RUU KUHP Versi 2012 - Elsam

elsam.or.id
  • No tags were found...

RUU KUHP Versi 2012 - Elsam

RANCANGANUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR … TAHUN …TENTANGKITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan upaya pembaharuanhukum nasional Negara Republik Indonesia yangberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untukmenghormati dan menjunjung tinggi hak asasimanusia antara lain perlu disusun hukum pidananasional untuk menggantikan Kitab Undang-UndangHukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) sebagaiproduk hukum pemerintahan zaman kolonial HindiaBelanda;b. bahwa materi hukum pidana nasional tersebut harusdisesuaikan dengan politik hukum, keadaan, danperkembangan kehidupan berbangsa dan bernegarabangsa Indonesia;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentukUndang-Undang tentang Kitab Undang-UndangHukum Pidana;Mengingat:Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KITAB UNDANG-UNDANGHUKUM PIDANA.1


BUKU KESATUKETENTUAN UMUMBAB IRUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN PIDANABagian KesatuMenurut WaktuPasal 1(1) Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan,kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindakpidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku padasaat perbuatan itu dilakukan.(2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakananalogi.Pasal 2(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidakmengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yangmenentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatantersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.(2) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yangterkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsipprinsiphukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.Pasal 3(1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangansesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undanganyang baru dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang lama berlaku jika menguntungkan bagi pembuat.(2) Dalam hal setelah putusan pemidanaan memperoleh kekuatanhukum tetap, perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindakpidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, makapelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan.(3) Dalam hal setelah putusan pemidanaan memperoleh kekuatanhukum tetap, perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yanglebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru,maka pelaksanaan putusan pemidanaan tersebut disesuaikandengan batas-batas pidana menurut peraturan perundangundanganyang baru.Bagian Kedua2


Menurut TempatParagraf 1Asas Wilayah atau TeritorialPasal 4Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesiaberlaku bagi setiap orang yang melakukan:a. tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia;b. tindak pidana dalam kapal atau pesawat udara Indonesia; atauc. tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidanalainnya yang akibatnya dirasakan atau terjadi di wilayah Indonesiaatau dalam kapal atau pesawat udara Indonesia.Paragraf 2Asas Nasional PasifPasal 5Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiaporang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukantindak pidana terhadap:a. warga negara Indonesia; ataub. kepentingan negara Indonesia yang berhubungan dengan:1. keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan;2. martabat Presiden, Wakil Presiden, atau pejabat Indonesia di luarnegeri;3. pemalsuan atau peniruan segel, cap negara, meterai, mata uang,atau kartu kredit;4. perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia;5. keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan;6. keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan asetnasional atau negara Indonesia;7. keselamatan atau keamanan peralatan komunikasi elektronik;8. tindak pidana jabatan atau korupsi; atau9. tindak pidana pencucian uang.Paragraf 3Asas UniversalPasal 6Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiaporang yang di luar wilayah Negara Republik Indonesia melakukantindak pidana menurut perjanjian atau hukum internasional yang telahdirumuskan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang diIndonesia.Pasal 7Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiaporang yang melakukan tindak pidana di wilayah negara asing yang3


penuntutannya diambil alih oleh Indonesia atas dasar suatu perjanjianyang memberikan kewenangan kepada Indonesia untuk menuntutpidana.Paragraf 4Asas Nasional AktifPasal 8(1) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagisetiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana diluar wilayah negara Republik Indonesia.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlakuuntuk tindak pidana yang hanya diancam pidana denda Kategori Iatau pidana denda Kategori II.(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat juga dilakukan walaupun tersangka menjadi warganegara Indonesia setelah tindak pidana tersebut dilakukan.(4) Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Republik Indonesiayang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebutmenurut hukum negara tempat tindak pidana tersebut dilakukantidak diancam dengan pidana mati.Bagian KetigaWaktu Tindak PidanaPasal 9Waktu tindak pidana adalah pada waktu pembuat melakukanperbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.Bagian KeempatTempat Tindak PidanaPasal 10Tempat tindak pidana adalah:a. tempat pembuat melakukan perbuatan yang dilarang olehperaturan perundang-undangan; ataub. tempat terjadinya akibat dari perbuatan yang dilarang dalamperaturan perundang-undangan atau tempat yang menurutperkiraan pembuat akan terjadi akibat tersebut.BAB IITINDAK PIDANADAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA4


Bagian KesatuTindak PidanaParagraf 1UmumPasal 11(1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukansesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakansebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.(2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebutdilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan,harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan denganhukum yang hidup dalam masyarakat.(3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum,kecuali ada alasan pembenar.Pasal 12(1) Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana mempertimbangkantegaknya hukum dan keadilan.(2) Jika dalam mempertimbangkan tegaknya hukum dan keadilansebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan yangtidak dapat dipertemukan, hakim dapat mengutamakan keadilan.Paragraf 2Permufakatan JahatPasal 13(1) Permufakatan jahat melakukan tindak pidana dipidana, jikaditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.(2) Pidana untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana adalah1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok untuk tindak pidanayang bersangkutan.(3) Permufakatan jahat melakukan tindak pidana yang diancamdengan pidana mati atau penjara seumur hidup, dipidana penjarapaling lama 7 (tujuh) tahun.(4) Pidana tambahan untuk permufakatan jahat melakukan tindakpidana sama dengan tindak pidana yang bersangkutan.Pasal 14Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tidak dipidana, jikayang bersangkutan:a. menarik diri dari kesepakatan itu; atau5


. mengambil langkah-langkah yang patut untuk mencegah terjadinyatindak pidana.Paragraf 3PersiapanPasal 15(1) Persiapan melakukan tindak pidana terjadi jika pembuat berusahauntuk mendapatkan atau menyiapkan sarana, mengumpulkaninformasi atau menyusun perencanaan tindakan atau melakukantindakan-tindakan serupa yang dimaksudkan menciptakan kondisiuntuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsungditujukan bagi penyelesaian tindak pidana, termasuk jika pembuatdengan sengaja mendapatkan, membuat, menghasilkan,mengimpor, mengangkut, mengekspor, atau mempunyai dalampersediaan atau penyimpanan barang, uang atau alat pembayaranlainnya, alat penghantar informasi, tempat persembunyian atautransportasi yang dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana.(2) Persiapan melakukan tindak pidana dipidana, jika ditentukansecara tegas dalam Undang-Undang.(3) Pidana untuk persiapan melakukan tindak pidana adalah 1/3 (satupertiga) dari ancaman pidana pokok yang diancamkan untuktindak pidana yang bersangkutan.(4) Persiapan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidanamati atau penjara seumur hidup, dipidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun.(5) Pidana tambahan untuk persiapan melakukan tindak pidana samadengan tindak pidana yang bersangkutan.Pasal 16Persiapan melakukan tindak pidana tidak dipidana, jika yangbersangkutan menghentikan, meninggalkan, atau mencegahkemungkinan digunakan sarana tersebut.Paragraf 4PercobaanPasal 17(1) Percobaan melakukan tindak pidana dipidana, jika pembuat telahmulai melakukan permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yangdituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai atau tidak mencapaihasil atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang.(2) Permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terjadi jika:a) perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untukterjadinya tindak pidana;b) perbuatan yang dilakukan langsung mendekati atau berpotensimenimbulkan tindak pidana yang dituju;6


c) pembuat telah melakukan perbuatan melawan hukum.Pasal 18(1) Tidak dipidana jika setelah melakukan permulaan pelaksanaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1):a. pembuat tidak menyelesaikan perbuatannya karenakehendaknya sendiri secara sukarela;b. pembuat dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainyatujuan atau akibat perbuatannya.(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturanperundang-undangan telah merupakan tindak pidana tersendiri,maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidanatersebut.Pasal 19Percobaan melakukan tindak pidana yang hanya diancam denganpidana denda Kategori I, tidak dipidana.Pasal 20Dalam hal tidak selesai atau tidak mungkin terjadinya tindak pidanadisebabkan ketidakmampuan alat yang digunakan atauketidakmampuan objek yang dituju, maka pembuat tetap dianggaptelah melakukan percobaan tindak pidana dengan ancaman pidanatidak lebih dari 1/2 (satu perdua) maksimum pidana yang diancamkanuntuk tindak pidana yang dituju.Paragraf 5PenyertaanPasal 21Dipidana sebagai pembuat tindak pidana, setiap orang yang:a. melakukan sendiri tindak pidana;b. melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruhorang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;c. turut serta melakukan; ataud. memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakankekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan,atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atauketerangan, memancing orang lain supaya melakukan tindakpidana.Pasal 22(1) Dipidana sebagai pembantu tindak pidana, setiap orang yang:a. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukantindak pidana; ataub. memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan.7


(2) Pembantu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diancam dengan ancaman pidana maksimum tindak pidana yangdibantu dikurangi 1/3 (satu pertiga).(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlakuuntuk pembantuan terhadap tindak pidana yang diancam denganpidana denda Kategori I.Pasal 23Keadaan pribadi seseorang yang menghapuskan, mengurangi, ataumemberatkan pidana hanya diberlakukan terhadap pembuat ataupembantu tindak pidana yang bersangkutan.Paragraf 6PengulanganPasal 24Pengulangan tindak pidana terjadi, apabila orang yang samamelakukan tindak pidana lagi dalam waktu 5 (lima) tahun sejak:a. menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan;b. pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atauc. kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belumdaluwarsa.Paragraf 7Tindak Pidana AduanPasal 25(1) Dalam hal tertentu, tindak pidana hanya dapat dituntut atas dasarpengaduan.(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukansecara tegas dalam Undang-Undang.(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)mensyaratkan adanya pengaduan secara mutlak, penuntutandilakukan kepada semua pembuat, walaupun tidak disebutkanoleh pengadu.Pasal 26(1) Dalam hal korban tindak pidana aduan belum berumur 16 (enambelas) tahun dan belum kawin atau berada di bawah pengampuanmaka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah menuruthukum perdata.(2) Dalam hal wakil yang sah tidak ada, maka penuntutan dilakukanatas pengaduan wali pengawas atau majelis yang menjadi walipengawas atau pengampu pengawas, atau atas dasar pengaduanistrinya atau keluarga sedarah dalam garis lurus.(3) Dalam hal wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak adamaka pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garismenyamping sampai derajat ketiga.8


Pasal 27(1) Dalam hal korban tindak pidana aduan meninggal dunia dalamtenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 makapengaduan dapat dilakukan oleh orang tuanya, anaknya, suaminya,atau isterinya yang masih hidup.(2) Hak pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gugur, jikayang meninggal sebelumnya tidak menghendaki penuntutan.Pasal 28(1) Pengaduan dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuandan permohonan untuk dituntut.(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secaratertulis kepada pejabat yang berwenang.Pasal 29(1) Pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu:a. enam bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadumengetahui adanya tindak pidana, jika yang berhak mengadubertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia; ataub. sembilan bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhakmengadu mengetahui adanya tindak pidana, jika yang berhakmengadu bertempat tinggal di luar wilayah negara RepublikIndonesia.(2) Jika yang berhak mengadu lebih dari seorang, maka tenggangwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejakmasing-masing mengetahui adanya tindak pidana.Pasal 30(1) Pengaduan dapat ditarik kembali dalam waktu 3 (tiga) bulanterhitung sejak tanggal pengaduan diajukan.(2) Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.Paragraf 8Alasan PembenarPasal 31Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, tetapiperbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuanperaturan perundang-undangan, tidak dipidana.Pasal 32Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, tetapiperbuatan tersebut untuk melaksanakan perintah jabatan, tidakdipidana.Pasal 33Setiap orang yang melakukan tindak pidana karena keadaan darurat,tidak dipidana.9


Pasal 34Setiap orang yang terpaksa melakukan tindak pidana karenapembelaan terhadap serangan seketika atau ancaman serangan segerayang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain,kehormatan kesusilaan, harta benda sendiri atau orang lain, tidakdipidana.Pasal 35Termasuk alasan pembenar adalah tidak adanya sifat melawan hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).Bagian KeduaPertanggungjawaban PidanaParagraf 1UmumPasal 36Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektifyang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorangyang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karenaperbuatannya itu.Paragraf 2KesalahanPasal 37(1) Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpakesalahan.(2) Kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggung jawab,kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.Pasal 38(1) Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukanbahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telahdipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpamemperhatikan adanya kesalahan.(2) Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapatdipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan olehorang lain.Paragraf 3Kesengajaan dan KealpaanPasal 3910


(1) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebutmelakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan.(2) Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukandengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undanganmenentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yangdilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.(3) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibattindak pidana tertentu yang oleh Undang-Undang diperberatancaman pidananya, jika ia sepatutnya mengetahui kemungkinanterjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.Paragraf 4Kemampuan Bertanggung JawabPasal 40Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderitagangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental, tidak dapatdipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakantindakan.Pasal 41Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapatdipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakitjiwa, atau retardasi mental, pidananya dapat dikurangi atau dikenakantindakan.Paragraf 5Alasan PemaafPasal 42(1) Tidak dipidana, jika seseorang tidak mengetahui atau sesatmengenai keadaan yang merupakan unsur tindak pidana atauberkeyakinan bahwa perbuatannya tidak merupakan suatu tindakpidana, kecuali ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya itupatut dipersalahkan kepadanya.(2) Jika seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) patutdipersalahkan atau dipidana maka maksimum pidananya dikurangidan tidak melebihi 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana untuktindak pidana yang dilakukan.Pasal 43Tidak dipidana, seseorang yang melakukan tindak pidana karena:a. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; ataub. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidakdapat dihindari.11


Pasal 44Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yangmelampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yanghebat karena serangan seketika atau ancaman serangan yang segera.Pasal 45Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkanhapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan denganiktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan denganwewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkunganpekerjaannya.Pasal 46Termasuk alasan pemaaf adalah:a. tidak ada kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat(1);b. pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa,penyakit jiwa, atau retardasi mental sebagaimana dimaksud dalamPasal 40; atauc. belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun sebagaimanadimaksud dalam Pasal 113 ayat (1).Paragraf 6KorporasiPasal 47Korporasi merupakan subjek tindak pidana.Pasal 48Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orangorangyang mempunyai kedudukan fungsional dalam strukturorganisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasiatau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atauberdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut,baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.Pasal 49Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawabanpidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.Pasal 50Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatuperbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jikaperbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimanaditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlakubagi korporasi yang bersangkutan.Pasal 5112


Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjangpengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasikorporasi.Pasal 52(1) Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harusdipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikanperlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidanaterhadap suatu korporasi.(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakandalam putusan hakim.Pasal 53Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan olehpembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapatdiajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsungberhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.BAB IIIPEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKANBagian KesatuPemidanaanParagraf 1Tujuan PemidanaanPasal 54(1) Pemidanaan bertujuan:a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkannorma hukum demi pengayoman masyarakat;b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaansehingga menjadi orang yang baik dan berguna;c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damaidalam masyarakat; dand. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan danmerendahkan martabat manusia.Paragraf 2Pedoman PemidanaanPasal 55(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:a. kesalahan pembuat tindak pidana;b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;c. sikap batin pembuat tindak pidana;13


d. tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidakdirencanakan;e. cara melakukan tindak pidana;f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindakpidana;g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuattindak pidana;h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atauk. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaanpada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian,dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkanpidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segikeadilan dan kemanusiaan.Pasal 56Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan daripertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana,jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinyakeadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.Paragraf 3Perubahan atau Penyesuaian PidanaPasal 57(1) Putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian denganmengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.(2) Perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan atas permohonan narapidana, orang tua, wali ataupenasihat hukumnya, atau atas permintaan jaksa penuntut umumatau hakim pengawas.(3) Perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus denganpersetujuan narapidana.(4) Perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa:a. pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan; ataub. penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya.(5) Jika permohonan perubahan atau penyesuaian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditolak oleh pengadilan maka permohonanbaru dapat diajukan lagi setelah 1 (satu) tahun sejak penolakan.(6) Jika terdapat keadaan khusus yang menunjukkan permohonantersebut patut untuk dipertimbangkan sebelum batas waktu 114


(satu) tahun maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)tidak berlaku.Paragraf 4Pedoman Penerapan Pidana Penjara dengan PerumusanTunggal dan Perumusan AlternatifPasal 58(1) Jika seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancamdengan pidana penjara, sedangkan hakim berpendapat tidak perlumenjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 maka orangtersebut dapat dijatuhi pidana denda.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagiorang yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidanayang dilakukan setelah berumur 18 (delapan belas) tahun.(3) Pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana denda palingbanyak menurut Kategori V dan pidana denda paling sedikitmenurut Kategori III.(4) Jika tujuan pemidanaan tidak dapat dicapai hanya denganpenjatuhan pidana penjara maka untuk tindak pidana terhadapharta benda yang hanya diancam dengan pidana penjara danmempunyai sifat merusak tatanan sosial dalam masyarakat, dapatdijatuhi pidana denda paling banyak Kategori V bersama-samadengan pidana penjara.Pasal 59(1) Jika tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda makadapat dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan.(2) Terhadap orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana dendauntuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda,dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun ataupidana pengawasan bersama-sama dengan pidana denda.Pasal 60(1) Dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokoksecara alternatif maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringanharus lebih diutamakan, jika hal itu dipandang telah sesuai dandapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.(2) Jika pidana penjara dan pidana denda diancamkan secaraalternatif, maka untuk tercapainya tujuan pemidanaan, kedua jenispidana pokok tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif, denganketentuan tidak melampaui separuh batas maksimum kedua jenispidana pokok yang diancamkan tersebut.(3) Jika dalam menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (2) dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana pengawasanberdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7715


dan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) maka tetap dapat dijatuhkanpidana denda paling banyak separuh dari maksimum pidana dendayang diancamkan tersebut bersama-sama dengan pidanapengawasan.Paragraf 5Lain-lain Ketentuan PemidanaanPasal 61Pidana penjara dan pidana tutupan bagi terdakwa yang sudah beradadalam tahanan, mulai berlaku pada saat putusan telah memperolehkekuatan hukum tetap, sedangkan bagi terdakwa yang tidak berada didalam tahanan, pidana tersebut berlaku pada saat putusan mulaidilaksanakan.Pasal 62(1) Dalam putusan ditetapkan bahwa masa penangkapan dan masapenahanan yang dijalani terdakwa sebelum putusan memperolehkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya atau sebagian daripidana penjara untuk waktu tertentu atau dari pidana penjarapengganti denda atau dari pidana denda yang dijatuhkan.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagiterpidana yang berada dalam tahanan untuk berbagai perbuatandan dijatuhi pidana untuk perbuatan lain yang menyebabkanterpidana berada dalam tahananPasal 63(1) Jika narapidana yang berada dalam lembaga pemasyarakatanmengajukan permohonan grasi maka waktu antara pengajuanpermohonan grasi dan saat dikeluarkan Keputusan Presiden tidakmenunda pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan.(2) Jika terpidana yang berada di luar lembaga pemasyarakatanmengajukan permohonan grasi maka waktu antara mengajukanpermohonan grasi dan saat dikeluarkan Keputusan Presidententang grasi tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana.(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jikaPresiden menentukan lain.Pasal 64Jika narapidana melarikan diri maka masa selama narapidanamelarikan diri tidak diperhitungkan sebagai waktu menjalani pidanapenjara.Bagian KeduaPidana16


Paragraf 1Jenis PidanaPasal 65(1) Pidana pokok terdiri atas:a. pidana penjara;b. pidana tutupan;c. pidana pengawasan;d. pidana denda; dane. pidana kerja sosial.(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukanberat ringannya pidana.Pasal 66Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selaludiancamkan secara alternatif.Pasal 67(1) Pidana tambahan terdiri atas:a. pencabutan hak tertentu;b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;c. pengumuman putusan hakim;d. pembayaran ganti kerugian; dane. pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menuruthukum yang hidup dalam masyarakat.(2) Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidanapokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkanbersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.(3) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempatatau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakatatau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkanwalaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.(4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah samadengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.(5) Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidanadapat dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalamperaturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.Pasal 68Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 diatur tersendiridengan Undang-Undang.Paragraf 2Pidana PenjaraPasal 6917


(1) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktutertentu.(2) Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15(lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari,kecuali ditentukan minimum khusus.(3) Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumurhidup atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yangdijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun maka pidana penjarauntuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (duapuluh) tahun berturut-turut.(4) Dalam hal bagaimanapun pidana penjara untuk waktu tertentutidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.Pasal 70(1) Jika terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang17 (tujuh belas) tahun dengan berkelakuan baik maka terpidanadapat diberikan pembebasan bersyarat.(2) Ketentuan mengenai tata cara pembebasan bersyarat terpidanaseumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalamPeraturan Pemerintah.Pasal 71Dengan tetap mempertimbangkan Pasal 54 dan Pasal 55, pidanapenjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan, jika dijumpaikeadaan-keadaan sebagai berikut:a. terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas70 (tujuh puluh) tahun;b. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;c. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;d. terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;e. terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukanakan menimbulkan kerugian yang besar;f. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dariorang lain;g. korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidanatersebut;h. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaanyang tidak mungkin terulang lagi;i. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidakakan melakukan tindak pidana yang lain;j. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagiterdakwa atau keluarganya;k. pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akancukup berhasil untuk diri terdakwa;l. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifatberatnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;m. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; ataun. terjadi karena kealpaan.18


Pasal 72(1) Narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan, dengan ketentuan 2/3(dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan danberkelakuan baik dapat diberikan pembebasan bersyarat sebagaiKlien Pemasyarakatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.(2) Terpidana yang menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut,jumlah pidananya dianggap sebagai 1 (satu) pidana.(3) Dalam memberikan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditentukan masa percobaan dan syarat-syarat yangharus dipenuhi selama masa percobaan.(4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) samadengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambahdengan 1 (satu) tahun.(5) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditahan sebagaitersangka atau terdakwa dalam perkara lain, waktu tahanannyatidak diperhitungkan sebagai masa percobaan.(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaanpembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdalam Peraturan Pemerintah.Pasal 73(1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) adalah:a. Klien Pemasyarakatan tidak akan melakukan tindak pidana;danb. Klien Pemasyarakatan harus melakukan atau tidak melakukanperbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragamadan berpolitik.(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diubah,dihapus, atau diadakan syarat baru, yang semata-mata bertujuanmembina terpidana.(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan masa percobaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalamPeraturan Pemerintah.Pasal 74(1) Pembebasan bersyarat tidak dapat ditarik kembali setelahmelampaui 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat habisnya masapercobaan.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jikasebelum waktu 3 (tiga) bulan, Klien Pemasyarakatan dituntutkarena melakukan tindak pidana dalam masa percobaan dantuntutan berakhir karena putusan pidana yang telah memperolehkekuatan hukum tetap.19


(3) Jangka waktu antara saat mulai menjalani pembebasan bersyaratdan menjalani kembali pidana tidak dihitung sebagai menjalanipidana.Pasal 75(1) Keputusan pembebasan bersyarat ditetapkan oleh menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hakasasi manusia setelah mendapat pertimbangan dari tim pengamatpemasyarakatan dan hakim pengawas.(2) Jika terjadi pelanggaran terhadap salah satu syarat maka balaipemasyarakatan memberitahukan hal tersebut kepada hakimpengawas.(3) Pencabutan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas usulhakim pengawas.(4) Jika klien pemasyarakatan melanggar syarat-syarat yang diberikanmaka hakim pengawas dapat mengusulkan kepada menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hakasasi manusia agar pembebasan bersyarat dicabut.(5) Jika hakim pengawas mengusulkan pencabutan sebagaimanadimaksud pada ayat (4) maka hakim pengawas dapat memberiperintah kepada polisi agar klien pemasyarakatan ditahan dan haltersebut diberitahukan kepada menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.(6) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan palinglama 60 (enam puluh) hari.(7) Jika penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusuldengan penghentian sementara waktu atau pencabutanpembebasan bersyarat maka klien pemasyarakatan dianggapmeneruskan menjalani pidana sejak saat ditahan.(8) Selama masa percobaan, pengawasan, dan pembinaan klienpemasyarakatan dilakukan oleh balai pemasyarakatan padakementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.Paragraf 3Pidana TutupanPasal 76(1) Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam denganpidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannyadapat dijatuhi pidana tutupan.(2) Pidana tutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana karenaterdorong oleh maksud yang patut dihormati.20


(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, jikacara melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikianrupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.Paragraf 4Pidana PengawasanPasal 77Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidanapenjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dapat dijatuhi pidanapengawasan.Pasal 78(1) Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingatkeadaan pribadi dan perbuatannya.(2) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dijatuhkan untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun.(3) Dalam penjatuhan pidana pengawasan dapat ditetapkansyarat-syarat:a. terpidana tidak akan melakukan tindak pidana;b. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masapidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagiankerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan; dan/atauc. terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukanperbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragamadan kemerdekaan berpolitik.(4) Pengawasan dilakukan oleh balai pemasyarakatan padakementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.(5) Jika selama dalam pengawasan terpidana melanggar hukum makabalai pemasyarakatan pada kementerian yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusiadapat mengusulkan kepada hakim pengawas untukmemperpanjang masa pengawasan yang lamanya tidak melampauimaksimum 2 (dua) kali masa pengawasan yang belum dijalani.(6) Jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkankelakuan yang baik maka balai pemasyarakatan pada kementerianyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukumdan hak asasi manusia dapat mengusulkan kepada hakimpengawas untuk memperpendek masa pengawasannya.(7) Hakim pengawas dapat mengubah penetapan jangka waktupengawasan setelah mendengar para pihak.Pasal 79(1) Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukantindak pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau21


ukan pidana penjara maka pidana pengawasan tetapdilaksanakan.(2) Jika terpidana dijatuhi pidana penjara maka pidana pengawasanditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesaimenjalani pidana penjara.Paragraf 5Pidana DendaPasal 80(1) Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yangwajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.(2) Jika tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda palingsedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).(3) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori,yaitu:a. kategori I Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);b. kategori II Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);c. kategori III Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);d. kategori IV Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);e. kategori V Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus jutarupiah); danf. kategori VI Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).(4) Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebihtinggi berikutnya.(5) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukantindak pidana yang diancam dengan:a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15(lima belas) tahun adalah pidana denda Kategori V;b. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjarapaling lama 20 (dua puluh) tahun adalah pidana dendaKategori VI.(6) Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimanadimaksud pada ayat (5) adalah pidana denda Kategori IV.(7) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidanadenda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Pasal 81(1) Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkankemampuan terpidana.(2) Dalam menilai kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apayang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengankeadaan pribadi dan kemasyarakatannya.(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)tidak mengurangi untuk tetap diterapkan minimum khususpidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.22


Paragraf 6Pelaksanaan Pidana DendaPasal 82(1) Pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam jangkawaktu sesuai dengan putusan hakim.(2) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakdibayar penuh dalam jangka waktu yang ditetapkan maka untukpidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil darikekayaan atau pendapatan terpidana.Paragraf 7Pidana Pengganti Denda Kategori IPasal 83(1) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak memungkinkan makapidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidanakerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara, denganketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana dendaKategori I.(2) Lamanya pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah:a. untuk pidana kerja sosial pengganti, berlaku ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4);b. untuk pidana pengawasan, paling singkat 1 (satu) bulan danpaling lama 1 (satu) tahun;c. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulandan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat palinglama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, jika ada pemberatanpidana denda karena perbarengan atau karena adanya faktorpemberatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.(3) Perhitungan lamanya pidana pengganti didasarkan pada ukuranuntuk setiap pidana denda Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)atau kurang, disepadankan dengan:a. satu jam pidana kerja sosial pengganti;b. satu hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.(4) Jika setelah menjalani pidana pengganti, sebagian pidana dendadibayar maka lamanya pidana pengganti dikurangi menurutukuran yang sepadan sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (3).Paragraf 8Pidana Pengganti Denda Melebihi Kategori IPasal 84(1) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak dapat dilakukan maka23


untuk pidana denda di atas kategori I yang tidak dibayar digantidengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan palinglama sebagaimana yang diancamkan untuk tindak pidana yangbersangkutan.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4)berlaku juga untuk ayat (1) sepanjang mengenai pidana penjarapengganti.Paragraf 9Pidana Pengganti Denda untuk KorporasiPasal 85Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 82 ayat (2) tidak dapat dilakukan maka untuk korporasidikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha ataupembubaran korporasi.Paragraf 10Pidana Kerja SosialPasal 86(1) Jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam)bulan atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda Kategori Imaka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat digantidengan pidana kerja sosial.(2) Dalam penjatuhan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksudpada ayat (1), wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:a. pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;b. usia layak kerja terdakwa sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuandan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;d. riwayat sosial terdakwa;e. perlindungan keselamatan kerja terdakwa;f. keyakinan agama dan politik terdakwa; dang. kemampuan terdakwa membayar pidana denda.(3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.(4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama:a. dua ratus empat puluh jam bagi terdakwa yang telah berusia 18(delapan belas) tahun ke atas; danb. seratus dua puluh jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18(delapan belas) tahun.(5) Pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) palingsingkat 7 (tujuh) jam.(6) Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktupaling lama 12 (dua belas) bulan dengan memperhatikan kegiatan24


terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/ataukegiatan lain yang bermanfaat.(7) Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajibanmenjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah makaterpidana diperintahkan:a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang digantidengan pidana kerja sosial tersebut; atauc. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang digantidengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjarasebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.Paragraf 11Pidana MatiPasal 87Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untukmengayomi masyarakat.Pasal 88(1) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampaimati oleh regu tembak.(2) Pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak dilaksanakan di muka umum.(3) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yangsakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orangyang sakit jiwa tersebut sembuh.(4) Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasibagi terpidana ditolak Presiden.Pasal 89(1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaanselama 10 (sepuluh) tahun, jika:a. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;b. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untukdiperbaiki;c. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidakterlalu penting; dand. ada alasan yang meringankan.(2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji makapidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup ataupidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengankeputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang hukum dan hak asasi manusia.(3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji25


serta tidak ada harapan untuk diperbaiki maka pidana mati dapatdilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.Pasal 90Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidakdilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidanamelarikan diri maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidanaseumur hidup dengan Keputusan Presiden.Paragraf 12Pidana TambahanPasal 91(1) Pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67ayat (1) huruf a dapat berupa:a. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;b. hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan KepolisianNegara Republik Indonesia;c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan;d. hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapanpengadilan;e. hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampupengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri;f. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian ataupengampu atas anaknya sendiri; dan/ataug. hak menjalankan profesi tertentu.(2) Jika terpidana adalah korporasi maka hak yang dicabut adalahsegala hak yang diperoleh korporasi.Pasal 92Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan,pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)huruf a dan huruf b, hanya dapat dilakukan jika pembuat dipidanakarena:a. melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yangmelanggar kewajiban khusus suatu jabatan; ataub. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yangdiberikan kepada terpidana karena jabatannya.Pasal 93Kekuasaan bapak, wali, wali pengawas, pengampu, dan pengampupengawas, baik atas anaknya sendiri maupun atas anak orang lain,dapat dicabut jika yang bersangkutan dipidana karena:a. dengan sengaja melakukan tindak pidana bersama-sama dengananak yang belum cukup umur yang berada dalam kekuasaannya;atau26


. melakukan tindak pidana terhadap anak yang belum cukup umuryang berada dalam kekuasaannya sebagaimana dimaksud dalamBuku Kedua.Pasal 94(1) Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan maka wajib ditentukanlamanya pencabutan sebagai berikut:a. dalam hal dijatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup,pencabutan hak untuk selamanya;b. dalam hal dijatuhkan pidana penjara, pidana tutupan, ataupidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan hakpaling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebihlama dari pidana pokok yang dijatuhkan;c. dalam hal pidana denda, pencabutan hak paling singkat 2 (dua)tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.(2) Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan pada korporasi makahakim bebas dalam menentukan lama pencabutan hak tersebut.(3) Pidana pencabutan hak mulai berlaku pada tanggal putusan hakimdapat dilaksanakan.Pasal 95(1) Pidana perampasan barang dan/atau tagihan tertentu dapatdijatuhkan tanpa pidana pokok jika ancaman pidana penjaraterhadap tindak pidana yang bersangkutan tidak lebih dari 7(tujuh) tahun.(2) Pidana perampasan barang tertentu dan/atau tagihan dapat jugadijatuhkan, jika terpidana hanya dikenakan tindakan.(3) Pidana perampasan barang yang bukan milik terpidana tidak dapatdijatuhkan, jika hak pihak ketiga dengan itikad baik akanterganggu.Pasal 96Barang yang dapat dirampas adalah:a. barang dan/atau tagihan milik terpidana atau orang lain yangdiperoleh dari tindak pidana;b. barang yang ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana;c. barang yang dipergunakan untuk mewujudkan ataumempersiapkan tindak pidana;d. barang yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikantindak pidana; dan/ataue. barang yang khusus dibuat atau diperuntukkan untukmewujudkan tindak pidana.Pasal 97(1) Pidana perampasan dapat dijatuhkan atas barang yang tidak disita,dengan menentukan barang tersebut harus diserahkan atau digantidengan sejumlah uang menurut penafsiran hakim.27


(2) Jika barang yang disita tidak dapat diserahkan maka dapat digantidengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sebagaimenetapkan harga lawannya.(3) Jika terpidana tidak mampu membayar seluruh atau sebagianharga lawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)maka berlaku ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.Pasal 98(1) Jika dalam putusan hakim diperintahkan supaya putusandiumumkan maka harus ditetapkan cara melaksanakanpengumuman tersebut dengan biaya yang ditanggung olehterpidana.(2) Jika biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakdibayar oleh terpidana maka berlaku ketentuan pidana penjarapengganti untuk pidana denda.Pasal 99(1) Dalam putusan hakim dapat ditetapkan kewajiban terpidana untukmelaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada korban atau ahliwarisnya.(2) Jika kewajiban pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak dilaksanakan maka berlaku ketentuan pidanapenjara pengganti untuk pidana denda.Pasal 100(1) Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (2) hakim dapat menetapkan pemenuhan kewajibanadat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidupdalam masyarakat.(2) Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menuruthukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan pidana pokok atau yang diutamakan, jikatindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).(3) Kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yanghidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dianggap sebanding dengan pidana denda Kategori I dan dapatdikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajibanadat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalammasyarakat itu tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana.(4) Pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat jugaberupa pidana ganti kerugian.Bagian KetigaTindakanPasal 10128


(1) Setiap orang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 40 dan Pasal 41, dapat dikenakan tindakan berupa:a. perawatan di rumah sakit jiwa;b. penyerahan kepada pemerintah; atauc. penyerahan kepada seseorang.(2) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidanapokok berupa:a. pencabutan surat izin mengemudi;b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;c. perbaikan akibat tindak pidana;d. latihan kerja;e. rehabilitasi; dan/atauf. perawatan di lembaga.Pasal 102Dalam menjatuhkan putusan yang berupa pengenaan tindakan, wajibdiperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 danPasal 55.Pasal 103(1) Putusan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa dijatuhkansetelah pembuat tindak pidana dilepaskan dari segala tuntutanhukum dan yang bersangkutan masih dianggap berbahayaberdasarkan surat keterangan dari dokter ahli.(2) Pembebasan dari tindakan perawatan di rumah sakit jiwadikenakan, jika yang bersangkutan dianggap tidak berbahaya lagidan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut berdasarkan suratketerangan dari dokter ahli.Pasal 104(1) Tindakan penyerahan kepada pemerintah, bagi orang dewasadilakukan demi kepentingan masyarakat.(2) Dalam putusan hakim ditentukan tempat dan bagaimana tindakanharus dijalankan.Pasal 105(1) Tindakan berupa penyerahan kepada seseorang, dapat dikenakankepada pembuat tindak pidana dewasa.(2) Tindakan penyerahan kepada seseorang, bagi orang dewasadilakukan demi kepentingan masyarakat.(3) Dalam putusan hakim ditentukan tempat dan bagaimana tindakanharus dijalankan.Pasal 106(1) Tindakan berupa pencabutan surat izin mengemudi dikenakansetelah mempertimbangkan:29


a. keadaan yang menyertai tindak pidana yang dilakukan;b. keadaan yang menyertai pembuat tindak pidana; atauc. kaitan pemilikan surat izin mengemudi dengan usaha mencarinafkah.(2) Jika surat izin mengemudi dikeluarkan oleh negara lain makapencabutan surat izin mengemudi dapat diganti dengan laranganmenggunakan surat izin tersebut di wilayah negara RepublikIndonesia.(3) Jangka waktu pencabutan surat izin mengemudi berlaku antara1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.Pasal 107(1) Tindakan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh daritindak pidana dapat berupa uang, barang, atau keuntungan lain.(2) Jika hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakberupa uang maka pembuat tindak pidana dapat mengganti dengansejumlah uang yang ditentukan oleh hakim.Pasal 108Tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana dapat berupapenggantian atau pembayaran harga taksiran kerusakan sebagai akibattindak pidana tersebut.Pasal 109(1) Dalam mengenakan tindakan berupa latihan kerja, wajibdipertimbangkan:a. kemanfaatan bagi pembuat tindak pidana;b. kemampuan pembuat tindak pidana; danc. jenis latihan kerja.(2) Dalam menentukan jenis latihan kerja sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c, wajib diperhatikan latihan kerja atau pengalamankerja yang pernah dilakukan dan tempat tinggal pembuat tindakpidana.Pasal 110(1) Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada pembuat tindak pidanayang:a. kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktiflainnya; dan/ataub. mengidap kelainan seksual atau yang mengidap kelainan jiwa.(2) Rehabilitasi dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial,baik milik pemerintah maupun swasta.Pasal 111Tindakan perawatan di lembaga harus didasarkan atas sifatberbahayanya pembuat tindak pidana yang melakukan tindak pidanatersebut sebagai suatu kebiasaan.30


Pasal 112Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan jenis-jenistindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 diatur denganPeraturan Pemerintah.Bagian KeempatPidana dan Tindakan bagi AnakPasal 113(1) Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukantindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan.(2) Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yangberumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahunyang melakukan tindak pidana.Pasal 114(1) Dengan memperhatikan ketentuan mengenai tujuan danpedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 danPasal 55, demi kepentingan masa depan anak, pemeriksaan didepan pengadilan dapat ditunda atau dihentikan setelahmendengar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan petugaskemasyarakatan.(2) Penundaan atau penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disertai dengan syarat:a. anak tidak akan melakukan tindak pidana; dan/ataub. anak dalam waktu tertentu harus mengganti semua atausebagian kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.Pasal 115Ketentuan mengenai pemberatan pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 134 dan Pasal 135, tidak berlaku terhadap anak yang melakukanpengulangan tindak pidana.Pasal 116(1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:a. Pidana verbal:1. pidana peringatan; atau2. pidana teguran keras;b. Pidana dengan syarat:1. pidana pembinaan di luar lembaga;2. pidana kerja sosial; atau3. pidana pengawasan;c. Pidana denda; ataud. Pidana pembatasan kebebasan:1. pidana pembinaan di dalam lembaga;2. pidana penjara; atau3. pidana tutupan.(2) Pidana tambahan terdiri atas:31


a. perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan;b. pembayaran ganti kerugian; atauc. pemenuhan kewajiban adat.Pasal 117Pidana verbal merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkanpembatasan kebebasan anak.Pasal 118(1) Pidana dengan syarat merupakan pidana yang penerapannyadikaitkan dengan syarat khusus yang ditentukan dalam putusan.(2) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpamengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik.Pasal 119(1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:a. mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukanoleh pejabat pembina;b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atauc. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika,psikotropika, dan zat adiktif lainnya.(2) Jika selama pembinaan, anak melanggar syarat-syarat khusussebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, maka pejabat pembinadapat mengusulkan kepada hakim pengawas untukmemperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampauimaksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.Pasal 120(1) Pelaksanaan pidana kerja sosial untuk anak berlaku ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4) hurufb dengan memperhatikan usia layak kerja sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.(2) Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalammenjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah makapejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawasuntuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atausebagian pidana kerja sosial yang dikenakan terhadapnya.(3) Pidana kerja sosial untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh)jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.Pasal 121Ketentuan mengenai pidana pengawasan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 berlaku juga terhadap pidanapengawasan anak.Pasal 12232


Ketentuan mengenai pidana denda sebagaimana dimaksud dalamPasal 80 dan Pasal 82 berlaku juga bagi anak, sepanjang tidakbertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BagianKeempat ini.Pasal 123(1) Pidana denda bagi anak hanya dapat dijatuhkan terhadap anakyang telah berumur 16 (enam belas) tahun.(2) Pidana denda yang dijatuhkan terhadap anak, paling banyak 1/2(satu per dua) dari maksimum pidana denda yang diancamkanterhadap orang dewasa.(3) Minimum khusus pidana denda tidak berlaku terhadap anak.Pasal 124(1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anakmelakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertaidengan kekerasan.(2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anakpaling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yangdiancamkan terhadap orang dewasa.(3) Minimum khusus pidana penjara sebagaimana dimaksud dalamPasal 69 ayat (2) tidak berlaku terhadap anak.(4) Ketentuan mengenai pidana penjara sebagaimana dimaksud dalamPasal 69 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73,Pasal 74, dan Pasal 75 berlaku juga sepanjang dapat diberlakukanterhadap pidana pembatasan kebebasan terhadap anak.Pasal 125(1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat latihankerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik olehpemerintah maupun swasta.(2) Jika keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat,maka dikenakan pidana pembinaan di lembagapemasyarakatan anak.(3) Pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak dilaksanakan sampaianak berumur 18 (delapan belas) tahun.(4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari lamanyapembinaan di lembaga pemasyarakatan anak dan berkelakuanbaik, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.Pasal 126(1) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upayaterakhir.(2) Pidana penjara bagi anak dilaksanakan di lembaga pemasyarakatananak.(3) Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindakpidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara33


seumur hidup maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjarapaling lama 10 (sepuluh) tahun.Pasal 127Ketentuan mengenai pidana tutupan sebagaimana dimaksud dalamPasal 76 berlaku juga terhadap anak.Pasal 128Ketentuan mengenai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalamPasal 95, Pasal 97, Pasal 99, dan Pasal 100 berlaku juga sepanjangketentuan tersebut dapat diberlakukan terhadap anak.Pasal 129(1) Setiap anak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 40 dan Pasal 41 dapat dikenakan tindakan:a. perawatan di rumah sakit jiwa;b. penyerahan kepada pemerintah; atauc. penyerahan kepada seseorang.(2) Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak tanpamenjatuhkan pidana pokok adalah:a. pengembalian kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya;b. penyerahan kepada Pemerintah;c. penyerahan kepada seseorang;d. keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan olehpemerintah atau badan swasta;e. pencabutan surat izin mengemudi;f. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;g. perbaikan akibat tindak pidana;h. rehabilitasi; dan/ataui. perawatan di lembaga.Pasal 130(1) Tindakan penyerahan kepada seseorang, bagi anak dilakukan demikepentingan anak yang bersangkutan.(2) Tindakan perawatan terhadap anak yang melakukan tindak pidanadimaksudkan untuk membantu orang tua dalam mendidik danmemberikan bimbingan kepada anak yang bersangkutan.Pasal 131Pelaksanaan ketentuan mengenai pidana anak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 116 dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129diatur tersendiri dengan Undang-Undang.Bagian KelimaFaktor yang Memperingan dan Memperberat PidanaPasal 13234


Faktor yang memperingan pidana meliputi:a. percobaan melakukan tindak pidana;b. pembantuan terjadinya tindak pidana;c. penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelahmelakukan tindak pidana;d. tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil;e. pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakansecara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan;f. tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yangsangat hebat;g. tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 39; atauh. faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalammasyarakat.Pasal 133(1) Peringanan pidana adalah pengurangan 1/3 (satu per tiga) dariancaman pidana maksimum maupun minimum khusus untuktindak pidana tertentu.(2) Untuk tindak pidana yang diancam pidana mati dan penjaraseumur hidup, maksimum pidananya penjara 15 (lima belas)tahun.(3) Berdasarkan pertimbangan tertentu, peringanan pidana dapatberupa perubahan jenis pidana dari yang lebih berat ke jenispidana yang lebih ringan.Pasal 134Faktor yang memperberat pidana meliputi:a. pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam denganpidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeridengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau saranayang diberikan kepadanya karena jabatan;b. penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambangnegara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana;c. penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk melakukan tindakpidana;d. tindak pidana yang dilakukan orang dewasa bersama-sama dengananak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun;e. tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu, bersama-sama,dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau denganberencana;f. tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi huru hara ataubencana alam;g. tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaanbahaya;h. pengulangan tindak pidana; ataui. faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalammasyarakat.35


Pasal 135Pemberatan pidana adalah penambahan 1/3 (satu per tiga) darimaksimum ancaman pidana.Pasal 136(1) Jika dalam suatu perkara terdapat faktor yang memperingan danmemperberat pidana secara bersama-sama maka maksimumancaman pidana diperberat lebih dahulu, kemudian hasilpemberatan tersebut dikurangi 1/3 (satu per tiga).(2) Berdasarkan pertimbangan tertentu, hakim dapat tidakmenerapkan ketentuan mengenai peringanan dan pemberatanpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).Bagian KeenamPerbarenganPasal 137(1) Jika suatu perbuatan memenuhi lebih dari satu ketentuan pidanayang diancam dengan ancaman pidana yang sama maka hanyadijatuhkan satu pidana.(2) Jika suatu perbuatan diatur dalam aturan pidana umum danaturan pidana khusus maka hanya dikenakan aturan pidanakhusus.Pasal 138(1) Jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang salingberhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dandiancam dengan ancaman pidana yang sama maka hanyadijatuhkan satu pidana.(2) Jika tindak pidana perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diancam dengan pidana yang berbeda maka hanya dijatuhkanpidana pokok yang terberat.(3) Ketentuan mengenai penjatuhan pidana sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berlaku juga terhadap tindak pidana memalsu ataumerusak mata uang dan menggunakan uang palsu atau uang yangdirusak tersebut.Pasal 139(1) Jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang harusdipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan diancamdengan pidana pokok yang sejenis maka hanya dijatuhkan satupidana.(2) Maksimum pidana untuk tindak pidana perbarengan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah jumlah maksimum pidana yangdiancamkan pada tindak pidana tersebut tetapi tidak melebihimaksimum pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).36


Pasal 140(1) Jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang harusdipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan diancamdengan pidana pokok yang tidak sejenis maka pidana dijatuhkanadalah semua jenis pidana untuk masing-masing tindak pidana,tetapi tidak melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah 1/3(satu per tiga).(2) Perhitungan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)didasarkan pada lamanya maksimum pidana penjara penggantipidana denda.(3) Jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidanaminimum maka minimum pidana untuk perbarengan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pidana minimum khususuntuk masing-masing tindak pidana, tetapi tidak melebihi pidanaminimum khusus terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).Pasal 141Jika dalam perbarengan tindak pidana dijatuhi pidana mati ataupidana penjara seumur hidup maka tidak boleh dijatuhi pidana lain,kecuali pidana tambahan, yakni:a. pencabutan hak tertentu;b. perampasan barang tertentu; dan/atauc. pengumuman putusan hakim.Pasal 142(1) Jika terjadi perbarengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139dan Pasal 140 maka penjatuhan pidana tambahan dilakukandengan ketentuan sebagai berikut:a. pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu,dengan ketentuan:1. lamanya paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima)tahun, lebih daripada pidana pokok yang diancamkan atauyang dijatuhkan;2. apabila pidana pokok yang diancamkan hanya pidana denda,lamanya paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima)tahun.b. pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan, dijatuhkansendiri-sendiri untuk tiap tindak pidana tanpa dikurangi.c. pidana-pidana perampasan barang tertentu atau pidanapengganti dijatuhkan sendiri-sendiri untuk tiap tindak pidanatanpa dikurangi.(2) Lamanya pidana penjara pengganti atau pidana pengawasanpengganti tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun.Pasal 143(1) Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis, ditentukanmenurut urutan jenis pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal37


65 ayat (2), pidana mati harus dipandang sebagai pidana yangterberat.(2) Dalam hal hakim dapat memilih antara beberapa pidana pokok,hanya pidana yang terberat yang digunakan sebagai dasarperbandingan.(3) Perbandingan beratnya pidana pokok yang sejenis, ditentukanmenurut maksimum ancaman pidananya.(4) Perbandingan lamanya pidana pokok, baik yang sejenis maupunyang tidak sejenis, ditentukan berdasarkan maksimum ancamanpidananya.Pasal 144Jika seseorang setelah dijatuhi pidana dan dinyatakan bersalah lagimelakukan tindak pidana lain sebelum putusan pidana itu dijatuhkanmaka pidana yang terdahulu diperhitungkan terhadap pidana yangakan dijatuhkan dengan menggunakan aturan perbarengan dalam Babini seperti apabila tindak pidana itu diadili secara bersamaan.BAB IVGUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN DANPELAKSANAAN PIDANABagian KesatuGugurnya Kewenangan PenuntutanPasal 145Kewenangan penuntutan gugur, jika:a. telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;b. terdakwa meninggal dunia;c. daluwarsa;d. penyelesaian di luar proses;e. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindakpidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana dendapaling banyak kategori II;f. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindakpidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;g. Presiden memberi amnesti atau abolisi;h. penuntutan dihentikan karena penuntutan diserahkan kepadanegara lain berdasarkan perjanjian;i. tindak pidana aduan yang tidak ada pengaduan ataupengaduannya ditarik kembali; atauj. pengenaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung.Pasal 146(1) Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf e danhuruf f serta biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah38


dimulai, dibayarkan kepada pejabat yang berwenang dalam jangkawaktu yang telah ditetapkan.(2) Jika dijatuhi pidana perampasan maka barang yang dirampasharus diserahkan atau harus dibayar menurut taksiran pejabatsebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika barang tersebut sudahtidak berada dalam kekuasaan terpidana.(3) Jika pidana diperberat karena pengulangan maka pemberatantersebut tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidanaterhadap tindak pidana yang dilakukan lebih dahulu gugurberdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) danPasal 145 huruf c dan huruf d.Pasal 147Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam satuperkara yang sama, jika untuk perkara tersebut telah ada putusanhakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Pasal 148Jika putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 berasal darihakim luar negeri maka terhadap orang yang melakukan tindak pidanayang sama tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:a. putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;b. telah selesai menjalani pidana, mendapatkan grasi yangmembebaskan terpidana dari kewajiban menjalani pidana, ataupidana tersebut daluwarsa.Pasal 149(1) Kewenangan penuntutan gugur karena daluwarsa:a. sesudah lampau waktu 1 (satu) tahun untuk tindak pidanayang dilakukan dengan percetakan;b. sesudah lampau waktu 2 (dua) tahun untuk tindak pidanayang hanya diancam dengan pidana denda atau semua tindakpidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun;c. sesudah lampau waktu 6 (enam) tahun untuk tindak pidanayang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;d. sesudah lampau waktu 12 (dua belas) tahun untuk tindakpidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga)tahun;e. sesudah lampau waktu 18 (delapan belas) tahun untuk tindakpidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumurhidup.(2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak yang belum berumur18 (delapan belas) tahun, tenggang waktu gugurnya kewenanganmenuntut karena daluwarsa menjadi 1/3 (satu per tiga).Pasal 15039


Daluwarsa dihitung sejak tanggal sesudah perbuatan dilakukan,kecuali:a. tindak pidana pemalsuan atau merusak mata uang, daluwarsadihitung 1 (satu) hari berikutnya sejak tanggal setelah orang yangbersangkutan menggunakan mata uang palsu atau yang dirusakuntuk melakukan pembayaran;b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 567, Pasal 568,Pasal 569, Pasal 570, dan Pasal 573, daluwarsa dihitung 1 (satu)hari berikutnya sejak tanggal setelah korban tindak pidanadilepaskan atau mati sebagai akibat langsung dari tindak pidanatersebut.Pasal 151(1) Tindakan penuntutan menghentikan tenggang waktu daluwarsa.(2) Penghentian tenggang waktu daluwarsa sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dihitung sejak tanggal setelah tersangka mengetahuiatau diberitahukan mengenai penuntutan terhadap dirinya yangdilakukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.(3) Apabila penuntutan dihentikan maka mulai berlaku tenggangdaluwarsa baru.Pasal 152Apabila penuntutan dihentikan untuk sementara waktu karena adasengketa hukum yang harus diputuskan lebih dahulu maka tenggangwaktu daluwarsa penuntutan menjadi tertunda sampai sengketatersebut mendapatkan putusan.Bagian KeduaGugurnya Kewenangan Pelaksanaan PidanaPasal 153Kewenangan pelaksanaan pidana gugur, jika:a. terpidana meninggal dunia;b. daluwarsa eksekusi ;c. terpidana mendapat grasi dan amnesti;d. rehabilitasi; ataue. penyerahan untuk pelaksanaan pidana ke negara lain.Pasal 154Jika terpidana meninggal dunia maka pidana perampasan barangtertentu dan/atau tagihan yang telah disita tetap dapat dilaksanakan.Pasal 155(1) Kewenangan pelaksanaan pidana penjara gugur karena daluwarsa,setelah berlaku tenggang waktu yang sama dengan tenggang waktudaluwarsa kewenangan menuntut ditambah 1/3 (satu per tiga) daritenggang waktu daluwarsa tersebut.40


(2) Tenggang waktu daluwarsa pelaksanaan pidana harus melebihilamanya pidana yang dijatuhkan.(3) Pelaksanaan pidana mati tidak mempunyai tenggang waktudaluwarsa.(4) Jika pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidupatau pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat(2) maka kewenangan pelaksanaan pidana gugur karenadaluwarsa setelah lewat waktu yang sama dengan tenggang waktudaluwarsa kewenangan menuntut sebagaimana dimaksud dalamPasal 149 ayat (1) huruf e ditambah 1/3 (satu per tiga) daritenggang waktu daluwarsa tersebut.Pasal 156(1) Tenggang waktu daluwarsa pelaksanaan pidana dihitung sejaktanggal putusan hakim dapat dilaksanakan.(2) Apabila narapidana melarikan diri sewaktu menjalani pidana makatenggang waktu daluwarsa dihitung sejak tanggal narapidanatersebut melarikan diri.(3) Apabila pembebasan bersyarat terhadap narapidana dicabut makatenggang waktu daluwarsa dihitung 1 (satu) hari sejak tanggalpencabutan.(4) Tenggang waktu daluwarsa pelaksanaan pidana ditunda selama:a. pelaksanaan pidana tersebut ditunda berdasarkan peraturanperundang-undangan; ataub. terpidana dirampas kemerdekaannya meskipun pencabutankemerdekaan tersebut berkaitan dengan putusan pidana lain.BAB VPENGERTIAN ISTILAHPasal 157Anak adalah termasuk pula orang yang di bawah kekuasaan yangsama dengan kekuasaan bapak.Pasal 158Anak kunci adalah alat yang digunakan untuk membuka kunci,termasuk kode rahasia, kunci masuk komputer, kartu magnetik,sinyal, atau frekuensi yang telah diprogram yang dapat digunakanuntuk membuka sesuatu oleh orang yang diberi hak untuk itu.Pasal 159Anak kunci palsu adalah alat yang digunakan untuk membuka kuncitetapi yang tidak dibuat untuk maksud tersebut.Pasal 16041


Ancaman kekerasan adalah suatu hal atau keadaan yangmenimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yangdiancam.Pasal 161Awak kapal adalah orang tertentu yang berada di kapal sebagai perwiraatau bawahan.Pasal 162Awak pesawat udara adalah orang tertentu yang berada dalam pesawatudara sebagai perwira atau bawahan.Pasal 163Bangunan listrik adalah bangunan yang digunakan untukmembangkitkan, mengalirkan, mengubah, atau menyerahkan tenagalistrik, termasuk alat yang berhubungan dengan itu, yaitu alatpenjaga keselamatan, alat pemasang, alat pendukung, alat pencegah,atau alat pemberi peringatan.Pasal 164Bapak adalah termasuk juga orang yang menjalankan kekuasaan yangsama dengan bapak.Pasal 165Barang adalah benda berwujud termasuk air dan uang giral, dan bendatidak berwujud, termasuk aliran listrik, gas, data dan programkomputer, jasa termasuk jasa telepon, jasa telekomunikasi, atau jasakomputer.Pasal 166Benda cagar budaya adalah:a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak, yang berupakesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya,yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, ataumewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurangkurangnya50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilaipenting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah,ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.Pasal 167Bulan adalah waktu selama 30 (tiga puluh) hari.Pasal 16842


Dalam penerbangan adalah jangka waktu sejak saat semua pintuluar pesawat udara ditutup setelah naiknya penumpang sampai saatpintu dibuka untuk penurunan penumpang, atau dalam hal terjadipendaratan darurat penerbangan dianggap terus berlangsung sampaisaat penguasa yang berwenang mengambil alih tanggung jawab ataspesawat udara dan barang yang ada di dalamnya.Pasal 169Dalam dinas penerbangan adalah jangka waktu sejak saat pesawatudara disiapkan oleh awak darat atau oleh awak pesawat untukpenerbangan tertentu sampai lewat 24 (dua puluh empat) jam sesudahpendaratan.Pasal 170Data komputer adalah suatu representasi fakta-fakta, informasi ataukonsep-konsep dalam suatu bentuk yang sesuai untuk prosesing didalam suatu sistem komputer, termasuk suatu program yang sesuaiuntuk memungkinkan suatu sistem komputer untuk melakukan suatufungsi.Pasal 171Hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.Pasal 172Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidakbergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.Pasal 173Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronikdiantaranya meliputi teks, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat,tulisan, suara, bunyi, dan bentuk-bentuk lainnya yang telah diolahsehingga mempunyai arti.Pasal 174Jaringan telepon adalah termasuk jaringan komputer atau sistemkomunikasi komputer.Pasal 175Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yangdigerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda,termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yangtidak berpindah-pindah.Pasal 17643


Kapal Indonesia adalah kapal yang didaftar di Indonesia danmemperoleh surat tanda kebangsaan kapal Indonesia sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 177Kapten pilot adalah orang yang memegang kekuasaan tertinggi dalampesawat udara atau orang yang menggantikannya.Pasal 178Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisikdengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum danmenimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan, penderitaanfisik, seksual, psikologis, termasuk menjadikan orang pingsan atautidak berdaya.Pasal 179Kekuasaan bapak adalah termasuk juga kekuasaan kepala keluarga.Pasal 180Kode akses adalah angka, huruf, simbol lainnya atau kombinasidiantaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer,jaringan komputer, internet, atau media elektronik lainnya.Pasal 181Komputer adalah alat pemroses data elektronik, magnetik, optikal, atausistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.Pasal 182Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/ataukekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badanhukum.Pasal 183Luka berat adalah:a. sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengansempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;b. terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, ataupekerjaan;c. tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salahsatu anggota tubuh;d. cacat berat (kudung);e. lumpuh;f. daya pikir terganggu selama lebih dari 4 (empat) minggu; ataug. gugur atau matinya kandungan.Pasal 18444


Makar adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telahdiwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatantersebut.Pasal 185Malam adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahariterbit.Pasal 186Masuk adalah termasuk mengakses komputer atau masuk ke dalamsistem komputer.Pasal 187Memanjat adalah termasuk masuk dengan melalui lobang yang sudahada tetapi tidak untuk tempat orang lewat, atau masuk melalui lobangdalam tanah yang sengaja digali, atau masuk melalui ataumenyeberangi selokan atau parit yang gunanya sebagai penutuphalaman.Pasal 188Musuh adalah termasuk juga pemberontak dan negara atau kekuasaanyang diperkirakan akan menjadi lawan perang.Pasal 189Nakhoda adalah orang yang memegang kekuasaan tertinggi di kapalatau orang yang menggantikannya.Pasal 190Pejabat adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telahmemenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yangberwenang dan diserahi tugas negara, atau diserahi tugas lain olehnegara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, yang meliputi:a. pegawai negeri;b. pejabat negara;c. penyelenggara negara;d. pejabat publik;e. pejabat daerah;f. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara ataudaerah;g. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerimabantuan dari keuangan negara atau daerah;h. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyatakat;i. pejabat publik asing; atauj. pejabat lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundangundangan.45


Pasal 191Orang tua adalah termasuk juga kepala keluarga.Pasal 192Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannyamakhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalamlingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turunsampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidakdapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.Pasal 193Penggulingan pemerintahan adalah meniadakan atau mengubahsusunan pemerintahan dengan cara yang tidak sah sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 194Pengusaha atau pedagang adalah orang yang menjalankan perusahaanatau usaha dagang.Pasal 195Penumpang adalah orang selain nakhoda dan awak kapal yang beradadi kapal atau orang selain kapten pilot atau awak pesawat udara yangberada dalam pesawat udara.Pasal 196Penyedia jasa keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa dibidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangantermasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan,perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat,lembaga penyinpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, danapensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos.Pasal 197Perang adalah termasuk juga perang saudara.Pasal 198Perbuatan adalah termasuk juga perbuatan yang dilakukan atauperbuatan yang tidak dilakukan yang merupakan tindak pidana sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yangberlaku.Permainan judi adalah:Pasal 19946


a. setiap permainan yang kemungkinan untuk mendapat untungtergantung pada untung-untungan belaka;b. setiap permainan yang kemungkinan untuk mendapatkan untungtersebut bertambah besar, karena pemainnya lebih terlatih ataulebih mahir;c. semua pertaruhan tentang hasil perlombaan atau permainanlainnya yang dilakukan oleh setiap orang yang bukan turutberlomba atau turut bermain; ataud. pertaruhan lainnya.Pasal 200Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkanperubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atauhayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagidalam menunjang pembangunan berkelanjutan.Pasal 201Pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara termasuk pesawatruang angkasa, yang didaftarkan di Indonesia dan memperoleh surattanda kebangsaan pesawat udara Indonesia sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pesawatudara asing yang disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan olehperusahaan penerbangan Indonesia.Pasal 202Permufakatan jahat adalah kesepakatan 2 (dua) orang atau lebih untukmelakukan tindak pidana.Pasal 203Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yangdibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasiseksual, kecabulan, dan/atau erotika.Pasal 204Ruang adalah termasuk bentangan atau terminal komputer yang dapatdiakses dengan cara-cara tertentu.Pasal 205Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.Pasal 206Sistem komputer adalah suatu alat, perlengkapan, atau suatuperangkat perlengkapan yang saling berhubungan atau terkait satusama lain, satu atau lebih yang mengikuti suatu program, melakukanprosesing data secara otomatik.Pasal 207Surat adalah surat yang tertulis di atas kertas, termasuk juga suratatau data yang tertulis atau tersimpan dalam disket, pita magnetik,47


atau media penyimpan komputer atau media penyimpan dataelektronik lain.Pasal 208Ternak adalah hewan yang berkuku satu, hewan yang memamahbiak, atau babi.Pasal 209Tindak pidana adalah termasuk juga permufakatan jahat, persiapan,percobaan, dan pembantuan melakukan tindak pidana, kecualiditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.Pasal 210Waktu perang adalah termasuk waktu di mana bahaya perangmengancam dan/atau ada perintah untuk mobilisasi Tentara NasionalIndonesia dan selama keadaan mobilisasi tersebut masih berlangsung.BAB VIKETENTUAN PENUTUPPasal 211Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlakujuga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturanperundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut peraturanperundang-undangan tersebut.48


BUKU KEDUATINDAK PIDANABAB ITINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARABagian KesatuTindak Pidana terhadap Ideologi NegaraParagraf 1Penyebaran Ajaran Komunisme/Marxisme-LeninismePasal 212(1) Setiap orang yang secara melawan hukum di muka umum denganlisan, tulisan, melalui media apapun, menyebarkan ataumengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme denganmaksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara,dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangmengakibatkan:a. terjadinya kerusuhan dalam masyarakat atau kerugian hartakekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun;b. terjadinya kerusuhan dalam masyarakat yang mengakibatkanorang menderita luka berat dipidana dengan pidana penjarapaling lama 12 (dua belas) tahun; atauc. terjadinya kerusuhan dalam masyarakat yang mengakibatkanmatinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15(lima belas) tahun.(3) Tidak dipidana orang yang melakukan kajian terhadap ajaranKomunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud dan tujuansemata-mata untuk kegiatan ilmiah.Pasal 213Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun setiaporang yang:a. mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga kerasmenganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme;b. mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepadaorganisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinyaberasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme denganmaksud mengubah dasar negara; atauc. mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepadaorganisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinyaberasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksudmenggulingkan pemerintah yang sah.50


Paragraf 2Peniadaan dan Penggantian Ideologi PancasilaPasal 214(1) Setiap orang yang secara melawan hukum di muka umummenyatakan keinginannya dengan lisan, tulisan, atau melaluimedia apa pun untuk meniadakan atau mengganti Pancasilasebagai dasar negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun.(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangmengakibatkan:a. terjadinya kerusuhan dalam masyarakat atau timbulnyakerugian harta kekayaan dipidana dengan pidana penjara palinglama 10 (sepuluh) tahun;b. terjadinya kerusuhan dalam masyarakat yang mengakibatkanorang menderita luka berat dipidana dengan pidana penjarapaling lama 12 (dua belas) tahun; atauc. terjadinya kerusuhan dalam masyarakat yang mengakibatkanmatinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15(lima belas) tahun.Bagian KeduaTindak Pidana MakarParagraf 1Makar terhadap Presiden dan Wakil PresidenPasal 215Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh ataumerampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden, ataumenjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankanpemerintahan, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjaraseumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun danpaling lama 20 (dua puluh) tahun.Paragraf 2Makar terhadap Negara Kesatuan Republik IndonesiaPasal 216Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud supaya sebagianatau seluruh wilayah negara jatuh kepada kekuasaan asing ataudengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara, dipidanadengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara palingsingkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.51


Paragraf 3Makar terhadap Pemerintah yang SahPasal 217(1) Setiap orang yang melakukan makar dengan maksudmenggulingkan pemerintah yang sah, dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)tahun.(2) Pemimpin atau pengatur makar sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidanapenjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun.Pasal 218(1) Dipidana karena pemberontakan, dengan pidana penjara palingsingkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiaporang yang:a. melawan pemerintah yang sah dengan mengangkat senjata; ataub. dengan maksud untuk melawan pemerintah yang sah bergerakbersama-sama atau menyatukan diri dengan gerombolan yangmelawan pemerintah yang sah dengan mengangkat senjata.(2) Pemimpin atau pengatur pemberontakan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara seumur hidup ataupidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun.Pasal 219(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:a. mengadakan hubungan dengan orang atau badan yangberkedudukan di luar negeri dengan maksud membujuk orangatau badan tersebut agar memberikan bantuan dalammempersiapkan, memudahkan, atau melakukan penggulinganpemerintah yang sah atau memperkuat niat dari orang ataubadan tersebut untuk melaksanakan niatnya dalammenggulingkan pemerintah yang sah, atau berjanji akanmemberikan bantuan atau memberi bantuan kepada orang ataubadan semacam itu dalam mempersiapkan, memudahkan ataumelakukan penggulingan pemerintah yang sah;b. memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia suatubarang yang dapat dipergunakan untuk memberikan bantuanmateriil dalam mempersiapkan, memudahkan, atau melakukanpenggulingan pemerintah yang sah, padahal mengetahui atauada alasan yang kuat untuk menduga bahwa barang tersebutdigunakan untuk maksud tersebut; atauc. menguasai atau menjadikan suatu barang sebagai pokokperjanjian yang dapat dipergunakan untuk memberikanbantuan materiil dalam mempersiapkan, memudahkan, ataumelakukan penggulingan pemerintah yang sah, padahal52


mengetahui atau ada alasan yang kuat untuk menduga bahwabarang tersebut digunakan untuk maksud tersebut, atau baranglain sebagai penggantinya dimasukkan ke wilayah negaraRepublik Indonesia untuk maksud tersebut, atau digunakanuntuk maksud tersebut oleh orang atau badan yangberkedudukan di luar negeri.(2) Barang yang digunakan untuk melakukan atau yang berhubungandengan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bdan huruf c dirampas.Pasal 220(1) Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat dan melakukanpersiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214, Pasal 215, Pasal 216, Pasal217, dan Pasal 218, dipidana sesuai dengan ketentuan pasal-pasaltersebut.(2) Setiap orang yang bermaksud hanya mempersiapkan perubahanketatanegaraan secara konstitusional tidak dipidana.Bagian KetigaTindak Pidana terhadap Pertahanan dan Keamanan NegaraParagraf 1Pertahanan NegaraPasal 221Setiap orang yang tanpa wewenang membuat, mengumpulkan, mempunyai,menyimpan, menyembunyikan, atau mengangkut gambarpotret, gambar lukis atau gambar tangan, pengukuran, penulisan,keterangan, atau petunjuk lain mengenai suatu hal yang bersangkutandengan kepentingan pertahanan keamanan negara, dipidana denganpidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda palingbanyak Kategori III.Pasal 222Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidanadenda paling banyak Kategori III, setiap orang yang :a. memberi tempat menumpang kepada orang yang tanpa wewenangberusaha atau mencoba untuk mengetahui seluruh atau sebagiansurat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifatrahasia negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 230 atauuntuk mengetahui letak, bentuk, susunan persenjataan,perbekalan, perlengkapan amunisi atau kekuatan orang dari proyekpertahanan keamanan negara atau suatu hal lain yangbersangkutan dengan kepentingan pertahanan keamanan negara;ataub. menyembunyikan barang yang dengan cara apa pun juga akandipakai untuk melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud padahuruf a.53


Pasal 223Setiap orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengadakanperundingan dengan negara asing, bertindak merugikan pertahanankeamanan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.Pasal 224Setiap orang yang melakukan perang atau latihan militer di luar negeriuntuk persiapan perang yang patut diketahuinya bahwa perangtersebut bukan untuk kepentingan atau merugikan negara RepublikIndonesia tanpa persetujuan pemerintah yang sah, dipidana denganpidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda palingbanyak Kategori IV.Pasal 225Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun danpaling lama 7 (tujuh) tahun, setiap orang yang:a. dalam suatu perang yang tidak melibatkan Indonesia, melakukanperbuatan yang membahayakan kenetralan negara atau melanggarsuatu peraturan yang khusus dibuat oleh pemerintah untukmenjaga kenetralan negara; ataub. dalam waktu perang, melanggar suatu peraturan yang dikeluarkandan diumumkan oleh pemerintah untuk kepentingan pertahanankeamanan negara.Pasal 226Setiap orang yang tanpa izin Presiden atau pejabat yang diberiwewenang, mengajak orang untuk masuk menjadi anggota tentaraasing, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori III.Pasal 227Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang tanpawewenang:a. memasuki proyek pertahanan keamanan negara dalam jarakkurang dari 500 (lima ratus) meter, kecuali pada jalan besar untuklalu lintas umum;b. memasuki bangunan Angkatan Darat, Angkatan Laut, AngkatanUdara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau kapal perangmelalui jalan lain dari jalan masuk biasa;c. membawa alat pemotret dalam suatu bagian lapangan yangdilarang oleh atau atas nama menteri yang bertanggung jawab ataspertahanan keamanan negara; ataud. mempunyai hasil pemotretan, gambar, atau uraian dari proyekpertahanan keamanan negara dari seluruh atau sebagian lapangansebagaimana dimaksud dalam huruf c.54


Paragraf 2Pengkhianatan terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia NegaraPasal 228(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun danpaling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang:a. mengadakan hubungan dengan negara asing atau organisasiasing dengan maksud menggerakkannya untuk melakukanperbuatan permusuhan atau perang dengan negara RepublikIndonesia;b. memperkuat niat negara asing atau organisasi asing tersebutuntuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a; atauc. menjanjikan bantuan atau membantu negara asing atauorganisasi asing mempersiapkan perbuatan sebagaimanadimaksud dalam huruf a.(2) Jika perbuatan permusuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)benar-benar dilakukan atau perang benar-benar terjadi, dipidanadengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidanapenjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun.Pasal 229Setiap orang yang mengumumkan, memberitahukan, atau memberikansurat, berita, atau keterangan mengenai suatu hal kepada negara asingatau organisasi asing, padahal mengetahui bahwa hal tersebut harusdirahasiakan untuk kepentingan negara, dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.Pasal 230Setiap orang yang mengumumkan, memberitahukan, atau memberikankepada orang yang tidak berhak mengetahuinya, seluruh atau sebagiansurat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasianegara yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negaraterhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang diketahuinyamengenai isi, bentuk, atau cara membuat barang rahasia tersebut,dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidanadenda paling banyak Kategori IV.Pasal 231Setiap orang yang karena tugasnya wajib menyimpan surat, peta bumi,rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, karena kealpaannyamenyebabkan isi, bentuk, atau cara membuatnya, seluruh atausebagian diketahui oleh orang lain yang tidak berhak mengetahuinya,dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori II.55


Pasal 232Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:a. melihat atau mempelajari surat, peta bumi, rencana, gambar, ataubarang yang bersifat rahasia negara sebagaimana dimaksud dalamPasal 230, seluruh atau sebagian yang diketahuinya atau patutdiduga bahwa surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yangbersifat rahasia negara tersebut tidak boleh diketahuinya;b. membuat atau menyuruh membuat cetakan, gambar, atau tiruandari surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifatrahasia negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atauc. tidak menyerahkan surat, peta bumi, rencana, gambar, ataubarang yang bersifat rahasia negara tersebut kepada pejabat yangberwenang dalam hal surat, peta bumi, rencana, gambar, ataubarang yang bersifat rahasia negara tersebut jatuh ke tangannya.Pasal 233Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukantindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 atau Pasal 232,dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 atau Pasal 232.Pasal 234Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Pasal 222,Pasal 227, Pasal 230, atau Pasal 232, dilakukan denganmempergunakan cara curang, atau dilakukan dengan cara memberiatau menerima, menimbulkan harapan atau menjanjikan hadiah,keuntungan, atau upah dalam bentuk apapun juga, atau dilakukandengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana 2 (dua) kali lipatdari ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Pasal222, Pasal 227, Pasal 230, atau Pasal 232.Paragraf 3Tindak Pidana Sabotase dan Pada Waktu PerangPasal 235Dipidana karena sabotase dengan pidana penjara seumur hidup ataupidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 20 (duapuluh) tahun setiap orang yang secara melawan hukum:a. merusak, membuat tidak dapat dipakai, menghancurkan, ataumemusnahkan instalasi negara atau militer;b. menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau distribusi bahanpokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengankebijakan pemerintah; atauc. mengganggu atau merusak secara luas perhubungan darat, laut,udara, atau telekomunikasi.56


Pasal 236Warga negara Indonesia yang dengan sukarela masuk menjadi tentaranegara asing yang sedang berperang dengan Indonesia, ataukemungkinan akan menghadapi perang dengan Indonesia dan jikaperang benar-benar terjadi, dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.Pasal 237(1) Setiap orang yang dalam waktu perang memberi bantuan kepadamusuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun danpaling lama 15 (lima belas) tahun.(2) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidanapenjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun, jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksudpada ayat (1):a. memberitahukan atau menyerahkan peta, rencana, gambar atauuraian dari bangunan tentara atau keterangan tentang gerakantentara atau rencana tentara kepada musuh; ataub. bekerja pada musuh sebagai mata-mata atau memberi tempatmenumpang, menyembunyikan, atau membantu mata-matamusuh.(3) Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidupatau pidana penjara paling singkat 5 (lima ) tahun dan paling lama20 (dua puluh) tahun, jika pembuat tindak pidana sebagaimanadimaksud pada ayat (1):a. berkhianat untuk kepentingan musuh, menyerahkan kepadakekuasaan musuh, menghancurkan atau membuat tidak dapatdipakai lagi suatu tempat atau tempat penjagaan yang diperkuatatau diduduki, suatu alat perhubungan, suatu perbekalanperang atau suatu kas perang, ataupun suatu bagian dari ituatau menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usahatentara yang direncanakan atau diselenggarakan untukmenangkis atau menyerang; ataub. menyebabkan atau memudahkan huru-hara, pemberontakan,atau desersi di kalangan tentara.Pasal 238Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun danpaling lama 7 (tujuh) tahun, setiap orang yang dalam waktu perang,tanpa tujuan membantu musuh, merugikan negara untukmenguntungkan musuh:a. memberi tempat menumpang, menyembunyikan, atau membantumata-mata musuh; ataub. mengakibatkan atau memudahkan desersi di kalangan tentara.57


Pasal 239Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun danpaling lama 12 (dua belas) tahun, setiap orang yang:a. dalam waktu perang dengan perbuatan curang menyerahkanbarang-barang keperluan tentara; ataub. ditugaskan untuk mengawasi penyerahan barang sebagaimanadimaksud dalam huruf a membiarkan perbuatan curang tersebut.Pasal 240Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Pasal 238atau Pasal 239 berlaku juga, jika salah satu dari perbuatan tersebutdilakukan terhadap atau berkaitan dengan negara sekutu dalamperang bersama.Pasal 241Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat dan melakukanpersiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 235, atau Pasal 237, dipidana dengan pidana yang samasesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 atauPasal 237.Bagian KeempatTindak Pidana TerorismeParagraf 1TerorismePasal 242Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasanmenimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secarameluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan caramerampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda oranglain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objekobjekvital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umumatau fasilitas internasional, dipidana karena melakukan terorismedengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjarapaling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.Pasal 243Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasandengan maksud untuk melakukan terorisme dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)tahun58


Paragraf 2Terorisme dengan Menggunakan Bahan KimiaPasal 244Setiap orang yang menggunakan bahan kimia, senjata biologis,radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya untukmelakukan terorisme dipidana dengan pidana mati atau penjaraseumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun danpaling lama 20 (dua puluh) tahun.Paragraf 3Pendanaan untuk TerorismePasal 245Setiap orang yang menyediakan atau mengumpulkan dana dengantujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakansebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorismesebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, Pasal 243, dan Pasal 253,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun danpaling lama 15 (lima belas) tahun.Pasal 246Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidanapenjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)tahun, setiap orang yang menyediakan atau mengumpulkan hartakekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinyaakan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk:a. melakukan tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki,menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir,bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktifatau komponennya yang mengakibatkan atau dapatmengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkankerusakan harta benda;b. mencuri atau merampas bahan nuklir, bahan kimia, senjatabiologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya;c. menggelapkan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir,senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme,radioaktif atau komponennya;d. meminta bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi,mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atauancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;e. mengancam:1. menggunakan bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis,radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untukmenimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan hartabenda; atau2. melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamhuruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi59


internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidakmelakukan sesuatu.Paragraf 4Penggerakan, Pemberian Bantuan, dan Kemudahan untuk TerorismePasal 247Setiap orang yang merencanakan atau menggerakkan orang lain untukmelakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalamPasal 242 sampai dengan Pasal 246 dipidana dengan pidana mati ataupidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.Pasal 248Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun danpaling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang memberikanbantuan atau kemudahan terhadap pembuat tindak pidana terorisme,dengan:a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau hartakekayaan lainnya kepada pembuat tindak pidana terorisme;b. menyembunyikan pembuat tindak pidana terorisme; atauc. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.Pasal 249Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yangmemberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untukterjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang samasebagai pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 242 sampai dengan Pasal 246.Paragraf 5Perluasan Pidana TerorismePasal 250(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 danPasal 257 yang dilakukan untuk tujuan atau maksud terorismemaka pembuat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup ataupidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun.(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 yangdilakukan untuk tujuan atau maksud terorisme maka pembuatdipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup ataupidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun.(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Pasal255, Pasal 260, Pasal 261, dan Pasal 262 yang dilakukan untuktujuan atau maksud terorisme maka pembuat dipidana denganpidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.60


Pasal 251Permufakatan jahat, persiapan, atau percobaan dan pembantuanmelakukan terorisme sebagai dimaksud dalam Pasal 242, Pasal 243,Pasal 244, dan Pasal 250 dipidana dengan pidana yang sama sesuaidengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, Pasal 243,Pasal 244, dan Pasal 250.Bagian KelimaTindak Pidana Terhadap Penerbangan dan Sarana PenerbanganParagraf 1Perusakan Sarana PenerbanganPasal 252(1) Setiap orang yang menghancurkan, merusak, atau membuat tidakdapat dipakai bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara ataumenggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun danpaling lama 7 (tujuh) tahun.(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan timbulnya bahaya bagi keamanan lalu lintas udaramaka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjarapaling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidanadipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun danpaling lama 12 (dua belas) tahun.Pasal 253(1) Setiap orang yang menghancurkan, merusak, mengambil, ataumemindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan,atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, ataumemasang tanda atau alat yang keliru, dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam)tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori II dan palingbanyak Kategori IV.(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan timbulnya bahaya bagi keamanan penerbanganmaka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjarapaling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan timbulnya bahaya bagi keamanan penerbangan danmengakibatkan celaka bagi pesawat udara maka pembuat tindakpidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.(4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidanadipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun danpaling lama 12 (dua belas) tahun.61


Paragraf 2Perusakan Pesawat UdaraPasal 254Setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak,atau membuat tidak dapat dipakai pesawat udara yang sebagian atauseluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.Pasal 255Setiap orang yang mencelakakan, menghancurkan, merusak, ataumembuat tidak dapat dipakai pesawat udara, dipidana dengan:a. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12(dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkantimbulnya bahaya bagi nyawa orang lain; ataub. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinyaorang.Paragraf 3Pembajakan UdaraPasal 256Setiap orang yang dalam pesawat udara secara melawan hukummerampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawatudara dalam penerbangan, dipidana karena pembajakan udaradengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12(dua belas) tahun.Pasal 257Setiap orang yang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atauancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankanperampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalampenerbangan, dipidana karena pembajakan udara dengan pidanapenjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)tahun.Pasal 258(1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjarapaling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun,jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 atauPasal 257:a. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;b. sebagai kelanjutan permufakatan jahat;c. mengakibatkan luka berat;d. mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara tersebut,sehingga dapat membahayakan penerbangannya; ataue. dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan ataumeneruskan merampas kemerdekaan seseorang.62


(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan matinya orang atau hancurnya pesawat udaratersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidanapenjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.Paragraf 4Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan PenerbanganPasal 259Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatankekerasan terhadap orang di dalam pesawat udara dalam penerbanganyang dapat membahayakan keselamatan penerbangan tersebut,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun danpaling lama 15 (lima belas) tahun.Pasal 260Setiap orang yang secara melawan hukum merusak pesawat udaradalam dinas atau mengakibatkan kerusakan pesawat udara sehinggatidak dapat terbang atau membahayakan keselamatan penerbangan,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun danpaling lama 15 (lima belas) tahun.Pasal 261Setiap orang yang secara melawan hukum menempatkan ataumengakibatkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas,dengan cara apa pun, alat atau bahan yang dapat menghancurkanpesawat udara atau mengakibatkan kerusakan pesawat udara tersebutsehingga tidak dapat terbang atau mengakibatkan kerusakan pesawatudara yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan, dipidanadengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun.Pasal 262(1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana penjarapaling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun,jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259,Pasal 260, atau Pasal 261:a. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;b. sebagai kelanjutan permufakatan jahat; atauc. mengakibatkan luka berat.(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan matinya orang atau hancurnya pesawat udaratersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidanamati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara palingsingkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.63


Pasal 263Setiap orang yang memberikan keterangan yang diketahui palsu danketerangan tersebut dapat membahayakan keselamatan pesawat udaradalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.BAB IITINDAK PIDANA TERHADAP MARTABATPRESIDEN DAN WAKIL PRESIDENBagian KesatuPenyerangan terhadap Presiden dan Wakil PresidenPasal 264Setiap orang yang menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden, yangtidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, dipidanadengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.Bagian KeduaPenghinaan terhadap Presiden dan Wakil PresidenPasal 265Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau WakilPresiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahunatau pidana denda paling banyak Kategori IV.Pasal 266Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkantulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, ataumemperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisipenghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksudagar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidanadengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana dendapaling banyak Kategori IV.BAB IIITINDAK PIDANA TERHADAP NEGARA SAHABATBagian KesatuMakar terhadap Negara SahabatParagraf 1Makar untuk Melepaskan Wilayah Negara SahabatPasal 267Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud untukmelepaskan wilayah negara sahabat, baik seluruh maupun sebagiandari kekuasaan pemerintah yang sah, dipidana dengan pidana penjara64


paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyakKategori IV.Pasal 268Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud untukmenghapuskan atau mengubah dengan cara tidak sah bentukpemerintahan yang ada dalam negara sahabat, dipidana dengan pidanapenjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyakKategori IV.Paragraf 2Makar terhadap Kepala Negara SahabatPasal 269(1) Setiap orang yang melakukan makar dengan maksudmembunuh atau merampas kemerdekaan kepala negarasahabat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.(2) Jika makar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkankepala negara mati, dipidana dengan pidana mati, atau pidanapenjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.Pasal 270Setiap orang yang menyerang diri kepala negara sahabat, yang tidaktermasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, dipidana denganpidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh)tahun.Bagian KeduaPenghinaan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Penodaan Bendera,Lagu Kebangsaan, dan Lambang Negara SahabatParagraf 1Penghinaan terhadap Kepala Negara Sahabat danWakil Kepala Negara SahabatPasal 271Setiap orang yang di muka umum menghina kepala negara sahabatyang sedang menjalankan tugas kenegaraan di negara RepublikIndonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.Pasal 272Setiap orang yang di muka umum menghina wakil dari negarasahabat yang bertugas di negara Republik Indonesia, dipidana denganpidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda palingbanyak Kategori IV.65


Pasal 273(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, ataumenempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum,memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yangberisi penghinaan terhadap kepala negara sahabat atau orang yangmewakili negara sahabat di negara Republik Indonesia denganmaksud agar isi penghinaan diketahui umum, dipidana denganpidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana dendapaling banyak Kategori IV.(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya danpada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusanpemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidanatambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 91 ayat (1) huruf g.Paragraf 2Penodaan Bendera Kebangsaan Negara SahabatPasal 274Setiap orang yang menodai bendera kebangsaan dari negara sahabat,dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidanadenda paling banyak Kategori IV.Bagian KetigaPermufakatan JahatPasal 275Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 267, Pasal 268, dan Pasal 269, dipidanadengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 267, Pasal 268, dan Pasal 269.BAB IVTINDAK PIDANA TERHADAP KEWAJIBANDAN HAK KENEGARAANBagian KesatuTindak Pidana terhadap Lembaga Perwakilan RakyatPasal 276Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasanmembubarkan rapat Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan PerwakilanRakyat Daerah, atau memaksa Majelis atau Dewan tersebut supayamengambil atau tidak mengambil suatu keputusan atau mengusirpimpinan atau anggota dari rapat tersebut, dipidana dengan pidanapenjara paling lama 9 (sembilan) tahun.66


Pasal 277Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasanmerintangi pimpinan atau anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DewanPerwakilan Rakyat Daerah, atau Badan Pemerintah untuk menghadirirapat Majelis, Dewan, atau Badan tersebut, atau untuk menjalankankewajiban dengan bebas dan tidak terganggu dalam rapat tersebut,dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidanadenda paling banyak Kategori IV.Bagian KeduaTindak Pidana Pemilihan UmumPasal 278Setiap orang yang pada waktu pemilihan yang diadakan berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan, dengan kekerasan atauancaman kekerasan merintangi seseorang untuk menggunakan hakpilihnya secara bebas dan tidak terganggu, dipidana dengan pidanapenjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyakKategori II.Pasal 279(1) Setiap orang yang pada waktu pemilihan yang diadakanberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supayatidak menggunakan hak pilihnya atau supaya melakukan hakpilihnya menurut cara tertentu, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyakKategori II.(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlakujuga terhadap pemilih yang menerima pemberian, janji, atau maudisuap supaya menggunakan hak pilihnya tersebut.Pasal 280Setiap orang yang pada waktu pemilihan diadakan berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan perbuatancurang yang mengakibatkan suara pemilih menjadi tidak berharga ataumengakibatkan terpilihnya orang lain yang bukan dimaksud olehpemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahunatau pidana denda paling banyak Kategori II.Pasal 281Setiap orang yang memakai nama orang lain dan/atau melakukanpemilihan lebih dari satu kali ikut serta dalam pemilihan yangdiadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori II.67


Pasal 282(1) Setiap orang yang pada waktu pemilihan yang diadakanberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, berbuatsesuatu yang menjadikan batal pemungutan suara yang telahselesai atau melakukan perbuatan curang sehingga mengakibatkanhasil pemungutan suara menjadi berlainan dari yang harusdiperoleh dengan surat pemungutan suara yang sah dimasukkanatau dengan suara yang sah dikeluarkan, dipidana dengan pidanapenjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyakKategori III.(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan haksebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b,dan/atau huruf c.(3) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277sampai dengan Pasal 282 ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahanberupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91ayat (1) huruf c.BAB VTINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUMBagian KesatuPenghinaan terhadap Simbol Negara, Pemerintah,dan Golongan PendudukParagraf 1Penodaan terhadap Bendera Negara, Lagu Kebangsaan,dan Lambang NegaraPasal 283Setiap orang yang menodai dengan Bendera Negara, Lagu Kebangsaan,atau Lambang Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidanapenjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyakKategori IV.Paragraf 2Penghinaan terhadap PemerintahPasal 284Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadappemerintah yang sah yang berakibat terjadinya keonaran dalammasyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahunatau pidana denda paling banyak Kategori IV.Pasal 285Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, ataumenempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, ataumemperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi68


penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isipenghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya keonarandalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.Paragraf 3Penghinaan terhadap Golongan PendudukPasal 286Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadapsatu atau beberapa golongan penduduk Indonesia berdasarkan ras,kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompokberdasarkan jenis kelamin, umur, cacat mental, atau cacat fisik,dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori II.Pasal 287(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, ataumenempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umumatau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum,yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agarisinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satuatau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat ditentukanberdasarkan ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atauterhadap kelompok yang dapat ditentukan berdasarkan jenis kelamin,umur, cacat mental, atau cacat fisik yang berakibat timbulnyakekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidanapenjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyakKategori IV.(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya danpada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusanpemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidanatambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 91 ayat (1) huruf g.Bagian KeduaPenghasutan dan Penawaran untuk Melakukan Tindak PidanaParagraf 1Penghasutan untuk Melawan Penguasa UmumPasal 288Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasutorang untuk melakukan tindak pidana atau menghasut orang untukmelawan penguasa umum dengan kekerasan, dipidana dengan pidanapenjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyakKategori IV.69


Pasal 289Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkantulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, ataumemperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisihasutan agar melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umumdengan kekerasan, dengan maksud agar isi penghasutan tersebutdiketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidanapenjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyakKategori IV.Pasal 290(1) Setiap orang yang menggunakan salah satu sarana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 huruf b menggerakkan orang lain untukmelakukan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut ataupercobaannya yang dapat dipidana tidak terjadi, dipidana denganpidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana dendapaling banyak Kategori IV.(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),tidak dapat dijatuhi pidana yang lebih berat dari yang dapatdijatuhkan terhadap percobaan melakukan tindak pidana tersebut,atau jika percobaan tersebut tidak dapat dipidana maka tidak dapatdijatuhi pidana yang lebih berat dari yang ditentukan terhadaptindak pidana tersebut.(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidakberlaku, jika tidak terjadinya tindak pidana atau percobaan yangdapat dipidana tersebut disebabkan oleh karena kehendak pembuatsendiri.Paragraf 2Penawaran untuk Melakukan Tindak PidanaPasal 291Setiap orang yang dengan lisan atau tulisan menawarkan untukmemberi keterangan, kesempatan, atau sarana untuk melakukantindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.Pasal 292(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, ataumenempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum,atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum,yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatanatau sarana guna melakukan tindak pidana dengan maksud agarpenawaran tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum,dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori II.(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya danpada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan70


pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidanatambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 91 ayat (1) huruf g.Pasal 293(1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib,memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan ataumemberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karenaperbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaanmental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyakKategori IV.(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan ataumenjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, makapidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).Bagian KetigaPenguasaan dan Memasukkan atau Mengeluarkan ke atau dariIndonesia Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, dan Senjata LainPasal 294Setiap orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah negara RepublikIndonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkanatau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyaipersediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah negara RepublikIndonesia senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahanlainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet, dipidanadengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun.Pasal 295Setiap orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah negara RepublikIndonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkanatau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyaipersediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah negara RepublikIndonesia senjata pemukul, penikam, atau penusuk, dipidana denganpidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9(sembilan) tahun.71


Bagian KeempatTidak Melaporkan atau MemberitahukanAdanya Orang yang Hendak Melakukan Tindak PidanaParagraf 1Tidak Melaporkan Adanya Permufakatan JahatPasal 296Setiap orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat untukmelakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 212 sampai dengan Pasal 218, Pasal 284 sampai dengan Pasal288, dan Pasal 304 sampai dengan Pasal 306, tidak memberitahukankepada pejabat yang berwenang atau kepada orang yang terancampadahal masih ada waktu untuk mencegah dilakukannya tindakpidana tersebut, jika tindak pidana tersebut benar-benar terjadi,dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori II.Paragraf 2Tidak Memberitahukan Kepada Pejabat yang Berwenang AdanyaOrang yang Berniat Melakukan Tindak PidanaPasal 297(1) Setiap orang yang mengetahui adanya orang yang berniat untukmelakukan:a. salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal212 sampai dengan 218, Pasal 230, Pasal 231, Pasal 235, atauPasal 242 sampai dengan Pasal 249;b. desersi pada waktu perang atau pengkhianatan tentara;c. pembunuhan, penculikan, perkosaan, atau untuk melakukansalah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab VIIIsepanjang tindak pidana tersebut membahayakan nyawa orang;d. salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal435 sampai dengan Pasal 438, atau Pasal 440; ataue. salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal453 sampai dengan Pasal 461 sepanjang mengenai surat kredityang diperuntukkan bagi peredaran,tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang ataukepada orang yang terancam padahal masih ada waktu untukmencegah dilakukannya tindak pidana tersebut, jika tindak pidanatersebut benar-benar terjadi, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyakKategori II.(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlakujuga terhadap orang yang mengetahui salah satu tindak pidanasebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan danakibatnya membahayakan nyawa orang, tidak memberitahukankepada pejabat yang berwenang atau kepada orang yang terancam72


padahal masih ada waktu untuk mencegah akibat tindak pidanatersebut.Pasal 298Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 dan Pasal 297tidak berlaku bagi orang yang jika memberitahukan hal tersebutkepada pejabat yang berwenang atau orang yang terancam akanmendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, keluargasedarah atau semenda dalam garis lurus atau menyimpang derajatkedua atau ketiga dari suami atau istrinya atau bekas suami atauistrinya, atau bagi orang lain yang jika dituntut sehubungan denganjabatan atau profesinya, dimungkinkan menurut hukum untukdibebaskan menjadi saksi terhadap orang tersebut.Bagian KelimaGangguan terhadap Ketertiban dan Ketenteraman UmumParagraf 1Memasuki Rumah dan Pekarangan Orang LainPasal 299(1) Setiap orang yang masuk dengan memaksa ke dalam rumah,ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipergunakan oleh oranglain atau yang sudah berada di dalamnya, tidak segera pergimeninggalkan tempat tersebut atas permintaan orang yang berhakatau suruhannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.(2) Dianggap masuk dengan memaksa sebagaimana dimaksud padaayat (1), setiap orang yang masuk dengan jalan merusak ataumemanjat, menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, ataupakaian dinas palsu, atau yang dengan tidak setahu lebih dahulupihak yang berhak serta bukan karena kekhilafan masuk dankedapatan di dalam tempat tersebut pada malam hari.(3) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) mengeluarkan ancaman atau menggunakan saranayang dapat menakutkan, dipidana dengan pidana penjara palinglama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.(4) Setiap orang yang membuat hingar-bingar atau berisik tetanggasehingga ketenteraman malam hari terganggu, dipidana denganpidana pidana denda paling banyak Kategori II.Paragraf 2PenyadapanPasal 300Setiap orang yang secara melawan hukum dengan alat bantu teknismendengar pembicaraan yang berlangsung di dalam atau di luarrumah, ruangan atau halaman tertutup, atau yang berlangsungmelalui telepon padahal bukan menjadi peserta pembicaraan tersebut,73


dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori II.Pasal 301Setiap orang yang secara melawan hukum memasang alat bantu teknispada suatu tempat tertentu dengan tujuan agar dengan alat tersebutdapat mendengar atau merekam suatu pembicaraan, dipidana denganpidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda palingbanyak Kategori II.Pasal 302Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki barang yangdiketahui atau patut diduga memuat hasil pembicaraan yang diperolehdengan mendengar atau merekam, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyakKategori II.Pasal 303Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang :a. mempergunakan kesempatan yang diperoleh dengan tipu muslihat,merekam gambar dengan mempergunakan alat bantu teknisseorang atau lebih yang berada di dalam suatu rumah atauruangan yang tidak terbuka untuk umum sehingga merugikankepentingan hukum orang tersebut;b. memiliki gambar yang diketahui atau patut diduga diperolehmelalui perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atauc. menyiarkan gambar sebagaimana dimaksud dalam huruf b.Paragraf 3Memaksa Masuk Kantor PemerintahPasal 304(1) Setiap orang yang secara melawan hukum memaksa masuk kedalam kantor pemerintah yang melayani kepentingan umum atauyang berada di dalamnya dan atas permintaan pejabat yangberwenang tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut,dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori II.(2) Dianggap masuk dengan memaksa sebagaimana dimaksud padaayat (1), setiap orang yang masuk dengan merusak, memanjat,atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu,pakaian dinas palsu, atau yang dengan tidak sepengetahuan lebihdahulu pejabat yang berwenang serta bukan karena kekhilafanmasuk dan kedapatan di dalam tempat tersebut pada malam hari.(3) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) mengeluarkan ancaman atau menggunakan saranayang dapat menakutkan, dipidana dengan pidana penjara palinglama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.74


Paragraf 4Turut Serta dalam Perkumpulan yang BertujuanMelakukan Tindak PidanaPasal 305(1) Setiap orang yang turut serta dalam perkumpulan yangbertujuan melakukan tindak pidana atau turut serta dalamperkumpulan lainnya yang dilarang berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dipidanadengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidanadenda paling banyak Kategori IV.(2) Pendiri atau pengurus perkumpulan sebagaimana dimaksud padaayat (1), pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).Paragraf 5Melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang secaraBersama-sama di Muka UmumPasal 306(1) Setiap orang yang bersama-sama orang lain secara terang-terangandi muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang,dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV.(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipidana dengan :a. pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana dendapaling banyak Kategori IV, jika kekerasan dilakukan denganmenghancurkan barang atau kekerasan tersebut mengakibatkancidera pada badan orang;b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika kekerasantersebut mengakibatkan luka berat; atauc. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasantersebut mengakibatkan matinya orang.(3) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2), dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran gantikerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d.Paragraf 6Penyiaran Berita Bohong dan Berita yang Tidak PastiPasal 307(1) Setiap orang yang menyiarkan berita bohong atau pemberitahuanbohong yang mengakibatkan timbulnya keonaran atau kerusuhandalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III..(2) Setiap orang yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkanpemberitahuan yang dapat mengakibatkan timbulnya keonaranatau kerusuhan dalam masyarakat, padahal diketahui atau patutdiduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong,75


dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori II.Pasal 308Setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berita yangberlebihan, atau berita yang tidak lengkap yang mengakibatkantimbulnya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidanapenjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyakKategori II.Paragraf 7Gangguan terhadap Ketenteraman Lingkungan dan Rapat UmumPasal 309Setiap orang yang mengganggu ketenteraman lingkungan denganteriakan-teriakan palsu atau dengan tanda-tanda bahaya palsu,dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.Pasal 310Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasanmerintangi atau membubarkan rapat umum yang sah, dipidana denganpidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda palingbanyak Kategori II.Pasal 311Setiap orang yang mengganggu rapat umum yang sah denganmenimbulkan kekacauan atau suara gaduh, dipidana dengan pidanadenda paling banyak Kategori II.Paragraf 8Gangguan terhadap Pemakaman dan JenazahPasal 312Setiap orang yang merintangi, menghalang-halangi, atau mengganggujalan masuk ke pemakaman, pengangkutan jenazah ke pemakaman,atau upacara penguburan jenazah, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak KategoriII.Pasal 313Setiap orang yang secara melawan hukum menodai kuburan, merusakkuburan, atau merusak atau menghancurkan tanda peringatan dikuburan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahunatau pidana denda paling banyak Kategori II.Pasal 314Setiap orang yang secara melawan hukum mengambil barang yang adapada jenazah, menggali, membongkar, mengambil, memindahkan,mengangkut, atau memperlakukan secara tidak beradab jenazah yang76


sudah digali atau diambil, dipidana dengan pidana penjara paling lama2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.Pasal 315Setiap orang yang mengubur, menyembunyikan, membawa, ataumenghilangkan jenazah dengan maksud untuk menyembunyikankematian atau kelahirannya, dipidana dengan pidana penjara palinglama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.Bagian KeenamPenggunaan Ijazah atau Gelar Akademik PalsuPasal 316(1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelarakademik, profesi, atau vokasi palsu dipidana dengan pidanapenjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyakKategori IV.(2) Setiap orang yang secara melawan hukum menggunakan ijazahatau sertifikat kompetensi palsu, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyakKategori IV.(3) Setiap orang yang secara melawan hukum memberikan ijazah,sertifikat, kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsudipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun danpidana denda paling banyak Kategori VI.Bagian KetujuhTindak Pidana PerizinanParagraf 1Gadai Tanpa IzinPasal 317Setiap orang yang tanpa izin meminjamkan uang atau barang dalambentuk gadai, jual beli dengan boleh dibeli kembali, atau perjanjiankomisi sebagai mata pencaharian, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyakKategori IV.Paragraf 2Penyelenggaraan Pesta atau KeramaianPasal 318(1) Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepadayang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasidi jalan umum atau tempat umum, dipidana dengan pidana dendapaling banyak Kategori I.(2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudpada ayat (1) yang mengakibatkan terganggunya kepentingan77


umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalammasyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)tahun dan pidana denda paling banyak Kategori II.Pasal 319(1) Setiap orang yang tanpa izin mengadakan pesta atau keramaianuntuk umum di jalan umum atau di tempat umum, dipidanadengan pidana denda paling banyak Kategori I.(2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudayat (1) yang mengakibatkan terganggungnya kepentingan umum,menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat,dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun danpidana denda paling banyak Kategori II.Paragraf 3Menjalankan Pekerjaan tanpa Izin atau Melampaui KewenanganPasal 320Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I, setiap orangyang:a. tanpa izin menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan harus memiliki izin dan dalammenjalankan pekerjaan tersebut tidak dalam keadaan terpaksa;ataub. memiliki izin menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan harus dimiliki, melampauiwewenang yang diizinkan kepadanya dan dalam menjalankanpekerjaan tersebut tidak dalam keadaan terpaksa.Pasal 321Setiap orang yang menjalankan pekerjaan sebagai dokter atau doktergigi sebagai mata pencaharian baik khusus maupun sambilan dengantidak mempunyai izin dan dalam menjalankan pekerjaan tersebut tidakdalam keadaan terpaksa, dipidana dengan pidana penjara paling lama1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.Paragraf 4Penyerahan kepada atau Penerimaan dari Narapidana suatu BarangPasal 322Setiap orang yang tanpa wewenang memberikan kepada atau menerimadari narapidana suatu barang, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyakKategori II.78


Bagian KedelapanGangguan terhadap Benih dan TanamanPasal 323Setiap orang yang tanpa wewenang membiarkan unggas yangditernaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benihatau tanaman milik orang lain, dipidana dengan pidana denda palingbanyak Kategori I.Pasal 324(1) Setiap orang yang tanpa wewenang membiarkan ternaknya berjalandi kebun, tanah perumputan, tanah yang ditaburi benih ataupenanaman, tanah yang disiapkan untuk ditaburi benih atauditanami, atau yang hasilnya belum diangkut milik orang lain atauyang oleh pemiliknya dengan secara jelas dinyatakan dilaranguntuk dimasuki, dipidana dengan pidana denda paling banyakKategori I.(2) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirampas.Pasal 325Setiap orang yang tanpa wewenang berjalan atau berkendaraan di atastanah pembenihan, penanaman atau yang disiapkan untuk itu, yangmerupakan milik orang lain, dipidana dengan pidana denda palingbanyak Kategori I.BAB VITINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILANBagian KesatuGangguan dan Penyesatan Proses PeradilanParagraf 1Gangguan Proses PengadilanPasal 326Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yangmengakibatkan terganggunya proses peradilan, dipidana denganpidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda palingbanyak Kategori IV.Paragraf 2Penyesatan Proses PeradilanPasal 327Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV bagi setiap orang yang secaramelawan hukum:79


a. menampilkan diri untuk orang lain sebagai peserta atau sebagaipembantu tindak pidana, yang karena itu dijatuhi pidana danmenjalani pidana tersebut untuk orang lain;b. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untukkepentingan proses peradilan;c. menghina hakim atau menyerang integritas atau sifat tidakmemihak hakim dalam sidang pengadilan; ataud. mempublikasikan atau membolehkan untuk dipublikasikan segalasesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifattidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.Pasal 328Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV bagi advokat yang dalammenjalankan pekerjaannya secara melawan hukum:a. mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan dari pihak yangdibantunya, sedangkan patut mengetahui bahwa perbuatantersebut dapat merugikan kepentingan pihak yang dibantunya;ataub. berusaha memenangkan pihak yang dibantunya, meminta imbalandengan maksud mempengaruhi terhadap saksi, juru bahasa,penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara yangbersangkutan.Bagian KeduaMenghalang-halangi Proses PeradilanPasal 329Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun danpidana denda paling banyak Kategori IV setiap orang yang secaramelawan hukum:a. dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ataudengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum,advokat, atau hakim sehingga proses peradilan terganggu;b. menyampaikan alat bukti palsu atau mempengaruhi saksi dalammemberikan keterangan di sidang pengadilan; atauc. mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atautidak langsung proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan.Pasal 330(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :a. menyembunyikan orang yang telah melakukan tindak pidanaatau orang yang dituntut karena melakukan tindak pidana;b. memberikan pertolongan kepada orang sebagaimana dimaksuddalam huruf a untuk menghindari penyidikan atau penahananoleh pejabat yang berwenang melakukan penyidikan ataupenahanan; atau80


c. setelah terjadi suatu tindak pidana, dengan maksud untukmenutupi atau menghalang-halangi atau mempersulit penyidikanatau penuntutan, menghancurkan, menghilangkan,menyembunyikan benda-benda yang menjadi sasaran atausarana melakukan tindak pidana atau bekas-bekas tindakpidana lainnya atau menariknya dari pemeriksaan yangdilakukan pejabat yang berwenang melakukan penyidikan ataupenuntutan.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlakujika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untukmenghindarkan dari penuntutan terhadap keluarga sedarah atausemenda dalam garis lurus derajat kedua atau dalam garismenyamping derajat ketiga atau terhadap istri atau suami ataubekas istri atau suaminya.Pasal 331Setiap orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkanpemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan, dipidana denganpidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda palingbanyak Kategori II.Pasal 332Setiap orang yang melepaskan atau memberi pertolongan ketikaseseorang meloloskan diri dari penahanan yang dilakukan atasperintah pejabat yang berwenang melakukan penahanan ataumeloloskan diri dari pidana perampasan kemerdekaan berdasarkanputusan hakim, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.Pasal 333Setiap orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saatdipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, atau tidak memenuhisuatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan, dipidana dengan:a. pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda palingbanyak Kategori II, bagi perkara pidana; ataub. pidana denda paling banyak Kategori II, bagi perkara lain.Pasal 334(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:a. melepaskan barang dari sitaan berdasarkan peraturanperundang-undangan atau melepaskan barang dari simpananatas perintah hakim atau menyembunyikan barang tersebut,padahal diketahui bahwa barang tersebut berada dalam sitaanatau simpanan; ataub. menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakaisuatu barang yang disita berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.81


(2) Penyimpan barang yang melakukan, membiarkan dilakukan, ataumembantu melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV.(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karenakealpaan penyimpan maka pembuat tindak pidana dipidana denganpidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda palingbanyak Kategori II.Pasal 335Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpahatau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikanketerangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan,olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk ituyang diberikan dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan danmerugikan pihak lawan, maka pembuat tindak pidana dipidana denganpidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana dendapaling banyak Kategori V.Pasal 336Setiap saksi dan orang lain yang berkaitan dengan tindak pidanaterorisme, korupsi, hak asasi manusia, atau pencucian uang yangmenyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yangmemberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor dalampenyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dipidana denganpidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda palingbanyak Kategori II.Bagian KetigaPerusakan Gedung, Ruang Sidang dan Alat PerlengkapanSidang PeradilanPasal 337(1) Setiap orang yang merusak gedung, ruang sidang pengadilan, ataualat-alat perlengkapan sidang pengadilan yang mengakibatkanhakim tidak dapat menyelenggarakan sidang pengadilan, dipidanadengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanpada saat sidang pengadilan sedang berlangsung yangmenyebabkan sidang pengadilan tidak dapat dilanjutkan, dipidanadengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)mengakibatkan aparat penegak hukum yang sedang menjalankantugasnya mengalami luka-luka, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 12 (dua belas) tahun.(4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)mengakibatkan matinya aparat penegak hukum yang sedangmenjalankan tugasnya atau saksi saat memberikan kesaksiannya,82


dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun danpaling lama 15 (lima belas) tahun.Pasal 338Setiap orang yang melakukan penyerangan langsung kepada saksi saatmeberikan kesaksiannya, atau aparat penegak hukum dan petugaspengadilan yang sedang menjalankan tugasnya yang mengakibatkansaksi tidak dapat memberikan kesaksiannya, atau aparat penegakhukum dan petugas pengadilan tidak dapat menjalankan tugasnya,dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.Bagian KeempatPerluasan Perbuatan dan Pemberatan PidanaPasal 339Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 413, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 425, Pasal 434ayat (2), Pasal 659, Pasal 664, Pasal 666, Pasal 667, Pasal 668, Pasal669, Pasal 680, Pasal 712, atau Pasal 713 sepanjang perbuatan itumenyangkut badan peradilan, dipidana karena melakukan tindakpidana terhadap proses peradilan dengan pidana yang sama sesuaidengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413, Pasal 415,Pasal 416, Pasal 417, Pasal 425, Pasal 434 ayat (2), Pasal 659, Pasal664, Pasal 666, Pasal 667, Pasal 668, Pasal 669, Pasal 680, Pasal 712,atau Pasal 713.Pasal 340(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329huruf a atau huruf b dilakukan karena terkait dengan tindakpidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Bab I BagianKeempat maka pembuat dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329huruf c dilakukan karena terkait dengan tindak pidana terorismesebagaimana dimaksud dalam Bab I Bagian Keempat makapembuat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.83


BAB VIITINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA DAN KEHIDUPAN BERAGAMABagian KesatuTindak Pidana terhadap AgamaParagraf 1Penghinaan terhadap AgamaPasal 341Setiap orang yang di muka umum menyatakan perasaan ataumelakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama yangdianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.Pasal 342Setiap orang yang di muka umum menghina keagungan Tuhan, firmandan sifat-Nya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.Pasal 343Setiap orang yang di muka umum mengejek, menodai, atau merendahkanagama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadahkeagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahunatau pidana denda paling banyak Kategori IV.Pasal 344(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan ataumenempelkan tulisan atau gambar, sehingga terlihat oleh umum,atau memperdengarkan suatu rekaman sehingga terdengar olehumum, yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 341 atau Pasal 343, dengan maksud agar isi tulisan, gambar,atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum,dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV.(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya danpada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusanpemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidanatambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 91 ayat (1) huruf g.Paragraf 2Penghasutan untuk Meniadakan Keyakinan terhadap AgamaPasal 345Setiap orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apapundengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang sah84


dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.Bagian KeduaTindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana IbadahParagraf 1Gangguan terhadap Penyelenggaraan Ibadah dan Kegiatan KeagamaanPasal 346(1) Setiap orang yang mengganggu, merintangi, atau dengan melawanhukum membubarkan dengan cara kekerasan atau ancamankekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah,upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan, dipidana denganpidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda palingbanyak Kategori IV.(2) Setiap orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempatuntuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung,dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.Pasal 347Setiap orang yang di muka umum mengejek orang yang sedangmenjalankan ibadah atau mengejek petugas agama yang sedangmelakukan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.Paragraf 2Perusakan Tempat IbadahPasal 348Setiap orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak ataumembakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untukberibadah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahunatau pidana denda paling banyak Kategori IV.BAB VIIITINDAK PIDANA YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUMBAGI ORANG, KESEHATAN, BARANG, DAN LINGKUNGAN HIDUPBagian KesatuTindak Pidana yang Membahayakan Keamanan UmumParagraf 1Menimbulkan Kebakaran, Ledakan, dan BanjirPasal 349(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkankebakaran, ledakan, atau banjir, dipidana dengan:85


a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatantersebut mengakibatkan timbulnya bahaya umum bagi barang;b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatantersebut mengakibatkan timbulnya bahaya bagi nyawa oranglain; atauc. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatantersebut mengakibatkan timbulnya bahaya bagi nyawa orang laindan mengakibatkan matinya orang.(2) Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dipidana.Pasal 350Setiap orang yang menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, ataumerusak bangunan untuk menahan atau menyalurkan air yangmengakibatkan bahaya banjir, dipidana dengan pidana penjara palinglama 7 (tujuh) tahun.Pasal 351Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan terjadinyakebakaran, ledakan, atau banjir yang mengakibatkan bahaya umumbagi barang, bahaya bagi nyawa orang lain, atau mengakibatkanmatinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.Paragraf 2Benda yang Membahayakan Orang dan Keamanan UmumPasal 352(1) Setiap orang yang secara melawan hukum membuat, menerima,berusaha memperoleh, mempunyai persediaan, menyembunyikan,mengangkut atau memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia,bahan, benda, atau perkakas yang diketahui atau patut didugabahwa bahan, benda, atau perkakas tersebut digunakan untukatau jika ada kesempatan akan digunakan untuk menimbulkanledakan yang membahayakan nyawa orang atau menimbulkanbahaya umum bagi barang, dipidana dengan pidana penjara palinglama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.(2) Ketidakmampuan bahan, benda, atau perkakas untuk menimbulkanledakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidakmenghapuskan sifat dapat dipidana.(3) Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat untukmelakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dipidana dengan pidana yang sama.86


Paragraf 3Perintangan terhadap Pekerjaan Pemadaman Kebakarandan Penanggulangan BanjirPasal 353Setiap orang yang pada waktu terjadi kebakaran atau akan terjadikebakaran, secara melawan hukum menyembunyikan atau membuattidak dapat dipakai perkakas atau alat pemadam kebakaran ataudengan cara apa pun merintangi atau menghalangi pekerjaanmemadamkan kebakaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.Pasal 354Setiap orang yang pada waktu terjadi banjir atau akan terjadi banjirsecara melawan hukum menyembunyikan atau membuat tidak dapatdipakai bahan untuk tanggul atau perkakas, menggagalkan usahamemperbaiki tanggul atau bangunan pengairan lain, atau merintangiusaha untuk mencegah atau membendung banjir, dipidana denganpidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda palingbanyak Kategori IV.Paragraf 4Perbuatan yang Menimbulkan Bahaya UmumPasal 355Setiap orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang membakar bendamilik sendiri yang dapat mengakibatkan bahaya umum, dipidanadengan pidana denda paling banyak Kategori II.Pasal 356Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orangyang:a. menyalakan api atau tanpa alasan melepaskan tembakan senjataapi di jalan umum atau di tepi jalan umum, atau di tempat yangberdekatan dengan bangunan atau barang yang dapatmenimbulkan bahaya kebakaran; ataub. melepaskan balon udara yang digantungi bahan yang sedangterbakar.Pasal 357Setiap orang yang mabuk di tempat umum merintangi lalu lintas,mengganggu ketertiban, mengancam keselamatan orang lain, ataupada waktu mabuk melakukan pekerjaan yang harus dijalankandengan sangat hati-hati untuk tidak menimbulkan bahaya bagi nyawaatau kesehatan orang lain, dipidana dengan pidana denda palingbanyak Kategori I.87


Pasal 358Setiap orang yang secara melawan hukum merintangi kebebasanbergerak orang lain di jalan umum, atau mengikuti orang lain secaramengganggu, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.Paragraf 5Tanpa Izin Membuat Bahan PeledakPasal 359Setiap orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang, membuat obatatau bahan peledak, penggalak, atau peluru untuk senjata api,dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori II.Bagian KeduaPerusakan BangunanParagraf 1Bangunan ListrikPasal 360Setiap orang yang menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai,merusak bangunan listrik atau mengakibatkan fungsi bangunantersebut terganggu, atau menggagalkan atau mempersulit usahapengamanan atau perbaikan bangunan tersebut, dipidana dengan :a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana dendapaling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkantimbulnya rintangan atau kesulitan dalam mengalirkan tenagalistrik untuk kepentingan umum;b. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatantersebut mengakibatkan bahaya umum bagi barang;c. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatantersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain; ataud. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatantersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain danmengakibatkan matinya orang.Pasal 361Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatubangunan listrik hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak,mengakibatkan jalannya atau bekerjanya bangunan tersebutterganggu, atau usaha untuk menjaga keselamatan atau memperbaikibangunan tersebut gagal atau sulit, dipidana dengan:a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana dendapaling banyak Kategori III, jika perbuatan tersebut mengakibatkantimbulnya rintangan atau kesulitan dalam mengalirkan listrikuntuk kepentingan umum atau menimbulkan bahaya umum bagibarang;88


. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda palingbanyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahayabagi nyawa orang lain; atauc. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda palingbanyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkanmatinya orang.Paragraf 2Bangunan Lalu Lintas UmumPasal 362Setiap orang yang menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai,merusak bangunan untuk lalu lintas umum, merintangi jalan umumdarat atau air, atau menggagalkan usaha untuk menjaga keselamatanbangunan atau jalan tersebut, dipidana dengan:a. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12(dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahayabagi keamanan lalu lintas; ataub. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatantersebut mengakibatkan matinya orang.Pasal 363Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunanuntuk lalu lintas umum hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak,mengakibatkan jalan umum darat atau air terhalang, ataumengakibatkan usaha untuk mengamankan bangunan atau jalantersebut gagal, dipidana dengan:a. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda palingbanyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahayabagi keamanan lalu lintas; ataub. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda palingbanyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkanmatinya orang.Pasal 364(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkanbahaya bagi lalu lintas umum kereta api, dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas)tahun.(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan luka berat atau matinya orang, maka pembuattindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.Pasal 365(1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan terjadinyabahaya bagi lalu lintas umum kereta api, dipidana dengan pidanapenjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyakKategori IV.89


(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidanadipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV.Paragraf 3Rambu PelayaranPasal 366Setiap orang yang menghancurkan, merusak, mengambil, ataumemindahkan rambu yang dipasang untuk keselamatan pelayaran,merintangi bekerjanya rambu tersebut, atau memasang rambu yangkeliru, dipidana dengan:a. pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahayabagi keselamatan pelayaran;b. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkanbahaya bagi keselamatan pelayaran dan mengakibatkan kapaltenggelam atau terdampar; atauc. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkanbahaya bagi keselamatan pelayaran dan mengakibatkan matinyaorang.Pasal 367Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan rambu yangdipasang untuk keselamatan pelayaran menjadi hancur, rusak,diambil, atau dipindahkan, atau bekerjanya rambu tersebut menjaditerhambat atau dipasang rambu yang keliru, dipidana dengan:a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana dendapaling banyak Kategori III, jika perbuatan tersebut mengakibatkanbahaya bagi pelayaran;b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda palingbanyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan kapaltenggelam atau terdampar; atauc. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana dendapaling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkanmatinya orang.Paragraf 4Perusakan GedungPasal 368Setiap orang yang menghancurkan, merusak, atau membuat tidakdapat dipakai suatu gedung atau bangunan lain, dipidana dengan:a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatantersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang;90


. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatantersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain; atauc. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatantersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain danmengakibatkan matinya orang.Pasal 369Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu gedungatau bangunan lain menjadi hancur atau rusak atau tidak dapatdipakai, dipidana dengan:a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda palingbanyak Kategori III, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahayaumum bagi barang;b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda palingbanyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahayabagi nyawa orang lain; atauc. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda palingbanyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkanmatinya orang.Bagian KetigaPerusakan KapalPasal 370Setiap orang yang secara melawan hukum menenggelamkan,mendamparkan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, ataumerusak kapal, dipidana dengan:a. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12(dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahayabagi nyawa orang lain; ataub. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahayabagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.Pasal 371Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu kapaltenggelam, terdampar, hancur, atau tidak dapat dipakai atau rusak,dipidana dengan:a. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana dendapaling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkanbahaya bagi nyawa orang lain; ataub. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana dendapaling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkanmatinya orang.91


Bagian KeempatKenakalan terhadap Orang atau BarangPasal 372Setiap orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadaporang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, ataukesusahan, dipidana dengan pidana pidana denda paling banyakKategori I.Bagian KelimaTindak Pidana terhadap Informatika dan TelematikaParagraf 1Penggunaan dan Perusakan Informasi Elektronik dan DomainPasal 373Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:a. menggunakan atau mengakses komputer; ataub. menggunakan atau mengakses sistem elektronik,dengan cara apapun tanpa hak dengan maksud untuk memperoleh,mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputeratau sistem elektronik.Pasal 374Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori II penyelenggara agen elektronikyang tidak menyediakan fitur pada agen elektronik yangdioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukanperubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.Pasal 375(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV setiap orang yang memilikidan menggunakan nama domain berdasarkan itikad tidak baikmelanggar persaingan usaha tidak sehat dan melanggar hak oranglain.(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapatdituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana.Paragraf 2Tanpa Hak Mengakses Komputer dan Sistem ElektronikPasal 376Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV setiap orang yang:a. menggunakan, mengakses komputer, atau sistem elektronik dengancara apapun tanpa hak, dengan maksud memperoleh, mengubah,merusak, atau menghilangkan informasi pertahanan nasional atau92


hubungan internasional yang dapat menyebabkan gangguan ataubahaya terhadap negara atau hubungan dengan subjek hukuminternasional;b. melakukan tindakan yang secara tanpa hak yang menyebabkantransmisi dari program, informasi, kode atau perintah komputeratau sistem elektronik yang dilindungi Negara menjadi rusak;c. menggunakan atau mengakses komputer atau sistem elektroniksecara tanpa hak atau melampaui wewenangnya, baik dari dalammaupun luar negeri untuk memperoleh informasi dari komputeratau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara;d. menggunakan atau mengakses komputer atau sistem elektronikmilik pemerintah yang dilindungi secara tanpa hak;e. menggunakan atau mengakses tanpa hak atau melampauiwewenangnya, komputer atau sistem elektronik yang dilindungioleh negara, yang mengakibatkan komputer atau sistem elektroniktersebut menjadi rusak;f. menggunakan atau mengakses tanpa hak atau melampauiwewenangnya, komputer atau sistem elektronik yang dilindungioleh masyarakat, yang mengakibatkan komputer atau sistemelektronik tersebut menjadi rusak;g. mempengaruhi atau mengakibatkan terganggunya komputer atausistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah;h. menyebarkan, memperdagangkan, atau memanfaatkan kode aksesatau informasi yang serupa dengan hal tersebut, yang dapatdigunakan menerobos komputer atau sistem elektronik dengantujuan menyalahgunakan komputer atau sistem elektronik yangdigunakan atau dilindungi oleh pemerintah;i. melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasionaldengan maksud merusak komputer atau sistem elektronik lainnyayang dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesiadan ditujukan kepada siapa pun; atauj. melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasionaldengan maksud merusak komputer atau sistem elektronik lainnyayang dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesiadan ditujukan kepada siapa pun.Pasal 377Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun danpaling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikitKategori IV dan paling banyak Kategori VI, setiap orang yangmenggunakan atau mengakses komputer atau sistem elektronikdengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud memperoleh,mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi milik pemerintahyang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi.Pasal 378Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori VI, setiap orang yang:93


a. menggunakan atau mengakses komputer atau sistem elektroniksecara tanpa hak atau melampaui wewenangnya dengan maksudmemperoleh keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dariBank Sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbitkartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung datalaporan nasabahnya;b. menggunakan data atau mengakses dengan cara apapun kartukredit atau kartu pembayaran milik orang lain secara tanpa hakdalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan;c. menggunakan atau mengakses komputer atau sistem elektronikBank Sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan yangdilindungi secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya, denganmaksud menyalahgunakan, atau untuk mendapatkan keuntungandaripadanya; ataud. menyebarkan, memperdagangkan, atau memanfaatkan kode aksesatau informasi yang serupa dengan hal tersebut yang dapatdigunakan menerobos komputer atau sistem elektronik dengantujuan menyalahgunakan yang akibatnya dapat mempengaruhisistem elektronik Bank Sentral, lembaga perbankan atau lembagakeuangan, serta perniagaan di dalam dan luar negeri.Paragraf 3Pornografi Anak melalui KomputerPasal 379Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun ataupidana denda Kategori IV setiap orang yang tanpa hak melakukantindak pidana yang berkaitan dengan pornografi anak berupa:a. memproduksi pornografi anak dengan tujuan untuk didistribusikanmelalui sistem komputer;b. menyediakan pornografi anak melalui suatu sistem komputer;c. mendistribusikan atau mengirimkan pornografi anak melalui sistemkomputer;d. membeli pornografi anak melalui suatu sistem komputer untuk dirisendiri atau orang lain; ataue. memiliki pornografi anak di dalam suatu sistem komputer ataudalam suatu media penyimpanan data komputer;Bagian KeenamPenghasutan terhadap Binatang dan KecerobohanPemeliharaan BinatangPasal 380Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I, setiap orangyang:a. menghasut binatang terhadap orang atau menghasut binatang yangsedang ditunggangi atau binatang yang sedang menarik kereta ataugerobak atau yang dibebani barang;94


. tidak mencegah binatang yang ada dalam penjagaannya ketikabinatang tersebut menyerang orang atau menyerang binatang yangsedang ditunggangi atau binatang yang sedang menarik kereta ataugerobak yang dibebani barang;c. tidak menjaga secukupnya binatang buas yang berbahaya yang adadalam penjagaannya supaya tidak menimbulkan kerugian ataubahaya; ataud. memelihara binatang buas yang berbahaya tidak melaporkankepada pejabat yang berwenang atau tidak menaati peraturan yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tersebut.Bagian KetujuhKecerobohan yang Membahayakan Umum dan AnakPasal 381Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I, setiap orangyang:a. tidak menerangi secukupnya dan tidak menaruh tanda-tandamenurut kebiasaan pada lubang atau galian atau tumpukan tanahgalian di jalan umum yang dibuatnya sendiri atau atas perintahnya,atau pada benda yang ditaruh di tempat tersebut olehnya sendiriatau atas perintahnya;b. tidak mengadakan tindakan seperlunya pada waktu melakukanpekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di jalan umum ataudi tepi jalan umum tersebut untuk memberi tanda bagi orang yanglewat di tempat tersebut bahwa ada kemungkinan timbulnyabahaya;c. menaruh atau menggantungkan benda pada sebuah bangunan,melempar atau menuangkan barang ke luar sedemikian rupasehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian padaorang yang sedang menggunakan jalan umum;d. membiarkan di jalan umum hewan yang digunakan untuktunggangan, untuk menarik atau untuk pengangkutan, ataumembiarkan ternak yang dibawanya, tanpa mengadakan tindakanpenjagaan seperlunya untuk tidak menimbulkan kerugian;e. membiarkan ternak yang di bawah penjagaannya terlepasberkeliaran di jalan umum tanpa mengadakan tindakan penjagaanseperlunya untuk tidak menimbulkan kerugian; atauf. tanpa izin pejabat yang berwenang menghalang-halangi jalanumum di darat atau di air atau merintangi lalu lintas di tempattersebut atau menimbulkan halangan atau rintangan karenapenggunaan kendaraan di tempat tersebut tanpa tujuan.Pasal 382(1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II, setiaporang yang tanpa izin pejabat yang berwenang :a. memasang perangkap, jerat, atau perkakas lain untukmenangkap atau membunuh binatang buas di tempat yang95


dilewati orang, yang dapat mengakibatkan timbulnya bahaya bagiorang; ataub. berburu atau membawa senjata api ke dalam hutan negara, yangtanpa izin dilarang untuk melakukan perbuatan tersebut.(2) Binatang yang ditangkap atau ditembak dan perangkap, jerat,perkakas lain, atau senjata api yang dipakai untuk melakukantindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdirampas.Pasal 383Setiap orang yang diwajibkan menjaga anak, meninggalkan anaktersebut tanpa dijaga sehingga menimbulkan bahaya bagi anaktersebut atau orang lain, dipidana dengan pidana denda paling banyakKategori II.Bagian KedelapanTindak Pidana Lingkungan HidupParagraf 1Pencemaran dan Perusakan Lingkungan HidupPasal 384(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatanyang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkunganhidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda palingsedikit Kategori III dan paling banyak Kategori VI.(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan orang mati atau luka berat, pembuat tindak pidanadipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun danpaling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikitKategori III dan paling banyak Kategori VI.Pasal 385(1) Setiap orang yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yangmengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup,dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun danpidana denda paling banyak Kategori IV.(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan orang mati atau luka berat, pembuat tindak pidanadipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun danpidana denda paling banyak Kategori IV.96


Paragraf 2Memasukkan Bahan ke dalam Air yang MembahayakanNyawa atau KesehatanPasal 386(1) Setiap orang yang memasukkan suatu bahan ke dalam sumur,pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan air minum untukumum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan oranglain, padahal mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapatmengakibatkan air menjadi bahaya bagi nyawa atau kesehatanorang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahundan paling lama 12 (dua belas) tahun.(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidanadipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun danpaling lama 15 (lima belas) tahun.Pasal 387(1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bahanmasuk ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalamkelengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh ataubersama-sama dengan orang lain, yang mengakibatkan air menjadiberbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dipidana denganpidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda palingbanyak Kategori IV.(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidanadipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV.Paragraf 3Memasukkan Bahan ke Tanah, Udara, dan Air Permukaan yangMembahayakan Nyawa atau KesehatanPasal 388(1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan suatubahan di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalamair permukaan, padahal diketahui atau sangat beralasan untukdiduga bahwa perbuatan tersebut dapat membahayakan kesehatanumum atau nyawa orang lain, dipidana dengan pidana penjarapaling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkanmatinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidanadengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan palinglama 15 (lima belas) tahun.97


Pasal 389(1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatubahan masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara, atau kedalam air permukaan, yang mengakibatkan bahaya bagi kesehatanumum atau nyawa orang lain, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyakKategori IV.(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidanadipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV.Bagian KesembilanPerbuatan yang Membahayakan Nyawa atau KesehatanParagraf 1Penyebaran Bahan yang Membahayakan Nyawa dan KesehatanPasal 390(1) Setiap orang yang menjual, menyerahkan, menawarkan, ataumembagi-bagikan suatu bahan, padahal diketahui atau patutdiduga bahwa bahan tersebut dapat membahayakan nyawa ataukesehatan orang dan sifat bahaya bahan tersebut tidakdiberitahukan kepada pembeli atau yang memperolehnya, dipidanadengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidanadipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.(3) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dapat dirampas.Pasal 391(1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bahanyang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain, dijual,diserahkan, ditawarkan atau dibagikan tanpa diketahui sifatbahaya bahan tersebut oleh pembeli atau yang memperolehnya,dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV.(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidanadipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV.(3) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dapat dirampas.98


Pasal 392Setiap orang yang menjual, menawarkan, menyerahkan,membagi-bagikan, atau mempunyai persediaan untuk dijual ataudibagi-bagikan makanan atau minuman yang palsu atau yang busuk,atau air susu hewan yang sakit atau yang dapat merugikan kesehatan,atau daging hewan yang dipotong karena sakit atau mati bukan karenadisembelih, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.Paragraf 2Transplantasi Organ TubuhPasal 393Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan tujuan komersialdalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuhatau transfusi darah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.BAB IXTINDAK PIDANA TERHADAP HAK ASASI MANUSIABagian KesatuGenosidaPasal 394(1) Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup,atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama20 (dua puluh) tahun, setiap orang yang dengan maksudmenghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagiankelompok bangsa, ras, etnis, atau agama melakukan perbuatan:a. membunuh anggota kelompok tersebut;b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadapanggota kelompok;c. menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkankelompok tersebut musnah secara fisik baik seluruhatau sebagiannya;d. memaksakan cara-cara yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok tersebut; ataue. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentuke kelompok lain.(2) Setiap orang yang melakukan percobaan dan pembantuanuntuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dipidana dengan pidana yang sama.Bagian KeduaTindak Pidana KemanusiaanPasal 395(1) Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup,atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling99


lama 20 (dua puluh) tahun, setiap orang yang melakukan salahsatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yangmeluas atau sistemik yang diketahuinya bahwa serangan tersebutditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:a. pembunuhan;b. pemusnahan;c. perbudakan;d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisiklain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas atauketentuan pokok hukum internasional;f. penyiksaan;g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa,pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau sterilisasi secarapaksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atauperkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras,kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasanlain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarangmenurut hukum internasional;i. penghilangan orang secara paksa;j. kejahatan apartheid; atauk. perbuatan lain tidak manusiawi yang mempunyai sifat samadengan perbuatan untuk menimbulkan penderitaan mentalmaupun fisik yang berat.(2) Setiap orang yang melakukan percobaan atau pembantuan untukmelakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dipidana dengan pidana yang sama.Bagian KetigaTindak Pidana dalam Masa Perang atau Konflik BersenjataPasal 396Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, ataupidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun, setiap orang yang pada masa perang atau konflikbersenjata melakukan pelanggaran berat terhadap orang atau hartakekayaan yang dilindungi berdasarkan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Konvensi Jenewa, berupa:a. pembunuhan;b. penyiksaan atau perlakuan tidak berperikemanusiaan termasukpercobaan biologis;c. menyebabkan penderitaan berat atau mencederai berat tubuh ataukesehatan;d. perusakan dan pengambilan secara besar-besaran harta kekayaan,yang tidak dibenarkan oleh keperluan militer dan dilakukan secaratidak sah dan secara tidak bermoral;e. memaksa tahanan perang atau orang yang dilindungi lainnyauntuk bekerja dalam pasukan musuh;100


f. merampas hak para tahanan perang atau orang yang dilindungilainnya dari haknya untuk memperoleh pengadilan yang adil dandiakui;g. pengusiran atau deportasi, pemindahan, atau perampasankemerdekaan secara tidak sah; atauh. penyanderaan.Pasal 397Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, ataupidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun, setiap orang yang melakukan pelanggaran berat lainnyaterhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjatainternasional, dalam kerangka hukum internasional, berupa:a. melakukan penyerangan terhadap kelompok penduduk sipil atauorang sipil perorangan yang tidak terlibat langsung dalampermusuhan;b. melakukan penyerangan terhadap objek-objek sipil, yaitu objekobjekyang bukan merupakan sasaran militer;c. melakukan penyerangan terhadap personil, instalasi, material, unitatau kendaraan yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan ataumisi perdamaian sesuai dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, selama mereka mempunyai hak untuk memberikanperlindungan terhadap orang-orang sipil atau objek-objek sipilmenurut hukum internasional tentang konflik bersenjata;d. melakukan penyerangan yang diketahuinya bahwa serangantersebut menyebabkan kematian atau luka terhadap orang-orangsipil atau kerusakan terhadap objek-objek sipil atau kerusakanyang hebat, meluas, dan berjangka panjang terhadap lingkunganhidup yang berkelebihan dalam kaitannya dengan keuntunganmiliter yang bersifat nyata dan langsung yang diantisipasi;e. menyerang atau melakukan pemboman, dengan cara apapun,terhadap kota, desa, tempat pemukiman, gedung, kawasandemiliterisasi, atau kawasan-kawasan yang tidak dipertahankandan bukan merupakan sasaran militer;f. membunuh atau melukai orang yang sudah tidak ikut berperanglagi karena luka, sakit dan ditahan, termasuk peserta perang yangtelah meletakan senjatanya atau tidak lagi memiliki alat untukmempertahankan diri yang telah menyerah atas kehendak sendiri;g. menyalahgunakan bendera gencatan senjata, bendera atau lencanadan seragam militer musuh atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, atauemblem khusus Konvensi Jenewa dan tanda-tanda perlindunganlain yang diakui oleh hukum internasional, yang mengakibatkankematian atau luka berat;h. pemindahan, baik secara langsung maupun tidak langsungpenduduk sipil oleh kekuasaan pendudukan dari wilayahnyasendiri ke wilayah yang diduduki, atau pengusiran ataupemindahan seluruh atau sebagian penduduk dari wilayah yangdiduduki ke luar wilayah tersebut;101


i. melakukan penyerangan terhadap bangunan-bangunan untukkeperluan ibadah, pendidikan, seni, ilmu pengetahuan, atau tujuanamal, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat-tempatdimana orang sakit dan luka dikumpulkan, dengan ketentuanbahwa bangunan-bangunan tersebut bukan merupakan sasaranmiliter;j. menjadikan sebagai objek orang-orang yang berada dalampengawasan pihak lawan untuk dijadikan objek pemotongan ataumutilasi fisik atau pengobatan atau percobaan ilmiah, yang tidakdapat dibenarkan baik oleh kedokteran, kedokteran gigi maupunrumah sakit terhadap orang tersebut, atau dilakukan untukkepentingannya yang menyebabkan kematian atau secara seriusmembahayakan kesehatan orang atau orang-orang tersebut,termasuk pengambilan jaringan atau organ untuk tujuanpencangkokan orang tersebut.k. membunuh atau melukai secara curang orang-orang atau tentaradari pihak musuh;l. menyatakan tidak akan memberikan pengampunan;m. menghancurkan atau menyita harta kekayaan musuh, kecualipenghancuran atau penyitaan tersebut secara sangat mendesakdiminta untuk dilakukan guna keperluan perang;n. menyatakan dalam pengadilan, penghapusan, penundaan, ataupenolakan hak dan tindakan para warga negara dari pihak musuh;o. memaksa para warga dari pihak musuh untuk ikut berperangmelawan negaranya sendiri, walaupun warga tersebut terikatsebagai tentara bayaran sebelum perang tersebut dimulai;p. menjarah kota atau tempat walaupun dilakukan dalampenyerangan;q. menggunakan racun atau senjata-senjata beracun;r. menggunakan gas yang menyesakkan nafas, gas beracun atau gaslainnya, dan segala cairan, material, atau perlengkapan yangsemacam;s. menggunakan peluru yang meluas atau merata di dalam badanmanusia seperti peluru dengan suatu selubung keras yang tidakseluruhnya mencakup inti atau ditembus dengan irisan;t. menggunakan senjata, proyektil, dan material atau cara-caraberperang yang secara alamiah menyebabkan luka yang berlebihanatau penderitaan yang tidak perlu atau yang bersifat tidak pandangbulu yang melanggar hukum internasional tentang konfilkbersenjata yang secara luas dilarang;u. kekejaman terhadap martabat perorangan, khususnya tindakantidakanyang menghina dan merendahkan;v. memperkosa, memperbudak secara seksual, pelacuran paksa,penghamilan paksa, sterilisasi paksa, atau suatu bentuk lainkekerasan seksual yang berupa pelanggaran berat terhadapKonvensi Jenewa;w. mendayagunakan kehadiran penduduk sipil atau orang-orang yangdilindungi untuk mempertahankan tempat-tempat tertentu, area,atau pasukan militer yang kebal dari operasi militer;102


x. memerintahkan penyerangan terhadap bangunan, material, unitmedis dan angkutan, dan personil dengan menggunakan emblememblemkhusus dari Konvensi Jenewa dari hukum internasional;y. menggunakan penderitaan penduduk sipil sebagai suatu caraperang melalui pencabutan atau penghilangan objek-objek yangsangat dibutuhkan terhadap kehidupan mereka, termasukmerintangi penyediaan pertolongan sebagaimana ditentukan olehKonvensi Jenewa;z. wajib militer dan mendaftar anak-anak di bawah usia 15 (limabelas) tahun ke dalam angkatan bersenjata nasional ataumenggunakan mereka untuk berperan serta secara aktif dalampeperangan;aa. menunda pemulangan atau repatriasi tawanan perang atau orangsipil secara tidak sah; ataubb. praktek-praktek yang tidak manusiawi dan merendahkan derajat,termasuk kekejaman terhadap martabat manusia yang didasarkanpada diskriminasi ras dan praktek-praktek apartheid.Pasal 398Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, ataupidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun, setiap orang yang dalam konflik bersenjata yang tidakbersifat internasional melakukan pelanggaran berat terhadap orangorangyang tidak terlibat secara aktif dalam peperangan termasukanggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata karenasakit, luka, ditahan atau karena sebab lain sebagaimana dimaksuddalam Konvensi Jenewa, berupa:a. kekerasan terhadap kehidupan dan orang khususnya pembunuhandalam segala bentuknya, mutilasi, tindakan kejam dan penyiksaan;b. kekejaman terhadap martabat pribadi khususnya penghinaan dantindakan merendahkan;c. penyanderaan; ataud. penerapan pidana dan pelaksanaan pidana mati tanpa adanyaproses peradilan sebelumnya yang sah, yang memberikan segalajaminan yudisial yang diperlukan dalam proses peradilan yang adil.Pasal 399Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, ataupidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun, setiap orang yang dalam konflik bersenjata yang tidakbersifat internasional melakukan pelanggaran berat terhadap hukumdan kebiasaan yang berlaku dalam kerangka hukum internasional,berupa:a. memerintahkan serangan terhadap penduduk sipil atau terhadapseorang sipil yang tidak terlibat langsung dalam perang;b. memerintahkan serangan terhadap bangunan-bangunan, material,unit-unit medis dan angkutan dan personil yang menggunakanlambang khusus Konvensi Jenewa sesuai dengan hukuminternasional;103


c. memerintahkan serangan terhadap personil, instalasi, material,unit-unit atau kendaraan yang terlibat dalam suatu bantuankemanusiaan atau misi perdamaian atas dasar piagam PerserikatanBangsa-Bangsa;d. memerintahkan serangan terhadap bangunan yang digunakanuntuk kepentingan agama, pendidikan, seni, tujuan ilmupengetahuan dan amal, monumen bersejarah, rumah sakit, dantempat-tempat dimana orang-orang yang sakit dan luka-lukadikumpulkan di luar kepentingan untuk tujuan militer;e. penjarahan kota-kota dan tempat-tempat juga apabila dilakukandalam rangka serangan;f. memperkosa, melakukan perbudakan seksual, pemaksaanpelacuran, pemaksaan kehamilan, pemaksaan sterilisasi, danbentuk-bentuk lain kekerasan seksual yang merupakanpelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa;g. wajib militer dan mendaftar anak-anak di bawah umur 15 (limabelas) tahun sebagai anggota angkatan bersenjata danmenggunakannya untuk berperan serta aktif dalam peperangan;h. memerintahkan pemindahan penduduk sipil dengan alasan-alasanyang berkaitan dengan konflik, kecuali keamanan dari penduduksipil terkait atau demi kepentingan yang diwajibkan atas dasaralasan militer;i. membunuh atau melukai secara curang peserta perang musuh;j. menyatakan tidak ada pengampunan yang akan diberikan;k. menjadikan orang-orang yang berada dalam kekuasaan pihak lainyang terlibat konflik sebagai sasaran mutilasi fisik atau percobaanmedis atau ilmiah yang tidak dapat dibenarkan baik atas tindakanmedis, pemeliharaan gigi, rumah sakit terhadap yang bersangkutanmaupun atas dasar kepentingannya, dan yang menyebabkankematian atau bahaya yang besar terhadap kesehatan arang atauorang-orang tersebut; ataul. merusak atau merampas kekayaan dari musuh tanpa alasanalasanyang diperlukan dalam rangka konflik.Pasal 400(1) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindaksebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadaptindak pidana yang berada dalam yurisdiksi pengadilan hak asasimanusia, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawahkomando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawahkekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidanatersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendaliansecara patut, yaitu:a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atauberdasarkan keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwapasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukanpelanggaran hak asasi manusia yang berat; danb. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukantindakan dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya104


untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut ataumenyerahkan pembuatnya kepada pejabat yang berwenanguntuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.(2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya bertanggungjawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yangberat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawahkekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasantersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannyasecara patut dan benar, yakni:a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikaninformasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahansedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hakasasi manusia yang berat dan;b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak yangdiperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untukmencegah atau menghentikan perbuatan tersebut ataumenyerahkan pembuatnya kepada pejabat yang berwenanguntuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.(3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalamPasal 394.Pasal 401(1) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 394, Pasal 395 atau Pasal 396 berdasarkanperintah atasan dapat dipidana kecuali:a. perintah itu merupakan kewajiban hukum yang harusdipatuhinya sebagai bawahan;b. perintah itu diyakininya dengan itikad baik telah diberikandengan sah; atauc. perintah itu tidak secara jelas melawan hukum.(2) Perintah untuk melakukan genosida atau tindak pidanakemanusiaan dipandang secara jelas bersifat melawan hukum.Pasal 402Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396, Pasal 397, Pasal398, dan Pasal 399 tidak dapat diterapkan terhadap situasi yangberkaitan dengan gangguan dan ketegangan internal, sepertikerusuhan, tindakan kekerasan yang bersifat terpisah dan sporadisatau perbuatan lain yang mempunyai sifat yang sama.Pasal 403Ketentuan mengenai daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal145 huruf c tidak berlaku bagi Pasal 394, Pasal 395, dan Pasal 396.105


Bagian KeempatPenyiksaanPasal 404Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun danpaling lama 20 (dua puluh) tahun setiap pejabat publik atau orangoranglain yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi atausetiap orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuanseorang pejabat publik, yang melakukan perbuatan yang menimbulkanpenderitaan atau rasa sakit yang berat, baik fisik maupun mentalterhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh dari orangtersebut atau pihak ketiga informasi atau pengakuan, menjatuhkanpidana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya atau dicurigaitelah dilakukan atau dengan tujuan untuk melakukan intimidasi ataumemaksa orang-orang tersebut atau atas dasar suatu alasandiskriminasi dalam segala bentuknya.BAB XTINDAK PIDANA TERHADAP KEKUASAAN UMUMDAN LEMBAGA NEGARABagian KesatuPenghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga NegaraPasal 405Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghinakekuasaan umum atau lembaga negara yang berakibat terjadinyakeonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara palinglama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.Pasal 406Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkantulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum ataumemperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yangberisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara,dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebihdiketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.Bagian KeduaTindak Pidana terhadap Pegawai NegeriParagraf 1Pemaksaan terhadap Pegawai NegeriPasal 407Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasanmemaksa seorang pegawai negeri untuk melakukan perbuatan atautidak melakukan perbuatan dalam jabatannya yang sah, dipidana106


dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana dendapaling banyak Kategori IV.Pasal 408Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasanmelawan seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas yangsah atau orang yang menurut kewajiban berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan atau atas permintaan seorang pegawainegeri memberi bantuan kepadanya, dipidana karena melakukanperlawanan terhadap pejabat, dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.Pasal 409Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 danPasal 408, dipidana dengan :a. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana dendapaling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkanorang luka;b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana dendapaling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkanorang luka berat; atauc. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatantersebut mengakibatkan matinya orang.Pasal 410(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 danPasal 408, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama,maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjarapaling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyakKategori IV.(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dipidana dengan:a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatantersebut mengakibatkan orang luka;b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatantersebut mengakibatkan orang luka berat; atauc. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jikaperbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.Paragraf 2Pengabaian terhadap Perintah Pejabat yang Berwenang danPegawai NegeriPasal 411Setiap orang yang tidak menurut perintah atau petunjuk pejabatyang berwenang yang diberikan untuk mencegah terjadinya kecelakaandan menghindarkan kemacetan lalu lintas umum sewaktu ada pesta,pawai, atau keramaian semacam itu, dipidana dengan pidana dendapaling banyak Kategori I.107


Pasal 412Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang:a. tidak menaati perintah atau permintaan seorang pegawai negeriyang ditugaskan berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku untuk mengawasi sesuatuatau yang ditugaskan atau diberi wewenang untuk menyidik ataumemeriksa tindak pidana; ataub. mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakanuntuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri.Pasal 413Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II setiap orangyang:a. membuat gaduh dalam sidang pengadilan atau di tempat pejabatyang sedang menjalankan tugas yang sah di muka umum dan tidakpergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atasnama petugas yang berwenang; ataub. membuat gaduh di dekat ruang sidang pengadilan pada saat sidangberlangsung dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga)kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang.Pasal 414Setiap orang yang berkerumun atau berkelompok yang dapatmenimbulkan kekacauan dan tidak pergi sesudah diperintahkansampai 3 (tiga) kali oleh pejabat yang berwenang atau atas namanya,dipidana karena ikut perkelompokan dengan pidana denda palingbanyak Kategori II.Pasal 415Setiap orang yang tidak memenuhi perintah pejabat yang berwenanguntuk menyerahkan surat-surat yang dianggap palsu atau dipalsukanatau yang harus dipakai untuk dibandingkan dengan surat lain yangdiduga palsu atau dipalsukan atau yang kebenarannya disangkal atautidak diakui, dipidana dengan:a. pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana dendapaling banyak Kategori II, bagi perkara pidana; ataub. pidana denda paling banyak Kategori II, bagi perkara lain.Pasal 416Setiap orang yang dinyatakan pailit atau dinyatakan dalam keadaantidak mampu membayar utang, atau menjadi istri atau suami dariorang yang mengadakan perjanjian penguasaan bersama atas hartabawaan, hadiah dan warisan masing-masing, atau sebagai pengurusatau komisaris suatu perseroan, kongsi atau yayasan yang telahdinyatakan pailit, yang tidak hadir setelah dipanggil secara sahberdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memberikanketerangan, atau tidak mau memberikan keterangan yang diminta,108


atau memberikan keterangan yang tidak benar, dipidana denganpidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda palingbanyak Kategori III.Pasal 417Setiap orang yang mempergunakan suatu hak, yang diketahuinyabahwa hak tersebut telah dicabut berdasarkan putusan pengadilan,dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori II.Pasal 418Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I, setiap orangyang tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap atau dalam halyang diizinkan tidak menyuruh wakilnya menghadap, jika:a. dipanggil di muka hakim untuk didengar karena sebagai keluargasedarah atau keluarga semenda, suami atau istri, wali atau walipengawas, pengampu atau pengampu pengawas dalam perkaraorang yang akan ditaruh atau yang sudah ditaruh di bawahpengampuan atau dalam perkara orang yang akan dimasukkanatau sudah dimasukkan di rumah sakit jiwa;b. dipanggil di muka Balai Harta Peninggalan atau atas permintaanBalai Harta Peninggalan tersebut, di muka pejabat yang berwenanguntuk didengar dalam perkara orang yang akan ditaruh atau yangsudah ditaruh di bawah pengampuan; atauc. dipanggil di muka Dewan Perwalian atau atas permintaan DewanPerwalian tersebut, di muka pejabat yang berwenang untukdidengar dalam perkara orang yang belum dewasa.Pasal 419(1) Setiap orang yang pada waktu ada bahaya bagi keamanan umumterhadap orang atau barang atau pada waktu orang tertangkaptangan melakukan tindak pidana, menolak memberikanpertolongan yang diminta oleh kekuasaan umum, padahalpertolongan tersebut dapat diberikan tanpa membahayakan dirinyasecara langsung, dipidana dengan pidana denda paling banyakKategori I.(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakberlaku bagi orang yang menolak permintaaan pertolongan padasaat orang tertangkap tangan melakukan tindak pidana karenahendak menghindarkan dirinya dari bahaya penuntutan atau salahseorang keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atauderajat kedua atau ketiga garis lurus ke samping atau dari suamiatau istri, atau bekas suami atau istrinya.109


Paragraf 3Pengabaian terhadap Wajib Bela NegaraPasal 420(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :a. membuat atau menyuruh orang lain membuat dirinya tidakmampu untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksuddalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945; ataub. atas permintaan orang lain membuat orang lain tersebut tidakmampu memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalamPasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bmengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidanadipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV.Paragraf 4Perusakan Maklumat NegaraPasal 421Setiap orang yang secara melawan hukum merobek, membuat tidakdapat dibaca, atau merusak maklumat yang diumumkan atas namapejabat yang berwenang atau berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku dengan maksud untuk mencegahatau menyulitkan orang mengetahui isi maklumat tersebut, dipidanadengan pidana denda paling banyak Kategori II.Paragraf 5Laporan atau Pengaduan PalsuPasal 422Setiap orang yang melaporkan atau mengadukan kepada pejabat yangberwenang bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, padahal diketahuibahwa tindak pidana tersebut tidak terjadi, dipidana dengan pidanapenjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyakKategori II.Paragraf 6Penggunaan Kepangkatan, Gelar, dan Tanda KebesaranPasal 423Setiap orang yang secara melawan hukum mengenakan tandakepangkatan yang bukan haknya, melakukan perbuatan jabatan yangtidak dijabatnya, atau melakukan perbuatan jabatan yang sementaradihentikan baginya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.110


Pasal 424Setiap orang yang secara melawan hukum mengenakan tandakebesaran yang berhubungan dengan pangkat, jabatan, atau gelar yangbukan haknya, dipidana dengan pidana denda paling banyakKategori II.Paragraf 7Perusakan Bukti Surat untuk Kepentingan Jabatan UmumPasal 425(1) Setiap orang yang memecahkan, meniadakan, atau merusaksegel yang ditempatkan pada barang yang disegel oleh atau atasnama pejabat yang berwenang atau dengan cara lain membatalkanpenutupan segel dari barang yang disegel tersebut, dipidana denganpidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda palingbanyak Kategori IV.(2) Penyimpan barang yang disegel yang melakukan, membiarkandilakukan, atau membantu melakukan perbuatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara palinglama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terjadikarena kealpaan penyimpan, maka pembuat tindak pidanadipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori II.Pasal 426Setiap orang yang menghancurkan, merusak, membuat tidak dapatdipakai lagi atau menghilangkan barang yang digunakan untukmeyakinkan atau dijadikan bukti bagi pejabat yang berwenang, akta,surat atau register yang secara tetap atau untuk sementara waktudisimpan atas perintah pejabat yang berwenang atau yang diserahkankepada pejabat atau kepada orang lain untuk kepentingan jabatanumum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahunatau pidana denda paling banyak Kategori IV.Pasal 427Setiap orang yang secara melawan hukum berbuat sesuatu sehinggasurat atau barang tidak sampai ke alamat, membuka atau merusaksurat atau barang lain yang telah diserahkan kepada kantor pos atautelah dimasukkan ke dalam kotak pos atau diserahkan kepadapengantar surat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.Pasal 428Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334,Pasal 425 , Pasal 426, dan Pasal 427 masuk ke tempat terjadinyatindak pidana dilakukan atau dapat mencapai benda tersebut111


dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memanjat, memakaianak kunci palsu, berdasarkan perintah palsu atau karena memakaipakaian dinas palsu maka pidananya dapat dilipatkan 2 (dua) kali.Bagian KetigaDisersi, Pemberontakan, dan PembangkanganTentara Nasional IndonesiaPasal 429Setiap orang yang dalam masa damai, menganjurkan anggota TentaraNasional Indonesia yang sedang dalam dinas aktif untuk melarikan diridengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hurufb, atau memudahkan pelarian dengan salah satu cara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.Pasal 430Setiap orang yang dalam masa damai menganjurkan supaya adahuru-hara atau pemberontakan di kalangan Tentara NasionalIndonesia dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal21 huruf b, atau memudahkan huru-hara atau pemberontakandengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.Bagian KeempatPenyalahgunaan Surat Pengangkutan TernakPasal 431Setiap orang yang dalam pengangkutan ternak diwajibkan memakaisurat jalan memakai surat jalan yang diberikan untuk ternak lain,dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.Bagian KelimaTindak Pidana IrigasiPasal 432Setiap orang yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pejabatyang berwenang dan yang telah diumumkan tentang pemakaian danpembagian air dari bangunan pengairan atau bangunan irigasi bagikepentingan umum, dipidana dengan pidana denda paling banyakKategori I.Bagian KeenamPenggandaan Surat Resmi Negara Tanpa IzinPasal 433(1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II, setiaporang yang tanpa izin pejabat yang berwenang :112


a. membuat salinan atau mengambil petikan dari surat resminegara atau badan pemerintah, yang diperintahkan olehkekuasaan umum untuk dirahasiakan;b. mengumumkan seluruh atau sebagian surat-surat sebagaimanadimaksud pada huruf a; atauc. mengumumkan keterangan yang tercantum dalam suratsebagaimana dimaksud pada huruf a, padahal diketahui ataupatut diduga keterangan tersebut harus dirahasiakan.(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakdapat dipidana, jika perintah untuk merahasiakan diberikannyata-nyata karena alasan lain daripada kepentingan dinas ataukepentingan umum.BAB XITINDAK PIDANA SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSUPasal 434(1)Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan harus memberikan keterangan di atassumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum,memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisanmaupun tulisan, olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang khususditunjuk untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,dan/atau huruf d.(3) Disamakan dengan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah janji atau pernyataan yang menguatkan yang diharuskanberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku atau yang menjadi pengganti sumpah.BAB XIITINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTASPasal 435Setiap orang yang memalsu atau meniru mata uang atau uang kertasyang dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untukmengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dantidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.Pasal 436Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun danpaling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang :a. mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan olehnegara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang asli113


dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atauyang pada waktu diterimanya diketahui palsu atau dipalsu; ataub. menyimpan, membawa, atau memasukkan ke wilayah negaraRepublik Indonesia mata uang atau uang kertas yang palsu ataudipalsukan dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruhmengedarkan sebagai uang asli atau tidak dipalsu;Pasal 437Setiap orang yang mengurangi nilai mata uang dengan maksud untukmengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang yang dikuranginilainya, dipidana karena merusak mata uang, dengan pidana penjarapaling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.Pasal 438Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun danpaling lama 12 (dua belas) tahun, setiap orang yang:a. mengedarkan mata uang yang nilainya dikurangi ataumengedarkan mata uang yang pada waktu diterimanya diketahuibahwa mata uang tersebut rusak, sebagai mata uang yang tidakrusak; ataub. menyimpan, memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesiamata uang sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan maksudmengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai mata uangyang tidak rusak.Pasal 439Setiap orang yang mengedarkan mata uang yang tidak asli, dipalsuatau dirusak, atau mengedarkan uang kertas negara atau bank yangpalsu atau dipalsu, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 436 dan Pasal438, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori II.Pasal 440Setiap orang yang membuat atau mempunyai persediaan bahan ataubenda yang diketahuinya bahwa bahan atau benda tersebut digunakanatau akan digunakan untuk meniru, memalsu, atau mengurangi nilaimata uang, meniru, atau memalsu uang kertas negara atau bank,dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV.Pasal 441(1)Setiap orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang menyimpanatau memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesiakeping-keping atau lembaran perak, baik yang ada cap maupuntidak, atau yang sudah mempunyai cap diulangi lagi capnya, atauyang setelah dikerjakan sedikit dapat dianggap sebagai mata uang,padahal nyata-nyata tidak digunakan sebagai perhiasan atau tandaperingatan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.114


(2) Setiap orang yang membuat, mengedarkan, atau menyediakanuntuk dijual atau diedarkan, atau membawa masuk ke wilayahnegara Republik Indonesia barang cetakan, potongan logam ataubenda lain yang menyerupai uang kertas atau uang kertas bankatau mata uang, atau yang menyerupai emas atau perak yangmemakai cap negara, menyerupai meterai, atau pos segel, dipidanadengan pidana denda paling banyak Kategori I.Pasal 442(1) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435,Pasal 436, Pasal 437, atau Pasal 438 dapat dijatuhi pidanatambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.(2) Mata uang yang palsu, dipalsu atau dirusak, uang kertas negaraatau bank yang palsu atau dipalsu, bahan-bahan ataubenda-benda yang menurut sifatnya digunakan untuk meniru,memalsu, atau mengurangi nilai mata uang atau uang kertas yangdigunakan untuk melakukan tindak pidana atau menjadi pokokdalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dirampas.BAB XIIITINDAK PIDANA PEMALSUAN METERAI, SEGEL,CAP NEGARA, DAN MEREKBagian KesatuPemalsuan MeteraiPasal 443Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:a. meniru atau memalsu meterai yang dikeluarkan oleh PemerintahRepublik Indonesia dengan maksud untuk memakai ataumenyuruh orang lain memakai meterai tersebut sebagai meteraiasli, tidak dipalsu, atau sah; ataub. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a,membuat meterai dengan menggunakan cap asli secara melawanhukum.Pasal 444Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:a. menghilangkan tanda yang gunanya untuk menunjukkan suatumeterai tidak dapat dipakai lagi pada meterai Pemerintah RepublikIndonesia yang telah dipakai dengan maksud untuk memakai ataumenyuruh orang lain memakainya seolah-olah meterai tersebutbelum dipakai;115


. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a,menghilangkan tanda tangan, ciri, atau tanda saat dipakainyameterai pemerintah Republik Indonesia yang telah dipakai sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakuharus dibubuhkan di atas atau pada meterai tersebut; atauc. memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyaipersediaan untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah negaraRepublik Indonesia meterai yang tandanya, tanda tangannya, ciri,atau tanggal dipakainya dihilangkan, seolah-olah meterai tersebutbelum dipakai.Bagian KeduaPemalsuan dan Penggunaan Cap Negara dan Tera NegaraPasal 445(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :a. membubuhi barang-barang emas atau perak dengan capnegara yang palsu atau tanda keahlian menurut Undang-Undang yang palsu atau memalsu cap atau tanda ahli denganmaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai,seolah-olah cap tersebut asli atau tidak dipalsu;b. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud padahuruf a, membubuhi barang-barang emas atau perak dengancap negara atau tanda dengan menggunakan cap asli secaramelawan hukum; atauc. menambah atau memindahkan cap negara yang asli atautanda keahlian menurut undang-undang pada barang emasatau perak yang lain daripada yang semula dibubuhi cap atautanda tersebut, dengan maksud untuk memakai atau menyuruhorang lain memakai, seolah-olah cap atau tanda tersebut sejaksemula sudah ada pada barang tersebut.(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakimsebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c.Pasal 446(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :a. membubuhi barang yang wajib ditera atau atas permintaanyang berkepentingan diizinkan untuk ditera lagi dengan tandatera Republik Indonesia yang palsu;b. memalsu tanda tera asli dengan maksud untuk memakai ataumenyuruh orang lain memakai benda tersebut seolah-olahtanda teranya asli atau tidak dipalsu;c. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud pada hurufa atau huruf b, membubuhi tanda tera pada barang tersebutdengan cap yang asli secara melawan hukum; atau116


d. memberi, menambah, atau memindahkan tanda tera RepublikIndonesia yang asli pada barang lain dari pada yang semuladibubuhi tanda tera tersebut, dengan maksud memakai ataumenyuruh orang lain memakainya seolah-olah tanda teratersebut sejak semula sudah ada pada barang tersebut.(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakimsebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c.Pasal 447(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :a. memalsu ukuran, takaran, anak timbangan, atau timbangansetelah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakaiatau menyuruh orang lain memakainya seolah-olah asli atautidak dipalsu; ataub. memakai ukuran, takaran, anak timbangan, atau timbanganyang dipalsu, seolah-olah asli atau tidak dipalsu.(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakimsebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c.Pasal 448(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun ataupidana pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:a. menghilangkan tanda batal pada barang yang ditera, denganmaksud hendak memakai barang tersebut seolah-olah tidakdibatalkan; ataub. memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan atau mempunyaipersediaan untuk dijual, suatu benda yang dihilangkantanda pembatalannya seolah-olah benda tersebut tidakdibatalkan.(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakimsebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c.Bagian KetigaPemalsuan dan Penggunaan Merek DagangPasal 449(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:a. membubuhi merek dagang lain secara palsu selain sebagaimanadimaksud dalam Pasal 445 dan Pasal 446, sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan harus atau bolehdibubuhkan pada barang atau bungkusnya atau memalsukanmerek yang asli dengan maksud untuk memakai ataumenyuruh orang lain memakai barang tersebut seolah-olahmereknya asli atau tidak dipalsu;117


. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud padahuruf a, membubuhi merek pada barang atau bungkusnyadengan memakai cap yang asli secara melawan hukum; atauc. memakai merek asli untuk barang atau bungkusnya, padahalmerek tersebut bukan untuk barang atau bungkus tersebut,dengan maksud untuk memakainya seolah-olah merek tersebutditentukan untuk barang itu.(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d.Bagian KeempatPengedaran Meterai, Cap, atau Merek yang DipalsuPasal 450Dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443,Pasal 445, Pasal 446, dan Pasal 449 menurut perbedaan yangditentukan dalam pasal-pasal tersebut, setiap orang yang memakai,menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untukdijual atau memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia:a. meterai, cap, atau merek yang tidak asli, dipalsu atau dibuat secaramelawan hukum seolah-olah asli, tidak dipalsu, dan dibuat secaratidak melawan hukum; ataub. benda-benda yang dibubuhi meterai, cap, atau merek sebagaimanadimaksud pada huruf a, seolah-olah benda-benda tersebut asli,tidak dipalsu dan dibuat secara tidak melawan hukum.Pasal 451(1) Setiap orang yang menyimpan bahan atau benda yang diketahuidigunakan atau akan digunakan untuk melakukan salah satutindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443 dipidanadengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidanadenda paling banyak Kategori IV.(2) Bahan atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas.BAB XIVTINDAK PIDANA PEMALSUAN SURATBagian KesatuPemalsuan SuratPasal 452Dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiaporang yang:a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapatmenimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atauyang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksuduntuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan118


seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan surattersebut dapat menimbulkan kerugian; ataub. menggunakan surat yang isinya tidak benar atau dipalsu,seolah-olah benar atau tidak palsu, jika penggunaan surat tersebutdapat menimbulkan kerugian.Pasal 453Dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara palinglama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang:a. membuat secara tidak benar atau memalsu:1. akta otentik;2. surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara ataubagiannya atau dari suatu lembaga umum;3. saham, surat utang, sertifikat saham, sertifikat utang darisuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau persekutuan;4. talon, tanda bukti dividen atau tanda bukti bunga salah satusurat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 atautanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surattersebut;5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan gunadiedarkan;6. surat keterangan mengenai hak atas tanah; atau7. surat-surat berharga lainnya.b. menggunakan surat-surat sebagaimana dimaksud pada huruf a,yang isinya tidak benar atau dipalsu, jika penggunaan surattersebut dapat menimbulkan kerugian.Pasal 454(1)Setiap orang yang menyimpan bahan atau alat yang diketahuidigunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 453 huruf a, dipidana dengan pidana penjara palinglama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.(2) Bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas.Bagian KeduaKeterangan Palsu dalam Akta OtentikPasal 455Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:a. memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentikmengenai suatu hal yang kebenarannya seharusnya dinyatakanoleh akta tersebut, dengan maksud untuk menggunakan ataumenyuruh orang lain menggunakan seolah-olah keterangantersebut sesuai dengan yang sebenarnya, jika penggunaan tersebutdapat menimbulkan kerugian; ataub. menggunakan akta sebagaimana dimaksud pada huruf a,seolah-olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya, jika penggunaantersebut dapat menimbulkan kerugian.119


Bagian KetigaPemalsuan terhadap Surat KeteranganPasal 456(1) Dokter yang memberi surat keterangan palsu tentang ada atautidak ada penyakit, kelemahan, atau cacat, dipidana denganpidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana dendapaling banyak Kategori IV.(2) Jika keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikandengan maksud untuk memasukkan atau menahan seseorang kedalam rumah sakit jiwa, dipidana dengan pidana penjara palinglama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyakKategori V.(3) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlakujuga bagi setiap orang yang memakai surat keterangan palsutersebut seolah-olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya.Pasal 457Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:a. membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan tentangada atau tidak ada penyakit, kelemahan, atau cacat, denganmaksud untuk menyesatkan pejabat yang berwenang ataupenanggung asuransi; ataub. dengan maksud untuk menyesatkan pejabat yang berwenangatau penanggung asuransi mempergunakan surat keteranganyang tidak benar atau dipalsu, seolah-olah surat tersebut benaratau tidak palsu.Pasal 458Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidanadenda paling banyak Kategori III, setiap orang yang:a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat keterangantidak pernah terlibat peristiwa kriminal, kecakapan, tidak mampusecara finansial, kecacatan, atau keadaan lain, dengan maksuduntuk mempergunakan atau menyuruh orang lainmenggunakannya supaya diterima dalam pekerjaan atau supayamenimbulkan kemurahan hati dan pertolongan; ataub. menggunakan surat keterangan yang tidak benar atau palsusebagaimana dimaksud pada huruf a, seolah-olah surat tersebutbenar atau tidak palsu.Pasal 459Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidanadenda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat jalan pasporperjalanan Republik Indonesia atau surat perjalanan RepublikIndonesia atau surat lain sebagai penggantinya, kartu keamanan,surat perintah jalan atau surat yang diberikan sesuai dengan120


ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentangpemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap diwilayah negara Republik Indonesia atau menyuruh memberi suratserupa atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau denganmenunjuk kepada keadaan palsu, dengan maksud untukmenggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannyaseolah-olah benar atau tidak palsu; ataub. menggunakan surat yang tidak benar atau dipalsu sebagaimanadimaksud pada huruf a, seolah-olah surat tersebut benar atautidak palsu.Pasal 460Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidanadenda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat pengantar bagihewan atau ternak, atau menyuruh memberikan surat serupa atasnama palsu atau menunjuk kepada keadaan palsu, dengan maksuduntuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakansurat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu; ataub. menggunakan surat yang tidak benar atau dipalsu sebagaimanadimaksud pada huruf a, seolah-olah surat tersebut benar atautidak palsu.Pasal 461Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat keteranganseorang pejabat yang berwenang membuat keterangan tentang hakmilik atau hak lainnya atas suatu benda, dengan maksud untukmemudahkan pengalihan atau penjaminan atau untukmenyesatkan pejabat penegak hukum tentang asal benda tersebut;ataub. dengan maksud menggunakan surat keterangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, seolah-olah surat tersebut benar atautidak palsu.BAB XVTINDAK PIDANA TERHADAP ASAL-USUL DAN PERKAWINANPasal 462Setiap orang yang dengan salah satu perbuatan membuat gelapasal-usul orang, dipidana, dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.Pasal 463(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :a. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwaperkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang ada menjadi121


penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinantersebut; ataub. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwaperkawinan atau perkawinan-perkawinan dari pihak lainmenjadi penghalang yang sah untuk melangsungkanperkawinan tersebut.(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwaperkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang ada menjadipenghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut,maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahunatau pidana denda paling banyak Kategori IV.Pasal 464Setiap orang yang melangsungkan perkawinan dan tidak memberitahukankepada pihak lain bahwa baginya ada penghalang yang sah,dan berdasarkan penghalang tersebut perkawinan kemudiandinyatakan tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.Pasal 465Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaporkankepada pejabat yang berwenang tentang kelahiran, perkawinan,perceraian, atau kematian, dipidana dengan pidana denda palingbanyak Kategori I.Pasal 466(1) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462,Pasal 463, atau Pasal 464 dapat dijatuhi pidana tambahan berupapencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran gantikerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d.BAB XVITINDAK PIDANA KESUSILAANBagian KesatuKesusilaan di Muka UmumPasal 467Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang :a. melanggar kesusilaan di muka umum; ataub. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpakemauan sendiri.122


Bagian KeduaPornografiPasal 468Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak,menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor,mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, ataumenyediakan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling singkat6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidanadenda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.Pasal 469Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi dipidana denganpidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam)tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan palingbanyak Kategori V.Pasal 470Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi dipidanadengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidanadenda paling banyak Kategori V.Pasal 471Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan,memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi dipidanadengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidanadenda paling banyak Kategori V.Pasal 472Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan dipidanadengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Kategori IVdan paling banyak Kategori V.Pasal 473Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinyamenjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografidipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahundan/atau pidana denda paling banyak Kategori V.Pasal 474Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau modelyang mengandung muatan pornografi dipidana dengan pidana penjarapaling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahundan/atau pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyakKategori V.123


Pasal 475Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalampertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan,eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografilainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori V.Pasal 476Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagaiobjek dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 468, Pasal 469, Pasal 470, Pasal 471, Pasal 473,Pasal 474, dan Pasal 475, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimumancaman pidananya.Pasal 477Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan,menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalammenggunakan produk atau jasa pornografi dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahundan/atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyakKategori V.Pasal 478Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 sampai denganPasal 477 adalah kejahatan.Pasal 479Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 sampai denganPasal 477 tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahragadan ilmu pengetahuan.Bagian KetigaMempertunjukkan Pencegah Kehamilan dan Pengguguran KandunganPasal 480Setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alatuntuk mencegah kehamilan, secara terang-terangan atau tanpadiminta menawarkan, atau secara terang-terangan atau denganmenyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk dapatmemperoleh alat pencegah kehamilan tersebut, dipidana denganpidana denda paling banyak Kategori I.Pasal 481Setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alatuntuk menggugurkan kandungan, secara terang-terangan atau tanpadiminta menawarkan, atau secara terang-terangan atau denganmenyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk dapatmemperoleh alat untuk menggugurkan kandungan tersebut, dipidanadengan pidana denda paling banyak Kategori I.124


Pasal 482Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 480 dan Pasal 481 jika perbuatan tersebutdilakukan dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana danpencegahan penyakit menular.Bagian KeempatZina dan Perbuatan CabulPasal 483(1) Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)tahun:a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukanpersetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukanpersetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukanpersetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwaperempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukanpersetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwalaki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; ataue. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikatdalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakdilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, ataupihak ketiga yang tercemar.(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakberlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28.(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidangpengadilan belum dimulai.Pasal 484Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan anak-anak,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun danpaling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikitKategori IV dan paling banyak Kategori VI.Pasal 485Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan yang sah, dipidana pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.Pasal 486Setiap orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau ditempat umum dengan tujuan melacurkan diri, dipidana dengan pidanadenda paling banyak Kategori I.125


Pasal 487(1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yangdiketahuinya bahwa orang tersebut anggota keluarga sedarahdalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga, dipidanadengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan palinglama 12 (dua belas) tahun.(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanoleh laki-laki terhadap perempuan yang belum berumur 18(delapan belas) tahun dan belum kawin, maka pembuat tindakpidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.Bagian KelimaPerkosaan dan Perbuatan CabulParagraf 1PerkosaanPasal 488(1) Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, denganpidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12(dua belas) tahun:a. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan diluar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuantersebut;b. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan diluar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;c. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan,dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuantersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;d. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan,dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuantersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yangsah;e. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuanyang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, denganpersetujuannya; atauf. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan,padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaanpingsan atau tidak berdaya.(2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalamkeadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :a. laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus ataumulut perempuan; ataub. laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakanbagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.126


Paragraf 2PercabulanPasal 489Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasanmemaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padadirinya perbuatan cabul, dipidana karena melakukan perbuatan yangmenyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara palingsingkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.Pasal 490Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpaling lama 9 (sembilan) tahun setiap orang yang :a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuiorang tersebut pingsan atau tidak berdaya;b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui ataupatut diduga belum berumur 14 (empat belas) tahun; atauc. membujuk seseorang yang diketahui atau patut diduga belumberumur 14 (empat belas) tahun, untuk dilakukan ataumembiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul atau untukbersetubuh di luar perkawinan, dengan orang lain.Pasal 491(1) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 488 mengakibatkan luka berat atau mengakibatkan matinyaorang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)tahun.(2) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal489 dan Pasal 490 huruf a dan huruf b mengakibatkan luka berat,maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjarapaling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.(3) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal489 dan Pasal 490 huruf a dan huruf b mengakibatkan matinyaorang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)tahun.Pasal 492Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yangsama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belumberumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana dengan pidana penjarapaling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.127


Pasal 493Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiahmenyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan ataudengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patutdiduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawinserta berkelakuan baik, untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhandengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukanperbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.Pasal 494(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan anakkandungnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.(2) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhandengan anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawahpengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididikatau dijaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau denganbawahannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.(3) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun danpaling lama 12 (dua belas) tahun:a. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahannyaatau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanyauntuk dijaga; ataub. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembagapemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumahpendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa,atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul denganorang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau pantitersebut.Pasal 495(1) Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lainmelakukan perbuatan cabul atau persetubuhan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 494 ayat (1) dan ayat (2), dipidana denganpidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9(sembilan) tahun.(2) Setiap orang yang di luar hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabulatau persetubuhan dengan orang yang diketahui atau patut didugabelum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun danpaling lama 12 (dua belas) tahun.(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2), dilakukan sebagai pekerjaan atau kebiasaan, maka pembuattindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.128


Pasal 496Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun danpaling lama 12 (dua belas) tahun, setiap orang yang :a. menjadikan sebagai pekerjaan atau kebiasaan menghubungkanatau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh; ataub. menarik keuntungan dari perbuatan cabul atau persetubuhanorang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.Pasal 497(1) Setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan ataumenyerahkan laki-laki atau perempuan di bawah umur 18 (delapanbelas) tahun kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul,pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidanakarena perdagangan laki-laki dan perempuan, dengan pidanapenjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda palingbanyak Kategori V.(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan menjanjikan perempuan tersebut memperoleh pekerjaantetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukanperbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaanlainnya, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidanapenjara paling lama 9 (sembilan) tahun.Bagian KeenamPengobatan Yang Dapat Mengakibatkan Gugurnya KandunganPasal 498(1) Setiap orang yang mengobati atau menyuruh untuk mengobatiseorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkanharapan bahwa pengobatan tersebut dapat mengakibatkangugurnya kandungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannyamaka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan haksebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.(3) Dokter yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dengan alasan atau atas indikasi medis tidak dipidana.Bagian KetujuhBahan yang MemabukkanPasal 499(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang:a. menjual atau memberi bahan yang memabukkan kepada orangyang nyata kelihatan mabuk;b. menjual atau memberi bahan yang memabukkan kepada orangyang belum berumur 18 (delapan belas) tahun; atau129


c. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orangminum atau memakai bahan yang memabukkan.(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipidana dengan:a. pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana dendapaling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebutmengakibatkan luka berat; ataub. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatantersebut mengakibatkan matinya orang.(3) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)atau ayat (2) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankanpekerjaannya, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupapencabutan hak untuk menjalankan pekerjaan tersebut.Bagian KedelapanPengemisanPasal 500Setiap orang yang memberikan atau menyerahkan kepada orang lainanak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan belum berumur12 (dua belas) tahun, padahal diketahui bahwa anak tersebut akandimanfaatkan untuk melakukan perbuatan meminta-minta atau untukmelakukan pekerjaan yang berbahaya atau yang dapat membahayakankesehatannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.Bagian KesembilanPenganiayaan HewanPasal 501(1) Dipidana karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewandengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidanadenda paling banyak Kategori II, setiap orang yang:a. menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannyatanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yangdiperlukan untuk mencapai tujuan tersebut;b. tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yangdiperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, tidak memberimakan atau kebutuhan hidup kepada hewan yang seluruhnyaatau sebagian adalah kepunyaannya dan ada di bawahpengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya;atauc. melakukan persetubuhan dengan hewan.(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, luka berat,atau mati, maka pembuat tindak pidana dipidana karenapenganiayaan hewan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.130


(3) Jika hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepunyaanpembuat tindak pidana, maka hewan itu dapat dirampas.(4) Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud padaayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.Bagian KesepuluhPerjudianPasal 502(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpaling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang:a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi danmenjadikannya sebagai mata pencahariannya atau turut sertadalam perusahaan perjudian;b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untukmain judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian,terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yangharus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atauc. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai matapencaharian.(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya,maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan haksebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.Pasal 503Setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi, dipidanadengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana dendapaling banyak Kategori IV.BAB XVIITINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKADAN PSIKOTROPIKABagian KeduaTindak Pidana Penyalahgunaan NarkotikaPasal 504(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana denganpidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12(dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV danpaling banyak Kategori V.(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuktanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelakudipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara131


paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahundan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditambah 1/3 (sepertiga).Pasal 505(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidanadenda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimanadimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelakudipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjarapaling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahundan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditambah 1/3 (sepertiga).Pasal 506(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi,mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun danpaling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikitKategori IV dan paling banyak Kategori V.(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, ataumenyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud padaayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogramatau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukantanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana denganpidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjarapaling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahundan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditambah 1/3 (sepertiga).Pasal 507(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjarapaling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahundan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyakKategori V.(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, ataumenerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogramatau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukantanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidanamati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling132


singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun danpidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditambah 1/3 (sepertiga).Pasal 508(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa,mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun danpaling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikitKategori IV dan paling banyak Kategori V.(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, ataumentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud padaayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogramatau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima)gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup ataupidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).Pasal 509(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakanNarkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikanNarkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana denganpidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV danpaling banyak Kategori V.(2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain ataupemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lainsebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lainmati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati,pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidanadenda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah1/3 (sepertiga).Pasal 510(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun danpaling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikitKategori IV dan paling banyak Kategori V.(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai,menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud padaayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana denganpidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).Pasal 511133


(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi,mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun danpaling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikitKategori IV dan paling banyak Kategori V.(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, ataumenyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud padaayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana denganpidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjarapaling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahundan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditambah 1/3 (sepertiga).Pasal 512(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika GolonganII, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahundan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda palingsedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud padaayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana denganpidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjarapaling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahundan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditambah 1/3 (sepertiga).Pasal 513(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa,mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun danpaling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikitKategori IV dan paling banyak Kategori V.(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, ataumentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud padaayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidanadengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan palinglama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).Pasal 514(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakanNarkotika Golongan II tehadap orang lain atau memberikanNarkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidanadengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling134


lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit KategoriIV dan paling banyak Kategori V.(2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain ataupemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lainsebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lainmati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati,pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidanadenda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah1/3 (sepertiga).Pasal 515(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpaling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikitKategori IV dan paling banyak Kategori V.(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai,menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud padaayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana denganpidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10(sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).Pasal 516(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi,mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun danpaling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikitKategori IV dan paling banyak Kategori V.(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, ataumenyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud padaayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana denganpidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).Pasal 517(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika GolonganIII, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahundan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda palingsedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud padaayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana denganpidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15135


(lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).Pasal 518(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa,mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpaling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikitKategori IV dan paling banyak Kategori V.(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, ataumentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud padaayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidanadengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan palinglama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).Pasal 519(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakanNarkotika Golongan III tehadap orang lain atau memberikanNarkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidanadengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan palinglama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit KategoriIV dan paling banyak Kategori V.(2) Dalam hal penggunaan Narkotika tehadap orang lain ataupemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lainsebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lainmati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjarapaling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahundan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditambah 1/3 (sepertiga).Pasal 520(1) Setiap Penyalah Guna:a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidanapenjara paling lama 4 (empat) tahun;b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidanapenjara paling lama 2 (dua) tahun; danc. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidanapenjara paling lama 1 (satu) tahun.(2) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaanNarkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasimedis dan rehabilitasi sosial.Pasal 521(1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yangsengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan palinglama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori I.(2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkanoleh orang tua atau walinya tidak dituntut pidana.136


Pasal 522Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun danpaling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Kategori Vsetiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan PrekursorNarkotika untuk pembuatan Narkotika;b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkanPrekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan PrekursorNarkotika untuk pembuatan Narkotika;d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito PrekursorNarkotika untuk pembuatan Narkotika.Bagian KeduaTindak Pidana Penyalahgunaan PsikotropikaPasal 523Setiap orang yang memproduksi dan/atau menggunakan dalam prosesproduksi psikotropika, mengedarkan, mengimpor, atau mengeksporpsikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumurhidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan palinglama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IVdan paling banyak Kategori VI.Pasal 524Setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/ataumembawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling singkat3 (tahun) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana dendapaling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.Pasal 525Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakanpsikotropika untuk diri sendiri dipidana dengan pidana penjara palinglama 4 (empat) tahun dan pidana denda Kategori IV.Pasal 526Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakanpsikotropika tehadap orang lain atau memberikan psikotropika untukdigunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana dendapaling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.Pasal 527Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu,memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan,memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukantipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk137


melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523ayat (1), 524 sampai dengan Pasal 526, dipidana dengan pidanapenjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda palingsedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.Pasal 528Setiap orang yang melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimanadimaksud dalam Pasal 523 ayat (1) dan Pasal 524 di luar wilayahNegara Republik Indonesia diberlakukan pula ketentuan Undang-Undang ini.Pasal 529Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum mengimpor,mengekspor, memproduksi, menjual, mengedarkan, memiliki, ataumenggunakan bahan-bahan untuk pembuatan psikotropika, dipidanadengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV danpaling banyak kategori VI.Pasal 530Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 ayat (1) danPasal 524 tidak dipidana jika untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan.Pasal 531Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pasikotropikasebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 ayat (1), Pasal 524 sampaidengan Pasal 529 dipidana.BAB XVIIITINDAK PIDANA MENELANTARKAN ORANGPasal 532(1) Setiap orang yang mengakibatkan atau membiarkan orang dalamkeadaan terlantar, sedangkan menurut hukum yang berlakubaginya atau karena perjanjian yang diadakannya wajib memberinafkah, merawat, atau memelihara orang yang dalam keadaanterlantar tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanoleh seorang pejabat yang mempunyai kewajiban untuk merawatatau memelihara orang terlantar dipidana dengan pidana penjarapaling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun ataupidana denda paling sedikit Kategori III dan banyak Kategori IV.(3) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipidana dengan:a. pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9(sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan lukaberat pada orang yang diterlantarkan; atau138


. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12(dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkanmatinya orang yang diterlantarkan.(4) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dipidana dengan:a. pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9(sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan lukaberat pada orang yang diterlantarkan; ataub. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12(dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkanmatinya orang yang diterlantarkan.Pasal 533(1) Setiap orang yang meninggalkan anak yang belum berumur 7(tujuh) tahun dengan maksud supaya ditemukan orang lain,sehingga dapat melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut,dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV.(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipidana dengan:a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatantersebut mengakibatkan luka berat pada anak yangditinggalkan; ataub. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatantersebut mengakibatkan matinya anak yang ditinggalkan.Pasal 534Seorang ibu yang membuang atau meninggalkan anaknya tidak lamasetelah dilahirkan karena takut kelahiran anak tersebut diketahuioleh orang lain, dengan maksud agar anak tersebut ditemukan oranglain atau dengan maksud melepas tanggung jawabnya atas anak yangdilahirkan, maksimum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533dikurangi 1/2 (satu per dua).Pasal 535Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532, Pasal533, atau Pasal 534, dapat dijatuhi pidana tambahan berupapencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)huruf d.Pasal 536Setiap orang yang ketika menyaksikan ada orang yang sedangmenghadapi bahaya maut tidak memberi pertolongan yang dapatdiberikan kepadanya tanpa menimbulkan bahaya bagi dirinya atauorang lain, jika orang tersebut mati, dipidana dengan pidana dendapaling banyak Kategori I.BAB XIXTINDAK PIDANA PENGHINAAN139


Bagian KesatuPencemaranPasal 537(1) Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau namabaik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, denganmaksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karenapencemaran, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahunatau pidana denda paling banyak Kategori II.(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan,dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, pembuattindak pidana dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidanapenjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyakKategori III.(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jikaperbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)nyata-nyata dilakukan untuk kepentingan umum atau karenaterpaksa untuk membela diri.Bagian KeduaFitnahPasal 538(1) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal537 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yangdituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhantersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karenafitnah, dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun danpaling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikitKategori III dan paling banyak Kategori IV.(2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud padaayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal :a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhantersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwaterdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentinganumum atau karena terpaksa membela diri; ataub. pegawai negeri dituduh melakukan suatu hal dalammenjalankan tugas jabatannya.(3) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapatdilakukan, jika hal yang dituduhkan tersebut hanya dapat dituntutatas pengaduan, dan pengaduan tidak diajukan.Pasal 539(1) Jika putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapmenyatakan orang yang dihina bersalah atas hal yang dituduhkan,maka pembuat tidak dapat dipidana karena fitnah.(2) Jika dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap orang yang dihina dibebaskan dari hal yang140


dituduhkan, maka putusan tersebut dianggap sebagai buktisempurna bahwa hal yang dituduhkan tersebut tidak benar.(3) Jika penuntutan pidana terhadap yang dihina telah dimulai karenahal yang dituduhkan padanya, penuntutan karena fitnahditangguhkan sampai ada putusan hakim yang telah memperolehkekuatan hukum tetap mengenai hal yang dituduhkan.Bagian KetigaPenghinaan RinganPasal 540Penghinaan yang tidak bersifat penistaan atau penistaan tertulis yangdilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atautulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan ataudengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atauditerimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan, denganpidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda palingbanyak Kategori II.Pasal 541Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537 sampaidengan Pasal 540, dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga), jika yangdihina atau difitnah adalah seorang pegawai negeri yang sedangmenjalankan tugasnya yang sah.Bagian KeempatPengaduan FitnahPasal 542(1) Setiap orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuanpalsu secara tertulis atau menyuruh orang lain menuliskankepada pejabat yang berwenang tentang seseorang sehinggakehormatan atau nama baik orang tersebut diserang, dipidanakarena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara palingsingkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau pidanadenda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b.Pasal 543Pembuat tindak pidana penghinaan, fitnah, dan penghinaan ringansebagaimana dimaksud dalam Pasal 537 sampai dengan Pasal 540,dan Pasal 542, tidak dituntut, jika tidak ada pengaduan dari orangyang berhak mengadu, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksuddalam Pasal 541.Bagian KelimaPersangkaan Palsu141


Pasal 544Setiap orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaansecara palsu terhadap seseorang bahwa orang tersebut melakukansuatu tindak pidana, dipidana karena menimbulkan persangkaanpalsu, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidanadenda paling banyak Kategori IV.Bagian KeenamPencemaran Orang MatiPasal 545(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan terhadap orang yangsudah mati, yang apabila orang tersebut masih hidup perbuatantersebut akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis,dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori II .(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakdituntut, kecuali ada pengaduan dari salah seorang keluargasedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyampingsampai derajat kedua dari orang yang telah mati tersebut atau ataspengaduan suami atau istrinya.(3) Dalam masyarakat sistem keibuan pengaduan dapat jugadilakukan oleh orang lain yang menjalankan kekuasaan bapak.Pasal 546(1) Setiap orang yang di muka umum, menyiarkan, mempertunjukkan,atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat olehumum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar olehumum, yang berisi penghinaan atau pencemaran nama orangyang telah mati, dengan maksud agar isinya diketahui atau lebihdiketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)melakukan tindak pidana tersebut dalam menjalankan profesinyadan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanyaputusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapatdijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.(3) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakdituntut, kecuali ada pengaduan dari orang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 543 dan Pasal 545 ayat (2) dan ayat (3).Pasal 547Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 539sampai dengan Pasal 546 dapat dijatuhi pidana tambahan berupapencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) hurufa, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.142


BAB XXTINDAK PIDANA PEMBOCORAN RAHASIAPasal 548(1) Setiap orang yang membuka rahasia yang wajib disimpannyakarena jabatan atau profesinya, baik rahasia yang sekarangmaupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanterhadap orang tertentu, maka pembuat hanya dapat dituntut ataspengaduan orang tersebut.Pasal 549(1) Setiap orang yang memberitahukan hal-hal khusus tentang suatuperusahaan tempatnya bekerja atau pernah bekerja yang harusdirahasiakannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun atau pidana dendapaling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hanya dapat dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan tersebut.Pasal 550Pegawai negeri atau setiap orang yang wajib menyimpan rahasia karenajabatan atau tugasnya yang diberikan oleh kantor atau instansipemerintah, yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karenajabatannya, baik rahasia yang sekarang maupun yang dahulu,dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidanadenda paling banyak Kategori IV.Pasal 551Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 548sampai dengan Pasal 550 dapat dijatuhi pidana tambahan berupapencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) hurufa, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.BAB XXITINDAK PIDANA TERHADAP KEMERDEKAAN ORANGBagian KesatuPerdagangan OrangParagraf 1Tindak Pidana Perdagangan OrangPasal 552143


(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan,penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaanseseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaankekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberibayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dariorang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuanmengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara RepublikIndonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana dendapaling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana denganpidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).Paragraf 2Memasukkan Orang ke dalam Wilayah Indonesia untukDiperdagangkanPasal 553Dipidana, karena melakukan tindak pidana perdagangan orang,dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15(lima belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Kategori IV danpaling banyak Kategori VI, setiap orang yang memasukkan orang keIndonesia dengan maksud :a. diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia; ataub. dibawa lagi ke luar wilayah Indonesia untuk diperdagangkan kewilayah negara lain.Paragraf 3Mengeluarkan Orang dari Wilayah Indonesia untuk DiperdagangkanPasal 554Setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orangIndonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia ataumemperdagangkan orang Indonesia di luar wilayah negara RepublikIndonesia, dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 552.Paragraf 4Perdagangan Orang yang mengakibatkan Luka Berat atau PenyakitPasal 555(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552 sampaidengan Pasal 554 mengakibatkan korban menderita luka berat,tertular penyakit yang membahayakan jiwanya, atau kehilanganfungsi reproduksinya, dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun danpidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyakKategori VI.144


(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552sampai dengan Pasal 554 mengakibatkan matinya korban, dipidanadengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara palingsingkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.Paragraf 5Perdagangan Orang oleh Kelompok yang TerorganisasiPasal 556Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompokyang terorganisasi, maka setiap pembuat tindak pidana perdaganganorang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana denganpidana yang sama sebagai pembuat sebagaimana dimaksud dalamPasal 552 ditambah 1/3 (satu per tiga).Paragraf 6Penganjuran Tanpa HasilPasal 557Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supayamelakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itutidak terjadi, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)tahun atau pidana denda Kategori IV.Paragraf 7Persetubuhan dan Pencabulan terhadap Orang yang diperdagangkanPasal 558Setiap orang yang menggunakan, memanfaatkan, dan menikmati hasiltindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukanpersetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan orang yangdiperdagangkan, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimanadimaksud dalam Pasal 552.Paragraf 8Pemalsuan Dokumen atau Identitas untuk MemudahkanPerdagangan OrangPasal 559Setiap orang yang membuat palsu atau memalsukan dokumen negaraatau dokumen lain, atau membuat palsu atau memalsukan identitasdalam dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudahterjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 2 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan)tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyakKategori V.Paragraf 9Penyalahgunaan Kekuasaan untuk Perdagangan Orang145


Pasal 560Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaanmemaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, ataumembiarkan sesuatu yang mengakibatkan terjadinya tindak pidanaperdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimanadimaksud dalam Pasal 552.Paragraf 10Menyembunyikan Orang yang Melakukan Perdagangan OrangPasal 561Setiap orang yang menyembunyikan orang yang melakukan tindakpidana perdagangan orang, atau yang dituntut karena tindak pidanaperdagangan orang, atau setiap orang yang memberikan pertolongankepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan olehpejabat yang berwenang, atau oleh orang lain yang menurut ketentuanUndang-Undang terus menerus untuk sementara waktu diserahimenjalankan jabatan kepolisian dipidana dengan pidana penjara palinglama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda Kategori IV.Paragraf 11Perdagangan Orang di KapalPasal 562(1) Setiap orang yang bekerja atau bertugas sebagai nakhoda di kapalatau yang menggunakan kapal itu dengan sepengetahuan nakhodaatau pemilik kapal untuk digunakan dalam transaksi yangbertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpaling lama 9 (sembilan) tahun.(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan matinya orang dalam transaksi yang bertujuanmenjadikan orang sebagai komoditas perdagangan, dipidanadengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan palinglama 15 (lima belas) tahun.Pasal 563Setiap orang yang bekerja sebagai awak kapal di sebuah kapal, padahaldiketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan ataukeperluan perdagangan orang, atau jika awak kapal dengan sukarelatetap bertugas sesudah diketahui bahwa kapal tersebut digunakanuntuk tujuan atau keperluan perdagangan orang, dipidana denganpidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9(sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III danpaling banyak Kategori V.146


Paragraf 12Pengangkutan Orang untuk Diperdagangkan denganMenggunakan KapalPasal 564Setiap orang yang dengan biaya sendiri atau biaya orang lain, secaralangsung atau tidak langsung bekerja sama untuk menyewakan,mengangkutkan, atau mengasuransikan kapal, padahal diketahuibahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan perdagangan orang,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpaling lama 9 (sembilan) tahun.Paragraf 13Pemudahan dan PerluasanPasal 565Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yangmemberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untukterjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidanayang sama sebagai pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552.Pasal 566Setiap orang yang merencanakan, menyuruh melakukan, percobaan,atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang,dipidana dengan pidana yang sama sebagai pembuat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 552.Pasal 567Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun danpaling lama 5 (lima) tahun, setiap orang yang menyediakan ataumengumpulkan dana yang digunakan atau patut diketahuinyadigunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidanaperdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552 danPasal 554.Bagian KeduaPerampasan Kemerdekaan OrangPargraf 1PenculikanPasal 568Setiap orang yang membawa pergi orang dari tempat kediamannya atautempat kediamannya sementara, dengan maksud untuk menempatkanorang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya ataukekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalamkeadaan tidak berdaya, dipidana karena penculikan, dengan pidanapenjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas)tahun.147


Paragraf 2PenyanderaanPasal 569Setiap orang yang menahan orang dengan kekerasan atau ancamankekerasan dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secaramelawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lainatau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidakberdaya, dipidana karena penyanderaan, dengan pidana penjara palingsingkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.Paragraf 3Pengangkutan Orang Tanpa PerjanjianPasal 570Setiap orang yang secara melawan hukum mengangkut orang kedaerah lain, padahal orang tersebut telah membuat perjanjian untukbekerja di suatu tempat tertentu, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyakKategori IV.Bagian KetigaTindak Pidana terhadap Orang yang Belum DewasaParagraf 1Pengalihan KekuasaanPasal 571(1) Setiap orang yang menarik orang yang belum dewasa darikekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan ditentukan atas dirinya atau daripengawasan orang yang berwenang untuk itu, dipidana denganpidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9(sembilan) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III danpaling banyak Kategori V.(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atauterhadap orang yang belum berumur 12 (dua belas) tahun,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpaling lama 9 (sembilan) tahun.Paragraf 2Menyembunyikan Orang yang belum DewasaPasal 572(1) Setiap orang yang menyembunyikan orang yang belum berumur 18(delapan belas) tahun yang ditarik atau menarik sendiri darikekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-148


undangan yang berlaku ditentukan atas dirinya atau daripengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau menariknyadari penyidikan pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan)tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan palingbanyak Kategori V.(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanterhadap orang yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, makapembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.Paragraf 3Melarikan PerempuanPasal 573(1) Setiap orang yang membawa pergi perempuan yang belumberumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin di luarkemauan orang tua atau walinya, tetapi dengan persetujuanperempuan itu sendiri, dengan maksud untuk memastikanpenguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupundi luar perkawinan, dipidana karena melarikan perempuan, denganpidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana dendapaling banyak Kategori IV.(2) Setiap orang yang membawa pergi perempuan dengan tipumuslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksuduntuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baikdi dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikanperempuan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan)tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)hanya dapat dilakukan atas pengaduan:a. perempuan itu sendiri atau orang lain yang harus memberi izinbila dia akan kawin, jika perempuan tersebut belum dewasa;b. perempuan itu sendiri atau suaminya, jika perempuan tersebutsudah dewasa.(4) Jika yang membawa lari mengawini perempuan yang dibawa pergidan perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan tentang perkawinan, makapembuat tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana sebelumperkawinan tersebut dinyatakan batal.Bagian KeempatPerampasan dan Pemaksaan Kemerdekaan OrangPasal 574(1) Setiap orang yang secara melawan hukum merampas kemerdekaanorang atau meneruskan perampasan tersebut, dipidana dengan149


pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9(sembilan) tahun.(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidanadengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan palinglama 12 (dua belas) tahun.(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan orang tersebut mati, maka pembuat tindak pidanadipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun danpaling lama 15 (lima belas) tahun.(4) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),dan ayat (3) berlaku juga bagi orang yang secara melawan hukummemberi tempat untuk perampasan kemerdekaan ataumeneruskan perampasan kemerdekaan tersebut.Pasal 575(1) Setiap orang yang karena kealpaannya menyebabkan orang lainterampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau diteruskanperampasan kemerdekaan tersebut, dipidana dengan pidanapenjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda palingbanyak Kategori II.(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidanadengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidanadenda paling banyak Kategori IV.(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan orang tersebut mati, maka pembuat tindak pidanadipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV.Pasal 576(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang:a. secara melawan hukum memaksa orang lain supayamelakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatudengan memakai kekerasan, atau suatu perbuatan lain atauancaman perbuatan lain, untuk melakukan, tidak melakukanatau membiarkan sesuatu baik terhadap orang tersebutmaupun terhadap orang lain; ataub. memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan ataumembiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran nama ataupencemaran nama secara tertulis.(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b hanya dapat dituntut atas pengaduan orang yang terkenatindak pidana.Pasal 577(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:150


a. mengancam dengan kekerasan secara terang-terangan dengankekuatan bersama yang dilakukan terhadap orang ataubarang;b. mengancam dengan suatu tindak pidana yang mengakibatkanbahaya bagi keamanan umum terhadap orang atau barang;c. mengancam dengan perkosaan atau dengan perbuatan yangmelanggar kesusilaan;d. mengancam dengan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang;ataue. mengancam dengan penganiayaan berat atau denganpembakaran.(2) Jika ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukansecara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka pembuat tindakpidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahunatau pidana denda paling banyak Kategori IV.Bagian KelimaPenyelundupan ManusiaPasal 578(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencarikeuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untukdiri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang ataukelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidakterorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawaseseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupuntidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untukmemasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesiadan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidakmemiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baikdengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atautanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melaluipemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karenaPenyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidanadenda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.(2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana PenyelundupanManusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimanadimaksud pada ayat (1).Bagian KeenamPidana TambahanPasal 579Pembuat tindak pidana yang melakukan salah satu tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 552 sampai dengan Pasal 574 danPasal 577 ayat (2) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutanhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b,huruf c, dan/atau huruf d.151


BAB XXIITINDAK PIDANA TERHADAP NYAWABagian KesatuPembunuhanPasal 580(1) Setiap orang yang merampas nyawa seorang lain, dipidana karenapembunuhan dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahundan paling lama 15 (lima belas) tahun.(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanterhadap ibu, bapak, istri, suami, atau anaknya, maka pidananyadapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).(3) Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatutindak pidana yang dilakukan dengan maksud untukmempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untukmelepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam haltertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barangyang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidanapenjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.Pasal 581Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawaorang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dipidana denganpidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjarapaling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.Pasal 582(1) Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidaklama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebutdiketahui orang lain, dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.(2) Orang lain yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dipandang sebagai melakukanpembunuhan.Pasal 583Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan oranglain tersebut yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati atau ataspermintaan keluarganya dalam hal orang lain tersebut tidak sadar,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpaling lama 9 (sembilan) tahun.Pasal 584Dokter yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 575 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahundan paling lama 12 (dua belas) tahun.152


Pasal 585Setiap orang yang mendorong, membantu, atau memberi saranakepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut benar-benarmati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.Bagian KeduaPengguguran KandunganPasal 586(1) Seorang perempuan yang menggugurkan atau mematikankandungannya atau menyuruh orang lain menggugurkan ataumematikan kandungan tersebut, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyakKategori IV.(2) Setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandunganseorang perempuan tanpa persetujuannya, dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas)tahun.(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)mengakibatkan matinya perempuan tersebut, maka pembuattindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.Pasal 587(1) Setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandunganseorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana denganpidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda palingbanyak Kategori IV.(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan matinya perempuan tersebut, maka pembuattindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.Pasal 588(1) Dokter, bidan, paramedis, apoteker, atau juru obat yang membantumelakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586ayat (1), atau melakukan atau membantu melakukan salah satutindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586 ayat (2) danayat (3) dan Pasal 587, pidananya dapat ditambah 1/3 (satuper tiga) dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutanhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.153


(2) Tidak dipidana, dokter yang melakukan tindakan medis tertentudalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwaibu hamil dan/atau janinnya.Pasal 589Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583, Pasal586 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 587, dapat dijatuhi pidanatambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.BAB XXIIITINDAK PIDANA PENGANIAYAANBagian KesatuPenganiayaan terhadap BadanPasal 590(1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana denganpidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7(tujuh) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III danpaling banyak Kategori IV.(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidanadengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan palinglama 9 (sembilan) tahun.(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidanadipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun danpaling lama 12 (dua belas) tahun.(4) Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud padaayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.Pasal 591(1) Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 590,penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halanganuntuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian,dipidana karena penganiayaan ringan, dengan pidana penjarapaling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyakKategori II.(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanterhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya,maka pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).(3) Percobaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyakKategori I.154


Pasal 592(1) Setiap orang yang melukai berat orang lain, dipidana karenamelakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara palingsingkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidanadipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun danpaling lama 15 (lima belas) tahun.Pasal 593Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 590 danPasal 592, dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika tindak pidanatersebut dilakukan:a. terhadap ibu, bapak, istri, suami, atau anaknya;b. terhadap pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yangsah; atauc. dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa ataukesehatan untuk dimakan atau diminum.Bagian KeduaPerkelahian secara BerkelompokPasal 594Setiap orang yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahianyang melibatkan beberapa orang, selain tanggung jawabmasing-masing terhadap tindakan yang khusus dilakukan, dipidanadengan:a. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda palingbanyak Kategori IV, jika penyerangan atau perkelahian tersebutmengakibatkan luka berat; ataub. pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9(sembilan) tahun, jika penyerangan atau perkelahian tersebutmengakibatkan matinya orang.Bagian KetigaKekerasan dalam Rumah TanggaParagraf 1Kekerasan FisikPasal 595(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalamlingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, dipidanadengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan palinglama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling sedikit KategoriIII dan paling banyak Kategori V.155


(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjarapaling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahunatau pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyakKategori VI.(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidakmenimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankanpekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan seharihari,dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulanatau pidana denda paling banyak Kategori II.(5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidakdilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri.Paragraf 2Kekerasan PsikisPasal 596(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalamlingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidakmenimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankanpekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan seharihari,dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulanatau pidana denda paling banyak Kategori II.(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakdilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri.Paragraf 3Kekerasan SeksualPasal 597(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksualterhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganyadipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun danpaling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikitKategori IV dan paling banyak Kategori VI.(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukanoleh suami terhadap istri atau sebaliknya, tidak dilakukanpenuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri.Pasal 598Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumahtangganya melakukan hubungan seksual terhadap salah seorangdalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuankomersial dan/atau tujuan tertentu dipidana dengan pidana penjarapaling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun ataupidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.156


Pasal 599Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597 danPasal 598 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberiharapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikiratau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terusmenerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinyajanin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alatreproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda palingsedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.BAB XXIVTINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKANMATI ATAU LUKA KARENA KEALPAANPasal 600(1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lainluka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan,profesi, atau mata pencaharian selama waktu tertentu, dipidanadengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidanadenda paling banyak Kategori III.(2) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lainluka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.(3) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinyaorang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda palingsedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IVPasal 601(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 600dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau profesi, makapidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatjuga dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusanhakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c danpencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)huruf g.BAB XXVTINDAK PIDANA PENCURIANPasal 602Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atauseluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barangtersebut secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan157


pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda palingbanyak Kategori IV.Pasal 603Setiap orang yang mencuri benda suci keagamaan atau benda yangdipakai untuk kepentingan keagamaan atau benda purbakala, dipidanadengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana dendapaling banyak Kategori IV.Pasal 604(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun danpaling lama 7 (tujuh) tahun, setiap orang yang mencuri:a. ternak atau barang yang merupakan sumber mata pencaharianatau sumber nafkah utama seseorang;b. pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapalkaram, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaankereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara,pemberontakan, atau kesengsaraan perang;c. pada waktu malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangantertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yangadanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yangberhak; ataud. yang untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atauuntuk dapat sampai pada barang yang akan diambil, dilakukandengan membongkar, memecah, memanjat, memakai anakkunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlakujuga terhadap pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang ataulebih secara bersama-sama.(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cdisertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d dan ayat (2), maka pembuat tindak pidana dipidanadengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan palinglama 9 (sembilan) tahun.Pasal 605Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 602 dan Pasal604 ayat (1) huruf d dan ayat (2), dilakukan tidak dalam sebuahrumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan hargabarang yang dicurinya tidak lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus riburupiah), maka pembuat tindak pidana dipidana karena pencurianringan, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidanadenda paling banyak Kategori II.Pasal 606(1) Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai,atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadaporang, dengan maksud untuk mempersiapkan ataumempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk158


memungkinkan pembuat tindak pidana melarikan diri atau untuktetap menguasai barang yang dicurinya, dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan)tahun.(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun danpaling lama 12 (dua belas) tahun jika perbuatan tersebutdilakukan:a. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangantertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, di dalamkendaraan angkutan umum yang sedang berjalan;b. untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana dilakukandengan membongkar, memanjat, menggunakan anak kuncipalsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaianjabatan palsu; atauc. mengakibatkan luka berat.(3) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlakujuga terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.(4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),dan ayat (3) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindakpidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.(5) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan luka berat atau matinya orang dan disertai pulaoleh salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf adan huruf b dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secarabersama-sama, maka pembuat tindak pidana dipidana denganpidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.Pasal 607Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 602, Pasal603, Pasal 604, atau Pasal 606, dapat dijatuhi pidana tambahanberupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat(1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.Pasal 608(1) Jika pembuat atau pembantu tindak pidana dari salah satu tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah suami atauistri dari orang yang terkena tindak pidana, padahal telahmenentukan penguasaan bersama atas harta bawaan, hadiah, danwarisan masing-masing, maka pembuat atau pembantu tindakpidana tidak mungkin diadakan penuntutan pidana.(2) Jika pembuat atau pembantu tindak pidana sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah suami atau istri dari orang yangterkena tindak pidana, padahal suami atau istri tersebut menguasaisendiri harta bendanya, atau pembuat atau pembantu tindakpidana tersebut adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam159


garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajatkedua, maka pembuat atau pembantu tindak pidana tersebuthanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkenatindak pidana.(3) Dalam masyarakat sistem keibuan pengaduan dapat jugadilakukan oleh orang lain yang menjalankan kekuasaan bapak.BAB XXVITINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMANPasal 609(1) Dipidana karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9(sembilan) tahun, setiap orang yang secara melawan hukumdengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk :a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milikorang tersebut atau milik orang lain; ataub. membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang.(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606 ayat (2),ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku juga bagi tindak pidana sebagaimanadimaksud pada ayat (1).Pasal 610(1) Dipidana karena pengancaman, dengan pidana penjara palinglama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV,setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan ancamanpenistaan lisan atau tertulis atau dengan ancaman akan membukarahasia, memaksa orang supaya :a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milikorang tersebut atau milik orang lain; ataub. membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang.(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapatdituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana.Pasal 611Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608 berlakujuga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609 danPasal 610.Pasal 612160


Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dapatdijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d.BAB XXVIITINDAK PIDANA PENGGELAPANPasal 613Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yangsebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalamkekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karenapenggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV.Pasal 614Jika yang digelapkan bukan ternak atau barang yang bukan sumbermata pencaharian atau nafkah yang nilainya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka pembuat tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 613, dipidana karena penggelapanringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidanadenda paling banyak Kategori II.Pasal 615Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 dilakukanoleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena adahubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untukpenguasaan barang tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidanadengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana dendapaling banyak Kategori IV.Pasal 616Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 dilakukanoleh orang yang menerima barang dari orang lain yang karenaterpaksa menyerahkan barang padanya untuk disimpan atau oleh wali,pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembagasosial atau yayasan terhadap barang yang dikuasainya, maka pembuattindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.Pasal 617Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608 berlakujuga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini.Pasal 618(1) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613,Pasal 615, atau Pasal 616, dapat dijatuhi pidana tambahan berupapengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal161


67 ayat (1) huruf c dan pencabutan hak satu atau lebihsebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1).(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandalam menjalankan profesinya, maka pembuat tindak pidana dapatdijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.BAB XXVIIITINDAK PIDANA PERBUATAN CURANGBagian KesatuPenipuanPasal 619Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkandiri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu ataukedudukan palsu, menyalahgunakan agama, menggunakan tipumuslihat atau rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supayamemberikan suatu barang, membuat pengakuan utang, ataumenghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjarapaling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyakKategori IV.Pasal 620Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidanadenda paling banyak Kategori IV, penjual yang menipu pembeli :a. dengan menyerahkan barang lain selain yang telah ditentukan olehpembeli; ataub. tentang keadaan, sifat, atau banyaknya barang yang diserahkan.Pasal 621Jika nilai keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah), maka pembuat tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 619, dipidana dengan pidana penjara palinglama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.Pasal 622Jika barang yang diberikan bukan ternak, utang, atau bukan sumbermata pencaharian atau piutang yang nilainya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka pembuat tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 619, dipidana karena penipuanringan, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidanadenda paling banyak Kategori II.Bagian KeduaPerbuatan CurangPasal 623162


Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan cara curang yangdapat mengakibatkan orang lain menderita kerugian ekonomi, melaluipengakuan palsu atau dengan tidak memberitahukan keadaan yangsebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.Pasal 624Setiap orang yang memperoleh secara curang suatu jasa untuk dirisendiri atau orang lain dari pihak ketiga tanpa membayar penuhpenggunaan jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.Pasal 625Setiap orang yang menjadikan sebagai mata pencaharian ataukebiasaan membeli barang dengan maksud untuk menguasai barangtersebut bagi diri sendiri atau orang lain tanpa melunasi pembayaran,dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV.Bagian KetigaTindak Pidana terhadap Hak Cipta dan MerekPasal 626(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :a. menaruh suatu nama atau tanda palsu atau memalsukan namaatau tanda yang asli di atas atau di dalam suatu karya sastra,ilmu pengetahuan, kesenian, atau kerajinan, dengan maksudsupaya orang dapat mengira bahwa karya tersebut sebenarnyadibuat oleh orang yang nama atau tandanya ditempatkan diatas atau di dalam karya tersebut; ataub. menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaanuntuk dijual, atau membawa masuk ke Indonesia suatu karyasastra, ilmu pengetahuan, kesenian, atau kerajinan, yang diatasnya atau di dalamnya ditempatkan suatu nama atau tandapalsu atau yang dipalsukan, seolah-olah karya tersebutbenar-benar karya dari orang yang nama atau tandanya yangsecara palsu ditaruh di atas atau di dalam karya tersebut.(2) Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas.Pasal 627Setiap orang yang memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesiadengan tidak nyata-nyata akan dibawa lagi ke luar negeri, menjual,menawarkan, menyerahkan, membagikan, menyediakan untuk dijualatau dibagikan barang-barang yang diketahuinya atau patutdiketahuinya bahwa pada barang atau pada kemasan barang tersebutsecara palsu dibubuhkan nama perusahaan, merek yang menjadi hakorang lain atau guna menyatakan asalnya dibubuhkan nama sebuahtempat tertentu dengan ditambahkan nama perusahaan atau pada163


arang, atau pada kemasan barang tersebut ditiru nama perusahaanatau merek yang dikarang-karang, sekalipun dengan sedikitperubahan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.Bagian KeempatTindak Pidana AsuransiPasal 628Setiap orang yang dengan tipu muslihat menyesatkan penanggungasuransi tentang hal-hal yang berhubungan dengan asuransi sehinggapenanggung asuransi tersebut membuat perjanjian yang tidak akandibuatnya dengan syarat-syarat yang serupa jika diketahuikeadaan-keadaan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyakKategori IV.Pasal 629Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpaling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling sedikitKategori III dan paling banyak Kategori V, setiap orang yang secaramelawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atauorang lain merugikan penanggung asuransi atau orang yang dengansah memegang surat penanggungan barang di kendaraan angkutan,dengan:a. membakar atau menyebabkan ledakan suatu barang yang masukasuransi kebakaran;b. menenggelamkan, mendamparkan, merusakkan, menghancurkan,atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi kapal yangdiasuransikan atau yang muatannya diasuransikan atau yang upahpengangkutannya yang akan dibayar telah diasuransikan atau yanguntuk melengkapi kapal tersebut telah diberikan uang pinjamanatas tanggungan kapal tersebut; atauc. merusakkan, menghancurkan, atau membuat sehingga tidak dapatdipakai lagi kendaraan yang diasuransikan atau yang muatannyadiasuransikan atau yang upah pengangkutannya yang akan dibayartelah diasuransikan atau yang untuk melengkapi kendaraantersebut telah diberikan uang pinjaman atas tanggungan kendaraantersebut.Bagian KelimaPersaingan CurangPasal 630Setiap orang yang melakukan perbuatan secara curang untukmembuat keliru orang banyak atau orang tertentu dengan maksuduntuk mendirikan atau memperbesar hasil perdagangannya atauperusahaan sendiri atau kepunyaan orang lain, sehingga dapatmenimbulkan kerugian bagi saingannya atau saingan orang laintersebut, dipidana karena persaingan curang, dengan pidana penjara164


paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyakKategori IV.Bagian KeenamPenyuapan Yang Merugikan Orang LainPasal 631Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepadaseseorang dengan maksud membujuk orang tersebut berbuat atautidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengankewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umumatau merugikan orang lain, dipidana karena memberi suap, denganpidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda palingbanyak Kategori IV.Pasal 632Setiap orang yang menerima sesuatu atau janji, padahal diketahui ataupatut diduga bahwa pemberian sesuatu atau janji tersebutdimaksudkan supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamtugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannyayang menyangkut kepentingan umum atau merugikan orang lain,dipidana karena menerima suap, dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.Bagian KetujuhPembebanan atas Salinan Konosemen dan Ikatan KreditPasal 633Pemegang konosemen yang membebani salinan konosemen denganperjanjian timbal balik dengan beberapa orang yang berhak menerimabarang-barang yang bersangkutan, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyakKategori IV.Pasal 634Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpaling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang secara melawanhukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain:a. menjual, menukar, atau membebani dengan ikatan kredit suatuhak menggunakan tanah negara atau rumah, usaha tanaman ataupembibitan di atas tanah tempat orang menggunakan hak atastanah tersebut, padahal orang lain berhak atau turut berhak atastanah atau barang tersebut;b. menjual, menukar, atau membebani dengan ikatan kredit suatuhak menggunakan tanah negara atau rumah, usaha tanaman ataupembibitan di atas tanah tempat orang menggunakan hak atastanah tersebut, padahal tanah atau barang tersebut sudah dibebani165


dengan ikatan kredit, tetapi tidak memberitahukan hal tersebutkepada pihak yang lain;c. membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanahnegara dengan menyembunyikan kepada pihak lain, padahal tanahtempat orang menggunakan hak tersebut sudah dijaminkan;d. menjaminkan atau menyewakan sebidang tanah tempat orangmenggunakan hak atas tanah tersebut, padahal orang lain berhakatau turut berhak atas tanah tersebut;e. menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atastanah tersebut untuk jangka waktu tertentu, padahal tanahtersebut telah dijaminkan kepada orang lain; atauf. menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atastanah tersebut untuk jangka waktu tertentu, padahal tanahtersebut juga telah disewakan kepada orang lain.Bagian KedelapanPengedaran Makanan, Minuman atau Obat PalsuPasal 635(1) Setiap orang yang menjual, menawarkan, atau menyerahkanbarang berupa makanan, minuman, atau obat, padahal barangtersebut palsu atau dipalsukan dan kepalsuan tersebutdisembunyikan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.(2) Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud padaayat (1) setiap orang yang menjual, menawarkan, ataumenyerahkan barang berupa makanan, minuman, atau obatapabila makanan, minuman, atau obat tersebut adalah palsu, jikanilainya atau kegunaannya menjadi kurang karena telah dicampurdengan bahan-bahan lain.Bagian KesembilanPerbuatan Curang dalam Pemborongan BangunanPasal 636(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpaling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikitKategori III dan paling banyak Kategori V:a. pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuatbangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktumenyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curangyang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, ataukeselamatan negara dalam keadaan perang;b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan ataupenyerahan bahan bangunan, membiarkan perbuatan curangsebagaimana dimaksud pada huruf a;166


c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluanTentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian NegaraRepublik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapatmembahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;ataud. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barangkeperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau KepolisianNegara Republik Indonesia membiarkan perbuatan curangsebagaimana dimaksud pada huruf c.(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orangyang menerima penyerahan barang keperluan Tentara NasionalIndonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia danmembiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a dan huruf c, dipidana dengan pidana yang samasebagaimana dimaksud pada ayat (1).Pasal 637Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpaling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang :a. dengan perbuatan curang menyerahkan barang keperluan TentaraNasional Indonesia, yang dapat mengakibatkan bahaya bagikeselamatan negara dalam waktu perang; ataub. diwajibkan mengawasi penyerahan barang sebagaimana dimaksudpada huruf a, membiarkan perbuatan curang tersebut dilakukan.Bagian KesepuluhPerubahan dan Perusakan Batas Kepemilikan atas TanahPasal 638Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkandiri sendiri atau orang lain, merusakkan, menghancurkan,memindahkan, membuang, atau membuat sehingga tidak dapatdipakai lagi barang yang digunakan untuk menentukan bataspekarangan atau batas hak atas tanah yang sah, dipidana denganpidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda palingbanyak Kategori IV.Bagian KesebelasPenyiaran Berita Bohong untuk Memperoleh KeuntunganPasal 639Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkandiri sendiri atau orang lain, menyiarkan kabar bohongmenyebabkan naik atau turunnya harga barang dagangan, dana, atausurat berharga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.167


Bagian KeduabelasPenyesatan dalam Penjualan Surat UtangPasal 640Setiap orang yang dalam menjualkan atau menolong menjualkan suratutang suatu negara atau bagian dari negara tersebut, saham atausurat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, atau perseroan,berusaha membujuk umum supaya membeli atau turut sertamengambil bagian, menyembunyikan atau menutupi keadaan atauhal-hal yang sebenarnya, atau membayangkan harapan palsu, dipidanadengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana dendapaling banyak Kategori IV.Bagian KetigabelasPengumuman Neraca yang Tidak BenarPasal 641Pengusaha, pengurus, atau komisaris perseroan terbatas ataukorporasi lainnya yang mengumumkan keadaan atau neraca yang tidakbenar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahunatau pidana denda paling banyak Kategori IV.Bagian KeempatbelasKeterangan yang Tidak BenarPasal 642Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidanadenda paling banyak Kategori III:a. penasihat hukum yang memasukkan atau menyuruh memasukkandalam surat permohonan cerai atau permohonan pailit, keterangantentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau debitur,padahal diketahui atau sepatutnya diduga bahwa keterangantersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya; ataub. suami atau istri yang mengajukan gugatan atau permohonan ceraiatau kreditur yang mengajukan pailit yang memberikan keteranganyang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepadapenasihat hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a.Bagian KelimabelasPengecualianPasal 643168


Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608 berlakujuga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, kecualibagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 642, sepanjangtindak pidana tersebut dilakukan oleh suami atau istri dalam rangkagugatan cerai.BAB XXIXTINDAK PIDANA TERHADAP KEPERCAYAAN DALAMMENJALANKAN USAHABagian KesatuPerbuatan Merugikan dan Penipuan terhadap KreditorPasal 644Dipidana karena merugikan kreditor, dengan pidana penjara palinglama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, jikapengusaha yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan melepaskanharta bendanya menurut putusan pengadilan:a. hidup terlalu boros;b. dengan maksud menangguhkan kepailitannya meminjam uangdengan suatu perjanjian yang memberatkannya, padahal pinjamantersebut tidak akan dapat mencegahnya jatuh pailit; atauc. tidak memperlihatkan dalam keadaan utuh buku, surat yang berisicatatan yang menggambarkan keadaan kekayaan perusahaan, dansurat lain yang harus dibuat dan disimpan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pasal 645Dipidana karena merugikan kreditor secara curang, dengan pidanapenjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan)tahun, jika pengusaha yang dinyatakan pailit atau yang diizinkanmelepaskan harta bendanya berdasarkan putusan pengadilan:a. mengarang-ngarang utang, tidak mempertanggungjawabkankeuntungan, atau menarik barang dari harta benda milikperusahaan;b. melepaskan barang milik perusahaan, baik dengan cuma-cumamaupun dengan harga jauh di bawah harganya;c. dengan cara menguntungkan salah seorang kreditor pada waktupailit atau pada saat diketahui bahwa keadaan pailit tersebut tidakdapat dicegah; ataud. tidak memenuhi kewajiban untuk mencatat segala sesuatu sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,menyimpan dan memperlihatkan buku, surat, dan surat-suratlainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644 huruf c.Pasal 646Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang mengurangidengan penipuan hak kreditor:169


a. dalam hal pelepasan harta benda berdasarkan putusan pengadilan,kepailitan, atau diperintahkan oleh pengadilan melakukanpemberesan perusahaan atau pada waktu diketahui akan terjadiatau patut diduga lebih dahulu salah satu hal tersebut terjadi dankemudian pelepasan harta benda, kepailitan atau pemberesanperusahaan benar-benar terjadi, menarik bayaran baik dari piutangyang belum jatuh tempo, maupun dari piutang yang sudah jatuhtempo, padahal debitor telah mengetahui bahwa kepailitan ataupemberesan perusahaan debitor sudah dimohonkan atau sebagaihasil perundingan dengan debitor; ataub. pada waktu verifikasi dari piutang dalam pelepasan harta bendaberdasarkan putusan pengadilan, kepailitan, atau pemberesanperusahaan, mengarang-ngarang adanya piutang yang tidak adaatau memperbesar jumlah piutang yang ada.Pasal 647Setiap orang yang dinyatakan dalam keadaan benar-benar tidakmampu atau jika yang bersangkutan bukan pengusaha yangdinyatakan pailit, yang dinyatakan boleh melepaskan harta bendanyaberdasarkan putusan pengadilan, secara curang mengurangi hak darikreditornya, mengarang-ngarang utang, tidak mempertanggungjawabkankeuntungan atau menarik barang dari harta bendanya ataumelepaskan barang baik dengan cuma-cuma maupun dengannyata-nyata di bawah harganya atau pada waktu dinyatakan tidakmampu diputus pengadilan melepaskan harta benda atau dinyatakanjatuh pailit atau pada waktu mengetahui bahwa salah satu dari haltersebut tidak dapat dicegah lagi, menguntungkan salah seorangkreditornya dengan cara apapun juga, dipidana dengan pidanapenjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyakKategori IV.Bagian KeduaPerbuatan Curang Pengurus atau KomisarisPasal 648Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidanadenda paling banyak Kategori III, jika pengurus atau komisaris suatukorporasi yang dinyatakan pailit atau yang diperintahkan melakukanpemberesan perusahaan:a. membantu atau mengizinkan dilakukannya perbuatan yangbertentangan dengan anggaran dasarnya sehingga seluruh atausebagian besar dari kerugian yang diderita oleh perseroan terbatasatau korporasi tersebut disebabkan karena perbuatan tersebut;b. dengan maksud menangguhkan kepailitan atau pemberesanperusahaan, membantu atau mengizinkan meminjam uang dengan170


syarat-syarat yang memberatkan, padahal diketahui bahwakeadaan pailit atau pemberesan perusahaan tersebut tidak dapatdicegah; atauc. karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban untuk mencatatsegala sesuatu sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku, menyimpan danmemperlihatkan dalam keadaan utuh buku, surat, dan surat-suratlainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 645 huruf c.Pasal 649Pengurus atau komisaris suatu korporasi yang dinyatakan pailit atauyang diperintahkan melakukan pemberesan perusahaan berdasarkanputusan pengadilan secara curang mengurangi hak kreditor dengancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 645, dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan)tahun.Pasal 650Pengurus atau komisaris perseroan terbatas atau korporasi lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 648, yangmembantu atau mengizinkan perbuatan yang bertentangan dengananggaran dasar yang mengakibatkan perseroan terbatas ataukorporasi lainnya tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya atauharus dibubarkan, dipidana dengan pidana denda paling banyakKategori V.Bagian KetigaPerdamaian untuk Memperoleh KeuntunganPasal 651(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori III:a. kreditor yang turut menerima penawaran perdamaian di sidangpengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan debitoratau dengan pihak ketiga dan kreditor tersebut memintakeuntungan khusus; ataub. debitor yang turut menerima penawaran perdamaian di sidangpengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengankreditor atau dengan pihak ketiga dan debitor tersebut memintakeuntungan khusus.(2) Jika yang berutang adalah korporasi, maka pidana sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dijatuhkan kepada pengurus ataukomisaris yang mengadakan persetujuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b.Bagian KeempatPenarikan Barang Tanpa Hak171


Pasal 652(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:a. menarik barang miliknya atau barang milik orang lain untukkeperluan pemiliknya dari orang lain yang mempunyai hakgadai, hak menahan, hak pungut hasil, atau hak pakai atasbarang tersebut;b. menarik sebagian atau seluruh barang miliknya atau barangmilik orang lain untuk keperluan pemiliknya, dari perjanjianutang hak atas tanggungan atas barang tersebut denganmerugikan orang yang berpiutang hak atas tanggungantersebut;c. menarik sebagian atau seluruh barang yang olehnya dibebaniikatan panen yang tidak secara melawan hukum atau untukyang memberi ikatan menarik suatu barang yang oleh oranglain dibebani ikatan panen dengan merugikan pemegang ikatantersebut; ataud. menarik sebagian atau seluruh barang miliknya atau untukkeperluan pemilik dari ikatan kredit atas barang tersebutdengan merugikan pemegang kredit.(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608 berlakujuga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).BAB XXXTINDAK PIDANA PENGHANCURAN ATAU PERUSAKAN BARANGBagian KesatuPenghancuran dan Perusakan BarangPasal 653Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidanadenda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang secara melawanhukum:a. menghancurkan, merusak, atau menghilangkan barang yangsebagian atau seluruhnya milik orang lain; ataub. membunuh, menciderai, membuat sehingga tidak dapat dipakai,atau menghilangkan hewan, yang sebagian atau seluruhnya milikorang lain.Pasal 654(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 653 huruf amengakibatkan kerugian yang nilainya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka pembuat tindak pidanadipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan ataupidana denda paling banyak Kategori II.(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakberlaku, jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 653huruf b dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang172


membahayakan nyawa atau merusak kesehatan atau jika hewantersebut termasuk ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208.Bagian KeduaPenghancuran dan Perusakan BangunanPasal 655Setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak,atau membuat tidak dapat dipakai lagi bangunan untuk sarana danprasarana pelayanan umum, dipidana dengan pidana penjara palinglama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.Pasal 656Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 655 hancur, rusak, atau tidakdapat dipakai lagi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.Pasal 657Setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan ataumerusak gedung, kapal, atau kendaraan darat yang sebagian atauseluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara palinglama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.Pasal 658Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608 berlaku juga bagitindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 653 sampai denganPasal 657.Bagian KetigaPerusakan dan Pencarian Tanpa Izin Benda Cagar BudayaPasal 659Setiap orang yang merusak benda cagar budaya dan situs sertalingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubahbentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan benda cagarbudaya tanpa izin dari Pemerintah, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Kategori V.Pasal 660Setiap orang melakukan pencarian benda cagar budaya atau bendayang tidak diketahui pemiliknya dengan penggalian, penyelaman,pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya tanpa izin daripemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahundan pidana denda paling banyak Kategori IV.BAB XXXITINDAK PIDANA JABATAN173


Bagian KesatuPenolakan atau Pengabaian Tugas yang DimintaPasal 661Seorang komandan Tentara Nasional Indonesia yang menolak ataumengabaikan permintaan pemberian bantuan kekuatan di bawahperintahnya ketika diminta oleh pejabat yang berwenang menurutUndang-Undang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.Pasal 662(1) Pejabat sipil yang meminta bantuan Tentara Nasional Indonesiaatau Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melawanpelaksanaan peraturan perundang-undangan atau perintah yangsah dari pejabat yang berwenang, putusan atau surat perintahpengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)tahun.(2) Jika pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau perintahyang sah dari pejabat yang berwenang, putusan atau surat perintahpengadilan terhalang karena permintaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), maka pejabat sipil tersebut dipidana dengan pidanapenjara paling lama 9 (sembilan) tahun.Bagian KeduaPenyalahgunaan JabatanParagraf 1Penggelapan Uang dan Surat BerhargaPasal 663Pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatujabatan umum secara tetap atau untuk sementara waktu, yangmenggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karenajabatannya, atau membiarkan diambil atau digelapkan oleh oranglain, atau membantu orang lain dalam melakukan perbuatan tersebut,dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjarapaling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.Paragraf 2Pemalsuan Buku atau Register AdministrasiPasal 664Pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatujabatan umum secara tetap atau untuk sementara waktu, membuatsecara palsu atau memalsukan buku atau register yang khususdisediakan untuk pemeriksaan administrasi, dipidana dengan pidanapenjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.174


Paragraf 3Penghilangan atau Perusakan Barang dan DokumenPasal 665Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjarapaling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahunpegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatujabatan umum secara tetap atau untuk sementara waktu :a. menggelapkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidakdapat dipakai barang, akta, surat, atau register yang dikuasaikarena jabatannya yang digunakan untuk meyakinkan ataumembuktikan di muka pejabat yang berwenang;b. membiarkan orang menghilangkan, menghancurkan, merusak,atau membuat tidak dapat dipakai, barang, akta, surat, atauregister tersebut; atauc. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak,atau membuat tidak dapat dipakai, barang, akta, surat, atauregister tersebut.Paragraf 4Pegawai Negeri dan Hakim Yang Menerima SuapPasal 666Pegawai negeri yang menerima hadiah, janji, atau gratifikasi padahaldiketahui atau patut diduga bahwa hadiah, janji, atau gratifikasitersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yangberhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orangyang memberi hadiah, janji, atau gratifikasi tersebut ada hubungandengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara seumur hidupatau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun.Pasal 667Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjarapaling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun,pegawai negeri yang:a. menerima hadiah, janji, atau gratifikasi padahal diketahui ataupatut diduga bahwa hadiah, janji, atau gratifikasi tersebutdiberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidakmelakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya; ataub. menerima hadiah, janji, atau gratifikasi padahal diketahui ataupatut diduga bahwa hadiah, janji, atau gratifikasi tersebutdiberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukanatau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yangbertentangan dengan kewajibannya.Pasal 668175


Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjarapaling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun,hakim yang:a. menerima hadiah, janji, atau gratifikasi padahal diketahui ataupatut diduga bahwa hadiah, janji, atau gratifikasi tersebutdiberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkanpada pertimbangannya; ataub. menerima hadiah, janji, atau gratifikasi dengan penuh kesadaranbahwa hadiah, janji, atau gratifikasi tersebut diberikan kepadanyasupaya menjatuhkan pidana kepada lawan pemberi hadiah ataujanji dalam perkara yang diserahkan pada pertimbangannya.Paragraf 5Penyalahgunaan KekuasaanPasal 669Pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaannya memaksa oranguntuk berbuat, tidak berbuat, atau membiarkan sesuatu, dipidanadengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidanadenda paling banyak Kategori V.Pasal 670Pegawai negeri yang secara melawan hukum dengan maksud untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorangdengan menyalahgunakan kekuasaannya supaya memberi sesuatu,melakukan suatu pembayaran, menerima pembayaran dengandipotong sebagian, atau mengerjakan sesuatu untuk keperluan pribadi,dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjarapaling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.Pasal 671Pegawai negeri yang secara melawan hukum dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan menyalahgunakankekuasaannya, menggunakan tanah negara yang di atasnyaterdapat suatu hak untuk menggunakan tanah tersebut, dipidanadengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidanadenda paling banyak Kategori V.Pasal 672Pegawai negeri yang secara langsung atau tidak langsung turut sertadalam pemborongan, pengadaan barang, atau hak persewaan, padahaldiwajibkan mengurus dan mengawasi sebagian atau seluruhnya padawaktu hal tersebut dikerjakan, dipidana dengan pidana penjaraseumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun danpaling lama 20 (dua puluh) tahun.176


Paragraf 6Pemaksaan dalam Jabatan dan Penyalahgunaan KewenanganPasal 673Pegawai negeri yang dalam perkara pidana menggunakan paksaan,baik paksaan agar orang mengaku maupun paksaan agar orangmemberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V.Pasal 674Dipidana karena permintaan paksa, dengan pidana penjara seumurhidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan palinglama 20 (dua puluh) tahun, pegawai negeri yang pada waktumenjalankan tugasnya:a. menagih, menerima sesuatu, atau memotong dari suatupembayaran seolah-olah harus dibayar, baik kepadanya sendiri,maupun kepada pegawai negeri lain atau ke kas umum, padahaldiketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;b. menuntut atau menerima pekerjaan orang atau pemberian barangseolah-olah diharuskan, padahal diketahui bahwa hal tersebuttidak diharuskan; atauc. seolah-olah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan tentang tanah negara, yang di atasnyaterdapat suatu hak menggunakan tanah tersebut denganmerugikan orang yang berhak, padahal diketahui bahwa perbuatantersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangantentang tanah negara.Paragraf 7Pelepasan Orang yang DitahanPasal 675(1) Pegawai negeri yang ditugaskan menjaga orang yang ditahanmenurut perintah pejabat yang berwenang atau putusan atauketetapan hakim, membiarkan orang tersebut melarikan diri,melepaskan orang tersebut, atau menolong orang tersebut padawaktu dilepaskan atau melepaskan diri, dipidana dengan pidanapenjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda palingbanyak Kategori V.(2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangkarena kelalaiannya mengakibatkan orang yang ditahan melarikandiri, dilepaskan atau melepaskannya, atau melepaskan dirinya,dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori II.Paragraf 8Tidak Memberitahukan Orang yang Ditahan177


Pasal 676(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV, pegawai negeri yang:a. mempunyai tugas sebagai penyidik tidak memenuhi permintaanpejabat yang berwenang untuk menyatakan bahwa ada orangditahan secara melawan hukum atau tidak memberitahukanhal tersebut dengan segera kepada atasannya;b. mempunyai tugas sebagai penuntut umum tidak memenuhipermintaan atasannya untuk menyatakan bahwa ada orangditahan secara melawan hukum atau tidak memberitahukanhal tersebut dengan segera kepada atasannya; atauc. dalam menjalankan tugasnya, setelah mengetahui bahwa adaorang yang ditahan secara melawan hukum, tidakmemberitahukan hal tersebut dengan segera kepada pegawainegeri yang diwajibkan menyidik suatu tindak pidana.(2) Pegawai negeri yang karena kelalaiannya tidak memenuhikewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana denganpidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda palingbanyak Kategori II.Paragraf 9Penolakan Permintaan KeteranganPasal 677Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara,Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak, atau Kepala Rumah SakitJiwa, yang menolak permintaan yang sah dari pejabat yang berwenang,agar menunjukkan orang atau memperlihatkan daftar tentang dataorang yang dimasukkan dalam tempat tersebut atau memperlihatkanputusan atau penetapan pengadilan atau surat-surat lain yangberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakuharus dipenuhi untuk memasukkan orang dalam tempat tersebut,dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidanadenda paling banyak Kategori III.Pasal 678Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara,Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak, atau Kepala Rumah SakitJiwa, yang memasukkan orang dalam tempat tersebut tanpa memintaditunjukkan padanya putusan atau penetapan pengadilan atau suratsuratlain yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku atau tidak mencatat dalam daftartentang data orang yang dimasukkan tersebut, dipidana dengan pidanadenda paling banyak Kategori I.Pasal 679Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidanadenda paling banyak Kategori IV, pegawai negeri yang :178


a. melampaui batas kewenangannya atau tanpa memperhatikan carasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku, masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekaranganyang tertutup, yang dipakai oleh orang lain atau tidak denganpersetujuan orang lain tersebut, atau jika pegawai negeri tersebutsecara melawan hukum berada di tempat tersebut dan tidak segerapergi setelah ditegur oleh atau atas nama orang yang berhak; ataub. pada waktu menggeledah rumah melampaui batas kewenangannyaatau tanpa memperhatikan cara sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku, memeriksa, menyitasurat, buku, atau barang bukti lainnya.Paragraf 10Melampaui Batas KewenanganPasal 680Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV, pegawai negeri yang:a. melampaui batas kewenangannya menyuruh orang memperlihatkankepadanya atau menyita surat, barang, atau paket yangdipercayakan kepada suatu lembaga yang bertugas di bidangpengangkutan atau menyuruh memperlihatkan berita telegramyang berada di tangan pegawai kantor telegram; ataub. melampaui batas kewenangannya menyuruh pegawai kantortelepon memberikan keterangan kepadanya tentang percakapanmelalui telepon yang terjadi dengan perantaraan kantor tersebut.Paragraf 11Penyalahgunaan Pengiriman Surat dan PaketPasal 681Pegawai negeri suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutansurat atau barang, yang secara melawan hukum membuka surat,barang yang tertutup, atau paket yang dipercayakan kepada lembagatersebut, atau memeriksa isinya atau memberitahukan isinya kepadaorang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.Pasal 682(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV, pegawai negeri suatulembaga yang bertugas di bidang pengangkutan surat atau barangyang :179


a. memberikan surat, kartu pos, barang, atau paket yangdipercayakan kepada lembaga tersebut kepada orang lain selainyang berhak;b. memusnahkan, menghilangkan, mengambil untuk diri sendiriatau mengubah isi surat, kartu pos, barang, atau pakettersebut; atauc. mengambil untuk diri sendiri suatu barang di dalam surat ataupaket tersebut.(2) Jika surat atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bernilai uang, maka pegawai negeri yang mengambil untuk dirisendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)tahun.Paragraf 12Pembocoran Isi Surat, Telegram, dan TeleponPasal 683Pegawai negeri yang bertugas pada kantor telegram atau kantortelepon yang:a. memberitahukan kepada orang lain berita yang dipercayakankepada kantor telegram atau kantor telepon, atau membuka,membaca surat telegram atau telepon, atau memberitahukan isinyakepada orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV; ataub. memberikan kepada orang lain yang tidak berhak, memusnahkan,menghilangkan, mengambil untuk diri sendiri, atau mengubah isisuatu berita telegram atau berita telepon, yang dipercayakankepada kantor telegram atau kantor telepon, dipidana denganpidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana dendapaling banyak Kategori IV.Paragraf 13Perluasan Tindak PidanaPasal 684Pegawai negeri suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutansurat atau barang atau pegawai negeri yang bertugas pada kantortelegram atau kantor telepon, yang membiarkan orang lain melakukantindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 681, Pasal 682,atau Pasal 683 dan/atau membantu orang lain tersebut dalammelakukan perbuatannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.Paragraf 14Mengawinkan Orang yang Terhalang untuk KawinPasal 685(1) Setiap orang yang berwenang mengawinkan orang menurut hukumyang berlaku bagi kedua belah pihak, melangsungkan perkawinan180


seseorang, padahal mengetahui bahwa perkawinan atauperkawinan-perkawinannya yang sudah ada pada waktu itumenjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi, dipidanadengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.(2) Setiap orang yang berwenang mengawinkan orang menurut hukumyang berlaku bagi kedua belah pihak, melangsungkan perkawinanseseorang, padahal mengetahui bahwa perkawinan tersebut adahalangan yang sah selain halangan sebagaimana dimaksud padaayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahunatau pidana denda paling banyak Kategori III.Paragraf 15Pengeluaran Salinan Putusan PengadilanPasal 686Pegawai negeri yang berhak mengeluarkan salinan atau petikanputusan pengadilan, yang mengeluarkan salinan atau petikan sebelumputusan ditandatangani sebagaimana mestinya, dipidana denganpidana denda paling banyak Kategori I.Paragraf 16Menahan Surat DinasPasal 687Bekas pegawai negeri yang tanpa izin pejabat yang berwenangmenahan surat-surat dinas yang ada padanya, dipidana dengan pidanadenda paling banyak Kategori I.BAB XXXIITINDAK PIDANA KORUPSIBagian KesatuKorupsiPasal 688(1) Setiap orang yang menjanjikan atau memberikan sesuatu secaralangsung atau tidak langsung kepada Pejabat Publik supaya pejabattersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam pelaksanaantugas jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda palingsedikit Kategori II dan paling banyak Kategori III.(2) Pejabat Publik yang menerima janji atau pemberian secaralangsung atau tidak langsung supaya Pejabat Publik tersebutberbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam pelaksanaan tugasjabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda palingsedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.Pasal 689(1) Setiap orang yang menjanjikan atau memberikan sesuatu secara181


langsung atau tidak langsung kepada Pejabat Publik supaya pejabattersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangandengan tugas dan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjarapaling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahundan/atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyakKategori III.(2) Pejabat Publik yang menerima janji atau pemberian secaralangsung atau tidak langsung supaya Pejabat Publik tersebutberbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengantugas dan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ataudenda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.Pasal 690(1) Setiap orang yang memberikan sesuatu secara langsung atau tidaklangsung kepada Pejabat Publik padahal diketahui atau patutdiduga bahwa pemberian tersebut berhubungan denganjabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda palingsedikit Kategori II dan paling banyak Kategori III.(2) Pejabat Publik yang menerima sesuatu pemberian secara langsungatau tidak langsung padahal diketahui atau patut diduga bahwapemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya, dipidanadengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan palinglama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling sedikit Kategori II danpaling banyak Kategori IV.Pasal 691(1) Setiap orang yang dengan tujuan memperoleh suatu keuntungandari instansi pemerintah atau otoritas publik, menjanjikan ataumemberikan sesuatu secara langsung atau tidak langsung kepadaPejabat Publik atau orang lain, supaya pejabat atau orang laintersebut menggunakan pengaruh dalam hubungan denganjabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda palingsedikit Kategori II dan paling banyak Kategori III.(2) Pejabat Publik atau orang lain yang menerima sesuatu atau janjisecara langsung atau tidak langsung supaya pejabat tersebut atauorang lain menggunakan pengaruh dalam hubungan denganjabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda palingsedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.Pasal 692Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 688 ayat (2),Pasal 689 ayat (2), Pasal 690 ayat (2), dan Pasal 691 ayat (2) dilakukanoleh penegak hukum, ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 (satuper tiga).Pasal 693182


(1) Setiap orang yang menjanjikan, atau memberikan sesuatu secaralangsung atau tidak langsung kepada seorang Pejabat Publik Asingatau Pejabat Organisasi Internasional Publik supaya pejabattersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam pelaksanaantugas jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau dendapaling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.(2) Pejabat Publik Asing atau Pejabat Organisasi Internasional Publikyang menerima janji atau pemberian secara langsung atau tidaklangsung supaya pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuatsesuatu dalam pelaksanaan tugas jabatannya, dipidana denganpidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 9(sembilan) tahun dan/atau denda paling sedikit Kategori II danpaling banyak Kategori IV.Pasal 694Pejabat Publik yang dengan sengaja menyalahgunakan fungsi ataukedudukannya melakukan atau tidak melakukan sesuatu, denganmaksud memperoleh suatu keuntungan yang tidak semestinya untukkepentingan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi, dipidana denganpidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam)tahun dan/atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyakKategori IV.Pasal 695(1) Setiap orang yang dalam suatu aktivitas ekonomi, keuangan,perdagangan, atau komersial yang berkaitan dengan perekonomiannegara, menjanjikan, menawarkan, atau memberikan uang ataubarang yang nilainya relatif besar, secara langsung atau tidaklangsung kepada seseorang yang menduduki jabatan apapun padasektor swasta suatu keuntungan yang tidak semestinya untukkepentingan dirinya atau orang lain, supaya orang tersebut berbuatatau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengankewajibannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori II dan palingbanyak Kategori III.(2) Setiap orang yang dalam suatu aktivitas ekonomi, keuangan,perdagangan, atau komersial yang berkaitan dengan perekonomiannegara, menjanjikan, menawarkan, atau memberikan uang ataubarang yang nilainya sangat signifikan, secara langsung atau tidaklangsung kepada seseorang yang menduduki jabatan apapun padasektor swasta suatu keuntungan yang tidak semestinya untukkepentingan dirinya atau orang lain, supaya orang tersebut berbuatatau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengankewajibannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana dendapaling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori III.(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dilakukan oleh Korporasi diancam dengan pidana denda paling183


sedikit Kategori IV.Pasal 696(1) Pejabat Publik yang menggelapkan atau membiarkan ataumembantu orang lain menggelapkan uang atau kertas yang bernilaiuang atau barang yang berada di bawah kekuasaannya karenajabatannya yang nilainya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ataulebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan)tahun.(2) Pejabat Publik yang menggelapkan atau membiarkan ataumembantu orang lain menggelapkan uang atau kertas yang bernilaiuang atau barang yang berada di bawah kekuasaannya karenajabatannya yang nilainya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)atau lebih dipidana dengan pidana pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda palingsedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.(3) Pejabat Publik yang menggelapkan atau membiarkan ataumembantu orang lain menggelapkan uang atau kertas yang bernilaiuang atau barang yang berada di bawah kekuasaannya karenajabatannya yang nilainya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat)tahun atau dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dandenda paling sedikit Kategori VI.Pasal 697Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun danpidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda palingsedikit Kategori IV dan denda paling banyak Kategori V Pejabat Publikyang dengan cara melawan hukum, menjual Kekayaan negara, membelibarang untuk negara, atau memberi pekerjaan atau proyek negara.Pasal 698Pejabat Publik yang dia sendiri sebagai penanggung jawab ataupengawas, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadipemasok, pemborong, atau penebas, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 5 (lima) tahun.Pasal 699(1) Setiap orang atau pejabat publik secara melawan hukummenggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara atauanggaran pendapatan dan belanja daerah bukan pada tujuannya,dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dandenda paling banyak Kategori II.(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandalam keadaan bencana alam, krisis keuangan, dan ekonomidan/atau negara dalam keadaan bahaya diancam dengan pidanamati.Pasal 700184


(1) Setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung:a. memberikan, menyetujui, atau menawarkan untuk memberikansuatu hadiah atau janji kepada seseorang yang menguruskepentingan umum, baik untuk diri sendiri orang itu maupununtuk orang lain, supaya orang itu berbuat sesuatu yangbertentangan dengan kewajibannya, dipidana dengan pidanapenjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyakKategori III.b. memberikan, menyetujui, atau menawarkan untuk memberikansuatu hadiah atau janji dalam mengurus kepentingan umum,baik untuk kepentingan dia sendiri maupun kepentingan oranglain, karena akan atau telah berbuat sesuatu yang bertentangandengan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara palinglama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori III.(2) Setiap orang yang menerima pemberian atau janji sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana yang samasebagaimana dimaksud pada ayat (1).Pasal 701Setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung:a. menawarkan, menjanjikan, atau memberikan suatu hadiah ataujanji, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untukkepentingan orang lain, sebagai imbalan orang itu mengatur hasilakhir olahraga atau pertandingan, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyakKategori II.b. meminta atau menerima suatu hadiah atau janji, baik untukkepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain,sebagai imbalan dia akan atau telah mengatur hasil akhir olahragaatau pertandingan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan/atau denda paling banyak Kategori II.Bagian KeduaPemberatan PidanaPasal 702Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 666, Pasal 667, Pasal 668, Pasal 670, Pasal 671, Pasal688, Pasal 689, Pasal 690, Pasal 691, Pasal 693, Pasal 694, Pasal 695,Pasal 696, Pasal 697, Pasal 698, Pasal 699, Pasal 700, dan Pasal 701sepanjang perbuatan tersebut merugikan keuangan atau perekonomiannegara, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan pasal-pasaltersebut ditambah 1/3 (satu pertiga).BAB XXXIIITINDAK PIDANA PELAYARANBagian Kesatu185


Perompakan dan Perampasan KapalParagraf 1PerompakanPasal 703Setiap orang yang menggunakan kapal melakukan perbuatankekerasan terhadap kapal lain di laut wilayah negara RepublikIndonesia atau terhadap orang atau barang yang berada di atasnya,dipidana karena melakukan perompakan di laut, dengan pidanapenjara paling lama 12 (dua belas) tahun.Pasal 704Setiap orang yang di darat di sekitar pantai atau di muara sungaimelakukan perbuatan kekerasan terhadap orang lain atau barang ditempat tersebut, dipidana karena perompakan di pantai, denganpidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.Pasal 705Setiap orang yang menggunakan kapal melakukan perbuatankekerasan di sungai terhadap kapal lain atau terhadap orang ataubarang yang berada di atasnya, dipidana karena perompakan disungai, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.Pasal 706(1) Setiap orang yang:a. bekerja sebagai nakhoda atau melakukan profesi sebagainakhoda pada kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebutdigunakan untuk melakukan perbuatan kekerasan di laut bebasterhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang diatasnya, dipidana karena perompakan di laut bebas, denganpidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun; ataub. bekerja sebagai awak kapal, padahal diketahui bahwa kapaltersebut digunakan untuk melakukan perbuatan kekerasansebagaimana dimaksud pada huruf a, dipidana karenaperompakan di laut bebas, dengan pidana penjara paling lama12 (dua belas) tahun.(2) Ketentuan mengenai pengertian kekerasan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 160 dan Pasal 178 tidak berlaku terhadap tindakpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).Pasal 707Setiap orang yang menyerahkan kapal Indonesia dalam kekuasaanperompak di laut bebas, perompak di tepi laut, perompak di pantai,atau perompak di sungai, dipidana dengan:a. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika orangtersebut nakhoda kapal tersebut; atau186


. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika orangtersebut bukan nakhoda kapal tersebut.Paragraf 2Perampasan KapalPasal 708Setiap orang yang berlayar di atas kapal Indonesia yang merampaskekuasaan atas kapal tersebut secara melawan hukum, dipidanadengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.Pasal 709Nakhoda kapal Indonesia yang mengambil alih kapal dari pemiliknyaatau dari pengusahanya dan memakai kapal tersebut untukkeuntungan diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama10 (sepuluh) tahun.Bagian KeduaPemalsuan Surat Keterangan Kapal dan Laporan PalsuParagraf 1Pemalsuan Surat KapalPasal 710(1) Nakhoda kapal Indonesia yang menyuruh membuat suratketerangan kapal yang diketahui bahwa isi surat keterangantersebut bertentangan dengan yang sebenarnya, dipidana denganpidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.(2) Awak kapal Indonesia yang turut serta menyuruh membuat suratketerangan kapal yang diketahui bahwa isi surat keterangantersebut bertentangan dengan yang sebenarnya, dipidana denganpidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana dendapaling banyak Kategori IV.Pasal 711Setiap orang yang untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku tentang pendaftaran kapal,memperlihatkan surat keterangan yang diketahui bahwa isi suratketerangan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya, dipidanadengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana dendapaling banyak Kategori IV.Pasal 712Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, setiaporang yang:187


a. menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam berita acarasuatu keterangan kapal tentang suatu keadaan yang kebenarannyaharus dinyatakan dalam akta, dengan maksud untukmenggunakan sendiri atau menyuruh orang lain menggunakanakta tersebut seolah-olah keterangan dalam berita acara sesuaidengan yang sebenarnya, dan penggunaan akta tersebut dapatmenimbulkan kerugian; ataub. menggunakan akta sebagaimana dimaksud pada huruf a seolah-olahisinya sesuai dengan yang sebenarnya dan penggunaanakta tersebut dapat menimbulkan kerugian.Paragraf 2Laporan PalsuPasal 713Nakhoda kapal yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atauorang lain, membuat atau memberikan laporan palsu tentangkecelakaan kapal yang dipimpinnya, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyakKategori IV.Bagian KetigaPembangkangan dan Pemberontakan di KapalParagraf 1PembangkanganPasal 714(1) Dipidana karena pembangkangan, dengan pidana penjara palinglama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV:a. penumpang kapal Indonesia yang menyerang nakhoda ataumelawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,merampas kebebasannya untuk bergerak; ataub. awak kapal Indonesia yang di atas kapal atau dalammenjalankan profesinya melakukan perbuatan sebagaimanadimaksud pada huruf a terhadap orang yang lebih tinggipangkatnya.(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipidana dengan:a. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana dendapaling banyak Kategori IV, jika tindak pidana atau perbuatanlain yang menyertainya mengakibatkan luka;b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika tindak pidanaatau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan lukaberat; atauc. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika tindakpidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkanmatinya orang.188


Pasal 715(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang berlayardi atas kapal yang:a. tidak menurut perintah yang diberikan nakhoda untukkepentingan keamanan atau untuk menegakkan ketertiban dandisiplin di atas kapal;b. tidak memberi pertolongan menurut kemampuannya kepadanakhoda ketika mengetahui bahwa kemerdekaan nakhodadirampas; atauc. tidak memberitahukan kepada nakhoda pada saat yang tepatketika mengetahui ada niat dari orang lain yang berada di ataskapal untuk melakukan pembangkangan.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidakberlaku jika pembangkangan tidak terjadi.Paragraf 2PemberontakanPasal 716(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 714dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama,maka pembuat tindak pidana, dipidana karena pemberontakan dikapal, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipidana dengan:a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika tindakpidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkanluka;b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika tindakpidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkanluka berat; atauc. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika tindakpidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkanmatinya orang.Pasal 717Setiap orang yang di atas kapal Indonesia menghasut orang supayamemberontak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)tahun.Bagian KeempatTindak Pidana Nakhoda Kapal189


Paragraf 1Penyalahgunaan Wewenang oleh Nakhoda KapalPasal 718Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, nakhodakapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atauorang lain secara melawan hukum atau untuk menyembunyikankeuntungan:a. menjual kapal;b. meminjam uang dengan mempertanggungkan kapal atauperlengkapannya;c. menjual atau menjaminkan barang muatan atau perbekalan kapalnya;d. memperhitungkan kerugian atau pengeluaran yang dikarang-karang;ataue. tidak memelihara buku harian kapal atau tidak menguruskeselamatan surat-surat kapal sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku ketika meninggalkan kapalnya.Pasal 719Nakhoda kapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau orang lain secara melawan hukum atau untukmenyembunyikan keuntungan yang demikian dengan cara mengubahhaluan kapalnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.Paragraf 2Perbuatan yang Bertentangan dengan Kewajiban Nakhoda KapalPasal 720(1) Nakhoda kapal Indonesia yang tidak karena keadaan terpaksa dantanpa sepengetahuan lebih dulu dari pemilik atau pengusaha kapal,melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan yang diketahuibahwa karena perbuatan tersebut akan timbul kemungkinan bagikapal atau barang muatannya untuk ditarik, dihentikan, atauditahan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahunatau pidana denda paling banyak Kategori III.(2) Setiap orang yang berlayar di atas kapal Indonesia yang tidakkarena keadaan terpaksa dan tanpa sepengetahuan lebih dulu darinakhoda kapal melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatansebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidanapenjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyakKategori III.Pasal 721Nakhoda kapal Indonesia yang tidak karena keadaan terpaksa tidakmemberi sesuatu yang wajib diberikan kepada orang yang berlayar di190


kapalnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahunatau pidana denda paling banyak Kategori IV.Pasal 722Nakhoda kapal Indonesia yang membuang barang muatannya, tidakkarena keadaan terpaksa atau bertentangan dengan hukum yangberlaku baginya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.Paragraf 3Penggunaan Bendera IndonesiaPasal 723Nakhoda kapal yang memakai bendera Indonesia, padahal diketahuitidak berhak untuk memakai bendera tersebut, dipidana denganpidana denda paling banyak Kategori II.Paragraf 4Pemakaian Tanda-tanda Kapal PerangPasal 724Nakhoda kapal yang memakai tanda yang menimbulkan kesanseolah-olah kapal tersebut adalah kapal perang Indonesia atau kapalpemerintah selain kapal perang yang bertugas di bidang keamanandan ketertiban di laut atau kapal pandu yang bekerja di perairanIndonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahunatau pidana denda paling banyak Kategori IV.Pasal 725Nakhoda kapal Indonesia yang tidak memenuhi kewajibannya sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untukmencatat dan memberitahukan kelahiran atau kematian orang yangberada di kapal selama waktu berlayar, dipidana dengan pidana dendapaling banyak Kategori II.Paragraf 5Pengangkutan Orang atau Barang untuk KepentinganPenyelenggaraan PeradilanPasal 726Nakhoda kapal Indonesia yang tanpa alasan yang sah menolak untukmemenuhi permintaan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku untuk menerima di kapalnya,tersangka, terdakwa, atau terpidana serta benda yang berhubungan191


dengan perkaranya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.Pasal 727(1) Nakhoda kapal Indonesia yang membiarkan tersangka, terdakwa,terpidana, atau narapidana melarikan atau melepaskan diri, ataumemberikan bantuan ketika tersangka, terdakwa, terpidana, ataunarapidana melarikan atau melepaskan diri, padahal orang tersebutditerima di kapalnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku, dipidana dengan pidanapenjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda palingbanyak Kategori IV.(2) Nakhoda kapal Indonesia yang karena kelalaiannya mengakibatkantersangka, terdakwa, terpidana, atau narapidana melarikan ataumelepaskan diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.Bagian KelimaPerusakan Barang Muatan dan Keperluan KapalPasal 728Setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan ataumerusak barang muatan, perbekalan, atau barang keperluan yang adadi kapal, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahunatau pidana denda paling banyak Kategori IV.Bagian KeenamMenjalankan Profesi sebagai Awak KapalPasal 729Setiap orang yang tidak karena keadaan terpaksa melakukan profesisebagai nakhoda, juru mudi, atau juru mesin pada kapal Indonesia,padahal diketahui kewenangannya untuk berlayar telah dicabut olehpejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.Pasal 730Setiap orang yang tanpa hak memakai tanda pengenal walaupunsedikit berlainan, yang pemakaiannya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku hanya untuk kapal rumahsakit atau sekoci dari kapal tersebut atau untuk kapal kecil yangdigunakan untuk menolong orang sakit, dipidana dengan pidanapenjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyakKategori II.192


Bagian KetujuhPenandatanganan Konosemen dan Tiket PerjalananPasal 731Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II setiap orangyang:a. menandatangani konosemen yang dikeluarkan dengan melanggarketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ataub. berdasarkan kewenangannya menandatangani konosemensebagaimana dimaksud pada huruf a, jika konosemen tersebut jadidiserahkan.Pasal 732(1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I setiaporang yang:a. menandatangani tiket perjalanan penumpang kapal yangdikeluarkan dengan melanggar ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku; ataub. berdasarkan kewenangannya menandatangani tiket perjalananpenumpang kapal sebagaimana dimaksud pada huruf a, jikatiket tersebut jadi digunakan.(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlakujuga terhadap setiap orang yang memberikan tiket perjalananpenumpang kapal yang bertentangan dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku, walaupun yang melakukanperbuatan tersebut orang yang berwenang.Bagian KedelapanPemberatan dan Pidana TambahanPasal 733(1) Setiap orang yang menerima atau melakukan profesi sebagainakhoda kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebutdiperuntukkan atau digunakan untuk melakukan salah satuperbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 703, Pasal 704, danPasal 705, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.(2) Setiap orang yang menerima atau melakukan profesi sebagai awakkapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut diperuntukkan ataudigunakan untuk melakukan salah satu tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 703, Pasal 704, dan Pasal 705atau dengan sukarela tetap bekerja di kapal tersebut sesudahdiketahui penggunaannya untuk itu, dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan)tahun.Pasal 734193


Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 703, Pasal 704,dan Pasal 705 mengakibatkan matinya orang yang berada di kapalyang diserang atau matinya orang yang diserang, maka nakhoda kapaldan mereka yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut,dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjarapaling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.Pasal 735Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun,setiap orang yang melengkapi kapal atas biaya sendiri atau atas biayaorang lain, dengan maksud digunakan untuk:a. perompakan di laut;b. perompakan di pantai;c. perompakan di sungai;ataud. perompakan di laut bebasPasal 736Setiap orang yang atas biaya sendiri atau atas biaya orang lain secaralangsung atau tidak langsung turut melaksanakan penyewaan,pemuatan, atau pengasuransian kapal, padahal diketahui bahwa kapaltersebut akan digunakan untuk maksud sebagaimana dimaksud dalamPasal 705 atau diperuntukkan untuk digunakan melakukan salah satutindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 703, Pasal 704, danPasal 705, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas)tahun.Pasal 737Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 708,Pasal 714, Pasal 715, Pasal 716, atau Pasal 717 berpangkat perwirakapal, maka pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).BAB XXXIVTINDAK PIDANA PENERBANGAN DAN TINDAK PIDANA TERHADAPSARANA SERTA PRASARANA PENERBANGANBagian KesatuTindak Pidana terhadap Sarana dan Prasarana PenerbanganPasal 738(1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunanuntuk pengamanan lalu lintas udara hancur, rusak, atau tidakdapat dipakai atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunantersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan timbulnya bahaya bagi keamanan lalu lintas udara,maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjarapaling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyakKategori IV.194


(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidanadipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun ataupidana denda paling banyak Kategori IV.Pasal 739Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan tanda atau alatuntuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah,atau mengakibatkan tidak dapat bekerja atau mengakibatkanterpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yangkeliru, dipidana dengan:a. pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana dendapaling banyak Kategori II, jika perbuatan tersebut mengakibatkanpenerbangan tidak aman;b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda palingbanyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkanpesawat udara celaka; atauc. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda palingbanyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkanmatinya orang.Pasal 740Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan pesawat udaracelaka, hancur, rusak, atau tidak dapat dipakai, dipidana dengan:a. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda palingbanyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkantimbulnya bahaya bagi nyawa orang lain; ataub. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda palingbanyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkanmatinya orang.Bagian KeduaTindak Pidana Asuransi Pesawat UdaraPasal 741(1) Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiriatau orang lain secara melawan hukum, atas kerugian penanggungasuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan,kehancuran, kerusakan, atau membuat tidak dapat dipakaipesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya tersebutatau yang muatannya atau upah yang akan diterima untukpengangkutan muatan tersebut dipertanggungkan, atau untukkepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan,dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadipada pesawat udara dalam penerbangan, maka pembuat tindakpidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)tahun.(3) Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atauorang lain secara melawan hukum, atas kerugian penanggung195


asuransi, mengakibatkan penumpang pesawat udara yangdipertanggungkan terhadap bahaya mendapat kecelakaan, dipidanadengan:a. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika karenaperbuatan tersebut mengakibatkan luka berat; ataub. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika karenaperbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.Pasal 742Setiap orang yang di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yangdapat membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan,dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidanadenda paling banyak Kategori IV.Pasal 743Setiap orang yang di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yangdapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udaradalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.BAB XXXVTINDAK PIDANA PEMUDAHAN, PENERBITAN, DAN PENCETAKANBagian KesatuPemudahanParagraf 1PenadahanPasal 744Dipidana karena melakukan penadahan, dengan pidana penjara palinglama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV,setiap orang yang:a. membeli, menyewa, menukar, menerima jaminan, menerimahadiah atau untuk mengejar keuntungan, menjual, menukar,menjaminkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikansuatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa bendatersebut diperoleh dari tindak pidana; ataub. menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui ataupatut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana.Pasal 745(1) Setiap orang yang menjadikan kebiasaan untuk membeli, menukar,menerima jaminan, menyimpan, atau menyembunyikan benda yangdiperoleh dari tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara196


paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyakKategori IV.(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya,maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan haksebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b,huruf c, dan/atau huruf g.Pasal 746Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 743, dipidana karenapenadahan ringan, dengan pidana pidana denda paling banyakKategori II, jika benda yang diperoleh sebagai hasil dari salah satutindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605, Pasal 614,atau Pasal 621.Paragraf 2Pencucian UangPasal 747Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawake luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atausurat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yangdiketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidanapencucian uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkanasal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucianuang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dandenda paling banyak Kategori V.Pasal 748Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul,sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikanyang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patutdiduganya merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dipidanakarena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara palinglama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Kategori V.Pasal 749(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan,pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan,penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinyaatau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pencucianuang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahundan denda paling banyak Kategori IV.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagiPihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan.Pasal 750197


(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidanadenda paling banyak Kategori VI.(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1),terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahanberupa:a. pengumuman putusan hakim;b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;c. pencabutan izin usaha;d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atauf. pengambilalihan Korporasi oleh negara.Pasal 751(1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana dendasebagaimana dimaksud dalam Pasal 750 ayat (1), pidana dendatersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milikkorporasi atau personil pengendali korporasi yang nilainya samadengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.(2) Dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampassebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidanakurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personil pengendalikorporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.Pasal 752Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan,pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindakpidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang samasebagaimana dimaksud dalam Pasal 747, Pasal 748, dan Pasal 749.Bagian KeduaTindak Pidana Penerbitan dan PencetakanPasal 753Setiap orang yang menerbitkan tulisan atau gambar yang menurutsifatnya dapat dipidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, jika:a. orang yang menyuruh menerbitkan tulisan atau gambar tidakdiketahui atau pada teguran pertama setelah dimulai penuntutantidak diberitahukan; ataub. penerbit mengetahui atau patut menduga bahwa orang yangmenyuruh menerbitkan pada saat penerbitan, tidak dapat dituntutatau menetap di luar negeri.Pasal 754198


Setiap orang yang mencetak tulisan atau gambar yang menurutsifatnya dapat dipidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, jika:a. orang yang menyuruh mencetak tulisan atau gambar tidakdiketahui atau pada teguran pertama setelah dimulai penuntutantidak diberitahukan; ataub. pencetak mengetahui atau patut menduga bahwa orang yangmenyuruh mencetak pada saat penerbitan, tidak dapat dituntutatau menetap di luar negeri.Pasal 755Jika sifat tulisan atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 753dan Pasal 754 merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntutatas pengaduan, maka penerbit atau pencetak hanya dapat dituntutatas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana tersebut.BAB XXXVITINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM YANG HIDUPPasal 756(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukumyang tidak tertulis dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dandiancam dengan sanksi pidana adalah tindak pidana.(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) diancam denganpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e joPasal 100.BAB XXXVIIKETENTUAN PERALIHANPasal 757Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:a. terhadap Undang-Undang di Luar Undang-Undang ini diberikanmasa transisi paling lama 3 (tiga) tahun untuk dilakukanpenyesuaian dengan Undang-Undang ini.b. setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf aberakhir maka ketentuan pidana di Luar Undang-Undang inidengan sendirinya bagian dari Undang-Undang ini.c. kualifikasi tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diaturdalam semua undang-undang atau peraturan daerah dinyatakantidak berlaku dan diganti dengan tindak pidana;d. istilah badan hukum, badan usaha, perseroan terbatas, persero,perusahaan umum, badan usaha milik negara/daerah, yayasan,koperasi perkumpulan, atau yang disamakan dengan itu yang diaturdalam undang-undang di luar Undang-Undang ini diartikan sebagaikorporasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;e. istilah benda berwujud termasuk air dan uang giral, dan bendatidak berwujud termasuk aliran listrik, gas, data dan programkomputer, jasa termasuk jasa telepon, jasa telekomunikasi, atau199


jasa komputer yang diatur dalam undang-undang di luar Undang-Undang ini diartikan sebagai barang sebagaimana ditentukan dalamUndang-Undang ini;f. istilah pegawai negeri, penyelenggara negara, pejabat publik, pejabatdaerah, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negaraatau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasiyang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, orangyang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyatakat,pejabat publik asing, atau yang disamakan dengan pejabat yangdiatur dalam undang-undang di luar Undang-Undang ini diartikansebagai pejabat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.Pasal 758Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Buku IUndang-Undang ini berlaku bagi undang-undang yang memuatketentuan pidana di luar Undang-Undang ini, kecuali ditentukan lainoleh undang-undang.Pasal 759Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:a. semua ancaman pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalamundang-undang atau peraturan daerah di luar Undang-Undang inidiganti menjadi ancaman pidana denda sebagai berikut:1) ancaman pidana kurungan kurang dari 6 (enam) bulan digantidengan ancaman pidana denda Kategori I; dan2) ancaman pidana kurungan 6 (enam) bulan atau lebih digantidengan ancaman pidana denda Kategori II.b. undang-undang atau peraturan daerah menetapkan ancamanpidana denda sebagai alternatif pidana kurungan yang melebihiKategori II diberlakukan Kategori ancaman pidana denda yangsesuai dengan undang-undang atau peraturan daerah yangbersangkutan.c. undang-undang menetapkan ancaman pidana denda yang melebihiKategori VI pada kualifikasi tindak pidana yang sama makadijatuhkan pidana denda Kategori VI.Pasal 760Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:a. Pengaturan ketentuan pidana, sepanjang menyangkut tindakpidana yang bersifat umum, harus dilakukan sebagai bagian darimateri Undang-Undang ini.b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara langsungmerupakan sistem kodifikasi dan unifikasi hukum pidana nasional.Pasal 761Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:200


a. semua ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang di luarUndang-Undang ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang materinyatidak diatur dalam Undang-Undang ini.b. jika terjadi perbedaan ketentuan hukum antara Undang-Undang inidan undang-undang lain maka:1) diberlakukan undang-undang atau Undang-Undang ini yangmenguntungkan bagi pembuat;2) dalam hal setelah putusan pemidanaan memperoleh kekuatanhukum tetap, perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakantindak pidana menurut Undang-Undang ini, maka pelaksanaanputusan pemidanaan dihapuskan; atau3) dalam hal setelah putusan pemidanaan memperoleh kekuatanhukum tetap, perbuatan yang terjadi diancam dengan pidanayang lebih ringan menurut undang-undang lain atau KUHPBaru, maka pelaksanaan putusan pemidanaan tersebutdisesuaikan dengan batas-batas pidana menurut undangundanglain atau Undang-Undang ini.c. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf bberlaku juga bagi peraturan daerah yang memuat ketentuanpidana.Pasal 762Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:a. jika ketentuan pidana dalam suatu undang-undang menunjuk padapasal-pasal tertentu yang diatur dalam KUHP Lama makapenerapan ketentuan pidana tersebut disesuaikan denganperubahan yang ada dalam Undang-Undang ini.b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a juga berlaku bagimateri atau unsur-unsur tindak pidana yang sama antara Undang-Undang ini dan undang-undang tersebut.Pasal 763Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, undang-undang di luarUndang-Undang ini yang mengatur hukum acara yang menyimpangiUndang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan hukumacaranya tetap berlaku sepanjang belum diubah atau digantiberdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang baru.Pasal 764Pelaksanaan pidana berupa pidana tutupan, pidana pengawasan, danpidana kerja sosial harus diterapkan paling lama 3 (tiga) tahun setelahUndang-Undang ini mulai berlaku.BAB XXXVIIIKETENTUAN PENUTUPPasal 765Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:201


a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan HukumPidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan BerlakunyaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan HukumPidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan MengubahKitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubahdan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidanayang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan(Berita Republik Indonesia Nomor II);dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Pasal 766Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak Undang-Undangini diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganUndang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran NegaraRepublik Indonesia.Disahkan di Jakartapada tanggalPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Diundangkan di Jakartapada tanggalMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,AMIR SYAMSUDINSUSILO BAMBANG YUDHOYONOLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …202


RANCANGANPENJELASANATASRANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR … TAHUN …TENTANGKITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANAI. UMUMPenyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baruuntuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidanapeninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannyamerupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukumnasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agardapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuaidengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dandinamika yang berkembang dalam masyarakat.Dalam perkembangannya, makna pembaharuan Kitab Undang-UndangHukum Pidana nasional yang semula semata-mata diarahkan kepadamisi tunggal yang mengandung makna “dekolonisasi” Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bentuk “rekodifikasi”, dalam perjalanansejarah bangsa pada akhirnya juga mengandung pelbagai misi yanglebih luas sehubungan dengan perkembangan baik nasional maupuninternasional. Adapun misi kedua adalah misi “demokratisasi hukumpidana” yang antara lain ditandai dengan masuknya Tindak PidanaTerhadap Hak Asasi Manusia dan hapusnya tindak pidanapenaburan permusuhan atau kebencian (haatzaai-artikelen) yangmerupakan tindak pidana formil dan dirumuskan kembali sebagaitindak pidana penghinaan yang merupakan tindak pidana materiil.Misi ketiga adalah misi “konsolidasi hukum pidana” karena sejakkemerdekaan perundang-undangan hukum pidana mengalamipertumbuhan yang pesat baik di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pelbagai kekhasannya, sehingga perluditata kembali dalam kerangka Asas-Asas Hukum Pidana yang diaturdalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di samping itupenyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dilakukanatas dasar misi keempat yaitu misi adaptasi dan harmonisasi terhadappelbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibatperkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupunperkembangan nilai-nilai, standar serta norma yang diakui olehbangsa-bangsa beradab di dunia internasional.Pelbagai misi tersebut diletakkan dalam kerangka politik hukum yangtetap memandang perlu penyusunan Hukum Pidana dalam bentukkodifikasi dan unifikasi yang dimaksudkan untuk menciptakan danmenegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan203


kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antarakepentingan nasional, kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu dalam Negara Republik Indonesia berlandaskan Pancasiladan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Menelusuri sejarah hukum pidana di Indonesia, dapat diketahuibahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku diIndonesia berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie(Staatsblad 1915 : 732). Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945,Wetboek van Strafrecht tersebut masih berlaku berdasarkan Pasal IIAturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (BeritaNegara Republik Indonesia II Nomor 9), Wetboek van Straftrecht voorNederlandsch-Indie disebut sebagai Kitab Undang-Undang HukumPidana dan dinyatakan berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura,sedangkan untuk daerah-daerah lain akan ditetapkan kemudian olehPresiden. Usaha untuk mewujudkan adanya kesatuan hukum pidanauntuk seluruh Indonesia ini, secara de facto belum dapat terwujudkarena terdapat daerah-daerah pendudukan Belanda sebagai akibataksi militer Belanda I dan II di mana untuk daerah-daerah tersebutmasih berlaku Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie(Staatsblad 1915 : 732) dengan segala perubahannya. Dengandemikian, dapat dikatakan setelah kemerdekaan tahun 1945 terdapatdualisme hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan keadaan iniberlangsung hingga tahun 1958 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Undang-Undang tersebut menentukanbahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang PeraturanHukum Pidana dengan semua perubahan dan tambahannya berlakuuntuk seluruh Indonesia. Dengan demikian berlakulah hukum pidanamateriil yang seragam untuk seluruh Indonesia yang bersumber padahukum yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 yaitu “Wetboek vanStrafrecht voor Nederlandsch-Indie”, yang untuk selanjutnya disebutKitab Undang-Undang Hukum Pidana.Harus diakui bahwa di Era Kemerdekaan telah banyak dilakukanusaha untuk menyesuaikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidanawarisan kolonial dengan kedudukan Republik Indonesia sebagainegara merdeka dan dengan perkembangan kehidupan sosial lainnya,baik nasional maupun internasional. Dalam hal ini di samping pelbagaiperubahan yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah beberapa kali mengalami pembaharuandan/atau perubahan sebagai berikut:1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan KitabUndang-Undang Hukum Pidana, yang menaikkan ancamanhukuman dalam Pasal-pasal 359, 360 dan 188 KUHP;2. Undang-Undang Nomor 16 Prp. Tahun 1960 tentang BeberapaPerubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yangmerubah kata-kata “vijf en twintig gulden” dalam Pasal-pasal204


364, 373, 379, 384 dan 407 ayat (1) Kitab Undang-UndangHukum Pidana menjadi “duaratus lima puluh rupiah”;3. Undang-Undang Nomor 18 Prp Tahun 1960 tentang PerubahanJumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang HukumPidana dan Dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang DikeluarkanSebelum Tanggal 17 Agustus 1945;4. Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang Tata CaraPelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh PengadilanDilingkungan Peradilan Umum dan Militer;5. Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang PencegahanPenyalahgunaan/Atau Penodaan Agama, yang antara lain telahmenambahkan ke dalam KUHP Pasal 156a ;6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang PenertibanPerjudian, yang merubah ancaman pidana dalam Pasal-pasal 303ayat (1), 542 ayat (1) dan 542 ayat (2) Kitab Undang-UndangHukum Pidana dan merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal303 bis.;7. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1976 tentang Perubahan danPenambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-UndangHukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan BerlakunyaKetentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan,dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.;8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KitabUndang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan DenganKejahatan Terhadap Keamanan Negara, khususnya berkaitandengan kriminalisasi terhadap Penyebaran Ajaran Marxisme danLeninisme;9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang kemudian digantikanoleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, yang pada dasarnya menetapkan beberapa pasal dalamKitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan denganPenyuapan dan Tindak Pidana Jabatan menjadi Tindak PidanaKorupsi.Pelbagai pembaharuan dan/atau perubahan yang terjadi tersebutpada dasarnya bersifat ad hoc dan bernuansa evolusioner sertatidak dapat memenuhi tuntutan 4 (empat) misi perubahanmendasar yang telah diuraikan di atas (dekolonisasi,demokratisasi, konsolidasi dan harmonisasi), sehinggapenyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru harusdilakukan.205


BUKU KESATU1. Secara keseluruhan perbedaan yang mendasar antara KitabUndang-Undang Hukum Pidana warisan Belanda (Wetboek vanStrafrecht) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baruadalah filosofi yang mendasarinya. KUHP Warisan Belanda secarakeseluruhan dilandasi oleh pemikiran Aliran Klasik (ClassicalSchool) yang berkembang pada Abad ke-18 yang memusatkanperhatian hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana(Daad- Strafrecht). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Barumendasarkan diri pada pemikiran Aliran Neo-Klasik (Neo-ClassicalSchool) yang menjaga keseimbangan antara faktor obyektif(perbuatan/lahiriah) dan faktor subyektif (orang/batiniah/sikapbatin). Aliran ini berkembang pada Abad ke- 19 yangmemusatkan perhatiannya tidak hanya pada perbuatan atautindak pidana yang terjadi, tetapi juga terhadap aspek-aspekindividual si pelaku tindak pidana (Daad-dader Strafrecht).Pemikiran mendasar lain yang mempengaruhi penyusunan KitabUndang-Undang Hukum Pidana Baru adalah perkembangan ilmupengetahuan tentang korban kejahatan (victimology) yangberkembang setelah Perang Dunia II, yang menaruh perhatianbesar pada perlakuan yang adil terhadap korban kejahatan danpenyalahgunaan kekuasaan. Baik falsafah “Daad-daderStrafrecht” maupun viktimologi akan mempengaruhi perumusan 3(tiga) permasalahan pokok dalam hukum pidana yaitu perumusanperbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawabanpidana atau kesalahan dan sanksi (pidana dan tindakan) yangdapat dijatuhkan beserta asas-asas hukum pidana yangmendasarinya.2. Karakter “Daad-dader Strafrecht” yang lebih manusiawi tersebutsecara sistemik mewarnai Kitab Undang-Undang Hukum Pidanabaru, yang antara lain juga tersurat dan tersirat dari adanyapelbagai pengaturan yang berusaha menjaga kesimbangan antaraunsur/faktor obyektif (perbuatan/lahiriah) dan unsur/faktorsubyektif (manusia/batiniah/sikap batin). Hal ini antara laintercermin dari pelbagai pengaturan tentang Tujuan Pemidanaan,Syarat Pemidanaan, pasangan Sanksi berupa Pidana danTindakan, pengembangan Alternatif Pidana Kemerdekaan jangkapendek, Pedoman atau Aturan Pemidanaan, Pidana MatiBersyarat, dan pengaturan Batas Minimum UmumPertanggungjawaban Pidana, Pidana serta Tindakan Bagi Anak.3. Pembaharuan Hukum Pidana materiil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini tidak membedakan lagi antaratindak pidana (strafbaarfeit) berupa kejahatan (misdrijven) dantindak pidana pelanggaran (overtredingen). Untuk keduanyadipakai istilah tindak pidana. Dengan demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru nantinya hanya terdiri atas 2 (dua)Buku yaitu Buku Kesatu memuat Ketentuan Umum dan BukuKedua yang memuat ketentuan tentang Tindak Pidana. Adapun206


Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengaturtentang Tindak Pidana Pelanggaran dihapus dan materinya secaraselektif ditampung ke dalam Buku Kedua dengan kualifikasiTindak Pidana.Alasan penghapusan tersebut didasarkan atas kenyataan bahwasecara konseptual perbedaan antara kejahatan sebagai“rechtsdelict” dan pelanggaran sebagai “wetsdelict” ternyata tidakdapat dipertahankan, karena dalam perkembangannya tidaksedikit beberapa “rechtsdelict” dikualifikasikan sebagaipelanggaran dan sebaliknya beberapa perbuatan yangseharusnya merupakan “wetsdelict” dirumuskan sebagaikejahatan, hanya karena diperberat ancaman pidananya.Kenyataan juga membuktikan bahwa persoalan berat ringannyakualitas dan dampak tindak pidana kejahatan dan pelanggaranjuga relatif, sehingga kriteria kualitatif semacam ini dalamkenyataannya tidak lagi dapat dipertahankan secara konsisten.Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini diakui pulaadanya tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalammasyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai tindak pidanaadat untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalammasyarakat. Adalah suatu kenyataan bahwa di beberapa daerahdi tanah air, masih terdapat ketentuan-ketentuan hukum yangtidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerahyang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atashukum itu patut dipidana. Dalam hal ini hakim dapatmenetapkan sanksi berupa “Pemenuhan Kewajiban Adat”setempat yang harus dilaksanakan oleh pembuat tindak pidana.Hal ini mengandung arti, bahwa standar, nilai dan norma yanghidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi untuklebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakattertentu. Keadaan seperti ini tidak akan menggoyahkan dan tetapmenjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yangdianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.4. Mengingat kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan,ekonomi dan perdagangan, lebih-lebih di era globalisasi sertaberkembangnya tindak pidana terorganisasi baik yang bersifatdomestik maupun transnasional, maka subyek hukum pidanatidak dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah (naturalperson) tetapi mencakup pula korporasi, yaitu kumpulanterorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakanbadan hukum (legal person) maupun bukan badan hukum.Dalam hal ini korporasi dapat dijadikan sarana untuk melakukantindak pidana (corporate criminal) dan dapat pula memperolehkeuntungan dari suatu tindak pidana (crimes for corporation).Dengan dianutnya paham bahwa korporasi adalah subyek tindakpidana, berarti korporasi baik sebagai badan hukum maupunnon-badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidanadan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana(corporate criminal responsibility). Di samping itu, masih207


dimungkinkan pula pertanggungjawaban pidana dipikul bersamaoleh korporasi dan pengurusnya yang memiliki kedudukanfungsional dalam korporasi atau hanya pengurusnya saja yangdapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengandiaturnya pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Buku IKitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pertanggungjawabanpidana bagi korporasi yang semula hanya berlaku untuk tindaktindakpidana tertentu di luar Kitab Undang-Undang HukumPidana, berlaku juga secara umum untuk tindak-tindak pidanalain baik di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang HukumPidana. Sanksi terhadap korporasi dapat berupa pidana (straf),namun dapat pula berupa tindakan tata tertib (maatregel). Dalamhal ini kesalahan korporasi diidentifikasikan dari kesalahanpengurus yang memiliki kedudukan fungsional (mempunyaikewenangan untuk mewakili korporasi, mengambil keputusanatas nama korporasi dan kewenangan menerapkan pengawasanterhadap korporasi), yang melakukan tindak pidana denganmenguntungkan korporasi, baik sebagai pelaku, sebagai orangyang menyuruhlakukan, sebagai orang yang turutsertamelakukan, sebagai penganjur maupun sebagai pembantu tindakpidana yang dilakukan bawahannya di dalam lingkup usaha ataupekerjaan korporasi tersebut.5. Asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld)tetap merupakan salah satu asas utama dalam hukum pidana.Namun demikian dalam hal-hal tertentu sebagai perkecualiandimungkinkan penerapan asas “strict liability” dan asas “vicariousliability”. Dalam hal yang pertama, pembuat tindak pidana telahdapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsurtindak pidana oleh perbuatannya, sedangkan yang keduatanggungjawab pidana seseorang dipandang patut diperluassampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaanatau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya.6. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini diaturmengenai jenis pidana berupa pidana pokok, pidana mati, danpidana tambahan.Jenis pidana pokok terdiri atas :a. pidana penjara;b. pidana tutupan;c. pidana pengawasan;d. pidana denda; dane. pidana kerja sosial.Dalam pidana pokok diatur jenis pidana baru berupa pidanapengawasan dan pidana kerja sosial. Kedua jenis pidana inibersama dengan pidana denda perlu dikembangkan sebagaialternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek(short prison sentence) yang akan dijatuhkan oleh hakim, sebabdengan pelaksanaan ketiga jenis pidana ini terpidana dapatdibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah, di sampinguntuk menghindari efek destruktif dari pidana perampasan208


kemerdekaan. Demikian pula masyarakat dapat berinteraksi danberperan serta secara aktif membantu terpidana dalammenjalankan kehidupan sosialnya secara wajar denganmelakukan hal-hal yang bermanfaat.Urutan jenis pidana pokok tersebut di atas menentukan beratringannya pidana (strafmaat). Hakim bebas memilih jenis-jenispidana (strafsoort) yang akan dijatuhkan di antara kelima jenistersebut, walaupun dalam Buku Kedua Kitab Undang-UndangHukum Pidana ini hanya dirumuskan tiga jenis pidana yaitupidana penjara, pidana denda, dan pidana mati. Sedangkan jenispidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial padahakikatnya merupakan cara pelaksanaan pidana (strafmodus)sebagai alternatif pidana penjara.Pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok. Pidanamati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkanbahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upayaterakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalahpidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secaraalternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjarapaling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkanpula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan,sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebutterpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidanamati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidanaperampasan kemerdekaan.7. Dalam pemidanaan dianut sistem dua jalur (double-track system),sebab di samping jenis-jenis pidana tersebut di atas, KitabUndang-Undang Hukum Pidana mengatur pula jenis-jenistindakan (maatregelen). Dalam hal ini hakim dapat menjatuhkantindakan kepada mereka yang melakukan tindak pidana, tetapitidak atau kurang mampu mempertanggungjawabkanperbuatannya yang disebabkan karena menderita gangguan jiwaatau penyakit jiwa atau retardasi mental. Di samping itu dalamhal tertentu tindakan dapat pula diterapkan kepada terpidanayang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, denganmaksud untuk memberi perlindungan kepada masyarakat danmenumbuhkan tata tertib sosial.8. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diatur pularambu-rambu pemidanaan baru yang berkaitan dengan beratringannya pidana yakni berupa ancaman pidana minimumkhusus yang sebenarnya sebelumnya juga sudah dikenal dalamperundang-undangan pidana di luar Kitab Undang-UndangHukum Pidana. Pengaturan sistem pemidanaan baru inidilakukan berdasarkan pertimbangan:- untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangatmencolok bagi tindak pidana yang sama atau kurang lebihsama kualitasnya;209


- untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum,khususnya bagi tindak pidana yang dipandang membahayakandan meresahkan masyarakat;- apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana dapatdiperberat, maka sebagai analog dipertimbangkan pula bahwauntuk minimum pidana pun dalam hal-hal tertentu dapatdiperberat.Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatupengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yangdipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkanmasyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi ataudiperberat oleh akibatnya.9. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini ancamanpidana denda dirumuskan dengan menggunakan sistem kategori.Sistem ini dimaksudkan agar dalam perumusan tindak pidanatidak perlu disebutkan suatu jumlah denda tertentu, melainkancukup dengan menunjuk kategori denda tertentu sebagaimanayang ditentukan dalam Buku Kesatu. Dasar pemikiranpenggunaan sistem kategori ini adalah bahwa pidana dendatermasuk jenis pidana yang relatif lebih sering berubah nilainyakarena perkembangan nilai mata uang akibat situasiperekonomian. Dengan demikian, apabila terjadi perubahan nilaimata uang, dengan sistem kategori akan lebih mudah dilakukanperubahan atau penyesuaian, sebab yang diubah tidak seluruhancaman pidana denda yang terdapat dalam perumusan tindakpidana, melainkan cukup mengubah pasal yang mengaturkategori denda dalam Buku Kesatu.10. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diatur pulamengenai jenis pidana, berat ringannya pidana dan carapelaksanaan pemidanaan secara khusus terhadap anak. Hal inikarena baik dipandang dari perkembangan fisik maupun psikisanak berbeda dari orang dewasa. Selain itu, pengaturan secarakhusus terhadap anak berkaitan dengan kenyataaan bahwaIndonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang HakhakAnak (Convention on the Rights of the Child) dalam kerangkapemajuan dan perlindungan Hak- Hak Asasi Manusia.BUKU KEDUA1. Untuk menghasilkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yangbersifat kodifikasi dan unifikasi, di samping dilakukannyaevaluasi dan seleksi terhadap pelbagai tindak pidana yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama, apresiasi jugadilakukan terhadap pelbagai perkembangan tindak pidana yangterjadi di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain,berbagai Undang-Undang tentang Tindak Pidana PencucianUang, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, PenghapusanKekerasan Dalam Rumah Tangga, Pengelolaan Lingkungan Hidup,Perlindungan Benda Cagar Budaya, Pemberantasan Tindak210


Pidana Korupsi, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Kesehatan,Sistem Pendidikan Nasional, dan sebagainya.2. Secara antisipatif dan proaktif, juga dimasukkan pengaturantentang Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi, Tindak Pidana diDunia Maya dan Tindak Pidana tentang Informasi dan TransaksiElektronik (Cybercrime), Tindak Pidana Perdagangan Orang(Human Trafficking Crime), dan lain-lain.3. Di samping itu, adaptasi terhadap perkembangan tindak pidanainternasional yang bersumber dari pelbagi konvensi internasionalbaik yang sudah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi jugadilakukan, antara lain Tindak Pidana Penyiksaan atas dasarUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang PengesahanConvention Against Torture and Other Cruel, Inhuman orDegrading Treatment or Punishment (Konvensi MenentangPenyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam,Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), 1984.Di samping itu secara antisipatif diatur pula Kejahatan Perang(War Crimes) yang bersumber pada Statuta Roma 1998 tentang“International Criminal Court”, dan perluasan Tindak PidanaKorupsi yang bersumber pada “United Nations Convention AgainstCorruption (2003).4. Dengan sistem perumusan tindak pidana semacam itu, makapenambahan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang HukumPidana, khususnya di dalam Buku II tak dapat dihindarkan.Dalam hal ini terlihat beberapa Bab baru seperti Bab VI tentangTindak Pidana Terhadap Proses Peradilan, Bab VII tentang TindakPidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama, Bab IXtentang Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia, Bab XVIItentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika danPsikotropika, dan Bab XXXII tentang Tindak Pidana Korupsi.5. Seirama dengan proses globalisasi, lajunya pembangunan danperkembangan sosial yang disertai dengan mobilitas sosial yangcepat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih,diperkirakan jenis tindak pidana baru masih akan muncul dikemudian hari. Oleh karena itu, terhadap jenis tindak pidanabaru yang akan muncul yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini, pengaturannya tetap dapatdilakukan melalui amandemen terhadap Kitab Undang-UndangHukum Pidana atau mengaturnya dalam Undang-Undangtersendiri karena kekhususannya atas dasar Pasal 211 BukuKesatu.211


II.PASAL DEMI PASALPasal 1Ayat (1)Ayat ini mengandung asas legalitas. Asas inimenentukan bahwa suatu perbuatan hanya merupakantindak pidana apabila ditentukan demikian oleh ataudidasarkan pada peraturan perundang-undangan.Peraturan perundang-undangan dalam ketentuan iniadalah Undang-Undang dan Peraturan Daerah.Digunakannya asas tersebut karena asas legalitasmerupakan asas pokok dalam hukum pidana. Olehkarena itu peraturan perundang-undangan pidana atauyang mengandung ancaman pidana harus sudah adasebelum tindak pidana dilakukan. Hal ini berarti bahwaketentuan pidana tidak berlaku surut demi mencegahkesewenang-wenangan penegak hukum dalam menuntutdan mengadili seseorang yang dituduh melakukan suatutindak pidana.Ayat (2)Larangan penggunaan penafsiran analogi dalammenetapkan adanya tindak pidana merupakankonsekuensi dari penggunaan asas legalitas. Penafsirananalogi berarti bahwa terhadap suatu perbuatan yangpada waktu dilakukan tidak merupakan suatu tindakpidana, tetapi terhadapnya diterapkan ketentuan pidanayang berlaku untuk tindak pidana lain yang mempunyaisifat atau bentuk yang sama, karena kedua perbuatantersebut dipandang analog satu dengan yang lain.Dengan ditegaskannya larangan penggunaan analogimaka perbedaan pendapat yang timbul dalam praktekselama ini dapat dihilangkan.Pasal 2Ayat (1)Hukum yang hidup maksudnya hukum yang hidupdalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia. Bentukhukum yang hidup dalam masyarakat hukum Indonesiaantara lain dalam beberapa daerah tertentu di Indonesiamasih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yanghidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum didaerah tersebut. Hal yang demikian terdapat juga dalamlapangan hukum pidana yaitu yang biasanya disebutdengan tindak pidana adat. Untuk memberikan dasarhukum yang mantap mengenai berlakunya hukumpidana adat, maka hal tersebut mendapat pengaturansecara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidanaini.212


Ketentuan pada ayat ini merupakan pengecualian dariasas bahwa ketentuan pidana diatur dalam peraturanperundang-undangan. Diakuinya tindak pidana adattersebut untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidupdi dalam masyarakat tertentu.Ayat (2)Ayat ini mengandung pedoman atau kriteria atau ramburambudalam menetapkan sumber hukum materiel(hukum yang hidup dalam masyarakat) yang dapatdijadikan sebagai sumber hukum (sumber legalitasmateriIl). Pedoman pada ayat ini berorientasi pada nilainilaiyang terkandung dalam Pancasila sebagai sumberhukum nasional, hak asasi manusia, prinsip-prinsiphukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsabangsa.Pasal 3Ayat (1)Asas ketentuan pidana tidak berlaku surut (nonretroaktif)adalah mutlak. Namun apabila terdapatperubahan peraturan perundang-undangan pidanasetelah seseorang melakukan suatu tindak pidana, makadigunakan ketentuan yang lebih menguntungkan bagipembuat baik sebagai tersangka atau terdakwa. Makna“lebih menguntungkan”, tidak hanya dari segi ancamanpidana melainkan juga memperhatikan asas subsidiaritas(sanksi di luar ancaman pidana). Misalnya Undang-Undang yang mengatur lingkungan hidup yanginstrumen pidananya baru dapat digunakan jikainstrumen perdata dan tata usaha negara tidak berhasil.Ayat (2)Yang dimaksud dengan “pelaksanaan putusanpemidanaan dihapuskan” adalah bahwa narapidana yangbersangkutan dibebaskan dari menjalani pidana yangtelah dijatuhkan kepadanya. Dengan demikian, apabilanarapidana sedang menjalani pidana, maka pelaksanaansisa pidana ditiadakan, dan apabila pidana belumdijalani, maka pelaksanaannya gugur. Mengenai putusanpengadilan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap,maka instansi atau pejabat yang berwenang menetapkanpembebasan adalah pejabat eksekutif.Ketentuan mengenai pembebasan tersebut berlaku jugabagi tersangka atau terdakwa yang berada dalamtahanan. Pembebasan tersebut ditetapkan oleh pejabatyang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.Pembebasan pidana tersebut tidak menimbulkan hakbagi terpidana menuntut ganti kerugian.213


Ayat (3)Mengingat putusan pengadilan sudah memperolehkekuatan hukum tetap, maka instansi atau pejabat yangberwenang menetapkan penyesuaian pidana adalahpejabat eksekutif.Pemberian keringanan pidana tidak menimbulkan hakbagi terpidana menuntut ganti kerugian.Pasal 4Huruf aKetentuan ini mengandung asas wilayah atau teritorial.Huruf bKetentuan ini mengandung asas teritorial yang diperluas.Perluasan asas teritorial tidak hanya dimaksudkan untukmenjaring tindak pidana dalam kapal atau pesawat udaraIndonesia, tetapi juga untuk menjaring tindak pidana didunia maya (cyber crime) yang dilakukan di luar wilayahIndonesia tetapi akibatnya dirasakan atau terjadi diIndonesia. Asas ini berlaku bagi siapa saja, tanpa melihatkewarganegaraan pembuat.Huruf cYang dimaksud dengan “tindak pidana lainnya” sepertiperakitan bom di luar negeri dikirim ke wilayah NegaraRepublik Indonesia dan meledak di wilayah NegaraRepublik Indonesia.Pasal 5Ketentuan ini mengandung asas nasional pasif yangdimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum negaraatau kepentingan nasional yang berupa:a) kepentingan/keselamatan warga negara di luar negeri;danb) kepentingan nasional tertentu di luar negeri.Penentuan kepentingan nasional tertentu yang ingin dilindungidalam ketentuan ini, menggunakan perumusan yanglimitatif/enumeratif yang terbuka (“open”). Artinya, ruanglingkup kepentingan nasional yang akan dilindungi ditentukansecara limitatif, tetapi jenis tindak pidananya tidak ditentukansecara pasti (rigid). Jadi, tidak menggunakan sistemperumusan limitatif yang rigid. Penentuan jenis tindak pidanamana yang dipandang menyerang/membahayakan kepentingannasional, diserahkan dalam praktek secara terbuka dalambatas-batas yang telah dijadikan tindak pidana menuruthukum pidana Indonesia.Perumusan limitatif yang tebuka ini dimaksudkan untukmemberikan fleksibilitas dalam praktek maupun fleksibilitasperkembangan formulasi delik oleh pembuat undang-undang dimasa yang akan datang. Jadi fleksibilitas itu tetap dalam batas-214


atas kepastian menurut peraturan perundang-undangan yangberlaku. Penentuan delik mana yang menyerang kepentingannasional, hanya terbatas pada perbuatan tertentu yangsungguh-sungguh melanggar kepentingan hukum nasionalyang penting untuk dilindungi. Pembuat hanya dituntut atastindak pidana menurut hukum pidana Indonesia.Pembuat tindak pidana yang dikenakan ketentuan ini adalahsetiap orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing,yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara RepublikIndonesia.Alasan penerapan asas nasional pasif karena pada umumnyatindak pidana yang merugikan kepentingan hukum suatunegara, oleh negara tempat tindak pidana dilakukan (lokusdelikti) tidak selalu dianggap sebagai suatu perbuatan yangharus dilarang dan diancam dengan pidana. Oleh karena itudapat terjadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan yangsungguh-sungguh melanggar kepentingan hukum nasionalIndonesia akan terhindar dari penuntutan, apabila perbuatantersebut dilakukan di luar wilayah Indonesia. Berdasarkanpertimbangan ini, maka untuk melindungi kepentingannasional Indonesia dirumuskan ketentuan ini.Pasal 6Ketentuan ini mengandung asas universalitas yakni asas yangmelindungi kepentingan hukum baik kepentingan hukumnegara Indonesia maupun kepentingan hukum negara lain.Pelanggaran atas kepentingan hukum universal disebut tindakpidana internasional. Landasan pengaturan asas ini terdapatdalam konvensi internasional di mana suatu negara menjadipeserta.Indonesia telah menjadi peserta dari beberapa konvensiinternasional, antara lain, Konvensi Internasional tentang UangPalsu, Konvensi Internasional tentang Laut Bebas yang didalamnya diatur tindak pidana pembajakan laut, KonvensiInternasional tentang Kejahatan Penerbangan dan KejahatanTerhadap Sarana/Prasarana Penerbangan, dan KonvensiInternasional tentang Lalu Lintas dan Peredaran GelapNarkotika dan Psikotropika. Apabila di kemudian hariIndonesia ikut serta dalam konvensi internasional yangmengatur tentang tindak pidana internasional lainnya, makapenunjukan kepada pasal-pasal tindak pidana internasionalakan bertambah.Pasal 7Sesuai dengan perkembangan dunia modern, beberapa negaratelah mengadakan perjanjian yang memungkinkan warganegara dari negara yang ikut serta dalam perjanjian tersebutdapat diadili oleh masing-masing negara anggota karenamelakukan tindak pidana tertentu. Dengan demikian ketentuan215


ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan adanyaperjanjian antara Indonesia dan negara lain yangmemungkinkan warga negara dari negara lain tersebutpenuntutannya diambil alih dan diadili oleh Indonesia karenamelakukan tindak pidana tertentu yang diperjanjikan.Pasal 8Cukup jelas.Pasal 9Yang dimaksud dengan “waktu tindak pidana” adalah saatdilakukannya tindak pidana. Dalam hal ini tidak dibedakanantara tindak pidana yang dirumuskan secara formal dan yangdirumuskan secara materiil.Pasal 10Yang dimaksud dengan “tempat tindak pidana” adalah tempatdilakukannya tindak pidana dan tempat terjadinya akibat yangditentukan dalam perumusan Undang-Undang atau yangdiperkirakan oleh pembuat tindak pidana. Jadi yang dipakaiuntuk menentukan tempat ialah teori perbuatan jasmani (deleer van de lichamelijke daad) dan teori akibat (de leer van hetgevolg). Mengenai tempat terjadinya akibat, dibedakan antaratempat yang akibat itu sungguh-sungguh terjadi dan tempatyang diperkirakan akibat itu akan terjadi. Bagi tindak pidanayang dalam pelaksanaannya mempergunakan alat atau sarana,maka tempat tindak pidana adalah tempat alat atau saranatersebut mulai bekerja.Pasal 11Ayat (1)Ketentuan ini dimaksudkan sebagai ukuran untukmenentukan suatu perbuatan disebut sebagai tindakpidana. Perbuatan yang dimaksudkan meliputi baikperbuatan melakukan (aktif) maupun tidak melakukanperbuatan tertentu (pasif) yang oleh ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagaiperbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.Hukum pidana Indonesia didasarkan pada perbuatandan pembuat tindak pidananya (daad-dader-strafrecht)dan atas dasar inilah dibangun asas legalitas dan asaskesalahan. Dengan demikian, tindak pidana danpertanggungjawaban pidana memperoleh kontur yangjelas.Dengan perbuatan tidak melakukan (pasif) termasukperbuatan lalai (nalaten) dalam rangka mencegahterjadinya akibat yang merupakan unsur suatu tindakpidana. Pencegahan akibat dari tindak pidana padadasarnya merupakan kewajiban menurut hukum, kecuali216


terdapat alasan yang meyakinkan dan diterimaberdasarkan pertimbangan akal yang wajar. Melalaikanpencegahan di sini mempunyai nilai yang sama denganmelakukan suatu tindak pidana meskipun dalamperspektif yang berbeda.Ayat (2)Yang dimaksud dengan “perbuatan yang bertentangandengan hukum” adalah perbuatan yang dinilai olehmasyarakat sebagai perbuatan yang tidak patutdilakukan.Ditentukannya syarat bertentangan dengan hukum,didasarkan pada pertimbangan bahwa menjatuhkanpidana pada seseorang yang melakukan suatu perbuatanyang tidak bersifat melawan hukum dinilai tidak adil.Oleh karena itu untuk dapat menjatuhkan pidana, hakimselain harus menentukan apakah perbuatan yangdilakukan itu secara formil dilarang oleh peraturanperundang-undangan dan apakah perbuatan tersebutsecara materiil juga bertentangan dengan hukum, dalamarti kesadaran hukum masyarakat. Hal ini wajibdipertimbangkan dalam putusan .Pembentuk Undang-Undang dalam menentukanperbuatan yang dapat dipidana, harus memperhatikankeselarasannya dengan perasaan hukum yang hidupdalam masyarakat. Oleh karena itu perbuatan tersebutnantinya tidak hanya bertentangan dengan peraturanperundang-undangan tetapi juga akan selalubertentangan dengan hukum. Pada umumnya setiaptindak pidana dipandang bertentangan dengan hukum,namun dalam keadaan khusus menurut kejadiankejadiankonkrit, tidak menutup kemungkinan perbuatantersebut tidak bertentangan dengan hukum. Dalam haldemikian pembuat tindak pidana membuktikan bahwaperbuatannya tidak bertentangan dengan hukum.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 12Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuanhukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dansulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturanhukum yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastianhukum maka semakin besar pula kemungkinan aspekkeadilan terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan hukumini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberipenafsiran atas peraturan hukum tersebut dalam217


penerapannya pada kejadian-kejadian kongkret. Apabiladalam penerapan dalam kejadian kongkret, keadilan dankepastian hukum saling mendesak, maka hakim sejauhmungkin mengutamakan keadilan di atas kepastianhukum.Pasal 13Ayat (1)Permufakatan jahat (samenspanning, conspiracy) dapatdipidana meskipun perbuatan yang dilarang belumterlaksana, karena niat jahat dari dua orang atau lebihyang bermufakat untuk melakukan tindak pidana telahada. Permufakatan jahat yang dapat dipidana dibatasihanya pada beberapa tindak pidana yang sangat seriusdan ditentukan secara tegas dalam rumusan tindakpidana.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 14Cukup jelas.Pasal 15Cukup jelas.Pasal 16Cukup jelas.Pasal 17Ayat (1)Ketentuan ini tidak memberikan definisi tentangpercobaan, tetapi hanya menentukan unsur-unsur kapanseseorang disebut melakukan percobaan tindak pidana,pembuat tindak pidana telah mulai melakukanpermulaan pelaksanaan tindak pidana dan pelaksanaanitu tidak selesai atau tidak mencapai hasil atau akibatyang dilarang.Permulaan pelaksanaan merupakan perbuatan yangsudah sedemikian rupa berhubungan langsung dengantindak pidana, sehingga dapat dinilai bahwa pelaksanaantindak pidana telah dimulai. Perbuatan pelaksanaandibedakan dari perbuatan persiapan, karena jika218


perbuatan yang dilakukan masih merupakan persiapan,maka perbuatan tersebut tidak dipidana.Ayat (2)Suatu perbuatan dinilai merupakan permulaanpelaksanaan, jika:a. secara subyektif, dilihat dari niat pembuat tindakpidana tidak diragukan lagi bahwa perbuatan yangdilakukan itu ditujukan untuk mewujudkan tindakpidana.b. secara obyektif, apa yang telah dilakukan sudahmendekati dengan tindak pidana yang dituju. Ataudengan kata lain, sudah mampu atau mengandungpotensi mewujudkan tindak pidana tersebut; danc. perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatanyang bertentangan dengan hukum;Pasal 18Ayat (1)Ketentuan ini mengatur percobaan yang tidak dipidana,yaitu apabila tidak selesainya perbuatan itu ataskemauan pembuat tindak pidana. Namun apabilapercobaan itu telah menimbulkan kerugian atau telahmerupakan suatu tindak pidana tersendiri, maka ia tetapdipidana.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 19Cukup jelasPasal 20Ketidakmampuan alat yang digunakan atau ketidakmampuanobjek tindak pidana yang dituju dapat terjadi secara relatif atausecara mutlak.Dalam hal ketidakmampuan alat atau ketidakmampuan objeksecara relatif, percobaan itu telah membahayakan kepentinganhukum, hanya karena sesuatu hal tindak pidana tidak terjadi.Dalam hal ketidakmampuan alat atau ketidakmampuan objeksecara mutlak, tidak akan ada bahaya terhadap kepentinganhukum. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka yangdipergunakan adalah teori percobaan subjektif.Pasal 21Huruf aSuatu tindak pidana dapat dilakukan oleh satu ataubeberapa orang. Jika dilakukan oleh beberapa orangmaka tiap-tiap peserta dalam perbuatan itu mempunyaikedudukan yang mungkin berbeda-beda. Dalamketentuan ini ditentukan bentuk-bentuk dari penyertaan219


tersebut yaitu orang yang melakukan, menyuruhmelakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana,dipidana sebagai pembuat.Menyuruh melakukan tindak pidana terjadi sebelumdilakukannya tindak pidana dan tidak dipersoalkantentang cara menyuruh dan cara pembuat tindak pidanamateriil melakukan tindak pidana. Dalam hal menyuruhmelakukan, pembuat tindak pidana materiil tindakpidana tidak dipidana. Pertanggungjawaban dari orangyang menyuruh dibatasi sampai pada perbuatan yangdilakukan oleh pembuat tindak pidana materiil.Turut serta melakukan tindak pidana adalah merekayang bersama-sama melakukan tindak pidana. Jadimereka dengan sengaja ikut serta dan tidak perlu tiaptiappeserta harus melakukan perbuatan pelaksanaandilihat sebagai kesatuan. Dengan demikian hal yangutama adalah dalam pelaksanaan tindak pidana terdapatkerja sama Dalam menentukan turut serta melakukantindak pidana, perbuatan masing-masing peserta tidakdilihat secara terpisah, berdiri sendiri, dan terlepas dariperbuatan peserta lainnya, tetapi yang erat antarparapeserta.Huruf bPeserta yang dimaksud dalam ketentuan ini disebutsebagai penganjur. Pada dasarnya, penganjur melakukantindak pidana dengan perantaraan orang lain. Berbedadengan perbuatan menyuruh di mana pembuat tindakpidana materiil tidak dipidana, maka dalam penganjuranpembuat tindak pidana materiil dapat dipidana.Tidak setiap tindak pidana yang dilakukan denganperantaraan orang lain adalah penganjuran. Syaratsyaratuntuk penganjuran disebutkan secara limitatif,yakni :a. memberi atau menjanjikan sesuatu;b. menyalahgunakan kekuasaan atau martabat;c. menggunakan kekerasan, ancaman, ataupenyesatan; ataud. memberi kesempatan, sarana atau keterangan.Yang dimaksud dengan “memberi atau menjanjikansesuatu” adalah memberi atau menjanjikan sesuatubarang, uang, dan keuntungan yang akan diterima olehorang yang dianjurkan melakukan tindak pidana.Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kekuasaanatau martabat” adalah baik kekuasaan yang berdasarkanhukum publik maupun hukum privat.Yang dimaksud dengan “menggunakan kekerasan,ancaman, atau penyesatan” adalah dengan segala macambentuk kekerasan, ancaman, atau penyesatan yangmenimbulkan orang yang dianjurkan melakukan tindak220


pidana. Apabila kekerasan atau ancaman sedemikianrupa sehingga pembuat tindak pidana materiil tidakdapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dankarena itu tidak dapat dipidana, maka dalam keadaantersebut bukan merupakan penganjuran tetapimenyuruh melakukan.Yang dimaksud dengan “memberi kesempatan, saranaatau keterangan” adalah termasuk upaya-upaya yangdisyaratkan dalam pembantuan.Huruf cCukup jelasHuruf dYang dimaksud dengan “memancing” adalah membujuk(uitlokken).Pasal 22Ayat (1)Terdapat dua macam bentuk pembantuan yaitupembantuan pada waktu melakukan tindak pidana danpembantuan yang mendahului tindak pidana. Dalampemberian bantuan pada waktu tindak pidana dilakukanhampir terdapat kesamaan dengan ikut serta melakukan.Dalam ikut serta melakukan terdapat kerja sama yangerat antarmereka yang melakukan tindak pidana, tetapidalam pembantuan kerja sama antara pembuat tindakpidana dan orang yang membantu tidak seerat kerjasama dalam turut serta. Dalam turut serta melakukantindak pidana, perbuatan masing-masing peserta dilihatsebagai satu kesatuan.Bentuk kedua pembantuan dilakukan mendahuluipelaksanaan tindak pidana yang sebenarnya, baikdengan memberikan kesempatan, sarana, maupunketerangan.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 23Ketentuan ini berhubungan dengan pertanggungjawabanpidana dalam penyertaan. Apabila suatu tindak pidanadilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama,sedangkan di antara mereka terdapat orang yang belum cukupumur atau orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,misalnya, karena sakit ingatan, maka orang yang sudah dewasaatau tidak sakit jiwa, dijatuhi pidana sebagaimana biasa,sedangkan untuk yang belum cukup umur pidananyadikurangi dan untuk orang yang sakit ingatan tidak dapatdipidana.221


Pasal 24Cukup jelas.Pasal 25Ayat (1)Beberapa tindak pidana hanya dapat dituntutberdasarkan pengaduan. Hal ini didasarkan padapertimbangan bahwa dalam beberapa kejadian,mengingat kepentingan pribadi dari orang yang dikenaitindak pidana akan lebih besar dirugikan apabila perkaraitu dituntut dibandingkan dengan kerugian kepentinganumum bila tidak dilakukan penuntutan.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Pada tindak pidana aduan mutlak, pengaduan tidakdapat dipisah-pisahkan, dalam arti walaupun disebutkannama orang tertentu dalam pengaduan, penuntutandilakukan atas semua pembuat yang oleh pengadu tidakdisebutkan. Dalam penuntutan tindak pidana aduanmutlak yang dipentingkan adalah menyebut tindakpidananya. Dalam pengaduan relatif pengaduan dapatdipecah, dalam arti penuntutan hanya dapat dilakukanterhadap orang yang disebut dalam pengaduan dan tidakdapat dilakukan terhadap orang lain.Pasal 26Cukup jelas.Pasal 27Cukup jelas.Pasal 28Cukup jelas.Pasal 29Cukup jelas.Pasal 30Cukup jelas.Pasal 31Ketentuan ini merupakan ketentuan yang berkaitan denganalasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifatmelawan hukum tindak pidana. Dengan tidak adanya sifatmelawan hukum, maka walaupun perbuatan yang dilakukansecara formal sesuai dengan rumusan tindak pidana,perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana222


karena pembuat tindak pidana melaksanakan perintahperaturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan asasbahwa untuk dapat dipidana, selain perbuatan yangdituduhkan adalah perbuatan yang dilarang dan diancamdengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundangundanganperbuatan tersebut harus juga bertentangan denganhukum.Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”adalah semua peraturan yang dikeluarkan oleh badan yangdiberi wewenang untuk membentuk peraturan perundangundangandalam batas wewenang yang diberikan kepadanya.Pasal 32Ketentuan ini merupakan ketentuan yang berkaitan denganalasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifatmelawan hukum tindak pidana, karena melaksanakan perintahjabatan. Dalam hal ini, harus ada hubungan yang bersifathukum publik antara yang memberikan perintah dan yangmelaksanakannya. Ketentuan ini tidak berlaku untukhubungan yang bersifat keperdataan.Pasal 33Secara teoritis ada yang berpendapat bahwa antara daya paksadan keadaan darurat (keadaan di mana suatu kepentinganhukum dalam keadaan bahaya dan untuk mengindarkanbahaya tersebut terpaksa dilanggar kepentingan hukum yanglain) ada yang tumpang tindih dan dalam praktik sulitdibedakan dan dipisahkan.Dalam menentukan adanya unsur keadaan darurat, unsurpsikis bukan merupakan pertimbangan yang utama. Yangmenjadi pertimbangan utama adalah bahwa dalam keadaandarurat pembuat tindak pidana telah mengambil sikap lebihmengutamakan melindungi kepentingan hukum. Denganperkataan lain, pembuat tindak pidana tindak pidana lebihmengutamakan kewajiban sosial yang diharapkan daripadanyauntuk dilakukan. Ini berarti, bahwa dalam menentukan apayang dilakukan pembuat tindak pidana tindak pidana perluditeliti apakah perbuatan tersebut wajar dan dapatdipertanggungjawabkan secara etis dan sosial.Jika hakim menyetujui atau menolak adanya alasan suatukeadaan darurat, maka penolakan atau persetujuan tersebutdinyatakan dalam putusan dengan menyertakan alasan yangjelas.Pasal 34Pembelaan terpaksa juga merupakan unsur alasan pembenar.Untuk menentukan pembelaan terpaksa diperlukan tigakeadaan, yaitu:223


a. perbuatan yang dilakukan haruslah terpaksa sebagai suatupembelaan yang perlu;b. pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentinganyang ditentukan secara limitatif yaitu kepentingan hukumdiri sendiri atau orang lain baik yang menyangkutkehormatan, kesusilaan, atau harta benda; danc. harus ada serangan seketika atau segera yang bersifatmelawan hukum.Dalam hal pembuat tindak pidana tindak pidana melakukanpembelaan yang perlu, tetap harus ada keseimbangan antarapembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima. Jadiasas keseimbangan merupakan salah satu asas yang harusdiperhatikan. Asas lainnya adalah asas subsidiaritas, artinyasuatu kekerasan yang dipakai atau pembelaaan yang dilakukanpembuat tindak pidana haruslah terpaksa dilakukan.Pasal 35Cukup jelas.Pasal 36Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermaknamanakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berartisetiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengansendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus adapertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahirdengan diteruskannya celaan (vewijtbaarheid) yang objektifterhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidanaberdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektifkepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratanuntuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkandasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asaskesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana tindakpidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahandalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorangdikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yangmenyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorangmempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindakpidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela olehkarena perbuatannya.Pasal 37Ayat (1)Dalam pengertian tindak pidana tidak termasukpertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanyamenunjuk pada dilarangnya perbuatan sebagaimanaditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.Apakah pembuat tindak pidana yang telah melakukanperbuatan yang dilarang kemudian juga dijatuhi pidana,224


sangat tergantung pada persoalan apakah dalammelakukan perbuatan tersebut pembuat tindak pidanadapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, apakahpembuat tindak pidana mempunyai kesalahan.Yang dimaksud dengan “kesalahan” adalah keadaan jiwaseseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatanyang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang itupatut dicela. Apabila pembuat tindak pidana memangmempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana,maka ia akan dijatuhi pidana. Tetapi apabila pembuattindak pidana tidak mempunyai kesalahan, walaupuntelah melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatantersebut diancam dengan pidana, ia tidak akan dijatuhipidana. Dengan demikian, asas tiada pidana tanpakesalahan merupakan asas fundamental dalampertanggungjawaban pembuat tindak pidana karena telahmelakukan tindak pidana.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 38Ayat (1)Ketentuan ini merupakan pengecualian terhadap asastiada pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu, tidakberlaku bagi semua tindak pidana, melainkan hanyauntuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan olehUndang-Undang. Untuk tindak pidana tertentu tersebut,pembuat tindak pidana telah dapat dipidana hanyakarena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidanaoleh perbuatannya. Di sini kesalahan pembuat tindakpidana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagidiperhatikan. Asas ini dikenal sebagai asaspertanggungjawaban mutlak (strict liability). Asas iniditerapkan antara lain, apabila tindak pidana tersebutdilakukan oleh seseorang dalam menjalankan profesinya,yang mengandung elemen keahlian yang memadai(expertise), tanggung jawab sosial (social responsibility)dan kesejawatan (corporateness) yang didukung olehsuatu kode etik.Ayat (2)Ketentuan ini merupakan pengecualian dari asas tiadapidana tanpa kesalahan. Lahirnya pengecualian inimerupakan penghalusan dan pendalaman asas regulatifdari yuridis moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggungjawab seseorang dipandang patut diperluas sampaikepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaanatau perbuatan untuknya atau dalam batas-batasperintahnya. Oleh karena itu, meskipun seseorang dalamkenyataannya tidak melakukan tindak pidana namun225


dalam rangka pertanggungjawaban pidana, ia dipandangmempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yangberada dalam kedudukan yang sedemikian itumerupakan tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian,maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untukkejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegasoleh Undang-Undang agar tidak digunakan secarasewenang-wenang. Asas pertanggungjawaban yangbersifat pengecualian ini dikenal sebagai asas “vicariousliability ”.Pasal 39Ayat (1)Ketentuan ini menegaskan kembali prinsip yangdituangkan dalam Pasal 37 ayat (1), bahwa tiada pidanatanpa kesalahan. Secara doktriner, bentuk-bentukkesalahan dapat berupa kesengajaan dan kealpaan. Olehkarena itu, apabila bentuk-bentuk kesalahan,kesengajaan, atau kealpaan (dolus atau culpa) tidak ada,maka seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan.Ayat (2)Walaupun pada prinsipnya seseorang hanya dapatdipidana apabila ada kesalahan baik berupa kesengajaanatau kelalaian, namun ketentuan ini menegaskan bahwayang terutama dapat dipidana ialah perbuatan yangdilakukan dengan sengaja, sedangkan pemidanaanterhadap tindak pidana kealpaan (culpa) bersifatperkecualian. Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan,bahwa setiap tindak pidana dalam peraturan perundangundanganselalu dianggap harus dilakukan dengansengaja apabila pembuat tindak pidananya akandipertanggungjawabkan. Jadi pada dasarnya setiap delikadalah delik kesengajaan (dolus), walaupun unsursengaja tidak dirumuskan secara eksplisit dalamperumusan tindak pidana. Tidak dirumuskannya sengajadalam perumusan delik, karena sengaja pada dasarnyaadalah unsur pertanggungjawaban pidana.Penegasan bahwa perbuatan yang dapat dipidana adalahperbuatan yang dilakukan dengan sengaja mengandungarti bahwa “sengaja” merupakan syarat umum untukadanya pertanggungjawaban pidana. Oleh karena ituapabila dalam hal-hal tertentu seseorang dipandangpatut juga dipertanggungjawabkan atas perbuatannyayang dilakukan karena kealpaan, maka kealpaan sebagaisyarat khusus itu harus secara tegas dirumuskan jugadalam perumusan tindak pidana yang bersangkutan.Bentuk-bentuk khusus dari kesengajaan (yang dalamperumusan teknis perundang-undangan biasanyadigunakan dengan istilah “mengetahui”, “yang226


diketahuinya”, “padahal diketahuinya”, atau “sedangkania mengetahui”) dinyatakan pula sebagai dapat dipidana,maka berbagai istilah atau bentuk-bentuk khusus darikesengajaan itu harus tetap dirumuskan sebagai syaratkhusus dalam perumusan delik yang bersangkutan. Jadiketentuan pada ayat (2) ini dimaksudkan mengaturpertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yangmelakukan tindak pidana, baik tindak pidana formil(yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatanyang dilarang) maupun delik materiil (yangperumusannya menitikberatkan pada akibat yangdilarang).Ayat (3)Ketentuan ini bermaksud mengatur pertanggungjawabanpidana terhadap pembuat tindak pidana tindak pidanayang diperberat atau yang dikualifikasikan olehakibatnya (erfolgsqualifizierte delikte). Secara doktriner,pertanggungjawaban terhadap orang yang melakukantindak pidana ini didasarkan pada ajaran “erfolgshaftung”(ajaran “menanggung-akibat”) yang tidak memerlukanadanya hubungan sikap batin tercela (kesalahan) antarapembuat tindak pidana dengan akibat yang timbul.Ajaran demikian dipandang bertentangan atau tidaksesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahansebagaimana ditegaskan dalam Pasal 37. Oleh karenaasas kesalahan merupakan asas yang penting, makadalam ketentuan ini ditegaskan, bahwa untuk dapatdipertanggungjawabkannya seseorang terhadap akibatakibattertentu yang oleh Undang-Undang diperberatancaman pidananya, tetap diperlukan adanya“kesalahan” walaupun dalam bentuknya yang palingringan, yaitu dapat berupa “kesengajaan dengan sadarkemungkinan” (doluseventualis) atau minimal harus adakealpaan.Pasal 40Setiap orang yang melakukan tindak pidana yang tidak dapatdipertanggungjawabkan kepadanya karena hal-hal yangdisebutkan dalam ketentuan ini, tidak dipidana. Kepadapembuat tindak pidananya dikenakan tindakan sebagaimanaditentukan dalam Pasal 101.Untuk dapat dikatakan bahwa seseorang mampu bertanggungjawab yang menentukan adalah faktor akalnya. Akalnya yangdapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan danyang tidak diperbolehkan. Dalam hal tidak mampubertanggungjawab, keadaan akal pembuat tindak pidana tidakberfungsi normal. Tidak normalnya fungsi akal, disebabkankarena perubahan pada fungsi jiwa yang mengakibatkangangguan pada kesehatan jiwa. Jadi pembuat tindak pidana227


tidak mampu bertanggung jawab tersebut karena sebab-sebabtertentu yang hanya dapat dijelaskan dari segi medis. Untukdapat menjelaskan tidak mampu bertanggung jawab dari segimedis, hakim tidak boleh mengandalkan kemampuan berpikirdirinya sendiri. Untuk itu hakim wajib menghadirkan seorangsaksi ahli yang dapat menjelaskan hal tersebut, sehinggapembuat tindak pidana dipandang atau dinilai sebagai tidakmampu bertanggung jawab. Perumusan ketentuan dalam Pasalini bersifat deskriptif normatif yaitu menyebutkan sebab-sebabtidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan tersebutkepada pembuat tindak pidananya dan menentukan pulaakibatnya yaitu tidak mampu bertanggung jawab.Yang dimaksud dengan “gangguan jiwa atau penyakit jiwa”adalah sesuatu perubahan pada fungsi jiwa yangmenyebabkan adanya gangguan pada kesehatan jiwa.Melakukan tindak pidana yang tidak dapatdipertanggungjawabkan berarti :a. tidak mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar;b. tidak mampu untuk mengarahkan kemauannya; atauc. tidak mampu untuk memahami dan menginsyafi sifatmelawan hukum dari tindakannya.Yang dimaksud dengan “retardasi mental” adalah suatukeadaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :a. fungsi intelektual umum berada di bawah rata-rata yangcukup berarti;b. tidak mampu memenuhi norma berdikari dan tanggungjawab sosial sesuai dengan usia dan lingkungan budaya;danc. mulai timbul di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.Kriteria tersebut tidak bersifat mutlak, untuk itu paraahli ilmu jiwa kedokteran perlu dimintakan pertimbangansesuai dengan perkembangan disiplin ilmu yangbersangkutan.Yang dimaksud dengan “tidak mampu untuk memaksudkansuatu tujuan yang sadar” adalah ketidakmampuan mentalseseorang untuk membentuk kesengajaan yang sadar(intentional disability).Pasal 41Yang dimaksudkan dengan “kurang dapatdipertanggungjawabkan” adalah ketidakstabilan mental padaseseorang untuk mengarahkan kemauan atau kehendaknyadalam rangka pertanggungjawaban. Dalam hal demikianpembuat tindak pidana tindak pidana dinilai sebagai kurangmampu untuk menginsyafi tentang sifat melawan hukumnyadari perbuatan yang dilakukan atau untuk berbuatberdasarkan keinsyafan yang dapat dipidana. Atas perbuatantersebut pidananya dapat diperingan, namun hakim dapat jugahanya menjatuhkan tindakan berupa perawatan di rumah sakit228


jiwa, atau menyerahkan pembuat tindak pidana tindak pidanakepada pemerintah untuk diambil tindakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 42Ayat (1)Ketentuan ini berisikan ketentuan alasan pemaaf.Yang dimaksud dengan “alasan pemaaf” adalah alasanyang meniadakan kesalahan pembuat tindak pidanatindak pidana, dan oleh karena itu pembuat tindakpidana tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana.Perbuatan pembuat tindak pidana tindak pidana tetapmerupakan tindak pidana, tetapi karena terdapat alasanpemaaf tersebut maka pembuat tindak pidana tindakpidana tidak dipidana.Ketentuan dalam Pasal ini menegaskan bahwadalam hal pembuat tindak pidana tindak pidanatidak mengetahui keadaan yang merupakan unsursuatu tindak pidana, maka hal itu menjadi alasantidak dipidananya pembuat tindak pidana. Denganperkataan lain, ketentuan ini merupakan alasanpemaaf atas dilakukannya tindak pidana tersebut,dengan batasan sebagai berikut :a. jika pembuat tindak pidana tindak pidana tidakmengetahuinya itu dapat dipersalahkan kepadanyasebagai suatu kealpaan, ataub. jika pembuat tindak pidana tindak pidanatidak mengetahuinya itu berdasarkan alasanalasanyang tidak masuk akal.Dalam kedua hal tersebut pembuat tindak pidanatindak pidana tetap dipandang mempunyaikesalahan dan karena itu ia tetap dapat dipidana,tetapi pidananya diperingan.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 43Ketentuan ini sebagaimana juga dalam Pasal 42 berisiketentuan alasan pemaaf. Selanjutnya yang dimaksuddengan “daya paksa” adalah keadaan sedemikian rupasehingga pembuat tindak pidana tidak mempunyaipilihan lain, kecuali melakukan perbuatan tersebut.Mengingat keadaan yang ada pada diri pembuat tindakpidana , maka tidak mungkin baginya untuk menolakatau memilih ketika melakukan perbuatan tersebut.Pembuat tindak pidana tindak pidana yang melakukantindak pidana karena terdorong oleh daya paksa, terpaksamelakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatanitu karena didorong oleh suatu tekanan kejiwaan yang229


datangnya dari luar. Dalam keadaan demikian kehendakpembuat tindak pidana menjadi tidak bebas. Denganadanya tekanan dari luar tersebut, maka keadaankejiwaan pembuat tindak pidana tindak pidana pada saatitu tidak berfungsi secara normal. Keadaan ini berbedadengan keadaan tidak mampu bertanggung jawab.Dalam keadaan tidak mampu bertanggung jawab, fungsikejiwaannya tidak normal bukan disebabkan karenatekanan dari luar, melainkan keadaan kejiwaanya itusendiri tidak berfungsi secara normal.Tekanan kejiwaan dari luar merupakan syarat utama.Mungkin pula seseorang mengalami tekanan kejiwaan,tetapi bukan karena sesuatu yang datang dari luar,melainkan karena keberatan-keberatan yang didasarkankepada pertimbangan pikirannya sendiri. Hal yangdemikian tidak merupakan alasan pemaaf yang dapatmenghapuskan pidananya.Yang dimaksud dengan “dipaksa oleh kekuatan yangtidak dapat ditahan” adalah vis absoluta (daya paksaabsolut).Yang dimaksud dengan “dipaksa oleh adanya ancaman,tekanan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari”adalah vis compulsiva (daya paksa relatif).Pasal 44Ketentuan melakukan pembelaan terpaksa yang diatur dalamketentuan ini juga merupakan alasan pemaaf. Untukmenentukan pembelaan terpaksa diperlukan tiga keadaan,yaitu:a. perbuatan yang dilakukan harus benar-benar terpaksadilakukan;b. pembelaan dilakukan hanya terhadap kepentingan yangtelah ditentukan dalam Undang-Undang, yaitukepentingan diri, kehormatan, kesusilaan, atau hartabenda sendiri atau orang lain; danc. harus ada serangan seketika atau ancaman seranganyang melawan hukum dan segera.Pembelaan dalam ketentuan ini merupakan pembelaan yangmelampaui batas karena kegoncangan jiwa yang hebat yanglangsung disebabkan oleh serangan atau ancaman seranganyang bersifat melawan hukum.Pasal 45Ketentuan ini juga mengatur alasan pemaaf.Yang dimaksud dengan “dan pelaksanaannya termasuk dalamlingkungan pekerjaannya” adalah perbuatan yang dilakukantersebut merupakan perbuatan yang biasa dilakukan oleh yangbersangkutan sebagai tugas sehari-hari.230


Pasal 46Cukup jelas.Pasal 47Berdasarkan ketentuan ini korporasi telah diterima sebagaisubjek hukum pidana, dalam arti dapat dipertanggungjawabkansecara pidana atas perbuatan yang dilakukan.Pasal 48Kedudukan fungsional diartikan bahwa orang tersebutmempunyai kewenangan mewakili, kewenangan mengambilkeputusan, dan kewenangan untuk menerapkan pengawasanterhadap korporasi tersebut. Termasuk di sini orang-orangtersebut berkedudukan sebagai orang yang menyuruhlakukan,turut serta melakukan, penganjuran, atau pembantuan tidakpidana tersebut.Pasal 49Cukup jelas.Pasal 50Mengenai kedudukan sebagai pembuat tindak pidana dan sifatpertanggungjawaban pidana dari korporasi terdapatkemungkinan sebagai berikut:a. pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan olehkarena itu penguruslah yang bertanggung jawab;b. korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus yangbertanggung jawab; atauc. korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan juga sebagaiyang bertanggung jawab.Oleh karena itu, jika suatu tindak pidana dilakukan olehdan untuk suatu korporasi maka penuntutannya dapatdilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadapkorporasi sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, ataupengurusnya saja.Pasal 51Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 tanggung jawabkorporasi dalam hukum pidana telah diterima sebagaisuatu prinsip hukum. Namun, korporasi tidak dapatdipertanggungjawabkan dalam hukum pidana terhadapsemua obyek, kecuali jika secara khusus telah ditentukanbahwa perbuatan tersebut masuk dalam lingkunganusahanya. Hal ini harus secara tegas diatur dalamAnggaran Dasar atau ketentuan lain yang berlaku sebagaiAnggaran Dasar dari korporasi yang bersangkutan.231


Pasal 52Dalam hukum pidana, penjatuhan pidana selalu harusdipandang sebagai ultimum remedium. Oleh karena itu,dalam menuntut korporasi harus dipertimbangkanapakah bagian hukum lain telah memberikanperlindungan yang lebih berguna dibandingkan dengantuntutan pidana dan pemidanaan. Jika memang telah adabagian hukum lain yang mampu memberikanperlindungan yang lebih berguna, maka tuntutan pidanaatas korporasi tersebut dapat dikesampingkan.Pengenyampingan tuntutan pidana atas korporasitersebut harus didasarkan pada motif atau alasan yangjelas.Pasal 53Cukup jelas.Pasal 54Ayat (1)Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelumproses ini berjalan, peranan hakim penting sekali. Iamengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalamperaturan perundang-undangan denganmenjatuhkan pidana terhadap tertuduh dalamkasus tertentu. Ketentuan dalam pasal inidikemukakan tujuan dari pemidanaan, yaitusebagai sarana perlindungan masyarakat,rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhanpandangan hukum adat, serta aspek psikologisuntuk menghilangkan rasa bersalah bagi yangbersangkutan.Ayat (2)Meskipun pidana pada dasarnya merupakan suatunestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkanuntuk menderitakan dan tidak merendahkanmartabat manusia.Pasal 55Ayat (1)Ketentuan ini memuat pedoman pemidanaan yangsangat membantu hakim dalam mempertimbangkantakaran atau berat ringannya pidana yang akandijatuhkan.Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirincidalam pedoman tersebut diharapkan pidana yangdijatuhkan bersifat proporsional dan dapatdipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana.Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif,232


artinya hakim dapat menambahkan pertimbanganlain selain yang tercantum pada ayat (1) ini.Unsur “berencana” sebagaimana ditemukan dalamKitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama,tidak dimasukkan dalam rumusan tindak pidanayang dimuat dalam pasal-pasal Buku Kedua. Tidakdimuatnya unsur ini tidak berarti bahwa unsurberencana tersebut ditiadakan, tetapi lebihbijaksana jika dijelaskan dalam penjelasan ayat (1)ini. Berdasarkan hal ini, maka dalam menjatuhkanpidana hakim harus selalu memperhatikan unsurberencana, kesalahan pembuat tindak pidana,motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, caramelakukan tindak pidana, dan sikap batin pembuattindak pidana.Ayat (2)Ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asasrechterlijke pardon yang memberi kewenangankepada hakim untuk memberi maaf pada seseorangyang bersalah melakukan tindak pidana yangsifatnya ringan (tidak serius). Pemberian maaf inidicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harusdinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya.Pasal 56Cukup jelas.Pasal 57Dengan memperhatikan salah salah satu tujuanpemidanaan yang berorientasi kepada usaha untukmemperbaiki perilaku terpidana, maka kepada terpidanayang memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantumdalam ketentuan ini selalu harus dimungkinkandilakukan perubahan atau penyesuaian atas pidananya,yang disesuaikan dengan kemajuan yang diperolehselama terpidana dalam pembinaan.Penyesuaian tersebut diperhitungkan atas dasar:a. kemajuan positif yang dicapai oleh terpidana; danb. perubahan yang akan menunjang kemajuan positifyang lebih besar lagi.Setiap perubahan atau penyesuaian harus disetujui olehterpidana yang bersangkutan agar benar-benar dapatmenunjang kemajuan yang telah dicapai. Perubahanatau penyesuaian ini dilakukan dengan putusanpengadilan atas dasar permohonan yang diajukan kepengadilan dan tidak mengurangi kewenangan yang adapada Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum233


untuk memberikan remisi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.Pasal 58Ayat (1)Ketentuan ini memberi kemungkinan kepada hakimuntuk tidak menjatuhkan pidana penjara. Syaratsyaratyang harus dipenuhi agar hakim dapat tidakmenjatuhkan pidana penjara ialah:a. terdakwa melakukan tindak pidana yang hanyadiancam dengan pidana penjara;b. hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkanpidana penjara setelah mempertimbangkan:- tujuan pemidanaan;- pedoman pemidanaan;- pedoman penjatuhan pidana penjara;c. terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjarauntuk tindak pidana yang dilakukan setelahberumur 18 (delapan belas) tahun.Kemungkinan yang diberikan kepada hakim untukmenjatuhkan pidana denda sebagai penggantipidana penjara terhadap terdakwa yang melakukantindak pidana yang hanya diancam dengan pidanapenjara, dimaksudkan untuk mengatasi sifat kakudari perumusan pidana yang bersifat tunggal yangseolah-olah mengharuskan hakim untuk hanyamenjatuhkan pidana penjara. Di samping itu,dimaksudkan pula untuk menghindari penjatuhanpidana penjara yang pendek.Ayat (2)Berdasarkan ketentuan ini kewenangan hakimuntuk menjatuhkan pidana denda sebagai penggantipidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dibatasi yaitu pembuat tindak pidana tetapdijatuhi pidana penjara meskipun diancam denganpidana tunggal apabila yang bersangkutan pernahdijatuhi pidana perjara karena tindak pidana yangdilakukannya setelah berumur 18 (delapan belas)tahun.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Kewenangan hakim untuk mengganti pidanapenjara dengan pidana denda, dilakukanpembatasan penggunaannya terhadap tindakpidana harta benda yang diancam pidana penjarasecara tunggal, tetapi mempunyai sifat merusaktatanan dalam masyarakat (bersifat koruptif). Untuktindak pidana ini hakim hanya boleh menjatuhkan234


pidana denda bersama-sama dengan pidanapenjara.Pasal 59Ayat (1)Dalam ketentuan ini hakim diberi kewenanganuntuk menjatuhkan pidana tambahan ataumengenakan tindakan terhadap seseorang yangmelakukan tindak pidana yang hanya diancamdengan pidana denda. Pertimbangannya karenatindak pidana yang hanya diancam dengan pidanadenda dipandang sebagai tindak pidana yangringan. Pidana tambahan atau tindakan yang dapatdijatuhkan hanya tertentu saja, khususnya yangbernilai uang seperti pembayaran ganti rugi,pemenuhan kewajiban adat yang bernilai uang, atauperbaikan atas akibat yang ditimbulkan oleh tindakpidana yang bersangkutan.Ayat (2)Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegahkemungkinan tidak efektifnya penjatuhan pidanadenda untuk seseorang yang telah berulangkalimelakukan tindak pidana yang hanya diancamdengan pidana denda.Pasal 60Meskipun hakim mempunyai pilihan dalam menghadapirumusan pidana yang bersifat alternatif, namun dalammelakukan pilihan tersebut hakim senantiasaberorientasi pada tujuan pemidanaan, denganmendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yanglebih ringan apabila hal tersebut telah memenuhi tujuanpemidanaan.Pasal 61Cukup jelas.Pasal 62Ayat (1)Ketentuan ini mengatur perhitungan masa pidanaapabila terpidana dijatuhi pidana penjara untukwaktu tertentu atau pidana penjara penggantipidana denda. Pengurangan masa pidana yangdimaksud dalam ketentuan ayat ini bertujuanuntuk menimbulkan pengaruh psikologis yang baikterhadap terpidana dalam menjalani pembinaanselanjutnya.Ayat (2)Cukup jelas.235


Pasal 63Cukup jelas.Pasal 64Cukup jelas.Pasal 65Ketentuan ini memuat jenis-jenis pidana yang dapatdijatuhkan oleh hakim. Ancaman pidana terhadap tindakpidana yang dirumuskan dalam Buku Kedua hanyameliputi jenis pidana penjara, pidana denda, dan/ataupidana mati. Pidana tutupan dan pidana pengawasanpada dasarnya merupakan suatu cara pelaksanaanpidana sebagai alternatif dari pidana penjara. Sedangkanpidana kerja sosial, merupakan jenis pidana baru yang dipelbagai negara sudah dilaksanakan secara luas.Pencantuman jenis pidana ini merupakan konsekwensiditerimanya hukum pidana yang bersifat “daaddaderstrafrecht” yang sejauh mungkin berusaha untukmengembangkan alternatif pidana kemerdekaan. Melaluipenjatuhan jenis pidana ini terpidana dapat dibebaskandari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan sertasecara aktif untuk memasyarakatkan terpidana denganmelakukan hal-hal yang bermanfaat.Pasal 66Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untukmenunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifatkhusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yanglain, pidana mati merupakan jenis pidana yang palingberat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secaraalternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidanapenjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama20 (tahun).Pasal 67Ayat (1)Pidana tambahan dimaksudkan untukmenambahkan pidana pokok yang dijatuhkan danpada dasarnya bersifat fakultatif.Pidanatambahan harus dicantumkan secara jelas dalamrumusan tindak pidana yang bersangkutan,sehingga hakim dapat mempertimbangkan untukdikenakan terhadap terpidana.Pidana tambahan yang berupa pencabutan haktertentu, apabila terpidananya adalah korporasidalam keadaan tertentu mempunyai efekpenangkalan yang lebih efektif. Karena itu hakimdapat mengenakan pidana pencabutan hak yang236


dimiliki suatu korporasi meskipun dalam rumusanpidana ancaman tersebut tidak dicantumkan.Begitu pula pidana tambahan berupa pemenuhankewajiban adat, hakim bebas untukmempertimbangkan apakah akan menjatuhkanpidana tambahan ini, meskipun tidak tercantumsebagai ancaman dalam rumusan tindak pidana.Pemenuhan kewajiban adat yang dijatuhkan olehhakim diharapkan dapat mengembalikankeseimbangan dalam masyarakat yang terganggukarena dilakukannya suatu tindak pidana.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 68Cukup jelas.Pasal 69Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini di sampingmenganut asas maksimum khusus juga ketentuanminimum khusus. Maksimum khusus dalam arti untuktiap jenis pidana terdapat maksimum ancamanpidananya, sedangkan untuk batas pemidanaan yangpaling rendah ditetapkan minimum umum. Minimumumum untuk pidana penjara adalah satu hari. Minimumkhusus dalam arti untuk tindak pidana yang meresahkanmasyarakat.Seseorang yang melakukan tindak pidana hanya dapatdijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)tahun, akan tetapi hakim dapat menjatuhkan pidanaselama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut bilamanatindak pidana itu diancam pidana mati atau seumurhidup, atau ada pemberatan pidana. Tetapi dalamkeadaan bagaimanapun hakim tidak boleh menjatuhkanpidana penjara lebih dari 20 (dua puluh) tahun.Pasal 70Ketentuan ini memberi kewenangan kepada pejabat yangberwenang yang ditentukan dalam Keputusan Presidenuntuk memberi keringanan pidana bagi terpidana seumurhidup, yaitu dengan mengubah pidana penjara seumurhidup menjadi pidana penjara paling lama 15 (lima belas)tahun dengan ketentuan apabila terpidana telah237


menjalani pidananya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)tahun dengan berkelakuan baik.Karena putusan pengadilan sudah memperoleh kekuatanhukum tetap, maka instansi atau pejabat yang diberiwewenang menetapkan keringanan pidana adalaheksekutif.Pasal 71Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untukmembantu hakim dalam menentukan takaran pidanayang akan dijatuhkan. Bersama-sama dengan ketentuandalam Pasal 54 dan Pasal 55, hakim diharapkan dapatmenjatuhkan pidana secara proporsional dan efektif.Pasal 72Ketentuan ini memuat ketentuan pembebasan bersyaratbagi narapidana yang menjalani pidana penjara.Narapidana yang dapat diberikan pembebasan bersyarathanyalah narapidana yang masa pidananya palingsingkat 1 1/2 (satu satu per dua) tahun. Setelahnarapidana menjalani pidana penjara paling singkat 9(sembilan) bulan di Lembaga Pemasyarakatan danberkelakuan baik, maka narapidana tersebut dapatdiberikan pembebasan bersyarat dengan harapan dapatdibina sedemikian rupa untuk berintegrasi kembalidengan masyarakat. Oleh karena itu selama menjalanipidana dalam lembaga, setiap narapidana harus dipantaumengenai perkembangan hasil pembinaan terhadapdirinya.Dalam hal narapidana telah melakukan beberapa tindakpidana sehingga harus menjalani beberapa pidanapenjara berturut-turut, maka untuk mempertimbang-kankemungkinan pemberian pembebasan bersyarat, pidanatersebut dijumlahkan dan dianggap satu pidana.Pemberian pembebasan bersyarat disertai dengan masapercobaan. Masa percobaan ini sama dengan sisa waktupidana penjara yang masih belum dijalani ditambah 1(satu) tahun. Dalam masa percobaan ditentukan pulasyarat-syarat yang harus dipenuhi narapidana. Apabiladalam masa percobaan terpidana ditahan secara sahkarena sesuatu perkara, maka waktu selama ia beradadalam tahanan tidak diperhitungkan.Pembebasan bersyarat harus dipandang sebagai usahapembinaan dan bukan sebagai hadiah karenaberkelakuan baik.238


Pasal 73Dalam ketentuan ini ditetapkan syarat-syarat yang harusdipenuhi selama masa percobaan. Syarat untuk tidakmelakukan tindak pidana selama masa percobaanmerupakan syarat umum. Sedangkan syarat khususdalam masa percobaan adalah perbuatan tertentu yangharus dihindari atau harus dilakukan oleh narapidana,misalnya tidak boleh minum minuman keras. Syaratsyaratkhusus tersebut tidak boleh mengurangi haknarapidana misalnya hak menganut dan menjalankanibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.Pasal 74Ketentuan ini mengatur mengenai kemungkinanpencabutan pembebasan bersyarat. Tiga bulan setelahhabis masa percobaan, pembebasan bersyarat tidak dapatdicabut kembali. Namun apabila sebelum waktu 3 (tiga)bulan narapidana dituntut karena melakukan tindakpidana dalam masa percobaan dan tuntutan berakhirdengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumyang tetap, maka pembebasan bersyarat dapat dicabutkembali.Dalam hal terpidana harus menjalani kembali pidananya,maka jangka waktu antara saat mulai menjalanipembebasan bersyarat dan saat mulai menjalani kembalipidananya tidak dihitung sebagai menjalani pidana.Pasal 75Cukup jelas.Pasal 76Pidana tutupan, meskipun merupakan salah satu jenispidana pokok, namun pada dasarnya merupakan carapelaksanaan dari pidana penjara yang bersifat istimewa(bijzondere strafmodaliteit). Karena itu jenis pidana initidak diancamkan secara khusus dalam perumusansuatu tindak pidana.Pertimbangan penjatuhan pidana tutupan didasarkanpada motif dari pembuat tindak pidana tindak pidanayaitu karena terdorong oleh maksud yang patutdihormati. Tindak pidana yang dilakukan karena alasanini pada dasarnya tindak pidana politik.Maksud yang patut dihormati dimaksud harusditentukan oleh hakim dan harus termuat dalampertimbangan putusannya.239


Pasal 77Pelaksanaan pidana pengawasan ini dikaitkan denganancaman pidana penjara. Pidana pengawasan bersifatnon-custodial, probation, atau pidana penjara bersyaratyang terdapat dalam Kitab Undang-Undang HukumPidana lama. Pidana ini merupakan alternatif dari pidanapenjara dan tidak ditujukan untuk tindak pidana yangberat sifatnya.Pasal 78Penjatuhan pidana pengawasan terhadap orang yangmelakukan tindak pidana yang diancam dengan pidanapenjara, sepenuhnya terletak pada pertimbangan hakim,dengan memperhatikan keadaan dan perbuatanterpidana. Pidana pengawasan ini pada umumnyadijatuhkan kepada orang yang pertama kali melakukankejahatan (first offender) dan paling lama 3 (tiga) tahun.Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana pengawasandilakukan oleh pejabat pembina yang ada di balaipemasyarakatan pada kementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidanghukum dan hak asasi manusia. Pejabat ini dapat pulameminta bantuan dari pemerintah daerah, lembagasosial, atau orang tertentu.Mengenai lama pengawasan, pejabat pembina dapatmengusulkan kepada hakim pengawas untukmemperpanjang atau memperpendek masapengawasannya. Usul untuk memperpanjang apabilaselama dalam pengawasan terpidana menunjukkangejala-gejala yang membawa dirinya ke arah pelanggaranhukum. Sebaliknya usul untuk memperpendek apabilasikap dan tingkah laku terpidana menunjukkanperbaikan. Perpanjangan masa pengawasan tidak bolehmenjadi lebih dari 2 (dua) kali masa pengawasan yangditetapkan sebagai pidana.Penetapan perubahan jangka waktu pengawasan adalahperubahan atas pidana yang dijatuhkan, karena itu harusdidengar pendapat pihak terpidana, pejabat pembina,atau orang lain jika diperlukan.Apabila dalam menjalani pidana pengawasan terpidanadisyaratkan melakukan pekerjaan tertentu, terpidanamendapat pembayaran atas pekerjaannya yang hasilnyauntuk terpidana, korban, atau untuk negara.Pasal 79Cukup jelas.240


Pasal 80Ayat (1)Pidana denda sebagai salah satu sarana dalampolitik kriminal tidak kalah efektif dengan jenispidana lainnya, oleh karena itu dalam KitabUndang-Undang Hukum Pidana ini jenis pidanadenda tetap dipertahankan.Ayat (2)Dalam menentukan satuan terkecil pidana dendasebagaimana ditentukan pada ayat ini dipergunakanjumlah besarnya “upah minimum harian”.Ayat (3)Dalam ketentuan ini, pidana denda dirumuskansecara kategoris. Perumusan secara kategoris inidimaksudkan agar:a. diperoleh pola yang jelas tentang maksimumdenda yang dicantumkan untuk berbagai tindakpidana; danb. lebih mudah melakukan penyesuaian, apabilaterjadi perubahan ekonomi dan moneter.Maksimum kategori pidana denda yang teringan(kategori I) adalah kelipatan 100 (seratus) kalijumlah pidana denda sebagaimana ditentukan padaayat (2), sedangkan maksimum kategori pidanadenda yang terberat (kategori VI) adalah kelipatan200.000 (dua ratus ribu) kali. Kategori lainnya (II,III, IV, dan V) berturut-turut merupakan kelipatan500 (lima ratus) kali, 2000 (dua ribu), 5000 (limaribu), dan 20.000 (dua puluh ribu) kali jumlahpidana denda sebagaimana ditentukan dalam ayat(2).Ayat (4)Mengingat pidana pokok yang dapat dijatuhkanpada korporasi hanya pidana denda, maka wajarapabila ancaman maksimum pidana denda yangdijatuhkan pada korporasi lebih berat daripadaancaman pidana denda terhadap orangperseorangan. Untuk itu telah dipilih caramenentukan maksimum pidana denda bagikorporasi yang melakukan tindak pidana yaitukategori lebih tinggi berikutnya.Ayat (5)Dalam hal rumusan tindak pidana dalam suatuperaturan perundang-undangan tidakmencantumkan ancaman pidana denda terhadapkorporasi, maka berlaku ketentuan pada ayat ini,dengan minimum pidana denda sebagaimanaditentukan pada ayat (6).241


Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (7)Cukup jelas.Pasal 81Mengingat tujuan pemidanaan bukan sebagaipembalasan, maka dalam penjatuhan pidana dendahakim harus memperhatikan kemampuan terpidanasecara nyata.Pasal 82Cukup jelas.Pasal 83Cukup jelas.Pasal 84Cukup jelas.Pasal 85Cukup jelas.Pasal 86Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatifpidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan.Salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan dalampenjatuhan pidana kerja sosial adalah harus adapersetujuan terdakwa sesuai dengan ketentuan dalamForced Labour Convention (Geneva Convention 1930), theConvention for the Protection of Human Rights andFundamental Freedom (Treaty of Rome 1950), the Abolitionof Forced Labour Convention (the Geneva Convention, 1957)dan the International Covenant on Civil and Political Rights(the New York Convention, 1966).Pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnyasebagai pidana (work as a penalty), oleh karena itupelaksanaan pidana ini tidak boleh mengandung hal-halyang bersifat komersial. Riwayat sosial terdakwadiperlukan untuk menilai latar belakang terdakwa sertakesiapan yang bersangkutan baik secara fisik maupunmental dalam menjalani pidana kerja sosial. Pelaksanaanpidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit,rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembagalembagasosial lainnya, dengan sebanyak mungkindisesuaikan dengan profesi terpidana242


Pasal 87Dalam ketentuan ini kembali ditekankan sifatkekhususan pidana mati yaitu hanya dapat dijatuhkansebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.Pasal 88Ayat (1)Pelaksanaan pidana mati dengan cara menembakterpidana didasarkan pada pertimbangan bahwasampai saat ini cara tersebut dinilai palingmanusiawi. Dalam hal dikemudian hari terdapatcara lain yang lebih manusiawi daripada dengancara menembak terpidana, pelaksanaan pidana matidisesuaikan dengan perkembangan tersebut.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamilharus ditunda sampai ia melahirkan. Hal inidimaksudkan agar pelaksanan pidana mati tidakmengakibatkan terjadinya pembunuhan terhadapdua makhluk.Begitu pula pelaksanaan pidana mati terhadaporang sakit jiwa ditangguhkan sampai orang yangbersangkutan sembuh dari penyakitnya.Ayat (4)Mengingat beratnya pidana mati dan tidak mungkindapat diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan, makapelaksanaannya baru dapat dilakukan setelahPresiden menolak permohonan grasi orang yangbersangkutan.Berkaitan dengan pidana mati, Indonesia sudahmengikuti konvensi Safeguards QuaranteeingProtection on the Rights of those Facing the DeathPenalty Economic and Social Council Resolution1984/50, adopted 25 May 1984.Pasal 89Dalam Kitab Undang-Undang Pidana ini, pidana matibukan sebagai salah satu jenis pidana pokok, tetapisebagai pidana khusus. Kekhususan ini ditunjukkanbahwa pidana mati diancamkan dan dijatuhkan secarasangat selektif. Dalam hubungan ini, hakim pertamatamaselalu mempertimbangkan secara mendalamapakah dalam kasus yang dihadapi dapat diterapkanpidana alternatif “penjara seumur hidup” ataupun“penjara 20 (dua puluh) tahun”. Dalam hal masihterdapat keraguan mengenai kemungkinan penggunaansalah satu pidana alternatif tersebut untuk kasus yang243


ersangkutan, maka dalam ketentuan Pasal ini dibukakemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan “pidanamati bersyarat”. Dalam hal syarat-syarat yang tercantumdalam Pasal ini dipenuhi oleh terpidana selama masapenundaan 10 (sepuluh) tahun, maka Menteri yangbertanggung jawab di bidang hukum dapat mengubahpidana tersebut menjadi salah satu pidana alternatif.Dengan pola ini, maka jelaslah bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini ingin membatasi pelaksanaanpidana mati sesuai dengan perasaan keadilan yangberkembang dalam masyarakat.Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahundihitung sejak permohonan grasi ditolak.Pasal 90Dengan pola pemikiran yang sama dengan Pasal 87,maka dalam hal putusan hakim yang menjatuhkanpidana mati telah memperoleh kekuatan hukum tetapdan permohonan grasinya ditolak, namun pelaksanaanpidana mati tersebut tertunda selama 10 (sepuluh) tahunbukan karena terpidana melarikan diri, maka Menteriyang bertanggung jawab di bidang hukum berwenanguntuk mengubah putusan pidana mati menjadi pidanapenjara seumur hidup.Pasal 91Ayat (1)Hak-hak terpidana yang dapat dicabut denganputusan hakim ditentukan secara limitatif, yaituterbatas pada hal-hal yang tercantum dalam Pasalini. Dalam penjatuhan pidana tambahan yang perlumendapat perhatian adalah pencabutan hak-haktersebut jangan sampai mengakibatkan kematianperdata bagi seseorang, artinya, yang bersangkutankehilangan sama sekali hak-haknya sebagaiwarganegara yang harus dapat hidup secara wajardan manusiawi.Hak-hak yang dapat dicabut senantiasa dikaitkandengan tindak pidana yang dilakukan olehterpidana. Hal ini dimaksudkan untuk mencapaisalah satu dari tujuan pemidanaan, khususnyademi pengayoman atau perlindungan masyarakat.Yang dimaksud dengan “profesi” adalah pekerjaanyang memerlukan keahlian tertentu serta yangmemiliki kode etik tertentu pula.Ayat (2)Dalam hal terpidana adalah korporasi, pidanatambahan dapat berupa pencabutan hak yang244


Pasal 92Cukup jelas.Pasal 93Cukup jelas.Pasal 94Cukup jelas.diperoleh korporasi, misalnya, hak untukmelakukan kegiatan dalam bidang usaha tertentu.Pasal 95Ketentuan dalam Pasal ini memperluas kemungkinanpenjatuhan pidana perampasan barang-barang tertentudan tagihan. Pidana ini dapat dijatuhkan terlepas daripidana pokok dalam hal tindak pidana yangbersangkutan diancam dengan pidana penjara tidak lebihdaripada 7 (tujuh) tahun atau apabila hakim hanyamengenakan tindakan.Pasal 96Barang dan tagihan yang dikenai perampasan adalahyang erat kaitannya dengan tindak pidana yang terbuktidilakukan oleh pembuat tindak pidana tindak pidanadalam pemeriksaan di sidang Pengadilan. Barang yangdapat dirampas ditentukan secara limitatif. Hal ini harusdibedakan dengan “perampasan keuntungan yangdiperoleh dari tindak pidana”, lihat Pasal 85 ayat (2)huruf b. Dalam hal yang terakhir ini hubungan antaratindak pidana dengan keuntungan tidaklah ditentukanbentuknyaPasal 97Ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda, lihatketentuan Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 85.Pasal 98Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakimdimaksudkan agar masyarakat mengetahui perbuatanapa dan pidana yang bagaimana yang dijatuhkan kepadaterpidana. Pidana tambahan ini dimaksudkan untukmemberi perlindungan kepada masyarakat.Seperti pada pidana perampasan barang tertentu, apabilaterpidana tidak membayar biaya pengumuman, makaberlaku ketentuan yang sama untuk pidana penggantiuntuk pidana denda.245


Pasal 99Pencantuman pidana tambahan berupa pembayaranganti kerugian menunjukkan adanya pengertian akanpenderitaan korban suatu tindak pidana. Ganti kerugianharus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban.Untuk itu, hakim menentukan siapa yang merupakankorban yang perlu mendapat ganti kerugian tersebut.Seperti pada pidana perampasan barang tertentu ataupengumuman putusan hakim, maka kepada terpidanayang tidak membayar ganti kerugian yang ditetapkan olehhakim, dikenakan ketentuan tentang pidana penggantiuntuk pidana denda.Pasal 100Cukup jelas.Pasal 101Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menganutsistem dua jalur dalam pemidanaan (double tracksystem), yaitu di samping pembuat tindak pidana tindakpidana dapat dijatuhi pidana, dapat juga dikenakanberbagai tindakan.Dalam Pasal 40 dinyatakan bahwa pembuat tindakpidana yang memenuhi ketentuan pasal tersebuttidak dapat dipidana tetapi hanya dikenakantindakan. Terhadap pembuat tindak pidana tindakpidana yang memenuhi ketentuan Pasal 41 hakimdapat memilih antara mengurangi pidana yangdijatuhkan atau mengenakan tindakan.Tindakan yang dapat dikenakan kepada pelaku dibagidalam 2 (dua) kelompok. Kelompok yang pertamadiperuntukkan bagi orang yang tidak mampubertanggung jawab atau kurang mampu bertanggungjawab. Sedangkan kelompok kedua diperuntukkan bagiorang yang mampu bertanggung jawab dan dimaksudkanuntuk memberi perlindungan kepada masyarakat.Pasal 102Cukup jelas.Pasal 103Rumah sakit yang dimaksud dalam ketentuan ini baikrumah sakit milik pemerintah atau swasta.Pasal 104Cukup jelas.Pasal 105Cukup jelas.246


Pasal 106Cukup jelas.Pasal 107Putusan pengadilan yang berupa perampasankeuntungan yang diperoleh dari tindak pidanadimaksudkan agar pembuat tindak pidana tindak pidanatidak dapat menarik manfaat dari tindak pidana yangdilakukan, meskipun hubungan antara keuntungan dantindak pidana tidak dimasukkan ke dalam bentuk-bentukyang ditentukan dalam Pasal 96.Tindakan perampasan ini bertujuan memberantaskegiatan pencucian uang haram (money laundering) atauyang dikenal pula dengan nama pemutihan uang haramatau menyamarkan uang haram, yang diperoleh daritindak pidana antara lain perdagangan narkotika.Pasal 108Cukup jelas.Pasal 109Cukup jelas.Pasal 110Cukup jelas.Pasal 111Cukup jelas.Pasal 112Cukup jelas.Pasal 113Ketentuan ini mengatur tentang batas umur minimumuntuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagiseorang anak yang melakukan tindak pidana. Penentuanbatas umur 12 (dua belas) tahun didasarkan padapertimbangan psikologis yaitu kematangan emosional,intelektual, dan mental anak.Seorang anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun tidakdapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan karenaitu penyelesaian kasusnya harus didasarkan padaketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.Batas umur maksimum 18 (delapan belas) tahun untukdapat diajukan ke pengadilan anak, adalah sesuai denganumur kedewasaan anak, agar bagi mereka dapatditerapkan ketentuan mengenai anak.247


Pasal 114Mengingat jiwa anak yang masih peka dan labil, makasedapat mungkin anak sebagai pembuat tindak pidanadihindarkan dari pemeriksaan di sidang pengadilan.Pasal 115Mengingat bahwa pengulangan tindak pidana (recidive)yang dilakukan oleh anak pada umumnya disebabkanoleh pengaruh lingkungan dan bukan karena bakat jahatdari anak itu sendiri, maka pemberatan pidana padapengulangan tindak pidana yang dilakukan anak tidakperlu diterapkan.Pasal 116Ketentuan dalam Pasal ini memuat jenis-jenis pidana bagianak yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Hakim dapatmemilih pidana yang dianggap tepat sesuai dengan beratringannya tindak pidana yang dilakukan dan sifat anakyang bersangkutan.Jenis pidana pokok bagi anak yang terdapat dalam Pasalini disusun dari yang ringan dan secara bertahap kepidana yang lebih berat.Pasal 117Yang dimaksud dengan “pidana verbal” adalah jenispidana yang paling ringan dan tidak mengakibatkanpembatasan kebebasan bagi anak. Pidana verbal terdiriatas pidana peringatan dan pidana teguran keras. Yangdimaksud dengan “pidana peringatan” adalah pemberiannasihat kepada anak agar menjauhi perbuatan yangnegatif.Yang dimaksud dengan “pidana teguran keras”adalah tidak hanya sekadar memberi nasihat melainkananak diberi peringatan keras.Pasal 118Ketentuan ini mengatur mengenai pidana dengan syarat.Dalam hal pidana dengan syarat, hakim tidakmenjatuhkan pidana penjara, tetapi berupa pidanapembinaan di luar lembaga, pidana kerja sosial, ataupidana pengawasan. Pada waktu menjatuhkan salahsatu pidana tersebut, hakim menentukan syarat-syaratbaik umum maupun khusus, yang harus dipenuhi dalamjangka waktu tertentu. Apabila syarat-syarat tersebuttidak dipenuhi, maka dapat dilakukan perpanjanganwaktu menjalani pidana tersebut.248


Pasal 119Pidana pembinaan di luar lembaga dimaksudkan untukmemberikan pembinaan kepada anak, baik dalam rangkapenyembuhan karena tidak atau kurang mampubertanggung jawab pidana disebabkan sakit jiwa atauretardasi mental ataupun berupa pembinaan lainnya bagianak yang sehat jiwanya untuk memperoleh keterampilanyang berguna bagi kehidupannya.Pasal 120Ketentuan ini mutatis mutandis dengan pidana kerjasosial bagi orang dewasa sebagaimana dimaksud dalamPasal 86 ayat (3) dan ayat (4).Pasal 121Ketentuan ini mutatis mutandis dengan pidanapengawasan bagi orang dewasa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79.Pasal 122Cukup jelas.Pasal 123Pada dasarnya pidana denda harus dibayar oleh anak itusendiri sehingga pidana itu dapat dirasakan oleh anak.Oleh karena itu, pidana denda dijatuhkan pada anakyang telah berumur 16 (enam belas) tahun, yaitu merekayang telah layak bekerja, dengan batas usia kerja 14(empat belas) tahun.Pasal 124Karena pidana pembatasan kebebasan merupakan pidanaterberat dibanding dengan pidana lainnya, maka pidanaini dijatuhkan sebagai upaya terakhir. Selain itu jugaditentukan syarat-syarat secara rinci, sehingga hakimdapat memilih dengan tepat alasan penjatuhan pidanapembatasan kebebasan.Dalam melaksanakan pidana pembatasan kebebasan,lembaga pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 67 hendaknya diberdayakanPasal 125Pidana pembinaan dalam lembaga dilaksanakan baikdalam lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintahmaupun oleh swasta. Namun jika keadaan perbuatananak membahayakan masyarakat, maka anak yangbersangkutan ditempatkan dalam lembagapemasyarakatan anak. Lama pembinaan dalam lembagasampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Terhadap249


pidana ini dapat pula dikenakan pembebasan bersyarat,yaitu paling lama setelah menjalani 1/2 (satu per dua)dari lamanya pembinaan yang ditentukan oleh hakim,dengan syarat berkelakuan baik.Pasal 126Ancaman pidana mati dan pidana penjara seumur hiduptidak dapat dijatuhkan kepada anak, dengan harapananak tersebut masih dapat dibina untuk diperbaiki baikbudi pekerti maupun akhlaknya. Pidana penjara untukanak paling lama 10 (sepuluh) tahun dianggap telahcukup untuk membina anak demi kehidupanselanjutnya.Pasal 127Pidana tutupan merupakan cara pelaksanaan pidanapenjara. Kemungkinan dapat terjadi bahwa anak yangmendekati umur 17 (tujuh belas) tahun dan belummencapai umur 18 (delapan belas) tahun telah ikut dalamkegiatan politik atau tindakan yang berdasarkankeyakinan yang patut dihormati, maka terhadap anaktersebut dapat pula dikenakan pidana tutupan.Pasal 128Cukup jelas.Pasal 129Tindakan yang dikenakan terhadap anak mutatismutandis dengan tindakan untuk orang dewasasebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai denganPasal 103.Pasal 130Cukup jelas.Pasal 131Cukup jelas.Pasal 132Ketentuan ini memuat hal-hal yang meringankan pidana.Percobaan dan pembantuan merupakan dasar peringanpidana. Yang dimaksud dengan “percobaan” lihatpenjelasan Pasal 17. Sedangkan yang dimaksud dengan“pembantuan’ lihat penjelasan Pasal 23. Dalampercobaan, pembuat tindak pidana tindak pidana secaraobyektif tidak mencapai apa yang dikehendaki sehinggawajar jika pidana yang diancamkan dikurangi. Dalam halpembantuan, peranan dari pembantu dalam mewujudkantindak pidana lebih kecil daripada pembuat tindak pidana250


tindak pidana materiil. Oleh karena itu wajar pula bilaancaman pidananya dikurangi.Hal-hal lainnya yang meringankan pidana diambil darikeadaan yang nyata sehingga dipandang wajar untukditetapkan secara tegas dalam Undang-Undang. Misalnyadalam hal wanita hamil muda, menurut ilmupengetahuan, mereka seringkali mengalami goncanganjiwa yang dapat mengikibatkan perilaku yang tidak ataukurang rasional. Begitu pula pembuat tindak pidanatindak pidana yang melakukan tindak pidana karenagoncangan kejiwaan, patut dipertimbangkan sebagai halyang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan.Pasal 133Ketentuan ini bertujuan untuk memberi kepastian bagihakim dalam menjatuhkan pidana apabila terdapat halhalyang meringankan pidana dengan ditetapkannyamaksimum pidana yang dapat dijatuhkan.Pasal 134Ketentuan ini memuat hal-hal yang memperberat pidana.Dasar pemberatan pidana dalam beberapa hal sudahdiatur dalam peraturan perundang-undangan, sepertiyang menyangkut pegawai negeri, bendera kebangsaan,lagu kebangsaan, dan lambang negara, di sampingterdapat pula yang merupakan ketentuan baru.Pasal 135Ketentuan ini bertujuan untuk memberi kepastian bagihakim dalam menjatuhkan pidana apabila terdapat halhalyang memperberat pidana dengan ditetapkannyamaksimum ancaman pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).Pasal 136Ayat (1)Ketentuan ini bertujuan untuk memberi kepastianbagi hakim apabila dalam kasus tertentumenjumpai adanya alasan-alasan yangmeringankan dan memberatkan pidana secarabersamaan.Ayat (2)Ketentuan ini merupakan pengecualian ayat (1)yaitu dalam hal terdapat alasan yang memperingandan memperberat secara bersamaan, maka hakimberdasarkan pertimbangan tertentu dapat tidakmemperingan atau memperberat pidana. Jadi tetapberlaku ancaman pidana menurut rumusan tindakpidana dalam pasal yang bersangkutan.251


Pasal 137Ayat (1)Ketentuan ini mengatur mengenai perbarenganperaturan atau “konkursus idealis”. Dipandang darisudut hukum, dalam konkursus idealis terdapatkesatuan perbuatan, karena itu sistem pemidanaanyang digunakan dalam perbarengan peraturanadalah sistem absorpsi. Dasar pemikiranperbarengan (konkursus) ialah apabila seseorangdiadili melakukan suatu perbuatan dan ternyataperbuatan tersebut lebih daripada satu tindakpidana, maka ketentuan yang berlaku adalah yanglebih lunak yaitu hanya berlaku satu ketentuanpidana saja, karena dalam konkursus idealis padadasarnya hanya ada satu perbuatan sehingga sistemabsorpsi lebih memadai.Ayat (2)Ketentuan ini mengatur mengenai asas “lex specialisderogat legi generalis”. Asas ini sengajadicantumkan agar tidak ada keragu-raguan padahakim apabila terjadi kasus yang diatur dalam duaUndang-Undang.Pasal 138Ayat (1)Ketentuan ini mengatur pemidanaan apabila adaperbuatan berlanjut atau “voortgezette handeling”.Seperti halnya konkursus idealis, dalam perbuatanberlanjut terdapat kesatuan perbuatan dipandangdari sudut hukum. Dalam perbuatan berlanjutdigunakan sistem pemidanaan absorpsi.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Sistem absorpsi juga digunakan dalam halpemalsuan atau perusakan mata uang, memakaiatau menggunakan benda yang dipalsu ataudirusak.Pasal 139Ketentuan ini mengatur mengenai perbarenganperbuatan atau “konkursus realis”. Sistem pemidanaanyang digunakan adalah sistem kumulasi yang diperlunakatau absorpsi yang dipertajam. Sistem ini dipilih ataspertimbangan bahwa penjatuhan pidana sekaligus akandirasakan sangat berat oleh terpidana daripada apabilapidana itu dijatuhkan sendiri-sendiri. Di samping itu,seandainya untuk tindak pidana yang pertama pembuat252


tindak pidana tindak pidana sudah dijatuhi pidana,diharapkan ia tidak akan melakukan tindak pidana lagi.Pasal 140Ayat (1)Ketentuan pada ayat ini mengatur perbarenganperbuatan, akan tetapi ancaman pidana terhadapperbuatan-perbuatan yang dilakukan diancamdengan pidana yang tidak sejenis. Dalam hal inidigunakan sistem pemidanaan kumulasi, namunjumlah pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihimaksimum ancaman pidana yang terberat ditambah1/3 (satu per tiga). Jadi digunakan sistem kumulasiyang diperlunak.Ayat (2)Apabila perbuatan yang dilakukan diancam denganpidana denda, maka yang diperhitungkan adalahmaksimum pidana penjara yang menggantikanpidana denda tersebut.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 141Jika terpidana dijatuhi pidana mati atau pidana seumurhidup, maka wajar apabila tidak dikenakan pidana lainseperti pidana denda. Pidana tambahan yang dapatdikenakan adalah yang disebutkan dalam ketentuanPasal ini.Pasal 142Cukup jelas.Pasal 143Cukup jelas.Pasal 144Ketentuan ini memberi petunjuk kepada hakim apabila iamenjatuhkan pidana kepada seseorang, akan tetapiterpidana ini telah dijatuhi pidana pula atas tindakpidana yang dilakukan sebelum dijatuhi pidana tersebut.Dalam hal ini pidana yang dijatuhkan sebelumnya harusdiperhitungkan pula seolah-olah diadili pada saat yangsama dengan perkara pidana yang diadili sekarang.Dengan demikian ketentuan tentang perbarengan harusditerapkan.253


Pasal 145Huruf aKetentuan ini berhubungan dengan asas ne bis inidem.Huruf bApabila seorang terdakwa meninggal dunia, makatidak dapat dilakukan penuntutan terhadap perkaratersebut. Tidak dilakukannya penuntutan karenakesalahan seseorang tidak dapat dilimpahkankepada orang lain.Apabila putusan pengadilan telah mempunyaikekuatan hukum tetap sebelum terpidanameninggal dunia, maka pidana denda, barang yangdirampas, dan biaya perkara dapat dipertanggungjawabkankepada para ahli waris terpidana.Huruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasHuruf eCukup jelasHuruf fBagi tindak pidana ringan yang hanya diancamdengan pidana denda Kategori I atau Kategori II,dinilai cukup apabila terhadap orang yangmelakukan tindak pidana tersebut tidak dilakukanpenuntutan, asal membayar denda maksimum yangdiancamkan. Penuntut umum harus menerimakeinginan terdakwa untuk memenuhi maksimumdenda tersebut.Bagi tindak pidana yang diancam dengan pidanapenjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidanadenda paling banyak Kategori III, jika penuntutumum menyetujui terdakwa dapat memenuhimaksimum denda untuk menggugurkanpenuntutan.Huruf gAmnesti dan abolisi adalah hak prerogatif Presiden,setelah memperhatikan pertimbangan DewanPerwakilan Rakyat, sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945. Dengan pemberian amnesti makasemua akibat hukum pidana terhadap seseorangyang telah melakukan tindak pidana menjadi hapus.Dengan pemberian abolisi, maka penuntutanterhadap seseorang yang telah melakukan tindakpidana ditiadakan.Huruf hCukup jelas.254


Huruf iTerhadap tindak pidana yang hanya dapat dituntutberdasarkan aduan, maka apabila pengaduanditarik kembali dianggap tidak ada pengaduan,asalkan dilakukan dalam tenggang waktu yang telahditentukan dalam Kitab Undang-Undang HukumPidana ini.Huruf jCukup jelas.Pasa1 146Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Meskipun tindak pidana yang dilakukan terlebihdahulu sudah gugur hak penuntutannyaberdasarkan Pasal 145 huruf c, namun apabilaterdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadaptindak pidana yang kedua dan selanjutnya tetapberlaku ketentuan pemberatan ancaman pidanabagi pengulangan tindak pidana sesuai denganketentuan yang berlaku untuk itu.Pasal 147Apabila seseorang melakukan tindak pidana dan putusanpengadilan terhadap tindak pidana tersebut telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadaporang tersebut dalam perkara yang sama tidak dapat lagidilakukan penuntutan pidana (asas ne bis in idem).Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastianhukum.Pasal 148Cukup jelas.Pasal 149Ayat (1)Ketentuan daluwarsa dalam ketentuan inidimaksudkan untuk memberi kepastian hukumterhadap status tindak pidana yang dilakukan. Disamping itu, dengan lewatnya jangka waktutersebut pada umumnya sulit untuk menentukanalat-alat bukti.Penentuan jangka waktu tenggang daluwarsadisesuaikan dengan berat ringannya tindak pidanayang dilakukan. Bagi tindak pidana yang lebihberat, tenggang waktu daluwarsa lebih lama255


daripada tenggang waktu bagi tindak pidana yanglebih ringan.Ayat (2)Ketentuan ini disesuaikan dengan prinsip dalamhukum pidana yang memperlakukan secara khususbagi anak di bawah umur tertentu. Oleh karena itu,tenggang waktu daluwarsa terhadap tindak pidanayang dilakukan anak di bawah umur 18 (delapanbelas) tahun lebih singkat daripada tindak pidanayang dilakukan orang dewasa.Pasal 150Sesuai dengan sifat tindak pidana yang bersifatberlangsung (voorduurend), maka selesainya tindakpidana yang dimaksud dalam ketentuan ini ialah padawaktu korban yang dilarikan, diculik, atau dirampaskemerdekaannya, dilepaskan. Apabila korban sampaidibunuh maka waktu gugurnya penuntutan, dihitungmulai hari berikutnya dari waktu matinya korban.Pasal 151Cukup jelas.Pasal 152Yang dimaksud dengan “sengketa hukum” adalahperbedaan pendapat mengenai persoalan hukum yangharus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan lainsebelum perkara pokok diputuskan.Pasal 153Cukup jelas.Pasal 154Karena sifat pidana itu melekat pada diri pribaditerpidana, dengan sendirinya apabila terpidana itumeninggal dunia, maka pidana denda tidak dapat dibayardari harta warisan terpidana.Meskipun pidana denda tidak dapat dibayarkan dariharta warisan terpidana yang meninggal dunia, namunpidana perampasan barang dan/atau tagihan, tetapdapat dijalankan.Pasal 155Tenggang daluwarsa gugurnya pelaksanaan pidana lebihlama dari tenggang daluwarsa bagi penuntutan karenadalam pelaksanaan pidana, kesalahan terpidana sudahterbukti, sehingga sudah semestinya kalau tenggangwaktunya lebih lama dan tidak boleh kurang darilamanya pidana yang dijatuhkan.256


Mengingat pidana mati merupakan pidana yang terberatyang dijatuhkan kepada pembuat tindak pidana tindakpidana yang betul-betul dipandang perlu disingkirkandari masyarakat, maka terhadap pelaksanaan pidanamati tidak dikenal tenggang daluwarsanya.Pasal 156Yang dimaksud dengan “putusan hakim dapatdilaksanakan” adalah putusan hakim yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap.Pasal 157Cukup jelas.Pasal 158Cukup jelas.Pasal 159Cukup jelas.Pasal 160Cukup jelas.Pasal 161Cukup jelas.Pasal 162Cukup jelas.Pasal 163Cukup jelas.Pasal 164Cukup jelas.Pasal 165Cukup jelas.Pasal 166Cukup jelas.Pasal 167Cukup jelas.Pasal 168Cukup jelas.Pasal 169Cukup jelas.257


Pasal 170Cukup jelas.Pasal 171Cukup jelas.Pasal 172Cukup jelas.Pasal 173Cukup jelas.Pasal 174Cukup jelas.Pasal 175Cukup jelas.Pasal 176Cukup jelas.Pasal 177Cukup jelas.Pasal 178Cukup jelas.Pasal 179Cukup jelas.Pasal 180Cukup jelas.Pasal 181Cukup jelas.Pasal 182Cukup jelas.Pasal 183Cukup jelas.Pasal 184Cukup jelas.Pasal 185Cukup jelas.258


Pasal 186Cukup jelas.Pasal 187Cukup jelas.Pasal 188Cukup jelas.Pasal 189Cukup jelas.Pasal 190Cukup jelas.Pasal 191Cukup jelas.Pasal 192Cukup jelas.Pasal 193Cukup jelas.Pasal 194Cukup jelas.Pasal 195Cukup jelas.Pasal 196Cukup jelas.Pasal 197Cukup jelas.Pasal 198Cukup jelas.Pasal 199Cukup jelas.Pasal 200Cukup jelas.Pasal 201Cukup jelas.259


Pasal 202Cukup jelas.Pasal 203Cukup jelas.Pasal 204Cukup jelas.Pasal 205Cukup jelas.Pasal 206Cukup jelas.Pasal 207Cukup jelas.Pasal 208Cukup jelas.Pasal 209Cukup jelas.Pasal 210Cukup jelas.Pasal 211Cukup jelas.Pasal 212Ayat (1)Yang dimaksud dengan “Komunisme/Marxisme-Leninisme” adalah paham atau ajaran Karl Markyang terkait pada dasar-dasar dan taktikperjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, MaoTse Tung, dan lain-lain, mengandung benih-benihdan unsur-unsur yang bertentangan denganfalsafah Pancasila.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 213Cukup jelas.260


Pasal 214Cukup jelas.Pasal 215Yang dimaksud dengan “makar”, lihat Pasal 193.Berdasarkan pengertian tersebut, untuk terjadinya makarharus sudah ada permulaan pelaksanaan, sehinggaapabila hanya berupa niat tidak termasuk pengertianmakar. Demikian pula, apabila pembuat tindak pidanatelah melakukan perbuatan pelaksanaan, kemudianmengundurkan diri secara sukarela tetap dikatakanmelakukan makar.Yang hendak dilindungi dari tindak pidana dalam pasalini adalah Presiden atau Wakil Presiden. Oleh karena itu,pembuat tindak pidana tindak pidana harus mengetahuiatau setidak-tidaknya mengetahui bahwa yang menjadisasaran dalam melakukan tindak pidana ini adalahPresiden dan Wakil Presiden. Tujuannya adalah untukmembunuh, merampas kemerdekaan, atau membuatmereka tidak mampu memerintah.Yang dimaksud dengan “merampas kemerdekaan”termasuk pula melanjutkan perampasan kemerdekaan.Yang dimaksud dengan “menjadikan tidak mampumenjalankan pemerintahan” adalah setiap perbuatanapapun selain membunuh atau merampas kemerdekaan,sehingga Presiden atau Wakil Presiden tidak dapatmenjalankan tugas-tugas konstitusionalnya.Pasal 216Tindak pidana yang dilakukan dengan maksud agarsebagian atau seluruh wilayah negara jatuh kepadakekuasaan asing, merupakan pengkhianatan eksternatau “landverraad” karena melibatkan negara asing.Tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untukmemisahkan sebagian wilayah negara merupakanpengkhianatan intern atau “hoogverrad”, karena tidakmelibatkan negara asing, walaupun secara berangsurberangsurdapat juga melibatkan kekuasaan asing.Yang dimaksud dengan “paling singkat 5 (lima) tahun danpaling lama 20 (dua puluh) tahun” adalah rentang waktuancaman pidananya antara 5 (lima ) tahun sampaidengan 20 (dua puluh) tahun.Pasal 217Ayat (1)Yang dimaksud dengan “menggulingkanpemerintah” adalah meniadakan atau mengubahsusunan pemerintahan yang sah dengan cara yangtidak sah menurut Undang-Undang Dasar. Jadi261


apabila dilakukan secara konstitusionalberdasarkan Undang-Undang Dasar tidak dapatditerapkan Pasal ini.Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini ada 2(dua) hal yaitu meniadakan susunan pemerintahanyang sah menurut Undang-Undang Dasar, danmengubah susunan pemerintahan dengan cara yangtidak sah menurut Undang-Undang Dasar.Meniadakan susunan pemerintahan berartimenghilangkan susunan pemerintah yang ada dandiganti dengan yang baru. Mengubah susunanpemerintah berarti tidak meniadakan susunanpemerintahan yang lama, akan tetapi hanyamengubah saja. Cara mengganti dan mengubahsusunan pemerintahan harus tidak sah.Ayat (2)Pemberatan pidana terhadap pemimpin ataupengatur makar sebagaimana dimaksud pada ayatini dipandang wajar karena mereka sebagai otak(auctor intelectualis) dari tindak pidana tersebut.Pasal 218Ayat (1)Ketentuan ini ditujukan kepada sekelompokmasyarakat yang karena sesuatu hal mengangkatsenjata melawan pemerintahan yang sah.Yang dimaksud dengan “senjata” adalah setiap jenissenjata baik senjata modern maupun senjatatradisionil.Ayat (2)Pemberatan pidana terhadap pemimpin ataupengatur pemberontakan sebagaimana dimaksudpada ayat ini dipandang wajar karena merekasebagai otak (auctor intelectualis) dari tindak pidanatersebut.Pasal 219Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah perbuatanyang dilakukan di luar negeri yang bermaksudmenggulingkan pemerintah.Yang dimaksud dengan “menggulingkan pemerintah”adalah meniadakan atau mengubah susunanpemerintahan yang sah dengan cara yang tidak sahmenurut Undang-Undang Dasar.262


Pasal 220Yang dimaksud dengan “permufakatan jahat”, lihat Pasal202.Ketentuan ini tidak hanya memuat laranganpermufakatan jahat melakukan tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Pasal 213, Pasal214, Pasal 216, Pasal 217, Pasal 218, Pasal 235, atauPasal 237, tetapi juga perbuatan mempersiapkan ataumemudahkan terjadinya salah satu tindak pidanatersebut.Pasal 221Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungikepentingan pertahanan dan keamanan negara yangharus dirahasiakan agar jangan sampai jatuh ke tanganmusuh.Pasal 222Cukup jelas.Pasal 223Yang menjadi subjek tindak pidana dalam ketentuan iniadalah setiap orang yang bertugas melakukanperundingan dengan negara asing atas namaPemerintah. Ini berarti ia mewakili Pemerintah dan segalaakibat dari perundingan tersebut menjadi tanggung jawabPemerintah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan ini,orang tersebut dilarang bertindak merugikan pertahanankeamanan negara.Pasal 224Cukup jelas.Pasal 225Cukup jelas.Pasal 226Yang dimaksud dengan “tentara asing” ialah tentara resmi darinegara asing atau tentara yang akan memberontak terhadapnegara asing tersebut.Pasal 227Cukup jelas.Pasal 228Tindak pidana dalam ketentuan ini merupakanpengkhianatan kepada negara atau menjadi mata-mataatau kaki tangan negara asing.263


Pasal 229Cukup jelas.Pasal 230Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi barangyang bersifat rahasia negara, misalnya peta bumi,rencana, gambar atau barang lain yang berhubungandengan pertahanan keamanan. Oleh karena itu barangtersebut dilarang diumumkan, diberitahukan, ataudiberikan kepada orang yang tidak berhak mengetahui.Pasal 231Cukup jelas.Pasal 232Cukup jelas.Pasal 233Cukup jelas.Pasal 234Yang dimaksud dengan “cara curang”, misalnyamemperdayakan, menyamar, memakai nama palsu, ataumemakai kedudukan palsu.Pasal 235Huruf aYang dimaksud dengan “instalasi negara” adalahinstalasi tertentu (penting) yaitu Istana Negara yangdigunakan oleh Presiden dan Wakil Presiden untukkegiatan kenegaraan, kediaman resmi Presiden danWakil Presiden, gedung-gedung Lembaga TinggiNegara, dan gedung yang digunakan untuk tamutamunegara yang setingkat dengan Presiden.Yang dimaksud dengan “instalasi militer” adalahinstalasi vital militer.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Pasal 236Cukup jelas.Pasal 237Ayat (1)Cukup jelas.264


Ayat (2)Huruf aCukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan “bekerja pada musuhsebagai mata-mata” adalah:a. memiliki, menguasai, atau memperolehdengan maksud untuk meneruskannyalangsung maupun tidak langsung kepadamusuh negara Republik Indonesia,sesuatu peta, rancangan, gambar atautulisan tentang bangunan-bangunanmiliter atau rahasia militer ataupunketerangan tentang rahasia Pemerintahdalam bidang politik, diplomasi atauekonomi;b. melakukan penyelidikan untuk musuhtentang hal tersebut pada huruf a ataumenerima dalam pemondokan,menyembunyikan atau menolong seorangpenyelidik musuh;c. mengadakan, memudahkan ataumenyebarkan propaganda untuk musuh;d. melakukan sesuatu usaha bertentangandengan kepentingan negara sehinggaterhadap seseorang dapat melakukanpenyelidikan, penuntutan, perampasanatau pembatasan kemerdekaan,penjatuhan pidana atau tindakan lainnyaoleh atau atas kekuasaan musuh; ataue. memberikan kepada atau menerima darimusuh atau pembantu-pembantumusuh, sesuatu barang atau uang, ataumelakukan sesuatu perbuatan yangmenguntungkan musuh atau pembantupembantunya,atau menyukarkan ataumerintangi atau menggagalkan sesuatutindakan terhadap musuh ataupembantu-pembantunya.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 238Cukup jelas.265


Pasal 239Huruf aYang dimaksud dengan “perbuatan curangmenyerahkan barang-barang keperluan tentara”,misalnya pemasok yang menyerahkan barangbarangyang jumlah, berat, atau keadaannya kurangatau tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan.Huruf bCukup jelas.Pasal 240Cukup jelas.Pasal 241Yang dimaksud dengan “permufakatan jahat”, lihat Pasal13.Ketentuan ini tidak hanya memuat laranganpermufakatan jahat melakukan tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 dan Pasal 237,tetapi juga perbuatan mempersiapkan atau memudahkanterjadinya salah satu tindak pidana tersebut.Pasal 242Yang dimaksud dengan “kerusakan atau kehancuranlingkungan hidup’ adalah tercemarnya atau rusaknyakesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, danmahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yangmempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan ksejahteraanmanusia serta mahluk lainnya.Termasuk merusak atau menghancurkan adalah dengansengaja melepaskan atau membuang dengan sengaja zat,energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracunke dalam tanah, udara, atau air permukaan yangmembahayakan terhadap orang atau barang.Terorisme sudah diterima sebagai salah satu tindak pidanainternasional dan karena itupun sudah ada konvensiinternasional yang mencela dan mengancam dengan pidanaterhadap perbuatan tersebut. Indonesia sebagai anggotamasyarakat bangsa-bangsa patut menghormati konvensi inidan karena itu menjadikan perbuatan terorisme sebagai suatutindak pidana.Pasal 243Cukup jelas.Pasal 244Pasal ini diambil dari Convention on the Physical Protectionof Nuclear Material, Vienna, 1979 yang telah diratifikasidengan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1986.266


Pasal 245Cukup jelas.Pasal 246Cukup jelas.Pasal 247Ketentuan ini ditujukan terhadap auctor intelectualis.Yang dimaksud dengan “merencanakan” termasukmempersiapkan baik secara fisik, finansial, maupunsumber daya manusia.Yang dimaksud dengan “menggerakkan” adalahmelakukan hasutan dan provokasi, pemberianhadiah atau uang atau janji.Pasal 248Yang dimaksud dengan “bantuan” adalah tindakanmemberikan bantuan baik sebelum maupun pada saattindak pidana dilakukan.Yang dimaksud dengan “kemudahan” adalah tindakanmemberikan bantuan setelah tindak pidana dilakukan.Pasal 249Yang dimaksud dengan “bantuan” dan “kemudahan” lihatpenjelasan Pasal 248.Pasal 250Cukup jelas.Pasal 251Cukup jelas.Pasal 252Yang dimaksud dengan "bangunan untuk pengamananlalu lintas udara" adalah fasilitas penerbangan yangdigunakan untuk keamanan dan pengaturan lalu lintasudara seperti terminal, bangunan, menara, rambu udara,penerangan, landasan, serta fasilitas lainnya, termasukbangunannya ataupun instalasinya.Pasal 253Yang dimaksud dengan "tanda atau alat untukpengamanan penerbangan" adalah fasilitas penerbanganyang digunakan oleh atau bagi pesawat agar dapatmendarat (landing) atau tinggal landas (take off) secaraaman, seperti tanda atau alat landasan (runway-marking)termasuk garis di tengah landasan (runway- counterlinemarking),tanda penunjuk atau koordinat landasan(runway-designation-marking), tanda ujung landasan267


(runway-threshold-marking) dan tanda adanya rintanganlandasan (obstacle-marking) termasuk lampu tandapemancar radio, lampu tanda menara lalu lintas udara,dan lampu tanda gedung stasiun udara, dan lainsebagainya. Pengertian "memasang tanda atau alat yangkeliru" dapat juga berarti secara sengaja dan melawanhukum memasang secara keliru alat atau tanda yangbenar.Pasal 254Pesawat udara yang dimaksud dalam ketentuan Pasal iniadalah pesawat udara yang berada di darat, yaitu tidakdalam penerbangan atau masih dalam persiapan olehawak darat atau oleh awak pesawat untuk penerbangantertentu.Pasal 255Cukup jelas.Pasal 256Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini lazim dikenaldengan pembajakan udara (hijacking). Dalam ketentuanini perbuatan merampas atau mempertahankanperampasan tersebut dilakukan dengan jalan melawanhukum, misalnya menipu atau menyuap, sehingga pilotdengan sukarela menyerahkan pengemudian pesawatudara yang sedang dalam penerbangan.Pasal 257Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini juga merupakanpembajakan udara (hijacking) sebagaimana diatur dalamKonvensi Internasional tentang The Suppression ofUnlawful Seizure of Aircraft yang diadakan di Den Haag-Belanda tahun 1970.Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut denganUndang-Undang Nomor 2 Tahun 1976 sehingga sebagainegara peserta harus memenuhi kewajiban yang diaturdalam Pasal 2 Konvensi, yaitu bahwa setiap negarapeserta konvensi wajib memidana perbuatan pembajakanudara dengan pidana yang berat. Tindak pidana tersebutmerupakan tindak pidana internasional yang berartibahwa setiap negara (peserta konvensi) mempunyaijurisdiksi kriminal terhadap setiap pembajak udara,dengan tidak memandang nasionalitas pelaku maupunpesawat udara serta tempat (negara) terjadinyapembajakan. Ini berarti bahwa apabila pelakupembajakan udara tersebut diketemukan di Indonesia,maka Indonesia berwenang menuntutnya. Oleh karena268


itu, Indonesia juga wajib membuat ketentuan pidanauntuk tindak pidana ini.Berbeda dengan pembajakan udara yang diatur dalamPasal 644, dalam ketentuan Pasal ini perbuatanmerampas atau mempertahankan perampasan dilakukandengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalambentuk apapun, sehingga pilot berada dalam keadaandaya paksa dan tak bisa berbuat lain kecualimenyerahkan pengemudian pesawat udara.Pasal 258Cukup jelas.Pasal 259Perbuatan kekerasan dalam ketentuan Pasal inimerupakan tindak pidana yang wajib dilarang oleh negarapeserta Konvensi Internasional mengenai The Suppressionof Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation yangdiadakan di Montreal-Kanada pada tahun 1971, sebagaipelengkap Konvensi Den Haag tahun 1970.Pasal 260Cukup jelas.Pasal 261Perbuatan kekerasan dalam Pasal ini merupakan tindakpidana yang wajib dilarang oleh negara peserta dariKonvensi Internasional mengenai The Suppression ofUnlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation yangdiadakan di Montreal-Kanada pada tahun 1971, sebagaipelengkap dari konvensi Den Haag 1970.Pasal 262Cukup jelas.Pasal 263Ketentuan yang diatur dalam Pasal ini adalah tindakanberupa pemberitahuan palsu, misalnya melalui teleponatau alat komunikasi lainnya tentang adanya bom dalampesawat udara. Dengan pemberitahuan palsu tersebut,yang dikenal dengan istilah bomb hoax, sudah dapatmenimbulkan kepanikan bagi awak serta penumpangyang dapat menyebabkan bahaya bagi pesawat udara.Pasal 264Tindak pidana penyerangan diri seseorang padaumumnya dapat merupakan berbagai tindak pidana,seperti penganiayaan atau melakukan kekerasan. Karenatindak pidana dalam ketentuan Pasal ini ditujukan269


kepada diri Presiden atau Wakil Presiden, maka jikaancaman pidana tidak termasuk dalam pidana yang lebihberat, maka berlaku ketentuan dalam Pasal ini.Pasal 265Yang dimaksud dengan “menghina” adalah perbuatanapapun yang menyerang nama baik atau martabatPresiden atau Wakil Presiden di muka umum. Termasukpenghinaan adalah menista dengan surat, memfitnah,dan menghina dengan tujuan memfitnah. Penghinaanterhadap orang biasanya merupakan tindak pidanaaduan, akan tetapi penghinaan terhadap Presiden atauWakil Presiden dapat dituntut dengan tidak perlu adapengaduan. Pasal ini tidak dimaksudkan untukmeniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukankritik ataupun pendapat yang berbeda dengan yangdianut Presiden atau Wakil Presiden.Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yangsangat tercela (dilihat dari berbagai aspek: moral, agama, nilainilaikemasyarakatan dan nilai-nilai HAM/kemanusiaan),karena “menyerang/merendahkan martabat kemanusiaan”(menyerang nilai-universal); oleh karena itu, secara teoritikdipandang sebagai “rechtsdelict”, “intrinsically wrong”, “mala perse” dan oleh karena itu pula dilarang (dikriminalisir) di berbagainegara.Dirasakan janggal kalau penghinaan terhadap orang biasa,orang yang sudah mati, bendera/lagu kebangsaan, lambangkenegaraan, petugas/pejabat umum, dan Kepala Negarasahabat saja dijadikan tindak pidana; sedangkan penghinaanterhadap Presiden tidak; terlebih status/posisi/kedudukan/fungsi/tugas Presiden berbeda dengan orang biasa, dilihat darisudut sosiologis, hukum dan ketata-negaraan.Karena status/posisi Presiden berbeda dengan orang biasapada umumnya, maka tidak pada tempatnya hal inidihadapkan/dipermasalahkan dengan prinsip “equality beforethe law”. Apabila dipermasalahkan demikian, semuaperbedaan jenis tindak pidana yang didasarkan padastatus/kualifikasi yang berbeda (seperti terdapat dalam jenisjenispenghinaan, pembunuhan, penganiayaan, dsb.) jugaberarti harus ditiadakan karena dipandang bertentangandengan prinsip “equality before the law”.Pasal 266Cukup jelas.Pasal 267Yang dimaksud dengan “negara sahabat” adalah negarayang tidak bertikai dengan negara Indonesia atau negarayang mempunyai hubungan diplomatik dengan negara270


Indonesia. Negara yang mengadakan perjanjian denganIndonesia dipandang sebagai negara sahabat.Pasal 268Cukup jelas.Pasal 269Untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalamPasal ini, pembuat tindak pidana tindak pidana harusmengetahui bahwa korban adalah kepala negara sahabat.Pasal 270Cukup jelas.Pasal 271Lihat penjelasan Pasal 265.Penghinaan dalam ketentuan Pasal ini bukan merupakandelik aduan.Pasal 272Penghinaan dalam ketentuan pasal ini bukan merupakandelik aduan.Pasal 273Cukup jelas.Pasal 274Yang dimaksud dengan “menodai” adalah perbuatandalam bentuk apapun yang dilakukan dengan sengajadengan maksud menghina.Pasal 275Cukup jelas.Pasal 276Yang dimaksud dengan “kekerasan atau ancamankekerasan” tidak hanya mengancam terhadap orang akantetapi juga terhadap barang, misalnya dengan jalanmembakar gedung tempat rapat.Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan RakyatDaerah” adalah Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi atau Kabupaten/Kota.Pasal 277Yang dimaksud dengan “merintangi” adalah mencegahuntuk menghadiri rapat.271


Pasal 278Yang dimaksud dengan “pemilihan” misalnya pemilihanumum, pemilihan gubernur, dan pemilihan kepala desa.Pasal 279Ketentuan ini mengancam pidana terhadap seseorangyang menyuap atau menerima suap dalam pemilihanumum.Pasal 280Yang dimaksud dengan “perbuatan curang” pada waktupemilihan, misalnya memasukkan kartu pemilih yangmasih kosong dan kemudian menukar dengan kartu yangberisi suara orang lain atau mengambil kartu-kartu suaradari dalam kotak pemungutan suara dan diganti dengankartu-kartu suara dengan nama-nama atau gambar lain.Pasal 281Yang dimaksud dengan “ikut serta dalam pemilihan”adalah orang yang bersangkutan sudah memberikansuaranya. Jika kartu suara tersebut belum dimasukkanke dalam kotak suara, maka perbuatan tersebutmerupakan percobaan.Pasal 282Cukup jelas.Pasal 283Yang dimaksud dengan “menodai” adalah perbuatandalam bentuk:a. merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atauperbuatan lain terhadap Bendera Negara;b. mengubah dengan nada, irama, kata-kata, ataugubahan lain terhadap Lagu Kebangsaan, termasukmemperdengarkan, menyanyikan, ataumenyebarluaskan hasil ubahan tersebut, danmenggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklankomersial; danc. mencoret, menulisi, menggambari, membuat rusakterhadap Lambang Negara, termasuk menggunakannyatidak sesuai dengan bentuk, ukuran, warna, danperbandingan ukuran,yang dilakukan dengan sengaja atau dengan maksudmenghina atau merendahkan kehormatan.Pasal 284Pasal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya perbuatanyang dapat memecah belah persatuan dan kesatuanbangsa Indonesia.272


Pasal 285Cukup jelas.Pasal 286Cukup jelas.Pasal 287Ayat (1)Yang dimaksud dengan “menyiarkan” termasukperbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, danmembuat dapat diaksesnya informasi dan dokumenelektronik dalam sistem elektronik.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 288Yang dimaksud dengan “menghasut” adalah mendorong,mengajak, membangkitkan, atau membakar semangatorang supaya berbuat sesuatu. Menghasut dapatdilakukan dengan lisan atau tulisan, dan harusdilakukan di muka umum, artinya di tempat yangdidatangi publik atau di tempat yang khalayak ramaidapat mendengar.Pasal 289Yang dimaksud dengan “menyiarkan” termasukperbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, danmembuat dapat diaksesnya informasi dan dokumenelektronik dalam sistem elektronik.Pasal 290Ketentuan ini mengatur mengenai penganjuran yanggagal. Menurut pasal ini, orang yang menganjurkansudah dapat dipidana, walaupun orang yang dianjurkanitu belum melakukan tindak pidana atau percobaan yangdapat dipidana. Penganjuran ini harus menggunakansarana-sarana yang ditentukan dalam Pasal 20 huruf b.Penganjur tidak dapat dipidana apabila tidak jadinyaorang yang dianjurkan melakukan tindak pidana ataupercobaan yang dapat dipidana itu karena suatu hal yangterletak pada kemauan penganjur sendiri, misalnyapenganjur menarik kembali anjurannya, menghalanghalangi,dan lain-lain.Pasal 291Cukup jelas.Pasal 292Cukup jelas.273


Pasal 293Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi keresahanmasyarakat yang ditimbulkan oleh praktik ilmu hitam(black magic), yang secara hukum menimbulkan kesulitandalam pembuktiannya. Ketentuan ini dimaksudkan jugauntuk mencegah secara dini dan mengakhiri praktik mainhakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakatterhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun teluh(santet).Pasal 294Cukup jelas.Pasal 295Pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atausenjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barangbarangyang nyata-nyata dimasukkan dipergunakanuntuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, ataukepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yangnyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusakaatau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)Pasal 296Untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalamPasal ini tindak pidana itu harus jadi dilakukan ataubenar-benar terjadi. Jika tidak, maka tidak dapatdipidana.Pasal 297Cukup jelas.Pasal 298Cukup jelas.Pasal 299Yang dimaksud dengan “masuk dengan memaksa”adalah masuk dengan melawan kehendak yangdinyatakan oleh orang yang berhak. Orang yang berhakadalah orang yang mempunyai kekuasaan untukmenghalang-halangi atau melarang untuk masuk atauberada di tempat tersebut.Yang dimaksud dengan “rumah” termasuk juga perahuatau kendaraan yang dijadikan tempat tinggal.Yang dimaksud dengan “ruangan tertutup” adalahruangan yang hanya boleh dimasuki oleh orang tertentudan bukan untuk umum.Yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalahpekarangan yang nyata-nyata ada batasnya seperti pagardi sekeliling pekarangan tersebut.274


Pasal 300Ketentuan ini bertujuan melindungi kepentinganpembicara terhadap orang yang secara melawan hukummendengar atau merekam pembicaraan yang dilakukan.Dicantumkannya unsur melawan hukum dalamketentuan ini dimaksudkan untuk menghindariperbuatan yang sepatutnya tidak dihukum, terkenaketentuan dalam Pasal ini, misalnya apabila :a. alat bantu teknis itu dipasang sendiri oleh penghunirumah atau ruangan yang bersangkutan danmenyebabkan pembicaraan di dalam ruangantersebut didengar atau direkam secara tidaksengaja;b. pembicaraan berlangsung melalui telepon radio danditerima secara tidak sengaja oleh seseorang melaluialat penerima telepon radionya; atauc. pembicaraan melalui telepon didengar atas perintahpegawai telepon yang berhak atau sehubungandengan pemantauan cara kerja yang baik darijaringan telepon.Selain ketentuan tersebut di atas, termasuk yangdikecualikan adalah mendengarkan atau merekampembicaraan yang dilakukan untuk keperluan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku.Pasal 301Cukup jelas.Pasal 302Cukup jelas.Pasal 303Cukup jelas.Pasal 304Yang dimaksud dengan “kantor pemerintah yangmelayani kepentingan umum” antara lain kantor polisi,kantor kejaksaan, kantor pengadilan, kantor pajak,kantor pos, kantor kejaksaan, kantor pengadilan, kantorpajak, kantor pos, rumah sakit pemerintah, kantorwalikota, dan kantor kelurahan.Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalahpejabat yang diberi kekuasaan atas seluruh kantor ataupegawai yang semata-mata diberi tugas untuk menjagaketertiban dalam kantor tersebut.275


Pasal 305Yang dimaksud dengan “turut serta” tidak berarti harussecara aktif telah melakukan suatu perbuatan yangdilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.Hanya menjadi anggota perkumpulan yangdimaksud dalam ketentuan Pasal ini sudah diancamdengan pidana.Yang dimaksud dengan “perkumpulan” adalah suatuorganisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuanbersama yang ditetapkan oleh para anggota dan tidakperlu ada Anggaran Dasarnya.Pasal 306Cukup jelas.Pasal 307Cukup jelas.Pasal 308Tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan inidikenal sebagai tindak pidana “proparte dolus proparteculpa”.Pasal 309Yang dimaksud dengan “teriakan-teriakan palsu”misalnya orang berteriak ada kebakaran padahal tidakterjadi kebakaran.Yang dimaksud dengan “tanda-tanda bahaya palsu”misalnya memukul kentongan tanda ada pembunuhanatau pencurian, padahal tidak terjadi pembunuhan ataupencurian.Pasal 310Cukup jelas.Pasal 311Yang dimaksud dengan “mengganggu rapat umum”adalah menimbulkan kekacauan atau suara gaduhsehingga peserta rapat tidak dapat mengikuti rapatdengan tenang dan tertib.Pasal 312Upacara penguburan jenazah meliputi upacara yangdilakukan pada waktu jenazah masih di rumah duka,dalam perjalanan ke pemakaman, maupun di tempatpemakaman.276


Pasal 313Yang dimaksud dengan “kuburan” adalah liang atauruang tempat jenazah dengan atau tanpa peti jenazahdikubur, termasuk pula tanah penutupnya dan segalatanda-tanda di atasnya berupa apa saja.Yang dimaksud dengan “menodai kuburan” misalnyamenggunakan kuburan sebagai tempat melakukanperbuatan asusila.Yang dimaksud dengan “tanda peringatan” misalnyakijing (nisan), salib, atau tumpukan batu yang disusun diatas liang.Pasal 314Yang menjadi sasaran perbuatan dalam ketentuan iniadalah jenazah dan barang yang ada bersama jenazahyang berada dalam kuburan.Yang dimaksud dengan “jenazah” adalah orang yangsudah mati dan sudah dikubur, baik masih utuh maupuntidak tetapi sebagian besar bagian dari organ tubuhnyamasih lengkap.Pasal 315Cukup jelas.Pasal 316Yang dimaksud dengan “gelar akademik” adalah gelaryang diberikan oleh perguruan tinggi melalui jenjangpendidikan formal.Yang dimaksud dengan “profesi” misalnya dokter,apoteker, atau notaris.Pasal 317Ketentuan ini mengancam pidana perbuatanpeminjaman uang atau barang tanpa izin. Dalam praktekperbuatan yang diatur dalam ketentuan Pasal ini seringdisebut dengan "gadai gelap".Pasal 318Yang dimaksud dengan “pesta atau keramaian untukumum” adalah pesta atau keramaian yang diadakan ditempat umum, misalnya pasar malam.Yang dimaksud dengan “pawai umum” adalaharak-arakan di jalan, misalnya pawai pembangunan.Pasal 319Cukup jelas.277


Pasal 320Pekerjaan yang harus mendapat izin sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakuadalah pekerjaan dokter, dokter gigi, dokter hewan,bidan, dan sebagainya. Orang yang dapat dijatuhi pidanamenurut ketentuan ini misalnya bukan doktermemberikan pengobatan sebagai dokter, bukan doktergigi memberikan pengobatan, sebagai dokter gigi.Yang dimaksud dengan “tidak dalam keadaan terpaksa”adalah di daerah tersebut cukup terdapat dokter ataudokter gigi.Pasal 321Cukup jelas.Pasal 322Yang dimaksud dengan “tanpa wewenang” adalah tanpaizin dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau pejabatyang ditunjuk. Misalnya menerima atau memberikansurat kepada narapidana harus mendapat izin daripejabat tersebut.Pasal 323Cukup jelas.Pasal 324Cukup jelas.Pasal 325Yang dimaksud dengan “kendaraan”, misalnya sepeda,sepeda motor, atau sarana angkutan lainnya.Pasal 326Cukup jelas.Pasal 327Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah agarpengadilan tidak keliru dalam mengadili danmenjatuhkan pidana pada seseorang yang bukanpembuat tindak pidana (huruf a), untuk menjaminlancarnya proses peradilan (huruf b), dan untukmelindungi peradilan atau proses sidang pengadilanterhadap perbuatan yang menghina atau menyerang ataumerusak kenetralan pengadilan (huruf c dan huruf d).Pasal 328Ketentuan ini ditujukan kepada advokat yang secaracurang merugikan kliennya atau meminta kliennya278


menyuap pihak-pihak yang terkait dengan prosesperadilan.Pasal 329Cukup jelas.Pasal 330Tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindakpidana terhadap penyelenggaraan peradilan (contempt ofcourt).Pasal 331Tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindakpidana terhadap penyelengggaraan peradilan (contempt ofcourt).Yang dimaksud dengan “pemeriksaan jenazah untukkepentingan pengadilan” di dalam ketentuan pasal iniialah pemeriksaan yang dilakukan seorang ahli gunamengetahui sebab kematian untuk kepentinganpemeriksaan sidang pengadilan.Pasal 332Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini merupakantindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan(contempt of court).Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalahpolisi, jaksa, atau hakim sesuai dengan tingkatpemeriksaan perkara yang bersangkutan.Pasal 333Tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindakpidana terhadap penyelenggaraan peradilan (contempt ofcourt). Yang dimaksud dengan “saksi, ahli, atau jurubahasa” adalah sesuai dengan ketentuan dalam hukumacara yang berlaku.Pasal 334Semua perbuatan melawan hukum terhadap barang yangdisita sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku harus dianggap sebagai usahamenggagalkan pencarian keadilan. Oleh karena itu,tindak pidana dalam ketentuan pasal ini merupakantindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan(contempt of court).Pasal 335Cukup jelas.279


Pasal 336Cukup jelas.Pasal 337Cukup jelas.Pasal 338Cukup jelas.Pasal 339Berbagai ketentuan yang ditunjuk dalam ketentuan inimengatur mengenai perbuatan, tingkah laku, sikapdan/atau ucapan yang dapat merendahkan ataumerongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatanbadan peradilan, yang lazim dikenal dengan "Contemptof Court".Pasal 340Cukup jelas.Pasal 341Sila Pertama dari falsafah negara Pancasila adalahKetuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti agama, bagimasyarakat Indonesia merupakan sendi utama dalamhidup bermasyarakat. Oleh karena itu penghinaanterhadap suatu agama yang dianut di Indonesia patutdipidana karena dinilai tidak menghormati danmenyinggung perasaan keagamaan dalam masyarakatPasal 342Menghina Ke-Agungan Tuhan, Firman, dan sifat-Nya,merupakan penghinaan secara tidak langsung terhadapumat yang menghormati Ke-Agungan Tuhan, Firman, dansifat-Nya, dan akan dapat menimbulkan keresahan dalamkelompok umat yang bersangkutan. Di samping mencelaperbuatan penghinaan tersebut, Pasal ini bertujuan pulauntuk mencegah terjadinya keresahan dan benturandalam dan di antara kelompok masyarakat.Pasal 343Mengejek, menodai atau merendahkan Agama, Rasul,Nabi, Kitab Suci, Ajaran, dan Ibadah Keagamaan harusdianggap sebagai perbuatan yang dapat merusakkerukunan hidup beragama dalam masyarakat Indonesia,dan karena itu harus dilarang dan diancam pidana.Pasal 344Cukup jelas.280


Pasal 345Penghasutan dilakukan dalam bentuk apapun, dengantujuan agar pemeluk agama yang dianut di Indonesiamenjadi tidak beragama.Pasal 346Perbuatan yang diatur dalam ketentuan Pasal ini diancampidana lebih berat daripada perbuatan yang diatur dalamketentuan Pasal 341, karena secara langsung dapatmenimbulkan benturan dalam dan di antara kelompokmasyarakat.Pasal 347Seorang atau umat yang sedang menjalankan ibadah atauseorang petugas agama yang sedang melakukan tugasnyaharus dihormati. Karena itu, perbuatan mengejek ataumengolok-olok hal tersebut patut dipidana karenamelanggar asas hidup bermasyarakat yang menghormatikebebasan memeluk agama dan kebebasan dalammenjalankan ibadah, di samping dapat menimbulkanbenturan dalam dan di antara kelompok masyarakat.Pasal 348Merusak, membakar, atau menodai (mengotori) bangunanatau benda ibadah merupakan perbuatan yang tercela,karena sangat menyakiti hati umat yang bersangkutan,oleh karena itu patut dipidana. Untuk dapat dipidanaberdasarkan ketentuan dalam pasal ini, perbuatantersebut harus dilakukan dengan melawan hukum.Perusakan dan pembakaran harus dilakukan denganmelawan hukum.Pasal 349Cukup jelas.Pasal 350Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinyabanjir. Yang dimaksud dengan “bangunan untukmenahan air” misalnya bendungan atau pintu air,sedangkan “bangunan untuk menyalurkan air” misalnyaselokan, saluran, atau kanal yang berfungsi menyalurkanair.Pasal 351Cukup jelas.Pasal 352Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegahterjadinya perbuatan yang dapat menimbulkan281


kekacauan dalam masyarakat dengan menggunakanbahan-bahan peledak. Perbuatan yang dimaksudkandalam ketentuan Pasal ini dapat dinilai sebagai perbuatanpersiapan untuk melakukan tindak pidana, oleh karenaitu pembuat tindak pidananya sudah dapat dipidana.Pasal 353Cukup jelas.Pasal 354Cukup jelas.Pasal 355Membakar benda tidak bergerak, meskipun milik sendiri,seperti rumah atau kapal dalam ukuran tertentu yangmenurut Undang-Undang termasuk benda tidakbergerak, harus selalu dengan izin yang berwenang.Tujuannya untuk mencegah timbulnya kebakaran yangdapat merugikan, baik lingkungannya maupun fungsisosial yang dipunyai oleh barang tersebut.Pasal 356Cukup jelas.Pasal 357Dalam keadaan mabuk seseorang tidak dapatsepenuhnya dapat menguasai atau mengontrol dirinya,oleh karena itu dalam keadaan yang sedemikianseseorang dilarang melakukan perbuatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal ini.Pasal 358Cukup jelas.Pasal 359Cukup jelas.Pasal 360Cukup jelas.Pasal 361Cukup jelas.Pasal 362Cukup jelas.Pasal 363Cukup jelas.282


Pasal 364Yang dimaksud dengan “bahaya” dalam ketentuan iniadalah bahaya bagi lalu lintas umum kereta api. Olehkarena itu, kereta api yang khusus untuk mengangkuttebu ke pabrik kepunyaan suatu perusahaan perkebunantidak termasuk dalam ketentuan pasal ini. Perbuatanyang dinilai membahayakan bagi lalu lintas umum keretaapi dapat berupa memasang rintangan atau melepaskanpaku-paku pada bantalan rel sehingga membahayakanbagi kereta yang melewatinya.Pasal 365Cukup jelas.Pasal 366Yang dimaksud dengan “rambu-rambu yang dipasanguntuk keselamatan pelayaran” misalnya mercu-suar,lentera laut, atau pelampung.Pasal 367Cukup jelas.Pasal 368Cukup jelas.Pasal 369Cukup jelas.Pasal 370Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan ini harusdilakukan secara melawan hukum. Jika unsur inidipenuhi tetapi mengakibatkan luka atau matinyaseseorang, maka pidananya diperberat yakni pidanapenjara paling lama 15 (lima belas) tahun.Pasal 371Cukup jelas.Pasal 372Yang dimaksud dengan “kenakalan terhadap orang”adalah perbuatan atau perilaku buruk pada seseorangyang menimbulkan perasaan tidak senang pada oranglain, sedang “kenakalan terhadap barang’, misalnyamencorat-coret tembok rumah orang lain.Pasal 373Cukup jelas.283


Pasal 374Cukup jelas.Pasal 375Cukup jelas.Pasal 376Cukup jelas.Pasal 377Cukup jelas.Pasal 378huruf aCukup jelas.huruf bCukup jelas.huruf cCukup jelas.huruf dYang dimaksud dengan “kode akses” adalah yangdikenal dengan pasword.Pasal 379Cukup jelas.Pasal 380Huruf aYang dimaksud dengan “menghasut binatang”misalnya menyuruh atau memerintahkan seekoranjing untuk mengejar orang lain. Binatang tersebuttidak harus kepunyaan sendiri, tetapi bisa jugakepunyaan orang lain.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Pasal 381Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnyabahaya maupun gangguan lainnya bagi lalu lintas umum.Pasal 382Cukup jelas.Pasal 383Cukup jelas.284


Pasal 384Cukup jelas.Pasal 385Cukup jelas.Pasal 386Ayat (1)Yang dimaksud dengan “kelengkapan air minumuntuk umum” adalah bangunan yang diperlukanuntuk penyaluran air minum, misalnya menara air,pipa saluran, bak-bak, atau tangki-tangkipenyimpanan air minum untuk umum.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 387Cukup jelas.Pasal 388Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah pencemaranlingkungan, khususnya tanah, udara, dan air-permukaanyang penting bagi kehidupan manusia. Ketentuan dalamPasal ini pada saat sekarang semakin penting berhubungsemakin rusaknya dan tercemarnya lingkungan sampaipada bocornya lapisan ozon yang membahayakan bagikesehatan dan nyawa manusia. Yang dimaksud dengan“air-permukaan” adalah yang lazim dikenal sebagai“surface water atau oppervlakte water” yang meliputisungai, parit, danau, waduk, telaga, tambak, dansebagainya.Pasal 389Cukup jelas.Pasal 390Yang dimaksud dengan “bahan” tidak saja bahan makanan,tetapi juga meliputi kosmetika, pembersih rumah tangga, danlain sebagainya.Pasal 391Cukup jelas.Pasal 392Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah beredarnya makanandan minuman yang dapat merusak kesehatan.Pasal 393Cukup jelas.285


Pasal 394Seperti halnya dengan terorisme, perbuatan yang dirumuskandalam ketentuan Pasal ini juga telah dijadikan salah satutindak pidana internasional berdasarkan konvensi internasionalConvention on the Prevention and Punishment of The Crime ofGenocide (9 Desember 1948). Karena Indonesia merupakananggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka melalui ketentuandalam pasal ini ditetapkan perbuatan "genocide" sebagai tindakpidana.Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan ini adalah suatuperbuatan yang semata-mata bertujuan meniadakan eksistensisuatu kelompok masyarakat berdasarkan warna kulit, agama,jenis kelamin, umur, atau cacat mental atau fisik. Oleh karenaitu, perbuatan yang bertujuan untuk mengasimilasikankelompok tersebut ke dalam masyarakat Indonesia, sepertimelalui pendidikan, pembinaan, dan lain-lain, sebagai usahameningkatkan taraf hidup agar mereka dapat berperan secarawajar dalam kehidupan masyarakat pada umunya, tidaktermasuk dalam ketentuan ini.Pasal 395Ayat (1)Yang dimaksud dengan "serangan yang ditujukan secaralangsung terhadap penduduk sipil" adalah suaturangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduksipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa ataukebijakan yang berhubungan dengan organisasi.Huruf aYang dimaksud dengan "pembunuhan" adalahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 572 Undang-Undang ini.Huruf bYang dimaksud dengan "pemusnahan" adalahmeliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaanyang dilakukan dengan sengaja, antara lain berupaperbuatan menghambat pemasokan barangmakanan, dan obat-obatan yang dapatmenimbulkan pemusnahan pada sebagianpenduduk.Huruf cYang dimaksud dengan "perbudakan" adalahtermasuk perdagangan manusia, khususnyaperdagangan wanita dan anak-anak.Huruf dYang dimaksud dengan "pengusiran ataupemindahan penduduk secara paksa" adalahpemindahan orang-orang secara paksa dengan carapengusiran atau tindakan pemaksaan yang laindari daerah dimana mereka bertempat tinggal286


secara sah, tanpa didasari alasan yang diizinkanoleh hukum internasional.Huruf eCukup jelas.Huruf fYang dimaksud dengan "penyiksaan" dalamketentuan ini adalah dengan sengaja dan melawanhukum menimbulkan kesakitan atau penderitaanyang berat, baik fisik maupun mental, terhadapseorang tahanan atau seseorang yang berada dibawah pengawasan.Huruf gCukup jelasHuruf hCukup jelasHuruf iYang dimaksud dengan "penghilangan orang secarapaksa" adalah penangkapan, penahanan, ataupenculikan seseorang oleh atau dengan kuasa,dukungan atau persetujuan dari penguasa ataukebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untukmengikuti perampasan kemerdekaan tersebut atauuntuk memberikan informasi tentang nasib ataukeberadaan orang tersebut, dengan maksud untukmelepaskan dari perlindungan hukum dalamjangka waktu yang panjang.Huruf jYang dimaksud dengan "kejahatan apartheid"adalah perbuatan tidak manusiawi dengan sifatyang sama dengan sifat-sifat sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 394 Undang-Undang iniyang dilakukan dengan konteks suatu rezimkelembagaan berupa penindasan dan dominasioleh suatu kelompok rasial atas suatu kelompokatau kelompok-kelompok ras lain dan dilakukandengan maksud untuk mempertahankan rezim itu.Huruf kCukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 396Yang dimaksud dengan “Konvensi Jenewa” adalah konvensikonvensiJenewa Tahun 1949 tentang Perlindungan KorbanPerang (Geneva Convention of 1949 for the Protection of Victimsof War) yang terdiri atas 4 (empat) konvensi, sebagaimana telahdiratifikasi dengan cara aksesi dengan Undang-Undang Nomor59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesiadalam Seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949.287


Keempat Konvensi tersebut, yakni:Konvensi Jenewa tentang Perbaikan Nasib Anggota-anggotayang Luka dan Sakit dalam Angkatan Perang di Darat (GenevaConvention for The Amelioration of the Condition of the Woundedand Sick in Armed Forces in the Filed of August 12, 1949).Konvensi Jenewa tentang Perbaikan Nasib Anggota-anggotayang Luka, Sakit, dan Korban-korban Karam dari AngkatanPerang di Laut (Geneva Convention for The Amelioration of theCondition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members ofArmed Forces at Sea of August 12, 1949).Konvensi Jenewa tentang Perlakuan Tawanan Perang (GenevaConvention Relative to the Treatment of Prisoners of war ofAugust 12, 1949).Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Rakyat Sipil dalamMasa Perang (Geneva Convention Relative to the Protection ofCivilian Persons in Time of War of August 12, 1949).Yang dimaksud dengan “pada masa perang atau konflikbersenjata” adalah perang atau konflik bersenjata yang terjadibaik perang atau konflik bersenjata yang bersifat internalmaupun bersifat eksternal.Pasal 397Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 4(empat) Konvensi Jenewa sebagaimana dalam penjelasan Pasal396, Pasal ini juga berdasarkan pada ketentuan dalam ProtokolI dan Protokol II dari Konvensi Jenewa tersebut, yaitu:1. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August1949, and relating to the Protection of Victims of InternationalArmed Conflicts (Protocol I), 19772. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 1977Pasal 398Melakukan pelanggaran berat terhadap orang-orang yang tidakterlibat secara aktif dalam peperangan termasuk anggotaangkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata karenasakit, luka, ditahan atau karena sebab lain merupakanpelanggaran berat terhadap Pasal 3 Common dari 4 (empat)Konvensi Jenewa.Yang dimaksud dengan Konvensi Jenewa lihat penjelasan Pasal396.Pasal 399Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.288


Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fKetentuan ini merupakan pelanggaran berat terhadapPasal 3 Common dari 4 (empat) Konvensi Jenewa.Yang dimaksud dengan Konvensi Jenewa lihat penjelasanPasal 396.Huruf gCukup jelas.Huruf hCukup jelas.Huruf iCukup jelas.Huruf jCukup jelas.Huruf kCukup jelas.Huruf lCukup jelas.Pasal 400Cukup jelas.Pasal 401Cukup jelas.Pasal 402Cukup jelas.Pasal 403Cukup jelas.Pasal 404Ketentuan ini mengatur tindak pidana yang dikenal dengannama Torture. Tindak pidana ini sudah menjadi salah satutindak pidana internasional melalui konvensi internasionalConvention against Torture and other Cruel, In Human orDegrading Treatment or Punishment, 10 December 1984.Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telahmeratifikasi konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 5Tahun 1998, oleh karena itu perbuatan tersebut dalam KitabUndang-Undang Hukum Pidana ini dikategorikan sebagai suatutindak pidana.Yang dimaksud dengan “perbuatan yang dilarang” adalah suatuperbuatan yang tidak manusiawi yang mengakibatkan289


penderitaan berat bagi seseorang baik secara fisik maupunmental, tidak termasuk penderitaan yang timbul sebagaikonsekuensi pelaksanaan pidana yang didasarkan padaketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 405Ketentuan ini dimaksudkan agar kekuasaan umum ataulembaga negara dihormati, oleh karena itu perbuatan menghinaterhadap kekuasaan umum atau lembaga tersebut dipidanaberdasarkan ketentuan ini. Kekuasaan umum atau lembaganegara dalam ketentuan ini seperti antara lain DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, polisi,jaksa, gubernur, bupati, camat.Pasal 406Kekuasaan umum atau lembaga negara dalam Pasal ini sepertiantara lain Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanRakyat Daerah, polisi, jaksa, gubernur, bupati, camat.Pasal 407Yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekananterhadap seseorang agar berbuat sesuatu yang sebetulnyaperbuatan itu tidak akan dilakukan kalau tidak ada tekanan.Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan dalam jabatan”adalah perbuatan yang dilakukan sesuai dengan tugas jabatanyang dilimpahkan kepadanya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.Pasal 408Perlawanan yang dimaksud dalam ketentuan ini dilakukantidak saja terhadap pegawai negeri yang sedang menjalankantugas yang sah, melainkan juga terhadap orang yangmembantu, meskipun bukan pegawai negeri.Pasal 409Cukup jelas.Pasal 410Cukup jelas.Pasal 411Cukup jelas.Pasal 412Huruf aCukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan “mencegah” adalah berusaha agarpegawai negeri yang bersangkutan tidak sempat290


Pasal 413Cukup jelas.Pasal 414Cukup jelas.bertindak. Apabila pegawai negeri tersebut sudahbertindak dan dicegah untuk melanjutkan tindakannya,maka hal ini disebut menghalang-halangi.Yang dimaksud dengan “menggagalkan” adalahmeniadakan hasil tindakan yang telah dilakukan pegawainegeri yang bersangkutan.Tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindakpidana terhadap penyelenggaraan peradilan (contempt ofcourt). Yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalahsidang pengadilan yang berlangsung di semua tingkatanpengadilan, baik yang tertutup maupun terbuka.Pasal 415Tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidanaterhadap penyelenggaraan peradilan (contempt of court).Tidak mau (menolak) memenuhi perintah pejabat yangberwenang untuk menyerahkan surat-surat yang dianggappalsu atau dipalsukan, sedangkan surat-surat tersebutdiperlukan dalam proses peradilan untuk alat pembuktian,baik perkara pidana maupun perkara perdata, dianggapsebagai pebuatan yang mengganggu penyelenggaraanperadilan.Pasal 416Tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidanaterhadap penyelenggaraan peradilan (contempt of court). Denganmengabaikan panggilan atau menolak untuk memberikanketerangan yang diminta pengadilan, atau memberi keteranganyang tidak benar, maka tindakan tersebut dinilai mengganggukepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.Pasal 417Tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidanaterhadap penyelenggaraan peradilan (contempt of court).Menggunakan hak yang diketahuinya bahwa hak tersebut telahdicabut berdasarkan putusan pengadilan, dianggap sebagaiperbuatan yang mengganggu penyelenggaraan peradilan karenatidak memenuhi putusan pengadilan tersebut.Pasal 418Tindak pidana dalam ketentuan ini adalah melalaikankewajiban setiap orang membantu tercapainya keadilan,khususnya yang berkaitan dengan pengampuan dan perwalian.291


Pasal 419Ketentuan ini dimaksudkan bahwa kewajiban setiaporang untuk membantu kekuasaan umum dalammelaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan, seperti adanya bahayabagi keamanan umum atau pada waktu seseorangtertangkap tangan melakukan tindak pidana, dansebagainya. Karena itu, perbuatan tidak membantupadahal perbuatan itu tidak akan membahayakan dirinyapatut dicela.Pasal 420Cukup jelas.Pasal 421Cukup jelas.Pasal 422Ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dikenalsebagai pelaporan atau pengaduan palsu. Yang diadukanatau dilaporkan adalah terjadinya tindak pidana, bukanperbuatan yang tidak merupakan tindak pidana.Pasal 423Yang dimaksud dengan “tanda kepangkatan ataujabatan” adalah tanda kepangkatan atau jabatan baiksipil maupun militer.Pasal 424Yang dimaksud “tanda kebesaran” adalah yangberhubungan dengan pangkat atau jabatan dalamkekuasaan umum, baik sipil maupun militer.Pasal 425Tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindakpidana terhadap penyelenggaraan peradilan (contempt ofcourt) sepanjang dalam perbuatan tersebut tersangkutproses peradilanPasal 426Cukup jelas.Pasal 427Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungipenyelenggaraan kegiatan pos yang mendapatkankewenangan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.Yang dimaksud dengan “surat” misalnya kartu pos,warkat pos, surat cetakan, atau telegram.292


Pasal 428Cukup jelas.Pasal 429Cukup jelas.Pasal 430Cukup jelas.Pasal 431Mengangkut ternak dari satu tempat ke tempat yang lain,yang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan diwajibkan menggunakan suratjalan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Halini dimaksudkan untuk mencegah diangkutnya ternakcurian, ternak yang sakit atau mencegah timbulnyapenyakit pada ternak lain atau pada manusia yangmengkonsumsikan daging ternak tersebut.Pasal 432Cukup jelas.Pasal 433Ayat (1)Huruf aYang dimaksud dengan “membuat salinan”termasuk memfotokopi dan sebagainya sesuaidengan kemajuan teknologi.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 434Ayat (1)Disamakan dengan “sumpah” adalah janji ataupernyataan yang menguatkan sesuatu yangdiharuskan oleh peraturan perundang-undangansebagai pengganti sumpah.Ketidakbenaran dari keterangan palsu yangdimaksud dalam ketentuan ini harus diketahui olehorang yang memberi keterangan tersebut.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.293


Pasal 435Ketentuan Pasal 435 sampai dengan Pasal 441merupakan tindak pidana internasional. Oleh karena itu,uang yang dipalsu atau ditiru menurut ketentuan pasalini tidak hanya mata uang atau uang kertas Indonesia,tetapi juga uang negara asing. Hal ini didasarkanKonvensi Internasional mengenai Uang palsu tahun 1929yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1981 tentang PengesahanKonvensi Internasional Pemberantasan Uang Palsubeserta Protokolnya.Pasal 436Orang yang mengedarkan uang palsu dengan tidakmengetahui tentang kepalsuannya tidak dapat dipidana.Pasal 437Yang dimaksud dengan “mengurangi nilai mata uang”misalnya dengan mengikir mata uang emas atau matauang perak.Pasal 438Cukup jelas.Pasal 439Orang yang dikenakan ketentuan ini adalah orang yangmengetahui bahwa uang tersebut palsu atau dipalsukanbaik pada saat menerima uang tersebut atau punbebeberapa saat setelah itu, dan kemudian tetapmengedarkannya.Pasal 440Yang dipidana bukan hanya orang yang meniru,memalsu, atau mengurangi nilai mata uang, akan tetapijuga orang yang melakukan perbuatan membuat ataumenyediakan bahan atau benda, yang diketahuinyabahwa bahan atau benda tersebut akan digunakan untukmeniru, memalsu, atau mengurangi nilai uang yangresmi.Pasal 441Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegahdiedarkannya di Indonesia barang yang menyerupai matauang. Menyimpan atau memasukkan benda semacam ituke Indonesia hanya diperbolehkan apabila ada izin danapabila nyata-nyata dipergunakan untuk perhiasan,misalnya dalam bentuk kalung atau gelang atau sebagaitanda kenang-kenangan.294


Pasal 442Cukup jelas.Pasal 443Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi meteraiyang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesiaagar tidak ditiru atau dipalsu. Terjadinya peniruan ataupemalsuan akan menyebabkan berkurangnyakepercayaan terhadap meterai Indonesia dan mengurangipendapatan negara dari pengeluaran meterai. Yangdimaksud dengan “meterai” ialah perangko, meteraitempel, meterai pajak televisi, dan jenis materai lainnya.Pasal 444Cukup jelas.Pasal 445Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin keabsahanatau keaslian dari cap negara atau tanda keahliandari pembuat tindak pidananya yang diperintahkan olehketentuan peraturan perundang-udangan yang berlakuyang dibubuhkan kepada barang emas atau peraktertentu. Dengan demikian, ketentuan ini dimaksudkanuntuk melindungi barang tersebut dari usaha pemalsuanyang akan merugikan konsumen.Pasal 446Untuk menjamin keabsahan dan ketepatan ukuran,takaran, atau timbangan yang dipergunakan dalamperdagangan, maka terdapat ketentuan peraturanperundang-undangan yang mewajibkan barang yangdigunakan untuk mengukur, menakar dan menimbang(termasuk kelengkapannya) ditera oleh pejabat yangberwenang untuk itu. Kewajiban tera ini untuk mencegahterjadinya praktik perdagangan yang tidak sehat yangakan merugikan konsumen. Ketentuan ini dimasudkanuntuk mencegah terjadinya pemalsuan atas tera tersebut.Pasal 447Cukup jelas.Pasal 448Pembatalan tanda tera dilakukan oleh Kantor Metrologidan dengan pembatalan tersebut barang yangbersangkutan tidak dapat dipakai lagi oleh pemiliknya.Pasal 449Cukup jelas.295


Pasal 450Cukup jelas.Pasal 451Cukup jelas.Pasal 452Yang dimaksud dengan “surat” dalam ketentuan iniadalah semua gambaran dalam pikiran yang diwujudkandalam perkataan yaitu yang dituangkan dalam tulisanbaik tulisan tangan maupun melalui mesin, termasukjuga antara lain salinan, hasil fotokopi, faximile atas surattersebut. Surat yang dipalsu harus dapat :a. menimbulkan suatu hak, seperti ijazah, karcistanda masuk, atau saham;b. menimbulkan suatu perikatan, seperti perjanjiankredit, jual beli, sewa menyewa;c. menerbitkan suatu pembebasan utang; ataud. dipergunakan sebagai bukti bagi suatu perbuatanatau peristiwa, seperti buku tabungan, surat tandakelahiran, surat angkutan, buku kas, dan lain-lain.Pasal 453Surat dalam ketentuan ini sifatnya lebih penting daripadasurat pada umumnya, oleh karena itu ancamanpidananya lebih berat daripada ancaman pidana padaperbuatan yang diatur dalam Pasal 452.Pasal 454Cukup jelas.Pasal 455Cukup jelas.Pasal 456Cukup jelas.Pasal 457Ketentuan ini memuat ancaman pidana kepada dokteryang memberikan surat keterangan palsu, sedangkanketentuan dalam Pasal 458 memuat ancaman pidanakepada siapa saja yang membuat palsu atau memalsukansurat keterangan dokter dengan maksud memperdayakankekuasaan umum atau perusahaan asuransi.Pasal 458Cukup jelas.296


Pasal 459Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan ini melanggarketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakudi bidang keimigrasian.Pasal 460Cukup jelas.Pasal 461Cukup jelas.Pasal 462Yang dimaksud dengan "perbuatan membuat gelap asalusulorang" adalah segala bentuk perbuatan yangdilakukan dengan sengaja sehingga asal-usul seseorangmenjadi tidak jelas, misalnya menukar anak, memungutanak dikatakan anaknya sendiri, atau menyembunyikanidentitas kelahiran anak.Pasal 463Yang dimaksud dengan “perkawinan atau perkawinanperkawinanyang ada menjadi penghalang yang sah”adalah perkawinan yang dapat digunakan sebagai alasanuntuk mencegah atau membatalkan perkawinanberikutnya yang dilakukan oleh salah satu pihak yangterikat oleh perkawinan tersebut sebagaimana diaturdalam Undang-Undang tentang Perkawinan.Pasal 464Yang dimaksud dengan "penghalang yang sah" adalahketentuan persyaratan perkawinan yang harus dipenuhiuntuk dilangsungkannya suatu perkawinan sebagaimanadiatur dalam Undang-Undang tentang Perkawinan.Pasal 465Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang tentangPerkawinan beserta peraturan pelaksanaannya danperaturan perundang-undangan lainnya yang berkaitandengan pencatatan kelahiran dan kematian.Pasal 466Cukup jelas.Pasal 467Huruf aYang dimaksud dengan “di muka umum” adalahmenunjuk pada dapat dilihatnya perbuatanmelanggar kesusilaan oleh orang lain. Jadi297


kemungkinan dapat dilihatnya perbuatan tersebutoleh orang lain merupakan suatu unsur tindakpidana ini. Oleh karena itu, kehadiran orang yangmelihat itu sendiri di tempat dilakukannyaperbuatan tersebut tidak menjadi syarat.Huruf bYang dimaksud dengan “di muka orang lain” adalahperbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan disuatu tempat di hadapan orang lain tanpa adanyakemauan sendiri orang lain tersebut. Kehadiranorang lain tersebut di tempat terjadinya perbuatanitu merupakan suatu kenyataan.Pasal 468Penafsiran pengertian pornografi disesuaikan dengan standardyang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempattertentu (contemporary communnity standard).Pasal 469Cukup jelasPasal 470Cukup jelas.Pasal 471Cukup jelas.Pasal 472Cukup jelas.Pasal 473Cukup jelas.Pasal 474Cukup jelas.Pasal 475Cukup jelas.Pasal 476Cukup jelas.Pasal 477Cukup jelas.Pasal 478Cukup jelas.298


Pasal 479Cukup jelas.Pasal 480Yang dimaksud dengan “alat untuk mencegah kehamilan”adalah setiap benda yang menurut sifat penggunaannya secaraumum dapat mencegah kehamilan walaupun benda itu jugadapat digunakan untuk hal-hal lain. Pencegahan kehamilandapat terjadi baik selama atau setelah dilakukannya hubunganbadan.Perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan ketentuan iniadalah perbuatan mempertunjukkan, menawarkan, ataumenunjukkan untuk dapat memperoleh sarana untukmencegah kehamilan. Perbuatan mempertunjukkan dapatdipidana bilamana dilakukan secara terang-terangan, sedangperbuatan menawarkan atau menunjukkan untuk dapatmemperoleh sarana tersebut, dapat dilakukan secara terangteranganatau tidak secara terang-terangan tapi perbuatantersebut dilakukan tanpa diminta. Dengan demikian, apabilaperbuatan itu dilakukan untuk memenuhi permintaan, bukansuatu tindak pidana.Perbuatan menunjukkan untuk dapat memperoleh saranapencegahan kehamilan, bersifat umum, dan tidak selalu hanyamenunjuk pada tempat memperoleh sarana tersebut.Pasal 481Yang dimaksud dengan “alat untuk untuk meggugurkankandungan” adalah setiap benda yang menurut sifatpenggunaannya dapat menggugurkan kandungan.Pasal 482Cukup jelas.Pasal 483Ketentuan ini mengatur mengenai tindak pidana permukahan,dengan tidak membedakan antara mereka yang telah kawindan yang belum kawin. Begitu pula tidak dibedakan antaralaki-laki dan perempuan dalam melakukan tindak pidanatersebut.Pasal 484Cukup jelas.Pasal 485Ketentuan ini dalam masyarakat dikenal dengan istilah"kumpul kebo".Pasal 486Cukup jelas.299


Pasal 487Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan ini dikenal dengan“perbuatan sumbang (incest)”.Pasal 488Cukup jelas.Pasal 489Yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segalaperbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lainyang keji, dan semuanya dalam kaitannya dengan nafsu birahi.Tindak pidana menurut ketentuan ini tidak hanya memaksaseseorang melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksaseseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasanmembiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.Pasal 490Cukup jelas.Pasal 491Cukup jelas.Pasal 492Cukup jelas.Pasal 493Tindak pidana dalam ketentuan ini adalah perbuatanmenggerakkan seseorang yang belum dewasa, belum kawin,dan berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul ataupersetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinyadilakukan perbuatan cabul. Cara untuk menggerakkanseseorang tersebut adalah dengan memberi hadiah atauberjanji akan memberi hadiah, dan dengan cara tersebutpembuat tindak pidana menyalahgunakan wibawa yang timbuldari hubungan keadaan atau menyesatkan orang tersebut.Pasal 494Ayat (1)Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan inidikenal dengan “perbuatan sumbang (incest)”.Ayat (2)Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan ini padadasarnya sama dengan perbuatan cabul ataupersetubuhan yang diatur dalam pasal terdahulu.Namun perbuatan cabul atau persetubuhan yangdiatur dalam ketentuan ini dilakukan terhadaporang-orang yang mempunyai hubungan khususdengan pembuat tindak pidana.300


Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 495Cukup jelasPasal 496Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberantas tempattempatpelacuran.Pasal 497Termasuk tindak pidana ini adalah mengirimkan lakilakiatau perempuan yang belum dewasa itu ke daerahlain atau keluar negeri guna melakukan pelacuran atauperbuatan lain yang melanggar kesusilaan.Pasal 498Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan “alasan atau atas indikasimedis” adalah sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang tentang Kesehatan.Pasal 499Cukup jelas.Pasal 500Yang dimaksud dengan “anak yang ada di bawahkekuasaannya yang sah” adalah anak kandung, anak tiri,anak angkat, atau anak yang berada di bawahpengawasannya, atau anak yang dipercayakan untukdiasuh, dididik, atau dijaga.Pasal 501Cukup jelas.Pasal 502Cukup jelas.Pasal 503Cukup jelas.Pasal 504Cukup jelas.301


Pasal 505Cukup jelas.Pasal 506Cukup jelas.Pasal 507Cukup jelas.Pasal 508Cukup jelas.Pasal 509Cukup jelas.Pasal 510Cukup jelas.Pasal 511Cukup jelas.Pasal 512Cukup jelas.Pasal 513Cukup jelas.Pasal 514Cukup jelas.Pasal 515Cukup jelas.Pasal 516Cukup jelas.Pasal 517Cukup jelas.Pasal 518Cukup jelas.Pasal 519Cukup jelas.Pasal 520Cukup jelas.302


Pasal 521Cukup jelas.Pasal 522Yang dimaksud dengan “prekursor” adalah zat ataubahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakandalam memproses pembuatan narkotika.Prekursor banyak dipergunakan di dalam duniaperindustrian. Sepanjang prekursor tersebut diperolehsecara sah dan di pergunakan sesuai denganperuntukannya dan tidak bertentangan dengan peraturanperundang-undangan maka pihak yang membuat,mengedarkan, memperoleh, dan menggunakan prekursortidak dapat dipidana. Namun apabila prekursor tersebutdipergunakan untuk membuat narkotika secara gelapmaka berdasarkan ketentuan pasal ini pelakunya dapatdipidana.Pasal 523Cukup jelas.Pasal 525Cukup jelas.Pasal 526Cukup jelas.Pasal 527Cukup jelas.Pasal 528Cukup jelas.Pasal 529Cukup jelas.Pasal 530Cukup jelas.Pasal 531Cukup jelas.Pasal 532Berdasarkan ketentuan ini, hakim perlu meneliti tiap-tiapkejadian, apakah hubungan antara tertuduh dan orangyang berada dalam keadaan terlantar memang dikuasaioleh hukum atau perjanjian yang mewajibkan tertuduhmemberi nafkah, merawat, atau memelihara orang yangterlantar tersebut.303


Pasal 533Cukup jelas.Pasal 534Ketentuan ini memuat peringanan ancaman pidana yangdidasarkan pada pertimbangan bahwa rasa takut seorangibu yang melahirkan diketahui orang lain sudah dianggapsuatu penderitaan.Pasal 535Cukup jelas.Pasal 536Ketentuan ini menunjukkan adanya kewajiban setiaporang menyelamatkan jiwa orang lain dari bahaya maut,sepanjang pertolongan itu tidak membahayakan dirinyaatau orang lain.Pasal 537Ayat (1)Ketentuan ini memuat ketentuan dasar tindakpidana yang termasuk kategori penghinaan dalamBab ini. Yang dimaksud dengan perbuatan“penghinaan” adalah menyerang kehormatan ataunama baik orang lain.Sifat dari perbuatan pencemaran adalah jikaperbuatan penghinaan yang dilakukan dengan caramenuduh, baik secara lisan, tulisan, maupundengan gambar, yang menyerang kehormatan dannama baik seseorang, sehingga merugikan orangtersebut. Perbuatan yang dituduhkan tidak perluharus suatu tindak pidana. Tindak pidana menurutketentuan dalam Pasal ini objeknya adalah orangperseorangan. Penistaan terhadap lembagapemerintah atau sekelompok orang tidak termasukketentuan Pasal ini.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Sifat melawan hukum dari perbuatan tersebutditiadakan karena adanya alasan pemaaf yaitu jikaperbuatan tersebut dilakukan untuk kepentinganumum atau terpaksa karena membela diri.Pasal 538Dalam hal pembuat tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam ketentuan ini diberi kesempatan olehhakim untuk membuktikan kebenaran dari apa yangdituduhkan, tetapi ia tidak dapat membuktikan bahwa304


yang dituduhkan itu benar, maka pembuat tindak pidanadipidana sebagai pemfitnahan.Pembuktian kebenaran tuduhan hanya dibolehkanapabila hakim memandang perlu untuk memeriksakebenaran bahwa terdakwa melakukan perbuatan ituuntuk kepentingan umum, atau karena terpaksamembela diri. Juga dibolehkan membuktikan kebenarantuduhan itu apabila yang dituduh adalah seorangpegawai negeri dan yang dituduhkan berkenaan denganmenjalankan tugasnya.Pasal 539Ayat (1)Jika orang yang dihina, yaitu yang dituduh telahmelakukan sesuatu perbuatan, dan karenanyaterserang kehormatan atau nama baiknya, denganputusan hakim yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap ternyata memang bersalah atas halyang dituduhkan, maka terhadap penuduh tidakboleh dilakukan pemidanaan karena fitnah.Jika dengan putusan hakim yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap orang yang dihina itudibebaskan dari tuduhan, maka putusan itudianggap sebagai suatu bukti sempurna bahwa apayang dituduhkan tidak benar.Jika penuntutan pidana terhadap yang dihina telahdimulai karena hal yang dituduhkan padanya, makapenuntutan karena fitnah terhadap yangmenuduhkan itu ditangguhkan sampai perkarapidana yang dihina mendapat putusan hakim yangmempunyai kekuatan hukum tetap.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 540Ketentuan ini mengatur tentang penghinaan ringan, yaitupenghinaan yang dilakukan dengan mengeluarkan kata-katayang tidak senonoh terhadap orang lain. Penghinaan tersebutdilakukan dimuka umum dengan lisan atau tulisan, atau dimuka orang yang dihina itu sendiri baik secara lisan, tulisan,maupun dengan perbuatan atau dengan tulisan yangdikirimkan kepadanya.Pasal 541Cukup jelas.305


Pasal 542Tindak pidana dalam ketentuan ini disebut pengaduanfitnah. Harus dibuktikan bahwa pembuat mengetahuibahwa pengaduan tersebut tidak benar dan sifatnyamenyerang kehormatan atau nama baik seseorang.Pengaduan atau pemberitahuan dilakukan secara tertulisatau menyuruh orang lain untuk menuliskan, dan tidakdiharuskan ada tanda tangan pengadu. Dengan demikian,pengaduan atau pemberitahuan palsu dengan suratanonim, dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalamPasal ini.Pasal 543Tindak pidana dalam ketentuan ini terjadi jika seseorangdengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaanbahwa orang lain melakukan tindak pidana, sedangkanpersangkaan tersebut tidak benar, misalnya, Ameletakkan jam tangan milik C di dalam laci B denganmaksud agar B dituduh mencuri jam tangan milik C.Pasal 544Cukup jelas.Pasal 545Ketentuan ini mengatur tentang penistaan atau penistaantertulis yang dilakukan terhadap orang yang sudah mati.Jadi perbuatan tersebut ditujukan kepada seseorang yangsudah mati, yang sekiranya masih hidup perbuatan itumerupakan penistaan atau penistaan tertulis.Tindak pidana ini merupakan tindak pidana aduan, danpengaduannya hanya dapat diajukan oleh salah seorangkeluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurusatau menyamping sampai derajat kedua dari orang yangtelah mati tersebut, atau oleh suami atau istrinya.Pasal 546Cukup jelas.Pasal 547Cukup jelas.Pasal 548Yang dimaksud dengan "rahasia" adalah segala sesuatuyang hanya boleh diketahui oleh orang yangberkepentingan sedangkan orang lain tidak bolehmengetahuinya. Untuk mengetahui bahwa siapa yangdiwajibkan menyimpan rahasia harus diteliti peristiwademi peristiwa sesuai dengan ketentuan hukum ataukebiasaan yang berlaku di lingkungan di mana terdapat306


kewajiban semacam itu. Misalnya kewajiban arsiparisuntuk menyimpan rahasia berkas yang sifatnya rahasia,kewajiban dokter untuk merahasiakan pasien yangditangani.Tindak pidana ini menjadi tindak pidana aduanjika dilakukan terhadap orang tertentu.Pasal 549Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinyapersaingan tidak sehat dalam dunia usaha.Pasal 550Cukup jelas.Pasal 551Cukup jelas.Pasal 552Cukup jelas.Pasal 553Cukup jelas.Pasal 554Cukup jelas.Pasal 555Cukup jelas.Pasal 556Cukup jelas.Pasal 557Cukup jelas.Pasal 558Cukup jelas.Pasal 559Cukup jelas.Pasal 560Cukup jelas.Pasal 561Cukup jelas.Pasal 562Cukup jelas.307


Pasal 563Cukup jelas.Pasal 564Ketentuan ini bukan merupakan delik penyertaan tetapimerupakan tindak pidana yang mandiri.Pasal 565Cukup jelas.Pasal 566Cukup jelas.Pasal 567Cukup jelas.Pasal 568Penculikan merupakan salah satu bentuk tindak pidanamenghilangkan kemerdekaan seseorang. Berbeda denganketentuan sebelumnya, perampasan kemerdekaan dalampenculikan tidak dimaksudkan untuk memperdagangkanorang, tetapi secara melawan hukum untukmenempatkan orang tersebut di bawah kekuasaannyaatau menyebabkan orang tersebut tidak berdaya.Pasal 569Penyanderaan merupakan salah satu bentuk tindakpidana menghilangkan kemerdekaan seseorang. Berbedadengan penculikan, penyanderaan dilakukan agar orangyang disandera tetap berada ditempat kediamannya ataudi tempat lain, dan dilakukan dengan kekerasan atauancaman kekerasan.Pasal 570Tindak pidana dalam ketentuan ini pada dasarnyabersifat penipuan, tetapi karena menyangkut perampasankemerdekaan seseorang maka ancaman pidananya lebihberat daripada penipuan.Pasal 571Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikanperlindungan terhadap anak yang belum dewasa yangtelah mendapatkan perlindungan hukum. Misalnya anakyang ditempatkan di panti asuhan, apabila merekadilarikan, maka pembuat tindak pidana dapat dipidana.Jika perbuatan tersebut dipergunakan dengan cara tipumuslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atauterhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahunmaka ancaman pidana diperberat.308


Pasal 572Ketentuan ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 570yaitu seorang anak yang di bawah umur 18 (delapanbelas) tahun telah ditarik dari kekuasaan ataupengawasan yang sah, kemudian disembunyikan ataudisembunyikan terhadap kepentingan penyidikan olehpejabat yang berwenang.Pasal 573Ayat (1)Pengertian "membawa pergi perempuan" atau"melarikan perempuan (schaking)" dalam ketentuanpasal ini berbeda dengan "penculikan" (kidnapping)Pasal 567 dan "penyanderaan" (taking hostage) Pasal568. Tindakan membawa pergi perempuan umurnyaterjadi antara laki-laki (yang melarikan) danperempuan (yang dilarikan) berkaitan denganhubungan cinta, dan karena itu perbuatan tersebutdilakukan atas persetujuan pihak perempuan.Unsur tindak pidana pada ayat ini dikaitkan denganusia yang belum dewasa dari perempuan yangdibawa pergi. Di samping unsur di bawah umur,yang perlu diperhatikan yaitu yang bersangkutanmasih berada dalam pengawasan orang tua atauwalinya.Ayat (2)Unsur tindak pidana dalam ketentuan ini tidakdikaitkan dengan usia perempuan yang dibawa lari,masih belum dewasa atau masih di bawah umur,baik dalam status perkawinan ataupun tidak, tetapijika perempuan tersebut dilarikan dengan tipumuslihat, kekerasan atau dengan ancamankekerasan, maka ancaman pidananya lebih berat.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 574Perampasan kemerdekaan yang dimaksud dalamketentuan ini baik dalam bentuk fisik maupun psikis.Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalahperbuatan merampas kebebasan seseorang bukan dalamrangka menjalankan tugas dan kewajiban sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya,seorang polisi yang menangkap dan menahan seseorangdalam hal kedapatan tertangkap tangan melakukantindak pidana.309


Pasal 575Cukup jelas.Pasal 576Cukup jelas.Pasal 577Ketentuan tindak pidana dalam ketentuan inidiklasifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan yangmenyangkut perampasan kemerdekaan. Pemerasan dapatdilakukan dengan berbagai cara dan melalui berbagaibentuk ancaman.Pasal 578Cukup jelas.Pasal 579Cukup jelas.Pasal 580Ayat (1)Pembunuhan selalu diartikan bahwa korban harusmati, dan kematian ini dikehendaki oleh pembuat.Dengan demikian pengertian pembunuhan secaraimplisit mengandung unsur kesengajaan. Apabilatidak ada unsur kesengajaan atau tidak ada niatatau maksud untuk mematikan orang, tetapikemudian ternyata orang tersebut mati, makaperbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikansebagai tindak pidana pembunuhan menurut pasalini.Dalam ketentuan ini tidak dicantumkan unsur"dengan sengaja" atau "dengan berencana", karenakedua hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 39 danPasal 55 huruf j. Ditiadakannya tindak pidanaberencana dimaksudkan untuk memberi kebebasankepada hakim dalam mempertimbangkan adatidaknya unsur berencana tersebut dalam setiapkasus yang dihadapi. Dengan demikian hakim akanlebih mengutamakan untuk mempertimbangkanmotif, cara, sarana, atau upaya membunuh, sertaakibat dan dampaknya suatu pembunuhan bagimasyarakat.Ayat (2)Pemberatan pidana dalam ketentuan ini didasarkanpada pertimbangan adanya hubungan antarapembuat tindak pidana dan korban, yangseharusnya pembuat tindak pidana berkewajibanmemberi perlindungan kepada korban.310


Ayat (3)Cukup jelasPasal 581Cukup jelas.Pasal 582Ayat (1)Ketentuan ini memuat peringanan ancaman pidanayang didasarkan pada pertimbangan bahwa rasatakut seorang ibu yang melahirkan diketahui oranglain sudah dianggap suatu penderitaan.Ayat (2)Kerena orang lain yang turut serta dalampembunuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak berada dalam kondisi psikologik yang samadengan kondisi seorang ibu yang melakukan tindakpidana tersebut, maka dalam prinsip penyertaantidak berlaku dalam ketentuan ayat ini.Pasal 583Ketentuan ini mengatur tindak pidana yang dikenaldengan "euthanasia aktif". Bentuk "euthanasia pasif'"tidak diatur dalam ketentuan ini karena masyarakatmaupun dunia kedokteran tidak menganggap pembuatantersebut sebagai tindak pidana.Meskipun "euthanasia aktif" dilakukan atas permintaanorang yang bersangkutan yang dinyatakan dengankesungguhan hati, namun perbuatan tersebut tetapdiancam dengan pidana. Hal ini berdasarkan suatupertimbangan karena perbuatan tersebut dinilaibertentangan dengan moral agama. Di samping itu jugauntuk mencegah kemungkinan yang tidak dikehendaki,misalnya oleh pembuat tindak pidana justru diciptakansuatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga timbulpermintaan untuk merampas nyawa dari yangbersangkutan.Ancaman pidana di sini tidak ditujukan terhadapkehidupan seseorang, melainkan ditujukan terhadappenghormatan kehidupan manusia pada umumnya,meskipun dalam kondisi orang tersebut sangatmenderita, baik jasmani maupun rohani. Jadi motifpembuat tidak relevan untuk dipertimbangkan dalamtindak pidana. Pengertian "tidak sadar" dalam ketentuanPasal ini harus diartikan sesuai dengan perkembangandalam dunia kedokteran.Pasal 584Ketentuan ini merupakan pemberatan dari Pasal 582.311


Pasal 585Berdasarkan ketentuan ini maka apabila orang yangdidorong atau yang ditolong untuk bunuh diri tidak mati,maka orang yang mendorong atau memberi pertolongantersebut tidak dikenakan pidana. Hal ini didasarkanpada pertimbangan bahwa bunuh diri itu sendiribukanlah suatu tindak pidana, karena itu percobaanuntuk melakukan bunuh diri juga tidak diancam denganpidana.Pasal 586Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungikandungan seorang perempuan. Apabila yangdigugurkan adalah kandungan yang sudah mati, makaketentuan pidana dalam pasal ini tidak berlaku. Tidaklahrelevan di sini untuk menentukan cara dan sarana apayang digunakan untuk mengugurkan atau mematikankandungan perempuan itu. Yang penting dan yangmenentukan adalah akibat yang ditimbulkan, yaitu guguratau matinya kandungan itu.Pasal 587Cukup jelas.Pasal 588Ketentuan ini secara khusus mengancam pidana yanglebih berat kepada pembuat yang mempunyai profesisebagai dokter, bidan, atau juru obat, mengingat profesimereka sedemikian mulia bagi kemanusian yangseharusnya tetap dijaga untuk tidak melakukanperbuatan tersebut. Dokter yang melakukan penggugurankandungan karena alasan media "abortus provocatus"sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku tidak dikenakan pidana.Pasal 589Cukup jelas.Pasal 590Ketentuan ini tidak memberi perumusan mengenaipengertian penganiayaan. Hal ini diserahkan kepadapenilaian hakim untuk memberikan interpretasi terhadapkasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan nilainialsosial dan budaya serta perkembangan duniakedokteran. Ini berarti bahwa pengertian penganiayaantidak harus berarti terbatas pada penganiayaan fisik dansebaliknya tidak setiap penderitaan fisik selalu diartikansebagai penganiayaan.312


Dalam ketentuan ini juga tidak dicantumkan unsur"dengan sengaja" dan "berencana", karena kedua haltersebut sudah diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 55 hurufj dalam rangka pemberatan pidana.Pasal 591Cukup jelas.Pasal 592Tindak pidana penganiayaan dalam ketentuan inimerupakan jenis penganiayaan berat, di sampingpenganiayaan dalam arti umum (Pasal 590) danpenganiayaan ringan (Pasal 590). Batas dan ruanglingkup ketiga jenis penganiayaan ini diserahkan kepadapertimbangan hakim, dengan memperhatikan penjelasanPasal 589.Pasal 593Cukup jelas.Pasal 594Cukup jelas.Pasal 595Cukup jelas.Pasal 596Cukup jelas.Pasal 597Cukup jelas.Pasal 598Cukup jelas.Pasal 599Cukup jelas.Pasal 600Ketentuan ini tidak memberi perumusan mengenaipengertian kealpaan. Pada umumnya pengertian kealpaanmenunjukkan bahwa pembuat tidak menghendakiterjadinya akibat dari perbuatannya, yaitu kematian atauluka-luka. Namun, dalam kejadian konkret terdapatkesulitan untuk menentukan bahwa suatu perbuatandapat disebut dengan kealpaan. Misalnya seorang yangsedang mengendarai kendaraan sedemikian rupasehingga membahayakan lalu lintas umum yangkemungkinan besar menimbulkan korban.313


Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebutpengertian kealpaan diserahkan kepada pertimbanganhakim untuk melakukan penilaian terhadap kasus yangdihadapi.Pasal 601Dari jabatan atau profesi tertentu diharapkan adanyarasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas ataupekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Denganperkataan lain, kealpaan harus dihindarkan oleh orangyang menjalankan tugas atau pekerjaan secarabertanggung jawab. Oleh karena itu, bila terjadi suatukealpaan maka ancaman pidananya ditambah dengan1/3 ( satu per tiga).Pasal 602Pengertian "mengambil" dalam ketentuan ini tidak hanyadiartikan secara fisik, tetapi juga meliputi bentuk-bentukperbuatan "mengambil" lainnya secara fungsional(nonfisik) mengarah pada maksud "memiliki barangorang lain secara melawan hukum". Misalnya pencurianuang dengan cara mentransfer, atau menggunakantenaga listrik tanpa hak. Yang dimaksud "memiliki"adalah mempunyai hak atas barang tersebut.Pasal 603Cukup jelas.Pasal 604Ketentuan ini mengatur pencurian yang bersifat khususatau yang biasa dikenal dengan istilah "pencuriandikualifikasi" (gequalificeerdediefstal).Yang dimaksud dengan "rumah" adalah setiap bangunanatau tempat yang sengaja dibuat atau digunakan untuktempat kediaman atau tempat tinggal.Yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" adalahsebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batastertentu, baik berupa tembok, pagar, tumpukan batu,tumbuh-tumbuhan, saluran air, atau sungai.Pasal 605Cukup jelas.Pasal 606Tindak pidana pencurian dalam ketentuan inidikualiffikasi sebagai pencurian dengan pemberatan.Unsur pemberatnya ialah adanya kekerasan atauancaman kekerasan terhadap orang di dalam melakukanpencurian. Kekerasan atau ancaman kekerasan dapat314


dilakukan sebelum, pada saat, atau setelah pencuriandilakukan.Kekerasan menunjuk pada pengunaan kekuatan fisik,baik dengan tenaga badan maupun dengan menggunakanalat, sedangkan ancaman kekerasan menunjukankeadaan sedemikian rupa yang menimbulkan rasa takut,cemas, atau khawatir pada orang yang diancam.Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini tidakperlu semata-mata ditujukan kepada pemilik barang,tetapi juga dapat pada orang lain, misalnya pembanturumah tangga atau penjaga rumah.Pasal 607Cukup jelas.Pasal 608Ketentuan ini mengatur pencurian dalam keluarga.Pengertian "penguasaan bersama atas harta" dan"menguasai sendiri harta bendanya" menunjuk padapengertian "harta kekayaan yang terpisah" dan "hartakekayaan yang tidak terpisah (bersama)" sebagaimanadimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan yang berlaku bagi suami dan istritersebut.Yang dimaksud dengan "keluarga sedarah atau semendadalam garis lurus atau kesamping sampai derajad kedua".Pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri terhadapharta kekayaannya yang tidak terpisah, tidak dapatdilakukan penuntutan baik sebagai pelaku maupunpembantu pencurian. Apabila harta kekayaan suami istriterpisah, penuntutan dapat dilakukan apabila adapengaduan terlebih dahulu dari yang terkena tindakpidana itu.Pengertian "harta kekayaan yang terpisah dan yang tidakterpisah" harus diartikan sesuai dengan ketentuanhukum dan perundang-undangan yang berlaku di bidanghukum perkawinan.Pasal 609Ketentuan ini mengatur tindak pidana pemerasan.Paksaan dalam ketentuan ini lebih bersifat paksaan fisikatau lahiriah, antara lain dengan todongan senjata tajamatau senjata api.Kekerasan atau ancaman kekerasan tidak harusditujukan pada orang yang diminta untuk memberikanbarang, membuat utang, atau menghapuskan piutang,tetapi dapat juga ditujukan pada orang lain, misalnyaterhadap anak, atau istri atau suami.315


Pengertian "memaksa" meliputi pemaksaan yang berhasil(misalnya barang diserahkan) maupun yang gagal.Dengan demikian, apabila pemerasan tidak berhasil ataugagal, pembuat tindak pidana tetap dituntut berdasarkanketentuan dalam Pasal ini, bukan dengan ketentuanmengenai percobaan.Pasal 610Ketentuan ini mengatur tentang tindak pidanapengancaman.Unsur utama tindak pidana dalam ketentuan ini samadengan tindak pidana pemerasan yaitu memaksa orangsupaya memberikan barang, membuat pengakuan utang,atau menghapuskan piutang. Perbedaannya terletak padasarana pemaksaan yang digunakan. Pada pemerasan,paksaan lebih bersifat fisik dan lahiriah, sedangkan padatindak pidana pengancaman sarana paksaannya lebihbersifat non fisik atau batiniah yaitu denganmenggunakan ancaman penistaan baik lisan maupuntulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia.Ancaman penistaan atau membuka rahasia tidak harusberhubungan langsung dengan orang yang diminta untukmemberikan barang, membuat utang, ataumenghapuskan piutang, tetapi dapat juga orang lain,misalnya terhadap anak, istri, atau suami, yang secaratidak langsung juga menyerang kehormatan atau namabaik yang bersangkutan.Pasal 611Cukup jelas.Pasal 612Cukup jelas.Pasal 613Ketentuan ini mengatur tindak pidana penggelapan. Padatindak pidana penggelapan, barang yang bersangkutansudah dikuasai secara nyata oleh pembuat tindak pidana.Hal ini berbeda dengan pencurian di mana barangtersebut belum berada di tangan pembuat tindak pidana.Saat timbulnya niat untuk memiliki barang tersebutsecara melawan hukum, juga menentukan perbedaanantara penggelapan dan pencurian. Apabila niat memilikisudah ada pada waktu barang tersebut diambil, makaperbuatan tersebut merupakan tindak pidana pencurian,sedang pada penggelapan, niat memiliki tersebut baruada setelah barang yang bersangkutan untuk beberapawaktu sudah berada di tangan pembuat. Unsur tindakpidana penggelapan lainnya adalah bahwa pembuat316


menguasai barang yang hendak dimiliki tersebut bukankarena tindak pidana, misalnya suatu barang yangberada dalam penguasaan pembuat tindak pidanasebagai jaminan utang piutang yang kemudian dijualtanpa izin pemiliknya.Pasal 614Cukup jelas.Pasal 615Cukup jelas.Pasal 616Penyerahan barang dilakukan secara terpaksa, misalnyapada waktu terjadi bencana alam seperti kebakaran,banjir, gempa bumi, dan lain-lain, barang tersebutdititipkan untuk diselamatkan atau karena tidak mampumengurus sendiri barang tersebut, sehingga perludititipkan pada pihak lain.Pasal 617Cukup jelas.Pasal 618Cukup jelas.Pasal 619Ketentuan ini mengatur tentang tindak pidana penipuan.Perbuatan materiil dari penipuan adalah membujukseseorang dengan berbagai cara yang disebut dalamketentuan ini, untuk memberikan sesuatu barang,membuat utang atau menghapus piutang. Dengandemikian perbuatan yang langsung merugikan itu tidakdilakukan oleh pembuat tindak pidana, tetapi oleh pihakyang dirugikan sendiri. Perbuatan penipuan baru selesaidengan terjadinya perbuatan dari pihak yang dirugikansebagaimana dikehendaki pembuat.Barang yang diberikan, tidak harus secara langsungkepada pembuat tindak pidana tetapi dapat jugadilakukan kepada orang lain yang disuruh pembuatuntuk menerima penyerahan itu.Penipuan adalah tindak pidana terhadap harta benda.Tempat tindak pidana (locus delicti) adalah tempatpembuat melakukan penipuan, walaupun penyerahandilakukan di tempat lain. Saat dilakukannya tindakpidana (tempus delicti) adalah saat pembuat melakukanpenipuan.Barang yang diserahkan dapat merupakan milik pembuatsendiri, misalnya barang yang diberikan sebagai jaminan317


utang bukan untuk kepentingan pembuat. Penghapusanpiutang tidak perlu dilakukan melalui cara-carahapusnya perikatan menurut Kitab Undang-UndangHukum Perdata. Juga termasuk misalnya perbuatanpembuat yang menghentikan untuk sementara pencatatkilometer (kilometer teller) mobil sewaannya, sehinggapemilik mobil memperhitungkan jumlah uang sewaanyang lebih kecil daripada yang sesungguhnya.Ketentuan ini menyebut secara limitatif daya upaya yangdigunakan pembuat yang menyebabkan penipuan itudapat dipidana, yaitu berupa nama atau kedudukanpalsu, penyalahgunaan agama, tipu muslihat danrangkaian kata-kata bohong. Antara daya upaya yangdigunakan dan perbuatan yang dikehendaki harus adahubungan kausal, sehingga orang itu percaya danmemberikan apa yang diminta.Pasal 620Cukup jelas.Pasal 621Cukup jelasPasal 622Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi konsumendari perbuatan curang dalam dunia perdagangan yangdilakukan oleh penjual. Dalam dunia perdagangan dapatterjadi penjual memberikan pengakuan palsu tentangsifat atau keadaan barang yang dijualnya atau tidakmenyatakan dengan sebenarnya sifat atau keadaanbarang tersebut, sehingga konsumen membeli suatubarang yang tidak sesuai dengan harapan atau tidaksesuai dengan biaya yang dikeluarkannya.Pasal 623Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi seseorangdari kerugian ekonomis melalui pemberian jasa kepadaorang lain yang dilakukan akibat perbuatan curang dariorang lain tersebut. Misalnya, seseorang secara curangmemanfaatkan kebaikan orang lain mempergunakannomor dan saluran telepon dan membebankan biayapembicaraan atau sambungan teleponnya kepadapelanggan telepon.Pasal 624Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi perbuatancurang dalam dunia perdagangan yang dilakukan olehkonsumen, dengan tidak membayar lunas harga barangdibeli. Untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan ini,318


perbuatan konsumen tersebut dilakukan secaraberulang-ulang yang menunjukkan bahwa perbuatantersebut sebagai mata pencaharian atau kebiasaannya.Dalam masyarakat, perbuatan konsumen ini dikenalsebagai tindakan "mengemplang".Pasal 625Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak milikintelektual seseorang dari perbuatan curang pihak lain,yang dilakukan dengan membubuhkan nama atau tandapalsu atau yang dipalsukan pada karya tersebut.Pasal 626Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak milikintelektual khususnya mengenai merek dagang (trademark) dari perbuatan curang.Pasal 627Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah perbuatancurang dalam dunia asuransi yang dilakukan oleh pihaktertanggung dalam pembuatan perjanjian asuransisehingga merugikan pihak penanggung asuransi(assuradeur).Pasal 628Tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan perbuatancurang untuk memperoleh pembayaran uang asuransi.Pasal 629Cukup jelas.Pasal 630Cukup jelas.Pasal 631Cukup jelas.Pasal 632Konosemen asli (lembar pertama) merupakan suratberharga dan dapat diperjualbelikan (negotiable),sedangkan salinan (copy) atau lembaran lainnya tidak.Hanya konosemen lembar pertama atau asli dapatditukarkan dengan jenis barang yang tercantum didalamnya.Berhubung konosemen asli merupakan suatu suratberharga, maka konosemen asli itu dapat dibebanidengan segala bentuk hak atas benda, seperti digadaikan,dijual, dipinjamkan, atau ditukarkan. Salinan ataulembaran lainnya yang bukan surat berharga, tidak319


mempunyai nilai, sehingga apabila dijual, pembelinyatidak akan menerima barangnya, apabila perbuatanmembebani salinan atau lembaran lainnya dengan hakhakatas benda merupakan perbuatan penipuan.Pasal 633Cukup jelas.Pasal 634Cukup jelas.Pasal 635Cukup jelas.Pasal 636Cukup jelas.Pasal 637Cukup jelas.Pasal 638Yang dimaksud dengan "batas pekarangan" adalah setiaptanda yang dipergunakan untuk menunjukkan batassuatu pekarangan, seperti tembok, pagar, patok,tumpukan batu, tumbuh-tumbuhan, saluran air, sungai,atau pematang sawah dengan tujuan memisahkan suatubidang tanah milik seseorang dari bidang tanah milikorang lain yang berdampingan.Pasal 639Yang dimaksud dengan “kabar bohong” adalah tidakhanya pemberitahuan palsu tentang suatu fakta tetapijuga pemberitahuan palsu tentang suatu keuntunganyang dapat diharapkan.Pasal 640Cukup jelas.Pasal 641Cukup jelas.Pasal 642Cukup jelas.Pasal 643Cukup jelas.Pasal 644Cukup jelas.320


Pasal 645Yang dimaksud dengan "menarik barang dari harta bendamilik perusahaan" adalah setiap perbuatan untukmenempatkan barang di luar jangkauan kurator sebelumatau pada waktu dijatuhkannya kepailitan, termasukmendiamkan piutang perusahaan.Yang dimaksud dengan "pailit" adalah sebagaimanadimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang Kepailitan.Pasal 646Cukup jelas.Pasal 647Cukup jelas.Pasal 648Cukup jelas.Pasal 649Berdasarkan ketentuan ini, pembuat tindak pidana tidakdisyaratkan mempunyai niat untuk merugikankreditornya. Dianggap cukup apabila ia mengetahui ataumengerti bahwa perbuatannya akan merugikan hakkreditor. Apabila kreditor lebih dari 1 (satu), tidak perluperbuatan tersebut merugikan semua kreditor.Pasal 650Cukup jelas.Pasal 651Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah suatupersetujuan perdamaian dibuat karena pembuat tindakpidana memperoleh keuntungan istimewa, padahalmenurut undang-undang, persetujuan tersebut kalausudah disahkan berlaku juga untuk kreditor yang semulatidak menyetujuinya. Hal ini juga berlaku untukpengurus atau komisaris dari suatu korporasi.Pasal 652Yang dimaksud dengan "barang" adalah barang bergerakatau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Hakmenahan (hak retensi) timbul berdasarkan ketentuanperundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 1616atau Pasal 1812 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.321


Pasal 653Yang dimaksud dengan "menghancurkan" adalahmembinasakan atau merusakkan sama sekali sehinggatidak dapat dipakai lagi.Yang dimaksud dengan "merusak" adalah membuat tidakdapat dipakai untuk sementara waktu, artinya apabilabarang itu diperbaiki maka dapat dipakai lagi.Pasal 654Cukup jelas.Pasal 655Yang termasuk dalam pengertian "bangunan untuksarana dan prasarana pelayanan umum" misalnya,bangunan kereta api, bangunan listrik, bangunantelekomunikasi, bangunan untuk komunikasi lewat satelitatau komunikasi jarak jauh lainnya, stasiun radio atautelevisi, bendungan, saluran gas, atau saluran air minum.Pasal 656Cukup jelasPasal 657Cukup jelasPasal 658Cukup jelasPasal 659Cukup jelasPasal 660Cukup jelasPasal 661Yang dimaksud dengan "Komandan Tentara NasionalIndonesia" adalah komandan Angkatan Darat, AngkatanLaut, atau Angkatan Udara.Pasal 662Yang dimaksud dengan "pejabat sipil" adalah pejabatsebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentangPokok-pokok Kepegawaian dan peraturanpelaksanaannya.Demi penegakan hukum ketentuan dalam peraturanperundang-undangan, perintah yang sah dari pejabatyang berwenang dan putusan atau surat perintahpengadilan, harus dilaksanakan. Perlawanan terhadappelaksanaan ketentuan tersebut di atas, berarti melawan322


penegakan hukum, karena itu pantas untuk dijadikantindak pidana. Dalam hal Tentara Nasional Indonesiamenolak permintaan yang tidak sah, maka tindakanpenolakan tersebut tidak dipidana.Pasal 663Yang dimaksud dengan "orang lain yang ditugaskanmenjalankan suatu jabatan umum" misalnya orang ataupihak swasta yang diserahi tugas oleh Pemerintah untukmelaksanakan tugas, antara lain: pembuatan jalan,lembaga pendidikan swasta yang melakukan penelitianilmiah bagi pemerintah, atau pihak bank swasta yangdiserahi penyimpanan uang negara.Pasal 664Cukup jelas.Pasal 665Cukup jelas.Pasal 666Tindak pidana dalam ketentuan ini disebut sebagai tindakpidana suap atau penyuapan dalam pengertian pasif.Tindak pidana suap yang bersifat aktif, lihat Pasal 687.Menerima hadiah atau janji tidak hanya berupa barangtetapi juga jasa, kemudahan, atau fasilitas lainnya.Yang dimaksud dengan "gratifikasi" adalah pemberiandalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang,rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiketperjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasitersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakansarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.Pasal 667Cukup jelas.Pasal 668Tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindakpidana terhadap penyelenggaraan peradilan (contempt ofcourt). Tindak pidana ini disebut sebagai tindak pidanasuap atau penyuapan dalam pengertian pasif. Tindakpidana suap yang bersifat aktif, lihat Pasal 688.Pasal 669Yang dimaksud dengan "menyalahgunakankekuasaannya" adalah menggunakan kekuasaansecara tidak sah. Sebagai contoh adalah penyidik323


yang dalam melakukan penyidikan memaksatersangka untuk mengaku, atau memaksa saksimemberikan keterangan menurut kemauan daripenyidik. Memaksa dapat juga dilakukan secara fisikmaupun secara psikis dengan jalan menakut-nakutisupaya tertekan jiwanya. Tetapi apabila yangdiperiksa itu seorang saksi yang memberikanketerangan yang nyata-nyata bertentangan dengankenyataan dan penyidik tersebut memberikanperingatan keras atau menunjukkan akibat yangtidak baik atas keterangan saksi yang bohongtersebut, ketentuan ini tidak diterapkan.Pasal 670Yang dimaksud dengan “pegawai negeri” adalahpenyelidik, penyidik, atau penuntut umum.Pasal 671Pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaannyamenggunakan tanah negara adalah pegawai negeri yangmempunyai kewenangan dalam hal pengurusan danpenggunaan pemakaian tanah seperti Walikota, Bupati,Camat, Lurah/Kepala Desa, pejabat, atau pegawai BadanPertanahan Nasional.Pasal 672Cukup jelas.Pasal 673Cukup jelas.Pasal 674Tindak pidana dalam ketentuan ini lazim dinamakansebagai permintaan paksa (knevelarij). Misalnya,seseorang diharuskan membayar atas sesuatu yangmenyangkut tugas pegawai negeri, padahal keharusansedemikian sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku tidak ada. Termasukmembayar adalah membayar lebih daripada yangditentukan.Pasal 675Cukup jelas.Pasal 676Cukup jelas.324


Pasal 677Cukup jelas.Pasal 678Demi keamanan dan ketertiban, hal yang berkaitandengan terpidana atau orang yang ditahan harusberdasarkan putusan atau surat perintah penahananyang sah. Demikian juga anak-anak yang dimasukkandalam Lembaga Pemasyarakatan Anak atau orang yangsakit jiwa yang dimasukkan dalam rumah sakit jiwaharus berdasarkan surat perintah yang sah.Pasal 679Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikanperlindungan terhadap hak asasi seseorang atas rumahtinggalnya, yang merupakan hak pribadi (privacy)seseorang hingga harus dilindungi, tidak boleh dimasukiorang lain tanpa izin dari penghuni rumah atau tanpamemperhatikan cara sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. Demikian pula memasuki tempattertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai orang.Ketentuan ini dikenakan hanya terhadap pegawai negeridalam menjalankan tugasnya.Ketentuan ini berlaku khusus bagi pegawai negeri dalammelakukan penggeledahan rumah atau membaca ataumenyita surat dalam rangka penyidikan tindak pidanatanpa memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 680Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi rahasiasurat-menyurat. Tidak termasuk tindak pidana ini,apabila perbuatan itu dilakukan oleh penyidik yangberdasarkan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku memerlukan surat-surat tersebutsebagai alat bukti dalam rangka penyidikan tindakpidana.Pasal 681Cukup jelas.Pasal 682Cukup jelas.Pasal 683Pengertian "memberitahukan kepada orang lain beritayang dipercayakan kepada kantor telegram atau kantortelepon” termasuk pula memberi kesempatan kepadaorang lain ikut mendengarkan atau menyadap. Tidak325


termasuk tindak pidana ini, apabila perbuatan tersebutdilakukan karena terdapat kekeliruan atau ketidakjelasannama atau alamat penerima surat telegram yang ditulisoleh pengirim.Pasal 684Cukup jelas.Pasal 685Yang dimaksud dengan "setiap orang yang berwenangmengawinkan" adalah pejabat sesuai dengan ketentuandalam Undang-Undang tentang Perkawinan besertaperaturan pelaksanaannya.Pasal 686Cukup jelasPasal 687Cukup jelas.Pasal 688Cukup jelas.Pasal 689Cukup jelas.Pasal 690Cukup jelas.Pasal 691Cukup jelas.Pasal 692Yang dimaksud dengan “penegak hukum” adalah penyidik,penuntut umum, advokat, hakim, dan petugas lembagapemasyarakatan.Pasal 693Cukup jelas.Pasal 694Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan fungsi” adalahmelakukan sesuatu yang berada dalam fungsinya secaramelawan hukum termasuk menyalahgunakan wewenang.Pasal 695Ayat (1)Yang dimaksud dengan “nilai yang relatif besar” adalahpemberian uang atau barang dengan nilai sampai dengan326


Rp12.000.000.000.00 (dua belas miliar rupiah).Contoh kasus:Kontraktor A mensubkontrakkan proyek pembangunankepada sub kontrak B dan C dengan menawarkan ataumemberikan keuntungan yang tidak semestinya denganmenurunkan kwalitas pekerjaan.Ayat (2)Yang dimaksud dengan “nilai yang sangat signifikan”adalah pemberian uang atau barang dengan nilai diatasRp12.000.000.000.00 (dua belas miliar rupiah).Pasal 696Ayat (1)Penggelapan dengan nilai kurang dari Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) diancam dengan pidana sesuai dengankualifikasi tindak pidana penggelapan yang diatur dalamUndang-Undang ini.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 697Cukup jelas.Pasal 698Delik ini adalah delik formil, artinya tidak disyaratkan adanyaakibat, keuntungan bagi pejabat publik, dan adanya kerugiannegara.Yang dimaksud dengan “secara tidak langsung” adalah terkaitdengan perantaraan orang lain misalnya orang yang menjadipemasok atau pemborong atau penebas adalah istri, anakkandung, atau keluarga pejabat publik tersebut sampai denganderajat ketiga.Yang dimaksud dengan “penebas” adalah pembelian ataupenyewaan secara borongan untuk jangka waktu tertentu,misalnya penebas sarang burung walet untuk 1 (satu) tahun.Yang dimaksud dengan penanggung jawab adalah orang yangmemiliki kedudukan/jabatan untuk menentukan untukpengaturan pemasok, pemborong, penebasan sampai dengantingkat ketiga.Pasal 699Cukup jelas.Pasal 700Cukup jelas.327


Pasal 701Cukup jelas.Pasal 702Cukup jelas.Pasal 703Cukup jelas.Pasal 704Cukup jelas.Pasal 705Cukup jelas.Pasal 706Ketentuan ini mengenai perompakan atau pembajakan dilaut bebas, artinya di luar wilayah negara RepublikIndonesia atau di luar laut teritorial.Yang dimaksud dengan “perompakan” adalah melakukantindakan kekerasan terhadap orang atau barang yangberada di atas kapal.Pasal 707Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 705, Pasal 733sampai dengan Pasal 735 merupakan tindak pidanainternasional, berarti pelaku tindak pidana tersebut dapatdituntut di negara manapun pelaku ditemukan asalnegara tersebut menganut asas universalitas. Dengandemikian tidak dipersoalkan kewarganegaraan pelaku,demikian juga locus delicti dan nasionalitas kapaltersebut, karena tindak pidana tersebut dianggapmengganggu ketertiban dunia.Dalam hal ini nakhoda atau pemimpin itu sendiri tidakmelakukan kejahatan perompakan atau pembajakan,tetapi hanya menyerahkan kapal kepada bajak laut,untuk dipergunakan membajak. Meskipun merupakantindak pidana yang berupa membantu, namun dijadikantindak pidana tersendiri dengan pidana yang samadengan tindak pidana perompakan itu sendiri.Apabila yang menyerahkan bukan nakhoda ataupemimpin akan dipidana dengan pidana lebih rendah.Pasal 708Yang dimaksud dengan "orang yang berlayar" adalahsemua orang yang turut berlayar dengan kapal Indonesia,kecuali nakhoda atau pemimpin.328


Pasal 709Yang dimaksud dengan "mengambil alih dari pemiliknya"adalah mengambil kapal dari kekuasaan pemiliknyasecara tidak sah, misalnya dengan melarikan kapaltersebut dan mempergunakannya untuk kepentingan dirisendiri.Pasal 710Yang dimaksud dengan "surat keterangan kapal" adalahsurat tentang pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah danmemberantas kecurangan terhadap surat keterangankapal yang dilakukan oleh nakhoda atau pemimpin kapalatau awak kapal.Pasal 711Cukup jelas.Pasal 712Cukup jelas.Pasal 713Ketentuan ini dimaksudkan mencegah pembuatanlaporan palsu untuk menguntungkan diri sendiri atauorang lain, misalnya seorang nakhoda kapal dengansengaja menenggelamkan kapalnya, tetapi dalamlaporannya dikatakan bahwa kapalnya telah mendapatkecelakaan dan tenggelam, karena itu mereka mendapatkesempatan untuk menerima pembayaran uang asuransibagi kapal dan/atau muatannya.Pasal 714Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan,ketertiban, dan keselamatan pelayaran.Pasal 715Cukup jelas.Pasal 716Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatur mengenaipemberontakan di kapal, tetapi di sini dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih dengan bersekutu. Dalamketentuan ini juga ditentukan pemberatan pidana,mengingat akibat yang ditimbulkan.Pasal 717Cukup jelas.329


Pasal 718Cukup jelas.Pasal 719Yang dimaksud dengan "mengubah haluan kapal" adalahmengubah tujuan perjalanan atau menyinggahipelabuhan yang tidak termasuk rencana pelayaransemula, atau tidak langsung menuju pelabuhan yangtelah ditentukan sebelumnya sebagai pelabuhan tujuan.Pasal 720Kapal dapat diambil alih, dihentikan, atau ditahan olehpejabat yang berwenang setempat, apabila melanggarketentuan blokade, peraturan karantina, atau membawabarang terlarang (penyelundupan).Pasal 721Yang dimaksud dengan "tidak memberi sesuatu yangwajib diberikan" misalnya memberikan makanan atauransum kepada orang yang berlayar.Pasal 722Yang dimaksud dengan "keadaan terpaksa" adalahsesuatu keadaan yang sedemikian rupa sehingganakhoda atau pemimpin kapal terpaksa melakukan suatutindakan untuk menjaga keselamatan pelayaran,misalnya karena kelebihan muatan yaitu untuk menjagajangan sampai kapal tenggelam atau karena penyakitmenular.Pasal 723Ketentuan ini dimaksudkan sebagai usaha untukmencegah penyalahgunaan bendera Indonesia.Pasal 724Yang dimaksud dengan "kapal pemerintah selain kapalperang yang bertugas dalam bidang keamanan danketertiban di laut" antara lain kapal polisi perairan dankapal Bea dan Cukai.Pasal 725Ketentuan ini berkaitan dengan adanya suatu kewajibanuntuk melakukan pencatatan setiap kelahiran ataukematian. Hal ini untuk kepentingan administrasikependudukan. Apabila kelahiran atau kematian terjadidi laut kewajiban melakukan pencatatan dibebankankepada nakhoda kapal.330


Pasal 726Perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan ini dapatdikatakan merupakan perbuatan yang menghambatpenegakan hukum.Pasal 727Cukup jelasPasal 728Cukup jelas.Pasal 729Cukup jelas.Pasal 730Tanda pengenal untuk kapal rumah sakit atau sekociadalah tanda palang merah. Maksud pemakaian tandatersebut untuk melindungi kapal atau sekoci rumah sakitdari serangan.Pasal 731Cukup jelas.Pasal 732Cukup jelas.Pasal 733Cukup jelas.Pasal 734Cukup jelas.Pasal 735Cukup jelas.Pasal 736Cukup jelas.Pasal 737Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "perwirakapal" antara lain mualim dan dokter kapal.Pasal 738Cukup jelas.Pasal 739Cukup jelas.331


Pasal 740Cukup jelas.Pasal 741Ketentuan ini mengatur tentang perbuatanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain denganmerugikan penanggung asuransi atas pesawat udara,dengan cara membakar, menyebabkan ledakan, dansebagainya atas pesawat udara tersebut.Yang dimaksud dengan "pembakaran" dalam ketentuanini tidak perlu harus menimbulkan bahaya umum ataukematian, tetapi cukup apabila terjadi suatu kebakaran,karena tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dirisendiri dengan merugikan penanggung asuransi.Apabila yang dicelakakan adalah pesawat udara yangsedang dalam penerbangan, maka pidananya diperberat.Demikian juga apabila terjadi luka berat ataumengakibatkan matinya orang.Pasal 742Perbuatan yang nyata-nyata dapat membahayakankeamanan pesawat udara dalam penerbangan, misalnyamembuka pintu utama atau pintu darurat, merusak alatalatpelampung, atau alat-alat penyelamat lainnya.Pasal 743Perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tatatertib atau disiplin dalam pesawat udara misalnya dengansengaja mabuk, membuat onar, atau kegaduhan.Pasal 744Benda dalam ketentuan ini adalah benda yang berasaldari tindak pidana, misalnya berasal dari pencurian,penggelapan, atau penipuan. Tindak pidana yang diaturdalam ketentuan Pasal ini disebut sebagai tindak pidanaproparte dolus proparte culpa.Pasal 745Orang yang secara berulang-ulang melakukan perbuatanpidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal743, tidak perlu dibuktikan bahwa pembuat tindakpidana melakukan tindak pidana ini untuk mengejarkeuntungan. Dikategorikan “menjadikan kebiasaan"karena perbuatan tersebut dilakukan secara berulangulangmeskipun jangka waktunya agak lama.Pasal 746Cukup jelas.332


Pasal 747Yang dimaksud dengan “hasil tindak pidana pencucian uang”adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:a. korupsi;b. penyuapan;c. narkotika;d. psikotropika;e. penyelundupan tenaga kerja;f. penyelundupan migran;g. di bidang perbankan;h. di bidang pasar modal;i. di bidang perasuransian;j. kepabeanan;k. cukai;l. perdagangan orang;m. perdagangan senjata gelap;n. terorisme;o. penculikan;p. pencurian;q. penggelapan;r. penipuan;s. pemalsuan uang;t. perjudian;u. prostitusi;v. di bidang perpajakan;w. di bidang kehutanan;x. di bidang lingkungan hidup;y. di bidang kelautan dan perikanan; atauz. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidanatersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukumIndonesia.Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akandigunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidaklangsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atauteroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidanaterorisme.Pasal 748Cukup jelas.Pasal 749Cukup jelas.Pasal 750Cukup jelas.333


Pasal 751Yang dimaksud dengan “personil pengendali korporasi”adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atauwewenang sebagai penentu kebijakan korporasi ataumemiliki kewenangan untuk melakukan kebijakankorporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dariatasannya.Pasal 752Cukup jelas.Pasal 753Tindak pidana dalam ketentuan ini lazim disebut dengandelik pers. Pada dasarnya dalam delik pers pembuattindak pidana adalah orang yang membuat tulisan, akantetapi apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud padahuruf a dan huruf b dipenuhi, maka penerbit yang harusmempertanggungjawabkan tindak pidana tersebut.Pasal 754Ketentuan ini ditujukan kepada pencetak.Pasal 755Cukup jelas.Pasal 756Cukup jelas.Pasal 757Cukup jelas.Pasal 758Cukup jelas.Pasal 759Cukup jelas.Pasal 760Cukup jelas.Pasal 761Cukup jelas.Pasal 762Cukup jelas.Pasal 763Cukup jelas.334


Pasal 764Cukup jelas.Pasal 765Cukup jelas.Pasal 766Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …TAHUN …335

More magazines by this user
Similar magazines