Penanganan dan Perlindungan 'Justice Collaborator' Dalam ... - Elsam

elsam.or.id

Penanganan dan Perlindungan 'Justice Collaborator' Dalam ... - Elsam

Latar Belakang• LPSK dirancang untuk memberikan perlindungankepada saksi dan korban dalam semua tahap prosesperadilan pidana.• Diharapkan dapat mencegah dan melindungi saksidan korban dari intimidasi dan kekerasan.• Berperan dalam membantu pengungkapan terjadinyasuatu tindak pidana.• Sehingga partisipasi masyarakat untuk mengungkaptindak pidana dapat terus meningkat.• Dapat membantu menciptakan iklim kondusif.• Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindunganhukum dan keamanan yang memadai ataslaporannya.


• UU No. 13 tahun 2011 tentang Perlindungan Saksi dan Korban initidak dapat dilaksanakan secara utuh.• Salah satunya Agus Condro. Pengadilan Tipikor, pada Kamis, 16Juni 2011 telah menjatuhkan hukuman 15 bulan penjara dan dendaRp 50 juta,• Ia dinilai sbg Pelapor kasus suap cek pelawat pemilihan DeputiGubernur BI. Hukumannya tidak jauh berbeda dengan terdakwaterdakwalainnya dalam kasus yang sama.• Putusan ini sangat kontradiktif dengan rekomendasi LPSK yangberpendapat sebagai whistle blower (pengungkap fakta) dalamkasus korupsi pemilihan Deputi Gubernur Senior BI MirandaSwaray Goeltom, Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkanposisi AC sebagai orang yang berkontribusi dan bekerjasamadengan aparat penegak hukum untuk menguak kasus korupsi.Sebagai orang pertama yang mengungkapkan kasus suap pemilihanDeputi Gubernur Senior Bank Indonesia, seharusnya Agus Condromendapatkan hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam UU No.13 tahun 2011 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.


Bagaimana Praktek Pasal 10• Kasus Ciamis• Kasus SD• Kasus Agus Chondro• Kasus Aan• Kasus di …


Kerangka hukum lanjutan• Selain rasa takut atas balas dendam, kurangnyakepercayaan pada kemampuan mereka yangbertanggung jawab untuk bertindak atas laporanyang disampaikan oleh WB, merupakan penghalangpaling penting dalam mendukung whistleblowing.• Oleh karena itu sangat penting untuk tidak hanyamelindungi individu agar bersedia menjadi WB,tetapi juga untuk memastikan tindak lanjut daninvestigasi pengungkapan secara independen danmemadai.• Hal ini tidak hanya diperlukan untuk melindungiindividu-individu terhadap perlakuan tidak adil:tetapi merupakan alat penting untuk memastikantempat kerja aman dan bertanggung jawab, untukmengurangi risiko terhadap reputasi dan keuanganserta untuk melindungi kepentingan umum.


Perangkat Hukum• PP 71 Tahun 2000 tentang Tata CaraPelaksanaan Peran Serta Masyarakat danPemberian Penghargaan dalam pencegahandan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi• Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 UU Ttg PSK• Bab VII UU No. 15 Tahun 2002 – UU No. 23Tahun 2003 Ttg TPPU• Pasal 31 UU No. 31 Tahun 1999 TtgPemberantasan TIPIKOR


Pengertian Whistleblower• PP 71 Th 2000, Pelapor adalah orangyang memberi suatu informasi kepadapenegak hukum atau Komisi mengenaiterjadinya suatu tindak pidana korupsi danbukan pelapor sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 angka 24 Undang-undangNomor 8 Tahun 1981 KUHAP.• Penjelasan Pasal 10 ayat 1 UU No. 13 Tahun20006• “Pelapor" adalah orang yang memberikaninformasi kepada penegak hukummengenai terjadinya suatu tindak pidana.


Lanjutan• UU No. 31 Th 1999. Ttg Pemberantasan Tipikor.Pelapor adalah orang yang memberi informasikepada penegak hukum mengenai terjadinyasuatu tindak pidana korupsi


Lanjutan• Whistleblower :• Seseorang yang mengungkapkanpelanggaran atau perbuatan salah yangterjadi dalam suatu organisasi kepada publikatau orang yg memiliki otoritas.• Seorang pekerja yg memiliki pengetahuanatau informasi dari dalam tentang aktifitasillegal yg terjadi didalam organisasinya danmelaporkannya ke Publik.


PP No. 71 Tahun 2000• Tata Cara Pelaksanaan Peran SertaMasyarakat dan Pemberian Penghargaandalam pencegahan dan pemberantasanTindak Pidana Korupsi• Peran perorangan, Ormas, LSM• Memiliki Hak melaporkan ke PenegakHukum atau Komisi• Tertulis, data, fotocopy KTP/identitas lain• Klarifikasi dengan gelar perkara


Hak dan tanggung-jawab Masyarakat danperlindungan• Memperoleh pelayan dan jawaban (30hari)• Berhak atas perlindungan hukum statushukum dan rasa aman• Perlindungan Hukum tdk diberikan bila :▫ Pelapor terlibat▫ Tuntutan dalam perkara lain• Merahasiakan identitas dan informasi• Perlindungan Fisik Pelapor maupunkeluarga


Penghargaan• Berjasa• Piagam atau Premi• Tatacara Pemberian Penghargaan KepmenKumdang• 2 permil dari nilai kerugian keuangan negara ygdikembalikan• Piagam diberikan perkara dilimpahkan kePengadilan• Premi setelah berkekuatan hukum tetap


Perlindungan Menurut UU No. 15 th 2002 TPPUsebagaimana diubah dgn UU No. 25 Th 2003• BAB VII PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR DAN SAKSIPasal 391. PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajibmerahasiakan identitas pelapor.2. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untukmenuntut ganti kerugian melalui pengadilan.Pasal 401. Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidanapencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negaradari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa,dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.2. Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusussebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah.


Lanjutan• Pasal 411. Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lainyang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yangsedang dalam pemeriksaan dilarang menyebut nama atau alamatpelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnyaidentitas pelapor.2. Dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan dimulai,hakim wajib mengingatkan saksi, penuntut umum, dan orang lainyang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut, mengenailarangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).• Pasal 421. Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaantindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khususoleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri,jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.2. Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusussebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah.


lanjutan• Pasal 43• Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baiksecara perdata atau pidana atas pelaporandan/atau kesaksian yang diberikan oleh yangbersangkutan sebagaimana dimaksud dalamPasal 40 dan Pasal 42.


PP 57 Th 2003• Pasal 2(1) Setiap Pelapor dan Saksi dalam perkara tindakpidana pencucian uang wajib diberikanperlindungan khusus baik sebelum, selama maupunsesudah proses pemeriksaan perkara.(2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dilaksanakan oleh Kepolisian NegaraRepublik Indonesia.• Pasal 3▫ Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajibmemberikan perlindungan khusus kepada Saksipada setiap tingkat pemeriksaan perkara.• Pasal 4▫ Pelapor dan Saksi tidak dikenakan biaya atasperlindungan khusus yang diberikan kepadanya


Bentuk Perlindungan Khususa. perlindungan atas keamanan pribadi, dan/ataukeluarga Pelapor dan Saksi dari ancaman fisikatau mental;b. perlindungan terhadap harta Pelapor dan Saksi;c. perahasiaan dan penyamaran identitas Pelapordan Saksi; dan/ataud. pemberian keterangan tanpa bertatap mukadengan tersangka atau terdakwa pada setiaptingkat pemeriksaan perkara.


UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi• Pasal 31• (1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan disidang pengadilan, saksi dan orang lain yangbersangkutan dengan tindak pidana korupsidilarang menyebut nama atau alamat pelapor,atau hal-hal lain yang memberikankemungkinan dapat diketahuinya identitaspelapor.• (2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangansebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diberitahukan kepada saksi dan orang laintersebut.


UU No. 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi• Pasal 15• KPK berkewajiban : memberikan perlindunganterhadap saksi atau pelapor yang menyampaikanlaporan ataupun memberikan keterangan mengenaiterjadinya tindak pidana korupsi;• Penjelasan Pasal 15 Huruf a Yang dimaksud dengan“memberikan perlindungan”, dalam ketentuan inimelingkupi juga pemberian jaminan keamanandengan meminta bantuan kepolisian ataupenggantian identitas pelapor atau melakukanevakuasi termasuk perlindungan hukum.


Perlindungan Pelapor UU 13/20061. Saksi, Korban, dan PELAPOR tidak dapat dituntut secarahukum baik pidana maupun perdata atas laporan,kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.2. Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yangsama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidanaapabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikanpertimbangan hakim dalam meringankan pidana yangakan dijatuhkan.3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakberlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yangmemberikan keterangan tidak dengan itikad baik.


Kendala• Perundang-undangan• Kelembagaan• Kerjasama antar lembaga


Kelemahan Perundang-undangan• Pelapor, hanya diakui sebagai Pelapor bilamenyampaikan laporannya kepada Aparat PenegakHukum maupun Komisi▫ Bagaimana bila disampaikan ke Parlemen??, media-massa,mirbar bebas, aparat pemerintah lainnya …• Tidak jelas pengertian tentang tidak dapat dituntutsecara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan…▫ Sebatas pencemaran nama-baik ?▫ Terkait dengan perkara yg dilaporkannya?• Pasal 5 ayat 2 PP 71• Perlindungan mengenai status hukum tdk diberikanapabila dari hasil penyelidikan dan penyidikan terdapatbukti yang cukup yg memperkuat keterlibatan pelapor


Lanjutan• Bagaimana dengan konsep Plea Bargain• Kalau Pelaku Kelas Kakap?• Hak-hak Pelapor apakah sama dengan Saksi?,misalnya hak untuk mendapatkan informasimengenai perkembangan kasus yangdilaporkannya.• Apakah Pelapor dpt dilindungi dari penguasaandata-data yang terindikasi sebagai data korupsiatau penyimpangan• Apakah perlindungan terhadap Pelapor harusmemenuhi syarat perlindungan saksi? Ataumengacu ke UU Tipikor atau Money Laundring


Tumpang Tindih peran• Siapa yang bertanggung-jawab melindungiPelapor?▫ Korupsi KPK dan Kepolisian▫ Money Laundring PPATK dan Kepolisian• Bagaimana dengan Pelapor untuk kejahatanlainnya spt drug trafficking, human trafficking ?• Pelapor dan sekaligus Saksi yang memenuhipersyaratan dilindungi oleh LPSK• Perlu dilakukan koordinasi antar lembaga


Subyek whistleblower yang dilindungidalam hukum nasional.• Dalam konteks Indonesia luasan cakupan pengertian sebagaisubyek hukum yang dilindungi sebagai whistleblowersebaiknya mencakup collaborator of justice.• Mengacu pengertian dalam rekomendasi yang dihasilkan olehCouncil of Europe Committee of Minister, collaborator ofjustice adalah seseorang yang juga berperan sebagai pelakutindak pidana, atau secara meyakinkan adalah merupakanbagian dari tindak pidana yang dilakukan secara bersamasamaatau kejahatan terorganisir dalam segala bentuknya,atau merupakan bagian dari kejahatan terorganisir, namunyang bersangkutan bersedia untuk bekerjasama denganaparat penegak hukum untuk memberikan kesaksianmengenai suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-samaatau terorganisir, atau mengenai berbagai bentuk tindakpidana yang terkait dengan kejahatan terorganisir maupunkejahatan serius lainnya.


Ketentuan UMUM Draft RUU 13/2006• Pelapor Pelaku adalah saksi dan/ataupelapor yang juga pelaku tindak pidana• Yang membantu aparat penegak hukumuntuk mengungkap suatu tindak pidanadan/atau pengembalian aset-aset/hasilsuatu tindak pidana kepada negara• Dengan memberikan kesaksian, laporanatau informasi lain.


Lanjutkan• Pasal 5(1) Seorang Saksi, Korban, Pelapor dan Pelapor Pelakuberhak:a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi,keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dariAncaman yang berkenaan dengan kesaksian yangakan, sedang, atau telah diberikannya;b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukanbentuk perlindungan dan dukungan keamanan;c. memberikan keterangan tanpa tekanan;d. mendapat penerjemah;d. bebas dari pertanyaan yang menjerat;dst ...


Pasal 10(1) Selain perlindungan yang dimaksud dalam Pasal 5,Pelapor Pelaku berhak mendapatkan penanganansecara khusus dan penghargaan atas tindak pidanayang diungkap atau atas tindak pidana lain yangdilakukannya.(2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksudayat (1) berupa:a. pemisahan tempat tahanan dan penjara yang berjauhandengan tersangka dan/atau narapidana lain yangdiungkap.b. pemberkasan yang terpisah dengan terdakwa lain atastindak pidana yang diungkapkannya; dan/atauc. penundaan penuntutan atas tindak pidana yangdiungkapkannya dan/atau tindak pidana lain yangdiakuinya;


Lanjutand. penundaan proses hukum atas pengaduan yangtimbul karena informasi, laporan dan/ataukesaksian yang diberikannya.(3) Pelapor Pelaku dapat memperoleh penghargaanberupa:a. keringanan tuntutan;b. Penghapusan penuntutan;c. Pemberian remisi dan/atau grasi atas dasarpertimbangan khusus apabila pelapor pelaku adalahseorang narapidana.(4) Dalam menjatuhkan vonis, hakim wajibmempertimbangkan keringanan hukuman bagiPelapor Pelaku.


Penjelasan• Pasal 10• Ayat 1• Tindak pidana yang dilaporkan antara lain tindak pidanaKorupsi, pencucian uang, terorisme, lingkungan, perikanan,kehutanan, keamanan makanan, perbankan, Narkotika, dantindak pidana lainnya yang mengancam keselamatan dankeamanan warga dan negara berhak mendapatkanperlindungan atau tindak pidana tertentu berdasarkankeputusan LPSK.• Ayat 3• Huruf a• Keringanan tuntutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf(a) dan (b) dapat berupa, antara lain, pengajuan tuntutanhukuman percobaan, pengajuan tuntutan denda dalam haldimungkinkan serta tuntutan yang lebih rendah dariterdakwa pelaku utama diperkara yang diungkapkan atautuntutan bagi terdakwa lain pada kasus sejenis;


Wewenang• Pasal 12B• Dalam melaksanakan tugas pemberianperlindungan dan bantuan pada pelapor, saksi,korban dan Pelapor pelaku sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12A, LPSK berwenang:• d. membuat perjanjian tentang penanganan khususdan/atau penghargaan bagi pelapor Pelakubersama-sama dengan Jaksa Agung atau KetuaKPK;• g. menyembunyikan saksi, korban, pelapor danpelapor pelaku dalam tempat-tempat perlindungan;• h. mengganti identitas saksi, pelapor, dan/atauPelapor Pelaku;


Syarat Justice Collaborator• Pasal 28A• (1) Penanganan khusus, perlindungan, danpenghargaan bagi Pelapor Pelaku sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 diberikan denganmempertimbangkan syarat sebagai berikut:a. Keseriusan tindak pidana yang diungkap;b. Sifat pentingnya keterangan yang diberikan olehPelapor Pelaku;c. Pelapor pelaku bukan pelaku utama dalam tindakpidana yang diungkapnya;d. Tindak pidana lain yang dilakukan oleh Pelaporpelaku;e. Keselamatan jiwa Pelapor pelaku dan keluarganya;f. Rasa keadilan masyarakat.


(2) Pemberian penanganan khusus danpenghargaan kepada Pelapor pelaku atas tindakpidana-tindak pidana lain yang pernahdilakukan olehnya sebagaimana dimaksud padaPasal 10 hanya dapat diberikan denganpersyaratan sebagai berikut:a. Pelapor pelaku mengakui sendiri tindak pidanatindakpidana yang pernah ia lakukan sebelumnyayang belum pernah diperiksa atau diputus olehpengadilan;b. Tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksudpada huruf a merupakan tindak pidana yang lebihringan dibandingkan dengan tindak pidana yangia bantu ungkap; dan


• c. Tindak pidana lainnya sebagaimanadimaksud pada huruf a tidak termasuk:1. Tindak pidana pembunuhan dan/ataukekerasan seksual;2. Tindak pidana dimana korbannya tidaksetuju dengan restitusi yang diberikan;dan/atau3. Tindak pidana dimana terdapattuntutan masyarakat yang luas agarpelapor pelaku diadili.


“Tata Cara Pemberian Perlindungan,Penanganan Khusus dan Penghargaan”Pasal 32A(1) Tata cara memperoleh perlindungan bagi Pelapor pelaku sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 29, 30, 31, dan 32:(2) Tata cara memperoleh penanganan khusus dan penghargaan bagi Pelapor pelakusebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah:a. pelapor pelaku, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yangberwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimanadimaksud pada huruf a;c. berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, LPSKmemberikan rekomendasi untuk menerima atau tidak menerima permohonanpemberian penanganan khusus, dan/atau penghargaan kepada Jaksa Agungatau Ketua KPK;d. rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf c memuat identitas Pelapor pelaku,alasan dan bentuk pemberian penanganan khusus dan/atau penghargaan yangdiusulkan.


(3) Dalam hal Jaksa Agung atau Ketua KPK menganggapPelapor pelaku layak mendapatkan penanganan khusus,dan/atau penghargaan, Jaksa Agung atau Ketua KPK:a. Mengajukan usulan kepada Presiden dalam halpenghargaan yang dianggap layak diberikan berupa Grasi.b. Memutuskan sendiri untuk pemberian penghargaanberupa penanganan khusus dan penghargaan lainnya.(4) Keputusan Jaksa Agung atau Ketua KPK sebagaimanadimaksud ayat (4) huruf b bersifat mengikat dandiberikan kepada instansi terkait untuk dilaksanakanserta tembusannya diberikan kepada LPSK danpemohon.(5) Dalam hal Jaksa Agung atau Ketua KPK menolakrekomendasi LPSK, penolakan tersebut disertai denganalasan penolakan disampaikan kepada LPSK untukkemudian diteruskan kepada pemohon.


Pembatalan PenghargaanPasal 32B(1) Penghargaan terhadap Pelapor Pelaku dibatalkanapabila dikemudian hari diketahui bahwa kesaksian,laporan atau informasi lain yang diberikan ternyataadalah palsu.(2) Pembatalan sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh JaksaAgung atau Ketua KPK segera setelah diketahuinyakebohongan tersebut melalui surat pembatalanpemberian penghargaan.(3) Jaksa Agung atau Ketua KPK mengajukan peninjauankembali atas perkaraperkara yang sudah berkekuatanhukum tetap yang didasarkan atas keterangan PelaporPelaku.(4) Jaksa Agung melakukan proses pemidanaan atasketerangan palsu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).


Tidak Terbukti, Tidak Batal• Pasal 32C• Tidak terbuktinya tindak pidana yangdilaporkan dan atau dibantu oleh Pelapor Pelakutidak membatalkan perlindungan yangdiberikan kepadanya sepanjang informasi,bukti-bukti atau keterangannya sebagai saksitidak dilakukan berdasarkan kesaksian, laporanatau informasi lain yang bersifat palsu.


Kesimpulan• Praktek Perlindungan thp JC sdh ada, namun belumseragam serta belum memuaskan• Perlu dibuat aturan yg lebih detil dan pasti• Perlu menyamakan persepsi dan pemahaman ttgarti penting keberadaan Saksi, Korban, Pelaporserta Pelapor/Saksi yg juga sebagai Pelaku• Usaha untuk mempraktekkan dan memperbaiki danmemanfaat peluang yang ada harus terus dilakukan.• Terus mensinergikan seluruh energi positif untukpencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana…

More magazines by this user
Similar magazines