LAPORAN UJI PETIK PELAKSANAAN SIKLUS PNPM ... - P2KP

• Pelaksanaan Pelatihan/Coaching BKM & Unit PelaksanaDalam hal Coaching untuk BKM & Unit Pelaksana (UP) terkait modul Pengelolaan BLMdengan tingkat capaian 83,39%; dapat dikatakan Baik Sekali. Tiga aspek yang mendorongpembelajaran pemanfaatan BLM secara optimal, meliputi : i). Pemandu adalah Fasilitatoryang telah mengikuti pelatihan dari KMW, ii). Penggunaan modul yang dikembangkanKMP (P2KP), dan iii). Penggunaan dana pelatihan (fixed cost) yang transparan dan dapatdipertanggung-jawabkan kepada masyarakat.Pelaksanaan pelatihan tentang BLM ini di Propinsi Sulawesi Tengah, DI Yogyakarta, danSulawesi Utara memenuhi ketiga aspek tersebut (capaian 100%). Sedangkan di 3 propinsilain capaiannya 66,7% dengan aspek yang tidak tercapai adalah tentang penggunaandana pelatihan (fixed cost); dalam arti pengelolaan dana pelatihan tersebut kurangmelibatkan masyarakat dan mengumumkan pertanggung-jawabannya di 5 tempatstrategis. Namun demikian, para peserta umumnya mengetahui bahwa dana yangdisediakan untuk penyelenggaraan pelatihan ini terbatas sehingga mereka berkontribusidalam hal penyediaan konsumsi.100,0%90,0%80,0%70,0%60,0%50,0%40,0%30,0%20,0%10,0%0,0%100,0%VIII -SulawesiTengah66,7% 67,0%VIII - Bali XV - IrianJayaCoaching100,0% 100,0%DIYSulawesiUtara66,7%NTB83,39%NASIONALSeluruh penyelenggaraan pelatihan (coaching) BKM & UP tersebut menggunakanFasilitator Kelurahan sebagai pelatih (pemandu) yang sudah dilatih oleh KMW danmodul/materi yang dikembangkan oleh KMP.-4

• Capaian indikator kuantitatif dan kesesuaian dengan data/informasi pendukungdi lapangan.Pada aspek Capaian Kuantitaif (82,22%) menunjukkan bahwa secara umum bahwa hasil-hasilkegiatan Pengelolaan BLM memenuhi standar minimal pada indikator yang ditetapkan. Padaaspek pinjaman dengan status outstanding loan (nilai pinjaman yang beredar di masyarakatdibandingkan dana yang tersedia untuk dipinjam (bergulir) dilaporkan umumnya di atas 90%;disisi lain kredit macet selalu menjadi isu sentral. Gambaran ini dipengaruhi oleh pemilihansampel lokasi uji petik yang cenderung tertuju pada kelurahan/BKM yang memiliki RR yangbaik; termasuk pada kelurahan yang diindikasikan berkinerja lemah dari sisi keterlambatanpenyelesaian kegiatan siklus.Kekurangan umum yang terjadi adalah prosentase KSM yang mengajukan pinjaman bergulirdengan anggota terdiri dari para perempuan kurang dari 30%. Anggota KSM – yangmengajukan pinjaman bergulir, pada umumnya adalah Kepala Keluarga, yang nota beneadalah laki-laki.100,0%Indikator Kuantitatif100,0%100,0%100,0%83,3%82,22%90,0%80,0%70,0%60,0%60,0%50,0%50,0%40,0%30,0%20,0%10,0%0,0%VIII - SulawesiTengahVIII - BaliXV - IrianJayaDIYSulawesiUtaraNTBNASIONAL5

• Ketersediaan materi sosialisasi terkait pelaksanaan siklus.Pada aspek Sosialisasi dengan capaian 44,44% (dapat dikatakan Buruk), secara umumdipengaruhi oleh tidak tersedianya media sosialisasi yang digunakan untuk mendukungkegiatan siklus BLM ini secara tepat waktu ketika siklus berlangsung. Material cetakanmedia sosialisasi yang disebarkan ke masyarakat terlambat, diterima ketika kegiatan sikluspengelolaan BKM telah selesai; bahkan ada yang tanpa media sama sekali. Beberapalokasi menggunakan sisa-sia media tahun sebelumnya untuk mengatasi ketersediaan danketerlambatan media sosialisasi.Sosialisasi100,0%100,0%90,0%80,0%70,0%60,0%50,0%40,0%30,0%20,0%10,0%0,0%66,7%50,0%50,0%44,44%0,0% 0,0%VIII - Sulawesi TengahVIII - Bali XV - Irian Jaya DIY Sulawesi Utara NTB NASIONAL6

REKOMENDASI• Untuk mengatasi kelemahan dalam hal penerapan prinsip transparansi danakuntabilitas masih diperlukan adanya peningkatan pemahaman secara lebih intensif;baik melalui pelatihan, sosialisasi (kampanye), maupun pendampingan. Pentingdilakukan review terhadap ‘arah atau orientasi’ isi materi/pesan tentang hal ini;diantaranya bahwa kewajiban memasang pengumuman di 5 titik strategis adalah lebihmenekankan orientasi kepentingan masyarakat dibanding sebagai penerapan prosedurproyek.• Pendampingan dalam rangka penguatan dan pengendalian lebih intensif juga pentingterkait penerapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang baik dan penggunaanmaterial yang dilarang, termasuk pentingnya efektifitas KSM dalam operasi &pemeliharaan pasca konstruksi. Pemetaan terkait hal ini perlu dilakukan agar dapatdilakukan tindakan penyelesaian yang memadai.• Terkait dengan penyelenggaraan pelatihan/coaching; penyiapan terhadap FasilitatorKelurahan nampak tidak cukup hanya tertuju pada pengusaan materi dan kemampuandalam hal melatih (pemandu) melainkan juga teknis penyelenggaraan pelatihan itusendiri, termasuk pelibatan warga (khususnya peserta) dalam hal pengelolaankeuangan biaya pelatihan.Disampiang untuk kepentingan penerapan prinsiptransparansi & akuntabilitas, pelibatan peserta dalam penyelenggaraan pelatihan iniuntuk penyiapan kemandirian warga.• Untuk mengatasi kelemahan dalam pengadaan media sosialisasi, dipandang perlu bagikonsultan (hingga Faskel) untuk merumuskan strategi pengadaan media secara lebihmurah sehingga dapat didanai dari BOP Faskel atau Korkot tetapi memiliki jangkauanyang cukup luas.• Pendampingan dan pengendalian yang lebih sistematis dan intensif terhadap BKM danUP-UP dalam tertib administrasi; mulai dari proposal, laporan, termasuk pembukuanpengelolaan BLM (keuangan) agar lebih efektif dan dapat menghindari adanyapenyimpangan-penyimpangan.---8