HAM - Elsam

HAM (Masih) dalam Ancaman:Menguatnya Militerisme dan Melemahnya Daya Penegakan HAMDari serangkaian kasus pelanggaran HAM masa lalu di atas, seharusnya kasus penghilanganpaksa 1997-1998 sudah dapat ditindaklanjuti. Sebagaimana sudah umum diketahui, kasus inimerupakan salah satu perwujudan telanjang dari kekerasan negara semasa Orde Baru berkuasa,yang melibatkan aparat, operasi, dan institusi militer sebagai pelaku, sementara para aktivis yangkritis terhadap kebijakan negara menjadi korban. Seperti yang sudah kami sampaikan dalamlaporan sebelumnya, pada tahun 2009 lalu DPR telah mengeluarkan empat rekomendasi kepadapresiden/pemerintah sehubungan dengan upaya penuntasan kasus tersebut. 13 Namun hinggamasuk tahun keempat, tak satu pun dari rekomendasi tersebut yang terlihat ditindaklanjuti.Kalau pun ada, pemerintah baru sebatas menyampaikan niat untuk menjalankan rekomendasiagar meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan bagi Setiap Orang dari TindakanPenghilangan Paksa, seperti yang tercantum dalam dokumen Rencana Aksi Nasional Hak AsasiManusia (RANHAM) 2011-2014. Namun, kembali, ini pun sebatas pernyataan yang tidak pernahmenjadi kenyataan, mengingat hingga April 2013 terlampaui, tampaknya pemerintah tidak jugamemperlihatkan tanda-tanda akan meratifikasi konvensi tersebut.(Masih) Minimnya Jaminan atas Kebebasan Beragama dan BerkeyakinanTindak kekerasan, yang tidak sebatas fisik namun juga simbolik, serta lemahnya daya penegakanhukum dan penghormatan HAM juga berjadi dan menjadi ancaman terhadap kebebasanberagama dan berkeyakinan. Pembongkaran dan penyegelan rumah ibadah masih terus terjadidalam kurun Januari-April 2013. Misalnya, pada 21 Maret 2013, Gereja Huria Kristen BatakProtestan (HKBP) Setu dibongkar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Sebelumnya, 7Maret 2013, gereja tersebut disegel Pemkab Bekasi. Dalih dari pembongkaran dan penyegelan inikarena renovasi gereja tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 1996 tentangIzin Mendirikan Bangunan (IMB). Sebenarnya perizinan untuk perluasan gereja tersebut sudahdiurus, namun kemudian dimentahkan di tingkat kepala desa. Di tengah usaha mendapatkan izinitu, Pemkab Bekasi terus didesak oleh kelompok intoleran yang mengatasnamakan masyarakatsekitar agar menggagalkan penerbitan izin pendirian gereja. Mereka bahkan mengancam akanmelakukan penutupan paksa jika sampai akhir Februari 2013 Gereja HKBP Setu belum disegel.Pemkab Bekasi cenderung mengikuti kemauan dari kelompok intoleran tersebut. 1413 Rekomendasi DPR tersebut adalah: 1) agar Presiden membentuk pengadilan HAM adhoc; 2) agar Presiden sertasegenap institusi pemerintah serta pihak-pihak terkait segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yangoleh Komnas HMA masih dinyatakan hilang; 3) agar pemerintah merehabilitasi dan memberikan kompensasiterhadap keluarga korban yang hilang; dan 4) agar pemerintah segera meratifikasi Konvensi Internasional tentangPerlindungan bagi Setiap Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa.14 Lihat “Robohnya Gereja Kami,” http://www.tempo.co/read/news/2013/03/22/083468626/Robohnya-Gereja-Kami, diakses 13 Mei 2013; lihat juga “HKBP Setu Bekasi Dirobohkan: Ancaman Nyata Intoleransi bagi MinoritasAgama,” http://www.setara-institute.org/en/content/hkbp-setu-bekasi-dirobohkan-ancaman-nyata-intoleransibagi-minoritas-agama,diakses 13 mei 2013./ 18 /