laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2011 - LKPP
laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2011 - LKPP
laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2011 - LKPP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
sebanyak 128 rekomendasi atau sebesar 170.67 persen. Tingginya realisasi dibandingkantarget dikarenakan masih banyaknya permasalahan kontrak dan sengketa audit dalampengadaan barang/jasa. Dalam menangani sengketa audit, <strong>LKPP</strong> mengalami kesulitanuntuk mendatangkan pejabat yang melakukan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) guna mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi langsung mengenai <strong>laporan</strong> hasil auditpada rapat pembahasan kasus-kasus yang menjadi sengketa audit. Pada <strong>tahun</strong> <strong>2011</strong><strong>LKPP</strong> telah melakukan kajian awal mengenai arbritase dan alternatif penyelesaiansengketa pengadaan barang/jasa Pemerintah. Diharapkan kedepan permasalahan kontrakpengadaan barang/jasa Pemerintah dapat diselesaikan melalui mekanisme arbritase danalternatif penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa Pemerintah.SASARAN5Terselesaikannya kasus korupsi, perdata, persaingan usaha dantata usaha negara di bidang pengadaan barang/jasaIndikator <strong>kinerja</strong> untuk pencapaian sasaran strategis ini berikut target danrealisasinya disajikan sebagai berikut:Indikator Kinerja Target RealisasiJumlah pendapat hukum dan kesaksian ahlidi bidang pengadaan barang/jasa yangdipedomani aparat penyelidik dan penyidik,serta hakim pengadilan/persaingan usaha90KesaksianAhli148KesaksianAhliPersentaseCapaian164.44Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sering menimbulkan permasalahanhukum terutama pada tahap pelaksanaan kontrak dan pasca pelaksanaan kontrak.Permasalahan hukum yang timbul dalam pengadaan barang/jasa dapat berupa tindakpidana (pidana khusus atau pidana biasa), persaingan usaha, perdata dan tata usahanegara. Permasalahan hukum ini terjadi baik di <strong>instansi</strong> <strong>pemerintah</strong> pusat, <strong>instansi</strong><strong>pemerintah</strong> provinsi/kabupaten/kota,dan penyedia barang/jasa. Pemberian pendapathukum dan kesaksian ahli sangat diperlukan untuk memberikan penjelasan hukum terkaitpengadaan barang/jasa Pemerintah agar sesuai dengan peraturan perundangan yangberlaku. Dalam tindak pidana (pidana khusus atau pidana biasa), perkara persainganLAKIP <strong>LKPP</strong> TAHUN <strong>2011</strong> | 27
Change language