MEDIAUNUD - Universitas Udayana

6UNUD BICARAPROF. MUNINJAYA :“BELUM ADA BEST PRACTICESPE NGENTASAN KEMISKINAN DI BALI”Isukemiskinan tidak pernah hilang dari pesatnya pembangunan di berbagaisektor. Bahkan di Bali sendiri yang terkenal sebagai daerahtujuan wisata utama di Indonesia bahkan di dunia belum lepas dari masalah kemiskinan.Suatu fenomena ironis yang patut ditemukan solusi nya sebagai upayamewujudkan kesejahterahaan masyarakat. Bagaimana permasalahan kemiskinandi Bali dan apa solusi mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut? Simakwawancara Media Unud bersama Guru Besar Fak. Kedokteran Unud yang jugaDirektur PMPK FK UNUD dan Ketua Grup Riset Kelompok Kajian Kemiskinandan Kesehatan (4K) Unud, Prof. dr. A. A. Gde Muninjaya, MPH. Berikut hasilwawancaranya :Bagaimana Prof. melihat kemiskinan di Bali?Pemerintah termasuk pemerintah daerah di Bali masih tetap melihat kemiskinansebatas angka-angka statistik padahal kemiskinan di berbagai wilayah di Baliberbeda karakternya. Pemerintah daerah setiap tahun sudah mengalokasikansejumlah dana untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi sistem pemantauanyang efektif masih lemah sehingga belum dike tahui sejauh mana program pengentasankemiksinan di Bali sudah mampu langsung menyentuh akar masalahkemiskinan di masyarakat.Perbedaan karakter kemiskinan di Bali belum pernah dikaji sebagai dasar pembuatankebijakan operasional Pemda dalam pengentasan kemiskinan. Pendekkata, inovasi Bali dalam pengentasan kemiskinan di wilayahnya masih belumnampak. Belum ada best practices dalam pengentasan kemiskinan di Bali.Manajemen penanggulan kemiskinan yang masih lemah adalah salah satudeterminan belum nampaknya suksestori program pemerintah menurunkankemiskinan di darah ini. Pemerintah daerah cen derung mengatakan angka kemiskinanrelatif sudah menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi tidakdisadari kesenjangan masyarakat miskin dengan yang tidak miskin semakinmelebar akibat kebijakan publik yang tidak berpihak.Apa faktor utama penyebabnya?Faktor penyebab kemiskinan cukup kompleks, tidak bisa diurai menjadi faktorutama dan faktor relatif. Akar masalahnya terletak pada ketidak mampuan sekelompokmasyarakat mengantisipasi persaing an hidup. Kondisi ini muncul akibatkebijakan publik pemerintah yang tidak berpihak kepada mereka. Kelompok masyarakatmiskin dibiarkan kalah bersaing mengakses pendidikan dan kesehatanbermutu sehingga mereka tidak bisa merebut peluang untuk mengangkat statusekonomi keluarga. Kebijakan publik yang membiarkan kelompok pendudukmiskin semakin tidak mampu menghadapi persaingan bebas justru mendorongkesenjangan di masyarakat semakin lebar yang berujung pada masalah kemiskinanyang semakin sulit diatasi.Apa peran Unud untuk turut mengentaskan kemiskinan di Bali?Seharusnya Unud marasa ditantang untuk menga tasi realitas sosial ini. LPMdan Lemlit harus menciptakan peluang bagi staf Unud mengembangkan program-programspesifik pengentasan kemiskinan, terutama di desa dampinganUnud. Berbagai penelitian dan pengabdian masyarakat harus dirancang dan diimplementasikansecara sinergis sampai terwujud program inovasi pengentasankemiskinan. Selama lima tahun, program pengentasan kemiskinan digarap bersamapemerintah daerah setempat, termasuk menyediakan dananya, sehinggapeningkatan kesejahte raan masyarakat di desa dampingan Unud (pendidikan,kesehatan dan pendapatan) bisa diukur sebagai bukti keberhasilan programdampingan Unud untuk mengentaskan kemiskinan. Mengembangkan peranUnud seperti itu memerlukan inovasi yang digerakkan oleh prime mover merekayang duduk di berbagai pimpinan lembaga pendidikan tinggi ini.Solusi untuk mengatasi kemiskinan secara sinergis di Bali?Lakukan identikasi karakter kemiskinan di setiap daerah, jadikan hasil identifikasiini untuk menyusun inovasi program pengentasan kemiskinan. Kurangiarogansi sektoral, kembangkan kerjasama pemda dengan Perguruan Tinggidengan fokus pengentasan kemiskinan; kembangkan kebijakan publik yang sehat(healthy public policy) yang berpihak kepada penduduk miskin; Ubah mindset pemuda-pemuda usia produktif keluarga miskin dengan mengembangkanpendidikan dan pelatihan prakltis yang dirancang khusus untuk kelompok ini.Kontaminasi politik diminimalkan pada saat pembahasan anggaran programpengentasan kemiskinan di DPRD.Saran dan rekomendasi?Unud sebaiknya membentuk tim adhoc yang tugasnya melakukan kajian kritis(evaluasi) terhadap kebijakan pemda dan kegiatan program pe ngentasan kemiskinandi Bali dalam lima tahun terakhir Tim ini dibentuk oleh Rektor yangdiambil dari grup-grup riset yang mengusung tema kemiskinan. Alokasikan danaLemlit dan LPM untuk menunjang kegiatan tim. Tugas pokok tim adalah melakukankajian kritis untuk menjawab pertanyaan: ”sejauhmana efisiensi penggunaansumber daya (terutama dana) pengentasan kemiskinan di Bali; sejauhmanaefektfitas berbagai kegiatan program sudah mampu mengentaskan kemiskinanbaik di perkotaan, di pedesaan, di daerah terpencil dan kering, maupun di daerahpantai; sejauhmana koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi berbagaikegiatan program sektoral pengentasan kemiskinan sudah diimplementasikan.Awali kajian pada keijakan nasional pengentasan kemiskinan yang dioperasionalkandi Bali oleh berbagai instansi pemerintah.MU