kajian optimalisasi peran depanri dalam pengembangan peroketan ...

km.ristek.go.id

kajian optimalisasi peran depanri dalam pengembangan peroketan ...

LAPANLAPORAN PENELITIAN TAHAP AKHIRPROGRAM INSENTIF RISET UNTUK PENELITI DAN PEREKAYASALPND DAN LPD TAHUN 2010,,...JUDULKAJIAN OPTIMALISASI PERAN DEPANRI DALAMPENGEMBANGAN PEROKETAN NASIONALPeneliti Utama:Drs. Husni NasutionPeneliti:Drs. Pardamean Hutahaean, M.EngOra. Sri Rubiyanti, M.SiRiyadil Jinan, S.TPembantu Peneliti:lntan Perwitasari, S.E.....JAKARTA, 22 November 2010PUSAT ANALISIS DAN INFORMASI KEDIRGANTARAANDEPUTI BIDANG SAINS PENGKAJIAN DAN INFORMASI KEDIRGANTARAANLEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL(LAPAN)DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGIKEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL


LAPAN----PROGRAM INSENTIF RISET UNTUK PENELITI DAN PEREKAYASALPND DAN LPD TAHUN 2010JUDULKAJIAN OPTIMALISASI PERAN DEPANRI DALAMPENGEMBANGAN PEROKETAN NASIONALPeneliti Utama:Drs. Husni NasutionPeneliti:Drs. Pardamean Hutahaean, M.EngOra. Sri Rubiyanti, M.SiRiyadil Jinan, S.TPembantu Peneliti:lntan Perwitasari, S.E~PUSAT ANALISIS DAN INFORMASI KEDIRGANTARAANDEPUTI BIDANG SAINS PENGKAJIAN DAN INFORMASI KEDIRGANTARAANLEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL(LAPAN)DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGIKEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL.......


LEMBAR PENGESAHAN1. Bidang Fokus2. Judul Usulan KegiatanTeknologi Pertahanan dan KeamananKajian Optimalisasi Peran DEPANRI DalamPengembangan Peroketan Nasional3. Unit Kerja/Aiamat4. Peneliti Utama5. Anggota Tim6. Jenis Kegiatan7. Biaya KegiatanPusat Analisis dan lnformasi Kedirgantaraan(Pussisfogan), Lembaga Penerbangan danAntariksa Nasional (Lapan)Jl. Cisadane, No. 25, Jakarta Pusat 10330Telp. (021) 31927982, Fax: (021) 31922633Drs. Husni Nasution3 (tiga) OrangDifusi dan Pemanfaatan lptekRp 132.640.000,- (seratus tiga puluh dua jutaenam ratus empat puluh ribu rupiah)Jakarta, 22 November 2010MenyetujuiKepalaPusat Anali~i :dirgantaraanDr. lr. Erna ~ingsih, M.SiNip. 19631108 198901 2 001Drs. Husr\.NasnltionNip. 19581003 198502 1 001MengetahuiDeputi Bidang Sains, Pngkajian dan lnformasi Kedirgantaraan.......Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl.lngNip. 19540118 197903 1 001'-'


RINGKASAN-.....--....--Laporan kemajuan pengkajian "Optimalisasi Peran DEPANRI DalamPengembangan Peroketan Nasional" ini merupakan hasil yang dicapai oleh Timsampai dengan akhir bulan November 2010. Hasil pengkajian adalah pengumpulandata, identifikasi serta gambaran yang diperoleh dari identifikasi tersebut dananalisis. Data-data yang diidentifikasi meliputi : (a) Kelembagaan DEPANRI , meliputisejarah berdirinya DEPANRI, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya, fungsisekretariat dan pembiayaan, struktur organisasi, hasil-hasil dan permasalahan yangdihadapi, (b) Keberadaan Dewan/Kelembagaan Kedirgantaraan di beberapa negara,yaitu: Amerika Serikat, Brazil, Jepang, India, dan Korea Selatan (c) KeberadaanDewan di Indonesia; (d) Perkembangan peroketan nasional, mencakup kebutuhanakan teknologi roket, kemampuan yang dimiliki, dan hambatan/tantangan yangdihadapi dalam pengembangan teknologi peroketan dan (e) analisis.Dari pengumpulan data teridentifikasi permasalahan yang ada saat ini dalamkelembagaan DEPANRI , mencakup di antaranya adalah: (a) Susunan DEPANRIbelum disesuaikan dengan susunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 peri ode 2010 -2014, (b) Tata Kerja DEPANRI belum disusun sehingga mengakibatkan uraiantugas dan fungsi Panitia Teknis, Sekretariat, dan Kelompok Kerja DEPANRI kurangjelas, (c) Tim Teknis DEPANRI yang selama ini dibentuk belum bekerja optimal,sehingga koordinasi belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan, (d)Sekretariat DEPANRI sebagai motor penggerak DEPANRI belum bekerja secaraoptimal terbukti dari banyaknya tugas dan fungsi yang belum dilaksanakan, (e)Keanggotaan Panitia Teknis dan Kelompok Kerja sangat dinamis berkaitan denganmutasi pejabat pada instansi masing-masing.Dari uraian tentang keberadaan Dewan-Dewan Kedirgantaraan di beberapanegara di atas di peroleh gambaran antara lain sebagai berikut: (a) Dewan diketuaioleh Presiden/Wakil Presiden dan berada di bawah kantor kepresidenan; (b) Dewanbertugas merumuskan rencana implementasi kebijakan presiden tentangkeantariksaan; (c) Sebagai forum utama koordinasi kebijakan nasional keantariksaandan isu-isu terkait, (d) Anggota Dewan mencakup menteri strategis yang terkaitpertahanan keamanan, menteri ilmu pengetahuan dan teknologi, kepala intelijen, dankepala lembaga di bidang kedirgantaraan; dan (e) Mengkoordinasikan seluruhkegiatan keantariksaan.ii


Dari uraian tentang keberadaan dewan di indonesia yakni Detiknas,merupakan dewan yang struktur kelembagaannya untuk sementara menjadi acuandari depanri. dalam detiknas, presiden dan menteri2 hanya sebagai tim pengarah.sedangkan dalam pelaksanaan nya ada tim pelaksana yg dipimpin oleh seorangmenteri misalnya. dengan demikian, koordinasi dan pertemuan2 intensif akan lebihmudah.......Dalam pengembangan peroketan nasional, dihadapkan pada keterbatasanantara lain : (a) sulit memperoleh alih teknologi antariksa, utamanya alih teknologiroket, untuk mendapatkan alih teknologi peroketan ini suatu negara harus menjadianggota MTCR terlebih dahulu, seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan; (b)keterbatasan pengusaan bahan baku; dan (c) keterbatasan SDM yang mempunyaikeahlian dan ketrampilan dalam bidang peroketan .-...........Dalam analisis teridentifikasi lingkungan internal yaitu : kekuatan : (a) sdmperoketan, (b) infrastruktur peroketan nasional, (c) program pengembanganperoketan nasional, (c) pengembangan roket rx-550 sebagai cikal bakal roketpengorbit satelit dan kelemahan (a) intake sdm peroketan, (b) infrastruktur peroketannasional, (c) dukungan anggaran peroketan nasional, (d) belum adanya aturannegara yang melindungi dan mengatur kegiatan keantariksaanLingkungan eksternal yaitu peluang (a) potensi sdm , (b) potensikomersialisasi bandar antariksa, dari jasa peluncuran satelit atau wahana dirgantara ,(c) kerjasama bidang keantariksaan dengan negara-negara dalam hal alih teknologi ,(d) masih besarnya kebutuhan nasional dalam hal persenjataan untuk pertahanandan tantangan : (a) tercukupinya sdm peroketan yang handal, (b) dimilikinya lokasipeluncuran roket yang terintegrasi dan lokasi bandar antariksa, (c) kemandirian danpenguasaan bahan bakar roket nasional dan dukungan industri dalam negeri ,merupakan dasar pentingnya pengembangan peroketan di Iapan untuk mendukungperoketan nasional. dengan pendekatan 5 m, yakni, man, money, machine,methode, and market diperoleh kondisi lingkungan strategisyang berpengaruh.......iii


.......-Dalam rangka optimalisasi peran depanri dalam pengembangan peroketannasional direkomendasikan: (a). Untuk mempermudah dilakukannya koordinasi danpertemuan-pertemuan secara intensif pelaksana depanri dipimpin oleh seorangmenteri yang terkait dengan pengembangan sains dan teknologi. sedangkanpresiden dan menteri terkait hanya sebagai tim pengarah, (b). menteri keuanganharus ditambahkan sebagai anggota depanri, (c) sekretariat dan tim teknis harusmengambil peran besar, dan selalu berinisiatif menjalankan kegiatan-kegiatandepanri, (d). perlu dibentuk tim teknis/pokja peroketan di tubuh depanri agarkebijakan-kebijakannya dapat dijabarkan lebih teknis, dan pelaksanaannya dapatterus diawasi, (e). pokja peroketan di depanri, anggota-anggotanya merupakanperwakilan dari masing-masing instansi anggota depanri, dan dapat ditambahdengan pakar-pakar dari perguruan tinggi maupun pihak industri/swasta dan (f).program besar seperti pengembangan roket pengorbit satelit (rps}, dilaksanakanberdasarkan kebijakan nasionalldepanri, bukan hanya kebijakan Iapan sendiri.-_.......__-..._......iv


'""PRAKATADengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha KuasaLaporan Akhir "Kajian Optimalisasi Peran DEPANRI Dalam PengembanganPeroketan Nasional" dapat disusun.Laporan ini disusun berdasarkan hasil yang diperoleh oleh tim sampai denganakhir bulan November 2010. Hasil yang diperoleh adalah Rekomendasi dalamrangka optimalisasi peran DEPANRI dalam pengembangan peroketan nasionalPada kesempatan ini tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnyakepada semua pihak yang telah membantu kami dari awal dimulainyapengkajian ini sampai dengan selesainya disusunnya Laporan Kemajuan II.-'Akhirnya , semoga Laporan ini memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkandan dapat bermanfaat bagi semua pihak.Jakarta, 22 November 2010Penl(liti)~ . 1NIP. 19581003 198502'1 001"•v


DAFTAR lSIHalaman.....-LEMBAR PENGESAHAN . ..................................... .RINGKASANiiPRAKATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. vDAFT AR lSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi..,_DAFTAR GAMBARDAFT AR T ABELviiiixBAB I PENDAHULUAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 0 1 Latar1 0 2 Perumusan1 0 3 Tujuan1.4 SistimatikaBelakang 0Masalah 0dan Manfaat 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 3....... BAB II LANDASAN TEORI 4201 Kelembagaan.., 2 0 2 OptimalisasiLembaga Non Struktural (LNS): Dewan 0Kelembagaan 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 00 4BAB Ill METODOLOGI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 83 0 1 Data302 Metode3 0 3 Kerangkadan Sumber Data 0Analisis 0Alur Kajian 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9BAB IVDEWAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONALREPUBLIK INDONESIA (DEPANRI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104014024 0 34044 0 54064 0 7Sejarah Berdirinya DEPANRI 0Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi DEPANRI 0Susunan Keanggotaan 0Fungsi Sekretariat dan Pembiayaan 0Struktur Organisasi DEPANRI 0Hasil-hasil DEPANRI 0Permasalahan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 010111112121319VI


BABVKEBERADAAN DEWAN/KELEMBAGAANKEDIRGANTARAAN Dl BEBERAPA NEGARA 215.1 Amerika Serikat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 215.2 Brazil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235.3 India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245.4 Korea Selatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275.5 Simpulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29BAB VI KEBERADAAN DEWAN-DEWAN Dl INDONESIA . . . . . . . . . .. 316.1 Dewan Nasional Perubahan lklim (DNPI) . . . . . . . . . . . . . 316.2 Dewan Teknologi lnformasi Komunikasi Nasional(DETIKNAS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336.3 Dewan Ketahanan Nasional (WANT ANNAS) . . . . . . . . . . 376.4 Dewan Kelautan Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406.5 Simpulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41BAB VII PERKEMBANGAN PEROKETAN NASIONAL . . . . . . . . . . . . . 427.1 Kebutuhan Teknologi Peroketan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 427.2 Kemampuan Nasional Saat lni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 437.3 Hambatan/Tantangan Dalam PengembanganTeknologi Peroketan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 48BAB VIII ANALISIS . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52..._8.1 Kondisi DEPANRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 528.2 Peroketan Nasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538.3 ldentifikasi Lingkungan Strategis DEPANRI DalamPengembangan Peroketan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548.4 Solusi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63BAB IX KESIMPULAN DAN REKOMENDASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669.1 Kesimpulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 669.2 Rekomendasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66DAFT AR PUST AKA 68VII


DAFT AR GAM BARHalamanGambat 3-1Gambar 4-1Gambar 5-1Gambar 5-2Gambar 6-1Gambar 7-1Gambar 7-2Gambar 7-3Kerangka Alur Kajian ....... . .. . .... . ...... .. .Struktur Organisasi DEPANRI dan LAPANOrganisasi Keantariksaan India ..... .. . .. . . .....Struktur Organisasi National Science and TechnologyCounc~ Korea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Struktur Organisasi Wantannas .......... . ..... .Uji Terbang Roket RKX-10T01 .......... . ... . .. .Uji Terbang Roket RWX-1001Design Roket RKX-530912262839454546·---VIII


DAFT AR T ABELHalamanTABEL 7-1LEMBAGA DAN KEMAMPUAN DUKUNGNYAUNTUK PENGEMBANGAN ROKET ........... . 48TABEL 8-1 JUMLAH SDM DAN KEPAKARAN YANG DIBUTUHKAN ... 57TABEL 8-2DUKUNGAN DEPANRI TERHADAP PEROKETANNASIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64IX


BASIPENDAHULUAN1.1 Latar BelakangDewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia(DEPANRI) yang pada awalnya diberinama Dewan Penerbangan saja dibentukberdasarkan Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1955. Organisasi DEPANRI telahbeberapa kali mengalami perubahan, dan saat ini didasarkan pada PadaKeputusan Presiden NO. 99 Tahun 1993 dan Keputusan Presiden No. 132 Tahun1998. DEPANRI adalah forum koordinasi tingkat tinggi di bidang kebijakanpemanfaatan wilayah udara nasional dan antariksa bagi penerbangan,telekomunikasi dan kepentingan nasional lainnya. 1Pada awal dibentuk DEPANRI didasari oleh kesadaran para pendiribangsa terhadap pentingnya kedirgantaraan sebagai matra yang sangat strategismenjadi dasar dikembangkannya penguasaan teknologi kedirgantaraan. Dalamkurun waktu keberadaannya, DEPANRI telah memberikan hasil beberaparumusan konsep dan pemberian masukan bagi pembentukan produk-produkhukum dan kegiatan lainnya di bidang kedirgantaraan. 2 Namun dalamkeberadaannya juga, DEPANRI semakin kurang memberikan peran yang cukupberarti atau kurang memberikan peran yang optimal dalam pembangunankedirgantaraan di Indonesia.Sebagai forum koordinasi tingkat tinggi di bidang kedirgantaraan, DEPANRIdalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu 15 _(lima belas)tahun terakhir pada prinsipnya tidak mengalami hambatan eksternal yang berarti.Hambatan yang muncul lebih bersifat internal, yaitu kurang dapat berlangsungnyasecara periodik dan teratur pertemuan-pertemuan ataupun rapat-rapat kerjaPanitia Teknis dan Sidang-sidang DEPANRI yang dipimpin oleh Pelaksana Harianmaupun Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DEPANRI (d.h.i Presiden).Konsekuensinya keterpaduan secara menyeluruh upaya dalam pembangunankedirgantaraan belum dapat terwujud sebagaimana mestinya.1Perpaduan Keppres No. 99 Tahun 1993 dan Keppres NO . 132 Tahun 1998 tentang DEPANRI2DEPANRI, 2003, "Penyempurnaan Organisasi DEPANRI , Kongres Kedirgntaraan Nasional Kedua .1


Salah satu contoh permasalahan yang dihadapi dalam pembangunankedirgantaraan di Indonesia adalah dalam bidang pengembangan peroketan.Indonesia masih mengalami hambatan di dalam menguasai teknologi peroketan.Hambatan ini tentunya dipengaruhi berbagai faktor baik yang berlingkup nasionalmaupun dan berlingkup internasional. Lingkup nasional diantaranya belum adakomitmen secara nasional di dalam pengembangan teknologi peroketan,sedangkan lingkup internasional adalah adanya penerapan batasan alih teknologidari negara-negara tertentu yang dikenal dengan Missile Technology ControlRegime (MTCR).Di samping itu, berbagai standar dan persyaratan internasional harusdipenuhi terlebih dahulu agar kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik danaman serta bebas dari pengaruh politik internasional karena teknologi roketmerupakan teknologi guna ganda, yaitu dapat digunakan untuk kepentingan sipiluntuk meluncurkan satelit-satelit seperti satelit komunikasi dan penginderaan jauh,dan juga dapat digunakan untuk kepentingan militer, yaitu digunakan sebagaisenjata pemusnah massal saat terjadinya perang. Untuk memenuhi konsekuensiyang ada peran DEPANRI sangatlah dibutuhkan dalam upaya memacu bangsasecara bertahap dan terarah , dengan memanfaatkan seluruh potensi nasionalyang dapat mendukung peroketan nasional, hal ini juga sesuai dengan kebijakanyang diperlukan sebagaimana tertuang dalam laporan DEPANRI tahun 2009tentang penguasaan teknologi peroketan.1.2 Perumusan Masalah\.....-Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian iniadalah DEPANRI sebagai forum koordinasi tingkat tinggi di bidang kebijakanpemanfaatan wilayah udara nasional dan antariksa bagi penerbangan,telekomunikasi dan kepentingan nasional lainnya belum optimal , yang dapatdirumuskan sebagai berikut:a. Apa kendala yang dihadapi DEPANRI dalam pencapaian tujuanorganisasi?b. Mengapa kondisi DEPANRI belum optimal?c. Bagaimana kondisi lingkungan strategis DEPANRI saat ini?2'---~


d. Bagaimana strategi yang akan dilakukan dalam mengoptimalkan peranDEPANRI?e. Apa peran penting DEPANRI dalam pengembangan peroketan nasional?1.3 Tujuan dan Manfaat1.3.1 TujuanTujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui kendala/hambatan yangdialami DEPANRI, kondisi DEPANRI yang belum optimal, identifikasi lingkunganstrategis DEPANRI saat ini, menyusun strategi optimalisasi kelembagaanDEPANRI, dan mengetahui peran penting DEPANRI dalam pengembanganperoketan nasional1.3.2 ManfaatManfaat penelitian ini adalah sebagai bahan rekomendasioptimalisasiperan DEPANRI di dalam mendukung pengembangan peroketannasi anal.1.4 SistimatikaSistimatika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :BABI PENDAHULUANBAB II LANDASAN TEORIBAB Ill METODOLOGIBAB IV DEWAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK .INDONESIA (DEPANRI)BABV KEBERADAAN DEWAN/KELEMBAGAAN KEDIRGANTARAAN DlBEBERAPA NEGARABABVI KEBERADAAN DEWAN-DEWAN 01 INDONESIABABVII PERKEMBANGAN PEROKETAN NASIONALBAB VIII ANALISISBAB IX KESIMPULAN DAN REKOMENDASI3


BAB IILANDASAN TEORI2.1 Kelembagaan Lembaga Non Struktural (LNS): Dewan 32.1.1 Definisi, kedudukan, tugas, dan Wewenang Dewana. DefinisiDewan merupakan Lembaga Ekstra Struktural (LES) yang mempunyaifungsi eksekutif dan memberikan output berupa rancangan kebijakan, penelitian,dan saran pertimbangan yang berada pada lapis auxiliary-advisory.b. KedudukanKedudukan Lembaga Ekstra Struktural dengan nomenklatur Dewan beradadi bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Organisasi ini diketuai olehPresiden atau Wakil Presiden atau Menteri atau Orang yang ditunjuk olehPresiden. Dasar hukum pembentukannya berdasarkan Keputusan Presiden(KEPPRES).~-c. Tug asa) memberikan pertimbangan/nasehat kepada Presiden dalammerumuskan dan menetapkan kebijakan bidang tertentu;b) dalam melaksanakan tugasnya Dewan melaksanakan fungsipengkajian;c) menanggapi masalah-masalah tertentu dan melaksanakanpenugasan lain dari Presiden;d) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya , Dewan dilayani olehsebuah Sekretariat yang berada dan bertanggungjawab kepadapimpinan Dewan;e) Sekretariat Dewan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknisdan administratif;3LAN, 2007, "Evaluasi Kelembagaan Non Struktural: Fokus Pada Komisi dan Dewan", Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan ,Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.4


f) organisasi dan tata kerja Sekretariat ditetapkan oleh pimpinanDewan;g) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan dapat membentukkelompok kerja/Tim penasehat yang terdiri dari tenaga ahli.d. Wewenanga) Memperoleh informasi yang diperlukan dari instansi pemerintah;b) Bekerjasama dengan instansi atau pejabat pemerintah Pusat;Pemerintah Daerah, para ahli, kelangan masyarakat, dan para pihakyang dianggap perlu;c) Mengundang Menteri, Pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yangterkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan.-~e. Keanggotaana) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota;b) Sekretariat dipimpin Sekretaris yang bertanggung jawab Ketua ;c) Pergantian , penambahan atau pemberhentian anggota ditetapkanPresiden atas usul Dewan;d) Anggota Dewan dilarang menyalahgunakan keanggotaannya untukkeperluan pribadi, kelompok dan atau partai.2.1.2 Hasil evaluasi Kelembagaan Non StrukturalHasil evaluasi Kelembagaan Non Struktural (fokus pada Komisi danDewan) yang dilakukan oleh Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan, LembagaAdministrasi Negara (2007) diperoleh temuan dari lapangan antara lain sebagaiberikut:a) Beberapa Dewan/Komisi memiliki Sekretariat Jenderal yang merupakanbagian dari Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), KementerianNegara atau Departemen.b) Ada beberapa Komisi dan Dewan, susunan dan tata kerja Sekretariatnyaberdasarkan atas Keputusan Menteri.c) Bentuk kelembagaan sekretariat Komisi maupun Dewan sangat bervariasi,baik dari segi eselon maupun nomenklatur.5


d) Baik Komisi ataupun Dewan yang memiliki keanggotaan Presiden/pejabatnegara/pejabat daerah, tampak kesulitan dalam melakukan koordinasitugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan rapat-rapat para pejabat jarangmenghadirinya dan kebanyakan diwakilkan.e) Dari sejak berdiri DEPANRI pada tahun 1950-an sampai dengan sekarangbaru dua kali melakukan sidang yang dipimpin oleh Presiden selaku KetuaDEPANRI, sehingga perannya sangat minim sekali.f) Dari hasil evalusasi yang dilakukan oleh LAN terhadap Komisi atau Dewantersebut, terkait dengan kondisi yang ada pada DEPANRI saat ini,disimpulkan bahwa masih terdapat hambatan kinerja dikarenakan disainSekretarian Lembaga Non Struktural yang ada. Hasil evaluasi jugamerekomendasikan yang ditujukan untuk Komisi dan Dewan, yaitu di dalampembentukan Komisi atau Dewan harus ada kriteria aspek akademis danlegitimasi, penataan nomenklatur, penataan LNS bentuk LNS, danpenataan LNS ke depan.2.2 Optimalisasi KelembagaanHasil Kongres Kedirgantaraan Nasional Kedua, 22-24 Desember 2003,organisasi DEPANRI segera disempurnakan untuk lebih bersinergi denganmemasukkan unsur Kementerian Keuangan dan unsur pemerintah pusat lainnya,asosiasi industri kedirgantaraan, asosiasi profesi kedirgantaraan, kalanganperguruan tinggi, serta semua komponen potensial yang terkait dengankedirgantaraan seperti organisasi FASI sebagai promotor utama minat dirgantara. 4Selanjutnya disebutkan bahwa Panitia Teknis DEPANRI agar dapatmelakukan kegiatan koordinasi secara lebih rutin dan insentif. DEPANRIdisamping sebagai perumus kebijakan juga bertindak sebagai pengawaspelaksanaan kebijakan dengan mengutamakan industri kedirgantaraan dalamnegeri agar tercapai target yang realistis, sasaran yang konkrit, dan konsistensikebijakan. 5Dari hasil Kajian yang dilakukan oleh Pusat Analisis dan lnformasikedirgantaraan meyimpulkan antara lain: keanggotaan DEPANRI disesuaikan• Sekretariat DEPANRI, 2004, "Ringkasan Laporan Kongres Kedirgantaraan Nasional Kedua", Jakarta, 22-24 Desember2003.5 /bid.6


dengan konstelasi kebinet yang berlaku dan perumusan dan penetapan tata kerjaDEPANRI (Pantek, Pokja, dan Sekretariat)Sedangkan hasil evaluasi kelembagaan non struktural yang berfokus padakomisi dan dewan yang dilakukan oleh Pusat Kajian Kinerja KelembagaanAdmnistrasi Negara Jakarta tahun 2007 menyebutkan bahwa klasifikasi LembagaEkstra Struktural (menjadi dasar penataan nomenklatur) kedudukan Sekretariat(identifikasi integrasi) antara lain adalah beridiri sendiri dan melekat padaorganisasi pemerintahan sektoral. 6Selain itu juga, sebagaimana disebutkan dalam Revitalisasi IAAI (lnstitutAeronotika dan Astronotika Indonesia): membangun kebersamaan pemangkukepentingan dalam mendorong pengembangan bidang kedirgantaraan Indonesiaadalah meningkatkan komunitas kedirgantaraan, mendorong lahirnya inisiatifkebijakan dan program kedirgantaraan yang berwawasan ke depan.6 fbid.7


BAB IllMETODOLOGJ3.1 Data dan Sumber Data_JData yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar adalah datasekunder. Data bersumber dari berbagai referensi seperti buku cetakan, laporan,dan juga dari internet. Untuk memvalidasi data-data tersebut dan mencarimasukan juga dilakukan wawancara langsung ke beberapa pakar dan pihakterkait.3.2 Metode AnalisisL-L-L..!Metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif analisisdengan tehnik analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, danTreaths = Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman)/5M (Man, Money,Machine, Methode, Market). Teknik ini digunakan untuk mengetahui berbagaifaktor internal dan eksternal yang mempengaruhi DEPANRI. ldentifikasi terhadapfaktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi kinerja DEPANRI sangatpenting dilakukan untuk dapat mengetahui dan menutup kesenjangan yang adaantara keadaan sekarang dan keadaan yang diinginkan. Melalui analisis SWOTjuga akan dapat dicermati perubahan lingkungan dan mengadaptasinya ataumenyesuaikannya dengan perubahan dan keinginan sehingga salah satukeunggulan yang ada dalam DEPANRI dapat dioptimalisasikan. Di samping itujuga, akan dianalisis faktor-faktor baik internal maupun eksternal terkait dengankondisi peroketan nasional dan keadaan yang diinginkan dalam pengembanganperoketan nasional ke depan.Selanjutnya, di dalam memformulasikan rekomendasi kelembagaan danoptimalisasi peran DEPANRI dalam pengembangan peroketan nasional, jugaakan dilihat kelembagaan keantariksaan negara-negara dan pengalamannyadalam kegiatan keantariksaan khususnya dalam pengembangan teknologiperoketan.8


~-3.3 Kerangka Alur KajianAlur pikir yang digunakan di dalam pengkajian optimalisasi peran DEPANRIdalam pengembangan peroketan nasional adalah sebagaimana terlihat dalamGambar 3-2.I


BABIVDEWAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA REPUBLIK INDONESIA(DEPANRI)4.1 Sejarah berdirinya DEPANRI.._.,___......Pada awal berdirinya, DEPANRI disebut Dewan Penerbangan yangdibentuk oleh Pemerintah Indonesia dengan landasan hukum PeraturanPemerintah Nomor 5 Tahun 1955, tanggal 3 Februari 1955. Sesuai denganperkembangan kemajuan kedirgantaraan internasional dan kebutuhan bangsaIndonesia dalam pembangunan kedirgantaraan, organisasi Dewan Penerbanganterus dikembangkan melalui peraturan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 83Tahun 1958 tentang PENERBANGAN, tanggal 27 Desember 1958. BAB VIItentang "Dewan Penerbangan" dari UU Nomor 83 Tahun 1958 pada Pasal 26berbunyi:(1) Untuk keperluan membantu Pemerintah dalam bidang penerbangan,dibentuk Dewan Penerbangan.(2) Segala keputusan mengenai penerbangan yang bersifat umum, diambil _oleh Pemerintah setelah mendengar Dewan Penerbangan.(3) Dewan Penerbangan. terdiri dari Perdana Menteri sebagai Ketua danMenteri-Menteri dan penjabat-penjabat yang lapangan pekerjaannyaberhubungan dengan penerbangan sebagai anggota.(4) Susunan dan tugas Dewan Penerbangan. akan ditetapkan denganPeraturan Pemerintah.Dalam perkembangannya, Dewan tidak hanya menangani kebijaksanaanyang berkaitan dengan penerbangan, tetapi juga berkembang hingga mencakupkeantariksaan. Hal ini ditandai dengan dilakukannya reorganisasi DEPANRImelalui Keputusan Presiden Rl Nomor 99 Tahun 1993, tanggal 26 Oktober 1993tentang DEPANRI. Kemudian organisasi Dewan Penerbangan dan AntariksaNasional Republik Indonesia (DEPANRI) dikembangkan berdasarkan perpaduanKeputusan Presiden Rl Nomor 99 Tahun 1993, tanggal 26 Oktober 1993 danKeputusan Presiden Rl Nomor 132 Tahun 1998, tanggal 20 Agustus 1998.10


4.2 Kedudukan, tugas pokok dan fungsi DEPANRIBerdasarkan Keppres No. 132 tahun 1998 tentang DEPANRI dan KeppresNo. 103 tahun 2001 tentang LPND, kedudukan, tug as pokok, fungsi dan susunankeanggotaan DEPANRI adalah sebagai berikut:1) Kedudukan:Forum koordinasi tingkat tinggi di bidang kebijakan pemanfaatan wilayahudara nasional dan antariksa bagi penerbangan, telekomunikasi dankepentingan nasional lainnya.2) Tugas PokokMembantu Presiden Republik Indonesia dalam merumuskan kebijaksanaanumum di bidang penerbangan dan antriksa.3) FungsiDalam melaksanakan tugasnya, DEPANRI menyelenggarakan fungsi :-• Merumuskan kebijakan pemanfaatan wilayah udara nasional danantriksa bagi penerbangan, telekomunikasi dan kepentingan nasionallainnya;• Memberikan pertimbangan pendapat maupun saran kepada Presidenmengenai pengaturan dan pemanfaatan wilayah udara dan antariksadi bidang-bidang tersebut di atas.4.3 Susunan KeanggotaanKetuaWakil Ketua/Pelaksana HarianPresiden RlMenteri Riset dan Teknologi/Kepala BPPT.Sekretaris, merangkap AnggotaKepala Lembaga Penerbangandan Antariksa Nasional.Anggota1. Menteri Luar Negeri2. Menteri Pertahanan Keamanan11.._


3. Menteri Perindustrian danPerdagangan.4. Menteri Perhubungan.5. Menteri Pariwisata, Seni danBudaya.6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionai/Kepala Bappenas.7. Kepala Staf Angkatan Udara.-._-w-4.4 Fungsi sekretariat dan pembiayaanFungsi Sekretariat DEPANRI diselenggarakan oleh LAPAN, dan segalapembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan DEPANRI dibebankanpada anggaran LAPAN. LAPAN dalam mengemban tugas dan fungsi sebagaiSekretariat DEPANRI menunjuk salah satu unit organisasinya yaitu Pusat Analisisdan lnformasi Kedirgantaraan (Pussisfogan). Pussisfoganmempunyai tugasantara lain melakukan penyiapan dan pengkajian bahan dalam rangkapenyelenggaraan tugas dan fungsi serta kesekretariatan DEPANRI. 74.5 Struktur Organisasi DEPANRISTRUKTU R ORGANISASI K EDIRGANTARAAN NASIONALRef: ·1 Keppres No. 132 Tahun 1998 Tentang DEPANRI2 . Keppres No. 103 Tahtm 2001 Te·n tang t..PNOREPv:~~~~~~Nes/A[~~~IS~.~;~~~f~~¥~~t.~::·Ks:··NA·s·i~~~~i·~-~-~---~~~b ,::--:~§~;, =!····':. ····-~·~------t ··-······-""ORGAN~~~QJi,PANR!KETUA : PRflSIOt:.N REPlJBLIK INOONESIAWAKII. KETUA ; MENTER! RJse·r DAN TEKNOLOGIIKEf> ALA 8PPTSt:::KRETARIS · KEPALA LAPANANGGOT A ; M ENTE R! LUAR NEGERI;M ENTER! HANKAM IPANGAB Rl;~• M ENTF.RI Pf:'.RINOU!rfRIAN OANPEROA GANOAN;·· MENTE R! PERHUBUNGI\N;M L':NTE'RI PARIWISATA SEN! DAN DUt'IA VA;. MF..NTERI Pf!RF.NCANAAN PE'MDANGUNANNASIONAUKE'.PAl.A BAPPE'NAS;K£PALA STAf TN! ANOKA. TAN UOARA •!. 1Kcfcnu:tl:·a n :~~· .. J~~~~=]-·-· ·····-·-- : .J:~lur .P~rt; • ngJ~u u gjnwaba n•••••••••••• ; .h,lur Ko•:n·dinM.IiGam bar 4-1: Struktur Organisasi DEPANRI dan LAPAN7LAPAN, 2008, "Peraturan Kepala LAPAN Nomor:PER/00811/2008 tentang perubahan k/ 11/2001 tentang Organisasi danTata Ke~a LAPAN", Jakarta.12


4.6 Hasil-hasil DEPANRIHasil-hasil yang dicapai DEPANRI sampai saat ini meliputi antara lainsebagai berikut:a. UU Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan (27 Desember 1958);·-.......b.c .Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1960 tentang DewanPenerbangan;Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 1963 tentang Dewan Penerbangandan Angkasa Luar Rl (DEPANRI);d. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1963 tentang LembagaPenerbangan dan Angkasa Luar Nasional (LAPAN);e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1966 tentang StandardisasiPesawat Udara dan Material Penerbangan Lainnya;f. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1966 tentang Badan KoordinasiSurvei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) ;g. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974 tentang Badan Search &Rescue Indonesia (BASAR);~h. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1993 tentang DEPANRI;i. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 1998 tentang PenyempurnaanDEPANRI;j. Penyelenggaraan Sidang DEPANRI Pertama 28 Mei 1999;k. Penyelenggaraan Kongres Kedirgantaraan Nasional Pertama, 3-4 Pebruari1998;I. Penyelenggaraan Kongres Kedirgantaraan Nasional Kedua , 22-24Desember 2003;m. Penyelenggaraan Forum-Forum llmiah Kedirgantaraan Nasional, Regional,dan lnternasional, misalnya Lokakarya Kedirgantaraan di Hotel Indonesia,16 Juli 1996;n. Penyusunan Konsepsi Kedirgantaraan Nasional;13


o. Penyusunan Pedoman Posisi Dasar dan Sikap Nasional dalam PercaturanPolitik Kedirgantaraan lnternasional;p. Penyusunan Berbagai Rancangan Peraturan dan Perundang-UndanganKedirgantaraan Nasional dan Ratifikasi Berbagai Peraturan danPerundang-Undangan Kedirgantaraan lnternasional antara lain :1) Keppres Rl Nomor 20 Tahun 1996 tentang Pengesahan Conventionon International Liability for Damage Caused by Space Objects,1972;.......2)3)Keppres Rl Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pengesahan Conventionon Regristration of Objects Launched into Outer Space, 1975;Keppres Rl Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pengesahan Agreementon the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and theReturn of Objects Launched into Outer Space, 1968;--~ "\.---4) Keppres Rl Nomor 70 Tahun 1999 tentang Pengesahan Agreementon the Establishment of Center for Space Science and TechnologyEducation in Asia-Pasific (CSSTEAP), Affliated to the UnitedNations, 1995;5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan Treatyon Principles Governing the Activities of States in the Explorationand Use of Outer Space, Including the Moon and Other CelestialBodies, 1967 (Space Treaty, 1967).q. Perumusan Kebijakan Umum Berbagai Bidang Kegiatan KedirgantaraanNasional (Pembangunan, Kerjasama lnternasional, Kerjasama Regional) ;Hasil-hasil pokok DEPANRI tersebut dapat dikelompokkan sebagai hasilpelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:a. Kegiatan perumusan kebijkan dan rencana strategis keantarikasaannasional (pembangunan dan kerjasama) ;b. Kegiatan pembentukan kelembagaan kedirgantaraan nasional;c. Perancangan peraturan dan perundang-undangan kedirgantaraan nasional;14


d. Perancangan ratifikasi peraturan dan perundang-undangan kedirgantaraaninternasional;e. Perumusan posisi dasar dan sikap Indonesia dalam forum politikinternasional;f. Penyelenggaraan koordinasi melalui Sidang Dewan, Kongres, Rapat Kerja,Rapat Teknis Kelompok, Rapat Teknis lnterdepartemen, dan Forum llmiah;~Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Teknis, DEPANRIjuga pernah membentuk Kelompok Kerja yang keanggotaannya terdiri daripejabat/pakar dari instansi anggota DEPANRI dan instansi lain yang terkaitdengan tugas tersebut. Kelompok-kelompok Kerja dibentuk oleh Ketua LAPANselaku Sekretaris DEPANRI , dan berada di bawah dan bertanggung jawa kepadaKetua Panitia Teknis._..-......'-'Kelompok yang pernah dibentuk antara lain:a. Kelompok Kerja Nasional Pemanfaatan Satelit Meteorologi (KKNPSM)sesuai dengan Keputusan Ketua LAPAN/Sekretaris DEPANRI Nomor :Kep/002/IX/1997 tertanggal 6 Oktober 1997.Tugas pokok Kelompok Kerja Nasional Pemanfaatan Satelit Meteorologiadalah:1) Mengembangkan kerjasama an tar instansi dan profesi untukmamajukan pemanfaatan satelit meteorologi guna pamantauanbencana alam, prakiraan cuaca dan iklim, dan aplikasi nonmeteorologi untuk pembangunan yang berkesinambungan;2) Sebagai wadah tukar menukar informasi dan pengetahuan di antarainstansi terkait, serta penghubung dalam rangka kerja sama regionaldan internasional yang terkait.'-'Susunan organisasi yang dibentuk pada saat itu adalah sebagai berikut:1) Pengarah (Sekretaris DEPANRI dan Ketua BMG Dephub);2) Ketua Kelompok (Pegawai BMG);3) Sekretaris (Pegawai LAPAN);........15,.:.....


4) Anggota (perwakilan instansi terkait).............-b. Kelompok Kerja sesuai dengan Keputusan Ketua LAPAN/SekretarisDE PAN Rl Nom or: Kep/001 /X/1998 tertanggal 12 Oktober 1998 bertugasuntuk menyiapkan bahan masukan bagi Panitia Teknis dalam rangkapenyusunan bahan pembahasan Sidang Paripurna DEPANRI Kedua dantindak lanjutnya .c. Kelompok Kerja lainnya disebut Kelompok Antar Departemen dibentuksesuai kebutuhan seperti yang dibentuk pada tanggal 18 Desember 1998:1) Kelompok Kerja GBHN dan RENSTRA Pembangunan Kedirgantaraan2) Kelompok Kerja Kedirgantaraan Militer3) Kelompok Kerja UNCOPUOS4) Kelompok Kerja CSSTE-AP5) Kelompok Kerja SDM Kedirgantaraan6) Kelompok Kerja Jaringan lndustri dan Penunjang7) Kelompok Kerja Pengembangan ANSS8) Kelompok Kerja PUSPITEK Dirgantara9) Kelompok Kerja Naskah Akademik RUU Kedirgantaraan Nasional10) Kelompok Kerja Sistem lnformasi KedirgantaraanDalam pelaksanaannya:......._.-......a. Kelompok Kerja Nasional Pemanfaatan Satelit Meteorologi tidak efektifbekerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya .b. Sebagai penggantinya dilakuka~ pembahasan konsep-konsep produkDEPANRI oleh perwakilan instansi sesuai kebutuhan, dan saat ini kegiatankoordinasi rutin yang dilakukan utamanya hanya dalam penyusunankonsep posisi atau sikap Indonesia dalam forum-forum kedirgantaraaninternasional dan perancangan peraturan dan perundang-undangan yangsedang ditangani. LAPAN mengemban tugas dan fungsi sebagaisekretariat DEPANRI mendukung penyelenggaraan forum diskusi tersebut.c. Tata kerja DEPANRI sesuai Kepres Nomor 99 Tahun 1993 Bab IV Pasal 9belum pernah ditetapkan oleh Ketua DEPANRI.16


-__,......--._..~Sejak diterbitkan Keppres No. 99 Tahun 1993 tentang DEPANRI , DEPANRImelalui upaya Panitia Teknis yang dibentuknya dan didukung olehkelompok-kelompok kerja yang diwadahi/diselenggarakan LAPAN, telahmenghasilkan berbagai Konsepsi dan Kebijaksanaan dalam berbagai isukedirgantaraan guna lebih memantapkan dan meningkatkan peranpembangunan kedirgantaraan bagi kesejahteraan dan perlindungankepentingan Indonesia terhadap Bumi Indonesia dan dirgantara.Konsepsi dan kebijaksanaan tersebut antara lain : (i) KonsepsiKedirgantaraan Nasional, yang memuat rumusan cara pandang dan sikapbangsa Indonesia di bidang kedirgantaraan yang berdasarkan Pancasiladan UUD 1945; (ii) Kebijaksanaan Umum Pembangunan Kedirgantaraandalam Jangka Panjang, yang memuat sasaran pembangunankedirgantaraan dalam jangka panjang dan kebijaksanaan pencapaiannyayang dikelompokkan ke dalam unsure-unsur kedirgantaraan nasional(SDM, lptek, Dirgantara, Jasa Kedirgantaraan, SDA, Politik dan HukumKedirgantaraan, dan Kelembagaan Kedirgantaraan) ; (iii) KebijaksanaanKerja Sarna lnternasional Kedirgantaraan , yang memuat sasaran dankebijaksanaan kerja sama dengan Negara lain, guna meningkatkan alihteknologi dan kemajuan serta kemandirian dirgantara nasional yang ungguldan mempunyai daya saing; (iv) Posisi Dasar Rl tentang OrbitGeostasioner (GSO), yang memuat sikap Indonesia dalam pengaturansecara internasional (aspek politik dan hukum) penggunaan GSO; dan (v)Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengesahan/Ratifikasi PerjanjianRegional/lnternasional Keantariksaan.........__,-Selain produk tersebut di atas, Panitia Teknis DEPANRI juga telahmengkaji dan menyiapkan pedoman ataupun sikap Rl dalam berbagai forainternasional dan regional keantariksaan baik yang berada di dalam systemPBS maupun yang di luar system PBS. Forum internasional dimaksud,salah satu di antaranya yang paling penting adalah Sidang-sidang TahunanKomite PBB tentang Penggunaan Antariksa Untuk Maksud Damai (UnitedNations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, disingkatUNCOPUOS). Sedang forum regional, salah satu di antaranya adalah17


'-""Sidang Tahunan Program Kerja Sarna Negara-negara ESCAP tentangAplikasi Antariksa bagi Pembangunan Berkelanjutan di Asia-Pasifik(Regional Space Applications Programme for Sustainable development inAsia and the Pacific, disingkat RESAP-ESCAP). Saat ini LAPAN sebagaiSekretariat DEPANRI yang dibantu kelompok kerja antar departemen jugasedang menyiapkan Naskah Akademis dan Rancangan Undang-undangtentang Keantariksaan. RUU tentang Keantariksaan ini sudah masuk dalamlegislasi nasional.--'......-·Pada tahun berikutnya, melalui Kelompok Kerja Panitia Teknis berdasarkanKeputusan Kepala LAPAN selaku Sekretaris DEPANRI Nomor:KEP/1 ONIII/2006 telah dilakukan diskusi terkait isu-isu strategispembangunan kedirgantaraan nasional. lsu strategis yang dibahasmerupakan 10 (sepuluh) isu strategis hasil rekomendasi Kong resKedirgantaraan Nasional Ke-2, Jakarta 22-23 Desember 2003 ditambahdengan isu strategis lain usulan Panitia Teknis DEPANRI.lsu-isu strategis tersebut meliputi :a. Penegakan Kedaulatan Atas Wilayah Udara Nasional.-... ~b. Pengelolaan Ruang Udara Nasional.c. Keselamatan dan Keamanan Jasa Transportasi Udara.d. Definisi dan Delimitasi Antariksa .e. Sumber Daya Manusia.f. Wawasan Berpikir Bangsa Indonesia tentang Kedirgantaraan.g. Penguasaan Teknologi Dirgantara.h. lndustri Manufaktur Dirgantara.i. Frekuensi untuk Jasa telekomunikasi dan Kegiatan TelekomunikasiLainnya.j. Penginderaan Jauh.--k. Penyempurnaan Organisasi DEPANRI.18


I. Flight Information Region (FIR)m. Kerjasama Bilaterai/Regional/lnternasional.___,--.._,...__Kemudian pada tahun 2008, Sekretariat DEPANRI bersama-sama denganPanitia Teknis DEPANRI yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri NegaraRiset dan Teknologi selaku Wakil Ketua DEPANRI/Pelaksana Harian DEPANRINo: 263/M/Kp/xii/2008 mempersiapkan penyusunan laporan DEPANRI. Dalamrangka penyusunan tersebut dilakukan 3 (tiga) kali pertemuan Panitia Teknis diKantor LAPAN, yaitu pada tanggal 18 September 2008, tanggal 6 Nopember 2008dan tanggal 28 Nopember 2008. Rapat dihadiri oleh Wakil lnstansi AnggotaDEPANRI dan instansi terkait lainnya. Rapat menyepakati untuk menyusunLaporan DEPANRI yang didahului dengan seminar DEPANRI yangdiselenggarakan pada tanggal 2 - 3 Desember 2008 untuk mengumpulkaninformasi terkait dengan isu strategis kedirgantaraan. Pembicara pada seminarDEPANRI tersebut adalah instansi anggota DEPANRI dan instansi lainnya yangbenar-benar terkait dan melakukan kegiatan teknis di bidang kedirgantaraan.Penyusunan ini dilanjutkan pada tahun 2009 dengan melakukan updating data.Laporan DEPANRI memuat isu strategis pembangunan kedirgantaraan nasionalke depan yang meliputi:Penegakan Kedaulatan di Ruang UdaraPenguasaan Teknologi (Dalam Rangka Kemandirian) Roket, Satelit,dan Ruas BumiPerindustrian (lndustri Pesawat Terbang)Perhubungan/Transportasi UdaraKomunikasi dan lnformasi (Satelit Komunikasi)Pemantauan Bumi dan AntariksaPerkembangan Kedirgantaraan lnternasionalPeraturan Perundang-Undangan-4.7 PermasalahanPermasalahan yang ada saat ini dalam kelembagaan DEPANRI,mencakup di antaranya adalah:.......19-


-..._,~-a. Susunan keanggotaan DEPANRI belum disesuaikan dengan susunanKabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 periode 2010-2014, sehingga sulit untukmelakukan penentuan instansi mana yang harus menjadi anggotaDEPANRI karena ada beberapa instansi anggota DEPANRI nomenklaturdari Departemen/Kementeriannya telah berubah.b. Tata Kerja DEPANRI belum disusun secara jelas sehingga mengakibatkanuraian tugas dan fungsi Panitia Teknis, Sekretariat, dan Kelompok KerjaDEPANRI kurang jelas .c. Tim Teknis DEPANRI yang selama ini dibentuk belum bekerja optimal,sehingga koordinasi belum dapat dilaksanakan sebagaimana yangdiharapkan.d. Sekretariat DEPANRI sebagai motor penggerak DEPANRI belum bekerjasecara optimal terbukti dari banyaknya tugas dan fungsi yang belumdilaksanakan.e. Keanggotaan Panitia Teknis dan Kelompok Kerja sangat dinamis berkaitandengan mutasi pejabat pada instansi masing-masing.-.......,......20


BABVKEBERADAAN DEWAN/ KELEMBAGAAN KEDIRGANTARAANDIBEBERAPANEGARA-.............-Pada saat ini negara-negara yang telah maju di bidang teknologi peroketantidak terlepas dari dukungan organisasi atau kelembagaan yang telah diberi tugasdan fungsi untuk menanganinya. Keberhasilan yang dicapai oleh negara-negarajuga tidak terlepas dari koordinasi antar lembaga terkait yang ada dinegaranyaserta peran pimpinan pemerintahan yang sungguh-sungguh di dalampembangunan keantariksaan nasionalnya ke depan. Pada bab ini akan diuraikanbeberapa lembaga keantariksaan negara-negara yang dapat dijadikan bahanperbandingan bagi Indonesia untuk pengembangan peroketan nasional.5.1 Amerika Serikat (United States of America)Sampai saat ini Amerika Serikat merupakan salah satu negara terdepan didalam penguasaan teknologi antariksa. Pada tahun 1958 (Berdasarkan NationalAeronautics and Space Act of 1958), koordinasi kelembagaan dalam penangananaeronautika dan Antariksa (Aeronautical and Space) Amerika Serikat ditanganioleh National Aeronautical and Space Council (NASC), yaitu suatu lembaga indukkoordinasi aeronautika di Amerika Serikat yang disebut dengan nama "Council".Council bertugas memberi nasehat kepada Presiden. Anggotanya terdiri dari :Presiden, Sekretaris Negara, Sekretaris Pertahanan, Administrator NASA, KepalaKomisi Energi Nuklir, satu orang dari kalangan Menteri yang ditunjuk olehPresiden dan paling banyak tiga .orang perseorangan yang ditunjuk oleh Presiden.Council dibantu oleh seorang Sekretaris Eksekutif dengan tidak lebih dari tigaorang staf. Council mempunyai tugas meliputi:• lnventarisasi seluruh kegiatan penerbangan dan antariksa yang dilakukanoleh semua instansi di dalam negeri.• Merumuskan program komprehensif untuk dilakukan oleh semua lembagadiAS.• Mendisain dan menetapkan penanggung jawab arah kegiatan pokokpenerbangan dan antariksa.21-


-......• Mennyelenggarakan kerjasama yang efektif antara NASA dan DepartemenPertahanan.Dewan ini berjalan dari tahun 1958 sampai dengan tahun 1973 dalamperiode pemerintahan tiga orang Presiden. Pada pemerintahan Presiden GeorgeH.W. Bush dibentuk "National Space Council" (NSpC) (1989 s/d 1993) yangsedikit lebih sempit lingkupnya dibandingkan dengan NASC. Anggota NSpC yangbaru dibentuk ini meliputi: Wakil Presiden; Menteri Luar Negeri; MenteriPertahanan; Menteri Perdagangan; Menteri Perhubungan; Direktur KantorManajemen dan Anggaran; Kepala Staf Kepresidenan; Asisten Presiden BidangKeamanan; Direktur lnteligen Pusat; dan Administrator NASA NSpC dipimpinoleh Wakil Presiden. Dalam rapat-rapat koordinasi dapat diikuti oleh pejabatlainnya seperti Asisten Presiden Bidang lptek dan lainnya. Fungsi NSpC meliputi:• Merumuskan rencana implementasi kebijakan presiden tentangkeantariksaan;• Sebagai forum utama koordinasi kebijakan nasional keantariksaan dan isuisuterkait;• Mengusulkan perubahan kebijakan bila dianggap perlu;-....-•••Merumuskan kebijakan keantariksaan untuk sipil, militer dan swasta;Mengadakan koordinasi, kerjasama dan pertukaran informasi tingkatnasional yang efektif untuk menghindari terjadinya duplikasi;Meningkatkan keamanan nasional, ilmu dan teknologi, ekonomi dan politikluar negeri melalui eksplorasi dan penggunaan antariksa;Lembaga pelaksanan adalah National Aeronautics And SpaceAdministration (NASA), dipimpin oleh seorang Administrator dan seorang DeputiAdministrator, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden AS . NASAmempunyai tugas meliputi:• Menyusun rencana, mengarahkan, dan melaksanakan kegiatankedirgantaraan;22.......


• Mengatur partisipasi komunitas ilmiah dalam merencanakan pengukurandan observasi yang akan dilakukan melalui penggunaan wahanadirgantara, dan melaksanakan atau mengatur pelaksanaannya;• Menyelenggarakan diseminasi informasi tentang kegiatan dan hasilkegiatan tersebut secara luas dan praktis sesuai keperluan.--• Merumuskan, promulgate, issue, rescind, and amend rules and regulationsyang menyangkut operasi tugas-tugas tersebut.Khusus untuk menghubungkan kepentingan sipil dengan kepentinganmiliter dibentuk suatu komite yaitu Civilion-Military Liaison Committee, dipimpinoleh seorang "Chairman" yang ditunjuk oleh Presiden AS.Anggotanya terdiri perwakilan dari:• Departemen Pertahanan ( satu orang atau lebih)• Satu orang atau lebih dari setiap angkatan• Jumlah yang sama dari (sipil) NASA....Terminology "aeronautical and space activities" (kedirgantaraan) berarti (a)riset ke dalam, dan solusi dari, masalah-masalah penerbangan di dalam dan diluar atmosfer bumi; (b) pengembangan, konstruksi, pengujian, dan operasiwahana aeronautical and space untuk tujuan riset; (c) kegiatan-kegiatan lain yangsifatnya sama seperti tadi yang mungkin diperlukan untuk eksplorasi antaiksa(space).Terminologi "aeronautical and space vehicle " (wahana dirgantara) berartiaircraft, missiles, satellites, dan other space vehicles, berawak atau tidak berawak,bersama dengan peralatan terkait, perlengkapan, komponen, dan bagian.5.2 Brasil'-•Di Brazil lembaga keantariksaan yang setingkat Dewan disebut TheBrazilian Space Agency (AEB) didirikan pad a tanggal 10 Pebruari 1994.merupakan suatu lembaga sipil dibawah Kantor Eksekutif Presiden. AEBmerupakan lembaga tinggi yang bertugas untuk :23~-


• Mengkoordinasikan seluruh kegiatan keantariksaan.• Merumuskan kebijakan, strategi dan program keantariksaan.• Mengkordinasikan pelaksanaan program keantariksaan.• Mengkoordinasikan kerjasama dalam dan luar negeri.• Menugaskan pelaksanaan program kepada lembaga-lembagakedirgantaraan.· ..;Brazil juga memiliki beberapa lembaga yang melakukan kegiatan terkaitdengan kedirgantaraan antara lain yaitu The National Institute for Space Research(INPE), berada di bawah Menteri llmu Pengetahuan dan Teknologi bertugas untukmengembangkan teknologi satelit dan pendukungnya dan R & D pemanfaatanantariksa, utamanya pemanfaatan inderaja, ilmu antariksa dan atmosfer, TheInstitute of Aeronautics and Space (IAE), yang berada di bawah KementerianAeronautika (Ministry of Aeronautics) bertugas untuk mengembangkan stasiunpeluncuran satelit dan roket ilmiah serta mengoperasikan stasiun peluncuran roketCLA dan BILC, dan Perguruan Tinggi dan lndustri yang bertugas untukmendukung program keantariksaan Brasil sesuai tugas pokok dan fungsi masingmasing.5.3 IndiaIndia memiliki Komisi Antariksa (Space Commission) yang bertugasmemformulasikan kebijakan dan memperluas implementasi programkeantariksaan untuk mendukung pembangunan dan aplikasi sains antariksa danteknologi untuk menfaat sosio-ekonomi bagi negaranya. Untuk mengimplementasiprogram-program yang telah disusun dilakukan oleh Departemen Keantariksaan(Department of Space - DOS) didukung oleh Indian Space Research Organization(ISRO), Physical Research Laboratory (PRL),National Atmospheric ResearchLaboratory (NARL), North Eastern-Space Applications Center (NE-SAC), danSemi-Conductor Laboratory (SCL).Pembentukan space systems dan aplikasinya dikoordinasikan di bawahkomisi tingkat nasional seperti lnsat Coordination Committee (ICC), Planning24


Committee On National Natural Resources Management System (PC-NNRMS)dan Advisory Committee Of On Space Sciences (ADCO).DOS memiliki tanggung jawab utama dalam mempromosikanpengembangan sains antariksa, teknologi dan aplikasinya, teknologi danaplikasinya untuk mencapai kemandirian mendukung pembangunan nasional.DOS memiliki program-program sebagai berikut:1) Program Indian National Satellite (INSAT) untuk telekomunikasi, penyiarantelevisi, meteorologi, pengembangan pendidikan, aplikasi sosial sepertitele-medicine, tele-education, dll.2) Program penginderaan jauh untuk aplikasi stallite imager untuk berbagaitujuan pembangunan.3) Rancang bangun launch vehicle dengan indigenous technology untukakses ke antariksa dan mengorbitkan INSAT, IRS spacecraft dan misi lainsains antariksa.4) Indigenous capability dalam rancang bangun spacecraft dan teknologiterkait untuk komunikasi, survey SDA dan sains antariksa.5) Penelitian dan pengembangan (R&D) sains antariksa dan teknologi sebagaibagian aplikasi program pembangunan nasionalDepartemen antariksa memiliki tugas untuk:1) Melakukan penelitian dan pengembangan satelit dan teknologi launcvehicle dengan tujuan kemandirian.2) Menyediakan infrastruktur nasional untuk telekomunikasi dan penyiaranuntuk kebutuhan negara.3) Menyediakan pelayanan/jasa satelit untuk kebutuhan peramalan iklim,monitoring, dll.4) Menyediakan citra satelit yang digunakan untuk survey SDA, manajemenbencana dan monitoring lingkungan.5) Menyediakan citra satelit dan produk spesifik dan jasa/pelayanan yangdibutuhkan untuk aplikasi sains antariksa dan teknologi untuk tujuan25


pembangunan pada pemerintah pusat, negara, quasi governmentalorganization, NGOS, dan sektor swasta.6) Mendemontrasikan aplikasi sains antariksa.7) Mempromosikan penelitian dan pengembangan dalam sains antariksa danpengembangan program aplikasi.Dalam penerapannya, DOS melakukan:1) Menyediakan yang dibutuhkan transponder satelit dan fasilitas untukkomunikasi, penyiaran televisi, keamanan, yang dibutuhkan Negara.2) Meningkatkan kemampuan observasi bumi dalam resolusi multi spectral,spatial, dan temporal.3) Menyediakan produk dan jasa/pelayanan yang cepat dan efisien bagisemua pengguna/klien.Organisiasi keantariksaan India dipimpin oleh Perdana Menteri, denganstruktur organisasi sebagaimana terlihat dalam Gam bar 5-2 ........Gam bar 5-1: Organisasi Keantariksaan India26


5.4 Korea SelatanKeberhasilan penelitian di bidang inovasi sains dan teknologi terutama dibidang keantariksaan Korea Selatan tidak terlepas dari dukungan R&D di negaratersebut. Kegiatan R&D di Korea Selatan secara nasional diprakarsai olehDepartemen llmu dan Teknologi yang didirikan pada tahun 1982. Programkegiatannya ditujukan untuk memperkuat kemampuan teknologi dan . daya saingnasional, dan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhanekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Korea .Kegiatan R&D Korea Selatan memiliki sistem yang terpusat dandikoordinasikan dibawah Dewan Sains dan Teknologi Nasional (NSTC), yangmerupakan pengambil keputusan tertinggi lembaga di Korea Selatan di bidangkebijakan inovasi, Science & Teknolog/'. NSTC didirikan pada tahun 1999,sebagai ketuanya adalah Presiden Republik Korea. Komite di dalam NSTC terdiridari satu steering committee dan lima expert committees NSTC bertanggungjawab atas perencanaan dan koordinasi kebijakan utama untuk mempromosikanSains & Teknologi , yaitu terkait:1) Menetapkan arah pembangunan nasion a I di bidang sa ins & teknologidengan rencana pembangunan jangka menengah-panjang danpelaksanaan program R&D kelembagaan nasional;2) Berkontribusi terhadap efisiensi kegiatan R&D melalui share program perandari antar-departemen dan kerangka kerja sama terkait program dankebijakan di bidang ilmu & teknologi;3) Menganalisa dan mengevaluasi program R&D untuk mencegah tumpangtindih dan menghadirkan perbaikan/ reformasi; dan4) Membuat daftar program prioritas R&D dan menetapkan pedoman untukpenyesuaian dan pengalokasian anggaran pemerintah R&D tahunan.Didirikan NSTC dengan alasan bahwa banyak pihak pemilik kepentingandan yang melakukan investasi kedalam program sains dan teknologi nasional,~-6http://cordis.europa .eu/erawatch/docs/image/kr structure flowchart.jpg27


sehingga NSTC perlu mengkaji dan menfinalisasi is-isu dan melakukan efisiensikegiatan terhadap berbagai program R&D dan anggaran dari berbagai lembaga/institusi.~-·ChcfrPn~;'"'..itde•1nr- V'ic:e f-,~"" t f ((•;,.. !··· r ·_;,,~c;· ·< .tt:c.:rn_::i.;;..:h::..~ f lt.:..:t'! c"' r ~ d (."·:.vi i utt~Manag~r:.:)if -e;,·:.~ 1 o.:;.~ r (:,·.:-f F' r,,,) J' ..;..,y


erkat pengalaman pertama yang dimilikinya atas program missil yang diberikanOleh Amerika Serikat kepada Korea Selatan. Di dalam mempercepatpembangunan keantariksaannya, Korea Selatan juga bekerja sama dengan Rusia.Kebijakan pemerintah Korea Selatan dalam melakukan programpengembangan teknologi keantariksaan terutama teknologi peroketandipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (i) Persaingan politik, show force militerdan persenjataan rudal Korea Utara menimbulkan kekhawatiran akanmengancam kedaulatan Korea Selatan, (ii) Kemajuan teknologi keantariksaanmendorong Korea Selatan untuk mengejar ketertinggalan dari negara lainterutama dari negara maju, (iii) Memiliki kemampuan dalam menghadapikemajuan komersilisasi di bidang teknologi keantariksaan sehingga dapatmelindungi kepentingan sekaligus memperoleh manfaat dari kegiatankeantariksaan secara berkesinambungan. Alasan atau faktor yang terakhir inisekaligus merupakan visi yang hendak dicapai oleh Korea Selatan ke depan.Untuk mempermudah langkah Korea Selatan mendapatkan teknologikeantariksaan, khususnya teknologi peroketan, pada tahun 2002 Korea Selatanmasuk menjadi anggota Missile Technology Control Regime (MTCR). Statuskeanggotaan MTCR memberi peluang dan kemudahan bagi Korea Selatan untukmemperoleh teknologi dari sesama negara anggota MTCR khususnya teknologinon militer.5.5 SimpulanDari uraian tentang keberadaan Dewan-Dewan Kedirgantaraan di beberapanegara di atas di peroleh gambaran antara lain sebagai berikut:a. Dewan diketuai oleh Presiden/Wakil Presiden dan berada di bawah kantorkepresidenan;b. Dewan bertugas merumuskan rencana implementasi kebijakan presidententang keantariksaan;c. Dewan memiliki hubungan yang kuat dengan institusi-institusi terkait yangada di negaranya.'--29


~d. Sebagai forum utama koordinasi kebijakan nasional keantariksaan dan isuisuterkait;e. Anggota Dewan mencakup menteri strategis yang terkait pertahanankeamanan, menteri ilmu pengetahuan dan teknologi, kepala intelijen, dankepala lembaga di bidang kedirgantaraan ;f. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan keantariksaan.30


BABVIKEBERADAAN DEWAN-DEWAN OJ INDONESIADewan di Indonesia merupakan suatu Lembaga Non Struktural (LNS). LNSadalah lembaga yang sengaja dibentuk dengan tugas utama melaksanakanfungsi-fungsi sektoral dari lembaga pemerintah yang sudah ada. LNS bertugasmemberi pertimbangan kepada Presiden atau Menteri, atau dalam rangkakoordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu atau membantu tugas tertentu darisuatu kementerian.Dewan sebagai Lembaga Non Struktural, dalam arti tidak termasuk dalamstruktur organisasi kementerian ataupun lembaga pemerintah non kementerian.Ketua LNS umumnya ditetapkan oleh Presiden, tetapi LNS dapat juga diketuaioleh Menteri, bahkan Wakil Presiden atau Presiden sendiri. 9Keberadaan Dewan-Dewan di Indonesia saat ini sedang dievaluasi danakan direvitalisasi keberadaannya. Namun demikian ada beberapa Dewan yangtetap dipertahankan atau digabung ke dalam lembaga induknya. Berikut ini akandiperkenalkan beberapa Dewan yang masih ada di Indonesia sebagai bahanperbandingan dalam kajian ini.6.1 Dewan Nasional Perubahan lklim (DNPI) 106.1.1 Dasar hukumDewan Nasional Perubahan lklim (DNPI) dibentuk berdasarkan PeraturanPresiden (PP) Republik Indonesia No. 46 Tahun 2008, tanggal 4 Juli 2008.Pembentukan DNPI untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalianperubahan iklim dan untuk memperkuat posisi Indonesia di forum internasionaldalam pengendalian iklim.9 wikipedia, ensiklopedia bebas, "lembaga non struktural", http://wikipedia/wiki/lembaga-nonstruktural.10Portal Nasional Republik Indonesia, www.indonesia.go.id, 20 Juli 2010)31


6.1.2 TugasTugas Dewan Nasional Perubahan lklim (DNPI adalah:a. Merumuskan kebijakan nasional, strategi, program dan kegiatanpengendalian perubahan iklim;b. Mengkoordinasikan kegiatan dalam pelaksanaan tugas pengendalianperubahan iklim yang meliputi kegiatan adaptasi, mitigasi, alih teknologidan pendanaan;c. Merumuskan kebijakan , pengaturan, mekanisme dan tata caraperdagangan karbon;d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan tentangpengendalian perubahan iklim; dane. Memperkuat posisi Indonesia untuk mendorong negara-negara maju untuklebih bertanggung jawab dalam pengendalian perubahan iklim.Dalam melaksanakan tugasnya tersebut DNPI dibantu oleh kelompok kerja yakni :a. Kelompok Kerja Adaptasi;b. Kelompok Kerja Mitigasi;c. Kelompok Kerja Alih Teknologi;d. Kelompok Kerja Pendanaan;e. Kelompok Kerja Post Kyoto 2012; danf. Kelompok Kerja Kehutanan dan Alih Guna Lahan.6.1.3 Susunan keanggotaan DNPIKetua DNPI adalah Presiden dibantu dua wakil Ketua yakni MenteriKoordinator bidang Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Koordinator bidangPerekonomian. Ketua harian dijabat oleh lr. Rachmat Witoelar. Anggotanya terdiridari 17 menteri dan 1 kepala lembaga non departemen, yaitu : Menteri SekretarisNegara, Sekretaris kabinet, Menteri Negara Lingkungan Hidup, MenteriKeuangan , Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Energi danSumber Daya Mineral, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, MenteriPerindustrian, Menteri Pekerjaan Umum , Menteri Negara PerencanaanPembangunan Nasionai/Kepala Bappenas, Menteri Kelautan dan Perikanan,Menteri Perdagangan, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri32


Perhubungan, Menteri Kesehatan, dan Kepala Badan Meterologi Klimatologi danGeofisika (BMKG).Ketua harian juga dapat membentuk kelompok kerja yang lain disampingkelompok kerja yang telah ditetapkan. Sementara untuk menopang kerja Dewan,Ketua Harian membentuk Sekretariat yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkanoleh Ketua Harian.6.1.4 Kondisi saat iniKeberadaan DNPI saat ini diminta untuk ditinjau kembali karena kontribusidalam hal kebijakan terkait dengan perubahan iklim di Indonesia begitu minim.Namun demikian, kondisi ini disadari oleh penggiat lingkungan karena DNPI tidakmemiliki wewenang untuk memutuskan program dan strategi apa yang harusdilaksanakan pemerintah. Sebaliknya, DNPI hanya dibatasi merumuskan programdan strategi perubahan iklim lalu diusulkan kepada pemerintah. Di dalamkoordinasi antar kementerian juga masih lemah. Padahal, masalah perubahaniklim tidak dapat diselesaikan dengan kerja sektoral. 116.2 Dewan Teknologi lnformasi Komunikasi Nasional (DETIKNAS)6.2.1 Dasar hukumDewan Telekomunikasi lnformasi Komunikasi Nasional (DETIKNAS) adalahlembaga koordinasi eksekutif yang dibentuk presiden berdasarkan Keppres No.20/2006, TANGGAL 13 November 2006 dengan masa kerja 3 tahun 12 . Visi besaryang melatarbelakanginya adalah keinginan untuk mempercepat akselerasi ICT diIndonesia, yang pada gilirannya juga akan berdampak positif bagi pertumbuhanekonomi. 136.2.2 TugasBerdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2006, DeTIKNas bertugas:a. Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasionalmelalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi11LSM Minta DNPI Lebih Efektif, http://hukumonline.com/berita/baca/114c3f2fcea0c8d/lsm-minta-dnpi-lebih-efektif12http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan TIK Nasional13http://www.detiknas.web.id/33


. Melakukan pengkajian dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaianpermasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembanganteknologi informasi dan komunikasic. Melakukan koordinasi nasional meliputi dengan instansi PemerintahPusat/Daerah, Badan Usaha Milik Negara/ BadanUsaha Milik Daerah,dunia usaha, lembaga profesional, dan komunitas teknologi informasi dankomunikasi, serta masyarakat pada umumnya dalam rangkapengembangan teknologi informasi dan komunikasi ;d. Memberikan persetujuan atas pelaksanaan program teknologi informasidan komunikasi yang bersifat lintas departemen agar efektif dan efisien6.2.3 Keanggotaana. Tim pengarahKetuaPresiden Republik IndonesiaWakil Ketua merangkap Anggota Menteri Koordinator BidangPerekonomianKetua Harian merangkap Anggota Menteri Komunikasi dan lnformatikaAnggota1) Menteri Keuangan2) Menteri Perindustrian3) Menteri Hukum dan Hak Asasi Man usia4) Menteri Pendidikan Nasional5) Menteri Perdagangan6) Menteri Dalam Negeri7) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasionai/KepalaBappenas8) Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara9) Menteri Negara Riset dan Teknologi34


. Tim pelaksanaKetuaWakil KetuaSekretarisWakil SekretarisAnggotaMenteri Komunikasi dan lnformatikaKemal A. StamboelDirektur Jenderal Aplikasi Telematika, DepartemenKomunikasi dan lnformatikaDeputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum1) Giri Suseno Hadihardjono2) Jonathan L. Parapak3) Jos Luhukay4) Hari Sulistyono5) Andi Siswaka Faisalc. Tim penasehat1) Rektor lnstitut Teknologi Bandung2) Rektor Universitas Indonesia3) Rektor Universitas Gajah Mada4) Rektor lnstitut Teknologi Sepuluh Nopember5) Para pakar dan praktisi lainnya baik dari dalam maupun luar negeriyang ditetapkan oleh Ketua Hariand. Tim mitraTerdiri dari para pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang industriTIK, akademisi dan praktisi yang ditetapkan oleh Ketua Harian.Dalam menjalankan tugas pokoknya untuk memberikan rekomendasitentang kebijakan pengembangan TIK yang efektif dan efisien di Indonesia,DETIKNAS telah menetapkan 7 (tujuh) program utama TIK yang disebutsebagai Flagship Program, yaitu : 1414http://blog .cybergl.co.id/201 0/01/09/dewan-tik-nasional/35


1) National Single Window (NSW)National Single Window (NSW) dikoordinasikan oleh KementerianKeuangan. NSW adalah suatu jendela dalarn bentuk ICT yangmerupakan suatu sistem yang mampu melakukan pengajuan data daninformasi, single submission, single processing data dan informasi,dan single decision untuk melakukan suatu release barang. Disiniprinsipnya adalah transparansi, efisiensi, dan sederhana.2) E-EducationE-Education dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.Penetapan sebagai salah satu flagship program merupakan terobosanyang tepat. Mengingat kini peran TIK sangat menunjang 3 pilarkebijakan pendidikan , yakni: perluasan dan pemerataan aksespendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan,serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik. peran TIKsangat menunjang 3 pilar kebijakan pendidikan, yakni: perluasan danpemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan dayasaing pendidikan, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citrapublik pendidikan. lndikator riel dari perkembangan e-educationadalah pembangunan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas).3) E-bidgetingE-budgeting dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan.4) National identity numberNational identity number dikoordinasikan oleh Kementerian DalamNegeri. National identity number ini terkait dengan Nomor lndukKependudukan (NIK). NIK bersifat unik atau khas dan tunggal sertamelekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesiadan berlaku seumur hidup dan selamanya.5) Legal softwareLegalisasi software, dilakukan di bawah naungan Kemkominfo. Lewatflag-ship ini, digelar kampanye guna menso-sialisasikan, mengajak,memberikan pendidikan kepada semua pihak untuk tidakmenggunakan software bajakan. Selain itu, masih lewat kampanye,diberikan penjelasan mengenai software legal.36


6) E-Procuremente-procurement koordinasinya di bawah Bappenas. Salah-satu alasanditerapkan e-GP (e-Government Procurement) tak lain ditujukan untukmeminimalkan terjadinya korupsi.7) Palapa RingPalapa Ring dan legalisasi software, dilakukan di bawah naunganKemkominfo. Pembangunan Palapa Ring banyak dinanti masyarakatmengingat banyak manfaat bakal dirasakan. Adanya Palapa Ringmembuat layanan telekomunikasi dari voice hingga broadband akantersedia sampai seluruh kota/ kabupaten, terjadi efisiensi investasiyang akan mendorong tarif layanan telekomunikasi semakin murah,serta memacu percepatan pembangunan dalam sektor telekomunikasikhususnya di Indonesia Bagian Timur. Palapa Ring juga akanmendorong bertumbuhnya varian penyelenggaraan jasatelekomunikasi dan aplikasinya serta aplikasi seperti e-education, e­hea!th, e-government dan aplikasi lainnya dapat diimplementasikanhingga mencapai kota/ kabupaten.6.3 DEWAN KETAHANAN NASIONAL (WANTANNAS)6.3.1 Keanggotaandari:Keanggotaan organisasi Dewan Ketahanan Nasional (WANT ANNAS) terdiriKetuaSekretarisPresidenSekjen Wantannas (merangkap anggota)Anggota Inti- Wakil Presiden Republik Indonesia;Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan , danlndustri;Menteri Negara Koordinator Bidang PengawasanPembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyatdan Pengentasan Kemiskinan;37


Menses negMendagriMenluMenhanMen panMenteri KehakimanPanglima ABRIKepala Badan Koordinasi lntelijen Negara.Untuk penunjukkan anggota tambahan dapat ditunjuk sesuai kebutuhan.6.3.2 Tugas dan Fungsi SekretariatanSetjen wantannas selaku Sekretaris Wantannas adalah lembagapemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawablangsung kepada Presiden selaku ketua Wantannas.Tugas Setjen Wantannas adalah merumuskan rancangan kebijakan danstrategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjaminpencapaian tujuan dan kepentingan nasional indonesia.Fungsi setjen wantannas :1) Perumusan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangkapembinaan ketahanan nasional.2) Perumusan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangkamenjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadapkedaulatan, persatuan, kesatuan serta kelangsungan hidup bangsa dannegara.3) Penyusunan perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalamkurun waktu tertentu dan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalamrangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.38


SEKRETARIS..IENDERALBIRO PERSIDAHGAN & HUMASGam bar 6-1: Struktur Organisasi Wantannas6.3.4 Kegiatan & Hasil Kegiatan Wantannasa. Produk Kegiatan1) Buku Keamanan Nasional "Sebuah Konsep dan Sistem Keamananbagi Bangsa Indonesia" Penerbit : Setjen Wantannas, CetakanPertama Tahun 2010.2) Produk yang bersifat siklikal (rolling) yang mencakup substansisistem nasional (sisnas), politik dan strategi nasional (polstranas),telaahan dan perkiraan strategi nasional (telstranas-kirstranas) danlain-lain.3) Produk yang bersifat dinamis (disesuaikan dengan dinamikalingkungan strategis) yang menyangkut pemecahan masalah krusialmendesak mencakup seluruh Aspek kehidupan nasional.b. KegiatanWantannas menjalin kerjasama dengan instansi lain dengan berbagaiperguruan tinggi, lembaga pengkajian strategis, lembaga penelitian dan39


pengembangan dalam bentuk kajian daerah dan kajian luar negeridilaksanakan dalam rangka kajian pembinaan ketahanan nasional6.4 Dewan Kelautan Indonesia6.4.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsia. KedudukanKedudukan dewan kelautan indonesia merupakan forum konsultasi bagipenetapan kebijakan umum di bidang kelautan.b. Tugas pokokDewan kelautan indonesia bertugas memberikan pertimbangan kepadapresiden dalam penetapan kebijakan umum di bidang kelautan.c. Fungsi1). Pengkajian dan pemberian pertimbangan serta rekomendasikebijakan di bidang kelautan kepada presiden;2). Konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah sertawakil-wakil kelompok masyarakat dalam rangka keterpaduankebijakan dan penyelesaian masalah di bidang kelautan;3). Pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan, strategi, danpembangunan kelautan;4). Hal-hal lain atas permintaan presiden.6.4.2 KeanggotaanBerdasarkan Keputusan Presiden No. 21 Tahun 2007, keanggotaan DewanKelautan Indonesia sebagai berikut:KetuaKetua Harian/AnggotaSekretarisPresidenMenteri Kelautan dan PerikananStaf ahli menteri kelautan dan perikananbidang ekologi dan sumber daya laut.Anggota1) Menteri dalam negeri Rl;2) Menteri luar negeri Rl;3) Menteri pertahanan Rl;40


4) Menteri perhubungan Rl;5) Menteri energi dan sumber daya mineral Rl;6) Menteri keuangan Rl;7) Menteri pendidikan nasional Rl;8) Menteri kebudayaan dan pariwisata Rl;9) Menteri negara perencanaan pembangunan nasional/ kepalaBAPPENAS Rl;10) Menteri negara lingkungan hidup Rl;11) Menteri negara riset dan teknologi Rl;12) Kepala kepolisian Rl;13) Kepala staf TNI angkatan laut Rl;14) Tim pakar;15) Wakil perguruan tinggi;16) Wakil asosiasi dunia usaha; dan17) Wakil lembaga swadaya masyarakat;Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia dibentuk pada tanggal 2 Januari2008 melalui Peraturan Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia Nomor 1 Tahun2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia.6.4.3 Pelaksanaan kegiatanUntuk memperlancar pelaksanaan tugas Dewan Kelautan Indonesiadibentuk kelompok kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga ahli. Dewan kelautanindonesia dapat melakukan kerjasama dengan instansi serta pejabat pemerintahpusat dan pemerintah daerah, dengan organisasi masyarakat, para ahli dananggota profesi serta pihak-pihak lain yang berkepentingan baik nasional maupuninternasional.6.5. SimpulanDari uraian tentang keberadaan Dewan (setingkat LNS) di Indonesia yakniDETIKNAS, merupakan Dewan yang struktur kelembagaannya untuk sementaramenjadi acuan dari Depanri. Dalam DETIKNAS, Presiden dan Menteri2 hanyasebagai Tim Pengarah. Sedangkan dalam pelaksanaan nya ada tim Pelaksana ygdipimpin oleh seorang menteri misalnya. Dengan demikian, koordinasi danpertemuan2 intensif akan lebih mudah.41'-


BAB VIIPERKEMBANGAN PEROKET AN NASIONAL7.1 Kebutuhan Teknologi PeroketanDengan bentuk geografis dan wilayah yang sangat luas sekitar 7, 7 juta km 2(termasuk zona ekonomi eksklusif) Indonesia adalah negara yang open accessdari arah manapun. Dengan kondisi yang demikian, diperlukan infrastruktur yangdapat memenuhi kebutuhan pelaksanaan pembangunan seperti: mediakomunikasi, observasi sumber daya alam, pertahanan, pemantauan lingkungandan cuaca dan lain sebagainya. Hal ini dapat dipenuhi tentunya melaluipeningkatan kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satubagian untuk memenuhi kebutuhan akan media komunikasi, observasi sumberdaya alam, pertahanan, dan pemantauan lingkungan dan cuaca untukmempercepat pembangunan bangsa adalah dibutuhkannya teknologikedirgantaraan, seperti teknologi pesawat terbang , teknologi peroketan, danteknologi satelit. Khusus untuk teknologi peroketan, disadari bahwa teknologi inimerupakan teknologi yang banyak bersinggungan dengan aspek kehidupanmanusia. 15Roket merupakan wahana transportasi yang dapat digunakan untukmembawa muatan dari suatu titik ketitik lain, baik berupa muatan ilmiah/sipilmaupun untuk pertahanan. Penempatan satelit telekomunikasi, sumber dayaalam, lingkungan dan cuaca dan lain-lain ke orbitnya memerlukan wahana untukmembawanya ke posisi orbit yang dikehendaki. Tanpa roket, sulit untukmenempatkan benda-benda tersebut, yang notabene membantu di dalammeningkatkan kesejahteraan masyarakat.Sebagaimana dikemukakan pada BAS I, bahwa penguasaan teknologiperoketan nasional sudah jauh tertinggal dibandingkan dengan 3 (tiga) negaratersebut, bahkan pada saat ini juga sudah tertinggal oleh negara-negarapendatang belakangan di bidang peroketan seperti Iran, Pakistan, Korea Selatan,15LAPAN, 2006, "Pengambangan Peroketan Nasional Menuju Kemandirian ", Lembaga Penerbangan dan AntariksaNasional, Jakarta.42


dan Korea Utara. 16 Untuk itu perlu mengejar ketinggalan denganmengintegrasikan seluruh kemampuan di bidang peroketan atau yang relevansecara nasional. Terlebih lagi, hasil-hasil pengembangan roket sonda selama iniakan dimanfaatkan untuk merancang roket peluncur satelit dan ditargetkan dapatmenempatkan satelit pada ketinggian 300 km dari permukaan bumi pada tahun2014.Di bidang pertahanan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara (Hankamneg)menyatakan "bahwa pertahanan keamanan negara Republik Indonesiamerupakan upaya untuk mewujudkan satu kesatuan Hankamneg dalam rangkawawasan nusantara guna mencapai tujuan nasional yaitu melindungi segenapbangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. UUNo. 20 Tahun 1982 tersebut juga memuat bahwa penegakan kedaulatan negaramencakup wilayah dirgantara.Dengan kondisi cakupan wilayah yang cukup luas, potensi pelanggaranwilayah Indonesia baik darat, laut, maupun udara sangat sering terjadi. Sementarasarana pendukung untuk pertahanan yang dimiliki saat ini seperti roket senjatamasih relatif banyak, namun pada umumnya, kondisinya banyak yang sudah tidaklayak dioperasikan. Sebagian besar disebabkan oleh umur bahan propelannya,serta ketersediaan suku cadangnya yang sudah tidak ada akibat embargo darinegara-negara pembuat roket tersebut. 17Untuk keperluan pertahanan maupun ilmiah, secara nasional diperlukanroket dengan jangkauan yang bervariasi sesuai dengan misi yang diembannya.Dalam hal roket pertahanan, Kementerian Riset dan Teknologi mendorongterjadinya percepatan dengan pengembangan program-program antara lainpenyusunan konsep desain roket D-230 yang berjarak jangkau 20-30 km .7.2 Kemampuan nasional saat iniTeknologi peroketan merupakan teknologi yang banyak bersinggungandengan aspek kehidupan manusia. Roket dapat membantu hal-hal yang bersifatkesejahteraan, juga dapat berfungsi sebagai alat pertahanan dan keamanan. Oleh·-1617Ibid.Ibid.43.._


karenanya, sebagai suatu bangsa yang besar dan memiliki wilayahnya yangcukup luas, Indonesia sangat memerlukan penguasaan dan kemandirian di bidangteknologi peroketan.Pada kenyataannya, penguasaan teknologi peroketan saat ini didominasioleh negara-negara tertentu karena penyebarannya memang sangat dibatasidengan aturan-aturan antara lain MTCR (Missile Technology Control Regime) danCISTEC (Centre for Information on Security Trade Control).Perlu diakui bahwa saat ini penguasaan teknologi peroketan di Indonesiamasih ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia, seperti India,China, Jepang, Korea Selatan, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, diperlukanupaya-upaya untuk memacu bangsa yang besar ini agar memiliki kemandirian danmenguasai teknologi peroketan secara bertahap dan terarah.Kemampuan roket untuk keperluan pertahanan yang dimiliki oleh TNI,dapat disebut beberapa yaitu, roket senjata rudal Excocet MM-38, Harpoon RGM-840/Biock, roket FFAR 2,75", rudal RAPIER, SUT Terpedo, Sidewinder AIM-9 dansebagainya. Pada saat ini, roket-roket tersebut pada umumnya, kondisinyabanyak yang sudah tidak laik untuk dioperasikan. Sebagian besar disebabkanoleh umur bahan propelannya yang kadaluarsa, serta ketersediaan sukucadangnya yang sudah tidak ada akibat adanya embargo dari negara-negarapembuat roket senjata tersebut. Upaya untuk mencoba menggantikan bahanpropelan dengan yang baru telah dilakukan, seperti misalnya pada roket FFAR2,75". Saat ini TNI AL sudah memiliki beberapa buah rudal C 802 buatan china.Beberapa roket untuk keperluan ilmiah telah berhasil dikembangkan sepertiroket-roket RX-100, RX-150 dan RX-250. Roket RX-250 dirancang mencapai misiilmiah dengan tinggi terbang 27,9 km , jarak jangkau 36 km dan beban guna 30 kg ,roket ini merupakan generasi ketiga dengan fokus perancangan padapengurangan berat struktur, menggunakan tabung motor roket tipis sehinggadiperoleh ketinggian dan jarak jangkau maksimal. Roket-roket tersebut telahmelewati prosedur uji coba dan validasi, dan telah ditetapkan sebagai produkroket standar LAPAN.Sesuai dengan rekomendasi Kongres Kedirgantaraan Ke-2, mulai tahun2008 LAPAN telah melakukan pengembangan kemampuan untuk dapatmembangun roket sonda dengan diameter lebih besar. Usaha tersebut dimulaidengan produksi roket RX-320 yang telah berhasil diuji terbang pada tahun 2008.441......1


2. Hopewell S, McDonald S, Clarke MJ, Egger M. Grey literature in meta-analyses of randomizedtrials of health care interventions. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2007;2(MR000010).DOI: 10.1002/14651858.MR000010.pub3.3. Moffat J, Sass B, McKenzie K, Bhui K. Improving pathways into mental health care for blackand ethnic minority groups: a systematic review of the grey literature. Int Rev Psychiatry.2009;21(5):439-49.4. Christensen H, Griffiths KM, Gulliver A. Plenty of activity but little outcome data: a review ofthe “grey literature” on primary care anxiety and depression programs in Australia. Med J Aust.2008;188(12 Suppl):S103-6.5. Carr S, Fleischmann P. Systematic review of consumers’ perspective on electro-convulsive therapy.In: Carr S, Coren E, editors. Collection of examples of service user and carer participationin systematic reviews. London: SCIE; 2007.6. Nilsen ES, Myrhaug HT, Johansen M, Oliver S, Oxman AD. Methods of consumer involvementin developing healthcare policy and research, clinical practice guidelines and patient informationmaterial. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2006;3(CD004563).7. Scottish Intercollegiate Guidelines Network SIGN. A handbook for patient and carer representatives.Edinburgh: SIGN: 2008. (SIGN Publication no. 100).8. National Institute for Clinical Excellence. Community membership of NICE groups producingpublic health guidance. Patient and public involvement policy [Internet]. Londres: National Institutefor Health and Clinical Excellence; 2010. [citado 10 Feb 2011]. Disponible en: http://www.nice.org.uk/getinvolved/patientandpublicinvolvement/patientandpublicinvolvementpolicy/patient_and_public_involvement_policy.jsp9. Díaz Del Campo P, Gracia J, Blasco JA, Andradas E. A strategy for patient, involvement in clinicalpractice guidelines: methodological approaches. BMJ Qual Saf. 2011 Sep;20(9):779-84.11. Guyatt GH, Oxman AD, Vist G, Kunz R, Falck-Ytter Y, Alonso-Coello P, et al. Rating quality ofevidence and strength of recommendations GRADE: an emerging consensus on rating qualityof evidence and strength of recommendations. BMJ 2008;336:924-92612. Devereaux PJ, Anderson DR, Gardner MJ, Putnam W, Flowerdew GJ, Brownell BF, et al. Differencesbetween perspectives of physicians and patients on anticoagulation in patients withatrial fibrillation: observational study. BMJ. 2001;323(7323):1218-22.13. Alonso-Coello P, Montori VM, Solà I, Schünemann HJ, Devereaux P, Charles C, et al. Valuesand preferences in oral anticoagulation in patients with atrial fibrillation, physicians’ andpatients’ perspectives: protocol for a two-phase study. BMC Health Serv Res. 2008Oct;27(8):221.Lecturas recomendadas• Boivin A, Currie K, Fervers B, Gracia J, James M, Marshall C, et al. Patient and public involvementin clinical guidelines: international experiences and future perspectives. Qual Saf HealthCare. 2010 Oct;19(5):e22.• GIN Public. Guidelines International Network. [Internet]. [citado 11 Jul 2012]. Disponible en:http://www.g-i-n.net/activities/gin-public• Patients and the Public [Internet] Inglaterra: National Institute for Health and Clinical Excellence(NICE) [citado 11 Jul 2012] Disponible en: http://www.nice.org.uk/getinvolved/patientsandpublic/patientandpublichome.jspIMPLICACIÓN DE PACIENTES EN EL DESARROLLO DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA. MANUAL METODOLÓGICO 55


Pengembangan roket kendali telah dimulai sejak tahun 2002 hinggasekarang, yakni dimulai dengan rancang bangun roket kendali berdiameter 100mm (RKX 100) hingga RKX 530. Prototype awal roket ini menggunakan sistemkendali canard. Tahun 2007 dimulai pengembangan RKX-100 dengan sistemkendali tail. Dengan berkembangnya SDM dan fasilitas, program roket kendaliRKX 530 digulirkan pad a akhir tahun 2006 Uarak jangkau 1000 Km, muatan 300kg, sustainer turbojet).Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan kapabilitas, baik darisegi sumber daya maupun fasilitas pendukung dalam pencapaian penguasaanteknologi peroketan, yang nantinya bisa digunakan sebagai basis pengembanganperoketan untuk peluncur satelit, maupun untuk senjata.Dalam pengembangan RKX 530, sebenarnya ada dua fokuspengembangan yang dilakukan, yakni pengembangan produk RKX 530 itu sendiridan pengembangan teknologi pendukungnya. Gam bar 7-3 adalah desain dariRKX 530.Design RKX-530i:)oo~~•rGambar 7-3: Design Roket RKX-530 18LAPAN pada saat ini juga mengembangkan roket peluncur satelit. Roketini dirancang dengan memanfaatkan hasil-hasil dari pengembangan roket balistik18Pusat Teknologi Wahana Dirgantara Deputi Bidang Teknologi Dirgantara , LAPAN, Jakarta, Agustus 200746


yang telah dan tengah dikembangkan LAPAN. Saat ini pengembangan roketbalistik sudah sampai pada pengujian roket RX-320, yaitu roket balistikberdiameter 320 em . Setelah RX-320 berhasil dikembangkan, roket balistikselanjutnya adalah RX-420. RPS dirancang berdasarkan kemampuan produksiRX-320 dan RX-420. RPS ditargetkan dapat menempatkan satelit pada ketinggian300 km dari permukaan bumi dengan orbit ekuatorial. RPS direncanakan akandiluncurkan tahun 2014 dengan membawa satelit seberat 21 kg. Fungsi utamaSatelit tersebut adalah pengukur atau indikator keberhasilan RPS mencapai orbityang ditentukan.Roket peluncur satelit yang dirancang untuk mengadopsi motor roketbertingkat dengan menggunakan propelan padat. Konfigurasi rancangan awalyang akan diimplementasikan untuk RPS adalah kombinasi roket empat tingkatRX-420 dengan RX-320. Roket tingkat pertama sampai dengan tingkat ketigamenggunakan roket RX-420, sedangkan tingkat keempat memakai RX-320. UntukStrap On Booster (SOB) akan menggunakan RX-420 sebanyak dua buah danempat buah.Roket RX-420 LAPAN telah sukses diluncurkan pada bulan Juli 2009 dilnstalasi Uji Terbang Pemeungpeuk, Garut. Sepuluh detik pertama peluncuran,roket RX-420 sudah berhasil mengirimkan data riil karena terdapat prosesor didalamnya. "Data yang dikirim, direkam lewat prosesor, dan hanya meleset dibawah lima persen dari rekonstruksi . Roket RX-420 merupakan roket denganpropelan terbesar yang pernah diproduksi LAPAN . Selain RX-420, di lokasi yangsama juga digelar peluncuran roket RX-1 00 dan RX-420 payload sebagai siripuntuk kendali terbang. Sejak tahun 2009 LAPAN sudah mulai mendesain roket RX550 yang merupakan program utama LAPAN hingga tahun 2014. RX 550 memilikidiameter 550 mm dan tinggi 18 meter, rencana akan diuji statik pada akhir tahun2010 dan uji terbang tahap satu roket ini rencananya dilaksanakan pad a 2013.Beberapa Lembaga/lnstitusi dan lndustri dalam negeri yang telahmempunyai kemampuan/pengalaman dan dapat mendukung pengembanganperoketan di Indonesia seperti yang terlihat pada Tabel?-1 .47


TABEL 7-1:LEMBAGA DAN KEMAMPUAN DUKUNGNYA UNTUKPENGEMBANGANROKETNO.1.2.3.4.5.6.7.8.9.1011.12.13.- ----INST ANSI/INDUSTRIKEMAMPUAN/PENGALAMANLAPANPerencanaan, pembuatan dan pengujian roket sondaBPPT/PUSPITEK Pengujian struktur dan aerodinamikaDISLITBANG TNI Pengembangan roket, warhead, guidanceITSAnalisis dan fasilitas pengujian komponenUlAnalisis dan fasilitas pengujian metalurgiUGMAnalisis dan fasilitas pengujian bahan baku kimiaPT. 01Pengembangan dan manufakturing pesawat terbang, roket,terpedo, warhead, dan guidancePT. PINDAD Pengembangan dan manufakturing persenjataan danpeledakPT. DAHANA Pembuatan bahan peledakPT. LEN INDUSTRI Sistem kendali terpedo dan sistem radarINDUSTRI KIMIA Pengembangan bahan baku propelanTNIPengoperasian roket senjata/penggunaLIPI-KIM & P2-ET Pengujian struktur dan lab. radar--Ilnstitut Teknologi Bandung (ITB) sebagai wakil dari lingkungan akademis,sejak tahun 2008 telah secara resmi mendirikan Fakultas Teknik Mesin danDirgantara yakni merupakan fakultas baru hasil pemekaran Fakultas Teknologilndustri yang terdiri dari 3 program studi antara lain Aeronotika dan Astronotika,yang terkait dengan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pesawat, industripesawat terbang, dll.7.3 Hambatan/tantangan dalam pengembangan teknologi peroketanTeknologi antariksa adalah teknologi guna ganda (dual use) yaitu untukkepentingan sipil, tetapi sekaligus dapat untuk kepentingan militer. Karena sifatnyaguna ganda ini, negara-negara termasuk Indonesia dalam memperoleh alihteknologi antariksa utamanya alih teknologi roket dihadapkan pada berbagaihambatan. Negara-negara tertentu, secara individu ataupun berkelompok, telahmenerapkan ketentuan-ketentuan ataupun perjanjian-perjanjian multilateral yangberkaitan dengan alih teknologi antariksa. Perjanjian-perjanjian tersebut, antaralain: (i) Missile Technology Control Regime (MTCR), 1987 untuk mengendalikan48


--proliferasi misil balistik dan (ii) Wassenaar Arrangement on Export Contra torConventional Arms and Dual Use Goods and Technology (WassenaarArrangement), 1995 untuk mendorong keterbukaan dan tanggung jawab yanglebih besar dalam transfer senjata konvensional, dan perolehan-perolehan danteknologi guna ganda yang sensitif. Di antara kedua perjanjian ini, MTCR adalahperjanjian yang dianggap paling besar berpengaruh dalam menghambat alihteknologi roket, karena pada prinsipnya teknologi misil balistik mempunyaikesamaan dengan teknologi roket dalam teknologi, fasilitas dan keahlian yangdiperlukan untuk pengembangan/pembuatan kedua teknologi tersebut. 19Indonesia sampai saat ini belum menjadi anggota MTCR. Hasil KongresKedirgantaraan Nasional Kedua , Jakarta, 22-24 Desember 2003 menyebutkanbahwa dalam rangka penentuan sikap Indonesia mengenai MTCR, perludilakukan analisis perlu tidaknya Indonesia menjadi anggota dan tidak perlutergesa-gesa memutuskannya. 20MTCR adalah perjanjian sekelompok negara (di luar sistem PBB) yangmengatur pengendalian ekspor misil, wahana tak berawak (unmanned vehicles­UAVs) , dan teknologi terkait yang dapat berkontribusi dalam pembuatan sistemwahana peluncur tak berawak senjata pemusnah masal dengan jangkauan ~ 300km dan muatan ~ 500 kg . MTCR ditetapkan pada tahun 1987 oleh negara-negaraG-7. Sampai tahun 2009 anggota MTCR berjumlah 34 negara. Negara-negaradimaksud adalah sebagai berikut: Argentina (1993), Australia (1990), Austria(1991) , Belgium (1990), Brazil (1995), Bulgaria (2004), Canada (1987), CzechRepublic (1998), Denmark (1990), Finland (1991) , France (1987), Germany(1987) , Greece (1992), Hungary (1993) , Iceland (1993) , Ireland (1992), Italy(1987), Japan (1987), Luxembourg (1990), Netherlands (1990), New Zealand(1991), Norway (1990), Poland (1998), Portugal (1992), Republic of Korea (2001),Russian Federation (1995), South Africa (1995) , Spain (1990), Sweden (1991),Switzerland (1992), Turkey (1997), Ukraine (1998), United Kingdom (1987), danUnited State of America (1987). 21Menurut MTCR, misil meliputi: misil balistik, wahana peluncur antariksa(Space Launch Vehicle - SLVs) dan roket ilmiah (Sounding Rocket). UAVsmeliputi: misil penjelajah, "drones", dan "Remotely Piloted Vehicles- RPVs".19 Pussisfogan, 2005, "Kajian Sikap Indonesia Terhadap Missile Technology Control Regime (MTCR)", Buku IV, LAPAN.20Sekretariat DEPANRI. OpCit ..21 Pussisfogan. OpCit.49


MTCR terdiri dari Guidelines (ketentua-ketentuan dan Annex yang memuatdaftarllist item-item yang dikendalikan untuk diekspor). Item-item dalam Annexmeliputi peralatan (equipment) dan teknologi, militer ataupun guna ganda, yangterkait dengan pengembangan, produksi dan pengoperasian misil.Negara lainnya, seperti China meskipun secara formal bukan anggotaMTCR tetapi China menyetujui untuk mengikuti guidelines yang ada di dalamMTCR, demikian juga Kazakhstan sejak bulan April tahun 2009 telahmengumumkan akan bergambung dengan MTCR, tetapi sampai dengan tahun2010 ini masih belum menjadi anggotanya.Meskipun MTCR telah mendapatkan kesuksesan yang sangat pentingtetapi tidak menghambat berkembangnya senjata misil, hal ini dikarenakanbeberapa negara seperti Korea Utara yang bukan anggota MTCR terusmengekspor misil dan teknologi misilnya ke beberapa negara seperti ke Iran,Pakistan, Syria, dan Libya. Demikian juga China, sepanjang tahun 1990 telahmengekspor misil dan teknologi yang cukup berarti khususnya ke Pakistan.Disamping MTCR yang menjadi hambatan, keterbatasan sumber dana,peralatan pendukung, bahan baku dan SDM yang diperlukan untuk Litbangperoketan juga merupakan kendala yang harus diatasi. Dibandingkan dengannegara-negara lain, seperti India, Jepang, Korea Selatan, dan lain-lain, Indonesiatermasuk paling kecil penyediaan dana yang diperlukan untuk pengembanganteknologi dirgantara ini. Demikian pula fasilitas peralatan yang dapat digunakanuntuk menunjangpengembangan peroketan ini masih sangat terbatas, terutamauntuk pembuatan dan pengembangan peropelan motor roket. Beberapa peralatanlaboratorium yang masih sangat dibutuhkan untuk mendukung pembeuatan danpengembangan propelan di Indonesia, baik untuk melengkapi fasilitas yang belumada, untuk meningkatkan kapasitas maupun untuk menggantikan peralatan yangsudah tua umurnya.Keterbatasan bahan baku yang dapat dibutuhkan untuk pengembanganroket di Indonesia juga merupakan kendala yang perlu dipecahkan. Sebagianbesar material bahan untuk pembuatan roket masih merupakan barang imnpor,sehingga sustainability dan availability-nya kurang baik, terutama bahan untukpembuatan propelan, tabung motor roket dan komponen elektronika yang khusus .........50


Keterbatasan SDM yang mempunyai keahlian dan keterampilan dalambidang peroketan juga menjadi kendala, khususnya keahlian dalam sistem kendaliroket dan sistem telemetri.51


~BAB VIIIANALISIS8.1 Kondisi DEPANRI8.1.1 PerjalanannyaDari uraian tentang DEPANRI yang telah dikemukakan di dalam BAB IV diatas bahwasanya DEPANRI dalam perjalanannya menghadapi beberapakendala/problema antara lain, yaitu:a. Sulitnya melaksanakan Sidang Paripurna DEPANRI. Sejak berdiri padatahun 1955 sampai dengan saat ini Sidang Paripurna DEPANRI yangdipimpin oleh Ketua DEPANRI baru dilaksanakan 2 (dua) kali, yaitumasing-masing pada tahun 1994 yang dipimpin oleh Presiden Soehartodan pada tahun 1998 yang dpimpin oleh Presiden B.J . Habibie.b. Karena DEPANRI merupakan forum koordinasi tingkat tinggi terkait dengankebijakan , hasil-hasil DEPANRI belum dapat dirasakan dampaknya.c. Panitia Teknis DEPANRI yang berfungsi untuk membantu memperlancartugas-tugas DEPANRI belum berjalan dengan lancar, hal ini dapatdiketahui masih kurangnya pertemuan-pertemuan Panitia Teknis untukmembahsa isu-isu strategis kedirgantaraan yang ada.d. Sekretaris DEPANRI yang semestinya sebagai penggerak roda organisasimasih belum bisa melakukan yang optimal, hal ini dikarenakan tugas danfungsinya sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Presidenhanyalah sebagai pelayan administrasi.d. Masih dirasakan sulit di dalam melakukan koordinasi anggota DEPANRImaupun dengan instansi yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitandengan kegiatan penyelenggaraan keantariksaane. Kinerja DEPANRI belum dapat terlihat jelas karena menyatu denganlaporan kinerja Pusat Analisis dan lnformasi Kedirgantaraan LAPAN. Hal initerjadi dikarenakan anggaran untuk mendukung Kesekretariatan DEPANRIberasal dari DIP A Pusat Analisis dan lnfomasi Kedirgantaraan LAPAN.f. Sebagai forum koordinasi tingkat tinggi, anggaran yang dialokasikan untukmendukung jalannya Kesekretariatan DEPANRI dan pertemuan-pertemuan52


anggota Panitia Teknis DEPANRI sangat kecil. Anggaran kesekretariatanDEPANRI dialokasikan tergantung dari besarnya anggaran pada DIPAPusat Analisis dan lnformasi Kedirgantaraan LAPAN. Ditentukan setelahanggaran kegiatan Utama di Pusat Analisis dan lnformasi KedirgantaraanLAPAN dialokasikan. Untuk tiga tahun terakhir rata-rata anggaran yangdialokasikan untuk kesekretariatan DEPANRI tidak lebih dari Rp150.000.000,-. (seratus lima puluh juta rupiah) per tahunnya.8.1.2 BenchmarkingBerdasarkan benchmarking kondisi keberadaan dewan setingkat LNS ditingkat nasional yang aktif dangan Dewan kedirgantaraan di beberapa negaraterlihat bagaimana kondisi kinerja DEPANRI yang belum optimal.Dengan melihat kondisi DEPANRI saat ini dan problematika yang dihadapi,kondisi DEPANRI yang diinginkan ke depan adalah sebagai berikut:a. DEPANRI harus lebih bersinergi baik kepada unsur pemerintah, industri,perguruan tinggi, serta komponen terkait lainnya.b. Tim Teknis DEPANRI dapat melakukan kegiatan koordinasi secara lebihrutin dan insentif.c. DEPANRI disamping sebagai perumus kebijakan juga dapat bertindaksebagai pengawas pelaksanaan kebijakan.d. DEPANRI harus dapat mendorong percepatan penguasaan dalampengembangan peroketan nasional.8.2 Peroketan NasionalPeroketan nasional sebagai bagian dari teknologi Keantariksaan dankedirgantaraan umumnya belum menjadi prioritas nasional yakni belum masukdalam 11 program prioritas nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari programRPJMN dan prioritas program pembangunan nasional baik dalam masakepemimpinan sekarang maupun sebelumnya.53


8.3 ldentifikasi Lingkungan Strategis DEPANRI dalam PengembanganPeroketanPengembangan peroketan nasional dipengaruhi oleh berbagai faktor baikteknis maupun non teknis yang berasal dari lingkungan internal dan lingkunganeksternal. Penelitian dan pengembangan roket LAPAN ditujukan untuk keperluanpenguasaan teknologi peroketan nasional yang dapat diaplikasikan bagikepentingan sipil atau ilmiah maupun mendukung percepatan kemandirian alutsitanasional. Melalui DEPANRI nilai strategis peroketan nasional adalah untukmendukung penegakan kebijakan kedaulatan di ruang udara, penguasaanteknologi antariksa dan mendukung industri penerbangan dan transportasi udara,komunikasi dan informasi. Untuk mencapai misi program peroketan LAPAN yakniRoket Pengorbit Satelit menjadi program nasional, perlu menjadikan DEPANRIsebagai wadah untuk koordinasi nasional. ldentifikasi kekuatan, kelemahanperoketan nasional (LAPAN khususnya) penting dilakukan sebagai dasar awalpembuatan strategi agar DEPANRI dapat bekerja secara optimal sebagaiLembaga Non Struktural dalam memberikan output kebijakan dan koordinasi antarinstansi di tingkat nasional.ldentifikasi lingkungan eksternal yaitu peluang dan tantangan, merupakandasar pentingnya pengembangan peroketan di LAPAN untuk mendukungperoketan nasional. Dengan pendekatan 5 M, yakni, man, money, machine,methode, and market diperoleh kondisi lingkungan strategisyang berpengaruh.8.3.1 Lingkungan internala. Kekuatan• SDM peroketanProgram pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)kedirgantaraan khususnya yang mendukung dalam programperoketan nasional telah didukung dengan keberadaan FakultasTeknik Mesin dan Dirgantara, lnstitut Teknologi Bandung. Keberadaanprogram Aeronotika dan Astronotika menjadi salah satu perguruanyang strategis dalam mendukung dan penyedia SDM Peroketan54


Nasional. Kompetensi ITB yang telah diakui di kawasan ASEANsebagai host institute AUN/ Seed Net, mendidik SDM penerbanganuntuk mahasiswa dari negara Vietnam, Malaysia, Kamboja danMyammar (Hari Muhammad, 2010). LAPAN sebagai instansi kuncidalam pengembangan peroketan nasional telah melakukan programkemitraan dalam pengembangan SDM peroketan dengan ITB melaluiprogram magang dan pemanfaatan laboratorium atau fasilitaspenelitian.• lnfrastruktur peroketan nasionalFasilitas terkait peroketan tercantum dan melekat pada tugas danfungsi di LAPAN dalam mengembangkan penelitian roket untuk misisipil. Sedangkan dalam pengembangan roket militer LAPAN, tugasdan fungsi melekat pada instansi Kementerian pertahanan, namunproduk litbang roket LAPAN dapat dimanfaatkan oleh TNI maupunKementerian Pertahanan untuk misi militer. Sehingga, fasiltas litbangLAPAN dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas yaknimendukung produksi roket untuk kemandirian alutsita pertahananbersama instansi terkait. LAPAN sendiri memiliki laboratorium, fasilitasuntuk perencanaan, pembuatan dan pengujian roket sonda.• Program pengembangan peroketan nasionalDukungan pemerintah dalam peroketan nasional tercantum dalamAgenda Riset Nasional dalam target 2025 yakni terwujudnyakemandirian secara terbatas atas peluru kendali jarak sedangtermasuk amunisis dan sistem kendali. Dalam RENSTRA LAPAN2010-2014 yakni dalam salah satu misi, tercantum tujuan untukpenguasaan dan peluncuran Roket pengorbit Satelit. Programtersebut, tentunya membutuhkan dana yang besar dan dukungankebijakan secara nasional.55


• Pengembangan roket RX-550 sebagai cikal bakal roket pengorbitsatelitAkhir tahun 2010, akan dilakukan uji statis dari RX-550 roket buatanLAPAN. Dan dengan telah dikuasainya teknologi RKX-420 dengan ujiterbang pada tahun 2009, menunjukkan bahwa LAPAN semakinserius dan mendukung program kemandirian alutsita persenjataanpertahanan untuk mencapai minimum force. RX-550, merupakan cikalbakal roket pengorbit satelit, yang dapat membawa muatan satelitnasional pertama ke orbitnya. Satelit nasional yang akan dimanfaatkanuntuk misi sipil yaitu mendukung pembangunan yakni melalukanpencitraan terhadap wilayah Indonesia.b. Kelemahan• Intake SDM PeroketanIntake mahasiswa penerbangan ITB yang rendah (Hari Muhammad,201 0) dalam penyerapan di industri/lembaga penelitian dalam negerimerupakan permasalahan yang perlu diangkat dalam forumDEPANRI. Dampak kelesuan perekonomian/ krisis ekonomi tahun1997 dan 2007 dan politik yang tidak mendukung menyebabkanlndustri dan kegiatan penelitian yang mendukung alutsita pertahanankhususnya pengembangan roket mengalami kesulitan, yakni dalamhal pendanaan yang berdampak pada pengurangan tenaga kerja dantidak dapat menyerap lulusan ITB.LAPAN sebagai instansi pengguna SDM peroketan membutuhkankompetensi SDM dalam jumlah besar untuk mendukungpengembangan program Roket Pengorbit Satelit (RPS) danmendukung Pusat Penerbangan yang akan di didirikan. Belumtersedianya pemetaan kebutuhan SDM peroketan secara nasionalyang mendukung program peroketan nasional dalam rangkamendukung kemandirian di bidang alutsita pertahanan dan RoketPengorbit Satelit dalam jangka pendek, maupun menengah menjaditerkendala. Dampaknya adalah lemahnya link antara perguruan tinggisebagai lembaga pensup/ay atau mitra dan LAPAN sebagai salah satu56


instansi pengguna atau user, karena lembaga pendidik atau pencetaktidak mengetahui berapa jumlah pasti kebutuhan SDM peroketannasional. LAPAN sendiri sejak tahun 2008 (Road Map Roket, 2008),telah mencoba menggambarkan jumlah SDM dengan kepakaran yangdibutuhkan untuk mendukung peroketan LAPAN (Tabel 8-1).TABEL 8-1: JUMLAH SDM DAN KEPAKARAN YANG DIBUTUHKANr ' 2012. ,, 2013 2014 .. }:, 201533 33 3 3 344 44 4 4 433 33 3 3 344 44 4 4 433 33 3 3 322 22 2 2 2Teknisi44 44 4 4 4Aerospace33 33 3 3 322 22 2 2 21II1 1 1 111 11 I 1 1ElectroI1 I1 1 1 1TeknisiIIII I I 1SJ TeknikKimia,Instrumendan Mesin57 1012 12 12 15S2 Polimer,Elektrokimia22 23 3 3 3S3 Polimer,Elektrokimia33 33 3 3 3Teknisi1012 1515 20 20 25Aerodmamic21 I1 1 1 1Physics22 2I 1 I IComputer22 2I I I 1TeknisiElectro22 22 2 2 222 22 2 2 2'--57


Tabel 8-1 menunjukkan perencanaan pengadaan pegawai LAPANsetiap tahunnya. Namun permasalahan yang ada, pada tahun 2009dan 2010, permintaan pegawai untuk SDM peroketan tidak memenuhiharapan yang digambarkan dalam hasil kajian Road Map RoketPengorbit Satelit (2008). Tahun 2009, hanya menerima 6 personil dibawah Kedeputian Teknologi Dirgantara, LAPAN , sedangkan yangdibutuhkan 78 personil. Kendala dalam pemenuhan SDM tersebutjuga adalah kebijakan dari pemerintah yang zero growth dalampengadaan Pegawai Negeri Sipil.• lnfrastruktur peroketan nasionalFasilitas penelitian dan pengembangan untuk roket nasional di LAPANterkendala dalam kondisi laboratorium dirgantara yang ada. Kendalatersebut adalah:i) kondisi stasiun peluncuran roket di Pameungpeuk yang tidak lagimemenuhi standart keamanan untuk uji terbang dan peluncuranroket setingkat RX-550 ataupun yang lebih besar lagi, yaknisafety zone atau zona aman 8 km untuk ring 1. Hal tersebutdikarenakan di sekitar lokasi banyak terdapat permukimanpenduduk;ii) laboratorium uji statis roket setingkat RX-550 yang merupakancikal bakal Roket Pengorbit Satelit (RPS) tidak bisa di lakukan diTarogong sehingga dipindahkan di Pameungpeuk, disebabkankondisi bangunan yang ada ;iii) tidak terintegrasinya fasilitas penelitian dan pengembangan roket,dari laboratorium pengujian dan pengembangan bahan bakupropelan untuk bahan bakar roket, fasilitas perakitan, fasilitas ujistatis, dan uji terbang di LAPAN , berdampak pada resiko yangbesar dalam reliability keberhasilan uji terbang dan peluncuranroket yang ada.iv) Kualitas fasilitas laboratorium dan alat yang sudah termakanumur, sehingga membutuhkan peremajaan. Seperti lokasi58


anker di lokasi Stasiun Peluncuran Roket Pameungpeuk yangtidak lagi kondusif dan am an.• Dukungan anggaran peroketan nasionalAnggaran untuk R&D peroketan yang terbatas dari pemerintah danbelum termasuk dalam program prioritas pemerintah terutama dibidang pengadaan alutsita pertahanan. Masih besarnya anggaranuntuk pembelian suku cadang roket militer dari luar negeri dan belumdi berdayakannnya penggunaan dan dukungan roket produk dalamnegeri. Kesulitan dalam perolehan bahan bakar roket dan komponenroket dari dalam negeri, mengharuskan pada ketergantungan importyang tinggi terhadap sebagian komponen roket. Kebijakan dari MTCRdan anggaran riset yang kecil (khususnya LAPAN) berdampak padabanyaknya program yang tidak terlaksana.• Belum adanya aturan negara yang melindungi dan mengaturkegiatan keantariksaanSeperti halnya UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yangmengatur tentang penerbangan sipil di Indonesia, saat ini belum adaaturan yang melindungi dan menjadi payung hukum kegiatan nasionaltentang kegiatan peroketan, yang menjadi bagian dari keantariksaan.Padahal Indonesia telah meratifikasi Space Treaty, dan belum adanyaaturan yang jelas tentang Space Asset di Indonesia. Disisi lainIndonesia merupakan negara yang tergabung dan aktif dalamkegiatan di United Nation (PBB), yakni dibawah komisi UN-COPUOS.Perlunya perlindungan kerja, asuransi bagi para peneliti, perekayasayang bekerja di bidang peroketan perlu mendapat perhatian daripemerintah, karena resiko yang dimiliki dari suatu kegagalanpeluncuran roket yang besar hingga kematian (hilangnya nyawa). Haltersebut diperlukan karena negara harus bertanggung jawab atassemua kegiatan keantariksaan di negara tersbut. Dan belum adanyaproduk hukum yang jelas, maka akan membahayakan59


8.3.2 Lingkungan EksternalaTantangan• Tercukupinya SDM peroketan yang handalDalam mencapai program Roket Pengorbit Satelit, diperlukan SDMperoketan yang handal yang dapat mendukung pelaksanaan programtersebut. Globalisasi, menuntut mutu SDM peroketan yang dapatbersaing dengan kompetitor dari negara lain. Trend teknologiperoketan yang semakin canggih menuntut mutu pendidikan dankurikulum yang berorientasi marketlpasar, yakni memenuhi kebutuhanSDM roket nasional.• Dimilikinya lokasi peluncuran roket yang terintegrasi dan lokasiBandar Antariksa• Kemandirian dan penguasaan bahan bakar roket nasional dandukungan industri dalam negerilndustri nasional dituntut agar dapat bersaing dengn industri kimia luarnegeri. Perlunya pemetaan kekuatan industri dalam negeri untukmemperkuat penguasaan kemandirian dalam bahan bakar roket.Perlunya data industri yang mendukung kemandirian propelan dalamnegeri, dari industri hulu hingga hilir, dan data tentang hubungan inputoutputdari industri bahan baku propelan akan sangat membantudimana mendatang. Ketidaktersediaan data yang ada sekarangmerupakan kendala dalam mencapai kemandirian penguasaan bahanbakar roket nasional. Jika masih mengandalkan bahan baku propelansebagai bahan baku senjata dari luar negeri maka akan terjadiketergantungan dalam negeri terhadap produk luar negeri.60


. Peluang• Potensi SDMBanyaknya SDM lulusan ITB yang bekerja di luar negeri yang memilikikompetensi tinggi dalam mendukung peroketan dan kedirgantaraan diperusahaan Boeing, minyak, dsb, merupakan potensi yang perludijaga dan dikembangkan untuk di pertahankan. Pemerintah perlumembuat terobosan baru untuk menarik potensi besar SDM yangtersebar di luar negeri untuk kembali ke tanah air. Potensikedirgtantaraan yang masih akan terus berkembang, memaculembaga pendidik, seperti ITB, ITS, UI,UGM untuk menyediakan SDMyang mampu berkompetensi secara global, terkait dengan Free TradeArea yang dihadapi Indonesia, yang berdampak SDM Indonesia harusmampu bersaing denga SDM negara lain.• Potensi komersialisasi Bandar Antariksa, dari jasa peluncuransatelit atau wahana dirgantaraTrend jasa peluncuran satelit yang tinggi dengan biaya yang tinggimerupakan peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan jasakomersialisasi peluncuran dari RPS nantinta. Lokasi yang strategisdari bandar antariksa yang ekonomis akan menarik minat danmenjadi daya saing bagi negara-negara operator satelit. Hasil Studidengan judul Indonesian Study for Self Sufficiency in Space Systems(Fairchild, 1976) dilakukan bersama dengan Fairchild Amerika Serikat.Tim studi tersebut dipimpin oleh Wernher von Braun (1976). Ketika ituIndonesia sangat tertarik untuk dapat memiliki fasilitas peluncuransatelit serta roket pengorbitnya, karena seperti dilaporkan olehFairchild bahwa peluncuran satelit dari Indonesia dapat menghematbiaya karena dengan menggunakan roket dengan kemampuan yangsama satelit yang diluncurkan dari Indonesia (khatulistiwa) dapat lebihberat 25 % dibandingkan jika diluncurkan dari Pusat AntariksaKennedy di Amerika Serikat (28 derajat LU) dan peluncuran roket dari61


Indonesia kawasan timur sangat baik dan aman karena terdapatkawasan laut luas terbentang di sebelah timur.• Kerjasama Bidang Keantariksaan dengan Negara-Negara dalamHal Alih teknologi·--Pemerintah Rusia dan Indonesia telah menandatangan MoU di BidangKeantariksaan. Indonesia perlu menindaklanjuti hal-hal yangdibutuhkan untuk mendukung dan mempercepat penguasaanteknologi peroketan di Indonesia. Kerjasama dengan negara-negarayang dapat mendukung percepatan kemandirian pengausaan alihteknologi seygyanya dikaji yang memberikan dampak negatif terkecil.Seperti halnya Korea Selatan dalam program peroketannya yangmenjalin kerjasama dengan Rusia , maupun India yang denganmelakukan kerjasama dengan Amerika Serikat.• Masih besarnya kebutuhan nasional dalam hal persenjataanuntuk PertahananKegiatan R&D peroketan LAPAN, PT Pindad, PT LEN , PT DAHANA,dan instandi lain akan sangat dibutuhhkan jika negara dalam hal iniTNI AU, TNI AL, dihadapkan pada kesulitan memperoleh suku cadangpersenjataan dan dan banyak persenjataan seperti rudal yang sudahtermakan umur dan tidak efektif. Wilayah kepulauan Indonesiamenuntut pada anggaran di bidang pertahanan dan keamanan yangtinggi. Pemborosan anggaran dengan mengimpor alutsita pertahanannegara dari negara lain. Secara fiskal, pengeluaran ini telahmembebani negara dengan beban pengeluaran negara yang besar.Perlunya kebijakan terobosan dalam hal mulai beralihnyapersenjataan TNI yang ada, deng an produk dalam negeri dari produksenjata PT Pindad, LAPAN . Dimana industri strategis di bidangpertahanan, di tuntut untuk efisien, produktif dan mendukungkemandirian nasional.'-62


8.4 Solusi8.4.1 Strategi optimalisasi organisasi DEPANRIDi dalam perumusan optimalisasi peran DEPANRI dilihat jugakelembagaan keantariksaan negara-negara dan pengalamannya dalam kegiatankeantariksaan khususnya dalam pengembangan teknologi peroketan. ldentifikasifaktor-faktor lingkungan strategis yang berasal dari internal dan eksternal menjadibahan masukan seperti apa strategi yang dihasilkan dalam optimalisasi peranDEPANRI.Pembenahan dalam Organisasi yang perlu dilakukan dalam upayaoptimalisasi kerja DEPANRI dalam mendukung program peroketan nasional:a. SK keanggotaan DEPANRIKalau organisasi DEPANRI masih tetap seperti sekarang, Menteri Keuanganharus di tambahkan sebagai anggota, sedangakan Menteri Pariwisata senidan budaya bisa dihilangkan. Sekretariat dan Tim Teknis seharusnyamengambil peran besar, dan selalu berinisiatif menjalankan kegiatanDEPANRI. Perlu dibentuk Tim Teknis/Pokja Peroketan di tubuh DEPANRIagar kebijakan-kebijakannya dapat dijabarkan lebih teknis, danpelaksanaanya dapat terus diawasi.b. Kegiatan Tim PokjaKegiatan Tim Pokja Peroketan di DEPANRI, anggota-anggotanya merupakanperwakilan dari masing-masing instansi anggota DEPANRI, dan dapatditambah dengan pakar dari Perguruan Tinggi maupun pihak swasta.c. Peroketan nasionalPenguasaan teknologi peroketan merupakan program besar sebagai bagianpengembangan RPS, dilaksanakan berdasarkan kebijakan DEPANRI, bukanhanya kebijakan LAPAN.63


8.4.2 Peran penting DEPANRI pengembangan peroketan nasionalPeran penting DEPANRI terbagi dalam 2 hal utama yakni nilai pentingpengembangan peroketan bagi Indonesia dan solusi kinerja yang optimal dariDEPANRI bagi peroketan nasional.TABEL 8-2: DUKUNGAN DEPANRI TERHADAP PEROKETAN NASIONALYang Diharapkan Dari DEPANRINo. Kementerian/ Untuk Mendukung Peroketan Nasionallnstansi Alih/ PenguatanDukungan Transfer SDM Undang- KerjasamaAnggaran Teknologi Undang1. LAPAN v v v v2. Bappenas v v v3. TNI/ AU v v4. Menteri LuarNegeri5. PerguruanTinggivvv6. Kementerian vKeuangan7. Kemenhub v8. Kemeninfo v9. Kemenhan v v v v--- ------.._Dukungan anggaranDalam hal penganggaran, LAPAN perlu berkoordinasi dengan Bappenasdalam hal ini terkait dengan perlu tidaknya dilakukan pengajuan pinjaman danahibah, dsb, mekanismenya,untuk mendukung Program Roket Pengorbit satelit ini.a. Nilai penting pengembangan peroketan bagi Indonesia1) Kemandirian alutsita;.........64


2) Dual-use roket yakni misi sipil dan militer; misi sipil, yakni roketsebagai wahana peluncur satelit sebagai bagian teknologi antariksa,yang memberikan kemanfaatan bagi pembangunan. Misi militer,yakni untuk misi pengamanan karena wilayah geografis Indonesiayang berupa kepulauan, yang membutuhkan pengamanan yangterpadu menjaga negara kesatuan indonesia3) Prestice bagi Indonesiab. DEPANRI merupakan solusi bagi pengembangan peroketan nasional...-1) Kondisi kelembagaan DEPANRI yang bekerja secara optimal,kegiatan yang mendukung peroketan akan tercapai melalui kegiatankegiatan,seperti: seminar, sosialisasi, sidang, dll. DEPANRI dapatmemberikan rekomendasi, strategi, kajian yang dihasilkan melaui timteknis dan dukungan kegiatan lainnya dalam menyelesaikanpermasalahan peroketan nasional;2) Kondisi DEPANRI yang optimal akan terjalin koordinasi antar anggota,implementasi dan program yang terarah, adanya dukungan politicalwill yang kuat , dan kebijakan anggaran yang mencukupi. Kegiatankeantariksaan akan menjadi prioritas nasional, dan Depanrimemegang peran dalam mendukung Rancangan Undang-Undangtentang keantariksaan;3) Dengan pelaksanaan sidang DEPANRI yang efektif, diharapkanpermasalah dalam pengembangan peroketan dan misi di dalamnyamendapat dukungan dan diperhatikan oleh Pemerintah Nasinal yaituPresiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, yangterkait dengan political will ..,_.._65


BABIX--'KESIMPULAN DAN REKOMENDASI9.1 KesimpulanDari uraian dan analisa yang telah diberikan pada Bab-bab sebelumnyadapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:d. Struktur organisasi DEPANRI sudah tidak sesuai dengan konstelasi kabinetsaat ini, serta anggarannya tergantung dari DIP A LAPAN dan sangat kecil .e. ldentifikasi keberadaan Dewan di beberapa negara antara lain; (i) Dewandiketuai oleh Presiden/Wakil Presiden dan berada di bawah kantorkepresidenan; (ii) Dewan bertugas merumuskan rencana implementasikebijakan presiden tentang keantariksaan ; (iii) sebagai forum utamakoordinasi kebijakan nasional keantariksaan dan isu-isu terkait; (iv) anggotaDewan mencakup menteri strategis yang terkait pertahanan keamanan,menteri ilmu pengetahuan dan teknologi, kepala intelijen, dan kepalalembaga di bidang kedirgantaraan ; dan (v) mengkoordinasikan seluruhkegiatan keantariksaan.f. ldentifikasi keberadaan Dewan (setingkat LNS) di Indonesia yaituDETIKNAS, merupakan Dewan yang struktur kelembagaannya untuksementara dapat dijadikan acuan bagi DEPANRI. Dalam DETIKNAS,Presiden dan Menteri-menteri hanya sebagai Tim Pengarah. Sedangkandalam pelaksanaannya ada tim Pelaksana yg dipimpin oleh seorangmenteri. Dengan demikian, koordinasi dan pertemuan secara intensif akanlebih mudah dilakukan.9.2 Rekomendasi,__.'-".._Dalam rangka optimalisasi peran DEPANRI dalam pengembanganperoketan nasional direkomendasikan:a. Untuk mempermudah dilakukannya koordinasi dan pertemuan-pertemuansecara intensif pelaksana DEPANRI dipimpin oleh seorang Menteri yangterkait dengan pengembangan sains dan teknologi. Sedangkan Presidendan Menteri terkait hanya sebagai Tim Pengarah.b. Menteri Keuangan harus ditambahkan sebagai anggota DEPANRI.66


-c. Sekretariat dan Tim Teknis harus mengambil peran besar, dan selaluberinisiatif menjalankan kegiatan-kegiatan DEPANRI.d. Perlu dibentuk Tim Teknis/Pokja Peroketan di tubuh DEPANRI agarkebijakan-kebijakannya dapat dijabarkan lebih teknis, dan pelaksanaannyadapat terus diawasi.e. Pokja Peroketan di DEPANRI, anggota-anggotanya merupakan perwakilandari masing-masing instansi anggota DEPANRI, dan dapat ditambahdengan pakar-pakar dari perguruan tinggi maupun pihak industri/swasta.e. Program besar seperti pengembangan Roket Pengorbit Satelit (RPS),dilaksanakan berdasarkan kebijakan Nasionai/DEPANRI, bukan hanyakebijakan LAPAN sendiri..__67


DAFT AR PUSTAKAAstronoutica Ad Pacem Homiumque Progressum, international AstronauticalFederation, Korea Aerospace Research Institute,http://www.iafastro.com/index.html?title=korea_aerospace_research_instituteIAF: International Aeronautical Federation, Korea Aerospace Research Institute,http://www.kari.re.kr/english/........,Annual Report, 2009, "ISRO Organization", http://www.isro.org/rep2010/citizen.htm#LAPAN, 2006, "Pengambangan Peroketan Nasional Menuju Kemandirian",Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Jakarta.LAPAN, 2008, "Peraturan Kepala LAPAN Nomor:PER/00811/2008 tentangperubahan k/11/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN", Jakarta.LAN, 2007, "Evaluasi Kelembagaan Non Struktural: Fokus Pada Komisi danDewan", Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan, Lembaga Administrasi Negara,Jakarta.Perpaduan Keppres No. 99 Tahun 1993 dan Keppres NO. 132 Tahun 1998 tentangDEPANRI-Pussisfogan, 2005, "Gagasan Pengembangan Peroketan Nasional", Buku I, UpayaPelaksanaan Tupoksi DEPANRI Tahun Anggaran 2005, Pusat Analisis danlnformasi Kedirgantaraan (Pussisfogan), Deputi Bidang Sains, Pengkajiandan lnformasi Kedirgantaraan, LAPAN.Pussisfogan, 2005, "Kajian Sikap Indonesia Terhadap Missile Technology ControlRegime (MTCR)", Buku IV, Upaya Pelaksanaan Tupoksi DEPANRI TahunAnggaran 2005, Pusat Analisis dan lnformasi Kedirgantaraan (Pussisfogan),Deputi Bidang Sains, Pengkajian dan lnformasi Kedirgantaraan, LAPAN.-'68


Pusat Teknologi Wahana Dirgantara Deputi Bidang Teknologi Dirgantara,LAPAN, Jakarta, Agustus 2007Sekretariat DEPANRI, 1998, "Empat Puluh Tiga Tahun Dewan Penerbangan DanAntariksa Nasional Republik Indonesia: Perkembangan Organisasi, Kegiatankegiatandan Hasil-hasilnya", Sekretariat: Lembaga Penerbangan danAntariksa Nasional (LAPAN), Jl. Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220.-~~Sekretariat DEPANRI , 1999, "Laporan Sidang Paripurna Kedua DewanPenerbangan Dan Antariksa Nasional Republik Indonesia: lstana Merdeka,Jakarta, Tanggal 10 Desember 1998", Sekretariat: Lembaga Penerbangandan Antariksa Nasional (LAPAN), Jl. Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220.Sekretariat DEPANRI, 2004, "Laporan Kongres Kedirgantaraan Nasional Kedua,Jakarta, 22-24 Desember 2003", Sekretariat: Lembaga Penerbangan danAntariksa Nasional (LAPAN), Jl. Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220.Sekretariat DEPANRI, 2009, "Laporan DEPANRI Tahun 2009", Sekretariat:Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Jl. Pemuda PersilNo. 1,Jakarta. 13220Tripomo Tedjo, Udan, "Manajemen Strategi", Penerbit Rekayasa Sains, Bandung,2005 ............ , 2008, "Road-Map Pembangunan Sistem Roket Pengorbit Satelit Indonesia",Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) ....__... ... .. , http://www.wtec.org/loyola/satcom2/d_04.htm........ , http://www.ae. itb.ac. id/wp/?p=214....... ... , 2007, "Evaluasi Kelembagaan Non Struktural: Fokus Pada Komisi danDewan" Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan, Lembaga Administrasi Negara,Jakarta.69


· ............ ,http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan TIK Nasional............. , http://www.detiknas.web.id/............. , http://www. ristek. go. id/index. php?module=News%20News&id=5055-70


LAPORAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, KEKA Y AAN INTELEKTUAL DANHASIL PENGELOLAANNYA(Laporan Ringkas Hasil Litbang Sesuai PP. No. 25 Tahun 2005)IDENTITAS PERGURUAN TINGGI/ LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.__Nama Perguruan Tinggi/ Lembaga Penelitian danPengembanganPimpinanAlamat Perguruan Tinggi/ Lembaga LitbangPusat Analisis dan lnformasi kedirgantaraanDr. lr Erna Sri Adiningsih, M.SiJalan Cisadane No. 25 Cikini, Jakarta PusatIDENTIT AS KEGIAT ANJudul Kegiatan Litbang yang DilakukanOptimalisasi Peran DEPANRI dalam Mengembangkan PeroketanNasionalAbstraksiDEPANRI adalah forum koordinasi tingkat tinggi di bidangkebijakan pemanfaatan wilayah udara nasional dan antariksabagi penerbangan, telekomunikasi dan kepentingan nasionallainnya. Pada awal pembentukannya telah beberapa kalimengalami perubahan , dan saat ini didasarkan padaKeputusan Presiden No. 132 Tahun 1998.DEPANRI dalam melaksanakan tugas dan fungsinyamengalami hambatan antara lain : (a) sulitnya melaksanakansidang-sidang paripurna depanri dan (b) kebijakan depanribelum dapat dirasakan dampaknya.Tujuan penelitian 1n1 adalah untuk mengetahuikendala/hambatan yang dialami depanri, kondisi depanriyang belum optimal , identifikasi lingkungan strategis depanrisaat ini, menyusun strategi optimalisasi kelembagaandepanri, dan mengetahui peran penting depanri dalampengembangan peroketan nasionalHasil pengkajian adalah pengumpulan data meliputi : (a)Kelembagaan DEPANRI , meliputi sejarah berdirinyaDEPANRI, kedudukan , tugas pokok dan fungsinya , fungsisekretariat dan pembiayaan , struktur organisasi, hasil-hasildan permasalahan yang dihadapi, (b) KeberadaanDewan/Kelembagaan Kedirgantaraan di beberapa negara,yaitu :


Amerika Serikat, Brazil, Jepang, India, dan Korea Selatan (c)Keberadaan Dewan di Indonesia; (d) Perkembanganperoketan nasional, mencakup kebutuhan akan teknologiroket, kemampuan yang dimiliki, dan hambatan/tantanganyang dihadapi dalam pengembangan teknologi peroketan.Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa : (a)kelembagaan, struktur organisasi depanri sudah tidak sesuaidengan konstelasi kabinet saat ini, serta anggarannyatergantung dari DIPA LAPAN khusus sangat kecil, (b)identifikasi keberadaan dewan di beberapa negara antaralain; (i) dewan diketuai oleh presiden/wakil presiden danberada di bawah kantor kepresidenan ; (ii) dewan bertugasmerumuskan rencana implementasi kebijakan presidententang keantariksaan; (iii) sebagai forum utama koordinasikebijakan nasional keantariksaan dan isu-isu terkait; (iv)anggota dewan mencakup menteri strategis yang terkaitpertahanan keamanan, menteri ilmu pengetahuan danteknologi, kepala intelijen, dan kepala lembaga di bidangkedirgantaraan; dan (v) mengkoordinasikan seluruh kegiatankeantariksaan, (vi) identifikasi keberadaan dewan (setingkatLNS) di Indonesia yakni DETIKNAS, merupakan dewan yangstruktur kelembagaannya untuk sementara menjadi acuandari depanri. dalam detiknas, presiden dan menteri2 hanyasebagai tim pengarah. sedangkan dalam pelaksanaan nyaada tim pelaksana yg dipimpin oleh seorang menterimisalnya. dengan demikian, koordinasi dan pertemuanintensif akan lebih mudah.Dalam rangka optimalisasi peran DEPANRI dalampengembangan peroketan nasional direkomendasikan: (a).untuk mempermudah dilakukannya koordinasi danpertemuan-pertemuan secara intensif pelaksana depanridipimpin oleh seorang menteri yang terkait denganpengembangan sains dan teknologi . sedangkan presidendan menteri terkait hanya sebagai tim pengarah , (b). menterikeuangan harus ditambahkan sebagai anggota depanri, (c).sekretariat dan tim teknis harus mengambil peran besar, danselalu berinisiatif menjalankan kegiatan-kegiatan depanri,(d). perlu dibentuk tim teknis/ pokja peroketan di tubuhdepanri agar kebijakan-kebijakannya dapat dijabarkan lebihteknis, dan pelaksanaannya dapat terus diawasi, (e). pokjaperoketan di depanri, anggota-anggotanya merupakanperwakilan dari masing-masing instansi anggota depanri,dan dapat ditambah dengan pakar-pakar dari perguruantinggi maupun pihak industri/ swasta, (f). program besarseperti pengembangan roket pengorbit satelit (RPS),dilaksanakan berdasarkan kebijakan nasionai/DEPANRI,bukan hanya kebijakan LAPAN sendiri.


Tim Peneliti :1. Nama Koordinator/ Peneliti Utama Drs. Husni Nasution2. Alamat Koordinator Jl. Cisadane No. 25, Cikini, Jakarta Pusat3. Nama Anggota Peneliti dan Ala mat 1) Drs Pardamean Hutahaean, M.Enga. Bidang Keahlian: Kebijakan Kedirgantaraanb. Alamat : Jl. Cisadane No. 25, Cikini, Jakarta Pusat2) Dra. Sri Rubiyanti, M.Sia. Bidang Keahlian: Kebijakan Kedirgantaraanb. Alamat : Jl. Cisadane No. 25, Cikini, Jakarta Pusat3) Riyadil Jinan, STa. Bidang Keahlian: Kebijakan Kedirgantaraanb. Alamat : Jl. Cisadane No. 25, Cikini, Jakarta Pusat4. Nama Anggota Pembantu Peneliti lntan Perwitasari, SEa. Bidang Keahlian: Kebijakan Kedirgantaraanb. Alamat: Jalan Cisadane No. 25 Jakarta PusatWaktu Pelaksanaan Litbang 01 Februari s/d 31 November 2010Publikasi 1.. ..(cantumkan judul publikasi, tahun dan tempat publikasi 2.dilakukan) 3.IIDENTITAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HASIL LITBANGRingkasan Kekayaan lntelektual1. Perlindungan kekayaan lntelektual yang dihasilkan dari Litbang serta dukungan insentif KNRT periode 2009 :a). Paten waktu pendaftaran :b). Hak Cipta waktu pendaftaran :c). Merek waktu pendaftaran :d). Disain lndustri waktu pendaftaran:e). Disain tata letak siukuit terpadu waktu pendaftaran :D. varietas tanaman waktu pendaftaran:(pilihlan jenis perlindungan kekayaan intelektual yang diperoleh, dan sebutkan waktu pendaftarannya)2. Nama temuan baru(nama temuan yang tidak dimintakan perlindungan kekayaan intelektual, asas temuan tersebut: baru atauhasil pengembangan temuan sebelumnya, alas an perlu perlindungan kekayaan intelektual)3. Nama temuan Baru Non Komersial(nama temuan yang tidak dimintakan perlindungan kekayaan intelektual, asal temuan tersebut: baru atauhasil pengembangan temuan sebelumnya, alas an tidak perlu perlindungan kekayaan intelektual)4. Cara Alih Teknologia. Lisensi


. Kerjasamac. Pelayanan jasa lptekd. Publikasi(pilihlah cara alih teknologi kepada fihak lain agar hasillitbang anda dapat dimanfaatkan)Ringkasan Hasil Penelitian dan Pengembangan1. Hasil Penelitian dan Pengembangan( ...... . )2. Produk, spesifikasi dan Pemanfaatan3. Gam bar I Photo Hasil Penelitian dan Pengembangan(cantumkan gambar/ photo penting dari produk yang dihasilkan)- -------------- - --Pengelolaan1. Sumber Pembiayaan Penelitian dan Mitra Kerja (isilah tentang besar pembiayaan, termasuk yangberasal dari mitra kerja)a. APBN (insentif KNRT) : Rp. 132.640.000,-(Seratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat puluh Ribu Rupiah)b. APBDc. Mitra Kerja- Dalam NegeriNama Mitra- Luar negeriNama Mitra2. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penelitiana. Saranab. Prasaran(sebutkan sarana , prasarana yang dipergunakan dalam kegiatan litbang)3. Pendokumentasian(bagaimana pendokumentasian kekayaan intelektual dan hasillitbang yang telah dilakukan (CD.Microfiche!))Jakarta, November 201 0Kepala Pusat Anal isis dan lnformasi KedirgantaraanDr. lr Erna Sri Adiningsih, M.SiNIP. 19631108 198901 2 001


DAFTAR INTENSIF RISET KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGILEMBAGA: LAPAN, Pusat Analisis lnformasi KedirgantaraanJalan Cisadane No. 25, Cikini Jakarta PusatNO Judul Penelitian Peneliti UtamaOptimalisasi Peran DEPANRI1 dalam MengembangkanPeroketan NasionalDrs . Husni NasutionTotal Dana (Rp)Rp. 132.640.000,-Bentuk LuaranYang DihasilkanPublikasiStatus KeluaranSelesaiL_____

More magazines by this user
Similar magazines