13.07.2015 Views

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2011 - LKPP

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2011 - LKPP

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2011 - LKPP

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2. Indikator: Jumlah paket pengadaan barang/jasa <strong>pemerintah</strong> yangdilelang melalui e-procurement. Pada <strong>tahun</strong> <strong>2011</strong> terdapat sebanyak 24.475paket pekerjaan yang dilelang melalui e-procurement dengan total pagu sebesarRp53 Triliun. Jumlah penyedia yang terdaftar dalam sistem e-procurementhingga <strong>tahun</strong> <strong>2011</strong> sebanyak 189.226 pelaku usaha dari seluruh Indonesia.Realisasi pencapaian paket pengadaan barang/jasa <strong>pemerintah</strong> yang dilelangmelalui e-procurement pada <strong>tahun</strong> <strong>2011</strong> sebesar 122.38 persen.3. Indikator: Rata-rata penghematan anggaran melalui e-procurement.E-procurement merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegahterjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Dampakpenerapan e-procurement dalam pengadaan barang/jasa adalah terjadinyaefisiensi dalam penggunaan anggaran <strong>pemerintah</strong>. Rata-rata penghematananggaran <strong>pemerintah</strong> (APBN/APBD) dalam pengadaan barang/jasa Pemerintahpada <strong>tahun</strong> <strong>2011</strong> terealisasi sebesar 12 persen atau sebesar Rp4.47 Triliundengan persentase pencapaian adalah sebesar 120 persen.4. Indikator: Pemenuhan SDM pengelola pengadaan yang bersertifikat.Terkait dengan indikator ini, jumlah sumber daya manusia pengelolapengadaan yang telah bersertifikat sampai dengan <strong>tahun</strong> <strong>2011</strong> adalah sebanyak177.480 orang atau sebesar 236.63 persen dari yang ditargetkan sebesar75.000 orang. Tingginya realisasi tersebut dikarenakan banyaknya <strong>instansi</strong><strong>pemerintah</strong> baik di Pusat maupun Provinsi, Kabupaten/Kota yang melaksanakanujian sertifikasi. Hal ini terkait dengan pengelola pengadaan barang/jasa wajibmemiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan amanatPerpres Nomor 54 Tahun 2010 pasal 12 dan pasal 137.5. Indikator: Pemenuhan SDM instruktur pengadaan barang/jasa.Kegiatan pelatihan dan penataran instruktur bertujuan untuk menghasilkaninstruktur yang kompeten dalam pelaksanaan pelatihan pengadaan barang/jasa<strong>pemerintah</strong>. Pada <strong>tahun</strong> <strong>2011</strong> ditargetkan sebanyak 300 orang pesertaLAKIP <strong>LKPP</strong> TAHUN <strong>2011</strong> | 21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!