Perkembangan Rumusan Tindak Pidana Yang Terkait Dengan ...

elsam.or.id
  • No tags were found...

Perkembangan Rumusan Tindak Pidana Yang Terkait Dengan ...

PERKEMBANGAN RUMUSAN TINDAKPIDANA YANG TERKAIT DENGAN KARYAJURNALISTIK DALAM RUU KUHPOlehDr. Mudzakkir, S.H., M.HDosen Hukum PidanaFakultas Hukum Universitas Islam IndonesiaMakalah disampaikan pada seminar "Perkembangan Rumusan Tindak Pidana yang Terkaitdengan Karya Jurnalistik" yang diselenggarakan oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHPbekerjasama dengan Komnas HAM di Hotel Santika•Jakarta, 4 Juli 2007.


POKOK BAHASAN• Perbedan rumusan tindak pidana yangterkait dengan karya jurnalistik darisetiap versi RUU KUHP• Implikasi dari hukuman pencabutanprofesi dalam RUU KUHP• Kemungkinan ada klausul terhadapperlindungan karya jurnalistik


RUMUSAN TINDAK PIDANA YANGTERKAIT DENGAN PERS DALAM KUHPDAN RUU KUHP• Tindak pidana dalam KUHP ditujukan kepada semuasubjek hukum, kecuali disebutkan secara khusus• Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tindakpidana pers (delik pers) dalam KUHP dan RUU KUHP• Psl 61 dan 62 KUHP memuat ketentuan penuntutanterhadap penerbit dan pencetak. Psl 483 dan 484 KUHPmemuat ancaman pidana kepada penerbit dan pencetak.• Dalam RUU KUHP tidak mengatur tentang asaspenuntutan kepada penerbit dan pencetak (seperti Psl 61dan 62), tetapi memuat tindak pidana oleh penerbit danpencetak dalam Psl 737 dan 738 RUU KUHP.


PIDANA PENCABUTAN UNTUKMELAKUKAN PEKERJAAN PROFESI DIBIDANG PERS DAN IMPLIKASINYA• Pidana pencabutan untuk melakukan pekerjaan profesitidak diatur secara eksplisit dalam KUHP.• Pasal 10 huruf b nomor 1 KUHP memuat “pidanapencabutan hak-hak tertentu” sebagai pidana tambahan.• RUU KUHP mengatur lebih rinci tentang pidana tambahandan lebih banyak jenisnya dibandingkan dengan ketentuanyang ada dalam KUHP, sebagaimana dimuat dalam Pasal67 Ayat (1).


PIDANA TAMBAHAN DALAMRUU KUHP Pasal 67 Ayat (1)Pidana tambahan terdiri atas :a. pencabutan hak tertentu;b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;c. pengumuman putusan hakim;d. pembayaran ganti kerugian; dane. pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajibanmenurut hukum yang hidup dalam masyarakat


Paragraf 12: Pidana TambahanPasal 91 ayat (1)Hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a terpidana yang dapatdicabut adalah :a. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;b. hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia;c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku;d. hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan;e. hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atasorang yang bukan anaknya sendiri;f. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampu atasanaknya sendiri; dan/ataug. hak menjalankan profesi tertentu.


PENJATUHAN PIDANATAMBAHAN Pasal 94 ayat (1)Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan, maka wajibditentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:a. dalam hal dijatuhkan pidana mati atau pidana seumurhidup, pencabutan hak untuk selamanya;b. dalam hal dijatuhkan pidana penjara, pidana tutupan, ataupidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan hakpaling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahunlebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan;c. dalam hal pidana denda, pencabutan hak paling singkat 2(dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.


PENJATUHAN PIDANA TAMBAHANPENCABUTAN HAK UNTUK MENJALANIPROFESI• RUU KUHP telah memasukkan ketentuan pencabutan hakuntuk menjalankan profesi tertentu yang semula diaturdalam berbagai peraturan perundang-undangan.• Pidana tambahan berupa pencabutan hak untukmenjalankan profesi diancamkan dalam berbagai pasaldalam Buku II tentang Tindak Pidana.• Pencantuman ancaman sanksi pidana tambahan tersebutsebagai syarat agar sanksi pidana tambahan berupapencabutan hak untuk menjalani pekerjaan profesi tertentudapat dijatuhkan.


WEWENANG MENCABUT HAKUNTUK MENJALANI PROFESI• Siapa yang berwenang untuk mencabut hak seseoranguntuk menjalani profesi tertentu? Apakah hakim,pemerintah, atau organisasi profesi?• Ada dua alasan pencabutan untuk menjalani profesitertentu, yaitu• sebagai sanksi pidana karena menyalahgunakan profesiuntuk melakukan tindak pidana dilakukan olehhakim• sebagai sanksi administratif karena melanggar atau tidaklagi memenuhi syarat administratif yang diatur dalamhukum administrasi dilakukan oleh organisasi profesi atauhakim


MENJALANKAN PROFESI YANGMEMPEROLEH KEKEBALAN HUKUM• sesuai dengan etika profesi yang dimuat dalamKode Etik Profesi yang ditetapkan oleh organisasiprofesi;• perbuatan yang dilakukan sesuai dengan ilmupengetahuan tertentu sebagai dasar untukmenjalankan profesinya yang dirumuskan dalamnorma standar profesi yang ditetapkan olehorganisasi profesi;• sesuai dengan hukum atau tidak bertentangandengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.


HUBUNGAN ANTARA PELANGGARANPROFESI DAN HUKUM• Melanggar Kode Etik Profesi• Melanggar Standar Profesi• Melanggar Kode Etik Profesi dan StandarProfesi• Melanggar Kode Etik Profesi dan/atau StandarProfesi + melanggar hukum• Melanggar hukum + Melanggar Kode EtikProfesi dan/atau Standar Profesi


SANKSI BAGI ORANG YANGMENJALANKAN PROFESI1. Murni Pelanggaran Hukum (berdiri sendiri):A. Sengaja melanggar hukum pidana dalammenjalankan profesinya (menyalahgunakanprofesi).B. Sengaja melanggar hukum administrasi atauhukum perdata dalam menjalankan praktekprofesinya.Pelanggaran hukum pidana tersebut sesungguhnyajuga melanggar kode etik profesi dan standar profesi.Yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidanadan sanksi administrasi atau perdata adalah hakim.


2. Melanggar hukum yang dihubungkandengan pelanggaran kode etik profesidan/atau standar profesi:A. Melanggar kode etik profesi dan/atau standar profesidan pelanggaran tersebut sebagai perbuatanmelawan hukum dalam hukum pidana (mal praktek)B. Melanggar kode etik profesi dan/atau standar profesidan pelanggaran tersebut sebagai perbuatanmelawan hukum dalam hukum admistrasi atauhukum perdata.


3. Pelanggaran hukum tersebut terjadibergantung kepada ada tidaknya pelanggarankode etik profesi dan/atau standar profesi.Yang berwenang untuk menjatuhkan sanksipidana dan sanksi administrasi atau perdataadalah hakim.A. Melanggar standar profesiMenajalankan profesi yang tidak sesuai denganstandar profesi, diselesaikan melalui internalorganisasi profesi yang bersangkutan.B. Melanggar kode etik profesiMenjalankan profesi yang melanggar kode etikprofesi, diselesaikan melalui internal organisasiprofesi yang bersangkutan.


PERBUATAN MELAWAN HUKUMDALAM MENJALANKAN PROFESI• Penyalahgunaan Profesi (melawan hukum murni):– Menyalahgunakan pelaksaan tugas profesionalnya untukkepentingan lain yang bertentangan dengan hukum (adminisrasi,hukum perdata atau hukum pidana)• Terjadi Malpratek (melawan hukum profesi):– Terjadi malpraktek (dalam arti luas), sering dihubungkandengan Kode Etik– Perbuatan malpraktek tersebut termasuk Melawan Hukum.• Hukum administrasi• Hukum perdata• Hukum pidana


PROBLEM PENETAPAN SIFATMELAWAN HUKUM• Siapa yang berkompeten menetapkan bahwa suatu perbuatandokter dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya yangdikategorikan melawan hukum?• Apa yang menjadi ukuran yang dapat memberi jaminankepastian baik bagi dokter, pasien dan aparat penegak hukumagar memiliki tafsir yang sama?• Jika atas dasar pelanggaran profesi yang ditetapkan oleh internalprofesi yang bersangkutan, apakah dapat bertindak secaraobjektif?• Jika pelanggaran profesi tersebut ditetapkan oleh pihak luarprofesi, apakah dapat dilakukan secara objektif mengingatpenguasaan materinya sangat terbatas?


Pengaruh NEGATIF Penjatuhan SanksiPencabuatan Hak Menjalani Profesi:1. Dampak psikologis kepada anggota profesi dalam menjalanipekerjaan profesi2. Sikap ragu-ragu, hawatir dan perasaan takut dalam menjalaniprofesi dan bayang-bayang ancaman sanksi dan kehilanganpekerjaan.3. Kualitas hasil pekerjaan profesi akan menurun karenakalangan profesi tidak dapat menjalankan tugasnya secaramaksimal hawatir berbuat kesalahan.4. Ancaman sanksi dan penjatuhan sanksi pencabutan hak untukmenjalani profesi tertentu akan mengganggu dalam menjalaniprofesi yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang.5. Melahirkan sikap secara kolektif untuk membela anggotaprofesi yang dijatuhi sanksi karena merasa senasib.


KLAUSUL PERLINDUNGAN PROFESI DIBIDANG PERS DALAM RUU KUHP• Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Persmengatur tentang perlindungan hukum bagi wartawan,sebagaimana dimuat dalam Pasal 8 yang menyatakan:“Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatperlindungan hukum”.• Ketentuan Pasal 8 tersebut tidak secara eksplisitmemberi jaminan perlindungan hukum terhadapwartawan dalam arti kekebalan dari tuntutan hukum atautuntutan pidana karena menjalankan pekerjaanprofesinya sebagaimana yang dimaksud sebelumnya


• Penjelasan Pasal 8:Yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" adalah jaminanperlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawandalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku.• Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers hurufc yang menyatakanbahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa,penyebar informasi, dari pembentuk opini harus dapatmelaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannyadengan sebaikbaiknya berdasarkan kemerdekaan pers yangprofesional sehingga harus mendapat jaminan danperlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan danpaksaan dari manapun;


MODEL PERLINDUNGAN HUKUMUNTUK PROFESI• Dimuat dalam undang-undang yang mengaturprofesi;• Dimuat dalam ketentuan umum hukum pidanasebagai asas hukum umum hukum pidanadalam Buku I KUHP; atau• Dimuat dalam ketentuan umum hukum pidanadalam Buku I KUHP dan dipertegas ataudiperkuat dalam undang-undang yangmengatur profesi.


DIMASUKKAN SEBAGAI ASAS UMUMHUKUM PIDANA BUKU I RUU KUHP• Sebagai bagian dari sifat melawanhukum materiil sebagaimana yang diaturdalam Pasal 11 RUU KUHP.• Sebagai salah satu orang yang tidakdapat dipidana• Sebagai salah satu dari alasanpembenar.


KELOMPOK ORANG YANGTIDAK DAPAT DIPIDANAPasal ...(1) Setiap orang yang menjalankan profesiyang diakui dan diatur oleh undang-undang,tidak dipidana.(2) Ketentuan ayat (1) tidak berlaku bagi setiaporang yang menjalankan profesinya yangtidak sesuai dengan standar profesi,melanggar kode etik profesi, dan tidaksesuai dengan undang-undang.


ALASAN PEMBENAR(BUKAN ALASAN PEMAAF, Ralat hlm 23)Pasal .....Tidak dipidana, setiap orang yangmenjalankan profesinya yang diakuidan diatur oleh undang-undang,dilakukan sesuai dengan standarprofesi, tidak melanggar kode etikprofesi dan sesuai dengan undangundang.


JAMINAN PERLINDUNGANPROFESI DI BIDANG PERS• DALAM BUKU I RUU KUHP SEBAGAIASAS UMUM PERTANGGUNG-JAWABAN PIDANA ORANG YANGMENALANI PROFESI• DIATUR LEBIH LANJUT DALAMUNDANG-UNDANG YANG MENGATURPROFESI YANG BERSANGKUTAN.


REVISI UNDANG-UNDANG NO.40 TAHUN 1999 TTG PERS1. memberi jaminan hukum terhadap kebebasan pers;2. mengatur bagaimana dalam menggunakan kebebasan pers agar tidakmelanggar hak orang lain yang dijamin oleh Konstitusi;3. Pertanggngjawaban pidana orang yang menjalani profesi di bidangpers4. larangan dan ancaman sanksi pidana kepada orang yang melakukanperbuatan yang mengganggu atau menghambat penggunaankebebasan pers;5. larangan dan ancaman sanksi pidana kepada orang yangmenggunakan kebebasan pers yang mengganggu hak orang lain; dan6. larangan dan ancaman sanksi pidana kepada orang yang melakukanpelanggaran hukum pidana dengan cara menggunakan pers ataumenyalahgunakan profesi di bidang pers.


PERLINDUNGANHUKUMWARTAWANKODEETIKWARTAWAN /PERSSTANDARPRO-FESI

More magazines by this user
Similar magazines