Laporan Hasil Pemantauan terhadap Implementasi Perda ... - Elsam

elsam.or.id

Laporan Hasil Pemantauan terhadap Implementasi Perda ... - Elsam

Pemantauan terhadap Implementasi Perda-perda BermasalahOktober 2008Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)


BAB IPENDAHULUANA. Gambaran UmumSulit dipungkiri bahwa keberadaan Perda-perda Bermasalah – dalam tulisan ini lebihfokus pada Perda-perda bernuansa keagamaan 1 - telah menimbulkan perdebatan yang cukuppanjang, sejak mulai diundangkan hingga mulai diberlakukannya di tengah-tengahmasyarakat. Beberapa kajian terhadap Perda-perda tersebut, baik dari segi teknikpembuatannya maupun isi dan substansinya juga banyak dilakukan oleh para akademisimaupun beberapa institusi yang bergerak di bidang penguatan kajian Hukum dan HakAsasi Manusia. Pada tahap implementasinya, beberapa Perda Bermasalah tersebut memilikiderajat yang beragam, khususnya dalam hal intensitas pelaksanaannya.Hasil pengamatan yang dilakukan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat dibeberapa tempat, misalnya Kota Padang, Garut, dan Bulukumba menunjukkan bahwaderajat implementasi Perda-perda Bermasalah tersebut memiliki grafik yang bermacammacam.Di Kota Padang dan Bulukumba misalnya, terlihat lebih intensif dibanding denganGarut, meskipun pada akhir-akhir ini, di Bulukumba secara umum, implementasi beberapaPerda Bermasalah cenderung menurun.Apa yang menarik dari hasil pengamatan tersebut adalah bahwa keberadaan danimplementasi Perda-perda tersebut sangat terkait dengan kemauan politik di daerahmasing-masing. Di Kota Padang misalnya, pelaksanaan Perda No 6 tahun 2003 tentangwajib mampu baca Alqur’an bagi peserta didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyahsangat didukung oleh kebijakan pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan finansialnya.Taman Pendidikan Alqur’an dan juga kegiatan-kegiatan pesantren ramadhan sangat marakkarena mendapat dukungan dari Pemerintah Kota. Hal seperti ini sangat tidak terlihat diBulukumba dan juga Garut yang beberapa bulan terakhir ini lebih disibukkan olehmemanasnya suhu politik lokal.Naik-turunnya grafik implementasi Perda-perda Bermasalah tersebut menjadi catatantersendiri yang tampaknya bisa dilihat sebagai suatu keengganan – atau lebih tepatnyaketidaksiapan – dalam memberlakukan Perda. Banyak faktor yang mendukung, sepertitidak terdapatnya suatu institusi dan sumberdaya yang secara khusus melaksanakan danmemantau pelaksanaannya; tidak terdapatnya kesesuaian pemahaman mengenai isi perdaantara pemerintah dan masyarakat; kurangnya sosialisasi, dan sebagainya. Kritik yang kerapmuncul adalah bahwa keberadaan Perda-perda Bermasalah lebih cenderung bernuansapolitis, dibuat serba cepat, dan kurang memerhatikan kondisi kehidupan masyarakatsetempat. Dalam beberapa hal, juga terlihat adanya implementasi yang berlebihan karenamenyasar ke wilayah kelompok lain yang sepatutnya berada di luar wewenang Perdatersebut.Dengan mempertimbangkan berbagai persoalan tersebut, maka pemantauan terhadapimplementasi Perda-perda Bermasalah tersebut dilakukan, khususnya untuk melihat danmengukur sejauhmana intensitas dan kemungkinan terjadinya ketidaktepatanpelaksanaannya. Di samping itu, respon dari sebagian kalangan masyarakat termasukbeberapa anggota masyarakat yang merasa ”dirugikan” atau juga ”diuntungkan” olehkeberadaan Perda tersebut juga menjadi perhatian dalam pemantauan ini.1 Dalam pemantauan ini, Perda-perda yang dipantau adalah Perda Kota Padang No 06 Tahun 2003 tentang WajibPandai Baca Tulis bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah dikaitkan dengan Instruksi WalikotaPadang No 451.442/Binsos-iii/2005 tentang Pelaksanaan Wirid Remaja Didikan Subuh dan Anti Togel/Narkobaserta Berpakaian Muslim/Muslimah bagi Murid/Siswa SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/SMK/MA di Padang;Perda Kab Bulukumba No 6/2003 tentang Pandai Baca Tulis Alqur’an bagi siswa dan calon pengantin; dan PerdaKab Garut No 2 tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat.


. Maksud dan TujuanPemantauan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui secaralangsung posisi dan sikap berbagai komponen masyarakat terhadap keberadaan PerdaperdaBermasalah, memantau intensitas pelaksanaannya, dan mendokumentasikankesaksian para pihak yang merasa dirugikan dan/atau menjadi ‘korban’ dari pelaksanaanperda-perda tersebut.Pemantauan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisipelaksanaan Perda khususnya yang berkaitan dengan kompatibilitas dan efektifitasnyasehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam upaya membenahi berbagai kelemahandan kekurangan yang terdapat dalam proses pembuatan dan implementasi berbagaiperaturan publik yang dibuat oleh setiap pemerintah lokal di Indonesia.c. Hasil yang diharapkanPemantauan ini menghasilkan beberapa hal penting, yaitu:1. Gambaran umum mengenai konteks lahirnya Perda-perda Bermasalah2. Respon (kritik, resepsi, penolakan) beberapa komponen masyarakat danpemerintah daerah terhadap keberadaan dan pelaksanaan Perda3. Dokumentasi kesaksian beberapa anggota masyarakat yang merasa dirugikan ataumenjadi ‘korban’ dari pelaksanaan Perda-perda tersebut.d. Wilayah dan Fokus PemantauanPemantauan ini dilakukan di tiga daerah, meliputi kabupaten Bulukumba (SulawesiSelatan), Kota Padang (Sumatera Barat), dan Kabupaten Garut (Jawa Barat). Salah satupertimbangan dari pemilihan ketiga daerah tersebut adalah bahwa daerah-daerah tersebut,telah diketahui sebagai daerah yang intensif memproduksi Perda yang mengatur moralitasdan perilaku keagamaan masyarakat juga merupakan daerah yang telah menjadi sasaranpengamatan beberapa waktu sebelumnya.Fokus pemantauan ini ditujukan pada; Pertama, intensitas atau juga gradasiimplementasi Perda di masing-masing daerah pemantauan. Kedua, respon beberapakomponen masyarakat dan pemerintah daerah terhadap keberadaan perda-perdabermasalah. Ketiga, suara dan kesaksian para pihak yang menjadi ‘korban’ dari pelaksanaanPerda tersebut.e. MetodePemantauan ini dilakukan dengan cara melihat secara langsung terhadap berbagaikegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perda-perda tersebut. Secara teknis,pemantauan ini juga didukung melalui wawancara mendalam terhadap beberapa pihakyang dinilai memiliki kapasitas untuk menjelaskan situasi lokal sebagai konteks lahir danpelaksanaan Perda, kunjungan dan observasi tempat-tempat khusus (seerti masjid, sekolah,warung, pantai, dan sebagainya) yang menjadi lokasi sasaran pelaksanaan Perda, sertawawancara khusus dengan pihak korban.Keseluruhan cara tersebut dilakukan untuk mendapatkan suatu gambaran dandokumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara publik. Meskipun harus dikui pulabahwa cara-cara yang telah dilakukan tersebut belum menyasar seluruh komponenmasyarakat, tetapi paling tidak, beberapa pihak yang telah menjadi bagian dari pemantauan– seberapapun kecil dari segi kuantitasnya – tetap penting untuk dipertimbangkan sebagaibagian dari suara masyarakat.


A. Gambaran Umum Tiga WilayahBAB IIKONTEKS KEMUNCULAN PERDASetelah kelahiran Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerahyang kemudian direvisi menjadi undang-undang No 32 tahun 2004, tentang otonomidaerah, beberapa daerah di Indonesia mulai melakukan inisiatif-inisiatif untukmengembangkan potensi daerahnya masing-masing, mulai dari gegapnya pemilihan kepaladaerah hingga hingar-bingar membentuk identitas daerah masing-masing. Dalam konteksSumatera Barat misalnya, salah satu kebijakan daerah yang dikembangkan adalah kembalimenerapkan bentuk pemerintahan nagari. 2 Sebagian besar kalangan menganggap kebijakantersebut sangat positif dan strategis karena akan terjadi desentralisasi kewenangan dariserba pusat (Jakarta), menuju keterwujudan pemerintah daerah yang lebih memerhatikankesejahteraan masyarakat lokal.Selain untuk keperluan desentralisasi kekuasaan atau kewenangan dalam pengertiangeografis, dengan kembali pada sistem pemerintahan bernagari, juga diharapkan "the land ofMinangkabau", dengan adagium adat ’’adaek basandi Syara’, syara’ Basandi Kitabullah, syara’magato adaek mamakai’’ 3 dimana nagari-nagari menjadi lebih berdaya dengan diperankannyakembali ninik mamak alim ulama, cadiak pandai 4 selaku kontrol sosial di tengahmasyarakat, namun juga identitas ’’keIslaman’’ dapat diwujudnyatakan.Perdebatan kemudian muncul nagari model apa dan kapan yang kemudian akandirujuk, karena sistem pemerintahan nagari telah mengalami dinamisasi, misalnya bentukpemerintahan nagari sebelum datangnya pendatang asing, seperti Islam, Barat, nagarizaman Orde Lama, atau nagari pada masa Orde Baru. Persoalan lainnya yang kemudianmuncul, pada satu sisi ada tuntutan menggebu bagaimana Sumatera Barat dalampengertian Minangkabau tetap menjadi otentik, karena di Sumatera Barat umumnya danKota Padang khususnya adalah daerah dimana telah secara turun-temurun telah terjadi,“kedekatan” antara adat dan tradisi lokal dengan agama sangat kuat. Dalam banyak halsulit dipisahkan walaupun mudah dibedakan. “Kedekatan” ini cukup “mengikat” dan“menyatu”. Agama menjadi tergantung pada adat atau tradisi setempat, sebaliknya –adatatau tradisi mendapatkan “muatan” agama, sehingga dalam beberapa kasus di beberapadaerah tertentu, dimana keduanya “menyatu”, sikap adat atau tradisi menjadi sama dengansikap agama. Atau sikap agama terhadap persoalan setempat menjadi sama dengan sikapadat atau tradisi setempat.Sementara pada sisi lainnya, realitas di tengah masyarakat telah terjadi perubahan yangbegitu dahasyat, masyarakat Sumatera Barat seperti halnya masyarakat lainnya dihadapkandengan modernisasi berikut segala konsekuensinya yang menuntut terjadinya perubahankedepan yang lebih dinamis yang dalam banyak kasus telah menggugat segala bentukkemapanan. Kegamangan-kegamangan mulai bertambah ketika sistem kekerabatankomunal mulai terkikis dengan habisnya tanah ulayat sebagai alat produksi dalambernagari. Persoalan-persoalan ini semakin memperumit keinginan untuk meneguhkanidentitas kedaerahan Minangkabau.2 Nagari dalam konsep tradisional Minangkabau dipahami sebagai satu-kesatuan adat, ulayat di Sumatera Barat,atau semacam republik mini yang pernah di kenal dalam sejarah Yunani Kuno. Akan tetapi Nagari dalampengertian administratif kemudian dipahami sebagai pemerintahan terendah seperti halnya desa di Jawa, Nanggrodi Aceh, Marga di Tapanuli, kampong di Palembang dan sebagainya.3 Adat bersendikan syara’ (agama), syara’ bersendikan kitabullah (Alqur’an), syara’ mengata, adat memakainya.4 Ninik mamak, Alim ulama, Cadiak Pandai, disebut sebagai tiga tungku sejarangan yang berfungsi melakukanproses pembagunan di Nagari sekaligus berfungsi sebagai kontrol sosial dalam masyarakat nagari tempo dulu.


Tidak jauh berbeda dengan Bulukumba dan Garut. Keduanya juga dikenal banyakkalangan sebagai daerah yang memiliki pengikut Islam mayoritas. Menurut data 2006, darijumlah penduduk Bulukumba yang tercatat sebanyak 383.870 jiwa; 375.187 jiwa atau99,75% yang memeluk agama Islam. Meski demikian masyarakat Bulukumba tidak bisadisebut masyarakat homogen, disana juga terdapat agama lain. Sekitar 473 jiwa atau 0,13%memeluk agama Kristen Protestan, 214 jiwa atau 0,06% memeluk agama Kristen Katolik,212 jiwa atau 0,06% memeluk agama Budha dan 21 jiwa atau 0,05% memeluk agamaHindu.Sedangkan di Kabupaten Garut sendiri, berdasarkan data statistik kependudukan tahun2007, jumlah pemeluk agama Islam di Kabupaten Garut sebesar 2.225.241 jiwa dari jumlahpenduduk Garut 2.274.973 jiwa. Jumlah ulama di Kabupaten Garut yang terdata sebanyak2.335 orang, mubaligh 3.618 orang dan khotib 5.917 orang. Jumlah pondok pesantrenyang tersebar di Kabupaten Garut sebanyak 988 buah dengan jumlah santri mukim 64.586orang dengan pengasuh 6.244 orang. Adapun jumlah masjid 4.297 buah, langgar 6.677buah dan mushola 3.571 buah. Wajar jika kemudian Garut dikenal sebagai gudangnyasantri dan kyai.Hanya saja, data-data statistik seperti itu tidak serta-merta menjadi referensi utamadalam menggambarkan kehidupan keagamaan di masing-masing daerah. Keberislamanmasyarakat di Bulukumba dan di Garut tetap berjalan dinamis karena selalu berinteraksidengan konteks lokalitasnya. Sehingga keinginan untuk membuat regulasi berdasarkanaturan agama secara ketat justru berpotensi mubadzir karena setiap warga masyarakatmemiliki rujukan dan bayangan sendiri mengenai tata-cara melaksanakan ajaran agamamereka.Tampaknya, yang lebih patut dibaca adalah bahwa kemunculan berbagai PeraturanDaerah yang mendasarkan diri pada semangat agama tertentu merupakan terjemahan darihasrat politik ketimbang keinginan dari masyarakat sendiri. Sehingga menjadi menarikuntuk dilihat adalah bahwa setelah pemberlakuan Otonomi Daerah, kecenderungan untukmemperkuat basis keagamaan dalam berbagai kebijakan daerah sebagai salah satu bagiandari upaya penguatan identitas masyarakat lokal, yang ternyata sangat memperlihatkanadanya hasrat politik itu.1. Konteks Lahirnya PerdaLahirnya Perda-perda Bermasalah di tiga wilayah pemantauan ini mengalami prosesyang berbeda-beda meskipun terdapat beberapa pola yang hampir mirip. Di Kota Padangmisalnya, pada 18 Desember 2003 Pejabat Pemerintah Kota Padang dengan mendapatpersetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang telah menyetujui PeraturanDaerah No. 6 Tahun 2003 mengenai pandai baca Alqur’an bagi peserta didik sekolah dasardan madrasah ibtidaiyah. Kebijakan tersebut didasari oleh pertimbangan dalam rangkamewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, danberakhlak mulia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan visidan misi Kota Padang perlu diadakan pendidikan baca tulis Alqur’an bagi umat Islamsedini mungkin. 5 Namun perda dimaksud kemudian baru efektif tahun 2006/2007 ataukira-kira dua tahun sejak disetujuinya perda ini.Tampaknya, karena Perda tersebut memerlukan penguat kebijakan agar bisadiimplementasikan lebih efektif, maka pada 07 Maret 2005 Walikota Padang mengeluarkaninstruksi dengan nomor 451.422/Binsos-iii/2005 tentang pelaksanaan wirid remaja didikansubuh dan anti togel/narkoba serta berpakaian muslim/muslimah bagi murid/siswaSD/MI, SLTP/MTS dan SLTA/SMK/MA di Padang. Adapun instruksi tersebut yang5 Lihat bagian “Menimbang” huruf b, c dan d perda no 6/2003.


ditujukan pada Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Kepala Kantor DepartemenAgama Kota Padang, Ketua DMI Kota Padang, Camat se Kota Padang serta Lurah sekotaPadang dengan 12 instruksi dimana pada poin kesepuluh berbunyi; ’’ Bagi murid/siswaSD/MI,SLTP/MTS dan SLTA/SMK/MAN se Kota Padang diwajibkan berpakaianMuslim/Muslimah yang beragama Islam dan bagi non Muslim dianjurkan menyesuaikanpekaian (memakai baju kurung bagi perempuan dan memakai celana panjang bagi lakilaki)’’6Menelaah Instruksi Walikota ini menjadi penting karena bersamaan dengan instruksiWalikota Padang inilah kemudian Peraturan Daerah No. 6/2003 menjadi efektifdiimplementasikan bagi kelompok sasaran. Pada 30 Maret 2005 Dinas Pendidikan KotaPadang mengirimkan surat pengantar Instruksi Walikota Padang yang ditujukan untukkepala SMP,SMA, SMK Negeri/ Swasta dan dan Kacabdin Pendidikan beserta SD yangberda dalam jajarannya untuk mensosialisaikan Instruksi Walikota Padang dimaksud danuntuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. 7Jika lahirnya Perda No: 6/2003 tidak terlalu mencuatkan perdebatan, sebaliknyaimplementasi Instruksi Walikota tersebut ternyata memancing kontroversi dalam beberapahal, misalnya dalam hal memahami apakah implementasi peraturan tersebut hanya untuksiswa/i yang muslim saja atau seluruhnya karena pada faktanya banyak terdapat siswa/inon-muslim yang kedapatan terkena efek dari pemberlakuan instruksi tersebut.Sedangkan di Bulukumba, konteks lahirnya Perda No 6/2003 tentang baca tulisAlqur’an bagi Peserta Didik Sekolah dan Calon Pengantin tidak terlepas dari usulanbeberapa pejabat daerah yang ingin membuat payung hukum bagi efektifitas pelaksanaanprogram pemerintah daerah yang disebut dengan Crash Program Keagamaan. Proses yangdiusulkan oleh Tjamiruddin, selah satu penggagas Perda yang saat itu menjabat KetuaTanfidziah NU dan Kepala DEPAG Bulukumba kepada Bupati Patabai Pabokori ternyatamendapat dorongan dari kelompok KPPSI dan Jundullah. Kamaluddin Jaya, selaku ketuaMuhammadiyah yang juga ketua dewan syuro KPPSI Bulukumba mengatakan bahwa“pembuatan perda-perda ini merupakan kebutuhan masyarakat dan direspon dengan baikkarena masyarakat Bulukumba adalah mayoritas muslim.” 8Sementara di Kabupaten Garut, lahirnya Perda No 2/2008 tentang Anti PerbuatanMaksiat didorong oleh anggapan sebagian pejabat pemerintah daerah mengenai tidakefektifnya Perda No 6/2000 tentang Kesusilaan. Sehingga dengan adanya Perda No2/2008 diharapkan bisa menjadi payung hukum yang lebih jelas dan tegas bagi keinginansebagian komponen masyarakat dan pemerintah daerah Garut untuk mewujudkan visi danmisi Kabupaten Garut, yaitu: Garut Pangirutan Tata Tengtrem Kerta Raharja menuju Ridla AllahSWT.2. Beberapa KecenderunganSetelah diberlakukan Perda-perda bermasalah, terdapat beberapa kecenderungan danfakta-fakta lapangan yang cukup menarik yang terjadi di masing-masing daerah. Di Padangmisalnya, implementasi Perda No 6/2003 di lapangan menjadi sangat efektif bersamaandengan adanya instruksi Walikota Padang, yang dalam wujud nyatanya menjadi begitumenonjol pada saat masuknya bulan Ramadhan. Berdasarkan keterangan langsung dari6 Lihat isi poin kesepuluh Instruksi Walikota Padang nomor 451.422/Binsos-iii/2005 tentang pelaksanaan wiridremaja didikan subuh dan anti togel/narkoba serta berpakaian muslim/muslimah bagi murid/siswa SD/MI,SLTP/MTS dan SLTA/SMK/MA di Padang.7 Lihat alinea 2 surat pengnatar Dinas Pendidikan Kota Padang tanggal 30 Maret 20058 Wawancara H. Kamaluddin Jaya, tanggal 7 September 2008


Walikota Padang bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan walikota yang telahdiinstruksikan sejak tahun 2005 dari tahun ke tahun kegiatan pesantrean ramadan dankegiatan keagamaan terus ditingkatkan baik dari sisi kuantitas maupun kuantitasya.Demikian halnya sejak dikeluarkannya Instruksi Walikota Padang tahun 2005, maka setiapbulan ramadhan Pemerintah Kota Padang membuat tim ramadhan untukmensosialisasikan kebijakannya melalui masjid-masjid dan mushalla.Menghadapi ramadhan tahun 2008 (1429 H) ini, diduga bersamaan dengan gencarnyakampanye memperebutkan kursi walikota Padang, selaku calon incumbent, Fauzi Baharmembuat beberapa kebijakan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pesantrenramadhan. Adapun beberapa kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Padang adalahsebagai berikut;a. Dalam rangka melatih generasi muda yang disiplin dan mencintai masjid, kepadaseluruh siswa terutama mulai dari SMP sampai SMA diharuskan mengikuti kegiatanSubuh Mubarokahb. Selama bulan ramadhan, seluruh pelajar SD, SMP maupun SMA di liburkan darikegiatan sekolah. Kegiatan proses pembelajaran, dialihkan dengan menggelar kegiatankeagamaan berupa pesantren ramadhan di masjid/mushalla sebagaimana telahdilangsungkan dua tahun terakhir. Kegiatan itu dimulai dari 15 September hingga 8Oktober 2008. Dimana, setiap Senin hingga Kamis dan Sabtu, kecuali Jumat danMinggu aktivitas pesantren diliburkan. Dari pukul 05.00-09.00 WIB, kegiatanpesantren ramadhan diikuti pelajar SMA, SMK dan MAN. Pukul 09.00-12.00 WIB,diikuti pelajar SD dan MIN, dan pukul 13.00-16.00 WIB diikuti pelajar SMP dan MTS.Sementara pada malam harinya diisi kegiatan tarawihan dan tadarusan".c. Untuk keperluan pelaksanaan pesantren ramadhan Pemerintah Kota Padang telahmengalokasikan dana yang bersumber dari APBD 2007 lebih kurang Rp 2,2 milyaratau tepatnya Rp 2.025 milyar yang dialokasikan untuk seluruh siswa kota Padang sejakdari SD minimal kelas 4 sampai dengan SMA. Dana tersebut akan diberikan untukmasjid/Mushala yang melaksanakan kegiatan pesantren ramadhan, dimana masingmasingmasjid/mushala mendapat bantuan sebayak Rp. 1 juta bagi yang mempunyaipeserta pesantren, jika ternyata terdapat masjid yang memiliki jumlah siswa lebih dari100 orang siswa maka dari kelebihan tersebut masing-masing peserta akan disubsidiRp. 15.000,-.d. Pelaksanaan pesantren ramadhan tahun ini tidak hanya bagi siswa/i, muslim jugaberlaku bagi siswa-siswi non muslim, dimana selama ramadhan melaksanakan kegiatankeagamaan di tempat ibadahnya masing-masing, Pemerintah Kota Padang jugamembantu pembiayaannya.e. Menginstruksikan agar semua warung makanan atau rumah makan ditutup pada sianghari selama bulan ramadhan melalui imbauan bersama Walikota, DPRD Padang, MUIKota Padang, dan Lembaga Karapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), KotaPadang kecuali untuk daerah pondok (pondok adalah daerah pe-cinan di Padang),selain itu menghimbau kepada masyarakat non-muslim agar menghormati umat Islamyang sedang melaksanakan ibadah puasa, dan jika nantinya terdapat pihak pengusahamembandel, dan melakukan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut setelahdiperingatkan, dan tidak digubris, maka Pemerintah Kota Padang akan menutup danmencabut izin usaha tersebut usai bulan Ramadhan. Tim dan komponen masyarakatlainnya dipersilahkan untuk melakukan pengontrolan".f. Bahwa untuk mendukung kebijakannya, Pemerintah Kota Padang telah membuat surathimbauan bersama yang ditandatangani oleh Walikota Padang, DPRD Padang, MUIKota Padang dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) kotaPadang.


Sedangkan di Bulukumba, setelah terjadi pemberlakuan Perda No 6/2003 juga terjadibeberapa kecenderungan dan fakta-fakta yang menarik, khususnya yang ditemukan dibeberapa Desa Muslim di Bulukumba, di antaranya:a. Pembentukan TK,TPA setiap masjid/mushallab. Pembentukan TPA orang tua disetiap RT/RW /Dasawismac. Mengadakan penataran guru mengajid. Pengadaan Alqur’an melalui gerakan waqaf Alqur’ane. Mengadakan lomba baca tulis Alqur’an setiap Pelaksanaan hari besar islamDisamping itu juga diadakan pembinaan guru-guru mengaji dengan cara sebagaiberikut :a. Mengadakan pelatihan guru mengaji metode Iqra dan metode albarqib. Memberikan tunjangan bulanan melalui sumbangan tetap pelanggan listrikc. Membagikan zakat setiap 6 (enam) buland. Menerima sumbangan wajib dari santri setiap selesai panene. Menerima biaya pembinaan guru TK-TPA setiap tahun dari Pemerintah DesaMeskipun upaya-upaya tersebut dilakukan, tetapi jumlah santri yang belajar di TPArelatif stabil dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena secara empirik, masyarakat diBulukumba sudah terbiasa dengan belajar mengaji. Artinya, ada atau tidak adanya Perdatersebut tidak berdampak secara signifikan bagi peningkatan kuantitas santri diBulukumba. Memang pernah terjadi bahwa dorongan secara terus menerus oleg BupatiKala itu, Patabai Pabokori, sempat membuat proses pembelajaran di TPA semakin gencar.Di desa Tamaona, kecamatan Kindang, proses pembelajaran TPA pada waktupemerintahan Patabai juga berlangsung dengan ketat. Seperti dijelaskan oleh Siri Sulistiwatisalah satu guru TPA Masjid Al-Jamiah dan TPA SD 302 LATTAE, bahwa di desa itu jugasetiap TPA membebankan kepada santrinya pembayaran bulanan. Menurut ketetapanBKPRMI (badan Kordinasi Pemuda-Remaja Masjid Indonesia) biaya yang dibebankankepada santri adalah Rp.10.000 perbulan. Namun karena orang tua santri merasa berat,maka pembayaran, khususnya di TPA yang dia bina diturunkan menjadi Rp.3.500. Prosespelaksanaan belajar mengaji ini diakui oleh Siri meski berlangsung dengan cukup disiplin,tapi murid-murid senang datang, mereka berlomba-lomba ikut mengaji. Apalagi biasanyayang lulus dengan baik akan mendapat hadiah. Pada saat wisuda, biasanya juga Bupati saatitu Patabai Pabokori, datang menghadiri. 9Di beberapa TPA, proses belajar mengaji bahkan diawali dengan penandatanganansurat perjanjian antara santri dengan pihak TKA/TPA. Misalnya di TPA al-Amanat, santriharus menandatangani kesepakatan yang isinya :a. Akan tetap rajin mengaji sampai mengkhatamkan 30 juz Alqur’anb. Bila dikemudian hari, berhenti sebelum mengkhatamkan Alqur’an, maka SANGATSETUJU bila tidak diberikan sertifikat.Tapi saat itu ada beberapa persoalan yang muncul. Pertama, persoalan yang dialami olehguru-guru mengaji yang dikontrak. Menurut pengakuan salah satu guru ngaji kontrakNurbaya, gaji yang diberikan tidak semuanya, sudah mengalami pemotongan. Sebelumnyadiberitahukan bahwa gaji para guru mengaji yang sudah dikontrak oleh Pemda sekitarRp.300.000, namun biasanya yang sampai ke guru-guru mengaji hanya Rp.150.000. 10 Kedua, keinginan beberapa santri untuk mengaji lebih didasarkan pada ketakutan tidak bisamelanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi. Sehingga banyak terjadi pulapembelian sertifikat dari TPA oleh orangtua santri sebagai bukti kelulusan mengaji. Hal ini9 Wawancara Siri Sulistiwati (Guru TPA 302 Lattae dan mesjid al-Jamiah), 13 November 200810 Wawancara Nurbaya (guru ngaji di desa Tamaona), 10 September 2008


diakui oleh Nurmala R, S.Ag, Kepala Sekolah TPA, al-Amanat. Menurutnya beberapapejabat mendatangi TPA-nya meminta agar bisa diberikan sertifikat. Bahkan ada yang maumembayar tinggi yang penting sertifikatnya keluar. TPA-nya tidak mau memberkansertifikat, jika seorang santri belum pernah belajra mengaji ditempatnya. Namun diamengakui bahwa ada juga TPA di Bulukumba yang mau mengeluarkan sertifikat palsu, biladibayar. Menurutnya sertifikat mengaji itu akhirnya menjadi alat untuk mencarikeuntungan. 11 Ketiga, dengan munculnya TKA/TPA ini membuat tradisi pengajianpengajiankampung hilang. Tradisi pengajian kampung yang telah berjalan sekian lama ditiap-tiap desa mulai meredup. Kebiasaan mengaji di kampung dimana seorang gurumengaji didatangi santrinya di rumah untuk belajar mengaji di sore hari, dan sebagai balasjasanya santri membawakan hasil kebun, atau mengangkatkan air untuk gurunya, laluberlanjut dengan acara khatam Alqur’an yang disebut dengan mappatamma atau anganretamma, juga mulai surut.Sementara di Kabupaten Garut, karena mungkin baru disahkan pada Januari 2008 yanglalu, Perda No 2/2008 tentang Perbuatan Anti Maksiat itu belum sepenuhnyamemperlihatkan adanya kecenderungan atau kejadian-kejadian langsung yang berkaitandengan Perda tersebut. Selain itu, situasi politik garut yang terus memanas akibat protesyang terus dilayangkan oleh sebagian warga masyarakat terhadap kepemimpinan BupatiAgus Supriyadi membuat Perda Anti Maksiat ini cenderung terabaikan.Dede Suherman, selaku Kepala Satpol PP Kabipaten Garut menjelaskan bahwaimplementasi Perda tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara optimal karenaterkendala dan/atau belum terpenuhinya fasilitas yang berkaitan dengan tujuan tercapainyaperaturan tersebut. Seperti anggaran yang minim, tempat pembinaan (rehabiliatasi) secarakhusus tidak ada, pelatihan-pelatihan jarang dilakukan, dll. Akhirnya yang terjadi adalah“pembinaan” yang bersifat informatif dan sesaat, tidak substansif, hanya diberitahukanbahwa pelaku melanggar peraturan tersebut.Adapun tempat-tempat yang sering menjadi titik operasi yaitu: lapangan golfNgamplang, Alun-alun Garut, Kawasan wisata Cipanas, terminal Guntur, kawasanKerkhof, dan tempat-tempat lain yang secara geografis berada tidak jauh dari pusat kotaGarut. Sedangkan yang jaraknya jauh belum sepenuhnya tersentuh, kalaupun tersentuhkemudian dilakukan operasi, hal itu dilakukan setelah menerima laporan atau pengaduandari mayarakat setempat.4. Respon MasyarakatRespon terhadap implementasi Perda-perda Bermasalah tersebut sangatlah beragam.Di Kota Padang misalnya, berdasarkan pemantauan di lapangan, hampir seluruh unsurmasyarakat yang ditemui menyatakan mendukung kebijakan Pemerintah Kota tersebut.Respon positif atas kebijakan walikota tersebut tidak saja muncul dari kalangan penggagasdalam hal ini Pemerintah Kota mapun DPRD Kota Padang, melainkan juga muncul darikalangan akademisi, ormas, sebagian besar masyarakat yang dikonfirmasi maupun darikelangan partai politik. Sekalipun terdapat kelompok kecil dari masyarakat yang keberatan,ternyata umumnya hanya berkaitan dengan persoalan teknis. Sementara respon yangsedikit berbeda muncul dari beberapa kalangan aktivis LSM di Padang. Gambaran tentangrespon masyarakat dapat dikelompokkan sebagai berikut.a. Respon Kalangan akademisiKalangan akademisi sikapnya beragam dalam merespon perda-perda wajib bacaQur’an dan instuksi walikota Padang tentang pesantren ramadhan. Sebagian besar11 Wawancara Nurmala, S.Ag (Kepala TKA/TPA al-Amanat Bulukumba), 14 November 2008


akademisi yang ditemui terutama dari kalangan praktisi hukum mengatakan bahwamunculnya perda-perda semacam itu merupakan bentuk dari keberagaman hukum dantidak masalah karena hal itu merupakan bahagian dari demokrasi. Seandainya adakelompok-kelompok yang keberatan silahkan saja mengajukan judicial review, namunpada dasarnya perda-perda semacam itu tidak bertentangan dengan sistem hukum yangberlaku.Selain itu bahkan sebagian dari kalangan perguruan tinggi ternama di Sumbarmenjadi konsultan atas perda-perda tersebut, ada yang menjadi ketua amil zakat,penasehat agama. Selain itu menurut kelompok akademisi yang mendukung perda daninstruksi walikota Padang juga berpendapat bahwa ditengah-tengah ketidakpastianhukum, selian itu sistem negara yang tidak stabil, maka diperlukan aturan-aturan yangakan dapat memberikan arah moral bagi masyarakat, hal itu dimungkinkan karenanegara Indonesia bukanlah negara sekuler. Selain itu dalam rangka otonomi daerah,perda semacam itu sah-sah saja, karena telah nyata bahwa beberapa peraturan hukumberdasarkan hukum adat dan hukum agama telah mewarnai produk peraturan hukumdi Indonesia.Sementara itu beberapa akademisi kritis menganggap pemerintah kurang kerjaan,kenapa harus mengurusi hal-hal yang privat seperti itu, tugas pemerintah bukan itu,namun bagaimana menciptakan kesejahteraan umat, bagaimana mutu pendidikan bisabaik dan murah. Bahkan ada yang beranggapan bahwa kebijakan itu merupakan bentuklain manipulasi pemerintah untuk menutupi kebobrokan pemerintah dan tidak mampudalam melaksanakan tugas yang sesungguhnya. Menurut kelompok ini, kebijakansemacam itu akan kontraproduktif berkaitan dengan kebijakan yang lain, misalnyadisatu sisi pemerintah mewajibkan siswi memakai jilbab, namun disisi lain pemerintahjuga menempuh kebijakan pembangunan mall atau pasar-pasar modern, dimana didalamnya memamerkan model pakaian yang ketat atau celana bermerek, sehingga bisajadi mereka berjilbab, namun baju dan celananya ketat dan memperlihatkan lekuktubuh.Namun demikian, baik dari kalagan akademisi yang mendukung kebijakan walikotamaupun yang bersikap kritis sama-sama tidak setuju jika munculnya perda daninstruksi tersebut dikaitkan dengan isu menguatnya gerakan ideologis yang inginmengubah sistem negara, bagi mereka peraturan semacam itu tidak lebih sebatastuntutan politik yang menurut kelompok kritis hanya adanya kecenderungan politisasiagama untuk kebutuhan pemilu, sebab di Padang sebagain besar masyarakat kalausudah bicara agama umumnya kehilangan daya kritisnya.b. Respon Ormas Islam dan elit agamaBeberapa ormas Islam seperti Muhammadiyah, HTI, KPSI, Forum TokohPenegak Syari’at menjadi pendukung utama atau paling tidak menjadi tempatkonsultasi atau yang dimintai sebagai pertimbangan oleh Pemerintah Kota dalammerumuskan perda-perda bernuansa agama, bahkan dari beberapa diskusi terbacabahwa mereka merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya perda-perdadimaksud. Dari beberapa wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa semua pimpinanormas menyambut positif dan mendukung keberadaan peraturan daerah bernuansaagama, bahkan mengatakan itu merupakan perpanjangan tangan dakwah ormasnyayang direspon dan dilakukan pemerintah.Bagi ormas Islam, kebijakan walikota tersebut merupakan bentuk konkret responpemerintah terhadap suara masyarakat. Sebagai masyarakat yang memiliki falsafah adatbasandi syara’, syara’ basandi kitabullah maka kebijakan walikota Padang baik menyangkutpesantren ramadhan, selain itu pesantren ramadhan merupakan bentuk kongkrit darikembali ke surau, sehingga kebijakan semacam itu patut didukung.


Berkaitan dengan adanya temuan lapangan terdapat oknum non muslim yangmenjadi korban, menurut pendapat kalangan ormas hal itu merupakan persoalan yangbisa dikomunikasikan, sebab untuk kasus pelaksanaan pesantren ramadhan semuasiswi tanpa membeda-bedakan mendapat bantuan biaya untuk melaksanakan kegaiatankeagamaannya masing-masing, sehingga tidak ada alasan kalau ada anggapan bahwapemerintah berlaku diskriminatif dalam kebijakan pemajuan kehidupan beragama.Sementara berkaitan dengan kasus non-muslim yang memakai jilbab, dalam instruksiwalikota tidak mewajibkan bagi non muslim, selain itu masalah pakaian menurutkalangan ormas itu masalah budaya. Saat ini sebagian besar masyarakat Padang sudahmemakai pakaian yang menutup aurat, maka seharusnya non muslim dapat memaknaiitu sebagai budaya, pakaian itu sebagai fashion bukan bernilai ibadah. Hanya saja,menurut pendapat ormas semua ajaran agama menyukai pakaian yang sopan.Sehubungan dengan masih maraknya kalangan masyarakat yang masih berjualanmakanan pada siang hari pada bulan ramadhan, atau masyarakat yang belum memakaijilbab, pemuka agama dengan cepat akan mengatakan bahwa masyarakat tidak pahamagama. Namun ketika kepada mereka dikonfirmasi berkaitan dengan isu-isu HAM dandemokrasi, maka mereka akan dengan mudah mengatakan bahwa HAM itu produkBarat atau produk Amerika yang bertentangan dengan nilai Islam.Seperti halnya kalangan akademisi, kalangan ormas juga tidak melihat bahwaperda-perda yang bernuansa agama atau khususnya di Padang ada gerakan bawahtanah dari kelompok ideologis yang ingin merobah idelogi negara dengan Islam,terutama di Sumatera Barat dan kota Padang khususnya. Bagi kalangan ormas Islam itunegara kesatuan republik Indonesia sudah final. Dan keberadaan kelompok Islam gariskeras di Padang tidak akan mendapat tempat.c. Respon Pengambil Kebijakan, DPRD/Unsur Pemerintah Kota/Pol. PPBerkaitan dengan adanya perda No 6 tahun 2003 tentang wajib pandai baca tulisAlqur’an terjadi kesimpangsiuran informasi, dimana beberapa anggota DPRD KotaPadang dikonfirmasi, sebagian mereka tidak mengetahui kalau ada perda Nomor 6tahun 2003, yang mereka ketahui hanyalah Instruksi Walikota Padang tentangpesantren ramadhan yang di dalamnya memuat dua belas poin instruksi. Barulahkemudian ketika naskah perda diperlihatkan, beberapa anggota DPRD yang ditemuimengatakan bahwa perda itu muncul sebelum periode 2004 – 2009, dan saat itupunyang ada adalah pejabat sementara karena belum ada walikota definitif.Namun pada intinya semua anggota DPRD Padang yang sempat dikonfirmasi dandimintai responnya terhadap keberadaan perda mereka mendukung sepenuhnya,kecuali satu orang anggota DPRD kota Padang yang berasal dari PDIP yang kebetulandari kalangan non muslim, menyatakan bahwa perda semacam itu memperlihatkanbahwa para pengambil kebijakan tidak aspiratif tehadap realitas kemajemukan.Sebagian besar anggota DPRD Padang yang ditemui mendukung perda-perdasemacam itu dan mengatakan bahwa perda itu muncul karena adanya aspirasimasyarakat kota Padang yang melihat realitas mulai banyak anak muda yang tidak lagimampu baca tulis Alqur’an, oleh karena itu dalam rangka kembali ke Surau makaperda-perda seperti itu diperlukan.Selain itu, saat ini sudah ada ranperda zakat yang sedang dibahas, perda zakat inidiharapkan akan selesai pertengahan tahun 2009, adapun tujuan adanya perda zakatadalah untuk mengelola dana umat yang sesungguhnya potensial, dengan demikiadiharapkan dana umat yang banyak itu akan bisa dikumpulkan dan akan didistribusikankepada yang berhak secara transparan.Bagi beberapa orang anggota DPRD Padang yang ditemuai bahwa perda-perdasemacam itu tidak bertentangan dengan undang-undang, sebab di Indonesia sudah ada


undang-undang zakat, undang-undang haji dan sebagainya, jadi tidak benar kalau perdasemacam itu tidak memiliki payung hukum. Dari salah seorang anggota DPRD Padangyang ditemui, sempat menjawab sinis, kenapa kalau dari kalangan Islam membuatperda yang sedikit bernuansa Islam, kemudian banyak kalangan yang ribut danmembawa-bawa isu HAM. Kenapa kasus di Bali dengan isu ajeg Balinya tidakmendapat sorotan, demikian juga ketika perayaan Nyepi umat Islam juga harus ikutmerayakan, sementara Padang yang penduduknya mayoritas Islam, membuat perdayang menjadi dikhususkan bagi umat Islam lalu dipersoalkan.Sementara menurut mantan kepala biro Hukum Pemerintah Kota Padang yangsaat ini menjabat sebagai kepala Binsos, Zabendri, SH, mengatakan kebijakan walikotamerupakan prestasi yang telah berhasil mengembalikan Padang kepada adat basandisyara’, syara’ basandi kitabullah. Kebijakan itu menurutnya harus didukung terutamabagi mereka yang mengaku sebagai orang Islam. Namun ketika dikonfirmasi kenapadirinya justru menyekolahkan kedua anaknya ke SMA Don Bosco Padang yangnotabenenya adalah sekolah Katolik dan tidak menerapkan pemakaian jilbab, yangbersangkutan berkilah, di SMA DB lebih bermutu dan mengajarkan sikapnasionalisme, pakaian hanya fashion yang tidak diharuskan. Senada dengan yangdisampaikan oleh Binsos Kota Padang, Kepala Biro Komunikasi dan InformasiPemerintah Kota Padang menyatakan bahwa perda Nomor 6 tahun 2003 telahdisosialisasikan sejak 2006, ditambah dengan adanya instruksi walikota Padangmerupakan bahagian upaya Pemerintah Kota Padang dalam rangka meningkatkankeimanan dan ketakwaan masyarakat Padang. Bahkan pada 12 – 14 Mei 2006 pernahdilakukan ujian membaca Alqur’an secara serentak bagi siswa-siswi se kota Padang,dan karena saat itu masih banyak yang tidak lulus, maka diadakan ujian susulan, sapayasemua siswa mendapatkan sertifikat pandai baca tulis Alqur’an sebagai syarat siswamelanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.Dukungan terhadap perda dan instruksi walikota Padang diperkuat oleh kepalaDinas Pendidikan Kota Padang H. Nur Amin yang meyatakan bahwa perda wajibpandai baca tulis Alqur’an akan terus disosialisasikan dan diterapkan. Bagi siswa-siswidi SMP Kota Padang, termasuk pada SMP Non Muslim sepanjang di dalamnya adasiswa muslim wajib mempunyai sertifikat dari sekolah SD asal. Dan bagi siswa-siswiyang masih belum bisa membaca Alqur’an, kepada yang bersangkutan diberi waktusatu tahun untuk belajar baca tulis Alqur’an. Nur Amin menegaskan bahwa kebijakantersebut sudah disosialisasikan dan disampaikan pada Komisi D DPRD Padang.Pada kesempatan berbeda ketua Kepala Satpol PP. Dedi Herdinal, mengatakanbahwa Pol PP akan bekerja ekstra keras dalam rangka menciptakan ramadhan bebasmaksiat pada khususnya dan Padang Bebas maksiat pada umumnya. Untuk tujuantersebut, Pol PP akan melakukan razia sepanjang bulan Ramadhan, selain itu juga akanmelakukan razia pada tempat-tempat hiburan. Tempat hiburan selama bulan ramadhanhanya boleh dibuka di atas pukul 24.00 wib.Menurutnya, tempat-tempat hiburan hanya diperbolehkan bagi hotel berbintang,jika di tempat lain maka akan dirazia, dan bagi PSK yang tertangkap akan langsngdibawa ke Suka Ramai (Panti Rehabilitasi PSK di Solok). Berkaitan dengan kasuskasuspenangkapan yang diduga melanggar ketentuan, berkali-kali jawabanya hanyamelaksanakan tugas atau perintah pimpinan. Beberapa kasus penangkapan yangdilakukan oleh stafnya yang diduga melanggar ketentuan dianggap sebagai masalahteknis dan kesalahpahaman. Ia mengatakan bahwa stafnya yang melanggar ketentuantersebut sudah diberi pengertian agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya.d. Respon guru agama/ustradz


Berdasarkan pemantauan selama kegiatan bulan ramadhan, para guru agama atauustadz-ustadz sangat banyak yang dilibatkan dalam berbagai kegiatan keagamaan dimasjid-masjid. Sebagai tenaga pendidik yang melaksanakan kegiatan keagamaan,mereka memperoleh penghasilan tambahan dari rata-rata Rp 50.000 dengan menjadipenceramah setiap malam selama bulan puasa menjelang shalat tarawih, dan merekajuga memperoleh tambahan honor Rp 50.000 sampai Rp 75.000 dengan menjadinarasumber atau guru selama kegiatan pesantren Ramadhan.Menurut beberapa guru agama yang ditemui, mengatakan bahwa perda danisntruksi semacam itu merupakan kepedualin pemerintah terhadap masa depangenarasi muda Islam dan itu merupakan prestasi, sehingga perda dan isntruksi tersebutperlu dipromosikan melalui mimbar-mimbar jum’at wirid dan pengajian lainnya.Dalam beberapa kali pemantauan, beberapa ustadz dan guru agama selalu diundangoleh walikota ke rumah dinasnya menjelang ramadhan dan undangan halal bihalaluntuk setiap masjid di kota Padang.Para ustadz atau guru-guru agama yang juga sebagian berfungsi sebagai garinmasjid menjadi guru-guru Madrasah Diniah Awaliyah (MDA), yang setiap tahunyamengeluarkan sertifikat pandai baca tulis Alqur’an setelah siswa-siswi SD kelas 6pandai baca tulis Alqur’an. Berdasarkan keterangan salah seorang dari guru MDA yangdikonfirmasi, bahwa program ini merupakan bentuk dari implementasi instruksiwalikota Padang.e. Respon guruBerdasarkan pemantauan di kalangan guru dan kepala sekolah baik sekolah negerimaupun swasta seperti SMA 1, SMA 7, Don Bosco, MAN yang dikonfirmasi seputarperda nomor 6 tahun 2003 tentang wajib baca Alqur’an dan instruksi walikota Padangtahun 2005, diperoleh beberapa informasi sebagai berikut;1) Hampir semua guru dan kepala sekolah di sekolah-sekolah tersebut yangdikonfirmasi tentang perda, umumnya mereka tidak mengetahui adanya perda No6 tahun 2003 tentang ketentuan wajib baca Alqur’an, yang mereka ketahui adalahinstruksi walikota Padang yang diterima melalui Dinas Pendidikan Kota Padang.2) Berdasarkan penjelasan Dinas Pendidikan Kota Padang yang diketahui oleh gurugurumaupun kepala sekolah, bahwa instruksi walikota Padang tersebut merupakankeharusan untuk dilaksanakan, sehingga kalau siswa ataupun siswi tidak memilikisertifikat pesantren ramadhan maka mereka akan kesulitan mendapatkan nilaiagama, selain itu akan menjadi penghambat bagi mereka untuk mengikuti ujian.3) Berdasarkan instruksi walikota yang sering disusul dengan surat-surat dari KantorDinas Pendidikan kota Padang, yang intinya agar sekolah-sekolah harusmemperhatikan siswa baru yang masuk di sekolahnya, jika terdapat siswa atau siswiyang tidak mapu membaca Alqur’an maka pada siswa tersebut diharuskan memilikikemampuan membaca Alqur’an yang dibuktikan dengan sertifikat pandai tulis bacaAlqur’an.4) Sebahagian besar mereka mendukung program walikota yang merupakan bentuknyata dari istilah kembali ke surau atau masjid, dimana dengan kegiatan tersebut,siswa-siswi menjadi lebih mencintai masjid, walaupun juga harus diakui masihbanyak siswa yang belum memperlihatkan adanya perubahan sikap setelah selamasatu bulan mengikuti kegiatan pesantren ramadhan.5) Kepada setiap guru diharuskan menjadi pembimbing bagi siswa-siswinya yangmengikuti kegiatan pesantren ramadhan, dan bagi guru akan diberikan bantuantransportasi sebanyak Rp 25.000 untuk satu kali pendampingan atau sesuai dengankesepakatan dengan panitia penyelenggara pesantren ramadhan.


6) Jika siswa-siswi yang berasal dari luar kota Padang, yang tidak mengikuti kegiatanpesantren Ramadhan atau yang tidak lulus dalam kegiatan tersebut, maka kepadasiswa/i tersebut diharuskan mengikuti kegiatan pesantren ramadhan yangdiselenggarakan oleh pihak lain di luar bulan puasa, namun dengan biaya yang lebihmahal.7) Keluhan dari kalangan guru pendamping adalah berkaitan dengan materi pesantrenramdhan yang monoton dari tahun ketahun, dan ini barangkali yang menyebabkansiswa/i bosan, sehingga hanya sebagaian kecil siswa/i yang memperlihatkan adanyaperubahan setelah mengikuti kegiatan pesantren ramadhan. Oleh karena itupelaksanaan pesantren ramadhan yang sudah terlaksana lebih kurang tiga tahunharus dilakukan evaluasi menyeluruh agar lebih terasa manfaatnya.8) Beberapa cacatan yang muncul dari beberapa guru adalah di antaranya selainmasalah metode yang monoton, terkesan menjadi kegiatan rutinitas yangdipaksakan, kegiatan pesantren ramadhan lebih bayak menyuruh peserta untukmenghafal misalnya ayat-ayat pendek, untuk siswa SD menghafal 10 surat pendek,kemudian tingkat SMP menghafal 15 surat pendek dan artinya, sementara untuktingkat SMA menghafal 20 surat pendek, kemudian arti dan pemahamannya. Selainitu kepada peserta pesantren Ramadhan juga diwajibkan menghafal asmaul husna(99 nama yang menunjukkan nama Allah swt), dan setiap menjelang belajar ataumateri dimulai, mereka harus menghafal minimal 5 nama, sehingga setelah selesaipesantren umumnya atau mungkin semua siswa hafal asmaul husna.9) Semua siswa sejak dari SD kelas 4 sampai dengan siswa SMA diwajibkan mengikutikegiatan pesantren ramadhan dan harus lulus, jika tidak lulus, mereka akanmendapat kendala mengikuti ujian, yang tentunya akan mengganggu proseskenaikan kelas.10) Bagi yang non Muslim mereka juga mengikuti kegiatan keagamaan di tempatibadahnya masing-masing, nanti nilainya dikumpulkan kepada guru agamanyamasing-masing lalu disetorkan kepada wali kelas.11) Sebagian besar kalangan guru tingkat SLTP sangat mendukung kebijakan walikotaPadang, bahkan beberapa dari mereka menginginkan agar kebijakan tersebut jugamengatur orang tua siswa. Menurut mereka saat ini kewajiban melaksanakan shalatsubuh berjamaah melalui program subuh mubarakah hanya untuk siswa, sementaraorang tuanya enak-enakan tidur di rumah.12) Berkaitan dengan kenyataan saat ini siswi non muslim juga megikuti memakaijilbab, kalangan majlis guru dan kepala sekolah mengatakan pihak sekolah tidakpernah memaksa. Siswi non muslim memakai jilbab itu karena kemauannya sendiri,sebagian guru berpendapat mungkin siswi non muslim yang memakai jilbab iturisih karena hanya beberapa orang yang tidak memakainya, tapi umumnya majlisguru berpendapat masalah pakaian sebaiknya menutup aurat sehingga terhindardari perbuatan yang tidak diinginkan.13) Papanisasi dengan asmaul husna, ayat kursi dan hadits nabi, yang terlihat di setiapsekolah, ruangan kelas, pintu masuk ke kelas dan di halaman sekolah, merupakansalah satu bentuk respon dari setiap sekolah atas instruksi walikota Padang.Adapun pembiayaan untuk papanisasi tersebut dipungut dari siswa-siswi melaluiiuran kebersihan, yang salah satu alokasi dananya untuk menghias pekarangansekolah dengan kaligrafi.f. Respon siswaRespon siswa-siswi terhadap Instruksi Walikota Padang tentang wirid remaja,pesantren ramadhan, kewajiban berbusana muslim-muslimah serta subuh mubarakah


dan perda wajib baca Alqur’an dapat dikelompokan dalam dua kategori sebagai berikut:1) Mendukung sepenuhnyaa) Kelompok pendukung menganggap bahwa kebijakan tersebut merupakankepedulian pemerintah terhadap kehidupan beragama dan moral generasimuda khususnya di Padang. Kelompok ini umumnya terdiri dari kelompokbimbingan rohani Islam atau yang lebih dikenal sebagai Rohis. Rohismerupakan sub organisasi siswa intra sekolah (OSIS).b) Bagi kelompok pendukung mengatakan kegiatan pesantren ramadhan sangatbermanfaat, dimana dengan adanya kegiatan ini puasa semakin khusu’, selainitu shalatnya juga semakin penuh.c) Kelompok ini juga berpendapat dengan adanya kegiatan keagamaan yangdiprogramkan pemerintah kota Padang, akan membuat para siswa memahamiajaran agamanya, dan perilakunya menjadi semakin Islami.d) Berkaitan dengan materi yang monoton dalam pelaksanaan pesantrenramadhan bagi mereka itu hanyalah masalah teknis yang bisa diperbaiki untukmasa mendatang, mengingat kegiatan ini baru berlangsung tiga bulan.e) Salah seorang dari kelompok ini mengatakan bahwa peraturan pemerintahharus diikuti sebagai bagaian dari kepatuhan pada ulil amri (pejabatpemerintah).2) Menolak dengan tidak tegasa) Pada dasarnya kegiatan seperti pesantren Ramadhan bagus dan banyakmanfaatnya, namun sayangnya materi dan metodenya membosankan danterlalu banyak indoktrinasi, kegiatannya lebih banyak menghafal dari padapemahaman materi. Misalnya peserta pesantren disuruh menghafal ayat pendeksebanyak 20 surat dengan artinya, kemudian menghafal asmaul husna.b) Kelompok ini umumnya menganggap bosan mengikuti kegiatan pesantrenramadhan, mengingat diantara mereka ada yang sudah pernah ikut sejak kelas 4sampai SMA dan materinya itu-itu juga, selain itu guru-guru pesantrenramadhan banyak yang jaim (jaga image).c) Selain itu para siswa dari kelompok ini menganggap bahwa para guru pesantrenramadhan sering membenani mereka dengan tugas, misalnya kalau merekatidak hadir atau kehadirannya kurang 50 % maka siswa dihukum untuk menulisayat-ayat satu buku penuh bintang obor isi 40.d) Kelompok ini juga mengatakan umumnya siswa-siswi yang memakai jilbabhanya simbol pada saat sekolah, selepas sekolah mereka main ke mall sudahbuka jilbabnya, selain itu mereka memakai jilbab tidak dari hati dan rambutdepannya diperlihatkan dengan alasan modis.e) Menurut kelompok ini para siswi yang memakai jilbab banyak yang munafik,mereka juga pacaran seperti waktu mereka tidak pakai jilbab, jadi menurutmereka tidak ada gunanya berpakaian muslim kalau prilakunya tidak Islami.f) Kelompok ini juga mengharapkan agar pemerintah mengembalikankebijakannya seperti dahulu.g. Respon siswa, guru dan orang tua siswa non Muslim 1212 Responden dari kalangan non Muslim yang dimintai tanggapannya terhadap instruksi walikota Padang, tidakbersedia disebutkan namanya, seorang guru di salah satu SMK di Padang yang juga beragama Protestan justrukhawatir kalau identitasnya disebutkan, nanti siswa-siswinya akan mengalami tekanan psikologis.


Dalam kegiatan pemantau di kalangan siswa-siswi non muslim, guru nonmuslim dan orang tua non muslim diperoleh informasi sebagai berikut ;1) Mulai tahun 2008 ini, siswa-siswi non Muslim juga mengikuti kegiatan pesantrenramadhan di rumah ibadahnya masing-masing, dengan biaya berasal dari batuanPemerintah Kota Padang untuk masing-masing siswa dibantu Rp 15.000, danuntuk guru pendamping juga diberi honor Rp. 25.000 setiap kali pendampingan.Kepanitiaan dan materinya diserahkan kepada masing-masing tempat ibadah,Pemerintah Kota hanya membantu keperluan pembuatan sertifikat.2) Pengakuan dari beberapa siswa-siswi non muslim sendiri mengharapkan agarkebijakan mewajibkan sekolah negeri memakai jilbab sebaiknya dihapuskan, agarseragam secara nasional.3) Siswa-siswi non muslim yang ditemui mengakui saat ini tidak ada lagi pemaksaanuntuk memakai jilbab. Ini berbeda ketika pada awalnya peraturan itu keluar dimanaseluruh siswi harus mengenakan jilbab dengan alasan bahwa kewajiban itumerupakan peraturan pemerintah. Dan kini, setelah tidak ada lagi paksaan,beberapa siswi non-muslim masih ada yang memakai jilbab karena sudah menjadikebiasaan.4) Siswa-siswi non muslim mengakui sebenarnya keberatan dengan adanya kebijakanmewajibkan busana muslim, namun menurut mereka apalah jumlah mereka sedikit,ya akhirnya ikut kehendak yang ramai.5) Beberapa orang siswi non muslim mengeluh dan merasa kerepotan untuk memakaijilbab, namun karena merasa tidak nyaman berbeda sendiri ya terpaksa ikut juga,walaupun orang tuanya sebenarnya juga keberatan.6) Beberapa orang siswi non-muslim yang ditemui juga mengatakan, selalu memakaisalib sekalipun dirinya memakai jilbab, demikian saat berdoa beberapa orang siswaKristen yang ditemui mengakui menggambar salib besar di bukunya sebagai mediauntuk lebih fokus dalam berdoa.7) Sorang siswi Katolik yang mengaku termasuk yang nilainya 10 besar setiap kaliujian mengatakan, kenapa di Padang terjadi diskriminasi seperti ini, padahal disekolahnya terdapat 30 orang siswi non muslim, tetapi sekolah tidak menyediakanguru agama, padahal menurutnya dia pernah mendengar kalau undang-undangpendidikan mengatur masalah itu.8) Beberapa siswi yang sekolah di sekolah Menengah atas negeri mengharapkan agarpemerintah menghapus kebijakan memakai jilbab, sebab bagaimanapun jilbab itusimbol bagi salah satu agama, sebaiknya pemerintah bersikap nasionalis, karena inibukan Negara Islam. masih menurut mereka, negara Islampun tidak bolehmembuat kebijakan yang menyangkut simbol agama yang bersentuhan dengankelompok agama berbeda, sebaiknya pemerintah lebih mendorong danmemfasilitasi agar bagaimana para pelajar lebih berprestasi dengan biaya sekolahyang murah, bukan mengatur hal-hal yang terlalu individu.h. Respon umum dari masyarakatBerkaitan dengan adanya kebijakan Pemerintah Kota Padang tentang perda wajibpandai baca tulis Alqur’an dan instruksi walikota tentang busana muslim/muslimahserta pelaksanaan ramadhan, tanggapan masyarakat beragam. Namun pada prinsipnyamasyarakat mendukung kebijakan tersebut. Gambaran respon masyarakat terhadapkebijakan Pemerintah Kota Padang dapat dikelompokkan sebagai berikut :1) Berkaitan dengan instruksi walikota Padang tentang pesantren ramadhan dankegiatan keagamaan lainnya seperti wirid remaja, subuh mubarakah pada umunyamasyarakat menganggap kebijakan semacam itu sebagai sesuatu yang positif, palingtidak sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap moral generasi muda dan


ahkan menganggap bahwa peraturan semacam itu merupakan bentuk kongkritdari keinginan kembali ke Surau yang selama ini di dengungkan. Namun demikiansebagian masyarakat tidak terlalu menghiraukan perda atau instruksi walikota sebabtidak berkaitan langsung dengan keperluan ekonomi atau periuk nasinya.Perbedaan pendapat atau respon berkaitan dengan larangan berjualan makananpada siang hari di bulan ramadhan, sebagian besar masyarakat setuju dengan alasanagar puasa umat Islam lebih khusu’ dan tidak ada godaan. Tetapi ketikadipertanyakan tentang bagaimana dengan sekelompok masyarakat yangpencaharian kesehariannya hanya mengandalkan dari jualan makanan, terutamapedagang kecil yang hanya untuk memenuhi kebutuhan harian? Respon kelompokini umumnya mengatakan untuk mereka bisa berjualan pada sore harinya,pemerintahkan sudah memfasilitasi pasar perbukaan jadi tidak ada alasan untuk itu.Sementara sebahagian lainnya berpendapat dan mengatakan ‘masa 12 bulan tidakbisa menyisakan hanya untuk satu bulan puasa, seharusnya pedagang kecilmenabung sedikit-sedikit, sehingga selama puasa bisA menjalankannya dengankhusu’.’’ Argumen kelompok pendukung kebijakan ini umumnya mengatakan agarorang yang tidak berpuasa termasuk non muslim untuk menghormati dan menjagakesucian orang yang berpuasa.2) Beberapa orang yang ditemui ada yang mengeluh atas kebijakan tersebut. MisalnyaJilbab karena pada tahun baru ajaran mereka harus menyediakan minimal 4 stelbaju seragam dari 3 stel sebelumnya. Sebagian juga mengeluh dengan kebijakanwajib baca Alqur’an karena mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untukmembuat sertifikat pandai baca Qur’an dengan harga yang beragam sampai Rp300.000. dan juga prosedur pernikahan menjadi bertambah dengan adanya syaratwajib pandai baca qur’an bagi mempelai.i. Respon MediaDi Sumatera Barat hanya terdapat tiga Koran harian yakni Padang Ekspres Jawa PosGroups, Harian Singgalang dan Harian Haluan. Pada ummnya media merespon positifterhadap kebijakan Walikota Padang, sehingga sulit menemukan media kritis yang dapatmenjadi pengimbang informasi. sementara beberapa orang responden atau wartawanmedia nasional, seperti Kompas, Media Indonesia Republika, kurang mengeksposkebijakan tersebut bahkan seorang responden mingguan Gatra sangat medukungkebijakan walikota. Responden atau wartawan yang sering mengangkat isu dan kasuskasusyang berkaitan dengan kebijakan walikota Padang adalah The Jakarta Post, HarianTempo.Selain itu di Sumatera Barat terdapat TV lokal yang dimiliki oleh masing-masingkabupaten/kota, untuk di Padang terdapat tiga buah stasiun TV lokal yakni Padang TV,namun ketiganya cenderung mendukung kebijakan walikota Padang, dan setiap terjadikasus mereka hanya menginformasikan atau meminta respon dari pihak yang pro,termasuk ketika terjadi tindakan anarkis oleh sekelompok ormas garis keras. Secaraumum respon media dapat digambarkan sebagai berikut :1) Padang Ekspres. Koran ini merupakan harian dengan oplah terbesar yang terbit diPadang. Padang Ekspres merupakan media yang menjadi pendukung kebijakankepala daerah, bahkan semua media saat ini menyediakan halaman untuk memuatrespon dukungan atas kebijakan kepala daerah. Halaman-halaman media masa tidakmemberikan ruang untuk berfikir berbeda dengan mainstrem, seperti halnya kelompokOrmas media (demi kepentingan bisnis) mereka memuat tanggapan positif atasperda dan memojokkan para pengkritik media bahkan tidak ada ruang bagi parapengkritis atas perda.


2) Harian Singgalang. Media cetak ini merupakan koran lokal yang tidak berafiliasikemanapun. Media ini bisa memuat tulisan-tulisan yang mencoba memberikaninformasi yang lebih kritis terhadap kebijakan walikota Padang. Namun karenaumumnya masyarakat mendukung, akibatnya koran ini juga mengikuti selera pasar.3) Harian Haluan. Media cetak yang satu ini biasanya menjadi corong pemerintah, danhidupnyapun berasal dari pemerintah, sehingga hampir semua isinya memuat isu-isuyang sesuai dengan selera pemerintah lokal. Tetapi, kabar yang beredar mengatakanbahwa media ini sedang terancam bangkrut.4) Persoalan yang paling serius bagi media massa lokal di Padang adalah tidakmenerapkan prinsip-prinsip cover both side. Setiap ada kasus atau setiap kali pemdadengan para pendukungnya hendak membuat gagasan atau hendak melakukantindakan sweeping, media tidak meminta tanggapan dari kalangan kritis lainnya.Sedangkan di Bulukumba, respon terhadap Perda No 6/2003 juga beragam. Salah saturespon yang cukup menarik pernah ditelusuri oleh dosen-dosen Fakultas Dakwah InstitutAgama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar dengan Pemda Bulukumba melaluisebuah penelitian. Hasil penelitian yang kemudian dipublikasikan dengan judulMembumikan Alqur’an di Bulukumba: Analisis Respon Masyarakat terhadap Perda No 06 tahun2003 tentang pandai Baca Alqur’an bagi Siswa dan Calon Pengantin di Bulukumba itumenyebutkan bahwa 261 atau 52% responden menyatakan sangat setuju dengankeberadaan Perda tersebut, sebanyak 225 atau 45% responden yang menjawab setuju,sebanyak 10 atau 2% responden menjawab tidak setuju, dan hanya 2 atau 1% respondenyang menyatakan sangat tidak setuju. Termasuk dipaparkan bagaimana pengetahuanmasyarakat tentang Perda-perda ini, disebutkan 80% responden mengatakan telahmengetahui keberadaan Perda Pandai Baca Alqur’an dan sebanyak 20% yang belummengetahui keberadaan Perda ini. Sayangnya, penelitian ini tidak melibatkan anak sekolahsebagai responden yang nyata-nyata menjadi sasaran Perda tersebut. Demikian pula halnyadengan masyarakat adat juga tidak menjadi sasaran penelitian.kebanyakan yang menjadi responden penelitian itu adalah beberapa kelompok atauorganisasi Islam, seperti yang berasal dari KPPSI (Komite Persiapan Penegakan SyariatIslam), Wahdah Islamiyah, elit-elit NU dan Muhammadiyah. Namun untuk NU, saat ituyang getol mendukungnya hanyalah H. Tjamiruddin selaku ketua tanfidziah yang jugakebetulan adalah Kepala Depag di Bulukumba. Dari Muhammadiyah sendiri ada beberapaorang yang tidak setuju, salah satunya adalah ketua Perhimpunan Dai Bulukumba, yaituDrs Mardianto.Sedangkan di masyarakat adat seperti Tanah Toa Kajang, pendapat mereka justru tidaksama dengan yang digambarkan riset tadi. Simaklah apa yang diutarakan Amma Toa selakupemimpin adat dari komunitas Tanah Toa Kajang tentang PERDA tersebut, iamengatakan bahwa di dalam kawasan adat, apalagi mereka yang memahami betul Pasanga,maka Pasangalah yang berlaku. “Ia pentingnga aturan-aturan ia anjo anre na gangguki (Peraturanperaturandari luar jangan sampai mengganggu kedaulatan kami)”.Amma kemudian melanjutkan penjelasannya bahwa dalam kawasan adat tingkatantingkatanmengenai pegangan hidup kita. Yang pertama disini adalah Pasanga ri kajang,Baru kemudian kitta (Quran) dan terakhir Lontara. “Anre na kulle ni passa taua ampilariinikuaia pasang ka iaminjo pammaganganta gitte” (Kita tidak boleh dipaksakan untukmeninggalkan pasanga sebagai pedoman hidup kita, karena itulah pegangan kita).Organisasi keagamaan juga tidak semuanya menerima. ICMI merupakan salah satuorganisasi yang menolak Perda-perda ini. Ketuanya, Drs Alam, menyatakan bahwa PerdaBaca tulis Alqur’an dan Perda-perda lainnya tidak mesti ada. Menurutnya, jika pemerintah


erkomitmen terhadap bidang keagamaan, seharusnya menfasilitasi saja danmemaksimalkan crash program keagamaan yang sudah dibuat. 13Dari kalangan anak sekolah juga memiliki respon yang berbeda. Yuliana, siswi SMA 2Bulukumba mengayatakan:” Ya....kita ikut belajar mengaji karena takut tidak bisa lanjutsekolah. Seharusnya tidak perlu dibuatkan Peraturan, tokh sekolah kita juga dari dulu sudahada pelajaran agama, kita juga sudah belajar mengaji. 14Sementara di Kabupaten Garut, respon yang muncul dengan adanya Perda No 2Tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat secara sederhana bisa dibagi menjadibeberapa kelompok. Pertama, dari kalangan elit politik seperti dari kantor Depag, beberapaanggota DPRD, Dinas Sosial dan Rehabilitasi maupun agama seperti MUI,Muhammadiyah, NU menunjukkan adanya respon positif terhadap keberadaan perdatersebut, meskipun beberapa tokoh di antaranya belum mengetahui apalagi membacaPerda tersebut. Yang diharapkan dari para tokoh dan elit tersebut adalah bagaimana agarkeberadaan perda tersebut bisa disosialisasi secara luas, dimaksimalisasi dan dipenuhisegala fasilitas yang diperlukan.Kedua, sebagian kecil aktifis lokal yang kritis terhadap keberadaan perda tersebut. Kritikbiasanya ditujukan pada proses pembentukan yang tidak transparan dan beberapaketentuan di dalamnya yang masih rancu. Sayangnya, suara-suara dari sebagian kecil aktifislokal ini kerap dianggap sebagai angin lalu.Ketiga, hampir sebagian masyarakat yang ditemui selama pemantauan ini tidakmengetahui adanya perda tersebut. Bahkan beberapa waria yang kerap ‘diciduk’ oleh aparatjuga tidak tahu jika di Kabupaten Garut terdapat Perda anti Maksiat. Kalaupun adabeberapa orang yang menjadi sasaran sweeping penertiban peredaran minuman keras ataurazia waria misalnya, para kelompok sasaran ini tidak tahu jika semua itu karena terkaitdengan Perda Anti Perbuatan Maksiat. Selama ini pun, para kelompok sasaran ini lebihbersikap seperti layaknya main petak-umpet, kalaupun tokh tertangkap biasnaya hanyadiperingati di tempat, bagi para waria juga hanya diinapkan selama 1-2 hari, setelah itudilepas kembali.13 Wawancara Alam. F (Ketua ICMI Bulukumba), tanggal 17 November 200814 Wawancara Yuliana, tanggal 20 November 2008


BAB IIIKENYATAAN-KENYATAAN dan KASUSA. Hasil PengamatanSelama pemantauan dilakukan, terdapat beberapa kasus atau pengakuan beberapainforman terkait dengan Perda-perda Bermasalah tersebut. Cerita dari informan inibiasanya tentang kejadian yang telah berlangsung dan bukan pada saat pemantauan inidilakukan. Meskipun demikian, pengakuan informan itu tetap penting sebagai kesaksianlangsung dari beberapa orang yang menjadi sasaran dari Peraturan Daerah tertentu.Di Kota Padang, pengamatan terhadap implementasi Perda Nomor 6 tahun 2003dan instruksi walikota Padang dapat dijelaskan sebagai berikut:a. Terjadi papanisasi. Misalnya pada jalan-jalan utama terdapat asmaul huna sebanyak 99yang di pajang dengan jarak lebih kurang 10 meter atara satu nama dengan namalainnya. Termasuk saat ini banyaknya baliho-baliho besar yang memuat kaligrafi danbahasa-bahasa agama, seperti seruan zikir, shalat, subuh mubarokah, anjuranmenghindari perbuatan maksiat dan sebagainya.b. Terdapat banyak masjid dan mushalla, terutama selama ramadhan diramaikan dandipadati oleh siswa sejak dari SD kelas IV sampai siswa SMA kelas III. Para siswatersebut, selain diwajibkan mengikuti tarawih dan mencatat intisari ceramah siswa jugadiwajibkan mengisi buku agenda yang dilaporkan setiap akhir ramadhan sekaligusdengan sertifikat pesantren ramadhan. Selain itu siswa SD kelas III sampai kelas enamdiwajibkan mengikuti didikan subuh, dan bagi siswa SMP sampai SMA setiap minggusekali diharuskan mengikuti kegiatan wirid remaja, demikian juga untuk setiapseminggu sekali diwajibkan mengikuti kegiatan subuh mubaokah.c. Munculnya lembaga-lembaga training keagamaan, misalnya ISQ-ESQ. Selain itumuncul pelatihan shalat khusu’ termasuk menjamurnya lembaga-lembaga pelatihanmanasik haji, serta pengobatan alternatif ala ru’yah. Untuk kasus ini bahkan UniversitasAndalas mewajibkan mahasiswa baru untuk mengikuti pelatihan ISQ dan ESQ denganmembayar Rp 2,750.000/ mahasiswa, sementara untuk dosen dan pegawainya akandiikutkan kegiatan dimaksud sesuai dengan paket dan menurut prestasi pegawainyamasing masing.d. Terjadi kegiatan sweeping. Untuk bulan ramadhan kegiatan razia warung-warung nasiatau warung makanan yang dibuka pada siang hari, namun untuk tahun ini sweepinghanya terjadi satu kali, itupun dilakukan oleh Pemuda Pancasila di sekitar pecinanpondok, dan segera saja mendapat terguran walikota. Selain itu razia warung penjualmakanan tahun ini tidak seintensif tiga tahun yang lalu, terbukti berdasarkanpemantauan lapangan masih banyak warung-warung yang berjualan makanan di dalamPasar Raya. Beberapa kalangan beranggapan kenapa Walikota mengurang kegiatanraazia? Diasumsikan orang karena Walikota Padang Fauzi Bahar, M.Si mencalonkankembali pada pilkada dan terbukti dirinya memperoleh suara mayoritas atau menangmutlak dengan mengantongi 51 % dari angka pemilih, namun demikian angkagolputpun mencapai 51 %. Adapun obyek-obyek yang menjadi sasaran sweeping saatini adalah warung-warung yang oleh masyarakat Padang disebut warung remangremangatau ‘’Pondok Baremoh’’, kemudian wisma-wisma serta tempat-tempatreskreasi yang diduga sebagai tempat tindakan maksiat.e. Pada bulan ramadhan warung nasi yang berlokasi di kampung Pecinan atau yang lebihdikenal sebagai daerah pondok, setiap bulan puasa pada siang harinya selalu kewalahanmenyediakan makanan, bahkan salah seorang pemilik warung nasi mengatakan denganbahasa humor. ‘’Sebaiknya umat Islam puasa sepanjang tahun, karena setiap kali puasa omsetpernjualan makanan atau nasi di siang hari meningkat tiga kali lipat’’. Dan anehnya ternyata


yang makan siang bukan yang non muslim, justru laki-laki muslim dan banyak jugayang berpakaian dinas pemda baik provinsi maupun kota yang memenuhi warung nasiyang terletak di jalan Cokro Aminoto, kampung nias dan daerah pondok padaumumnya.f. Sekalipun kegiatan sweeping terhadap warung yang bejualan makan atau warung nasigencar dilakukan, akan tetapi di Pasar Raya yang lokasinya berdekatan denganBalaikota Padang masih banyak yang dibuka.g. Untuk menggairahkan kehidupan keagamaan juga dilakukan dengan mengundangustadz-ustadz yang sering muncul di media massa, seperti UJ, Alwi Hadad, HidayatNurwahid, Arifin Ilham untuk memberikan nasehat keagamaan di lapangan terbuka.h. Bersamaan dengan munculnya fenomena tersebut, saat ini pengemis dan anak jalananjuga lebih ramai dan saat ini mulai masuk dari kantor-ke kantor, serta kerumah-rumahpenduduk dengan membawa selebaran, ada yang berupa gambar masjid, selebaranyang berisi menyantuni anak yatim dan pakir miskin.i. Berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kota Padang pada umumnya kalangan nonmuslim merasa keberatan, akan tetapi mereka tidak berani bersuara dengan alasanminoritas, akibatnya sebagaian mereka lebih memilih pasrah terutama untuk pegawainegeri, semetara kelompok elitnya cenderung bersikap pragmatis dan pasif.Sedangkan di Bulukumba, pemberlakuan Perda No3/2006 itu juga memunculkanfenomena lapangan yang cukup menarik seperti munculnya papanisasi nama-nama Allahswt yang dibuat dan ditempatkan di jalan-jalan. Selain itu, mulai muncul pula nama-namakantor pemerintahan yang ditulis dengan tulisan arab6. Kajian KasusSepanjang pemantauan yang dilakukan ditemui beberapa kasus yang berkaitanimplementasi Perda-Perda Bermasalah. Di Kota Padang, berkaitan dengan implementasiPerda nomor 6 tahun 2003 dan instruksi walikota Padang, terdapat beberapa kasuspenting, di antaranya;a. Menjelang dan selama pelaksanaan ramadhan, Pol PP berkeliling kota Padang denganmenggunakan mobil dinas Pol PP dan menggunakan pengeras suara untuk melakukanpelarangan membuka warung nasi, namun untuk beberapa kasus di daerah BukitLampu Padang beberapa oknum Pol PP menjelang Idul Fitri mendatangi pemilikwarung untuk meminta bayaran.b. Berkaitan dengan implementasi Perda wajib pandai baca tulis Alqur’an bagi siswa-siswidan calon pengantin, ditemui sebuah kasus, sepasang calon pengantin yang sedangmelangsungkan akad nikah, kebetulan kedua pasangan tersebut adalah aktivis LSMlokal, kepada kedua mempelai oleh penghulu atau kalau di Padang disebut KUAdiminta untuk membaca Alqur’an, mempelai laki-laki dengan terpaksa mengikuti syaratyang diajukan KUA untuk mengaji, sementara mempelai perempuan dengan berbagaialasan menolak untuk mengaji, padahal mempelai perempuan diketahui pandaimembaca alur’an, karena mempelai perempuan tidak mau membaca Alqur’an, makaterjadi sedikit perdebatan, akhirnya mempelai pria meminta proses ditunda sesaatuntuk melakukan negosiasi dengan KUA, akhirnya setelah dilakukan negosiasi,membaca Alqur’an bisa diganti dengan membayar uang. Pada saat itu kembali terjadisedikit perdebatan, mempelai perempuan hanya mau membayar Rr 150.000, sementaraKUA meminta agar mempelai membayar Rp 300.000,-. Akhirnya mempelai priadengan banyak pertimbangan dan kemungkinan malu kalau sampai akad batal,akhirnya memenuhi permintaan KUA.


c. Masih berkaitan dengan kewajiban panda baca tulis Alqur’an, ada tujuh orang siswiyang di keluarkan atau di DO karena tidak hafal Alqur’an sebanyak 20 Juz, dan orangtuanya mengadu ke Komnas HAM Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, dankepada orang tuanya dikonfirmasi, memang bagi siswi di Diniah Putri ada kesepakatanwajib hafal Alqur’an selama sekolah di Diniah Putri Padang Panjang. Akan tetapi orangtua korban mengatakan jika pihak sekolah bersedia membuat surat pindah buatanaknya maka kasus ini tidak akan diperpanjang, sampai hari ini kasus tersebut tidakada informasi perkembangan dari orang tua korban.d. Pada seluruh siswi sekolah negeri di Kota Padang masih memakai jilbab, namun ketikadikonfirmasi pada pihak sekolah, maupun pihak pemda, saat ini tidak ada lagikeharusan bagi siswi non muslim memakai jilbab, namun ketika dikonfirmasi kepadasiswi non muslim umumnya menjawab risih kalau tidak memakai sendiri, umumnyamereka juga mengharapkan agar pemerintah mengembalikan kebijakannya sepertidulu.Sedangkan di Kabupaten Bulukumba, beberapa kasus yang terjadi adalah:a. Kasus Siswa Tidak bisa melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.Beberapa siswa (sekitar 10 orang) tidak bisa melanjutkan pendidikannya pada jenjangyang lebih tinggi karena tidak bisa mengaji. Salah satunya adalah siswi salah satu SMPdi Bulukumba bernama Rosmi (bukan nama sebenarnya). Ia terpaksa menunda untukmelanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi karena belum bisa mengaji.Kejadian ini terjadi pada tahun 2004 yang lalu. Ia jelas sedih, karena tidak bisamelanjutkan sekolahnya. Padahal menurutnya, ia berjanji untuk belajar mengaji. Rosmimerasa dihalangi peluangnya untuk bisa mengaskes pendidikan yang lebih tinggiBeberapa siswa yang lain, diantaranya Amran, mengaku karena tidak bisa mengajiterpaksa harus mencari sekolah-sekolah yang bisa saja masuk tanpa harus tes mengaji.Salah satu sekolah itu adalah Madrasah Aliyah Muhammadiyah. Sekolah ini karenakekurangan siswa, maka bisa menerima siswa tanpa harus tes mengaji atau tanpapenggunaan sertifikat. Meski bisa melanjutkan sekolah Amran merasa terhalangi untuksekolah di sekolah favorit, seperti SMA 1 atau SMA 2 Bulukumba.b. Kasus yang berkaitan dengan Hak-hak Komunal Masyarakat adatPerda No 6/2003 ini turut berimplikasi pada kehidupan masyarakat adat, salahsatunya Masayarakat adat Tanah Toa Kajang. Akibat pemberlakuan ini, makaimplikasinya langsung dirasakan komunitas adat ini. Salah satunya kawasan adatsemakin kecil. Hal itu terjadi karena dalam kawasan adat didirikan pula TPA. MenurutAmma Toa, daerah atau tanah kawasan yang sudah ada TPA-nya, maka tidak masuklagi kawasan adat. Sehingga menurut pengakuan Puto Kalu (Sanro di kajang), AmmaToa terpaksa membikin garis baru batas kawasan adat, dimana rumah yang dijadikanTPA, dianggap berada diluar kawasan adat. 15 Bagi komunitas adat Kajang, hal ini telahmenghilangkan keyakinan dan kepercayaan mereka tentang Pasanga ri Kajang.Implikasi lainnya terjadi dalam satu pross perkawinan di Tanah Toa Kajang, yaituperkawinan kemenakan Puto Hatong pada tanggal 21 Agustus 2004. Perkawinan initerancam batal, karena kemenakan Puto Hatong tidak bisa mengaji. Imam kampungtidak mau menikahkan karena menganggap peraturannya harus bisa mengaji. PutoHatong terpaksa mendebat imam desa. Menurutnya kemenakannya itu berasal daridalam kawasan adat, memang tidak bisa mengaji, tapi paham dengan ajaran pasanga.15 Wawancara Puto Kalu, di rumahnya, tanggal 11 November 2008


Karena Puto Hatong bersikeras, akhirnya perkawinan bisa dilaksanakan. Berkaitandengan peristiwa itu Puto Hatong menganggap Perda No.6/2003 diskriminatif,seharusnya hak dia sebagai komunitas adat dulindungi.c. Kasus Pembatalan Pernikahan Karena Tidak Bisa MengajiAkibat diterapkannya Perda No 6/2003 ini ada beberapa calon pengantin yang batalatau tertunda proses perkawinannya. Asdar, warga Anrihua, Kecamatan Kindangmemilih menikah di daerah tetangga yaitu Bantaeng. 16 Ada beberapa yang tertundabahkan hampir batal. Salah satunya yang dialami oleh Hasaning dan Rabiah (namasamaran) pada tanggal 21 April 2005, di Desa Kindang, Bulukumba. Imam desa tidakmau menikahkan, karena Hasaning tidak bisa mengaji. Kedua keluarga mempelai mulaitegang, undangan sudah disebar. Akhirnya mereka berdua menghadap ke KUA.Akhirnya setelah dilakukan negosiasi dan dengan pertimbangan kemasalahatan,akhirnya KUA bersedia untuk menikahkan.Meski sempat menikah tak urung peristiwa ini membuat kecewa Hasaning.Menurutnya keluarganya dan keluarga perempuan sudah konflik, dari pihakperempuan ada yang menyesal menikahkan keluarganya dengan Hasaning.d. Kasus Pembatalan SK bagi sejumlah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)Pada tanggal 30 Mei 2008, Bupati Bulukumba saat ini, Sukri Sappewali membatalkanpemberian surat keputusan (SK) bagi 48 CPNS yang tidak bisa mengaji. AlasannyaBupati ingin melihat CPNS semuanya bisa mengaji karena Bulukumba telah memilikiPerda khusus Baca tulis Alqur’an. Bupati sendiri yang mengetes para CPNS tersebut.Selain dites mengaji mereka juga ditanyakan mengenai rukun Islam, rukun Iman danharus menghafal surat-surat pendek dalam Alqur’an.Hal ini dilakukan Bupati dengan alasan agar semua CPNS bisa mengaji.Menurutnya dia tidak bermaskud menghalangi seseorang untuk menjadi CPNS. Bupatimenginginkanagar semua pegawai di Bulukumba bisa mengaji. Hal ini juga dianggapsebagai bagian dari implementasi Perda No.6/2003 tentang kewajiban baca tulisAlqur’an.Sedangkan di Garut, sepanjang Agustus-Oktober 2008 dimana bertepatan denganbulan Ramadhan, kasus-kasus yang lebih banyak adalah operasi terhadap para waria,perempuan-perempuan pekerja seksual, atau pedagang minuman keras yang ada dipertokoan pinggir jalan. Sayangnya, para kelompok sasaran yang terkena razia oleh Sat PolPP tersebut tidak mengetahui sama sekali jika operasi yang dilakukan pada bulanRamadhan itu juga terkait dengan adanya Perda No 2/2008 tentang Anti PerbuatanMaksiat. Beberapa nama seperti “Pak De” menjadi korban operasi minuman keras diterminal Guntur, “CG” dan “D” adalah waria yang kena ciduk di Blok I Pasar Guntur, danbeberapa perempuan pekerja seksual seperti DA, EM, MH, KK, RR, RW, R diciduk padatanggal 2 Agustus 2008 di Café Fortune.16 Wawancara Asdar, 14 November 2008


BAB IVPENUTUPA. KesimpulanPemantauan terhadap Perda-perda Bermasalah, khususnya dari segi implementasi dandampaknya bagi masyarakat di tiga daerah tersebut menunjukkan dua hal; pertama, untukperda tentang baca tulis Alqur’an, Kota Padang merupakan daerah yang cukup intensif danagresif dalam memberlakukan Perda tersebut di lapangan. Dengan didukung oleh InstruksiWalikota, maka pelaksanaan perda tersebut semakin kuat. Selain itu, dukungan fasilitasjuga diberikan untuk mendukung terlaksananya Perda dan Instruksi walikota. Sedangkan diBulukumba, meskipun tidak seagresif di Kota Padang, tetapi cukup terlaksana dengan baik.Kedua, untuk Kabupaten Garut yang masih baru memiliki dan mengimplementasikanPerda tentang Anti Perbuatan Maksiat relatif belum intensif diberlakukan. Selain belummemiliki dukungan fasilitas yang memadai, situasi panas politik Garut selama enam bulanterakhir sangat memengaruhi pelaksanaan Perda. Kalaupun sempat terjadi Operasi Pekat(Penyakit Masyarakat), itu pun dilakukan pada waktu-waktu tertentu, khususnya padabulan Ramadhan karena ada keinginan untuk menjaga dan melindungi masyarakat muslimyang sedang menjalankan ibadah puasa.Beberapa respon yang muncul dari beberapa komponen masyarakat di masing-masingdaerah terhadap keberadaan dan implementasi Perda-perda yang dimaksud sangatlahberagam. Tetapi secara umum, sebagian masyarakat cenderung menerima secara positifkeberadaan perda tersebut, meskipun mereka tidak mengetahui (membaca ataumempelajari) ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Perda-perda tersebut.Masyarakat hanya menerimanya dari opini mereka sendiri bahwa suatu peraturan yangberkaitan dengan pembelajaran ilmu agama atau “pemberantasan kemaksiatan” sudah pastiharus diterima dan didukung.Meskipun dari segi judul peraturannya bisa diterima, tetapi sebagian masyarakat tetapmempertanyakan proses pembentukan Perda yang dinilai tidak transparan, tidak dilakukanuji publik secara meluas, dan hasilnyapun tidak disosialisasikan secara merata, sehinggatidak jarang jika sebagian besar masyarakat tidak mengetahui adanya Perda-perda tersebut.Di tingkat pelaksanaannya sendiri, terdapat beberapa persoalan yang kerapmenimbulkan kontroversi, di antaranya:1. Pemahaman yang belum memadai dari aparat pengawal perda, seperti Sat Pol PPterhadap substansi Perda sehingga tidak jarang melakukan improvisasi dalammelaksanakan tugasnya. Improvisasi atau lebih tepatnya “penyimpangan” prosedurjuga kerap terjadi seperti pemanfaatan operasi untuk memeras korban atau negosiasipembayaran terkait dengan denda yang diberikan. Kurangnya pemahaman ini jugamenyebabkan pemberlakuakn Perda atau instruksi walikota menyasar bagi pesertadidik non-muslim.2. Tidak adanya ‘’juklak’’ dan ‘’juknis’’ yang cukup detail ketika melakukan operasi dilapangan atau dalam mengukur tingkat kemampuan baca Alqur’an bagi perda wajibbaca Alqur’an. Sehingga tidak jarang negosiasi akad nikah dan perdagangan sertifikattetap berlangsung.3. Pesantren ramadhan cenderung menjadi rutinitas dari tahu ke tahun dan kurangmemerhatikan dinamisasi materi atau kualifikasi peserta. Misalnya, siswa/i yang sudahpernah mengikuti pesantren dan merasa sangat mampu membaca Alqur’an denganbaik, tetapi ia masih diwajibkan untuk mengikuti pesantren ramadah pada tahun-tahunberikutnya. Materi, metode, dan teknik pembelajaran yang monoton jugamenyebabkan peserta merasa tidak mendapatkan apa-apa, kecuali hanya datangsekedar sebagai kewajiban dari sekolah saja.


4. Dari segi intensitasnya, pelaksanaan Perda-perda tersebut juga mengalami pasangsurut, terkait dengan waktu-waktu tertentu, seperti bulan ramadhan atau masakampanye menjelang suksesi kepala daerah.5. Masyarakat tidak pernah diberi informasi mengenai pemakaian anggaran publikberkaitan dengan pembuatan baliho bertuliskan nama-nama Allah swt atau balihoberisi seruan-seruan keagamaan.B. Saran-saranDari hasil pemantauan yang dilakukan terhadap beberapa Perda Bermasalah, terdapatbeberapa kemungkinan yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam rangka membuatdan melaksanakan suatu kebijakan publik. Beberapa kemungkina ini mudah-mudahan bisamengurangi kontroversi mengenai adanya Peraturan Daerah yang ingin mengatur perilakukeagamaan atau moralitas masyarakat, di antaranya:1. Dalam proses pembentukannya, setiap proses tersebut perlu dilakukan melaluipenelitian persoalan dan kebutuhan mendasar dari masyarakat terhadap peraturanpublik yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat. Hasil penelitian itu perludiperbincangkan secara publik untuk menguji ketepatan metodologi dan jugasubstansinya.2. Membuka transaparansi dan partisipasi publik yang seluas-luasnya. Partisipasi dantransparansi bisa dilakukan dengan beberapa cara, seperti melakukan penyebarluasaninformasi substantif secara aktif oleh para aparatur pemerintah ke tengah-tengahmasyarakat di lingkungan yang paling terkecil; melalui media massa; atau membukaruang diskusi publik secara luas. Cara-cara ini memang membutuhkan waktu yangcukup lama, tetapi masih memungkinkan jika dilakukan secara serius.3. Secara teknis pembuatan, jika diperlukan membuka ruang konsultasi kepada beberapaahli di bidangnya. Sedangkan secara substantif juga harus dibuka perdebatan secarapublik dengan melibatkan beberapa komponen masyarakat yang memiliki kapasitas(baik yang pro maupun kontra) di isu tersebut. Pada tahap ini, perpspektif tentanghukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) perlu dijadikan rujukan agar ketentuanketentuanyang ada di dalamnya bisa diterima oleh semua pihak dan tidakmenimbulkan diskriminasi atau pelanggaran terhadap hak masyarakat.4. Pada tingkat sosialisasinya juga harus dilakukan secara luas dan merata, termasukmembuat standar yang cukup jelas dan terukur bagi sejauhmana tingkat penerimaanmasyarakat terhadap Perda yang telah disahkan. Pada tahap ini juga diberikankesempatan bagi masyarakat untuk mempelajarinya, sehingga implikasi bagipemberlakuannya tidak menyebabkan kontroversi berkepanjangan.5. Setiap pembuatan Peraturan Daerah juga harus mempertimbangkan kesiapanpemenuhan semua fasilitas yang mendukung terpenuhinya tujuan Perda tersebut.Misalnya mengenai pendanaan, penegak peraturan dengan pemahaman yang memadai,tempat rehabilitasi yang manusiawi, dan sebagainya.

More magazines by this user
Similar magazines