Edisi 24 Tahun 2010 - KPPU

O p i n iPP No. 57 Tahun 2010dari Sudut Pandang Konseptor“KPPU mendorong pelaku usaha yang akanmelakukan merger untuk berkonsultasiterlebih dahulu kepada KPPU, konsultasi inigratis dan tidak dipungut biaya apapun”(Wakil Ketua KPPU)PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan,Peleburan, dan Pengambilalihan bukanlah produkperaturan pemerintah yang terlahir secara instan,melainkan sebuah produk peraturan pemerintahyang terlahir dengan perjuangan. Merintis danmeretas segala substansi yang terkandung didalamnyamembutuhkan kerjasama banyak pihak, terutamapemerintah dan pelaku usaha yang nantinya akanmerasakan manfaat berkepanjangan dari PP ini.Redaksi tentunya ingin melihat PP ini darikacamata mereka yang turut memperjuangkannya,itulah sebabnya di sela-sela waktu padat sesudah RapatKomisi, kami ‘bertamu’ sejenak ke ruangan WakilKetua KPPU, Ibu Anna Maria Tri Anggraini, yangmeskipun tampak lelah, tetap menyambut kami dengansemangat dan antusias. Berikut hasil obrolan kamidengan beliau yang mengupas PP No.57 Tahun 2010hingga ke sejarah penyusunannya.Apa hambatan yang dihadapi KPPUsehingga membutuhkan waktu10 Tahun bagi PP merger untukdiresmikan oleh Pemerintah?Pada dasarnya, PP adalahbentuk regulasi yang dibuat olehPemerintah, sehingga wewenanguntuk mengeluarkannya ada diPemerintah. Jadi selama Pemerintahbelum berniat untuk membuatprogram penyusunan sebuah PP,tentunya akan sulit untuk PP ini dapatterealisir. Prosedur formalnya sendiridiawali dengan pemerintah menunjuksalah satu Badan atau Kementerianyg berwenang untuk mengeluarkanPP merger terkait dengan persainganusaha, yang dalam hal ini, posisitersebut diambil oleh Menkumham.Sebenarnya, sejak awal KPPUberdiri, sudah sering dilakukankajian interdep dan parsial mengenaiPP merger. Saat itu Bapak SyamsulMa’arif yang berperan aktifmengajukan penyusunan PP mergerini kepada Menkumham. Kemudianakhirnya, pada penutupan tahun2009, Menkumham mengirimkansurat permintaan kepada KPPUuntuk bergabung dengan TimInterdep Penyusunan PP Merger. Timini sendiri terdiri atas berbagai unsur,diantaranya adalah KementrianHukum dan Hak Asasi Manusia(Menkumham), KementrianPerdagangan (Mendag), KementrianPerindustrian (Menperin), SekretariatNegara (Setneg), BKPM, BadanPengawas Pasar Modal (Bapepam),Bank Indonesia (BI), Kamar DagangEdisi 24 201013