BAB 5 Transparansi dan Akuntabilitas - P2KP

Transparansi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan ini harus dilakukan disemua tataran, antara lain sebagai berikut:a. Di tataran penyelenggara ProgramUntuk menjaga agar transparansi pengelolaan Program ini dapat selalu dijaga,maka di tataran penyelenggara harus dilakukan hal-hal sebagai berikut:• Secara periodik PMU/Satker wajib mensosialisasikan substansi danketentuan PNPM Mandiri Perkotaan, baik di tataran pemerintah pusat,pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten maupun masyarakatsesuai kebutuhan. Sosialisasi ini dilakukan secara intensif melalui berbagaimedia, seperti lokakarya, pertemuan, lobby, silaturahmi serta pengadaandan penyebarluasan media cetakan (buku-buku pedoman, spanduk,brosur/leaflet, dll). Muatan sosialisasi dititikberatkan pada substansi PNPMMandiri Perkotaan, kebijakan-kebijakan yang berkaitan denganpelaksanaan, petunjuk-petunjuk pelaksanaan, dll;• Secara periodik PMU/Satker wajib mendiseminasikan PNPM MandiriPerkotaan secara luas, melalui berbagai saluran media, termasuk mediamassa seperti radio, televisi dan koran, mengenai apa saja yangdisediakan Program ke masyarakat dan pemda serta sejauh manapencapaian Program;• PMU/Satker wajib mengembangkan dan mengelola situs jaringan internet(Web-site) yang dapat dengan mudah diakses oleh semua pihak yangberkepentingan terhadap Program PNPM Mandiri Perkotaan danmasyarakat untuk mendapatkan gambaran terkini dari perkembanganPNPM Mandiri Perkotaan; dan• PMU/Satker juga wajib menyelenggarakan audit Program baik dari segifinansial dan manajemen yang hasilnya dilaporkan ke semua pihak terkaitutamanya Tim Pengendali;• Konsultan wajib melaksanakan kegiatan Komunitas Belajar InternalKonsultan (KBIK) secara rutin, baik di tingkat nasional maupun daerah,sampai ke tingkat tim fasilitator. KBIK digunakan sebagai media untukmengetahui perkembangan kegiatan, permasalah, perencanaan,bimbingan rutin serta diseminasi informasi dan kebijakan.b. Di tataran daerahUntuk menjaga transparansi pengelolaan Program di daerah, makapemerintah daerah harus melakukan hal-hal sebagai berikut :• Secara periodik wajib mendiseminasikan PNPM Mandiri Perkotaan inisecara luas melalui berbagai saluran media, antara lain media massaseperti radio, televisi daerah dan koran mengenai apa saja yangditawarkan oleh Program ke masyarakat dan sejauh mana pencapaianProgram serta penggunaan dana BLM;• Menjamin dilaksanakannya pemeriksaan pengelolaan keuangan Program,baik untuk BLM maupun dana lainnya yang dilakukan oleh BPKP maupunauditor independen kepada pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perkotaan diwilayahnya masing-masing.c. Di tataran masyarakatUntuk menjaga transparansi pengelolaan kegiatan dan penggunaan dana BLMoleh LKM sehingga dapat diketahui oleh semua warga, LKM diwajibkan untukmenyebarluaskan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan, PJM dan RentaPronangkis, perkembangan organisasi dan kegiatan LKM/UP-UP, laporanV- 2

posisi keuangan, KSM beserta anggota yang memperoleh pinjaman, panitiakemitraan beserta anggotanya, serta informasi-informasi lain, dengan cara:• Penempelan melalui papan-papan informasi di tempat-tempat yangstrategis, minimal di 5 lokasi, dengan ukuran dan bentuk yang mudahdilihat dan dibaca oleh semua warga;• Membuat dan menyebarluaskan media warga sebagai media yang dikelolamandiri oleh masyarakat untuk menyebarluaskan informasi dari, oleh danuntuk masyarakat. Media warga dapat berbentuk media cetakan maupunnon-cetakan;• Pertemuan-pertemuan rutin dengan KSM, panitia dan masyarakat;• Pertemuan-pertemuan rutin dengan perangkat kelurahan/desa, lembagakelurahan/desa formal yang ada dan kelompok peduli setempat;• Penyebarluasan melalui surat kepada KSM-KSM dan masyarakat;• Melakukan audit tahunan LKM dan hasilnya disebarluaskan ke masyarakatmelalui rapat tahunan pertanggungjawaban LKM (lihat akuntabilitas);• LKM, UP-UP serta pelaku PNPM Mandiri Perkotaan di tingkatkelurahan/desa harus bersifat terbuka memberikan informasi dan data-datayang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeriksaan oleh KMW, perangkatpemerintah, unsur masyarakat dan atau pemantau independen yang dapatdilakukan setiap saat serta audit independen yang dilakukan sekurangkurangnyasatu kali dalam setahun.5.1.2. AkuntabilitasSelain wajib menerapkan prinsip transparansi dalam proses pengambilan keputusandan pengelolaan kegiatan serta keuangan, Program juga wajib melaksanakankegiatan berdasarkan prinsip akuntabilitas. Penerapan prinsip akuntabilitas harusditaati secara konsisten oleh semua pelaku PNPM Mandiri Perkotaan, tanpaterkecuali.Akuntabilitas ini pada dasarnya dapat diterapkan dengan memberikan akses kepadasemua pihak yang berkepentingan untuk melakukan audit, bertanya dan ataumenggugat pertanggunganjawaban para pengambil keputusan, baik di tingkatprogram, daerah dan masyarakat . Oleh sebab itu semua unit pengambilankeputusan dalam semua tataran harus melaksanakan proses pengambilan keputusanmasing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Untuk tataran masyarakat antara lain dapat dilakukan sebagai berikut :a. Konsultasi PublikDalam hal LKM mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentinganmasyarakat banyak (misalnya; PJM Pronangkis, daftar penerima manfaat(KSM), pencairan dana BLM, dll), maka keputusan yang ditetapkan oleh LKMharus dikonsultasikan ke masyarakat melalui berbagai saluran media, sepertipertemuan warga, serta penyebarluasan dan penempelan keputusan tersebutdi tempat-tempat strategis.Maksimal dua minggu setelah pelaksanaan konsultasi publik, LKMmengadakan rapat evaluasi keputusan untuk ditetapkan sebagai keputusanyang mengikat atau disempurnakan terlebih dahulu sebelum ditetapkan,berdasarkan masukan masyarakat yang telah diterima.b. Rapat Koordinasi Triwulan LKM dengan MasyarakatLKM wajib mengadakan pertemuan koordinasi triwulanan atau sesuaiketentuan AD/ART dengan mengundang seluruh gugus tugas (UP-UP), KSM,V- 3

dan Tim Relawan untuk menyampaikan perkembangan kegiatan, membahaspermasalahan serta merencanakan kegiatan triwulan berikutnya.c. Rapat Bulanan Anggota LKMLKM berkewajiban menyelenggarakan pertemuaan rutin anggota-angota LKMsekurang-kurangnya satu bulan sekali. Rapat bertujuan selain membahasberbagai masalah dan perkembangan yang ada, juga membahas rencanaLKM untuk bulan berikutnya. Hasil rapat bulanan tersebut disampaikan LKMkepada Tim Relawan, KSM, ketua RW dan RT serta pemerintahkelurahan/desa.d. Rapat Tahunan LKMLKM wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan LKM yang dilaksanakanminimal satu tahun sekali dengan mengundang sebanyak mungkin wargakelurahan/desa termasuk Tim Relawan, ketua RW dan RT serta perangkatkelurahan/desa. Rapat tahunan LKM tersebut disamping sebagaipertanggungjawaban kegiatan dan keuangan kepada masyarakat (termasukpenyampaian hasil audit) juga dapat sekaligus untuk melakukan penyegarananggota LKM, apabila dibutuhkan dan sesuai dengan AD/ART LKM.Masyarakat, melalui utusan-utusan yang dipilih langsung dari setiap RT/RW,dapat menerima atau menolak pertanggungjawaban anggota LKM tersebutserta menetapkan untuk memperpanjang atau mengganti anggota LKM.e. Komunitas Belajar Kelurahan/desa (KBK)LKM berkerjasama dengan Tim Relawan mengorganisasi perangkatkelurahan/desa dan warga-warga peduli setempat, dalam forum kajian yangdisebut dengan Komunitas Belajar Kelurahan/desa (KBK). Fungsi utama KBKadalah turut membantu masyarakat setempat untuk mengembangkan solusisolusiterapan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga, mengawalpenerapan nilai-nilai, membangun kontrol sosial yang aktif dan bertanggungjawab. Pada gilirannya, keberadaan KBK juga sebagai embrio dan pondasiuntuk mendorong keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan dari,oleh dan untuk masyarakat.f. Audit dan PemeriksaanDalam rangka pelaksanaan akuntabilitas ini, maka LKM wajib melakukan audittahunan termasuk semua unit-unitnya (UP-UP). Audit ini harus dilakukan olehauditor indipenden dan hasilnya disebarluaskan kesemua pihak terkait sesuaiketentuan.Disamping itu, LKM dengan semua unitnya harus terbuka terhadap berbagaipemeriksaan, baik dari manajemen Program, pemerintah maupun masyarakat.LKM secara periodik harus melaporkan semua perkembangan LKM(kebijakan, pelaksanaan, asset dan keuangan) lepada Tim Relawan sebagaipelopor gerakan penanggulangan di kelurahan/desa.Selain pantauan partisipatif yang dilakukan sendiri oleh para pelaku di semuatingkatan, akan dilakukan pula audit oleh pihak-pihak yang tidak terlibat secaralangsung dalam proses pendampingan. Ada tiga jenis audit dalam pelaksanaanPNPM Mandiri Perkotaan.• Audit oleh Instansi Pemerintah untuk Seluruh PelakuAudit ini akan dilakukan oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan danPembangunan). Audit dilakukan sekali setiap tahun terhadap KSM,LKM/UP, PJOK, para konsultan pelaksana, serta kantor-kantor bankV- 4

pemerintah yang ditunjuk sebagai penyalur dana. Lembaga-lembagapemeriksa akan mengkoordinasikan kegiatan ini untuk menghindariduplikasi antar mereka.Tujuan utama audit Pemerintah ini adalah untuk mendapatkan pandanganauditor tentang :(a) efektifitas pengendalian internal proyek,(b) ketaatan terhadap peraturan yg ditetapkan seperti pedoman, suratedaran, perjanjian pinjaman (creadit agreements) dan peraturan terkaityang berlaku,(c) kelayakan laporan keuangan,(d) capaian indikator keberhasilan• Audit Independen untuk Pelaksana Kegiatan PNPM Mandiri PerkotaanMasyarakat perlu menyadari pentingnya penilaian pihak luar untukmembuktikan telah dijalankannya prinsip transparansi dan akuntabilitas.Untuk itu, setiap tahun semua lembaga yang langsung terkait sebagaipelaksana PNPM Mandiri Perkotaan, LKM, dan Para-pihak terkait harusmengauditkan diri kepada auditor independen. Biaya audit wajibdialokasikan oleh LKM sendiri sebagai bagian biaya operasionalpelaksanaan (BOP).Tujuan utama audit indipenden ini adalah untuk mendapatkan pandanganauditor tentang :(a) efektifitas pengendalian internal proyek,(b) ketaatan terhadap peraturan yg ditetapkan seperti pedoman, suratedaran, perjanjian pinjaman (creadit agreements) dan peraturan terkaityang berlaku,(c) kelayakan laporan keuangan,Ketentuan pokok mengenai audit independen adalah sebagai berikut:1) Auditor independen harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:• Akuntan Publik yang terdaftar di Ikatan Akuntan Indonesia (IAI),atau Koperasi Jasa Audit, atau perguruan tinggi yang memilikijurusan/program studi akuntansi (dengan syarat tambahan: timaudit harus dipimpin seorang sarjana akuntansi dan hasil auditditandatangani ketua tim audit);• bukan warga kelurahan/desa di mana LKM yang akan diauditberada;• bersedia mengikuti briefing atau pengarahan dari KMW tentangmodel kelembagaan “LKM”, sistem pembukuan PNPM MandiriPerkotaan, dan cakupan audit (biaya pengarahan ditanggung olehauditor);• lulus pengujian yang dilakukan oleh KMW (pengujian hanyadilakukan atas: kesediaan mengikuti pengarahan dan melakukanaudit sesuai isi pengarahan, calon auditor benar-benar bukanwarga kelurahan/desa di mana LKM yang akan diaudit berada, danberijasah minimal S-1 akuntansi).2) Audit independen harus dilakukan setiap tahun selambat-lambatnyasatu bulan setelah tutup tahun buku.3) Hasil audit diumumkan oleh LKM, dan para pihak terkait kepadamasyarakat baik dengan cara ditempelkan di papan pengumuman,penyebarluasan salinan hasil audit kepada masyarakat, disebarluaskanmelalui media massa dan dimasukkan ke dalam laporan tahunan danlaporan pertanggungjawaban LKM.V- 5

5.1.3. Pemantauan Independen oleh Tim SupervisiPemerintah atau perwakilan Bank Dunia dapat membentuk tim supervisi di luaryang telah ada untuk melakukan pemantauan indipenden atas pelaksanaanPNPM Mandiri Perkotaan, terutama untuk memeriksa apakah prosespelembagaan di masyarakat dan proses pendampingan yang dilakukan instansipemerintah pelaksana PNPM Mandiri Perkotaan dan para konsultan pelaksanatelah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Tim supervisi ini dapat dibentuksewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu baik keberadaan maupunjadwal pemeriksaannya kepada para pelaku.5.1.4. Forum Pemantauan Partisipatif PNPM Mandiri PerkotaanPara relawan yang telah merintis pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaandapat memimpin dan mengorganisasi forum pemantau partisipatif terdiri dari pararelawan dan warga masyarakat peduli dengan fungsi utama melakukanpengendalian social pelaksanaan PNPM dan kelanjutannya dengan secaraperiodic melakukan penilaian terhadap perkembangan PNPM. Oleh sebab itusecara periodic (bulanan atau 2 bulanan) LKM wajib melaporkan perkembangankegiatan penangulangan kemiskinan termasuk pemanfaatan dana-dana yangtelah digalang oleh LKM. Forum Pemantau Partisipatif ini tidak memilikikewenangan untuk menetapkan sanksi thd LKM bila terjadi penyimpangan tetapiwajib menyampaikan temuannya dalam pertemuan warga kelurahan/desa, ataumelapor kepada instansi yang berwenang menangani hal tersebut, atau kepadaunit pengaduan masyarakat, atau kepada PMU program PNPM MandiriPerkotaan. Tata cara pembentukan forum dan mekanisme kerjanya akan diaturlebih lanjut dalam pedoman operasional teknik.Untuk menyiapkan LKM (termasuk UP-UP-nya) mengikuti berbagai macam audit tersebut,terutama audit manajemen dan audit pendanaan, KMW perlu terlebih dahulu mengadakanverifikasi manajemen dan pembukuan kepada semua LKM/UP-UP di wilayah kerjamasing-masing. Verifikasi dilakukan oleh tenaga ahli KMW untuk mengecek kesiapan LKMdalam menerima audit independen.5.2. RENCANA AKSI ANTI KORUPSI5.2.1. UmumRencana Aksi Anti Korupsi bertujuan mengidentifikasi risiko korupsi dan langkahlangkahpenanganan di luar sistem pengendalian baku yang diterapkan oleh Bank.Rencana Aksi Anti Korupsi harus dilihat sebagai titik tolak dan bukan suatu daftarlengkap dari semua langkah-langkah mitigasi.Pemetaan Korupsi: Matriks yang dicantumkan dalam rencana aksi inimengidentifikasi beberapa risiko potensi korupsi dan merumuskan beberapalangkah-langkah penanggulangan yang sesuai yang telah disetujui olehDepartemen Pekerjaan Umum (DepPU) sebagai penyelenggara program (lihattabel di bawah ini: Matriks Pemetaan Korupsi). Penerapan pemetaan korupsitersebut diulangi selama jangka waktu proyek untuk memasukkan inovasi danpelajaran.Rencana Aksi: Strategi anti korupsi telah dikembangkan untuk dua tataran yangberbeda, yakni satu pada tataran pusat (melibatkan PU sebagai InstansiV- 6

sebagai nara sumber kunci untuk pengembangan PJM/CDP bilamemungkinkan; iv) sebagai evaluator ad-hoc; dan v) sebagai penyediapelatihan untuk bidang ketrampilan tertentu.c. Penanggulangan Kolusi, Penipuan & Nepotisme. Peluang kolusi danpenipuan ada dalam setiap proyek. Namun, karena tema utama proyek iniadalah tata kepemerintahan yg lebih baik dan lebih responsif, banyak risikoyang mungkin tersebut ditanggulangi melalui rancangan proyek. Kolusi,penipuan dan nepotisme akan sangat berkurang dengan transparansi danpengiklanan yang baik dari tiap lelang.. Tambahan audit dan tatacarapelelangan diusulkan seperti pengawasan oleh tenaga ahli danpengembangan kapasitas, dengan tenaga ahli pengadaan dan manajemenkeuangan di tiap wilayah regional.. Pada tingkat pusat, akan ada sebuahkomite yang dibentuk untuk mengevaluasi secara teratur kinerja konsultanyang dikontrak di bawah proyek ini, dan menyebarluaskan hasilnya kepadapihak terkait proyek ini. Kasus kolusi, pemalsuan dan nepotisme akandilaporkan langsung kepada instansi yang berwenang sesuai peraturanIndonesia, yakni ke kantor kejaksaan. Dalam kasus kolusi, pemalsuan dannepotisme dalam masyarakat, kasus tersebut pertama akan dilaporkan,dibahas dan diputuskan pada Rembug Warga sebelum mengajukannnya kekejaksaan. Pengalaman pada proyek CDD menunjukkan bahwa banyak risikodapat ditanggulangi dengan ancaman dan penggunaan sanksi berbasismasyarakat seperti yang digunakan di P2KP 3.d. Mekanisme Penanganan Pengaduan. Prosedur penanganan pengaduanseperti yang dirumuskan dalam Keppres 80/2003 akan diikuti denganmenugaskan pejabat yang berwenang yang bertanggung jawab mengeloladatabase pengaduan dan tindak lanjut. Sementara program ini dirancanguntuk mendorong penyelesaian pengaduan melalui saluran resmi,sebagaimana juga tekanan publik. Dalam beberapa kasus elit lokal mungkinmenyalahgunakan kekuasaan dan kegiatan program. Untuk kasus tersebut,sistem alternatif telah dibentuk melalui suatu mekanisme umpan balik padatingkat nasional. Satu satuan khusus ditunjuk untuk menangani pengaduanakan ada pada KMW dan KMP. Satuan penanganan pengaduan akanmenyelidiki dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan dan permasalahan.Database pengaduan, tindak lanjut yang dilakukan, dan sanksi yangditerapkan akan diumumkan untuk meningkatkan keterlibatan peserta danmeredam protes. Mekanisme ini juga meningkatkan biaya sosialpenyalahgunaan dana. Pengaduan akan ditangani secara profesional dantepat waktu, dan tanpa risiko keributan di masyarakat. Mekanismepenanganan pengaduan proyek ini juga memberikan akses yang lebih luasbagi masyarakat melalui penyediaan alamat untuk mengadu, yang akandipasang di papan pengumuman kelurahan/desae. Sanksi & Penyelesaian. Kejelasan sanksi dan penyelesaian merupakanlangkah penting untuk memerangi korupsi. Seperti sudah dilaksanakan padaP2KP 1, 2 dan 3, program ini memiliki toleransi yang rendah terhadap korupsi.Masyarakat didorong untuk mengenakan sanksi kepada warga yangmenyalahgunakan kekuasaan yang telah dipercayakan kepada mereka.Terdapat bukti bahwa sanksi semacam itu dapat lebih mudah dilaksanakandan lebih efektif daripada naskah hukum yang panjang lebar, khususnyadalam kasus korupsi yang lebih kecil. Proyek ini tidak mendorongkesiapsiagaan masyarakat atau sanksi masyarakat yang ekstrim, tapi dalamV- 8

anyak kasus masyarakat dapat mencapai penyelesaian yang bersahabattanpa mengambil sistem legal yang lambat dan bertele-tele (lihat kotaksebagai contoh). Sanksi formal juga mungkin diterapkan. Sebagai contoh,pejabat (pemerintah, non-pemerintah, dll), anggota masyarakat, atau entitassektor swasta yang terlibat dalam proyek tersebut dapat dilaksanakan jikatersedia bukti yang memadai. Dalam semua kontrak pengadaan, bukti korupsi,kolusi atau nepotisme akan menyebabkan pemutusan kontrak terkait, mungkindengan tambahan penalti yang dikenakan (seperti denda, masuk daftar hitam,dll) sesuai dengan peraturan Bank dan Pemerintah. Penarikan dana dariRekening Khusus proyek kepada BKM akan ditangguhkan dalam kasusdimana diduga terjadi penyalahgunaan dana. Pada skala yang lebih luas,seluruh kota mungkin tidak diikutsertakan dalam fase berikutnya bila didugapenyalahgunaan dana terjadi secara luas pada kota tersebut. Informasimengenai kasus yang berhasil, dimana pelajaran dapat dipetik dan danadikembalikan, akan disebarluaskan.Kotak 1: Contoh tipikal aksi masyarakat memerangi korupsiDalam satu kasus baru-baru ini masyarakat memutuskan untuk menahansepeda motor milik bendaharawan lokal sebagai jaminan sampai dana yanghilang (Rp 3 juta atau $375) dipertanggungjawabkan dan dikembalikan. Inijauh lebih cepat daripada mengadukannnya ke aparat hukum yang mungkinmembutuhkan biaya lebih besar daripada jumlah yang hilang danmembutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikannnya.5.2.2. Matriks Pemetaan KorupsiPembatasan terjadinya korupsi dalam proyek ini dimulai dengan mengidentifikasiarea risiko yang potensial – ini disebut pemetaan korupsi. Pemetaan korupsi inidan identifikasi peluang korupsi akan diulang sekurang-kurangnya setiap enambulan sejalan dengan kemajuan proyek dan pelajaran yang dipetik.Bidang PemetaanKorupsiPENGADAANPersiapan daftarpendek (short list)Kapasitas Pimprodan Panitia Tender/EvaluasiTingkatResikoMEDIUMMEDIUM(Pusat)Peluang KorupsiManipulasi prosesmenetapan daftar pendekuntuk mengeluarkanperusahan yg dapatmenjadi saingan degancalon yang sebenarnyasudah dipilih/ memasukperusahaan yang tidakakan menawar lebih rendahPenilaian yang tidakindependen dalam prosesevaluasi konsultan.Keputusan cenderung biasterhadap konsultan sesuai“yang diinstruksikan” olehpejabat yang lebih tinggiatau pihak lain.Aksi Penanggulangan• Kriteria evaluasi untukpenetapan daftar pendekharus seobjektif mungkin dgnmenggunakan ukurankwantitatif yang jelas sertakeluarkan unsur subyektifitas• Profesional independendilibatkan sebagai bagian daritim evaluasi proposalkonsultan.• Pengembangan kapasitasuntuk semua pelaku yangterlibat dalam pengadaan,termasuk sertifikasi staf sesuaidengan Keppres 80/2003.• Pengembangan PedomanProyek untuk merampingkansemua prosedur danV- 9

Bidang PemetaanKorupsiTingkatResikoPeluang KorupsiAksi Penanggulanganmekanismesanksi/penanganan keluhan.Evaluasi Proposal MEDIUM • Penundaan prosesevaluasi yang akanmenguntungkankonsultan (tertentu).• Proposal ditolak karenaalasan yang tidak terkaitdengan kapasitaskonsultan dalammelaksanakan jasatersebut,• Skor teknis yang cukupsignifikan tinggi diberikankepada konsultan “yanglebih disukai” sehinggatidak ada konsultan lainmengalahkan proposalmereka tanpamemperdulikan hargayang dapat menghasilkanharga yang tinggi.• Informasi palsu yangdiberikan oleh konsultan.PenentuanPemenang KontrakKualitas pelayananyang diberikanPengawasanterhadap barangmasukMEDIUMMEDIUMMEDIUM• Panitia mungkinmemanggil calonpemenang danbernegosiasi nilaikontrak.• Kolusi dan nepotismedalam penentuanpemenang kontrak.• Pelayanan yangdiberikan lebih rendahkualitasnya daripadayang ditentukan dalamKAK (TOR), dan pejabatmungkin mengambilkeuntungan melaluiperbedaan tersebut.• Perubahan siginifikanstaf kunci konsultanpada tahap awalpenugasan• Secara sengajamelakukan pengawasanyang longgar untukmendapat uang balikdari konsultan.• Tagihan yangberlebihan/ganda• Rencana Pengadaan, denganjangka waktu yang jelas, akanmengikat dalam KesepakatanLegal, dan akan ditetapkansebagai dasar untukpengadaan apapun.• Bank akan menyatakanpengadaan yang tidak sesuai(misprocurement) untukperpanjangan validitasproposal yang tidak beralasan.• Prosedur QCBS dengan paguanggaran akan diikuti.• Taksiran anggaran untukmasing-masing paket kontrakakan didasarkan padapengalaman aktual yangditentukan melalui surveiekstensif paket yang sejenisyang dilaksanakan pada P2KP1 dan 2.• TOR akan dirancang tegas(kaku).• Mewajibkan pengumumanpemenang kontrak.• Keterlibatan pengawasanmasyarakat madani dankonsultan pengawas (sebagaicontoh: KMP dalam kasusKMW, dan EC dalam kasusKMP) dalam pemeriksaan jasayang telah diberikan.• Penajaman mekanismepenanganan keluhan.• Keterlibatan kelompokmasyarakat dalampemantauan kualitas hasil(deliverable) konsultan.• Memberlakukan sistemganjaran dan hukuman sepertidirumuskan dalam Keppres80/2003.• Pemeriksaan lapangan• Tagihan ongkos penerbanganharus disertai tiket danboarding pass• Lebih sering melakukanV- 10

Bidang PemetaanKorupsiPerencanaanpengadaan,termasuk untuksatu sub-proyekPengadaan secaraumumTingkatResikoMEDIUMMEDIUMPENGELOLAAN PROGRAMDaftar final staf MEDIUMPMU Satker danPPK dengankriteria (i)pengalamanmenangani proyekyang didanai donor,dan (ii) sejarahpengelolaan proyekatau pelatihanbendaharawanyang diikutiPeluang Korupsi• Risiko meminta uangdan penggelembungan(mark–up) anggaran.• Risiko minta uang danpraktik kolusi untuk“memberikan” kontrakkepada konsultan “yanglebih disukai”, dankualitas pelayanan yanglebih rendah.• Risiko kapasitas stafPMU, Satker dan PPKyang tidak memadai.Aksi Penanggulanganpemeriksaan lapangan• Mengunakan kelompokpenerima sebagai utk verifikasi• Menayangkan tagihankonsultan di web PNPM• Peninjauan wajib oleh Bankterhadap perencanaanpengadaan, dan pengumumanrencana pengadaan padaranah publik, termasuk nilaikontrak.• Peningkatan keterbukaaninformasi, penanganankeluhan, dan sanksi sepertidirumuskan dalam Keppres80/2003.• Peningkatan kapasitas pejabatyang terlibat dalampengambilan keputusantentang pengadaan, termasukmerekrut konsultan..• Peningkatan sistempengendalian (internal daneksternal) termasukketerlibatan profesionalanggota masyarakat dalampengambilan keputusantentang pengadaan..• Pengembangan ManualProyek.• Memperketat pengawasanoleh Bank.• Kriteria dan indikator kinerjaPimpinan Proyek,Bendaharawan, stafperencana, staf pengadaan,staf keuangan dan monev(monitoring dan evaluasi). StafPMU, Satker dan PPKdisepakati oleh Bank telahdimasukan dalam PMM danakan digunakan sebagai dasarpeninjauan kinerja tahunanstaf yang relevan.• Ketentuan POM sebagaipedoman bagi pelaksanaanproyek.• Ketentuan Pengelolaan ProyekPemerintah, Kebendaharaandan pelatihan POM untuk stafPMU, Satker dan PPK.• Pelatihan tahunan yangdisepakati oleh Bankmengenai staf PMU, SatkerV- 11

Bidang PemetaanKorupsiPublikasi LaporanAuditMekanismeAkuntabilitas LokalTingkatResikoMEDIUMMEDIUMPeluang KorupsiRisiko ketidaktersediaaninformasi mengenaikemajuan dan hasilpelaksanaan proyek(termasuk penyalahgunaan,praktik kolusi dannepotisme, jika ada).Tidak adanya pengalamansetempat dapatmenyebabkan kasuspenyalahgunaan dalammasyarakat.Aksi Penanggulangandan PPK.Instansi pelaksana akan (danBank Dunia dapat)mengumumkan segera setelahmenerima laporan akhir audityang disusun sesuai dengankesepakatan pinjaman/kredit, dansemua tanggapan formalpemerintah.• Disain proyek mencakuppengawasan dan supervisiuntuk menekan risiko tersebut.• LKM akan bertemu secarareguler untuk membuatkeputusan kolektif mengenaiisu strategis, dan meninjaurekening UPK berkenaandengan penggunaan dana.LKM juga akan melaksanakanpertemuan tahunan denganmasyarakat umum untukmempertanggungjawabkankegiatannya sepanjang tahuntersebut.• Keuangan LKM akan diauditsetiap tahun oleh akuntansetempat. Hasil audit akandilaporkan kepada masyarakatpada rapatpertanggungjawaban akhirtahun LKM. Idealnya, masingmasingLKM harus dikunjungisekurang-kurangnya dua kaliper tahun oleh KMP/KMW.• Untuk meningkatkan kualitassupervisi konsultan di bawahproyek tersebut, fasilitatordiminta untuk memeriksasecara teratur pembukuanLKM dan UPK. Mereka jugaperlu menandatangani danmembuat “pernyataanrepresentasi” secara teratur,yang menegaskan bahwamereka memeriksapembukuan tersebut danmenganggapnya memuaskan.KMW pada tingkatan yanglebih tinggi akan memeriksasecara acak pernyataanfasilitator dan juga akandiminta menandatangani danmembuat pernyataan yangsama. Mekanisme untukmemeriksa dan menerapkanV- 12

Bidang PemetaanKorupsiTingkatResikoPARTISIPASI MASYARAKATDiseminasi secara RENDAHterbatas informasimengenai programPemilihan anggotaLKMRENDAHPeluang KorupsiInformasi dibatasi padaperedarannya ataudiberikan hanya padakelompok tertentu sehinggaproposal yang tidak layakmungkin terjadi.Proses pemilihan anggotaLKM yang tidak transparansehingga menyebabkanrendahnya integritas.Penyaluran dana MEDIUM Meminta bagian untukpejabat pemerintah.Aksi Penanggulangansanksi akan dikembangkanuntuk mereka yang membuatpernyataan yang salah (sanksimungkin mencakup pemisahanpekerjaan).• Sosialisasi akan dilaksanakanmelalui pertemuan(musyawarah, lokakarya, danfocus group discussions,dll)pada tingkat kelurahan/desa,kecamatan, kota/kabupatendan provinsi. Sosialisasitersebut juga mencakupkampanye melalui mediamassa, seperti surat kabar danprogram radio. Strategisosialisasi dipicu untukmembuat masyarakat sadarmengenai tujuan proyek danperaturannya. Ini dimaksudkanuntuk menjamin bahwa parapelaku mengetahui peran dantanggung jawab mereka, danbagaimana membuat masingmasingbertanggungjawabterhadap tindakan mereka.• Proses pemilihan anggotaLKM akan dilaksanakanmelalui proses pemilihan yangtransparan dan adil, denganpartisipasi siginifikan darianggota masyarakat• Dana PNPM MANDIRIPERKOTAAN ditujukanlangsung kepada masyarakat,yakni rekening BKM. Bilapenerima manfaat memenuhipersyaratan yang ditentukan,mengikuti permintaan dariPJOK (setelah verifikasi olehKonsultan ManajemenWilayah), dana dikirim dariRekening Khusus dalambeberapa hari.• Prosedur, ukuran dan kriteriauntuk merumuskan hibah,kriteria eligibilitas untukpenerima manfaat, dan kondisiuntuk penarikan semuadisederhanakan dandirumuskan di depan untukmenjamin bahwa para pelakudapat memahaminya denganmudah. Untuk HibahV- 13

Bidang PemetaanKorupsiPelaksanaaninvestasi subproyekTingkatResikoMEDIUMPeluang KorupsiPenyalahgunaan dana olehLKM dan KSMAksi PenanggulanganKelurahan/desa, persyaratanpenarikan dana kepada LKMterkait dengan kinerjabukannya input, denganpenarikan pertama 20%berdasarkan penyelesaianpekerjaan yang memuaskansesuai PJM Pronangkis ;penarikan kedua 50%berdasarkan indikatorpenggunaan dana danpengelolaan keuangan yangmemuaskan, dan penarikanketiga 30% berdasarkanindikator keberlanjutan LKM.Karena masyarakatmengetahui berapa banyakmereka harus terima, makaseharusnya akan lebih sulitbagi pejabat untuk mengambilkeuntungan.• KSM diminta untuk menyusundan mengajukan laporanmengenai kemajuan danpenggunaan dana proyek keLKM.• Semua informasi keuanganyang dibuat tersedia untukpublik dan ditampilkan dikelurahan/desa. Berita acara,status keuangan bulanan LKM,dan nama dan nilai proposalyang didanai ditempelkan padapapan pengumuman yangdiletakkan di sekitarkelurahan/desa. Kebebasanpelaku dibatasi denganmenetapkan aturan bahwasemua transaksi keuanganmemerlukan sekurangkurangnyatiga tanda tangandari anggota LKM terpilih.Untuk pembelian di atas Rp 15juta, proyek meminta LKMuntuk melaksanakanpenawaran terbatas dimanapenawaran harus diumumkankepada publik. Untukpembelian yang lebih kecil,pembelian harus dilaksanakanoleh dua orang yang akanmeminta penawaran daripemasok lokal.• Keuangan LKM akan diauditsetiap tahun oleh akuntansetempat. Hasil audit akanV- 14

Bidang PemetaanKorupsiTingkatResikoPeluang KorupsiAksi Penanggulangandilaporkan kepada masyarakatpada rapatpertanggungjawaban akhirtahun LKM.5.3. MEKANISME PENERAPAN SANKSI5.3.1. SanksiSanksi adalah pemberlakuan hukuman terhadap pelanggaran ketentuan dan/atauaturan yang telah ditetapkan dalam Pedoman PNPM maupun aturan yangditetapkan masyarakat, sebagaimana tercantum pada AD/ART LKM.5.3.2. Penetapan dan Penerapan SanksiPenerapan sanksi merupakan konsekuensi logis dari penegakan prinsipakuntabilitas yang bertujuan untuk menghukum yang salah dan menyebarkankebajikan dengan menumbuhkan rasa tanggungjawab dari berbagai pihak terkaitdalam melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan. Sehingga warga masyarakatmiskin yang seharusnya merasakan manfaat program tidak dirugikan dan programdapat berjalan dengan baik serta berkelanjutan.a) Penetapan dan penerapan sanksi oleh PemerintahPemerintah dapat menetapkan dan menerapkan sanksi dalam bentuk :• Sanksi hukum yang dapat dikenakan pada perangkat pemerintah, konsultan,pengurus LKM/UP dan warga masyarakat, sesuai dengan peraturanperundangan yang berlaku, terhadap upaya dan/atau penyalahgunaan dana,tindak korupsi, penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi maupunkepentingan kelompok tertentu; serta• Sanksi pembatalan/pencabutan dana, yaitu suatu bentuk sanksi dengandibatalkan/tidak dialokasikannya dana BLM pada tahap atau tahun berikutnya.Ketentuan mengenai pembatalan dana dimaksud dapat dibaca pada ketentuanumum penggunaan dana BLM.b) Penerapan sanksi oleh masyarakatSanksi yang diterapkan masyarakat dapat bersifat formal, artinya merupakankeputusan/hasil rembug warga atau bersifat non-formal dalam bentuk sanksisocial. .Mekanisme penetapan dan penerapan sanksi yang lazim dilakukan melalui :• Rembug Warga Kelurahan/desaRembug warga merupakan mekanisme yang lazim digunakan dalammenetapkan sanksi dan penerapannya. Dalam hal masyarakat melihatterjadi penyimpangan prinsip serta nilai universal oleh anggota LKMdan/atau terdapat keputusan LKM yang ditolak oleh sebagian besar warga,dan/atau LKM dianggap tidak lagi mencerminkan kriteria sebagai pimpinankolektif organisasi masyarakat warga, maka masyarakat kelurahan/desaberhak untuk membubarkan sebagian atau keseluruhan anggota LKMserta memilih penggantinya melalui mekanisme Rembug WargaKelurahan/desa. Mekanisme rembug warga kelurahan/desa diawaliV- 15

dengan rembug warga tingkat RT/RW, rembug warga tingkat dusun danakhirnya rembug warga tingkat kelurahan/desa.Melalui rembug warga ini dapat ditetapkan sanksi sosial dan atau sanksihukum yaitu dengan menyerahkan oknum yang melakukan penyimpanganke pihak yang berwajib.• Musyawarah kelompokSelain mekanisme rembug warga, yang relatif melibatkan banyak orang,sering kali juga dilakukan musyawarah kelompok untuk membahaspersoalan di tingkat kelompok. Sanksi yang ditetapkan dan diterapkanpada umumnya adalah bersifat sanksi sosial misalnya pengucilan darikelompok, dsb .5.4. PENANGANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN KONFLIKPengaduan pada dasarnya merupakan aspirasi, keluhan ataupun ketidakpuasanterhadap implementasi PNPM Mandiri Perkotaan. Pengaduan dapat disampaikandalam bentuk lisan maupun tertulis, baik ke pelaku PNPM Mandiri Perkotaan,media massa dll.5.4.1. Prinsip Penanganan PengaduanSistem penanganan pengaduan di PNPM Mandiri Perkotaan didasarkan prinsipsebagai berikut :a) Kemudahan. Pangaduan dari siapapun dan darimanapun harus mudah untukdisampaikan. Untuk itu, pengadu dapat menyampaikan pengaduan baik padaPPM (Pengelolaan Pengaduan Masyarakat) tempat keberadaan pengadumaupun kepada PPM yang ada di seluruh tingkat, dengan mengunakanmedia-media yang diinginkan. Media pengaduan dapat berupa lisan, tertulis,telepon, SMS, web-site dan media lain yang dapat dipergunakan. Demikianjuga keberadaan PPM di seluruh tingkatan harus diketahui oleh masyarakatdan pihak-pihak yang berkepentingan.b) Cepat, Tepat dan Tanggap. Pengaduan sedapat mungkin dapat diselesaikandi setiap tingkat PPM asal pengadu. Hal ini dimaksudkan agar penanganpengaduan dapat ditangani dengan cepat, tepat dan menguntungkan semuapihak. Di samping itu apabila pengaduan dapat diselesaikan di PPMbersangkutan, dapat menjadi media pembelajaran dan pemberdayaan bagiseluruh pihak di level bersangkutan.Namun demikian, apabila pengaduan tersebut tidak dapat dikelola di PPMbersangkutan karena keterbatasan otoritas penanganan di tingkat PPMbersangkutan, maka pengaduan harus segera disampaikan pada PPM ditingkat yang lebih tinggi. Untuk itu mekanisme dan prosedur penangananpengaduan harus jelas dan dapat diimplementasikan di seluruh tingkatan.Apabila PPM tingkat kelurahan/desa tidak mampu untuk menangani, makasecepat mungkin sampaikan kepada PPM di tingkat yang lebih tinggi.Demikian seterusnya.c) Sebaliknya PPM di tingkat yang lebih tinggi harus segera menanganipengaduan yang berasal dari PPM di bawahnya dan segera menyampaikanV- 16

informasi penanganan serta hasil pengaduan kepada pengadu dan pihak lainyang berkepentingan.d) Penyampaian penanganan pengaduan baik kepada pengadu maupun pihaklain yang membutuhkan sangat penting dilakukan. Hal ini dimaksudkan agardapat menumbuhkan kepercayaan terhadap pelaksanaan PNPM MandiriPerkotaan (atau kegiatan pembangunan lainnya), pelaku PNPM MandiriPerkotaan maupun keberadaan PPM sendiri.e) Informasi penanganan pengaduan harus segera mungkin disampaikan danmemberikan kepuasan bagi pengadu maupun pihak lain yang membutuhkan.Untuk itu penanganan pengaduan haruslah tuntas dan memberikan jawabanyang tepat atas persoalan/masalah yang diadukan5.4.2. Manajemen Pengaduana) Pembentukan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM)KMP wajib membangun dan memfasilitasi jaringan Pengelolaan pengaduanmasyarakat (PPM) di semua wilayah kerja; pusat, daerah danmasyarakat/komunitas, yang masing-masing bekerja secara independendalam suatu jejaring pengaduan masyarakat. Untuk itu, KMP wajibbekerjasama dengan semua pihak peduli termasuk para pemangkukepentingan (stakeholders), baik pemerintah maupun non-pemerintah, dalamrangka membangun simpul-simpul jaringan pengaduan masyarakat di tiapwilayah kerja PNPM Mandiri Perkotaan (pusat, daerah dan masyarakat).Simpul-simpul jaringan tersebut diharapkan akan membentuk PPM-PPM danakan tetap berfungsi secara berkelanjutan, sebagai bagian dari partisipasimasyarakat dalam mengawal pembangunan.b) Penyampaian dan Penerimaan Pengaduan serta KeluhanPengaduan dan keluhan dapat berasal dari perorangan atau kelompokmasyarakat. Untuk memudahkan penyampaian pengaduan, makapengaduan dapat disampaikan ke unit pengaduan masyarakat (UPM)terdekat. Penyampaian dapat dilakukan dengan berbagai cara: lisan,surat/kotak pos, fax, telepon bebas pulsa, sms, email dan sebagainya.Walaupun pada tiap tingkatan pelaku program dikembangkan unitpengaduan, akan tetapi yang paling strategis adalah memusatkanpengelolaan pengaduan di tingkat masyarakat atau LKM, hal ini untukmenjamin kesinambungan program setelah Program selesai.Pencatatan pengaduan dan keluhan pada tiap UPM (Unit PengaduanMasyarakat) harus dilakukan pada saat penerimaan. Hal ini dilakukan untukmemudahkan pelaporan dan penanganan penyelesaian pengaduan. Untukmemudahkan penanganan perlu dikembangkan klasifikasi masalah yangbersifat standar dan terkait dengan Sistem Informasi Manajemen (SIM).Sebagai contoh jenis pengaduan dapat dikelompokkan dalam katagori:penyalahgunaan dana, intervensi politik, proses usulan kegiatan, dan prosespelaksanaan kegiatan.c) Penyelesaian PengaduanPada dasarnya adanya pengaduan dari masyarakat menandakanketidakpuasan dan sengketa antara masyarakat dengan pelaku Program, baikitu sengketa horisontal maupun vertikal. Artinya penyelesaian pengaduan jugamengacu pada proses penyelesaian sengketa. Sebetulnya yang paling baikV- 17

adalah penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah dan mufakat. Namunkenyataannya upaya penyelesaian sengketa dengan cara ini tidak selaluterjadi dengan mudah, sehingga diperlukan campur tangan pihak ketiga. Untukitu, berbagai cara lain yang juga dapat dipakai untuk penyelesaian pengaduanadalah melalui arbitrase dan hukum.d) Penyelesaian Secara HukumProses penyelesaian secara hukum untuk pengaduan tentang ketidakpuasanmaupun sengketa antara masyarakat dengan pelaku Program, baik itusengketa horisontal maupun vertikal, dapat dilakukan dalam hal:• Sengketa tidak dapat didamaikan melalui mekanisme penangananpengaduan yang disiapkan di PNPM Mandiri Perkotaan.• Terdapat indikasi kuat bahwa persoalan atau peristiwa tersebut berkaitandengan pelanggaran hukum (pidana maupun perdata).Pada dasarnya penanganan pengaduan dilakukan melalui prosesinvestigasi, konfirmasi, rekomendasi dan informasi. Hasil investigasi yangdilakukan oleh UPM harus dikonfirmasikan kepada pihak terkait yang tepat.Selanjutnya dari hasil konfirmasi, UPM membuat rekomendasi kepadapihak yang berwenang menangani masalahnya. Untuk PNPM MandiriPerkotaan, maka LKM adalah lembaga yang paling banyak mendapatkanrekomendasi untuk menyelesaikan masalahnya.Secara diagramatis mekanisme penanganan pengaduan tersebut diatasdapat dilihat pada Bagan 5.1.V- 18

Bagan 5.1. Mekanisme Penanganan PengaduanTIMKOORDINASINASIONALKoordinasiPenyelesaianSatker PNPMMandiriPerkotaanTidakDerajatMasalah 4DapatDiselesaikan ?YaPO.BOX2222JKPMTE-mail, Web,Telepon, SMSKMPDerajatMasalah 3PEMDAProv.TidakDapatDiselesaikan ?PPMYaProvinsiKMWTidakDerajatMasalah 2TKPPKota/Kab.PPMKab/KotaDapatDiselesaikan ?YaFKALKMKORKOTCamat /PJOKTIMFASILITATORTidakLKMDerajatMasalah 1Lurah/KadesKantor Kel./DesaPPMLKMDapatDiselesaikan ?YaFASILITATOR/ RELAWANGaris PenyelesaianGaris PengaduanGaris Distribusi PenyelesaianMASYARAKAT, LSM, PT, KEL. PROFESI, KEL.PEDULIV- 19

5.4.3. Penanganan KonflikBeberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan konflik antara duapihak atau lebih, dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:a. Identifikasi jenis konflik, apakah konflik laten, konflik terbuka ataukah konflikpermukaan, yang membutuhkan pendekatan berbeda dalam penanganannya.Konflik laten merupakan konflik tersembunyi yang perlu diidentifikasi sejakawal;b. Identifikasi akar persoalan dari konflik yang terjadi;c. Formulasikan rencana tindak penanganan konflik, yang dapat dikategorikansebagai berikut:• Cegah terjadinya konflik sejak dini agar terhindar dari munculnya konflikyang lebih luas dan keras;• Selesaikan konflik melalui pengakhiran kekerasan dan pertengkaran;• Kelola konflik melalui pengurangan atau penghindaran kekerasan maupuntindakan yang menjurus kekerasan, dengan cara mengembangkantindakan serta perilaku positif yang melibatkan semua pihak atau pelaku;serta• Transformasikan konflik melalui investigasi mendalam secara partisipatifuntuk menyelesaikan akar konflik, dengan cara mentransformasi kekuatannegatif menjadi kekuatan-kekuatan positif.V- 20