13.07.2015 Views

Download - KPPBC TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK

Download - KPPBC TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK

Download - KPPBC TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Industri AlatTransportasi dan Telematika, Departemen Perindustriansesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IIyang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini,disertai data dalam bentuk softcopy; dane. Fotokopi Izin Usaha yang telah dilegalisir oleh instansi yangberwenang atau dengan menunjukkan asli dokumen kepadaDirektur Fasilitas Kepabeanan atau pejabat yang ditunjuk.Pasal 3(1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2), Direktur Fasilitas Kepabeanan melakukan penelitian.(2) Dalam hal permohonan tidak lengkap, Direktur FasilitasKepabeanan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) harisejak permohonan diterima memberitahukan secara tertuliskepada pemohon untuk melengkapi data yang diperlukan.(3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggalsurat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),pemohon belum melengkapi persyaratan maka Direktur FasilitasKepabeanan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan suratpenolakan.(4) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Direktur Fasilitas Kepabeanan memberikan persetujuan ataupenolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas)hari sejak permohonan diterima dengan lengkap.(5) Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Fasilitas Kepabeananatas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan MenteriKeuangan tentang Pemberian Bea Masuk DitanggungPemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna PembuatanPeralatan Telekomunikasi Untuk Tahun Anggaran 2010.(6) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeananatas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakandengan menyebutkan alasannya.(7) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(5) berlaku paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember2010.Pasal 4(1) Terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (5), dapat dilakukan perubahan.(2) Untuk dapat melakukan perubahan atas Keputusan MenteriKeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaanmengajukan Surat Permohonan Perubahan kepada DirekturJenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanandengan menyebutkan alasan perubahan.(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlakuterhadap Barang dan Bahan yang telah mendapat nomorpendaftaran PIB.(4) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berkaitan dengan data RIB maka permohonan harus dilampiridengan Perubahan RIB yang telah disetujui dan ditandasahkanoleh Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi danTelematika, Departemen Perindustrian.(5) Direktur Fasilitas Kepabeanan memberikan persetujuan ataupenolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat


(2).(6) Dalam hal permohonan perubahan disetujui, persetujuanperubahan diberikan dalam bentuk Keputusan MenteriKeuangan.(7) Dalam hal permohonan perubahan ditolak, Direktur FasilitasKepabeanan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan suratpenolakan dengan menyebutkan alasannya.Pasal 5(1) Untuk penyelesaian formalitas pabean barang impor yangmendapat Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), perusahaan wajib mengajukanPemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan mencantumkan:a. Nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea MasukDitanggung Pemerintah pada huruf D butir 19 kolom“Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor”;b. Nilai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah pada huruf D butir37 kolom “Ditanggung Pemerintah”.(2) PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:a. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor(SSPCP);b. Fotokopi Dokumen Sumber dalam 2 (dua) rangkap;c. Dokumen pelengkap pabean lainnya sesuai ketentuan yangberlaku; dand. Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea MasukDitanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (5) dan/atau Pasal 4 ayat (6).(3) Realisasi impor Barang dan Bahan yang mendapat Bea MasukDitanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (5) dan/atau Pasal 4 ayat (6) dilakukan paling lambat padatanggal 31 Desember 2010 yang dibuktikan dengan tanggalpendaftaran PIB di Kantor Pabean.(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)juga berlaku terhadap perusahaan penerima fasilitas MitraUtama (MITA).(5) Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban kepabeananmembubuhkan cap “BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAHBERDASARKAN PMK NOMOR 54/PMK.011/2010”, dan mengisinilai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, nama, NIP, tanggalserta paraf pejabat bea dan cukai yang ditunjuk oleh KepalaKantor Pabean pada semua lembar Dokumen Sumber termasukfotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.(6) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai formatsebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang tidakterpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.Pasal 6(1) Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban kepabeananwajib:a. Meneliti dan memotong jumlah Barang dan Bahan yangmendapat Bea Masuk Ditanggung Pemerintah padaLampiran Keputusan Menteri Keuangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan/atau Pasal 4 ayat (6);


. Menyelenggarakan pembukuan dan mengadministrasikanberkas PIB Bea Masuk Ditanggung Pemerintah;c. Membuat laporan kepada Direktur Jenderal u.p. DirekturPenerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai(dilampiri fotokopi Dokumen Sumber) dengan tembusankepada Direktur Fasilitas Kepabeanan (dilampiri fotokopiDokumen Sumber), paling lama setiap tanggal 5 bulanberikutnya.(2) Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukaimelakukan pencatatan atas laporan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c dan meneruskan fotokopi dokumensumber kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukaiuntuk pencatatan dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) KantorPusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.(3) Direktur Fasilitas Kepabeanan melakukan pencatatan ataslaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c danmeneruskan fotokopi dokumen sumber kepada DirekturJenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika,Departemen Perindustrian.(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cmenggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam LampiranIV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.Pasal 7(1) Terhadap Barang dan Bahan yang diimpor oleh perusahaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1):a. wajib digunakan sesuai peruntukannya oleh perusahaanyang bersangkutan;b. tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain;(2) Penyalahgunaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), diwajibkan membayar bea masuk yangseharusnya dibayar ditambah bunga sebesar 2% (dua persen)perbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejakrealisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).(3) Atas importasi Barang dan Bahan oleh perusahaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila terkenaketentuan larangan dan/atau pembatasan impor makaketentuan tersebut harus dipenuhi pada saat Barang dan Bahantersebut diimpor.Pasal 8Perusahaan yang telah mendapatkan Bea Masuk DitanggungPemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib:1. Menyelenggarakan pembukuan mengenai pengimporan Barangdan Bahan untuk keperluan audit di bidang kepabeanan.2. Menyimpan dan memelihara dokumen, catatan-catatan, danpembukuan sehubungan dengan pemberian Bea MasukDitanggung Pemerintah selama 10 tahun pada tempat usahanya.3. Menyampaikan laporan tentang realisasi impor Barang danBahan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai up. DirekturAudit paling lama 3 bulan setelah berakhirnya KeputusanMenteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5)dan/atau Pasal 4 ayat (6).


LAMPIRAN IPERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR P-17/BC/2010 TENTANG TATA CARAPEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAHATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNAPEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI UNTUKTAHUN ANGGARAN 2010Nomor : Tanggal :Lampiran :Hal : Permohonan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barangdan Bahan Berdasarkan PMK Nomor 54/PMK.011/2010Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukaiu.p. Direktur Fasilitas Kepabeanandi JakartaYang bertanda tangan dibawah ini, kami pimpinan dari:Nama Perusahaan :NIK :NPWP :Bidang Usaha :Izin Usaha Nomor :tanggalAlamat Kantor :Lokasi Proyek :Telepon : Faksimili :Pejabat yang bisa dihubungi : Telp.:Dengan ini mengajukan permohonan bea masuk ditanggung pemerintah atas imporbarang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi untuk tahun anggaran2010.Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain:1. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);3. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/APIT/API-P);4. Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh DirekturJenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, Departemen Perindustrian;dan5. Fotokopi Izin Usaha yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang ataudengan menunjukkan asli dokumen kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan ataupejabat yang ditunjuk;Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akanmematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian bea masuk ditanggungpemerintah ini.PemohonMateraiNama Terang*Jabatan* Ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/APITSalinan Sesuai AslinyaSekretaris Direktorat Jenderalu.b.Kepala Bagian Organisasidan Tata LaksanaCapPerusahaanDIREKTUR JENDERAL,td.ttd,-Harry MulyaNIP 19620913 199103 1 001THOMAS SUGIJATANIP 19510621 197903 1 001


LAMPIRAN IIIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR P-17/BC/2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIANBEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPORBARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATANTELEKOMUNIKASI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010KETENTUAN FORMAT CAP/STEMPEL BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAHBERDASARKAN PMK NOMOR 54/PMK.011/201010 CMBEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAHBERDASARKAN PMK NOMOR 54/PMK.011/2010Kode Akun (MAP) : 412116Nilai BM-DTP :Nama Pejabat:NIP :Paraf :Tanggal :4 CMKeterangan:1. Cap/Stempel berbentuk persegi panjang, dengan masing-masing sisi adalah garistebal dan tipis:Panjang : 10 cmLebar: 4 cm2. Tulisan “BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PMK NOMOR54/PMK.011/2010”Tipe huruf : ArialUkuran : 14 ( + 3 mm)DIREKTUR JENDERAL,Ttd.ttd,-Salinan Sesuai AslinyaSekretaris Direktorat Jenderalu.b.Kepala Bagian Organisasidan Tata LaksanaTHOMAS SUGIJATANIP 19510621 197903 1 001Harry MulyaNIP 19620913 199103 1 001

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!