Views
2 years ago

World Bank Document - psflibrary.org

World Bank Document - psflibrary.org

Memerangi Korupsi di

Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah DaerahModus operandi korupsi. Kasus korupsi Legislatif dalam studi kasus ini ditandai denganmodus antara lain: i) memperbanyak dan memperbesar mata anggaran; ii) menyalurkandana APBD bagi lembaga/yayasan fiktif; dan iii) manipulasi perjalanan dinas. Sementara dilembaga eksekutif terjadi modus korupsi sebagai berikut: i) penggunaan sisa dana (UUDP)tanpa prosedur; ii) penyimpangan prosedur pengajuan dan pencairan dana kas daerah; iii)sisa APBD dan iv) manipulasi dalam proses pengadaan.Pola pengungkapan kasus korupsi di tingkat lokal.NGO sebagai wadah perlawanan. Temuan adanya indikasi korupsi berasal dari masyarakatdan bukan dari badan pengawas atau instansi penegak hukum. Temuan tersebut dilaporkanoleh masyarakat desa, hasil kajian aktor pendorong (NGO/koalisi NGO), dan kelompok‘barisan sakit hati’. Darimanapun laporan indikasi korupsi berasal, NGO atau koalisi NGOselalu dipakai sebagai ujung tombak dalam pengungkapan dan mendorong penyelesaiankasus dugaan korupsi.Karakteristik keberhasilan aktor pendorong. Aktor pendorong adalah orang dan atauorganisasi masyarakat (NGO, koalisi NGO) yang baik sendiri-sendiri atau bersamasamamelakukan upaya pengungkapan kasus, pelaporan dan pemantauan terhadap prosespenyelesaian kasus. Karakteristik keberhasilan aktor pendorong dalam mengungkap kasus: i)pengetahuan dasar mengenai peraturan/isu korupsi; ii) tersedianya akses terhadap dokumenanggaran/pengadaan/laporan pertanggungjawaban; iii) media massa terlibat dalam koalisiaktor pendorong; iv) pelibatan berbagai elemen kelompok masyarakat sipil.Aksi dan strategi aktor pendorong. Yang terjadi di tubuh aktor pendorong di tingkat lokalpada dasarnya adalah proses ‘learning by doing’ dimana pengalaman dan contoh dari kasuslain dalam menangani kasus korupsi sangat terbatas. Aksi yang dilakukan lebih banyakmerupakan reaksi spontan atas jalannya proses hukum terhadap suatu kasus dan terbatas padatahap ketika proses hukum masih berlangsung di tingkat lokal. Strategi aktor pendorongyang dapat diidentifikasi dari studi kasus antara lain i) membangun konstituensi atau basisbasisanti korupsi di tingkat desa atau komunitas; ii) membentuk koalisi sementara denganmenggabungkan berbagai elemen dan organisasi masyarakat; iii) membangun kesadarandan kepedulian masyarakat untuk mendesakan tuntutan adanya proses hukum yang adildan terbuka; serta iv) membangun kerjasama dengan aparat penegak hukum yang reformis.Dari berbagai strategi tersebut, pelibatan media massa merupakan kunci keberhasilan aktorpendorong untuk melakukan tekanan selama proses hukum berlangsung.Bagaimana mengukur keberhasilan aktor pendorong? Aktor pendorong dipercaya olehmasyarakat untuk mengungkap dan mendorong penyelesaian kasus melalui proses hukum.Meski kapasitas dalam melakukan kajian anggaran dan investigasi kasus masih terbatas,namun laporan aktor pendorong selalu menjadi kunci dimulainya proses hukum. Tidakbanyak kasus yang ditangani oleh aktor pendorong berhasil diselesaikan melalui prosesviRingkasan Eksekutif

Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerahhukum. Kalaupun ada sedikit yang akhirnya selesai ditandai dengan sanksi yang lemah ataueksekusi yang tidak kunjung terlaksana. Namun hal itu tidak berarti bahwa aktor pendorongtelah gagal. Keberhasilan aktor pendorong sebaiknya dilihat dari perspektif jangka panjangdimana berbagai aksi dan strategi dalam penyelesaian kasus berdampak signifikan bagipenguatan inisiatif tata pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat lokal.Penegakan HukumProses hukum, satu-satunya pilihan penyelesaian, mulai menjanjikan perubahan.Proses hukum adalah satu-satunya pilihan bagi aktor pendorong dalam menyelesaikankasus dugaan korupsi. Studi kasus ini memperlihatkan munculnya beberapa indikasi yangmembawa harapan terjadinya perbaikan upaya penegakan hukum di tingat lokal seperti:Pertama, terlihat adanya kecenderungan instansi penegak hukum untuk lebih responsifdan adanya kesediaan aparat penegak hukum untuk membangun kerjasama yang lebihkuat dengan aktor pendorong. Kedua, meski tidak terjadi pada semua kasus, namun secaraumum dimana terdapat sekelompok aktor pendorong yang kuat maka akan ditemui proseshukum yang cenderung berjalan dengan lebih transparan dan relatif lebih cepat.Kelemahan utama penegakan hukum. Di sisi lain, instansi penegak hukum di tingkatlokal masih sulit menghilangkan beberapa kelemahan menahun: kekurangan sarana danprasarana, diskriminasi dalam proses hukum dan rentan terhadap suap serta tekananpolitik. Lebih jauh, kemampuan aktor pendorong untuk melancarkan tekanan terhadapproses hukum hanya bisa terjadi selama proses berlangsung di tingkat lokal. Selepas tahapdi Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, aktor pendorong hanya bisa berharap pada jaringankerja yang mereka miliki di tingkat propinsi atau pusat. Situasi ini berdampak pada keluaranproses hukum yang dinilai belum adil: sanksi yang lemah dan eksekusi yang sangat sulituntuk dijalankan. Dengan kata lain, aktor pendorong berhasil membuat proses hukumberjalan lebih responsif, terbuka dan relatif cepat namun belum tentu adil.RekomendasiDesentralisasi perlu dilengkapi dengan jaminan pengawasan masyarakat. Penting untukmemastikan adanya jaminan hukum atas peran serta masyarakat sebagaimana yang telahdiatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara PelaksanaanPeran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Korupsi dalam bentuk Perda.Penyusunan platform anti korupsi di tingkat lokal. Penelitian ini menunjukan bahwakeberhasilan penanganan korupsi ditentukan dengan adanya kerjasama antara pemerintahdaerah, aparat hukum dan aktor pendorong. Oleh karena itu, penting untuk setiap daerahmemiliki visi dan strategi bersama dalam mencegah dan menangani kasus korupsi yangterjadi. Berbagai pelajaran dari pengalaman aktor pendorong dalam mengungkap danRingkasan Eksekutifvii

  • Page 1: Public Disclosure AuthorizedPublic
  • Page 4 and 5: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
  • Page 8 and 9: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
  • Page 10 and 11: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
  • Page 12 and 13: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
  • Page 14 and 15: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
  • Page 16 and 17: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
  • Page 18 and 19: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
  • Page 20 and 21: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
  • Page 22 and 23: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
  • Page 24 and 25: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
  • Page 26 and 27: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
  • Page 28 and 29: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
  • Page 30 and 31: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
  • Page 32 and 33: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
  • Page 34 and 35: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
  • Page 36 and 37: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
  • Page 39 and 40: Bagian IIILokal Bergerak
  • Page 41 and 42: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
  • Page 43 and 44: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
  • Page 45 and 46: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
  • Page 47 and 48: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
  • Page 49 and 50: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
  • Page 51 and 52: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
  • Page 53 and 54: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
  • Page 55 and 56: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
  • Page 57 and 58:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 59 and 60:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 61:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 64 and 65:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 66 and 67:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 68 and 69:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 70 and 71:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 72 and 73:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 74 and 75:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 76 and 77:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 78 and 79:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 80 and 81:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 82 and 83:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 84 and 85:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 86 and 87:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 88 and 89:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 90 and 91:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 92 and 93:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 94 and 95:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 96 and 97:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 98 and 99:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 100 and 101:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 102 and 103:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 104 and 105:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 106 and 107:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 108 and 109:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 110 and 111:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 112 and 113:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 114 and 115:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 116 and 117:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 118 and 119:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 120 and 121:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 122 and 123:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 124 and 125:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 126 and 127:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 128 and 129:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 130 and 131:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 132 and 133:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 134 and 135:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 136 and 137:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 138 and 139:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 141 and 142:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 143 and 144:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 145 and 146:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 147 and 148:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 149 and 150:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 151 and 152:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 153 and 154:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 155 and 156:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 157 and 158:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 159 and 160:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 161 and 162:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 163 and 164:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 165 and 166:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 167 and 168:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 169 and 170:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 171 and 172:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 173 and 174:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 175 and 176:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 177 and 178:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 179 and 180:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 181 and 182:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 183 and 184:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 185 and 186:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 187 and 188:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 189:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 192 and 193:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 194 and 195:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 196 and 197:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 198 and 199:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 200 and 201:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 202 and 203:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

  • Page 204 and 205:

    Memerangi Korupsi di Indonesia yang

Komik Buku Panduan Paralegal.pdf - psflibrary.org
Dinamika Pemerintahan Kabupaten.pdf - psflibrary.org
Akses perempuan Terhadap keadilan - psflibrary.org
menemukan titik keseimbangan.pdf - psflibrary.org
Mengelola Sumber Daya Untuk Mencapai Keluaran ... - World Bank
3. Presentasi kab Bantaeng final - psflibrary.org
final_PSF-Brochure V3_indonesia1 - psflibrary.org
Market Perspective October 2013 - Commonwealth Bank
Keadilan Tak Bisa menunggu.pdf - psflibrary.org
Market Perspective May 2012 - Commonwealth Bank
(Indonesian Translation) World Report Chapter: Indonesia 2012 (PDF)
Paralegal 1 - Session Guide - psflibrary.org
Booklet RLF INDONESIA 2011 - psflibrary.org
Seminar Dan Lokakarya Nasional : Menelaah perda ... - psflibrary.org
Himpunan Produk Hukum Standar Pelayanan ... - psflibrary.org
PERPU_1960_35_KREDIT DAN LIKWIDASI BANK ... - PTA Makassar
PP_1951_25_PERATURAN MENGENAI BANK ... - PTA Makassar
Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak ...
Market Perspective April 2012 - Commonwealth Bank
Cara Pemerintahan di Indonesia - Asian Development Bank Institute
Resensi Buku : Justice Not For All : Kritik terhadap ... - Bank Indonesia
Demi Keadilan: Catatan 15 Tahun Elsam Memperjuangkan HAM
TREN HAM INDONESIA - KontraS