Perpres Nomor 15 tahun 2010 - Bappenas

..^/4*K^)\".N1i AMi-r*ffiy\q?.\\.'7 W Sn4i{,'1,. Pq ,ii/\hJlr.f \-I\\.rr'ilt'E ilol-y'REPU;5F.iREH*=.,oPERATURAN PRESIDEN REPI]BLIK INDONESIANOMOR 15 TATITIN aOLOTENTANGPERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDOI{ESIA.Menimbang : a.b.c.bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yangmendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan danpendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalamrangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warganegara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan,dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yangbermartabat;bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinanperlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintaspelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggataankebij akan penanggulangan kemiskinan;bahwa untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinandiperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran,perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi,serta efektifitas anggaran, perlukelembagaan di tingkat nasionalpenanggulangan kemiskinan;dilakukan penguatanyangmenanganid. bahwa ...

.'faRu$41ffi$9\S.(r, -.illVPIlE$IDENRHPIJBLIK INDONESIAd. bahwa sehubungan dengan hat-hal tersebut pada huruf a, hurufb, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presidententang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;Mengingat : 1.2.3.A+.5.Pasal 4 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor L04, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor I25, Tanfiahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 1,2 Tahun 2008 (LembaranNegara Repubtik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);6. Undang-...

,.'41-KF\n,WPRESIDEN.REPUBLIK INDONESIA6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang PengesahanInternational Covenant On Economic, Social and Cultural Rights(Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial danBudaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4557);7. Undang-Undang Nomor LZ Tahun 2005 tentang PengesahanInternational Convenant On Civil and Politic Right (KonvenanInternasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);8.9.Undang-Undang Nomor I7 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a700):Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang KesejahteraanSosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2049Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4967);10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPubtik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Ncjmor ILZ, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5038);MEMUTUSKAN:

WPRESIDENREPUBI-Ii< INDONiHgIi\4Menetapkan :MEMUTUSKAN:PERATURAN PRESIDEN TENTANGPENANGGULANGAN KEMISKINAN.PERCEPATANBAB IKETENTUAN I.IMI.iN{Pasal 1"Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan :1. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan programpemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secarasistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha danmasyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalamrangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.2.Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yangdilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha,serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaanmasyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil,serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatanekonomi.3, Tim...

.,'/{-K\0,WPRESIDENFIEPUBLIK.{DONts$IA3. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinanmerupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingandi tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangankemiskinan.4.5.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi adalahwadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangkukepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkatprovinsi.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kotaadalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangkukepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkatkabupaten/kota.BAB IIARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINANPasal 2(1) Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasionalberpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang.(2) Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerahberpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah.BAB III ...

.,,|'{(ii}Sr,{ffi-)jl{.*;PRESIDENREPUBLIK INDONESIA6BAB IIISTRATEGI DAN PROGRAMPERCEPATAN PENANGGT.ILANGAN KEMISKINANBagian KesatuStrategi Penanggulangan KemiskinanPasal 3Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan :1. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;2. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;3. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro danKecil;4. mensinergikan kebijakan danprogram penanggulangankemiskinan.Bagian KeduaProgram Percepatan Penanggulangan KemiskinanPasal 4Setiap program penanggulangan kemiskinan merupakan penjabarandari arah kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimanadimaksu dalam Pasal 2. ,Pasal 5 ...

WPFIEISiIDEI\RHt)l J B l.-l K I l\,i DOhlr:.!)lA7Pasal 5(1) Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari :a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasiskeluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hakdasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitashidup masyarakat miskin;b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasispemberdayaanmasyarakat,mengembangkan potensi dankelompok masyarakat miskinpembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsippemberdayaan masyarakat;bertujuanuntukmemperkuat kapasitasuntuk terlibat dalama. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasispemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuanuntuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagipelaku usaha berskala mikro dan kecil;d. Program-program lainnya yang baik secara langsungataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatanekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin'(2) Pengelola kelompok program percepatan penanggulangankemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :a. kementertanl ...

a.kementerian/lembaga pemerintah dan pemerintah daerahyang melaksanakan program percepatan penanggulangankemiskinan:b. organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembagainternasional yang memiliki misi untuk percepatanpenanggulangan kemiskinan.BAB IVTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANBagian KesatuUmumPasal 6(1) Percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan denganmenyusun kebijakan dan program yang bertujuanmensinergikan kegiatan penanggulangan kemiskinan diberbagai kementerian/lembaga, serta melakukan pengawasandan pengendalian dalam pelaksanaannya.(2) Untuk melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinansebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibenfuk Tim NasionalPercepatan Penanggulangan Kemiskinan.Bagian ...

,,#lfft).:\1 ,WPRESIDENREPUBLIK INDONESIA9Bagian KeduaTim Nasional Percepatan Penanggulangan KemiskinanParagraf LPembentukan, Kedudukan, dan TugasPasal 7Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Tim Nasional PercepatanPenanggulangan Kemiskinan.Pasal 8Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.Pasal 9Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan berfugas :a. menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;b. melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, danintegrasi program-program penanggulangan kemiskinan dikementerian/lembaga;c. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksauaan programdan kegiatan penanggulangan kemiskinan.Paragraf 2 ..,

WPRESIDENREPUBLIK INDOI.IESJIA10Paragraf 2KeanggotaanPasal L0(1) Keanggotaan Tim Nasional Percepatan PenanggulanganKemiskinan terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, duniausaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalampenanggulangan kemiskinan.(2) Susunan keanggotaan Tim Nasional PercepatanPenanggulangan Kemiskinan terdiri dari :a.b.KetuaWakil Ketua I: Wakil PresidenMenteri Koordinator BidangKesejahteraan Rakyatc. Wakil Ketua IId. Sekretaris Eksekutif :e. Anggota :Menteri Koordinator BidangPerekonomianDeputi Sekretaris Wakil PresidenBidang Kesejahteraan Rakyat1. Menteri Dalam Negeri;2. Menteri Keuangan;3. Menteri Sosial:4. Menteri Kesehatan;5. Menteri ...

.^'9'{-fqi}*r,g{-EW{HPRESIDENr.i EPL,| riL I t( lF.l noFlFs! n115.6.7.8.9.Menteri Pendidikan Nasional;Menteri Pekerjaan Umum;Menteri Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah;Menteri Pembangunan DaerahTertinggal;Menteri PerencanaanPembangunan Nasional/KePalaBadan PerencanaanPembangunan Nasional;10. Kepala Unit Kerja PresidenBidang Pengawasan danPengendalian Pembangunan;11. Sekretaris Kabinet;12, Kepala Badan Fusat Statistik;13. Unsur masyarakat, dunia usaha,dan pemangku kepentinganyang ditetapkan oleh Ketua,Pasal 11Dalam pelaksanaan tugasnya, apabila dipandang perlu Ketua TimNasional dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga dan/atauunsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.Paragraf 3 ...

WPRESIDENREPLJBLII'< INDONESIAL2Paragraf 3Sekretaris EksekutifPasal 12(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Nasionai PercepatanPenanggulangan Kemiskinan dibantu oleh Sekretaris Eksekutif"(2) Sekretaris Eksekutif menjalankan fungsi mempersiapkanrumusan kebijakan dan program, menetapkan sasaran,membangun database, melakukan monitoring dan evaluasi,serta melakukan berbagai analisis yang diperlukan, sertamemberikan dukungan teknis dan administrasi kepada TimNasional.(3) Sekretaris Eksekutif dalam melaksanakan tugasnyabertanggung jawab kepada Ketua Tim Nasional.(4) Sekretaris Eksekutif dalam melaksanakan tugasnyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menetapkanpembentukan, susunan keanggotaan, dan tata kerja Sekretariatsesuai arahan Ketua Tim Nasional.Paragraf 4 ...

,.rgi'?5)\r1.WrWV+gr@ePRESIDENIREPLJBLI!< INDONIESIA13Paragraf 4Kelompok KerjaPasal 13(1) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Nasional PercepatanPenanggulangan Kemiskinan dibantu oleh kelompok kerja yangbertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaanprogram penanggulangan kemiskinan.(2) Anggota kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari unsur kementerian/lembaga, masyarakat, duniausaha, serta pemangku kepentingan lairurya.(3) Susunan keanggotaan dan tata kerja kelompok kerjasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkanoleh Sekretaris Eksekutif sesuai arahan Ketua Tim Nasional.Paragraf 5Tim PembiavaanPasal I"4(1) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Nasional PercepatanPenanggulangan Kemiskinan dibantu oleh Tim Pembiayaanyang bertugas melakukan koordinasi perencanaan pembiayaanbagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.(2) Ketr:a ...

.,'fiifiiro,.ffi@"v\S.',;i-V-z:!- g-v-\-PRESIDEI\REPUBLIK INDONESIAT4(2) Ketua Tim Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diketuai oleh Menteri Perencanaan PembangunanNasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.(3) Susunan keanggotaan dan tata kerja Tim Pembiayaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkanoleh Kefua Tim Pembiayaan sesuai arahan Ketua TimNasional"Bagian KetigaTim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi danTim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/KotaPasal L5Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinandi tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, dibentuk Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK.Pasal 16(1) Di tingkat provinsi dibentuk TKPK Provinsi, yangberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepadaGubernur.(2) Di tingkat ...

#ff\$4WN?NS*,4/PRESIDENREPUBI.-IK INDONESIA15(2) Di tingkat kabupatenikota dibentuk TKPK KabupatenlKota,yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepadaBupati/Walikota.Pasal 17TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota bertugas melakukan koordinasipenanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing sekaligusmengendalikan pelaksanaan kebij akan dan program penanggulangankemiskinan sesuai Keputusan Tim Nasional.Pasal 1,8(1) Keanggotaan TKPK Provinsi terdiri dari unsur pemerintah,masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnyadalam penanggulangan kemiskinan.(2) Ketua TKPK Provinsi adalah Wakil Gubernur yang ditetapkanoleh Gubernur.(3) Sekretaris TKPK Provinsi adalah Kepala Bappeda Provinsiyang ditetapkan oleh Gubernur"(4) Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja,sekretariat, dan pendanaan TKPK Provinsi diatur dengan SuratKeputusan Gubernur dengan memperhatikan PerafuranPresiden ini.Pasal 19

WPRESIDENREPUBLIK INDONESIA16Pasal L9(1) Keanggotaan TKPK Kabupaten/Kota terdiri dari unsurpemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangkukepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.(2) Ketua TKPK Kabupaten/Kotadalah Wakil Bupati/Walikotayang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.(3) Sekretaris TKPK Kabupaten/Kota adalah Kepala BappedaKabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.(4) Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja,sekretariat, dan pendanaan TKPK Kabupaten/Kota diaturdengan Surat Keputusan Bupati/Walikota denganmemperhatikan Peraturan Presiden ini.BAB VTIUBTNGAN KERJA DAN TATA KERJAPasal 20(1) Pelaksanaan tugas Tim Nasional Percepatan PenanggularLgarLKemiskinan, TKPK Provinsi, dan TKPK Kabupaten/Kotadilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebiiakanpenanggulangan kemiskinan.(2) TKPK ...

WPRESIDENREPI.JBL.IK INDONESIAt7(2) TKPK KabupateniKota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnyakepada Bupati/Walikota dan TKPK Provinsi.(3) TKPK Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepadaGubernur dan Tim Nasional.(4) Tata kerja dan penyelarasan kerja, serta pembinaankelembagaan dan sumber daya manusia TKPK Provinsi danTKPK Kabupaten/Kota dilaksanakan dan diatur lebih lanjutoleh Menteri Dalam Negeri.BAB VIPENDANAANPasal 21(1) Semua pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas TimNasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dibebankankepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.(2) Semua pendanaan yarrg diperlukan bagi pelaksanaan tugasTKPK Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Provinsi.(3) Semua .,.

WPRE.SIDENR EPLJ Li l-..1 l( | t! D*r'l f-"$l,r\18(3) Semua pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugasTKPK KabupatenlKota dibebankan pada Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.Pasal22Pendanaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinanbersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendanaanlain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.BAB VIIKETENTUAN PERALIHANPasal 23Tim pelaksana program-program penanggulangan kemiskinan padakementerian/lembaga terkait dan satuan tugas lain di Provinsi danKabupaten/Kota yang memiliki tugas dalam rangka penanggulangankemiskinan ...

WPRESIDENREPUBt.IK INDCNI|;$I/:\19kemiskinan yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Presiden iniberlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Perafuran Presiden inidinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan dalam waknr paling lama6 (enam) bulan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Presiden ini.Pasal24(1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 13Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan,masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau digantidengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.(2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruhjabatan beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkunganTim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional , TKPKProvinsi, dan TKPK Kabupaten/Kota berdasarkan PeraturanPresiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan, tetap melaksanakan fugas danfungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan PeraturanPresiden ini.BAB VIII ...

WPRESIDENREPL]BL.II< INDOI\ESIA20BAB VIIIKETENTUAN PENUTUPPasal 25Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan PresidenNomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi PenanggulanganKemiskinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku"Pasal 26Pada saat berlakunya Peraturan Presiden ini segala kegiatanpenanggulangan kemiskinan yang menjadi tugas Tim KoordinasiPenanggulangan l(emiskinan Nasional, TKPK Provinsi, dan TKPKKabupaten/Kota yang dibentuk berdasarkan Peraturan PresidenNomor L3 Tahun 2009 tentang Koordinasi PenanggulanganKemiskinan dilanjutkan oleh Tim Nasional PercepatanPenanggulangan Kemiskinan, TKPKProvinsi, dan TKPKKabupaten/Kota yang dibentuk berdasarkan Perafuran Presiden ini.Pasal 27 ...

.,'/46>\r.ffi*Y\htlrz=S\\,v,i4l-zr.a=\ 'LJltzPRESIDENREPUBLIK INDONESIA-21Pasal2TPeraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Ditetapkan di Jakartapadatanggal 25 Februari 2010PRESIDEN REPUBLIK IND ONESIA,fid.DR. H. SUSLO BAMBANG YUDHOYONOSalinan sesuai dengan aslinyaris Kabinet