Prestasi Dunia - Ditjen Cipta Karya

editorialPelindungPelindungBudi Yuwono Budi Yuwono PPenanggung JawabPenanggung JawabAntonius BudionoAntonius BudionoDewan RedaksiDewan RedaksiSusmono, Danny Sutjiono,Dadan Krisnandar, Danny Sutjiono, M. SjukrulM. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus,Amin, Amwazi Idrus, Guratno Hartono,TaminGuratnoMZ.Hartono,Amin, NugrohoTamin MZ.TriAmin,UtomoNugroho Tri UtomoPemimpin RedaksiDianPemimpinIrawati,RedaksiSudarwantoDian Irawati, SudarwantoPenyunting dan Penyelaras NaskahT.M. Penyunting Hasan, Bukhori dan Penyelaras NaskahT.M. Hasan, BukhoriBagian ProduksiErwin Bagian A. Produksi Setyadhi, Djoko Karsono,Diana Erwin A. Kusumastuti, Setyadhi, Djoko Bernardi Karsono, Heryawan,M. Diana Sundoro, Kusumastuti, Chandra Bernardi RP. Situmorang, Heryawan,Fajar M. Sundoro, Santoso, Chandra Ilham Muhargiady,RP. Situmorang,Sri Fajar Murni Santoso, Edi K, Ilham Desrah, Muhargiady,Wardhiana Sri Murni Edi Suryaningrum, K, Desrah, R. Julianto,Bhima Wardhiana Dhananjaya, Suryaningrum, Djati Waluyo R. Julianto, Widodo,Indah Bhima Raftiarty, Dhananjaya, Danang Djati Pidekso Waluyo Widodo,Bagian Indah Raftiarty, Administrasi Danang & Distribusi PideksoLuargo, Bagian Administrasi Joni Santoso, & NurfathiahDistribusiKontributorLuargo, Joni Santoso, NurfathiahDwityo Kontributor A. Soeranto, Hadi Sucahyono,Nieke Dwityo Nindyaputri, A. Soeranto, R. Hadi Mulana Sucahyono, MP. Sibuea,Adjar Nieke Prajudi, Nindyaputri, Rina Farida, R. Mulana Didiet MP. A. Sibuea, Akhdiat,RG.AdjarEkoPrajudi,Djuli S,RinaDedyFarida,Permadi,Didiet A. Akhdiat,Th Srimulyatini Respati, Joerni Makmoerniati,RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th SrimulyatiniSyamsul Hadi, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S,Respati, Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi,Rina Agustin, Handy B. Legowo,DodiHendarkoKrispatmadi,Rudi S, IwanRudiDharmaA. Arifin,S, Rina Agustin,Endang Handy B. Setyaningrum, Legowo, Dodi Alex Krispatmadi, A. Chalik,Djoko Rudi A. Mursito, Arifin, Endang N. Sardjiono, Setyaningrum,Oloan Alex A. M. Chalik, Simatupang, Djoko Mursito, Hilwan, N. Kun Sardjiono, Hidayat S,Deddy Oloan M. Sumantri, Simatupang, Halasan Hilwan, Sitompul, Kun Hidayat S,Sitti Deddy Bellafolijani, Sumantri, M. Halasan Aulawi Sitompul, Dzin Nun,Ade Sitti Bellafolijani, Syaiful Rahman, M. Aulawi Aryananda Dzin Nun, Sihombing,Agus Ade Syaiful Achyar, Rahman, Ratria Anggraini, Aryananda Sihombing,Dian Agus Suci Achyar, Hastuti, Ratria Emah Anggraini, Sudjimah, Dian Suci Hastuti,Susi Emah MDS Sudjimah, Simanjuntak, Susi MDS Didik Simanjuntak, S. Fuadi,Kusumawardhani, Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Airyn Saputri,Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar,WahyuWahyuK.K.Susanto,Susanto, PutriPutriIntanIntanSuri,Suri,Siti Aliyah JunaediSiti Aliyah JunaediAlamat RedaksiJl. Alamat Patimura Redaksi No. 20, Kebayoran Baru 12110Telp/Fax. Jl. Patimura 021-72796578No. 20, Kebayoran Baru 12110Telp/Fax. 021-72796578Emailpublikasi_djck@yahoo.comEmailpublikasi_djck@yahoo.comwebsitehttp://ciptakarya.pu.go.idtwitter@ditjenckCover :Pagelaran Sendra Tari Ramayanadi Candi Prambanan(Foto: Buchori)Banyak PelajaranTerpendam dalamRekompak DIY-JatengDari awalnya menangani gempa dan tsunami Aceh dan Nias, Rekompak berlanjutke wilayah Jawa, khususnya Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Barat. Yogyakartadigoyang gempa pada Mei 2006, tiga bulan kemudian giliran wilayah Jawa Baratdilanda tsunami (Pangandaran, Ciamis), dan pada 2010 DI Yogyakarta dan jawa Tengahterkena dampak erupsi Merapi. Pembenahan rumah yang hancur adalah prioritasutama masyarakat yang terkena gempa maupun tsunami.Dengan Rekompak, masyarakat Yogyakarta dan Jawa Tengah terbilang suksesmemberdayakan diri dan menjadikan mereka mandiri dengan pendampinganRekompak. Keberhasilan tersebut membuat banyak sudah berkunjung ke ProvinsiDaerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mempelajari dan mencontoh prosesrehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) permukiman di kawasan DIY dan JawaTengah. Proses rehab rekon menemukan wadah yang tepat, sebuah kegiatan bernamaRehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas(Rekompak) dengan dukungan dana dari beberapa negar eropa yang tergabung dalamJava Reconstruction Fund (JRF). Negara seperti Haiti dan yang lain pernah belajar apayang dicapai masyarakat kita merehabilitasi dan merekonstruksi dua hal penting,yaitu fisik permukiman dan masyarakatnya. Dengan pendekatan Community BasedDevelopment (CBD) serta jiwa dan semangat gotong royong yang sudah mendarahdaging di dada masyarakat Jawa, Rekompak seolah berjalan di rel yang pas.Sangat disayangkan, torehan yang mendunia oleh Rekompak dan best practiceyang dilakukannya di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah ini justru belum dicontohprovinsi tetangga di Indonesia lainnya yang daerahnya masuk kategori rawan bencana.Karenanya, penyebarluasan informasi melalui kemitraan mutlak diperlukan.Pada 20 Februari 2012, pemerintah meluncurkan jaringan unggulan dalampengelolaan risiko bencana atau Network of Excellence (NoE) on Disaster Management(DM-Network). Jaringan ini bertujuan memfasilitasi kegiatan pengurangan risikobencana diantara pelaku kegiatan agar lebih efisien dengan kemitraan yang terpadudan berlanjut. Setelah didukung dengan jaringan tersebut, kesuksesan Rekompak di DIYogyakarta dan Jawa Tengah harus terus dirawat dengan menjamin kepemilikan dankeasadaran masyarakat pada ancaman bencana dan bagaimana pengurangan risikonbencana.Ulasan utama ini terangkai dalam tiga artikel Berita Utama Edisi Juni 2012 ini.Semoga menambah informasi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan danmasyarakat umumnya.Selamat membaca dan berkarya!Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email publikasi_djck@yahoo.comatau saran dan pengaduan di www.pu.go.idEdisi 6 4Tahun X4Juni 20123

erita utamaRekompakTorehkan Prestasi Dunia“Rekompak adalah model yang harusdiapresiasi terutama dalam unsur integritasdan pemberdayaannya”(Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto).Tulisan tangan Menteri Pekerjaan Umum RepublikIndonesia, Djoko Kirmanto, yang mengungkapkanapresiasi atas keberhasilan Rekompak tertulis tegasdi atas selembar albatross (bahan sintetis untukmencetak baliho). Di sebelahnya, pesan bernada lebihbombastis digoreskan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya BudiYuwono berbunyi; “Rekompak Cipta Karya telah MenorehkanPrestasi Dunia. Selamat!”.Rekompak adalah akronim dari Rehabilitasi dan RekonstruksiMasyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas. Kegiatan inidimulai sejak 2006 setelah terjadi gempa bumi di Daerah IstimewaYogyakarta, Klaten, Magelang, dan Boyolali. Di bawah kendaliDirektorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum,Rekompak telah membangun kembali 15,153 unit rumah, merehabilitasidan merekonstruksi 4.503 titik kegiatan infrastrukturpermukiman yang tersebar di 265 desa di Provinsi D.I Yogyakarta,Jawa Tengah, dan Jawa Barat.Bukan karena capaian semata, model pemberdayaan yangmengakar kuat dalam Rekompak pantas disemat telah menorehkanprestasi tersendiri bagi Indonesia dalam menanganibencana.“Membangun kembali daerah pascabencana tidaklah mudah,selain memerlukan perhitungan atau perencanaan yang matangdan menuntut keterlibatan penuh warga masyarakat, juga

erita utamamembutuhkan dana yang sangat besar,” tutur Menteri PU.Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan melalui pendekatan pemberdayaanmasyarakat, yakni menempatkan masyarakat men jadipelaku utama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi permukimandi wilayahnya sendiri.Pada malam resepsi tanda berakhirnya bantuan Java RecontructionFund (JRF) di pelataran Candi Prambanan, Rabu (30/5)malam, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dengan banggamenyebut kegiatan ini telah mendapat apresiasi di tingkat dunia.“Kalau semua itu dianggap sebagai prestasi, pasti hanyabisa dicapai melalui kerja keras dan sinergitas para pemangkukepentingan, yaitu masyarakat sekitar daerah bencana, penerimamanfaat, organisasi masyarakat, pemerintah pusat, provinsi dankabupaten/kota serta negara dan lembaga donor,” tuturnya.Rekompak didanai oleh gabungan negara dan lembaga donoryang tergabung dalam JRF. Mereka adalah Belanda, Inggris,Kanada, Finlandia, dan Denmark, bersama dengan World Bankdan Komisi Eropa. Total bantuan senilai 71,6 juta US Dollar yangdicairkan JRF mulai 2007 lalu dialokasikan 71% untuk membangunrumah tahan gempa, 27% untuk merehabilitasi lingkungan danmemulihkan nafkah kehidupan masyarakat dan sisanya, 2% untukkeperluan administrasi JRF.Ayunan Langkah PertamaDari awalnya menangani gempa dan tsunami Aceh dan Nias,Rekompak berlanjut ke wilayah Jawa, khususnya Jawa Tengah, DIYogyakarta, dan Jawa Barat. Yogyakarta digoyang gempa padaMei 2006, tiga bulan kemudian giliran wilayah Jawa Barat dilandatsunami (Pangandaran, Ciamis), dan pada 2010 DI Yogyakarta danjawa Tengah terkena dampak erupsi Merapi. Pembenahan rumahyang hancur adalah prioritas utama masyarakat yang terkenagem pa maupun tsunami.Sesuai dengan lingkup tugasnya, rehabilitasi dan rekonstruksirumah dan permukiman penduduk menjadi tanggung jawab KementerianPekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal CiptaKarya.Kebutuhan mendesak masyarakat untuk merehabilitasi rumahsegera dijawab Ditjen Cipta Karya dengan mengerahkan fasilitatoryang sudah siap di lapangan. Ditjen Cipta Karya bergerak cepatdengan menugaskan Program Penanggulangan Kemiskinan diPerkotaan (P2KP), salah satu program di bawah pengendalianDi rektorat Jenderal Cipta Karya untuk segera melaksanakan rehabilitasidan rekonstruksi rumah dan permukiman penduduk diwilayah Klaten dan Bantul.“Tiga minggu pascagempa, Tim P2KP sudah bergerak di lapangandan dalam waktu 8 bulan berhasil membangun 6.480 unitrumah,” kata Djoko melanjutkan ceritanya.Setelah Grant Agreement antara Pemerintah Indonesia denganJava Reconstruction Fund (JRF) ditandatangani pada 6Feb ruari 2007 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah dilanjutkanmelalui proyek Rehabilitasi Rekonstruksi Masyarakatdan Permukiman berbasis Komunitas (Rekompak), menjadi salahsatu proyek dibawah pengendalian Direktorat Jenderal Cipta KaryaKementerian PU.Jembatan di Desa Ketep,Magelang dibangun olehmasyarakat dan Rekompak-JRFEdisi 6 4Tahun X4Juni 20125

erita utamaRelokasi rumah (hunian tetap)pascaerupsi Merapi di Batur,Cangkringan, Sleman, DIYMelalui pendampingan Rekompak-JRF, masyarakat telahber hasil menyusun Rencana Penataan Permukiman (RPP)/Community Settlement Plan (CSP) di 265 desa, membangun kembali15,153 unit rumah, merehabilitasi dan merekonstruksi 4.333 titikkegiatan infrastruktur permukiman yang tersebar di 265 desa danmelaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas warga melalui637 Pelatihan yang diikuti oleh 41.863 orang. Kegiatan tersebuttersebar di 3 Provinsi yaitu DIY, Jawa Tengah dan Jawa Baratdengan 9 kabupaten/kota sebagai lokasi sasaran REKOMPAK-JRF.Proyek REKOMPAK juga memfasilitasi Penataan Kawasan Pusakaatau Heritage di Kotagede, DIY dan Klaten, Jawa Tengah.Penataan kawasan pusaka (heritage) bukan hanya berupaya mewujudkanlingkungan permukiman yang lebih aman terhadaprisiko bencana, namun juga melestarikan pusaka budaya setempat.Selain itu semua, Rekompak juga memiliki beberapa Pilot Project,diantaranya adalah Penanganan Wilayah Rawan Longsor yangdilakukan dengan merelokasi 69 hunian warga dari 3 desa diKabupaten Bantul, DIY yang tinggal di wilayah rawan longsor ketempat yang lebih aman.Sedangkan Pilot Project kegiatan Good Governance atau tatakelola pemerintahan yang baik dikembangkan di 4 desa di ProvinsiDIY dan Jawa Tengah untuk mendorong terwujudnya pelaksanaankebijakan pelayanan publik yang berbasis aspirasi komunitas.Yang menggembirakan adalah, proyek REKOMPAK juga berhasilmenumbuhkan kembali kapital sosial masyarakat yangdiwujudkan dalam kegiatan gotong royong. Sampai saat ini, nilaigotong royong warga yang dicatat sebagai swadaya masyarakathampir mencapai Rp 20,5 milyar.Pasca Erupsi MerapiSelain pasca gempa, pada 2010 Rekompak dihadapkan lagi padarehabilitasi dan rekonstruksi dengan tetap didukung pendanaantambahan dari JRF senilai 3,5 juta USD dan PNPM Support Facility(PSF) sebesar 11,2 juta USD di mana Ditjen Cipta Karya menjadiExecuting Agency dari hibah tersebut.Pada pasca erupsi Merapi, Rekompak mendampingi kegiatandesa terdampak primer dan sekunder yang tersebar di KabupatenSleman, Klaten, Boyolali, dan Magelang. Turut andil dalam kegiatanini adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yangdengan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) memfasilitasi 13desa di Magelang sebagai terdampak sekunder, dan 3 desa diKlaten atas inisiatif Pemda sebagai strategi pengurangan risikobencana berbasis kawasan. Total ada empat kabupaten dengan104 desa.Dalam laporan Direktur Jenderal Cipta Karya kepada MenteriPekerjaan Umum dijelaskan, selain pendampingan, Rekompakjuga membangun 3.943 unti rumah yang terdiri dari 2.856 rumahterdampak primer erupsi (awan panas dan lava) dan 1.087 unitrumah terdampak sekunder (banjir lahar dingin). Melalui HousingReconstruction Sub-Grants bantuan Dana Rumah (BDR) Rekompakakan difasilitasi pembangunan 1.637 unit rumah, yaitu 172 unitdibiayai dari sub-grant JRF dan 1.465 unit oleh sub-grant PSF.Sedangkan 2.306 unit dibiayai dari APBN melalui BNPB.Proses rehabilitasi dan rekonstruksi sektor rumah dan permukimanpasca erupsi merapi dilakukan dengan merelokasi hunianwarga ke tempat yang lebih aman dan dilaksanakan secarabertahap disesuaikan dengan kesiapan masyarakat dan kesiapanlokasi lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap). Bagiwarga yang mempunyai lokasi yang dinyatakan aman oleh BMKGakan difasilitasi pembangunan huntapnya di lahan milik sendiri(relokasi mandiri). Sedangkan yang tidak mempunyai lahan akandifasilitasi pembangunan huntap di tanah kas desa (TKD).Sampai 15 Mei 2012, Rekompak berhasil memfasilitasi warga6

erita utamamembangun 602 unit huntap, yakni 327 unit dibangun di lahanmilik sendiri (relkoasi mandiri), dan 275 unit di lokasi TKD. 172 unityang dibangun melalui relokasimandiri dibiayai dari sub-grant JRF.Sedangkan 155 unit yang dibangun di lahan sendiri dan 275 unitdi lahan TKD dibiayai dari sub-grant PNPM Support Facility.Model kemitraanSementara itu Stefan G. Koeberly, country Director World Bank,dalam sambutannya mengungkapkan banyak prestasi yang telahdicapai oleh masyarakat Yogyakarta dan Jawa Tengah selamaenam tahun sejak JRF terbentuk.“JRF-Rekompak telah mengembangkan model yang suksesdalam pembangunan kembali pascabencana melalui kemitraan.Kami sangat bangga dengan prestasi ini serta kenyataan bahwamasyarakat tidak hanya telah bangkit kembali, namun jugaberkurang kerentaannya terhadap bencana,” sambut Koeberle.Kemitraan tersebut dilakukan antara JRF, KementerianPekerjaan Umum, Deutsche Gesselschaft fur InternationaleZusammenarbeit (GIZ), dan International Organization for Migration(IOM). Sebagai pelaksana proyek, JRF secara efektif membangunkembali masyarakat dan mata pencaharian yang dihancurkan olehberbagai bencana.“Pendekatan JRF terhadap rekonstruksi telah memberikanpengaruh yang sangat besar bagi pembelajaran dalam menghadapibencana dan upaya pemulihanm baik bagi Indonesiamaupun berbagai negara di dunia,” simpul Koeberle.Dengan kemitraan ini, selain telah membangun 15 riburumah di 270 desa, 5.000 proyek Infrastruktur, dan 7.000 huniansementara (Huntara), juga memberikan keterampilan teknis. Keterampilanbisnis dan teknis telah diberikan kepada lebih dari6.200 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hampir separuhUMKM yang dibantu dimiliki perempuan.Bantuan keuangan berupa pinjaman juga disediakan bagilebihdari 10 ribu UMKM dan lebih dari 3.000 UMKM telah dibantupenggantian asetnya.Sementara Deputi Bidang Regional dan Otonomi Daerah Bappenas,Max Pohan, menambahkan bahwa secara keseluruhan,upaya pemulihan di Jawa merupakan suatu keberhasilan luarbiasa. Dan JRF merupakan bagian yang penting dalam prosesini. Pemerintah kini telah menerapkan pembelajaran JRF dalammenghadapi situasi pascabencana di masa depan.JRF dikoordinasikan oleh pemerintah Indonesia melaluiBappenas, untuk membantu upaya pemulihan Jawa Tengah,Yogyakarta, dan Jawa Barat setelah gempa bumi dan tsunami 2006silam. JRF diperpanjang hingga satu tahun sebagai tanggapan atasletusan gunung Merapi dai penghujung 2010. Seluruh dana hibahdari tujuh negara donor dihimpun melalui JRF senilai 94 juta USdolar. Bank Dunia berperan sebagai wali amanat bagi para donor,yaitu Uni Eropa, pemerintah Belanda, Inggris, Asian DevelopmentBank (ADB), pemerintah Kanada, Denmark, dan Finlandia. (bcr)Sosialisasi kepadamasyarakat adalah ruhpemberdayaan dalamRekompak-JRFEdisi 6 4Tahun X4Juni 20127

erita utamaMenata PermukimanKurangi Risiko BencanaTiba-tiba hiruk pikuk terjadi saat kentongan tanda gempadibunyikan. Puluhan warga menyelamatkan diri dengankeluar dari rumah mereka secepatnya. Ibu-ibu dan anakanakmenangis dan panik, sebagian yang lain terlihat lebihtenang dan ramai-ramai memberikan pertolongan kepadakeluarga yang anggotanya sakit maupun hamil tua. Tak lamakemudian beberapa anggota Kelompok Siaga Bencana (KSB)menggeledah rumah-rumah untuk memeriksa korban.8

erita utamakeluar rumah saat terjadi gempa, jika tak sempat keluar harusbersembunyi di bawah meja. Manajemen ini juga mencakup aspekbangunan, sebaiknya kaca rumah dilapisi kaca film agar tidakpecah berantakan jika kena getaran gempa, tidak menaruh barangdengan beban besar di tempat yang rawan jatuh, bagaimanamengangkat korban luka dengan kaki patah, ibu hamil, dan jompolainnya.Dengan seringnya melatih masyarakat untuk mewaspadaibencana, maka tak perlu khawatir saat kerjasama JRF danRekompak ini berakhir. Kekhawatiran itu memang wajar jikakemandirian dan keberdayaan belum terbentuk, fasilitator sudahtidak lagi mendampingi, KSB sudah tidak akrab lagi dengan alatkomunikasi HT, atau frekuensinya dirubah.“Walaupun Rekompak sudah tidak memiliki kegiatan lagi,masyarakat Jawa itu sudah berdaya, tak perlu lagi diingatkan untukterus berlatih. Manajamen kebencanaan sudah disosialisasikankepada masyarakat,” ujar salah seorang fasilitator.Tidak hanya pelatihan manajemen kebencanaan, penataanbangunan dan lingkungan juga sangat diperlukan. “Pada saatterjadi bencana, korban banyak berjatuhan bukan di dalamrumah, justru saat mereka sudah di luar karena tertimpa bangunanmaupun utilitas lainnya. Itu disebabkan tata bangunan danlingkungan yang buruk,” ungkapnya.Solusinya adalah dengan menyusun Rencana PenataanPermukiman (RPP) dengan didampingi fasilitator, masyarakatmenyusun RPP selama kurang lebih enam bulan. Dengan RPP,masyarakat diatur jika ingin mendirikan bangunan di kawasanrawan bencana lokal, seperti banjir tau gempa, atau dengan tidakmembangun rumah di jalur evakuasi.Setelah menyusun RPP, mereka diberikan program penataanpermukiman seperti jalan lingkungan, prasarana air bersindan sanitasi. Namun jika sudah mendapatkan program selaindari Rekompak, fasilitator Rekompak hanya bisa membantuoperasionalisasi dan perawatannya saja. RPP yang merencanakanprogram lima tahun sebuah desa tidak mungkin selamanyadifasilitasi oleh Rekompak, maka selanjutnya peran PemerintahDaerah akan dominan di sana, seperti program PenguranganRisiko Bencana (PRB), dan lainnya.RPP tersebut menjadi pegangan masyarakat dalam wadahMusrenbang agar program-program yang memreka butuhkandan sudah ada di dokumen RPP bisa tersalurkan di Musrenbang.(bcr)Salah satu jalan evakuasi yangdibangun Rekompak-JRF diSleman10

erita utamaRelokasi Bantul:Menuju Tempatyang Lebih AmanIbu Tukijem adalah salah satu warga sepuhDusun Jatirejo, di Desa Wukirsari, KabupatenBantul. Seingatnya, desanya selalu terkenabanjir.Dia dan para perempuan sepuh lain di desanyatelah mengalami sekurangnya enam longsor besardalam hidup mereka, saat lumpur sungai yangmenyeret rumah dan pepohonan. Gempa 2006juga mengakibatkan longsor. Namun, longsor kecilsemakin sering terjadi setiap tahun saat musim hujan. Longsorterbaru terjadi pada awal tahun ini, Januari 2012. Penyebabnyabukan penggundulan hutan, melainkan hujan dan kualitas tanah,serta tebing terjal yang mengelilingi desa.Ibu Tukijem masih suka mengunjungi rumah lamanya padasiang hari untuk memelihara tanaman cabai, walaupun sekarangia tinggal di kampung baru bersama dengan 35 keluarga lain.Seperti halnya warga lain yang mengungsi, Ibu Tukijem sepakatdengan petugas desa untuk tidak kembali ke tempat tinggalasalnya, kecuali untuk menggarap lahan.Berbeda dengan masyarakat lain yang tinggal di wilayahberbahaya yang berisiko tinggi, warga Jatirejo tidak perlu dimintauntuk pindah. Sejak 2004, mereka telah mengajukan petisi kepadapemerintah daerah untuk mendukung relokasi.Bayu Bintoro adalah kepala desa, atau Pak Lurah Wukirsari, dania menjelaskan sejarah panjang relokasi. “Setiap musim hujan sayamengkhawatirkan nasib dusun-dusun di Wukirsari, sampai sayatak bisa tidur. Saya tahu, para kepala desa akan berjaga sepanjangmalam selama musim hujan, meningkatkan kewaspadaan, danmenenangkan masyarakat,” jelasnya.Pada 2004, masyarakat meminta tanah desa dialokasikanEdisi 6 4Tahun X4Juni 201211

erita utamauntuk relokasi. Selama beberapa tahun berikutnya, warga danpak lurah mendatangi semua saluran resmi sampai ke kabupatenuntuk mendapatkan dokumen dan otorisasi yang tepat untuktransfer lahan yang sah. Lahan harus dinilai, dan survey geologispun dilakukan. Pada 2008, JRF mulai mendukung proyek inimelalui proses Rencana Pembangunan Permukiman (RPP) yangdilakukan oleh proyek rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakatdan permukiman berbasis komunitas (Rekompak). Pembangunanrumah dimulai tahun 2010.Pak Sogiman, seorang pembuat wayang, adalah salah seorangpengungsi yang telah menjalani relokasi. “Setiap musim hujan,kami tidak bisa tidur malam hari karena takut longsor. Namun, dimusim kemarau kami kekurangan air,” katanya.Pada suatu malam setahun yang lalu, saat hujan lebat, sebatangpohon yang tumbuh di atas bukit di belakang rumahnya tumbang,meluncurkan bebatuan dan tanah. Longsoro menimpa rumah danmenghantam kamar tidurnya. Keluarganya menyelematkan diri,dan ia berbisik, “Kami tidak punya keberanian lagi”.Ia, istri dan anaknya sekarang lega karena sudah tinggal ditempat lebih aman dan ia pun menyebutkan kelebihan lainnya.Apa itu? Usahanya meningkat karena sekarang para pembelilebih mudahmenghubunginya. Akses mendapatkan air bersih takmasalah lagi, anak-anak lebih mudah ke seklah.Beberapa anggota masyarakatpun berpartisipasi dalampelatihan kesiapsiagaan dan perencanaan terhadap bencana,walaupun hal ini masih perlu disampaikan kepada masyarakatlainnya. Rambu-rambu evakuasi secara jelas terlihat di kampongbaru, dan beberapa latihan simulasi telah dilakukan, misalnyalatihan menghadapi longsor dan gempa bumi. Pelatihan diperluashingga belajar cara membantu evakuasi orang yang palingberisiko, misalnya orang yang susah mobilitas, dan lainya.Lebih banyak lagi keluarga yang harus direlokasi pada tahuntahunmendatang. Sementara itu, dengan dukungan JRF melaluiRekompak, tindakan mitigasi bagi masyarakat yang masih menghadapiancaman longsor telah dibangun dinding penahan, sebagianjembatan diperkokoh, dan tepian sungai diperkuat.Setelah melewati banyak malam penuh kegelisahan, Pak Lurahyakin bahwa setelah melihat hasil positif dari relokasi yang dibantuRekompak, pemerintah daerah dan provinsi akan berkomitmendalam merelokasi keluarga yang paling berisiko ke tempat yanglebih aman. (Sekretariat JRF-Rekompak)12

liputan khususbegitu gagah berdiri sambil menenteng sebuah buku di tangankirinya dengan posisi terbuka. Tangan kanannya setengah terangkatseolah sedang menyampaikan pesan, layaknya gayaseseorang sedang bicara. Gaya Leimena ini seolah menegaskansebuah karakter, beliau adalah penggiat kesehatan yang takpantang menyerah menyampaikan kampanye kesehatan di pelosoknegeri.“Kehadiran patung ini tidak dimaksudkan untuk mengkultuskanpahlawan Leimena, tapi untuk mengenang jasa beliau sebagaimantan wakil perdana menteri era Soekarno tersebut,” kata SBY didepan ratusan warga Ambon.Patung setinggi lima meter itu dibuat dari dana APBD senilai Rp980 juta. Sedangkan monumen, batu prasasti, pelataran, ornamen,dan penanaman pohon dibiayai APBN melalui Ditjen Cipta Karyasenilai Rp 2,4 miliar.Dokter Johannes Leimena adalah tokoh asal Maluku yangditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh SBY melalui keputusanNo.52/TK tahun 2010.Salah satu infrastrukur yang diresmikan presiden adalah bidangCipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum meliputi lima SistemPenyediaan Air Minum (SPAM), serta Penataan dan RevitalisasiKawasan (PRK) di dua kawasan. Kedua sektor ini menghabiskandana APBN dan APBD senilai lebih kurang Rp 30 miliar.Di dua sektor tersebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) meresmikan SPAM Desa Seira dan Kota Saumlaki (KabupatenMaluku Tenggara Barat), SPAM Kota Bandanaira dan Desa Aboru diKabupaten Maluku Tengah, serta SPAM Desa Matapa di KabupatenSeram Bagian Barat. Selain SPAM juga diresmikan PenataanKawasan Lapangan Merdeka,dan Monumen Patung Leimena.Lokasi patung terletak di pertigaan Durian Pakah-Poka-Laha,Maluku.Selain Cipta Karya, dua bidang Pekerjaan Umum lainnya ituyaitu bidang sumber daya air seperti Bendung Daerah Irigasi (DI)Samal, Bendung DI Kobi. Bidang Bina Marga seperti Jembatan WaiTona Hitu, Jembatan Galala – Passo, dan Jalan Way Geren, sertainfrastruktur bidang Cipta Karya.“Kita juga meresmikan selesainya berbagai proyek di Maluku.Proyek ini didanai negara oleh APBN dan APBD. Dengan selesainyaproyek ini, akses rakyat ke sarana ekonomi, pendidikan, olahragadan peribadatan semakin mudah,” tambah SBY.Usai peresmian, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmantosempat mengunjungi proyek Jembatan Merah Putih yang sudahdilakukan pemancangannya pada 2011 lalu.ManfaatDenyut nadi Kabupaten Maluku Tenggara Barat terpusat di KotaSaumlaki dengan jumlah penduduk 22.222 Jiwa. Meskipunmemiliki kekayaan laut yang melimpah, kota ini tidak memilikiindustri, sehingga semua barang harus dibeli dari Surabaya ataukota lain. Kondisi eksisting pelayanan air minum di Kota Saumlakimelalui jaringan PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengansumber air baku mata air sebesar 137 liter per detik dengan totalSambungan Rumah (SR) sebesar 300 SR. Rendahnya cakupanpelayanan PDAM dikarenakan jaringan perpipaan distribusi utama14

liputan khususPembangunan fasilitas senilai Rp 180 miliar ini diantaranyameliputi, tiga unit asrama santri tiga lantai dengan luas 516 m 2yang dapat menampung 385 santri. Bangunan zikir dua lantaiseluas 516 m 3 yang menampung 344 peziarah. Selain itu jugagerbang dan gardu jaga dua unit, serta sarana dan prasaranalingkungan antara lain terdiri dari plaza penerima, reservoir, sumurdan ME.Semetara itu, Menkokesra Agung Laksono menjelaskan,peresmian tersebut hanya tahap awal, yakni meliputi bangunanuntuk tempat dzikir peziarah, asrama, serta dapur. Sedangkanuntuk tempat parkir dan museum akan diresmikan pada tahapselanjutnya.“Karena memang pembangunan area makam Gus Dur inidilakukan secara bertahap. Makam Gus Dur ini akan kita jadikantempat wisata religi yang potensial,” kata Agung.Mewakili keluarga, Gus Sholah mengucapkan terima kasihkepada pemerintah yang telah melakukan pembangunan makamkakaknya itu. Menurut Gus Sholah, semua itu berawal dari jumlahpeziarah yang terus meningkat dari hari ke hari. Jika hari biasa,jumlah peziarah sekitar 2 ribu orang. Sedangkan pada hari libur,jumlah peziarah mencapai 7 sampai 8 ribu orang.“Saya juga ucapkan terima kasih kepada KementerianPerkerjaan Umum yang telah merencanakan dan membangunfasilitas ini,” kata Gus Sholah.Dengan selesainya pembangunan fasilitas ini maka parapengunjung semakin nyaman dalam berziarah. Pembangunanini memang bertujuan untuk meningkatkan kualitas fisikdan kehidupan kawasan sebagai bagian penting dari sejarahperjalanan hidup Presiden RI yang ke-empat, KH. AbdurrahmanWahid. (dvt)Menko Kesra Agung Laksonodidampingi Sholahudin Wahid danDirjen Cipta Karya berdoa di depanMakam Gus Dur18

info baruprogram SPBM dengan 34 kabupaten/kota dari lima provinsi.Alokasi senilai US$60 juta yang berasal dari pinjaman AsianDeveloment Bank tersebut akan digunakan untuk SPBM di 1.350lokasi selama tiga tahun.”Untuk program tahun ini akan dilakukan di 500 lokasi,” ungkapDirektur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Budi Yuwono kepada parawartawan usai acara penandatanganan tersebut.Program ini akan dilakukan pada lima provinsi yaitu JawaTengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Utaradan Sulawesi Selatan. Budi Yuwono menjelaskan, nantinya setiaplokasi akan mendapatkan dana sebesar Rp 350 juta.”Satu kabupaten/kota bisa mendapat 10-20 lokasi pelaksanaanprogram, tergantung kesiapan mereka,” imbuhnya.Persyaratan bagi daerah untuk mendapatkan program SPBMtersebut, menurut Dirjen Cipta Karya sangat mudah. Hal utamaialah memiliki komitmen kuat mengenai penanganan sanitasi diwilayahnya masing-masing. Disamping itu, daerah hanya harusmenyediakan tanah untuk lokasi SPBM seluas 200 meter persegidan biaya operasional senilai 5 persen dari total nilai program.Program SPBM merupakan salah satu upaya pemerintahIndonesia untuk mencapai target Millenium Development Goals(MDGs) bidang sanitasi yaitu meningkatkan akses pelayanansanitasi yang layak di perkotaan dan perdesaan hingga mencapai62,41 persen pada 2015. Budi Yuwono mengatakan, hingga saatini masih ada 40 juta orang Indonesia yang melakukan buangair besar secara sembarangan. Kondisi tersebut menempatkanIndonesia berada pada urutan nomor tiga di Asia sebagai negaradengan pelayanan sanitasi terburuk.Melalui program SPBM ini, diharapkan sebagian masalahsanitasi di Indonesia dapat teratasi. Dengan dana senilai Rp 350juta untuk setiap lokasi, nantinya akan dibangun sarana pengolahair limbah yang dapat melayani 70-100 Kepala Keluarga.Pilihan teknologi pengolah air limbah yang dibangun adalahteknologi yang dapat mengolah air limbah rumah tangga dandapat dikelola oleh masyarakat termasuk produk-produk dariprodusen lokal yang sudah teruji melalui Pusat Penelitian danPengembangan Permukiman Kementerian PU.Selain bantuan melalui pinjaman luar negeri dari ADB ini,untuk tahun depan program serupa juga akan dijalankan pada3.500 lokasi dengan bantuan dari Islamic Development Bank.”Untuk total nilai bantuannya, untuk mudahnya silahkankalikan 350 juta dengan 3.500 lokasi,” tandasnya. (bcr)20

info baruPengelola Teknis Bangunan GedungHarus Lebih Sensitifdan ResponsifPermasalahan bangunan gedung yangbelakangan terpapar ke publik menuntutpara pengelola teknis bangunan gedungnegara (BGN) untuk lebih responsif dansensitif. Ini untuk mengantisipasi danmengurangi potensi permasalahanpenyelenggaraan BGN yang dilakukankementerian dan lembaga pemerintahlain. Contoh kasus yang paling hangatsaat ini misalnya pembangunanPusat Pendidikan dan Latihan Atlit diHambalang, pembangunan gedung kantorKemenkokesra, PPATK, dan lainya.kompleks Pusdik Atlet di Hambalang,BogorBelakangan ini Kementerian PU sering disorot menyusulbanyaknya masalah BGN tersebut, baiktahap perencanaan sampai pelaksanaan. DirekturJenderal Cipta Karya Kementerian PU, BudiYuwono, mengungkapkan hal itu saat memberiarahan kepada para peserta Pembinaan Tenaga Pengelola TeknisPenyelenggaraan Bangunan Gedung Negara, di Jakarta (18/6).“Sensitivitas harus melekat pada para pengelola teknis sebagaiwakil institusi. Jangan bergerak sendiri-sendiri, manfaatkan jaringanyang ada di Kementerian PU seperti Puslitbang Permukiman,dan lainnya,” tegas Budi.Budi menegaskan, tenaga pengelola teknis bertugas membantudalam pengelolaan kegiatan pembangunan gedung negara,khususnya bidang teknis administratif. Hal ini sesuai denganPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2005 yangmemberikan wewenang kepada Menteri PU untuk mengaturpenyelenggaraan BGN. Setiap pembangunan BGN yang dilaksanakanoleh kementerian dan lembaga atau SKPD harus mendapatkanbantuan teknis dalam bentuk pengelolaan teknis.Pimpinan Kementerian/Lembaga tersebut dapat memintaper panjangan penugasan Tenaga Pengelola Teknis untuk kegiatanpembangunan bangunan gedung negara yang merupakan kegiatanlanjutan dan/atau kegiatan proyek yang melebihi satutahun anggaran (multi years).Dalam Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005 tentangPeraturan Pelaksanaan UU No. 28 tahun 2002 tentang BangunanGedung tertulis bahwa “Wewenang Menteri PU mengaturPenyelenggaraan Bangunan Gedung Negara” yang dalam halEdisi 6 4Tahun X4Juni 201221

info baruKompleks Pusdik Atlet di Hambalang,Bogor pada saat konstruksiini diwujudkan dalam Peraturan Menteri PU No. 45/PRT/M/2007tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan GedungNegara.Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, makinmenegaskan fungsi dan tugas dari Pengelola Teknis, sebagai salahsatu bentuk bantuan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis provinsi setempat yangbertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembangunanbangunan gedung negara yang pembiayaannya bersumber dariAPBN/APBD.Bantuan Kementerian PU dilatarbelakangi permasalahanseperti masih banyaknya BGN dibangun sebelum mengantongiIMB yang kemudian diketahui lokasinya menyalahi tata ruang. BGNjuga tidak sedikit yang belum mentaati peraturan tata bangunandan lingkungan untuk ketetapan peruntukkan lokasi (zoning),Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB),Garis Sempadan Bangunan (GSB), Koefisien Daerah Hijau (KDH)yang memperhitungkan daerah resapan air dari Ruang TerbukaHijau (RTH), persyaratan ketinggian bangunan, dan lainnya. Aspekpenting lain yang juga sering terjadi adalah tidak dipenuhinyapersyaratan keandalan bangunan gedung yang berakibat padakegagalan konstruksi.Permasalahan lain BGN seperti tidak terpenuhinya persyaratankeandalan bangunan gedung (keselamatan, keamanan, kesehatandan kenyamanan) sehingga dapat terjadi kegagalan konstruksi,serta persyaratan-persyaratan lain seperti yang tertuang dalamPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan GedungNegara.“Karena itu, pengelola teknis harus memastikan bahwapenyelenggaraan BGN sesuai dengan tahapan kegiatan danperaturan perundangan. Dalam melaksanakan tugasnya, merekajuga harus berpedoman pada Standard Operating Procedure (SOP)dan kode etik,” jelas Budi.Menyangkut hal ini, Budi menambahkan, tugas-tugas pengelolateknis harus dirumuskan dan dikaji kembali karena seringnyadimanfaatkan dengan tidak benar oleh pihak lain yangme ngaku telah mendapat persetujuan dari Kementerian PU.“Jangan sampai Kementerian PU disebut-sebut saat adamasalah saja. Dari masalah yang muncul, bukan hanya pihakpenyelenggara yang terkena imbas, kita pun harusnya mengevaluasidi mana posisi kita saat gedung itu dibangun,” pungkasBudi.Pengelola Teknis BersertifikatSementara itu, menurut laporan Direktur Penataan Bangunan danLingkungan (PBL) Ditjen Cipta Karya, Guratno Hartono, tenagapengelola teknis BGN hingga saat ini berjumlah 120 orang ditingkat pusat dan sekitar 130 orang di provinsi.“Sesuai amanat Perpres Nomor 3 Tahun 2011, tenaga pengelolateknis harus bersertifikasi. Ditjen Cipta Karya bekerjasama denganPusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Kementerian PU telahmengeluarkan sertifikat kepada 40 tenaga pada tahap pertama,”kata Guratno.Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011,pemberian bantuan teknis dalam bentuk pengelolaan teknisharus dilakukan oleh tenaga pengelola teknis yang bersertifikat.Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Sertifikasi TenagaPengelola Teknis ini telah dimulai oleh Direktorat PBL untukangkatan pertama sebanyak 40 orang, dan akan dilaksanakansecara bertahap untuk diklat fungsional sertifikasi di Pusatmaupun di daerah oleh Pusdiklat Kementerian Pekerjaan Umum.Dengan demikian diharapkan semua tenaga pengelola teknissudah memiliki kompetensi yang memadai dan profesional.Guratno menambahkan, peningkatan kompetensi tidak hanyayang terkait skill (kemampuan) dan knowledge (pengetahuan)semata, namun di atas itu harus diimbangi dengan peningkatanattitude (perilaku). Untuk itu saat ini sedang disusun SOP dan KodeEtik Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara,yang di dalamnya mencakup dan mengatur tata laksana dan tatalaku tenaga Pengelola Teknis secara profesional. (bcr)22

info baruPencapaian Target MDGs :Perlu SE Bersama Tiga MenteriIndonesia memiliki waktu tiga tahun lagiuntuk mengejar target Tujuan PembangunanMilenium (MDGs) 2015. Capaian di bidangair minum dan sanitasi masih tertinggaldibandingkan bidang lainnya karena masihrendahnya komitmen pemerintah daerah.Porsi penganggaran untuk dua bidang CiptaKarya tersebut selama ini masih didominasiAPBN. Karena itu perlu Surat Edaran Bersamayang dikeluarkan Menteri Keuangan, MenteriPerencanaan Pembangunan Nasional(Bappenas), dan Menteri Dalam Negeri.Demikian salah satu kesimpulan Workshop PercepatanPencapaian Target Millennium Development Goals(MDGs) yang diselenggarakan Direktorat JenderalCipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) diJakarta (19/6). Acara ini dipandu Staf Ahli MenteriPU bidang Ekonomi dan Investasi Setiabudi Algamar danmenghadirkan narasumber antara lain Utusan Khusus PresidenRI untuk MDGs Nila Djoewita F. Moeleok, Direktur Perumahan danPermukiman Bappenas Nugroho Tri Utomo, Direktur Kesehatandan Gizi Masyarakat Bappenas Arum Atmawikarta, dan DirekturStatistik Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik (BPS)Hamonangan Ritonga.Dalam sesi diskusi, Direktur Jenderal Cipta Karya KementerianPU Budi Yuwono mengatakan, tiap level pemerintahan bertanggungjawabatas penyediaan air minum dan sanitasi yanglayak. Ada beberapa pemerintah provinsi yang ingin membuktikankomitmennya, ada yang lolos, ada juga yang terganjal di internalkementerian terkait.Pernyataannya mendukung utusan Pemerintah Provinsi SumateraBarat yang berniat menganggarkan Rp 65 miliar untuk airminum dan sanitasi. Namun dalam konsultasi anggaran denganKementerian Dalam Negeri tidak diizinkan atas dasar otonomidaerah.Nugroho Tri Utomo menambahkan, struktur pembiayaanAPBN tiap tahunnya meningkat, khususnya Kementerian PU. Iamencontohkan bidang sanitasi yang tiap tahun harus mencapairata-rata 5% dalam mengejar MDGs. Dengan pembiayaan APBNhanya mampu mengcover 1%, artinya APBD dan sumber lainnyaEdisi 6 4Tahun X4Juni 201223

info baruRakor PHLN 2012Pinjaman WajibGunakan Kontrak KinerjaKebijakan nasional terkait Pinjamandan Hibah Luar Negeri terus mengalamidinamika. Pemerintah masih terus berupayamengurangi pinjaman luar negeri, untukmenjaga keseimbangan anggaran tahun2014. Meskipun demikian, untuk programprogramyang mendorong kegiatanseperti pro growth, pro job, pro poor,dan pro environment akan mendapatkanprioritas, dimana Ditjen Cipta Karya masukdidalamnya.Di tahun 2013 ini, dalam rangka meningkatkan kinerjapelaksanaan proyek, Bappenas dan KementerianKeuangan telah memperkenalkan Kontrak Kinerja.Hal ini disusun mengingat banyaknya proyekyang memiliki tingkat penyerapan yang rendahdibandingkan dengan waktu pelaksanaan (progress varian lebihkecil).Untuk Tahun 2013, penyiapan Kontrak Kinerja telah dilakukanbersamaan dengan Trilateral Meeting dalam kerangka kerjapenyiapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).Oleh karena itu, diperlukan action plan bersama untukmenyelesaikan isu dan permasalahan pada saat implementasidalam rangka meningkatkan kinerja proyek. Peningkatan kinerjadapat dicapai dengan menetapkan proyeksi penarikan danapinjaman yang tepat dan dilaksanakan melalui suatu kontrakkinerja.Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono mengatakan, kegiatanpembangunan yang dibiayai dari sumber PHLN masih memerlukanpenajaman dalam pengelolaannya, khususnya pada prosesperencanaan dan penyiapannya. Ia menghimbau kepada seluruhjajarannya agar membuat pola yang lebih inovatif dan jugabermanfaat bagi masyarakat.“Asas manfaat dan inovasi ini perlu kita perhatikan. Jika polapolayang sudah ada saat ini kurang memadai perlu kita tingkatkanlagi,” katanya.Ia juga mengatakan bahwa dalam membuat programpinjaman harus berpegang pada prioritas pemerintah yaitu progrowth, pro job, pro poor, dan pro environment, dimana hal tersebutmerupakan payung kebijakan dalam melakukan pinjaman.“Dengan payung tersebut, maka program yang disusunbermanfaat dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar danmenurunkan angka kemiskinan,” kata Budi.Rakor PHLNKetua Panitia sekaligus Kasubdit Kerja sama Luar Negeri DitjenCipta Karya Dwityo A Soeranto mengatakan rakor ini bertujuanuntuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadapadanya perubahan peraturan dan kebijakan nasional mengenaipelaksanaan kegiatan yang bersumber dari kegiatan PHLN,serta adanya program-program strategis infrastruktur yang akanmenjadi prioritas untuk dibiayai melalui dana PHLN.“Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan Rapat KoordinasiPHLN Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2012 ini yaitu Informasidetail tentang rencana kegiatan Bidang Cipta Karya Tahun 2011 –2014 yang akan didanai melalui dana PHLN, berupa kegiatan yangdiprioritaskan beserta kesiapannya,” katanya.Edisi 6 4Tahun X4Juni 201225

info baruSebagai informasi, saat ini pinjaman Ditjen Cipta Karyamencapai US$ 2,52 miliar untuk tahun 2011-2014. ProgramPinjaman untuk membiayai pembangunan infrastruktur permukiman seperti, penyediaan SPAM Berbasis Masyarakat yangbersumber dana dari Bank Dunia, pembangunan TPA Regional diwilayah Mamminasata dari JICA, kegiatan Urban Sanitation andRural Infrastructure (USRI) dari ADB, kegiatan PNPM Perkotaan danPerdesaan dari Bank Dunia, ADB, dan IDB, perluasan jaringan airlimbah sistem terpusat dari ADB dan sebagainya.Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono mengatakan,kegiatan pembangunan yang dibiayai darisumber PHLN masih memer lukan penajamandalam pengelolaannya, khususnya padaproses perencanaan dan penyiapannya. Iamenghimbau kepada seluruh jajarannya agarmembuat pola yang lebih inovatif dan jugabermanfaat bagi masyarakat.26

info baruMengukur Kejujuran Pemerintahdengan LAKIPOktalina Mayasari *)Kementerian Pekerjaan Umum meraihkriteria B (baik) dalam penilaian LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Pemerintah Pusat Tahun 2011.Penghargaan tersebut diserahkan olehKementerian Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) diJakartaBerita tersebut sempat menghiasi muka lamanKementerian Pekerjaan Umum (www.pu.go.id) awaltahun 2012. Tentu saja kita patut berbangga hatidengan penghargaan yang kita terima. Penghargaantersebut diberikan kepada 82 kementerian/lembagadan kita adalah satu di antara 17 kementerian/lembaga yangmendapatkan peringkat B. Peringkat A hanya didapatkan oleh2 (dua) instansi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) danBadan Pemeriksa Keuangan (BPK). Peringkat yang kita perolehtersebut meningkat dari tahun sebelumnya, artinya akuntabilitaskinerja kita juga meningkat.Lantas apa sebenarnya LAKIP itu? Pertanyaan ini belum tentudapat dijawab oleh banyak orang kecuali orang-orang yangberkutat mengerjakannya setiap hari. Menurut Surat KeputusanKepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah, LAKIP adalah dokumen yang berisigambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah(AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematik danEdisi 6 4Tahun X4Juni 201227

info barumelembaga.Penyusunan LAKIP harus diikuti prinsip-prinsip pelaporan padaumumnya, yaitu jujur, objektif, akurat, dan transparan. Selain itu,juga harus memenuhi prinsip-prinsip berikut ini:1. Prinsip Lingkup PertanggungjawabanHal-hal yang dilaporkan dalam LAKIP harus proporsionaldengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masingmasingdan memuat keberhasilan maupun kegagalan.2. Prinsip PrioritasHal-hal yang dilaporkan dalam LAKIP adalah hal-hal yangpenting dan relevan bagi pengambilan keputusan danpertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upayaupayatindak lanjutnya.3. Prinsip ManfaatLaporan harus lebih besar manfaatnya daripada biayapenyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagipeningkatan pencapaian kinerja.4. Prinsip AkuntabilitasPrinsip ini mensyaratkan hal-hal yang paling dominan yangmembuat sukses atau gagal yang perlu dilaporkan.5. Prinsip PerbandinganLaporan dapat memberikan gambaran keadaan masa yangdilaporkan dibandingkan dengan periode-periode lain atauunit lain.Dengan prinsip-prinsip penyusunan seperti di atas, LAKIPdiharapkan dapat bermanfaat untuk:1. Peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah.2. Umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah.3. Peningkatan perencanaan di segala bidang, baik perencanaanprogram dan kegiatan maupun perencanaan penggunaansum ber daya organisasi pemerintah.4. Peningkatan kredibilitas instansi pemerintah di hadapan masyarakat.5. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalammelaksanakan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepadainstansi pemerintah.6. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakantugas umum pemerintahan dan pembangunan secarabaik, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.7. Mendorong terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel,sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien, dan responsifterhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.Dilihat dari definisinya, dokumen LAKIP mempunyai sistematikatertentu dalam penyusunan dan pelaporannya. Dari sisipenyusunan, dokumen LAKIP mempunyai sistematika penulisanyang sudah baku sesuai Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/29/M.PAN/2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerjadan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secaraumum, dokumen LAKIP disusun mengikuti sistematika berikut ini:Pengantar, Ringkasan Eksekutif, Pendahuluan, Perencanaan danPenetapan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, Penutup, dan Lampiran.Di dalam Bab 1 Pendahuluan dijabarkan mengenai Tugasdan Fungsi instansi penyusun LAKIP, Struktur Organisasi instansipenyusun LAKIP, dan Lingkungan Strategis baik internal maupuneksternal yang mempengaruhi kebijakan yang diambil olehinstansi penyusun LAKIP.Bab 2 Perencanaan dan Penetapan Kinerja terdiri dari duabagian, yaitu Rencana Strategis serta Rencana Kinerja danPenetapan Kinerja. Bagian Rencana Strategis memuat Visi. Misi,Tujuan dan Sasaran, serta Kebijakan, Program dan Kegiataninstansi penyusun LAKIP. Bagian Rencana Kinerja dan PenetapanKinerja memuat Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, danIndikator Kinerja.Bab 3 Akuntabilitas Kinerja terdiri dari beberapa bagian yaituPengukuran Kinerja pada Tahun Bersangkutan, PerbandinganData Kinerja dengan Tahun-tahun Sebelumnya, Evaluasi Kinerja,Analisis Akuntabilitas Kinerja, Aspek Keuangan, dan Hal-hal yangMemerlukan Perhatian untuk Peningkatan Kinerja.Di dalam Bab 4 Penutup dijabarkan mengenai keberhasilan danpermasalahan dalam rangka pencapaian kinerja instansi penyusunLAKIP yang terjadi selama tahun anggaran tersebut. Selain itu, didalam bab ini juga diuraikan mengenai strategi pemecahan yangakan diambil untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.Di dalam dokumen LAKIP harus dilampirkan Formulir PernyataanPenetapan dan Lampiran Penetapan Kinerja; FormulirRencana Kinerja Tahunan, dan Formulir Pengukuran Kinerja. Selainlampiran utama tersebut, dapat juga dilampirkan foto dan petakegiatan yang menunjukkan kinerja instansi penyusun LAKIP. Disini dapat juga ditambahkan penghargaan atas prestasi instansipenyusun LAKIP.Dari sisi pelaporan, dokumen LAKIP disusun secara berjenjangmulai dari tingkat Satuan Kerja sampai tingkat Kementerian.Instansi yang wajib menyusun dokumen LAKIP sesuai denganPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi No 29 Tahun 2010 adalah: Kementerian/ Lembaga;Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota; Unit Organisasi Eselon Ipada Kementerian/Lembaga; Satuan Kerja Perangkat Daerah/Satminkal Eselon II; dan Unit Kerja Mandiri. Dengan diterbitkannyaInstruksi Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/IN/M/2012 tentangPenyusunan, Pelaporan, dan Evaluasi LAKIP Tahun 2011 sertaPenetapan Kinerja Tahun 2012, maka seluruh unit organisasi dilingkungan Kementerian Pekerjaan umum wajib menyusun LAKIPtermasuk Satuan Kerja.Penyusunan LAKIP dimulai dari Satuan Kerja terkecil secaraberjenjang dan diintegrasikan kepada LAKIP unit kerja di atasnyasampai dengan Eselon I. Penyampaian LAKIP setiap SatminkalEselon I dan Unit Kerja Eselon II di lingkungan KementerianPekerjaan Umum dilakukan secara berjenjang dan disampaikankepada atasan langsungnya masing-masing dengan tembusankepada Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum danSekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. LAKIP masingmasingEselon I diintegrasikan ke LAKIP Kementerian yang dikoordinasikanoleh Sekretariat Jenderal Kementerian PekerjaanUmum untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden melaluiMenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi28

inovasiPembangunan Sanitasi IndonesiasAIIG Berikan AUD 40 jutaMuhammad Reva Sastrodiningrat *)Pelan tapi pasti, pembangunan sanitasidi Indonesia semakin meningkat. Halini ditunjukkan dengan perhatian besarpemerintah dalam hal peningkatan anggarandan juga program terkait bidang sanitasi.Seperti kita ketahui, salah satu target MDGstahun 2015 adalah meningkatkan pelayananpenduduk terhadap sanitasi yang layaksecara nasional sebesar 62,41 % untukmelayani 154 juta jiwa. Saat ini baru 55,6%penduduk Indonesia yang memiliki aksesyang layak.TPA regional Talu MelitoUntuk memenuhi rentang 6,81% tersebut, Pemerintahtelah menunjukkan kepedulian melaluipeningkatan alokasi anggaran untuk pembangunaninfrastruktur bidang sanitasi. Namun peningkatanalokasi pendanaan tersebut masih belum mampuuntuk membiayai total kebutuhan yang ada, untuk itu diperlukansumber dana lain dalam mencukupi kebutuhan dana tersebut.Saat ini Ditjen Cipta Karya telah merasakan banyaknya negaradonor yang mulai tertarik untuk memberikan dukungannya padasektor sanitasi di Indonesia. Salah satunya adalah PemerintahAustralia melalui AusAID yang akan memberikan bantuan kepadaPemerintah Indonesia untuk penyediaan infrastruktur bidangsanitasi melalui Program Hibah Infrastructure EnhancementGrant (IEG) Tahap II, atau dengan nama baru Australia IndonesiaInfrastructure Grants for Sanitation (sAIIG) senilai AUD 40 juta.Program ini merupakan kelanjutan Infrastructure Enhan cementGrants (IEG) tahap I yang telah dimulai pada tahun 2010-2011 dengan dana hibah sebesar AUD 5,6 juta yang diberikankepada 22 kab./kota. Jika dilihat dari jumlah pendanaan yangdiberikan oleh Pemerintah Australia maka terdapat kurang lebih7 kali peningkatan dari program sebelumnya. Sehingga dapatdikatakan bahwa Pemerintah Australia memiliki keseriusan dalammemberikan dana hibah ini untuk meningkatkan infrastruktur disektor Sanitasi.Program sAIIG ini merupakan pengembangan program IEG.Jika pada Program IEG, konsep yang dilaksanakan melalui mekanismePerformance Based untuk penyediaan infrastruktur subsektorair limbah dan persampahan, maka pada program sAIIGini akan dilakukan dengan konsep kinerja yang terukur (OutputBased). Konsep ini dilakukan dengan cara menyalurkan dana hibahlangsung ke kas daerah yang mana Pemerintah Daerah disyaratkanuntuk melakukan investasi bidang sanitasi terlebih dahulu sampaidengan terjadinya pelayanan dan manfaat untuk masyarakat, barukemudian digantikan oleh dana hibah.Dengan kata lain Hibah ini dimaksudkan sebagai dana penggantiAPBD yang telah digunakan untuk membiayai programsanitasi di masing-masing kabupaten/kota yang telah tercantumdalam dokumen Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK) dan Rencana32

inovasiProgram Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU CiptaKarya. Selain itu, bagi Kabupaten/kota yang sudah masuk kedalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman(PPSP) maka akan diberi kesempatan pertama untuk dapat meraihdana hibah tersebut, karena dikategorikan sebagai kabupatenkota yang sudah mempunyai kepedulian akan sanitasi.Seperti disampaikan sebelumnya bahwa kriteria daerahpenerima hibah ini diantaranya sudah memiliki SSK dan RPIJM.Selain itu Pemerintah Daerah telah memiliki rencana kom prehensifuntuk kegiatan fisik pembangunan air limbah dan/ataupersampahan tahun anggaran 2012-2014. Lebih dari itu, Pemdaharus mengalokasikan dana APBD sesuai dengan kriteria hibahdan masih ada beberapa kriteria lagi yang harus dipenuhi.Namun dalam program sAIIG ini terdapat usulan kriteriatambahan, yang mempertimbangkan aspek Good Governance danKesetaraan Gender dalam menetapkan kabupaten/kota pesertahibah. Prinsip-prinsip Good Governance dalam pemilihan Kab/Kotapenerima hibah ini diantaranya dinilai dengan mempertimbangkanaspek transparansi, partisipasi dan akuntabilitas seperti contohpemerintah daerah dapat menciptakan kepercayaan timbal balikdengan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjaminkemudahan didalam memperoleh informasi serta Pemda telahmendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalammenyampaikan pendapat di setiap proses pengambilan keputusanyang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsungmaupun tidak langsung.Sedangkan prinsip dari kesetaraan gender adalah denganmelibatkan anggota masyarakat baik laki-laki maupun perempuandalam kegiatan air limbah dan persampahan seperti prosesperencanaan program, penyadaran publik tentang pengelolaanair limbah dan persampahan serta keterwakilan perempuandalam pengelolaan program. Seluruh penetapan kriteria ini dimaksudkanuntuk lebih efektifnya penggunaan dana yang tersediadan dengan indikator hasil yang lebih terukur, mengarah kepadapencapaian sasaran MDGs.Jenis kegiatan yang akan digantikan oleh dana Hibah iniadalah untuk sektor Air Limbah yaitu pembangunan sistempengolahan air limbah terpusat skala lingkungan untuk 200-400KK. Pekerjaan ini harus menghasilkan sistem yang lengkap, terdiridari sambungan rumah, pipa air limbah, bak kontrol dan instalasipengolahan. Selain itu, terdapat pula kegiatan pembangunanjaringan air limbah terpusat skala lingkungan untuk minimal 50KK yang akan dihubungkan dengan sistem air limbah terpusat(offsite) yang sudah ada (skala kota).Sedangkan untuk sektor persampahan kegiatannya adalahpembangunan Stasiun Pembuangan Antara (SPA) yang terdiri darihangar, luas minimal 20.000 m 2 , Pagar, Bak pengendap untuk lindi,sumur resapan, area parker dan mesin pemadat. Seluruh kegiatandilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan standar teknis yang telahditetapkan.Sedangkan terkait dengan besaran dana hibah yang akandigantikan tentunya ada mekanisme tersendiri yang tertuangdalam pedoman pengelolaan. Untuk pembangunan SPA adalah50% yang telah disetujui oleh Appraisal Consultant secara tahunanPermukiman di kecamatanBanjarmasin Utara,Kota Banjarmasin,Kalimantan Selatandari total biaya pembangunan. Sedangkan besaran dana hibahyang akan digantikan untuk sektor air limbah terdapat duamekanisme.Pertama untuk pembangunan sistem pengolahan air limbahterpusat skala lingkungan adalah Rp 4.000.000/SambunganRumah dan untuk pembangunan jaringan air limbah terpusatskala lingkungan yang akan dihubungkan dengan sistem airlimbah terpusat yang sudah ada (skala kota) adalah 3.000.000/Sambungan Rumah. Namun kegiatan yang dibiayai dari DAKdan dana pendamping kegiatan yang bersumber dari hibah luarnegeri/APBN tidak dapat digantikan oleh dana hibah ini.Saat ini Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melakukansosialisasi terhadap pedoman pengelolaan program sAIIG ini.Sosialisasi ini menjadi gong untuk memulai pelaksanaan programyang mengundang instansi pusat dan 95 Kab/Kota khususnyayang telah dan sedang menyusun SSK, memiliki RPIJM dan rawansanitasi. Tujuan dari pelaksanaan sosialisasi ini adalah untukpenyampaian informasi kepada Pemerintah Daerah mengenaipedoman pengelolaan program sAIIG untuk pelaksanaan 2013-2014. Peserta dari Pemda yang hadir pada acara ini mencapaikurang lebih 80% dari undangan.Hal ini menunjukan bahwa Kab/Kota cukup serius dalammeningkatkan sektor sanitasi di daerah mereka. Harapan darikegiatan sosialisasi ini adalah terdapat pemetaan atau identifikasipemda yang potensial mendapatkan dana hibah sehingga merekasegera dapat menyampaikan surat minat beserta dokumendokumenyang disyaratkan dalam pedoman pengelolaan yangkemudian akan ditindaklanjuti oleh CPMU untuk segera diusulkankepada Kementerian Keuangan.Pada akhirnya program ini diharapkan dapat meningkatkankualitas kesehatan masyarakat melalui penyediaan prasaranabidang air limbah dan persampahan yang juga dapat menambahakses terhadap sistem pengelolaan air limbah dan persampahanserta mendorong pemerintah daerah agar bersedia meningkatkanalokasi dana yang selama ini dirasakan masih kurang kepadasektor sanitasi.*) Asisten Perencanaan CPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi Tahap IIEdisi 6 4Tahun X4Juni 201233

seputar kita31 Kabupaten/Kota AkanMendapat Hibah Air MinumKementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Cipta Karya kembaliakan memberikan dana hibah sebesar US$ 10 juta kepada 31Kabupaten/Kota. Sebanyak 11 kabupaten/kota saat ini telahselesai dilakukan baseline survey, sementara 20 yang lain dalamproses penyaringan minat dan penilaian dokumen. Hibah tersebutmerupakan bantuan dari United States Agency for InternationalDevelopment (USAID) yang dilaksanakan melalui AusAID.Direktur Pengembangan Air Minum Danny Sutjiono mengatakan,pelaksanaan program hibah air minum sama dengansebelumnya, dimana pemda mengajukan minatnya untuk kemudiandilakukan survey dan verifikasi. Hasil survey kemudiandiserahkan ke Kemenkeu untuk mendapat persetujuan, setelah itudilakukan pembangunan fisik lalu kemudian dilakukan pencairandana hibah.“Untuk 11 kabupaten/kota saat ini proses baseline surveysudah selesai tinggal menunggu proses administrasinya saja dariKemenkeu. Saya terima kasih kepada pemda yang telah sharingdana APBD dan juga membangun jaringan perpipaan,” kata Dannysaat membuka Rapat Koordinasi Program Hibah.Dirjen Cipta KaryaLantik Pejabat Eselon 4Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono melantik sembilan PejabatEselon 4 di lingkungan Ditjen Cipta Karya di Ruang Sapta TarunaKementerian PU, Jumat (22/6). Pelantikan tersebut disaksikan olehpara Direktur dan juga Kasubdit di lingkungan Ditjen Cipta Karya.Pejabat yang dilantik adalah Heri Supriyanta sebagai KepalaSubbagian Ortala Setditjen Cipta Karya, Erry Gunawan sebagaiKepala Subbagian Perundang-undangan Setditjen, Dwi Kuryantosebagai Kepala Seksi Teknik Air Minum Balai Teknik Air Minum danSanitasi Wilayah 1, Yuke Ratnawulan sebagai Kepala Seksi Rencanadan Kebijakan Subdit Jakstra Dit. Bina Program, Karmawan sebagaiKepala Subbagian Tata Usaha Dit. Bangkim, Muhammad Danialsebagai Kepala Seksi Perencanaan Subdit Rentek Dit. Bangkim,Laili Amanah sebagai Kepala Seksi Pembinaan dan Fasilitasi SubditPengaturan dan Pembinaan Kelembagaan Dit Bangkim, AstrianaHarjati sebagai Kepala Seksi Wilayah 1A Subdit PeningkatanPermukiman Dit. Bangkim, Bobby Ali Azhari sebagai Kepala SeksiWilayah II A Subdit Wilayah II Dit. PBL.Kemen PUSelenggarakan Hari Bersepeda Ke KantorKantor Kementerian Pekerjaan Umum tampak lengang,tidak ada satupun kendaraan bermotor kelihatan di tempatparkir. Pada Jumat (8/6), Kementerian Pekerjaan Umummenyelenggarakan Hari Bersepeda ke Kantor atau Bike nWalk dalam rangka mendukung gerakan hemat BBM. Semuapegawai tak terkecuali pejabat tidak boleh membawakendaraan bermotor ke kantor. Sebagai gantinya, semuapegawai menggunakan sepeda dan juga berjalan kaki menujuke kantor.Acara Bike n Walk kementerian PU ini diawali denganbersepeda bersama seluruh pegawai mengelilingi KantorKementerian Perkerjaan Umum yang dilanjutkan dengansenam bersama dan juga pembukaan Pekan Olahraga PUdalam rangka HUT RI ke 67. Hadir dalam acara teresebutWamen PU Hermanto Dardak, Ibu Lies Djoko Kirmanto sertapara pejabat di Kementerian PU.34

Kunjungi Kami diWebsite :http://ciptakarya.pu.go.idTwitter :@ditjenck

Citizen Journalism Cipta K aryaCerita adalah semangat. Maka perlusebuah rumah untuk menampungnya.Tulislah kisah perjalanan yang sudah membuka mata Anda, berbagilah dengan yang lain untukmemperkaya makna. Jurnalisme Warga Cipta Karya siap menampung kisah Anda lewat kata-kata dankarya foto.http://ciptakarya.pu.go.id/jurnalisme