Peraturan Kepala BNPB No.01 Tahun 2012

More documents

Recommendations

Info

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan BencanaNomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman PembentukanBadan Penanggulangan Bencana Daerah;MEMUTUSKAN:Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN NASIONALPENANGGULANGAN BENCANA TENTANGPEDOMAN UMUM DESA/KELURAHAN TANGGUHBENCANA.Pasal 1Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan panduan bagiPemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembanganDesa/ Kelurahan Tangguh Bencana.Pasal 2Pedoman dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam lampirankeputusan ini, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.Pasal 3Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 10 Januari 2012KEPALABADAN NASIONALPENANGGULANGAN BENCANATtd.DR. SYAMSUL MAARIF, M.SI.
LAMPIRAN I : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONALPENANGGULANGAN BENCANANOMOR : 1 TAHUN 2012TANGGAL : 10 JANUARI 2012PEDOMAN UMUMDESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANABAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangWilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geologis,geografis, hidrologis, demografis dan sosiologis yang menjadikannya rawanterhadap bencana, baik bencana alam, non-alam, maupun bencana sosial.Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB (http://dibi.bnpb.go.id/)menunjukkan bahwa jumlah kejadian bencana dan korban meninggal perjenis kejadian bencana dalam periode antara tahun 1815-2011 terusmeningkat. Dapat dikatakan bahwa dalam dua abad terakhir ini Indonesiatelah mengalami ribuan bencana geologis maupun hidrometeorologis yangmenimbulkan ratusan ribu korban jiwa manusia.Bencana telah menghancurkan hasil-hasil pembangunan yang diperolehdengan susah payah. Dana yang digunakan untuk tanggap darurat danpemulihan pasca bencana juga telah mengurangi anggaran yang seharusnyadapat dimanfaatkan untuk pembangunan nasional dan program-programpemberantasan kemiskinan. Jika terjadi bencana, masyarakat miskin dankaum marjinal yang tinggal di kawasan rawan akan menjadi pihak yangpaling dirugikan, karena jumlah korban terbesar biasanya berasal darikelompok ini dan pemiskinan yang ditimbulkan oleh bencana sebagian besarakan menimpa mereka.
Page 1 and 2: PERATURANKEPALA BADAN NASIONAL PENA
Page 3 and 4: E. Pemaduan PRB ke dalam Rencana Pe
Page 5: Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar
Page 9 and 10: C. Landasan Hukum1. Undang-Undang D
Page 11 and 12: upaya pengurangan risiko bencana di
Page 13 and 14: 23. Penilaian Risiko adalah kegiata
Page 15 and 16: E. Ruang Lingkup dan SistematikaPed
Page 17 and 18: 1) Pemberian informasi dan pengetah
Page 19 and 20: serta pengembangan kerjasama antar
Page 21 and 22: BAB IIIDESA/KELURAHAN TANGGUH BENCA
Page 23 and 24: h) Berlandaskan Kemanusiaan. Progra
Page 25 and 26: encana seharusnya mendapatkan tempa
Page 27 and 28: 1. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana U
Page 29 and 30: Pemerintah di tingkat kecamatan dih
Page 31 and 32: BAB IVKEGIATAN DALAM MENGEMBANGKAN
Page 33 and 34: B. Perencanaan PB dan Perencanaan K
Page 35 and 36: lengkap dengan prioritas rencana ak
Page 37 and 38: daya yang ada dan kapasitas warga,
Page 39 and 40: Lampiran 1. Aspek dan Indikator Des
Page 41 and 42: Aspek Indikator Ya Tidak15. Apakah
Page 43 and 44: Aspek Indikator Ya Tidak28. Apakah
Page 45 and 46: 42. Apakah sudah sering dilakukan p
Page 47: 56. Apakah sudah ada kegiatan-kegia

Peraturan Kepala BNPB No.01 Tahun 2012

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?