Edisi 24 Tahun 2010 - KPPU

More documents

Recommendations

Info

O p i n idan Industri (Kadin), dan Komisi Pengawas PersainganUsaha (KPPU) sendiri yang berperan sebagai Ketua Tim.Dalam proses penyusunan PP merger, konsep awal yangdiajukan KPPU adalah Notifikasi Pre-Merger, namunkonsep ini ditolak oleh Mendag, BKPM, Bapepam danKadin karena tidak sesuai dengan Undang-UndangNomor 5 Tahun 1999. Sehingga PP merger yang kitaketahui sekarang menggunakan konsep Notifikasi Post-Merger sebagai mandatory dan konsep Notifikasi Pre-Merger sebagai voluntary.Jadi demikian sejarahnya mengapa PP merger inimembutuhkan waktu 10 tahun untuk diresmikan, karenasesungguhnya yang paling dibutuhkan dalam pembentukanPP merger ini adalah kesungguhan dari pemerintah.Sebesar apa urgensi penyusunan PP merger ini bagi dunia usaha?Merger review sangat penting terutama terkait denganpersaingan, karena ketika dua atau lebih perusahaanbergabung baik melalui penggabungan, peleburan,ataupun pengambilalihan perusahaan, maka disitu adaperubahan konsentrasi pasar dan market power. Dariyg tadinya tidak dominan menjadi dominan. Melaluiposisi dominannya, perusahaan dapat melakukanpenyalahgunaan, baik secara unilateral (unilateralconduct) maupun secara terkoordinasi (coordinatedconduct), misalnya dengan cara menetapkan hargayang eksesif maupun entry barrier. Disini merger reviewdibutuhkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaanposisi dominan yang disebabkan oleh merger.Lalu bagaimana jika proses merger ini dilakukan dengantujuan proteksi?Sebenarnya PP merger ini memungkinkan bahkanmendukung merger yang ditujukan untuk efisiensiataupun untuk mengatasi kepailitan. Tujuan ini dapatdianalisa melalui proses penilaian yang terdiri ataspenilaian awal dan penilaian menyeluruh. Pada penilaianawal kita melihat konsentrasi pasar, selanjutnya padapenilaian menyeluruh kita melihat apakah mergertersebut memiliki potensi entry barrier, apakah adapotensi pelanggaran terhadap persaingan, apakahterdapat efisiensi, dan apakah merger bertujuan untukmencegah kepailitan. Jika kita menemukan fakta ketigadan keempat, maka tentu saja kita mendukung mergertersebut. Jadi silahkan saja apabila ada perusahaanbesar atau BUMN yang ingin mengakuisisi perusahaankecil yang sejenis, selama tujuannya untuk efisiensidan mencegah kepailitan maka kita akan mendukung.Sejauh ini, KPPU sudah melakukan notifikasi pre-mergerterhadap 5 perusahaan, dan semuanya no objection.Apabila ada kasus dimana dua perusahaan nasional yangdominan bergabung menjadi satu, dan terdapat potensientry barrier. Namun proses merger itu dilakukan karenaada perusahaan asing yang akan masuk dan mengancamkepentingan nasional, apa yang akan dilakukan oleh KPPU?Begini, biasanya BUMN memiliki regulasi tersendiridan sebelum mereka melakukan merger pasti ada studinya.Contohnya, PTP bergabunguntuk mengatasi perusahaanperkebunan asing yang sudahmerambah masuk. Apabilaada peraturan pemerintahyang mendasari BUMNuntuk melakukan merger,maka KPPU tentunyaakan mempertimbangkanperaturan tersebut. Halini terkait dengan sejarahpenyusunan PP mergeritu sendiri, dimana padaawalnya, KPPU memasukkanklausula “pengecualianterhadap merger yangditujukan untuk kepentingan negara dan kepentingannasional yang didasarkan pada peraturan perundangan”.Namun klausula itu dibatalkan karena ditakutkankedepannya peraturan perundang-undangan akan dijadikansenjata untuk mengecualikan notifikasi atas suatu merger.Jadi kembali pada kepentingan nasional, jikaada peraturan perundang-undangan yang mendasaridilakukannya suatu merger, maka KPPU tentu akanmempertimbangkannya, hal ini juga sesuai denganketentuan tentang pengecualian yang diatur dalam Pasal50a UU No. 5 Tahun 1999.Lalu bagaimana jika dua perusahaan asing bergabung dandapat berpengaruh pada pasar di Indonesia, apakah PPMerger kita dapat berlaku untuk mereka?Untuk merger crossborder, PP merger kita tidakberlaku, kecuali salah satu atau kedua perusahaanasing tersebut memiliki subsidiary di Indonesia. Padaprinsipnya, yang perlu diperhatikan KPPU adalah mergeryang berdampak langsung di pasar wilayah RepublikIndonesia. Selain itu, harus dilihat apakah perusahaanyang melakukan merger tersebut merupakan pengendalidari perusahaan di Indonesia karena ada istilah pengendalilangsung dan pengendali tidak langsung di dalam merger.Di dalam PP juga terdapat konsep terafiliasi yangdikecualikan dari PP merger, bagaimana sebenarnyakonsep terafiliasi ini?Konsep afiliasi ini didasarkan pada kepemilikansaham, dimana apabila suatu perusahaan memilikisaham lebih dari 50% di perusahaan yang akandilakukan merger, maka merger tersebut dikecualikanatau jika perusahaan tersebut memiliki sahamkurang dari 50% tetapi dapat menentukan kebijakanperusahaan. Sebenarnya mengapa dikecualikan, karenajika perusahaan terafiliasi melakukan merger, makabiasanya tidak terjadi perubahan konsentrasi pasar.Apa indikator yang digunakan KPPU untuk menentukanboleh tidaknya suatu merger dilakukan?Kita menggunakan indikator HHI. Sebenarnya adayang pernah bertanya mengapa kita menggunakan HHI14 Edisi 24 2010
O p i n idan bukannya CR4. Hal ini karenamenurut para ahli ekonomi, HHI lebihakurat daripada CR4, karena HHImenghitung semua pelaku usaha sejenisdi pasar bersangkutan, meskipun masihada kemungkinan pelaku yg keciltidak akan terhitung. Berbeda denganCR4 yang hanya menghitung 4 pelakuusaha yang paling besar di suatu pasartertentu. Dalam hal ini, KPPU memilihuntuk menggunakan HHI yang sifatnyarelatif lebih akurat.Bagaimana dengan dasar penetapantreshold?Penetapan treshold itu dasarnyaada dua, yaitu perhitungan jumlah asetdan omset sesudah penggabungan.Treshold itu sendiri dibedakan antarabank dan non-bank, dimana untukbank yang dihitung hanya jumlah aset.Untuk treshold bank, kita melakukankoordinasi dengan Bank Indonesia,sehingga ditentukan nilai aset sebesar20 Triliun. Untuk treshold non-bank,KPPU melakukan survey terhadapperusahaan-perusahaan terbuka ataulisted company dengan melihat rataratabesarnya aset perusahaan.Lalu bagaimana antisipasi KPPUterhadap efek Pre-Merger Notificationkepada harga saham perusahaan?Perusahaan memiliki hak untukmenutup atau membuka rencanamergernya terhadap publik. KPPUsendiri mengajukan pilihan tersebutpada perusahaan yang melakukankonsultasi. KPPU menjamin hal inidalam Pasal 39 UU No. 5/1999, bahwarahasia perusahaan tidak akan dibukakepada publik. Karena efek publikasirencana merger terhadap harga sahammemang tidak selalu positif, terutamamerger yang dilakukan denganperusahaan yang hampir pailit.Ketika pelaku usaha yang akanmelakukan merger sudah melalui premergernotification, apakah pelakuusaha tersebut akan diperiksa ulangpada post-merger notification?Sebelumnya saya inginmenginformasikan, KPPU hanyamengeluarkan 2 hasil penilaian yaituobjection dan no objection, tidakada conditional. Pada konsultasi kitamemberikan saran yang dikeluarkanmelalui letter, hasil konsultasi inibiasanya dijadikan rujukan bagiperusahaan yang akan melakukanmerger. Pada perusahaan yang telahmelakukan Pre-Merger Notificationdan disetujui oleh KPPU, maka tidakdilakukan pemeriksaan ulang kecualiterdapat perubahan konsentrasi pasardengan nilai HHI melebihi 500 poin.Sementara terhadap pelakuusaha yang hasil konsultasinyaadalah keberatan (objection),namun perusahaan tersebut tetapmelanjutkan proses merger sampaiberlaku secara efektif, maka KPPUdalam proses Post Merger Notificationakan memprosesnya sebagai perkarapelanggaran atas Pasal 28 dan/atauPasal 29 UU No.5/1999 denganancaman sanksi pembatalan atasmerger tersebut.Pada hakikatnya, KPPU mendorongpelaku usaha yang akan melakukanmerger untuk berkonsultasi terlebihdahulu kepada KPPU, konsultasiini gratis dan tidak dipungut biayaapapun. Dengan demikian, pelakuusaha juga akan menjadi lebih tenangdalam menjalankan mergernya. Karenadalam PP Merger juga diatur mengenaipelaku usaha yang tidak melaporkanrencana mergernya, maka akan dikenaiNO1.2.3.4.5.denda sebesar 1 miliar rupiah untukketerlambatan setiap harinya, dendaini sendiri dikenakan terhitung 30 harisetelah merger tersebut efektif secarayuridis.Menutup perbincangan dengan timRedaksi, Ibu Anna Maria Tri Anggrainimengungkapkan bahwa Bapepam danBKPM telah menawarkan kerjasamadengan KPPU terkait pelaksanaan Pre-Merger Notification, dimana perusahaanyang melaporkan rencana mergernya keBapepam dan BKPM akan ditembuskanke KPPU agar pelaku usaha tersebutmelakukan notifikasi terlebih dahulu keKPPU. Untuk itu, BKPM meminta KPPUmelakukan sosialisasi internal kepadaaparat BKPM.Goodwill dari Bapepam dan BKPMini tentunya ditanggapi positif dan akansegera ditindaklanjuti oleh KPPU, KPPUjuga akan menjalin kerjasama denganMenkumham agar kementerian tersebutmenginformasikan adanya pendaftaranperusahaan hasil penggabungan,peleburan dan pengambilalihansehingga kedepannya dapat terjalinkerjasama yang solid antara KPPU,Pemerintah dan Pelaku Usaha dalampengimplementasian PP No. 57 Tahun2010. (Redaksi)Daftar Pra-Notifikasi Merger Per Oktober 2010TANGGAL22-06-200918-02-201031-03-201031-03-201031-03-2010PIHAK- PT. Komatsu Indonesia- PT. Pandu Dayatama Patria- Meadown AsiaCompany Limited- PT Matahari DepartemenStore Tbk.- Prudential Plc- AIA Group Limited- Unilever IndonesiaHolding, B.V.- Sara Lee Body Care Tbk- PT. Tuah TuranggaAgung- PT. Agung Bara PrimaPENDAPAT KPPUTidak dilanjutkan ke tahappenilaian pra-notifikasiNo Objection Letter(17 Maret 2010)No Objection Letter(7 Oktober 2010)No Objection Letter(23 Agustus 2010)KETERANGANPemeriksaan Kelengkapan DokumenPenilaian Awal (1 Maret 2010)KPPU tidak keberatan denganpengambilalihan tersebutPemeriksaan Kelengkapan DokumenPenilaian Awal (20 April 2010)Penarikan Pra-notifikasi (4 Juni 2010)Pemeriksaan Kelengkapan DokumenPenilaian Awal (27 Mei 2010)Penilaian Menyeluruh (9 Juli 2010)KPPU tidak keberatan denganpengambilalihan tersebutPemeriksaan Kelengkapan DokumenPenilaian Awal (8 Juli 2010)KPPU tidak keberatan denganpengambilalihan tersebutEdisi 24 201015
Page 2 and 3: ”...All countries that have adopt
Page 4 and 5: Liputan KhususPP Merger dan Akuisis
Page 6 and 7: Liputan KhususKetua KPPU : ”Persa
Page 8 and 9: Kunjungan Delegasi Tanzania.berpand
Page 11 and 12: HIGHLIGHTPenandatanganan Naskah Ker
Page 13: O p i n iPP No. 57 Tahun 2010dari S
Page 18 and 19: KOLOMMerger dan Akuisisi:Sebuah Per
Page 20 and 21: KOLOMSeiring dengan berjalannya wak
Page 22 and 23: KOLOMTabel Perbandingan Aturan Merg
Page 24 and 25: AKTIFITAS KPDAktifitas KPD berisi l
Page 26 and 27: AKTIFITAS kpdKPD BalikpapanDalam ra
Page 28: KPPUKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAH

Edisi 24 Tahun 2010 - KPPU

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template ?