atasnama pembangunan

dalam pengertian “penggusuran mendadak” apabila dalam surat
pemberitahuan tidak dicantumkan tanggal penggusuran.
5. Relokasi
“The International community has long recognised that the issue of
forced evictions is a serious one. In 1976 the Vancouver Declaration
on Human Settlements noted that "major clearance operations
should take place only when conservation and rehabilitation are not
feasible and relocation measures are made".
Sehingga dalam penelitian ini yang dimaksud dengan “relokasi”
adalah ketika pemindahan warga yang terkena penggusuran
tersebut telah dilakukan sebelum pembongkaran dilakukan. Hal ini
untuk membedakan banyaknya berita tentang “rencana relokasi”
yang ditemukan dalam penelusuran media. Banyak pernyataan dari
pelaku penggusuran di media bahwa mereka akan mencarikan
relokasi bagi warga tergusur, namun pembongkaran sudah
dilakukan. Rencana relokasi seperti itu tidak masuk dalam definisi
“relokasi” dalam penelitian ini.
6. Alat Berat
Pengertian alat berat dalam penelitian ini dibatasi yaitu ekskavator
(backhoe) dan bulldozer.
E. KERANGKA TEORETIS
Penulisan laporan ini berpijak pada perspektif hak asasi manusia,
meletakkan hak atas perumahan yang layak sebagai salah satu hak yang
wajib dipenuhi oleh negara kepada setiap warga yang terdapat di wilayah
negaranya. Berdasarkan hal tersebut, definisi-definisi yang digunakan
dalam pemantauan dan penulisan laporan ini mengacu pada definisidefinisi
dalam disiplin hukum hak asasi manusia.
1. Hak atas Perumahan yang Layak: adalah turunan hak atas
kehidupan yang layak berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Kovenan
Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Hak atas
perumahan yang layak merupakan hak yang bersifat pokok dalam
rangka mewujudkan seluruh hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya –
7