Bagian C : Manajemen Proyek - P2KP

iPEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

Gambar 7.1.Struktur Organisasi Pengelolaan PNPM MandiriPerkotaaan52iPEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

7.2.1. PemerintahProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat dirancang sebagai gerakan bersamayang terpadu dalam penanggulangan kemiskinan melalui proses pemberdayaanmasyarakat. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan berbagai pihakantara lain pemerintah, kelompok ahli, dunia usaha, dan masyarakat luas. Semuapihak diharapkan dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baikdalam memampukan masyarakat sebagai pelaku utama PNPM.7.2.Berbagi PeranSecara umum, partisipasi dan peran aktif pemerintah yang diharapkan dalampelaksanaan PNPM adalah :(a)(b)(c)menumbuhkan iklim yang mendukung untuk upaya pemberdayaanmasyarakat. khususnya masyarakat miskin,mendorong “pelembagaan” mekanisme yang menjamin terwujudnyakomunikasi, koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah denganaspirasi dan kebutuhan masyarakat,melakukan audit untuk semua pelaku PNPM-MP dan menjadi wasit.Perangkat pemerintah khususnya pemerintah daerah didorong untuk mampumengalihkan peran dari pelaksana menjadi pemampu, dari peran birokrasi menjadifasilitator atau pendamping warga, dan selalu berorientasi pada pengembanganmasyarakat dengan mengedepankan prakarsa masyarakat. Secara khusus perangkatpemerintah dituntut agar mampu berperan sebagai katalis pembangunan untukmendorong terjadinya proses transformasi dan bukan transplantasi.a. Tingkat NasionalPenanggung jawab pengelolaan program tingkat nasional PNPM MandiriPerkotaan adalah Departemen Pekerjaan Umum yang bertindak sebagai lembagapenyelenggara program (executing agency).Untuk melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)agar dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan terciptanya sinergidengan program lainnya untuk mengoptimalkan hasil yang dicapai dalam rangkakeberlanjutan program sekaligus mendukung pelaksanaan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-Mandiri Perkotaan), telahdibentuk Unit Manajemen Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan(PMU P2KP) sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 358/KPTS/M/2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit ManajemenProgram Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PMU P2KP).PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN53 i

1) Unit Manajemen Program P2KP (PMU-P2KP)Unit Manajemen Program P2KP (PMU P2KP/PNPM Mandiri-Perkotaan)adalah sebuah unit kerja yang bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaanProgram PNPM-MP dengan tugas pokok melaksanakan koordinasi, pengendalian,monitoring dan pembinaan teknis PNPM-MP.Untuk melaksanakan tugas tersebut, PMU PNPM Mandiri - Perkotaan mempunyaifungsi :a. Melakukan koordinasi pelaksanaan terhadap seluruh kegiatan yangdibiayai PNPM-MP;b. Melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan kegiatan lapanganKMP, KMW, dan KE;c. Melakukan kajian dan evaluasi atas pemanfaatan dana PNPM-MP;d. Menyusun rekomendasi untuk sinkronisasi PNPM-MP dengan programprogramlainnya.2) SNVT P2KPSNVT P2KP adalah Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu PenanggulanganKemiskinan di Perkotaan. SNVT P2KP berperan membantu pelaksanaan tugasPMU-P2KP dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Tanggung jawab dantugas pokok SNVT P2KP adalah:a. Melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan sesuai ketentuan yangtelah ditetapkan dalam NPLN termasuk penyelesaian aplikasidana pinjaman PNPM-MP/PNPM Mandiri Perkotaan;b. Melaksanakan kegiatan diseminasi dan sosialisasi;c. Menyampaikan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaanPNPM-MP/PNPM Mandiri Perkotaan;d. Melakukan penanganan pengaduan dari pihak manapun yang berkaiatandengan PNPM-MP/PNPM Mandiri Perkotaan;e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugasKMP, KMW dan KE.3) Asisten PMU-P2KPa. Asisten Perencanaan dan Pemrograman mempunyai tugas melakukanpenyusunan rencana pelaksanaan, pembinaan teknis, dan sinkronisasiprogram PNPM-MP dengan instansi terkait serta menyusun strategikeberlanjutan program PNPM-MP.b. Asisten Pengendalian Pelaksanan mempunyai tugas untuk melakukanmonitoring dan evaluasi pelaksanaan PNPM-MP mengacu kepadarencana kegiatan yang telah ditetapkan, serta penyiapan tindak turuntangan yang diperlukan.c. Asisten Pengembangan Kemitraan mempunyai tugas untuk melakukankoordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan Lembaga Komunitasdengan berbagai pihak dalam rangka peningkatan54iPEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

akses kepada berbagai sumberdaya untuk masyarakat miskin.d. Asisten Data, Pelaporan dan Informasi mempunyai tugas untukmelakukan pengumpulan serta pengolahan data, pelaporan daninformasi dalam rangka pelaksanaan PNPM-MP.b. Tingkat PropinsiDi tingkat propinsi dikoordinasikan langsung oleh Gubernur setempat melaluiBapeda Propinsi dengan menunjuk Tim Koordinasi Pelaksanaan PNPM yanganggotanya terdiri dari pejabat instansi terkait di daerah di bawah koordinasiTKPKD Propinsi. Sebagai pelaksana ditunjuk Dinas Pekerjaan Umum/BidangKe-Cipta Karya-an di bawah kendali/koordinasi Satker Non Vertikal Tertentu(SNVT) PBL tingkat propinsi.Tugas Kepala SNVT PBL Propinsi adalah :a. Melaksanakan kegiatan teknis dan administratif untuk pelaksanaanPNPM Mandiri Perkotaan sesuai arah kebijakan PMU-P2KP ;b. Mengelola tata pelaporan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan;c. Mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran dana sesuai ketentuanyang berlaku;d. Bersama dgn KMW dan TKPKD menindak lanjuti berbagai pengaduanterkait PNPM Mandiri Perkotaan sampai proses hukum/ke tanganpenegak hukum dengan tetap mengutamakan penyelesaian secarakekeluargaan.c. Tingkat Kota/KabupatenDi tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan langsung oleh Walikota/Bupatisetempat melalui Bapeda Kabupaten/Kota dengan menunjuk Tim KoordinasiPelaksanaan PNPM (TKPP) yang anggotanya terdiri dari pejabat instansiterkait di daerah di bawah koordinasi TKPKD Kabupaten/Kota. TKPKD Kota/Kabupaten dalam PNPM Mandiri Perkotaan berperan mengkoordinasikan TKPPdari berbagai program penanggulangan kemiskinan.Tim Koordinasi Pelaksanaan PNPM mempunyai tugas :a. Melakukan sosialisasi program PNPM Mandiri Perkotaan kepada camat,PJOK dan perangkat kecamatan di wilayah kerjanya;b. Memfasilitasi berlangsungnya koordinasi dan konsolidasi dalampelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya;c. Melakukan pemantauan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan diwilayah kerjanya;d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.Sebagai pelaksana administratif ditingkat Kabupaten/Kota berdasarkankeputusan Menteri Pekerjaan Umum, atas usulan Walikota / Bupati setempatPEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN55 i

ditunjuk Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/Kota yangmempunyai tugas :a. Menyalurkan dan mengadministrasikan dana BLM PNPM MandiriPerkotaan;b. Melakukan pemantauan pemanfaatan dana yang disalurkan;c. Bersama Korkot dan TKPP menindaklanjuti berbagai pengaduan terkaitdengan PNPM Mandiri di wilayah kerjanya sampai ke proses hukum/ketangan penegak hukum dengan tetap mengutamakan penyelesaikansecara kekeluargaan.Di tingkat Kabupaten/Kota, Ditjen Cipta Karya cq Direktorat PBL Propinsimengangkat Koordinator Kota P2KP/PNPM Mandiri Perkotaan yang dibantubeberapa Asisten Korkot di bidang manajemen keuangan, teknik/infrastruktur,manajemen data dan penataan ruang untuk pengendalian pelaksanaan kegiatandibawah koordinasi Team Leader KMW.d. Tingkat KecamatanDi tingkat kecamatan, unsur utama pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah(1) Camat dan perangkatnya, dan (2) Penanggung Jawab Operasional Kegiatan(PJOK) dengan peran dan tugas masing-masing unsur adalah sebagai berikut:1) CamatPeran pokok Camat adalah memberikan dukungan dan jaminan atas kelancaranpelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya, dengan rincian tugassebagai berikut:a. Melakukan sosialisasi program PNPM Mandiri Perkotaan kepada Lurahdan perangkat kelurahan di wilayah kerjanya;b. Memfasilitasi berlangsungnya koordinasi dan konsolidasidalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya;c. Melakukan pemantauan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayahkerjanya dan menerima serta memverifikasi laporan para Lurah / Kades;d. Mendorong dan mendukung tumbuhnya forum LKM tingkat kecamatan;e. Memfasilitasi berlangsungnya integrasi antara rencana programmasyarakat dan program daerah lainnya dalam Musrenbang Kecamatan;f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Forum LKM di tingkatkecamatan/kota/kabupaten, KSM, dan kelompok peduli lainnya untukmeningkatkan keberhasilan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya;sertag. Berkoordinasi dengan PJOK dan Tim Fasilitator dalam penyelesaianpersoalan, konflik dan penanganan pengaduan mengenai pelaksanaanPNPM Mandiri Perkotaan di wilayahnya.56iPEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

2) Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)Di tingkat kecamatan ditunjuk PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan).PJOK adalah perangkat kecamatan yang diangkat oleh Walikota/Bupati*) untukpengendalian kegiatan di tingkat kelurahan administrasi pelaksanaan PNPMMandiri Perkotaan di wilayah kerjanya.Tugas pokok PJOK adalah sebagai berikut:a. Memantau pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya;b. Melaksanakan administrasi program berupa penandatanganan SPPB,memproses SPPB ke bank pembayar dan lain-lain;c. Membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas setiap bulan. Laporanbulanan dibuat rangkap tiga untuk diserahkan sebelum tanggal 15setiap bulan kepada bupati/walikota. Laporan tersebut dikirim jugasebagai tembusan kepada Camat dan Lurah/Kades di wilayah kerjanya;d. Membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya danmenyerahkannya kepada Walikota/Bupati paling lambat satu bulansetelah masa tugasnya sebagai PJOK berakhir. Jika terjadi pergantianPJOK antar waktu, maka PJOK sebelumnya harus membuat Berita AcaraSerah Terima Pekerjaan kepada PJOK penggantinya. Berita Acaratersebut memuat pelaksanaan tugas, hasil-hasil kegiatan, hasilmonitoring dan evaluasi serta dilengkapi dengan uraian dan penjelasanpenggunaan dana BOP-PJOK;e. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PNPM MandiriPerkotaan dengan KMW dan Tim Fasilitator untuk bersama-samamenangani penyelesaian permasalahan dan pengaduanmengenai pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya;f. Melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana yang telah disalurkankepada masyarakat (LKM/KSM/Panitia/dsb) sesuai dengan usulan yangdisetujui Fasilitator.*) Bagi Lokasi yang telahmemiliki PJOK yang diangkatsesuai dengan ketentuanPedoman PelaksanaanPNPM 2008 dan belumberakhir masa tugasnya,tetap mengikuti PedomanPelaksanaan PNPM-MP 2008e. Tingkat Kelurahan/DesaDi tingkat kelurahan/desa, unsur utama pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaanadalah (1) Lurah/Kades dan perangkatnya, (2) Relawan masyarakat, (3) LKM(Lembaga Keswadayaan Masyarakat), (4) KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)dengan peran dan tugas masing-masing unsur adalah sbb:1) Lurah atau Kepala DesaSecara umum peran utama Kepala Kelurahan/Lurah dan Kepala Desa adalahmemberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaandi wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yangberlaku sehingga tujuan yang diharapkan melalui PNPM Mandiri PerkotaanPEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN57 i

dapat tercapai dengan baik. Untuk Itu Lurah/ Kepala Desa dapat mengerahkanperangkat kelurahan atau desa sesuai dengan fungsi masing-masing.Secara rinci tugas dan tanggung jawab Lurah/Kepala Desa dalam pelaksanaanPNPM Mandiri Perkotaan adalah sebagai berikut:a. Membantu sosialisasi tingkat kelurahan/desa dan Rembug KesiapanMasyarakat yang menyatakan kesiapan seluruh masyarakat untukmendukung dan melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan;b. Memfasilitasi terselenggaranya pertemuan pengurus RT/RW danmasyarakat dengan KMW/Tim Fasilitator, dan relawan masyarakatdalam upaya penyebarluasan informasi dan pelaksanaan PNPM MandiriPerkotaan;c. Memfasilitasi pelaksanaan pemetaan swadaya (Community Self Survey)dalam rangka pemetaan kemiskinan dan potensi sumberdayamasyarakat yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat;d. Memfasilitasi proses pembentukan LKM. (Bentuk-bentuk dukungandisesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta ketentuanPNPM Mandiri Perkotaan);e. Memfasilitasi dan mendukung penyusunan Program Jangka MenengahPenanggulangan Kemiskinan dan rencana tahunannya oleh masyarakatyang diorganisasikan oleh lembaga kepemimpinan masyarakat setempat(LKM);f. Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang terkait denganpenanggulangan kemiskinan termasuk peninjauan lapangan olehberbagai pihak berkepentingan;g. Memfasilitasi PJM Pronangkis sebagai program kelurahan/desa untukdibahasa didalam Musrenbang kelurahan/desa;h. Memberi laporan bulanan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan diwilayahnyakepada Camat; dani. Berkoordinasi dengan Tim Fasilitator, relawan masyarakat dan LKM,memfasilitasi penyelesaian persoalan dan konflik serta penangananpengaduan yang muncul dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan diwilayah kerjanya.7.2.2. Masyarakat Kelurahan1) Relawan MasyarakatRelawan masyarakat adalah pelopor-pelopor pengerak dari masyarakatyang mengabdi tanpa pamrih, ikhlas, peduli dan memiliki komitmen kuatpada kemajuan masyarakat di wilayahnya.PNPM Mandiri Perkotaan mendorong masyarakat di lokasi sasaranagar membuka kesempatan seluas mungkin bagi warga yang ikhlas, jujur,adil, peduli dan memiliki komitmen untuk membantu masyarakat dalam58iPEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

melaksanakan seluruh tahapan kegiatan program agar bermanfaat bagimasyarakat miskin serta seluruh masyarakat di wilayahnya.Dengan demikian peran utama para relawan adalah :a. Pelopor perubahanb. Pengerak masyarakat dalam menjalani seluruh proses PNPMMandiri Perkotaan yang memang direncanakan sebagai uapayapemberdayaan masyarakat atau peningkatkan kapasitas,sehingga secara rinci relawan diharapkan menjadi pelopor dalamsiklus program; refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya,pembentukan BKM, pengorganisasian KSM, perencanaanpartisipatif, dsb.c. Pengawalan nilai-nilai luhur, seperti transparansi, demokrasi,kejujuran, dan sebagainya. Oleh sebab itu setelah LKM terbentuktim relawan ini harus berfungsi sebagai pengawas partisipatifterhadap keseluruhan proses sehingga terbangun control socialyang mantap. Tata cara untuk ini akan diatur lebih lanjut dalampedoman operasional teknik.d. Mitra kerja LKM, oleh sebab itu para Relawan akan membentukForum Relawan dan berhak mendapat informasi perkembangankegiatan penangulangan kemiskinan yang dipimpin oleh LKM.Untuk itu secara rutin (tiap bulan) harus ada pertemuan antaraForum Relawan dan LKM.2) LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat)Dilokasi-lokasi dimana P2KP dan PNPM telah bekerja, maka di lokasitersebut sudah terbentuk LKM sebagai “Dewan Amanah” atau “PimpinanKolektif” organisasi masyarakat warga setempat (Kelurahan/Desa).LKM ini bertanggungjawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakatdalam proses pengambilan keputusan yang kondusif untuk pengembangankeswadayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan khususnya danpembangunan masyarakat kelurahan pada umumnya. Oleh sebab itu peranutama LKM adalah :a. Mengorganisasikan warga secara partisipatif untuk merumuskanrencana jangka menengah (3 tahun) penanggulangan kemiskinan(PJM Pronangkis) dan diajukan ke PJOK untuk mencairkan danaBLM;b. Sebagai dewan pengambilan keputusan untuk hal-hal yangmenyangkut pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan pada khususnyadan penanggulangan kemiskinan pada umumnya di tingkatkomunitas;c. Mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai luhur (jujur, adil,transparan, demokratis, dsb) dalam setiap keputusan yang diambilPEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN59 i

dan kegiatan pembangunan yg dilaksanakan;d. Menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskinagar mampu meningkatkan kesejahteraan mereka;e. Mengembangkan jaringan LKM di tingkat kecamatan, kota/kabupaten sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dan wahanauntuk menyuarakan aspirasi masyarakat warga yang diwakilinya;f. Menetapkan kebijakan dan mengawasi proses pemanfaatan danaBantuan Langsung Masyarakat (BLM), yang sehari-hari dikelolaoleh UPK.3) KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)Disamping LKM di lokasi yang telah menjalani P2KP/PNPM P2KP juga sudahterbentuk KSM atau Kelompok Swadaya Masyarakat adalah nama generikuntuk kelompok warga masyarakat pemanfaat dana BLM PNPM MandiriPerkotaan. KSM ini diorganisasikan oleh tim relawan dan dibantu oleh timfasilitator terdiri dari warga kelurahan yang memiliki ikatan kebersamaan(common bond) dan berjuang untuk mencapai tujuan bersama.KSM ini bukan hanya sekedar pemanfaat pasif melainkan sekaligus sebagaipelaksana kegiatan terkait dgn penangulangan kemiskinan yang diusulkanuntuk didanai oleh LKM melalui berbagai dana yang mampu digalang.Oleh sebab itu tugas pokok KSM adalah:a. Menyusun usulan kegiatan pembangunan terkait denganpenangulangan kemiskinan;b. Mengelola dana yang diperolehnya untuk mendanai kegiatanpembangunan yang diusulkan;c. Mencatat dan membuat laporan kegiatan dan keuangan kegiatanpembangunan yang diusulkan;d. Menerapkan nilai-nilai luhur dalam pelaksanaan pembangunanyang ditekuninya (transparansi, demokrasi, membangun denganmutu, dsb);e. Secara aktif menjadi bagian dari kendali social (control social)pelaksanaan penangulangan kemiskinan di wilayahnya.60iPEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

2) Konsultan Manajemen Wilayah (KMW)Tugas utama KMW adalah melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaankoordinasi, monitoring, supervisi, dan pelaporan seluruh kegiatan pelaksanaanPNPM-MP di Satuan Wilayah Kerja (SWK). Jumlah KMW pada pelaksanaanPNPM_MP ini sebanyak 9 KMW untuk menangani pelaksanaan PNPM-MP diseluruh nusantara. Dalam melaksanakan tugasnya KMW bertanggungjawablangsung dan berada di bawah koordinasi serta kendali Konsultan ManajemenPusat (KMP).Secara khusus KMW juga diberi tanggung jawab tambahan untuk melakukanmonitoring dan penguatan jajaran dibawahnya seperti para Korkot, AsitenKorkot dan para Fasilitator.Team Leader KMW akan berperan sebagai penanggung jawab pelaksanaankegiatan PNPM-MP di Satuan Wilayah Kerja (SWK) masing-masing.Pengendalian di wilayah DKI akan diatur secara khusus.Lingkup kegiatan KMW adalah sebagai berikut :1. Perencanaan, terhadap strategi pelaksanaan PNPM-MP di lingkupsatuan wilayah kerjanya, yang kemudian disosialisasikan kepadainstansi pemerintah daerah setempat dan masyarakat, setelahdikonsultasikan dan mendapat persetujuan KMP.2. Orientasi dan Persiapan untuk Tingkat Pusat dan Daerah, denganmendukung dan sebagian terlibat pada proses lokakarya orientasi,sosialisasi dan kampanye nasional PNPM-MP serta kegiatan lainnya.3. Pelaksanaan;a) Sebagai pelaksana lapangan proyek PNPM-MP di wilayahkerja masing-masingb) Menjamin realisasi pemberdayaan masyarakat dilakukansecara tepat melalui manajemen dan fasilitasi yang benarserta tepat oleh team fasilitator.c) Memfasilitasi, mengkoordinasi dan mendukungpembentukan Forum BKM tingkat kota/kabupaten danmenghubungkan dengan stakeholders lainnya, termasukdinas pemerintah kota/kabupaten, dalam rangkamembangun kemitraan serta networking yang salingmenguntungkan di antara mereka.d) Mengkondisikan masyarakat, kelompok-kelompokmasyarakat serta kekuatan-kekuatan sosial yang adatermasuk di dalamnya perangkat pemerintahkota/kabupaten agar memahami esensi dan substansi “PNPM-MP”, sehingga dapat memberikan dukungan maupunkontrol yang memadai.62iPEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

e) Membangun dan mengembangkan kapasitas pemerintahlokal dan stakeholders lainnya untuk bekerja lebih efektifdengan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan.f) Mendorong dan mengembangkan terbentuknya kelompokindependen yang berfungsi sebagai sosial kontrol bagiproyek PNPM-MP khususnya dan proyek-proyek lainnyayang disponsori pemerintah pada umumnya.g) Menumbuhkembangkan dan melembagakan kembalinilai-nilai dan prinsip PNPM-MP sebagai bagian organikproses pembangunan lokal, khususnya dalampenanggulangan kemiskinan.h) Menjamin berfungsinya SIM PNPM-MP melaluipengelolaan dan penyediaan input data yang akurat.i) Berkoordinasi dengan pemerintah propinsi dan kota/kabupaten dalam rangka menyelesaikan berbagai masalahdan konflik yang ada, penanganan pengaduan sertamendukung kelancaran pelaksanaan PNPM-MP.4. Koordinasi, kepada seluruh pihak terkait di wilayah kerjamasing-masing yaitu instansi pemerintah daerah, LSMlokal, lembaga komunitas dan masyarakat lokasi sasaran.5. Monitoring, terhadap seluruh kegiatan pelaksanaanPNPM-MP di satuan wilayah kerjanya dengan membuatlaporan yang didasarkan pada data SIM sebagaimanasistem yang telah ada dan disempurnakan oleh KMP.Kegiatan lain yang terkait dengan monitoring adalah;6. Supervisi, terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukanoleh Senior Fasilitator, Fasilitator, BKM, UPK dan KSM disatuan wilayah kerjanya.3) Tim FasilitatorTugas utama Tim fasilitator adalah melaksanakan tugas KMW ditingkat komunitas/masyarakat :a) sebagai pelaksana proyek termasuk mencatat setiapperkembangan proyek dan melaporkannya ke KMWsebagai masukan untuk data SIM (Sistem InformasiManajemen)b) sebagai pendamping masyarakat termasukmensosialisasikan masyarakat tentang PNPM-MP,melakukan intervensi dalam rangka pemberdayaanmasyarakat dan membantu masyarakat merumuskanserta melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan.Para Fasilitator ini akan bekerja dalam satu Tim dan dipimpin olehseorang Fasilitator Senior.PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN63 i

Rincian tugas-tugas tim fasilitator sebagai pelaksana proyek daritugas-tugas KMW di tingkat masyarakat adalah sebagai berikut :a) Melaksanakan program PNPM-MP sesuai dengan aturan danketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman PelaksanaanPNPM-MP, Pedoman Teknis dan Prosedur Operasi Baku.b) Menjaga kegiatan program (proyek) dari terjadinya salah sasarandan salah penanganan.c) Mencatat semua kemajuan program di lapangan sesuai denganformat SIM yang disediakan.d) Melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan program kepadaKMW melalui Korkot sebagai input SIM.Rincian tugas-tugas Tim Fasilitator sebagai pendampingan masyarakatadalah sebagai berikut :a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasiTermasuk didalamnya adalah:Menyebarluaskan informasi mengenai PNPM-MP sebagaiProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerkotaan dalam penanggulangan kemiskinan kepada seluruhlapisan masyarakat dimana mereka bertugas,Menyebarluaskan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Prinsip dan NilaiPNPM-MP,Bersama Kader Masyarakat, melalui serangkaian FGD,membangun kesadaran kritis masyarakat agar mampumengidentifikasikan persoalan kemiskinannya dan perlunyamenanggulangi persoalan kemiskinan secara terorganisasidan sistematis,Mendorong peran serta dan keterlibatan seluruh komponenmasyarakat umumnya dan masyarakat miskin khususnya, diseluruh kegiatan PNPM-MP,Membangkitkan dan menumbuh-berkembangkan kesadaranmasyarakat untuk melakukan kontrol sosial pelaksanaanPNPM-MP di kelurahannya,Memfasilitasi pembangunan dan pengembangan capital sosial(nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan) sebagai kondisiyang dibutuhkan bagi upaya penanggulangan kemiskinan.b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan (training)Termasuk didalamnya adalah:Memperkuat dan mengembangkan Kapasitas Relawan/Kader-kader masyarakat sebagai agen pembangunanmasyarakat. Termasuk diantaranya pelatihan dasar danlanjutan dalam bentuk training kelas, praktek atauon the job training dan latihan serta pendampingan intensif.Memperkuat dan mengembangkan kapasitas LKM sebagai64iPEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

Gambar 7.1.Struktur Organisasi Pengelolaan PNPM MandiriPerkotaaan72iPEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

• PMU/Satker juga wajib menyelenggarakan audit proyek baik darisegi finansial dan manajemen yang hasilnya dilaporkan ke semuapihak terkait.b) Di Tataran DaerahUntuk menjaga transparansi pengelolaan proyek di daerah, maka pemerintahkota/kabupaten, khususnya penanggung jawab anggaran PNPM-MP, harusmelakukan hal-hal sebagai berikut :• Secara periodik wajib mendiseminasikan proyek PNPM-MP inisecara luas melalui berbagai media masa seperti antaralain; radio, televisi daerah dan koran mengenai apasaja yang ditawarkan oleh proyek ke masyarakat dansejauh mana pencapaian proyek serta penggunaan Dana PAKET;• Kepada penanggung jawab Dana PAKET harus dilakukan auditmenjelang akhir tahun anggaran oleh indipenden auditor, baik darisegi finansial maupun manajemen, yang hasilnya dilaporkan kesemua pihak terkait; dan• Menjamin pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan keuangan proyek- baik untuk BLM maupun PAKET – yang dilakukan oleh BPKPmaupun auditor independen kepada pelaku-pelaku PNPM-MP diwilayahnya masing-masing.c) Di Tataran Masyarakat(Untuk tataran masyarakat lihat di Bagian B, Bab 4, Pasal 4.8)8.2.2. AkuntabilitasDi tataran proyek dan daerah akuntabilitas ini dapat dibangun dengan meningkatkantranparansi melalui berbagai media baik media cetak maupun elektronik. Dengandemikian harus disusun secara periodik ada kegiatan menyebar luaskan informasiperkembangan PNPM di nasional maupun di daerah baik di koran, radio, maupuntelevisi. Disamping itu PMU harus memastikan bahwa berbagai informasi yangharus sampai ke masyarakat luas juga disebar luaskan melalui situs jaringan internet(web site) yang secara periodik (tiap bulan) diperbaharui.Untuk PMU melalui KMP (Konsultan Manajemen Pusat) mengkonsolidasikanberbagai informasi yang diperlukan, melalui jajaran konsultan sampai denganfasilitator di lapangan.PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN75 i

iPEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

BAB IXMANAJEMEN KEUANGANDAN AUDITSumber dana yang digunakan dalam program ini adalah APBN dan APBD dansebagaimana dijelaskan di awal bahwa pada dasarnya PNPM-MP dalam penyediaandana BLM menganut sikap menu bebas (open menu), dimana masyarakat dapatbebas mengajukan usulan kegiatan apapun selama terkait langsung dengan upayapenanggulangan kemiskinan, disepakati semua pihak, serta harus merupakanpenjabaran dari PJM & Renta Pronangkis.Meskipun demikian, pengambilan keputusan masyarakat serta para pihak tingkatkelurahan tentang pilihan kegiatan yang akan dilakukannya untuk menanggulangikemiskinan harus senantiasa disertai kesadaran akan konsekuensi dari keputusantersebut, yakni melakukan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dan prosespersiapan yang harus dilakukan.9.1 .Sumber danPenggunaan DanaUntuk Acuan penggangarandalam pemanfaatan BLMdapat digunakan pengalamanpengelolaan BLM termasukkegagalan yang terjadisebelumnya.Apapun bentuk kegiatan, secara administrasi harus tetap menganut prinsip transparansidan akuntabilitas yang tatacara pelaksanaannya dijelaskan sebelumnya.9.1.1 Jenis Kegiatan yang Layak DidanaiPada dasarnya kegiatan yang layak didanai melalui dana BLM adalah kegiatan (subproyek) yang termasuk dalam PJM/Ren-Ta Pronangkis, meskipun demikian secaragaris besar dapat dibedakan 2 jenis kegiatan sebagai berikut:1) Kegiatan pembangunan yang sudah ditemukan/dikenali pada saatPS (Pemetaan Swadaya), biasanya skala besar (kelurahan), dialokasikan di Ren-Ta sebagai rencana investasi dan dapatdilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk oleh LKM dandikoordinasi oleh UPL, bertanggung jawab ke LKM melalui UPL2) Kegiatan kecil-kecil yang diusulkan oleh KSM tetapi secara indikatifsudah direncanakan di Ren-Ta, misalnya pembangunan 20 jambankomunal, tapi lokasinya belum ditentukan, dimana KSM yangmembutuhkan dapat mengusulkan. Sifatnya investasi kecil dandilaksanakan oleh KSM yang bersangkutan.9.1.2 Pengelolaan Pinjaman BergulirApabila masyarakat memutuskan bahwa sebagian dana BLM digunakan untukpinjaman bergulir, maka pengelolaanya harus dilakukan dengan memenuhi kaidahkaidahpengelolaan pinjaman bergulir yang berorientasi pada masyarakat miskin.Pengelolaan pinjaman bergulir secara operasional ditangani oleh Unit Pengelola,sebagai gugus tugas dari LKM. LKM diperkenankan memperkuat kapasitaspelayanan kepada orang miskin dengan mengembangkan Unit Pengelola Ekonomi(UPE), Perusahaan Terbatas dan lain-lain, termasuk memfasilitasi pembentukankoperasi oleh KSM-KSM atau sekumpulan anggota KSM yang telah meningkatkesejahteraannya. (Penjelasan lebih lengkap mengenai pengelolaan pinjaman bergulirdapat dilihat pada Buku Pedoman Teknis yang ditetapkan PMU PNPM-MP)).PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN77 i

9.2.PenyelenggaraanAudit danPemantauanSelain pantauan partisipatif yang dilakukan sendiri oleh para pelaku di semuatingkatan, akan dilakukan pula audit dan pemantauan oleh pihak-pihak yang tidakterlibat secara langsung dalam proses pendampingan.9.2.1. Jenis audit dalam pelaksanaan PNPM-MP.a) Audit oleh Instansi Pemerintah untuk Seluruh PelakuSebagaimana semua proyek/program pemerintah lainnya, maka PNPM-MPjuga akan diaudit oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan).Artinya bahwa pemerintah (proyek PNPM-MP) mempercayakan pelaksanaanaudit kepada BPKP. Audit dilakukan sekali setiap tahun terhadap KSM, LKM/UP, PJOK, para konsultan pelaksana, serta kantor-kantor bank pemerintahyang ditunjuk sebagai penyalur dana. Lembaga-lembaga pemeriksa akanmengkoordinasikan kegiatan ini untuk menghindari duplikasi antar mereka.Bagi instansi pemerintah pelaksana PNPM-MP, konsultan pelaksana, danbank, titik berat pemeriksaan adalah pada ada atau tidaknya penyimpangan,sedangkan bagi KSM dan LKM/UP, lebih pada pendidikan dan pembelajaranmasyarakat tentang penatabukuan yang sehat.Audit BPKP terhadap LKM selama masa proyek PNPM-MP lebihdititikberatkan pada aspek substantif. Sedangkan audit BPKP terhadapUP-UP (UPL, UPS dan UPK) difokuskan pada audit kegiatan, administrasipembukuan, dan keuangan, yang dikelola oleh masing-masing UP.Laporan pemeriksaan BPKP harus selesai pada setiap akhir bulan Maret bagipengeluaran yang terjadi pada tahun fiskal sebelumnya. LKM/UP, KSM, parakonsultan pelaksana, dan bank yang ditunjuk harus mendokumentasikancatatan-catatan kegiatannya selama tiga tahun dan menyerahkannya kepadaauditor independen bila diminta.b) Audit Independen untuk Pelaksana Kegiatan PNPM-MPMasyarakat perlu menyadari pentingnya penilaian pihak luar untukmembuktikan telah dijalankannya prinsip transparansi dan akuntabilitas.Untuk itu, setiap tahun semua lembaga yang langsung terkait sebagai pelaksanalapangan PNPM-MP, LKM, dan Para-pihak terkait harus mengauditkan dirikepada auditor independen. Biaya audit wajib dialokasikan oleh LKM sendirisebagai bagian biaya operasional pelaksanaan (BOP).Audit oleh auditor independent terhadap LKM selama masa proyek PNPM-MP lebih dititikberatkan pada aspek penyerapan dan penyaluran dana BLMtahap 1 hingga tahap 3. Sedangkan audit terhadap UP-UP (UPL, UPS danUPK) difokuskan pada audit administrasi pembukuan dan keuangan, yangdikelola oleh masing-masing UP.Ketentuan pokok mengenai audit independen adalah sebagai berikut:78iPEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

1) LKM melalui kesepakatan anggotanya menyewa auditorindependen untuk melakukan audit di lembaga masing-masingdan pihak mitra kerja masing-masing, baik untuk aspek keuanganmaupun untuk aspek manajemen.2) Auditor independen harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:• Akuntan Publik yang terdaftar di Ikatan Akuntan Indonesia(IAI), atau Koperasi Jasa Audit, atau perguruan tinggi yangmemiliki jurusan/program studi akuntansi (dengansyarat tambahan: tim audit harus dipimpin seorangsarjana akuntansi dan hasil audit ditandatangani ketua tim audit).• bukan warga kelurahan di mana LKM yang akan diauditberada;• bersedia mengikuti briefing atau pengarahan dari KMWtentang model kelembagaan “LKM”, sistem pembukuanPNPM-MP, dan cakupan audit (biaya pengarahan ditanggungoleh auditor);• lulus pengujian yang dilakukan oleh KMW (pengujian hanyadilakukan atas: kesediaan mengikuti pengarahan danmelakukan audit sesuai isi pengarahan, calon auditor benarbenarbukan warga kelurahan di mana BKM yang akandiaudit berada, dan berijasah minimal S-1 akuntansi).3) Audit independen harus dilakukan setiap tahun selambat-lambatnyasatu bulan setelah tutup tahun buku.4) Hasil audit diumumkan oleh BKM dan para pihak terkait kepadamasyarakat baik dengan cara ditempelkan di papan pengumuman,penyebarlausan salinan hasil audit kepada masyarakat dandimasukkanke dalam laporan tahunan dan laporanpertanggungjawaban LKM.9.2.2. Monitoring Independen oleh Tim KhususPemerintah atau perwakilan Bank Dunia dapat membentuk tim khusus di luar yangtelah ada untuk melakukan monitoring independen atas pelaksanaan PNPM-MP,terutama untuk memeriksa apakah proses pelembagaan di masyarakat dan prosespendampingan yang dilakukan instansi pemerintah pelaksana PNPM-MP dan parakonsultan pelaksana telah dilakukan sebagaimana mestinya. Tim khusus ini dapatdibentuk sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu baik keberadaanmaupun jadwal pemeriksaannya kepada para pelaku.9.2.3. Kelompok Pemantau Independen PNPM-MPDisamping audit resmi tersebut, harus dibangun mekanisme pengendalian sosial(social control). Untuk itu, masyarakat kelurahan yang peduli pada PNPM-MP danmemiliki komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan dapat membentukKelompok pemantau independen PNPM-MP atau sejenisnya.PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN79 i

Inisiatif masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan PNPM-MP harus diakomodasioleh LKM dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh informasi yangdibutuhkan mereka. Meskipun demikian, Kelompok pemantau independen tetaptidak memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi ataupun kebijakan terhadapLKM. Kelompok pemantau independen dapat menyampaikan informasi temuannyakepada rembug-rembug warga kelurahan atau instansi yang berwenang menanganihal tersebut, atau kepada unit pengaduan masyarakat (UPM) yang ada.Untuk menyiapkan LKM (termasuk UP-UP-nya) mengikuti berbagai macam audittersebut, terutama audit manajemen dan audit pendanaan, KMW perlu terlebihdahulu mengadakan verifikasi manajemen dan pembukuan kepada semua LKM,di wilayah kerja masing-masing. Verifikasi dilakukan oleh tenaga ahli KMW untukmengecek kesiapan LKM dalam menerima audit independen.9.3.MekanismePenerapanSanksi9.3.1. SanksiSanksi adalah pemberlakuan hukuman terhadap pelanggaran ketentuan dan/atauaturan yang telah ditetapkan dalam Pedoman PNPM maupun aturan yang ditetapkanmasyarakat, sebagaimana tercantum pada AD/ART LKM.9.3.2. Penetapan dan Penerapan SanksiPenerapan sanksi merupakan konsekuensi logis dari penegakan prinsip akuntabilitasyang bertujuan untuk menghukum yang salah dan menyebarkan kebajikan denganmenumbuhkan rasa tanggungjawab dari berbagai pihak terkait dalam melaksanakanPNPM Mandiri Perkotaan. Sehingga warga masyarakat miskin yang seharusnyamerasakan manfaat program tidak dirugikan dan program dapat berjalan denganbaik serta berkelanjutan.a) Penetapan dan penerapan sanksi oleh PemerintahPemerintah dapat menetapkan dan menerapkan sanksi dalam bentuk :• Sanksi hukum yang dapat dikenakan pada perangkat pemerintah,konsultan, pengurus LKM/UP dan warga masyarakat, sesuai denganperaturan perundangan yang berlaku, terhadap upaya dan/ataupenyalahgunaan dana, tindak korupsi, penyalahgunaan wewenanguntuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok tertentu;serta• Sanksi pembatalan/pencabutan dana, yaitu suatu bentuk sanksidengan dibatalkan/tidak dialokasikannya dana BLM pada tahap atautahun berikutnya. Ketentuan mengenai pembatalan dana dimaksuddapat dibaca pada ketentuan umum penggunaan dana BLM.b) Penerapan sanksi oleh masyarakatSanksi yang diterapkan masyarakat dapat bersifat formal, artinya80iPEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

merupakan keputusan/hasil rembug warga atau bersifat non-formaldalam bentuk sanksi sosial.Mekanisme penetapan dan penerapan sanksi yang lazim dilakukan melalui :• Rembug Warga Kelurahan/DesaRembug warga merupakan mekanisme yang lazim digunakan dalammenetapkan sanksi dan penerapannya. Dalam hal masyarakatmelihat terjadi penyimpangan prinsip serta nilai universal olehanggota LKM dan/atau terdapat keputusan LKM yang ditolak olehsebagian besar warga, dan/atau LKM dianggap tidak lagi mencerminkankriteria sebagai pimpinan kolektif organisasi masyarakatwarga, maka masyarakat kelurahan/desa berhak untukmembubarkan sebagian atau keseluruhan anggota LKM serta memilihpenggantinya melalui mekanisme Rembug Warga Kelurahan/desa.Mekanisme rembug warga kelurahan/desa diawalidengan rembug warga tingkat RT/RW, rembug wargatingkat dusun dan akhirnya rembug warga tingkat kelurahan/desa.Melalui rembug warga ini dapat ditetapkansanksi sosial dan atau sanksi hukum yaitu denganmenyerahkan oknum yang melakukan penyimpangan ke pihak yangberwajib.• Musyawarah KelompokSelain mekanisme rembug warga, yang relatif melibatkan banyakorang, sering kali juga dilakukan musyawarah kelompok untukmembahas persoalan di tingkat kelompok. Sanksi yang ditetapkandan diterapkan pada umumnya adalah bersifat sanksisosial misalnya pengucilan dari kelompok, dsb .PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN81 i

iPEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

BAB XPENGADUAN DAN PENYELESAIAN KONFLIKPengaduan pada dasarnya merupakan aspirasi, keluhan ataupun ketidakpuasanterhadap implementasi PNPM Mandiri Perkotaan. Pengaduan dapat disampaikandalam bentuk lisan maupun tertulis, baik ke pelaku PNPM Mandiri Perkotaan, mediamassa dll.10.1.PenangananPengaduan10.1.1 Prinsip Penanganan PengaduanSistem penanganan pengaduan di PNPM Mandiri Perkotaan didasarkan prinsipsebagai berikut :a) Kemudahan. Pangaduan dari siapapun dan darimanapun harus mudahuntuk disampaikan. Untuk itu, pengadu dapat menyampaikan pengaduanbaik pada PPM (Pengelolaan Pengaduan Masyarakat) tempat keberadaanpengadu maupun kepada PPM yang ada di seluruh tingkat, denganmengunakan media-media yang diinginkan. Media pengaduandapat berupa lisan, tertulis, telepon, SMS, website dan media lain yangdapat dipergunakan. Demikian juga keberadaan PPM di seluruh tingkatanharus diketahui oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.b) Cepat, Tepat dan Tanggap. Pengaduan sedapat mungkin dapat diselesaikandi setiap tingkat PPM asal pengadu. Hal ini dimaksudkan agar penanganpengaduan dapat ditangani dengan cepat, tepat dan menguntungkan semuapihak. Di samping itu apabila pengaduan dapat diselesaikan di PPMbersangkutan, dapat menjadi media pembelajaran dan pemberdayaan bagiseluruh pihak di level bersangkutan.Namun demikian, apabila pengaduan tersebut tidak dapat dikelola di PPMbersangkutan karena keterbatasan otoritas penanganan di tingkat PPMbersangkutan, maka pengaduan harus segera disampaikan pada PPM ditingkat yang lebih tinggi. Untuk itu mekanisme dan prosedur penangananpengaduan harus jelas dan dapat diimplementasikan di seluruh tingkatan.Apabila PPM tingkat kelurahan/desa tidak mampu untuk menangani, makasecepat mungkin sampaikan kepada PPM di tingkatyang lebih tinggi. Demikian seterusnya.c) PPM di tingkat yang lebih tinggi harus segera menangani pengaduan yangberasal dari PPM di bawahnya dan segera menyampaikan informasipenanganan serta hasil pengaduan kepada pengadu dan pihak lain yangberkepentingan.d) Penyampaian informasi kemajuan/status penanganan pengaduan, kepada:pengadu atau pihak lain yang berkepentingan sangat penting dilakukan.Hal ini dapat menumbuhkan kepercayaan terhadap pelaksanaan PNPMMandiri Perkotaan (atau kegiatan pembangunan lainnya), pelaku PNPMMandiri Perkotaan maupun keberadaan PPM sendiri.PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN83 i

Untuk itu penanganan pengaduan haruslah tuntas danmemberikan jawaban yang tepat atas persoalan/masalah yang diadukan.10.1.2 Manajemen Pengaduana) Pembentukan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM)KMP wajib membangun dan memfasilitasi jaringan Pengelolaan pengaduanmasyarakat (PPM) di semua wilayah kerja; pusat, daerah dan masyarakat/komunitas, yang masing-masing bekerja secara independen dalam suatujejaring pengaduan masyarakat. Untuk itu, KMP wajib bekerjasama dengansemua pihak peduli termasuk para pemangku kepentingan (stakeholders),baik pemerintah maupun non-pemerintah, dalam rangka membangunsimpul- simpul jaringan pengaduan masyarakat di tiap wilayah kerja PNPMMandiri Perkotaan (pusat, daerah dan masyarakat). Simpul-simpul jaringantersebut diharapkan akan membentuk PPM-PPM dan akan tetap berfungsisecara berkelanjutan, sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalammengawal pembangunan.b) Penyampaian dan Penerimaan Pengaduan serta KeluhanPengaduan dan keluhan dapat berasal dari perorangan atau kelompokmasyarakat. Untuk memudahkan penyampaian pengaduan, maka pengaduandapat disampaikan ke unit pengaduan masyarakat (UPM) terdekat.Penyampaian dapat dilakukan dengan berbagai cara: lisan, surat/kotak pos,fax, telepon bebas pulsa, sms, email dan sebagainya. Walaupun pada tiaptingkatan pelaku program dikembangkan unit pengaduan, akan tetapi yangpaling strategis adalah memusatkan pengelolaan pengaduan di tingkatmasyarakat atau LKM, hal ini untuk menjamin kesinambungan programsetelah Program selesai.Pencatatan pengaduan dan keluhan pada tiap UPM (Unit PengaduanMasyarakat) harus dilakukan pada saat penerimaan. Hal ini dilakukanuntuk memudahkan pelaporan dan penanganan penyelesaian pengaduan.Untuk memudahkan penanganan perlu dikembangkan klasifikasi masalahyang bersifat standar dan terkait dengan Sistem Informasi Manajemen(SIM). Sebagai contoh jenis pengaduan dapat dikelompokkan dalamkategori: penyimpangan dana, intervensi negatif, perubahan kebijakan, kodeetik, force majeur, dan lainnya.c) Penyelesaian PengaduanPada dasarnya adanya pengaduan dari masyarakat menandakanketidakpuasan dan sengketa antara masyarakat dengan pelaku Program,baik itu sengketa horisontal maupun vertikal. Artinya penyelesaianpengaduan juga mengacu pada proses penyelesaian sengketa. Sebetulnyayang paling baik adalah penyelesaian sengketa dengan cara musyawarahdan mufakat. Namun kenyataannya upaya penyelesaian sengketa dengancara ini tidak selalu terjadi dengan mudah, sehingga diperlukan campur84iPEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

tangan pihak ketiga. Untuk itu, berbagai cara lain yang juga dapat dipakaiuntuk penyelesaian pengaduan adalah melalui arbitrase dan hukum.d) Penyelesaian Secara HukumProses penyelesaian secara hukum untuk pengaduan tentangketidakpuasan maupun sengketa antara masyarakat dengan pelakuProgram, baik itu sengketa horisontal maupun vertikal, dapatdilakukan dalam hal:• Sengketa tidak dapat didamaikan melalui mekanisme penangananpengaduan yang disiapkan di PNPM Mandiri Perkotaan.• Terdapat indikasi kuat bahwa persoalan atau peristiwa tersebutberkaitan dengan pelanggaran hukum (pidana maupun perdata).Pada dasarnya penanganan pengaduan dilakukan melalui proses investigasi,konfirmasi, rekomendasi dan informasi. Hasil investigasi yang dilakukanoleh UPM harus dikonfirmasikan kepada pihak terkait yang tepat.Selanjutnya dari hasil konfirmasi, UPM membuat rekomendasi kepadapihak yang berwenang menangani masalahnya. Untuk PNPM MandiriPerkotaan, maka LKM adalah lembaga yang paling banyak mendapatkanrekomendasi untuk menyelesaikan masalahnya.Secara diagramatis mekanisme penanganan pengaduan tersebut diatasdapat dilihat pada Bagan 10.1.PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN85 i

Bagan10.1. Mekanisme Penanganan Pengaduan86iPEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

Penjelasan Mekanisme Penanganan PengaduanDi Tingkat Kelurahan/DesaPengaduan yang masuk dari masyarakat, LSM, PT, Kel. Profesi, Kel. Peduli danlain-lain, dapat menggunakan media pengaduan berupa : Surat, SMS, Faksimil,E-mail, Web, Telepon, Temuan Lapangan, Tatap Langsung, Kotak Pengaduan, BukuPengaduan dan lainnya. Diterima oleh PPM LKM (bila telah terbentuk) atauFaskel/Tim Fasilitator/Relawan (bila LKM belum terbentuk).Pengaduan yang masuk melalui Lurah/Kades, Kantor Kel/Desa dilanjutkan kepadaPPM LKM atau Faskel/Tim Fasilitator.Masalah pengaduan yang dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akan langsungdiinformasikan kepada masyarakat (pengadu).Bila masalah pengaduan tidak dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akandibawa/ditarik ke level diatasnya (di Tingkat Kecamatan)Pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah di Tingkat Kel/Desa, seperti : Lurah/Desa, Camat/PJOK, Masyarakat, FKA LKM dan pihak-pihak yang berkompetendi tingkatan ini.Di Tingkat KecamatanPengaduan yang masuk dari masyarakat, LSM, PT, Kel. Profesi, Kel. Peduli danlain-lain, dapat menggunakan media pengaduan berupa : Surat, SMS, Faksimil,E-mail, Web, Telepon, Temuan Lapangan, Tatap Langsung, Kotak Pengaduan, BukuPengaduan dan lainnya. Diterima oleh PPM Kecamatan (bila telah terbentuk)atau Tim Fasilitator/Relawan (bila PPM Kecamatan belum terbentuk).Pengaduan yang masuk melalui Camat, Kantor Kecamatan dilanjutkan kepadaPPM Kecamatan atau Tim Fasilitator.Masalah pengaduan yang dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akan langsungdiinformasikan kepada masyarakat (pengadu).Bila masalah pengaduan tidak dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akandibawa/ditarik ke level diatasnya (di Tingkat Kab/Kota)Pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah di Tingkat Kel/Desa, seperti: Camat/PJOK, Masyarakat, FKA LKM dan pihak-pihak yang berkompeten ditingkatan ini.Di Tingkat Kabupaten/Kota.Pengaduan yang masuk dari masyarakat, LSM, PT, Kel. Profesi, Kel. Peduli danlain-lain, dapat menggunakan media pengaduan berupa : Surat, SMS, Faksimil,E-mail, Web, Telepon, Temuan Lapangan, Tatap Langsung, Kotak Pengaduan, BukuPengaduan dan lainnya.Pengaduan yang diterima dari tingkatan ini adalah masalah yang belum dapatdiselesaikan di tingkat Kel/Desa dan yang mengadu langsung ke PPM Kab/Kota.Pengaduan yang masuk melalui Camat/PJOK, TKPP, TKPKD Kab/Kota dilanjutkanPEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN87 i

kepada PPM Kab/Kota (bila telah terbentuk) atau Koordinator Kota (Korkot)bila PPM Kab/Kota belum terbentuk.Masalah pengaduan yang dapat diselesaikan pada tingkatan ini, maka akanlangsung diinformasikan kepada masyarakat (pengadu)Bila masalah pengaduan tidak dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akandibawa/ditarik ke level diatasnya (di Tingkat Provinsi/KMW).Pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah di Tingkat Kab/Kota, yaitu : TKPP,TKPKD Kab/Kota, dan pihak-pihak yang berkompeten di tingkatan ini.Di Tingkat ProvinsiPengaduan yang masuk dari masyarakat, LSM, PT, Kel. Profesi, Kel. Peduli danlain-lain, dapat menggunakan media pengaduan berupa : Surat, SMS, Faksimil,E-mail, Web, Telepon, Temuan Lapangan, Tatap Langsung, Kotak Pengaduan, BukuPengaduan dan lainnya.Pengaduan yang diterima dari tingkatan ini adalah masalah yang belum dapatdiselesaikan di tingkat Kab/Kota dan yang mengadu langsung ke PPM Provinsi/KMWPengaduan yang masuk melalui Pemda Provinsi, TKPKD Provinsi dilanjutkankepada PPM Provinsi (bila telah terbentuk) atau Konsultan Manajemen Wilayah(KMW) bila PPM Provinsi belum terbentuk.Masalah pengaduan yang dapat diselesaikan pada tingkatan ini, maka akanlangsung diinformasikan kepada masyarakat (pengadu)Bila masalah pengaduan tidak dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akandibawa/ditarik ke level diatasnya (di Tingkat Pusat).Pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah di Tingkat Provinsi, yaitu : PemdaProvinsi, TKPKD Provinsi, dan pihak-pihak yang berkompeten di tingkatan ini.Di Tingkat PusatPengaduan yang masuk dari masyarakat, LSM, PT, Kel. Profesi, Kel. Peduli danlain-lain, dapat menggunakan media pengaduan berupa : Surat, SMS, Faksimil,E-mail, Web, Telepon, Temuan Lapangan, Tatap Langsung, Kotak Pengaduan, BukuPengaduan dan lainnya.Pengaduan yang diterima pada tingkatan ini adalah masalah yang belum dapatdiselesaikan di tingkat Provinsi dan yang mengadu langsung ke PPM Pusat.Masalah pengaduan yang dapat diselesaikan pada tingkatan ini, maka akanlangsung diinformasikan kepada masyarakat (pengadu)Pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah di Tingkat Pusat, yaitu : TimKoordinasi Nasional, SNVT PNPM Mandiri Perkotaan dan pihak-pihak yangberkompeten di tingkatan ini.88iPEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

Tahapan Penanganan Pengaduan MasyarakatLangkah Satu : Penerimaan/PencatatanPengaduan dapat disampaikan melalui berbagai media penyampaian / penerimaan,seperti: buku pengaduan, kotak pengaduan, surat, telepon, tatap langsung, mediamassa dan lain-lain. Fasilitator atau sekretariat LKM (bila LKM telah dibentuk)mencatat pengaduan masyarakat yang masuk/diterima ke dalam format pengaduanmasyarakat yang berisi antara lain;• nama pengadu/pelapor,• alamat pengadu,• tanggal pengaduan,• nomor pengaduan,• lokasi dan waktu kejadian,• permasalahan yang diadukan berupa masalah apa saja yang disampaikan,• pelaku/personal yang diadukan dan• harapan terhadap hasil penyelesaian masalah.Langkah Dua : Identifikasi AwalMelakukan identifikasi dan pengelompokan/klasifikasi (ruang lingkup masalah,bidang kegiatan, kategori masalah, derajat masalah) berdasarkan data pengaduanyang masuk untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.Langkah Tiga : Pengumpulan Fakta LapanganSetelah dilakukan identifikasi awal, maka dilakukan uji silang untuk menguji kebenarandari laporan/pengaduan tersebut, melalui proses verifikasi, konfirmasi, investigasi,dan klarifikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait di lapangan, dengan tujuanuntuk mendapatkan kejelasan pokok permasalahan sebenarnya.• Klarifikasi adalah proses untuk mencari kebenaran sebuah berita.• Uji silang adalah mencari info dari pihak lain (berlawanan) untukmemastikankebenaran berita.• Investigasi adalah upaya melihat suatu keadaan/peristiwa secara lebihmendalam.Langkah Empat : Pelaksanaan Analisis MasalahDilakukan berdasarkan atas dasar data fakta dan hasil uji silang terhadap pengaduan/laporan masalah merupakan masukan untuk menganalisa permasalahan yang munculsehingga meningkatkan akurasi penyusunan alternatif penanganan. Hasil analisaberupa rekomendasi penanganan masalah yang dimungkinkan.Langkah Lima : Penyelesaian penanganan pengaduan kepada pihak yang mempunyaiotoritas/tindak turun tanganPenyelesaian penanganan pengaduan/tindak turun tangan didasarkan atasrekomendasi dari hasil uji silang dan analisa yang dilakukan secara berjenjangsesuai dengan kewenangan dari masing-masing wilayah atau penanganan pengaduanPEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN89 i

didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan.Penyelesaian penanganan pengaduan antara lain dapat berupa:a. Menyelenggarakan forum musyawarah desa (MD) atau musyawarah antardesa (MAD) untuk membahas permasalahan dan mencari alternatif solusibersama masyarakat. Hasil MD/MAD berupa rencana aksi dengan langkahlangkahyang harus ditindaklanjuti secara partisipatif.b. Klarifikasi dan investigasi lanjutan dengan pihak terkait dapat dilakukanuntuk melengkapi fakta/bukti pendukung tentang inti permasalahan.c. Memberi penjelasan kembali kepada pelapor, tentang inti masalah setelahdilakukan uji silang.d. Memberikan teguran dan atau sanksi kepada pelaku-pelaku yang dinilaibersalah.e. Menerangkan kembali tentang prosedur yang seharusnya dilakukan danmemfasilitasi ulang proses yang tidak sesuai ketentuan.f. Jika ada unsur yang terindikasi tindak pidana dapat difasilitasipenanganannya melalui prosedur hukum berdasarkan kesepakatanmasyarakat dalam forum MD/MAD.g. Membangun jaringan dengan Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan/Aparatterkait/DPRD/LSM/lembaga yang bergerak di bidang advokasi/media massadalam rangka upaya mendorong percepatan penanganan dan penyelesaianmasalah.h. Berkaitan dengan kondisi force majeure, maka perlu difasilitasi forumMD dan atau MAD untuk membicarakan langkah-langkah penanganansesuai ketentuan yang berlaku dimana harus dibentuk tim khusus untukmelakukan investigasi terlebih dahulu tentang adanya force majeure. Hasilinvestigasi harus dilaporkan kembali kepada masyarakat melalui forumMD/MAD/media lainnya dan dilaporkan kepada pihak terkait secaraberjenjang.90iPEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan konflik antara duapihak atau lebih, dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:a. Identifikasi jenis konflik, apakah konflik laten, konflik terbuka ataukah konflik permukaan, yang membutuhkan pendekatan berbeda dalampenanganannya. Konflik laten merupakan konflik tersembunyi yang perludiidentifikasi sejak awal;b. Identifikasi akar persoalan dari konflik yang terjadi;c. Formulasikan rencana tindak penanganan konflik, yang dapat dikategorikansebagai berikut:• Cegah terjadinya konflik sejak dini agar terhindar dari munculnyakonflik yang lebih luas dan keras;• Selesaikan konflik melalui pengakhiran kekerasan dan pertengkaran;• Kelola konflik melalui pengurangan atau penghindaran kekerasanmaupun tindakan yang menjurus kekerasan, dengan caramengembangkan tindakan serta perilaku positif yang melibatkansemua pihak atau pelaku; serta• Transformasikan konflik melalui investigasi mendalam secarapartisipatif untuk menyelesaikan akar konflik, dengan caramentransformasi kekuatan negatif menjadi kekuatan-kekuatanpositif.10.2.PenangananKonflikPEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN91 i

iPEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN