KEBIJAKAN KABUPATEN KONSERVASI - Tropenbos International

More documents

Recommendations

Info

iv<strong>KEBIJAKAN</strong> <strong>KONSERVASI</strong> DARI PERSPEKTIF DAERAH DAN MASYARAKAT
PENDAHULUANDi dalam Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 pasal 9 ayat (1) dan (4) tentangPemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintah dapat menetapkan kawasankhusus bagi kepentingan nasional dalam wilayah propinsi dan/atau kabupaten/kota.Kawasan khusus adalah kawasan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak,termasuk diantaranya kawasan konservasi yang menyangkut aspek lingkungan hidup,ketersediaan sumber daya hayati dan hubungan hulu-hilir, dengan melibatkan secaraaktif daerah dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pemanfaatannya.Hal ini menunjukan bahwa pemerintahan daerah dalam hal ini kabupaten diberikesempatan untuk berinisiatif mengembangkan daerahnya sesuai dengan kapasitasdan kapabilitas yang dimiliki.Salah satu bagian yang perlu dicermati juga dalam pembagian kewenangan 4 di atasadalah otonomi pengelolaan sumber daya hutan, dimana kebijakan ini telah digulirkandan sejak Januari 2001 telah mulai diterapkan. Bupati menjadi sangat penting danstrategis karena otonomi daerah diletakkan pada tingkat kabupaten. Meskipunpenerapan otonomi daerah dewasa ini menimbulkan berbagai persoalan karenabelum jelasnya rancang bangun dan persepsi pusat dan daerah, namun sesungguhnyaotonomi juga memberikan berbagai peluang dan kesempatan yang sangat prospektif(Rustamadji, 2002). Perbedaan persepsi dan interpretasi terhadap rancang bangunotonomi antara pusat dan daerah adalah sebuah proses yang harus disikapi secara arifdan proporsional.Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perspektif daerah dan masyarakat tentangkebijakan kabupaten konservasi dan kontribusinya bagi pengembangan kebijakankonservasi secara nasional, serta dampaknya di dalam memberikan nilai tambah bagipembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Untuk mencapaitujuan tersebut dilakukan analisis dokumen dan kebijakan yang terkait dengan4Larson, 2006 menyebutkan bahwa kewenangan sebagai desentralisasi yang diartikan sebagaisebuah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintahan yang lebih rendahdalam sebuah hirarki administrasi politis dan wilayah. Pelimpahan kewenangan resmi sepertiini dapat terjadi dalam 2 (dua) bentuk. Desentralisasi administratif atau juga dipahami sebagaidekonsentrasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebihrendah atau ke pemerintah daerah lainnya yang akuntabel (bertanggung gugat) ke pemerintahpusat. Sebaliknya desentralisasi politis atau desentralisasi demokratis adalah pelimpahankewenangan kepada pelaku-pelaku yang mewakili masyarakat dan akuntabel ke bawah. Syaratlain yang harus dipenuhi pelaku-pelaku lokal ini harus mempunyai keleluasaan dan otonomidalam pengambilan keputusan, disertai dengan kewenangan dan sumberdaya untuk mengambilkeputusan yang berarti bagi kehidupan penduduk lokal.
Page 1 and 2: KEBIJAKANKABUPATEN KONSERVASIDARI P
Page 3: iiiDAFTAR ISIPENDAHULUAN ..........
Page 13: 9KABUPATEN KONSERVASI MALINAU DARII
Page 16 and 17: 12KEBIJAKAN KONSERVASI DARI PERSPEK

KEBIJAKAN KABUPATEN KONSERVASI - Tropenbos International

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?