Download - JDIH Kemendagri

More documents

Recommendations

Info

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3699);9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3839);10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara PemerintahPusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2916);12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3174);13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang -undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3258);14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3445);15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang - undangNomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 130, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3510);16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai DampakLingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4139);18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan PeraturanPerundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan PeraturanPemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 70);19. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03 / P / M / Pertamben / 1981 tentangPedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian YangBukan Strategis dan Bukan Vital (Bahan Galian Golongan C);20. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/KPTS/1986 tentang KetentuanPengamanan Sungai dalam hubungannya dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C;21. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1256.K/03/M.PE/ 1991 tentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan Coleh Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA);22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman UsahaPertambangan Bahan Galian Golongan C;23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12/MENLH/3/ 1994 tentangPedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan joKeputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002;24. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 388.K/008/M.PE/ 1995 tentangPedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya PemantauanLingkungan Untuk Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
25. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/ 1995 tentangKeselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata CaraPemungutan Retribusi Daerah;27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata CaraPemeriksaan Retribusi Daerah;28. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1452.K/29/MEM/2000tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang InventarisasiSumberdaya Mineral dan Energi, Penyusunan Peta Geologi, dan Pemetaan ZonaKerentanan Gerakan Tanah;29. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/10/MEM/2000tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang PertambanganUmum;30. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 1 Tahun 1987 tentangPenyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat IIGunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Tahun 1987Nomor 3 Seri D);31. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 5 Tahun 1998 tentangPajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran DaerahKabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Tahun 1998 Nomor 5 Seri A);32. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang KewenanganDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 Nomor 6 Seri D);33. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2001 tentang Rencana TataRuang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2001-2010 (Lembaran Daerah KabupatenGunungkidul Tahun 2001 Nomor 29 Seri D);Dengan persetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN GUNUNGKIDULMEMUTUSKAN :Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PERTAM-BANGAN BAHAN GALIAN.Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.3. Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif DaerahKabupaten Gunungkidul.5. Dinas Perekonomian adalah Dinas Perekonomian Kabupaten Gunungkidul.6. Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batubatumulia yang merupakan endapan-endapan alam, yang terdiri dari golongan A (bahan galian strategis),golongan B (bahan galian vital) dan golongan C (bahan galian yang tidak termasuk golongan A maupun B).7. Penugasan Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan kepada Instansi Pemerintah.8. Pertambangan rakyat adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilandan dengan luas wilayah yang sangat terbatas.9. Kuasa Pertambangan adalah wewenang, hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan semua atau sebagiantahap usaha pertambangan.
Page 1: PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDULPER
Page 5 and 6: a. Badan Usaha Milik Negara;b. Bada
Page 7 and 8: 3) referensi Bank Pemerintah dan at
Page 9 and 10: Pasal 19(1) Kuasa Pertambangan Penj
Page 12 and 13: (5) Kuasa Pertambangan Pengolahan /
Page 14 and 15: a. Pertambangan Rakyat sebesar Rp.
Page 16 and 17: BAB XIVKETENTUAN PERALIHANPasal 46I
Page 18 and 19: huruf c : Yang dimaksud daftar nama
Page 20 and 21: ayat (2) : Cukup jelas.ayat (3) : C

Download - JDIH Kemendagri

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?