Perka BNPB 10-2008 Pedoman Komando Tanggap ... - GITEWS

PERATURANKEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANANOMOR 10 TAHUN 2008TENTANGPEDOMANKOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANABADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA(BNPB)

- i -DAFTAR ISI1. PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANANOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN KOMANDO TANGGAPDARURAT BENCANA2. LAMPIRAN PERATURANBAB IBAB IIPENDAHULUANA. Latar Belakang ............................................................................. 1B. Maksud dan Tujuan .................................................................... 2C. Landasan Hukum ........................................................................ 2D. Pengertian .................................................................................... 2E. Sistematika ................................................................................... 4TAHAPAN PEMBENTUKAN KOMANDO TANGGAP DARURATBENCANAA. Informasi Kejadian Awal Bencana ............................................ 5B. Penugasan Tim Reaksi Cepat (TRC) ........................................... 5C. Penetapan Status/Tingkat Bencana ........................................... 6D. Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana ............... 6BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMANDO TANGGAPDARURAT BENCANAA. Organisasi ..................................................................................... 7B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi .......................................... 8C. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Organisasi ........................... 8BAB IV POLA PENYELENGGARAAN SISTEM KOMANDO TANGGAPDARURAT BENCANAA. Rencana Operasi ........................................................................ 12B. Permintaan Sumberdaya ........................................................... 12C. Pengerahan/Mobilisasi Sumberdaya ....................................... 13D. Fasilitas Komando Tanggap Darurat Bencana ........................ 13E. Pengakhiran ................................................................................ 14F. Pola Pengerahan Sumberdaya di Tingkat Kabupaten/Kota ... 14G. Pola Pengerahan Sumberdaya di Tingkat Provinsi ................. 15H. Pola Pengerahan Sumberdaya di Tingkat Nasional ................ 16BAB VEVALUASI DAN PELAPORANA. Evaluasi ....................................................................................... 17B. Pelaporan .................................................................................... 17BAB VI PENUTUP ......................................................................................... 18LAMPIRAN 01 - 12

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA(BNPB)PERATURANKEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANANOMOR 10 TAHUN 2008TENTANGPEDOMANKOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (5)Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentangPenyelenggaraan Penanggulangan Bencana perlumenetapkan Peraturan Kepala Badan NasionalPenanggulangan Bencana tentang Pedoman KomandoTanggap Darurat Bencana.Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentangPenanggulangan Bencana (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4723);2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4828);3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentangBadan Nasional Penanggulangan Bencana;4. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008tanggal 23 April 2008.

- 2 -MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONALPENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMANKOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA.Pasal 1Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana sebagaimana tersebut dalamLampiran Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan PemerintahNomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencanayang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.Pasal 2Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1, dipergunakan sebagai acuan bagi setiap PelaksanaPenanggulangan Bencana.Pasal 3Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian.Pasal 4Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 17.Desember 2008KEPALABADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAttdDR. SYAMSUL MAARIF, M.Si

- 1 -LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONALPENANGGULANGAN BENCANANOMOR : 10 TAHUN 2008TANGGAL : 17 DESEMBER 2008BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangBahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisigeografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkanterjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktornon alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnyakorban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta bendadan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapatmenghambat pembangunan nasional.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atauserangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempabumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dantanah longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkanoleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lainberupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi danwabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkanoleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan olehmanusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.Dalam penanggulangan bencana perlu adanya koordinasi danpenanganan yang cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel,agar korban jiwa dan kerugian harta benda dapat diminimalisir.Penanggulangan bencana, khususnya pada saat tanggap daruratbencana harus dilakukan secara cepat, tepat dan dikoordinasikandalam satu komando. Untuk melaksanakan penanganan tanggapdarurat bencana, maka pemerintah/pemerintah daerah yang diwakilioleh Kepala BNPB/BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengankewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandanpenanganan tanggap darurat bencana sesuai Peraturan Pemerintahnomor 21 Tahun 2008 pasal 47 ayat (2).Hal ini dimaksudkan sebagai upaya memudahkan akses untukmemerintahkan sektor dalam hal permintaan dan pengerahan

- 2 -sumberdaya manusia, peralatan, logistik, imigrasi, cukai dankarantina, perizinan, pengadaan barang/jasa, pengelolaan danpertanggung jawaban atas uang dan atau barang, sertapenyelamatan.Untuk melaksanakan kemudahan akses di bidang komando tersebut,maka perlu disusun Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana.B. Maksud dan TujuanPedoman Komando Tanggap Darurat Bencana ini dimaksudkansebagai panduan BNPB/BPBD, instansi/lembaga/ organisasi terkait,Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalampenanganan tanggap darurat bencana, serta bertujuan agar semuapihak terkait tersebut dapat melaksanakan tugas penanganantanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efektif, efisien, terpadudan akuntabel.C. Landasan Hukum1. Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan UUD 1945, alinea IV.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007tentang Penanggulangan Bencana pasal 15 ayat (2), pasal 23ayat (2), 50 ayat (1), pasal 77 dan pasal 78.3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008,tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008,tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pasal 24,pasal 25, 26, 27, 47, 48, 49 dan pasal 50.D. Pengertian1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yangmengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupanmasyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ataufaktor non alam maupun faktor manusia sehinggamengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakanlingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.2. Penyelenggaraan penanggulanggan bencana adalah serangkaianupaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yangberisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana,tanggap darurat, dan rehabilitasi.

- 3 -3. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yangdilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untukmenangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputikegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda,pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusanpengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.4. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yangmenderita atau meninggal dunia akibat bencana.5. Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana adalah suatu sistempenanganan darurat bencana yang digunakan oleh semuainstansi/lembaga dengan mengintegrasikan pemanfaatansumberdaya manusia, peralatan dan anggaran.6. Tim Reaksi Cepat BNPB/BPBD adalah tim yang ditugaskan olehKepala BNPB/BPBD sesuai dengan kewenangannya untukmelakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana,serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangkapenanganan darurat bencana.7. Komando Tanggap Darurat Bencana adalah organisasipenanganan tanggap darurat bencana yang dipimpin olehseorang Komandan Tanggap Darurat Bencana dan dibantu olehStaf Komando dan Staf Umum, memiliki struktur organisasistandar yang menganut satu komando dengan mata rantai dangaris komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komandodalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/organisasi terkaituntuk pengerahan sumberdaya.8. Staf Komando adalah pembantu Komandan Tanggap DaruratBencana dalam menjalankan urusan sekretariat, hubunganmasyarakat, perwakilan instansi/lembaga serta keselamatan dankeamanan.9. Staf Umum adalah pembantu Komandan Tanggap DaruratBencana dalam menjalankan fungsi utama komando untukbidang operasi, bidang perencanaan, bidang logistik danperalatan serta bidang administrasi keuangan untuk penanganantanggap darurat bencana yang terjadi.10. Fasilitas Komando Tanggap Darurat Bencana adalah personil,sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan penanganantanggap darurat bencana yang dapat terdiri dari Pusat Komando,Personil Komando, gudang, sarana dan prasarana transportasi,peralatan, sarana dan prasarana komunikasi serta informasi.

- 4 -E. SistematikaPedoman Komando Tanggap Darurat Bencana ini disusun dengansistematika sebagai berikut:I. PENDAHULUANII. TAHAPAN PEMBENTUKAN KOMANDO TANGGAP DARURATBENCANAIII. ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMANDO TANGGAP DARURATBENCANAIV. POLA PENYELENGGARAN SISTEM KOMANDO TANGGAPDARURAT BENCANAV. EVALUASI DAN PELAPORANVI. PENUTUP.

- 5 -BAB IITAHAPAN PEMBENTUKANKOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANATerbentuknya Komando Tanggap Darurat Bencana meliputi tahapan yangterdiri dari:♦ Informasi Kejadian Awal♦ Penugasan Tim Reaksi Cepat (TRC)♦ Penetapan Status/Tingkat Bencana♦ Pembentukan Komando Tanggap Darurat BencanaTahapan pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana tersebut harusdilaksanakan secara keseluruhan menjadi satu rangkaian sistem komandoyang terpadu. Rincian masing-masing tahapan tersebut adalah:A. Informasi Kejadian Awal Bencana1. Informasi awal kejadian bencana diperoleh melalui berbagaisumber antara lain pelaporan, media massa, instansi/lembagaterkait, masyarakat, internet, dan informasi lain yang dapatdipercaya. BNPB dan/atau BPBD melakukan klarifikasi kepadainstansi/lembaga/masyarakat di lokasi bencana. Informasi yangdiperoleh dengan menggunakan rumusan pertanyaan terkaitbencana yang terjadi, terdiri dari:a. Apa : jenis bencanab. Bilamana : hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktusetempatc. Dimana : tempat/lokasi/daerah bencanad. Berapa : jumlah korban, kerusakan sarana danprasaranae. Penyebab : penyebab terjadinya bencanaf. Bagaimana : upaya yang telah dilakukan2. Penjelasan rumusan pertanyaan informasi kejadian awal yangharus dikumpulkan dapat dilihat pada Lampiran-1 pedoman ini.B. Penugasan Tim Reaksi Cepat (TRC)1. Dari informasi kejadian awal yang diperoleh, BNPB dan/atauBPBD menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) tanggap daruratbencana, untuk melaksanakan tugas pengkajian secara cepat,tepat, dan dampak bencana, serta serta memberikan dukunganpendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana.

- 6 -2. Hasil pelaksanaan tugas TRC tanggap darurat dan masukan dariberbagai instansi/lembaga terkait merupakan bahanpertimbangan bagi :a. Kepala BPBD Kabupaten/Kota untuk mengusulkan kepadaBupati/Walikota dalam rangka menetapkan status/tingkatbencana skala kabupaten/kota.b. Kepala BPBD Provinsi untuk mengusulkan kepada Gubernurdalam rangka menetapkan status/tingkat bencana skalaprovinsi.c. Kepala BNPB untuk mengusulkan kepada Presiden RI dalamrangka menetapkan status/tingkat bencana skala nasional.C. Penetapan Status / Tingkat Bencana1. Berdasarkan usul sesuai butir B.2 di atas dan berbagai masukanyang dapat dipertanggung jawabkan dalam forum rapat denganinstansi/lembaga terkait, maka :a. Bupati/Walikota menetapkan status/tingkat bencana skalakabupaten/kota.b. Gubernur menetapkan status/tingkat bencana skala provinsi.c. Presiden RI menetapkan status/tingkat bencana skalanasional.2. Tindak lanjut dari penetapan status/tingkat bencana tersebut,maka Kepala BNPB/BPBD Provinsi/BPBD Kabupaten/Kota sesuaidengan kewenangannya menunjuk seorang pejabat sebagaikomandan penanganan tanggap darurat bencana sesuaistatus/tingkat bencana skala nasional/daerah.D. Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana1. Kepala BNPB/BPBD Provinsi/BPBD Kabupaten/Kota sesuaistatus/tingkat bencana dan tingkat kewenangannya :a. Mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan KomandoTanggap Darurat Bencana.b. Melaksanakan mobilisasi sumberdaya manusia, peralatan danlogistik serta dana dari instansi/lembaga terkait dan/ataumasyarakat.c. Meresmikan pembentukan Komando Tanggap DaruratBencana.2. Ilustrasi pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana dapatdilihat pada Lampiran-2.

- 7 -BAB IIIORGANISASI DAN TATA KERJAKOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANAA. Organisasi1. Organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana merupakanorganisasi satu komando, dengan mata rantai dan garis komandoserta tanggung jawab yang jelas. Instansi/lembaga dapatdikoordinasikan dalam satu organisasi berdasarkan satu kesatuankomando. Organisasi ini dapat dibentuk di semua tingkatanwilayah bencana baik di tingkat kabupaten/kota, provinsimaupun tingkat nasional.2. Struktur organisasi komando tanggap darurat terdiri atasKomandan yang dibantu oleh staf komando dan staf umum,secara lengkap terdiri dari:a. Komandan Tanggap Darurat Bencanab. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencanac. Staf Komando:1) Sekretariat2) Hubungan Masyarakat3) Keselamatan dan Keamanan4) Perwakilan instansi/lembagad. Staf Umum:1) Bidang Operasi2) Bidang Perencanaan3) Bidang Logistik dan Peralatan4) Bidang Administrasi Keuangan3. Struktur organisasi ini merupakan organisasi standar dan dapatdiperluas berdasarkan kebutuhan.4. Sesuai dengan jenis, kebutuhan dan kompleksitas bencana dapatdibentuk unit organisasi dalam bentuk seksi-seksi yang berada dibawah bidang dan dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.5. Bagan struktur organisasi Komando Tanggap Darurat Bencanadapat dilihat pada Lampiran-3, 4 dan 5 sesuai dengan lokasi dantingkatan bencana.

- 8 -B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi1. Komando Tanggap Darurat Bencana memiliki tugas pokok untuk:a. Merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana.b. Mengajukan permintaan kebutuhan bantuan.c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahansumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencanasecara cepat tepat, efisien dan efektif.d. Melaksanakan pengumpulan informasi dengan menggunakanrumusan pertanyaan (lihat Lampiran-1), sebagai dasarperencanaan Komando Tanggap Darurat Bencana tingkatkabupaten/kota/provinsi/nasional.e. Menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana danpananganannya kepada media massa dan masyarakat luas.2. Fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana adalahmengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikanseluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untukpenyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhankebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi,penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengansegera pada saat kejadian bencana.C. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Organisasi1. Komandan Tanggap Darurat Bencanaa. Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah personil denganpangkat/jabatan senior peringkat pertama dalam KomandoTanggap Darurat Bencana sesuai tingkat dankewenangannya.b. Komandan bertugas:1) Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat PengendalianOperasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando TanggapDarurat BPBD Kabupaten/Kota/Provinsi atau BNPB,sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana.2) Membentuk Pos Komando Lapangan (Poskolap) di lokasibencana di bawah komando Pos Komando TanggapDarurat Bencana BPBD Kabupaten/Kota/Provinsi atauBNPB. Contoh tata letak Poskolap, lihat Lampiran-6.

- 9 -3) Membuat rencana strategis dan taktis,mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikanoperasi tanggap darurat bencana.4) Melaksanakan komando dan pengendalian untukpengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik danpenyelamatan serta berwenang memerintahkan parapejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yangterkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganantanggap darurat bencana.c. Komandan Tanggap Darurat Bencana bertanggung jawablangsung kepada Kepala BNPB/BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkat dan kewenangannya.2. Wakil Komandan Tanggap Darurat BencanaWakil Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah personildengan pangkat/jabatan senior peringkat kedua dalam KomandoTanggap Darurat Bencana sesuai tingkat dan kewenangannya.a. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana bertugas:1) Membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalammerencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan danmengendalikan komando tanggap darurat bencana.2) Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas,keselamatan dan keamanan serta perwakilaninstansi/lembaga.3) Mewakili Komandan Tanggap Darurat Bencana, apabilaKomandan Tanggap Darurat Bencana berhalangan.b. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana bertanggungjawab langsung kepada Komandan Tanggap DaruratBencana.3. SekretariatSekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.a. Sekretaris bertugas dan bertanggung jawab untuk:1) Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan.2) Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personilKomando Tanggap Darurat Bencana.b. Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada KomandanTanggap Darurat Bencana.

- 10 -4. Hubungan Masyarakata. Hubungan Masyarakat bertugas dan bertanggung jawabuntuk:1) Menghimpun data dan informasi penanganan bencanayang terjadi.2) Membentuk jaringan informasi dan komunikasi sertamenyebarkan informasi tentang bencana tersebut kemedia massa dan masyarakat luas.b. Kepala Humas bertanggung jawab langsung kepadaKomandan Tanggap Darurat Bencana.5. Keselamatan dan Keamanana. Keselamatan dan Keamanan bertugas dan bertanggung jawabuntuk:1) Menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personilKomando Tanggap Darurat Bencana dalam menjalankantugasnya.2) Menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencanaserta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan atau suatukeadaan yang berbahaya.b. Kepala Keselamatan dan Keamanan bertanggung jawablangsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.6. Perwakilan Instansi/Lembagaa. Perwakilan instansi/lembaga bertugas untuk membantuKomandan Tanggap Darurat Bencana berkaitan denganpermintaan dan pengerahan sumberdaya yang dibutuhkandari instansi/lembaga.b. Perwakilan instansi/lembaga secara operasional bertanggungjawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencanaatas pelaksanaan tugasnya dan secara administratifbertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembagaterkait.7. Bidang Operasia. Bidang Operasi bertugas dan bertanggung jawab atas semuapelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi korban,harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindunganpengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihanprasarana dan sarana dengan cepat, tepat, efisien dan efektifberdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganantanggap darurat bencana.

- 11 -b. Kepala Bidang Operasi bertanggung jawab langsung kepadaKomandan Tanggap Darurat Bencana.8. Bidang Perencanaana. Bidang Perencanaan bertugas dan bertanggung jawab ataspengumpulan, evaluasi, analisis data dan informasi yangberhubungan dengan penanganan tanggap darurat bencanaserta menyiapkan dokumen rencana tindakan operasitanggap darurat.b. Kepala Bidang Perencanaan bertanggung jawab langsungkepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.9. Bidang Logistik dan Peralatana. Bidang Logistik dan Peralatan bertugas dan bertanggungjawab:1) Penyediaan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan sertaperlengkapan tanggap darurat.2) Melaksanakan penerimaan, penyimpanan,pendistribusian dan transportasi bantuan logistik danperalatan.3) Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum,air bersih dan sanitasi umum.4) Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatandari instansi/lembaga/organisasi yang terkait.b. Kepala Bidang Logistik dan Peralatan bertanggung jawablangsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.10. Bidang Administrasi Keuangana. Bidang Administrasi Keuangan bertugas dan bertanggungjawab:1) Melaksanakan semua administrasi keuangan.2) Menganilisa kebutuhan dana dalam rangka penanganantanggap darurat bencana yang terjadi.3) Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangkakomando tanggap darurat bencana yang terjadib. Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan bertanggungjawab langsung kepada Komandan Tanggap DaruratBencana.

- 12 -BAB IVPOLA PENYELENGGARAANSISTEM KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANASistem Komando Tanggap Darurat Bencana diselenggarakan dengan polayang terdiri atas rencana operasi, permintaan, pengerahan/mobilisasisumberdaya yang didukung dengan fasilitas komando yangdiselenggarakan sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana.Penyelenggaraan Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana diakhiri olehpembubaran Komando Tanggap Darurat Bencana.Penyelenggaraan Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana dilaksanakansebagai berikut:A. Rencana Operasi1. Rencana Operasi Komando Tanggap Darurat Bencana berikutRencana Tindakan Operasi penanganan tanggap daruratbencana, merupakan acuan bagi setiap unsur pelaksana dalamkomando.2. Format Rencana Operasi dapat dilihat pada Lampiran-7.3. Contoh kegiatan operasi dapat dilihat pada Lampiran-8B. Permintaan SumberdayaMekanisme permintaan sumberdaya untuk penanganan tanggapdarurat bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaiberikut:1. Komandan Tanggap Darurat Bencana tingkat kabupaten/kota,atau tingkat provinsi yang terkena bencana, mengajukanpermintaan kebutuhan sumberdaya kepada Kepala BPBDKabupaten/Kota/Provinsi maupun kepada Kepala BNPB,berdasarkan atas ketersediaan sumberdaya di lokasi dantingkatan bencana.2. Kepala BPBD Kabupaten/Kota/Provinsi maupun Kepala BNPB,sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana, meminta dukungansumberdaya manusia, logistik dan peralatan untukmenyelamatkan dan mengevakuasi korban, memenuhi kebutuhandasar hidup dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vitalyang rusak kepada pimpinan instansi/lembaga terkait sesuaitingkat kewenangannya.

- 13 -3. Instansi/lembaga terkait dimaksud adalah: Departemen/DinasSosial, BULOG/DOLOG, Departemen/Dinas Kesehatan,Departemen/Dinas Pekerjaan Umum, Departemen/DinasPerhubungan, Basarnas/Basarda Kabupaten/Kota, TentaraNasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Palang MerahIndonesia, Departemen/Dinas Energi dan Sumber Daya Mineralserta instansi/lembaga lainnya sesuai tingkat kewenangannya.4. Instansi/lembaga terkait wajib segera mengirimkan sertamemobilisasi sumberdaya manusia, logistik dan peralatanke lokasi bencana.5. Penerimaan serta penggunaan sumberdaya manusia, peralatandan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksuddilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD/BNPB dan atauDepartemen Keuangan.C. Pengerahan/Mobilisasi SumberdayaPengerahan/mobilisasi sumberdaya untuk penanganan tanggapdarurat bencana diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:1. Instansi/lembaga/organisasi terkait dalam mengirimkansumberdaya harus didampingi oleh personil instansi/lembagaasal dan penyerahannya dilengkapi dengan administrasi sesuaiketentuan dan peraturan yang berlaku.2. Apabila instansi/lembaga/organisasi terkait pada tingkat tertentutidak memiliki kemampuan sumberdaya yang dibutuhkan, makaBPBD maupun BNPB sesuai dengan tingkat kewenangannyaberkewajiban membantu/mendampingi pengiriman/mobilisasisumber daya sampai ke lokasi bencana.3. Ilustrasi permintaan dan pengerahan sumberdaya KomandoTanggap Darurat Bencana tingkat kabupaten/kota dapat dilihatpada Lampiran-9.4. Ilustrasi permintaan dan pengerahan sumberdaya KomandoTanggap Darurat Bencana tingkat provinsi dilihat Lampiran-10.D. Fasilitas Komando Tanggap Darurat Bencana1. Untuk meningkatkan efektifitas dan mempercepat responspenanganan tanggap darurat bencana, Komando TanggapDarurat Bencana perlu menyiapkan dan menghimpun dukunganoperasi penanganan darurat bencana yang terdiri dari:a. Pos Komando, meliputi Posko Tanggap Darurat dan Poskolap.

- 14 -b. Personil Komando, adalah semua sumberdaya manusia yangbertugas dalam organisasi Komando Tanggap DaruratBencana dengan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukanuntuk penugasan penanganan darurat bencana.c. Gudang, tempat penyimpanan logistik dan peralatan.d. Sarana dan prasarana transportasi, baik yang merupakanfasilitas dasar maupun spesifik sesuai jenis bencana.e. Peralatan, baik yang merupakan fasilitas dasar maupunfasilitas yang spesifik sesuai jenis bencana.f. Alat komunikasi dan peralatan komputer.g. Data serta informasi bencana dan dampak bencana.2. Konfigurasi fasilitas alat komunikasi untuk Komando TanggapDarurat Bencana dapat dilihat di Lampiran-11.3. Tabel contoh kebutuhan fasilitas Komando Tanggap DaruratBencana dapat dilihat di Lampiran-12.E. Pengakhiran1. Menjelang berakhirnya waktu pelaksanaan operasi tanggapdarurat bencana, Kepala BPBD Kabupaten/Kota/Provinsi atauKepala BNPB membuat rencana pengakhiran operasi tanggapdarurat bencana dengan mengeluarkan Surat PerintahPengakhiran Operasi Tanggap Darurat Bencana kepadaKomandan Tanggap Darurat Bencana sesuai dengankewenangannya.2. Pada hari dan tanggal waktu berakhirnya operasi tanggapdarurat bencana, Kepala BNPB/BPBD membubarkan KomandoTanggap Darurat Bencana dengan menerbitkan Surat KeputusanPembubaran.F. Pola Pengerahan Sumberdaya di Tingkat Kabupaten/KotaPengerahan sumberdaya di tingkat kabupaten/kota dilaksanakandengan pola sebagai berikut:1. Dalam hal bencana tingkat kabupaten/kota, Kepala BPBDKabupaten/Kota yang terkena bencana, mengerahkansumberdaya manusia, peralatan dan logistik sesuai kebutuhanke lokasi bencana.

- 15 -2. Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia/tidak memadai, makapemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan dapat memintabantuan kepada pemerintah kabupaten/kota terdekat baik dalamsatu wilayah provinsi maupun provinsi lain.3. Apabila pemerintah kabupaten/kota yang dimintai bantuan tidakmemiliki ketersediaan sumberdaya/tidak memadai, makapemerintah kabupaten/kota yang terkena bencana dapatmeminta bantuan kepada pemerintah provinsi yangbersangkutan.4. Biaya yang timbul akibat pengerahan bantuan ini ditanggungoleh pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.5. Pelaksanaan pengerahan sumber daya dari asal sampai denganlokasi bencana dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBDKabupaten/Kota yang bersangkutan.6. Apabila terdapat keterbatasan sumberdaya manusia, peralatandan logistik yang dikerahkan oleh Kepala BPBD Kabupaten/Kota,maka BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan.7. Pola pendampingan oleh BNPB dapat berupa dukungan biayapengepakan, biaya pengiriman, jasa tenaga pengangkutan dandukungan peralatan tanggap darurat bencana.8. Ilustrasi pengerahan sumberdaya di tingkat kabupaten/kota lihatLampiran-9.G. Pola Pengerahan Sumberdaya di Tingkat ProvinsiPengerahan sumberdaya di tingkat provinsi dilaksanakan denganpola sebagai berikut:1. Dalam hal bencana tingkat provinsi, Kepala BPBD Provinsi yangterkena bencana mengerahkan sumberdaya manusia, peralatandan logistik sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.2. Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia/tidak memadai, makapemerintah provinsi yang bersangkutan dapat meminta bantuankepada provinsi lain yang terdekat.3. Apabila provinsi yang dimintai bantuan tidak memilikiketersediaan sumberdaya/tidak memadai, maka pemerintahprovinsi yang terkena bencana dapat meminta bantuan kepadaPemerintah Pusat.

- 16 -4. Biaya yang timbul akibat pengerahan bantuan ini ditanggungoleh pemerintah provinsi yang bersangkutan.5. Pelaksanaan pengerahan sumber daya dari asal sampai denganlokasi bencana dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBDProvinsi yang bersangkutan.6. Apabila terdapat keterbatasan sumberdaya manusia, peralatandan logistik yang dikerahkan oleh Kepala BPBD Propinsi, makaBNPB dapat membantu melalui pola pendampingan.7. Pola pendampingan oleh BNPB dapat berupa dukungan biayapengepakan, biaya pengiriman, jasa tenaga pengangkutan dandukungan peralatan tanggap darurat bencana.H. Pola Penyelenggaraan di Tingkat NasionalPendistribusian logistik kepada masyarakat dilaksanakan olehKomando Tanggap Darurat Bencana sesuai dengan dinamika yangterjadi, terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar hidup meliputipangan, sandang, air bersih, sanitasi, hunian sementara, pelayanankesehatan dan lain-lain.

- 17 -BAB VEVALUASI DAN PELAPORANA. EvaluasiKomandan Tanggap Darurat Bencana melakukan rapat evaluasisetiap hari dan merencanakan kegiatan hari berikutnya. Hasilevaluasi tersebut digunakan sebagai bahan laporan harian kepadaKepala BPBD atau Kepala BNPB dengan tembusan kepada pimpinaninstansi/lembaga terkait.BPelaporan1. Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam penanganandarurat bencana berkewajiban membuat laporan kepada KepalaBPBD/BNPB sesuai tingkat kewenanganya dengan tembusankepada Komandan Tanggap Darurat bencana sesuai tingkatkewenangannya.2. Pelaporan meliputi pelaksanaan Komando Tanggap DaruratBencana, jumlah/kekuatan sumber daya manusia, jumlahperalatan, jumlah setiap jenis/macam logistik dan sumber dayalainnya serta dilengkapi dengan sistem distribusinya secara tertibdan akuntabel.3. Komandan Tanggap Darurat Bencana sesuai tingkatkewenangannya mengirimkan laporan harian, laporan khususdan laporan insidentil tentang pelaksanaan operasi tanggapdarurat bencana kepada Kepala BNPB/BPBD dengan tembusankepada instansi/lembaga/ organisasi yang terkait.4. Kepala BPBD melaporkan kepada Walikota/Bupati/Gubernur danKepala BNPB.5. Kepala BNPB melaporkan penanganan tanggap darurat bencanakepada Presiden.

- 18 -BAB VIPENUTUPPedoman Komando Tanggap Darurat Bencana ini dibuat agar dapatdijadikan panduan bagi BNPB/BPBD, instansi/lembaga/organisasi terkait,Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, agar tugasKomando Tanggap Darurat Bencana dapat dilaksanakan secara cepat,tepat, terpadu, efektif, efisien dan akuntabel.Pedoman ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum dikeluarkanpedoman yang baru berdasarkan pedoman ini.KEPALABADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAttdDR. SYAMSUL MAARIF, M.Si.

L A M P I R A N

Lampiran - 01PENJELASAN RUMUSAN PERTANYAANHasil pelaksanaan tugas Tim Reaksi Cepat (TRC) Tanggap Darurat Bencanamemuat rumusan pertanyaan ”5 W+1 H” sebagai berikut :1. What = APA : menjelaskan macam/ jenis bencana2. When = KAPAN : menjelaskan tanggal/waktu terjadinya bencana3. Where = DIMANA : menjelaskan tempat/lokasi/daerah bencana4. Who = SIAPA/BERAPA : menjelaskan siapa korban dan berapa jumlahkorban manusia (meninggal dunia, luka berat, luka ringan, sakit), danpengungsi, kerusakan bangunan, sarana dan prasarana umum.5. Why = MENGAPA TERJADI : menjelaskan analisis singkat penyebabterjadinya bencana6. HOW = Bagaimana Menangani Bencana. Melakukan analisissumberdaya yang tersedia di daerah dan kebutuhan bantuansumberdaya yang mendesak untuk penanggulangan tanggap daruratbencana.

Lampiran - 02KOMANDO PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA

Lampiran - 03STRUKTUR ORGANISASIKOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANATINGKAT KABUPATEN/KOTAKETERANGAN :____________ : Jalur Komando-------------------: Jalur KoordinasiBidangPerencanaanBidangOperasiKETERANGAN :___________ : Jalur KomandoKETERANGAN:___________: Jalur Komando

Lampiran - 04STRUKTUR ORGANISASIKOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANATINGKAT PROVINSIBidangPerencanaanBidangOperasiKETERANGAN:___________: Jalur Komando

Lampiran - 05STRUKTUR ORGANISASIKOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANATINGKAT NASIONALKETERANGAN :____________ : Jalur Komando--------------------- : Jalur KoordinasiKETERANGAN :___________ : Jalur KomandoBidangPerencanaanBidangOperasiKETERANGAN:___________: Jalur Komando

Lampiran - 06Contoh:TATA LETAK RUANG UNTUK KEBUTUHAN PENDUKUNGPELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERADA DI POSKOLAPRUANG ISTIRAHATDAPURK. MANDIWCRUANGALKOMRUANGDATARUANG KERJATIM TANGGAP DARURATRUANG RAPATRUANG TAMU

Lampiran - 07FORMAT RENCANA OPERASI BNPB/BPBDLembar No. ...... dari ...... lembaranBNPB/BPBD .......................................................................................................Nama Lokasi (koordinat peta) .........................................................................Tanggal waktu pembuatan Renops .................................................................Penunjukan :RENCANA OPERASI PENANGANAN DARURAT BENCANANO.______1. Peta : Wilayah/daerahSkala : (tulis skala peta)Tahun : (tahun pengeluaran peta)2. Dokumen (tulis dasar pembuatan Rencana Operasi).Daerah Waktu :WIB/ WITA/ WITSusunan Tugas1. Situasia. Macam/jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari :1) Macam/jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/ daerahbencana, korban manusia, kerusakan bangunan, sarana,prasaran umum, ekonomi dan dampak sosial.2) Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana daninformasi dukungan bantuan kemanusiaan.b. Kebijakan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.2. Tugas PokokBNPB/BPBD beserta unsur instansi/lembaga/organisasi yang terkaitmelaksanakan tugas bantuan kemanusiaan mulai (Hari, tanggal bulantahun, pukul) selama ....... hari/bulan di (daerah, cantumkan daerah/lokasi bencana dalam wilayah Kabupaten/Kota) dalam rangka OperasiPenanganan Darurat Bencana (cantumkan macam/jenis bencana).

3. Pelaksanaana. Konsep OperasiDiuraikan konsep operasi untuk tahap perencanaan, persiapan,pelaksanaan dan pengakhiran.b. BNPB/BPBD dan Instansi/lembaga/organisasi yang terkaitDiuraikan tugas, dukungan sumber daya personil, peralatan danlogistik.c. Komando Tanggap Darurat Bencana Nasional/Daerah.Diuraikan struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab masingmasingpejabat dan unsur pelaksana.d. Instruksi Koordinasi, memuat hal-hal sebagai berikut :1) Penetapan hari “H” dan jam “J”.2) Masalah keamanan, pengawasan dan laporan.4. Administrasi dan LogistikDiuraikan pelibatan personil, alat peralatan, logistik, dukunganadministrasi umum dan keuangan.5. Komando dan PengendalianDiuraikan prosedur penggunaan komunikasi dan tempat/ lokasi kantorBNPB/BPBD (nama jalan, nomor, nama kota, nomor telepon dan nomorfacsimile).Kepala BNPB/BPBDLampiran :A. Susunan TugasB. Jaring Komunikasi(..............................................)

Lampiran - 08Contoh:RENCANA KEGIATANOPERASI PENANGANAN DARURAT BENCANANO PROGRAM PELAKSANAAN1 2 31. Rencana Evakuasi Persiapan tempat-tempat, peta dan jalurevakuasi.2. Pertolongan pertama,Penyelamatan,keselamatan, dankeamananPersiapan Tim penyelamatan yangtergabung dari bidang Medis, SAR dansumber daya lainnya.3. Posko Bencana Tersedianya Posko Bencana, PetaBencana, Daftar Personil Tim dan AlatKomunikasi pendukung serta DaftarNomor Telepon Penting.4. Peralatan danPerlengkapan5. Pemenuhan KebutuhanDasarPersiapan dan tersedianya alat-alatpendukung untuk penyelamatan danpenanggulangan bencana.Persiapan dan tersedianya bahan-bahanpokok berupa sandang, pangan, airbersih dan sanitasi.

PERMINTAAN DAN PENGERAHAN SUMBERDAYAKOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANATINGKAT KABUPATEN/KOTALampiran - 09

PERMINTAAN DAN PENGERAHAN SUMBERDAYAKOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANATINGKAT PROVINSILampiran - 10

Lampiran - 11KONFIGURASI JARING KOMUNIKASIPUSDALOPSBNPBV U S KT HP TSLINSTANSIV U S KT HP TS LV U S KINSTANSITERKAIT TK PROPV U S KT HP TSLT HP TSLPUSDALOPSBPBD PROPV U S KINSTANSI TERKAITTK KOTA / KABV U S KT HP TSLT HP TSLPUSDALOPSBPBD KOTA / KABINSTANSITERKAIT DI LAPV U S KV U S KT HP TSLT HP TSLUNIT PELAKSLAPKETERANGAN :VUSK: RADIO HT VHF: RADIO HT UHF: RADIO SSB: KOMPUTERTHPTSL: TELEPON PT TELKOM: HAND PHONE: TELEPON SATELIT: SARANA LAIN

TABELCONTOH KEBUTUHANFASILITAS KOMANDO DARURAT BENCANALampiran - 12No FASILITAS JENIS KEBUTUHAN KLASIFIKASI1 Pos Komando 1. Pos Komando TanggapDarurat2. Pos Komando Lapangan2 Personil Komando Semua SDM yg bertugas dalamorganisasi Komando dgkualifkasi dan kompetensipenanganan darurat bencana3 Gudang 1. Gudang logistik4 Sarana-PrasaranaTransport2. Gudang peralatan1. Mobil rescue unit2. Perahu karet bermesin3. Perahu evakuasi4. Helikopter dan Helipad5 Peralatan 1. Tenda peleton, tenda regu2. Velbed3. Matras4. Kantong tidur5. Genset6. Unit dapur umum7. Mobil tangki air8. Unit sanitasi umum9. Eskavator, alat2 berat1. Fasilitas dasar2. Fasilitas dasarFasilitas dasar1. Fasilitas dasar2. Fasilitas dasar1. Fasilitas dasar2. Fasilitas dasar (bencanabanjir)3. Fasilitas dasar (bencanabanjir)4. Fasilitas dasar (bencanakebakaran)1. Fasilitas dasar2. Fasilitas dasar3. Fasilitas dasar4. Fasilitas dasar5. Fasilitas dasar6. Fasilitas dasar7. Fasilitas dasar8. Fasilitas dasar9. Fasilitas dasar (bencanalongsor/gempa bumi)6 Alat Komunikasi 1. Telpon genggam2. Telpon satelit3. Radio UHV/VHF4. Radio SSB5. Mesin Fax6. Perangkat Komputer7. Akses Internet7 Data dan Informasi 1. Data dan Informasi bencana2. Data dan informasi korbanbencana1. Fasilitas dasar2. Fasilitas dasar3. Fasilitas dasar4. Fasilitas dasar5. Fasilitas dasar6. Fasilitas dasar7. Fasilitas dasar1. Fasilitas dasar2. Fasilitas dasar