risalah desentralisasi - UNDP

undp.or.id

risalah desentralisasi - UNDP

DecentralizationSupport FacilityBAPPENASRISALAH DESENTRALISASIMAY 2009MEMPERKUAT PERAN PROPINSI DALAMDESENTRALISASI INDONESIAIndonesia telah melalui proses reformasi politik danadministratif yang sangat pesat sejak tahun 1998.Salah satu komponen reformasi ini adalah perubahandari bentuk pemerintahan yang sentralistis menjadistruktur yang terdesentralisasi. Dengan devolusiberbagai fungsi pemerintahan ke tingkatkabupaten/kota, desentralisasi memperkuatkewenangan dan memberikan tanggung jawab yanglebih besar kepada pemerintah daerah. Namun, seiringdengan berjalannya proses desentralisasi, beberapainkonsistensi kebijakan dan peraturan yang terkaitjuga berlangsung.Siapa bertanggung-jawab terhadap siapa?Desain desentralisasi Indonesia yang ditetapkanmelalui UU 22/1999 dan UU 32/2004 menggabungkantujuan-tujuan politik dan ekonomi. Tujuan ekonomiyang hendak dicapai melalui desentralisasi adalahmewujudkan kesejahteraan melalui penyediaanpelayanan publik yang lebih merata danmemperpendek rentang antara penyedia layananpublik dan masyarakat lokal. Tujuan politikdesentralisasi adalah demokratisasi pemerintahandaerah melalui pertanggungjawaban langsung kepaladaerah kepada konstituen mereka di daerah.Dua tujuan yang berbeda tersebut menimbulkanbanyak komplikasi dalam pelaksanaannya, antara laintimbulnya perbedaan penafsiran tentang kewenanganpusat dan daerah tentang bidang kewenangan dantanggung-jawab. Secara umum, para pemangkukepentingan sepakat bahwa prinsip desentralisasiIndonesia adalah 'negara kesatuan yangterdesentralisasi', yang berarti kekuasaan dankewenangan negara dilimpahkan sebagian sebagaiotonomi daerah. Sejalan dengan tuntutandemokratisaisi sejak 2004 pemilihan kepala daerahserta anggota DPRD dilakukan secara langsung.REVAMPING THE ROLE OF THE PROVINCE ININDONESIA'S DECENTRALISATIONIndonesia has undergone rapid political andadministrative reforms since the advent of democracyin 1998. An important component of these reforms is themove from a highly centralised form of government toa decentralised structure, devolving increasingfunctionality to the regency/city level, therebyempowering local authorities and providing greatergovernmental accountability to the local constituents.However, while the process of decentralisation continuesto evolve, the current decentralisation scheme ischaracterised by policy and regulatory inconsistencies.Who answers to whom?Indonesia's decentralisation design, which is governedby the Laws no. 22/1999 and no. 32/2004, integratespolitical and economic objectives. The economic aimsare to better people's welfare by providing equitablepublic services and to shorten the span between publicservice providers and local communities.Decentralisation's political objective is thedemocratisation of local governments, which is done byproviding direct accountability of the heads of localgovernments to their constituents.These different objectives create implementationcomplications, including different interpretations on theauthorities and areas of responsibilities of national andlocal governments. In general, stakeholders agree thatthe principle of Indonesia's decentralisation is that of a'decentralised unitary state', meaning power andauthorities are partly delegated to the regions. In linewith the demands of democracy, since 2004, elections oflocal heads of regions and members of local councils areconducted through direct elections.


Pelaksananan demokrasi secara langsung tersebutmenimbulkan komplikasi baru dalam pelaksanaantata kepemerintahan Negara kesatuan, karena belumada kesamaan pandangan kepada siapa pemerintahdaerah bertanggung jawab? Kepada pemerintahnasional sebagai sumber kekuasaan dan kewenanganpemerintahan, atau kepada pemilih lokal sebagaisumber kekuasaan politik.Dalam UUD 1945 setelah amandemen, UU 22/1999dan UU 32/2004 kedudukan propinsi tidak ditetapkansecara jelas, padahal keberadaannya sangatdibutuhkan oleh Pemerintah nasional untukmenjalankan fungsi koordinasi dan pengawasanterhadap pelaksanaan fungsi pemerintahan danpelayanan umum oleh pemerintah daerah. Propinsidalam sistem pemerintahan daerah yang berlaku tidakmemiliki kewenangan yang jelas atas kabupaten/kota.Sebaliknya, pemerintahan kabupaten/kota dapatberhubungan langsung dengan Pemerintah Pusat,Akibatnya, daerah otonom merasa tidak perlubertanggung-jawab pada propinsi dan kenyataan inimelemahkan fungsi koordinasi dan pengawasan olehgubernur. Permasalahan ini diperburuk dengan tidakadanya kewenangan keuangan propinsi ataskabupaten/kota.This direct democracy creates new complications in aunitary state such as Indonesia. This is because there isyet a common understanding as to whom should thelocal governments be answerable: to the nationalgovernment as the source of governmental authoritiesand power, or to local constituents as the source ofpolitical power?In the amended 1945 Constitution, and in the Laws no.22/1999 and 32/2004, the position of the province is notclearly set out, despite the need for this level ofgovernment to undertake coordination of localgovernments and oversight on the provision of publicservices. In the current governmental system, the provincehas no clear authority over the regency/city. In fact,regency/city governments may have directcommunications with the national government. As aresult, regencies/cities feel no need to relate to theprovince, which weakens the coordination and oversightfunctions of the governor. This problem is furtherexacerbated by the lack of provincial budgetary powerover the regency/city.Beberapa jenis desentralisasiDevolusi, juga dikenal sebagai desentralisasi politik,mengacu kepada pemberian kuasa atau urusan daripemerintah nasional kepada pemerintah daerah.Devolusi memberikan beberapa kewenangan pentingkepada pemerintah daerah, seperti perpajakan danpelayanan dasar. Pertimbangan utama dari devolusiadalah pemberdayaan masyarakat, di mana konstituenlokal diberikan hak untuk menentukan pemerintahansendiri agar mereka dapat mengelola kesejahteraanmereka dengan lebih baik. Devolusi adalah elemenutama, walaupun bukan satu-satunya, dalamdesentralisasi Indonesia.Dekonsentrasi, atau desentralisasi administratif,mengacu kepada desentralisasi kewenanganpemerintah nasional kepada pemerintah-pemerintahdaerah atau perwakilan dari kementerian/lembaganasional. Di Indonesia, dekonsentrasi dilaksanakanmelalui gubernur dan instansi vertikal kementeriannasional. Pendanaan urusan dekonsentrasi diIndonesia utamanya diberikan untuk aktifitas nonfisikseperti koordinasi, perencanaan, fasilitasi,pelatihan, pengawasan, dan pembinaan.Types of decentralisationDevolution, also known as political decentralisation,refers to the transfer of powers or functions from thenational government to the sub-national governments.Devolution provides sub-national governments withcertain key powers, such as taxation and managementof basic services. The main basis of devolution iscommunity empowerment, where local constituents aregiven the right to govern themselves in order to havecontrol of their own welfare. Devolution is the main,although not the only, element of Indonesia'sdecentralisation.Deconcentration, or administrative decentralisation,refers to decentralisation of the national governmentauthorities to sub-national governments or regionalbranches of national ministries and agencies. InIndonesia, deconcentration is conducted through theprovincial government and branches of nationalministries/agencies. Deconcentration funding inIndonesia is provided for non-physicalactivities/authorities, such as coordination, planning,facilitation, training, monitoring, and control.


Delegasi adalah mekanisme desentralisasi dimanabeberapa fungsi pemerintahan diberikan kepadapemerintah daerah. Di Indonesia, semua tingkatanpemerintah daerah bertanggung-jawab untukmemberikan beberapa pelayanan yang didelegasikanoleh pemerintah nasional. Delegasi di Indonesiamengambil nama 'tugas pembantuan'. Di Indonesia,pendanaan tugas pembantuan diberikan untukaktifitas-aktifitas fisik, seperti pengadaan aset dankonstruksi fasilitas fisik.Sumber: Bank Dunia (2005); GTZ Philippines, Konrad Adenauer StiftungPhilippines, Local Government Development Foundation Philippines (2006);PP no. 7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.Delegation is a decentralisation arrangement in whichsome governmental functions are transferred to subnationalgovernments. In Indonesia, all sub-nationalgovernments are responsible for delivering certainservices delegated by the national government.Delegation in Indonesia takes the name 'assistance tasks'.In Indonesia, delegation or assistance task funds areprovided for physical activities, such as the procurementfor assets and the construction of physical facilities.Sources: World Bank (2005); GTZ Philippines, Konrad Adenauer StiftungPhilippines, Local Government Development Foundation Philippines (2006);GR no. 7/2008 on Deconcentration and Assistance Tasks.Walaupun Pemerintah telah mengeluarkan PP no.38/2007 tentang pembagian kewenangan,pelaksanaan urusan pemerintahan masih salingtumpang tindih. Masih tidak jelas apakah fungsi-fungsikebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan sebaiknyadipisahkan atau dibagi antar tingkatan pemerintahan.Selain itu, juga menjadi kurang jelas kepada siapapemerintah daerah bertanggung jawab. Situasi inidapat membahayakan tujuan desentralisasi, yaitupeningkatan kualitas pelayanan dan pertanggungjawabanpublik.Merumuskan peran gubernur dan menemukaninstrumen kebijakanPeran ganda gubernur, sebagai kepala daerah otonomdan sebagai wakil pemerintah pusat, serta keterbatasankewenangan yang dihadapi oleh gubernur danpemerintah propinsi, adalah dua masalah utama yangperlu ditangani. Permasalahan ini terkait pula denganadanya kebutuhan akan kejelasan hubungankewenangan yang efektif antara pemerintah propinsidan kabupaten/kota, dan dengan penyediaan sumberdaya untuk gubernur dan pemerintah propinsi untukdapat melaksanakan tugas-tugas mereka.Pilihan-pilihan untuk memperjelas peran gubernur danpemerintah propinsi berkisar antara dua ekstrim:gubernur sebagai kepala daerah otonom dan dipilihlangsung, dan gubernur sebagai perwakilan pemerintahpusat dan dipilih oleh Presiden. Di antara duapilihan ini ada pula beberapa usulan kebijakan sejalandengan konsepsualisasi bentuk-bentuk desentralisasi,yaitu devolusi, dekonsentrasi, dan delegasi fungsipemeritnahan atau tugas pembantuan, sertapenetapan instansi pemerintahan yangmenjalankannya.Furthermore, although the Government has alreadypassed a regulation in 2007 on the division and sharingof responsibilities across the different levels ofgovernment, the actual governmental functions stilloverlap. It is not yet clear whether functions of policymaking,monitoring, and implementation should bedivided or shared and neither is it apparent to whom thelocal governments should be accountable. This situationmay be jeopardising the objectives of decentralisation,better public services and accountability.Defining the role(s) of the governor and identifyingpolicy instrumentsThe dual role of the governor, as head of an autonomousregion as well as the representative of the nationalgovernment, and the power limitations faced by boththe governor and the provincial government are themain problems to be tackled. These include being morespecific with regard to the dual role of the governor,about having an effective power relative to localgovernments, and regarding the provision of resourcesfor the governor and provincial government to carry outtheir tasks.The options to specify the role of the governor and theprovincial government range between two extremes: thegovernor as the head of an autonomous region andpopularly elected, and the governor as the representativeof the national government and selected by the President.In between, there are also various suggestions along thedifferent forms of decentralisation, which are devolution,deconcentration, and delegation of governmentalfunctions (or assistance tasks), as well as along the typesof implementing governmental bodies.


Pilihan-pilihan di atas juga menunjukkan adanyakebutuhan untuk memberikan kewenangan anggaranbagi pemerintah propinsi, terkait denganhubungannya dengan pemerintah kabupaten/kota.Pengalaman dari propinsi-propinsi otonomi khusus,Aceh dan Papua, dapat memberikan pelajaranpelajaranyang relevan. Kewenangan anggaran inipenting agar propinsi atau gubernur dapatmemberikan insentif dan disinsentif kepadapemerintah kabupaten/kota dalam memperbaikikualitas pelayanan publik mereka atau dalam menaatiperaturan-peraturan dan standard-standar nasional.Pilihan-pilihan kebijakan yang realistis untukperbaikan peran gubernur sedapat mungkinmempertimbangkan beberapa keseimbang-ankebijakan. Keseimbangan-keseimbangan yangharmonis perlu dicapai antara beberapa aspekdesentralisasi: antara akuntabilitas politik di daerahdan efisiensi kepemerintahan, antara kewenangansektoral/urusan dan kewenangan pemerintahanumum, dan antara kepentingan lokal, prioritas wilayah,dan prioritas nasional.Pertama, gubernur yang dipilih langsung dapatmelaksanakan tugas koordinasi dan pengawasan jikadiberikan kewenangan anggaran atas kabupaten/kotadibawah yurisdiksi propinsi terkait. Kedua, walaupungubernur dan propinsi sudah diberikan tanggungjawabatas pelaksanaan berbagai urusan, mereka jugaperlu diberikan otoritas lebih besar dalam pelaksanaantugas peme-rintahan, tidak saja untuk pengawasandan koordinasi, tapi juga untuk perencanaan danpembangunan regional. Terakhir, gubernur danpropinsi memiliki posisi strategis untuk menyalurkankebutuhan kebijakan dan ekonomi dari daerah merekamasing-masing ke tingkat nasional, dan sebaliknyauntuk menyesuaikan implementasi kebijakan nasionaldengan karakter daerah masing-masing. Dengandemikiran propinsi akan menjadi katalisator dalammenyeimbangkan berbagai aspek desentralisasi yangsaling berbeda dan terkadang dapat salingberlawanan.The above options also point out the need to clearly setout the use of a budgetary power, especially when theprovincial government is not structurally placed abovethe regencies/cities. The experience from the specialautonomous provinces of Papua and Aceh may providelessons for this kind of set-up. This budgetary power isimportant for the province or the governor to be able toprovide incentives and disincentives for the regency/citygovernments to improve the quality of their publicservices or to comply with national rulings and standards.The feasible policy options for the role of the governorshould bear in mind a set of policy balances. Thesebalances need to be struck between a combination ofdifferent decentralisation aspects: between local politicalaccountability and governmental efficiency, betweensectoral and general governmental responsibilities, andbetween local concerns and national and regionalpriorities.First, locally-elected governor can undertake his/hermonitoring and coordination tasks effectively if endowedwith budgetary power over the regencies/cities withinthe province's jurisdictions. Second, although the provinceand the governor is already responsible for theimplementation of various sectoral developments, theyalso need to be given clear functional responsibilities inregard to governmental tasks, not only coordination andmonitoring, but also authority on regional planning anddevelopment. Finally, the governor and the province arebest placed to channel local policy and economic needsto the national level, as well as tailoring theimplementation of national policies in their respectiveprovinces. Therefore, the province will be the obviouscatalyst in balancing these different, and at timescontradictory, aspects of decentralisation.DecentralizationSupport FacilityBAPPENASFor further inquiries please contactLoui Lionel ThenuUNDP Communications Officerloui.thenu@undp.org

More magazines by this user
Similar magazines