Untitled - UNDP

undp.or.id
  • No tags were found...

Untitled - UNDP

KATA PENGANTARSTRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 2007Epidemi HIV/AIDS di Indonesia sudah berlangsung selama 15 tahun dandiduga masih akan berkepanjangan karena masih terdapatnya faktor-faktoryang memudahkan penularan penyakit ini. Dua cara penularan infeksi HIVsaat ini adalah melalui hubungan seks yang tidak aman dan penyalahgunaanNapza suntik. Dalam sepuluh tahun mendatang, penyakit ini mungkin belumakan dapat ditanggulangi sehingga masih merupakan kesehatan masyarakatdan juga mempunyai implikasi sosial – ekonomi yang luas. Penderitaan bukansaja akan dialami oleh orang yang tertulari HIV/AIDS tetapi juga akandirasakan oleh keluarga dan masyarakat. Sampai saat ini belum ditemukanvaksin pencegah dan obat yang dapat menyembuhkan.Penyebaran HIV/AIDS bukan semata-mata masalah kesehatan tetapimempunyai implikasi politik, ekonomi, sosial, etis, agama dan hukum bahkandampak secara nyata, cepat atau lambat, menyentuh hampir semua aspekkehidupan manusia. Hal ini mengancam upaya bangsa untuk meningkatkankualitas sumber daya manusia.Pengalaman internasional menunjukkan bahwa keberhasilanpenanggulangan HIV/AIDS sangat tergantung kepada kemauan politik padatingkat tinggi sebuah negara dan kesungguhan kepemimpinan dalammengatasi masalah yang rumit ini. Kesemuanya ini harus didukung dandilakukan oleh instansi pemerintah, LSM dan swasta, serta masyarakat.Indonesia telah berupaya keras untuk menanggulangi HIV/AIDS tetapihasilnya belum memuaskan. Pendidikan dan penyuluhan yang didasari olehnorma agama dan budaya telah dilakukan bersamaan dengan intervensikesehatan masyarakat seperti pencegahan, pengobatan infeksi menularseksual, upaya pengobatan, perawatan dan dukungan bagi ODHA.Upaya pencegahan dilakukan melalui pendidikan dan penyuluhanmasyarakat terutama ditujukan kepada populasi berisiko yang mudahmenyebarkan penyakit. Upaya pengobatan dan perawatan yang dilakukanbaik berbasis klinis maupun masyarakat perlu dikembangkan untukmengantisipasi meningkatnya jumlah ODHA.Salah satu faktor penting yang menjadi kendala adalah pendanaan.Kendala ini dapat diatasi dengan menjalin koordinasi diantara instansi yangterlibat dalam penanggulangan HIV/AIDS. Pemerintah daerah mempunyaiperan penting dalam penanggulangan HIV/AIDS dengan adanya kewenanganotonomi daerah sehingga dapat menyediakan dana yang cukup.i


STRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 2007Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS ini dimaksudkan sebagaipedoman bagi semua sektor pemerintah, pemerintah daerah, LSM, swastadan dunia kerja serta lembaga donor dalam menanggulangi HIV/AIDS diIndonesia. Setiap pelaksana program dapat mengembangkan lebih lanjutstrategi dan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi dan kemampuan masingmasing.Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantutersusunnya Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS 2003 – 2007.Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Komisi Penanggulangan AIDS NasionalM. Yusuf Kallaii


RINGKASAN EKSEKUTIFSTRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 2007Strategi Nasional penanggulangan HIV/AIDS ( Stranas ) pertamadirumuskan dan digunakan sejak 1994. Berbagai perkembangan danperubahan yang terjadi akhir-akhir ini telah mendorong semua pihak untukmenyusun Strategi Nasional yang sesuai kondisi saat ini.Data epidemiologis menunjukkan bahwa penularan HIV di Indonesia sejaktahun 1995 semakin memprihatinkan. Kenaikan jumlah kasus baru darimereka yang tertular HIV meningkat sangat tajam.Prevalensi HIV pada darah donor terjadi peningkatan 8 kali sejak tahun1995, sedangkan di beberapa daerah prevalensi HIV positif dikalanganpekerja seks meningkat sampai mendekati 5 %.Tingkat epidemi HIV di Indonesia mengarah pada katagori epidemiterkonsentrasi seperti di Propinsi Riau, Papua, DKI Jakarta dan Bali. Sampaitahun 2002 telah 29 propinsi yang melaporkan adanya kasus HIV didaerahnya.Penularan HIV melalui hubungan seksual merupakan cara penularan yangtertinggi, disusul dengan cara penularan melalui penggunaan jarum suntiksecara bersama oleh penyalahguna Napza suntik yang meningkat pesatsampai 8 kali dalam 6 tahun terakhir. Sejalan dengan meningkatnya jumlahkasus HIV, maka jumlah kasus AIDS juga meningkat cepat yang menyebabkanupaya penanggulangan memerlukan bukan saja pada upaya pencegahan,tetapi juga upaya pengobatan, perawatan dan dukungan. Sementara itudiketahui walaupun obat Antiretrovirus telah banyak berkembang, tetapiakses untuk mendapatkannya masih sangat sulit, sangat mahal danmemerlukan langkah-langkah medis khusus dalam penggunaan danpemantauannya.Berbagai upaya telah dijalankan untuk mengurangi stigma dandiskriminasi terhadap ODHA dan keluarganya, namun hal ini masih terusberlangsung. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah denganpeningkatan pemahaman mengenai HIV/AIDS dikalangan masyarakattermasuk mereka yang bekerja di unit-unit pelayanan kesehatan .Respon nasional dalam penanggulangan HIV/AIDS adalah keikutsertaanIndonesia dalam memenuhi komitmen internasional, khususnyakesepakatan yang tercantum dalam Deklarasi UNGASS dan Deklarasi ASEANtentang penanggulangan HIV/AIDS tahun 2001. Masalah HIV/AIDS telahdibahas dalam Sidang Kabinet Khusus bulan Maret 2002. Dalam konteksini, pemberian peran yang lebih besar kepada ODHA perlu diperhatikan.iii


STRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 2007Dari kajian berbagai dokumen dan masukan dari berbagai pihak yangterlibat dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS selama ini, diidentifikasi tujuharea prioritas penanggulangan HIV/AIDS untuk lima tahun mendatang yaitu:1. Pencegahan HIV/AIDS.2. Perawatan, Pengobatan dan Dukungan terhadap ODHA.3. Surveilans HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual.4. Penelitian dan Riset Operasional.5. Lingkungan Kondusif.6. Koordinasi Multipihak.7. Kesinambungan Penanggulangan.Stranas ini memuat dasar-dasar penanggulangan HIV/AIDS sebagaipanduan pokok bagi semua pihak yang melaksanakan kegiatanpenanggulangan HIV/AIDS.Dasar-dasar tersebut meliputi:1. Perhatian terhadap nilai-nilai agama dan budaya / norma masyarakatIndonesia dan upaya mempertahankan serta memperkokohketahanan dan kesejahteraan keluarga.2. Memperhatikan kelompok masyarakat rentan termasuk kelompokmarginal.3. Menghormati HAM dan memperhatikan keadilan dan kesetaraangender.4. Mengutamakan pencegahan melalui KIE dengan penggunaan carayang efektif.5. Diselenggarakan secara multipihak berdasarkan prinsip kemitraandengan peranan pemerintah sebagai pengarah dan pembimbing.6. Masalah HIV/AIDS merupakan masalah sosial kemasyarakatan.7. Upaya penanggulangan harus berdasarkan data dan fakta ilmiah.Peran dan tanggung jawab berbagai pihak terkait dikemukakan denganjelas yang antara lain mencerminkan peran yang besar dari penyelenggaradi daerah, termasuk DPR dan DPRD, lembaga non pemerintah termasukLSM dan swasta/dunia usaha.Kesepakatan dan kepemimpinan yang kuat serta koordinasi di semualini mutlak diperlukan dalam pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS.Tujuan Strategi Nasional tidak akan tercapai bila tidak dilaksanakandengan sungguh-sungguh, sistematis, konsisten dan melalui mekanismeyang jelas.ivProses penyelenggaraan upaya penanggulangan harus dipantau dandievaluasi dengan mempergunakan indikator-indikator keberhasilan yang


tepat. Oleh karena penanggulangan HIV/AIDS merupakan bagian daripembangunan nasional Indonesia, maka hubungan antara Strategi NasionalHIV/AIDS dengan Strategi Nasional sektor-sektor lain yang terkait harusdiperhatikan.STRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 2007Upaya penanggulangan memerlukan biaya yang besar, oleh sebab itutanggung jawab pembiayaan harus dipikul bersama oleh pemerintah danmasyarakat dengan memperhatikan azas otonomi daerah dan besaranmasalah yang dihadapi.Bantuan luar negeri yang tidak mengikat dan jelas memberi manfaatmasih diperlukan, tetapi harus disadari bahwa bantuan tersebut akan semakinberkurang, sehingga perlu meningkatkan kemampuan sendiri.v


STRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 2007viDAFTAR ISIKata Pengantar ........................................................................................................................ iRingkasan Eksekutif .............................................................................................................. iiiDaftar isi ................................................................................................................................. viBab I PENDAHULUAN .................................................................................................... 11. SITUASI HIV/AIDS DI INDONESIA 1987 – 2002 ................................................... 12. RESPONS TERHADAP HIV/AIDS .......................................................................... 33. DAMPAK SOSIAL EKONOMI ................................................................................ 5Bab II STRATEGI NASIONAL PENANGGULANGAN HIV/AIDS ...................................... 61. PERUBAHAN STRATEGI NASIONAL PENANGGULANGAN HIV/ AIDS 1994 ..... 62. TUJUAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS............................................................. 73. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN HIV/ AIDS ...................................................... 7BAB III AREA PRIORITAS PENANGGULANGAN HIV/AIDS .............................................. 91. PENCEGAHAN HIV/AIDS ...................................................................................... 92. PERAWATAN, PENGOBATAN DAN DUKUNGANTERHADAP ODHA ............................................................................................... 123. SURVEILANS HIV/AIDS DAN IMS ...................................................................... 134. PENELITIAN DAN RISET OPERASIONAL ........................................................... 145. LINGKUNGAN KONDUSIF .................................................................................. 166. KOORDINASI MULTIPIHAK ................................................................................. 177. KESINAMBUNGAN PENANGGULANGAN ......................................................... 19BAB IV KEMITRAAN, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB ............................................... 211. PEMERINTAH PUSAT .......................................................................................... 212. PEMERINTAH PROPINSI..................................................................................... 213. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ...................................................................... 214. PEMERINTAH KECAMATAN ................................................................................ 225. PEMERINTAH KELURAHAN / DESA ................................................................... 226. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH ................................................................................................ 227. KOMISI PENANGGULANGAN AIDS ................................................................... 228. KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROPINSI, KPA KABUPATEN/KOTA ........ 239. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN ORGANISASI/LEMBAGANON PEMERINTAH ............................................................................................. 2410. SEKTOR SWASTA/DUNIA USAHA ...................................................................... 2411. TENAGA PROFESIONAL, ORGANISASI PROFESI DANPERGURUAN TINGGI ......................................................................................... 2412. MASYARAKAT...................................................................................................... 2513. ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA) .................................................................. 25BAB V KERJASAMA INTERNASIONAL .......................................................................... 26BAB VI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL .............................................................. 27BAB VII MONITORING DAN EVALUASI ........................................................................... 28BAB VIII PENDANAAN ....................................................................................................... 29BAB IX PENUTUP ............................................................................................................ 30LAMPIRAN IDiagram Peran dan tanggung jawab Departemen dan Lembaga Pemerintah dalamBidang HIV AIDS ................................................................................................................. 31LAMPIRAN IIDaftar Singkatan dan Istilah ................................................................................................. 34Daftar Pustaka ..................................................................................................................... 35TIM AD HOC PENYUSUN STRATEGI NASIONAL PENANGGULANGAN HIV/ AIDS2003-2007 ........................................................................................................................... 36


BAB IPENDAHULUANSTRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 2007Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) merupakan kumpulangejala penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV).Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh manusia, dengan akibatturunnya/hilangnya daya tahan tubuh sehingga mudah terjangkit penyakitinfeksi.Virus HIV ditemukan dalam cairan tubuh terutama pada cairan sperma,cairan vagina dan darah. Penularan terutama terjadi melalui hubungan seksualyang tidak aman, transfusi darah, penggunaan jarum suntik yang tidak steril,transplantasi organ/jaringan dan penularan dari ibu hamil ke janin yangdikandungnya.Sampai akhir tahun 2002 sekitar 42 juta penduduk dunia terinfeksi HIVdan 21,8 juta diantaranya meninggal karena AIDS. Sebagian besar yangterinfeksi adalah kelompok usia muda, karena penyakit ini sangat berkaitandengan gaya hidup terutama perilaku seksual dan penyalahgunaan Napza.Indonesia termasuk salah satu negara di Asia yang mengalami epidemiHIV/AIDS dengan prevalensi yang meningkat tajam dan belum menunjukkanpenurunan meskipun upaya penanggulangan HIV/AIDS telah dilaksanakanoleh masyarakat, LSM dan swasta serta pemerintah.1. SITUASI HIV/AIDS DI INDONESIA 1987 – 2002Sejak 1987 HIV/AIDS di Indonesia menunjukkan perkembangan yangmengkhawatirkan bila dilihat dari segi jumlah dan cara penularan. Ada 3periode yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk mengembangkankebijakan penanggulangan HIV/AIDS.1.1. Tahun 1987 – 1994Kasus AIDS pertama di Indonesia diidentifikasi di Bali pada seoranglaki-laki asing yang kemudian meninggal pada April 1987. OrangIndonesia pertama yang meninggal karena AIDS dilaporkan di Balipada Juni 1988. Sejak itu masalah HIV di Indonesia mulai menjadiperhatian terutama oleh kalangan tenaga kesehatan.Pemeriksaan darah yang dilakukan diberbagai ibukota propinsi padasekitar tahun 1990 menunjukkan bahwa infeksi HIV telah menyebarke berbagai propinsi tetapi prevalensinya masih rendah. Pemeriksaansekitar 10.500 darah donor yang diperiksa hasilnya ternyata negatif.Gejala-gejala meningkatnya infeksi HIV di Indonesia mulai nyataketika pemeriksaan darah donor (DD) pada tahun 1992/1993menunjukkan HIV positif pada 2 diantara 100.000 DD yang kemudianmeningkat menjadi 3 per 100.000 DD pada tahun 1994/1995.1


STRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 20071.2. Tahun 1994 – 2002Penularan HIV di Indonesia meningkat sesudah tahun 1995. Hal inidapat dilihat pada darah donor yang positif HIV meningkat dari 3per 100.000 DD pada 1994 menjadi 4 per 100.000 DD pada 1998/1999, kemudian meningkat menjadi 16 per 100.000 DD pada tahun2000. Ini berarti peningkatan sebanyak 8 kali dalam sepuluh tahunterakhir.Pada tahun 2000, terjadi perubahan epidemi HIV yang meningkatsecara nyata diantara pekerja seks (PS) dan bervariasi dari satudaerah ke daerah lain. Di Tanjung Balai Karimun, Propinsi Riau hanyaditemukan 1 % pada 1995/1996 kemudian meningkat menjadi lebihdari 8,38%, pada tahun 2000. Prevalensi HIV pada PS di Irian Jaya(Merauke) sebesar 26,5%, di DKI Jakarta (Jakarta Utara) sebesar3,36% dan di Jawa Barat sebesar 5,5%.Pada tahun yang sama, hampir semua propinsi di Indonesia telahmelaporkan infeksi HIV. Meskipun prevalensi HIV secara umum masihrendah, tetapi Indonesia digolongkan sebagai negara dengan tingkatepidemi yang terkonsentrasi (concentrated level epidemic) karenaterdapatnya kantong-kantong epidemi dengan prevalensi yang lebihdari 5% dari sub-populasi tertentu.Pada tahun 1999 terjadi fenomena baru dalam penularan HIV/AIDSyaitu infeksi HIV mulai terlihat pada penyalahguna Napza suntik.Penularan HIV diantara penyalahguna Napza suntik terjadi sangatcepat karena penggunaan jarum suntik bersama. Pada tahun 1999,18% dari para penyalahguna Napza yang dirawat di Rumah SakitKetergantungan Obat (RSKO) Jakarta yang terinfeksi HIV danmeningkat menjadi 40% pada tahun 2000 dan 48% pada tahun 2001.Sedangkan pada tahun 2000 di Kampung Bali di Jakarta 90% daripenyalahguna Napza suntik terinfeksi HIV.Secara umum dapat dikatakan bahwa sejak tahun 1996 sampaidengan tahun 2002 terjadi peningkatan kasus hampir 17,5%. Padatahun 1996 hanya 2,5 % dari kasus AIDS melalui Napza suntik, danpada tahun 2002 sudah hampir 20 %.2Dari semua data yang telah dikumpulkan maka secara umum dapatdikatakan bahwa laki-laki lebih banyak tertular HIV dibanding wanita.Pada tahun 2000 ditemukan prevalensi HIV yang tinggi pada wanitapenjaja seks; di Merauke 26,5%, Tanjung Balai Karimun 8%. Dalam16 tahun terakhir sampai dengan akhir tahun 2002 telah dilaporkansebanyak 1.016 kasus AIDS. Jumlah yang tercatat tersebutsebenarnya jauh lebih kecil dari prevalensi yang sesungguhnya,karena adanya fenomena gunung es. Pada tahun 2002 diperkirakanjumlah orang yang terinfeksi HIV berkisar antara 90.000–130.000orang.


1.3. Kecenderungan di masa depanInfeksi HIV di Indonesia cenderung tetap meningkat pada masa limatahun mendatang berkaitan dengan bertambah banyaknya hubunganseksual yang tidak terlindung dan penularan HIV melalui jarum suntikpenyalahguna Napza. Dikhawatirkan terjadi penyebaran epidemi barudan kasus AIDS yang dirawat akan bertambah banyak. Kematianakibat AIDS di antara kelompok penduduk usia produktif akanmeningkat.STRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 2007Berbagai jenis obat anti retrovirus (ARV) semakin tersedia, walaupuntidak mudah didapatkan karena masih mahal dan kebijakan tentangpengadaan, pendistribusian dan penyalahgunaanan ARV jugasemakin jelas.Stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODHA masih ada walaupunsecara relatif sudah mulai berkurang, hal ini disebabkan karenapemahaman masyarakat mengenai HIV/AIDS semakin meningkat.2. RESPONS TERHADAP HIV/AIDSBeberapa waktu sesudah mulai merebaknya pandemi HIV/AIDS padatahun 1981, WHO memperingatkan negara-negara di dunia untukmengambil langkah-langkah guna merespons epidemi yang sangatmembahayakan kehidupan manusia. Respons yang dilakukan Indonesiasangat dipengaruhi oleh perkembangan pengetahuan tentang HIV/AIDSserta faktor yang mempengaruhinya dan sumber daya yang tersedia.2.1. Tahun 1985 – 1989Pada tahun 1985, Badan Penelitian dan Pengembangan KesehatanDepartemen Kesehatan telah membentuk sebuah kelompok kerjayang tugasnya terutama memantau perkembangan HIV/AIDS didunia dan kawasan Asia Tenggara serta mengumpulkan informasiepidemiologi dari HIV/AIDS. Pada tahun 1988 Menteri Kesehatanmembentuk Kelompok Kerja untuk penanggulangan HIV/AIDS dankemudian diperbaharui pada tahun 1989 dengan mengikutsertakanlintas sektoral dan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaianggotanya. Tugas Kelompok Kerja terutama melakukan komunikasidan koordinasi serta mengumpulkan dan menyebarluaskan informasidalam rangka meningkatkan kewaspadaan untuk menghadapi HIV/AIDSPada tahun 1988 Departemen Kesehatan mengeluarkan ketentuanmewajibkan melaporkan kasus AIDS dan menetapkan laboratoriumlaboratoriumyang dapat memeriksa HIV. Berbagai buku petunjukmulai dikembangkan dan disebarluaskan untuk komunikasi, informasidan edukasi.3


STRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 20072.2. Tahun 1989 – 1994Respons terhadap HIV/AIDS dilakukan dengan mulai melakukansurveilans HIV pada sub-populasi tertentu seperti Penjaja Seks dandiberlakukannya uji saring darah donor oleh Unit Transfusi Darah-PMI. Jumlah laboratorium yang mampu memeriksa HIV diperbanyaksehingga semua laboratorium kesehatan propinsi dapat berperandalam surveilans HIV/AIDS. Kemampuan tenaga kesehatan dalampenanggulangan HIV/AIDS ditingkatkan melalui pendidikan danlatihan, sebagian dari petugas kesehatan dan non kesehatan dikirimke luar negeri.KIE tentang HIV/AIDS ditingkatkan antara lain dengan melaksanakanseminar bagi wartawan, staf Fakultas Kedokteran, pihak swasta dandunia usaha. Berbagai materi KIE seperti buku, brosur, dan leafletditerbitkan, diperbanyak dan disebarluaskan. Dari masyarakat mulaitimbul kesadaran untuk turut serta dalam menanggulangi HIV/AIDSmelalui pembentukan LSM peduli AIDS.Komisi Penanggulangan AIDS dibentuk berdasarkan KeputusanPresiden Nomor 36 tahun 1994, yang diketuai oleh MenteriKoordinator Kesejahteraan Rakyat. Komisi menerbitkan dokumenStrategi Nasional Penanggulangan AIDS dan keputusan lainnya.2.3. Tahun 1994 – 2002Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) dibentuk di semuapropinsi dan kabupaten. Jumlah LSM Peduli AIDS juga meningkatdan tumbuh di hampir semua propinsi di Indonesia. Kelompok ulamadari berbagai agama juga turut serta dalam kegiatanpenanggulangan. Banyak diantara LSM mempunyai kegiatan yangsangat intensif dan spesifik seperti di bidang konseling, KIE,pendidikan, pelatihan, pengobatan dan perawatan.Komisi Penanggulangan AIDS dan berbagai Departemen serta sektorterkait membentuk kelompok kerja penanggulangan AIDS yangsesuai dengan tugas dan fungsi Departemen/sektor yangbersangkutan.4Upaya kerjasama bilateral, regional dan internasional mulaidilaksanakan. Berbagai organisasi internasional telah memberikanbantuan teknis dan dana seperti dari WHO, UNAIDS, UNICEF,UNFPA, UNDP, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia. Bantuanyang bersifat bilateral datang dari Amerika Serikat, Australia, Jerman,Jepang dan lain-lain negara. Di tingkat regional dan internasionalIndonesia juga berpartisipasi dalam berbagai pertemuan yangberkaitan dengan upaya penanggulangan HIV/AIDS. Berbagai hasilpertemuan tersebut diadopsi menjadi bagian kebijaksanaanpenanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.


3. DAMPAK SOSIAL - EKONOMIPengalaman empirik di banyak negara yang terlanda HIV/AIDS secaraluas memperlihatkan dampak sosial-ekonomi yang memprihatinkan.Kerugian ekonomi timbul akibat beban ekonomi langsung yang harusditanggung oleh keluarga dan masyarakat untuk pemeriksaan,pengobatan, dan perawatan HIV/AIDS yang amat mahal. Sedangkankerugian ekonomi tidak langsung timbul akibat menurunnya produktifitaskerja dan meningkatnya angka kematian usia produktif akibat AIDS.Keluarga dan masyarakat miskin menjadi lebih miskin akibat penderitaankarena HIV/AIDS. Anak-anak menjadi yatim-piatu akibat ibu-bapaknyameninggal dunia karena AIDS. Mereka kemudian mengalami penderitaansosial yang berkepanjangan karena kehilangan dukungan dari keluargadan masyarakat.STRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 2007Akibat lain adalah timbulnya stigmatisasi, diskriminasi dan pelanggaranhak azasi manusia (HAM) terhadap pengidap dan keluarganya yangterkena HIV/AIDS. Diskriminasi masih ditemukan pada tempat-tempatpelayanan kesehatan, sekolah-sekolah, tempat kerja dan bahkan padakehidupan sehari-hari masyarakat.5


STRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 2007BAB IISTRATEGI NASIONAL PENANGGULANGAN HIV/AIDS1. PERUBAHAN STRATEGI NASIONAL PENANGGULANGAN HIV/AIDS 1994Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS (Stranas) pertama kalidirumuskan pada tahun 1994. Berbagai perkembangan dan perubahanyang terjadi akhir-akhir ini telah mendorong pemerintah untukmemperbaharui strategi penanggulangan yang ada.Alasan penting perubahan Strategi Nasional antara lain :1.1.Perkembangan epidemi dan cara penularan HIV/AIDSPrevalensi HIV meningkat terus dan pada sub-populasi tertentu dibeberapa tempat mengarah ke tingkat epidemi yang terkonsentrasi.Sejak tahun 1999 cara penularan HIV diantara penyalahguna Napzasuntik mulai meningkat disamping melalui hubungan seksual.1.2.Perkembangan cara penanggulangan HIV/AIDS.Dalam lima tahun terakhir ini telah ditemukan obat anti retro virus(ARV) yang dapat meningkatkan kualitas hidup ODHA. Cara-carapenanggulangan HIV/AIDS yang terbukti efektif perlu menjadiperhatian utama seperti KIE, penggunaan kondom 100% danpengurangan dampak buruk (harm reduction) pada penyalahgunaNapza suntik.1.3.Perubahan tata pemerintahan.Sejak tahun 2001 manajemen pemerintahan telah beralih darisentralisasi kepada desentralisasi sehingga kewenangan penyelenggaraanpenanggulangan HIV/AIDS serta penyediaan anggarannyatelah beralih terutama kepada pemerintah kabupaten dan kota.1.4.Keterikatan terhadap kesepakatan internasional.Berbagai kesepakatan internasional baru terutama deklarasi dariUNGASS HIV/ADS tahun 2001 (United Nations General AssemblySpecial Session on HIV/AIDS: Declaration of Commitment) telahmendorong Indonesia untuk menyesuaikan cara-carapenanggulangan HIV/AIDS beserta target-target yang harusdicapainya.2. TUJUAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS2.1.Tujuan Umum penanggulangan HIV/ AIDS6Mencegah dan mengurangi penularan HIV, meningkatkan kualitashidup ODHA serta mengurangi dampak sosial ekonomi akibat HIV/AIDS.


2.2.Tujuan Khusus Penanggulangan HIV/AIDS2.2.1. Menyediakan dan menyebarluaskan informasi danmenciptakan suasana kondusif untuk mendukung upayapenanggulangan HIV/AIDS, dengan menitikberatkanpencegahan pada populasi beresiko dan lingkungannya.STRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 20072.2.2. Menyediakan pelayanan perawatan, pengobatan, dukungandan konseling kepada ODHA yang terintegrasi dengan upayapencegahan.2.2.3. Meningkatkan peran serta remaja, perempuan, keluarga danmasyarakat umum termasuk ODHA dalam berbagai upayapenanggulangan HIV/AIDS.2.2.4. Menciptakan dan mengembangkan kemitraan antara lembagapemerintah, LSM, sektor swasta dan dunia usaha, organisasiprofesi, dan lembaga donor baik nasional maupuninternasional di pusat dan di daerah untuk meningkatkanrespons nasional terhadap HIV/AIDS.2.2.5. Meningkatkan koordinasi kebijakan nasional dan daerah sertainisiatif dalam penanggulangan HIV/AIDS.3. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN HIV/AIDSPenularan dan penyebaran HIV/AIDS sangat berhubungan denganperilaku beresiko. Oleh karena itu penanggulangan harus memperhatikanfaktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku tersebut.Upaya penanggulangan HIV/AIDS dibedakan berdasarkan kelompokperilaku resiko rendah, perilaku resiko tinggi dan ODHA karena bentukpenanganannya yang berbeda. Pendekatan dengan KIE (komunikasi,informasi, edukasi) saja akan memberikan hasil yang terbatas, sehinggaperlu kegiatan pendukung lainnya seperti upaya perawatan danpengobatan.Dengan latar belakang pemikiran tersebut, maka kebijakanpenanggulangan HIV/AIDS di Indonesia disusun sebagai berikut:3.1. Upaya penanggulangan HIV/AIDS harus memperhatikan nilai-nilaiagama dan budaya/norma kemasyarakatan dan kegiatannyadiarahkan untuk mempertahankan dan memperkokoh ketahanandan kesejahteraan keluarga.7


STRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 20073.2. Upaya penanggulangan HIV/AIDS diselenggarakan olehmasyarakat, pemerintah, dan LSM berdasarkan prinsip kemitraan.Masyarakat dan LSM menjadi pelaku utama sedangkan pemerintahberkewajiban mengarahkan, membimbing dan menciptakansuasana yang mendukung terselenggaranya upayapenanggulangan HIV/AIDS.3.3. Upaya penanggulangan harus didasari pada pengertian bahwamasalah HIV/AIDS sudah menjadi masalah sosial kemasyarakatanserta masalah nasional dan penanggulangannya melalui “GerakanNasional Penanggulangan HIV/AIDS”.3.4. Upaya penanggulangan HIV/AIDS harus memperhatikan kelompokmasyarakat yang rentan, termasuk yang berkaitan denganpekerjaannya dan kelompok marginal terhadap penularan HIV/AIDS.3.5. Upaya penanggulangan HIV/AIDS harus menghormati harkat danmartabat ODHA dan keluarganya serta memperhatikan keadilandan kesetaraan gender.3.6. Upaya pencegahan penularan HIV diselenggarakan melaluiKomunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) guna menciptakan gayahidup sehat (healthy life style).3.7. Upaya pencegahan yang efektif termasuk penggunaan kondom100% diantara penjaja seks dan pelanggannya, pasangan ODHAserta pemanfaatan fungsi ganda (dual protection) kondom dalamkeluarga.3.8. Upaya mengurangi infeksi HIV pada penyalahguna Napza suntikmelalui kegiatan pengurangan dampak buruk (harm reduction) .3.9. Upaya penanggulangan HIV/AIDS merupakan upaya-upayaterpadu dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahanpenyakit, pengobatan dan perawatan berdasarkan data dan faktailmiah serta dukungan terhadap ODHA.3.10. Setiap pemeriksaan untuk mendiagnosa HIV/ AIDS harus didahuluidengan penjelasan yang benar dan mendapat persetujuan yangbersangkutan (informed consent). Konseling yang memadai harusdiberikan sebelum dan sesudah pemeriksaan, dan hasilpemeriksaan wajib dirahasiakan.3.11. Diusahakan agar peraturan perundang-undangan harusmendukung dan selaras dengan Strategi Nasional PenanggulanganHIV/ AIDS disemua tingkat.83.12. Setiap pemberi pelayanan berkewajiban memberikan layanantanpa diskriminasi kepada pengidap HIV/ penderita AIDS.


BAB IIIAREA PRIORITAS PENANGGULANGAN HIV/AIDSSTRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 2007Berdasarkan kajian komprehensif dari berbagai dokumen, konsultasidengan berbagai pihak dan ahli terkait, maka ditetapkan tujuh area programprioritas sebagai berikut:1. Pencegahan HIV/AIDS2. Perawatan, Pengobatan dan Dukungan terhadap ODHA3. Surveilans HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS)4. Penelitian5. Lingkungan Kondusif6. Koordinasi Multipihak7. Kesinambungan Penanggulangan1. PENCEGAHAN HIV/AIDSHIV/AIDS merupakan masalah kesehatan dan juga masalah sosial.Penyebaran HIV/AIDS dipengaruhi oleh perilaku manusia sehingga upayapencegahannya perlu memperhatikan faktor perilaku.Upaya pencegahan pada masyarakat luas dilakukan dengan melaluipeningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang cara penularan,pencegahan dan akibat yang ditimbulkannya sesuai dengan normanormaagama dan budaya masyarakat melalui kegiatan KIE yang telahada.Peningkatan pengetahuan untuk pendidikan formal dan non formalmaupun pendidikan umum dan agama dilakukan denganmengintegrasikan materi HIV/AIDS secara sistematis. Untukmelaksanakan hal tersebut perlu dilakukan peningkatan kemampuan bagitenaga pendidik, tutor, pelatih, tenaga pembimbing, birokrat danpimpinan unit kerja yang dapat meneruskannya kepada bawahan/anakdidiknya.Untuk dapat melaksanakan kegiatan KIE dengan baik, perlumeningkatkan kemampuan tenaga yang berada di barisan terdepanseperti tenaga kesehatan, pekerja sosial, penyuluh lapangan, guru, pelatihutama dan lain-lain.Upaya pencegahan pada populasi beresiko tinggi seperti Penjaja Seks(PS) dan pelanggannya, ODHA dan pasangannya, penyalahguna Napza,dan petugas yang karena pekerjaannya beresiko terhadap penularanHIV/AIDS melalui pencegahan yang efektif seperti penggunaan kondom,penerapan pengurangan dampak buruk (harm reduction), penerapankewaspadaan umum (universal precautions) dan sebagainya.9


STRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 2007Dengan dasar pemikiran tersebut, perlu dibedakan kelompok sasaransebagai berikut:❆Kelompok rentanKelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang karena lingkuppekerjaan, lingkungan, rendahnya ketahanan keluarga dan rendahnyakesejahteraan keluarga, status kesehatan, sehingga mudah tertularHIV. Kelompok tersebut seperti : orang dengan mobilitas tinggi,perempuan, remaja, anak jalanan, orang miskin, ibu hamil, penerimatransfusi darah.❆Kelompok beresiko tertularKelompok beresiko tertular adalah kelompok masyarakat yangberperilaku resiko tinggi seperti penjaja seks dan pelanggannya,penyalahguna Napza suntik, dan narapidana.❆Kelompok tertularKelompok tertular adalah kelompok masyarakat yang sudahterinfeksi HIV (ODHA) yang memerlukan penanganan khusus untukmencegah kemungkinan penularan kepada orang lain.1.1.TujuanTujuan program pencegahan adalah agar setiap orang dapatmelindungi dirinya tidak tertular HIV dan tidak menularkannya kepadaorang lain1.2.Kegiatan – kegiatanUntuk mencapai tujuan tersebut maka kegiatan yang dilakukanadalah:1.2.1. Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan EdukasiUpaya meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasidilakukan melalui peningkatan pengetahuan, sikap danperilaku positif dalam mencegah penularan.1.2.2. Menurunkan kerentananUpaya menurunkan kerentanan dilakukan melalui peningkatanpendidikan, ekonomi dan penyetaraan gender.10


1.2.3. Meningkatkan penggunaan kondomMeningkatkan penggunaan kondom sebagai alat pencegahaninfeksi HIV dan IMS pada setiap hubungan seks beresiko.STRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 20071.2.4. Meningkatkan penyediaan darah yang aman untuk transfusi.Semua darah donor harus dilakukan uji saring virus HIV karenapotensi penularan HIV melalui darah sangat tinggi, untuk itusetiap kabupaten/kota perlu dilengkapi dengan unit transfusidarah yang mampu memberikan pelayanan darah yang aman.1.2.5. Meningkatkan upaya penurunan prevalensi infeksi menularseksual.Upaya menurunkan prevalensi Infeksi menular seksualdilakukan melalui pemeriksaan dan pengobatan IMS. Hal iniperlu dilaksanakan karena penderita IMS mempunyai resiko2-9 kali lebih besar untuk tertular HIV dibandingkan denganorang yang tidak menderita IMS.1.2.6. Meningkatkan upaya pencegahan penularan dari ibu denganHIV kepada bayinya.Upaya untuk mencegah infeksi HIV pada bayi dapat dilakukandengan pemberian ARV pada masa kehamilan, prosespersalinan yang aman, pemberian pengganti ASI.1.2.7. Meningkatkan penerapan kewaspadaan universal.Penerapan kewaspadaan universal harus dilaksanakandengan benar oleh petugas dan masyarakat yang langsungterpapar seperti petugas medis dan paramedis, petugas sosial,polisi/reserse, pemulasaraan jenazah, petugas lapas dan lainlainnya.Oleh karena itu mereka harus ditingkatkanpengetahuan dan keterampilan untuk mencegah penularanserta penyediaan sarana.1.2.8. Meningkatkan upaya pengurangan penularan HIV padapenyalahguna Napza suntik.Penggunaan jarum suntik secara bersama yang tidak sterilmenyebabkan penularan HIV melalui darah. Upaya inidilakukan melalui kesepakatan lintas sektor di tingkat nasionalantara lain KPA, Departemen Kesehatan, Badan NarkotikaNasional, POLRI, Departemen Kehakiman dan HAM,Departemen Sosial, Departemen Pendidikan Nasional,Departemen Agama, Lembaga Swadaya Masyarakat.11


STRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 20072. PERAWATAN, PENGOBATAN DAN DUKUNGAN TERHADAP ODHASalah satu keputusan penting dalam sidang PBB yang khusus membahasHIV/AIDS (UNGASS) pada tahun 2001 adalah perlunya memperluaspelayanan, perawatan dan dukungan terhadap ODHA serta melindungihak-hak azasi mereka (mencegah, mengurangi dan menghilangkanstigma dan diskriminasi).Upaya pelayanan perawatan, pengobatan dan dukungan terhadap ODHAdilakukan baik melalui pendekatan klinis maupun pendekatan berbasismasyarakat dan keluarga (community and home – based care) sertadukungan pembentukan persahabatan ODHA.1.1.TujuanMengurangi penderitaan akibat HIV/AIDS dan mencegah penularanlebih lanjut infeksi HIV serta meningkatkan kualitas hidup ODHA.2.2.KegiatanUntuk mencapai tujuan tersebut perlu dilaksanakan kegiatankegiatansebagai berikut:2.2.1. Meningkatkan pelaksanaan advokasi kepada pengambilkeputusan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan danpenyediaan obat.2.2.2. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi mereka yangterlibat dalam perawatan, pengobatan, dan dukunganterhadap ODHA; pelatihan konseling serta menambah jumlahtenaga professional dan relawan termasuk ODHA untukperawatan, pengobatan dan dukungan.2.2.3. Menyediakan pelayanan perawatan, pengobatan yangbermutu dan dukungan terhadap ODHA.2.2.4. Meningkatkan pengadaan, pendistribusian dan penggunaanberbagai pedoman mengenai perawatan, pengobatan,dukungan dan konseling.2.2.5. Mengembangkan infrastruktur pelayanan kesehatan,pelayanan konseling dan testing secara sukarela (VCT),pelayanan pencegahan penularan HIV dari ibu kepada bayinya(PMTCT), perawatan ODHA dan perawatan berbasismasyarakat dan keluarga (community and home – based care)serta dukungan pembentukan persahabatan ODHA.12


2.2.6. Meningkatkan keterjangkauan ODHA untuk mendapatkankemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan yangbermutu termasuk ketersediaan obat anti retrovirus dan obatinfeksi oportunistik yang bermutu dan terjangkau secarabertahap.STRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 20073. SURVEILANS HIV/AIDS DAN IMSSalah satu kegiatan yang penting dalam penanggulangan HIV/AIDSadalah mengumpulkan data melalui kegiatan surveilans yang sistematikdan terus menerus agar dapat diketahui distribusi dan kecenderunganinfeksi HIV, distribusi kasus AIDS serta faktor-faktor yang mempengaruhipersebaran HIV di masyarakat. Selain untuk mengetahui besaran,kecenderungan dan distribusi dari persebaran HIV/AIDS, surveilansepidemologi dan perilaku akan memberikan informasi yang sangatpenting untuk perencanaan penanggulangan meliputi kegiatanpencegahan, perawatan, pengobatan dan dukungan pada ODHA,peningkatan kapasitas (capacity building), penelitian, pengembanganperaturan dan perundang–undangan serta kegiatan lain.Surveilans HIV/AIDS adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan dananalisis data HIV/AIDS serta penyebarluasan hasil analisis denganmaksud untuk meningkatkan pelaksanaan penanggulangan penyakit.Pelaksanaan surveilans HIV/AIDS di Indonesia dimulai tahun 1988 dengandiberlakukannya kewajiban melaporkan kasus AIDS yang kemudiandiikuti dengan penyelenggaraan surveilans HIV secara bertahap.Penularan HIV berkaitan dengan perilaku seks beresiko dan penyalahgunaNapza suntik sehingga untuk mendeteksi tingkat penularan HIVlebih dini dan mengantisipasi keberadaan kelompok rawan tertular HIVmaka perlu dilakukan surveilans perilaku (Behavioral Surveillance Survey)IMS merupakan masalah kesehatan masyarakat dan bersifat sangatendemis di Indonesia serta memudahkan terjadinya penularan HIV, makaperlu dilakukan surveilans IMS dan mengamati prevalensi HIV padapenderita IMS.Surveilans HIV, AIDS dan IMS memerlukan laboratorium yang baik dandalam jumlah yang cukup tersedia di seluruh daerah, serta didukungjaringan laboratorium diagnostik dan laboratorium rujukan. Untuk itu perlusistim surveilans yang baku dengan koordinasi dan arahan tingkatNasional oleh Departemen Kesehatan.3.1.TujuanMemperoleh informasi tentang besaran masalah, persebaran dankecenderungan penularan HIV/AIDS dan IMS untuk digunakan bagiperumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS.13


STRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 20073.2.KegiatanUntuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan kegiatanpenanggulangan sebagai berikut:3.2.1. Peningkatan pelaksanaan pelaporan kasus AIDS dan HIVMeningkatkan pelaksanaan pelaporan kasus AIDS dan infeksiHIV dari propinsi, kabupaten/kota serta tempat–tempatpelayanan secara teratur.3.2.2. Peningkatan pelaksanaan surveilans HIVMeningkatkan pelaksanaan surveilans HIV pada kelompokpenduduk dengan berbagai tingkatan resiko penularan diberbagai tempat termasuk daerah perbatasan dan daerahkonflik untuk mengetahui kemungkinan penularan HIV.Pelaksanaan surveilans HIV menggunakan prinsip unlinkedanonimous.3.2.3. Peningkatan pelaksanaan surveilans perilakuMeningkatkan pelaksanaan surveilans perilaku (behaviouralsurveillance) dengan melaksanakan pengamatan secarasistematik sesuai dengan etika surveilans perilaku.3.2.4. Peningkatan pelaksanaan surveilans IMSMeningkatkan pelaksanaan surveilans IMS pada kelompokpenduduk dengan tingkatan resiko yang berbeda.3.2.5. Mengembangkan laboratorium4. PENELITIANMengembangkan laboratorium untuk menunjang kegiatansurveilans HIV, AIDS dan IMS serta keperluan diagnosistermasuk pengembangan jaringan laboratorium rujukan.Penelitian dan riset operasional diperlukan untuk menentukan dasarkebijakan penanggulangan HIV/AIDS sehubungan dengan perubahanepidemi dan dampaknya.14Penelitian yang sudah dilaksanakan saat ini jumlahnya masih sangatterbatas dan umumnya baru mengenai prevalensi HIV dari kelompokperilaku beresiko tinggi. Penelitian tentang bahan baku obat yang adadi Indonesia yang dapat mempengaruhi atau memperlambat perjalananpenyakit perlu dilakukan.


Selain itu penelitian untuk mengetahui dampak sosial ekonomi perlu puladilaksanakan secara berkala.STRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 2007Untuk meningkatkan kemampuan penelitian perlu dikembangkankerjasama antar pusat-pusat penelitian daerah, nasional daninternasional.4.1.TujuanPenelitian dan riset operasional bertujuan mendapatkan informasiuntuk meningkatkan mutu dan pengembangan programpenanggulangan HIV/AIDS serta mengurangi berbagai dampaknegatif bagi perseorangan dan masyarakat yang disebabkan olehinfeksi HIV, dan meningkatkan kualitas hidup ODHA.4.2.KegiatanUntuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan kegiatan-kegiatansebagai berikut:4.2.1. Penelitian epidemiologi dan perilakuPenelitian epidemiologi dan perilaku serta faktor-faktor sosialbudaya yang berpengaruh terhadap persebaran HIV.4.2.2. Penelitian manajemen pengobatanPenelitian tentang manfaat, keamanan pengobatan baru danstrategi pengobatan serta resistensi obat untuk AIDS, IMS daninfeksi oportunistik.4.2.3. Penelitian obat tradisional HIV/AIDSPenelitian untuk menggali obat tradisional di Indonesia gunamenunjang upaya pengobatan.4.2.4. Penelitian manajemen perawatanPenelitian di bidang manajemen perawatan berbasismasyarakat (community-based care) untuk mencari cara yangpaling sesuai bagi perawatan ODHA.4.2.5. Penelitian dampak sosial HIV/AIDSPenelitian mengenai dampak epidemi HIV/AIDS terhadapkondisi sosial ekonomi ODHA dan masyarakat.15


STRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 20074.2.6. Penelitian operasionalPenelitian operasional untuk merancang upaya pendekatanbaru untuk penanggulangan HIV/AIDS termasuk penggunaankondom 100% dilingkungan penjaja seks dan pelanggannyaserta program pengurangan penularan HIV melaluipenyalahgunaan Napza suntik.4.2.7. Peningkatan kemampuan penelitianPeningkatan kemampuan dalam bidang penelitian HIV/AIDSdan infeksi lain yang terkait di tingkat nasional, propinsi dankabupaten/kota.4.2.8. Peningkatan jejaring penelitianPeningkatan kerjasama antar pusat-pusat penelitian HIV/AIDSdaerah, nasional dan internasional untuk berbagi informasihasil penelitian.5. LINGKUNGAN KONDUSIFUNGASS 2001 mendeklarasikan bahwa pada tahun 2003 mengesahkan,mendukung atau menegakkan peraturan dan ketentuan lainnya sebagaiperundang–undangan yang tepat untuk menghapuskan segala bentukdiskriminasi dan memastikan pemilikan hak–hak azasi dan kemerdekaansecara sepenuhnya oleh ODHA dan anggota kelompok rentan.Upaya KIE dalam penanggulangan HIV/AIDS telah dilakukan namunstigmatisasi, diskriminasi, dan pelanggaran hak azasi, masih terjadi.Masih banyak aspek penanggulangan HIV/AIDS yang belum didukungoleh peraturan yang memadai sehingga beberapa upayapenanggulangan menghadapi hambatan.Lingkungan kondusif untuk mengurangi stigma, diskriminasi danpelanggaran hak azasi serta menghilangkan hambatan pada pelaksanaankegiatan penanggulangan HIV/AIDS sangat diperlukan.5.1.TujuanMembuat peraturan perundang–undangan dalam rangkamenciptakan lingkungan yang kondusif untuk terselenggaranyapenanggulangan HIV/AIDS.16


5.2.Kegiatan5.2.1. Pengkajian dan penyusunan peraturan perundang-undanganSTRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 2007Mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada danmenyusun peraturan perundang–undangan yang diperlukanuntuk mendukung pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS.5.2.2. AdvokasiAdvokasi kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyatuntuk membuat peraturan perundang-undangan agar terciptalingkungan yang kondusif sehingga tidak terjadi stigma dandiskriminasi serta pelanggaran hak azasi dalam memberikanpelayanan kepada ODHA dan keluarganya, serta peraturanperundangan yang mendukung pelaksanaan penanggulanganHIV/AIDS yang bersifat khusus seperti program penggunaankondom 100% dan pengurangan dampak buruk akibatpenyalahgunaan Napza suntik.5.2.3. Meningkatkan kemampuan petugasMeningkatkan kemampuan petugas di setiap tingkatadministrasi pemerintahan sehingga tidak terjadi stigma dandiskriminasi serta pelanggaran hak azasi dalam memberikanpelayanan kepada ODHA dan keluarganya.5.2.4. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak terjadistigma dan diskriminasi serta pelanggaran hak azasi terhadapODHA dan keluarganya.6. KOORDINASI MULTIPIHAKMasalah HIV/AIDS dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktorseperti perilaku, tingkat pendidikan dan kemiskinan. Berdampak sangatluas terhadap keadaan sosial ekonomi masyarakat dan keluarga yangdilanda HIV/AIDS. Keluarga miskin menjadi lebih miskin dan tidakproduktif, timbul diskriminasi, pelanggaran HAM serta penderitaan fisikdan mental yang berkepanjangan. Oleh karenanya masalah HIV/AIDSharus ditangani secara terkoordinasi oleh sektor pemerintah, sektorswasta/dunia usaha dan LSM. Koordinasi mencakup aspek perencanaan,pembiayaan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi.Koordinasi penanggulangan HIV/AIDS dilakukan oleh KPA Nasional, KPAPropinsi dan KPA Kabupaten/Kota.17


STRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 20076.1.TujuanMenyelaraskan dan mengintegrasikan antara kebijakan dengankegiatan penanggulangan HIV/AIDS yang dilaksanakan oleh instansipemerintah, swasta/dunia usaha, LSM, dan masyarakat sehinggatujuan yang diinginkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.6.2.Kegiatan6.2.1. Meningkatkan peran KPAMeningkatkan kemampuan KPA Nasional dan KPA Propinsi,KPA Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsiuntuk penanggulangan HIV/AIDS.Untuk itu perlu dilakukan revitalisasi KPA dan mendorongPropinsi maupun Kabupaten yang belum mempunyai untuksegera membentuknya.6.2.2. Pengembangan rencana strategisBersama dengan semua pihak terkait mengembangkanrencana strategis penanggulangan HIV/AIDS dilingkunganpemegang program (stakeholder) dan menterjemahkannyamenjadi rencana tahunan.6.2.3. Mengembangkan jaringan informasiMengembangkan jaringan informasi strategis HIV/AIDSmultipihak, sehingga koordinasi dalam kebijakan,perencanaan, penganggaran dan implementasi dapatdilakukan lebih efektif.6.2.4. Penyelenggaraan koordinasi NasionalMenyelenggarakan komunikasi secara berkala diantara parapemegang program. Komunikasi diselenggarakan melaluipertemuan secara teratur maupun sewaktu, antar institusi ditingkat pusat, propinsi, kabupaten dan kota serta melaluipenyelenggaraan temu nasional.6.2.5. Penyelenggaraan koordinasi Internasional.18Menyelenggarakan koordinasi dengan badan internasional,agar sumberdaya yang berasal dari badan internasional danbilateral dapat dimanfaatkan secara terarah dan efisien.


7. KESINAMBUNGAN PENANGGULANGANPada masa mendatang Indonesia akan menghadapi masalah HIV/AIDSyang semakin besar dan kompleks. Oleh karena itu upayapenanggulangan harus ditingkatkan dan dijamin kesinambungannya(sustainable response) agar tujuan penanggulangan HIV/AIDS dapatdicapai. Kelemahan dalam bidang organisasi dan kemampuan individudari mereka yang terlibat dalam penanggulangan HIV/AIDS harusditingkatkan melalui upaya peningkatan kemampuan (capacity building).STRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 2007Komitmen yang tinggi dan kepemimpinan yang kuat (strong leadership)pada semua tingkat administrasi harus tetap dipelihara untuk mendorongsemangat pihak yang terlibat dalam penanggulangan HIV/AIDS.Tersedianya data yang baik dan informasi yang benar tentang berbagaiaspek HIV/AIDS diperlukan bagi semua pihak termasuk kalangan mediamasa.7.1.TujuanMenjamin kelangsungan program penanggulangan HIV/AIDS disetiap tingkat administrasi melalui komitmen yang tinggi,kepemimpinan yang kuat, dukungan informasi dan sumber daya yangmemadai.7.2.KegiatanUntuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan kegiatan-kegiatansebagai berikut:7.2.1. AdvokasiMelaksanakan advokasi kepada multipihak pada tiap tingkatadministrasi untuk memperoleh komitmen yang tinggi dankepemimpinan yang kuat dalam penanggulangan HIV/AIDS.7.2.2. Pelatihan dan pendidikanMelaksanakan pelatihan dan pendidikan dalam berbagaiaspek penanggulangan HIV/AIDS bagi pihak yang terlibatdalam upaya penanggulangan termasuk para relawan.7.2.3. Peningkatan mutu dan saranaMeningkatkan jumlah dan mutu sarana yang diperlukan dalampenanggulangan HIV/AIDS.19


STRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 20077.2.4. PendanaanMengembangkan mekanisme pendanaan di tiap tingkatadministrasi termasuk penggalangan dana nasional.7.2.5. Membentuk Pusat Data dan Informasi HIV/AIDS.Mendukung KPA Nasional, KPA Propinsi dan KPA Kabupaten/Kota sebagai Pusat Data dan Informasi HIV/AIDS.20


BAB IVKEMITRAAN, PERAN DAN TANGGUNG JAWABSTRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 2007Keberhasilan upaya penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia tergantungkepada kerjasama antara pemerintah termasuk DPR, LSM, swasta, duniausaha, masyarakat umum dan ODHA. Kerjasama tersebut dilaksanakandengan prinsip kemitraan.Hal yang sangat penting dari peran pemerintah adalah menciptakankepemimpinan yang kuat pada semua tingkat administrasi pemerintahan(leadership). Peran aktif dari semua pemegang program (stakeholder) danmasyarakat luas.Secara garis besar pembagian tugas dan tanggung jawab adalah sebagaiberikut:1. PEMERINTAH PUSATKementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melalui KomisiPenanggulangan AIDS mengkoordinasikan kebijakan dan kegiatanpenanggulangan di tingkat nasional. Masing-masing instansi terkait ditingkat pusat diharuskan membentuk kelompok kerja penanggulanganHIV/AIDS dan membuat rencana penanggulangan yang selaras denganStrategi Nasional penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan area kegiataninstansi bersangkutan, dan menyiapkan sumber daya terutama tenagadan dana (Diagram 1 memperlihatkan peran dan tanggung jawabinstansi-instansi pemerintah).2. PEMERINTAH PROPINSIUpaya penanggulangan HIV/AIDS di propinsi dipimpin oleh Gubernur,dengan peran aktif dari instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah,lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat.Pemerintah Propinsi membentuk dan memfungsikan KomisiPenanggulangan AIDS Propinsi dan menyediakan sumber daya terutamatenaga dan dana untuk kegiatan penanggulangan di propinsi.Masing-masing instansi terkait di tingkat propinsi membuat rencanapenanggulangan yang selaras dengan Strategi Penanggulangan AIDSPropinsi sesuai dengan area kegiatan instansi bersangkutan.3. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTAUpaya penanggulangan HIV/AIDS di kabupaten/kota dipimpin olehBupati/Walikota, dengan peran aktif dari instansi pemerintah, organisasinon-pemerintah, lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat.21


STRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 2007Pemerintah kabupaten/kota membentuk dan memfungsikan KomisiPenanggulangan AIDS Kabupaten/Kota dan menyediakan sumber dayaterutama tenaga dan dana untuk kegiatan penanggulangan di kabupaten/kota.Masing-masing instansi terkait di tingkat kabupaten/kota membuatrencana penanggulangan yang selaras dengan Strategi PenanggulanganAIDS Kabupaten/Kota sesuai dengan area kegiatan instansibersangkutan.4. PEMERINTAH KECAMATANUpaya penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan dipimpin oleh Camat,dengan bekerjasama dengan sektor terkait dan lembaga/ organisasi nonpemerintahserta masyarakat peduli AIDS di daerah.5. PEMERINTAH KELURAHAN / DESALurah/Kepala Desa memegang peran yang besar dalam memimpinpelaksanaan upaya penanggulangan HIV/AIDS di wilayahnya masingmasing.6. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAHDPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dengan kepedulianyang tinggi mengetahui informasi tentang situasi HIV/AIDS di wilayahkerjanya. Sesuai dengan tugas dan fungsinya membantu upayapenanggulangan, dalam hal pembuatan legislasi, alokasi anggaran danpengawasan terhadap pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS7. KOMISI PENANGGULANGAN AIDSKPA Nasional sebagai penanggung jawab keberhasilan penanggulanganHIV/AIDS di Indonesia memerlukan kewenangan yang jelas untuk dapatmelaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan efektif. Strukturketenagaan KPA disusun dengan melibatkan lembaga non pemerintahtermasuk LSM dengan kepemimpinan tetap dipegang oleh pemerintah.Tugas pokok dan fungsi KPA Nasional adalah sebagai berikut:7.1. Merumuskan dan mengembangkan kebijakan dan strategi nasionalpenanggulangan HIV/AIDS.227.2. Advokasi kebijakan kepada eksekutif dan legislatif untukmendukung program penanggulangan HIV/AIDS.


7.3. Mengkoordinasikan upaya penanggulangan HIV/AIDS secaranasional, sehingga dapat dicapai tujuan penanggulangan denganbaik melalui berbagai pertemuan terjadwal maupun pertemuansewaktu-waktu.STRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 20077.4. Menyusun dan mengkaji peraturan, pedoman, dan aspek legallainnya yang diperlukan dalam penanggulangan HIV/AIDS.7.5. Mengembangkan pusat informasi tentang programpenanggulangan HIV/AIDS.7.6. Menjalin kerjasama dengan Badan Perserikatan Bangsa Bangsa(UN System), lembaga donor dan lembaga internasional lainnyauntuk penanggulangan HIV/AIDS.7.7. Menggalang dana dari berbagai sumber baik nasional maupuninternasional untuk penanggulangan HIV/AIDS.7.8. Melakukan bimbingan penanggulangan HIV/AIDS kepada instansiterkait di tingkat pusat, KPA propinsi dan KPA kabupaten/kota.7.9. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Strategi Nasionalpenanggulangan HIV/AIDS dan melakukan langkah-langkah tindaklanjut.8. KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROPINSI, KPA KABUPATEN/KOTAKPA Propinsi, KPA Kabupaten/Kota yang bertanggung jawabmengkoordinasikan penanggulangan HIV/AIDS di propinsi, KPAkabupaten/kota dengan wewenang yang jelas. Ketenagaan KPA disusundengan melibatkan lembaga non pemerintah termasuk LSM dengankepemimpinan tetap dipegang oleh pemerintah.Tugas pokok dan fungsi KPA Propinsi, KPA Kabupaten/Kota adalahsebagai berikut:8.1. Memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan kegiatanpenanggulangan HIV/AIDS di propinsi dan kabupaten/kota.8.2. Mengidentifikasi lokasi/wilayah yang berpotensi untuk penyebaranHIV/AIDS dan membuat upaya tindak lanjut.8.3. Menghimpun dan menggerakkan serta memanfaatkan sumberdaya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat maupun luarnegeri secara efektif dan efisien.23


STRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 20078.4. Mengembangkan pusat informasi tentang programpenanggulangan HIV/AIDS.8.5. Mendorong terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat peduliAIDS di daerah.8.6. Melakukan bimbingan penanggulangan HIV/AIDS kepada instansiterkait di tingkat propinsi dan kabupaten/ kota serta LSM diwilayahnya8.7. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulanganHIV/AIDS di daerahnya dan melakukan langkah-langkah tindaklanjut.9. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN ORGANISASI/LEMBAGANON PEMERINTAHLSM dan Organisasi/Lembaga Non Pemerintah memainkan perananpenting dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia dan dapatmenjangkau orang-orang dan kelompoknya dengan kebutuhan khususantara lain kelompok remaja, agama, wanita, profesi, ODHA, yangbiasanya sulit terjangkau oleh pemerintah. Kegiatannya meliputipenyuluhan, pelatihan, pendampingan ODHA, pemberian dukungan, dankonseling. LSM juga berperan dalam mendorong ODHA mendirikanorganisasi untuk saling mendukung dan terlibat dalam upayapenanggulangan HIV/AIDS.10. SEKTOR SWASTA/DUNIA USAHAPeranan sektor swasta/dunia usaha sebagai mitra dalam upaya nasionalpenanggulangan HIV/AIDS di Indonesia sangat penting untukmempercepat dan memperluas jangkauan upaya penanggulangandilingkungan tempat kerja serta dalam menunjang dana, sarana, tenagaahli dan lain-lain.Angkatan kerja sebagian besar berada di sektor swasta/dunia usaha.Beberapa jenis pekerjaan dan tempat kerja berpotensi bagi pekerja untukterpapar HIV. Sehubungan dengan hal tersebut pihak manajemen danserikat pekerja didorong untuk mempunyai program pencegahan HIV/AIDS bagi pekerja dan lingkungannya. Oleh sebab itu upaya perlindungankesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja hendaknya mencakupjuga masalah HIV/AIDS. Upaya untuk memberikan lingkungan yangkondusif seperti aspek peraturan perundangan bagi penyelenggaraanpenanggulangan di tempat kerja perlu ditingkatkan dan dikembangkan.24


11. TENAGA PROFESIONAL, ORGANISASI PROFESI DAN PERGURUANTINGGISTRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 2007Tenaga profesional baik secara individu maupun melalui organisasi profesiatau lembaga pendidikan tinggi sangat dibutuhkan perannya dalamperumusan kebijakan, penelitian, dan evaluasi kegiatan penanggulanganHIV/AIDS sesuai dengan bidangnya.12. MASYARAKATPeran utama masyarakat adalah membantu setiap upaya pemerintahdan kelompok masyarakat peduli AIDS dalam penanggulangan HIV/AIDSdi lingkungan mereka.12.1. Rumah Tangga dan KeluargaKeluarga merupakan unit sosial penting untuk mengembangkanperilaku hidup sehat dan bertanggung jawab memberikanpelayanan dan dukungan bagi ODHA yang ada dikeluarganya.Keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat perlu meningkatkanketahanan keluarganya untuk mencegah penularan HIV serta tidakbersikap diskriminatif terhadap ODHA.12.2. Masyarakat UmumMasyarakat harus mendapat informasi yang jelas dan benar agardapat mencegah penularan HIV dan dapat berpartisipasi aktifdalam penanggulangan HIV/AIDS serta menciptakan lingkunganyang kondusif bagi ODHA dan keluarganya.13. ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA)Untuk mengurangi stigma dan diskriminasi, ODHA dapat berperan aktifdalam penanggulangan HIV/AIDS, berdasarkan prinsip peran aktif ODHA( Greater Involvement of People with AIDS/GIPA).Peran ODHA antara lain melaksanakan penyuluhan HIV/AIDS melaluipendidikan kelompok sebaya, kegiatan pendampingan, dan tetapmenjalankan pekerjaan sesuai bidangnya. Selain itu ODHA bertanggungjawab untuk mencegah penularan HIV kepada pasangannya atau oranglain.25


STRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 2007BAB VKERJASAMA INTERNASIONALKerjasama internasional diperlukan dalam menanggulangi masalah HIV/AIDS. Kerja sama bilateral, regional, dan global telah memberikan kontribusiyang bermakna.Kerjasama yang telah dikembangkan di tingkat regional khususnyaASEAN meliputi pengembangan kemampuan (capacity building),pelaksanaan program, dan bantuan teknis (technical assisstance). Bantuandana baik dalam bentuk pinjaman maupun hibah dari negara donor, badaninternasional serta lembaga swadaya masyarakat internasional telahmembantu pelaksanaan berbagai program penanggulangan HIV/AIDS.Bantuan masih dibutuhkan dalam pelaksanaan Strategi Nasional 2003-2007. Kerjasama internasional juga diperlukan untuk mengembangkanteknologi dan jaringan informasi HIV/AIDS, pengadaan obat anti retroviral,penelitian dan pemecahan masalah HIV/AIDS lintas batas.Bantuan dana dari badan internasional untuk penanggulangan HIV/AIDSdikoordinasikan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sehinggabermanfaat dalam pengembangan kegiatan yang inovatif, proyekpercontohan untuk memperoleh model penanggulangan yang tepat dankegiatan lain yang sejalan dengan Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS.26


BAB VIPELAKSANAAN STRATEGI NASIONALSTRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 2007Pelaksanaan Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS dilaksanakansecara konsisten sesuai dengan kebijakan dan tujuan yang akan dicapai,dan tanggap terhadap situasi epidemi dan kondisi masyarakat setempat.Dalam rangka koordinasi pelaksanaan program antar pihak yang terlibat,KPA Nasional membuat rencana kerja tahunan dan lima tahunan untuk setiaparea prioritas.Rencana kerja yang disusun oleh KPA Nasional disosialisasikan kepadapihak terkait di tingkat nasional, tingkat propinsi dan tingkat kabupaten/kotasebagai bahan rujukan untuk membuat rencana kerja.Strategi Nasional penanggulangan HIV/AIDS dilaksanakan sejalandengan rencana pembangunan nasional, demikian pula di tingkat propinsi,dan kabupaten/ kota sejalan dengan rencana pembangunan daerah.27


STRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 2007BAB VIIMONITORING DAN EVALUASIAgar kegiatan penanggulangan HIV/AIDS mencapai tujuan yangditetapkan, diperlukan monitoring dan evaluasi.Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan diselenggarakansesuai prosedur yang sudah ditetapkan agar penanggulangan HIV/AIDSdapat mencapai efisiensi yang tinggi, mampu meningkatkan dan memperbaikipelaksanaan program, serta dapat melakukan tindakan koreksi yang tepatuntuk mengarahkan program dan memberikan informasi yang berguna bagipengelola program.Agar kegiatan monitoring dan evaluasi berjalan efektif dan efisien makaperlu disusun pedoman monitoring dan evaluasi.28


BAB VIIIPENDANAANSTRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 2007Untuk melaksanakan program penanggulangan HIV/AIDS dibutuhkandana yang besar. Dana penanggulangan HIV/AIDS berasal dari pemerintahpusat, pemerintah daerah, masyarakat/pihak swasta dan bantuan luar negeri.Bantuan luar negeri hendaknya dalam bentuk hibah, atau bentuk pinjamanlunak.Bantuan luar negeri yang tidak mengikat baik bersifat bantuan bilateralmaupun multilateral tetap diharapkan dan digunakan secara proporsionalsesuai kebutuhan baik untuk pemerintah maupun LSM, dengan berpegangpada prinsip efektif dan efisien.Diperlukan pelibatan masyarakat termasuk swasta/dunia usaha dalampenggalangan dana nasional dan daerah. Komisi Penanggulangan AIDSNasional dan Komisi Penanggulangan AIDS Propinsi dan Kabupaten/ Kotadapat mengambil prakarsa untuk menggerakkan masyarakat dan sektorswasta/ dunia usaha dalam pengumpulan dana.29


STRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 2007BAB IXPENUTUPStrategi Nasional ini merupakan aktualisasi dari tekad bangsa Indonesiauntuk menghadapi ancaman bahaya HIV/AIDS yang makin besar, gunamengamankan hasil dan laju pembangunan nasional. Bangsa Indonesiasebagai negara dunia ikut bertanggung jawab dalam upaya globalpenanggulangan HIV/AIDS di dunia.Tugas yang dihadapi tidaklah mudah, tetapi Indonesia mempunyaiberagam pengalaman yang telah berhasil menggerakan bangsa untukkepentingan bersama. Dengan kepedulian setiap insan bangsa Indonesiadiyakini bahwa bangsa Indonesia akan dapat menanggulangi HIV/AIDS untukkepentingan generasi sekarang dan generasi masa mendatang.30


Lampiran 1 Diagram Peran dan tanggung jawab Departemen dan Lembaga Pemerintah dalam Bidang HIV AIDSDepartemenPertahananDepartemenLuar NegeriDepartemenDalam NegeriKementerianPariwisataMenegInformasi danKomunikasiKementerianPemberdayaanPerempuanMenkoKesejahteraanRakyatKesehatanTNI / POLRIHubunganInternasionalKebijaksanaanDalam NegeriIndustriPariwisataPenyebaranInformasiPemberdayaanPerempuanKebijaksanaanNasional❆ KebijaksanaanpenanggulanganHIV/AIDS di jajaranTNI/POLRI danlingkungannya❆ Koordinasikegiatan pemerintahtingkatnasional daninternasional❆ Kebijaksanaandesentralisasi danalokasi pendanaandi tingkat pusat,propinsi dankabupaten/kota.❆ Kerjasama antarindustri pariwisatadalam programpencegahan HIV/AIDS❆ Kebijaksananmedia dalambidang HIV/AIDS❆ Koordinasi dalampengembangankebijakanpenanggulanganHIV/AIDS❆ Pengendalian,perawatan danpengobatan bagimiliter❆ Jaringan informasiHIV/AIDS tingkatregional daninternasional❆ Penyebaraninformasi HIV/AIDS di mediapemerintah danswasta baik lokalmaupuninternasional❆ Integrasi HIV/AIDS ke dalamperkembanganprogram-programperempuan,termasukkesetaraangender, danpemberdayaanperempuan danremaja puteri❆ Advokasi❆ Mendukung peranserta dalammembantumenanganistigmatisasi dandiskriminasi❆ Koordinasi dalamperencanaan,pelaksanaan danevaluasi❆ Koordinasipembahasan isuisusentral❆ Pusat data daninformasi HIV/AIDS❆ Pembinaankerjasama antardepartemendalamkebijaksanaanHIV/AIDSSTRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 200731


STRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 2007DepartemenAgamaPendekatanAgama❆ Kurikulumpendidikanpencegahan HIV/AIDS di sekolahagama danpesantren❆ Program penanggulanganHIV/AIDS melaluipenerangan(dakwah/khotbah)❆ Program penanggulanganHIV/AIDSmelalui peningkatanhidupberagamaDepartemenKehakiman &HAMPengembanganHukum dan UU❆ ReformasiperlindunganHAM dilingkungankerja❆ Perlindungan,perawatan danpengobatan dirutan/lapas❆ Reformasihukum danHAM dalambidang HIV/AIDS❆ UU LSM dalammenanggapiODHADepartemenPerindustrian &PerdaganganKebijaksananPerdagangan❆ Kebijaksanaanharga danperdaganganproduk-produkHIV/AIDS❆ Peraturan hakcipta produkprodukHIV/ AIDSdalam negeri❆ Integrasi HIV/AIDS terhadappenilaian akibatperkembanganindustri besar dandaerahperdaganganbebasDepartemenPerhubunganKebijaksanaanTransportasi❆ KampanyepengendalianHIV/AIDS padasektorpengangkutanDepartemenPendidikan NasionalPendidikan Pencegahan❆ Kurikulum pendidikankesehatan (termasuk remajadan perbedaan gender)❆ Kebijakan pendidikanpencegahan AIDS bagiremaja dan pemuda peduliAIDS dijalur pendidikansekolah dan luar sekolah❆ Program pencegahan HIV/AIDS di kalangan mahasiswaperguruan tinggi❆ Program pencegahan HIV/AIDS bagi tenaga pendidikdan kependidikanDepartemenKesehatanProgramKesehatan❆ Programperawatan danpengobatan❆ Sistem pelayanankesehatan❆ Programpengendalian HIV/AIDS❆ Programsurveilans HIV/AIDS / IMS❆ Koordinasiprogrampengurangandampak burukNapza suntik❆ Program informasigaya hidup sehat32DepartemenKeuanganAlokasiSumber Dana❆ Alokasi dana❆ Sistempenyebarandana HIV/AIDS


DepartemenPertanianKebijaksanaanPertanian❆ Pendayagunaanpenyuluh pertaniandi dalam penanggulanganHIV/AIDS❆ Kebijakan untukmencegah dampaknegatif HIV/AIDSterhadapkehidupan sosialekonomiSTRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 2007DepartemenSosialKesejahteraanSosial❆ Dukungan sosialdan rehabilitasibagi ODHA dankeluarga❆ Program bagikelompok beresiko❆ Program konseling❆ Dukungan sosialdan rehabilitasbagi populasi didaerah konflikBappenasPerkembanganEkonomi-Sosial❆ Integrasi HIV/AIDSke dalam rencanaprogrampembangunannasional❆ Integrasi programpenanggulanganHIV/AIDS ke dalamstrategipengurangankemiskinanBadanPengawasanObat & MakananPengawasanMutu❆ Sistem pengadaandan pengawasankualitas kondom,reagensia, danAnti-retrovirus(ARV)Badan KoordinasiKB NasionalKetahananKeluarga❆ Pemberdayaankeluarga❆ Komunikasi,Informasi danEdukasi (KIE)❆ Kesehatanreproduksi❆ Kesehatanreproduksi remajaBadan NarkotikaNasionalPengendalianNarkotika❆ Koordinasipenanggulangandampak penularanHIV/AIDS padapengguna NapzaDepartemenTenaga Kerja &TransmigrasiLingkunganKerja & UP❆ Kebijakan/peraturanpenanggulanganAIDS dilingkungan kerja❆ Menciptakanprogrampengendalian dilingkungan kerja❆ Peningkatankebijakanpopulasiberpindah-pindahdan daerah konflik❆ Peningkatankesadaran dilingkungan kerja33


STRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 2007Lampiran 2DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH34AIDS : Acquired Immuno Deficiency SyndromeAPBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahAPBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraARV : Anti RetrovirusASEAN : Association of South East Asian NationsAusAID : Australian Agency for International DevelopmentBBD (Blood Bome Disease) : Penyakit-penyakit yang ditularkan melalui darahBNN : Badan Narkotika NasionalBSS : Behavioral Surveillance SurveyCapacity Building : Pembangunan Kapasitas untuk menangani berbagaimasalah yang dalam hal ini berhubungan dengan kesehatanterutama AIDSCommunity Based Care : Perawatan berbasis masyarakatEpidemiology : Ilmu yang mempelajari mengenai pembagian serta faktormenentukan yang berhubungan dengan hal kesehatan atauhal populasi khusus & aplikasi pengetahuan untuk mencapaikesepakatan mengenai masalah kesehatanGIPA : Greater Involvement of People with AIDSHarm reduction : Pengurangan dampak burukHIV : Human Immunodeficiency VirusHome Based Care : Perawatan di rumah / Rumah singgah untuk ODHAIMS : Infeksi menular SeksualKeppres : Keputusan PresidenKIE : Komunikasi, Informasi, dan EdukasiKPA : Komisi Penanggulangan AIDSKPAD : Komisi Penanggulangan AIDS DaerahKPA P/K/K : Komisi Penanggulangan AIDS Propinsi/ Kabupaten/ KotaLSM : Lembaga Swadaya MasyarakatMENKO KESRA : Menteri Koordinator Kesejahteraan RakyatMTCT : Mother to Child TransmissionNAPZA : Narkotika, Psikotropika, dan Zat AdiktifODHA : Orang hidup Dengan HIV/ AIDSOpportunistic Infection : Infeksi oportunistik yang disebabkan oleh organisme yangtidak berbahaya tetapi dapat menjadi pathogenic ketikasistim kekebalan tubuh menurun karena AIDSPBB : Perserikatan Bangsa BangsaPK : Pekerja SexPMTCT : Prevention Mother to Child TransmissionPolri : Polisi Republik IndonesiaRSKO : Rumah Sakit Ketergantungan ObatStakeholder : Instansi/ lembaga yang terlibat dalam penanggulangan HIV/AIDSStranas : Strategi NasionalTKI : Tenaga Kerja IndonesiaTNI : Tentara Nasional IndonesiaUNAIDS : Joint United Nations Programme on HIV/ AIDSUNDP : United Nations Development ProgrammeUNGASS : United Nations General Assembly Special SessionUNICEF : United Nations Children’s FundUniversal Precaution : Kewaspadaan universalUnlinked anonymous : Tanpa nama dan tidak bisa dikaitkanUN System : Badan-badan PBBUSAID : United States Agency for International DevelopmentVCT : Voluntary Counseling and TestingWHO : World Health Organization


DAFTAR PUSTAKASTRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 20071. AIDS Division, Department of Communicable Disease Control, Ministryof Public Health, Thailand: National Plan for the Prevention and Alleviationof HIV/AIDS in Thailand, 2002-2006.2. ASEAN Secretariat: The ASEAN Work Programme HIV/AIDS II (2002-2005)3. AusAID: Compendium of Report, Asia Pacific Ministerial Meeting,Melbourne, 2001.4. Kingdom of Cambodia, National AIDS Authority: National Strategic Planfor a Comprehensive and Multi- Sectoral Response to HIV/AIDS 2001-2005.5. Laporan dan Rekomendasi untuk Revitalisasi Peran, Struktur dan FungsiKPA dan Sekretariatnya. Jakarta, 2002.6. Komisi Penanggulangan AIDS, Kantor Menteri Koordinator BidangKesejahteraan Rakyat, RI: Sidang Kabinet Sesi Khusus HIV/AIDS, Maret2002. Respons saat ini, menangkal bencana nasional AIDS mendatang.Jakarta, 2002.7. Komisi Penanggulangan AIDS, Kantor Menteri Koordinator BidangKesejahteraan Rakyat, RI: Sidang Kabinet Khusus HIV/AIDS, Desember2002. Ancaman HIV/AIDS di Indonesia. Semakin nyata, perlupenanggulangan lebih nyata. Jakarta, 2002.8. Komisi Penanggulangan AIDS, Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesra,RI: Strategi Nasional Penanggulangan AIDS di Indonesia. 1994. Jakarta,1994.9. UNAIDS: Guide to the Strategic Planning Process for a National Responseto HIV/AIDS. 1998.10. UNAIDS: Implementing the Declaration of Commitment on HIV/AIDS.11. UNAIDS: Monitoring and Evaluation. Operation Manual.12. UNAIDS: Summary of Declaration of Commitment on AIDS. UNGASS,2001.13. UNDP: Toward Borderless Strategies Against HIV/AIDS. South East Asia,HIV and Development Programme. May 2002.35


STRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 2007TIM AD HOCPENYUSUN STRATEGI NASIONALPENANGGULANGAN HIV/ AIDS 2003-2007I. Tim PengarahKetua I : Dr. Farid W Husain, SpB, Kantor Menko KesraKetua II : Prof Dr. Umar Fahmi Achmadi, MPH, Departemen KesehatanSekretaris : Dr. Djoko Suharno, MPS, PhD, Kantor Menko KesraAnggota : 1. Dr. Haikin Rachmat, MSc, Departemen Kesehatan2. Dr. Saiful Jazan, MSc, Departemen Kesehatan3. Dr. Pudji Hastuti, MSc, Departemen Sosial4. Dr. Widaninggar, M.Ed, Departemen Pendidikan Nasional5. Chris W Green, Warta AIDS6. Daniel Margueri, Yayasan Spiritia7. Dr. Jane Wilson, UNAIDS8. Farsida Lubis, UNDP9. Kuspujiono, UNDP10. Julia Loedin, UNDP11. Dr. Stephen Wignall, ASA Project12. Mr. Tim Mackay, AusAIDS13. Dra. Retno Windrati, YPI14. Husein Habsyi, YPI15. Dra. Gelora Manurung, BKKBN16. Drs. P. Supangkat, Depnakertrans17. Abby Ruddick, PhD, AusAIDII.Tim Konsultan1. Mr. Edward Reis2. Dr. Broto Wasisto, MPH3. Dr. Suharto, Sp Ko, DPH4. Dr. Nadiar DTM, MPHIII.Tim PenunjangKetua : Drg. Naalih Kelsum, MPH, KPAAnggota : 1. Dr. Chabib Afwan, KPA2. Drs. A Suparman, KPA3. Bagio Yulianto, UNDP36


Kerjasama antaraKOMISI PENANGGULANGAN AIDSsertaPoleng Cipta Kreasi (021 7226323)

More magazines by this user
Similar magazines