Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

ATASRANCANGAN UNDANG.UNDANGTENIANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)TAHUN ANGGARAN 2OO8BESERTA NOTA KEUANGANNYAJAKARTA, 21 AGUSTUS 2OO7

TRAKSI PARTAI DIMOKruI TI\IDONESIA PET{,IUANGANDBWAN PARWAKITAN RAKYAT REPUBLII( INDONNSI,ASekretariat : MPR/DPR'RI, Nusantara l, LantaiVll, Ruang 0709, Jl. Jend. Galot Subroto, Jakarta 10270a (021) 5756187,5750189,S7S 6363, StS 6254,Fax. 57561S8,5756255PEMANDANGAN UMUMFRAKST PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIATERHADAPRANCANGAN UN DANG-UNDANGTENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2OOBBESERTA NOTA KEUANGANNYADlsampaikan Oleh : Ir. Hasto Kristiyanto, MM, Nomor Anggota : A-375Assalamualaikum Wr. Wb.Salam Sejahtera Bagi Kita SemuaOm Swasti Astu,Merdeka lilYang terhormat saudara Ketua dan para wakil Ketua DpR RI,Yang terhormat saudara anggota DpR RI,Yang terhormat saudara Anggota panitia Anggaran DpR RI,Yang kami hormati Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah.Hadirin dan para wartawan yang kami muliakan,'Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dankaruniaNya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan tugas konstitusi untukmembahas MPBN tahun 2008 sebagai bentuk pelaksanaan fungsi anggaran DpR RI.Pembahasan Ini ditengah momentum peringatan hari kemerdekaan negara RepublikIndonesia yang ke 62. Suatu momentum politik untuk mewujudkan Indonesia yangmerdeka dalam suatu philosophy gronslag, di atas mana negeri Indonesia didirikandengan paham kebangsaan, internaslonalisme atau kemanusiaan, persatuanIndonesia, musyawarah mufakat dan ketuhanan yang berkebudayaan.

Inilah momentum politik untuk melakukan koreksi atas penyelewengan cita-citaProklamasi. Inilah momentum politik untuk mewujudkan kemerdekaan yang sebenarbenarnyabagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat marhaen yang masihsering diperlakukan tidak adil, dibodohkan oleh sistem yang berpihak kepadapemegang modal serta dimiskinkan oleh ketidakacJilan penggunaan dan distribusisumber daya ekonomi bangsa.IiII{IiI{;IISidang yang terhormat,, Pembahasan politik anggaran menuntut kesadaran untuk mengubah nasib rakyat.Muara dari politik anggaran sangatlah sederhana: bagaimana menjadikan APBNsebagai kebijakan strategis untuk membuat rakyat bekerja !t!. Namun halyang nampaknya sederhana ini, begitu sulit diwujudkan realisasinya selama 3 tahunterakhlr. Karena itulah Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI menetapkan bahwa kriteriautama kinerJa slstem perekonomian Indonesia diukur dari kemampuannyamengurangl pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan menjadikan sektorekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti pertanian, kelautan dansektor prlmer lalnnya sebagai kekuatan utama perekonomian Indonesia. Sedangkanterhadap bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mutlakidikuasainegara.IPimplnan dan anggota Dewan yang kami lrormati,Hadirin yang kami muliakan,Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI di dalam politik anggarannya menyatakan bahw{penyefengaraan kekuasaanegara harus didorong untuk mewujud Xan16*_kesejahteraan rakyat. Datam bentuk negara kesejahteraan yang ber-roh- lm*kan kerakyatan ini, maka fungsi mendasar negara tidak boleh |furXdikomersialkan; Kebijakan politik anggaran harus ditandai oleh belanjaI bf.fpubfik yaTg lebih besar dari belanja aparatur; dan bekerjanya sistem/ ggrip,$tjaminan sisial untuk melindungi masyarakat hingga yang paling marginal.lSelain itu' kebijakan subsidi tetap cliberikan dengan ciri-ciri yang edukatif,ipemberdayaan, dan menjamin tepat sasaran sehingga memperkuatlfondamen rakyat untuk turnbuh dan berkembang, Agenda tersebut narusiberorientasi pada penguatan kedaulatan bangsa, yang sekurang-kurangnyaJmencakup kedaulatan pangan, energi, keuangan dan kedaulatan peftahanan Oanfkeamanan.'j

Sidang yang terhormat,Atas dasar pertimbangan di atas, dengan seksama kami mencermati pidatoKenegaraan Presiden RI serta keterangan pemerintah atas RAPBN 2008 beserta notakeuangannya. Berikut ini adalah garis besar sikap Fraksi pDI perjuangan DpR-RI :Pefiama, terhadap politik anggaranFraksi PDI Perjuangan DPR RL menyesalkan bahwa pelaksanaanhingga tahun ke tiga Pemerintahan Presiden Susilo BambangJusuf Kalla hanya mengakibatkan pqgn.glgle!_lglgnia negarakualitas peftumbuhan ekonomi rendah dan membesarnya defisitmengancam stabilitas fiskal. Kenaikan akumulasi belanja negara lebihtrilyun rupiah sejak tahun 2004 hinggakhir tahun 2007 gagalpolitik anggururlyudhoyono dan wapres !tyang ofensif, nurrn janggaran yang Ikurang Rp 325mengatasi persoalanpokok rakyat. Karena itulah Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI memintagar seluruh$.4tiIiP. rr' "',"..ri-oi,keberpihakan kepada -€kyel-*ecil.Politik Ekonomi ini nampak semakin kuatdiselewengkan. Penunjukkan Exxon Mobil, kasus Lumpur Lapindo dan Usulanp.tub.hatrilyun melalui Badan Layanan Umumkuatnya lobby, korporasi mengatahkan prinsipitulah kami menolak penjaminanlahan untuk jalan tol sebesar Rp 2untuk dipindahkan ke ApBN adalah buktidemokrasi ekonomi. Atas dasar halnegara untuk pembangunan pembangkitlistrik 10.000 Mln . ren;iminan kepada korporasi, tanah untuk korporasi,sumber daya alam untuk korporasi dan Perpu No 1 tahun 2AOl adalahbukti kuatnya pengabdian Pemerintahan SBY-Kalla pada pemilik modat dankorporasi..Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI berpendapat bahwa penjaminan negaraseharusnya hanya diberikan untuk sektor yang menyangkut hajat hidup orangbanyak, seperti pertanian, sehingga petani lebih bergairah berproduksi.KeseJahteraan petani adalah rahasia kemakmuran negeri. Karena itulah terhadap halhalyang menyangkut ketidakpastian iklim dan permainan pasar yang semakin liberaldi sektor pertanian, menuntut penjaminan negara melalui politik anggaran. Inilahmakna penggunaan keuanganegara untuk rakyat, sehingga setiap penjaminannegara harus mendapat persetujuan DPR sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945Pasal 11 ayat 2.I br-rl\r*tr*1 {en'Lrkrf #,L;"{JPfr -j ,f:tury,.}JFs"svT;/A($"r

,Kedua, terhadap asumsi makro ekonomi1' Terhadap target pertumbuhan ekonomi sebesarr 6,80/o, Fraksi pDI perjua,DPR-RI mendesak agar pemerintah belajar dari kegagalan pencapaian target'pertumbuhanekonomi pada tahun-tahun sebelumnya. Dari target pertumbuhansebesar 6,20/o pada APBN 2006 dan kemudian dikoreksi menjadi 5,Bo/o padafiht?wuAPBNP tahun 2006, hanya tercapai 5,48o/o.Target ini jauh lebih rendah dari targetR.rrata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,60/o per tahun sebagaimana menjacli Brsjanji kampanye PresidenO r-/'ftfbr"lnflasi sekaligus menurunkan suku bunga SBI. \__-J

4. Harga rata-rata minyak mentah Indonesia (lCP) direncanakan sebesar ,t q &EfWf60 ter barel. Sementara itu perkembangan harga minyak mentah dunia masih i p,+fugftidak menentu dan cenderung naik. Terakhir harga tersebut telah mencapai dif .&Kfiklsaran Us $ 7s per barel' oleh karena itu, asumsi harga minyak mentah tersebu{ Siltn*X,kurang realistis dan perlu ditinjau kembali._*-JBerdasarkan uraian yang telah. kami sampaikan tersebut di atas, Fraksi pDi:lPerjuangan DPR'RI berpendapat bahwa asumsi dasar ekonomi makro yangIiditetapkan Pemerintah sangat tidak realistis. Fraksi pDr ne6uangan fmengusulkan agar kenaikan indeks daya beli masyarakat dan stabilitas Iharga kebutuhan pokok rakyat menjadi bagian penting kebijakan ApBN i2oo8', _ _Jbrg,PtWpw,wr5v{lffi*rjKetiga, terhadap target pendapatanegara1. PerpajakanPenerlmaan perpajakan yang berasal dari rakyat, mengandung tanggung 1r*uolpolitik untuk menjadikan pajak sebagai instrumen mengatasi ketidakaditan sosialfdan memperbesar tanggungjawab negara di dalam mensejahterakan rakyat. l Penyalahgunaan pajak baik dari Iaspek penerimaan maupun penggunaan adalah jkeJahatan ekonoml. Bila dlbandlngkan dengan penerlmaan perpaJakan Ualam iMPBN-P Tahun 2007 sebesar Rp 489 trilyun maka dalam Tahun 2008 terdapatkenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp 94 triliun. Fraksi pDrPerjuangan DPR-Rr mendesak pentingnya upaya mengamankan penerimaaniperpaJakan dengan memerangi kejahatan korporasi dengan moclus menghindariIpajak. Bentuk kejahatan korporasi seperti transfer of pricing, underinvoicing dan {modus lalnnya harus dlmlnlmalkan untuk mengamankan penerimaan negara dari i,Jpajak,2. Penerimaan Negara Bukan pajak (pNBp).Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam RAPBN 2008 direncanakan sebesari^ .Rp 175,6 triliun atau 23 persen dari Pendapatan Negara dan Hibah sebesar181 A !-tlt. .- hr rnn -^- - , - - r76L,4 triliun. PNBP mengalami penurunan sebesar Rp t6,Z triliun bila i, dibandingkan dengan perkiraan dalam RAPBN-P 2007 sebesar Rp 191,9 triliun..fur,"eJ gt"fi'r- {",{}:t'1\h*wwoo \ffifPenurunan PNBP ini menunjukkan kurang seriusnya pemerintah di dalam Wg'&{t *Sr€Ait,t^.at$fr'sKwry

mengatasi kebocoran penerimaan anggaran dari Sumber Daya Alam, khususnyamark up cost recovery dan lemahnya pengawasan pNBp, Atas temuan BpK |r,{*,x1r" 'terhadapenyimpangan cost recovery, Fraksi pDI perjuangan DPR-RI mendesak &ne"irupemerintah untuk melakukan tindakan hukum dan melakukan renegosiasi atas .!.fi$lrikontrak-kontrak migas yang terindikasi terjadinya kejahatan korporasi. Fraksi pDIi frfihj y.j'PerJuangan 'DPR-RI juga mempertanyakan penurunan penerimaan bagian r!Pemerintah atas laba BUMN yang menurun bila clibandingkan dengan tahunsebelumnya sebesar Rp 21,55 triliun. Sedangkan berkaitan dengan pNBptdari sektor pendidikan, Fraksi pDI perjuangan D'R-RI ,"nnrrulkanagar PNBP dari sektor pendidikan dapat dihapuskan kerana iu imerupakan bagian sumbangan masyarakat yang tidak bisa diklaim isebagal pendapatan negara. *jKeempat, terhadap belanja negarakeal {.Ar1' Pemerintah harus secara konsisten melaksanakan anggaran berbasis kinerja.r, fryi,tiLangkah ini harus didukung reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan j ili' ^publik, memangkas rantai birokrasi yang tidak memberikan nilai tambah dan if./W:mempergunakan hasil penghematan belanja negara dan peningkatan efektivitas i t0 $),''belanJa untuk meningkatkan kesejahteraan birokrasi.&s&r,,_r,z' Fraksl PDI Perjuangan DPR-RI berpendapat bahwa alokasi Belanja Negara rahuhl2008 sebesar Rp 836,41 triliun atau meningkat sebesar Rp 90,00 triliun \&uV^"",dibandingkan dengan RAPBN-P 2007 masih menghadapi problem struktural i R+i;,1',-rberupa koordinasi, ketidaktepatan program dan penyerapan anggaran yang relatif i*r*'nrendah (Perkiraan APBN 2A07 daya serap anggaran sebesar g0%). Ditinjau dari |$08,,'kebijakan alokasi anggaran masih mencerminkan kuatnya duplikasi anggaran I *t q. ^,,antar kementrian/lembaga.',-J3' Terhadap kebijakan Pemerintah untuk memangkas angaran pertahanan, nrakJlPDI Perjuangan DPR-RI menolak rencana pemangkasan anggaran pertahanan Itersebut. Hal ini mengingat pentingnya tugas TNI di dalam menjaga kedaulatanwilayah NKRI. Studi yang dilakukan oleh Fraksi PDI perjuangan DpR-RI'menunjukkanbahwa alokasi anggaran pertahanan Indonesia dibandingkannegara-negara tetangga di Asean masih jauh dibawah Malaysia. Masih kuatIngatan kita bagaimana harga diri sebagai bangsa terinjak-injak oteh pamerkekuatan bersenjata Malaysia dan Singapore di wilayah perbatasan Indonesia.r- ,,--lw**,fr*rx,&'ffiryrhe*'r4.nr-.6,.--",

*-.,. Fraksid*r#**.PDI Perjuangan DPR-RI menyayangkan ketidakkonsistena n pemerintaniA*,G,yang masih membuka ruang terhadap penundaan penerapan kebijakanfnif n,nonholdhamless. Penundaan ini selain bertentangan dengan UU No 33 tahun 2A04i roV ttentang Pemerintahan Daerah juga bertentangan dengan prinsip efisiensi{**,berkeadilan dan keseimbangan kemajuan sebagai bagian dari prinsip demokrasiIekonomi. ), Fraksl PDI' Perjuangan DPR:.RI mendesak untuk dilakukan penghematuf,lUpr_pengeluaran belanja pemerintah pusat yang tidak memberikan dampak di dalamf n+r-rp,,peningkatan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan Lu'IkerJa bagl rakyat. Saatnya pembangunan gedung pemerintah, biaya perjalananll}r,'mdinas, biaya seremonial dan bentuk pemborosan anggaran lainnya dapat ditekan.ISeluruh aiokasi belanja harus dikaitkan dengan pencapaian kinerja. -rfFraksl PDI Perjuangan DPR-RI menghargai atas upaya untuk meningkatfan galil h**f;p.r.-pokok pegawai negeri sebesar 20o/o. Kenaikan ini harus cliikuti peningkatan kinerjai $f,^;pegawal negari dan harus berjalan simultan dengan program reformasi birokrasi.lWrypt^"*Namun, kenaikan gaji pegawai ini dikhawatirkan tidak berkelanjutan karenal,9Al'n,7r rnErendahnya multiplier belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.o" 't*.,,t fTerhadap amanat konstitusi"-_1untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesE-t200/o, Frak$i PDI Perjuangan DPR-RI mencatatidak adanya political will dari \,pemerlntah, Bahkan rekomendasi DPR RI dan keputusan Mahkamah Konstitusil^terkalt dengan anggaran pendidikan 20o/o hanya dianggap sebagai potitik angin jYYlatu. Buktinya usulan alokasi anggaran tahun 200B justru turun menjadi I0.60/o i'/?*;Wlflndibandingkan alokasi pada APBN 2007 sebesar 1t.B%. pelanggaran konstitusi inif fi+frdlbiarkan berlalu, ditengah tuntutan peningkatan kesejahteraan guru. Akanka{ Sfi{s l rpelanggaran konstitusi ini dibiarkan? Fraksi pDI Perjuangan DPR-RI setelah\ &Ptlmemperhatikan aspirasi rakyat, aspirasi para guru melalui PGRI dan ketidakdilan\^ mendapatkan pelayanan pendidikan, maka Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI \menyatakan MENOLAK rendahnyalokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN I2008.

ar:pFraksi PDI Perjuangan DPR-RI menolaklaim pemerintah atas keberhasilafrl -- - fu.mengurangi angka pengangguran]dari L0.4o/o pada Februari 2006 nrenjadiVWh-9.Bo/oI Vt *U*pada Februari 2007 dan pengurangan angka kemiskinan dari 39.3 juta menjadi tar't"-1 ,37.2 juta pada tahun 2007. Politisasi atas angka-angka statistik demi pencitraanl*'^,Y*^harus diakhiri!!!*-_j WgBerkaitan dengan Amanat UUD 1945 Pasal 34 ayat 4 "Negara bertanggung 1awa6\ f8tl6aatas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang I t"^fayak", Fraksi PDI Perjuangan..DPR-Rl mendesak pemerintan ugur, ;;r;ffidiskriminasi pelayanan kesehatanmenladakan sistem kelas. Semua rakyat mendapatkankesehatan yang samalll\ffiVdi rumah sakit umum daerah denganl\. Ifasilitas pelayanan "*{1" ''lNH- * ttrKelima, defisit anggaranDalam RAPBN tahun 2008 defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp 75,03 trilifi'latau 1,7 persen dari PDB. Dalam teori fiskal, kenaikan defisit hanya dibenarkan jseJauh memberikan dampak signifikan di dalam penyerapan tenaga kerja. Fraksi pDIIPerjuangan DPR-RI MENOT-AK kenaikan defisit berlebihan yang mengancam stabititasIfiskal. Lebih-lebih, kenaikan defisitersebut sebagai akibat kenaikan belanja negarailapangan kerja. Kenaikandefisit juga menuntut kerja keras Pemerintah untuk mencari pembiayaan defisityang belum dijamin efektivitasnya di dalam menciptakansebesar Rp. 75 trilyun rupiah. Semakin tinggi defisit anggaran semakin besar utangnegara. Ini adalah beban bagi generasi akan datang. Kenaikan:yangdefisitanggaran ini menjadi bukti keberhasilan Penrerintahan SBY-Kallamenambah Surat Utang Negara (SUN) dari Rp. 35.8 trilyun pada tahun2006 menjadi SUN (netto) sebesar Rp. 91.6 trilyun pada tahun 2008. Inilahbentuk pengabdian pemerintahan SBY-Kalla pada kaum modal dengantingkat pengembalian bunga yang semakin besar. Melihat ancamanketidakstabilan fiskal, dan tradisi berutang tiada henti serta kontribusi pertumbuhanekonomi yang masih ditandai oleh menguatnya konsumsi, maka sekali lagi Fraksi pDIPerJuangan DPR-RI MENOLAK kenaikan defislt anggaran. Rakyat harus palrambahwa defisit a*inya utang dan penjualan aset negara metalui privatisasi.Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI tidak setuju penambahan hutang baru.Fraksl PDI PerJuangan DPR-RI mengingatkan Pemerintah bahwa pembiayaan yangIberasal dari prlvatisasi belum bisa dilakukan mengingat kesepakatan politik yangdijanjikan Presiden SBY hingga saat ini belum dilakukan. Harus dicatat, bahwaB,y.rfijrryfuvyt"V"tw^ )'-(tl)uwt"s{) /lnS [il

l" divestasi saham PGN pada tahun 2006 yang terlepas dari campur tangan IMF danprivatisasi BNI memperlihatkan kuatnya kepentingan bisnis disekitar kekuasaan,Bahkan tidak tercapainya target privatisasi PGN pada ApBNp 2006 yang lalu, yangdiindikasikan merugikan keuanganegara sebesar Rp. 1 trilyun, masih sepi dariUndak lanJut. Hukum hanya berdaya menindak jajaran kepala daerah dan DpRD sertamantan pejabat, namun tidak berdaya terhaclap kejahatan kerah putih yangdilakukan oleh para pemegang kapital. Inilah fakta lain dari pemberantasan korupsi/yang vana lohrnrrtebang pilih. nilih - iPimpinan, Anggota Dewan dan wakil pemerintah yang kami hormati,Demikian pendapat Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI. Telah tiga tahun rakyatmenunggu perubahan untuk sekedar mendapatkan pekerjaan. Rakyat telahmenunjukkan kesabaran terbaik ditengahasrat pengabdian kepada pemegangmodal yang semakln memperkuat watakekuasaan yang kapitalistik. Kini terletakbnggung jawab seluruh wakil rakyat untuk memperbesar tanggungjawabkerakyatannya melalui politik anggaran yang berpihakepada rakyat.Inllah momentum politlk yang diberlkan t