laporan triwulan 1 copy right SEZ
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Kata Pengantar<br />
Darmin Nasution<br />
Ketua Dewan Nasional<br />
Kawasan Ekonomi Khusus<br />
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,<br />
Laporan Triwulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ini disusun dalam rangka memenuhi amanat<br />
Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional KEK. Dewan Nasional bertanggung<br />
jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala atau sewaktu - waktu<br />
bila diperlukan. Untuk itu, <strong>laporan</strong> ini bertujuan untuk melaporkan perkembangan pembangunan dan<br />
pengelolaan KEK pada periode Januari – Maret (Triwulan I) 2016.<br />
Pada Triwulan I 2016 ini terdapat 2 KEK yang telah beroperasi yakni KEK Sei Mangkei dengan<br />
kegiatan utama industri berbasis kelapa sawit dan karet beserta turunannya, serta KEK Tanjung Lesung<br />
dengan kegiatan utama Pariwisata. Di samping itu terdapat 6 KEK dalam pembangunan tahap I yakni KEK<br />
Palu, Bitung, KEK Morotai, KEK Mandalika, KEK Tanjung Api –Api dan KEK MBTK. Pada <strong>triwulan</strong> ini juga<br />
terdapat satu KEK yang ditetapkan pada 17 Maret 2016 yakni KEK Tanjung Kelayang, Kabupaten Belitung,<br />
Provinsi Bangka Belitung dengan kegiatan utama pariwisata.<br />
Dewan Nasional KEK telah melakukan berbagai kegiatan dalam <strong>triwulan</strong> I ini guna mengintegrasikan dukungan<br />
pemerintah pusat dan daerah serta memecahkan permasalahan yang menghambat pembangunan dan pengelolaan penyiapan<br />
KEK, pembentukan usulan KEK, serta menyelesaikan regulasi untuk memberikan fasilitas dan kemudahan di KEK.<br />
Laporan ini dapat terwujud berkat dukungan berbagai pihak yakni dari kementerian/lembaga terkait, Dewan Kawasan<br />
KEK, Administrator KEK, serta Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK, dan juga pihak-pihak yang sedang menyiapkan<br />
usulan pembentukan KEK yang secara aktif terlibat dalam upaya mendukung percepatan implementasi pengembangan KEK.<br />
Dalam kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Sekretaris Dewan Nasional KEK dan jajarannya yang telah<br />
menyiapkan <strong>laporan</strong> ini secara komprehensif.<br />
Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas kontribusi dan kerjasama dari berbagai pihak yang<br />
terlibat dalam pengembangan KEK.<br />
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,<br />
Darmin Nasution<br />
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian<br />
selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
RINGKASAN EKSEKUTIF<br />
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)<br />
diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang<br />
KEK, yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25<br />
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sasaran dari<br />
pengembangan KEK meliputi: (1) Meningkatkan penanaman<br />
modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan<br />
geoekonomi dan geostrategis; (2) Optimalisasi kegiatan<br />
industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang<br />
memiliki nilai ekonomi tinggi; (3) Adanya percepatan<br />
perkembangan daerah melalui pengembangan pusat-pusat<br />
pertumbuhan ekonomi baru untuk keseimbangan<br />
pembangunan antar wilayah; dan (4) Terwujudnya model<br />
terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan<br />
ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan<br />
sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan<br />
Pengembangan KEK di Indonesia juga diarahkan untuk<br />
memberikan kontribusi optimal dalam pencapaian setidaknya<br />
pada 4 (empat) komponen prioritas pembangunan nasional<br />
yang tertuang dalam Nawacita yakni (1) Membangun<br />
Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah<br />
dan desa dalam kerangka negara kesatuan, (2) Meningkatkan<br />
kualitas hidup manusia Indonesia, (3) Meningkatkan<br />
produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional,<br />
(4) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan<br />
menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik<br />
Hingga akhir periode Triwulan I Tahun 2016,<br />
terdapat 2 (dua) KEK yang telah beroperasi, yaitu Sei<br />
Mangkei dan Tanjung Lesung. Untuk enam KEK lainnya,<br />
yaitu KEK Palu, Bitung, Tanjung Api-Api, Morotai,<br />
Mandalika, dan Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK),<br />
saat ini dalam tahap pembangunan kawasan yang meliputi<br />
pembebasan lahan dan pembangunan fisik, dan ditargetkan<br />
siap beroperasi pada pertengahan tahun 2017. Selain 8<br />
(delapan) KEK tersebut, terdapat 1 (satu) KEK yang baru<br />
ditetapkan pada 17 Maret 2016 yakni KEK Tanjung<br />
Kelayang.<br />
Grafik 1. Perkembangan Jumlah KEK di Indonesia<br />
4
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
1.1 KEK Sei Mangkei<br />
Infrastruktur kawasan tahap II yang telah<br />
dibangun meliputi jalan, tangki timbun, dryport, dan rel<br />
kereta api. Untuk memenuhi kebutuhan energi, telah<br />
beroperasi Gardu Induk PLN kapasitas 60 MW di KEK<br />
pada Februari 2016, serta telah dibangun pipa gas<br />
Belawan – Sei Mangkei (138 km) pada Februari 2016<br />
dan ditargetkan mulai memasok gas ke PT Unilever<br />
Oleochemical Indonesia (UOI) pada pertengahan April<br />
2016.<br />
Infrastruktur konektivitas ditargetkan mulai<br />
beroperasi pada 2017. Pada Maret 2016, Gubernur<br />
Sumatera Utara telah menerbitkan revisi Penetapan<br />
Lokasi untuk pembangunan Rel Kereta Api Bandar<br />
Tinggi – Kuala Tanjung. Rel ini ditargetkan selesai<br />
dibangun pada Desember 2016. PT Pelindo I juga<br />
sedang membangun Pelabuhan Multipurpose Kuala<br />
Tanjung dengan kemajuan sebesar 42%. Pelabuhan<br />
ditargetkan selesai dibangun pada Desember 2016 dan<br />
beroperasi penuh pada November 2017.<br />
Selain PT. UOI, terdapat investor baru PT Industri<br />
Nabati Lestari yang akan membangun pabrik minyak<br />
goreng pada April 2016 dengan kapasitas 600 ribu ton<br />
per tahun dengan nilai investasi Rp. 565 miliar .<br />
Gambar 1.<br />
PT Unilever Oleochemical<br />
Di KEK Sei Mangkei<br />
1.2 KEK Tanjung Lesung<br />
Infrastruktur kawasan yang sedang dibangun meliputi<br />
jalan Ruas B ROW 35, instalasi dan jaringan distribusi air<br />
bersih, sistem air limbah, airstrip, yang ditargetkan selesai<br />
akhir tahun 2016. Pada Triwulan I , Tanjung Lesung juga<br />
melakukan Launching untuk Resvati Residence dan Lada Bay<br />
Village.<br />
Di luar kawasan, Kementerian PUPR sedang melakukan<br />
persiapan tender dan pembebasan lahan tahap I (25km)<br />
Jalan Tol Serang – Panimbang yang ditargetkan selesai<br />
dibangun pada 2019. Saat ini Kementerian PUPR sedang<br />
mencari skema pendanaan untuk pembebasan tanah jalan<br />
tol.<br />
Pada tahun ini, beberapa investor sedang membangun<br />
hotel, villa, lapangan golf, dan shooting range yang selesai<br />
pada 2017.<br />
1.3 KEK Palu<br />
Gambar 2.<br />
Plan Marina di KEK<br />
Tanjung Lesung<br />
Pembebasan tanah telah selesai seluas 77 Ha dari<br />
100 ha untuk pengembangan KEK tahap I. Pembangunan<br />
kawasan tahap I yang telah selesai pada <strong>triwulan</strong> I 2016<br />
antara lain adalah jalan poros, kantor administrator, dan<br />
pintu gerbang. Pembangunan flyover akses pelabuhan<br />
sedang dalam konstruksi dan akan selesai pada 2017.<br />
5
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
Badan Usaha yang disiapkan sebagai pengelola telah<br />
dibentuk dan akan selesai proses rekrutmen direksi pada awal<br />
April 2016. Beberapa kewenangan perizinan dari Pemerintah<br />
Provinsi dan Pemerintah Kota Palu telah dilimpahkan ke<br />
Administrator KEK Palu.<br />
Saat ini terdapat calon investor PT Mineco Indonesia yang<br />
akan membangun pabrik dan bersedia membebaskan tanah<br />
seluas 500 ha. Realisasi investasi tersebut masih menunggu<br />
penetapan badan usaha pengelola.<br />
Saat ini telah ada calon investor PT Brantwood<br />
Internasional yang bergerak di sektor farmasi dan<br />
tahun ini akan membebaskan lahan 200 Ha. Selain itu<br />
terdapat China Road and Bridge Corporation yang<br />
berminat berinvestasi di KEK Bitung.<br />
Gambar 4.<br />
Kantor Administrasi<br />
KEK Bitung<br />
1.5 KEK Morotai<br />
1.4 KEK Bitung<br />
Gambar 3.<br />
Kantor Administrator<br />
KEK Palu<br />
Pengosongan tanah seluas 92,96 ha untuk pengembangan<br />
KEK tahap I telah selesai yang dilanjutkan dengan land clearing<br />
dan permohonan sertifikat HPL. Infrastruktur dan fasilitas<br />
kawasan tahap satu yang telah dibangun pada <strong>triwulan</strong> I 2016<br />
adalah jalan poros, jalan akses kawasan, pintu gerbang, kantor<br />
administrator, pos jaga, drainase, dan lampu penerangan. Pada<br />
tahun 2016 dilanjutkan pembangunan jalan kawasan dengan<br />
dana APBD.<br />
Infrastruktur konektivitas KEK Bitung seperti Jalan Tol<br />
Manado-Bitung sedang dalam tahap persiapan konstruksi untuk<br />
tahap I (13,5 km) dan proses pengadaan lahan untuk tahap II.<br />
Pembebasan tanah dilakukan seluas 200 ha dan<br />
sedang proses sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB).<br />
PT Jababeka Morotai sebagai Badan Usaha<br />
Pembangun dan Pengelola KEK sedang melengkapi<br />
dokumen persyaratan HGB ke BPN.<br />
Infrastruktur wilayah yang sedang dibangun adalah<br />
jalan lingkar Morotai yang ditargetkan selesai pada<br />
akhir 2016. Hingga tahun kedua setelah KEK<br />
ditetapkan, pembangunan infrastruktur kawasan<br />
masih belum signifikan, sehingga perlu percepatan<br />
pembangunan kawasan oleh PT Jababeka Morotai<br />
Gambar 5.<br />
Pelabuhan Perikanan<br />
Di KEK Morotai<br />
6
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
1.6 KEK Mandalika<br />
Pembangunan kawasan yang sedang dilakukan adalah<br />
penyusunan desain teknis (DED) kantor administrator dan<br />
kantor pengelola KEK, serta gerbang kawasan yang selesai<br />
pada April 2016. Pembangunan infrastruktur tersebut<br />
dimulai Juni 2016 dan akan selesai pada 2017. Pembangunan<br />
jalan dan drainase dalam kawasan sepanjang 1,3 km dan 1,6<br />
km masing-masing menuju lokasi Hotel Pullman dan Club<br />
Med dimulai pada April 2016.<br />
Dua investor, yakni Accor (Pullman) dan Club Med saat<br />
ini dalam tahap persiapan konstruksi dan akan dimulai<br />
konstruksi bangunan pada akhir 2016. Selain itu, alat<br />
pengolahan air menggunakan teknologi Reverse Osmosis<br />
telah terpasang dengan kemajuan hingga 65% dan beroperasi<br />
pada Mei 2016.<br />
Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan<br />
memulai konstruksi jalan dalam kawasan sepanjang 2km.<br />
Anggaran penyusunan DED pembangunan gedung pengelola<br />
kawasan, jalan ROW 35, instalasi pengolahan air dan<br />
jaringan distribusi, sistem pengolahan air limbah, dan<br />
drainase telah diusulkan ke Kementerian Perindustrian.<br />
Administrator dan Badan Usaha KEK Tanjung Api – Api telah<br />
ditetapkan.<br />
Saat ini terdapat investor PT Indorama yang telah<br />
melakukan head of agreement dengan Pemerintah Provinsi<br />
Sumatera Selatan untuk mengembangkan pabrik amoniak di<br />
Tanjung Api-Api dengan nilai Investasi Rp 12 triliun.<br />
Gambar 7.<br />
Jalan Menuju KEK<br />
Tanjung Api Api Ruas<br />
Jalan Palembang –<br />
Tanjung Api-Api<br />
Gambar 6.<br />
Pembangunan Jalan Kawasan<br />
Di KEK Mandalika<br />
1.7 KEK Tanjung Api Api<br />
Pelaksanaan pengadaan tanah tahap I seluas 217 ha<br />
dimulai Mei 2016 menggunakan APBD Provinsi Sumatera<br />
Selatan, saat ini sedang dalam pengajuan tender Kantor Jasa<br />
Penilai Publik (KJPP) ke BPN, dan pembebasan lahan tahap I<br />
selesai pada akhir 2016.<br />
1.8 KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan<br />
Dokumen persyaratan permohonan Hak<br />
Pengelolaan Lahan (HPL) di KEK MBTK paling lambat<br />
selesai April 2015. Infrastruktur jalan kawasan telah<br />
terbangun 3,3 km, dan sedang dilanjutkan<br />
pembangunannya tahun ini.<br />
7
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
Infrastruktur wilayah yang sedang dibangun adalah<br />
jalan nasional menuju KEK, pelabuhan curah cair Maloy<br />
dan transmisi air bersih. Untuk mempercepat<br />
penyelesaian pelabuhan curah, diusulkan alokasi<br />
anggaran Kementerian Perhubungan pada APBN-P<br />
2016. Selain itu, pembangunan tangki timbun 19 unit<br />
juga diusulkan mendapat bantuan pendanaan dari<br />
Kementerian Perindustrian TA 2017. Tanah seluas 8,5 ha<br />
telah disiapkan di dalam KEK untuk tangki timbun.<br />
Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik, PLN<br />
akan membangun Gardu Induk Tanjung Tinggi kapasitas<br />
2x30 MVA dan jaringan transmisi 70 Kv dari GI Dukong<br />
ke GI Tanjung Tinggi sepanjang 49 km.<br />
Kelembagaan KEK Belitung meliputi penetapan<br />
Badan Usaha Pembangun dan Pengelola serta<br />
pembentukan Dewan Kawasan segera diselesaikan. Saat<br />
ini usulan nama anggota Dewan Kawasan sedang<br />
disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka<br />
Belitung.<br />
Gambar 8.<br />
Jalan Menuju KEK<br />
MBTK<br />
1.9 KEK Tanjung Kelayang<br />
Tanjung Kelayang merupakan KEK dengan sektor<br />
Pariwisata. Seluruh tanah seluas 324,4 ha telah dikuasai<br />
oleh pengusul dengan status Hak Guna Bangunan (HGB).<br />
Untuk infrastruktur wilayah diusulkan perpanjangan<br />
runway bandara sepanjang 250 m ke Kementerian<br />
Perhubungan. Konstruksi Waduk Gunung Tajam dengan<br />
debit 400 l/d dan pembangunan SPAM kawasan rawan air<br />
Kecamatan Sijuk sudah masuk dalam program utama<br />
kawasan strategis Belitung tahun 2016 oleh Kementerian<br />
PUPR.<br />
Gambar 9.<br />
Pantai Tanjung Kelayang<br />
8
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
Sebaran 9 KEK dan Kegiatan Utamanya<br />
Gambar berikut merupakan peta persebaran KEK yang telah ditetapkan<br />
berserta kegiatan utamanya. Dari 9 (Sembilan) KEK yang ditetapkan, terdapat 2<br />
(dua) KEK yang sudah beroprasi yakni KEK Sei Mangkei dan KEK Tanjung Lesung.<br />
9
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
2. Perkembangan Usulan Pembentukan KEK<br />
Pada <strong>triwulan</strong> I 2016, Dewan Nasional KEK telah<br />
melaksanakan Sidang untuk mengevaluasi usulan<br />
pembentukan KEK, meliputi usulan KEK Tanjung Kelayang,<br />
Sorong, Lhokseumawe, dan Merauke. Berdasarkan<br />
evaluasi kesiapan, usulan KEK Tanjung Kelayang dinilai<br />
siap dan telah ditetapkan menjadi KEK melalui Peraturan<br />
Pemerintah No. 6 Tahun 2016 pada 17 Maret 2016. Ketiga<br />
usulan KEK lainnya diminta untuk dikaji dan dilengkapi<br />
dengan beberapa informasi lain. Adapun tindak lanjut<br />
dari hasil sidang untuk<br />
• KEK Sorong perlu memperhatikan sumber<br />
pembiayaan pembangunan, badan usaha<br />
pembangun dan pengelola serta kepastian investor<br />
potensial yang masuk ke KEK Sorong.<br />
• KEK Lhokseumawe perlu memperhatikan kelayakan<br />
bisnis industrinya dan pembiayaan pembangunan.<br />
• KEK Merauke perlu melengkapi dokumen usulan<br />
dan rencana aksi pengembangan KSEP (Kawasan<br />
Startegis Ekonomi Pertanian)<br />
• Sementara itu, sesuai arahan Presiden, Kawasan<br />
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)<br />
Batam sedang dalam proses transisi menjadi KEK<br />
yang ditargetkan selesai 6 bulan ke depan.<br />
Usulan KEK lainnya dalam lingkup provinsi sesuai<br />
amanat RPJMN 2014-2019, meliputi usulan dari<br />
Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara<br />
Timur, Maluku, Kalimantan Utara, masih dalam proses<br />
penentuan lokasi dan penyiapan dokumen usulan.<br />
No Lokasi Sektor Bisnis Potensial<br />
1 Batam<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Sulawesi<br />
Selatan<br />
Kalimantan<br />
Utara<br />
Kalimantan<br />
Barat<br />
Industri Aerospace, Pendidikan dan<br />
Perhotelan, Industri Teknologi<br />
Terbarukan<br />
Industri Pengolahan Logam besi<br />
dan non besi, Industri petrokimia,<br />
Logistik dan Transportasi<br />
Industri Oleochemical, Industri<br />
Berbasis Batubara, dan Peternakan<br />
Industri Oleochemical, Industri<br />
Logam non besi, dan Logistik<br />
5 Merauke Industri Pengolahan Pangan<br />
6 Sorong<br />
7 Maluku<br />
8<br />
9<br />
Nusa Tenggara<br />
Timur<br />
Lhokseumawe,<br />
Aceh<br />
Tabel 1.<br />
Sektor Bisnis Potensial<br />
Industri Pengolahan Ikan,<br />
Pariwisata dan Logistik<br />
Industri Pengolahan Ikan dan<br />
Logistik<br />
Pariwisata, Peternakan, dan<br />
industri Agromarine<br />
Logistik, Industri Petrokimia dan<br />
Berbasis Gas, dan Industri<br />
Pengolahan pangan<br />
10
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
3. Perkembangan Penyelesaian Regulasi<br />
3.1 Penyelesaian Peraturan Pelaksanaan PP 96 Tahun 2015 Tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK<br />
Peraturan Pemerintah No 96 Tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK mengamanatkan peraturan pelaksanaan<br />
yang harus diselesaikan oleh beberapa kementerian terkait. Pada <strong>triwulan</strong> I 2016, 2(dua) peraturan telah<br />
diselesaikan, yaitu :<br />
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Forum Serikat Kerja/ Serikat<br />
Buruh di Perusahaan pada Kawasan Ekonomi Khusus.<br />
• Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Bidang<br />
Ketenagakerjaan di Administrator KEK untuk Pengesahan RPTKA dan Penerbitan IMTA.<br />
Sedangkan 9 (sembilan) Peraturan Pelaksanaan yang masih dalam proses penyelesaian dan ditargetkan selesai<br />
pada <strong>triwulan</strong> II 2016, meliputi 2 (dua) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, 3 (tiga) Peraturan<br />
Menteri Perdagangan, 2 (dua) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang 1 (satu) Peraturan Menteri Hukum dan<br />
HAM, serta Peraturan Kepala BKPM. Sedangkan 2 (dua) Peraturan Menteri Keuangan yang sedang dalam proses<br />
penyusunan namun belum terdapat kesepakatan, dan 2 (dua) Peraturan Menteri Perindustrian yang belum ada<br />
perkembangan.<br />
3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang KEK Tanjung Kelayang<br />
Pada Triwulan I – 2016 ini telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan<br />
Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang. Pengembangan KEK Tanjung Kelayang seluas 324,4Ha berlokasi di Kecamatan<br />
Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sektor bisnis utama yang akan dikembangkan di<br />
KEK Tanjung Kelayang adalah pariwisata.<br />
11
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
Tabel 2.<br />
Peraturan yang Harus Diselesaikan<br />
No<br />
Kementerian/<br />
Lembaga<br />
Jumlah<br />
Peraturan<br />
(15)<br />
Lingkup Peraturan<br />
KET<br />
1 Kementerian<br />
Ketenagakerjaan<br />
2 Kementerian<br />
Keuangan<br />
3 Kementerian<br />
Perindustrian<br />
4 Kementerian<br />
Koordinator Bidang<br />
Perekonomian<br />
5 Kementerian<br />
Perdagangan<br />
6 Kementerian<br />
Agraria dan Tata<br />
Ruang<br />
7 Kementerian<br />
Hukum dan HAM<br />
8 Badan Koordinasi<br />
Penanaman Modal<br />
2 1. Pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan pada KEK<br />
2. Penunjukan Pejabat Bidang Ketenagakerjaan di Administrator KEK untuk Pengesahan Rencana<br />
Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Penerbitan Izin Menggunakan Tenaga Asing<br />
2 1. Fasilitas dan Kemudahan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai di KEK<br />
2. Fasilitas dan Kemudahan bagi Kegiatan Utama Jasa Keuangan di KEK<br />
2 1. Pelimpahan Kewenangan kepada Administrator KEK dalam rangka penerbitan Surat Keterangan<br />
Kandungan Lokal<br />
2. Relaksasi Penggunaan Barang Modal Produksi dalam Negeri untuk Kegiatan Pembangunan atau<br />
Pengembangan KEK.<br />
2 1. Penetapan Kegiatan Utama di KEK<br />
2. Penentuan KEK Tertentu (
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
DAFTAR ISI<br />
KATA PENGANTAR<br />
RINGKASAN EKSEKUTIF<br />
BAGIAN I - Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus<br />
1. KEK Sei Mangkei<br />
2. KEK Tanjung Lesung<br />
3. KEK Palu<br />
4. KEK Bitung<br />
5. KEK Morotai<br />
6. KEK Mandalika<br />
7. KEK Tanjung Api-Api<br />
8. KEK MBTK<br />
9. KEK Tanjung Kelayang<br />
2<br />
3<br />
14<br />
15<br />
25<br />
34<br />
42<br />
53<br />
60<br />
69<br />
78<br />
86<br />
BAGIAN II - Perkembangan Usulan Kawasan Ekonomi Khusus 90<br />
1. Usulan KEK Amanat RPJMN 2014-2019<br />
2. Usulan KEK Sorong<br />
3. Usulan KEK Lhokseumawe<br />
4. Usulan KEK Merauke<br />
5. Usulan KEK Lingkup Wilayah Provinsi<br />
BAGIAN III - Perkembangan Regulasi Kawasan Ekonomi Khusus 97<br />
91<br />
92<br />
93<br />
94<br />
95<br />
1. Kemajuan Penyelesaian Peraturan Pelaksana PP No 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan<br />
Kemudahan di KEK<br />
2. Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang KEK Tanjung Kelayang<br />
3. Penutup<br />
98<br />
104<br />
105<br />
13
BAB I<br />
PERKEMBANGAN KAWASAN<br />
EKONOMI KHUSUS<br />
14
15
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK SEI MANGKEI – Infrastruktur Kawasan<br />
RENCANA GUNA LAHAN<br />
Jaringan Listrik<br />
Pipa Gas<br />
Telekomunikasi<br />
Industri Pengolahan Kelapa Sawit<br />
Industri Pengolahan Karet<br />
16
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK SEI MANGKEI – Infrastruktur Kawasan (1)<br />
Infrastruktur kawasan tahap 1 seluas 104 ha telah terbangun dan telah siap menerima investor<br />
sejak Januari 2015. Saat ini PTPN III telah membangun infrastruktur kawasan tahap 2 meliputi<br />
jalan poros, dryport, tangki timbun yang selesai pada Maret 2016, sedangkan untuk<br />
pembangunan rel kereta api selesai pada minggu kedua April 2016. Pada tahun 2016<br />
direncanakan akan dibangun jalan poros kawasan, instalasi pengolahan air bersih, drainase,<br />
pintu gerbang, dan perumahan karyawan.<br />
No Infrastruktur Volume<br />
Jumlah<br />
(Rp )<br />
Pembiayaan<br />
Sumber<br />
Tabel 1.1<br />
Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Kawasan TA 2016<br />
Kemajuan dan Isu Strategis Tindak Lanjut Target Status<br />
1 Jalan Poros 3,5 km<br />
82,1<br />
miliar<br />
APBN<br />
Kemenperin<br />
Telah dibangun dan beroperasi<br />
pada Maret 2016.<br />
Percepatan serah terima<br />
aset dari Kemenperin ke<br />
PTPN III<br />
2016<br />
2<br />
Rel Kereta<br />
Api<br />
2,9 km<br />
17,4<br />
miliar<br />
APBN<br />
Kemenperin<br />
Sedang dibangun yang selesai<br />
April 2016<br />
Percepatan serah terima<br />
aset dari Kemenperin ke<br />
Kemenhub dan<br />
pengelolaannya.<br />
2016<br />
3 Dryport<br />
5.300<br />
teus/tahun<br />
93,9<br />
miliar<br />
APBN<br />
Kemenperin<br />
Telah dibangun dan beroperasi<br />
pada Maret 2016.<br />
Percepatan serah terima<br />
aset dari Kemenperin ke<br />
PTPN III<br />
2016<br />
4<br />
Tangki<br />
Timbun<br />
2 x 3.000<br />
Ton (CPKO)<br />
dan 1 x<br />
5.000 Ton<br />
(CPO)<br />
96,1<br />
miliar<br />
APBN<br />
Kemenperin<br />
Telah dibangun dan beroperasi<br />
pada Maret 2016.<br />
Percepatan serah terima<br />
aset dari Kemenperin ke<br />
PTPN III<br />
2016<br />
Sudah Terbangun<br />
Dalam Proses Pembangunan<br />
Belum Ada Kemajuan 17
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK SEI MANGKEI – Infrastruktur Kawasan (2)<br />
Lanjutan Tabel 1.1<br />
Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Kawasan TA 2016<br />
No Infrastruktur Volume<br />
Jumlah<br />
(Rp)<br />
Pembiayaan<br />
Sumber<br />
Kemajuan dan Isu Strategis Tindak Lanjut Target Status<br />
5<br />
Jaringan Listrik<br />
Kawasan<br />
4 saluran<br />
15<br />
Miliar<br />
PTPN III<br />
Pelaksanaan tender yang<br />
selesai April 2016<br />
Percepatan tender Juli 2016<br />
6<br />
Jalan Poros<br />
(lanjutan)<br />
3,5 km<br />
82,1<br />
miliar<br />
APBN<br />
Kemenperin<br />
Persiapan tender<br />
Percepatan tender<br />
Desember<br />
2016<br />
7 Pintu Gerbang 2 unit<br />
21,5<br />
miliar<br />
PTPN III<br />
Penyusunan DED yang selesai<br />
April 2016<br />
Percepatan DED<br />
Desember<br />
2016<br />
8<br />
Perumahan<br />
Karyawan<br />
12 unit<br />
6,2<br />
miliar<br />
PTPN III<br />
Persiapan konstruksi dan<br />
mulai konstruksi pada Mei<br />
2016<br />
Percepatan konstruksi<br />
Desember<br />
2016<br />
9<br />
Distribusi<br />
Jaringan Pipa<br />
Air<br />
23,7<br />
miliar<br />
PTPN III<br />
Penyusunan DED dan<br />
persiapan tender yang selesai<br />
Juli 2016<br />
Percepatan DED dan<br />
tender<br />
Februari<br />
2017<br />
10<br />
Drainase<br />
Induk<br />
3 unit<br />
16,5<br />
miliar<br />
PTPN III<br />
Penyusunan DED dan<br />
persiapan tender yang selesai<br />
Juli 2016<br />
Percepatan DED dan<br />
tender<br />
Maret<br />
2017<br />
11<br />
Instalasi<br />
Pengolahan<br />
Air<br />
500<br />
m3/jam<br />
64<br />
miliar<br />
PTPN III<br />
Penyusunan DED dan<br />
persiapan tender yang selesai<br />
Agustus 2016<br />
Percepatan DED dan<br />
tender<br />
Agustus<br />
2017<br />
18<br />
Sudah Terbangun<br />
Dalam Proses Pembangunan<br />
Belum Ada Kemajuan
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK SEI MANGKEI – Pasokan Listrik dan Gas<br />
Selain membangun infrastruktur kawasan untuk melayani investor, telah dilakukan berbagai<br />
upaya untuk memastikan ketersediaan enegi yaitu listrik dan gas. Saat ini telah beroperasi<br />
Gardu Induk PT PLN sebesar 60 MW yang terkoneksi pada Februari 2016. Selain itu, telah<br />
terkoneksi jaringan pipa gas kapasitas 75 million metric standard cubic feet per day<br />
(MMSCFD) ke KEK Sei Mangkei.<br />
Tabel 1.2<br />
Perkembangan Pasokan Listrik dan Gas TA 2016<br />
No Infrastruktur Volume<br />
Jumlah<br />
(Rp)<br />
Pembiayaan<br />
Sumber<br />
1 Listrik 60 MW 123 miliar PT PLN<br />
2 Gas<br />
75<br />
mmscfd<br />
7.800<br />
(USD 600<br />
juta)<br />
PT<br />
Pertagas<br />
<br />
<br />
Kemajuan dan Isu Strategis Tindak Lanjut Target Status<br />
Saat ini telah beroperasi Gardu Induk<br />
kapasitas 60 MW yang telah<br />
terkoneksi ke kawasan pada 19<br />
Februari 2016 dengan tingkat<br />
kehandalan yang lebih stabil<br />
dibanding sebelumnya.<br />
Perlu ditetapkan perpanjangan<br />
penetapan tarif listrik oleh Gubernur<br />
Sumatera Utara setelah berakhirnya<br />
masa berlaku aturan sebelumnya<br />
Harga gas yang ditawarkan sebesar<br />
USD 13 per MMBTU. Namun<br />
investor di Sei Mangkei menilai<br />
harga tersebut masih tinggi<br />
Pipa gas Belawan - Sei Mangkei (138<br />
km) telah dibangun. Namun,<br />
terdapat 2 titik pipa gas yang<br />
melintasi trase Jalan Tol Kuala Namu<br />
– Tebing Tinggi, yang perlu<br />
diputuskan relokasi atau proteksi.<br />
Gubernur menerbitkan<br />
persetujuan kepada PTPN III<br />
bahwa tarif listrik dapat<br />
mengacu pada aturan lama<br />
selama belum terbit aturan<br />
baru.<br />
<br />
<br />
Percepatan penetapan<br />
Perpres mengenai<br />
kebijakan penurunan<br />
harga gas<br />
Ditjen Bina Marga<br />
Kementerian PUPR<br />
memberikan<br />
rekomendasi teknis<br />
terkait relokasi atau<br />
proteksi 2 titik pipa gas.<br />
2016<br />
2016<br />
April<br />
2016<br />
Sudah Terbangun Dalam Proses Pembangunan Belum Ada Kemajuan 19
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK SEI MANGKEI – Infrastruktur Wilayah<br />
Kelistrikan<br />
Kereta Api<br />
Pelabuhan<br />
Belawan<br />
Jalan Nasional<br />
Jaringan Gas<br />
Pelabuhan Kuala<br />
Tanjung<br />
20
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK SEI MANGKEI – Infrastruktur Wilayah (1)<br />
Untuk mendukung pengembangan KEK Sei Mangkei diperlukan infrastuktur konektivitas yang memadai.<br />
Pembangunan infrastruktur seperti Pelabuhan Multipurpose Kuala Tanjung dan Rel Kereta Api Bandar Tinggi –<br />
Kuala Tanjung sampai <strong>triwulan</strong> I 2016 masih berlangsung dan ditargetkan mulai beroperasi tahun 2017.<br />
Sementara itu, peningkatan akses jalan dilakukan secara rutin, serta akan dibangun flyover (perlintasan jalan<br />
nasional dengan rel kereta api) yang selesai tahun 2019.<br />
Tabel 1.3<br />
Perkembangan Pembangunan Infrastuktur Wilayah TA 2016<br />
No Infrastruktur Volume<br />
Pembiayaan<br />
Jumlah<br />
(Rp )<br />
Sumber<br />
Kemajuan dan Isu Strategis Tindak Lanjut Target Status<br />
1<br />
Pelabuhan<br />
Multipurpose<br />
Kuala Tanjung<br />
400<br />
ribu<br />
Teus/<br />
Tahun<br />
5.200<br />
(USD 400<br />
juta)<br />
PT<br />
Pelindo<br />
I<br />
Pembangunan pelabuhan dengan<br />
kemajuan fisik sebesar 42 %. Kendala<br />
yang dihadapi adalah belum<br />
tersedianya listrik dan air.<br />
Adendum konsesi dan izin<br />
pengembangan (perubahan curah<br />
cair ke multipurpose) sedang tahap<br />
pembahasan<br />
Perlu<br />
pembahasan<br />
dukungan listrik<br />
dan air untuk<br />
pengoperasian<br />
pelabuhan<br />
Percepatan<br />
penetapan<br />
adendum<br />
konsesi dan izin<br />
pengembangan<br />
November<br />
2017<br />
(beroperasi<br />
penuh)<br />
Pertengahan<br />
2016<br />
2<br />
Rel KA Bandar<br />
Tinggi – Kuala<br />
Tanjung<br />
21,5 km -<br />
APBN<br />
Kement<br />
erian<br />
Perhub<br />
ungan<br />
<br />
<br />
<br />
Rel 14,25 km telah dibangun,<br />
sisanya 7,25 km belum dibangun<br />
karena lahan masih dibebaskan.<br />
Lahan yang telah selesai<br />
dibebaskan ±118 ribu m2 dari ± 221<br />
ribu m2 tanah yang dibutuhkan.<br />
Revisi Surat Persetujuan Penetapan<br />
Lokasi untuk Pembangunan (SP2LP)<br />
telah diterbitkan oleh Gubernur<br />
Sumatera Utara pada tanggal 8<br />
Maret 2016.<br />
Perlu<br />
dialokasikan<br />
anggaran<br />
lanjutan<br />
pembangunan<br />
pada APBN-P<br />
2016<br />
Percepatan<br />
pembebasan<br />
lahan<br />
Desember<br />
2016<br />
Mei 2016<br />
Sudah Selesai Dalam Proses Belum Terlaksana 21
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK SEI MANGKEI – Infrastruktur Wilayah (2)<br />
Lanjutan Tabel 1.3<br />
Perkembangan Pembangunan Infrastuktur Wilayah TA 2016<br />
No Infrastruktur Volume<br />
Jumlah<br />
(Rp )<br />
Pembiayaan<br />
Sumber<br />
Kemajuan dan Isu Strategis Tindak Lanjut Target Status<br />
3<br />
Perlintasan<br />
Tak Sebidang<br />
(Flyover)<br />
3 ruas n.a.<br />
APBN<br />
Kementeri<br />
an PUPR<br />
Tahun ini, dilakukan kajian FS<br />
untuk 2 ruas:<br />
1. Perlintasan Rel Kereta Api Sei<br />
Mangkei – Perlanaan dengan<br />
jalan nasional Lima Puluh –<br />
Simpang Mayang<br />
2. Perlintasan rencana Rel Kereta<br />
Api Bandar Tinggi – Kuala<br />
Tanjung dengan jalan nasional<br />
di dekat Simpang Kuala<br />
Tanjung.<br />
Tahun ini dilakukan DED untuk 1<br />
ruas: Perlintasan Rel Kereta Api<br />
Perlanaan – Kisaran dengan jalan<br />
nasional di dekat Simpang Lima<br />
Puluh<br />
Diusulkan<br />
pelaksanaan DED<br />
pada pada APBN-P<br />
2016 untuk 2 ruas<br />
perlintasan<br />
2019<br />
4<br />
Jalan Akses<br />
KEK Sei<br />
Mangkei –<br />
Pelabuhan<br />
Kuala<br />
Tanjung<br />
3 ruas n.a.<br />
APBN<br />
Kementeri<br />
an PUPR<br />
Pada tahun 2015 telah ditingkatkan<br />
status menjadi jalan nasional ruas:<br />
1. Simpang Lima Puluh – Simpang<br />
Mayang (9,4 km)<br />
2. Simpang Kuala Tanjung –<br />
Pelabuhan Kuala Tanjung (16 km)<br />
3. Simpang Mayang – Pintu Gerbang<br />
Barat KEK Sei Mangkei (2,5 km)<br />
Diusulkan<br />
peningkatan jalan<br />
pada pada APBN-P<br />
2016<br />
2016<br />
22<br />
Sudah Terbangun Dalam Proses Pembangunan Belum Ada Kemajuan
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK SEI MANGKEI – Kelembagaan dan Pelimpahan Kewenangan<br />
Kelembagaan KEK Sei Mangkei<br />
Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan, Administrator, Badan Usaha Pembangun dan Pengelola telah<br />
dibentuk serta telah menjalankan fungsinya. PTPN III sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola juga telah<br />
membentuk anak perusahaan yang ditugaskan mengelola KEK. Saat ini pengoperasian unit pengelola masih<br />
menunggu penyelesaian rekrutmen direksi. Dalam rangka efektivitas pengelolaan, PTPN III juga sedang<br />
menyiapkan Service Level Agreement (SLA) yang selesai pada April 2016.<br />
Pelimpahan Kewenangan KEK Sei Mangkei<br />
Administrator KEK Sei Mangkei telah menerima dan menjalankan pelimpahan Kewenangan dari pemerintah pusat<br />
yakni dari BKPM dan Kementerian Perdagangan. Pelimpahan kewenangan dari BKPM telah diatur dalam Peraturan<br />
Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal<br />
Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei sejumlah 4 jenis pelimpahan kewenangan.<br />
Selain itu juga terdapat Peraturan Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan<br />
Pemberian Izin Usaha Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei<br />
sejumlah 4 pelimpahan kewenangan. Pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perdagangan telah dijelaskan<br />
dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pendelegasian Wewenang<br />
Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei.<br />
Pelimpahan kewenangan juga berasal dari pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui<br />
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2015, dan Pemerintah Kabupaten Simalungun ke<br />
Administrator dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 35 Tahun 2014. Seluruh pelimpahan kewenangan<br />
untuk Administrator KEK Sei Mangkei telah dilakukan dan telah dioperasionalkan sesuai fungsinya.<br />
23
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK SEI MANGKEI – Investasi<br />
Sampai saat ini telah ada investor global, PT Unilever Oleochemical Indonesia (PT UOI), yang telah berproduksi komersial sejak<br />
November 2015 di lahan seluas 18 ha dengan nilai investasi Rp. 2 triliun. Bisnis yang dikembangkan adalah produksi fatty acid,<br />
soap noodle, glycerine dan surfactant dengan kapasitas produksi 200.000 ton per tahun. PT UOI juga telah melakukan<br />
penandatanganan perjanjian pembelian lahan dengan PTPN III untuk ekspansi pabrik seluas 9 ha dengan perkiraan nilai<br />
investasi sebesar Rp. 1 triliun. Bisnis yang akan dikembangkan adalah produksi turunan fatty acid, seperti ester.<br />
Terdapat beberapa investor baru yang akan berinvestasi di KEK Sei Mangkei seperti PT Industri Nabati Lestari yang sedang<br />
membangun pabrik Minyak Goreng kapasitas 600 ribu ton per tahun dengan nilai investasi Rp. 565 miliar, akan beroperasi pada<br />
akhir 2017, dan PTPN III yang akan bekerjasama dengan mitra strategis dalam pembangunan pabrik ban sepeda motor. PTPN III<br />
juga akan mengembangkan Biogass Plant yang bekerjasama dengan Pertamina.<br />
Tabel 1.5<br />
Perkembangan Investasi<br />
No Nama Investor Sektor<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
24<br />
PT Unilever<br />
Oleochemical<br />
Indonesia<br />
PT Industri Nabati<br />
Lestari<br />
PTPN III dan Mitra<br />
Strategis<br />
PTPN III dan PT<br />
Pertamina<br />
Soap Noodles, Fatty<br />
Acid, Surfactant,<br />
dan Glycerin<br />
(kapasitas 200.000<br />
ton/tahun)<br />
Minyak Goreng<br />
(600 ribu<br />
ton/tahun)<br />
Rencana<br />
(Rp)<br />
Nilai Investasi<br />
Realisasi<br />
(Rp)<br />
2 triliun 2 triliun<br />
565 miliar<br />
n.a.<br />
Kemajuan<br />
Beroperasi komersial pada 2015<br />
Berencana ekspansi seluas 9 ha<br />
dengan perkiraan investasi Rp 1<br />
triliun<br />
<br />
<br />
Groundbreaking pada Januari<br />
2015<br />
Saat ini penyusunan DED sampai<br />
Mei 2016. Konstruksi dimulai<br />
pada Juni dan beroperasi akhir<br />
2017<br />
Ban Sepeda Motor 200 miliar n.a. Review studi kelayakan<br />
Listrik kapasitas 2,1<br />
MW (Biogas Plant)<br />
22 miliar n.a.<br />
Proses DED dan tender yang<br />
ditargetkan selesai Juli 2016<br />
Dukungan yang Diperlukan<br />
Perpanjangan tax holiday<br />
(menggunakan skema PP<br />
96/2015)<br />
Implementasi fasilitas PP<br />
96/2015 untuk impor<br />
barang modal
25
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK TANJUNG LESUNG– Infrastruktur Kawasan<br />
Kalicaa Villa<br />
Marina<br />
Golf<br />
Tahap 1<br />
Tahap 4<br />
Shooting Range<br />
Airstrip<br />
Tahap 2<br />
Tahap 3<br />
Tahap 5<br />
26
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK TANJUNG LESUNG– Infrastruktur Kawasan (1)<br />
Tanjung Lesung merupakan KEK yang berbasis pariwisata. Untuk menunjang sektor utamanya, KEK<br />
Tanjung Lesung telah membebaskan lahan 1.430 Ha dengan status HGB pada 2015. Infrastruktur tahap I<br />
luas 100 Ha meliputi fasilitas persampahan, pintu gerbang dan pagar kawasan, telekomunikasi, pos<br />
pelayanan kepolisian dan lapangan golf telah selesai dibangun dan telah beroprasi pada 2015. Pada<br />
tahun 2016 PT Banten West Java selaku badan usaha pembangun dan pengelola akan melanjutkan<br />
pembangunan jalan, pembangunan Instalasi Pengolahan Air dan jaringannya, serta infrastruktur lainnya<br />
sebagaimana pada tabel berikut ;<br />
No Infrastruktur Volume<br />
1<br />
2<br />
Pembiayaan<br />
Jumlah<br />
(Rp)<br />
Sumber<br />
Kemajuan dan Isu Strategis Tindak Lanjut Target Progress<br />
Jalan dan drainase<br />
A (ROW 50) 2,34 km<br />
Tahap perizinan Percepatan proses perizinan 2018<br />
B (ROW 35) 1,92 Km 1,1 triliun PT BWJ Tahap pembangunan<br />
Follow up tahapan<br />
pembangunan<br />
2016<br />
C (ROW 35) 3,515 km Tahap perizinan Percepatan proses perizinan 2018<br />
IPA dan jaringannya<br />
Tabel 2.1<br />
Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Kawasan TA 2016<br />
Water Treatment<br />
3 unit<br />
Plan<br />
Tahap perizinan Percepatan proses perizinan 1 unit 2017<br />
Pipa D 600 2.930 m Tahap DED Percepatan proses DED 2018<br />
PT BWJ<br />
Pipa D 450 1.265 m n.a. Tahap DED Percepatan proses DED 2018<br />
Pipa D 300 8.420 m Tahap perizinan Percepatan proses perizinan 2017<br />
Pipa D 225 6.535<br />
Tahap perizinan Percepatan proses perizinan 2017<br />
Sudah Terbangun Dalam Proses Pembangunan Belum Ada Kemajuan<br />
27
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK TANJUNG LESUNG– Infrastruktur Kawasan (2)<br />
Lanjutan Tabel 2.1<br />
Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Kawasan TA 2016<br />
No Infrastruktur Volume<br />
Pembiayaan<br />
Jumlah<br />
(Rp)<br />
Sumber<br />
Kemajuan dan Isu Strategis Tindak Lanjut Target Progress<br />
3 Listrik n.a. n.a. PT BWJ<br />
Sedang dilakukan penyusunan DED yang<br />
dimulai 2016 untuk jaringan listrik 70 Kv<br />
(2.505 m), 1 gardu utama (Main intake),<br />
dan 5 gardu sub station, dan pembangunan<br />
jaringan 20 Kv (61.850 m)<br />
Percepatan<br />
penyusunan DED<br />
2018<br />
4<br />
Instalasi<br />
Pengolahan Air<br />
Limbah (IPAL)<br />
n.a. n.a. PT BWJ<br />
DED pump station telah selesai, selanjutnya<br />
dalam tahap perizinan. Pada tahun 2016<br />
dilakukan penyusunan DED sewer main, dan<br />
rissing main,serta penyusunan FS untuk STP<br />
(segmentation, targeting & positioning) .<br />
Percepatan<br />
penyusunan DED 2019<br />
5<br />
Jaringan<br />
Telekomunikasi<br />
n.a. n.a. PT BWJ<br />
FS untuk main exhange center 1 unit dan 12<br />
way telecom line sudah tersusun,<br />
selanjutnya penyusunan DED-nya. Pada<br />
tahun ini sedang dilakukan pembangunan 2<br />
way telecom line dan 4 way telecom line.<br />
Percepatan<br />
penyusunan DED<br />
2018<br />
6 Airstrip n.a. n.a. PT BWJ<br />
Airstrip sedang dibangun untuk sisi runway,<br />
dan dalam tahap lapis perkerasan.<br />
Kemajuan pembangunan sudah mencapai<br />
40%<br />
Percepatan<br />
penyelesaian<br />
konstruksi<br />
Akhir 2017<br />
7 Lapangan Golf n.a. n.a. PT BWJ<br />
Lokasi Golf I dan II sedang dalam tahap<br />
pembangunan yang ditargetkan dapat<br />
beroperasi pada 2017. Adapun lokasi Golf III<br />
sedang dalam tahap perizinan lokasi.<br />
Percepatan<br />
penyelesaian<br />
konstruksi<br />
2017<br />
28<br />
Sudah Terbangun Dalam Proses Pembangunan Belum Ada Kemajuan
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK TANJUNG LESUNG– Infrastruktur Wilayah<br />
Jalan Tol Jakarta – Merak<br />
Jalan Nasional Serang – Tjj.<br />
Lesung<br />
Rencana Bandara Banten<br />
Selatan<br />
Reaktivasi Jalur Kereta Api<br />
Rangkas Bitung – Labuan<br />
29
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK TANJUNG LESUNG– Infrastruktur Wilayah (1)<br />
Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas di KEK Tanjung Lesung, pemerintah pusat dan daerah<br />
merencanakan pengembangan infrastruktur wilayah yang menunjang konektivitas seperti Jalan Tol<br />
Serang-Panimbang yang sedang dalam proses persiapan pengadaan tanah. Selain itu rencana<br />
pembangunan Bandara Banten Selatan dan reaktivasi jalur kereta api Rangkasbitung-Labuan. Penyediaan<br />
listrik 100 MW pada 2018 juga direncanakan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik. Selain itu<br />
Pemerintah juga melakukan peningkatan jalan akses menuju KEK. Rincian kemajuan penyediaan<br />
infrastruktur wilayah dapat dilihat pada tabel berikut.<br />
No Infrastruktur Volume<br />
1<br />
2<br />
Pembangunan Jalan<br />
Tol Serang-<br />
Panimbang<br />
Bandara Banten<br />
Selatan<br />
Jumlah<br />
(Rp)<br />
84 km n.a.<br />
Ekspansi<br />
100 Ha<br />
n.a.<br />
Pembiayaan<br />
Sumber<br />
Kerjasama<br />
Pemerintah<br />
Badan Usaha<br />
n.a.<br />
Kemajuan dan Isu Strategis Tindak Lanjut Target Progress<br />
• Dokumen perencanaan, trase, dan<br />
AMDAL telah selesai pada 2015.<br />
• Proses penerbitan SP2LP oleh<br />
Pemerintah Provinsi Banten yang<br />
akan selesai tahun 2016.<br />
• Proses perpanjangan Surat<br />
Keputusan Nomor: KPP<br />
433 Tahun 2010<br />
• Masih menunggu tindak lanjut dari<br />
Kementerian Perhubungan terkait<br />
PerpresPercepatan Pembangunan<br />
Infrastruktur Strategis Nasional<br />
Tabel 2.2<br />
Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Wilayah TA 2016<br />
• Pengalokasian<br />
anggaran pengadaan<br />
tanah dari APBN atau<br />
sumber lainnya<br />
• Penetapan skema<br />
pembiayaan<br />
pembangunan oleh<br />
Kementerian PUPR.<br />
• Perlu rapat<br />
koordinasidengan<br />
Kementerian terkait<br />
untuk menindaklanjuti<br />
Perpres No 3 Tahun<br />
2016<br />
2018<br />
n.a<br />
30<br />
Sudah Terbangun Dalam Proses Pembangunan Belum Ada Kemajuan
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK TANJUNG LESUNG– Infrastruktur Wilayah (2)<br />
Pembiayaan<br />
Lanjutan Tabel 2.2<br />
Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Wilayah TA 2016<br />
No Infrastruktur Volume<br />
Jumlah<br />
(Rp)<br />
Sumber<br />
Kemajuan dan Isu Strategis Tindak Lanjut Target Progress<br />
3 Listrik 100 MW n.a. n.a.<br />
PLN akan membangun gardu<br />
induk yang akan selesai tahun<br />
2018. Namun kemampuan<br />
jaringan listrik untuk memasok<br />
kebutuhan 2016 dan 2017 belum<br />
memadai.<br />
Peningkatan kapasitas<br />
jaringan listrik untuk<br />
memenuhi kebutuhan 2018<br />
kawasan tahun 2016 dan<br />
2017<br />
4<br />
Peningkatan<br />
jalan ruas<br />
Citeurep –<br />
Tanjung Lesung<br />
6 km<br />
n.a.<br />
APBN<br />
Kementerian<br />
PUPR<br />
• Telah dianggarkan<br />
peningkatan kualitas dan<br />
kapasitas ruas jalan jalan<br />
Cieteurep – Tanjung Lesung<br />
Pelaksanaan<br />
peningkatan jalan<br />
2016<br />
5<br />
Reaktivasi jalur<br />
kereta api<br />
Rangkasbitung –<br />
Labuan<br />
66 km<br />
n.a.<br />
APBN<br />
Kemenhub<br />
• Telah diselesaikan studi<br />
trase reaktivasi jalur kereta<br />
api pada tahun 2015, serta<br />
dilanjutkan penyusunan DED<br />
pada tahun 2016.<br />
• Rencana Kajian AMDAL,<br />
LARAP, dan penyiapan lahan<br />
pada Tahun 2017.<br />
Percepatan<br />
penyusunan DED<br />
2018<br />
Sudah Terbangun Dalam Proses Pembangunan Belum Ada Kemajuan<br />
31
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK TANJUNG LESUNG – Kelembagaan dan Pelimpahan Kewenangan<br />
Kelembagaan KEK Tanjung Lesung<br />
Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan, Administrator dan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola telah ditetapkan.<br />
Sedangkan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Provinsi Banten, BKPM, dan<br />
Kementerian Perdagangan telah selesai, sehingga administrator dapat menjalankan fungsi perizinan di kawasan.<br />
Pelimpahan Kewenangan KEK Tanjung Lesung<br />
Administrator KEK Tanjung Lesung telah menerima dan menjalankan pelimpahan Kewenangan dari pemerintah pusat yakni<br />
dari BKPM dan Kementerian Perdagangan. Pelimpahan kewenangan dari BKPM telah diatur dalam Peraturan Kepala BKPM<br />
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal Kepada Kepala<br />
Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Selain itu juga terdapat Peraturan Kepala BKPM Nomor 2 Tahun<br />
2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan<br />
Ekonomi Khusus Sei Tanjung Lesung . Pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perdagangan juga dijelaskan dalam<br />
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/2/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan di<br />
Bidang Perdagangan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung .<br />
Pelimpahan kewenangan juga berasal dari pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Bantenmelalui Peraturan Gubernur<br />
Banten Nomor 9 Tahun 2015, dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang ke Administrator dengan Peraturan Bupati<br />
Simalungun Nomor 3 Tahun 2015. Seluruh pelimpahan kewenangan untuk Administrator KEK Tanjung Lesungtelah<br />
dilakukan dan telah dioperasionalkan sesuai fungsinya.<br />
32
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK TANJUNG LESUNG – Investasi<br />
Setelah deklarasi beroperasinya KEK Tanjung Lesung, Pembangun dan pengelola KEK Tanjung Lesung PT Banten<br />
West Java Tourism Development Corporation (PT BWJ) telah mengadakan soft launching pembangunan Hotel<br />
Boutique Tanjung Lesung di Jakarta pada 8 Maret 2015, sebagai sisi darat dari komplek Marina Yacht yang<br />
bekerjasama dengan PT Pengembangan Pelabuhan Indonesia (PT PPI). Beberapa investor yang sedang dalam<br />
perencanaan dan penjajakan seperti President University, Euro Asia Management, dan PT China Harbor<br />
Indonesia. Perkembangan investasi di KEK Tanjung Lesung dapat dilihat pada tabel di bawah ini :<br />
No Nama Investor Sektor<br />
1 PT Pelindo II<br />
2<br />
Pigeon Barrels<br />
Ltd.UK<br />
3 PT. Telekomunikasi<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
Eastern Latitudes<br />
Ltd.<br />
President<br />
University<br />
Euro Asia<br />
Management (S)<br />
PT. China Harbor<br />
Indonesia<br />
Proyek Terminal<br />
Cruise dan<br />
Marina<br />
Hunting Lodge<br />
dan Shooting<br />
Range<br />
Tanjung Lesung<br />
Digital World<br />
Nilai Investasi<br />
Rencana<br />
(Rp)<br />
500<br />
miliar<br />
n.a.<br />
Realisasi<br />
(Rp)<br />
n.a.<br />
1 miliar<br />
3 triliun n.a.<br />
Villa 2 triliun 40 miliar<br />
Pusat Kajian<br />
Budaya Maritim<br />
Nasional<br />
Theme Park<br />
Holiday Resort<br />
Joint<br />
Development<br />
Kemajuan dan Isu Strategis<br />
Tahap penyusunan FS Masterplan untuk<br />
Appraisal Proyek Cruise Terminal dan Marina<br />
Tahap konstruksi yang akan beroperasi pada<br />
Mei 2016<br />
Dalam proses E-Ticketing dan<br />
Instalasi Fibre Optic Pemasangan Wifi dalam<br />
Kawasan.<br />
Tahap pembahasan Perjanjian Kejasama (PKS)<br />
untuk Proyek Eco Resort Villa<br />
n.a. n.a. Tahap Pra Feasibility Study<br />
1 triliun n.a. Tahap Pra Feasibility Study<br />
n.a.<br />
n.a.<br />
Tahap Pra Feasibility Study dan Masterplan<br />
Tabel 2.4<br />
Perkembangan Investasi<br />
Dukungan yang diperlukan<br />
Kemudahan proses<br />
permohonan dan pemberian<br />
Clearance and Approval for<br />
Indonesian Territory (CAIT)<br />
33
34
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK PALU – Infrastruktur Kawasan<br />
RENCANA GUNA LAHAN<br />
Kantor Administrator<br />
KEK<br />
Jalan Utama<br />
Drainase<br />
Pintu Gerbang<br />
Industri Kakao<br />
Industri Logam Non Besi<br />
Industri Pengolahan Rumput Laut<br />
Industri Pengolahan Rotan<br />
35
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK PALU – Infrastruktur Kawasan (1)<br />
Pengembangan KEK Palu seluas 1500 Ha dengan tiga tahap pembangunan. Pada tahap 1 Pemerintah Kota Palu telah<br />
membebaskan lahan seluas 77,7 Ha hingga awal tahun 2016. Selain itu juga telah dibangun gerbang kawasan, kantor<br />
administrator dan badan pengelola, serta jalan kawasan dan sistem drainase sepanjang 1,5 km. Pada tahun 2016,<br />
pembangunan jalan sepanjang 2 km akan dilakukan dengan syarat lahan untuk pembangunan jalan telah dibebaskan<br />
terlebih dahulu. Pada tahun 2016 juga akan dibangun gedung Sentra Industri Rotan melalui bantuan Kementerian<br />
Perindustrian dan penyelesaian masterplan KEK Palu oleh Korea Engeenering Consultants Company (KECC) Korea.<br />
Penjelasan lebih lanjut mengenai pembangunan infrastruktur dalam kawasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.<br />
Tabel 3.1<br />
Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Kawasan TA 2016<br />
No Infrastruktur Volume<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Pembebasan<br />
Lahan Tahap I<br />
Gerbang<br />
kawasan<br />
Kantor<br />
Administrator<br />
dan Pengelola<br />
Kawasan<br />
Jumlah<br />
(Rp)<br />
Pembiayaan<br />
Sumber<br />
100 Ha n.a. n.a.<br />
n.a.<br />
n.a<br />
n.a.<br />
11,2 miliar<br />
(termasuk<br />
pintu<br />
gerbang)<br />
APBN<br />
Kementerian<br />
Perindustrian<br />
APBN<br />
Kementerian<br />
Perindustrian<br />
Kemajuan dan Isu Strategis Tindak Lanjut Target Mulai<br />
• Telah dibebaskan lahan 77,7<br />
Ha oleh Pemkot Palu.<br />
• Sisanya akan diajukan untuk<br />
menggunakan mekanisme<br />
kerjasama pemerintah<br />
swasta karena keterbatasan<br />
anggaran Pemkot Palu<br />
Telah selesai dibangun pada<br />
TA 2015<br />
Pembangunan fisik telah<br />
mencapai 90% dan selesai Mei<br />
2016.<br />
• Menyelesaikan<br />
pembebasan lahan<br />
tahap 1<br />
• Permohonan sertifikasi<br />
lahan ke BPN<br />
• Percepatan kerja sama<br />
pemerintah swasta<br />
untuk pembebasan<br />
lahan<br />
Proses penyerahan aset<br />
dari Kementerian<br />
Perindustrian<br />
Percepatan penyelesaian<br />
pembangunan<br />
Desember<br />
2016<br />
Maret 2016<br />
Mei 2016<br />
36<br />
Sudah Terbangun Dalam Proses Pembangunan Belum Ada Kemajuan
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK PALU – Infrastruktur Kawasan (2)<br />
No Infrastruktur Volume<br />
Jumlah<br />
(Rp)<br />
Pembiayaan<br />
Sumber<br />
Lanjutan Tabel 3.1<br />
Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Kawasan TA 2016<br />
Kemajuan dan Isu Strategis Tindak Lanjut Target Status<br />
4<br />
Jalan akses<br />
kawasan dan<br />
drainase<br />
tahap I<br />
1,5 km<br />
59<br />
miliar<br />
APBN<br />
Kementerian<br />
Perindustrian<br />
Pembangunan fisik telah selesai pada<br />
awal tahun 2016.<br />
Proses<br />
penyerahan<br />
aset dari<br />
Kementerian<br />
Perindustrian<br />
April 2016<br />
Jalan kawasan<br />
tahap II<br />
2 km<br />
75<br />
miliar<br />
APBN<br />
Kementerian<br />
Perindustrian<br />
Kementerian Perindustrian akan<br />
memulai konstruksi jalan dalam<br />
kawasan apabila lahan sudah siap<br />
Selesai<br />
awal 2017<br />
5<br />
Sistem<br />
Drainase<br />
1,5 km n.a<br />
APBN<br />
Kementerian<br />
Perindustrian<br />
Pembangunan fisik telah mencapai<br />
90%, dan direncanakan selesai April<br />
2016.<br />
Percepatan<br />
penyelesaian<br />
pembangunan<br />
April 2016<br />
6<br />
Penyempurna<br />
an Dokumen<br />
Master Plan<br />
KEK Palu<br />
1 n.a<br />
PT STM<br />
Tunggal Jaya<br />
Pembahasan <strong>laporan</strong> antara telah<br />
dilakukan pada Oktober 2015. Saat<br />
ini sedang finalisasi <strong>laporan</strong> akhir.<br />
April 2016<br />
Sudah Terbangun Dalam Proses Pembangunan Belum Ada Kemajuan<br />
37
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK PALU – Infrastruktur Wilayah<br />
Mutiara Airport Kelistrikan Pelabuhan Pantoloan<br />
38
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK PALU – Infrastruktur Wilayah (1)<br />
Pada TA 2016, pembangunan infrastruktur wilayah yang akan dilakukan adalah penyusunan dokumen perencanaan<br />
untuk pembangunan bendungan oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi III, dengan kapasitas 600 L/detik. Selain itu,<br />
Kementerian PUPR akan memulai konstruksi flyover untuk mendukung KEK Palu dengan panjang 855 m pada TA<br />
2016. Pada tahun ini PT Pelindo IV merencanakan pembebasan lahan seluas 3 Ha sepanjang waterfront untuk<br />
perpanjangan dermaga Pelabuhan Pantoloan. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik di KEK Palu, rencananya<br />
akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 10 MW.<br />
No Infrastruktur Volume<br />
1<br />
2<br />
Penyediaan air<br />
baku dengan<br />
Bendungan<br />
Wombo Kab.<br />
Donggala<br />
Perlintasan tak<br />
sebidang<br />
600 l/detik<br />
Pembiayaan<br />
Jumlah<br />
Sumber<br />
(Rp)<br />
1,2<br />
miliar<br />
855 m n.a.<br />
APBN<br />
Kementerian<br />
PUPR<br />
APBN<br />
Kementerian<br />
PUPR<br />
Tabel 3.2<br />
Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Wilayah TA 2016<br />
Kemajuan dan Isu Strategis Tindak Lanjut Target Status<br />
Studi identifikasi desain<br />
pemenuhan air baku telah selesai<br />
tahun 2015. Pada tahun 2016<br />
dilakukan penyusunan FS<br />
Dokumen perencanaan telah<br />
disusun pada tahun 2015. Pada<br />
tahun 2016 akan dilakukan<br />
konstruksi<br />
Diusulkan pengalokasian<br />
anggaran di TA 2017<br />
untuk Studi DED, LARAP,<br />
AMDAL, Model Test<br />
Spilway, Sertifikasi<br />
Keamanan<br />
2019<br />
n.a. 2019<br />
3<br />
Pengembangan<br />
Dermaga<br />
Pelabuhan<br />
Pantoloan –<br />
Pembebasan Lahan<br />
sekitar waterfront<br />
3 ha n.a. Pelindo IV<br />
Telah dilakukan penyesuaian<br />
rencana pengembangan<br />
Pelabuhan Pantoloan untuk<br />
mengakomodir kepentingan KEK.<br />
Pada tahun 2016 akan dilakukan<br />
pembebasan lahan seluas 3 ha<br />
untuk perpanjangan dermaga.<br />
n.a.<br />
Desember<br />
2016<br />
4<br />
Pembangkit Listrik<br />
Tenaga Surya<br />
10 MW<br />
30<br />
Miliar<br />
PT STM<br />
Tunggal Jaya &<br />
KECC<br />
PT STM Tunggal Jaya sedang<br />
mengurus izin-izin terkait dengan<br />
pembangunan pembangkit listrik<br />
Fasilitasi Percepatan<br />
proses perizinan PLTS<br />
dengan Kementerian<br />
ESDM<br />
Desember<br />
2016<br />
Sudah Terbangun Dalam Proses Pembangunan Belum Ada Kemajuan<br />
39
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK PALU – Kelembagaan dan Pelimpahan Kewenangan<br />
Kelembagaan di KEK Palu seperti Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan, dan Administrator sudah<br />
terbentuk pada 2014. Saat ini pemerintah Kota Palu sedang melakukan rekruitmen direksi Badan Usaha yang<br />
akan ditetapkan menjadi badan usaha dan pengelola KEK Palu. Pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kota<br />
Palu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sudah dilakukan pada <strong>triwulan</strong> I 2016 ini.<br />
Sedangkan pelimpahan kewenangan dari BKPM dan Kementerian Perdagangan direncanakan selesai pada<br />
<strong>triwulan</strong> ke-2 tahun 2016.<br />
Tabel 3.3<br />
Perkembangan Pelimpahan Kewenangan<br />
No Instansi Kemajuan dan Isu Strategis Tindak Lanjut Target Status<br />
1<br />
Pelimpahan Kewenangan<br />
dari Pemerintah Kota Palu<br />
Telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Palu No. 3 Tahun<br />
2016<br />
n.a.<br />
n.a.<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Pelimpahan Kewenangan<br />
dari Pemerintah Provinsi<br />
Sulawesi Tengah<br />
Pelimpahan Kewenangan<br />
dari Badan Koordinasi<br />
Penanaman Modal<br />
Pelimpahan Kewenangan<br />
dari Kementerian<br />
Perdagangan<br />
Telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah<br />
No. 11 Tahun 2016 tanggal 26 Februari 2016<br />
Sekretariat Dewan Nasional KEK telah memberikan rekomendasi<br />
kepada Kepala BKPM untuk segera melakukan pelimpahan<br />
kewenangan di bidang penanaman modal melalui surat N: S-<br />
47/SES.DNKEK/04/2016<br />
Administrator KEK Palu tengah melakukan inventarisasi perizinan<br />
yang dibutuhkan untuk dilimpahkan dari Kementerian<br />
Perdagangan<br />
n.a.<br />
Penerbitan Peraturan<br />
Kepala BKPM tentang<br />
Pelimpahan Kewenangan<br />
Izin Penanaman Modal ke<br />
Administrator<br />
Percepatan inventarisasi<br />
jenis perizinan yang<br />
diperlukan<br />
n.a.<br />
April 2016<br />
Mei 2016<br />
40<br />
Sudah Selesai Dalam Proses Belum Terlaksana
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK PALU – Investasi<br />
Telah terdapat beberapa investor yang berencana untuk berinvestasi di KEK Palu, di<br />
antaranya investor dengan sektor bisnis agro serta investor yang berminat untuk<br />
membangun infrastruktur kawasan dan wilayah. Detail investor potensial di KEK Palu<br />
dapat dilihat pada tabel di bawah ini :<br />
No Nama Investor Sektor<br />
1 PT Mineco<br />
2 PT Sofi Agro<br />
industri besi beton dan<br />
seng, smelter tembaga,<br />
emas dan galena,<br />
industri kayu dan<br />
rotan, serta industri biji<br />
besi<br />
Industri Pengolahan<br />
Kelapa<br />
Rencana<br />
(Rp)<br />
n.a.<br />
n.a.<br />
Nilai Investasi<br />
Realisasi<br />
(Rp)<br />
n.a.<br />
n.a.<br />
Kemajuan dan Isu Strategis<br />
PT Mineco Indonesia berencana untuk<br />
membebaskan lahan seluas 500Ha di<br />
dalam KEK Palu, dengan syarat status<br />
lahan yang didapatkan adalah Hak Guna<br />
Bangunan Murni<br />
Sudah memiliki lahan seluas 2 ha dan<br />
dalam persiapan pembangunan<br />
Tabel 3.4<br />
Perkembangan Investasi<br />
Dukungan yang diperlukan<br />
Percepatan proses perizinan<br />
yang meliputi ijin prinsip, Ijin<br />
Lokasi, ijin Pembangunan dan<br />
Ijin Pengoperasian industri<br />
maupun PLTMH<br />
3<br />
PT STM<br />
Tunggal Jaya<br />
Penyediaan Listrik 30 miliar n.a.<br />
Dalam proses pengurusan perizinan untuk<br />
usaha pembangkit listrik tenaga surya 10<br />
MW<br />
Fasilitasi dalam pengurusan<br />
perizinan<br />
41
42
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK BITUNG – Infrastruktur Kawasan (1)<br />
RENCANA GUNA LAHAN<br />
Jalan Utama<br />
Industri Pengolahan Kelapa<br />
Industri Farmasi dan Peralatan Kesehatan<br />
Kantor Administrator<br />
Industri Olahan Perikanan<br />
Logistik<br />
43
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK BITUNG – Infrastruktur Kawasan (1)<br />
Saat ini KEK Bitung dalam tahap pembangunan yang terdiri dari penyediaan lahan dan pembangunan fisik<br />
kawasan. Kegiatan penyediaan lahan yang telah dilakukan adalah pengosongan tanah negara. Selain itu,<br />
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga telah melakukan pembebasan untuk pembangunan jalan akses<br />
menuju lokasi KEK tahap 1. Pembangunan fisik kawasan yang telah dilakukan di KEK Bitung antara lain adalah<br />
jalan dalam kawasan, serta pembangunan kantor administrator KEK. Detail kemajuan dan isu strategis dapat<br />
dilihat pada tabel di bawah ini:<br />
Tabel 4.1<br />
Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Kawasan TA 2016<br />
No Infrastruktur Volume<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Pembebasan<br />
lahan<br />
2,8 ha<br />
Jumlah<br />
(Rp)<br />
13,2<br />
miliar<br />
Pengosongan<br />
Lahan tahap 1 92,96 ha 643,5<br />
juta<br />
Pematangan<br />
Lahan tahap 1 92,96 ha 50<br />
miliar<br />
Pembiayaan<br />
Sumber<br />
APBD<br />
Pemprov<br />
Sulut<br />
APBD<br />
Pemprov<br />
Sulut<br />
n.a.<br />
Kemajuan dan Isu Strategis Tindak Lanjut Target Progress<br />
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah<br />
melakukan pembebasan lahan masyarakat<br />
seluas 2,8 ha dan telah melakukan<br />
pembangunan jalan dalam kawasan<br />
sepanjang 140 m di atas lahan tersebut.<br />
Pemerintah Provinsi Sulut telah melakukan<br />
pengosongan lahan ex-HGU seluas 92,96 ha<br />
pada 5 Februari 2016<br />
Pemerintah Provinsi telah membebaskan<br />
lahan tanah negara seluas 92,6 Ha. Dalam<br />
rangka pembebasan lahan pemerintah<br />
Provinsi meminta dukungan kepada<br />
Kementerian Perindustrian.<br />
Kementerian Perindustrian belum<br />
mengalokasikan dana untuk pematangan<br />
lahan KEK Bitung pada TA 2016.<br />
Percepatan sertifikasi<br />
lahan<br />
2015<br />
Percepatan sertifikasi<br />
lahan 2016<br />
Pemerintah Provinsi<br />
Sulawesi Utara<br />
mengalokasikan anggaran<br />
pembebasan lahan pada<br />
APBD-P 2016.<br />
Desember<br />
2016<br />
44<br />
Sudah Terbangun Dalam Proses Pembangunan Belum Ada Kemajuan
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK BITUNG – Infrastruktur Kawasan (2)<br />
No Infrastruktur Volume<br />
Pembiayaan<br />
Jumlah<br />
(Rp)<br />
Sumber<br />
Lanjutan Tabel 4.1<br />
Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Kawasan TA 2016<br />
Kemajuan dan Isu Strategis Tindak Lanjut Target Progress<br />
4<br />
DED<br />
Pematangan<br />
Lahan Tahap<br />
1<br />
1 paket<br />
500<br />
juta<br />
APBN<br />
Kementerian Perindustrian telah<br />
mengalokasikan penyusunan DED<br />
Pematangan lahan tahap 1 KEK Bitung<br />
pada APBN Kemenperin TA 2016<br />
Pelaksanaan<br />
penyusunan DED<br />
2016<br />
5<br />
Pembebasan<br />
lahan di luar<br />
tahap 1<br />
n.a. n.a. n.a.<br />
<br />
Pemerintah Provinsi telah<br />
mengalokasikan APBD TA 2016<br />
senilai Rp 10 miliar<br />
Pelaksanaan<br />
pembebasan<br />
lahan di luar area<br />
tahap 1 didorong<br />
melalui kerjasama<br />
dengan pihak<br />
swasta<br />
n.a.<br />
6<br />
Gerbang dan<br />
Batas<br />
Kawasan<br />
n.a.<br />
1,5<br />
miliar<br />
n.a.<br />
Pemerintah Provinsi sedang<br />
mengajukan kembali pendanaan TA<br />
2016 untuk pembangunan Gerbang<br />
Kawasan kepada Kementerian<br />
Perindustrian.<br />
n.a.<br />
Desember<br />
2016<br />
Sudah Terbangun Dalam Proses Pembangunan Belum Ada Kemajuan<br />
45
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK BITUNG – Infrastruktur Kawasan (3)<br />
No Infrastruktur Volume<br />
Pembiayaan<br />
Jumlah<br />
(Rp)<br />
Sumber<br />
Lanjutan Tabel 4.1<br />
Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Kawasan TA 2016<br />
Kemajuan dan Isu Strategis Tindak Lanjut Target Progress<br />
7<br />
Kantor<br />
Administrator<br />
Pembangunan telah selesai dilakukan<br />
25 x 62 m<br />
(1.550 m2) 19 miliar APBN melalui dukungan pembiayaan dari APBN<br />
Kementerian Perindustrian pada TA 2015<br />
Serah terima aset dari<br />
Kementerian<br />
Perindustrian kepada<br />
Pemerintah Provinsi<br />
Sulawesi Utara<br />
Percepatan pengisian<br />
ruang dan bangunan<br />
serta operasionalisasi<br />
kantor Administrator<br />
2015<br />
8<br />
Jalan Kawasan<br />
dan sistem<br />
drainase I<br />
Jalan Kawasan<br />
dan sistem<br />
drainase II<br />
140 m 7 miliar APBD<br />
275 m 9 miliar APBN<br />
Pemerintah Provinsi telah melakukan<br />
pematangan lahan untuk pembangunan<br />
jalan sepanjang 464 m dan pembangunan<br />
jalan kawasan sepanjang 140 m di atas<br />
lahan yang telah dibebaskan seluas 2,8 ha<br />
Jalan poros sepanjang 275 m telah<br />
terbangun melalui dukungan pendanaan<br />
Kementerian Perindustrian<br />
n.a.<br />
Serah terima aset dari<br />
Kementerian<br />
Perindustrian kepada<br />
Pemerintah Provinsi<br />
Sulawesi Utara<br />
2015<br />
2015<br />
46<br />
Sudah Terbangun Dalam Proses Pembangunan Belum Ada Kemajuan
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK BITUNG – Infrastruktur Wilayah<br />
Jalan Tol Manado-Bitung<br />
(dalam konstruksi)<br />
Prelabuhan Bitung<br />
47
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK BITUNG – Infrastruktur Wilayah (1)<br />
Dalam rangka mendukung pengembangan KEK Bitung pemerintah akan membangun jalan tol Manado-Bitung, pengembangan<br />
Pelabuhan Bitung, Pengembangan Bandara Sam Ratulangi, penyediaan air bersih, serta penyediaan listrik. Pembangunan jalan<br />
tol Manado–Bitung saat ini telah selesai pelaksanaan tendernya untuk tahap 1. Untuk pengembangan Pelabuhan Bitung saat<br />
ini dalam proses pembangunan yang dilaksanakan oleh PT. Pelindo IV. Pengembangan Bandara Sam Ratulangi akan dilakukan<br />
perpanjangan runway. Kebutuhan air bersih akan dipenuhi dari Instalasai Pengolahan Air Bersih (IPA) Tendeki, IPA Pinokalan<br />
dan Bendungan Kuwil. Gardu Induk Tanjung Merah beroperasi pada <strong>triwulan</strong> I 2016 dan terletak di dalam lokasi KEK.<br />
Penjelasan lebih lanjut mengenai pembangunan infrastruktur wilayah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.<br />
No Infrastruktur Volume<br />
Jumlah<br />
(Rp)<br />
Pembiayaan<br />
Sumber<br />
Tabel 4.2<br />
Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Wilayah TA 2016<br />
Kemajuan dan Isu Strategis Tindak Lanjut Target Progress<br />
1<br />
Jalan Tol<br />
Manado-<br />
Bitung<br />
39 Km<br />
(tahap 1)<br />
n.a.<br />
APBN<br />
1. Pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung<br />
tahap 1 sepanjang 13,5 km telah selesai<br />
tender. Kemajuan pembebasan lahan<br />
mencapai 65%. Untuk pembangunan fisik,<br />
masih menunggu kepastian pembiayaan.<br />
Ditargetkan pembangunan fisik selesai Juni<br />
2018.<br />
2. Pembangunan tahap 2 saat ini dalam<br />
pemasukan dokumen tender investasi.<br />
Penetapan pemenang tender ditargetkan<br />
pada Mei 2016 dan penandatanganan<br />
Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)<br />
untuk total panjang jalan 39 km ditargetkan<br />
Juni 2016.<br />
1. Percepatan<br />
kepastian<br />
pembiayaan untuk<br />
pembangunan fisik<br />
tahap 1<br />
2. Percepatan<br />
penetapan<br />
pemenang tender<br />
dan<br />
penandatanganan<br />
PPJT untuk tahap 2<br />
Juni<br />
2018<br />
2<br />
Pembangunan<br />
Jaringan<br />
distribusi dari<br />
IPA Tendeki 40<br />
L/detik)<br />
6 Km n.a.<br />
PDAM<br />
Kota<br />
Bitung<br />
Dalam progres pembangunan dengan kemajuan<br />
70%<br />
Penyelesaian<br />
pembangunan jaringan<br />
2016<br />
48<br />
Sudah Terbangun Dalam Proses Pembangunan Belum Ada Kemajuan
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK BITUNG – Infrastruktur Wilayah (2)<br />
Pembiayaan<br />
Lanjutan Tabel 4.2<br />
Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Wilayah TA 2016<br />
No Infrastruktur Volume<br />
Jumlah<br />
(Rp)<br />
Sumber<br />
Kemajuan dan Isu Strategis Tindak Lanjut Target Progress<br />
3<br />
Pembangunan IPA<br />
Pinokalan<br />
70 L/detik n.a.<br />
PDAM<br />
Kota<br />
Bitung<br />
Dalam progres pembangunan<br />
Penyelesaian<br />
pembangunan IPA<br />
2016<br />
4<br />
Pembangunan<br />
jaringan distribusi<br />
dari IPA Pinokalan<br />
n.a.<br />
n.a.<br />
PDAM<br />
Kota<br />
Bitung<br />
Progres pembangunan 70%<br />
Penyelesaian<br />
pembangunan jaringan<br />
2016<br />
5<br />
Pembangunan<br />
Bendungan Kuwil<br />
13.500.000<br />
m3<br />
1,04<br />
triun<br />
APBN<br />
• Proses sertifikasi desain<br />
• Proses pembebasan lahan<br />
Percepatan penyelesaian<br />
pembebasan lahan dan<br />
pembangunan fisik<br />
2019<br />
6 Pelabuhan Bitung 1,5 juta TEUs n.a.<br />
PT. Pelindo<br />
IV, PMN<br />
Dokumen perencanaan pengembangan<br />
Pelabuhan Bitung telah selesai. Saat ini<br />
dalam tahap pengkajian alternatif<br />
pembiayaan<br />
Penyelesaian<br />
pengembangan Pelabuhan<br />
Bitung sesuai dokumen<br />
perencanaan<br />
2017<br />
Sudah Terbangun Dalam Proses Pembangunan Belum Ada Kemajuan<br />
49
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK BITUNG – Kelembagaan dan Pelimpahan Kewenangan<br />
Dewan Kawasan KEK, Sekretariat Dewan Kawasan dan Administrator telah ditetapkan pada tahun 2015. Saat ini<br />
pembentukan Badan Usaha Pengelola sedang dalam persiapan untuk penetapan BUMD Sulawesi Utara sebagai badan<br />
usaha oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.<br />
Pelimpahan Kewenangan dari BKPM, Kementerian Perdagangan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah<br />
Kota Bitung sedang dalam tahap identifikasi kebutuhan pelimpahan kewenangan.<br />
No Instansi Kemajuan dan Isu Strategis Tindak Lanjut Target Progress<br />
1 BKPM<br />
2<br />
3<br />
Kementerian<br />
Perdagangan<br />
Pemerintah Provinsi<br />
Sulawesi Utara<br />
4 Pemkot Bitung<br />
Dalam proses pelimpahan<br />
kewenangan dari Kementerian<br />
BKPM<br />
Dalam tahap identifikasi kebutuhan<br />
pelimpahan kewenangan dari<br />
Kementerian Perdagangan<br />
Dalam tahap identifikasi perizinan<br />
yang dapat dilimpahkan dari<br />
pemerintah Provinsi Sulawesi Utara<br />
Dalam tahap identifikasi perizinan<br />
yang dapat dilimpahkan dari<br />
pemerintah Kota Bitung<br />
<br />
<br />
<br />
Percepatan operasionalisasi Administrator KEK<br />
Bitung<br />
Percepatan pelimpahan kewenangan dari Provinsi<br />
dan Kota kepada Administrator KEK Bitung<br />
Penyampaian Surat rekomendasi pelimpahan<br />
Kewenangan kepada Administrator KEK Bitung<br />
yang ditujukan kepada BKPM<br />
Percepatan penyelesaian identifikasi kebutuhan<br />
pelimpahan kewenangan dari Kementerian<br />
Perdagangan oleh Administrator KEK<br />
Percepatan penyelesaian identifikasi kebutuhan<br />
pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Provinsi<br />
Sulawesi Utara oleh Administrator KEK<br />
Percepatan penyelesaian identifikasi kebutuhan<br />
pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kota Bitung<br />
oleh Administrator KEK<br />
Tabel 4.3<br />
Perkembangan Kelembagaan<br />
Februari 2016<br />
Februari 2016<br />
Desember<br />
2015<br />
Desember<br />
2015<br />
50<br />
Sudah Selesai Dalam Proses Belum Terlaksana
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK BITUNG – INVESTASI<br />
Saat ini terdapat beberapa potensial investor yang berkomitmen untuk investasi di KEK Bitung,<br />
di antaranya adalah PT. Brantwood Internasional yang akan mengembangkan industri farmasi<br />
serta China Road and Bridge Corporation (CRBC).<br />
Tabel 4.4<br />
Perkembangan Investasi<br />
No Nama Investor Sektor<br />
Rencana<br />
Nilai Investasi<br />
Realisasi<br />
Kemajuan dan Isu Strategis<br />
Dukungan yang<br />
diperlukan<br />
1<br />
PT Brantwood<br />
Internasional<br />
Industri<br />
Farmasi<br />
Rp 2 miliar<br />
(dengan<br />
investasi awal<br />
Rp 500 T)<br />
n.a.<br />
<br />
<br />
Telah ditandatangani MoU antara Direktur<br />
Utama PT. Brantwod International dengan<br />
Gubernur Sulawesi Utara pada 30 Agustus<br />
2013.<br />
PT. Brantwood international bersedia<br />
bekerjasama dengan badan usaha pengelola<br />
KEK untuk pembangunan KEK.<br />
n.a.<br />
2<br />
China Road and<br />
Bridge<br />
Corporation<br />
(CRBC)<br />
n.a. n.a. n.a.<br />
<br />
<br />
<br />
Telah ditandatangani Persetujuan Kerjasama<br />
antara Assistant Presiden China<br />
Communication Construction Company Ltd<br />
(Holding CRBC) dengan Gubernur Sulawesi<br />
Utara pada 27 Maret 2015<br />
Pernyataan minat investasi. Saat ini sedang<br />
disiapkan proposal bisnis rencana investasi<br />
kepada Gubernur Sulawesi Utara.<br />
Telah memiliki kantor perwakilan di Manado<br />
n.a.<br />
51
52
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK MOROTAI – Infrastruktur Kawasan<br />
RENCANA GUNA LAHAN<br />
D’Aloha Resort<br />
Pariwisata<br />
Industri Pengolahan Ikan<br />
Logistik<br />
Pelabuhan Perikanan<br />
53
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK MOROTAI – Infrastruktur Kawasan<br />
Perkembangan KEK Morotai masih dalam tahap pengembangan awal, yakni pembebasan lahan<br />
seluas 600 Ha oleh PT Jababeka Morotai selaku Badan Usaha Pembangunan. Untuk detail<br />
kemajuan dan isu strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini ;<br />
Tabel 5.1<br />
Perkembangan Pembangunan Kawasan TA 2016<br />
No Infrastruktur Volume<br />
1<br />
Pembebasan<br />
Lahan Tahap I<br />
600 ha<br />
Jumlah<br />
(Rp)<br />
90<br />
miliar<br />
Pembiayaan<br />
Sumber<br />
PT<br />
Jababeka<br />
Morotai<br />
Kemajuan dan Isu Strategis Tindak Lanjut Target Status<br />
• Telah dibebaskan lahan<br />
seluas 600 Ha<br />
• Saat ini masih dalam<br />
proses sertifikasi HGB di<br />
Kanwil BPN Maluku Utara<br />
untuk lahan seluas 200 ha.<br />
Terdapat beberapa<br />
dokumen yang perlu<br />
dilengkapi oleh PT<br />
Jababeka.<br />
• Menyelesaikan<br />
pembebasan<br />
lahan tahap 1<br />
• Melengkapi<br />
dokumen yang<br />
diminta Kanwil<br />
BPN (izin lokasi)<br />
yang sesuai<br />
dengan format<br />
2017<br />
54<br />
Sudah Terbangun Dalam Proses Pembangunan Belum Ada Kemajuan
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK MOROTAI – Infrastruktur Wilayah<br />
Pelabuhan Wayabula<br />
Pelabuhan Perikanan Bere-bere<br />
Pitu Morotai Airport<br />
Pelabuhan Daruba<br />
55
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK MOROTAI – Infrastruktur Wilayah<br />
Pembangunan infrastruktur wilayah meliputi selesainya pembangunan pelabuhan Daruda tahap I, yaitu<br />
penyelesaian pembangunan gudang penyimpanan, penyelesaian renovasi, lapangan peti kemas, Jetty<br />
untuk speedboat untuk wisata yang berskala kecil dan telah direnovasi kantor pengelola pelabuhan. Untuk<br />
detail kemajuan dan isu strategis dapat dilihat pada table dibawah ini.<br />
Tabel 5.2<br />
Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Wilayah TA 2016<br />
Pembiayaan<br />
No Infrastruktur Volume<br />
1<br />
Pembangunan /<br />
Perbaikan Jalan<br />
Lingkar Morotai<br />
+/-280<br />
KM<br />
Jumlah<br />
(Rp)<br />
171,16<br />
miliar<br />
Sumber<br />
APBN<br />
2015<br />
Kemajuan dan Isu Strategis Tindak Lanjut Target Status<br />
Telah terbangun ruas jalan lingkar<br />
Morotai dengan progress<br />
pembangunan sepanjang 255km.<br />
Namun masih ada yang belum<br />
terhubung (Desa Hapo ke Desa Bere)<br />
dengan panjang sekitar 15 km<br />
Pelaksanaan<br />
pembangunan jalan<br />
yang belum selesai<br />
Desember<br />
2016<br />
2<br />
Pelabuhan Daruba dan<br />
Wayabula<br />
n.a.<br />
n.a.<br />
APBN-P<br />
2015<br />
• Telah dibangun tahap 1 untuk<br />
lapangan penumpukan Petikemas,<br />
gudang penyimpangan, jetty speed<br />
boat dan renovasi kantor pengelola<br />
di Pelabuhan Daruba.<br />
• Sedang penyusunan rencana dan<br />
pengganggaran untuk revitalisasi<br />
tahap 2 yakni Pelabuhan Wayabula<br />
Penyelesaian rencana<br />
tahap 2 yaitu<br />
revitalisasi Pelabuhan<br />
Wayabula<br />
2017<br />
3 Bandara Pitu Morotai n.a. n.a. n.a.<br />
Dalam proses perpanjangan kerja<br />
sama antara TNI-AU, Kementerian<br />
Perhubungan, Pemerintah Provinsi<br />
Maluku Utara untuk pemanfaatan<br />
Pangkalan militer sebaga bandara<br />
sipil<br />
Percepatan<br />
penyelesaian<br />
kerjasama antara<br />
Kemenhub, TNI AU,<br />
dan Pemprov Maluku<br />
Utara<br />
n.a.<br />
56<br />
Sudah Terbangun Dalam Proses Pembangunan Belum Ada Kemajuan
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK MOROTAI – Kelembagaan dan Pelimpahan Kewenangan<br />
Dewan Kawasan KEK, Sekretariat Dewan Kawasan KEK, Administrator KEK, dan Badan Usaha Pembangun dan<br />
Pengelola sudah terbentuk pada 2015. Namun masih diperlukan penyelesaian perjanjian pembangunan dan<br />
pengelolaan antara Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dengan PT Jababeka Morotai. Target penyelesaian<br />
perjanjian pada Desember 2016. Sementara itu, sedang disiapkan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah<br />
Provinsi Maluku Utara, BKPM, dan Kementerian Perdagangan<br />
Tabel 5.3<br />
Perkembangan Pelimpahan Kewenangan<br />
No Instansi Kemajuan dan Isu Strategis Tindak Lanjut Target Progress<br />
1<br />
Pemerintah Kabupaten<br />
Morotai<br />
Administrator sedang menginventaris<br />
usulan perizinan yang dibutuhkan untuk<br />
dilimpahkan<br />
Rencana pengembangan KEK<br />
serta kegiatan industrinya perlu<br />
didetilkan sehingga menjadi<br />
masukan untuk usulan<br />
pelimpahan kewenangan<br />
2016<br />
2<br />
Pemerintah Provinsi Maluku<br />
Utara<br />
Administrator sedang menginventaris<br />
usulan perizinan yang dibutuhkan untuk<br />
dilimpahkan<br />
Rencana pengembangan KEK<br />
serta kegiatan industrinya perlu<br />
didetilkan sehingga menjadi<br />
masukan untuk usulan<br />
pelimpahan kewenangan<br />
2016<br />
3 BKPM<br />
Menunggu proses pembangunan kantor<br />
Administrator KEK<br />
Percepatan pembangunan<br />
kantor administrator<br />
2016<br />
4 Kementerian Perdagangan<br />
Administrator sedang menginventaris<br />
usulan perizinan yang dibutuhkan untuk<br />
dilimpahkan<br />
Rencana pengembangan KEK<br />
serta kegiatan industrinya perlu<br />
didetilkan sehingga menjadi<br />
masukan untuk usulan<br />
pelimpahan kewenangan<br />
2016<br />
Sudah Terbangun Dalam Proses Pembangunan Belum Ada Kemajuan 57
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK MOROTAI – Investasi<br />
PT Jababeka Morotai selaku Badan Usaha<br />
Pembangun dan Pengelola akan melakukan<br />
pembangunan resort di KEK. Selain itu, PT Jababeka<br />
Morotai sedang melakukan penjajakan dengan<br />
investor.<br />
Tabel 5.4<br />
Perkembangan Investasi<br />
No<br />
Nama<br />
Investor<br />
Sektor<br />
Rencana<br />
(Rp)<br />
Nilai Investasi<br />
Realisasi<br />
(Rp)<br />
Kemajuan dan Isu Strategis<br />
Dukungan yang diperlukan<br />
1<br />
PT<br />
Jababeka<br />
Morotai<br />
Pariwisata<br />
100<br />
miliar<br />
n.a<br />
Pembangunan Resort di lahan seluas<br />
5 Ha<br />
n.a.<br />
2<br />
Chingfu<br />
Taiwan<br />
Perikanan n.a n.a Dalam tahap penjajakan n.a<br />
58
59
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK MANDALIKA – Infrastruktur Kawasan<br />
Tahap 1<br />
Tahap 2<br />
Tahap 3<br />
RENCANA GUNA LAHAN<br />
Jalan Kawasan<br />
(Dalam Konstruksi)<br />
IPA dengan Teknologi<br />
Reverse Osmosis<br />
Pullman Hotel<br />
(Dalam Konstruksi)<br />
Clubmed Hotel<br />
(Dalam Konstruksi)<br />
60
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK MANDALIKA – Infrastruktur Kawasan (1)<br />
Saat ini KEK Mandalika dalam tahap pembangunan dan telah selesai membebaskan lahan seluas 1.035,67 ha.<br />
Pembangunan fisik yang sudah dilakukan adalah jalan dalam kawasan sepanjang 4 km pada 2015. Tahun ini,<br />
infrastruktur kawasan yang dibangun oleh PT ITDC adalah ruas jalan menuju dua hotel yang sedang dalam<br />
konstruksi yakni Hotel Pullman dan Club Med. Selain itu, saat ini dalam proses persiapan konstruksi gedung<br />
administrator dan pengelola KEK. Instalasi teknologi reverse osmosis untuk penyediaan air bersih sedang dilakukan<br />
dan akan selesai pada tahun ini. Untuk detail kemajuan dan isu strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini ;<br />
Tabel 6.1<br />
Perkembangan Pembangunan Kawasan TA 2016<br />
No Infrastruktur Volume<br />
Jumlah<br />
(Rp)<br />
Pembiayaan<br />
Sumber<br />
Kemajuan dan Isu Strategis Tindak Lanjut Target Status<br />
1<br />
Kantor<br />
Administrator<br />
n.a.<br />
ITDC<br />
Dalam tahap pematangan lahan untuk<br />
konstruksi. Pelaksanaan konstruksi akan<br />
dimulai April 2016.<br />
Akhir<br />
2016<br />
2<br />
Instalasi<br />
Pengolahan Air<br />
(IPA/WTP)<br />
750<br />
m3/hari<br />
n.a.<br />
PT Bauer<br />
Saat ini dalam proses instalasi peralatan<br />
dengan teknologi reverse osmosis.<br />
Menyelesaikan<br />
instalasi reverse<br />
osmosis<br />
Mei<br />
2016<br />
3<br />
Jalan Kawasan I<br />
Menuju Hotel<br />
Pullman<br />
1,6 km n.a. ITDC<br />
Dalam tahap pematangan lahan untuk<br />
konstruksi. Pelaksanaan konstruksi dimulai<br />
April 2016.<br />
Akhir<br />
2016<br />
Jalan Kawasan<br />
II<br />
Menuju Hotel<br />
Club Med<br />
1.3 km n.a. ITDC<br />
Proses persiapan konstruksi. Pelaksanaan<br />
konstruksi fisik dimulai April 2016<br />
Akhir<br />
2016<br />
Sudah Terbangun Dalam Proses Pembangunan Belum Ada Kemajuan<br />
61
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK MANDALIKA – Infrastruktur Kawasan (2)<br />
No Infrastruktur Volume<br />
Pembiayaan<br />
Jumlah<br />
(Rp)<br />
Sumber<br />
Lanjutan Tabel 6.1<br />
Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Kawasan TA 2016<br />
Kemajuan dan Isu Strategis Tindak Lanjut Target Status<br />
6<br />
Sistem Drainase<br />
(menuju Hotel<br />
Pullman dan Club<br />
Med)<br />
2,7 km n.a.<br />
ITDC<br />
Dalam proses review DED. Pembangunan<br />
dimulai pada April 2016<br />
Akhir<br />
2016<br />
7<br />
Sistem<br />
Persampahan<br />
n.a. ITDC Dalam proses penyusunan DED.<br />
8 Jaringan Listrik 30 Mva n.a. PLN<br />
• Tersedia Gardu Induk PLN kapasitas 30<br />
Mva dengan tingkat kehandalan 60%.<br />
• JV PT ITDC, Akuo Energy dan Pertamina<br />
akan membangun Pembangkit Listrik<br />
Tenaga Surya (PLTS)<br />
Fasilitasi komitmen<br />
penyediaan listrik<br />
PLN di KEK.<br />
9<br />
Jaringan<br />
Telekomunikasi<br />
n.a.<br />
ITDC dan<br />
Telkom<br />
Sudah ada Mou antara ITDC dan PT Telkom<br />
terkait penyediaan Sarana dan prasarana<br />
telekomunikasi<br />
Persiapan tempat<br />
dan perencanaan<br />
jaringan<br />
10<br />
Penataan Pantai<br />
Kuta dan Desain<br />
Lagun<br />
5 Ha n.a<br />
ITDC<br />
Saat ini penyiapan rencana untuk akselerasi<br />
penataan pantai kuta akan dan percepatan<br />
penyusunan desain lagun<br />
Akhir<br />
2016<br />
Pada 2016 ITDC juga melaksanakan pemilihan konsultan untuk prinsip desain infrastruktur. Pemilihan konsultan<br />
tersebut bertujuan untuk membuat basic design dan DED dari Masterplan KEK Mandalika untuk percepatan<br />
pembangunan.<br />
62 Sudah Terbangun Dalam Proses Pembangunan Belum Ada Kemajuan
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK MANDALIKA – Infrastruktur Wilayah<br />
Jaringan Listrik Kuta<br />
Jalan Nasional Bandara -<br />
Mandalika<br />
Lombok International<br />
Airport<br />
IPA Batujai<br />
63
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK MANDALIKA – Infrastruktur Wilayah (1)<br />
Pada tahun 2015 lalu, telah dilakukan perbaikan ruas jalan nasional Penunjak – Kuta. Pada<br />
2016 direncanakan perbaikan ruas jalan Kuta – Keruak. Selain itu, terdapat rencana<br />
pengembangan Pelabuhan Lembar dan Bandara Internasional Lombok (BIL). Penyelesaian<br />
pembangunan infrastruktur wilayah secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.<br />
Tabel 6.2<br />
Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Wilayah TA 2016<br />
N<br />
o<br />
Infrastruktur<br />
Volume<br />
Jumlah<br />
(Rp)<br />
Pembiayaan<br />
Sumber<br />
Kemajuan dan Isu Strategis Tindak Lanjut Target Status<br />
1<br />
Perbaikan Jalan<br />
Kuta – Keruak<br />
3,4 km<br />
n.a.<br />
APBD<br />
Provinsi<br />
NTB<br />
2016<br />
Sedang dilakukan perbaikan jalan<br />
dengan kemajuan 60%.<br />
Menyelesaikan<br />
perbaikan jalan.<br />
Juni<br />
2016<br />
4 Jaringan Listrik 150 kv n.a. PLN<br />
Telah tersedia Gardu Induk Kuta<br />
tegangan 150 Kv, dan disalurkan ke KEK<br />
Mandalika dengan kapasitas 30 Mva dan<br />
telah dimanfaatkan KEK Mandalika 2 Mva<br />
n.a.<br />
n.a.<br />
5 Jaringan Air Bersih n.a. 500 juta<br />
APBD NTB<br />
2016<br />
• Saat ini dilakukan persiapan lelang<br />
untuk kegiatan review masterplan<br />
penanganan air bersih di kawasan<br />
Kuta dan sekitarnya, yang ditargetkan<br />
selesai akhir tahun 2016<br />
• Pembangunan fisik instalasi<br />
penanganan air bersih di Kuta<br />
diakomodir oleh APBN 2017 melalui<br />
Satker Air Bersih Kementerian PUPR<br />
Percepatan<br />
persiapan lelang<br />
Desemb<br />
er 2016<br />
6 Telekomunikasi n.a. n.a. PT TELKOM<br />
PT Telkom dan provider sedang<br />
melakukan perencanaan terkait jaringan<br />
telekomunikasi<br />
Koordinasi lanjutan<br />
dengan PT Telkom<br />
dan provider lain.<br />
Akhir<br />
2016<br />
64 Sudah Terbangun Dalam Proses Pembangunan Belum Ada Kemajuan
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK MANDALIKA – Kelembagaan dan Pelimpahan Kewenangan<br />
Kelembagaan KEK Mandalika meliputi Dewan Kawasan KEK, Sekretariat Dewan Kawasan KEK, Administrator KEK, dan<br />
Badan Usaha Pembangun dan Pengelola sudah ditetapkan pada tahun 2015. Namun, belum diselesaikan perjanjian<br />
pembangunan dan pengelolaan KEK antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan PT ITDC. Pelimpahan<br />
kewenangan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, BKPM, dan Kementerian Perdagangan hingga saat ini<br />
belum ditetapkan.<br />
Tabel 7.3<br />
Perkembangan Pelimpahan Kewenangan<br />
No Instansi Kemajuan dan Isu Strategis Tindak Lanjut Target Status<br />
1<br />
Pemerintah<br />
Kabupaten Lombok<br />
Tengah<br />
Bupati Lombok Tengah telah menetapkan<br />
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan<br />
Perizinan Terpadu Lombok Tengah<br />
sebagai Administrator KEK Mandalika<br />
Inventarisasi kebutuhan perizinan 2016<br />
2<br />
Pemerintah Provinsi<br />
NTB<br />
Administrator sedang menginventaris<br />
perizinan yang perlu dilimpahkan<br />
Percepatan identifikasi jenis perizinan<br />
yang diperlukan di Administrator<br />
2016<br />
3 BKPM<br />
Pelimpahan Kewenangan menunggu<br />
proses pembangunan kantor<br />
Administrator KEK selesai<br />
Percepatan pembangunan kantor<br />
Administrator<br />
2016<br />
4<br />
Kementerian<br />
Perdagangan<br />
Administrator sedang menginventaris<br />
usulan perizinan yang dibutuhkan untuk<br />
dilimpahkan<br />
Percepatan identifikasi jenis perizinan<br />
yang diperlukan di Administrator<br />
2016<br />
Sudah Selesai Dalam Proses Belum Terlaksana<br />
65
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK MANDALIKA– Investasi<br />
Sampai saat ini terdapat dua investor hotel yang sudah mulai konstruksi yakni Hotel Pullman dan<br />
Hotel Club Med. Selain itu, PT Bauer sudah mulai menginstal peralatan untuk reverse osmosis<br />
dalam penyediaan air bersih. Ada pula beberapa investor yang sedang dalam perencanaan dan<br />
penjajakan. Rincian investor potensial di KEK Mandalika dapat dilihat pada tabel di bawah ini :<br />
No Nama Investor Sektor<br />
1 ITDC<br />
Pullman Hotel<br />
2 ITDC<br />
Club Med Hotel<br />
3 PT Bauer<br />
4<br />
5<br />
Mandiri Maju<br />
Bersama<br />
PT Less<br />
International<br />
Development<br />
6 PT JSB<br />
7 PT AKUO Energy<br />
8 PT<br />
Telekomunikasi<br />
66<br />
Hotel Bintang 5<br />
Nilai Investasi<br />
Rencana<br />
(Rp)<br />
611<br />
miliar<br />
Realisasi<br />
(Rp)<br />
n.a.<br />
Hotel Bintang 5 1 triliun n.a.<br />
Water<br />
Treatment<br />
Plant<br />
n.a.<br />
n.a.<br />
Kemajuan dan Isu Strategis<br />
Pembangunan pagar proyek dan kantor proyek sudah selesai. Saat<br />
ini sedang dalam tahap pemilihan konsultan dan surveyor<br />
ditargetkan akhir 2016 sudah mulai pembangunan.<br />
Saat ini sedang dalam tahap pemilihan konsultan dan surveyor<br />
ditargetkan pertengahan 2017 sudah mulai pembangunan.<br />
Investor sudah melakukan pemasangan perlatan. Ditargetkan<br />
dapat beroperasi Mei 2016.<br />
Dukungan yang<br />
Diperlukan<br />
Hotel n.a. n.a. Proses penyusunan DED n.a<br />
Hotel Bintang 5 n.a. n.a. Proses penyusunan DED n.a<br />
Resident I, II,<br />
Hotel dan Load<br />
Hotel Lagun<br />
Pembangkit<br />
Listrik Tenaga<br />
Surya<br />
n.a. n.a. PT ITDC dengan PT JSB Telah melakukan perjanjian kerjasama n.a<br />
178<br />
miliar<br />
n.a.<br />
Komunikasi n.a. n.a.<br />
PT ITDC bersama Akuo Energy berencana akan membangun PLTS<br />
5 MW. Namun terkendala oleh mekanisme penetapan<br />
pembangun PLTS (apakah melalui penunjukan langsung atau<br />
tender).<br />
Telah melakukan perjanjian kerjasama. PT. ITDC menyiapkan<br />
tempat dan jaringannya, sedangkan PT. Telkom menyiapkan<br />
teknologi dan sistemnya<br />
Tabel 7.4<br />
Perkembangan Investasi<br />
n.a<br />
n.a<br />
n.a<br />
Penjelasan mekanisme<br />
pembangunan PLTS<br />
n.a
67
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK TANJUNG API API – Infrastruktur Kawasan<br />
RENCANA GUNA LAHAN<br />
• Jalan, Drainase, dan perlimbahan<br />
dan fasilitas lainnya masih<br />
menunggu pembebasan lahan<br />
• Telah tersedia gardu induk 150 kV<br />
untuk supplai listrik<br />
Industri Petrokimia<br />
Industri Pengolahan Kelapa Sawit<br />
Industri Pengolahan Karet<br />
68
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK TANJUNG API API – Infrastruktur Kawasan (1)<br />
Pada tahun 2015 telah diselesaikan proses penyusunan DED, AMDAL dan FS untuk beberapa infrastruktur seperti air<br />
bersih, jalan poros dan lingkungan, gedung pengelola, persampahan dan pengolahan limbah. Pada <strong>triwulan</strong> I 2016,<br />
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sedang melakukan persiapan pembebasan lahan seluas + 100 ha menggunakan<br />
dana APBD 2016, serta pembangunan jalan dan Instalasi Pengolahan Air (IPA). Selain itu, kajian mengenai kebutuhan listrik<br />
KEK Tanjung Api – Api akan dilakukan pada tahun 2016 dengan dukungan dari Kementerian Perindustrian.<br />
Tabel 7.1<br />
Perkembangan Pembangunan Kawasan TA 2016<br />
No Infrastruktur Volume<br />
Pembiayaan<br />
Jumlah<br />
(Rp)<br />
Sumber<br />
Kemajuan dan Isu Strategis Tindak Lanjut Target Status<br />
1<br />
Pembebasan<br />
Lahan Tahap I<br />
= 217 ha<br />
100-<br />
150 ha<br />
43<br />
miliar<br />
APBD<br />
Provinsi<br />
Sumsel<br />
Saat ini dalam proses pengajuan tender<br />
dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ke<br />
BPN serta inventarisasi selama 30 hari<br />
yang dimulai 1 April 2016<br />
Pengusulan kekurangan<br />
biaya pembebasan<br />
lahan tahap I seluas<br />
117 ha pada APBD-P<br />
Provinsi Sumsel 2016<br />
Juli<br />
2016<br />
2<br />
Jalan<br />
Kawasan I<br />
(spesifik :<br />
Jalan akses<br />
kawasan)<br />
2 km<br />
7,5<br />
miliar<br />
APBD<br />
Provinsi<br />
Sumsel<br />
2016<br />
Sedang dilakukan proses persiapan<br />
lelang untuk pembangunan jalan.<br />
Namun masih menunggu kepastian<br />
pembebasan lahan<br />
Percepatan<br />
pembebasan lahan<br />
n.a.<br />
3 Jaringan Listrik 2x30 MW n.a n.a<br />
• Tersedia Gardu Induk eksisting di KEK<br />
kapasitas 2x30 MW.<br />
n.a<br />
n.a<br />
4 Jaringan Gas n.a n.a n.a<br />
Sudah dilakukan koordinasi antara<br />
Pemprov Sumsel dengan PT. PGN.<br />
Namun masih menunggu kepastian<br />
permintaan gas.<br />
Koordinasi lebih lanjut<br />
dengan PT PGN.<br />
n.a<br />
Sudah Terbangun Dalam Proses Pembangunan Belum Ada Kemajuan<br />
69
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK TANJUNG API API – Infrastruktur Wilayah<br />
70<br />
• Akses menuju Bandara<br />
International 70 km<br />
• Terkoneksi Jalan<br />
Nasional Palembang –<br />
Tanjung Api-Api (62,8km)<br />
• Pelabuhan Tanjung Api-<br />
Api kapasitas 5000 DWT<br />
(2,5 Km), dan Pel.<br />
Tanjung-Carat kapasitas<br />
77000 DWT (10 KM)<br />
• Tanjung Api-Api –<br />
Palembang Toll Road<br />
(80km)<br />
• Rencana Kereta Api<br />
Tanjung Enim – Tanjung<br />
Api-Api (375km)<br />
• Tersedia gardu induk<br />
2x30 MW di kawasan
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK TANJUNG API API – Infrastruktur Wilayah (1)<br />
Proses pembangunan sampai akhir tahun 2015, infarstruktur wilayah disusun dokumen perencanaannya oleh<br />
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, seperti Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Api – Api, yang meliputi AMDAL,<br />
dan DED Dermaga. Untuk penyediaan listrik, telah tersedia jaringan listrik interkoneksi transmisi wilayah S2JB<br />
Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu (S2JB) sebesar 150 Kv. Pada tahun 2016, akan diselesaikan FS jalan Tol<br />
Palembang – Tanjung Api-Api, FS Pelabuhan Tanjung Carat, dan Pengesahan Rancangan Peraturan Menteri<br />
Perhubungan tentang RIP Tanjung Api –Api. Kemajuan pada Triwulan I 2016 ini dapat dilihat lebih detail pada tabel<br />
berikut;<br />
No Infrastruktur Volume<br />
1<br />
2<br />
Pembiayaan<br />
Jumlah<br />
Sumber<br />
(Rp)<br />
Jalan Tol<br />
Palembang -<br />
Tanjung Api-Api<br />
80 km n.a APBN<br />
(Jalan Tol Nasional)<br />
Peningkatan Status<br />
Jalan Tanjung Api<br />
Api – Palembang<br />
dan Perbaikan<br />
Jalan Multiyears<br />
62,8 km 300 miliar<br />
APBN<br />
2016-2018<br />
Tabel 7.2<br />
Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Wilayah TA 2016<br />
Kemajuan dan Isu Strategis Tindak Lanjut Target Status<br />
• Sedang dalam penyusunan survei DED.<br />
• Telah ditunjuk BUMN PT Hutama Karya dalam<br />
pembangunan Jalan Tol Nasional. (Pepres No.<br />
117 Tahun 2015 pasal 2).<br />
• Surat Gubernur untuk izin pakai kawasan hutan<br />
telah siap disampaikan ke Kementerian<br />
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun DED<br />
belum selesai sehingga trase jalan belum<br />
ditetapkan.<br />
• Ruas Jalan TAA - Palembang telah ditingkatkan<br />
statusnya menjadi Jalan Nasional (Kepmen PUPR<br />
No. 248/KPTS/M/2015).<br />
• Pada 2015, perbaikan sepanjang 13 km telah<br />
dilakukan melalui APBD. Perbaikan jalan<br />
dilanjutkan melalui APBN pada tahun 2016 –<br />
2018 (multiyears).<br />
Percepatan<br />
penyelesaian<br />
DED dan FS<br />
2016<br />
Implementasi<br />
perbaikan jalan 2018<br />
TAA – Palembang<br />
3<br />
Jalur Kereta Api<br />
Ruas Stasiun<br />
Simpang – Api<br />
90 km n.a. APBN Telah dimasukkan dalam Proyek Strategis Nasional n.a n.a.<br />
Sudah Terbangun Dalam Proses Pembangunan Belum Ada Kemajuan<br />
71
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK TANJUNG API API – Infrastruktur Wilayah (1)<br />
No Infrastruktur Volume<br />
4<br />
Instalasi<br />
Pengolahan Air<br />
Bersih (sumber<br />
Gasing)<br />
40 l/dtk 1 miliar<br />
Pembiayaan<br />
Jumlah<br />
Sumber<br />
(Rp)<br />
APBN<br />
Kementerian<br />
PUPR<br />
Lanjutan Tabel 7.2<br />
Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Wilayah TA 2016<br />
Kemajuan dan Isu Strategis Tindak Lanjut Target Status<br />
• Telah dilakukan koordinasi dengan Balai<br />
Wilayah Sungai (BWS) Sumatera 8 terkait<br />
kelayakan sumber air bersih dan alternatif<br />
pengembangan sumber air bersih di daerah<br />
Gasing dengan panjang pipa 40 km.<br />
• Intake water akan dibangun oleh Ditjen SDA,<br />
sedangkan jaringan pipa akan dibangun oleh<br />
Ditjen Cipta Karya pada TA 2017.<br />
Percepatan<br />
pembanguna<br />
n intake<br />
water dan<br />
jaringan pipa<br />
2017<br />
5<br />
Jalur Kereta Api<br />
Ruas Muara Enim -<br />
TAA<br />
375 km n.a. n.a.<br />
• Dalam proses review desain oleh PT Mega Guna<br />
Ganda Semesta (MGGS) dan perizinan trase<br />
oleh Kementerian Perhubungan.<br />
• Rel kereta api melewati kawasan hutan, dan<br />
permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan<br />
sudah siap disampaikan.<br />
n.a<br />
n.a.<br />
6<br />
7<br />
Pelabuhan<br />
Tanjung Api –Api<br />
Pelabuhan<br />
Tanjung Carat<br />
5.000 DWT 20 miliar<br />
77.000<br />
DWT<br />
n.a.<br />
APBN<br />
Kementerian<br />
Perhubungan<br />
Pelindo I<br />
• Saat ini proses lelang konstruksi fasilitas darat<br />
dan air seperti pelabuhan, jalan lingkungan dan<br />
penambahan panjang dermaga oleh KSOP<br />
Kementerian Perhubungan.<br />
• Rancangan Menteri Perhubungan tentang RIP<br />
Pelabuhan Tanjung Api-Api telah diajukan ke<br />
Menteri Perhubungan, tetapi belum disahkan.<br />
• Saat ini sedang dalam penyusunan FS dan<br />
AMDAL.<br />
• Terdapat investor yang berminat untuk<br />
kerjasama pengembangan dan pengelolaan<br />
Pelabuhan Tanjung Carat dengan Pelindo I. Saat<br />
ini investor sedang melakukan kajian.<br />
Percepatan<br />
pengesahan<br />
RIP<br />
Pelabuhan<br />
Tanjung Api-<br />
Api.<br />
Percepatan<br />
penyelesaian<br />
FS dan<br />
AMDAL.<br />
2017<br />
Akhir<br />
2016<br />
72 Sudah Terbangun Dalam Proses Pembangunan Belum Ada Kemajuan
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK TANJUNG API API – Kelembagaan dan Pelimpahan Kewenangan<br />
Dewan Kawasan KEK dan Sekretariat Dewan Kawasan KEK telah ditetapkan pada 2015. Namun, pada 17 Maret 2016,<br />
terdapat perubahan pembentukan sekretariat dewan kawasan yang disahkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera<br />
Selatan Nomor 199/KPTS/BP3MD/2016 tentang perubahan kedua atas keputusan Gubernur Sumatera Selatan<br />
Nomor 790/KPTS/BP3MD/2016 tentang Sekretariat Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sumatera<br />
Selatan. Administrator telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 200/KPTS/ BP3MD/<br />
2016 tentang Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api – Api Sumatera Selatan pada 17 Maret 2016.<br />
Kepala Badan Promosi, Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan selaku<br />
administrator KEK Tanjung Api Api Sumatera Selatan. Disamping itu BUMD PT Sriwijaya Mandiri telah ditetapkan<br />
sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Tanjung Api-Api pada Desember 2015.<br />
Saat ini dalam proses penyiapan pelimpahan kewenangan dari BKPM dan Kementerian Perdagangan ke<br />
Administrator KEK. Pelimpahan Kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Pemerintah Provinsi<br />
Sumatera Selatan masih menunggu inventarisasi kebutuhan perizinan yang dilimpahkan.<br />
Tabel 7.3<br />
Pelimpahan Kewenangan<br />
No Instansi Kemajuan dan Isu Strategis Tindak Lanjut Target Progress<br />
1<br />
Pelimpahan<br />
Kewenangan dari BKPM<br />
• Menunggu proses pembangunan kantor<br />
Administrator KEK<br />
• BKPM akan menghibahkan PPC seperangkat alat<br />
administrator PTSP, sudah ada surat dari BKPM<br />
untuk penyerahan PPC oleh BP3MD.<br />
• Percepatan pembangunan kantor<br />
Administrator<br />
• BP3MD sedang mengirimkan surat<br />
mengenai pernyataan akan<br />
menerima PPC.<br />
n.a<br />
2<br />
Pelimpahan<br />
Kewenangan dari<br />
Kementerian<br />
Perdagangan<br />
Administrator sedang menginventaris usulan<br />
perizinan yang dibutuhkan untuk dilimpahkan<br />
Percepatan identifikasi jenis perizinan<br />
yang diperlukan di Administrator<br />
n.a<br />
Sudah Selesai<br />
Dalam Proses<br />
Belum Terlaksana 73
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK TANJUNG API API – Investasi<br />
Hingga saat ini terdapat 3 investor yang berkomitmen untuk berinvestasi,<br />
khususnya aneka industri, pembangunan pelabuhan dan pembangkit<br />
listrik. Penjelasan investor potensial di KEK Tanjung Api-Api dapat dilihat<br />
pada tabel di bawah ini :<br />
Tabel 7.4<br />
Perkembangan Investasi<br />
Nilai Investasi<br />
No Nama Investor Sektor<br />
Rencana<br />
(Rp)<br />
Realisasi<br />
(Rp)<br />
Kemajuan dan Isu Strategis<br />
Dukungan yang dibutuhkan<br />
1 PT DEX Oil Refinery n.a. n.a.<br />
2 PT Indorama Petrokimia 12 triliun n.a.<br />
PT DEX telah membebaskan lahan<br />
70 ha. DED dan FS telah selesai,<br />
serta telah memiliki izin prinsip.<br />
Namun masih terkendala oleh<br />
AMDAL yang belum sesuai<br />
dengan rencana bisnisnya, yakni<br />
oil refinery.<br />
• Studi kelayakan termasuk<br />
studi transportasi batubara<br />
untuk bahan baku produk<br />
Amoniak telah selesai.<br />
• Saat ini dilakukan head of<br />
agreement dan pembahasan<br />
teknis untuk kebutuhan listrik,<br />
batubara, dan air.<br />
Diperlukan revisi AMDAL kawasan<br />
PT Indorama mengajukan<br />
permohonan fasilitas pengurangan<br />
Pajak Penghasilan Badan sebesar<br />
100% selama 25 tahun. Fasilitas ini<br />
akan memacu dan memberikan<br />
kelayakan proyek secara produksi<br />
dan keekonomian.<br />
3 PT Indocoal Listrik<br />
n.a.<br />
n.a.<br />
Dalam proses koordinasi dengan<br />
PLN<br />
74
75
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK MBTK – Infrastruktur Kawasan<br />
RENCANA GUNA LAHAN<br />
Jalan Kawasan<br />
Fasilitas Pendukung<br />
Solar Cell<br />
Telekomunikasi<br />
Industri Pengolahan Kelapa Sawit<br />
Industri Pengolahan Kayu<br />
76
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK MBTK – Infrastruktur Kawasan (1)<br />
Pembangunan infrastruktur kawasan yang telah dilaksanakan meliputi: (1). Pembebasan lahan<br />
seluas 557,34 ha; (2). Jalan rigid beton 3,3 km; (3) Sarana perkantoran; (4). Menara<br />
telekomunikasi. Administrasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) ke BPN yang seluruh kelengkapan<br />
dokumennya akan disampaikan kepada BPN paling lambat April 2016. Pada tahun 2016,<br />
pembangunan infrastruktur yang akan dibangun melilputi jalan kawasan, sistem penyediaan air<br />
minum, guest house, pintu gerbang, sumur dalam, serta pelabuhan sisi darat.<br />
No Infrastruktur Volume<br />
Jumlah<br />
(Rp)<br />
Pembiayaan<br />
Sumber<br />
Tabel 8.1<br />
Perkembangan Pembangunan Kawasan TA 2016<br />
Kemajuan dan Isu Strategis Tindak Lanjut Target Status<br />
1<br />
Sertifikasi<br />
Lahan<br />
518,34<br />
ha<br />
n.a.<br />
APBD<br />
Pemkab<br />
Kaltim<br />
<br />
<br />
Permohonan sertifikat HPL<br />
telah disampaikan ke BPN<br />
pada Juli 2015, lalu<br />
dikembalikan oleh BPN pada<br />
Agustus 2015 karena perlu<br />
dilengkapi dokumen di<br />
antaranya bukti perolehan<br />
hak tanah.<br />
Dokumen persyaratan HPL<br />
masih dilengkapi yang<br />
ditargetkan selesai April 2016<br />
Percepatan<br />
penyampaian<br />
kelengkapan<br />
persyaratan<br />
dokumen HPL<br />
Desember<br />
2016<br />
2<br />
Sistem<br />
Penyediaan<br />
Air Minum<br />
200 l/d 185 miliar<br />
APBD<br />
Pemprov<br />
Kaltim<br />
Pada TA 2016 telah dianggarkan<br />
Rp 45 miliar yang saat ini<br />
persiapan tender<br />
Percepatan tender<br />
Desember<br />
2017<br />
3<br />
Pelabuhan<br />
Sisi Darat<br />
(causeway)<br />
700 m 10,6 miliar<br />
APBD<br />
Pemprov<br />
Kaltim<br />
Persiapan tender peningkatan<br />
struktur causeway (jalan lintasan)<br />
menuju Pelabuhan<br />
Percepatan tender<br />
Desember<br />
2017<br />
Sudah Terbangun Dalam Proses Pembangunan Belum Ada Kemajuan<br />
77
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK MBTK – Infrastruktur Kawasan (2)<br />
No Infrastruktur Volume<br />
Jumlah<br />
(Rp)<br />
Pembiayaan<br />
Sumber<br />
Lanjutan Tabel 8.1<br />
Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Kawasan TA 2016<br />
Kemajuan dan Isu Strategis Tindak Lanjut Target Status<br />
4 Sumur Dalam<br />
1 unit (5-10<br />
l/d)<br />
3,8 miliar<br />
5 Guest House 1 unit 0,3 miliar<br />
6 Pintu Gerbang 1 unit 3,2 miliar<br />
7 Tangki Timbun<br />
19 unit @<br />
3.000 ton<br />
149 miliar<br />
8 Listrik 2 × 10 MW 362 miliar<br />
APBD<br />
Pemprov<br />
Kaltim<br />
APBD<br />
Pemprov<br />
Kaltim<br />
APBD<br />
Pemprov<br />
Kaltim<br />
APBN<br />
Diusulkan ke<br />
Kemenperin<br />
TA 2017<br />
APBD<br />
Diusulkan ke<br />
Pemprov<br />
Kaltim<br />
TA 2017<br />
Persiapan tender<br />
Percepatan tender<br />
Desember<br />
2016<br />
Persiapan tender Percepatan tender Desember<br />
2016<br />
Persiapan tender Percepatan tender Desember<br />
2016<br />
Akan diusulkan menggunakan<br />
APBN Kementerian<br />
Perindustrian TA 2017.<br />
Namun belum dialokasikan<br />
anggaran pada TA 2017<br />
karena tidak masuk dalam<br />
prioritas.<br />
BUMD Kelistrikan Kaltim akan<br />
menyampaikan permohonan<br />
wilayah usaha ke Kementerian<br />
ESDM. Namun telah ada<br />
perusahaan lain yang memiliki<br />
wilayah usaha di Maloy, yaitu<br />
PT Bakrie Power.<br />
Pengalokasian anggaran<br />
pada TA 2017<br />
Percepatan penyelesaian<br />
kepemilikan wilayah<br />
usaha kelistrikan di<br />
Maloy<br />
Desember<br />
2017<br />
Desember<br />
2017<br />
78 Sudah Terbangun Dalam Proses Pembangunan Belum Ada Kemajuan
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK MBTK – Infrastruktur Wilayah<br />
Sangatta Airport<br />
Jalan Nasional<br />
Terminal Curah Maloy<br />
79
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK MBTK – Infrastruktur Wilayah (1)<br />
Dalam rangka mendukung pengembangan KEK MBTK, diperlukan infrastuktur konektivitas yang<br />
memadai, meliputi pembangunan Pelabuhan Curah Cair Maloy, pembangunan jalan baru dari<br />
jalan nasional eksisting ke KEK MBTK, penanganan jalan nasional eksisting akses Sangatta –<br />
Maloy, dan pembangunan jaringan transmisi air baku.<br />
Tabel 8.2<br />
Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Wilayah TA 2016<br />
No Infrastruktur Volume<br />
1<br />
2<br />
Pelabuhan<br />
Curah Cair<br />
Jalan Akses dari<br />
Jalan Eksisting<br />
ke ke KEK<br />
70.000<br />
DWT<br />
17,5 km (2<br />
jalur)<br />
Pembiayaan<br />
Jumlah<br />
Sumber<br />
(Rp)<br />
n.a<br />
n.a<br />
APBN<br />
Kementerian<br />
Perhubungan<br />
APBN<br />
Kementerian<br />
PUPR<br />
Kemajuan dan Isu Strategis Tindak Lanjut Target Status<br />
Sampai 2015 telah dibangun tiang<br />
pancang dan trestle 400 m<br />
Diusulkan anggaran penuntasan<br />
pembangunan di APBN-P 2016<br />
sebesar 80 miliar<br />
<br />
<br />
Dari 35 km (2 × 17,5 km = 35 km)<br />
telah dibangun sepanjang 29,2<br />
km. Sisanya sepanjang 5,8 km<br />
dituntaskan hingga 2017<br />
Pada TA 2016, dialokasikan<br />
anggaran Rp. 43 miliar untuk<br />
target 3 km, sedangkan sisanya<br />
2,8 km diusulkan pada APBN 2017.<br />
Pengalokasian<br />
anggaran<br />
pembangunan pada<br />
APBN-P 2016<br />
Kementerian<br />
Perhubungan<br />
Percepatan konstruksi<br />
jalan sepanjang 2,8<br />
km.<br />
Desember<br />
2017<br />
Desember<br />
2016<br />
3<br />
Jalan Akses dari<br />
Simpang Perdau<br />
– Maloy<br />
83,17 km<br />
39,5<br />
miliar<br />
APBN<br />
Kementerian<br />
PUPR<br />
Pada tahun 2016, Kementerian PUPR<br />
melakukan penanganan jalan nasional<br />
Percepatan<br />
ruas Simpang Perdau – Muara<br />
penanganan jalan<br />
Lembak – Sangkulirang – Pelabuhan<br />
Maloy<br />
Desember<br />
2016<br />
4<br />
Jaringan<br />
Transmisi Air<br />
24,2 km<br />
156,38<br />
miliar<br />
APBD<br />
Pemprov Kaltim<br />
Sampai 2015 telah dibangun pipa<br />
sepanjang 2 km. Sisanya diselesaikan<br />
secara bertahap sampai 2018.<br />
Percepatan konstruksi<br />
pipa air<br />
Desember<br />
2017<br />
80 Sudah Terbangun Dalam Proses Pembangunan Belum Ada Kemajuan
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK MBTK – Kelembagaan dan Pelimpahan Kewenangan<br />
Kelembagaan KEK MBTK, meliputi Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan, Administrator, Badan Usaha<br />
Pembangun dan Pengelola telah dibentuk. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan PT Maloy Batuta Trans<br />
Kalimantan sedang menyusun perjanjian pembangunan dan pengelolaan KEK yang selesai pada Juni 2016.<br />
Pelimpahan kewenangan dari BKPM, Kementerian Perdagangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sedang<br />
dalam proses penyiapan draft peraturan mengenai pelimpahan kewenangan ke Administrator KEK.<br />
Tabel 8.3<br />
Perkembangan Pelimpahan Kewenangan<br />
No Instansi Kemajuan dan Isu Strategis Target Status<br />
1 BKPM<br />
Dalam proses penyusunan draft Peraturan Kepala BKPM tentang<br />
Pelimpahan Kewenangan Izin Prinsip dan Izin Usaha ke Administrator.<br />
Namun sampai pelimpahan masih menunggu berkantornya Administrator<br />
di KEK<br />
November 2015<br />
2 i Kementerian Perdagangan<br />
Dalam proses identifikasi jenis perizinan bidang perdagangan yang perlu<br />
dilimpahkan ke Administrator KEK<br />
November 2015<br />
3<br />
Pemerintah Provinsi<br />
Kalimantan Timur<br />
Dalam proses identifikasi jenis perizinan yang perlu dilimpahkan ke<br />
Administrator KEK<br />
Mei 2015<br />
Sudah Selesai Dalam Proses Belum Terlaksana<br />
81
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK MBTK – Investasi<br />
Hingga saat ini perkembangan investasi di KEK MBTK masih dalam tahap penjajakan.<br />
Beberapa calon investor potensial, yaitu PT Swakarsa Sinar Sentosa, PT Astra Agro<br />
Lestari, PT Rea Kaltim, PT Wilmar Group, dan PT Bakrie Power. Kendala yang dihadapi<br />
dalam pemasaran kawasan adalah belum jelasnya status hukum lahan di KEK MBTK.<br />
No Nama Calon Investor Sektor<br />
Nilai Investasi (Rp miliar)<br />
Rencana<br />
Realisasi<br />
Tabel 8.4<br />
Perkembangan Investasi<br />
Kemajuan<br />
1 PT Bakrie Power Listrik 2 × 50 MW n.a. n.a.<br />
Telah ada letter of interest dan<br />
Memorandum of Understanding<br />
82
83
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK TANJUNG KELAYANG – Kondisi Kawasan<br />
RENCANA GUNA LAHAN<br />
Semenanjung Berbatu<br />
Pantai Pasir Putih<br />
84
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK TANJUNG KELAYANG – Infrastruktur Kawasan<br />
Saat ini KEK Tanjung Kelayang dalam tahap pembangunan I dan PT Belitung Pantai Intan (BELPI) selaku<br />
pengusul dan investor telah selesai membebaskan seluruh lahan seluas 324,4 ha. Saat ini dilakukan<br />
perencanaan pematangan lahan. Untuk pembangunan infrastruktur kawasan seperti drainase, jaringan<br />
listrik, telekomunikasi, IPA, kantor administrator, dan IPAL akan dilaksanakan pada awal tahun 2017.<br />
Detail perkembangan pembangunan kawasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :<br />
No Infrastruktur Volume<br />
Pembiayaan<br />
Jumlah<br />
(Rp)<br />
Sumber<br />
Tabel 9.1<br />
Perkembangan Pembangunan Kawasan TA 2016<br />
Kemajuan dan Isu Strategis Tindak Lanjut Target Progress<br />
2<br />
Pematangan<br />
Lahan<br />
n.a.<br />
n.a.<br />
PT.<br />
BELPI<br />
Dalam proses perencanaan<br />
Percepatan penyelesaian<br />
perencanaan dan<br />
penyiapan proses tender<br />
Juli 2016<br />
3<br />
Gerbang dan<br />
Batas<br />
Kawasan<br />
n.a.<br />
n.a.<br />
PT.<br />
BELPI<br />
Kawasan sudah dibatasi<br />
dengan pagar kawat<br />
Percepatan pembangunan<br />
batas secara fisik seperti<br />
pagar<br />
Novemb<br />
er 2016<br />
Sudah Terbangun Dalam Proses Pembangunan Belum Ada Kemajuan<br />
85
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK TANJUNG KELAYANG – Infrastruktur Wilayah<br />
Jalan Nasional Tanjung<br />
Pandan – Tanjung Tinggi<br />
HAS Hanandjoeddin Airport<br />
86<br />
Pembangkit Tenaga Listrik<br />
Suge
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK TANJUNG KELAYANG – Infrastruktur Wilayah<br />
Pada <strong>triwulan</strong> ini, pembangunan infrastruktur wilayah telah mulai dilaksanakan. Perpanjangan runway<br />
Bandara H.A.S Hanandjoeddin runway dari 2.250 meter menjadi 2.500 sedang dalam proses<br />
pematangan lahan. Peningkatan kapasitas listrik menjadi 41,5 MW akan selesai pada Juli 2016. Detail<br />
perkembangan pembangunan infrastruktur wilayah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :<br />
No Infrastruktur Volume<br />
1 Perpanjangan runway 250 meter n.a.<br />
2 Jaringan Listrik 41,5 MW n.a.<br />
3<br />
4<br />
Pembangunan Waduk<br />
Gunung Tajam<br />
Peningkatan kapasitas<br />
TPA Gunung Sadai<br />
400 l/d<br />
Pembiayaan<br />
Jumlah<br />
Sumber<br />
(Rp)<br />
50 miliar<br />
8 ha n.a.<br />
APBN<br />
Kementerian<br />
Perhubungan<br />
PLN Wilayah<br />
Bangka Belitung<br />
APBN<br />
Kementerian<br />
PUPR<br />
APBD Pemkab<br />
Belitung<br />
Kemajuan dan Isu Strategis Tindak Lanjut Target Progress<br />
Masih dalam proses<br />
pematangan lahan.<br />
Dalam proses uji coba<br />
operasional<br />
Pembebasan lahan 15 ha telah<br />
diselesaikan dan mulai proses<br />
tender fisik.<br />
Dalam proses penyiapan<br />
operasional<br />
Tabel 9.2<br />
Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Wilayah TA 2016<br />
Penyelesaian permasalahan<br />
lahan untuk mempercepat<br />
proses konstruksi<br />
Percepatan operasional<br />
powerplant (25 MW) dan<br />
PLTU Suge (16,5 MW)<br />
Percepatan proses tender<br />
fisik<br />
Percepatan operasionalisasi<br />
TPA<br />
2016<br />
Juli 2016<br />
2018<br />
2016<br />
Rencana pembangunan infrastruktur wilayah yang akan dilaksanakan tahun 2017, antara lain :<br />
• Peningkatan kapasitas terminal penumpang dan jalan akses bandara yang dialokasikan dari APBD.<br />
• Perpanjangan runway bandara dan daily flight international oleh Kementerian Perhubungan.<br />
• Pembangunan Gardu Induk Tanjung Tinggi kapasitas 2x30 MVA, yang diusulkan dalam RUPTL 2017.<br />
• Pengadaan pompa untuk distribusi, WTP, dan jaringan transmisi Waduk Gunung Tajam sudah disetujui Kementerian PUPR, yang ditargetkan selesai<br />
2018.<br />
• Penyediaan lahan seluas 72 ha untuk pembangunan akademi pariwisata akan diusulkan Pemerintah Kabupaten Belitung melalui BUMN, yang<br />
ditargetkan selesai 2017.<br />
• Pembangunan RTBL dan RTH di sekitar wilayah KEK, yang ditargetkan selesai 2017.<br />
Sudah Terbangun Dalam Proses Pembangunan Belum Ada Kemajuan<br />
87
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK TANJUNG KELAYANG – Kelembagaan dan Pelimpahan Kewenangan<br />
Tanjung Kelayang merupakan KEK Pariwisata yang baru terbentuk pada 15 Maret 2016. Untuk<br />
itu, pembentukan kelembagaan masih dalam tahap pembahasan, khususnya pembentukan<br />
Dewan Kawasan yang ditargetkan selesai pada April 2016. Perkembangan kelembagaan dapat<br />
dilihat pada tabel berikut.<br />
Tabel 9.1<br />
Perkembangan Kelembagaan<br />
No Lembaga Kemajuan dan Isu Strategis Tindak Lanjut Target Progress<br />
1 Dewan Kawasan KEK<br />
Usulan nama anggota dewan kawasan<br />
dari Pemerintah Kabupaten Belitung<br />
sudah disampaikan ke Pemerintah<br />
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.<br />
Perlu segera disampaikan usulan<br />
keanggotaan Dewan Kawasan KEK<br />
oleh Gubernur kepada Ketua Dewan<br />
Nasional KEK<br />
15 April<br />
2016<br />
2<br />
Sekretariat Dewan<br />
Kawasan<br />
Masih proses pembahasan internal oleh<br />
pemerintah provinsi<br />
Percepatan proses pembentukan<br />
Sekretariat Dewan Kawasan KEK<br />
Juli 2016<br />
3 Administrator<br />
Masih menunggu pembentukan Dewan<br />
Kawasan KEK<br />
Percepatan proses pembentukan<br />
Administrator KEK<br />
Desember<br />
2016<br />
4<br />
Badan Usaha Pembangun<br />
dan Pengelola KEK<br />
Draft SK Bupati tentang Penetapan<br />
Badan Usaha Pembangun dan Pengelola<br />
telah disusun<br />
Percepatan penetapan Badan Usaha<br />
Pembangun dan Pengelola KEK<br />
17 April<br />
2016<br />
Pelimpahan kewenangan di KEK Tanjung Kelayang dari pemerintah<br />
daerah dan kementerian/lembaga masih menuggu pembentukan Dewan<br />
Kawasan dan Administrator. Target penyelesaian pelimpahan<br />
kewenangan pada bulan Oktober 2016<br />
88<br />
Sudah Selesai<br />
Dalam Proses<br />
Belum Terlaksana
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
KEK TANJUNG KELAYANG – Investasi<br />
PT. Belitung Pantai Intan selaku Wakil Konsorsium berkomitmen untuk<br />
membangun infrastruktur, landscaping awal tahap 1, dan beach villa resort.<br />
PT. Belitung Pantai Intan sedang melakukan penjajakan kepada 8 investor.<br />
Detail perkembangan investasi dapat dilihat pada tabel berikut.<br />
Tabel 9.4<br />
Perkembangan Investasi<br />
No Nama Investor Sektor<br />
Rencana<br />
(Rp)<br />
Nilai Investasi<br />
Realisasi<br />
(Rp)<br />
Kemajuan dan Isu<br />
Strategis<br />
Dukungan yang diperlukan<br />
1 Four Season Perhotelan n.a. n.a.<br />
2 Six Senses Perhotelan n.a. n.a.<br />
3 Bvlgari Perhotelan n.a. n.a.<br />
4 China Harbour<br />
Engineering<br />
Company Ltd<br />
Pelabuhan<br />
Yacht<br />
n.a.<br />
n.a.<br />
5 PT TEMASEK Telekomunikasi n.a. n.a.<br />
6 Akuo Energy PLTS n.a. n.a.<br />
7 The Oberoi<br />
Group<br />
Hotel & Resort n.a. n.a.<br />
Proses Penjajakan<br />
Kemudahan:<br />
• Kantor imigrasi<br />
• Izin bekerja WNA<br />
• Kepengurusan administrasi/sertifikasi<br />
lahan<br />
• Administrasi logistik barang<br />
Keringanan:<br />
• Pajak badan bagi pelaku usaha dan<br />
UKM<br />
• Pendanaan modal UKM, dan<br />
• Bea cukai.<br />
89
BAB II<br />
PERKEMBANGAN USULAN<br />
KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
90
USULAN<br />
KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
Amanat RPJMN 2014-2019<br />
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, Pemerintah menargetkan<br />
pengembangan 25 (dua puluh lima) KEK, meliputi pengembangan 8 (delapan) KEK yang telah ditetapkan sampai dengan akhir<br />
tahun 2015, pembentukan 7 (tujuh) KEK baru di luar Jawa, serta beberapa KEK Pariwisata. Pada tanggal 15 Maret 2016 telah<br />
ditetapkan KEK Tanjung Kelayang dengan sector pariwisata, sehingga saat ini sudah ada 9 (sembilan) KEK yang ditetapkan oleh<br />
Pemerintah.<br />
Pembentukan 7 (tujuh) KEK baru sesuai dengan RPJMN 2015-2019, meliputi Merauke, Sorong, serta masing-masing satu<br />
lokasi di provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat. Usulan KEK Sorong<br />
dan Merauke sedang dalam tahap melengkapi dokumen usulan, sedangkan untuk usulan KEK yang merupakan lingkup provinsi,<br />
saat ini sedang dalam tahap menentukan lokasi potensial yang akan diusulkan sebagai KEK.<br />
Selain usulan yang disebutkan dalam RPJMN 2015-2019, terdapat beberapa usulan KEK lainnya berdasarkan rekomendasi<br />
dan kebijakan dari Presiden RI, seperti usulan KEK Lhokseumawe, dan transformasi FTZ Batam menjadi KEK Batam. Transformasi<br />
FTZ batam menjadi KEK Batam bertujuan untuk mengembangkan Batam sehingga lebih optimal sebagai titik tumbuh<br />
perekonomian Indonesia yang berdaya saing dengan kawasan-kawasan lain di negara sekitar<br />
Lhokseumawe<br />
Batam<br />
Kalimantan Utara<br />
Kalimantan Barat<br />
Sorong<br />
Sulawesi Selatan<br />
Maluku<br />
Nusa Tenggara Timur<br />
Merauke<br />
Indikasi lokasi usulan KEK lingkup wilayah provinsi.<br />
Indikasi lokasi yang disebutkan secara spesifik di RPJMN 2014-2019<br />
Indikasi lokasi usulan KEK berdasarkan komitmen presiden<br />
91
USULAN<br />
KEK SORONG<br />
Pengusul<br />
Kemenko Maritim<br />
Luas Lahan<br />
524 Ha<br />
Sektor Pengembangan<br />
Logistik, Industri perikanan, pariwisata<br />
Nilai Investasi Investasi pembangunan kawasan Rp 2,396 triliun hingga 2020<br />
Proyeksi Tenaga Kerja 15.024 orang hingga tahun 2020<br />
Keunggulan KEK Usulan Geostrategis : Kabupaten Sorong melewati lintasan jalur perdagangan Internasional Asia<br />
Pasifik – Australia.<br />
Geoekonomi : Potensi yang terdapat pada beberapa sektor strategis, seperti sektor<br />
perikanan, perhubungan laut, pariwisata bahari, dan industri maritim.<br />
Kemajuan Proses Pengusulan • Usulan KEK Sorong telah dibahas pada sidang Dewan Nasional KEK tanggal 1 Maret 2016.<br />
• Telah disampaikan arahan Dewan Nasional terkait usulan KEK Sorong untuk dilengkapi<br />
oleh pengusul.<br />
• Kemenko Maritim selaku pengusul sedang menindaklanjuti arahan tersebut, diantaranya<br />
memastikan sumber dana pembangunan, kepastian penguasaan lahan, badan usaha<br />
pengusul, serta investor yang akan masuk ke lokasi.<br />
92<br />
LOKASI USULAN
USULAN<br />
KEK LHOKSEUMAWE<br />
Pengusul<br />
Luas Lahan<br />
Sektor Pengembangan<br />
Nilai Investasi<br />
Proyeksi Tenaga Kerja<br />
Keunggulan KEK Usulan<br />
Kemajuan Proses Pengusulan<br />
Kementerian Perindustrian<br />
1.772,4 Ha<br />
• Energi,<br />
• Logistik<br />
• Industri ketahanan pangan<br />
US $ 146,9 juta untuk 10 tahun<br />
29.640 orang untuk 10 tahun<br />
Geostrategi : Lokasi KEK Arun Lhokseumawe berdekatan dengan jalur ALKI 1 di selat<br />
Malaka<br />
dan kota besar terdekat (Kota Medan) berjarak 332 Km<br />
Geoekonomi : mempunyai potensi sektor perhubungan laut dan energy (gas)<br />
• Rekomendasi Usulan KEK Arun Lhokseumawe sudah dibahas pada sidang Dewan<br />
Nasional KEK Tanggal 1 Maret 2016<br />
• Sedang dilakukan proses penyiapan dokumen usulan, penetapan Badan Usaha<br />
pengusul, penyelesaian AMDAL, kepastian penguasaan lahan, serta memastikan kepada<br />
pihak tenant yang saat ini sudah ada di lokasi untuk diusulkan menjadi KEK<br />
LOKASI USULAN<br />
93
USULAN<br />
KEK MERAUKE<br />
Pengusul<br />
Luas Lahan<br />
Sektor Pengembangan<br />
Nilai Investasi<br />
Keunggulan KEK Usulan<br />
Kemajuan Proses Pengusulan<br />
Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua<br />
183,25 Ha<br />
Industri penolahan pangan<br />
Pembangunan Kawasan Rp 1,07 triliun<br />
Geostrategis : Merauke menjadi wilayah paling timur Indonesia dengan potensi yang sangat<br />
besar di sektor pertanian, khususnya varietas padi.<br />
Geoekonomi : KEK Merauke direncanakan sebagai pusat industri pengolahan hasil pertanian<br />
sebagai penunjang kawasan MIFEE. Dengan adanya KEK Merauke, diharapkan hasil produksi<br />
pertanian MIFEE dapat menjadi produk yang berdaya saing tinggi sehingga dapat memenuhi<br />
permintaan domestik maupun ekspor.<br />
Tahap penyiapan dokumen usulan KEK dan rencana aksi pengembangan KSEP ( Kawasan Strategis<br />
Ekonomi dan Pertanian )<br />
LOKASI USULAN<br />
94
USULAN<br />
KEK LINGKUP WILAYAH PROVINSI<br />
Usulan KEK Maluku<br />
Tabel 2.1<br />
Kemajuan Usulan KEK Lingkup Wilayah Provinsi<br />
Dalam tahap evaluasi oleh Pemerintah Provinsi untuk menentukan wilayah<br />
mana yang akan diusulkan menjadi KEK, dan melengkapi dokumen usulan<br />
Usulan KEK Kalimantan Utara<br />
Terdapat 2 (dua) alternatif lokasi usulan KEK, yaitu usulan KEK Kota<br />
Tarakan dan usulan KEK Tanah Kuning. Saat ini Pemerintah Provinsi<br />
sedang dalam tahap menentukan salah satu alternatif lokasi untuk<br />
diusulkan menjadi KEK, serta melengkapi dokumen usulan.<br />
95
Lanjutan Tabel 2.1<br />
Kemajuan Usulan KEK Lingkup Wilayah Provinsi<br />
Usulan KEK Kalimantan Barat<br />
Terdapat 3 alternatif lokasi, lokasi KI Mandor dan KI Semparuk<br />
masih dalam tahap evaluasi oleh Pemprov, sedangkan Dalam tahap<br />
penyiapan dokumen usulan untuk lokasi Kijing<br />
Usulan KEK Sulawesi Selatan<br />
Tahap penyiapan dokumen usulan KEK dan rencana aksi<br />
pengembangan<br />
Usulan KEK Nusa Tenggara Timur<br />
Dalam tahap evaluasi oleh Pemerintah Provinsi untuk<br />
menentukan wilayah mana yang akan diusulkan menjadi KEK, dan<br />
melengkapi dokumen usulan.<br />
96
BAB III<br />
Perkembangan<br />
Penyelesaian Regulasi<br />
Kawasan Ekonomi Khusus<br />
97
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
3.1 Kemajuan Penyelesaian Peraturan Pelaksanaan PP No. 96 Tahun 2015<br />
Tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK<br />
Dalam rangka menarik investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 96<br />
Tahun 2015 tentang Fasilitas dikawasan Ekonomi Khusus.<br />
Ruang lingkup Faslitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus meliputi:<br />
a. Perpajakan, Kepabeanan, dan cukai;<br />
b. Lalu lintas barang;<br />
c. Ketenagakerjaan;<br />
d. Keimigrasian;<br />
e. Pertanahan;<br />
f. Perizinan dan non perizinan.<br />
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus<br />
mengamanatkan 15 (lima belas) peraturan Pelaksanaan yang harus diselesaikan oleh masing-masing Kementerian dan<br />
Lembaga Non Kementerian.<br />
Dari 15 (lima belas) peraturan Pelaksanaan yang harus diselesaikan oleh Kementerian dan Lembaga Non Kementerian,<br />
sampai dengan akhir maret telah ditetapkan 2 (dua) peraturan pelaksanaan meliputi:<br />
1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Forum Serikat<br />
Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan Pada Kawasan Ekonomi Khusus.<br />
2. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Bidang Ketenagakerjaan di<br />
Administartor Kawasan Ekonomi Khusus untuk Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan<br />
Penerbitan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing.<br />
Kemajuan Penyelesaian Peraturan Pelaksanaan Peraturan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di<br />
Kawasan Ekonomi Khusus seperti tabel dibawah ini<br />
98
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
Kemajuan Penyelesaian PP No. 96 Tahun 2015<br />
Tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK<br />
No<br />
Kementerian/<br />
Lembaga<br />
1 Kementerian<br />
Ketenagakerjaan<br />
2 Kementerian<br />
Keuangan<br />
Jumlah<br />
Lingkup Peraturan<br />
Peraturan<br />
(15)<br />
2 1. Pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan pada KEK<br />
2. Penunjukan Pejabat Bidang Ketenagakerjaan di Administrator KEK untuk Pengesahan<br />
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Penerbitan Izin Menggunakan Tenaga Asing<br />
2 1. Fasilitas dan Kemudahan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai di KEK<br />
2. Fasilitas dan Kemudahan bagi Kegiatan Utama Jasa Keuangan di KEK<br />
Tabel 3.1<br />
Peraturan yang Harus Diselesaikan<br />
KET<br />
3 Kementerian<br />
Perindustrian<br />
4 Kementerian<br />
Koordinator Bidang<br />
Perekonomian<br />
5 Kementerian<br />
Perdagangan<br />
6 Kementerian Agraria<br />
dan Tata Ruang<br />
7 Kementerian Hukum<br />
dan HAM<br />
8 Badan Koordinasi<br />
Penanaman Modal<br />
2 1. Pelimpahan Kewenangan kepada Administrator KEK dalam rangka penerbitan Surat<br />
Keterangan Kandungan Lokal<br />
2. Relaksasi Penggunaan Barang Modal Produksi dalam Negeri untuk Kegiatan Pembangunan<br />
atau Pengembangan KEK.<br />
2 1. Penetapan Kegiatan Utama di KEK<br />
2. Penentuan KEK Tertentu (
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
Rangkuman Kemajuan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan PP No.<br />
96 Tahun 2015 Tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus<br />
yang belum diselesaikan<br />
100<br />
a. Kementerian Keuangan<br />
b. Kementerian Perindustrian<br />
Kementerian Keuangan<br />
No Amanat PP No. 6 Tahun 2016 Jumlah<br />
Peraturan (2)<br />
1 Fasilitas dan Kemudahan<br />
Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai<br />
di KEK 1<br />
2 Fasilitas dan Kemudahan bagi<br />
Kegiatan Utama Jasa Keuangan di<br />
Kawasan Ekonomi Khusus 1<br />
Sumber: Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus<br />
Tabel 3.2 Rangkuman Kemajuan Kementerian Keuangan<br />
Kementerian Perindustrian<br />
No Amanat PP No. 6 Tahun 2016 Jumlah<br />
Peraturan (1)<br />
1 Perubahan Peraturan Menteri<br />
Perindustrian No. 106/M-<br />
IND/PER/10/ 2012 1<br />
Sumber: Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus<br />
Kemajuan<br />
Dalam proses harmonisasi dan finalisasi<br />
penyusunan Peraturan Menteri tentang Fasilitas<br />
dan Kemudahan Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai<br />
pada Kawasan Ekonomi Khusus<br />
Untuk Peraturan Menteri Keuangan tentang<br />
Fasilitas dan Kemudahan bagi Kegiatan Utama Jasa<br />
Keuangan di Kawasan Ekonomi Khusus akan<br />
ditindak lanjuti dengan Lembaga yang otoritasnya<br />
membidangan Lembaga Keuangan<br />
Tabel 3.3 Rangkuman Kemajuan Kementerian Perindustrian<br />
Kemajuan<br />
Dalam proses harmonisasi dengan Peraturan<br />
Menteri Keuangan dan legal drafting.
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
c. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian<br />
No Amanat PP No. 6 Tahun 2016 Jumlah<br />
Peraturan (2)<br />
1 PPenetapan Kegiatan Utama<br />
di Kawasan Ekonomi Khusus<br />
2 Penentuan Kawasan<br />
Ekonomi Khusus tertentu<br />
dengan nilai investasi<br />
(
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
102<br />
e. Kementerian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia<br />
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia<br />
No Amanat PP No. 6 Tahun 2016 Jumlah<br />
Peraturan<br />
(1)<br />
1 Fasilitas dan Kemudahan<br />
Keimigrasian di Kawasan<br />
Ekonomi Khusus<br />
Sumber: Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus<br />
f. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN<br />
Tabel 3.6 Rangkuman Kemajuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia<br />
1<br />
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN<br />
No Amanat PP No. 6 Tahun 2016 Jumlah<br />
Peraturan<br />
(2)<br />
1 Pemberian, Perpanjangan dan<br />
Pembaharuan HGB dan Hak<br />
Pakai di Kawasan Ekonomi<br />
Khusus<br />
2<br />
Pelimpahan Kewenangan<br />
Perizinan Kepala Administartor<br />
atau menetapkan Petugas<br />
Administrator Kawasan<br />
Ekonomi Khusus<br />
Sumber: Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus<br />
1<br />
1<br />
Kemajuan<br />
Pada tahap pembahasan internal di kementerian<br />
Hukum dan hak Asasi Manusia dan harmonisasi<br />
dengan peraturan pemerintah dan peraturan<br />
sektor Kementerian/Lemnbaga Non Kementerian<br />
Tabel 3.7 Rangkuman Kemajuan Kementerian Agraria dan tata Ruang/BPN<br />
Kemajuan<br />
Dalam proses Finalisasi penyusunan Peraturan<br />
Kepala Badan Koordinasi Penanman Modal<br />
Dalam proses pembahasan Keputusan Menteri<br />
Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN atas<br />
penetapan Pegawai BPN di Administartor<br />
Kawasan Ekonomi Khusus
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
g. Kementerian Kementerian Perdagangan<br />
Kementerian Perdaganagn<br />
No Amanat PP No. 6 Tahun 2016 Jumlah<br />
Peraturan<br />
(4)<br />
1<br />
Penetapan Administaror KEK<br />
sebagaio IPSKA di KEK 1<br />
Tabel 3.8 Rangkuman Kemajuan Kementerian Perdagangan<br />
Kemajuan<br />
Dalam proses finalisasi penysunan peraturan<br />
Menteri Perdagangan<br />
2<br />
Pendelegasian Kewenangan<br />
Penerbitan Angka Pengenal<br />
impor umum dan angka<br />
pengenal impor – produsen ke<br />
Administrator KEK<br />
3 Penerbitan Surat Izin Usaha<br />
Perdaganagn (SIUP) dan Tanda<br />
Daftar Perusahan (TDP) di KEK<br />
4 Pendelegasian Penunjukan<br />
Pejabat penerbit Surat<br />
Keterangan Kandungan Nilai<br />
Lokal Kepada Administartor di<br />
KEK<br />
Sumber: Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus<br />
1 Sedang disusun Rancangan Peraturan menteri<br />
dan pada tahap pembahasan Lehal drafting<br />
1<br />
1<br />
Sedang disusun Rancangan Peraturan menteri<br />
dan pada tahap pembahasan Lehal drafting<br />
Sedang disusun Rancangan Peraturan menteri<br />
dan pada tahap pembahasan Lehal drafting<br />
103
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
3.2 Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016<br />
Tentang KEK Tanjung Kelayang<br />
Pada tanggal 15 Maret 2016, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Tanjung Kelayang, Belitung sebagai<br />
Kawasan Ekonomi Khusus yang memiliki kegiatan utama Pariwisata dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun<br />
2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang. Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang memiliki luas<br />
luas 324,4 Ha yang terletak di Kecamatan Sijuk. Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.<br />
Berikut disampaikan perkembangan dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi<br />
Khusus Tanjung Kelayang :<br />
No Uraian Kemajuan<br />
1 Penetapan Badan Usaha yang dilakukan<br />
oleh Bupati Belitung dengan jangka waktu<br />
maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak<br />
penetapan Kawasan Ekonomi Khusus<br />
Tanjung Kelayang.<br />
(Pasal 5 ayat(2) PP Nomor 6 Tahun 2016)<br />
Sumber: Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus<br />
Tabel 3.9 Kemajuan Penetapan Badan Usaha KEK Tanjung Kelayang<br />
• Sedang disusun draft SK Bupati tentang Penetapan Badan Usaha Pembangun<br />
dan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang;<br />
• Gubernur sedang menyiapkan nama-nama keanggotaan Dewan Kawasan KEK<br />
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;<br />
• Telah dikirimkan Surat kepada Bupati Belitung Nomor: S - 42<br />
/SES.DNKEK/03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Tindak Lanjut Amanat<br />
Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan<br />
Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang;<br />
• Telah dikirimkan Surat kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung<br />
Nomor: S - 43 /SES.DNKEK/03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang<br />
Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang.<br />
104
LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS<br />
3.3 Penutup<br />
1. Kesimpulan<br />
Perkembangan penyelesaian regulasi Kawasan Ekonomi Khusus, untuk <strong>triwulan</strong> I terdapat perkembangan baik dalam<br />
penylesaian Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di<br />
Kawasan Ekonomi Khusus berupa penyelesaian 1 (satu) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, 1 (satu) Keputusan<br />
Menteri Ketenagakerjaan dan 1 Peraturan Menteri Perdagangan. Dengan 12 amanat Peraturan dari Kementerian dan<br />
Lembaga Non Kementerian yang masih dalam peroses penyelesaian dan finalisasi.<br />
Untuk perkembangan penyelesaian regulasi dalam penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus telah ditetapkanya<br />
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tanyh 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang.<br />
2. Tindak Lanjut<br />
Untuk efektifitas penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, sebagai tindak lanjut dari belum terselesaikannya<br />
amanat Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus<br />
sebanyak 12 pengaturan dari Kementerian dan Lembaga Non Kementerian, dapat diambil langkah-langkah<br />
memfasilitasi Kementerian dan Lembaga Non Kementerian untuk percepatan peraturan pelaksanaan PP 96 Tahun<br />
2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK.<br />
Sebagai tindak lanjut dari di tetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi<br />
Khusus Tanjung Kelayang, akan ditindak lanjuti dengan Kelembagaan dalam penyelenggaraan Kawasan Ekonomi<br />
Khusus Tanjung Kelayang, baik Penetapan Badan Usaha Pembangun, Kelembagaan Dewan Kawasan serta<br />
Administartor.<br />
105