Untitled - UNDP

5.2.Kegiatan5.2.1. Pengkajian dan penyusunan peraturan perundang-undanganSTRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 2007Mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada danmenyusun peraturan perundang–undangan yang diperlukanuntuk mendukung pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS.5.2.2. AdvokasiAdvokasi kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyatuntuk membuat peraturan perundang-undangan agar terciptalingkungan yang kondusif sehingga tidak terjadi stigma dandiskriminasi serta pelanggaran hak azasi dalam memberikanpelayanan kepada ODHA dan keluarganya, serta peraturanperundangan yang mendukung pelaksanaan penanggulanganHIV/AIDS yang bersifat khusus seperti program penggunaankondom 100% dan pengurangan dampak buruk akibatpenyalahgunaan Napza suntik.5.2.3. Meningkatkan kemampuan petugasMeningkatkan kemampuan petugas di setiap tingkatadministrasi pemerintahan sehingga tidak terjadi stigma dandiskriminasi serta pelanggaran hak azasi dalam memberikanpelayanan kepada ODHA dan keluarganya.5.2.4. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak terjadistigma dan diskriminasi serta pelanggaran hak azasi terhadapODHA dan keluarganya.6. KOORDINASI MULTIPIHAKMasalah HIV/AIDS dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktorseperti perilaku, tingkat pendidikan dan kemiskinan. Berdampak sangatluas terhadap keadaan sosial ekonomi masyarakat dan keluarga yangdilanda HIV/AIDS. Keluarga miskin menjadi lebih miskin dan tidakproduktif, timbul diskriminasi, pelanggaran HAM serta penderitaan fisikdan mental yang berkepanjangan. Oleh karenanya masalah HIV/AIDSharus ditangani secara terkoordinasi oleh sektor pemerintah, sektorswasta/dunia usaha dan LSM. Koordinasi mencakup aspek perencanaan,pembiayaan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi.Koordinasi penanggulangan HIV/AIDS dilakukan oleh KPA Nasional, KPAPropinsi dan KPA Kabupaten/Kota.17