SKPD Pemerintah Kota Batam

14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentangPembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga TeknisDaerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 50);15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentangPembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas DaerahKota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12,Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 51).Dengan persetujuan bersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAMdanWALIKOTA BATAMM E M U T U S K A N :Menetapkan :PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG MENARATELEKOMUNIKASI DI KOTA BATAM.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam;2. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan PemerintahKota Batam;3. Dinas Daerah, yang untuk selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas DaerahDilingkungan Pemerintah Kota Batam ;4. Walikota adalah Walikota Batam;5. Badan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Badan adalah BadanKomunikasi dan informatika Kota Batam;6. Kepala Badan Komunikasi dan informatika yang selanjutnya disebut Kepala Badanadalah Kepala Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam;7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan darisetiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyimelalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;8. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringantelekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringantelekomunikasi;9. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapatdigunakan oleh lebih dari satu operator;

(5) Menara telekomunikasi yang dibangun harus dilengkapi dengan sarana pendukungdan identitas yang jelas, sekurang-kurangnya dengan sarana pentanahan (grounding),penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light),marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking) dan identitas yang berisiantara lain:a.Nama pemilik menara;b.Kontraktor menara;c.Nama pengguna menara;d.Tinggi menara;e.Lokasi dan Koordinat menara;f.Tahun pembuatan/pemasangan menara;g.Beban maksimum menarah.Izin Mendirikan Bangunan MenaraBagian KetigaMenara Telekomunikasi BersamaPasal 8(1) Dalam upaya penataan menara telekomunikasi, pembangunan menaratelekomunikasi di Kota Batam diarahkan kepada pembangunan dan pengembanganmenara telekomunikasi bersama(2) Para operator dan penyedia menara telekomunikasi yang mengajukan pembangunanmenara telekomunikasi baru diharuskan menyiapkan konstruksi menara telekomunikasiyang memenuhi syarat untuk dijadikan menara telekomunikasi bersama.(3) Konstruksi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajibmengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.Pasal 9Menara telekomunikasi yang telah ada setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, dansesuai dengan rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi serta secarateknis memungkinkan, harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari satuoperator atau dijadikan menara telekomunikasi bersama.Pasal 10(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam rangkapembangunan menara telekomunikasi bersama yang menggunakan/memanfaatkanaset dalam penguasaan pemerintah daerah atau aset daerah dengan memperhatikanprinsip larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai denagn ketentuanperundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11(1) Penyedia menara telekomunikasi bersama harus memberikan kesempatan yangsama tanpa diskriminasi kepada seluruh operator dalam menggunakan menara secarabersama-sama sesuai kemampuan konstruksi teknis menara.(2) Penyedia menara telekomunikasi bersama wajib melakukan pengaturan untukmenghindari terjadinya interferensi yang merugikan operator dalam penggunaan menaratelekomunikasi bersama.(3) Penyedia menara telekomunikasi bersama dalam pengoperasian menaratelekomunikasinya wajib mematuhi prinsip-prinsip penggunaan menara telekomunikasibersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.BAB IVPERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASIPasal 12(1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki rekomendasipembangunan menara telekomunikasi dan izin mendirikan bangunan menaratelekomunikasi, dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.(2) Rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dikeluarkan sebagai syarat perolehan IMB dan diberikan oleh lembaga teknisdaerah bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.(3) Untuk mendapatkan rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi, pemohonmelampirkan persyaratan sebagai berikut:a. Surat permohonan;b. Photo copy surat domisili;c. Photo copy NPWP;d. Photo copy KTP dan pas photo penanggung jawab perusahaan;e. Akta pendirian perusahaan berserta perubahannya yang telah disahkan olehDepartemen Hukum dan HAM;f. Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menarayang berstatus perusahaan terbuka ;g. Tanda daftar perusahaan ;h. Persetujuan warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara yangdiketahui lurah dan camat setempat;i. Status kepemilikan tanah dan bangunan atau perjanjian sewa menyewa;j. Persyaratan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku(4) Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud padaayat (1) terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota Batamatau dinas yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan adminstrasi dan teknis.

(5) Persyaratan adminstrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :a. Rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi dari Lembaga Teknis yangmembidangi telekomunikasi;b. Rekomendasi instansi teknis untuk kawasan khusus ;c. Rencana penggunaan menara bersama ;d. Status kepemilikan tanah dan bangunan atau perjanjian sewa menyewae. Ijin gangguan dan ijin genset, bila menggunakan genset;g. Gambar rencana teknis bangunan menara meliputi : situasi, denah, tampak,potongan dan detail serta perhitungan struktur yang dipertanggungjawabkan olehperencana pemegang Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) sesuai denganbidangnya ;h. Spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyidikan tanah, jenis pondasi,jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah.i. Spesifikasi teknis struktur atas menara meliputi beban tetap (beban sendiri danbeban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, bebanmaksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, danproteksi terhadap petir;j. Persyaratan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.(7) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah meliputi kawasanbandar udara/pelabuhan, cagar budaya, pariwisata, hutan lindung, kawasaan yangmemerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi, serta kawasaan pengendalianketat lainnya yang ditetapkan oleh walikotaPasal 13Rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi bersama pada rencana penempatandan persebaran menara, ditawarkan secara terbuka kepada penyedia menaratelekomunikasi oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundanganyang berlakuPasal 14(1) Penyedia menara telekomunikasi dapat menempatkan :a. Antena diatas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 meter daripermukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggianmaksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunangedung mampu mendukung beban antenna; dan/ataub. Antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampupenerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampumendukung beban antena.(2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b yang lokasiantenanya berada pada jalan arteri atau kolektor harus dikamuflase dan tidakmemerlukan izin.

Pasal 15(1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan oleh pemiliknya;(2) Pemilik Menara Telekomunikasi wajib bertanggung jawab terhadap setiapkecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi.Pasal 16(1) Pemilik menara telekomunikasi wajib melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsibangunan menara kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk secara berkala satukali setiap tahun(2) Tata cara pelaporan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud ayat(1) diatur dengan Peraturan WalikotaBAB VKOLOKASI DAN RELOKASIBagian KesatuKolokasiPasal 17Setiap permohonan operator terhadap kebutuhan menara telekomunikasi, dikolokasikanke menara telekomunikasi bersama sesuai dengan rencana penempatan menarasebagaimana dimaksud pada Pasal 3.Bagian KeduaRelokasiPasal 18Menara telekomunikasi yang telah ada, baik konstruksi tunggal maupun konstruksi rangkayang tidak memiliki izin, akan ditertibkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.Pasal 19Menara telekomunikasi yang telah ada dan telah memiliki izin, jika dimungkinkan dapatditransformasikan atau dimodifikasi menjadi menara telekomunikasi bersama sepanjangmemenuhi ketentuan persyaratan teknis dan sesuai dengan rencana penempatanmenara.

BAB VIPARTISIPASI PEMBANGUNANPasal 20(1) Penyedia menara telekomunikasi di Kota Batam dalam rangka ikut berpartisipasipada pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat memberikankontribusi dalam bentuk sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah dan/ataumelalui program Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility).(2) Tata cara, mekanisme dan besaran kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),diatur dalam perjanjian tertulis antara penyelenggara menara telekomunikasi bersamadengan Pemerintah Daerah.(3) Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial sebagaimana dimaksud Pasal (2)dilaksanakan oleh Penyedia menara telekomunikasi setelah dikoordinasikan dandisinergikan dengan Pemerintah Daerah.BAB VIIPENGAWASAN DAN PENGENDALIANPasal 21(1) Kegiatan pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi diselenggarakandalam bentuk pelaporan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penerbitan perizinan sertapelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan menara oleh penyedia menaratelekomunikasi.(2) Pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi meliputi penertibanpembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi serta penyelenggaraan menaratelekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku.(3) Kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap penyelenggaraanmenara telekomunikasi, diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi berupapencabutan izin hingga pembongkaran menara telekomunikasi yang ternyata tidak sesuaidengan ketentuan peraturan daerah ini.Pasal 22(1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan serta pengoperasian menaradilakukan oleh Lembaga Teknis atau Dinas yang mengeluarkan izin dan aparatkewilayahan.(2) Pengendalian pembangunan fisik dan penggunaan menara dilakukan oleh pejabatyang ditunjuk Walikota berdasarkan laporan dari dinas / lembaga teknis yangmengeluarkan izin, aparat kewilayahan dan atau masyarakat.(3) Penyidikan terhadap pelanggaran aturan pembangunan dan pengoperasian menaradalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuaidengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 23Tanggung jawab teknis pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan olehLembaga Teknis atau Dinas yang ditunjuk oleh Walikota.BAB VIIISANKSI ADMINISTRATIF DAN SANKSI PIDANABagian KesatuSanksi AdministratifPasal 24(1) Penyedia menara telekomunikasi yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 13,Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksiadministrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin, hinggaperintah pembongkaran menara.(2) Tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan Peraturan WalikotaPasal 25(1) Dalam hal pemilik menara tidak melakukan pembongkaran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Pasal 26, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender,pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya pemilik bangunanmenara.(2) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, terhadap Pemilikbangunan menara juga dikenakan denda administratif yang besarnya paling banyak 10 %( sepuluh per seratus ) dari nilai total bangunan menara yang bersangkutan.(3) Besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada a yat (2)ditetapkan Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan berat dan ringannyapelanggaran yang dilakukan.(4) Tata cara dan prosedur pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal inidiatur dengan Peraturan Walikota.Bagian KeduaSanksi PidanaPasal 26(1) Setiap pemilik menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi yangtidak memenuhi ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan, sehinggamengakibatkan menara telekomunikasi tidak dapat berfungsi dan membahayakan oranglain dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan jenis dan tingkat pidana yangdilakukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.BAB IXKETENTUAN PENYIDIKANPasal 27(1) Selain oleh Pejabat Penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana pelanggaranPeraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkunganPemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku.(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik pegawai Negeri Sipil sebagaimanadimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang;a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidanapelanggaranb. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukanpemeriksa.c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diritersangka.d. Melakukan penyitaan benda dan / atau surate. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi.f. Mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaanperkara.g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidikbahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidanadan selanjutnya melalui penyidik pemberitahuan hal tersebut pada penuntut umum,tersangka dan keluarganya..BAB XPENGECUALIANPasal 28(1) Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana diatur didalam PeraturanDaerah ini tidak berlaku untuk :a. Menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama dan/ ataub. Menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanantelekomunikasi dan tidak layak secara ekonomis yang ditetapkan oleh Walikota .(2) Penyelenggara telekomunikasi dapat bertindak sebagai perintis sebagaimanadimaksud ayat (1) huruf (b) tidak diwajibkan membangun menara bersama.

BAB XIKETENTUAN PERALIHANPasal 29(1) Penyedia Menara Telekomunikasi yang telah mendapatkan izin mendirikanbangunan menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya, sebelumditetapkannya Peraturan Daerah ini, dan tidak sesuai dengan rencana penempatanmenara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun wajib menyesuaikan denganketentuan Peraturan Daerah ini.(2) Penyedia Menara Telekomunikasi yang telah mendapatkan izin mendirikanbangunan menara dan belum membangun menaranya sebelum ditetapkannya PeraturanDaerah ini, dan tidak sesuai dengan rencana penempatan menara wajib menyesuaikandengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah habis danmenara telekomunikasi tidak disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2), maka menara tersebut harus ditertibkan oleh Walikota.(4) Penyedia Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)Pasal ini direlokasi ke dalam menara telekomunikasi bersama.(5) Pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawaboperator yang bersangkutan.(6) Konstruksi hasil penertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dan Pasal 25 ayat(1), apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah 3 (tiga) kali pemberitahuan dantidak diambil oleh pemilik, maka konstruksi menjadi milik Pemerintah Kota.(7) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara relokasi diatur lebih lanjut denganPeraturan Walikota.

BAB XIIKETENTUAN PENUTUPPasal 30Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.Ditetapkan di : BatamPada Tanggal : 30 Juli 2009WALIKOTA BATAM,AHMAD DAHLANDiundangkan di : BatamPada tanggal : 6 Agustus 2009SEKRETARIS DAERAHAGUSSAHIMAN,SHPembina Utama MadyaNip. 19601123 198503 1 009LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2009 NOMOR 6

PENJELASANATASPERATURAN DAERAH KOTA BATAMNOMOR 6 TAHUN 2009TENTANGMENARA TELEKOMUNIKASIDI KOTA BATAMI.PENJELASAN UMUMPerizinan Bidang Telekomunikasi merupakan perizinan yang dikeluarkan olehPemerintah Kota Batam mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah DaerahProvinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dimana pada Lampiran Y PeraturanPemerintah ini diatur tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dibidangkomunikasi dan informatika.Mengingat fungsi utama perizinan dimaksud untuk mengadakan pembinaa,pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta pelayanan kepada masyarakat,maka Peraturan Daerah ini disamping mengatur tentang syarat-syarat untukmendapatkan izin, diatur juga kewajiban-kewajiban bagi pemegang izin dalam dalampenyelenggaraan usahanya yang akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota.Kewajiban-kewajiban tersebut dimaksudkan disamping memberikan perlindungankepada peserta perizinan usaha telekomunikasi, juga dimaksudkan untuk ketertibanadministrasi penyelenggaraan kegiatan usaha.Sejalan dengan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kota dalam bidangtelekomunikasi khususnya dalam izin penyelenggaran bidang telekomunikasidiperlukan peraturan pelaksanaannya yang mengatur pemberian izin telekomunikasidalam suatu Peraturan Daerah Kota Batam.II.PENJELASAN PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelasPasal 2Cukup jelasPasal 3Cukup jelasPasal 4Cukup jelas

Pasal 5Cukup jelasPasal 6Cukup jelasPasal 7Cukup jelasPasal 8Cukup jelasPasal 9Cukup jelasPasal 10Cukup jelasPasal 11Cukup jelasPasal 12Cukup jelasPasal 13Cukup jelasPasal 14Cukup jelasPasal 15Cukup jelasPasal 16(1) Yang dimaksud dengan selubung bangunan adalah bidang maya yangmerupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimumbangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menaraberinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan,kenyamanan dan harmonisasi.Pasal 17Cukup jelasPasal 18Cukup jelasPasal 19Cukup jelasPasal 20Cukup jelas

Pasal 21Cukup jelasPasal 22Cukup jelasPasal 23Cukup jelasTAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 62