak pengelolaan HTI yg diberikan.Meninjau kembali kebijakan ekspor scrap logam dan rotan, untuk kebijakan ekspor rotan lebihditekankan pada win-win solution antara petani, industri dan eksportir.Pembebasan PPN untuk pupuk organikPenetapan standirisasi produk impor untuk produk serupa yang sudah diproduksi di IndonesiaPembebasan PPN atas bahan baku perak, crumb rubber, sheet dan crepe.Jaminan suplai bahan baku bagi industri furniture.Insentif bagi pembangunan industri pendukung, penyedia bahan baku termasuk dalam bentukinkind.KemkoperekonomianKemneg BUMNKem. SDE & MineralKem. PerindustrianKem. PerdaganganKem. Keuangan4 Infrastruktur, Logistik danPemerataan EkoonomiMeningkatkan kemampuan bongkar muat, produktivitas dan modernisasi 5 pelabuhan utama,yaitu : Tj. Priok, Tj. Perak, Tj. Emas, Makasar dan Medan (Belawan)KemkoperekonomianKem. BUMNRangkuman Hasil Munas VI Kadin 30


Mewujudkan ke-5 pelabuhan utama tersebut menjadi regional hub port.Menutup 127 pelabuhan laut internasional(terbuka) menjadi hanya 25 pelabuhan.Meningkatkan produktivitas bongkar muat terminal peti kemas dari 24 box/jam menjadi 30box/jam untuk internasional dan dari 7 box/jam menjadi 24 box/jam untuk domestik.Meningkatkan produktivitas bongkar muat pelabuhan umum sehingga port stay dari rata-rata 7-14 hari menjadi maximum 2 hari.Menurunkan biaya CHC container 20’ dari USD 83 menjadi USD 50 dan container 40’ dari USD 125menjadi USD 75.Memastikan terwujudnya motto “NO SERVICE, NO PAY” di pelabuhan seluruh Indonesia.Mewujudkan pembangunan minimal 1 hub port bertaraf internasional seperti pelabuhan TanjungPelepas di Malaysia.Mempercepat pelaksanaan azas cabotage agar target roadmap sesuai UU 17 tahun 2008 dapattercapai dan terlaksana secara konsekuen.Pembatasan umur kapal yang diimpor, maksimum tidak lebih tua dari 20 tahun.Mendorong ekonomi daerah dengan mengembangkan armada pelayaran rakyat.Tariff pelabuhan harus sesuai dengan tingkat produktivitas dan pelayanannya.Semua tariff pelabuhan wajib menggunakan mata uang rupiah.Sesuai UU 17 tahun 2008 pasal 57 Pemerintah wajib membuat Bank Maritim dalam rangkamendorong pertumbuhan industri dan jasa pelayaran secara nyata dan signifikan.Pembangunan dryport dan transportasi kereta api kontainer antara sentra industri denganpelabuhan khususnya di Indonesia Timur.Review/Simplifikasi prosedur dan aturan untuk memperjelas aturan main dipelabuhan untukmengurangi pemeriksaan dan pungutan gandaRangkuman Hasil Munas VI Kadin 31


Aturan mengenai pemindahan galangan kapal direviewInsentif fiskal bagi pembangunan infrastruktur didaerah.Operasional seluruh pihak berwenang di pelabuhan menjadi 24 jam sehari, 7 hari seminggu.Membuka akses internasional untuk pelabuhan-pelabuhan di wilayah Indonesia tengah dan timursehingga bisa memajukan wilayah sekitarnya.Melakukan judicial review atas UU No. 22 tahun 2009 tentang UU lalulintas yang merugikanoperator / pelaku dunia usaha transportasi darat dimana pada pembuatan UU No. 22 tahun 2010tersebut tidak melibatkan – tidak meminta masukan dari pelaku dunia usaha yang merupakanstakeholder penting terkait dengan UU No. 22Peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan dan akses jalan (jalan atau kereta api) Bandara Soetadan 6 bandara lainnya (Medan, Makassar, Denpasar, Manado, Batam dan Surabaya).Menjadikan bandara propinsi menjadi bandara berkelas internasional.5 Bank & PendanaanKendala :Nilai tukar tidak stabil,akses ke permodalanterbatas, bunga 14%-20%tidak bersaing, perbankantidak paham karakterindustri.Harapan :Akses permodalanterbuka, bunga dibawah8%, perbankan khususpengembangan industriPembatasan dana Bank di SBI & obligasi pemerintah.Perbankan dan lembaga keuangan khusus membiayai industri manufaktur sektoralOptimalisasi dan meningkatkan kemampuan LPEI sebagai lembaga pembiayaan ekspor (tradefinance)Kebijakan penggunaan rupiah untuk transaksi dalam negeri.Kebijakan keharusan menyimpan devisa ekspor didalam negeri untuk menjaga stabilitas rupiahMeningkatkan kemampuan analisa resiko perbankan dimasing-masing sektor.Perlu dibentuk Bank Pertanian atau pendirian Lembaga Keuangan Non Bank lainnya.Kebijakan pemberian kredit usaha mikro agar lebih dapat diakses dengan mudah.KADIN/KADINDA terlibat dalam restrukturisasi perbankan dan dijadikan referensi bagi/terhadappengusaha yang layak mendapatkan kredit.KemkoperekonomianKemneg BUMNBIKem. PerdaganganKem. KeuanganPerbankan6 Sinergi Pemerintah-SwastaMemberikan peran yang optimal bagi BUMD bersama KADIN untuk sinergi aktifitas ekonomi baikproduk barang maupun jasa di seluruh IndonesiaKemkoperekonomianKemneg BUMNBKPMRangkuman Hasil Munas VI Kadin 32


Percepatan proses memulai usaha (dari 60 hari menjadi 40 hari), dan Sistem Pelayanan InformasiPerijinan Investasi secara elektronik dan terpadu 1 pintu.UU Pengadaan Tanah untuk kepentingan publik dalam rangka percepatan kerjasama pemerintahswasta(public-privat partnership)Promosi BKPM untuk menarik FDI dilakukan dgn pendekatan sektoral dan terintegrasi dengankeunggulan di masing-masing daerah.Diperlukan UU tentang “Pengampunan Pajak” untuk semua lapisan wajib pajak.Fungsi Direktorat Jenderal Pajak dibatasi pada fungsi eksekutif saja, fungsi legislatif dan yudikatif,dilakukan oleh badan tersendiri dibawah Menteri Keuangan.Penambahan Hakim Agung di MA yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidangperpajakan.Amandemen UU PPN antara lain :- Restitusi PPN bisa dilakukan setiap bulan- Pajak Masukan dalam masa belum produksi dapat dikreditkan seluruhnya dan tidak perlu dibayar kembali.Penurunan Tarif pajak penghasilan dibawah 20 % untuk meningkatkan daya saing Indonesia dantingkat kepatuhan wajib pajak.Pembentukan Tim PEPI Pokja Kebijakan InsentifPenghapusan VAT untuk industri media (kertas dan koran)Review prosedur pemeriksaan bea cukai agar tidak terjadi pemeriksaan ganda.Percepatan operasionalisasi Nasional Single WindowTransparansi dalam penetapan nilai pabean.Penghapusan PNBP dokumen u/ perusahaan Freight ForwarderFungsi DJBC dibatasi hanya pada fungsi eksekutif saja, sedang yudikatif dan legislatif dilakukanoleh badan lain dibawah Menkeu.Revisi UU 17/2006 tentang denda administrasi agar disesuaikan dengan iklim usaha nasional danglobal.Jam kerja kepabeanan 24 jam sehari, 7 hari semingguPemberian insentif bagi pembangunan industri di daerahReformasi kepabeanan melalui jalur prioritas dapat ditingkatkan dan diperluas kepadaperusahaan yang memenuhi persyaratan.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 33


Program pembangunan perumahan rakyat sehat sederhana (RSH) dengan memberikankemudahan/simplifikasi perijinan dan pembebasan biaya perijinan, pembebasan biaya BPHTB danPPN rumah dibawah harga Rp.100 jutaJaminan pasokan daya listrik dari PLN, penyediaan infrastruktur dalam dan luar proyek (PSU),subsidi uang muka dan suku bunga rendah (satu digit dan memberikan masa tenor kredit sampai30.Reformasi UU Pokok Agraria (Land Reform)7 PerdaganganKendala :Penetrasi pasar lemahakibat unfair tradeHarapan :Fair Trade di pasar ekspordan domestikUU Perdagangan yg mengatur peredaran barang dipasar domestik & sangsi hukum bagi pedagangproduk ilegal.Menjalankan MOU dengan Pemerintah dalam rangka peningkatan dayasaing untuk mendorongekspor.Menjadikan importir semua umum menjadi importir terdaftar.Review semua FTA dan ikut serta dalam negosiasi perdaganganPenataan pasar modern-tradisional guna menciptakan persaingan usaha yang sehat.Percepatan SNI wajib untuk produk-produk manufaktur yang disepakati oleh produsen denganmengadopsi standar negara lain.Review PP No. 34/1996 ttg BMAD & BM ImbalanUntuk memeratakan kegiatan ekonomi maka kegiatan even promosi internasionaldiselenggarakan dikawasan Indonesia Timur.Pola pemasaran terpadu pemerintah swasta dan memfungsikan Atperindag & ITPC sebagaimarketing agent produk-produk industri manufaktur nasional (Promosi dan Informasi)Peningkatan kualitas SDM dan keberanian Komite Anti Dumping Indonesia/Komite PengamananPasar Indonesia dalam mengadopsi aturan WTO untuk melindungi produk Indonesia.Harmonisasi TarifKemkoperekonomianKem. PerdaganganKem. PerindustrianKem. Keuangan8 Penggunaan ProdukDalam NegeriKendala :Banjirnya produk impordipasar domestikmenggerus produk lokal.Mendorong penggunaan produk dalam negeri di kementrian/lembaga (K/L) dan BUMNMengawasi pelaksanaan Perpres 54 tahun 2010P3DN Reward dan Rating, Pameran P3DNSosialisasi Cinta, Beli dan Pakai Produk Indonesia dimulai dari institusi pendidikanMendorong terciptanya nasional brand diberbagai komoditi.Evaluasi Perpres 54 tahun 2010, termasuk penerbitan PP baru untuk kepentingan pengusaha jasaperdagangan daerahKemkoperekonomianKem. PerindustrianBPKDan seluruhKementrinan,lembaga negara,BUMN dan PEMDA.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 34


Pembentukan Dewan P3DN9 UMKMKendala :Pemberdayaan UMKMmasih tersebdatCapacity building para pelaku UMKMIntensifikasi Pengembangan UMKM dan Pengusaha Pribumi, melalui Sistem Klaster dan ODOPterutama di Pedesaan dalam rangka Kesetaraan Ekonomi Nasional.Peningkatan akses pendanaan yang murah dan terjangkau bagi UMKMKemkoperekonomianKemneg KoperasiUKMPEMDAHarapan :10 PariwisataKendala :Infrastruktur dan jaminankeamanan kurang,pelayanan birokrasikurang.Harapan :Tambahan kemudahanbagi wisatawanMenghapus pajak barang mewah atas bahan makanan dan minuman;Visa on arrival diproses di atas pesawat;VAT dikembalikan kepada wisatawan;Peningkatan anggaran dan koordinasi promosi Indonesia sehingga citra Indonesia secaramenyeluruh meningkat dan akan mendorong pariwisata, perdagangan dan investasi.Pembangunan infrastruktur sesuai dengan potensi wisata dan meningkatkan kapasitas jasaangkutan udara;Pembentukan Badan Promosi Pariwisata sesuai UU 10/2009Insentif potongan PPH 5% bagi perusahaan yang melakukan pelatihan peningkatan mutu SDM.KemkoperekonomianKem. PariwisataKem. PerhubunganKem. Luar NegeriKem. Keuangan11 KADIN, KADINDA &AsosiasiKendala :Institusi kurang kuatdalam memberikandorongan perbaikan iklimusahaHarapan :Penetapan KADIN dalam MOU atau Surat Keputusan sebagai mitra Pemerintah Daerah untukpencarian dan pendampingan investor dalam dan luar negeri sehingga pemerintah daerah tidakberjalan sendiri-sendiriPenguatan peran KADIN sebagai, suatu Lembaga Ekonomi sesuai Undang – undang Nomor 1Tahun 1987Sosialisasi UU no. 1 tahun 1987 baik sosialisasi internal (KADINDA) maupun eksternal(Pemerintah, LSM, Mahasiswa dan stakeholder lainnya)Program bimbingan dunia usaha untuk mengoptimalkan peningkatan dayasaing usaha.Meningkatkan asas manfaat terhadap anggota, melalui pendaftaran TDP melalui Kadin asalperusahaan ybs sudah menjadi anggota asosiasi.KADINKADINDAHimpunanAsosiasiRangkuman Hasil Munas VI Kadin 35


(Tambahan)Mengusulkan kepada pemerintah agar KADIN menjadi satu-satunya wadah pengusaha dan indukorganisasi sesuai UU No. 1 tahun 1987.Pembiayaan pengelolaan KADIN melalui kegiatan-kegiatan yang profit orientedKadin perlu Jubir/Humas khusus untuk membangun citra KadinPendapatan Belanja Bidang Organisasi, diusulkan pendanaan dari APBN (untuk program KADINyang telah diprogramkan, dischedulkan selama 1 tahun Anggaran) dan sumbangan sukarela tanpamengikat untuk membiayai operasional organisasi.Mengapresiasi pelaku usaha yang dapat menjadi teladan dalam mengimplementasikan etikausaha.Mendorong kebijakan yang meningkatkan etika usaha dalam kegiatan bisnis.Pembinaan KADINDA dan Asosiasi agar dapat menjadi pressure group dalam mengawal agendaagendapeningkatan dayasaing di daerah maupun sektor terkaitKadin memberikan rating Good Governance kepada instansi pemerintah terkaitRangkuman Hasil Munas VI Kadin 36


12 Budaya Wirausaha danEkonomi KreatifPemetaan, pelatihan dan perluasan kesempatan berusaha dan pendidikan kewirausahaan danpemberian modal bagi pelaku usaha industry kreatifKendala:Lemahnya orientasibudaya wirausaha &ekonomi kreatifPerlunya mengurangi birokrasi pendanaan public yang dihasilkan dari pajak dengan caramengembalikan kepada masyarakat melalui kegiatan di bidang ekonomi kreatifPerlindungan Hak Intelektual Properti melalui penegakan supremasi hukumKurangnyadorongan/insentif dariPemerintah terhadap 14sektor ekonomi kreatifDidirikannya Indonesia Creative Power, sebagai sebuah lembaga yang bertugas membangunekonomi kreatif baik di sektor produksi, distribusi dan jasaHarapan:Potensi ekonomi kreatifmelalui spirit budayawirausaha mampumemberikan kontribusipembangunan lebih dari6,8% PDRB di masamendatangRangkuman Hasil Munas VI Kadin 37


B. RENCANA KERJA UMUMLandasan rencana kerja, sebagaimana landasan visi, misi, dan kebijakan umum Kadin mengandungmuatan agenda prioritas Kadin, serta pokok-pokok kegiatan pengembangan dunia usaha melaluiimplementasi di berbagai bidang yang bersifat lintas sektoral (fungsional, daerah/regional,internasional), dan sektoral (koordinasi fasilitasi bersama asosiasi dan himpunan).Oleh karena sifat arahan yang berbentuk pokok-pokok kegiatan, serta pemahaman terhadaplangkah penyesuaiannya oleh kepengurusan baru, maka perlu dilakukan langkah-langkahpemantapan Rencana Kerja Lima Tahunan dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan secara terinci –segera setelah pembentukan kepengurusan periode 2010-2015.Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini dapat disusun rencana kerja Kadin untukperiode Kepengurusan 2010-2015, yaitu sebagai berikut:1. KEORGANISASIAN DAN KEANGGOTAANa. Perkuatan Organisasi• Menyesuaikan struktur kepengurusan Kadin di daerah dengan struktur kepengurusanKadin Indonesia dan potensi ekonomi yang ada di setiap Daerah.• Memperkuat Sekretariat Kadin sesuai peran strategis yang diemban oleh AD pasal 23dan 29.• Melanjutkan kegiatan revitalisasi Sekretariat Kadin Indonesia, termasuk penerapanManajemen Mutu ISO 9001:2008, peningkatan kemampuan dan kualitas SDM danpenyediaan infrastruktur yang mendukung peran dan fungsi Sekretariat KadinIndonesia.• Melaksanakan program Rating bagi Kadin Provinsi dan Asosiasi ALB Kadin Indonesia.• Pembuatan buku direktori organisasi Kadin Indonesia.b. Revitalisasi Fungsi dan Kelembagaan• Fungsi Kadin Indonesia sebagai mitra pemerintah di bidang perekonomian.• Fungsi Kadin sebagai penggerak ekonomi nasional dan daerah (lintas sektoral).c. Peningkatan Layanan Anggota• Meneruskan pelaksanaan pendaftaran anggota Kadin secara online.• Memberdayakan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota melalui penyediaan modul-modul diKadin Indonesia untuk direplikasi di Kadin Daerah melalui pelatihan, asistensi danpendampingan.• Meningkatkan pemberdayaan kepada asosiasi/himpunan melalui keikutsertaan dalampembahasan terkait hal-hal yang berhubungan dengan sektor bisnis asosiasi/himpunandalam membuat masukan/usulan kepada Pemerintah.• Menindaklanjuti Keppres 17/2010.• Membentuk Lembaga Akreditasi dan Sertifikasi Kadin Indonesia.d. Peningkatan Keanggotaan• Keanggotaan Kadin sebagai persyaratan mengurus SIUPP.• Rekomendasi perijinan investasi oleh Kadin.• Sosialisasi tentang organisasi Kadin.• Meningkatkan manfaat menjadi anggota Kadin.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 38


• Kerjasama Kemitraan dengan Pemerintah Daerah.2. PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA DAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM DAERAHa. Pemberdayaan Usaha dan Potensi Sumber Daya Alam Daerah• Penyusunan Roadmap Unit Usaha Daerah dan Potensi SDA Daerah berbasis Data Basedan Web.• Kajian dan pembinaan pelaku usaha daerah yang lebih intensif.• Menciptakan wirausahawan baru yang handal melalui program pengkajian danpengembangan potensi sumber daya Daerah.• Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Daerah, khususnya Daerah tertinggal/DaerahIndonesia Timur melalui program pengkajian dan pengembangan potensi sumber dayapertanian, energi dan kelautan Daerah.• Melakukan audiensi kepada menteri-menteri serta pejabat Pemerintah Daerah terkait.• Menyelenggarakan Workshop Nasional dengan tema “Percepatan pemberdayaan daerahdan sumber daya potensi daerah dalam menumbuhkan ekonomi sektor riil daerah”.b. Kajian dan Pengembangan SDA Daerah• Program Kajian dan Pengembangan SDA Daratan (Pertanian, Energi, Mineral danKehutanan) Daerah.• Program Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Usaha Unggulan Daerah.• Program Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Alam Kelautan.c. Pemberdayaan Promosi dan Investasi Daerah• Program kajian dan pengembangan sistem promosi produk–produk usaha dan potensisumber daya alam daerah.• Program kajian dan pengembangan potensi investasi daerah.• Program Pembinaan penyelenggaraan eksebisi/pameran.• Program kajian dan pengembangan prasarana dan sarana pemasaran Daerah.d. Pengembangan Pelaku Usaha Daerah• Program Pengembangan Defersifikasi Usaha.• Program Pembinaan Manajemen Usaha.• Program Pembinaan penciptaan wirausahawan mandiri handal yang berbasis potensiDaerah.e. Permodalan dan Perbankan• Program kajian dan pengembangan permodalan usaha unggulan Daerah.• Program pembinaan intermediasi Perbankan dengan pelaku usaha Daerah.• Program pembinaan kelayakan proposal usaha.f. Regulasi Implementasi Otonomi Daerah dan Perizinan• Peluncuran Program Nasional “Pengembangan Potensi Daerah Berorientasi Ekspor”,bekerjasama dengan Indonesia Eximbank. Menyelenggarakan seminar dan Klinik Bisnis“Pengembangan Potensi Daerah Berorientasi Ekspor” lanjutan di 33 ProvinsiIndonesia.Rakor Regulasi Implementasi Otonomi Daerah dan Perizinan.g. Kajian danPengembangan Inovasi Desain dan Teknologi Produk Usaha Daerah• Program kajian dan pengembangan inovasi desain produk – produk usaha unggulandaerah.• Program kajian dan pengembangan teknologi produksi usaha unggulan daerah dalamrangka meningkatkan kapasitas dan daya saing.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 39


• Program pembinaan dan pengembangan usaha kreatif potensi Daerah.3. UMKM DAN KOPERASIa. Memajukan Ekonomi Kerakyatan melalui Produk-Produk UKM.b. Membangun Akses Permodalan dengan Pola Self-Help.c. Peningkatan Capacity Building.d. Pengembangan Lembaga Pembiayaan Non Bank.e. Peningkatan Volume Pembiayaan Perbankan kepada Sektor UMKMK.f. Implementasi MoU Kadin dengan berbagai perusahaan swasta asing sepertiPricewaterhouseCoopers Indonesia dan PT Shell Indonesia.g. Meningkatkan kualitas konten situs internet Kadin UMKM(www.umkm.kadin-indonesia.or.id).h. Penyelenggaraan seminar/lokakarya tentang bisnis Waralaba.i. Pelaksanaan Program “Dengan madu kita maju”.j. Kemitraan untuk Membangun Kewirausahaan Sosial di Indonesia.k. Mendorong RUU LKM menjadi satu RUU dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS)2010-2014.4. KONSTRUKSI DAN KONSULTASIa. Pembenahan Kerangka Regulasi (REGULATORY FRAMEWORK)• Menyelenggarakan seminar dalam rangka menggali aspirasi dan masukan daristakeholders dalam rangka penyusunan masukan terhadap pembenahan regulasi.• Mengadakan lobby dan rapat kerja dengan Pemerintah dan DPR untuk menyampaikanmasukan dalam rangka pembenahan kerangka regulasi berdasarkan kajian BidangKonstruksi dan Konsultasi serta hasil-hasil seminar diatas.b. Pengkokohan Struktur Kelembagaan (INSTITUTIONAL STRUCTURE)• Melakukan sinergi kegiatan dengan LPJKN dalam rangka Koordinasi antara sektorkonstruksi dan konsultasi dengan sektor-sektor lain terkait di lingkungan KadinIndonesia dan Pembuatan profil/direktori sektor konstruksi yang akan dimanfaatkan/didistribusikan kepada pihak-pihak terkait yang melakukan pertemuan /kerjasamadengan Kadin Indonesia.• Melakukan koordinasi dengan asosiasi di bidang konstruksi/konsultasi baik yang sudahterdaftar di Kadin Indonesia ataupun belum dalam rangka melakukan komunikasi danpenyerapan aspirasi.c. Pengembangan Pangsa PasarRangkuman Hasil Munas VI Kadin 40


• Mendorong kepada Pemerintah dalam bentuk masukan agar menjadikan konstruksisebagai salah satu jasa yang diharapkan dapat menyumbang devisa.• Pembuatan Direktori Sektor Konstruksi : Teknologi, SDM, Peralatan, Kapasitas menjadisalah satu ”tool” (alat) untuk melakukan promosi pasar bagi sektor konstruksi diIndonesia.• Menyelenggarakan seminar mengenai kemampuan sektor konstruksi Indonesia danpengembangan pasar baik domestik (peningkatan pangsa pasar) ataupun ekspansi keluarnegeri. d. Integrasi Tatakelola Yang Baik• Menyelenggarakan seminar mengenai perpajakan di sektor konstruksi dan konsultasiyang berlaku tahun 2010.• Menerbitkan panduan bisnis untuk pengusaha di sektor konstruksi.e. Pembinaan Asosiasi Sektor Konstruksi dan Konsultasi• Melakukan pendataan asosiasi sektor konstruksi dan mendorong untuk menjadi anggotaluar biasa Kadin Indonesia.• Aktif melakukan distribusi/diseminasi kegiatan Kadin Indonesia yang berhubungandengan infrastruktur dan konstruksi ke asosiasi sektor konstruksi dalam rangka sinergidan mendorong peran asosiasi sektor konstruksi yang lebih besar dalam kegiatan KadinIndonesia.• Melakukan mediasi/fasilitasi jika ada persoalan dibidang konstruksi antar asosiasi sektorkonstruksi atau dengan pihak lainnya.5. KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONALa. Peningkatan Kapasitas Komite Luar Negeri• Pemantapan/Peningkatan Fungsi.• Perbaikan Hubungan Kerja.b. Peningkatan Hubungan Dengan Kadin Provinsi/Asosiasi• Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.c. Peningkatan Advokasi dan Hubungan dengan Pemerintah• Pemantapan Hubungan Kerja Dengan Kabinet.• Advokasi dan Dukungan Perundingan Internasional.• Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Birokrasi dan Kadin Daerah.d. Pemantapan/Peningkatan Hubungan Dengan Lembaga Internasional• Hubungan Dengan Lembaga Bilateral.• Hubungan Dengan Lembaga Multilateral.• Fasilitasi Kegiatan Misi Dagang.6. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALa. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan BP Migas dan Ditjen Migas.b. Memfasilitasi kesenjangan komunikasi antara asosiasi IPA dengan pemerintah terkait sektorhulu migas.c. Merespon berbagai kebijakan dan regulasi yang masih belum kondusif di sektor hulumigas.d. Membentuk Pokja (jika diperlukan), untuk menyelesaikan berbagai persoalan aktual yangberkembang di sektor hulu migas.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 41


e. Meningkatkan komunikasi dan konsultasi dengan PERTAMINA terkait denganpengembangan industri hilir migas, khususnya di bidang LNG dan petrokimia.f. Sosialisasi penggunaan dan pemanfaatan gas sebagai bahan bakar utama industri dantransportasi.g. Sosialisasi peningkatan nilai tambah di sektor hilir migas.h. Merealisasikan rencana kegiatan diskusi/seminar tentang Outlook Industri Hilir Migas danPetrokimia.i. Mengawal berbagai aspirasi dan masukan pelaku usaha di dalam PP dan peraturan menteriuntuk UU Minerba yang telah disampaikan melalui Pokja RPP Minerba.j. Melakukan percepatan program peningkatan nilai tambah di sektor pertambangan mineral.k. Sosialisasi pemahaman UU Minerba di daerah, khususnya ke Pemda, Kadinda danstakeholder terkait dan sosialisasi UU Minerba kepada para investor, termasuk investorasing, bahwa KADIN akan senantiasa mengawal aspirasi mereka.l. Merespon berbagai kondisi di sektor batubara, diantaranya kegiatan ekspor batubara yangproporsinya dianggap terlalu berlebihan.m. Mengawal kebijakan pemerintah tentang DMO batubara dan harga patokan batubara.n. Sosialisasi ke publik tentang spesifikasi batubara low dan high grade yang terkait denganpower plant serta meningkatkan sosialisasi ke publik tentang mine-mouth power plant.o. Mempercepat peningkatan nilai tambah di sektor batubara, diantaranya gasifikasi batubara,pencairan batubara, upgradding brown coal, dewatering.p. Membantu dan meningkatkan komunikasi dengan PLN dan Ditjen LPE agar crash program10.000 MW tahap I dan tahap II berjalan dengan lancar, tepat guna, dan tepat sasaran.q. Membantu PLN melakukan revitalisasi dan re-evaluasi crash program 10.000 MW,khususnya yang terkait dengan penentuan lokasi pembangunan power plant, spesifikasibatubara dan teknologi yang digunakan.r. Menjalin hubungan yang erat, saling mendukung, dan kondusif antara Kadin dan PLN.s. Mengawal PP untuk UU No. 30 Tahun 2009 yang usulannya telah disampaikan oleh PokjaKetenagalistrikan.t. Sosialisasi peningkatan TKDN/local content di sektor ketenagalistrikan.u. Sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan energi baru dan terbarukan.v. Bekerjasama dengan pengelola energi fosil dalam mengembangkan energi baru danterbarukan.w. Meningkatkan komunikasi dengan pemerintah terkait untuk menyalurkan berbagai aspirasipengembang energi baru dan terbarukan, khususnya tentang kebijakan insentif fiskal dannon fiskal.x. Dengan telah diterbitkannya Permen tentang harga patokan tertinggi listrik dari PLTP,diharapkan dapat mendorong PLN untuk melakukan terobosan dan memiliki political willdalam pengembangan PLTU dengan geothermal sebagai energi masa depan yang ramahlingkungan dan terbarukan.y. Mendorong adanya studi untuk mengkaji sumber energi untuk bahan bakar nabati (Biofuel)yang paling efisien dan efektif digunakan di Indonesia saat ini (CPO, jarak pagar, atauganggang).Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 42


7. INVESTASI DAN PERHUBUNGANINVESTASIa. Pengembangan Investasi Luar Negeri dan Investasi Daerah• Meningkatkan layanan Business Support Desk (BSD) (www.bsd-kadin.org).• Menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal(BKPM) terkait Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal.• Menerbitkan Buku Panduan “Investing in Indonesia”.b. Pendanaan dan Prasarana Investasi• Integrasi Potensi Daerah melalui input data potensi investasi daerah melalui Kadin-BSDagar on-line.• Realisasi bantuan akses melalui pembiayaan terhadap proyek investasi daerah melaluilembaga Perbankan dan Non-Bank.• Penyelenggaraan Investment Summit.PERHUBUNGANa. Perhubungan Darat dan ASDP• Mengusulkan kepada Pemerintah untuk pelaksanaan Public Service Obligation (PSO)kepada angkutan umum dan ASDP agar menjadi pilihan terhadap kendaraan pribadidalam melakukan perjalanan.• Menyelenggarakan pengkajian dan diskusi antar pemangku kepentingan untukmengembangkan upaya-upaya perbaikan sistem dan bisnis di bidang angkutan umumdan ASDP.• Mendorong peran aktif pengapit angkutan umum dan ASDP hingga ketingkat KadinDaerah.• Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) dengan anggota asosiasi terkait untuk tindaklanjuti rekomendasi yang mendapat prioritas.• b. Perhubungan Laut• Menyelenggarakan serangkaian Roundtable Discussion guna mendapatkan masukan dariPemerintah.• Permintaan penjelasan kepada Departemen Perhubungan mengenai pelaksanaankebijakan pemerintah mengenai Kemitraan antara Pemerintah dengan Swasta untukmembangun dan mengelola infrastruktur dibidang Perhubungan.• Menindaklanjuti Roadmap Bidang Kepelabuhan.• Memfasilitasi pengusaha yang memiliki kaitan kerja dengan pelabuhan untukmenghubungi instansi yang tepat sesuai wewenangnya dalam melakukan kegiatannya dipelabuhan melaui mekanisme pertemuan khusus antara Kadin dan DepartemenPerhubungan.• Mengusulkan untuk kepengurusan Kadin Indonesia 2010-2015 Perhubungan menjadisatu bidang yaitu Bidang Perhubungan terdiri dari Komite Tetap Transportasi Darat,Transportasi Laut, Transportasi Udara, Transportasi Perkeretaapian.c. Perhubungan Udara• Menindaklanjuti Roadmap Perhubungan Udara.• MenyelenggarakanRoundtable Discussion mengenai Bandara Internasional dan Bandaraberkelas internasional.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 43


8. PERINDUSTRIAN, RISET DAN TEKNOLOGIa. Pemutakhiran Visi 2030 dan Roadmap Industri Nasional.b. Restrukturisasi Total Industri Nasional dan Peningkatan Peran Supporting Industry berskalaKecil dan Menengah.• Restrukturisasi Total Industri Nasional melalui pengembangan jaringan kerjasama antaraHulu dan Hilir, supporting industry.• Reorientasi kebijakan industri, fokus pada pengembangan industri berbasis SDA, sebagaimotor penggerak kesempatan kerja.• Konsolidasi Kekuatan Industri Nasional dalam menghadapi meningkatnya Biaya Energidan menurunnya Kualitas Infrastruktur Ekonomi Indonesia.• Memperjuangkan ketersediaan pasokan bahan baku dan energi untuk industri.• Memperjuangkan perluasan Harmonisasi Tarif.c. Peningkatan Produktivitas & Daya Saing, Inovasi Produk Industri Nasional Indonesia• Revitalisasi dan Integrasi kelembagaan dalam satu task force.• Sosialisasi dan negosiasi agar terjadi kelanjutan dan kesinambungan modernisasi padaalat produksi industri melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi.• Sosialisasi dan negosiasi agar tercipta paket-paket kebijaksanaan pemerintah yangkompetitif untuk penanaman modal di DN, serta mendorong dilaksanakannya promosi–promosi peluang investasi di Indonesia .• Sosialisasi dan negosiasi perlunya peningkatan produktivitas yang setara dengan negarapesaing melalui pendekatan bench marking.• Sosialisasi dan negosiasi perlunya peningkatan perlindungan pasar dalam negeri.• Revitalisasi Industri Kecil Menengah Padat Tradisi,dan Keterampilan Seni Budaya Lokal(seperti batik, jamu , industri kulit, dst.) untuk bersaing di pasar domestik dan menjadi“brand image” Indonesia di pasar internasional, melalui desain dan standardisasi.• Memperjuangkan perluasan SNI.9. EKONOMI KREATIF DAN JASA LAINNYAa. Industri Software• Mengusulkan kepada Pemerintah untuk membuat suatu kebijakan atau semacamkewajiban moral untuk lebih memprioritaskan penggunaan perangkat lunak produkdalam negeri.• Mengusulkan kepada Pemerintah untuk membuat suatu kebijakan yang meminta agartelevisi menayangkan produk animasi lokal dalam durasi waktu tertentu.• Rencana bantuan/bimbingan konsultasi atau training kepada para pelaku pembuatsoftware nasional.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 44


. Akses Finansial, Pemasaran, Hukum dsbMemperjuangkan dan memberikan masukan kepada pemerintah terutama menyangkutpenyediaan sumber daya, pembiayaan finansial,pemasaran dan perlindungan terkaitkekayaan intelektual kepada pelaku sektor ekonomi kreatif dan jasa lainnya.c. Film dan Pameran• Mengusulkan kepada Pemerintah agar setiap pembangunan mall diberikan fasilitasbioskop agar memberikan kesempatan kepada pembuat film kecil menayangkan hasilkaryanya.• Mengusulkan kepada Pemerintah agar setiap daerah memiliki gedung yang berfungsiuntuk pusat pameran/promosi serta pusat kreatif.d. Arsitektur dan Fashion• Mengusulkan kepada pemerintah agar memberikan dukungan / beasiswa kepada paracalon entrepreneur untuk menimba ilmu dan keterampilan di pusat-pusat fashion dunia,seperti Paris, London, dsb.• Perlu sinkronisasi atau kesamaan pemahaman dan pelaksanaan antara Pusat dan Daerahdan antar departemen.• Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah dalam memberikan perijinan, penyediaanfasilitas, pengawasan, dsb.• Menghimbau kepada Pemerintah bahwa antara berbagai departemen di Pusat, agar tidakterjadi kebijakan dan pelaksanaan yang tidak saling mendukung.• Perlu peningkatan kinerja pegawai atau birokrasi yang didasarkan ukuran yangkuantitatif.• Pengumpulan Data Base Nama Arsitek di Indonesia dan Port Folio Karya KonsultanArsitektur Indonesia.• Pelatihan ”Penguatan Design untuk Fashion dan Home Furnishing berdasarkan AnalisaTrend Forecasting”• e.Industri Kriya, Penerbitan, Percetakan , Riset Kreatifitas dan Musik• Memastikan Penyediaan bahan baku seperti kayu, dll yang dapat diperoleh secara mudahdan murah.• Kerjasama dengan British Council harus ditingkatkan terutama dalam kegiatan “YoungCreative Entrepreneurs Award”.• Menjalankan kembali Program “Gemar Produk Indonesia” yang telah diluncurkan,melakukan TV Program dan Event – event Pameran lainnya.• Pengenalan penerbitan konvensional dicetak diatas kertas, menjadi e-Media, dengancara distribusi melalui Jejaring Elektronik.• Melakukan mapping – landscape arah Trend Publishing.• Memperkuat kemampuan SDM Percetakan dengan Basis Standard ISO.• Pameran FGO Expo 2011, Pameran Terbesar dalam Bidang Grafika Digital.• Perlu dibuatkan Wadah Asosiasi Percetakan.• Memberikan kesadaran grafika akan bergerak menuju Dunia Digital.• Memonitor Kebijakan Wajib Label Produk (identity) dengan menggunakan bahasaIndonesia.• Kerjasama dengan Deloitte (konsultan USAID) untuk mendapatkan dana proyek USAID2011 ( + 300 juta $ ) untuk bidang infrastruktur, kreatif dan UKM.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 45


f. Peningkatan jumlah entrepreneur kreatif secara signifikan sehingga mendorong tumbuhnyalapangan kerja kreatif.g. Memperjuangkan pengakuan dunia internasional terhadap kualitas insan kreatif Indonesia.h. Peningkatan daya tarik subsektor industri kreatif.i. Pembentukan basis-basis teknologi pendukung industri kreatif menuju klaster teknologi.j. Penguatan Iklim usaha kondusif untuk merangsang investasi teknologi dan infrastrukturteknologi.k. Peningkatan apresiasi dan promosi sadar lingkungan di subsektor industri yang intensifmenggunakan bahan baku alam.l. Pembentukan basis-basis teknologi yang mengolah sumber daya alam pendukung industrikreatif.m.Penciptaan iklim kondusif untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan baku yangdibutuhkan oleh industri kreatif dalam negeri.n. Penciptaan penghargaan terhadap HKI dan pengakuan terhadap manfaatnya bagi ekonomi.o. Penciptaan masyarakat kreatif yang saling menghargai dan saling bertukar pengetahuandemi kuatnya industri kreatif nasional.p. Penguatan hubungan antara bisnis, pemerintah, cendekiawan dengan lembaga keuangan.10. SDM, KETENAGAKERJAAN DAN PENDIDIKANa. Meneruskan revisi/harmonisasi/sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan di BidangKetenagakerjaan yang saling tumpang tindah dan memberatkan dunia usaha sertamenghambat upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menutup peluangmemperluas lapangan kerja.b. Pelaksanaan Amanat UU No.2 Tahun 2004 tentang Pengisian Hakim Ad-Hoc baik ditingkatPengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Kasasi ditingkat Mahkamah Agung.c. Pengembangan Program Terpadu Pelatihan,Sertifikasi, dan Penempatan Di Tingkat Propinsi(Program “3 in 1”).d. Pengembangan Program Sertifikasi Usaha Mandiri/Sektor Informal.e. Pembentukan dan Operasionalisasi Majelis Nasional Pengembangan Standar KompetensiIndustri (MNPSKI).f. Standarisasi Kompetensi• Pembinaan capacity building untuk BKSP 20 provinsi di Indonesia.• Membangun dan penguatan infrastruktur sistem standarisasi dan sertifikasi kompetensiSDM industri.• Penguatan infrastruktur pengembangan SDM berbasis kompetensi.• Penguatan implementasi standarisasi dan sertifikasi kompetensi SDM industri.• Memperluas akses pasar kerja kompeten dan sistem sertifikasi kompetensi.• Pembentukan Lembaga Intermediasi Nasional.• Melanjutkan pembentukan Bada Koordinasi Sertifikasi Profesi di Provinsi.g. Pendidikan, Latihan dan Magang• Rapat koordinasi Komtap Diklatgang dengan pihak terkait.• Pengembangan sistem magang nasional bekerjasama dengan institusi dalam dan luarnegeri.• Workshop peningkatan kualitas dan daya saing lembaga pendidikan nasionalbekerjasama dengan insitusi dalam dan luar negeri.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 46


• Promosi terpadu “Gemar Belajar di Indonesia”.• Pengembangan pelatihan terpadu kewirausahaan.• Pengembangan program pendidikan dan pelatihan eksekutif bisnis di lingkungan KADINbekerjasama dengan lembaga pendidikan nasional dan internasional.• Optimalisasi penelitian Bersama Perguruan Tinggi dan KADIN untuk peningkatan dayasaing (MOU KADIN-DIKTI).• Optimalisasi pelatihan Kewirausahaan Mahasiswa Nasional (MOU KADIN-DIKTI).• Optimalisasi sinergi pusdiklat perusahaan swasta nasional untuk peningkatan kualitasSDM.• Pengembangan Dosen Kadin di bidang Kewirausahaan.h. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri• Pembentukan dan Penyediaan “Talent Pool”• Kerjasama dengan Industri Dalam Memetakan Kebutuhan Tenaga Kerja yang Kompeten.• Perluasan Kesempatan Kerja Dalam Negeri.• Perluasan Kesempatan Kerja dari Perusahaan Luar Negeri untuk Dialihdayakan keIndonesia.• Koordinasi dengan Bidang Lain untuk Pelatihan dan Sertifikasi terhadap Kebutuhan DuniaIndustri.• Kajian Relevansi Pendidikan Menengah Kejuruan Terhadap Pemenuhan KebutuhanTenaga Kerja.• Pemberdayaan Cacat Rungu Wicara Dalam Dunia Usaha.• Menyelenggarakan diskusi dan workshop “Membangun Semangat Entrepreunership”.i. Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri• Amandemen UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia di Luar Negeri.• Terlaksananya penempatan TKI ke luar negeri secara mudah, murah, aman dan lancar,serta kepastian wewenang dan regulasi maupun opersional pemerintah terhadap aturanaturanyang berhubungan dengan dengan persyaratan dan biaya.• Berfungsinya secara maksimal perlindungan terhadap TKI di luar negeri denganberperannya Perwakilan RI di luar negeri sehingga terjalin hubungan yang baik,harmonis serta lobi-lobi yang mengembangan para TKI di luar negeri.• Meminimalisir kasus-kasus yang ada atau timbul di luar negeri dengan memulai upayadi dalam negeri, antara lain dengan pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi yang sudahdiawali pada akhir tahun 2009 oleh Depnakertrans.• Pertemuan-pertemuan antara pemangku kepentingan tenaga kerja di luar negeri denganatau dalam bentuk ‘Satuan Tugas’ atau ‘Board’ yang berfungsi memecahkanpermasalahan-permasalahan yang timbul (persiapan/recruitment, pemberangkatan danpemulangan TKI).• Perlu memanfaatkan pasar kerja untuk mengisi lowongan pekerjaan yang sesuai dengankompetensinya dengan ‘Bursa Kerja’, ‘Sistem Online’ dan keterpaduan antar departemenfungsi-fungsi terkait, sehingga bisa terisi oleh TKI dalam persaingan dengan tenagakerja lainnya (Filipina, Vietnam, India, Kamboja, Myanmar, Bangladesh, Srilanka dansebagainya).Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 47


• Upaya menaikkan posisi tawar di bidang upah, kompetensi, sehingga meningkatkanpenghasilan TKI di luar negeri, mengurangi kasus-kasus yang bisa timbul, sertameningkatkan perlindungan TKI di luar negeri dengan sistem yang baik.• Mengharapkan ‘jalan keluar’ yang sebaik-baiknya terhadap timbulnya dualismekewenangan antara Depnakertrans dan BNP2TKI yang pada akhirnya berdampak jugakepada pelayanan TKI.• Penyelesaian moratorium Penempatan TKI di Malaysia dan Kuwait yang menguntungkanTKI.• Menjadikan Program Penempatan TKI di luar negeri sebagai “Program Nasional”,sehingga pelayanan TKI dapat dilaksanakan dengan mudah, murah, cepat dan aman.• Membentuk “Bank TKI” untuk penghimpunan dana, kredit, untuk penyelamatan devisanegara dan kerjasama dengan money changer agar dana yang terkumpul bisabermanfaat untuk meningkatkan dan menyelamatkan perekonomian negara.• Meninjau kembali peran dan manfaat asuransi TKI dengan memperjuangkan asuransi dinegara penempatan sehingga TKI dapat terlindungi dengan baik. Demikian jugamenjajaki kemungkinan dibentuknya asuransi TKI di luar negeri dalam pengamananPerwakilan RI di luar negeri.• Perlu sosialisasi terhadap UU tentang Trafficking yang bisa menimbulkan kerancuanpenegakan hukum bila dikaitkan dengan UU 39/2004 serta fakta di lapangan.• Terbentuknya sistem online pemangku kepentingan untuk memudahkan kontrolpenegakan hukum, pengawasan dan meningkatkan faktor kecepatan pelayanan terhadapTKI secara baik dan benar.• Terselesaikannya hambatan-hambatan akibat moratorium dengan Malaysia dan Kuwaitdengan perjuangan keras untuk kepentingan TKI RI, sehingga bisa lebih manusiawi danbermartabat serta bermanfaat. Serta mencegah praktek-praktek yang merugikan TKIkhususnya berkaitan dengan perlindungan.• Kunjungan ke negara-negara penempatan baik ke Timur Tengah maupun Asia Pasifikdan penjajagan pasar kerja di USA, Australia, New Zealand, Korea Selatan, Jepang dansebagainya. Membuat MoU dengan negara-negara tersebut dalam bentuk “Chamber toChamber”.• Memperjuangkan bantuan dana APBN dan APBD untuk mendukung program-programPelatihan Berbasis Kompetensi (Balai Latihan Kerja) mengkaitkan dengan anggaranDepartemen Pendidikan Nasional , Depnakertrans, BNP2TKI, serta upaya gratis untuk:passport, sertifikat-sertifikat, biaya pemeriksaan kesehatan,serta pengarahanpengarahanlainnya sebagai imbal balik peran “Pahlawan Devisa” serta adanya alokasianggaran untuk perlindungan TKI di luar negeri.11. PERDAGANGAN, DISTRIBUSI DAN LOGISTIK• Mengawal RUU Perdagangan dan memberikan masukan serta usulan terkait kepentinganKADIN yang belum masuk kedalam RUU tersebut.• Bekerjasama dengan sektor perbankan dan lembaga keuangan dalam rangka penyediaanpembiayaan perdagangan (trade finance) bagi sektor yang berorientasi ekspor danmenyerap banyak tenaga kerja.• Memberikan masukan dan usulan langkah kepada pemerintah terkait upaya stabilisasi nilaitukar dengan membatasi dana asing pada obligasi rupiah khususnya obligasi jangkaRangkuman Hasil Munas VI Kadin 48


pendek serta mengurangi hutang dalam negeri berupa obligasi pemerintah untukmenurunkan suku bunga pinjaman perbankan dan lembaga keuangan nasional sehinggadana tersalur ke sektor riil, pembiayaan APBN dioptimalkan dari pajak sektor riil yangbertumbuh maksimal.• Melakukan upaya class action kebijakan energi untuk memaksa pemerintah membatasiekspor migas dan batubara sehingga energi primer diprioritaskan bagi pemenuhan energiindustri didalam negeri.• Mendorong pemerintah agar hasil tambang, komoditi hulu hasil hutan dan perkebunandigunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dalam negeri sehingga dapatmenumbuhkembangkan industri di sektor antara dan hilirnya.• Mendorong dan memberikan usulan dalam upaya perbaikan sistim logistik nasionalkhususnya untuk komoditi pangan utama untuk menekan inflasi. Perlu dilakukan FocusGroup Discussion (FGD) untuk membenahi sektor logistik nasional.• Meningkatkan akses pasar ekspor melalui:Peningkatan kinerja pemasaran dan promosi melalui pameran, temu bisnis, misi dagang,pembentukan trading house, “buyer approach” dan menjadikan ITPC, ATPERINDAG sertaKedubes sebagai “marketing agent” dan “marketing intelligence” bagi produk nasional.• Peningkatan kemampuan advokasi dan “Trade Diplomacy” untuk mengamankan pasarekspor dari tuduhan dumping atau mekanisme trade defense lainnya.• Mengawal pembentukan FTA dengan India agar neraca terus positif di perdagangan nonmigasserta mengevaluasi kinerja perdagangan dengan China, Australia dan Thailand yangsaat ini mengalami defisit perdagangan.• Meningkatkan dan mengamankan pasar dalam negeri.• Mengatasi permasalahan penyelundupan untuk menjaga persaingan pasar yang fair dipasar domestik.• Mendorong belanja pemerintah melalui APBN agar dimaksimalkan menggunakan produkprodukdalam negeri.• Membantu pemerintah untuk melakukan sosialisasi Peraturan Labelisasi dan mengawasijalannya aturan ini dilapangan agar tercipta iklim persaingan pasar yang lebih fair.• Meningkatkan ekspor waralaba nasional melalui kerjasama dengan lembaga-lembagakeuangan.12. PENGEMBANGAN MANAJEMEN KORPORASI DAN KORPORAT LEGAL• Program Peningkatan Kualitas Perusahaan Nasional.• Pembentukan Lembaga Pengkajian, Pendidikan, Pengembangan dan Bantuan Hukum BisnisKadin (LP3BHB Kadin).• Silaturahmi Ketua Umum Kadin Indonesia dengan pengurus Bursa Efek Indonesia (BEI).• Workshop untuk mendorong perusahaan menengah menjadi perusahaan terbuka.• Pelatihan dan Pengkajian Manajemen Perusahaan bagi Perusahaan Publik dan PerusahaanSwasta.• Penyelenggaraan Lunch Talk, Business Matching, dan Business Summit Gathering.• One Stop Services Licences dan Business Intelligent Unit.• Program pemberian award bagi perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik.• Seminar nasional mengenai Pengelolaan Keuangan dengan efisien.• Program Be The Best.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 49


13.PARIWISATAa. Pemasaran dan Promosi Pariwisata• Mengembangkan pemasaran dan promosi parawisata di Indonesia dengan menfokuskanpada Daerah dan Wilayah yang akan dijadikan target pemasaran parawisata.• Pendataan mengenai obyek-obyek wisata berdasarkan kekuatan daerah seperti WisataBahari, Wisata Budaya, Wisata Belanja, Wisata Konvensi, Wisata Alam dsb.• Menyelenggarakan Lokakarya/Forum Diskusi untuk membahas pengembanganpemasaran dan promosi parawisata bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait.b. Potensi Perhotelan dalam Pertumbuhan Parawisata Nasional• Melakukan pertemuan dengan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata beserta jajarannya,Asosiasi dan perusahaan di bidang pariwisata guna mendengarkan paparan RencanaStrategis Departemen Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010 serta memberikanmasukan maupun saran untuk kemajuan pariwisata.• Menyelenggarakan Lokakarya Potensi Perhotelan dalam Pertumbuhan Pariwisata Nasionalbekerjasama dengan PHRI.• Kerjasama dengan Depbudpar dalam implementasi UU. No. 10/2009 terutama dalampembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan BPP Daerah serta GIPI (GabunganIndustri Pariwisata Indonesia.)c. Akses Industri Jasa Perjalanan• Menyukseskan program pemerintah dalam hal ini Departemen Kebudayaan dan PariwisataRepublik Indonesia tentang upaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara danmenggalakkan wisata Nusantara.• Mengusulkan kepada Pemerintah Cq. para Gubernur untuk lebih memfokuskaninfrastruktur ekonomi yang mendorong tumbuh berkembangnya usaha kecil mikro dankoperasi masyarakat bidang kepariwisataan guna memperkuat jaringan ekonomikerakyatan sampai ke pedalaman.• Mengusulkan kepada Pemerintah Cq. Menteri Keuangan untuk menerbitkan Skim KhususKredit Usaha Perjalanan Wisata dengan persyaratan lunak dan subsidi bunga untukmenjamin permohonan investasi dan kesinambungan berusaha.• Menghimbau kepada pemerintah cq. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata untukmemperluas daerah tujuan wisata unggulan di tanah air dan memfasilitasi pembangunandistinasi serta mendorong terselenggaranya even-even serta membantu penyebaraninformasi dan promosi kepariwisataan daerah.• Bekerjasama dengan Depbudpar menyiapkan paket-paket wisata untuk dipromosikan didalam dan di luar negeri.• Berpartisipasi dengan Depbudpar didalam program trade / consumer show, fam trip dansales mission baik di dalam maupun di luar negeri.d. Objek, Atraksi Wisata, Wisata Bahari dan Tirta• Inventarisasi objek dan atraksi wisata seluruh Provinsi, sesuai Program 12 DTW Unggulanoleh Departemen Kebudayaan & Pariwisata, Ditjen Destinasi.• Menyusun 10 DTW Wisata Bahari.• Inventarisasi Objek Wisata Tirta (Danau, Sungai).• Wacana “Marine Tourist Belt” untuk menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata Bahariyang telah mendunia.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 50


• Mengembangkan Wisata YACHT ke Indonesia dengan target kunjungan minimal 1000Yacht ke Indonesia Tahun 2010 dan menjadikan perairan (Laut) Indonesia menjadi”YACHT PLAYING GROUND”.• Membangun Network melalui Kadin Bidang Pariwisata, Dinas-Dinas PariwisataKabupaten/Kota.e. Jasaboga• Berpartisipasi dalam menyediakan konsumsi pada acara Hari Kemerdekaan Indonesia diIstana Kepresidenan.• Rencana penyelenggaraan ” Forum Komunikasi antar Pelaku Industri Pariwisata danBudaya” di DIY.f. Industri MICE• Mendorong potensi Pengembangan Industri dan Jasa meeting Incentives, Convention andExhibition (MICE) lebih terarah dan terpadu dalam pembangunan nasional.14. AGRIBISNIS, PANGAN DAN KEHUTANANa. Feed Indonesia-Feed The World• Menindaklanjuti hasil-hasil Seminar Nasional Feed Indonesia-Feed The World terutamayang berkaitan dengan pengembangan pangan khususnya terhadap komoditas panganstrategis dalam Roadmap Pembangunan Ketahanan Pangan Kadin Indonesia 2010-2014.• Penyelenggaraan Pameran Pangan Nasional secara rutin setiap tahun, disatukan denganpameran yang diadakan oleh pemerintah atau swasta seperti dalam rangka Hari PanganSedunia.b. Melakukan pemantauan, pengkajian serta mengawal kebijakan pemerintah(UU, PP,Perpres,Kepres, Kepmen dsb) yang berkaitan dengan agribisnis pangan baik yang telahdikeluarkan maupun yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah.c. Menyelenggarakan Roundtable Discussion Komoditas Pangan Unggulan sesuai RoadmapPembangunan Ketahanan Pangan Kadin Indonesia 2010-2014.d. Melakukan up-date Roadmap Pembangunan Ketahanan Pangan Kadin Indonesia 2010-2014 menuju Feed Indonesia – Feed the World.e. Mendorong pendirian Bank Pertanian dan penguatan Lembaga Keuangan Non Bank.f. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing.g. Melanjutkan program bantuan sapi kepada daerah tertinggal serta melakukan pemantauanterhadap bantuan yang telah diberikan.h. Mengadakan pertemuan dengan instansi/Kementerian terkait.i. Menyusun Roadmap Pengembangan Industri Primer Pertanian dalam mendukung RoadmapPembangunan Ketahanan Pangan menuju Feed Indonesia-Feed The World serta melakukanup-date roadmap.j. Program peningkatan efisiensi industri primer pertanian.k. Peningkatan produksi dan kualitas produk industri primer pertanian baik untuk konsumsilangsung maupun untuk diproses lebih lanjut.l. Terkait Tata Ruang Wilayah• Mendorong dan berpartisipasi aktif memberikan masukan dalam penyelesaian tataruang wilayah.• Mendorong pemerintah dalam Perbaikan infrastruktur.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 51


m. Pencitraan Produk Perkebunan dan Kehutanan.n. Menyusun Roadmap Pengembangan Perkebunan dalam mendukung ketahanan panganmenuju Feed Indonesia-Feed The World serta melakukan up-date roadmap pembangunanKetahanan Pangan 2010-2014.o. Melakukan peninjauan lapangan untuk mendapatkan masukan dalam pengembanganindustri derivatif pertanian.p. Menerima kunjungan tamu berkaitan dengan industri derivatif pertanian.q. Program peningkatan pemasaran terhadap produk-produk agribisnis, pangan, perkebunandan kehutanan.r. Menyusun Roadmap Pengembangan Pasar dalam mendukung ketahanan pangan nasionalmenuju Feed Indonesia-Feed The World.s. Menyusun Roadmap Kehutanan dalam mendukung program Feed Indonesia-Feed TheWorld serta melakukan up-date roadmap Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional 2010-2014.15.KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKANa. Akuakultura. Menindaklanjuti hasil-hasil Seminar Nasional Feed Indonesia-Feed The World yangberkaitan dengan pengembangan akuakultur.b. Melakukan pemantauan, pengkajian serta mengawal terhadap kebijakan pemerintah yangberkaitan dengan kelautan dan perikanan khususnya akuakultur.c. Mempersiapkan penyelenggaraan Roundtable udang dan tuna sebagai tindak lanjut dariSeminar Feed Indonesia-Feed The World.d. Melakukan up-date Roadmap Pembangunan Ketahanan Pangan Menuju Feed Indonesia-Feed The World.e. Mendorong dan berpartisipasi aktif memberikan masukan dalam penyelesaian Tata Ruangwilayah.f. Mengadakan pertemuan dengan instansi/Kementerian terkait.g. Eksplorasi Sumber Daya Kelautan dan Maritim• Menindak lanjuti Perjanjian Kerjasama antara Kadin Indonesia dengan TNI AngkatanLaut tentang pengembangan Industri berbasis Sumber daya kelautan yang ditandatanggani pada tanggal 28 Januari 2010.• Penyelesaian RPP Penjaga Laut dan Pantai.• Rencana Pembuatan Kluster Industri Maritim.• Mengadakan Sosialisasi dengan Asosiasi anggota Kadin pada bidang perhubungan,UKM, Perbankan dan Infrastruktur.• Menyelenggarakan Seminar dengan Departemen Terkait.• Menindaklanjuti perizinan pendirian Universitas Maritim Indonesia.h. Industri Penangkapan• Terkait peningkatan nilai tambah dan daya saing akan mendorong pengembanganindustri pengolahan dan akses terhadap teknologi.• Menindaklanjuti hasil EU-Indonesia Business Dialogue di Bruessel serta sosialisasiaplikasi hasil dialog dan persiapan dialog Uni Eropa dan Indonesia tahap berikut.• Aktif berpartisipasi dalam program-program rutin asosiasi dan departemen teknisterkait.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 52


i. Industri Peternakan• Roundtable Discussion Komoditas Peternakan.• Sinkronisasi Program Pemerintah dan Pengusaha Peternakan.• Pro-aktif memberi input dalam penyusunan konsep Peraturan Pemerintah (PP) danPeraturan Menteri Pertanian (PermenTan).• Penyusunan data base agro industri peternakan bersama asosiasi, himpunan danstakeholder serta mensinkronkan dengan data BPS.• Peningkatan populasi dan kualitas produk agro industri peternakan.j. Akreditasi Standarisasi dan Kualitas Produk• Pengkajian Terhadap Kebijakan Pemerintah berkaitan dengan Akreditasi Standarisasidan Kualitas Produk.• Sosialisasi program-program yang berhubungan dengan standar dan regulasiPemerintah.• Membantu mengharmonisasikan standard yang berhubungan dengan kelautan,perikanan dan peternakan.• Berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam pelaksanaan program-programsertifikasi dan penerapan kualitas baik bahan dan hasil pengolahannya.k. Industri Pengolahan Hasil Peternakan• Melakukan pemantauan, pengkajian serta mengawal terhadap kebijakan pemerintahyang berkaitan dengan Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Peternakan.• Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk industri pengolahan peternakan sertaakses terhadap teknologi.• Penyempurnaan struktur organisasi Komtap Pengembangan Industri pengolahan hasilPeternakan.• Harmonisasi dan sinkronisasi kegiatan Komtap Pengembangan Industri pengolahanhasil Peternakan dengan Program Pemerintah.• Melakukan dialog dengan instansi terkait untuk penyelerasan antara kepentinganstakeholders dengan peran pelayanan pemerintah.• Kerja sama dengan Pemerintah dalam memanfaatkan berbagai fasilitas dan peluangyang disediakan oleh Pemerintah untuk kepentingan stakeholders.16.TELEKOMUNIKASI, TEKNOLOGI INFORMASI DAN MEDIAa. Industri Telekomunikasi• Mendorong regulasi terkait dengan pembebanan harga BHP spektrum frekuensi yangkondusif bagi pertumbuhan industri.• Mengusulkan regulasi terkait dengan pengelolaan menara telekomunikasi yang lebihkondusif agar tidak menimbulkan biaya-biaya tambahan yang tidak perlu serta tidakmenghambat kebutuhan perluasan maupun penambahan kapasitas jaringantelekomunikasi.• Mendorong regulasi terkait dengan standar minimal penggunaan TKDN yang lebihrealistis dan tidak menghambat pertumbuhan bisnis telekomunikasi.• Regulasi terkait dengan penetapan proporsi PNBP yang dikembalikan ke sektortelekomunikasi diperbesar, misalnya untuk pembiayaan infrastruktur backbonenasional.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 53


• Kebijakan terkait dengan pembatasan jumlah penyelenggara telekomunikasi, khususnyayang membutuhkan sumberdaya yang terbatas (spektrum, nomor) dan modal yangbesar agar tidak timbul kompetisi yang tidak sehat.• Pemerintah sudah menerbitkan standar kualitas layanan, namun masih perlumenetapkan tata cara perhitungan standar kualitas tersebut untuk menghindariperselisihan dalam perhitungan.• Penggantian FTP 2000 dengan rencana penomoran yang lebih komprehensif danmampu mengantisipasi kebutuhan penomoran di masa mendatang, termasukpengaturan implementasi number portability.• Sinkronisasi regulasi-regulasi terkait dengan telekomunikasi, penyiaran, media dansektor-sektor terkait lainnya, terutama permasalahan perizinan dan pemanfaatanspektrum frekuensi.• Regulasi yang dapat mengakomodasi unified licensing sehingga perbedaan pendapatdalam penyelenggaraan maupun distorsi dalam persaingan di pasar dapat dikurangi.• Penggunaan kontribusi PNBP dari sektor telekomunikasi untuk pembangunan backbonenasional terutama di wilayah-wilayah yang sulit terjangkau dan secara bisnis tidaklayak.• Peningkatan kompetensi SDM yang menangani regulasi (regulator) di bidang TIK, baikdari sisi teknologi, bisnis, persaingan usaha maupun hukum agar penyusunankebijakan, regulasi dan implementasinya di masa mendatang dapat lebih optimal untukkepentingan nasional.• Peningkatan kompetensi SDM nasional di bidang TIK sehingga Indonesia dapatmenghasilkan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.• Kebijakan yang mendorong peranan lokal dalam pengembangan industri ke depanterkait dengan industri terkait TIK (manufaktur, perangkat lunak aplikasi, konten, dll.)• Cetak biru spektrum frekuensi yang dapat menampung perkembangan teknologi dimasa mendatang sehingga dapat lebih menjamin kepastian investasi untuk mengurangiresiko-resiko perubahan regulasi• Kebijakan USO dikaitkan dengan pengembangan infrastruktur terpadu, tidak hanyainfrastruktur telekomunikasi, tetapi juga listrik dan jalan.b. Industri Informatika• Perumusan TKDN dengan memperhitungkan keberadaan teknologi dan komponen yangsudah ada.• Penciptaan stimulus agar tercapai economy of scale di bidang penggunaan computerdan internet.• Pemberlakuan kawasan khusus bagi para innovator dan investor TIK untukmengembangkan teknologi di lingkungannya. Dalam kawasan ini dibentuk kebijakandan kriteria khusus.• Kebijakan nasional tentang implementasi dan pemanfaatan Internet Protocol.• Pendirian Badan Pengkajian TIK oleh para pemangku kepentingan.• Kesatuan lisensi untuk jasa dan jaringan yang bermuara dari hulu/teknologi yang sama.• Penelitian di bidang TIK sebagai indikator pembangunan sehingga memiliki potret dandata sebagai basis dari setiap kebijakan dan langkah yang akan diimplementasikan disemua industri.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 54


• Penentuan cetak biru TIK yang penyusunannya dengan melibatkan semua parapemangku kepentingan.• Mempersiapkan prasarana informatika untuk menumbuhkan layanan e-Health dan e-Education bagi masyarakat Indonesia.• Menjadikan Indonesia yang memiliki sumber daya manusia di bidang TIK serta pasarTIK yang luas dan pemerintahan yang stabil sebagai World Manufacturer (PabrikTerbesar Dunia).c. Industri Media• Uji coba TV Digital• Regulasi terkait dengan jaringan stasiun TV Analog.• Penghentian TV Analog dan pengoperasian TV Dijital di beberapa kota besar.• Penghentian TV Analog dan pengoperasian TV Dijital secara nasional.d. Industri Konten dan Aplikasi• Mensosialisasikan industri konten dan aplikasi Indonesia melalui kegiatan-kegiatanpelatihan, kontes, kompetisi, dan pembuatan direktori industri konten dan aplikasi.• Mendukung terjadinya inovasi lokal dan menjadikan industri konten dan aplikasimenjadi tuan rumah di negeri sendiri melalui pendirian pusat-pusat inkubasi danmeminta kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif industri.• Menjadikan industri konten dan aplikasi lokal sebagai sumber devisa danmengembangkan pasar internasional.• Menumbuhkan konten-konten baru sebagai penunjang e-education.• Mendorong munculnya aplikasi aplikasi baru untuk menunjang layanan e-Health bagimasyarakat.e. Industri Pendukung• Prioritas pada industri dalam negeri dan penunjang TIK yang tidak membutuhkaninvestasi yang besar dan bukan teknologi tinggi yang sangat cepat mengalamiperubahan. Misalnya: konten, perangkat lunak aplikasi, industri pendukung sepertimenara, kabel, antena, baterai, jasa, konstruksi, dll.• Meningkatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah dan dunia usaha dalam bentukkonkrit seperti memberikan fasilitas, kemudahan, serta kebijakan keberpihakanterhadap industri dalam negeri yang jelas.• Memaksimalkan penggunaan perangkat produksi dalam negeri hingga lebih dari 60persen perangkat yang digunakan di berbagai infrastruktur milik Negara.• Memaksimalkan pemanfaatan produksi dalam negeri hingga lebih dari 30 persenperangkat pada prasarana milik swasta.17.KEUANGAN, PERBANKAN DAN KEUANGAN SYARIAHa. Perbankan• Kerjasama yang intens dengan institusi pemerintah pada umumnya dan khususnyaotoritas perbankan dan moneter, al. pihak Bank Indonesia, Asosiasi Perbanas, Himbara,Asbanda, Perbarindo, Asosiasi Perbankan Syariah dll, dalam hal meningkatkan fungsiintermediasi perbankan serta meningkatkan kemampuan pengusaha UMKM itu sendiridalam hal memanfaatkan Lembaga Perbankan untuk memperkuat permodalan.• Memperbaharui Nota Kesepahaman Kadin dengan Bank Indonesia (Forum KerjasamaKadin dengan BI).Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 55


. Hubungan antar Bank• Penyelenggaraan Seminar-seminar, Lokakarya maupun workshop/training gunameningkatkan mutu SDM bidang Perbankan serta rencana pendirian Klinik KonsultasiHukum khusus bidang Perbankan.• Penyelenggaraan Golf Tournament untuk menjaga tali silahturahmi antar PengurusKadin dengan anggota , kolega serta peluang bisnis antara pengurus, anggota Kadin,Asosiasi. Gabungan/Himpunan, BUMN, kalangan Perbankan dan HIPMI.• Menghadirkan Pembicara Lokal maupun Internasional, dengan membuat Seminarberbobot mengenai Perbankan atau yang berhubungan dengan dunia perbankan.c. Kebijakan Keuangan• Melaksanakan survei untuk menilai seberapa menarik perekonomian Indonesia terhadapminat investasi,oleh perusahaan berbasis pengetahuan (knowledge based companies).• Memberikan masukan untuk kebijakan keuangan pada umumnya melaluipenyelenggaraan coffee morning meeting, seminar atau business gathering lainnya.• Memberikan masukan (berupa Working Papers) kepada Pemerintah dan DPR untukmendorong pemberdayaan sektor perekonomian UMKM melalui kebijakan keuanganyang kondusif.• Akan menyelenggarakan Road Show dan Seminar ke daerah-daerah untukmensosialisasikan serta memperkenalkan sistem keuangan/perbankan syariah didaerah-daerah, guna menggerakan perekonomian daerah.d. Bank Daerah/BPR• Memperkuat BPD pada posisi permodalannya.• Mengupayakan agar BPD terus memperkuat bisnisnya melalui optimalisasi keunggulankomparatif yang dimilikinya.• Mendorong agar BPD melanjutkan upaya-upaya aliansi strategis antar BPD, baik untukmeningkatkan kapasitas usaha maupun peningkatan layanan nasabah.• Melanjutkan upaya-upaya bagi terbentuknya Lembaga Penjaminan Kredit Daerah(LPKD).• Meningkatkan kemampuan (skill) sumber daya manusia (SDM) BPD.• Melanjutkan upaya-upaya untuk mendapatkan kesetaraan perlakuan (equal treatment)agar tercipta iklim bisnis yang kondusif bagi BPD.• Melanjutkan upaya-upaya bagi terwujudnya konsolidasi BPD untuk memperkuat sinergiBPD melalui pembentukan strategic holding company (SHC) yang akan menjadi payungorganisasi (umbrella organization) bagi seluruh BPD.e. Kredit Investasi• Merencanakan membangunan landasan yang kuat bagi pembiayaan sektor riel padaumumnya dan khususnya pembiayaan untuk pengembangan UMKM.• Menyiapkan sumber daya Perbankan yang handal melalui pendidikan dan latihan sertaBimbingan dan Konseling.• Meningkatkan keunggulan Daya Saing Perbankan nasional.• Bekerjasama dengan Bidang Organisasi melakukan pengembangan Kadin Cardberdasarkan Keputusan Dewan Pengurus KADIN No. SKEP/017/DP/III/10.• Melaksanakan Program Ekspor Waralaba, tujuannya untuk memilih dan memberikonsultasi kepada Waralaba Lisensi Indonesia yang siap dipromosikan memasuki PasarInternasional.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 56


• Melaksanakan Program Pengembangan Potensi Daerah ber-Orientasi Ekspor.18. LEMBAGA KEUANGAN NON BANK DAN PASAR MODALa. Penyelenggaraan program sosialisasi/seminar tentang pasar modal bagi perusahaanperusahaanyang belum go publik dan UKM.b. Memperjuangkan agar Surat berharga dapat dijadikan jaminan atas kredit perbankan.c. Mendorong Percepatan Proses Demutualisasi Bursa Efek.d. Mendorong Percepatan Amandemen UU Pasar Modal dan Harmonisasi RUU Otoritas JasaKeuangan.e. Round-table Discussion tentang Relevansi Sarbane-Oxley Act Pasca krisis keuangan global.f. Mengawal RUU Lembaga Penjaminan menjadi UU.g. Menyelenggarakan Workshop Prospek Usaha Bisnis Jasa Pembiayaan.h. Menyelenggarakan Seminar: “Peran Penilai Jasa Independen sebagai salah satu Sarana untukmengakses Pasar Modal”.i. Seminar Peran Peringkat Kredit/Efek Dalam Kegiatan Penggalangan Dana melalui PasarModal Global dan Metodologi Pemeringkatan atau Peringkat Kredit (SovereignRating) Indonesia: Penjelasan Metodologi dan Prospek Ke Depan.j. Memberikan masukan kepada Pemerintah terkait Asuransi Wajib untuk Gempabumi.k. Memberikan masukan kepada Pemerintah Insentif Pajak kepada Pemegang Polis Asuransi.l. Membahas PP No. 39 Th. 2008 – perihal permodalan perusahaan asuransi.m. Melakukan Pembahasan UU No 4 / 1998 tentang Kepailitan.n. Mengadakan Diskusi Mengenai Perbaikan dan implementasi ASKI (Arsitektur SistemKeuangan Indonesia) yang merupakan induk dari AAI (Arsitektur Perusahaan AsuransiIndonesia)o. Mengadakan Diskusi mengenai Pengembangan Syariah.p. Menyusun masukan kepada Pemerintah terkait penyelarasan peraturan perundangan terkaitdana pensiun.q. Membangun data base Perusahaan modal ventura dan potensi kebutuhan untuk masingmasingdaerah.r. Rencana penyelenggaraan KADIN AWARD.19. PROPERTI DAN KAWASAN INDUSTRIa. Menyampaikan gagasan dan usulan kepada Pemerintah (Menteri yang membidangiperumahan/properti dan kawasan industri) mengenai paradigma baru pembangunanproperti di Indonesia dalam UU tentang Perumahan dan Permukiman serta UU tentangRumah Susun.b. Perumusan usulan mengenai Tabungan Perumahan Nasional.c. Kordinasi dengan PLN/Pemda tentang tarif listrik/air tanah dan pajak yang memberatkanpusat belanja.d. Kerjasama antara UKM/Pemda dengan Pengelola Pusat Belanja.e. Mengembangkan UKM sesuai Perpres dan mewujudkan Indonesia sebagai pusat belanja.f. Koordinasi dengan Pemerintah tentang listrik di kawasan industri.g. Mendorong perpanjangan jangka waktu hak atas tanah kawasan industrih. Mendorong ditinjau kembali Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.2 tahun 1999tentang izin lokasi.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 57


i. Mengupayakan adanya Badan Promosi Pariwisata dan juga ijin khusus pembukaan industrihospitality yang efisien sebagai implementasi dari UU Pariwisata no 10/2009.j. Penerbitan buku Property Investment Guideline.k. Melakukan pelatihan tenaga spesialis properti dan sertifikasi green property.l. Merumuskan kinerja ekonomi sektor properti di Indonesia dan potensi dampak penggandakepemilikan hunian oleh orang asing.m. Revisi atas Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 dan No 41 Tahun 1996 atas KetentuanKepemilikan Rumah Tempat Tinggal oleh Orang Asing atau Badan Hukum Asing.20. INFRASTRUKTUR DAN PERUMAHAN RAKYATa. Pengembangan Infrastruktur• Memberikan masukan kepada Pemerintah terhadap finalisasi rancangan revisi perpresno. 67/2005 untuk menciptakan iklim infrastruktur yang lebih kondunsif.• Mendorong Pemerintah agar menyediakan alternatif pembiayaan infrastruktur.b. Pengembangan Penyiapan Lahan• Mendorong pengembangan Kota Baru MAJA (KBM).c. Pembangunan Perumahan Rakyat• Memberikan rekomendasi kebijakan dasar kepada Pemerintah terkait pembangunanPerumahan Rakyat.• Mendorong peningkatan sumber pembiayaan dan subsidi Pemerintah untuk sektorperumahan rakyat.d. Pengembangan Rusunami/Rusunawa• Memberikan masukan kepada Pemerintah agar lahirnya kebijakan Pemerintah baik diPusat maupun di Daerah yang kondusif dan memberikan kepastian hukum bagiPengembang Rusunami/Rusunawa.• Mengembangkan kerjasama dengan dengan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi danPT Jamsostek untuk berperan aktif dalam menyediakan tempat tinggal secara sewa diperkotaan atau disekitar kegiatannya dengan harga terjangkau.e. Pengembangan Jalan Tol• Memberikan masukan kepada Pemerintah untuk mengatasi berbagai hambatan terkaitpengembangan jalan tol.• Dibentuk tim mediasi Kadin Indonesia untuk menjembatani kepentingan Pemerintahdan Investor.f. Pengembangan Perencanaan• Menghimbau kepada Pemerintah untuk mengatasi berbagai peraturan perundanganyang mengatur mengenai penataan ruang yang tidak sinkron yang menimbulkan konflikdalam pemanfaatan ruang.a. MONETER, FISKAL DAN KEBIJAKAN PUBLIKa. Perpajakan• Menyelenggarakan seminar perpajakan.• Pengawalan terhadap RUU Perpajakan.• Melakukan advokasi perpajakan secara makro.• Pengajuan RUU Pengampunan Pajak.• Membantu komisi Yudisial dan MA dalam perekrutan Hakim Agung Perpajakan.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 58


• Pengajuan usulan Revisi atas PP/Peraturan Menteri Keuangan/Perdirjen Pajak yangmenyulitkan dunia Usaha• MoU dengan IKPI untuk menyelenggarakan Workshop teknis.b. Kebijakan Publik• Menjalankan tugas yang bersifat lintas sektoral dan memberikan rekomendasi kepadaPemerintah untuk kepentingan dunia usaha.c. Otonomi Daerah• Melakukan advokasi atas peraturan Otonomi Daerah yang menghambat duniausaha/sektor riil.• Menyampaikan usulan kepada Pemerintah atas kebijakan otonomi daerah yangmendorong pertumbuhan otonomi daerah dan nasional.d. Kepabeanan dan Cukai• Memonitor usalan Kadin kepada Pemerintah, perihal Masalah Urgent di BidangKepabeanan dengan tujuan:”Mewujudkan terciptanya pergerakan serta percepatan ArusBarang Impor dan Ekspor.e. Sistem Fiskal dan Moneter• Memantau dan menganalisa APBN/RAPBN• Mengumpulkan data data makro ekonomi dan proyeksi tahun berikutnya• Merumuskan usulan langkah langkah pemerintah dan Bank Indonrsia dan sistimMoneter dan Fiskal• Ikut melakukan Kajian terhadap Kebijakan Pemerintah di Bidang Moneter dan Fiskal22.LINGKUNGAN HIDUP DAN JASA KESEHATANa. Pendidikan dan Latihan Lingkungan Hidup• Menyelenggarakan “Jamu Fair” di tiga tempat di Indonesia bekerjasama dengan GPJamu.• Melakukan pembinaan dan pelatihan bagi penjual jamu lokal.• Menyelenggarakan Seminar mengenai Obat-obatan dalam rangka hari KesehatanNasional.• Pembuatan Roadmap 2010-2015.b. Energi Berbasis Lingkungan Hidup• Membentuk forum “Green Chamber” sebagai ajang komunikasi yang efektif antarakomunitas sipil dan pemerintah dalam mengangkat masalah-masalah lingkungan, danmenjadi stimulus dalam investasi di bidang konservasi lingkungan.• Merencanakan penyusunan Roadmap.c. Standarisasi Produk Ramah Lingkungan• Mensosialisasi/Pengelolaan lingkungan hidup kepada pimpinan Organisasi Pengusaha.• Pengembangan Promosi Produk Ramah Lingkungan.• Temu Bisnis Lingkungan di dalam dan luar negeri.• Rapat konsultasi program kerja bidang lingkungan hidup dan jasa kesehatan KadinIndonesia.d. Konservasi Hayati• Menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Lembaga Ilmu Pengetahaun Hayati (LIPI), BalaiKota Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Universitas Riau, Badan Penelitian danPengembangan Prov. Riau dan PT. Arara Abadi/ Sinar Mas ForestryRangkuman Hasil Munas VI Kadin 59


• Menghadirkan Ketua Komite Nasional MAB Indonesia (Prof. Endang Sukara) padapertemuan rutin bidang Lingkungan Hidup dan Jasa Kesehatan Kadin, guna memperolehpenjelasan tentang konsep Cagar Biosfer (MAB-UNESCO).• Menghadirkan Direktur Jenderal pada pertemuan rutin bidang Lingkungan Hidup danJasa Kesehatan Kadin, guna memperoleh penjelasan tentang kebijakan dan strategipengembangan Cagar Biosfer di Indonesia, khususnya CB Cibodas dan CB Giam SiakKecil – Bukit Batu.• Menyusun program kerja tahun 2010 yang berisi kegiatan-kegiatan dunia usaha (sektorsawasta) dalam pengembangan CB Giam Siak Kecil – Bukit Batu, Riau dan CBCibodas Jawa Barat.e. Industri Obat Nasional• Mengadakan kegiatan yang dinamakan “Jamu Fair” yang akan dilakukan di 3 (tiga)tempat di Indonesia, dan dilanjutkan di daerah-daerah.• Memberikan pelatihan pemasaran agar para pedagang jamu dapat memasarkan produkyang diberikan dan memperoleh hasil yang maksimal, sehingga dapat menaikkan tarafhidup mereka dan ikut memajukan industri obat/jamu lokal di Indonesia, bekerjasamadenga GP Jamu, Bank Syariah Mandiri.f. Industri Farmasi• Melakukan audiensi dengan Menteri Kesehatan.• Melaksanakan dialog berkelanjutan dengan Badan POM dalam menyusun formatIndustri farmasi di Indonesia, terkait dengan Standarisasi periode 2010).• Melakukan dialog dengan Kementrian Ristek dan LIPI dalam mencari solusipengembangan Industri Farmasi periode 2010.• Melaksanakan koordinasi antar instansi dengan BKPM untuk mengarahkan investasiActive Pharmaceutical Ingredient (API).• Melaksanakan Koordinasi antar instansi dengan Kementrian Ristek, BPPT, DepartemenPerindustrian dan Dep. Perdagangan periode 2010.• Melaksanakan koordinasi Internal dengan Departemen Kesehatan dan Badan POMperiode 2010.g. Perubahan Iklim dan Pembangunan berkelanjutan• Menyelenggarakan Dialog :a. Climate Change 101 & Global and Indonesian Commitment.b. Climate Change Mitigation in Industrial Sector.• Menghadiri Pertemuan UNFCCC di Mexico.• Mensosialisasikan Antisipasi dampak Perubahan Iklim seperti kegiatan adaptasi danmitigasi.• Membentuk IBCSD (Indonesian Business Council for Sustainable Development).• Berpartisipasi dalam Moratorium Lol Indonesia – Norwegia, khususnya penurunan Emisikarbon 26% sampai tahun 2020.h. Manajemen dan Pengolahan Limbah• Mensosialisasikan Website Gold in Waste (www.goldinwaste.org) agar semua pihakmengetahui adanya dan memanfaatkan website ini untuk sharing informasi mengenailimbah.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 60


• Mengelola Website Gold in Waste (www.goldinwaste.org) dengan baik yaitu denganmempersiapkan team yang professional kerja sama dengan semua stakeholder agarsemua informasi mengenai limbah dapat tersedia.• Membentuk Asosiasi Masyarakat Pengelola dan Pengolahan Limbah.• Mencari dana bantuan dari pihak ketiga yang bias mendukung pembiayaan pengelolaandan pengolahan agar bias berkembang lebih cepat.• Bertindak sebagai konsultan /fasilitator untuk pengembangan bisnis limbah Indonesia.23.CORPORATE GOVERNANCE DAN ETIKA BISNISa. Etika Bisnis• Business Ethics Coaching, dimana Kadinda kerjasama dengan KUPAS.• Pernyataan Pengusaha Kadinda untuk berbisnis secara Etis dengan KepalaDaerah/Gubernur.• Pembentukan Indonesian Chamber of Commerce – Business Ethics Center (Pusat KajianEtika Bisnis – KADIN) bekerja sama dengan perguruan Tinggi.• Pemberian “Business Ethics Award”.b. Persaingan Usaha• Sosialisasi Persaingan Usaha Yang Sehat.• Melakukan advokasi & Mediasi.c. Corporate Governance• Rapat Komunitas Pengusaha Anti Suap (RAKORPAS).• Program Pelatihan Corporate Governance.d. Corporate Social Responsibility (CSR)• Memberikan pelatihan-pelatihan mengenai CSR.• Mensosialisasikan tentang Corporate Social Responsibility dan manfaatnya sertaperanannya bagi masyarakat di media cetak dan media elektronik.e. Perlindungan Konsumen• Sosialisasi UUPK kepada Pengusaha Ritel.• Sosialisasi UUPK kepada Pengusaha Pangan.f. Pemantauan dan Sosialisasi• Mengembangkan survei/ kuesioner terhadap pemahaman perusahaan yang terdaftar diKadinda setempat untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka terhadap goodgovernance.• Sosialisasikan konsep dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik.• Memberikan update perkembangan kepada para jurnalis mengenai tata kelola maupunimplementasinya di suatu daerah sehingga media juga dapat membantu berperansebagai pengawas implementasi good governance.24. HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA• Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai instansi pemerintah,institusi, perbankan, akademisi dan lembaga lainnya yang terkait dengan kegiatanPengusaha.• Meningkatkan komunikasi dengan berbagai instansi pemerintah, institusi, perbankan,akademisi dan lembaga lainnya yang terkait dengan kegiatan Pengusaha.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 61


• Mengikuti dan memantau setiap Rapat Dengar Pendapat dengan DPR mengenai RancanganUndang-Undang (RUU) yang menyangkut masukan Kadin (dunia usaha) kepada Pemerintah.25. KOORDINASI WILAYAH BARAT• Rencana kerja umum dititikberatkan pada “Terwujudnya Pulau Sumatera sebagai BasisEkonomi dan Dunia Usaha Nasional melalui Pengembangan Infrastruktur dan OptimalisasiPotensi Sumber Daya Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan”.• Rapat Koordinasi dengan WKU Infrastruktur dan Tata Ruang.• Workshop “Pengenalan Tools Ekonomi Sebagai Alat Bantu Analisis Deskriptif Kuantitatif”.• Penelitian dengan tajuk “Optimalisasi Sektor Riil dalan Rangka Pengendalian Inflasi “.26.KOORDINASI WILAYAH TENGAHa. Koordinasi Internal• Koordinasi Pengurus Bidang.• Koordinasi dengan bidang-bidang Sektoral Kadin Indonesia.• Koordinasi dengan Kadin Provinsi Wilayah Indonesia Tengah.• Koordinasi dengan BPEN untuk mencari informasi peluang promosi produk WilayahIndonesia Tengah.• Koordinasi dengan Departemen Luar Negeri untuk mencari informasi peluang promosiproduk Wilayah Indonesia Tengah.b. Pengembangan Business Network• Penyelenggaraan MICCI Business Forum di Yogyakarta.• MICCI Travel Pass, proses penjajakan untuk penerbitan kartu diskon dalamkepariwisataan.27.KOORDINASI WILAYAH TIMUR• Program Coffee Morning dengan Gubernur Maluku Utara dan Nusa Tenggara Barat. Tujuandari program ini adalah untuk mendapat gambaran dan dukungan atas peluang bisnis diMaluku Utara dan Nusa Tenggara Barat.• Program penyelenggaraan Expo Potensi Sumber Daya Alam Indonesia Timur.• Program “Business Luncheon” dengan Menteri-menteri Departemen terkait, khususnyaMenteri Kehutanan. Tujuan dari program adalah untuk mendapat gambaran dan dukunganDepartemen terkait terhadap kegiatan bisnis khususnya anggota Kadin.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 62


B. KEBIJAKAN KEORGANISASIAN KADIN 2010-20151. PERKUATAN ORGANISASIa. Penyesuaian struktur kepengurusan KadinPerlu melakukan penyesuaian struktur kepengurusan Kadin di daerah yang mengacu padastruktur kepengurusan di Kadin Indonesia dan potensi ekonomi yang ada disetiap daerahdan sektoral. Tujuan mengacu pada kepengurusan di Kadin Indonesia dalam rangkasinkronisasi program dan pencapaian hasil yang lebih baik.b. Orientasi Kepengurusan KadinDalam rangka memperkuat kemampuan dan pemahaman pengurus Kadin terhadaporganisasi Kadin yang dibentuk dengan UU No 1/1987 serta AD-ART disahkan melaluiKeppres, maka pada hakekatnya pengurus Kadin memiliki derajat yang setara denganpejabat Pemerintah. Kenyataannya pengurus Kadin, khususnya di daerah masih belummemahami tentang organisasi Kadin sebagai mitra perekonomian Pemerintah. Untuk ituperlu Kadin Indonesia membuat program orientasi kepengurusan Kadin yang dapatdiimplementasikan ditingkat pusat dan daerah.c. Perkuatan Sekretariat KadinPada AD pasal 23 & 29 yang mengatur mengenai Sekretariat Kadin telah menyebutkanperan strategis yang diemban Sekretariat Kadin sebagai ujung tombak pelaksanaanprogram kerja Kadin. Untuk itu kegiatan workshop Sekretariat Kadin Provinsi dijadikankegiatan rutin tiap tahun dan merupakan bagian kegiatan dari organisasi Kadin.d. Melanjutkan Revitalisasi Sekretariat Kadin IndonesiaSemenjak Munas IV Kadin, telah dilakukan program revitalisasi Sekretariat KadinIndonesia, antara lain dengan implementasi dan sertifikasi ISO 9001:2008. Programrevitalisasi ini akan diteruskan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia danpenyediaan infrastruktur yang mendukung peran dan fungsi Sekretariat Kadin Indonesia.Revitalisasi ini diharapkan dapat menjadi role model bagi kegiatan revitalisasi ditingkatKadin Provinsi.e. Program rating bagi Kadin Provinsi dan Asosiasi ALB Kadin IndonesiaPelaksanaan Rating Kadin Provinsi 2008 mampu mendorong gairah untuk pelaksanaanorganisasi Kadin Provinsi yang lebih baik lagi. Rating menjadi referensi untuk melihatposisi setiap Kadin Provinsi sehingga akan memudahkan dalam Rapimprov untukmelakukan peningkatan (penutupan GAP). Kegiatan ini merupakan saran strategis untukmemperbaiki kinerja Kadin Provinsi. Kegiatan Rating dijadikan sebagai kegiatan tahunan.f. Pembuatan buku direktori organisasi Kadin IndonesiaBuku Direktori Kadin Indonesia menjadi sarana strategis untuk penyediaan informasitentang organisasi Kadin Indonesia beserta kegiatannya setiap tahun, yang sangatpenting sebagai referensi informasi bagi setiap mitra Kadin Indonesia (Pemerintah,Asosiasi/Himpunan, pengusaha, mitra dagang asing dll).Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 63


2. REVITALISASI FUNGSI DAN KELEMBAGAAN1) Fungsi Kadin Indonesia sebagai mitra Pemerintah di Bidang Perekonomian• Penyusunan struktur kepengurusan Kadin di setiap tingkatan yang mencerminkanstruktur Pemerintah untuk memudahkan dalam koordinasi dan kerjasama.• Mengupayakan pendelegasian tugas-tugas dibidang perekonomian dalam rangka debirokratisasidan pelayanan yang lebih cepat kepada dunia usaha dalam rangkamendorong produktivitas dan daya saing.2) Fungsi Kadin sebagai penggerak ekonomi nasional dan daerah (lintas sektoral)• Penyusunan kepengurusan di Kadin Provinsi agar mengacu/mereferensi pada strukturkepengurusan di Kadin Indonesia dan Pemerintah Daerah untuk memudahkanmelakukan koordinasi dalam rangka menggerakkan ekonomi nasional yangmemberikan dampak manfaat di daerah.• Membuat sebuah program dibidang perekonomian Kadin yang akan berjalan ditingkatpusat dan daerah, sehingga akan memperkuat bargaining position Kadin di seluruhtingkatan.3. PENINGKATAN LAYANAN ANGGOTAa. Pelaksanaan pendaftaran anggota Kadin secara onlineDalam rangka memberikan layanan keanggotan yang lebih baik dan dalam rangkamerintis pembentukan database dunia usaha di Indonesia, semenjak bulan Juli 2009 telahdilaksanakan Pilot Project pendaftaran anggota secara online di Kadin DKI Jakarta. Padapelaksanan Rapimnas Kadin 2009 disosialisasikan dan disimulasikan pendaftaran secaraonline ini kepada seluruh jajaran Kadin Provinsi. Pada tahun 2010 dari 23 Kadin Provinsiyang sudah menyatakan kesiapan melaksanakan pendaftaran secara online diharapkan50% sudah mampu melaksanakannya.b. Pemberdayaan Kadin Provinsi/Kabupaten/KotaPemberdayaan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota melalui penyediaan modul-modul yangsudah diimplementasikan di Kadin Indonesia untuk direplikasi di KadinProvinsi/Kabupaten/Kota melalui: pelatihan, asistensi dan pendampingan.c. Pemberdayaan Asosiasi/HimpunanMeningkatkan pemberdayaan kepada asosiasi/himpunan melalui keikutsertaan dalampembahasan hal-hal yang berhubungan dengan sektor bisnis asosiasi/himpunan dalammembuat masukan/usulan kepada Pemerintah. Kerjasama yang baik dalam pembuatanroadmap Kadin Indonesia 2009-2014 dapat diteruskan dalam kerjasama lintas sektorallainnya.d. Tindak lanjut Keppres 17 Tahun 2010Dalam AD-ART yang baru mencantumkan keharusan bagi perusahaan/pengusahamenjadi anggota Kadin. Untuk itu melakukan monitoring implementasinya di daerah yangdisinergikan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri perihal keanggotaan Kadin danmemberikan fasilitasi dan lobi agar surat edaran tersebut dapat terbit di tingkatGubernur/Bupati/Walikota.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 64


e. Membentuk lembaga Akreditasi dan Sertifikasi Kadin IndonesiaSurat Edaran Ketua Umum Kadin Indonesia nomor: 425/DP/III/2005 telah berjalan selama5 tahun dan kegiatan ini secara frekuensi dan pelaksanaannya semakin meningkat,dimana saat ini sudah ada 15 asosiasi yang terakreditasi dengan opsi BSAN/BSAP/BSAAPserta pelaksanaan sertifikasi oleh Kadin Provinsi. Untuk lebih mengefektifkanpelaksanannya, serta usulan dari berbagai pihak, perlu untuk Kadin Indonesiamembentuk Lembaga Akreditasi dan Sertifikasi supaya pelaksanaannya dapat berjalanlebih baik lagi.4. PENINGKATAN KEANGGOTAANa. Keanggotaan Kadin sebagai persyaratan mengurus SIUP dan TDPUU No 1 tahun 1987 dan diperkuat oleh Keppres 17 tahun 2010 telah mengharuskanperusahaan menjadi anggota Kadin. Untuk implementasinya, maka pengurusan SIUP danTDP harus mensyarakatkan setiap perusahaan memiliki kartu anggota Kadin. HakekatSIUP dan TDP adalah ijin usaha, artinya harus memiliki bukti telah menjadi anggotaorganisasi dunia usaha (Kadin).b. Rekomendasi perijinan investasi oleh KadinPemberian kewenangan perijinan kepada Kadin pada kegiatan investasi di daerahdipandang penting dalam rangka mengikutsertakan potensi pelaku usaha daerah terlibatdalam investasi tersebut. Selama ini umumnya sedikit sekali pelaku usaha dan UKMdaerah yang dilibatkan dalam investasi.c. Sosialisasi tentang organisasi KadinMengadakan sosialisasi tentang organisasi Kadin keberbagai instansi dengan harapandapat diterbitkannya kewajiban setiap perusahaan yang menjadi rekanan/mitra instansiPemerintah atau Swasta menjadi anggota Kadin.d. Meningkatkan manfaat menjadi anggota KadinBekerjasama dengan pihak lain yang dapat memberikan potongan tarif/diskon bagianggota Kadin yang mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan ini dapat disinergikan denganpenerbitan Kadin Card.e. Kerjasama Kemitraan dengan Pemerintah DaerahMerubah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri menjadi Surat Keputusan Menteri DalamNegeri untuk memperkuat pelaksanaan kerjasama ini.REKOMENDASI :1. Dalam rangka perkuatan peran dan fungsi Kadin maka perlu dilakukan perubahan UU No1/1987 yang mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah. Sehingga perlu dibentukTim Pokja serta dibuat langkah-langkahnya secara jelas, Tim Pokja dibentuk selambatlambatnya3 bulan sejak Munas untuk merumuskan legal drafting dan melakukan roundtableuntuk membahasnya.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 65


2. Segera melakukan Munassus untuk melakukan perubahan AD-ART berdasarkan usulan-usulanantara lain :- Usulan perubahan hak suara memperhatikan keterwakilan jumlah anggota di setiapProvinsi, Kabupaten dan Kota.- Usulan perubahan hak suara dengan memperhatikan pentingnya masalah-masalahsektoral (Asosiasi/Gabungan/Himpunan). Diusulkan agar hak suara setiapasosiasi/himpunan 1 suara.3. Perkuatan Organisasi1) Memperjuangkan agar aturan pelaksanaan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang PemerintahanAceh, khususnya yang berkaitan dengan dunia usaha dan perekonomian disejalankandengan UU No 1 tahun 1987 tentang Kadin dan perubahannya (sebagaimana surat KadinAceh nomor 01843/SJ/Kdn Aceh/IX/2010 tanggal 17 September 2010).2) Setiap kegiatan berskala nasional maupun daerah yang dilaksanakan oleh Kadin di daerah,maka dalam kepanitiaan agar melibatkan unsur Kadin daerah setempat.4. Masukan dan usulan lainnya dirangkum sebagai bagian dari rekomendasi keorganisasian sbb. :1) Untuk mewujudkan eksistensi institusi Kadin (khususnya di daerah) yang legitimate dimatapemerintah dan masyarakat direkomendasikan :a. Memperjuangkan dengan sungguh-sungguh dan segera (selambat-lambatnya satutahun setelah Munas VI) Penguatan Landasan Konstitusional (aturan pelaksanaan)UU Nomor 1 Tahun 1987, berupa :i. Perpres (Peraturan Presiden) tentang Keanggotaan Kadin, pengaturan tentangkewajiban pelaku usaha menjadi anggota Kadin, dengan penekanan dari tahapkelengkapan pengurusan izin usaha).ii. Perpres (Peraturan Presiden) tentang Asosiasi, yakni pengaturan tentangpembentukannya untuk tunduk dan sesuai dengan ketentuan Undang-UndangNo. 1 Tahun 1987 dan kewenangan penuh kepada Kadin untuk memberikanpengakuan (pensahan) secara legal formal terhadap keberadaan (eksistensi)suatu organisasi pengusaha/perusahaan (asosiasi).iii. Keppres (Keputusan Presiden) tentang Pendanaan Kadin yang bersumber dariAPBN/APBD.b. Political-Will Pemerintah terhadap Eksistensi Institusi Kadin :i. MUSPIDA+1;Memperjuangkan adanya Political-Will pemerintah (baik Pusat maupun Provinsidan Kabupaten/Kota) untuk mengakui secara formal Eksistensi Institusi secaraproporsional sebagai mitra dan stake holder utama pembangunan yangdiwujudkan dengan menjadi Unsur Tambahan Musyawarah Pimpinan Daerah(MUSPIDA+1), terutama penglibatan secara penuh dalam setiap prosesperumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan khususnya yang terkaitdengan dunia usaha (perekonomian).ii. Surat Rekomendasi Kadin;Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 66


Ketentuan adanya Surat Rekomendasi Kadin bagi pelaku usaha yang akanmengajukan/mendapatkan fasilitas program pemerintah dalam hal pendanaanusaha (KUR, Kredit Skim Khusus, dll) dan/atau pengembangan usaha(pendidikan dan pelatihan, pendampingan, expo, dll).c. Penguatan Pelembagaan Kesekretariatan melalui :i. Mewujudkan sekretariat yang profesional dan bersifat tetap (Permanent Body)dengan Infrastruktur dan Suprastruktur Kelembagaan yang bersifat permanen,antara lain berupa Kantor sekretariat yang representatif (bangunan secara fisiktetap ada dan tidak berpindah-pindah walau siapapun yang menjadi pengurusketika ada pergantian periodesasi kepengurusan berikut perlengkapan danperalatan kantor), tenaga (personal) sekretariat yang memiliki kualifikasi dankompetensi serta dukungan sarana prasarana yang representatif sebagai satukesatuan sistem dan mekanisme organisasi yang tertib, kredibel dansustainable. Sebagaimana keberadaan sekretariat MUI, KONI, PMI, KPAID, PKK,Dekranasda, dll.ii. Adanya standardisasi penyelenggaraan organisasi Kadin pada masing-masingtingkatan, yang menjadi acuan atau pedoman dalam operasionalisasi peran,fungi dan tugas Kadin, antara lain berupa SOP Organisasi secara Umum, SOPAdministrasi, SOP Keuangan, SOP Personal Sekretariat (aturan ttg hak dankewajiban profesional, penjenjangan karir, dll), serta pedoman aktivitaspelayanan dan pengembangan dunia usaha berupa modul-modul programkegiatan yang mencerminkan peran dan fungsi Kadin, dll.iii. Mewujudkan organisasi Kadin sebagai Pusat Informasi Dunia Usaha (BusinessInformation Cetntre) dan Pusat Pendukung (Suporting Centre) bagi implementasitugas pokok, peran dan fungsi dari seluruh organ Kadin serta pelaksanaoperasional kebijakan, ketetapan dan tugas-tugas harian yang dilimpahkan olehDewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan.d. Efektivitas Kinerja Kadin Indonesia;Mengurangi dan menghilangkan tradisi kegiatan dan pelaksanaan program kerjaKadin Indonesia yang tidak efisien dan efektif, terutama untuk acara dalam bentukMunas, Rapimnas dan Rakornas yang selama ini lebih mengedepankan kegiatanceremonial daripada pembahasan substansi acara itu sendiri.Komitmen Ketua Umum Kadin Indonesia secara konkrit dalam memperjuangkankepentingan pembangunan dunia usaha dan pengembangan potensi ekonomi didaerah Sumatera, antara lain, sinkronisasi program infrastruktur Sumatera denganimplementasi program pembangunan Sumatera (Jembatan Selat Sunda, SumateraHighway System, Sumatera Railway System, Sumatera Airlines, dll).Perlunya perhatian dan dukungan penuh Kadin Indonesia maupun Pemerintah(pusat dan daerah) terhadap aktivitas dan optimalisasi Kerjasama Ekonomi SubRegional (KESR) IMT-GT.Optimalisasi pelaksanaan tugas dan peran bidang-bidang yang dikoordinir olehpara Wakil Ketua Umum dan tetap mempertahankan keberadaan Struktur BidangRangkuman Hasil Munas VI Kadin 67


Koordinator Wilayah (Barat, Tengah dan Timur), yang ditujukan untuk peningkataneksistensi dan pengembangan kapasitas (capacity building) Kadin daerah.Peran Kadin Indonesia yang lebih intensif dalam upaya peningkatan Daya SaingNasional termasuk membahas dan mencarikan solusi yang terbaik terhadap isu-isustrategis yang dapat menurunkan kemampuan pelaku usaha nasional maupun yangberkaitan dengan kedaulatan bangsa.e. Solusi Permasalahan Dunia Usaha secara cepat-tepat-tuntas, antara lain terkaitdengan :i. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Ekonomi.ii. Danmpak Pengurangan Subsidi BBM dan Kenaikan TDL.iii. Penyederhanaan Administrasi dan Rasionalisasi Tarif Pajak.iv. Penentuan UMP/K berdasarkan Produktivitas.2). Sebagai sebuah organisasi besar yang menjadi pelopor pembangunan dunia usaha sebagaiamanah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987 dan Keppres Nomor 17/2010, diharapkanKadin mampu mengawal perkembangan dunia usaha terhadap perubahan-perubahan yangterjadi dalam skala global dan nasional, untuk itu disampaikan masukan sbb. :‣ Melakukan penguatan organisasi dengan optimalisasi penerapan Undang-UndangNomor 1/1987 dan Keppres No. 17 Tahun 2010 khususnya ART Pasal 4 tentangkeharusan pengusaha/perusahaan dan organisasi pengusaha/perusahaan menjadianggota Kadin dan memiliki KTA Kadin. Hal ini sangat penting dan perlu dilakukanberbagai upaya pendukungnya, termasuk penerapan Peraturan Pelaksanaan yang harusditerapkan oleh Pemerintah Daerah.‣ Melakukan revitalisasi fungsi dan peran Kadin sebagai mitra Pemerintah di bidangekonomi, untuk itu program dan kegiatan Kadin Indonesia senantiasa sinkron denganprogram Pemerintah Pusat. Kadin Indonesia hendaknya juga berkoordinasi denganPemerintah Pusat untuk penjabaran program ke Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kotasehingga dapat meningkatkan posisi tawar Kadin di seluruh tingkatan dalamberhubungan dengan Pemerintah Daerah.‣ Kadin Indonesia hendaknya memberikan dukungan penuh kepada Kadin Provinsi dalamhal penerapan program dan fasilitas pelayanan keanggotaan di sekretariat KadinProvinsi. Upaya pelayanan dan advokasi kepada anggota dapat mendukung upayapeningkatan jumlah anggota.‣ Kadin Indonesia melakukan koordinasi dengan Asosiasi Pengadaan di tingkat pusatuntuk membahas kerjasama dengan seluruh asosiasi pengadaan di semua tingkatandalam hal pendelegasian tugas sertifikasi kepada asosiasi yang telah diakreditasi KadinProvinsi, sehingga semua SBU Non-Konstruksi diterbitkan Kadin Provinsi bekerjasamadengan Asosiasi tingkat provinsi.‣ Kadin Indonesia mengusahakan pengakuan dari Pemerintah terhadap sertifikatkompetensi perusahaan yang dikeluarkan oleh Kadin/Asosiasi terakreditasi.3). Dalam rangka efektivitas pelaksanaan program kerja Kadin maka diusulkan adanyapenyesuaian Struktur Organisasi Kadin disesuaikan dengan Struktur Pemerintah namunperlu dipertimbangkan kepengurusannya tidak gemuk seperti kepengurusan periode yanglalu. Penyesuian Struktur Organisasi seperti berikut :Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 68


1. Ketua Umum2. Beberapa Wakil Ketua Umum (seperti Menteri Koordinator)3. Ketua – Ketua Bidang (seperti Kementerian)Selanjutnya, untuk meningkatkan peran dan kontribusi sektor kehutanan dan mengatasiberbagai persoalan perubahan iklim, maka diusulkan dalam struktur Kepengurusan KadinIndonesia Periode 2010 – 2015 adanya Bidang Kehutanan dan Perubahan Iklim, didukungoleh berbagai Komite Tetap, antara lain sbb. :a. Komite Tetap Pengusahaan dan Pengelolaan Hutanb. Komite Tetap Perubahan Iklim dan Jasa Lingkunganc. Komite Tetap Industri Kayu Gergajiand. Komite Tetap Industri Panel Kayue. Komite Tetap Industri Formalin dan Thermosetting Adhesivef. Komite Tetap Industri Permebelan dan Kerajinang. Komite Tetap Industri Pengawetan Kayuh. Komite Tetap Konsultan Kehutanani. Komite Tetap Flora Faunaj. Komite Tetap Industri Pulp dan Kertask. Komite Tetap Rotan dan Hasil Hutan Non KayuDisamping itu diusulkan pula adanya wakil ketua umum bidang asset dan manajemen, dengandidukung Komite Tetap :l. Komite Tetap Penilaian Propertym. Komite Tetap Penilaian Bisnisn. Komite Tetap Pengembangan Propertyo. Komite Tetap Kelaikan Usahap. Komite Tetap Pengawasan dan Pembiayaan Proyekq. Komite Tetap System Informasi Aset4). Dalam rangka mendorong kerjasama kemitraan pengusaha lokal dengan pengusaha multinasional (perusahan-perusahaan besar) agar Kadin Indonesia mengupayakan adanyaperaturan pemerintah yang mempertegas kerjasama perusahaan multinasional yangberinvestasi di daerah untuk kerjasama dengan pengusaha lokal.5). Dalam rangka meningkatkan kemampuan pengusaha kecil dan menengah terutama dikawasan timur dan provinsi daerah tertinggal, agar Kadin Indonesia mengkomunikasikandengan pemerintah supaya BUMN hanya ikut proyek yang nilainya Rp. 10 milyar keatas.6). Pengusaha kena pajak supaya ditinjau ulang karena dasar pengenaannya adalahpengusaha dengan omset Rp. 600 juta/tahun.7) Dalam rangka pemberdayaan, Asosiasi agar dapat berperan aktif dalam kegiatan investorasing baik pada perusahaan BUMN maupun BUMD diseluruh wilayah Indonesia.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 69


C. PROGRAM STRATEGIS DAN REKOMENDASI KADINPENDAHULUANPerbaikan kondisi ekonomi global terus berlangsung meskipun dibayangi prospek pemulihanekonomi AS yang lambat. Kondisi ekonomi global yang terus membaik berdampak positif bagiperkembangan perekonomian domestik. Pemulihan ekonomi global yang masih berlangsungmendukung perbaikan kinerja ekspor, terutama ekspor manufaktur. Selain itu, daya belimasyarakat yang relatif stabil akan mendorong tetap kuatnya permintaan domestik. Pertumbuhanekspor dan permintaan domestik yang meningkat direspons positif melalui perbaikan kinerjainvestasi.Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diperkirakan masih tetap solid. Meningkatnya kegiatanekonomi domestik diperkirakan akan memacu impor meningkat lebih tinggi dan dapatmenyebabkan surplus transaksi berjalan sedikit lebih rendah. Kondisi fundamental perekonomiandomestik yang solid dan pasar keuangan global yang kondusif menopang pergerakan rupiah.Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam era otonomi daerah dewasa ini, kecepatan dan optimalisasipembangunan wilayah (daerah) tentu akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitassumberdaya ekonomi daerah. Pengelolaan, ketersediaan, dan kebijakan yang tepat, relevan sertakomprehensif amat dibutuhkan dalam kaitannya dengan percepatan proses pembangunanekonomi daerah dan penguatan tatanan ekonomi daerah yang pada gilirannya dapat menjaminkeberlanjutan proses pembangunan ekonomi daerah.PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sesungguhnya memiliki trend yang baik, bahkan setelahkrisis ekonomi global Oktober 2008, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2009sebesar 4,5% merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi nomor 3 didunia setelah China danIndia. Ini menunjukkan fundamental perekonomian Indonesia memiliki daya tahan yang baikterhadap krisis ekonomi global. Namun trend baik ini tidak dapat dipertahankan pada tahun2010. Proyeksi pertumbuhan pada tahun 2010 sebesar 6,0% kalah dengan proyeksipertumbuhan negara tetangga seperti Malaysia yang mencapai 6,7%, Singapura 9,0% sertaThailand 7,0% (negara tetangga tersebut pada tahun 2009 pertumbuhannya negatif).2. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum mampu menggerakkan sektor riil sebagai penopangperekonomian di Indonesia, atau dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia kurangberkualitas, sehingga tidak mampu menciptakan kesempatan kerja secara signifikan.Pertumbuhan ekonomi salah satunya ditopang oleh aliran masuk hot money di bursa saham,yang jika tidak dikelola secara hati-hati, justru akan memperlemah daya tahan perekonomiannasional, jika dana hot money ditarik secara mendadak karena dipandang prospek ekonomi dinegara lain lebih menarik dibandingkan Indonesia, fakta ini berlawanan dengan sektor industrisecara rata-rata pertumbuhannya dibawah rata-rata pertumbuhan nasional, dimana tahun2009 pertumbuhan sektor industri hanya 1,5%. Pada bulan Juni 2010, Inflasi di Indonesiamencapai angka 0,97% dan menjadi perbincangan yang hangat oleh Pemerintah dan kalanganekonomi karena sumbangan inflasi tertinggi dari Cabai sebesar 0,45%, yang menyebabkanRangkuman Hasil Munas VI Kadin 70


Menko Perekonomian mengajak masyarakat Indonesia untuk mengurangi konsumsi cabai.Angka inflasi pada akhir tahun 2010 diprediksi akan mencapai angka 6,0% atau diatas target5,2%.Aliran hot money yang beredar harus segera direspon dengan kebijakan ekonomi yangmendorong terjadinya investasi di sektor riil. Untuk itu debirokratisasi serta reformasi birokrasihendaknya dilaksanakan secara serius oleh Pemerintah. Kasus mafia perpajakan yangterungkap, menunjukkan terjadinya kesalahan desain dari reformasi birokrasi. Untuk itu belumada kata terlambat bagi Pemerintah untuk memperbaikinya. Kemudahan pemberian ijininvestasi dan faktor pendukung lainnya, hendaknya dapat diwujudkan oleh Pemerintah, agarpotensi investasi di Indonesia benar-benar menarik dan memiliki daya saing dibandingkandengan negara tetangga. Mengalirnya dana asing menyebabkan kurs rupiah menjadi kurangmenarik bagi pengusaha yang bergerak dibidang ekspor, ini tentu akan kontraproduktifdengan kebijakan Pemerintah yang menempatkan ekspor sebagai salah satu sumber penggerakekonomi di Indonesia.3. Persoalan perekonomian di Indonesia yang tidak berjalan baik adalah jumlah pengangguranyang berpotensi naik karena implementasi ACFTA telah menyebabkan berkurangnya daya saingindustri nasional dan terlihat dari angka impor produk China yang semakin tinggi sehinggasurplus perdagangan RI menjadi semakin tergerus. Selain itu daya saing Indonesia masih kalahdengan negara lain karena kondisi infrastruktur yang masih buruk, penyediaan energi yangkurang mencukupi. Kenaikan tarif PLN sebesar rata-rata 18% telah menurunkan daya saingindustri dan berpotensi semakin turun lagi dengan rencana tahun 2011 untuk ada kenaikanTDL lagi.Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja adalah hal yang salingberkaitan, karena akan memberikan output produktivitas yang baik dan pada akhirnyameningkatkan daya saing Indonesia. Untuk itu revisi UU No 13 Tahun 2001 tentang tenagakerja masih merupakan prioritas yang mendesak dan menempatkan aspek ketenagakerjaanmenjadi lebih fair lagi, sehingga memberikan rasa aman bagi investasi oleh kalanganpengusaha. Peningkatan jenjang pendidikan kejuruan hendaknya diimbangi dengan perbaikankualitas balai latihan kerja/ketrampilan lainnya, sehingga tenaga kerja dengan keahlian tinggibenar-benar tersedia.4. Perubahan iklim kurang direspon dengan baik oleh Pemerintah yang ditandai dengan gagalnyapanen para petani karena informasi masa tanam yang tidak diperoleh secara memadai danmengandalkan prediksi iklim secara tradisional. Hujan yang mengguyur sampai dengan bulanSeptember 2010 ini menunjukkan bahwa perubahan iklim merupakan salah satu ancamanutama bagi ketahanan pangan di Indonesia.5. Kebijakan di bidang energi hendaknya benar-benar diperhatikan dengan serius olehPemerintah. Mengingat defisi neraca gas di Indonesia, hendaknya investasi eksplorasi gasdimasa mendatang dapat diprioritaskan bagi pemenuhan kebutuhan industri didalam negeridengan memperhatikan tingkat harga yang wajar bagi pengembalian investasi. Ketiadaan gasmenyebabkan Indonesia harus mengimpor dengan harga internasional. Ini tentu pekerjaanyang sia-sia dan menambah biaya. Tingkat ketersediaan listrik sebagai salah satu sumberenergi listrik di Indonesia masih jauh dari memadai, untuk itu kebijakan dibidang listrikhendaknya menjadi prioritas sehingga memberikan jaminan pelaksanaan produksi.6. Pembangunan infrastruktur yang terencana dengan baik dan terintegrasi dengan industri sertalogistik merupakan prioritas yang harus dilaksanakan, karena akan memangkas biaya-biayaRangkuman Hasil Munas VI Kadin 71


distribusi, bahan bakar dan pada akhirnya meningkatkan daya saing produk Indonesia sertamemberikan harga yang lebih murah ditingkat konsumen. Laju pembangunan infrastruktur diIndonesia termasuk paling rendah dan tidak mampu mengimbangi kebutuhan perkembanganekonomi yang ada.PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL1. Krisis ekonomi global 2008, di negara-negara emerging market BRIC serta sebagian kawasaneropa telah mampu ditangani dengan baik, meskipun Yunani sempat mengalami krisisekonomi yang mendalam. Namun, Jerman sebagai poros utama ekonomi eropa telahmengalami pertumbuhan positif lebih dari 2% pada tahun 2010 yang memperkuat daya belikonsumen, serta ekspor Jerman telah meningkat secara signifikan. Amerika Serikat sebagainegara nomor 1 di dunia2. Pejabat-pejabat tertinggi Bank Sentral Amerika – dalam catatan dari pada pertemuan FederalReserve tanggal 23 Juni lalu, dan mendiskusikan cara-cara untuk menopangnya jika pemulihanekonomi itu tersendat-sendat.Melambatnya inflasi, pengeluaran rumah tangga yang terkekang, menciutnya kredit dan krisishutang Eropa mendorong Bank Sentral Amerika membiarkan suku bunga utama hampir noldalam upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Mereka mempertimbangkan langkahlangkahlain untuk mempercepat pertumbuhan, namun tidak mengumumkan keputusanapapun dalam pertemuan bulan Juni itu3. Dana Moneter Internasional IMF menaikkan angka prakiraan laju pertumbuhan perekonomianglobal tahun 2010, tetapi memperingatkan pula mengenai meningkatnya risiko akibat krisisutang negara-negara Eropa. Saat memutakhirkan Prospek Perekonomian Dunia yang dirilis hariKamis, lembaga yang berbasis di Washington ini memproyeksikan ekonomi dunia akan tumbuh4,6 persen, naik dari angka 4,2 persen pada bulan April lalu.IMF juga menaikkan prediksi pertumbuhan bagi Tiongkok menjadi 10,5 persen dari 10 persenpada bulan April, sedangkan prediksi untuk India naik dari 8,8 persen menjadi 9,4 persen.Prakiraan pertumbuhan bagi Amerika Serikat naik menjadi 3,3 persen, naik dari 2,7 persen.Tetapi IMF menyatakan risiko melambannya pemulihan resesi ekonomi global meningkat tajamakibat krisis utang di kalangan negara-negara pengguna mata uang euro.4. Meskipun perekonomian dunia belum pulih sepenuhnya seperti sebelum krisis ekonomi 2008,namun trend pemulihan ekonomi dunia sudah nampak. Kesempatan ini harus dapatdimanfaatkan oleh Pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggilagi dan berkualitas, karena kesempatan ini telah dimanfaatkan oleh negara lain yang padatahun 2009 memiliki kinerja perekonomian dibawah Indonesia.5. Pasca krisis ekonomi global saat ini, Kadin Indonesia memandang Pemerintah kurangmelakukan langkah yang lebih berani dalam strategi kebijakan perekonomian di Indonesia.Pemerintah harus membuat terobosan sehingga investasi dapat lebih tinggi lagi sehinggamendorong tumbuhnya sektor riil. Selain itu bunga kredit perbankan di Indonesia sangattinggi, oleh karena itu Pemerintah bersama Bank Indonesia harus mampu mendorong turunnyasuku bunga kredit di Indonesia yang saat ini 5-6% lebih tinggi dibandingkan suku bungankredit di negara ASEAN. Ruang iklim kompetisi di perbankan harus lebih dibuka lagi, danlangkah ini memang berat namun harus diambil oleh Pemerintah dan Bank Indonesiamengingat kepemilikan bank yang didominasi oleh asing.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 72


PROGRAM DAN KEGIATAN KADIN DEWASA INI1. Kadin selaku wadah organisasi dunia usaha sebagaimana diamanatkan dalam UU No 1 Tahun1987 dan mitra Pemerintah dalam pembangunan nasional, memiliki peran yang sangatstrategis bagi suskesnya proses pembangunan khususnya dibidang perekonomian. Selama inicukup banyak program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kadin dalam rangka turutmemperbaiki iklim ekonomi dan kehidupan dunia usaha. Memang upaya untuk memperbaikidan meningkatkan kualitas perekonomian di Indonesia perlu kerja keras semua komponenbangsa dan tidak semudah membalikan tangan, karena persoalan yang sangat kompleks.Upaya ini perlu dilakukan secara berkesinambungan sesua peran dan porsi masing-masingpihak. Sinergi ini sangat penting dalam rangka membendung pengaruh globalisasi yang dapatmelemahkan ekonomi Indonesia jika sektor ekonomi nasional tidak diperkuat. Sehingga slogandan upaya pencapaian untuk mewujudkan tekad Indonesia in corporated perlu ditingkatkanlagi.2. Meskipun hanya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Munas Kadin 2008, cukup banyakkegiatan Kadin Indonesia yang mampu mewarnai kebijakan ekonomi Pemerintah. RoadmapPembangunan Ekonomi 2009-2014 yang dibuat oleh Kadin Indonesia bersama berbagaistakeholder termasuk asosiasi terkait, telah menjadi salah satu referensi pembangunanekonomi Pemerintah. Indikatornya adalah Kadin Indonesia diberi tugas oleh Pemerintah untukmenyelenggarakan National Summit dalam rangka mempercepat pembangunan ekonominasional serta mencari dan mengurai bottlenecking yang mengambat. Pelaksanaan NationalSummit mendorong Pemerintah untuk membuat program strategis jangka pendek berupaupaya de-bottlenecking berbagai aturan dan koordinasi yang menghambat.3. Beberapa highlight kegiatan Kadin Indonesia pada kurun 2008-2010:• Penyampaian Roadmap Pembangunan Ekonomi Nasional 2009-2010 kepada Presiden danWapres terpilih dalam pemilu 2009.• Pelaksanaan kegiatan Feed The World (rangkaian kegiatan dan puncaknya adalah Seminardan Pameran Feed The World).• Promosi investasi bekerjasama dengan BKPM, untuk investor asing dan dalam negeri.Termasuk fasilitasi/sosialisasi kebijakan BKPM kepada kalangan dunia usaha.• Pameran trend industri baru : teknologi yang mengarah kepada produk dan prosesproduksi yang ramah lingkungan (ecoproduct).• Partisipasi dalam penyelesaian masalah buruh/ketenagakerjaan.• Aktif dalam advokasi dan usulan pada berbagai produk perundangan dan peraturanPemerintah yang terkait dengan dunia usaha, termasuk disektor keuangan.• Mendorong Pemerintah untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran negara dalam rangkamendorong pertumbuhan ekonomi diberbagai sektor dan diseluruh daerah. Usulan KadinIndonesia ini menjadi tema dalam Musrembang Pemerintah pada bulan Juli 2010. Roadshow I (pertama) akan diselenggarakan di Jakarta, dengan, kegiatan “Seminar dan KlinikBisnis Untuk Pengembangan Pelaku Usaha Berorientasi Ekspor”, yang akan diisi denganmateri tentang program peningkatan ekspor daerah oleh Pemerintah Propinsi, KadinIndonesia menyiapkan pembicara dengan memberikan materi mengenai mensiasati bisnisberorientasi ekspor dan Indonesia Eximbank (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) akanmenjelaskan program-program pembiayaan yang disediakan bagi pengusaha –pengusahapelaku ekspor.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 73


4. Sedangkan dalam internal organisasi Kadin, telah dilakukan berbagai kegiatan dalam rangkamemperkuat organsiasi Kadin tidak hanya ditingkat pusat namun sampai dengan daerah,sehingga peran Kadin sebagai mitra perekonomian dapat dilaksanakan lebih baik lagi. Upayaperkuatan internal organisasi Kadin dilakukan antara lain melakukan Rating Kadin Provinsi2008, pelaksanaan pendaftaran anggota Kadin secara online dalam rangka mempercepatproses, transparansi dan memangkas birokrasi. Selain itu, pelaksanaan Munassus Kadin 2010yaitu perubahan AD-ART Kadin diharapkan semakin memperkuat organisasi Kadin diseluruhtingkatan.PROGRAM STRATEGIS KADIN KE DEPAN1. Mencermati perkembangan ekonomi global dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesiaserta melihat kemampuan pembiayaan Pemerintah yang sangat terbatas, banyaknya dana-danayang disimpan melalui Sertifikat Bank Indonesia (SBI), begitu pula imbas krisis global yangmembuat negara tujuan utama ekspor Indonesia seperti Amerika Serikat belum pulihsepenuhnya, maka program strategis Kadin ke depan harus lebih fokus pada sektor-sektoryang memiliki daya saing tinggi dan peningkatan nilai tambah. Program ini harus aktifdisosialisasikan kepada Pemerintah agar dunia usaha dan Pemerintah memiliki kesamaan Visidalam mengatasi kondisi perekonomian bangsa dan secara bersama serta bersinergimelaksanakan program tersebut.Pelaksanaan program strategis tersebut membutuhkan organisasi Kadin yang solid danmemiliki kemampuan yang merata dari tingkat pusat sampai daerah.Program strategis yang dilaksanakan oleh Kadin sesungguhnya keberhasilannya akan sangatditentukan oleh Pemerintah. Hal ini didasari karena seluruh program tersebut pada akhirnyayang harus melaksanakan perbaikannya adalah Pemerintah. Namun karena Kadin adalah mitrasejajar Pemerintah dan Kadin memiliki kepentingan atas keberhasilan program tersebut, makaKadin harus secara proaktif ikut mendukung bahkan melaksanakan secara bersama programtersebut.2. Beberapa program jangka pendek dan mendesak yang perlu dilaksanakan secara terfokusuntuk kurun waktu sd 5 tahun kedepan antara lain :a. Mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor riil.• Prioritas pembangunan ketahanan pangan nasional• Prioritas penyediaan energi yang mencukupi• Mendorong berkembangnya sektor manufaktur (padat karya dan sumber daya daridalam negeri)• Meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian nasionalb. Mendorong pembangunan infrastruktur.• Mempercepat pembangunan infrastruktur yang sudah didesain untuk memperlancararus penumpang dan barang (jalan tol trans jawa, telekomunikasi palapa ring dsb).• Membangun infrastruktur yang menghubungkan pusat industri dengan pelabuhan(mendorong pembangunan rel kereta api dan pemanfaatannya di pelabuhan tanjungpriok dan pelabuhan utama lainnya di Indonesia).• Memperkuat infrastruktur telekomunikasic. Memperkuat daya saing ekonomi.• Mengatur masuknya foreign direct investment.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 74


• Memperbaiki regulasi yang menghambat perekonomian.d. Reformasi birokrasi.• Percepatan realisasi APBN untuk belanja barang, belanja modal dan belanja rutin, untukmendorong tumbuhnya sektor riil.• Percepatan regulasi untuk mengatasi krisis yang mendesak.• Percepatan pelayanan dan fasilitas, termasuk mengurangi korupsi, pungli serta perdayang memberatkan dunia usaha.e. Memperkuat kinerja sektor keuangan .• Mendorong terbentuknya lembaga OJK.• Kebijakan suku bunga yang lebih kompetitif untuk mendorong penyaluran kreditperusahaan.• Mendorong tumbuhnya ekonomi syariah.f. Meningkatkan peran ekonomi daerah dalam menunjang ekonomi nasional.• Mendorong pemerataan pembangunan didaerah, khususnya di kawasan timurIndonesia.• Mendorong Pemerintah Daerah untuk mampu membelanjakan APBD secara efektif danefisien.• Mendorong tumbuhnya ekonomi daerah.• Mendorong peran Kadin Daerah.MENINGKATKAN PERANAN EKONOMI DAERAH DALAM PEREKONOMIAN NASIONALKebijakan ekonomi di Indonesia meskipun di era otonomi daerah, kurang memberikan ruang bagipembangunan ekonomi daerah. Meskipun sudah ada dana desentralisasi seperti Dana AlokasiUmum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), namun Pemerintah kurang mendorongterwujudnya pembangunan di daerah. Hal nampak dengan di parkirnya dana daerah di SertifikatBank Indonesia, yang menunjukkan adanya kebingunan bagi daerah dalam membelanjakanuangnya karena tidak adanya program pembangunan yang jelas di daerah. Untuk itu kiranya,Pemerintah pusat dapat membuat regulasi dan pranata yang memadai yang mendorongbergulirnya pembangunan daerah melalui berbagai sisi, antara lain :a. Pemanfaatan alokasi dana dari APBN. Sering kali ada pembiayaan proyek bersama antara APBN& APBD, untuk itu pada sektor-sektor tertentu pembiayaan dari anggaran APBN hendaknyadiarahkan pada pembangunan infrastruktur di daerah yang mendukung strategi pembangunannasional.b. Mendorong desentralisasi sebagian proses investasi di daerah.c. Mendorong setiap daerah memiliki keunggulan/daya saing masing-masing sesuai potensidaerahnya.Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam dan budaya yang beragam, oleh karenaitu perlu memperkuat keunggulan tersebut dalam konsep “One Village One Product” (OVOP),sehingga memiliki keunggulan yang lebih baik dan mampu dikembangkan lebih besar lagisampai dengan pangsa ekspor.d. Melaksanakan stick and carrot bagi pemanfaatan dana-dana dari Pemerintah pusat yangdiberikan ke daerah. Upaya yang sudah dilakukan perlu lebih diperketat dan dipertegas,sehingga mendorong pengelolaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran di daerah.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 75


e. Alokasi bagi hasil penerimaan pajak yang lebih berimbang untuk daerah serta aturanpemanfaatan bagi hasil tersebut untuk pembangunan.REKOMENDASI KADINRekomendasi Eksternal:1. Kurang tersedianya infrastruktur (sarana dan prasarana) seperti jalan, transportasi,pelabuhan, bandara dan lain-lain untuk wilayah Indonesia misalnya Jabodetabek. Oleh karenaitu harus ada pengelolaan yang jelas dan tunggal. Public Private Partnership dalamPembangunan Infrastruktur agar dapat dijalankan dengan tetap memperhatikan prinsipprinsipgood governance dan good corporate governance.2. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini saat ini mencapai 5,2% (Laporan BPS 2010).Pertumbuhan ini didominasi sektor keuangan (pasar modal), dan sektor konsumsi. Sektor riiltidak menunjukan pertumbuhan yang signifikan, sebagaimana yang diharapkan untukmembuka lapangan kerja yang lebih luas.3. Mendorong industri-industri baik industri manufaktur dan agro-industri untuk berkembangdan maju dengan keberpihakan serta dukungan dari Pemerintah. Dalam hal ini pemerintahagar memprioritaskan kepentingan nasional dan pengusaha nasional. Impelementasi riilantara lain sebagai berikut:• Penurunan suku bunga dari perbankan dan pajak yang rendah untuk industri baikmenengah, kecil dan mikro.• Untuk industri-industri di luar Jawa mendapatkan insentif sehingga suku bunga kreditlebih rendah dibandingkan industri yang ada di Pulau Jawa.4. Kadin dan Pemerintah bersama-sama melakukan trade defence dan market intelegence (baikkedalam maupun keluar keluar negeri ). Implementasinya antara lain : memberikan pelatihanpeningkatan kemampuan bagi pelaku usaha daerah, Sekretariat Kadin Provinsi,Kabupaten/Kota untuk mendorong ekspor dan peningkatan penggunaan produksi dalamnegeri). Adanya data-data untuk pasar (market) luar negeri yang disediakan oleh pemerintahdengan bekerjasama dengan Komite-Komite Bilateral Kadin untuk kepentingan dunia usaha.5. Program kewirausahaan digalakkan untuk melahirkan pelaku usaha-pelaku usaha barudimana tugas Kadin sebagai pembina. Program ini dijalankan bekerja sama dengan asosiasiatau himpunan terkait.6. Adanya suatu standarisasi nasional untuk public service, dengan berbasis informasiteknologi.7. Dalam rangka memperkuat dan meningkatkan nilai investasi sektor riil baik dari investasiasing maupun investasi dalam negeri, Kadin Indonesia perlu se optimal mungkinbekerjasama dengan pemerintah agar target nilai investasi dapat tercapai. Berkaitan denganhal tersebut, khususnya dalam upaya membangun keberdayaan dan daya saing usahanasional, Kadin Indonesia meminta kepada pemerintah agar lebih mendorong, meningkatkanserta memfasilitasi masuknya investasi yang berasal dari dalam negeri yang dilakukan olehpengusaha nasional maupun pengusaha daerah, agar ke depan potensi atau peluanginvestasi yang ada di indonesia tetap dapat secara mayoritas dilakukan oleh investor dalamnegeri.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 76


8. Kadin Indonesia merekomendasikan untuk merevisi beberapa UU agar pengusaha tidakmengalami kesulitan antara lain:• UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba• UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan• UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terutama Pasal 86 dan 87 tentangKeselamatan dan Kesehatan Kerja9. Percepatan pembentukan Majelis Nasional Pengembangan Standarisasi Kompetensi Industri.10. Perlu berdirinya lembaga pelatihan SDM Kadin di tingkat propinsi.11. Menata kembali rencana Tata Ruang Hutan dan Wilayah setiap daerah sesuai denganperkembangan pertumbuhan penduduk dan dunia usaha daerah masing-masing.12. Penguatan kemampuan pengusaha kecil dan menengah dalam menghadapi era globalisasimelalui penguatan:• Perusahaan• Institusional• Negara13. Mendesak Pemerintah untuk pengembalian pajak sebagai insentif kepada dunia usaha/Kadin.14. Adanya suatu kebijakan energi dalam negeri harus diprioritaskan dan dikelola secara efektifdan efisien.15. Penertiban jalur lalu lintas untuk sarana angkutan baik darat, laut maupun udara untukkelancaran perekonomian dengan mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan UUMultimoda Transportasi.16. Perijinan satu atap, dengan mendelegasikan kewenangan perijinan investasi untuk PMAkepada BKPM untuk pusat, untuk investasi daerah kepada pemerintah provinsi sesuaisemangat otonomi daerah.17. CN costguard, pelabuhan-pelabuhan di daerah Indonesia Bagian Timur menimbulkanekonomi biaya tinggi dan tidak efisien secara administrasi dan waktu.18. Keberpihakan perbankan-perbankan di daerah terhadap pengusaha lokal, dengan membatasiuntuk menyimpan di SBI sebesar 20%.19. Guna mendorong pemerataan pembangunan nasional dan pembangunan ekonomi yangterencana dan berkelanjutan, Kadin perlu mendorong pemerintah untuk membuat kajiantentang pemindahan Ibukota negara.20. Mendorong/mendesak pemerintah agar sektor riil segera dapat diberdayakan denganmemberikan fasilitas dan insentif kepada ekonomi mikro/UKM.21. Untuk mendorong pertumbuhan investasi, pemerintah wajib mengutamakan pengusahapengusahanasional dengan dukungan kebijakan yang memudahkan pengusaha nasionaluntuk melakukan investasi.22. Perlu adanya kepastian peraturan tentang ijin masuk kapal pesiar (yacht) dan kepabeanan diIndonesia.23. Diadakannya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir untuk menambah daya saingusaha di Indonesia.Rekomendasi Internal:1. Pemberdayaan Kadin-Kadin Daerah (khususnya Kabupaten) untuk lebih fokus sebagai mitrastrategis pemerintah daerah di daerah-daerah, sebagaimana halnya di Kadin Indonesia denganpembentukan komite-komite khusus untuk menangani hal tertentu yang menjadi bidangnya.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 77


2. Di dalam rangka meningkatkan peran Kadin dalam mensukseskan program-programpemerintah sebagai mitra strategis, maka pembentukan Dewan Pengurus Kadin IndonesiaPeriode 2010-2015 maupun Kadin-Kadin Daerah, disesuaikan dengan struktur organisasipemerintahan baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.3. Semua pengusaha Indonesia wajib menjadi anggota Kadin sesuai dengan Keppres No.17 Tahun2010 (Pasal 1 AD dan Pasal 4 ART Kadin : Setiap pengusaha Indonesia ..... berkewajibanmenjadi anggota Kadin). Dibentuk Tim Ad Hoc Bidang Organisasi untuk sosialiasi Peran danLegalitas Kadin untuk penguatan organisasi ke depan baik ke dalam maupun ke luarorganisasi.4. Untuk pendaftaran Tanda Daftar Perusahaaan (TDP) dilakukan dan mendaftar ke Kadin. Untukmendapatkan TDP tersebut ada rekomendasi dari asosiasi terkait.5. Dibentuknya Tim Ad Hoc untuk merevisi UU No.1 Tahun 1987 tentang Kadin (dalam rangkamerevitalisasi Fungsi dan Peran Kadin). Terutama mengenai Pasal 6 untuk memperkuat FungsiKadin.6. Adanya pemberdayaan asosiasi-asosiasi untuk pencapaian sasaran-sasaran program yangakan dibuat terukur dan jelas.7. KTA Kadin dibuat aturannya yang jelas untuk semua sektor ekonomi.8. Guna menjembatani jurang pemisah antara usaha kecil dan besar Kadin dianggap perlu untukmembuat program peningkatan kelompok usaha menengah secara kuantitatif maupunkualitatif.9. Mereview ulang Roadmap Kadin sebagai masukan kebijakan kepada pemerintah.10. Dalam kegiatan yang berhubungan dengan infrastruktur hendaknya Kadin Indonesiamelibatkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional sebagai mitra untukmerumuskan dan memutuskan segala hal yang berkaitan dengan usaha bidang konstruksi.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 78


V. Visi dan Misi Ketua Umum Kadin Indonesia TerpilihVISI :“ Menuju Ekonomi Indonesia yang tangguh”MISI : Mewujudkan revitalisasi Kadin menjadi solusi dan inisiator perubahan pola pikir dan tindakandalam pembuatan kebijakan strategis ekonomi serta penataan dan implementasi kebijakanstrategis ekonomi yang adil.o Kadin harus berinisiatif mendorong terjadinya penciptaan kebijakan pemerintah yangbisa memicu perkembangan ide dan inovasi baru secara sehat Kadin harus menjadi motor pendorong agar daerah berperan lebih besar dalam penguatan danpemerataan ekonomi nasional yang lebih adil.o Setiap anggota Kadin adalah solusi dan motor pembangunan Indonesia, terutama didaerah. Kadin harus mendorong pemanfaatan sebesar-besarnya investasi untuk kemakmuran dankeamanan bangsa dan negara.o Persaingan global sangat cepat. Dibutuhkan konsistensi dan determinasi agar tidaktertinggal dari negara lain.o Untuk pembangunan infrastruktur di daerah harus dioptimalkan sehingga bisa menarikinvestasi dan mempercepat roda perekonomian daerah.5 (Lima) Pilar Revitalisasi Kadin :Untuk me-revitalisasi Kadin, ada lima hal krusial yang dibutuhkan, yaitu : Pertama, adalah kepemimpinan yang matang, berpengalaman dan visioner. Ini dibutuhkanuntuk mengayomi kepentingan setiap anggota Kadin agar dinamika organisasi tetap beradadalam harmoni. Keharmonisan antara kebijakan pemerintah dan kepentingan pelaku ekonomiterutama di daerah-daerah menjadi sebuah kekuatan untuk memenangkan kompetisi global. Kedua, adalah kematangan dan kapabilitas anggota Kadin. Kematangan dan kapabilitasanggota diperlukan saat ini, karena setiap anggota Kadin harus menjadi solusi untukmengatasi tantangan organisasi dan bangsa di masa mendatang. Dalam konteks daerah, Kadindaerah harus menjadi solusi bagi hambatan pembangunan di daerah. Kapabilitas itu akanmembentuk kepercayaan diri untuk lepas dari dikotomi ukuran skala dan sektor usaha,senioritas dan batasan daerah. Dengan demikian setiap anggota Kadin memiliki emansipasipemikiran dan usaha untuk tururt memberikan kontribusinya pada organisasi dan bangsa. Ketiga, adalah kerjasama dan saling percaya antar anggota. Perbedaan bukan menjadibatasan, melainkan menjadi kekuatan untuk mengatasi dinamika tantangan dunia usaha secarabersama-sama. Kerjasama dan saling percaya akan mecegah terjadinya persaingan tidak sehatantar anggota Kadin. Kejasama dan saling percaya akan mendorong setiap anggota Kadinsaling melindungi tanpa memandang batsan daerah serta skala dan jenis usaha. Keempat, adalah keberanian melakukan inovasi. Pelaku usaha harus mampu beradaptasidengan cepat untuk mengatasi tantang dunia usaha dan dinamika globalisasi yang sangatcepat. Diperlukan ide-ide dan solusi baru yang adaptif terhadap perubahan tantangan duniausaha dan dinamika globalisasi.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 79


Kelima, adalah kaderisasi yanmg berkelanjutan. Kehadiran generasi pengusaha-pengusahabaru sangat diperlukan Indonesia. Dengan bertambahnya pengusaha-pengusaha baru, makaproduktifitas akan meningkat. Kadin harus berinisiatif mendorong terciptanya kebijakan yangmemungkinkan setiap orang, tua maupun muda, dari seluruh nusantara menjadi pengusahapengusahanasional baru yang berkelas internasional. Sangat menyenangkan melihatpengusaha-pengusaha baru bermunculan dari seluruh daerah di Indonesia.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 80


LAMPIRAN – LAMPIRAN1. Transkripsi Sambutan Presiden Republik Indonesia dalam Musyawarah Nasional VIKadinJakarta Convention Centre, Jumat, 24 September 2010Sambutan pada Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional VI Kadin IndonesiaTRANSKRIPSISAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAPADA ACARAPERESMIAN PEMBUKAAN MUSYAWARAH NASIONAL VIKAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) INDONESIADI JAKARTA CONVENTION CENTER, JAKARTATANGGAL 24 SEPTEMBER 2010Bismillahirrahmanirrahim,Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,Salam sejahtera untuk kita semua,Yang saya cintai sahabat saya, Pak JK,Ibu Melani Suharli, Wakil Ketua MPR RI,Para Menteri dan Anggota Kabinet Indonesia Bersatu IIYang Mulia Para Duta Besar Negara-negara Sahabat, dan Pimpinan Organisasi-organisasiInternasional,Saudara Gubernur DKI Jakarta,Saudara Ketua Umum Kadin dan Para Pengurus Jajaran Kadin, baik pusat maupun daerah,Para Pimpinan dunia usaha, baik milik negara maupun swasta,Hadirin sekalian yang saya muliakan,Marilah pada kesempatan yang baik dan insya Allah penuh berkah ini, sekali lagi kita panjatkanpuji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena kepada kita masih diberikankesempatan untuk terus membangun bangsa, utamanya di dalam memajukan ekonomi dan duniausaha nasional.Sebelum saya menyampaikan sambutan pada acara yang sangat penting ini, saya ingin meresponsapa yang disampaikan oleh Saudara Adi Putra Tahir, Pimpinan Kadin tadi, bahwa pemerintah, sayapribadi tentu memberikan atensi yang besar bagi perkembangan dunia usaha, termasuk peran dankiprah dari Kadin. Sebenarnya, tidak gratis karena ada harapan dan kepentingan saya. KepentinganRangkuman Hasil Munas VI Kadin 81


saya adalah kalau dunia usaha tumbuh dengan baik, ekonomi berkembang baik, maka lapanganpekerjaan untuk rakyat kita akan tercipta. Pengangguran akan berkurang. Dengan rakyat kita bisabekerja, income-nya, penghasilannya bertambah. Kalau income-nya bertambah, maka secarabertahap kemiskinan akan berkurang. Itu kepentingan saya, kepentingan pemerintah.Masih ada yang lain. Kalau dunia usaha tumbuh dengan baik, maka pajak yang diterima olehpemerintah makin meningkat, dan dengan penerimaan negara dan pajak yang Saudara berikankepada pemerintah, kami bisa membiayai pembangunan lebih baik lagi, lebih banyak lagi:pendidikan, kesehatan, membangun infrastruktur, dan sebagainya. Jadi sebetulnya, saya jugapunya kepentingan mengapa dunia usaha harus terus tumbuh dan berkembang.Empat tahun yang lalu, ada yang mengkritik saya dari kalangan Dewan Perwakilan Daerah, ingatsaya dulu. Kritiknya adalah ketika saya mengeluarkan statement, antara lain statement itu:kebijakan ekonomi pemerintah juga harus pro bisnis. Saya dikritik, “Kok pemerintah pro bisnis?Mestinya pro rakyat kecil.” Padahal lengkapnya adalah, yang kita pilih sebagai strategipembangunan ekonomi adalah pro pertumbuhan atau pro growth, pro lapangan pekerjaan ataupro jobs, pro pengurangan kemiskinan atau pro poor, dan pro lingkungan atau pro environment.Semua itu bisa dilakukan, terutama pertumbuhan dan lapangan pekerjaan, manakala bisnisberkembang dengan baik, dunia usaha berkembang dengan baik. Berarti pemerintah pun di dalammelaksanakan pembangunan ekonomi haruslah pro bisnis. Dalam konteks itu, sebenarnya semuamengarah kepada peningkatan kesejahteraan rakyat kita.Kemarin di tempat ini juga, saya membuka IBBEX, Indonesia Business BUMN Expo and Conference2010. Sebagian dari Saudara juga hadir dalam acara IBBEX kemarin. Hari ini alhamdulillah sayabertemu dengan Saudara untuk yang kedua kalinya dalam waktu kurang dari dua bulan. Olehkarena itu, pada kesempatan yang baik ini, pertama-tama, saya mengucapkan selamatmelaksanakan Musyawarah Nasional VI. Semoga dengan munas ini, Kadin bertambah sukses; dandengan munas ini, ke depan Kadin bisa berkontribusi lebih banyak lagi kepada pembangunanekonomi dan pengembangan dunia usaha.Dan Munas ini di samping memilih ketua umum yang baru, saya berharap berlangsung denganbaik, damai, demokratis, mengarah kepada kepentingan masa depan Kadin dan kepentingan duniausaha serta perekonomian kita; tetapi jangan disia-siakan juga kesempatan ini, jadikan satu forumuntuk mencari dan mendapatkan peluang untuk berusaha yang lebih besar lagi di masa depan, tofind and to create opportunities.Saudara-saudara,Saya juga harus menyampaikan ke hadapan jajaran Keluarga Besar Kadin, ucapan terima kasih danpenghargaan pemerintah atas kontribusi Kadin selama ini dalam, sekali lagi mengembangkandunia usaha dan perekonomian kita. Saya juga ingin mengulangi sekali lagi terima kasih danpenghargaan atas kerja sama dan kemitraan kita selama ini, terutama ketika kita menghadapisituasi yang sulit.Kita masih ingat pada tahun 2007 dan 2008, ketika dunia menghadapi krisis pangan dan krisisenergi, kita bersatu, bekerja bersama-sama untuk melakukan stabilisasi harga pangan dan energiRangkuman Hasil Munas VI Kadin 82


waktu itu. Kita bertemu di Yogyakarta. Masih ingat dengan judul bagaimana mengubah krisismenjadi peluang, from crisis to opportunity. Kemudian kita bertemu di Jakarta beberapa kali dalamrangka kolaborasi untuk melakukan stabilisasi harga, pangan utamanya waktu itu.Ketika dunia mengalami resesi perekonomian, krisis keuangan, Kadin, pemerintah, para ekonom,para gubernur dan banyak pihak waktu itu secara maraton melaksanakan pertemuan-pertemuanyang saya dengan Pak Jusuf Kalla sangat aktif waktu itu untuk betul-betul meminimalkan dampakkrisis perekonomian global terhadap negara kita. Bahkan dalam G20 Summit yang pertama, Kadinikut menyumbang posisi Indonesia dan bahkan ikut mendampingi saya dalam menghadiri G20Summit yang pertama, yang dilaksanakan di Amerika Serikat pada akhir tahun 2008 yang lalu.Saudara-saudara,Manfaat dari kerja sama dan kemitraan antara pemerintah dengan Kadin banyak. Pertama, kitaakan sama-sama tahu ragam dan kompleksitas masalah yang kita hadapi, baik yang berkaitandengan ekonomi nasional, ekonomi regional: Asia, dan juga ekonomi dunia. Pemerintah tahuharapan Kadin, harapan Saudara. Tapi Saudara juga tahu kesulitan pemerintah di dalammembangun perekonomian, di dalam mengembangkan economic policy yang betul-betul tepatuntuk menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Saudara tahu bahwa economic policyharus melihat pula aspek yang lain: aspek sosial, aspek politik, aspek hukum, aspek keamanan,dan bahkan kerja sama pada tingkat dunia. Semuanya itu dengan kolaborasi yang baik insya Allahbisa kita rumuskan kebijakan dan langkah-langkah tindakan yang baik.Di waktu krisis, kebersamaan ini harus dilakukan. Kita punya pengalaman: 1998-1999, karenakurangnya sinergi dan sinkronisasi. Krisis yang dialami oleh bangsa kita sangat besar dan sangatdalam. Sepuluh tahun kemudian, ketika kita juga menghadapi persoalan yang kurang-lebih sama,kita lebih merapat, kita lebih bekerja bersama-sama. Alhamdullilah, banyak yang bisa kita lakukanuntuk mengatasi keadaan waktu itu.Hadirin yang saya hormati,Jajaran Keluarga Besar Kadin yang saya cintai,Saya ingin untuk mengajak Saudara sekali lagi memahami perkembangan dunia dari sisiperekonomian global, dan juga perkembangan ekonomi di kawasan, utamanya di Asia. Kita tahudunia terus berubah dengan tantangan-tantangannya yang baru. Dunia pasca krisis 2008 kemarinjuga mengalami pergeseran dan perubahan. Geopolitik ikut berubah, demikian juga geoekonomi.Tetapi yang jelas, apa yang dilakukan dunia sekarang ini pasca krisis dalam global economicrecovery, itu sesungguhnya memberikan peluang baru kepada semua bangsa di dalam bidangperekonomian dan bidang usaha.Dua hal yang ingin saya angkat. Peluang seperti apa yang dihadirkan oleh perekonomian global?Pertama, semua pemimpin dunia, semua bangsa-bangsa di dunia sepakat, pertumbuhanperekonomian ke depan haruslah tetap kuat, yang dirumuskan dalam bahasa G20 adalah strong,balanced, and sustainable global economic growth. Itu yang menjadi harapan dunia. Denganstrong growth seperti itu, maka diharapkan kesejahteraan masyarakat sedunia akan semakin dapatditingkatkan.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 83


Yang kedua, pelajaran yang dipetik, realitas baru adalah kalau dulu kutub-kutub atau kawasankawasanpertumbuhan itu berada pada Amerika Utara dan Eropa Barat, sekarang ternyata banyakpusat-pusat pertumbuhan yang baru, Timur Tengah misalnya, beberapa tempat di Amerika Latin,beberapa tempat di Afrika, beberapa tempat di Eropa Timur, di Asia. Tetapi satu hal yang nyatabahwa kawasan Asia dalam krisis kemarin telah menjadi benteng, menjadi penyelamat dandiharapkan ke depan Asia menjadi motor pengerak dan pilar dari perekonomian dunia.Dengan gambaran ini, Saudara-saudara, apa artinya bagi Indonesia? Apa artinya bagi kita, bagibisnis kita, bagi KADIN, bagi swasta, bagi BUMN? Tiada lain ke depan akan terbuka peluangpeluangbaru, great opportunity, yang harus kita cari, kita dapatkan, dan kita ciptakan. Kalau kitalebih tukikkan lagi ke dalam realitas perekonomian di masa depan, kebangkitan Asia, tumbuhnyaperekonomian Asia sebagai salah satu motor penggerak perekonomian global berarti terbuka lebihluas lagi trade and invesment di kawasan ini: pertanian, industri, dan jasa, pangan dan energi,pariwisata, transportasi, dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, jasa permodalan dan jasakeuangan, dan masih banyak lagi sektor-sektor dan cabang-cabang bisnis yang bisa kita dapatkandan kita ciptakan peluang-peluangnya bagi kita semuaBicara pertumbuhan ekonomi Asia juga bicara tentang regional connectivity, konektivitas antaraIndonesia, sesama negara ASEAN, dengan Jepang, dengan China, dengan Korea, dengan India, dannegara-negara lain. Juga bicara tentang regional logistical chain, sistem logistik kawasan Asia yangmemungkinkan interaksi lebih luas lagi di antara negara-negara di kawasan ini. Apa artinya?Berarti diperlukan lagi pembangunan infrastruktur yang lebih luas, diperlukan pembangunansistem logistik nasional kita yang lebih efisien dan lebih kompetitif, diperlukan lagi domesticconnectivity sebelum kita mengintegrasikan dengan ekonomi-ekonomi yang lain, atau paling tidakbersama-sama, berbarengan dengan itu semua. Akhirnya, kita sekali lagi tahu bahwa kalau begitu,peluang terbuka, kalau begitu, ruang untuk ekonomi kita berkembang lebih pesat lagi jugaterbuka.Mari tidak kita sia-siakan peluang ini, Saudara-saudara, dan hanya perusahaan, dunia usaha yangkompetitif, yang produktif, yang efisien, yang inovatif, yang memiliki good corporate governanceyang akan berhasil. Semuanya terpulang kepada kita, terpulang kepada Saudara semua, apakahtahun-tahun mendatang kita bisa mendapatkan peluang yang lebih besar lagi.Hadirin sekalian,Keluarga Besar Kadin yang saya hormati,Saya diberitahu bahwa dalam munas ini Kadin juga menyoroti atau mengangkat tema tentangpeningkatan pembangunan daerah. Saya setuju, saya dukung, dan semoga lebih nyata lagi apayang akan dilakukan pada pembanguan di daerah ini. Sejak awal, pemerintah ingin ada sinergiantara pembangunan sektoral yang dikelola oleh para menteri: pertanian, perindustrian,telekomunikasi, perhubungan, perdagangan, apapun dengan pembangunan-pembangunanregional, pembangunan daerah yang dikelola oleh para gubernur dan walikota.Paradigma dan kebijakan perekonomian kita sekarang ini adalah pertama, paduan dari resourcebaseddengan knowledge-based economy. Jangan didikotomikan. Dua-duanya kita perlukan. Jugaekonomi yang berdimensi kewilayahan. Aliran anggaran negara ke daerah makin besar dari tahunRangkuman Hasil Munas VI Kadin 84


ke tahun, sesuai dengan kebijakan desentralisasi fiskal. Otonomi daerah sudah diberlakukan.Dengan demikian, tentu harapan kita, daerah harus lebih kreatif, lebih inovatif, lebih menciptakaniklim investasi yang baik, agar benar-benar upaya untuk meningkatkan pembangunan daerah ituberhasil.Kebijakan nasional tentang pembangunan ekonomi daerah, ini saya beri tahu karena pemerintahingin terus bermitra dengan Kadin, adalah harus makin dikembangkan infrastruktur di daerah,termasuk transportasi: darat, laut, udara, dan juga energi listrik. Tanpa itu, sulit daerah-daerahuntuk mengembangkan industri dan juga bidang usahanya. Kita berpikir mengembangkankawasan-kawasan ekonomi baru di daerah, dan saya berharap, berangkat dari bawah, bukanmaunya Jakarta tapi inisiatif dari daerah-daerah sendiri. Kita ingin, misalnya daerah IndonesiaTimur, itu tentu harus lebih di samping tadi: infrastruktur, transportasi, listrik, juga industrikelautan dan perikanan, dan juga ecotourism. Jadi pada prinsipnya, Saudara-saudara, daerahdaerahakan berkembang kalau semua itu bisa kita bangun lima, sepuluh tahun mendatang.Demikian juga apabila ada prakarsa daerah untuk membangun kawasan-kawasan ekonomi yangbaru. Saya juga ingin benar APBD yang jumlahnya makin tahun makin besar karena desentralisasifiskal oleh daerah, oleh gubernur, bupati dan walikota juga digunakan untuk tujuan dan sasaranyang tepat dan terarah.Hadirin yang saya hormati,Bagian akhir dari sambutan saya, saya tujukan kepada semua pelaku dunia usaha, baik swastamaupun BUMN, utamanya jajaran pengurus Kadin dan pengurus Kadin daerah. Pertama, kalau kitabicara peluang ekonomi, peluang bisnis, jangan hanya melihat bisnis atau ekonomi yangbersumber dari APBN, tapi marilah kita ubah cara berpikir kita, mind set kita, haruslah ekonomiyang bersumber dari GDP, dari PDB. Kalau APBN, APBN kita besarannya sekitar Rp 1.100 triliun,kalau PDB atau GDP menurut sensus yang belum lama kita lakukan, GDP kita adalah Rp 6.370triliun. Berarti enam kali lebih besar dari APBN kita. Maknanya, the size of our GDP itu kalau secaracerdas diikuti dengan pencarian dan penciptaan opportunity atau peluang usaha, tentu lebih besarlagi. Itu yang pertama pesan saya.Yang kedua, economic connectivity. Saya tahu bahwa banyak forum yang Saudara hadiri, baik dinegeri sendiri maupun di luar negeri, bicara regional connectivity, Asian connectivity, sayaberpesan, itu bagus, tetapi marilah kita juga lebih fokus untuk betul-betul membangun,memantapkan dan memperkokoh domestic connectivity kita sendiri. Dengan demikian nanti dimasa depan, perdagangan, investasi, infrastucture building juga menjadi peluang bisnis bagiSaudara semua.Yang ketiga, ekspor penting, sangat penting, karena ekspor juga sumbangan terhadappertumbuhan. Tetapi jangan lupa, alhamdulilah kita punya pasar dalam negeri juga makin kuatdan makin berkembang. Dulu tahun 2004, waktu saya dengan Pak Jusuf Kalla mulai menjalankanroda pemerintahan, income per capita waktu itu 1.148 dolar AS per kepala, per tahun. Sensus yangbelum lama dilakukan, Pak JK, sudah mencapai 2.963 dolar AS atau hampir mendekati 3.000 dolarAS. Sensus juga mengatakan 30 persen penduduk kita itu bahkan income per capita-nya sudahmencapai 5.356 dolar AS. Maksudnya, ini daya beli, ini adalah kekuatan pasar dalam negeri kita,yang kita, apabila kita pandai-pandai mendayagunakannya dengan ekonomi yang sehat, ekonomiRangkuman Hasil Munas VI Kadin 85


yang baik, ini juga penting bagi produksi dan jasa yang Saudara tawarkan untuk dikonsumsi didalam negeri sendiri. Ini good news sebetulnya untuk bisnis dan ekonomi di masa depan.Yang keempat, kita tahu masih banyak hambatan di dalam bisnis, betul? Masih banyak simpulsimpulyang belum bagus. Ada bottlenecking, infrastruktur masih ada yang kurang, listrik dibeberapa tempat masih kurang, ada peraturan daerah yang belum pas, dan sebagainya. Kita tahusemuanya itu. Kita masih menghadapi seperti itu saja, alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kitasudah mencapai 6 persen dan akan terus meningkat. Bayangkan kalau kita beresin semua yangnggak benar-yang nggak benar itu, yang menghambat-hambat itu, hampir pasti ekonomi akantumbuh lebih tinggi lagi.Mari kita bekerja bersama-sama untuk memberesi yang masih belum beres-belum beres itu. Jadi,masih banyak peluang untuk tumbuh.Kemudian yang kelima atau yang terakhir, ini harapan saya, agar ekonomi Indonesia di masadepan: 5, 10, 15 tahun lagi benar-benar makin kuat, makin berimbang dan juga sustainable,berkelanjutan, maka tidak boleh pertumbuhan ini hanya driven by demand semata. Demand-sideeconomy itu biasanya kalau ada konsumsi rumah tangga yang meningkat, pengeluaran pemerintahyang meningkat, ekspor yang juga meningkat, investasi yang meningkat, ekonomi akan tumbuh;demand-side economy. Tapi kalau hanya itu saja, bisa mengalami masalah-masalah: dari segibalance, bisa overheating; bisa ada kekurangan modal dalam negeri yang kita perlukan. Olehkarena itu, sekarang dan ke depan kita juga harus membangun supply-side economy.Artinya apa? Pertumbuhan sebuah ekonomi bangsa juga sangat ditopang oleh capital-nya,manusianya, human capital, infrastrukturnya, resources-nya, dan teknologinya. Oleh karena itu,saya berharap dunia bisnis juga melakukan inovasi, penelitian dan pengembangan. Dengandemikian, dari supply-side economy terus tumbuh. Dengan demikian, kalau pasar dalam negerimakin baik, demand makin meningkat, supply bisa memenuhinya. Dengan demikian, ekonomimakin kuat, berimbang, sustain dan sustainable. Itulah pekerjaan besar kita, yang saya berharapantara pemerintah, dunia usaha, para ekonom, pemerintah daerah bersama-sama untukmembangun satu keadan ekonomi nasional seperti itu.Saya menggarisbawahi inovasi, saya menggarisbawahi penelitian, pengembangan dan penguasaanteknologi. Saya menggarisbawahi daya saing. Dalam globalisasi, yang tidak berdaya saing pastikalah. Yang berdaya saing insya Allah menang.Ada berita baik: World Economic Forum tahun ini memberikan peringkat kita dalamcompetitiveness, itu 10 poin lebih tinggi. Tahun sebelumnya, 54 peringkat kita, tahun ini menjadi44. Tapi kita sendiri tentu tidak boleh puas. Kalau semua benar, inovasinya benar, memberesi yangtidak beres tadi berjalan dengan baik, competitiveness kita, peringkat daya saing kita insya Allahakan lebih tinggi lagi.Pemerintah telah menghadirkan Komite Ekonomi Nasional dan Komite Inovasi Nasional; sebagianbesar KEN juga dari Kadin, yang masuk KIN dari Kadin juga banyak; gunakan fasilitas itu bersamasamadengan Saudara untuk menuju ekonomi yang saya harapkan tadi: keseimbangan antara sisisupply dan sisi demand, dan menuju ke ekonomi yang lebih berdaya saing tinggi.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 86


Itulah yang dapat saya sampaikan. Dan sebagai penutup, teruslah Saudara-saudaramengembangkan bisnis dengan mencari dan menciptakan peluang yang tersedia; pemerintah akanterus bekerja untuk membikin baik lagi iklim investasi dan iklim dunia usaha; kemudian mari teruskita perkokoh, kita bangun kerjasama dan partnership yang baik: pemerintah dengan dunia usaha,dengan Kadin, baik yang ada di pusat maupun di daerah.Dengan ajakan dan harapan seperti itu, dengan doa saya semoga musyawarah nasional ini berjalandengan baik, termasuk pemilihan ketua umumnya nanti, maka dengan terlebih dahulu memohonridha Allah SWT dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Nasional VIKadin Indonesia dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sekian.Wassalaamualaikum Wr. Wb.*****Biro Pers dan MediaRumah Tangga KepresidenanRangkuman Hasil Munas VI Kadin 87


2. PRESENTASI PEMBIAYAAN EKSPORPRODUK DAN JASA INDONESIA EXIMBANK(LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA)• Dasar hukum Indonesia Eximbank atau (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI) adalahUndang-Undanga Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) yangberoperasi sejak 1 September 2009.• LPEI memiliki tugas untuk mendorong ekspor dan menyediakan pembiayaan ekspor nasional.• Pembiayaan ekspor nasional:a. Pembiayaan : 1. Korporasi2. UMKMKb. Penjaminan : 1. Untuk eksportir Indonesia2. Untuk importir barang dan jasa Indonesia di luar negeri3. Untuk bank4. Dalam rangka pelaksanaan proyek:a) jaminan proyekb) jaminan pelaksanaanc) jaminan uang mukad) jaminan pemeliharaanc. Asuransi dan Reasuransi:- atas risiko kegagalan ekspor- atas kegagalan bayar- risiko politik di negara tujuan ekspord. Jasa konsultasi kepada : bank, lembaga keuangan, eksportir, produsen barang ekspor,UMKMK.• Model skema pembiayaan untuk UKM:Model 1 : lingkage program dengan existing nasabah korporasiModel 2 : Joint financing dengan bank pelaksana atas persetujuan kredit bank pelaksanaI Made Gde ErataDirektur EksekutifLembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)Indonesia Stock Exchange Building Tower II, 8th FloorJl. Jend. Sudirman Kav. 52-53Jakarta 12190Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 88


3. MOU antara Kementerian Perdagangan – Kementerian Dalam Negeri – Kadin Indonesiatentang Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Berorientasi EksporNOTA KESEPAHAMANANTARAKEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,DANKAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIANomor: 512-737 Tahun 2010Nomor: 1310/M-DAG/MOU/9/2010Nomor: MOU/097/DP/IX/2010TENTANGPENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI DAERAHBERORIENTASI EKSPORPada hari ini Jum’at, tanggal 24 bulan September tahun dua ribu sepuluh, bertempat di Jakartakami yang bertandatangan di bawah ini:1. GAMAWAN FAUZI : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini bertindakuntuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, JakartaPusat.2. MARI ELKA PANGESTU : Menteri Perdagangan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindakuntuk dan atas nama Kementerian Perdagangan RepublikIndonesia, beralamat di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, JakartaPusat.3. ADI PUTRA TAHIR : Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, dalam halini bertindak untuk dan atas nama Kamar Dagang dan IndustriIndonesia, beralamat di Menara Kadin Indonesia Lantai 29, JalanH. R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950.Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini, Kami secara bersama-sama disebut sebagai PARAPIHAK.PARA PIHAK selanjutnya menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :a. bahwa komoditi ekspor daerah mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkanRangkuman Hasil Munas VI Kadin 89


dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pendapatandevisa dan surplus perdagangan internasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;b. bahwa komoditi ekspor daerah belum dikembangkan secara optimal, berkelanjutan dan kurangmempunyai daya saing.c. bahwa untuk pengembangan potensi komoditi ekspor daerah perlu dibuat nota kesepahamanantara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan dan Kamar Dagang dan IndustriIndonesia tentang pengembangan potensi ekonomi daerah berorientasi ekspor yang dilandasidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Selanjutnya PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman dibuat dengan ketentuan sebagaiberikut:Pasal 1TUJUANNota Kesepahaman ini bertujuan untuk melakukan kegiatan pengembangan potensi ekonomidaerah yang berorientasi ekspor.Pasal 2RUANG LINGKUPRuang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:a. fasilitasi daerah dan pelaku usaha dalam pengembangan potensi ekonomi daerah berorientasiekspor;b. pendataan potensi ekonomi daerah yang berorientasi ekspor, menyelesaikan permasalahanyang dihadapi dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah; danc. pembinaan kepada pemangku kepentingan di daerah dalam meningkatkan kemampuan dalammengembangkan potensi ekonomi daerah yang berorientasi ekspor.Pasal 3TUGAS(1) Menteri Dalam Negeri bertugas:a. menyiapkan data potensi daerah, mendorong pemerintahan daerah untuk pengembanganpotensi daerah, pengembangan sarana dan prasarana ekonomi daerah serta penyiapankebijakan pengembangan ekonomi daerah;b. mendorong kerjasama antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, promosi potensidaerah yang berorientasi eksport secara terpadu, dan memfasilitasi penyelesaianpermasalahan terkait; danc. melakukan pembinaan kepada aparat di daerah dalam peningkatan kemampuan dalammengembangkan potensi daerah.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 90


(2) Menteri Perdagangan bertugas :a. melakukan pembinaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan produk ekspor dalammengembangkan potensi daerah;b. meningkatkan kerjasama dan kemitraan pemangku kepentingan, pengembangan potensiekonomi daerah berorientasi ekspor; danc. mendorong kegiatan promosi produk ekspor dalam mengembangkan potensi daerah.(3) Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia bertugas:a. menyeleksi perusahaan di daerah yang hendak berpartisipasi dalam promosi dan misidagang di dalam dan luar negeri dan memilih perusahaan yang layak memperolehfasilitasi pembiayaan dari lembaga keuangan bank atau non bank.b. melakukan pendampingan bagi pelaku usaha kecil dan menengah di daerah yangbermaksud melakukan ekspor dengan cara bimbingan teknis atau pelatihan; danc. melakukan komunikasi, konsultasi dan sosialisasi atas setiap kebijakan pemerintah yangmemberikan kemudahan bagi pelaku usaha daerah yang berorientasi ekspor.Pasal 4PELAKSANAANKetentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalamPerjanjian Kerja Sama oleh pejabat yang ditunjuk pada masing-masing lembaga yang merupakansatu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.Pasal 5EVALUASIEvaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala oleh PARA PIHAK palingsedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.Pasal 6JANGKA WAKTU1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganiNota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berakhir atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.3) PARA PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimanadimaksud pada ayat (2), harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihaklainnya paling sedikit dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum NotaKesepahaman ini berakhir.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 91


Pasal 8PENUTUP1). Setiap perubahan yang dilakukan terhadap isi dari Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan atasdasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.2). Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup dan ditandatangani olehPARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing 1 (satu)rangkap disampaikan kepada PARA PIHAK.MENTERI DALAM NEGERIMENTERI PERDAGANGAN KETUA UMUMKAMAR DAGANG DANINDUSTRI INDONESIAGAMAWAN FAUZI MARI ELKA PANGESTU ADI PUTRA TAHIRRangkuman Hasil Munas VI Kadin 92


KESEPAKATAN BERSAMAANTARALEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA,PERUSAHAAN MITRA STRATEGIS,PERUSAHAAN ANGGOTA KADIN DAERAHDANTIM PENDAMPING KADIN INDONESIAMENGENAIPENGEMBANGAN POTENSI DAERAH BERORIENTASI EKSPORPada hari ini Jum’at, tanggal 24 September 2010, bertempat di Jakarta kami yang bertandatangani bawah ini:4. I MADE GDE ERATA :Ketua Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“LPEI”), dalam hal ini bertindakuntuk dan atas nama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“LPEI”) atau yang juga dikenaldengan Indonesia Eximbank, berkedudukan di Indonesia Stock Exchange Building Tower II, 8thFloor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, selanjutnya dalam kesepakatan ini disebutsebagai Pihak Pertama;5. PERUSAHAAN MITRA STRATEGIS :Merupakan Perusahaan Mitra Strategis yang dalam hal ini diwakili oleh Transpacific Group,berkedudukan di Jakarta, selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai Pihak Kedua;6. PERUSAHAAN-PERUSAHAAN ANGGOTA KADIN DAERAH :Merupakan Perusahaan Anggota Kadin daerah yang dalam hal ini diwakili oleha. PT Latransa Citra, Anggota KADIN DKI, berkedudukan di Jakarta,b. PT Tri Nunggal Mandiri, Anggota KADIN DKI, berkedudukan di Jakarta,c. PT Buana Global Lestari, Anggota KADIN DKI, berkedudukan di Jakarta,d. PT Baswin Citra Paramuda, Anggota KADIN DKI, berkedudukan di Jakarta,e. PT Valuindo Utama, Anggota KADIN DKI, berkedudukan di Jakarta,f. PT Daya Karya Persada, Anggota KADIN Gorontalo, berkedudukan di Gorontalo,g. PT Canary Furniture, Anggota KADIN Jawa Barat, berkedudukan di Jawa Barat,selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai Pihak Ketiga ;7. TIM PENDAMPING KADIN INDONESIA:Ketua Tim Pendamping Kadin Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan DewanPengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia nomor : Skep/072/DP/VII/2010 tentangPembentukan Tim Pendamping Fasilitas Kredit Pelaku Usaha Daerah Berorientasi Eksportertanggal 9 Juli 2010 sebagaimana disempurnakan dengan Keputusan Dewan Pengurus KamarRangkuman Hasil Munas VI Kadin 93


Dagang dan Industri Indonesia nomor : Skep/096/DP/IX/2010 tertanggal 22 September 2010,berkedudukan di Menara Kadin indonesia Lt. 29 Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3 Jakarta12950, dalam hal ini diwakili oleh Safari Azis selaku Ketua Tim, selanjutnya dalam kesepakatanini disebut sebagai Pihak Keempat.Secara bersama-sama Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Pihak Keempat, selanjutnyadisebut sebagai Para Pihak.Dengan ini Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :(i) Bahwa Pihak Pertama adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang bertujuan untukmenunjang kebijakan Pemerintah dalam mendorong program ekspor nasional melaluiPembiayaan, Penjaminan, Asuransi dan Jasa Konsultasi.(ii) Bahwa Pihak Kedua merupakan Perusahaan-Perusahaan Mitra Strategis yang akan menjadisponsor dan penjamin bagi Pihak Ketiga yang membutuhkan fasilitas pembiayaan dari PihakPertama melalui kegiatan supervisi pada aspek manajamen, pasar, teknologi, dan produksi.(iii) Bahwa Pihak Ketiga merupakan Perusahaan Anggota KADIN Daerah yang memiliki potensiekspor dan membutuhkan fasilitas Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi dan Jasa Konsultasidari Pihak Pertama.(iv) Bahwa Pihak Keempat merupakan Tim Pendamping Kadin Indonesia yang bertugas untukmelakukan sosialisasi bagi pengusaha di daerah; memberikan pelatihan, bimbingan teknis,orientasi, dan pembekalan pengetahuan dasar ekspor bagi usaha kecil, menengah, dankoperasi calon pengusaha ekspor; memfasilitasi akses bagi pengusaha ekspor terhadapfasilitas kredit dari Lembaga Perbankan; serta mewujudkan pengusaha ekspor yangproduktif, berdaya saing, dan mampu menjadi pelaku ekspor secara langsung.(v) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk membantu Pihak Ketiga yangmemiliki potensi ekspor melalui berbagai kegiatan dengan arahan dan dukungan dari PihakKeempat.(vi) Bahwa Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Dalam Negeri, KementerianPerdagangan dan Kadin Indonesia tentang Pengembangan Potensi Daerah Berorientasi Eksporpada tanggal 24 September 2010 di Jakarta menjadi acuan pelaksanaan KesepakatanBersama ini.Pasal 1TUJUANKesepakatan bersama ini bertujuan untuk melakukan kegiatan pengembangan potensi ekonomidaerah yang berorientasi ekspor dengan menjalankan program melalui fasilitas pembiayaan yangmemudahkan Pihak Ketiga untuk melakukan kegiatan ekspor yang mendapat dukungan dariLembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) serta instansi maupun lembagaterkait lainnya.Pasal 2RUANG LINGKUP1) Pihak Pertama memfasilitasi Pihak Ketiga dalam mengembangkan potensi daerah berupabarang atau jasa yang berorientasi ekspor melalui Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi dan JasaKonsultasi sesuai ketentuan, prosedur, dan peraturan yang berlaku;Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 94


2) Pihak Kedua membantu memberikan solusi untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dalammelakukan kegiatan ekspor yang dihadapi Pihak Ketiga dalam usaha meningkatkan jejaringdan kerjasama internasional serta merepresentasikan dunia usaha Indonesia;3) Pihak Ketiga melakukan usaha sesuai komoditas di daerahnya yang berpotensi ekspor,memiliki nilai tambah dan mampu meningkatkan lapangan pekerjaan secara profesional danakuntabel, dengan menggunakan teknologi tepat guna dan sumber-sumber bahan bakumaupun bahan tambahan dari pasar dalam negeri sebagai pengganti impor, melalui kemitraandengan para pelaku usaha lainnya.4) Pihak Keempat bersama-sama dengan Pihak Kedua melakukan pembinaan kepada Pihak Ketigamelalui penjaminan, sponsor dan supervisi pada aspek manajemen, pasar, teknologi, danproduksi.Pasal 3ASAS ITIKAD BAIKKesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan pada itikad baik, saling percaya,sederajat, dan tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sertamenyelesaikan masalah yang timbul dikemudian hari secara profesional dengan cara musyawarahuntuk mencapai mufakat.Pasal 4PELAKSANAAN1) Pelaksanaan kegiatan yang merupakan tindak lanjut Kesepakatan Bersama ini akan diaturdalam perjanjian kerja sama secara tersendiri, dan merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;2) Untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibentuk tim pelaksana yang anggotanya berasaldari Para Pihak, yang jumlahnya akan ditentukan oleh masing-masing Pihak selambat -lambatnya dalam waktu 30 hari kalender sejak penandatanganan kesepakatan bersama.Pasal 5MONITORING DAN EVALUASIMonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan bersama secara berkala, paling sedikitsetiap enam bulan sekali, dengan tembusan disampaikan kepada jajaran terkait Para Pihak.Pasal 6PEMBIAYAANSemua pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibiayaioleh Para Pihak. Biaya tersebut dapat pula diupayakan oleh Para Pihak lain melalui cara-cara yangsah, resmi, dan tidak mengikatRangkuman Hasil Munas VI Kadin 95


Pasal 7JANGKA WAKTU1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggalditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan bersama.2) Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelumjangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, maka Pihak tersebutwajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum waktu yang dikehendaki oleh pihak yangmengajukan.Pasal 8PENUTUPDengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab Kesepakatan Bersama ini ditandatangani olehPara Pihak dalam rangkap 4 (empat) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yangsama.PIHAK PERTAMAI Made Gde ErataDirektur EksekutifPIHAK KEDUASean SetiadikurniaPimpinan Transpacific GroupPIHAK KETIGAFarida JulhaswinRangkuman Hasil Munas VI Kadin 96


Pimpinan PT Latransa CitraNadya KartikaPimpinan PT Tri Nunggal MandiriAbdi PirsawanPimpinan PT Buana Global LestariBasrizal BasirPimpinan PT Baswin Cipta ParamudaEdi Timbul HardiyantoPimpinan PT Valuindo UtamaI Gde Maha GunadaPimpinan PT Daya Karya PersadaRicardo Aldo PardedePimpinan PT Canary FurniturePIHAK KEEMPATSafari AzisKetua Tim PendampingRangkuman Hasil Munas VI Kadin 97

More magazines by this user
Similar magazines